Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
salinan pres ide republik indonesia peraturan presiden republik indonesia.a nomor tahun tei{tang rencana indo tr tisportasi jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi tahun 20t8 menimbang mengingat dengan rahmat ti.than yang maha esa presiden republik indonesia, bahwa sistem transportasi will perkotaan jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran yang stategis dalam mendukung pembangunan nasional; bahwa peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas harian orang dan barang wilayah perkotaan jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi, memerlukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi olehl8 undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun oo4 tentang jal,z tentang perkeretaapia. presiden republik indonesia undang'2ol8 rit jabodetabek sebagaimana rli'maksud dalam memuat: visi dan misi penyelenggaraan transportasi jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi; sasaran dan kebijakan penyelenggaraan transportasi jakarta, bogor, depok, tangerang, dan elevasi; dan strategi dan program penyelenggaraan transportasi jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi. rit jabodetabek rencana induk transportasi jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi tahun oi8 2o29 yang selanjutnya disebut rit jabodetabek ditetapkan untukjangka waktu dari tahun sampai dengan tahun pres ide regu baik indonesia l2l rit jabodetabek sebagaimana dirnafusqt jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi wilayah perkotaan jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi. l2l pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta; pemerintah provinsi jawa barat; pemerintah provinsi banten; pemerintah kota bogor; pemerintah kabupaten bogor; pemerintah kota depok; pemerintah kota tangerang; pemerintah kota tangerang selatan; pemerintah kabupaten tangerang; pemerintah kota bekasi; dan pemerintah kabupaten bekasi. wilayah perkotaan jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi sebagaimana dimaksud pada yang selanjutnya disebut wilayah perkotaan jabodetabek, adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta, kota bogor, i(setiap . (l) pelaksanaan rff jabodetabek dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut: tahap tahun 2ola 2ol9l tahap tahun 2o2o dat tahap iii tahun presiden republik indonesia pelaksanaan rit jabodetabek dilakukan oleh kementerian lembaga, dan atau pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya. l2l kementerian lembaga, dan atau pemerintah daerah dalam melaksanakan rit jabodetabek dapat melibatkan badan usaha. menteri yang menyela urusan pemerintahan bidang transportasi dapat memberikan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan atau manajemen berupa proses pen susunan studi kelayakan, rencana teknis, rencana rinci, dan pembangunan dala'n rangka: peningkatan penyediaan pelayanan angkatan umum perkotaan wilayah jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi; pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas. dalam. setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya hans menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut pelaksanaan rit jabodetabek yang paling sedikit memuat: waktu pelaksanaan; pendanaan; dan mekanisme penyelenggaraan. pen5susunan rencana aksi sebqgaimms .dimaksud pada harus berkoordinasi dengan badan pengelola t[transportasi jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi, dan mengacu pada rit jabodetabek. rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kementerian lembaga atau pemerintah daerah. presiden regu baik indonesia dal,nrn hal gubernur, bupati dan atau walikota, mempunyai kebutuhan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan operasional transportasi yang melintasi batas wilayah administratif, dapat memberikan dukungan, bantuan, subsidi, dan atau hibah kepada daerah lain will perkotaan jabodetabek yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara masing masing pemerintah daerah. dalam rangka pelaksanaan rii jabodetabek, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendulang proses kemudahan perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka pelaksanaan rit jabodetabek, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum memberikan: persetujuan dnn atau izin pemanfaatan bagian bagian jalan nasional (jalan tol dan non tol); dan izin pengunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka pelaksanaan rit jabodetabek: menteri yang menyelenggarakan urutan pemerintahan bidang agraria pertanahan mendukung penyiapan dan pengadaan tanah;tata ruang memfasilitasi penyesuaian rencana tata ruang wilayahrit jabodetabek: menteri pimpinan lembaga, gubernur, dan atau bupati walikota, memberikan persetujuan atas pemanfaatan dan atau penggunaan barang milik negara pada kementerian lembaga atau barang milik daerah pada pemerintah daerah,dan pimpinan badan usaha memberikan persetujuan atas pendayagunaan aset badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan transportasi wilayah perkotaan jabodetabek, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transportasi dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemanfaatan dan atau penggunaan barang milik negara pada kementerian lembaga, barang milik daerah pada pemerintah daerah, dan atau pendayagunaan aset badan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf, dan adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi. presiden regu baik indonesia pendanaan sebagaimana dimaksud dalam l2l hurufpendanaan lain yang sahbidang transportasi melakukan evaluasi terhadap rit jabodetabek. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) kali dalam (lima) tahun. dalan hal terdapat perubahan linglarngan strategis nasional, proyek strategis nasional, atau perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan lebih dari (satu) kali dalam (lima) tahun. dalan hal hasil evaluasi sebagaimana rlimeksud pada berupa rekomendasi untuk melaka"rkan perubahan terhadap jabodetabek, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transportasi melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada presiden. peraturan presiden diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal agar.8 presiden republik indonesia ttd diundangkan jakarta pada tanggal juli menteri hukum dan hak asasi manusiadjamal joko widodo madonna lalu presiden regu baik indonesia rencana induk transportasi jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi (jabon ef, besi tahun 20ta visi dan misi pet.iyelenggaraan tran src rasi abode"tabel visi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi jabodetabek adalah mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasiselamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif. misi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi jabodetabek adalah sebagai berikut: memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda. memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan antar wilayah jabodetabek dalam sah kelahiran wilayah perkotaan. mengintegrasikan pengoperasian transportasi perkotaan, mengintegrasikan rencana pembiayaan transportasi perkotaan. sasaran dan kebijakan penyelenggaraan transportasi jabon etr bek sasaran dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi kawasan jabodetabek, adalah sebagai berikut: pergerakan i,lampiran peraturan presiden republik indonesia.a nomor 55tahun2018 tentang rencana induk transportasi jai(arta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi tahun pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan harus mencapai6 oo o (enam puluh persen) dari total pergerakan orang; waktu pelayanan orang rata rata dalem kendaraan angkutan umum perkotaan adalah (satu) jam (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal tujuan; kecepatan rata rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak seluruh jaringan jalan minim (tiga puluh) kilometer jam; cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan mencapai.i 80o o (delapan puluh persen) dari paqiangjalan; akses jalan kaki angkutan umur maksimal (lima ratus meter); setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokalfiaringan pengumpan (der) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (tut), melalui satu simpul transportasi perkotaan; simpul transportasi perkotaan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (parl and ritel, dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari (lima ratus meter); perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal (tiga) kali. cakupan rencana induk ini meliputi (sembilan) pilar kebijakan pembangunan transportasi jabodetabek yang meliputi: peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan; pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan; pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasisjalan; pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel; pengembangan transportasi terintegrasi; peningkatan kinerja lalu lintas; pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan; pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang; dsn pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan. iii. strategi . presiden republik indonesia presiden republik esia kebijakan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan dilaksanakan dengan strategi: penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan, dengan program meliputi: peningkatan keselamatan sarana transportasi perkotaan; peningkatan keselamatan prasarana transportasi perkotaan; pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan. peningkatan kapa.situs sumber daya manusia sdm) transportasi dan pengguna jalan yang berkeselamatan, dengan program peningkatan kompetensi sdm dan pendidikan bagi penggunaaan. peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan, dengan program meliputi: peningkatan sistem manajemen keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan; mendorong operator angkutan dalam rangka pemenuhan standar keselamatan; penggunaan peralatan pemantau perilaku pengemudi dan keselamatan kendaraan umum. tahapan pelaksanaan strategi dan program untuk keb[akan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: tabel ecletllurl strrtcgt .l.'r prnrgra gllnglttrn t(gaga6at1a dor xcenrnel t:ra4orbit fcrloterl tra!eoi program re(}katai if t il(x rro jasa zvt{t 2oiw z[n jil,, penyediaan sarana dan dasar,la transportasi yang memenuhi standar keselamatan kementerian berhubungan pemerintah daerah inspeksi strategi dan program penyelenggaraan transportasi jabodetabek peniqkata[ keselamatan sarana transportasi perkotaan pcrgujia! d8! sertifikasi sarana angkutan i]i [l t [t i presiden republik indonesia sf,n or program.t ralat z)t,,. 20t9 xlt * 2o't', . {,z!' insee tehadap kepatuhan pedas" ga. perlengkapan keselaoatarr drl'rt kinds.aan menteri perhubungan peaerint daerah peoyelcnggaraen dan pabrikan uji skala dan uji tipe k mcotcrian perhubungan pemerintah daerah pegas'asan terhadap i(cmcntcrian perhubungan pemerintah daerah penghapusan kendaraan yang sudah tidak layak jda, gmenteriar fcrhubuagan pemerintah da6ah peningkatan keeclarnatan prasarana llaaeportasi perkara.'l p.ngji! dan sertifikasi prasarana dan fasilitas pcndulnrng penyelengaraan pangeran unit'i kementerian berhubungan pemerintah daerah fertraikan prasarana jalan drn rel kereta api yang mengalami kedua lan gmcntcrian berhubungan kcmcntcrien pupr pemerintah daerah perbaikan lokasi rawan kecelakaan kementerian perhubungan icraenterien pupr pemerintah da rah pengen.{sel' lingkungan jolrrr .r'r\| rcl citta api ya,lg b rke e lawatan lftrncnterien perhubungan icrnenterian pupr pemerintah daerah penilaian laik fungsi jalan k rnentcrian pupr pemerintah daerah penetapan rasa rute aman sel"nat s kalah) kementerian perhubungan pemerintah daerah ilm iil till lll pengadaan plat alcolrro jawab lt+ presiden republik indonesia etraieot program beoiatat 20r& xrc,,,1g elr atooullo jawab fmgadaan dan femasasga,t fasilitas keselamatan daa keamanan transportasi perkotaan pengadaan dan p @pasangan fasilitas. keselamatan lalu lintas kementerian perhubungan perintah daerah pengadaan dan pemasangan fasilitas keamanan angkut umum invert brian ferhuburgsn ferncrirtah daerah penerapan zona selamat sekolah ss) l(croentcrisn perbubulrgan pemerintah daerah peningkatan kapasitas sdm transportasi dan feogurla jalan yang berkepala atan penyclcnggaraarl pendidikan ke.clemstan transportasi untuk anak usia di'ri kementerian perhubungan pemerintah daerah felaksanaanbimbingan this burke udara yana bcrkcscls start untuk pengemudi angkutan eum ket,lentera perhubungan pcmerinuh def,ah pcmcriksaanterhadap ko[tabi k$whats d8n perilaku pengemudi ikutan umu k r kengerian perhubungan perintah daerah feabiaaan dan pengawasan sekolah mengemudi kepolisian negara republik lndonesia polri) feocrintah docrep pemilihan biasa tcl,adan kementerian berhubungan pemerintah daerah kmifihan pelajar pelopor kesal,selatan lalu lintas kementerian perhubungan perintah daerah illltil ill lilin will fctnbangu dan n"t'.n\|'a pctdqketas epctcn8i sdm dan pendidikan bagi faggune jalan strategi program notata! 20r& nxrlxrln 2o2 e2 ,i,,, petatogutg jawab fcotrangunaa t."'"n edukatif keselamatan transportasi kementerian perhubungan pcocrintah daerah pcaingkaten sistem man{men kes lan atan .l.rr keamanan tata3sortasi perkotaan payclenggaraan anti"neq kec papan kendaraan tcr masuk tqtrrc abq iftmenterian perhubungan pemerintah daerah penggunaan teknologi informasi daffa r"lelaki alr akan pemantauan keamanan angkutan umur kepe berisi perhubungan pemerintah daerah penyusunan regulasi keselamatan,{an keamanan plq sesuai park bangsa teknologi lcceaterian perhubungan polri pelaksanaan suiafbasi ferrer rangka mcngcobanglan budaya said fast kementerian berhubungan pemerintah da rah fcnyclenggareen lembaga dana kesal@atan transportasi kementerian perhubungan kementerian keuangan fcnyueunan kcldulintasan darat protokol kendaraan g6antrian berhubungan fcocrintah daerah penyusunan bist m informasi terpadu t kait ukur der kecebkqqn kcr! tarian perhubungan polri penyelenggaraan list o layanan gawat darurat terpadu (on a@ss 6dq kcm nt rian berhubungan kementerian kc8charan ill llm illltl penyiapan presiden regu baik indonesia peningkatan efektivitas pengabaian terhadap pemenuhan standar levels matan lille\|[f presiden republik indonesia sana'r ecr hoon ar x bola jrg j io.na nit6 petatgoui!o jawab penyiapan kctcatuatr dar fasilitas pcobetasan kendaraan bermotor pada jalan arteri ,lr"\| bebas hambatan! kcocntdian perhubungan kementerian pupr mendorong operator angkutan dalam rangka pemenuhan standar kes lamaran penerapan smk sistem manajemen l(keselamatan) perusahaan angkutan umu drcntcrian perhubungan pemerintah daerah pengaturan waktu kerja dan gelar istirahat awak kendaraan kementerian perhubungan pengguna.nan peralatan pemancar perilaku pengemudi dan k6cla data k ndara angkutan umum penggunaan fadtogmph pada kendaraan angkutan umum kcmcrrtcrisn fcrhubungafl pemerintah daerah kegunaan elektronik penegakan hukum kcmcrtcrian perhubungan polri iller ill lllllll ill kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan, dilaksanakan dengan strategi: peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi jalan, dengan program meliputi: pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe pembangunan dan pengembangan terminal barang. peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi perkeretaapian, dengan program meliputi: pembangunan, rehabilitasi peningkatan dan revitalisasi jalur dan bangunan kereta api; pembangunan, rehabilitasi.si peningkatan dan revitalisasi sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan; pemasaran presiden republik indonesia pemasaran fasilitas pendukung; penanganan perlintasan sebidang. peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi perairan daratan, dengan program pemanfaatan alur sungai dan kanal untuk pelayanan angkutan orang dan barang. pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik, dengan program meliputi: pelebaran pembangunan jalan untuk lajur bus rapid transit rrl; pembangunan jalan layang khusus bus rapid ?hansip brt); peningkatan jalan akses dari ke simpul transportasi perkotaan; pembangunan dan atau peningkatan akses pejalan kaki dari ke angkutan umum (trotoar, jembatan penyeberangan orang, terowongan penyeberangan dan penerangan jalan umum); pembangunan dan atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol; pemanfaatan lajur jalan tol untuk pelayanan angkutan umum massal lajur khusus angkutan umum lagu; pembangunan posting lane pada rute ttansjabodetabek ekspres; pembangunan bus dan halte pada rute transjabodetabek reguler; peningkatan sterilisasi jalur bus rapid transit brt). tahapan pelaksanaan strategi dan program untuk kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan sebagaimana tercantum delay lber dan peta sebagai berikut: tabel . presiden republik indonesia tabel pohfeueea atntcgt program pcagenbeagan jerfngaa preearaaa pcrtotaaa arl iei. atr istat strategi rq} rai be iil atau ,)t9 xyx>,ur;n xn6 n29 petaiioot,iio .,awal feniagkatao pembangunan dan pcngctubargen prasarana dr'r fasilitas. pcrdukuag transportasi jalan pmb ngurah den fcugcmbangm teman n tipe terminal lideres kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal rro gebang i(kementerian berhubungan pemerintah daerah terminal t<kampung ralobuten kementerian berhubungan pemerintah daerah terminal tanah baru kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal cibinong baru kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal jatijajar lanjutan) kqncnterian berhubungan pemerintah daerah terminal paris lawan lcd terisi berhubungan pemerintah daerah terminal bitung kcm rtterian perhubungan pcacrintatl daerah terminal pado cat fl neuen) kcmcntcrian perhubungan perncrintah darat lo) te. viral bekas.si berteriak perhubungan pro.lintah daerah tllllt iller till llillllil1 lillllilr lltlll llllll lalat ill lill lille lml iii ili terminal ta: lll presiden republik esia af, tt' pei. af, ibadat strategi rq} nax eegiattt {r19 ,,it& ,}z9 aiqluxo jawab terminal cikarang kementerian perhubungan perintah daerah bangunan dan feogembongaq terminal barang terminal barang kawa8a.r barunya kementerian perhubungan pc6perintah daerah terminal barang kawasan industri pulogadung kementerian perhubungan fcrrerintah da rah terminal barang ring tanah bam cement cian perhubungan pemerintah daerah ter end baran asal rancamaya bcnterian berhubungan perintah daerah terminal barang kabupaten tangerang goenterian perhubungan pemerintah daerah terminal barang tbrrasan satu bekasi kementerian berhubungan pccerint daerah t minal bareng rawa patung bekasi) parent rise perhubungan far f,indah daerah terminal barang orang ecnterian perhubungan pemerintah daerah paria8kata fcobanguaan .ran pengcrrbangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi perk,tepian pembangunan, rehabilitasi peningkatan lrt revitalisasi jalur dan bangunan ker ta api intl ill lll lilin iii illi1il llltll rehabilitasi xx,{ j'.w;n presiden regu baik indonesia atol! pil ii\|exact strategi program repeat af, 20r9 n!x).1ea z}t'l.rie, peiatocuiio t,ante rehabilitasi fangcmbengar peningkatan jalur grata api cinta8 jatinegara food jati pasar senen kampung badan rehabilitasi fengcobangan peningkatan jalur kereta api lintas gpu og banden tenth abang manggarai kementerian perhubungan nchahilitasi fengcobaagan fcnioglatan jalur kcr ta api lintas jakarta kota tanjung priok dict) k menteri perhubungan rehabilitasi &ngel tangan bening<atan jalur grata api lintas ja&arta flute manggarai bogor k oenterien perhubungan rehabilitasi fmg eobatrgaa peningkatan jalur l(cr ta api lintas tanah abang maja kementerian perhubungan rehabilitasi fenecmbangan peningkatan jalur greta api perpanjangan xrl arah barat pasar kali3l kementerian perhubungan rehabilitasi p ngcmbangan peningkatan iu! i(cl.eta api chner c'ide berbasis rel rehabilitasi fcagcmbangan peningkatan jalur kereta api lintas jakarta bogor k kengerian berhubungan rchabilit$i p kecabangan fcoingkatan jalur kereta api lintas ditanam cibinong namo k menteri berhubungan l0) rehabilitasi fcogembaagan pengetatan jalur grata api lintas party panjang tojo (bagian! dari track tanah abang scope misal ecnterian perhubungan ill lllllll illtlil iii lf) rehabilitasi kementerian perhubungan keocntcrian perhubungan wa, peta:staat piiatoouto jawab xfr nn2r}l+ a, ra {felt rehabilitasi@gro email peningkatan jalur kereta api terminal barang l(kawasan satu bita tangan sclatatr kementerian berhubungan pembangunan jalur grata api jalur layang loqplrne jabodetabek antara pondok jati diawali i{kampung badan duri tanah abang mengganti pondok jati eentcrisn perhubungan pembangunan jalur kcr ta api longsor luar parung panjang city namo cikarang tanjung priok) k lont rian perhubungan pembanguan jalur k rete api lingkar dan eal muara rawa buaya lebak bulus margonda cibubur cakung halo gebang tan;"aa otto., kementerian perhubungan kementerian perhubungan pembangunan jalur gta api jalur namo cileungsi bekasi kcrlenterian perhubungan fembaagunaa jalur l(rata api jalur hilang8i jonggol cianjur kcmearterian ferhubungarr pcrabaltutlan jalur kereta api jalur pondok r4lcg parung panjang kcrncnterian berhubungan pembangunan jalur k reta api jalur bogor rangkasbitung kementerian perhubungan rehabilitasi peningkatan jabatan terowongan goro!.g goreng tux cal wrt under.s flow l"antara tenar abang maja ray lasbitung i(coenterierr perhuburysrr r habilitad tentu ikatan je@batas terowongan orc'lg gorong l,e rc aitstl underpass t ta s, stasiun sungai aoa i(a tepung ballderl reaktivasi) kerneatcrie't perhubungan rehab.lit.ai presiden republik indonesia sf,r pro at bmr af, 20ta. ml9 ferabangunan jalur kereta lintas batu ceper serpong fil ilt presiden republik indonesia arr ara art r^r eot iroorai rei aii lyruxr* +sm9 pbi\| oou jalan realiti@kaitan buatan tcroqmnga! boron s g fu; o.l lr;rt tlndapass flow lintas stasiun jatinegara pondok jati pasar senja kampung badan rehabilitasi perut ikatan j muatan tcrorpongsr emroag gfi oig tu)c c\th ert undqwssl flow?,.liar.t, jatinegara cikarang cikampek k.act rian perhubungan rehabilia.i peningkatan jembatan tetorongaa flag goreng,l fux ai.rtl ilndapss flyover litrltas manggarai jatinegara bekasi cikarang ttedungsaringin utc a&)eft bintara\| eentrriart perhubungan rehabilitasi peningkatan obatan teror dan cor!,!^g g}ro,ogl tux ett underpass flow lintas tanah abang m{a rangkasbitung merak rehabilitasi peningkatan jembatan ?terowongan gomo gorong box duet undetpssl fovlintas jakarta kota manggarai bogor: simpang jl. martadinata kementerian perhubungan persimpaagansebidang flyover jl. ma. salmurr i(ocnterian perhubungan persimpangan sebidang flow jl. gion deg kementerian perhubungan serampangan sebidang fly. i(apt! muslihat ecntcrian perhubungan rehabilitasi fcaiagkata jerabataa tcrowongatr oorlog group bu. c ult ltt under zs figotry lintas ditanam namo k oeaterian perhubungan llr itl ller rehabilitasi k pencarian perhubungan kementerian perhubungan presiden republik esia srr e0r program rm!at 20t& ,,)t9 nto xra nr&,t9 ef, iq} uto jawab rehabilitasi berlin f jabatan teror dan gorong going bax cvl rtl undapsslngauar.liurrriz duri tangerang kementerian berhubungan rehabilitasi peningkatan jembatan terowongan orig horor\g alur,rt underpsslnyoua atas manggarai jatinegara bekasi cikarang kedungwaringin kcrtenterian perhubungan rctoabilitasi faringkatan jembatan terowongan boron go,long bo(. cute'f unders flora l<ora depok underpass jl. jatimulya jl. pondok r{eg l@nla lir ditanam nano) k kengerian perhubungan &deras jl. raya cits'y atu lcofluuter line, jakarta bogor n menteri perhubungan underpass jl. odc sav8ogm,l@ murder line, jakarta bogor) event rian perhubungan undatus flg ouq jl. deri sartika computer iin : jakarta bogor underpass jl. juanda cinere (@latter lina. jakarta bogor) kementerian berhubungan rehabilitasi peningkatan jembatan terowongan ctotorg strong box cltlveft underpass note" l<cita tangerang selatan: flgqrr jl. raya s upon8 stasiun serpong lootmaier live, serpong tanah abang kementerian perhubungan flg,or er jl. wr, supriatna stasiun pondok radii corfrrartet ina serpong tanah abang) goenterian p rhubungart llllll illllt llllll ill iii iii flow a l(nu pelaxaataat kcmcatcrian berhubungan presiden republik indonesia atau peta:staat strategi program igoiatax m1& at9 z}'x).kafir1 j,i&ne peiaiigguto jawab flower jl. raya jombang stasiun sukamara commuter ,tae serpong dsb abang) k menteri perhubungan rehabilitasi padatan stasiun bangunan ocasio dal peobaryunan jalur kereta api entah tanah abang maja rangkasbitung kementerian perhubungan rehabilitasi ncoingkatan stasiun bangunan operasional lintas duri tangerang f'kementerian perhubungan rehabilitasi peningkatan stasiun bangunan operasional lintas citadel ebo kementerian perhubungan rehabilitasi pcoiagkatan stasiun bangunerl operasional pengembangan fasilitas stasiun pada lintasan bekasi mataraman dan bekasi timur) kementerian terhubung8ian rcfubilitasi peningkatan stasiun bangunan opac$onal pcngcmbatr aan fasilitas sta8iun pada stasiun lintasan l.ri stasiun kuningan beru dan sudirman baru) eenterisn perhubungan rehabilitasi perda4kata stasiun bangunan operasional pengembangan fasilitas sta eun pada lintasan tangerang kementerian perhubungan rehabilitasi ftoingkaran stasiun bangun ean operasional stasiun pondok range graenterien perhubungan pembangunan stasiun b ,guna.rr operasi daf bbsngurra jalur kereta api lintas tanah abang mia rand<bitung k menteri perhubungan p.bangunan presiden tepi baik indonesia waktu pbi.axisaiaaii siiratei}i program eoiatat 20r& 2ren'.na n'6ne ell atoouto ja.raa pembangunan bangunan operasional lintas ditanam nemo kementerian perhubungan pembangunan stasiun bangunan operasional lintas dulu tangerang kementerian perhubungan hilang."'r stasiun bangunan operasional lintas manggarai jatinegara bekasi dilarang i(e kementerian berhubungan pembangunan stasiun bangunan operasional lintas bogor disebut kementerian perhubungan r14) pembangunan stasiun bangunan operasional stasiun:o cimanggu kementerian perhubungan pembangunan stasiun bangunan operasional stasiun pondok cina k 6entertain berhubungan a6) pembangunan stasiun! bangunan operasional stasiun lrt biner kelrcfltcrian perhubungan k menteri.e perhubungan pembangunan stasiun bangunan operasional stasiun lrt ditanam kementerian pcrbubung6n a9) fcnbanguna! stasiun bangunan operasional stasiun bogor kementerian perhubungan pembangunan stasiun benguet opera3ional stasiun padang kementerian perhubungan fcmbanguaaa stasiun bangunan operasional stasiun sukar ei lawang talas l(etlentcrian perhubungan kementerian perhubungan pembangunan rehabilitasi peningkatan dan revitalisasi sistem[ fcrainyalan, telekomunikasi dan kelistrikan ill lille lille irl ller itt ill illlll ill lil tli itl llr ill rehabilitasi pembangunan stasiun bangunan operasional staiiulr lrt lutut pembangunan stasiun bangunan operasional stasiun batu t\rig presiden republik indonesia yakni' pbi tf, aaiiaat rate(}i program tercatat nbrunn j2&n'g strat(xlt llc iata persinyalan dan tclekomunik$i lintas tanah abang mia rangkasbitung rehabilitasi fcningkatetr kementerian perhubungan rehabilitasi singkatan persinyalan dan telekomunikasi lintas citakan neno k menteri perhubungan pembangunan pcrsiaydan dan tclckoounikasi atas tanah abang mia ran ekasbitung merak eetrterian berhubungan fcobangunan persinyalan dan telekoauaikagi lintas jakarta kota manggarai bogor k menteri perhubungan pembangunan per einyalan .ran telekomunikasi unta layar namo kcc,trtcrian perhubungan panbangunsn pemintalan dan telekomunikasi lintas mark8arai jatinegara bekasi cikarang kementerian perhubungan rehabilitasi peringkat trans@igi listrik aliran ater laa) lintas tanah abang serpong maja ranagbituac kementerian perhubungan rehabilitasi fcrdngkatsn tiaasnisi listrik aliran atas lintas jatinegara pondok jati pasar senja gunung badan tanah abang k mcnterian perhubungan rehabilitasi fedrykata transmisi listrik aliran atas i aa) lintas tanah manggarai kementerian perhubungan rehabilitasi peningkatan transmisi listrik aliran atas iaa) lintas jakarta $ota msg8area bogor k mentcrian perhubungan rehabilitasi peningkatan atas isi listrik aliran atas (!, aa) lintas ditanam nabi kementerian perhubungan chat lite bi fetdagkataa trans iqi trek aliran8 atas iaa) lintas duri taaqeranr kc6enterica perhubungan diisi titik iii lll ill iii rehabilitasi presiden republik indonesia satt' pel af, akibat strategi pr trai eoiatat rcl& m19 xh' ', nt9 it(x} .,awal tl5ns,rii l,bfi.lk tiran atas cinta. menggarap jatinegara bekasi cikarang l salrabang peningkatan rehabilitasi kcacnterian perhubungan gocnterian perhubungan rehabilitasi feai buatan gardu listrik catu daya) :ntara jatinegara pondok jati pasar s nen kampung badan jaarta kota tanur8 priok event rian berhubungan rehabilitasi pcningkatarl gardu listrik catu daya) line. ditanam nano kementerian perhubungan lfl rehabilitasi peningkatan gardu listrik catu daya) lintas duri tangerang kementerian perhubungan rehabilitasi peningkatan gardu listrik catu daya) lintas manggarai jatinegara bekasi cikarang lemahabang kc6antrian perhubungan pembangunan ttaasoisi li6trik aliran atas iaa) termasuk gardu listrik f.lintas tanah abang maja rangkasbitung kctrlcnterian perhubungan pembangunan transisi listrik aliran atas aa) termasuk card listrik lintas tanah abang maja rangkasbitung (fest itar{ kementerian perhubungan 2l) pembangunan" transmisi etnik aliran atas iai termasuk gardu listrik lintas ditanam namo kementerian perhubungan pembangunan tra$isi etnik aliran atas iaa) te!: masuk gardu etnik lintas manggarai bekasi cikarang keocntcrian fe!.bubut!ga.tt till ili lllllril pembangunan rehabilitasi peningkatan gardu listrik catu daya\| lintas tanah abang mia rangkasbitung presiden republik indonesia peta:taat pena.boruto jawab lrg2{}] 2git,'. ,}l9 pembangunan peningkatan bangunan khusus lintas telah abang maja range gsbitun merak, termasuk bangunan dan fasilitas pengujian dan laboratorium kementerian perhubungan 2a) pcobangunsn peningkatan bangun! khusus lintas jakarta kota mar ngarai bor kementerian berhubungan pemasaran fasilitas pendukung lintas tanah abang maja rangkasbitung kementerian perhubungan lint$ jatinegara dok jati pasar score tepung bondan ta[ah abang manggarai kementerian berhubungan lintas jakarta l(ota tanjung priok tico eenteriar f?hubungan lintas jakarta kota manggarai bogor laut 2ol5) menteri! perhubungan lintas citanya ebo kementerian perhubungan cinta duri tangerang kementerian perhubungan lintas menggarap jatinegara bekasi ci&arang lemahabang kementerian perhubungan penanganan perlintasan sebidang lintas tanah abang m4a ranbitung lanjutan 20f kementerian perhubungan sungai l^ago i(ar[pu badan reli rasi) kementerian perhubungan lintas jatinegara pondok jati pasar senen gunung badan tanah abang mene arai kementerian p hubungan jakarta l(ota tanjung priok cij kementerian perhubungan lintas err roo ar x era presiden republik indonesia wa,rtu pei.ax]emirat atrateot program tdontait xnu nnb 2trn6 21frr9 ef, atgouito .,awal bogor lintas jakarta luta iocnterian perhubungan lintas citanya namo k mcnterian perhubungan eertcrian perhubungan unta manggarai jatinegara bekasi cikarang lemahabang kementerian perhubungan pcniagl taa pembangunan dan pengambangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi p cairan darat pemanfaatan alur sur dan ikrar untuk pelayanan angkutan orang drn berani penyusunan mast plan feast diler! study cikarang bekasi l3ut bli ment"rian perhubungan fcnyusunaa dalit wbterhq d6itt ded.l cikarang bekasi laut el) i(eocnterian perhubungan pcmbaaguaan dermaga dan fasilitas pendukung cikarang bekasi laut cbl} pembangunan dan pcngrobangan alur sungai masing main daerah mengemban ean pasta. dan kualitas jalan yang mempcrtimbangk& aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik ?tacit brt) pelebaran pembangunan jalan untuk lajur tus rap serpong raya raya song bsd jl. pahlawan seribu puspita siliwangi pemerintah daerah pulo sarung barat pemerintah daerah clrilitsn cibinong ciawi jl. raya bogor jl. ks. tubuh jt. pajajaran jl. tur) bogor jra e lintah daerah till iii diisi lilin itllll iii till lll ill ill ill iritan lintas duri tangerang iftnenterian perhubungan perintah daerah t t[! itt l t ffi presiden republik indonesia 2t 9a8f1u pbi.ataataai a)l& aj\|n' 2lj,, n!r* {,,t!' ef, itgguio jawab dililit& cibinong bubuk j1. raya bogor jl. ks. i\run jl. i(i{. sholeh iskandar jl. ig{. abdullah bin null pemerintah daerah lebak bulus ciputat paruh bubuk jl. raya parung jl. kh. sholeh iskandar jl. abdul8h bin nuh) bocor raya pemerintah daerah cibubur jl. raya transyogi cileungsi) eprint daerah depok jl. dewi sartika jl. raya sawangan jl. muchtar raya jl. sewsrcan raya) p perintah daerah daan mogok batas dki jl. daan mogok jl. m6dc&a jl. otot subroto raya strand pemerintah daerah daan mogok batas jl. daan mogok sudirman benteng betawi paris plawadl pemerintah daerah serpong raya sudirman jl. raya serpong bsd puspita jl. siliwarril pcocrintah daerah jl. cabe raya jl. setiabudi jl. pajajaran jl. egan& pemerintah daerah bekasi raya harapan heh terminal bekasi terminal cikarang perintah daerah cibinong bojonggede irrcrintsh daerah drama icuwiliang perncrintah daerah ciawi cisarua pemerintah daerah ciawi cigomboag pemerintah daerah layang peraba daunan khusus i,ras rapid ,yani bri) itr til ilr ilir iii iii iiint manggarai gf, materi program beoiatat pres ide republik indonesia satu pelaiteaiutt e"latest prior blr i)t9 x"x\na xne2fr,g manggarai pasar minggu l.teng agung depok g round margonda peocrintafi daerah depok sawangan parung fcoerintatr daerah jatiiadar pasar rcio civilian pcm lintah daerah femenino8h daerah blok tendean ciledug perintah daerah ciledug forms tawar perintah daerah kertajati were eei ujung air mancur pemerintah daerah person p".ge batutulig lawang cinhrag parnovanan) perintah daerah persimpangan p d4aran baatarjati achmad yani) pemerintah daerah jf. sudirman kota tangerang) rcl pemerintah daerah jl. sudirman kota tangerang) jl. daan mogok p r!perintah daerah jl. sf, jl. booting betawi pen lintah daerah jl. jl. dan mogok pemerintah daerah jl. merdeka jl. lma.m bonjol pemerintah daerah jl. gatot subroto jl. telcaooic perintah daerah jl. gatot subroto jl. indus pemerintah daerah pemerintah daerah jl husein sa.t negara jl. ateng karya perintah racial. jl. moh. tha jl. martadinata pqoerintsh daerah ilr lrt iii ilt diisi ilr ilr iii ilir irl wr. suparman peri ggu]ro jawab bbk italinalaag pondok lapa l7l jl. otot subroto g{ah tunggal il [l [ t_! pres ide republik indonesia nln 2o,. n2& [,i,f, peiiatgoi' f,o jawab jl. suparman pondok bitung pemerintah derah peningkatan jal.n akses dari kc simpul ttanspmtaai perkotaan pcmcrintrh daerah jalan aksi. dari ke stasiun lintasan bogor stasiun padang stasiun sukar8 perintah daerah jet akas dari ke stasiun i(a lintasan ta[perang sta eun tigaraksa pemerintah daerah jalan akses dari ke stasiun batasan serpong stasiun rawa buntu e runtuh daerah stasiun pondok ranji panerint6h daerah stasiun $dinara pemerintah daerah stasiun juranrmangu peracrintah daerah jalan ases dari ke stasiun i(a lintasan bekasi e lintah darat jalan akses terminal terpadu daa (a\| personas depok2 jl. raya bogor perintah deer! jalan aksi8 dali l(c bandara soekarno hatta jl. sta r1 jl. kali pemerintah daerah nea bangunan dan atau pcnitgkatatr sejalan ikk dari ke angkutan umu![ fltotoer, jembatan penyeberangan orang, terowongan fealrcberangan dcn pqnemngan jalan uau realitas fej kaki sepanjang jalan nasional jabodetabek perintah darab diisi lrl titik lii iii rrr lll ilt ill iii iii ilt iiiiii ill iii af, pei.ab\|catat state tro ai repeat il akses presiden republik indonesia 8f,r te[}i program weodata! pei.ataataat 20r9 aj io" n2& {},'t akses angkutan umum brt dari kc terkini htc jebodctabck pc@prints daerah fasilitas pejalan kaki pada akses dari ke simpul transportasi pemerintah daerah fasilitas sejalan l&ki i(wasat l'transit opened (ro pemerintah daerah p bangunan dan atau pcrdngkatan kapasitas ruas dan nasional, jalan strategi nasional d'"t jalan tembus serta jalan tol pembangunan jalan tol a&rce tanjung hik kementerian pupr pembangunan jalan tol bogor fting rood kementerian pupr pembangunan jalan tol ciawi sukabumi kcrneflterian pupr pernbalgunan j.la,r tot depok antasari kementerian pupr pembangunan jalan tol jati asih satu purwakarta koridor jati alih cipularang sedang! berteriak pupr pembangunan jalan tol jour cengkareng batu ccc kuncian kementerian pupr pan bangunan john tol jour cioarggis cibitung kementerian pupr pembanguan jalan tol jour cin rc cimsnggig l0) pembangunan jalan tol jour kuadran servo kelana6ian pupr pe6bangunan jala tol jour serpong cinere ker kengerian pupr f2\| pembangunan peta,iiooutc .,aaa pembantu:mn jalan tol jour cibitung cilincing f @etrterian pupr gmentcrisn pi,'pr lit t ffi ffi tt presiden republik indonesia pei.atsataat sir,teori m{crai xeoiatat 20r& 2t,ro a) ,,l,.n!p pe[la.rgi,llo japan faba daunan jalan tol scrportg balaraja ker[etrterian pupr f3l peraba'agunan jalan tol duri pulo gunung melayu kementerian pupr paabanguaan jalan tol f.a,laporan gunung melayu kcmentcriarr pt',pr fcnbaagunan jalan tol pasar minggu casablanca ker kengerian pupr pembangunan len tol sunt6 pulo g.bang karcatcria pupr pembangunan jalan tol conan sunter kementerian pupr pembangunan jalan tol ulujorni lurah abang kementerian pupr, pembangunan jalan tol jour hal teluk ric kementerian pupr, fcobangunaa jalan tol conan reg balas$a kcrnentcrian pupr pembangunan jalan tol bojong gede drama ciawi berteriak pupr pmb$guna jalan tol bck 'ai cawang tepung melayu event brian pupr pembangunan date tol jakarta cil efek elevated kcoentcrian pupr 2al pcningkatarxkapasitas jalan sejajar tol cakung cukur) menteri&r pupr fcoingkatankapasitas jalan sejajar tol cikar ean mini) kementerian pupr pcdngkatsn kapasitas jalan sejajar tol merula pasar jumat) kementerian pupr lil ill ilt rrl iii lll lri ili lil titik ilr lil [[i peobangulra! presiden republik don esia waktu pei.axsataat station program xioiatax {)tg n'gn\|n , }i',,.,{}n' pei\|aioouto jawab pembangunan ruas jl. yang raya dekat persimpangan jl. raya semplak) kel. kencana jambu dua kab. bogor) pemerintah daerah pembangunan ruas jt. raya semplak jl. raya kemang kel. mekar anti jl. disebut pemerintah daerah pembangunan ruas jl. kemang raya bukit ci"'lrr{su villa jl. disebut raya p ooerintatt daerah pembangunan ruas jl. stoples sukar,c$ni jl. raya tcmdb pemerintah daerah 3l) fcobangunan ruas jl. bukit ganggu vi[a kcl. mekar wangi pemerintah daerah pcobanguaan rupa jl. hana krl. i(rencana tanah baru perncrintah daerah pembangunan ruas jalan forum pondok aren jl. tanah baru pemerintah daerah pembangunan ruas jl. adnawidjaya jl. tanah baru jl. sukarela samping luas diluar pemerintah daerah peobanguner ruas ahead sabana tanah baru samping tol jarorawi pemerintah daerah pembangunan luar jl. ril gunung cokoadang samping jalan tol jal. katulampa pemerintah daerah 3fl pembangunan has jl. lio baru termasuk jembatan ks. tubuh baru\| pemerintah daerah fcobangunan jalan (8hg roo4 da'l jalan tembus pemerintah daerah pembangunan jalan sentul rock pea lintah daerah}r fcobaagunan jalar s dar saluran second6 bekasi ten eah peaedntah daerah list till1 lilin ilt llm lll ill lill iii iii itl irr ill al) penbangurran !t presiden republik indonesia afl pii tertata strategi proonax ei&katai xx,{j ,{}l4 2tn2oit9 eeiatgguiig i,awal al) pembangunan ffi tembus jl. sindang baran fl. gl. abdullah nuh bubutan fcacrintah daerah pembangunan jalan tetnbug jl. tentera pula j'ar jl. kerang kedua halang jl, sholeh skandal pemerintah daerah a3) fcobangunan jalan tabung jl. menteng asri tentara meliar km lintah daerah 4a\| pembangunan jalan tribus jl. raya bogor terminal tipe jatijajar] tol jagorawi keoeoteriarl perhubungan fracrhtah daerah pembangunan jalan t obu. terusan jl. juanda jl. dcr! fl. raya pemerintah daerah a6) fanbangunan jalan tembus jl. raya bogor jf. raya ditanam stasiun ditanam) jl. raya parung fernerintah daerah afl pembangunan peningkat jalan r"lgl.qr utara kota bekas perintah daerah pembangunan jalan lingkar kota tangerang s lahan pemerintah daerah fcabangunan jden l,in skar kota depok pcmerintatl daerah eabangunen jalan dgar kota bogor pemerintah da6ah pelebaran jalan pangeran sopir akas menit terminal tanah baru perintah daerah selebaran j.ts pekan,on pondok gede p a lintah da rah pelebaran jalan tambun kemuning pemerintah daerah pcrrbangunan fl3rrr risalah ruas jalan jakarta io!.\| pemerintah daerah bangun daa figo r cipeadawa e rirrtah daerah lll ilir ilr iii lll pembangunan _t_ l]! presiden republik indonesia april pel af,i staat strategi program ee(}iat af, nid^ua 2tn&, ing peiatoou .,awal pembangunan floor rawa kementerian pupr pcmbangunanrlgxruer bulak kapal pemerintah daerah 58f peobanguaaa footer hcl,il< a'ri tran3kopi pemerintah daerah faabangunanllgorrr gaplek ruas ir. juanda kementerian pupr bitung cikarang fen lintah daerah bangunan flyover pamong p merintih daerah pe@bangunan flyover stasiun su.ti'ia"a femenino daerah peagcmbengan owr tugas j,ta' tol jakarta jika.t,lek j1. jatiwaringin) feaerinteh da reh fcagcobangan ot, .kss jalan tol jakarta cil<arol,c ul. kanan) pemerintah daerah pengembangan over tuas jqt't tol jakarta cikampek jl. jatibenind pemerintah daerah fengeobangen fuss jalan tol jakarta cikampek j1. galaxy) pemerintah daerah pengembangan &ss jalan tol jakarta cikampek jl. pengasinan pemerintah daerah pembangunan undelposre sejajar dengan underpass sts) jl. rs. fatmawati ffi eur berat) pemerintah daerah fcobengunar nil'q?ss sejajar dengan underpass str ul, ampera i<ko pemerintah daerah bulak t(awal pembangunan lhd@ss kementerian pupr pembantu.a. simpang ndak sebidang sis) ciawi pemain{h daerah pernbanguna! jembatan layang dari lawang c}intlg pa,oya'lan pemerintah daerah fe@ballguoarr t\|, ; ?i jl. day pemerintah daerah will iiiiiii itt ttttltr iti tii tiri rilis iit lilin1 ill ill pembangunan fcnbangunal you r pres ide republik indonesia af, pei.atbaiaax tragedi program btoiatax 20r& a),'{'.na {j,i&. {}zi' if, all out java pembangunan ntm jl. yani pemerintah daerah 75f pembanguan tum$. jatibcaisa pemerintah daerah peningkatan jalan antar ilawasaa mm2i0o iip ppo cikarang delta east pemerintah daerah} fcobangu.an peringkat ruas jalal limo cinere pemerintah daerah fcrnbangunan peringkat ruas jalan parung bingung cinere pemerintah daerah pembangunan peningkat ruas jalan kukusan perintah daerah pembangunan peringkat ruas jl. radar auri fcmerint daerah pcnbangu"a" peringkat ruas jl. putri tursssl pcocrinta} daerah pembangunan poin dekat ruas jalan hanura grogol pan kelas jati pemerintah daerah pembangunan peta" skat ruas jalan era brigif pemerintah darab 8e) bangunan peningkat ruas jalan pusat ciiantuag pemerintah daerah pembangunan meningkat russ jalan dan jebat jatiwaritrgin pemerintah daerah faabangunan dirga ruas jalan antar jati simpang sumur emba&n sunter batas wilayah dki jal gta dengan kota pembangunan penis dekat ruas jl. mawar fcocrintah daerah pembangunan feoirykat ruas jalan lintas utara bekasi dxi jakarta ihbupatcn bekas kabupaten pemerintah daerah till ilr iiiiiiii iitiiit litt diisi e9l pembangunan pcocrintah daerah iii l!t wa,thru pel af,: atau' $tratop program ata 20lt n'n na ,j r&ing ?![la iloouxo i,arab pembangunan eia ruas jalan sejajar dr't selama rel jakarta kota tangerang jalan bintang betawi semen) pemerintah daerah pcnbangunsn fconrykat ruas jl. joglo raya dr. sutomo batas dxi jakarta kota tangerang) pemerintah daerah pembangunan! engl t ruas jalan sisi selatan servant batas dxi jetstar kota pangeran pemerintah daerah pcobaogunan peningkat ruas jala[ sastra ne8ara bat:s dxi jakarta kota tancerend pcrrcriatah daerah hbanguaaa peningkatan ruas jalar jatimulya dadap peroeriatah daerah bangunan peningkatan ruas jl. cheer raya perintah daerah pembangunan meningkat rua jl. maro rava pemerintah daerah bangunan peningkat arr ruas jl. marga raya pemerintah daerah pembangunan feoiqkat ruas jl, ponsel raya pemerintah daerah pembangun& pcniaiket ruas jl. kedua l(opi p m lintah daerah pembangunan peringkat ruas jl. c mar pemerintah daerah perrbasgunan peningkatan ruas perkutut utama perintah daerah o1) faabangunan peningkat ruas jombang perintah daerah pengembangan j.bn aks s kerabat riset industri bekasi cikarang r02) pemerintah daerah pctrgeobairg jalar aksa kawasan pusat industri tanjung priok fstaerintah daerah iiiiii tiiiiiii iii diisi iii titik iii iii iiiiii 1o4) peng"abangan presiden republik indonesia presiden republik indonesia perlu pei.ataataaii strategi program biodata x"l(, .,o24 n'$ne pemain(x rro jawab l0l) pcagcabangan jalan al<ses kawasan pusat industri cukup tangerang pcocrintah daerah rekonstruksi jalan akl barunya kawasan pariwisata kota sunda kelapa r05l perintah derah pembangunan jalan pro8 utara sclatarl kota terheran selatan pemerintah daerah pembangunan jalan poros barat timur kota tangerang selatan pemerintah daerah o8) ebangunenshorla., sudiatmo perintah daerah feobanguaan jabatan gli l(daratan pemerintah daerah fcobangunaa jembatan iklim pand<alan pemerintah daerah pembangunan jembatan kali cbl cikarang bekasi lau ectrtcf,rarr pi.'pr pe6erina daerah pemanfaatan lg'ur jalan tol untuk pelayaran dgl tan massal lajur khusus angkutan umum kali jakarta ciawi via tol jagorawi kcmeotcrian pcrhubun8n kcamtcrian pupr jakarta bararaogliao8 via tol agora\ri kementerian terhubung,an kementerian pupr jakarta bubuk via tol jatorawi tol born cement6ian perhubungan kementerian pupr jalan tol c{ago cincin jagorawi) ecntcrian perhubungan kementerian pupr kementerian perhubungan kementerian pupr jalan tol jakarta item kementerian.n perhubungan kementerian pupr lill ill iit iii iii will lil iii tiiiiii iii iii tiri jakarta jalan tol jakarta tan egrang presiden regu baik indonesia wain' pei.at:sama ra?e program r!0ratai 20r9 ? j,to"zun 2sl&xi!n) atoouitg jasa jakarta sawangan via tol pelari i(cmenteriar perhubungan kementerian pupr pembangunan pa9king lat pada rute transjabodctabek ekspres jakarta ciawi via tol jsgoratpi kementerian perhubungan. pcmcrintab da reh jakarta baranangriang via tol sorai kementerian berhubungan pc6cri dah daerah jakarta bubuk via tol jagorawi tol born kcocotcrisn berhubungan pemerintah daerah tc,final bekasi tcr:minal pasar scca k aneaterian perhubungan pcmcrinteh daerah termend depok terminal blok kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal baranangsiang terminal pasar sec kementerian hubungan feecrintah daerah terminal pria lawan terminal blok kementerian perhubungan perintah daerah terminal bu8 cil(array terkenal blok grneaterien berhubungan peoerint:h daerah terminal bekasi terminal tanah abel i(event rian berhubungan fe\| ecritrtah daerah llmril lllllt il1il iii iii ill lalat will lil lll lll iil ter eine . presiden republik esia ya.tl! pei.atsataat 20r$ n"d'n} nzrn atom'to jawab f0) teraainel depok terminal pasar since kementerian hubungan peraerinteh daerah terminal depok terminal tanah abang kcocntcrian berhubungan peincrintah darab ter final paris lawan terminal ear senen benturan perhubunmr perintah daerah f3) terminal paris lawan tct:minal tanah abang kcoentcrian perhubungan pemerintah daerah terminal pondok cabe terminal paper senen kancntcrian pcrhuhugan pmc,indah daerah gncntcrian perhubungan perintah daerah k recent6ian perhubungan pemerintah daerah terminal bsd city ter final para senen eeateriart perhubungan pemerintah daerah termend bsd city ter final tanah abang goenterian berhubungan pcoerintatt daerah f9) terminal depok terminal manggarai kementerian perhubuncep pancrintah darat teori eal curug bundaran hl tcr final tanah abang i&kengerian perhubungan peocritltsh daerah ill ilr ill itlllttlll ill lllrilllilrtt iii iii ill llrllt btrattoi er(rcr ar xeo!atau tcr titel pondok cabe terminal tanah abang ter end ciputat terminal pasar s ncn 2l) rute presiden regu baik indonesia str program xeoiatax tttt niga ,j,,,', n'g peta lloouxo jasa 2f) rute ekstensi: harapan indah laminal bus cikarang kementerian perhubungan pemerintah daerah rute ekstensi: tcf,mortal gliders terminal paris phased terminal forms lawan ancol ectrtcrian berhubungan pcaeriatah daerah i(enentcrian perhubungan perintah daerah tcr e,ind depok terminal mililiter kementerian p6hubungan pemerintah daerah terminal baronang siang terminal civilian ecnterian perhubungan pemerintah daerah ilcmenterien perhubungan pemerintah daerah terminal rrlogaduag terminal bc.kasi eenterisn perhubungan eerilrtsh daerah terminal pulogadung summarecon bukan kerucut rian perhubungan pcoerintatr daerah terminal rrlogadung harapan udah kementerian berhubungan pemerintah daerah 3l) terminal forms pl,area ea.ll8 ke@entertain perhubungan, seri$tah daerah lill illllli lille llt llllllllllii tii illi ill till terminal . waktu pei.abaatatx kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal ciledug terminal civilian terminal bekasi terminal kampung melayu l presiden regu baik indonesia arr pdl aa]i btrateot pro ax tcciatax nb.* m2&.mln ef^ ilqoullc jiwa terminal paris lawan gol kqncnterian perhubungan pemerintah daerah terminal baranangaiang terminal rawamangun ginentcrian berhubungan pemerintah daerah 34f terminal cileungsi terminal blok kem tarian perhubungan pemcrint daerah ter final cibinong grogol kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal ciledug fact. tcodcan goenterian berhubungan pemerintah daerah pembangunan bus la,ne dart halte pada utc transjabodctabck rerum r civilian cibinong ciawi jl. rara bogor i(s. l\run jl. pqiajararl jl. timur) kementerian berhubungan pcr[perintah daerah dililit.n cibinong bubuk jl. raya bogor jl. ks. tubuh jl. sholeh iskandar icl. abdullah bin nuh) k ecrtcrian berhubungan fer b lintah daerah lebak bulus ciputat parung bubuk jl. raya parung jl. kh. boleh sekadar jl. abdullah bin nuh) ?berniat buka8i terminal pagar seen kementerian perhubungan pelrcrintah daerah terminal depok terminal blok iii iii iii iii iii tcrninaf . kementerian perhubungan pemerintah daerah kementerian perhubungan pc4cinta daerah presiden republik indonesia strategi pr(crai e,gn24 xn* ltg pinisi(xi jawab terminal baranangsiang terminal pasar senen kcmcaterian perhubungan perintah daerah terminal paris lawan terminal blok kementerian berhubungan p perintah daerah terminal bue cikarang terminal blok kcoenteri8n berhubungan pemerintah daerah terlihat beasi terminal tanah abang kementerian perhubungan pemerintah darat l0) terminal depok ter final pasar s otr gmsnterien perhubungan pemerintah daerah terminal depok terminal tanah abang kementerian hubungan pemerintah daerah f2) terminal paris plarrad terminal paser senen k pencarian perhubungan pemerintah daerah terminal paris lawan terminal tanah abang kementerian berhubungan pemerintah daerah l4l terminal pondok cabe terminal! pasar since kcocnterian perhubungan pemerintah daerah ? minal pondok cabe terminal tanah abang kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal ciputat ter final pagar senen kementerian perhubungan pcdrerilitah daerah lll ill lllllil illlltltll lltlll lil lil lllllill ill ill tilt terminal . arg pel^r8a'la all presiden republik indonesia waktu ieiaiaatai strato! pn0 mr re oia" j ra (ng peiatggi'iio .,apa terminal bsd city tcr:minal para since k @eotcrian berhubungan pemerintah daerah l8) terminal bsd city terminal tanah abang kementerian perhubungan pemcrintafi daerah terminal depok terminal manggarai kementerian p rhubuama pemerintah daerah tcnainal ciledug bundaran hl tenda tanah abang kaaentcrian perhubungan hcriutah daerah rute est$i: harapan indah terminal bue cikarang icoenterian perhubungan pemerintah daerah kaacnterian perhubungan pemerintah daerah terminal force lawan ancol i(e sectarian terhubung pemerintah daerah terminal ciledug termend civilian esntcrian perhubungan pemsdnteh daerah terminal depok terminal militan eentcrisn perhubungan pemerintslt da rah terminal baranangsiang terminal civilian kementerian p hubungan fcocrintah daerah 2fl terminal cileungsi bundaran hll tanah abang k mcntcrian perhubungan pcarcrinteh daur8h lllllll ill iii iii tii iii ruillllrffi ter final il.zul rute e<stensil: terminal kalideres terminal forts placed presiden republik indonesia pelatsataat atra,iot program beoiataii ep a, rxng ef, atau llo jawab kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal hlogadung emarecon bekasi ic racntcrian perhubungan pemerintah darat terminal hrlogadung harapan indah kcmcntcrian berhubungan peocriatah daerah 3l) terminal pori lawan tiang kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal forms lawan grogol i&oentcrian perhubungan pc6cristata daerah terrniaaf baranangsieng terminal rawanangun kcmcnt"rian hubungan pemerintah daerah terminal cileungsi terminal blok dcnterian perhubungan pemerintah daerah terminal cibinong grogol goenterion perhubungan pe66rite daerah kementerian perhubungan pe@ lintah daerah panin ikatan sterilisasi jalur bus rapid tuner, brt) sterilisasi jalur melalui fcobangunan thuabteconsac funet mcb} ecntcrian perhubungan p ,perintah daerah felaksanaanpetregakarr hukum secara elektronik polri pemerintah da rah lll ill iii lillillll lllllrlllllttli llilltll gambar. terminal h,rlogadung terminal be.kasi terminal edu kat. tendean rt] i rta . .'\ 'l terminal pulo gebang l,c bekasi kab. bekasi \.\ koti4't (t r, r'" r'.^'_: cibinong kab bogor baranangsiang pengembangan jaringan prasarana trans sortasi perkotaan skala kilometers pembantu nan pengembangan terminal tipe wilayah jabodetabek jv, pres ide republik indonesia gambar pembangunan pengembangan terminal ripe wilayah jabodetabek gambar2. legenda ifb terminal tipe jalan nasional jalan tol . ' batas kab kota terminal barang barunya . kab. bekasi \.i ''t\. kab. barang kab. terminal barang "e _1, 'i' kab. bogor pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan skala kilometers pembantu nan pengemban gan teritiinal barang wilayah jabodetabek legenda if, terminal barang jalan nasional jalan tol batas kabel kota jv. pres den republik indonesia gambar pembangunan pengembangan terminal barang wilayah jabodetabek gambar kab. { . kab. bekasi \. _ ._ . ,' (j" kab. bogor tf,' pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan skala kilometers pem n pe kata kapasitas ruas jalan tol legenda jalan nasional rencana jalan toi jalan tol '. ' batas kab kota pres ide republik indonesia gambar pembangunan peningkatan kapasitas ruas jalan tol gambar kab. tangerang ^lr :_at . bekasi 'i" kota .i t(. r<ot{ kab. eor pres ide republik indonesia gambar pembangunan pengembangan and cikarang bekasi l^aut (cbl) kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan skala: ban nan'pe e]t banga kanal cikarang bekas laut (cbl) ort. legenda jalan nasional jalan tol batas kab kota .e:> cikarang bekasi laut cbl) presiden republik indonesia kebijakan pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan, dilaksanakan dengan strategi: pembentukan jaringan pelayanan transportasi angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang meliputi jaringan trayek angkutan orang dan jaringan lintas angkutan barang, dengan program meliputi: pengembangan rute transjabodetabek ekspres; pengembangan rute transjabodetabek reguler; pengembangan angkutan pengumpan feed4 yang melayani transjabodetabek; pengembangan angkutan pemadu moda; penataan angkutan tidak dalam trayekjalan sebagaimana tercantum dalam tabel dan gambar peta sebagai berilmu: t.bcl pclrtrueaa stat darr p1pg16 pc63cobra31a gluten perloteu better i'abdi' pbi t:sampai atrateot iran trr n!l{, ,{n4 2r,ir6 jit9 pembentukan jaringan pelayanan transportasi angkutan umum perkotaan berge8is jalan yang meliputi jangan trayek angkutan orang drn jaringan lintas ikutan barang fenganbanga[ utc transjabodetabek ekspres terminal bubuk jakarta kementerian perhubungan kementerian berhubungan ciawi terminal gunung ras.but. kementerian perhubungan leuwiliang tcroinat i(e,[pung rambutan kementerian perhubungan termend bekasi terminal para seen kementerian perhubungan terminal depok tcf,l draw blok kementerian hubungan iii iiiiiii iii iii iii titik iii tii iii iiiiii iiiiii diisi tcr final . ptftfixrurc asal parung terminal lebak bulus pres ide republik indonesia ii' pei. af,i istat stra oi t rglnrx a eor yi&,'t, r 2f,,,&i,,,i,,, pedia ,tr jasad ter equal baranangriang terminal pasar neo kementerian perhubungan terminal fort lawan terminal blok kementerian perhubungan terminal cikarang terminal blok kcltrcnterian perhubungan terminal bekasi terminal tanah abai eentcrian fcrhubunsan turning d pok terminal pasar s nen kementerian perhubungan t r end dc.pok terminal tanah abang k menteri perhubunrarr terminal paris pleased terminal pasar sana i(kementerian perhubungan terminal pori8 lawan terminal tanah abang k 6entertain perhubungan terminal pondok cabe terminal pagar senen kcmcntcrian perhubungan f6) tcr final pondok cabe terminal tanah abang k menteri perhubungan lfl terminal ciputat terminal paper sclrctr k raenterian perhubungan tcr final bs\|d city t minat pasar scene! kementerian perhubungan tcnaiaal bsd city ter final tanah abang kementerian perhubungan 20f ?terminal depok terminal manggarai kcmcntcrian berhubungan 2l) terminal ciledug bundaran hl terminal tanah abang kcmcntcrian perhubungan utc ekstensi: harapr indah terminal bus cikarang kementerian perhubungan rute ek3t fisi: terminal glider,es terminal forms lawan kementerian.n pcrhubungarr terminal forms lawan ancol k cent brian perhubungan terminal ciledug terminal civilian kcocntcrian perhubungan terminal depok termend civilian kementerian perhubungan ?remind baranengliang t.re'trd mililiter kementerian perhubungan ?cflrdnd bekasi terminal i(ae duns claw ke, i.eartcrian perhubungan tcr final gadung terminal bekasi keluelrterian perhubungan terminal blog burt sunaarccon bekasi lftracntcrian perhubungan tiiiii iiiiiiiii iiiitiiiti iiiiiiiiiii itiiiiitiii iiiiiiiti iiiiiiiiiiiiiti iitiii initio iiiiii iiiiii initio iiiiii iiiiii iiiiii diisi diisi iiint tiri tiri iii rii iii iii iii iii iii iii iii rii iiiiiiiiii inti litt diisi 3fl erina t f t presiden regu baik indonesia atau pet.wisata tf, strategi program tl(l iat^r {,la ,ren'. 2t,l&. (},r9 ptf itoolrxo i,awal 3f) terminal pulogadung harapan lalat kinen&rian perhubungan termine porno pl,a\rad timang kementerian perhubungan kementerian perhubungan terminal baranangsiang terminal rawamancun kementerian berhubungan 35f terminal cile.g"i terminal blok k kengerian perhubungan terminal cibinong grogol kementerian perhubungan tcrnioal ciledug gpt. tendean kementerian perhubungan pengembangan rute ttansjabodetabek reguler terminal lampung rambutan cibinong ciawi jf. raya bogor jl. l(s. tubuh pqi{aran jl. tajuk kementerian perhubungan terminal lampung rambutan cibinong bubuk jl. raya bogor jl. ks. tubu! fl. kh. sholeh lsl gandar jl. igi. abdullah bin null k menteri perhubungan t minal irak bulus ciputat parung bubuk raya parung jl. kh. sholeh iskandar jl, abdullah bin null kementerian perhubungan terminal luwiliang ter viral tepung rambut ke6entries perhubungan terminal bekasi terminal pasar see! cement rian perhubungan terminal dapo& terminal blok kementerian perhubungan ter final baranangsiang terminal pasar senen kementerian perhubungan terminal paris lawan terminal blok k menteri perhubungan menteri.n perhubungan tcmiaal bekasi t r: final tanah abang kementerian perhubungan iiiiii itwiki irr iil ilr rrr iit iiiiiiii iiiititi till iii iii trr inti inti diisi iii diisi diisi iitiii iiiiii iii iii termal terminal forms lawan ter title cikarang tcrnrind blok rt presiden regu baik indonesia strategi program bdoiatat rlo git4 peiiaioou jawab kementerian perhubungan f2) terminal depok terminal tanah abang kementerian perhubungan kementerian perhubungan terminal pria lawan terminal tanah abang indent rian perhubungan terminal pondok cabe terminal pasar dea kementerian perhubungan abang terminal tanah terminal pondok cabe eentcrian perhubungan terminal ciputat terminal pasar s nea k menteri perhubungan l8) terminal bsd city terkini pasar k rnentcrian perhubungan terminal bsd city cranial tanah abang kementerian perhubungan tef end dc"ok terminal ma"juarai kementerian perhubungan ter viral ciledug bundaran hl tcminel tanah abang kementerian perhubungan utc etc3i: harapan indah t r:final bug cikarang kementerian perhubungan rute ersten ei: terminal lideres terminal forms plat dentcrian perhubungan tcf,find for3 tawar ancol kernenteriafl perhubungan 25f trainer ciledug tcr final civilian ke0ent6ian perhubungan zainal depok terminal cililitsn k rnerrterian perhubungan terminal baranangsiang terminal civilian kementerian perhubuncarr terminal bekasi tcr end kampung melas meme1tarian perhubungan terminal tulogadung terminal b kasi kcmentcriaa perhubungan tcrroinal hdogaduug summarecon bekasi kementerian perhubungan harapan indah terminal pulogadunc cement rian perhubungan terminal forms l{abad ea,i kementerian pcrhubulxan ter final paris lawan progo! k @entertain perhubungan iiiiiii iiiiiii itiitii iiiiii iiiiiiiiii iiitiiiiii iter iii iii inti iii iii iii iii itwiki iiint diisi iiiiiiii diisi iiiiiiiiiiiiii iii iii iii liar iii litt diisi iiint diisi iiint terminal valid' etr. ataaiiatt 2r, 2o,t6 2film ff) terminal depok t minal pasar senen l3) terminal paris tarra terminal pasar senen t+ presiden republik indonesia patti' all af, strategi program notata z{,ixt"n,t4 {j,ie 2o } ell a lq}u lro .,awal terminal rawamangun terminal baranangsiang kementerian perhubungan terminal celeng8i t minal blok kementerian perhubungan terminal cibinong gol kementerian perhubungan terminal ciledug kat tendean kementerian pcrhubuncsn pengembangan&tgkutsn pengumpan bade{ yang melayani transjabodetabck dki alerta pemerintah daerah kota &gor pemerintah daerah kabupaten bogor perintah daerah kota pemerintah daerah [ota tangerang pemerintah daerah pcracrintah daerah kota tangerang sel,atan pemerintah daerah kota bekasi seri,teh daerah pemerintah daerah feng@bagan angkutan beradu moda i(kabupaten ?tangerang bandar udara pelabuhan taut kementerian perhubungan kota tangerang selatan bandar udara pelabuhan laut kementerian perhubungan kota bekasi bandar udara pelabuhan taut k 6antrian perhubungan penataan angkutan tidak dolar trayek santan taksi ecnterian perhubungan angkutan dengan i\juan tertentu angkutan pertaukinarll kementerian perhubungan angkutan paris'wisata kementerian perhubungan angkutan kawasan tertentu kementerian perhubutrcalr titik ittiiiii ifixit iiint rilis diisi iiiiiii iiiiiii iiiiiii iiiiiiii ifixit lii iiiiiii iiiiiiiiii itiitiiiii iiitiitiii rtrliii iii itwiki diisi diisi inti titik iii gambar5. ihbupatcn tangerang kabupaten bekasi r07'0t'e ioo * 'l .i' \!q ( _lw \ . q . t . kab. tangerang kab. bekasi kab bogor .n.'\. pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan skala kilometers pengembangan ruteangkutan umum berbasis jai.a,n legenda ftsnsana trayek j6nsjsftsfi6 transjabodetabek jalan nasional e+e jalan tol batas kab kota iv. pres ide republik indonesia gambar pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan kebijakan kebijakan pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel, ila ksanqlan dengan strategi: pembangunan dan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel yang menghubungkan wilayah jabodetabek, dengan program meliputi: pembangunan jalur kereta api ringan l@hf roll ?hancur lrt) baik wilayah jakarta maupun luar wilayah jakarta jabodetabek); pembangunan jala automated people mauer (lt mll automated @tidewag transit anti team; pembangunan jalur kereta api massal cepa.t mass rapid langit mrt), yang terdiri dari koridor utara selatan dan koridor barat timur; pembangunan kereta api bandara; pembangunan loop line raihan jakarta elevated loop line miliar[ pembangunan jalur ganda (table\|lac\rel sebagaimana tercantum dalam tabel dan gambar peta sebagai berikut: tabel pelelraaaen strategi rcn pledges peagcnbrngan sistem portotrrrr bertarif rel arr pei.ait8,asia atr mar eol roo rai eol af, 20t& n'wua ,,z,, rrg petatooui\|o jawab pembangunan d.n pengembangan sistem angkut{t umum massal perkorqin berbasis rel yang menghukum n ken wilayah jabodetabek pembangunan jalur rata api ring& (1i9tu rail tensi4l. r:l) baik wilayah jakarta maupun luar wilayah jakarta jabodetabek] lrt lapa cacing valor,o pemerintah daerah. vebdrotoe dukuh atas pemerintah daerah iii itr rr. presiden republik indonesia presiden republik indonesia materi proc^x xeoiatax ()r9 {,, xnl5.z{,l pei afi x}i'iig jawab gading stasiun lrt p&' pemerintah daerah lrt lftbayoran hma lapa pcarerintah daerah pcxrxerintah daerah lrt joglo tanah abang pemerintah daerah pcmcrinteh daerah pesaing kelapa gading pemerintah daerah pcmerint daerah lrt ancol cempaka putih itoerinroh daerah ixt dukuh atas palmerah sembari pcocrintah daerah lri palmerah grogol pemerintah daerah lrt cawang kuningan dukuh atas pemerintah daerah cawang cibubur kota bogor pemerintah daerah dalam kota bogor kab. bogor sentuh city tanah baru kedung hilang sukaresmi bubuk! ^lakon rencananya libanon sentral city pemerintah daerah cawang beasi timur pe@perintah daerah t:nger tangerang bandara soekarno hatta iem sutera bsd benar con para count lippo grevraci citra raya sama padi citra kawasan panah teluk naga kosambi bandara so k8rno hatta) eprint daerah jalur sampai cikarang terintegrasi dengan apm dan i{.gh wed ttlrbt ll<mereka cepat f9) l,rt jaf(arta cibinong s ntul) sul raja per perintah daerah ltt rri iii inti irr iii iii litt iii iii iii ill diisi iil irr lili iii inti diisi lii iit lrt wa,rti' pei. af, sa. a lr lrt pelumas tanah abang lrt puri dengan tanah abang lrt sering bandara sorkam hatte pec perintah daerah t l.l ,alt presiden republik don esia peitteataat strategi program kegiatan 20r& ml9 xxp wa rur!,. {),rg ef, itogi'to jati l,rt batu ceper serpong pemerintah daerah 2l) lrt rawa buntu tangerang bandara socksrao hatta pcraerintsh daerah lebak bulus ciputat pulang race buntu perintah daerah lrt lebak bulus ciputat bintaro pemerintah daerah i,rt cadas tangerang rawa buntu pcrnerintsh daerah lrt bandara soekarno hatta cawang pemerintah daerah pembangunan hiolttbd mot lap mll utama'fd auiileuq tlottsit agi) tram lintas kawasan industri mm2r0o jababeka lippo dilarang deltanag) kementerian perhubungan koridor terminal depok sawangan parung terintegrasi dengan brt ilansjakafta dan krl counter incl pemerintah da rah lturidor terminal depok margonda akses manggis juanda margonda terminal depok terintegrasi dengan usulan lri cibubur pondok viral p.perintah daerah ifuridor tcraiaal jatijeiar tol iskandar margonda juanda raya bogor term dal jatijqiar terintegrasi dengan rencana brt transjakarta, usulan lrt cibubur pondok cina dan krl cotutcr lind perintah daerah jalur kereta ringan greta tentu data xawasefl pariwheta puncak pemerintah daerah lintas cibubur pondok cita tol cliaeol pcmcrinteh daerah lintas pondok cina cinere gol tof dprri) pemerintah daerah cinta pondok cina citanya (lol dijaga tol desai) pemerintah daerah iiiiii ilr ilir tiri rilis pirates. presiden republik indonesia want' pei4bsaiiaat stra'teori program xeciatat 20r& 20r9 ,j,t& ,x) perisai\|ooi,iio jawab unta bandara soekarno hatta gaqyoran pemerintah daerah p bangunan jalur kereta api ma$al c.?at (r&ss rapid tafsir mrt), yang terdiri dari koridor utara selatan dan koridor barat eur jalur utara selatan gmpuag badan bundaran bulus) l bak jalur timur barat karang ujung bent lideres bafarsial pemerintah daerah pembangunan kereta api bandara pembangunan ery'?ss line bandara soekarno hatta manggarai sudirman tanah abang angke pluit bandara soekarno hatta pembangunan coflatuter line tandem. soeharto hatta sudirman duri batu bandara sorkam hatta) antrian berhubungan pembangunan looping raituoy (lahir elevated lmp le railway) penyusunan de,d jalufio elewrd lire jailolo'y kementerian berhubungan pembangunan jakarta land l@p ie raihlog kementerian perhubulrgen panbangulan jalur ganda (htblcl vaq lintas parung panjang citroen kementerian berhubungan lintas citys ebo kementerian perhubungan lintas manggarai jatinegara bekas8i cikarang maharani eearterian perhubungan utama. serpong maja eeltteriara pcrhubun sah iiiiiii lll lil ril iti iii rail ill irr ill rii ill gambar6. pemerintah daerah eerlterian perhubungan obo kab. tangerang ,ti kab. bekasi a,'j kab. bogor pembangunan jalur kereta api ringan (light rail transit) skala kilometers jalur keretaapi ringan (light ra\|l transit) iv. legenda jalur kereta api ringan lrt) jalan nasional jalan tol batas kab kota pres ide republik indonesia gambar jalur kereta api ringan light rail transit) gambar 'l05' 'o'e kab. tangerang kab. bekasi +:. kab, bogor t". .^. . " _ .' . .,'r. pembangunan jalur kereta api massal cepat (mass rapid transit) skala: kilometers jalur keretaapi massal cepat (mass rapid transit) legenda : jalur kereta api massal cepat mrt) jalan nasional jalan tol batas kab kota ,fl pres ide republik indonesia gambar jalur kereta api massal cepat mass rapid transit) gambar8. 'o0'e kab. tangerang t. .,,i kab, bogor ,. pembangunan, rehabilitasi peni angkatan dan revitalisasi jalur dan bangunan kereta api skala kilometers pengembangan rute dan bangunan keretaapi! iw. pres ide republik indonesia gambar pengembangan rute dan bangunan kereta api kebijakan legenda jalan nasional jalan f6l batas kab kota commuter line rel kereta api presiden regu baik indonesia tabel . i(kebijakan pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi, kanakan dengan strategi: pengembangan sistem transportasi perkotaan terintegrasi dengan pengembangan simpul simpul transportasi yang terhubung dengan koridor utama jaringan anglnrtan umum massal, dengan program meliputi: pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu; pengembangan fasilitas perpindahan moda fasilitas alih moda fasilitas integrasi intra dan antar moda; pembangunan peningkatan fasilitas penunjang angkutan massal (serta, rambu lalu lintas, marka jalan, elrcbonic information display dan jembatan penyeberangan orang) penyediaan fasilitas integrasi bus rapid ?hansip brt); pembangunan city air terminal" pembangunan pengembangan sistem logistik terpadu i4mistis center) multimoda berbasis kereta api; integrasi moda dari ke stasiun kereta api; pengembangan sistem pembayaran terpadu; pengembangan sistem informasi terpadu; pengembangan sistem dan simpul terpadu transportasi udara; pengembangan sistem dan simpul terpadu transportasi perairan. tahapan pelaksanaan strategi dan program untuk keb[akan pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: pres ide regu baik indonesia tabel pshlraaeen satcat dcn p3eg1s pcrycnbaagaa itrarportert porloteaa torna atr pei.abbataai &trainor proortx ekor j'n lut1 xn& ,,x, eir rcito jawab pengembangan sistem transportasi perkotaan terintegrasi dengan pengembangan simpul eul transportasi yang terhubung dc,gen koridor utara jaringan angkutan umum massal pengcmbattan eul transport.i p rkotaarl terpadu terminal terpadu antar moda kef,cta api dan transportasi jalan paris lawan kementerian perhubungan pcm lintah daerah terminal terpadu antar moda kereta api dan transport jalan manggarai eentcrian perhubungan pc[perintah daerah terminal terpadu antar moda kata api daur ltalsporta jrl.n tanah abang kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal terpadu antar moda greta api dan transportasi jala bekasi kawasan summarecon) kementerian perhubungan drcrintah daerah ter hilal terpadu antar moda crete api dan transportasi jal.n cikarang kcracnterian perhubungan p perintah daerah kementerian perhubungan femerintatt daerah terminal terpadu antar moda lrt dan 'harsportasi jalan baranangsiang kementerian terhubung en pemerintah daerah terminal terpadu antar moda i,rt dan transportasi jalar sukaresmi kementerian berhubungan pemerintah daerah t minal t padu ant moda lrt dan transportasi jalan bubuk kementerian perhubungan pemerintah daftar will iii iii itr fo) tcr final . terminal terpadu antar moda kereta api da. transportasi jalan stasiun bogor [l i presiden republik don wai(tu pelat aai 20r& print 2tr}il4 x, l&zo1l, abiog java l0l ter final terpadu antar moda lrt "'' transportasi jalan tanah baru kementerian berhubungan pemerintah daerah fl) terminal terpadu antar moda lrt d.n transportasi jalan kampung rambutan kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal terpadu antar moda lrt dan transportasi j,len sentul selatan belaaova) kcocnterien perhubungan fer[ehirah darat terminal terpadu antar moda lrt dan transportasi jalan cr'bubur i[entertain perhubungan pen lintah daerah terminal terpadu antar mode kereta api, rt, dan transportasi jalan cawang kcocnterian sehubungan p.perintah daerah t r.minal terpadu antar moda &rrfiubt, lri, dan transportasi jalan sudirman dukuh atas kementerian perhubungan pemerintah daerah kementerian perhubungan pemerintah daerah terminal terpadu gbupatcn bogor kementerian perhubungan perintah daerah tcraiaal terpadu lntcrnoda kota tangerang s.lahan ecntcrian perhubungan pem lintah daerah l9l halte per?ingatan antar moda yang terintegrasi wilayah jabodetabek (di stasiun kebonpaya, stasiun kanji, tod $,hrrratlcfi) kementerian perhubungan pc@eriarqh da.reh feng kembangan balita perpindahan moda fasilitas alih moda fasilitas integrasi intra dari antar moda and rid., tcr final tufogebaag kc6arterial perhubungan pemerintah daerah itt intell ill turk. ra're or program tc terminal terpadu kota depok it presiden republik indonesia iia,rn' pei af, stmt strateouiroorai kegiatan xriluzg,t4 zyr&2o. plr ar(alur jawab tu* and ride terminal kalideres gmentcrian perhubungan pemerintah daerah kementerian perhubungan pcncrintah daerah tu* and ride stasiun mrt fatmawati m.and ride stasiun mrt cipta kementerian perhubungan per perintah daerah par rc and. ride stasiun haji nabi ic rnenterian perhubungan perintah daerah pa* ride stasiun mrt blok ecnterian perhubung pemerintah daerah tu and ric terminal blok kementerian perhubungan perintah daerah utk and fl.ile stasiun lrt kelapa gading lol pa't and ride stasiun i8t dan brt cinere gmentcrian perhubungan pcocrintah daerah lll tu* ard ride stasiun lri dan brt lutut kementerian perhubungan pemerintah daerah l2l i,. and ride stasiun comzurrar dan lrt ditanam kementerian perhubungan p.perintah daerah l3l pa* aad ride sta.silva manggis taps kcacnteriatl pcrhuburlgan pcncrintah daerah ilillltt itl ill tiri lltllr l4t park. afc and ric stasiun lebak bulus kcrrcntcrian perhubungan perintah daerah kcmetrterian perhubungan pemerintah daerah presiden republik indonesia yaitu pei.axsataat strategi program xeoiatax tuna jit&2ux) l4l po'rk and stasiun i(a @input r pondok range kcocnterian p.hubungan perintah daerah l5l turk ond. ride terminal peranan biang kc6antrian perhubungan pemeran'h daerah l6l park ric terminal tanah baru kementerian perhubungan pemerintah daerah l7l pa* and nile stasiun co,rnflattetbe,g kementerian hubungan pcrnerintah daerah park and ric stasiun com ter dfi lrt sukarcsrni eenterisn perhubungan pemerintah daerah l9l par* ond. ride termend bubuk kementerian perhubungan pemerintah daerah park ond nde stasiun corn carter dan pisau k rnenterign perhubungan pernerintsh daerah 2ll po,,[ and ric stasiun commuter dan tigaraksa kcmcotcrian perhubungan pemerintah daerah tu* and tuli epat wisata suksrqia ciri rentetan berhubungan pemerintah daerah par* and riil epat bata dijalin tamansari kcrncntcrian hubungan fe@perintah daerah keineoterien perhubungan pernerinteh daerah par. art. ri.le kawasan pintu tol bakar barat kementerian perhubungan pe6perintah daerah tiri iii llllllll lll turk. ef, tq} .,awal and. ride kawasan pintu tol bekasi timur presiden republik indonesia yaitu' pei.axisataat n'o2em )rn5 2m9 petai\|agung jawab hrk and ride kawasan! stasiun bel(asi k roenterian perhubungan pemerintah daerah pada and role kerasan pintu tol jatibcoiag kementerian perhubungan pemerintah daerah por ann riil stasiun! lrt bekasi barat, jaticeopaka dan ean kementerian berhubungan perintah daerah tu* ttd ride titik tod arccos, bekasi barat, bekasi timur, bekasi utara, bekasi selatan dan bekasi tengah kementerian p hubungan p.perintah daerah kementerian berhubungan pemerintah daerah pembangunan peningkatan fasilitas menunjang angkutan mass shelter, ebu lst lintas, maa jdz\|, electronic woman display, dan obatan dyeberanga! orang) koridor tubular lsrancngriaig cidangiang via stasiun sukarestril menteri pcrhubua san pemerintah daerah l<for baranangsiaag ciawi kementerian perhubungan pemerintah daerah koridor bubuk baranangaiang cidangiang vi,a stasiun bogor kementerian p hubungan pencrinteh daerah koridor elelokasari i"end datang sanjaya melalui mereka diperpanjang s d parung kcrrlcaterian perhubungan pemerintah daerah koridor merdeka dad melalui ll arung jambu dipompa4aag a d kadang roda kabupaten color left fran perhubungan pemerintah daerah dcnterian berhubungan pemerintah daerah iii lille ltt ffi tii lll rti till itl kota str rat program r eor at, tu and ride muncul kota tangerang selatan koridor aneh baru ciawi melalui s d cisarua tsl ibbupatcn bogor) itl presiden rel'elik indonesia waktu pei.ataaiaat btraieoi program ttoiatat nib zur4 xn42u, peiaxggi'iig jawab kota depok k6tenteram berhubungan pemerintah daerah kabupaten tangerang i(eoentcrian berhubungan pemerintah daerah penyediaan fasilitas integrasi eus dprd i}unit rrl simpul utama tanah abang kementerian berhubungan pemerintah daerah simpul utama return kementerian perhubungan perintah daerah simpul ut.rna cibubur k kementerian perhubungan pemerintah daerah teluk naga pluit kcrrentcrian perhubungan pemerintah daerah pembangunan ait temitto,l penyusunan feast city study air terminal kementerian perhubungan perintah daerah penyusunan ded air seminal lftoentcria.o berhubungan pemerintah daerah pembangunan city air termal.f stasiun k reta bandara kementerian berhubungan pemerintah da6ah emba$guna kngembanga si8te logi3tik terpadu logistics cen erl multi code berbasis l(kereta pembanguan si8peta logistik will5ntr timur jabodetabek gmenterien perhubungan! perintah daerah lll lllllllll iii rii iii iii iii llr ill pembangunan it [. presiden republik indonesia bro pu. ara u s\|fra"eoi program kegiatan {l19 a,ttt 2o tg peiatgo uf, jawab pembangunan logistik center tanjung priok k @entertain berhubungan fcoeriat"t' daerah pembangunan sistem logistik wilayah barat jabodetabek kcrncnterian perhubungan pemerintah daerah pembangunan sistem' logistik wilayah s l,at3n jabodetabek kementerian perhubungan pernerirtah daerah integrasi moda dari ke stasiun i(rcega sta3iun bogor stasiun ledeng kengerian perhubungan perintah daerah stasiun bogor stasiun sukaresmi gmcntcrian perhubungan pemerintah daerah kota depok kementerian berhubungan pemerintah daerah kabupaten tangerang kcmcntcrian perhubungan pemerintah daerah pengembangan sistem fembqrran terpadu penyusunan standar kartu 6t click6oak bc!'b sis chip ba,se aan sara fuse kementerian perhubungan pembcntukankonsoraiun p n'g.lol,a sutam pembayaran terpadu kcr[antrian perhubungan pemerintah daerah perhitungan dan penerapan tarif t padu antarmoda angkutan umum kcocnterian berhubungan pemerintah da6ah irlltl ill rli itlllil tilt llltlt tiri illlll ill tll illllil ill perrgenbangan 21fro zo,,,. presiden republik esia wati' ef,, ataataat gtrrateoi program beoiatat all& xxx* xr2l,^ ,r9 petai(oosit jawab pengenbangansistcro informasi tempa c!: penyusunan mc"trf,plan bistum idormesi terpadu k rnentcrian perhubungan penyusunan feasrbi:li study sistem informasi terpadu kementerian perhubungan penyusunan ded list dr informasi terpadu kementerian perhubungan pembangunan sistem formasi dijalan tol dan jalan arteri gmentcrian berhubungan berteriak pupr pembangunan siaran infomasi red anghltsn umum stasiun ker ta api dan shelter tsung ctrl penerbangan sistem dan simpul terpadu transportasi udara bandara soekarno hatte kementerian perhubungan bandara salin rrdanakusu pcngdrbangan sistem dan simpul terpadu transportasi perairan rencana induk pelabuhan muara angke dan daerah liogkursan kerja du(r) daerah lingkup ean kepentingan duri k menteri berhubungan pemerintah daerah rencana produk pelabuhan i(kepulauan seribu daa dir dkp kementerian perhubungan fcmerint da rah rencana induk felebuha! tanjung pasir dan du{r dij(p kcmartcrian p hubungan pcrnerintah daerah rencana induk pelabuhan muara gembong dal' dki dkp kementerian perhubungan pemerintah darat poabangu. . berlaga dan anggur"n perairan tanjung pasir kementerian prtrubun fn fcmcrintah daerah tiitiiii lirik iii tiiiiiiiii tiiiiii iii irol tilt illlltl iii itlilttl ilir llr illrtllll kebijakan. kementerian perhubungan pemerintah daerah kementerian perhubungan presiden republik indonesia _65 kebijakan peningkatan kinerja lalu lintas, dilaksanakan dengan strategi: penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional jabodetabek, dengan program meliputi: perbaikan ruas jalan yang mengalami bottlerecklhderpass darr flgouerl1, manajemen dan rekayasa lalu lintas l(kawasan tertentu pasar tradisional modern); perbaikan desain geometrik \|. freaeslgnl ruas jalan dan simpang; pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan rambu lalu lintas dan marka jalan); penerapan elecrbonb laut enforcement el. penerapan sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan dengan manajemen permintaan kebutuhan lalu lintas dengan pendekatan push and pr,rll, dengan program meliputi: penerapan el.iconic road hiding erp) dan pena.turun penggunaan sepeda motor; manajemen dan rekayasa lalu lintas kawasan cfinal itussines district cbd); penerapan sister prioritas bus persimpangan; penerapan electron coiledion c.l:' penerapan sistem elektronik parkir meter; pengawasan angkutan barang. penerapan teknologi sistem informasi untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan (pengaturan dan pengawasan) secara real time, dengan program meliputi: peningkatan sistem informasi lalu lintas jalan arteri; pembangunan dan pengembangan aie,s arca i\suffix control system); pengadaan dan pemeliharaan closed. instit leleuisroa cctv) jalan arteri. tahapan pelaksanaan strategi dan program untuk kebijakan peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: tabel . presiden republik indonesia till pcletranara btntegl dar p;ggpa pentrgtrtm place idu latar eat' pei if, istat stra?eo! droorax tata j,to,zur4 xnl, ruang peta q}u jawab penerapan mana men dan rekayasa lalu lintas jalan nasional jabodetabek portail rua jalan yang merlgdffii lewat( underpass dan flwtnl persimpangan jl. raya bogor jl. raya ditangkap pemerintah daerah persimpangan jl. raya bogor j1. jari ep6ng pal) perintah daerah pcrsitnpangan raya bogor jl. terminal jatijafar pe6perintah daerah pereira".ga. race bogor jl. radar auri simpang auri) persim p". sen jl. raya bogor jl. tol iskandar simpang deok pcrnerintah daerah persimpangan raya bogor jl. juanda tol dijaga pemerintah daerah kuota tanda dit tol ciao segmen pcacrintah daerah ks. tubuh segoe ruas simpang tol born simpang dan pel]perintah daerah jl. raya pa{{aran scgmctr ruas simpang panggang plaza simpang maran pemerintah daerah jf. saleh syarif bust.nian kaki obatan jalan rcl sukabumi) pcrncrintrh daerah 1l) jl. raya timur pancrintqh daerah jl. syarief buta een penambahan pergeseran kaki batas rel pemerintah daerah f3) perlu atasan batu tulis bagian jalan alternatif pcocrintah derah la) jl. gli datang pemerintah daerah juanda underpass pemerintah daerah tilt iii ill iii titi diisi diisi llllltrilllr jl, hankam, [r1& pemerintah daerah iii presiden republik indonesia watt' peiaxaaiiaat irrateoi program r8(liat nxr 2tr}z+ j2$ !n, jf@ .,awal jl. han&am jl. jl. perintah decorata jl. bulak kapal pemerintah daerah jalan lton age jour jl. galat perncrintah daerah f9) fl. yani bakar square pemerintah daerah jl. pengasinan flgavet pemerintah daerah il. casus flgpwr tdl pemerintah daerah jl. jatiwaringb fdl pemcrintatr daerah fl. gata:ry (flyover l'ol4 pancrinteh daerah 2al cfg wwr rol4 perintah daerah ji. gurame jl. sudirman petacrintah daerah edit io[ rawa buntu pemerintah daerah e:cit toll pondok aren pemerintah daerah 28i evil ?btl pamenang pemerintah daerah amendemen der rekayasa lalu intan kawasan tertentu pasar tradisional modern) pasar gembong kec. bakar e'a petacrintah dari para l)esa cukup tcc. siku pemerintah daerah pasar selatan pemerintah daerah pasar teluk n.gr pemerintah daerah kota depok pemerintah daerah kota bogor p m6indah daerah kota bel si pemerintah daerah kota tangerang selatan pal runtuh daerah per.berikan desai! geometrik redesllr rua. jalan der simpang redesign ruas jl. tha rin jl. sudirman perintah da rah redes{tr rua! jl. raya pekan4 pondok gede p perintah daerah iit tilt iii iii iii lii ilr ilt iii rul iii diisi iiiiiiiii ill roll iii iii rii iti iii redesign. pres ide republik indonesia xfl' pei.axsataai ira'tei}i program igoiatat mr9 nro 2tva n"enp pe[ta,r(rcito jawab r de^sig ruas jl. lin skar utara perintah daerah r des{gn ruas jl. tangani pemerintah daerah redesign ruas pejuang meme!.inch daerah redesfum ruas jl. jatimulya perintah daerah redesign ruas jl. pahlawan pemerintah dari.b redesign ruas jl. zaman perintah daerah redesign ruas jt. bintara raya pemerintah daerah l0) redesign ruas jl. raya bogor pemerintah daerah redesign simpang po'nad ks. tubuh) pemerintah daerah relasi.ryr simpang talang ks. turun) pemerintah daerah rede si.an simpang toll born jl. ks. tubuh) pemerintah daerah 1a) resesi.qm simpang warung jambu rava pajajaran) pemerintah daerah redesign jepang marten jl. rava psiaiaranl pcacrinteh daerah redesign simpang rri (o. raya pajajaran pemerintah daerah l7l redesign simpang tol born tanah band] pemerintah daerah re&sign simpang pandu raya ltoerint.h daerah f9) redesign epa edaran pulang fencrintah daerah resesi.gm simpang fer data pamukan pemerintah daerah 2l) re&sign peng haji race pemerintah daerah redasfun simpang duren pemerintah daerah timur redesign simpang kecamatan pemerintah daerah 2a) redesign simpang plaza bintaro pemerintah daerah redesfum simpang l(atnpurrt user pemerintah daerah redesign epilog bayan skara eprint n daerah 2fl names.gm simpang epitel muncul pemerintah daerah iiiiiiii iiiiiii titi iiiiiii iiiiii ltiitiiiiii trl iiint iii riiiiiiiiiiiii resi{yt. cimahpar presiden republik indonesia satu pbi.aasatatt 8f,ra',i eor progr^x f,eoiatat n!'o.na z,j,i&zfj 'g peta gguiig jawab redesign simpang t;&k taro pemerintah daerah redes{qn jepang gaplek pemerintah daerah redesign jepang serta pemerintah daerah cabe) masuk pondok 3l) rede,tiga simpang kemiri akses pemerintah daerah redesign simpang sasak tinggi pemerintah daerah resesi.g7r peng tiga canglodu pemerintah daerah 3a) redesign simpang tiga l(kawasan industri lock per perintah da rah eed" si.9n simpang tiga l(awetan industri pt. gadis pemerintah daerah resesi.gn serapan tiga ?ol gate balaraja barat pemerintah daerah 3fl redesign simpang tiga gate bayarea timur pemerintah daerah redesign simpang tiga cibadak km. l6,s) pemerintah daerah redesign simpang tiga pasar (!gr. ,s1 pemerintah derah redesfum simpang ?iga pasar cukup km. pemerintah daerah rede sign simpang tiga tikungan pasar gadu km. pemerintah daerah a2) redes simpang area bitung curug km. pemerintah daerah a3) relevan simpang jabatan tol bitung (t{ pemerintah daerah 4a) resesi.gn simpang tiga kawasan industri mani perintah daerah redes.f simpang pasar rebo pcfrcrintoh daerah a6) edisi.gn simpang kompon feoerintab daerah a7) re&sig simpang alcxindo pcocrintah daerah a8) redesign simpang pulau ribu perintah daerah a9) redesign simpang pangkalan pemerintah daerah ()) re&sura simpang koda pemerintah daerah redesign simpang rata pemerintah daerah resesi.gm simpang cut mutia perintah daerah iii iii iii iii ifixit irt ilir tiri iiiiiiiii design". ill presiden republik esia 8tragedi pr(rcr ar eeoiatat atr pat. af, saaat ieiatogi'iig jantan 2oto. 20l9 en,.' it? n",,, j',,, resesi.gm simpang sumur pemerintah daerah pe@cinta daerah redes&'n simpang tipe&wa pemerintah daerah redesign simpang rawa panjang pelnerir!teh daerah redesign simpang pengasinan pemerintah daerah penataan median jala'' d''' trotoar scar$ang jalan nasional koridor bitung jayanti pcrlrintah daerah pcnradasn do pemasangan penangkapan jalan rambu lalu lintas dan mars jalan inventarisasi rae jalan nasional yang memerlukan fasilitas edenapm jalan kementerian perhubungan pengadaan dan pcttralaagan fasilitas perlengkapan j.tm {!; ruas jalan nasional dlg jakarta ruas jalan nasional kota bogor ruas jalan nasional kabupaten bogor rua! jalan nasional kota depok rres jalur na.ional kota tangerang ruas jalan nasional gbupatco ?tangerang ruas deo nasional kota tangen selatan luar jalan nasional luta be.kasi ruas jiten nasional ihbupat n bekasi ket:lentcrian pcrhubun ban penerapan elec font iau i+forget le,i,e,l penyusunan regulasi polri penlmswrm data base kendaraan polri penerapan. resesi simpang hankam \|ll pres ide republik indonesia 7l arr pei.axsataat siraieoi program reoiatat nda n"a.nn' atgguiio jawab penerapan di: ruas jalar naaidlal dxi jakarta ruas jalan nasional kota bogor ruas alt nasional k.kabupaten bogor ruas jalan nasional l(ota depok ruas jalan nasional kota tangerang rupa ehn rasio dal ikbupatea tan serang ruas jalan nasiotrd kota tangerang selatan ruas jalan nasional kota bekasi ruas jalan nasional kabupaten bel ri putri pendapat sista transportasi perkotaan dan pcauruaan kenaccta:n transportasi perkotaan dengan mana ecn p"sa6t.an kebutuhan lalu lintas dengan pendekatan r sh and. html penerapan eledonic rood pring erb dan pengaturan pcagmaaan s@eda motor dxi jakarta ruas thamrin, jl. sudirman, dan jl. rasa said pemerintah daerah dki jakarta ruas jl, otot subroto ,{r"l jl. medan merdu&a barat pemerintah daerah dki jakarta ruas hayam buruk, jl. udah mada, jl. m{pahit, dan jl. sisinqsnan raja pemerintah daerah ite tangerang selatan peraerinteh da"reh kota tangerang ferr pintar daerah kabupaten tangerang p perintah daerah kota depok pemerintah daerah kota bogor eprint^1r daerah i6kabupaten bogor peoerintatr daerah little ifixit diisi lo) kota presiden republik indonesia tfl' pei.ai(aaa srr gr program re jt9 ntt i 2o2&tuli peiiaxogi'xo jawab pem lintah daerah kabupaten bekasi pc,perintah daerah manajemen dan rekayasa lalu lintas kawasan! c n business drbtricf cbd) dki jakarta pemerintah daerah kota bogor pemerintah daerah kabupaten bogor pemerintah daerah kota depok pemerintah daerah kota tang.rang pemerintah daerah kabupaten tangerang pemerintah daerah kota tangerang selatan fcrnerintah daerah kota bekasi fcacrintah daerah kabupaten b kasi pemerintah dari}r penerapan sistem prioritas bus persimpangan jakarta yang dilalui rl tranajabodctabck kcmcntcrisn perhubungan pemerintah daerah persimpangan kota bekasi yang dilalui brt l}ansjabodetabek k menteri perhubungan pemerintah daerah persimpangan kabupaten b kali yatra dilalui itansjabodetabek eenterisl berhubungan pemerintah daerah persimpangan kota bogor yang dilalui brt transjabodctabck tempat6ian berhubungan pemerintah daerah persimpangan gbupatcn bogor yang dilalui bnf tlanrjabodctabck eeoterian berhubungan pemerintah daerah ltr diisi iiiiiii diisi diisi diisi lrt iiiiii iii iii iii ilr lyallii persimpangan l0) kota bekasi 8f, ra'it(}i prs}rai xeoiatat pei"aka att petani(ii'to jawab {)l,& zt" (rll4 z,ita 21n9 fcrsimpangaa kotaffi yang dilalui rf transjabodetabch ksncntcrian perhubungan p perintah daerah persimpangan kota tangerang yang dilalui brt transj merobek kementerian perhubungan pcmcrhtsh daerah persimpangan kota tangerang selatan yang dilalui brt transjabodctabek kementerian ferhubnrngan pe6perintah daerah feraimpaagan lhb. tan serang yang dilalui rf tra8jabodetabek kementerian berhubungan pemerintah daerah penerapan tedong ?bll collation eic) penyusunan waste?,lan kcoenterien pupr penyusunan kreasi dilg study ecntcrian pupr pcmbargunsn eic rupa tol arah bekasi cikampek kcrncnterian pupr pembangunan eie ruas tol arah depok bogor pembangunan ei1c ruas tol arah tangan& bandara sorkam hatta i(kementerian pupr peneralrsn sistem elektro,unik parkir meter ruas jalan dki jakarta pemerintah darab ruas jal.n kota bogor pemerintah daerah ruas jalan kabupaten bogor pemerintah daerah ruas jalan kota depok pemerintah daerah ras jalan kota tangerang pemerintah daerah ruas jalan kabupaten tang"rang femerintetr daerah luar jal 'r kota tangerang selatan pemerintah daerah rua8. presiden republik indonesia penyusunan ded kementerian pupr kementerian pupr presiden republik indonesia wakil' pts l^re att etra"ect p rqr ar eor 20r& ry,'} ,j21 2trj,tl, .tvx) ell a,rqiuxc ruas jalan kota bekasi pcocrintah daerah rua arrest labu paten bekasi p bertitah daerah pengawasan angkut8n bareng dki jakarta pemerintah daerah kota bogor pcmerintalt daerah pemerintah daerah kota depok pemerintah daerah pcocrintah daerah kabupaten tangerang pe@perintah daerah kota tangan8 selatan pemerintah daerah kota b kasi pemerintah dac'ah gbupatcn bekasi pemerintah daerah penerapan teknologi sistem informasi untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan datu jan dan pengawasan) secara read izp peningkatan siaran informasi lalu lintas jalan arteri ruas jl. thamrin, jl. sudirman, dan jl. rasa said pc@prints daerah ruas jl. catat suharto dan medan merdeka barat pemerintah daerah ruas jl. haya buruk, ji. gajah mada, jl. majapahit, dan' sisingamangaraja ferrrcrintah daerah kota tangerang selatan pemerintah daerah kota tangerang pcmcrintsh daerah kabupaten tangerang pemerintah daerah kota depok pemerintah daerah kota bogor p 0perintah daerah iiiiiiiii llllllill iii ii1il intl iit iii itr irl iii ikbupatcn kabupaten bogor kota tetgereng strategi droorai tertata n'fua ,jii$,o'n' pedagogi'lto jawab pemerintah daerah kota bekasi pcnerintsh daerah pemcdnteh daerah dki jakarta kementerian berhubungan perintah daerah kota bogor kementerian perhubungan pemerintah daerah kabupaten bogor kcmeatcria! berhubungan p @perintah daerah kementerian perhubungan p m lintah daerah nota tangerang ke6antrian perhubungan fer dibantah da rah ihbupatcn tangerang kementerian berhubungan pemerintah daerah kota tangerang selatan kementerian berhubungan pemerintah decay kota bekasi kementerian berhubungan pemerintah daerah kabupaten' bekasi kementerian perhubungan pemerintah. daerah iiiiiii inti tlllllllt rii lll lillahi lil pengadu;arr presiden regu baik indonesia pelaiaatatt kabupaten bogor l(kabupaten bekas.si pembangunan dan feige@bryan ana ttfc control sistem atas) kota depok presiden republik indonesia str materi program xeoiataii 2rtt & z{),x).x'a a)i,,l, .,r,"g arq rro ja.rae keagamaan dan pemeliharaan cc? vdi jalan arteri dki jakarta kcocntcrian ferbubuagan pemerintah daerah kota bogor k mentcriarr berhubungan pemerintah daerah kabupaten bogor ikmentcrisn berhubungan pemerintah daerah kota depok k rnenterian perhubungan pemctrirttah daerah kota tangerang kcm tarian berhubungan pcrncrintah daerah k me'tarian perhubungan pemerintah daerah kota tangerang selatan kementerian perhubungan pemerintah daerah kota bekasi kementerian perhubungan pemerintah daerah kabupaten buka kementerian perhubungan pqacrintah daerah iii iii kebijakan. petai(8atau kabupaten tangerang presiden republik esia kebijakan pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan, kanal<an dengan strategi: pemanfaatan dan optimalisasi anggaran pendapa.tan dan belanja negara apbn), dengan sejumlah program meliputi: pemberian subsidi dan public rute obligation pso) angkutan umum massal; pemberian subsidi dan public serie obligation pso) angkutan perairan; pemanfaatan dana alokasi khusus dak) untuk anglortan umum perkotaan dan peningkatan keselamatan; pengembangan unit bisnis strategis. pemanfaatan dana perusahaan milik pemerintah dan dana retribusi pemerintah daerah, dengan sejumlah program meliputi pemanfaatan dana ele.iconic rood probing rj],; pemanfaatan dana sistem pembayaran elektronik dleclrrcrnic pamong. meningkatkan pemanfaatan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha i(pbu) dan mengoptimalkan pemanfaatan dana corporate trial responsibility csr), dengan sejumlah program meliputi: penerapan konsep kerjasama pemerintah dan badan usaha kpu); optimalisasi pemanfaatan dam, compete burial respottsibilitg (cs r). tahapan pelaksanaan strategi dan program untuk pengembangan sistem pendanaan transportasi sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: kebijakan perkotaan tabel . presiden republik indonesia tabel pclalreaeea santet drn pro sara pcagcnba.go. slrtcm peldanaea perkotaan strategi p iran re trr {tt& x,lg xt xn& nx, peiiaxgoi' .,awal pemanfaatan den optik estimasi ang8aral pendapatan dan bcl,anja negara apbn\| p mbcrisn subsidi dan dic rie ob@ton pso) angkut ubur massal dki alert kcoctrtcrian perhubungan pemerintah daerah t(ota bogor kcmentedan perhubungan fcocrintah daerah kabupaten bogor lcmenterien berhubungan pcrocrintah daerah kota depok kementerian perhubungan pemerintah daerah kota tangerang kementerian perhubungan pemerintah daerah kabupaten tangerang eentcrian perhubungan pemerintah daesh kota tangerang selatan k material perhubungan pemerintah daerah kota bekasi gmcnterian perhubungan pcmerinisl' daerah kabupaten bcl si iftmenterian perhubungan pemerintah daerah pemberian subsidi darr ,&titik wb obligation psi akut.h pcreifan dki jakarta kcrnenterian perhubungan pemerintah daerah l(ota wakil, pei .eba,matt presiden republik don esia attu pelatnas$.tt etratect procera ee {[& jto.2u, n,n!rg perisai!cgi'iio jasa kota bogor kementerian perhubungan perintah daerah kabupaten bogor kementerian hubungan pemerintah daerah kota d pok kementerian perhubungan' pemerintah daerah kota tdlgcrang ecntcrian berhubungan h6intro daerah i(kabupaten tangerang kqnclrtcrian perhubungan pemerintah daerah kota tangerang latar kementerian perhubungan pemerintah daerah kota bekasi kenetrterian perhubungan fe@perintah daerah lhbupatcn l"ri kcrlcntcrian berhubungan pemerintah daerah pemanfaatan dana alokasi nhu8us dak) untuk angkutan umum pcrkorqan dan peningkatan k$selamatan jakarta kementerian berhubungan pemerintah daerah kota bogor kcoeltterian perhubungan pemerintah daerah kabupaten bogor eentfrian perhubungan peoerint daerah kota depok i(coenterian perhubungan femerintatr daerah illllllr tuta. pres ide republik indonesia grr i program teratai! arr& noir air4 aj ,,', . {}x' out kota tangerang kementerirrr perhubungan pemerintah daerah kabupaten tangerang kementerian perhubungan perintah daerah kota tangerang selatan kementerian perhubungan fcoerintah daerah kota bekasi kementerian perhubungan pemerintah daerah kebupatca bekasi kcocnteria perhubungan perncrintah daerah unit bisnis pcngsmbengan strategi dki jakarta kementerian perhubungan pcocrintah daerah kota bogor k rnenterian berhubungan pcneriatah daerah kabupaten bogor kcecntcrian berhubungan pemerintah daerah kota depok xcrncntcrian berhubungan pemerintah daerah kota tangerang kementerian perhubungan pem lintah daerah ihbupatcn tangerang kementerian pcrhubungm pemerintah daerah kementerian perhubungan perintah daerah iiiiiiiiiiit kota wai(ti' related ait kota tangerang selatan tfl' pel af,: saaat str teori prior i re n"$2u, n'tn' peta.iiggutg .,aib kota bekasi kementerian perhubungan perintah daerah kabupaten sekali eerrteriart perhubungan pemerintah daerah pemanfaatan dana perusahaan milik pemerintah dan dana retribusi pemerintah daerah temanya dead ele&onic rmd pria peocrintab daerah kota bogor pemerintah daerah kabupaten bogor pemerintah daerah kota depok pcocrintah daerah kota tatrgcrant pemerintah daerah ihbupeten tangerang pemerintah daerah i(ota tangerang selatan fcmcrintah daerah kota b besi pemerintah daerah kabupaten bekasi peri dah daerah niatan dana sistem pembayaran elektronik ele&onic panini penyusunan rcgufad, sop p @anfaaten dana transaksi sistem pembayaran elektronik kcdteoterisn perhubungan k mentrrian keuangan il1ilrililll ill irrlrr illllll ill penyusunan pres ide republik esia 20r& dki jakarta pres ide republik indonesia kebijakan pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang, dilaksanakan dengan strategi: peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan pembangunan berorientasi angkutan umum transit oriented development od), dengan program: pembangunan berorientasi angkutan umum (llo;ntt oriented development tod) pada tipologi tod kota (skala layanan regional; rekomendasi pengembangan kawasan berpotensi tod pada tipologi tod sub kota dan tod linghmgan. meningkatkan ketersediaan regulasi keterpaduan transportasi dan tata ruang yang efektif dan har:kronis, dengan program pengembangan impact city; peningkatan penataan kota untuk mobilitas yang efisien dan setara, dengan program redistribusi pusat kegiatan; peningkatan pembinaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang, dengan program pemberian insentif bagi pembangunan luar pusat kota. tal.apan pelaksanaan strategi dan program.m untuk kebijakan pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang sebagaimana tercantum dalam tabel dan gambar peta sebagai berikut: af, pai.axaaxatt 8tr,a'cuti program beoiatat {,t& n"dna aj,t&n!2g pbiatoo t,awal penyusunan sop pcoaofaatan data tran8ak8i akgntst k mcnterian berhubungan gocntcrian keuangan meningkatkan pemanfaatan skema i(kerjasama frm rite dan baden usaha pbsi dan mcngopti dakar pemanfaatan da,ra compra &cial responsibility csr) penerapan konsep kerjasama pe@cinta dan adm usaha pts) kementerian berhubungan eerhtah daerah kcrncntcrian berhubungan pemerintah daerah tllilfl tabel . optimalisasi pemadatan dana compute social konsili@ (cs r). t.bcl fctelraama stntcgt del proton fcagcrobelgrl f,ctctatduea motor.t pcrtotera dra tte rumah af, pei.axbataaii rir gz, jlr4 n"&d pll ta,rog jawab peningkatan akses terhadap ikutan umum dengan pembangunan berorientasi angkutan umum tod pembangunan b roricotasi angkutan umum (?luas, oriented dewlopnett to. pada tipologi tod kota la layanan regional dki jakarta k mcntcrian pcrhubultan ke6entertain atr pemerintah daerah tod tepung rambutan kementerian perhubungan kc6entri6n atr pemerintah daerah tod blok kcocntcrian perhubungan kementerian atr pemerintah daerah tod lebak bulu3 kementerian perhubungan event6ian af, pemerintah daerah tod dukuh atas kanertcfian perhubungan kementerian atr pemerintah daerah tod priok tanjung gocntcrian perhubungan kc,[entelian atr pemerintah darat tod grogol k menteri perhubungan kementerian atr ferndintah daerah tod buah.a kementerian perhubungan kcrqentrrian atr pemerintah daerah diisi tii iii lll lli d. pres ide republik indonesia 3araieoi ?thorax eoi a,i presiden republik esia pei, af, aaiaaii strategi borat tdoiatat 20r9 (} ro 2u,. m,rszozt ef, atoouto .,ayah tod jakarta litt8 kementerian perhubungan kernantcrian atr pemerintah de rah koko cawang gaentcrian hubungan ecoterian atr pemerintah daerah tod pasar seno kementerian pcrhubutrgen kementerian atr pemerintah da rah abang tanah ecotcrian perhubungan kementerian atr pemerintah daerah kota depok k @e tarian p hubungan kementerian atr p e lintah daerah icroentcrian hubungan eentcria[ atr pcocrintah dcf,ah tod cinere kementerian perhubungan k"mcnterian atr pemerintah daerah kota bekasi kementerian perhubungan eenteriarl pem.lintah daerah tod kawasan stasiun bek$i timur kea.antrian perhubungan kementerian atr pemerintah da6ah tod sta.akun kali gmentcrian perhubungan berteriak atr pemerintah daerah kabupaten bekasi gmentcfian perhubungan k front ri8n atr pemerintah daerah tod cikarang jababeke kementerian p.rhubungien kementerian atr kota bogor kementerian perhubungan kementerian atr perncrintah daerah iii iii iii uii titik iii iii lili iii tod tod depok baru rtt lln presiden regu baik indonesia sfr ra,mat p rql aeoiataii zo'n rur4 nr$ (,,rg pe. atau jawab tod baraaangeiang kementerian perhubungan kementerian atr pemerintah daerah tod l(kawasan stasiun bogor padang kementerian terhubung{an kementerian atr pemerintah daerah kabupaten bor kementerian perhubungan iftnenterian atr pemerintah darab tod cibinong kcmcntcdan berhubungan kementerian atr pemerintah daerah kota tan serang kementerian perhubungan kcm nt6atr atr pemerintah daerah tod paris lawan tangerang kcmcntcrian perhubungan kcm"tarian atr poacriotah daerah lbbupatcn tangerang iftmenterian berhubungan lftmenteriaa atr pemerintah daerah tod belarqia grncntcrian perhubungan keoertcrisn atr pemerintah daerah tod tigaraksa event rian perhubungan k.roentcrian atr pemerintah daerah itu tangerang selatan kementerian perhubungan kementerian atr perocrintah daerah tod julang pangu ciputat k mcntcrian perhubungan kementerian atr pemerintah daerah tod rawa buntu keoerrtcrian perhubungan kc@antrian atr perintah darab iii iii iii diisi tii iii iii tii iii rekomendasi waktu pelaxisaxa af, presiden regu elik indonesia peiatsataat peiiatooutc .iaway n"rra,p rekomcilffi pence began kawasan berpotensi tod pada tipologi tod sub kota dan tod linglungan dki jakarta tod kawasan stasiun ta4i r'g barat tod kawasan stasiun juan&; tod harm ei; tod mang eha; tod manggarai; tod cibubur; tod pancoran. kementerian perhubungan pemerintah daerah i(ota depok eentcrian perhubungan pemerintah daerah tod kax,astr stasiun pondok cina; tod jatijajar; tod citakan. kota bekasi kementerian perhubungan pemerintah daerah tod beberapa stasiun kementerian perhubungan perintah de rah kabupaten bel si kementerian perhubungan femcrintrh daerah tod kawasan staaiurr cikarang; tod cikarang selatan; tod tambun kementerian perhubungan p merintih daerah! luta bogor kementerian perhubungan pemerintah daerah tod sukar s tod tanah baru tod eubulek tod kertemeye tod mulvaharia kcmcntcria.n perhubungan pemerintah daerah kabupaten bogor kementerian perhubungan perintah daerah etraieot program teria"aii {,,'o,i} kementerian perhubungan pemerintah daerah lf t t r iii[t ltl diisi tod. strategi program rioiatat watt' pei ttr staat peta jawab rod@one; lod gunung putri kcrnentarian perhubungan fernerintah daerah tuta tangere0g kementerian berhubungan p rncrintah daerah tod stasiun tangerang; tod ciledug tod palm s mi. lg@ent rien perhubungan pcocrintah daerah kabupaten tangerang berteriak perhubungan pemerintah daerah tod cirque; tod ikona. kementerian perhubungan pemerintah daerah kota tangerang s lahan ige tarian perhubungan pemerintah daerah tod pondok cabe tod sudi6.ra tod pondok ranji; tod serpong eocntcrian fcrhubungaa fcocrintah da reh meningkatkan gtcrscdiaen regulasi keterpaduan transportasi dr6 tata ruang yang efektif dan har long feagcmbangan conrad kcoentcrian atr pemerintah daerah feninikaten matian kota untuk mobilitas ]'ang efisien dan setara kcrleoterian atr pemerintah daerah peningkatan pembinaan penataan ruang untuk mendukung pengendalian eanfaetan ruang bbcrisn in! naif bagi pembangunan l,uar pusat kota pemerintah daerah gambar9. presiden republik indonesia {).i'g! (n4 \rir&20r,,, redistribusi threat kegiatan trl tlr t tlf it t ',o0'e '30t"e 'o' kab. tangerang kab. bekasi , i r.a., t. il. '? kab. bogor ei' bangunan berorientasi angkutan umum (transit oriented develop ent) kilometers lokasi pengembangan transit oriented development legenda rod jalan nasional e e jalan tol '' batas kab kota pres ide republik indonesia gambar lokasi pengembangan transit oriented development kebijakan. skala presiden republik indonesia kebijakan pengembangan transportasi perkotaan lingkungan, dilaksanakan dengan strategi: yang ramah pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan, dengan program peningkatan diversifikasi bahan bakar ramah ling,angan; peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (zona emisi, ureter dart, dengan program meliputi: pembatasan usia kendaraan; pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi; penyelenggaraan hari bebas kendaraan car hee dag. penerapan penggunaan sarana transportasi yang ramah lingkungan, dengan program penggunaan kendaraan listrik dan gas; pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (fasilitas pejalan kaki dan pesepeda), dengan program meliputi: peningkatan penggunaan kendaraan tidak bermotor; pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda. tahapan pelaksanaan strategi dan program untuk keb[akan pengembangan transportasi perkotaan yang arah lingkungan s6lagaimems tercantum glenn fabel sebagai berikut: lhl pchlrelera sentral dra front f.lg.to dla srr teuportert per lutea rrh satir' ?glaaaaxaat atraksi program igoiaiat 20rt n'd'n: n"&zlj rg peiaxocuto jasad pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru tcbanrkao peningkatan diversifikasi bahan bakar ramah lin penyusunan regulasi kementerian perhubungan penerapan diversifikasi bahan bakar. r: gkr4get pada tungku.n umu l(event rian perhubungan pemerintah daerah ill ill iller itl peningkatan presiden tepi baik esia arn pdl riaa strategi program eeoiatat ,)t9 a,' nt lxr24 2o't&3tul, ef, a,r@i' jawab penerapan pengaturan pengguna.an kendaraan pribadi pada walau dan lrl(asi tertentu zona penhgkaten car fle pembatasan usia kendaraan angkutan umum penyusunan regulasi pembatasan usia kendaraan kementerian perhubungan penyusunan sop mekanisme tata cara serapan usia p batasan kendaraan meme etcriaa perhubungan pemerintah daerah pengen"lie'r l&p pilihan mandat'q pribadi le.ar ounshift penyusunan regulasi pcngendelisn kepe@isikan kendaraan ecntcrian perhubungan polri penyusunan sop eclranisoe r.ta cata pctrcrapan pcngendelisn kc".militan keilderaarr kcocntcrian berhubungan pemerintah daerah penerapan pengen"lian kepemilikan kendaraan jabodetabek pemerintah daerah penyelenggaraan hari bebas kendaraan cor free dau dki jakarta pemerirrteh dalam kota bogor pco runtuh daerah kabupaten bogor peo lintah daerah kota depok feoerhtsh daerah kota tangerang perintah daerah kabupaten tangerang fernerintah daerah t(ota tangerang selatan fcnrcrintah daerah kota bekasi pemerintah kabupaten bekasi pemerintah daerah penerapan penggunaan sarana tran8porta,si :rang ranah lin eksogen rill illlllr ttiiiiiti iii lill liar ilir ill iii penerapan pembatasan usia kendaraan jabodetabek penggunaan presiden republik indonesia waktu peiaxaataat strategi program bdoiatat 20la n!&a 2fj2&2ui9 aiicoui\|o .,ayah peogguraar k daratan entri don drag ruas jalan cbd dki jakarta perintah daerah ras jalan cbd kota bogor pemerintah daerah ruas jalan cbd lkbupeten motor pcaeriatah daerah ruas jalan cbd l(ota depok perintah daerah ruas jalan cbd kota tangerang perintah daerah ruas jalan cbd lhbupat tangerang pemerintah daerah ruas j.to'. cbd kota tangerang selatan pcacrintah daerah luar jalan cbd kota bekasi pemerintah daerah.h luar j.t"rl cbd ketupat n bekasi pan6indah daerah pengambangan fasititsr untuk kendaraan tidak bermotor fasilitas pejalan ahli dan pescpcdel feninglataopenggunaan kendaraan tidal< motor (bd&e sl\|,rindu penyediaan sarana bike shing pada bale soetta,hn stasiun dki jakarta perintah daerah pcnlcdiaa! acara bile luring pada halte swa dan stasiun i(ote bogor pemerintah daerah fcoyediaan sarana ulee shing pada byte set dan stasiun kabupaten bof,or pemerintah daerah p nyrdiaen 8sarana biru shaft pede})alfa sela.ular do. stasiun kota depok para lintah daerah penyediaan sarana bike seledri,g pada halte stet do" stasiun kota tantcranr epoch,indah daerah penyediaan sarana dite sharing pada htc she&er dan stasiun kabupaten pangeran pcncrintsh daerah pgt]' dia sarana bike starring pada hate sh eer den stasiun kota tan perang selatan pe6erirltsh daerah ncnyediaal sarana bile luring pada hatta she&er rla'! sta8iur kota bekasi pemerintah daerah will limit tll iii ill irol brill penyediaan pres den republik indonesiaresiden republik indonesia joko widodo ttd strategi program kegiatan waktu pelaksanaan penaitggi'ng jawab (j19 penyediaan sarana bile sling pada halte shelter dan stasiun kabupaten bekasi pemerintah daerah pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda pembangunan fasilitas pejalan kaki cbd kementerian perhubungan pemerintah daerah pembangunan fasilitas pejalan kaki pedestrian) pada akses menuju dari simpul transportasi kementerian perhubungan pemerintah daerah pembangunan fasilitas pejalan kaki pedestrian) kawasan tod kementerian perhubungan pemerintah daerah pembangunan jalur sepeda sepanjang jalan nasional kementerian perhubungan pembangunan jalur sepeda pada akses menuju dari simpul transportasi kementerian perhubungan pemerintah daerah pembangunan jalur sepeda kawasan tod kementerian perhubungan pemerintah daerahpemberian dukungan teknis, administrasi, analisis, dan pemikiran kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menetapkan peraturan presiden tentang sekretariat kabinet; mengingat: undang undang dasar negara republik indonesia tahun memutus(an: tetap kan: peraturan presiden tentang sekretariat kabinet bab kedudukan, tugas, dan fungsi sekretariat kabinet adalah lembaga pemerintah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. sekretariat kabinet dipimpin oleh sekretaris kabinet. . presiden republik indonesia sekretariat kabinet mempunyai tugas; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahyang perlu mendapatkan persetujuan presiden penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan,, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan; pemberian . presiden republik indonesinyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah; pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan sekretariat kabinet;; pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi; pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan sekretariat kabinet; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden dan atau wakil presiden. bab trees ide republik indonesia; deputi bidang politik, hukum, dan keamanan; deputi bidang perekonomian; deputi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; deputi bidang kemaritiman dan investasi; deputi bidang dukungan kerja kabinet; deputi bidang administrasi; dan staf ahli. bagian kedua wakil sekretaris kabinetberdasarkan . presiden republik indonesia berdasarkan penugasan sekretaris kabinet, wakil sekretaris kabinet mengoordinasikan pelaksanaan tugas deputi, staf ahli, dan staf khusus lingkungan sekretariat kabinet. bagian ketiga deputi bidang politik, hukum, dan keamanan (t; deputi bidang politik, hukum, dan keamananolitik, hukum, dan keamanan.dan program pemerintah bidang politik, hukum, dan keamanan; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang pan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris kabinet. bagian pres itr republik indonesia bagian keempat deputi bidang perekonomian deputi bidang perekonomianrekonomian.rekonomian; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perekonomirekonomian;rekonomirekonomirekonomian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris kabinet. bagian kelima deputi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan deputi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. deputi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dipimpin oleh deputi. presiden republik indonesia deputi; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu mendapatkan persetujuan presiden; penyampaian presiden republik indonesiambangunan manusia dan kebudayambangunan manusia dan kebudayaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris kabinet. bagian keenam deputi bidang kemaritiman dan investasi deputi bidang kemaritiman dan investasi berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. deputi bidang kemaritiman dan investasi dipimpin oleh deputi. deputi bidang kemaritiman dan investasikemaritiman dan investasi. presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang kemaritiman dan investasi menyelenggarakan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah bidang kemaritiman dan investasi; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang ; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris kabinet. bagian presiden republik indonesia bagian ketujuh deputi bidang dukungan kerja kabinet deputi bidang dukungan kerja kabinet berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. deputi bidang dukungan kerja kabinet dipimpin oleh deputi. deputi bidang dukungan kerja kabinetdalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraandan penerjemahan bagi presiden dan atau wakil presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan sekretariat kabinet. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang dukungan kerja kabinet menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan administrasi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan atau dihadiri presiden dan atau wakil presiden; penyusunan . presiden republik indonesia penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian, dan publikasi hasilpenyelenggaraan urusan pendokumentasian hal hal yang berkaitan dengan pelaksanmengoordinasikan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan; pelaksanaan penerjemahan bagi presiden dan atau wakil presiden, serta lingkungan sekretariat kabinet; penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan atau dihadiri oleh sekretaris kabinet; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris kabinet. bagian kedelapansekretaris kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan sekretariat kabinet,, sertparatur sipil negara lingkungan sekretariat kabinet; penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan sekretariat kabinet; penyelenggaraan pengkajian dan penataan organisasi dan tata laksana lingkungan sekretariat kabinet; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara lingkungan sekretariat kabinet; penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara lingkungan sekretariat kabinet; penyelenggaraan . presiden republik indonesiaanggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi lingkungan sekretariat kabinet; penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan barang milik negara, serta penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pengadaan lingkungan sekretariat kabinet;mberian dukungan administrasi bagi utusan khusus presiden, staf khusus presiden, dan staf khusus wakil presiden; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris kabinet. bagian kesembilan besaran organisasi deputi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan hurufdalam pres ide republik indonesia dalam hal tugas dan fungsi asisten deputieputi sebagaimana dimaksud dalam hurufhuruf dan huruf dapat dibantu oleh (satu) sekretaris deputi. bagian presiden republik indonesia t7 bagian kesepuluh staf ahli sekretaris kabinet dibantu oleh paling banyak (lima) staf ahli. staf ahli berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. staf ahli secara administratif dikoordinasikan oleh deputi bidang administrasi. (a) staf ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu isu strategis dan aktual kepada sekretaris kabinet sesuai keahliannya. bagian kesebelas inspektorat inspektorat berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet melalui deputi bidang administrasiinternal lingkungan sekretariat kabinetkabinetsekretaris kabinetua belas pusat lingkungan sekretariat kabinet dapat dibentuk pusat. pusat sebagaimana dimaksud pada. bagian . presiden republik indonesia t9 bagian ketiga belas kelompok jabatan fungsional lingkungan sekretariat kabinebelas satuan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada sekretariat kabinet dapat dibentuk kelompok kedua, satuan tugas, tim, dan atau kelompok sejenis lainnya. kelompok kerja, satuan tugas, tim, dan lalat kelompok sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan tenaga ahli atau tenaga profesional. tenaga ahli atau tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada (21diangkat berdasarkan keputusan sekretaris kabinet. bab presiden republik indonesia bab iii staf khusus lingkungan sekretariat kabinet dapat diangkat paling banyak (limyang bukan merupakan bidang tugas unsur unsur organisasi sekretariat kabinet. staf khusus sekretaris kabinetdengan unit organisasi lingkungan sekretariat kabinet. pengangkatan staf khusus sekretaris kabinet ditetapkan dengan keputusan sekretaris kabinet, setelah mendapat persetujuan presiden. staf khusus sekretaris kabinet dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil. . presiden republik indonesia 2r pegawai negeri sipiljabatannya sebagai staf khusus sekretaris kabinetstaf khusus sekretaris kabinetsekretaris kabinet paling lama sama dengan masa bakti sekretaris kabinet. staf presiden republik indonesia staf khusus sekretaris kabinet apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan uang pensiun dan uang pesangon. staf khusus sekretaris kabinet mendapat dukungan administrasi dan keuangan dari deputi bidang administrasi. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur lingkungan sekretariat kabinet menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik lingkungan sekretariat kabinet maupun dengan instansi pemerintah lainnya pusat dan daerah. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat kabinet menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja antarunit organisasi lingkungan sekretariat kabinetpresiden republik indonesia setiap pimpinan satuan organisasi, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasperundangan. penyampaian petunjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, jabatan dalam susunan organisasi masing masing unit organisasilingkungan sekretariat kabinet untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas. dalam . presiden republik indonesia dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada pejabat yang ditugaskan sekretaris kabinet wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat struktural eselon yang menjadi atasan dalam satuan organisasinya. bab jenjang jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian wakil sekretaris kabinetasisten deputi, kepala biro, sekretarisresiden republik indonesia sekretaris kabinet diangkat dan diberhentikan oleh presidensekretaris kabinet. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat struktural eselon diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris kabinet. (a) pejabat administrator atau pejabat struktural eselon iii bawah diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris kabinet. bab hak keuangan dan fasilitas sekretaris kabinet diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan menteri. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat struktural eselon i.a yang dialihla. bab pres ide republik indonesiakabinetsekretariat kabinepejabat yang memangku jabatan lingkungan sekretariat kabinekabinet dinyatakan dicabut dtnnons. tru.t:pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan; undang undang dasar negara republik indonesia tahun peraturan pemerintah nomor tahun o2l t., babi.pendelegasian adalah penyerah dalam rangka pemberian perizinan berusaha bidang pertambangan mineral derian perizinan berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasanurat lal komoditas tambang mineral atau batubara. izin presiden republik indonesia izin usaha jasa pertambangan, yang selanjutnya disebulingkup kewenangan yang didelegasikan (l) pendelegasian meliputi: pemberian: sertifikat standar; dan izin; pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangreklamasi dan pascaterbang; h.keselamatan. presiden republik indonesia keselamatan pertambangan; dan atau penambangan. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf angl<apb; ipr; lain pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam; lain pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; lain pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan; ipjp untuk (satu) daerah provinsi; iup untuk penjualan komoditas mineral bukan logam; iup untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan iup untuk penjualan komoditas batuan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan; pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan atau fasilitasi; dan pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan. pengawasan. presiden republik indonesia pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: perencanaanpengawasan; pelaksanaan pengawasan; dan monitoring dan evaluasi pengawasan. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan atas: kaidah teknik pertambangan yang baik; dan tata kelola pengusahaan pertambangan. dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf gubernur menugaskan: inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik; dan pejabat pengawas pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola penyu.sapaan pertambangan. inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur. dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk: pembinaan; atau pemberian sanksi administratif. pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak termasuk kewenangan: pengelolaananggaran; sarana dan prasarana; dan operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan. pendelegasian sebagaimana dimaksud pada tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota. pembinaan sebagaimana dimaksud pada., presiden republik indonesia selain pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi: pemberian dan penetapdan wilayah izin usaha pertambangan; dan pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan. bab iii penyelenggaraan pemberian perizinan berusaha pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam wajib: melaksanakan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan corona, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha bidang pertambangan mineral dan batubara. bab pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah provinsi atas pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam pembinaan presiden republik indonesiinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemerintah daerah provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan dalam negeri.: pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan angka pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf; dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf kecuali biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsipublik indonesia.e. sil anna jaman
presiden republik indonesia lampiran ii.b peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang rencana tata ruang kepulauan nusa tenggarpresiden republik indonesikawasan budi daya ani (ie man rei kawasan peruntukan kawasan budi mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip hutan daya berkelanjutan dilakukan pada kawasan peruntukan hutan kabupaten lombok tengah, kabupaten lombok timur, kabupaten sumbawa, kabupaten sumbawa barat, kabupaten dompu, kabupaten bima, kabupaten manggarai barat, kabupaten nagekeo, kabupaten ende, kabupaten sikka, kabupaten flores timursumba timur, kabupaten sumba tengah, dan kabupaten sumba barat meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama pulau kecil dilakukan pada kawasan peruntukan hutan pulau kecil kabupaten sumbawa barat, kabupaten sumbawa, kabupaten bima, kabupaten flores timur, kabupaten lembata, kabupaten alor, dan kabupaten rote ndao merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasicl, presiden republik indonesia i.b bumi wilayah perairan laut timor merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan mineralpresiden republik indonesia ilb kawasan budi daya yang memiliki nilai jenis strategi merasionalisasicc. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi secara terkendali kawasan perbatasan dilakukan pada kawasan peruntukan pertambanganmanfaatkan ruang untuk kegiatan reklamasi dan kegiatan pascaterbang pada kawasan peruntukan pertambangan mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengancam keberadaan pulau kecil dilakukan pada: kawasan peruntukan pertambangan mineral berupa emas, tembaga, dan atau mangan, kabupaten iss presiden republik. indonesia ilb kawasan budi daya saja mag yang memiliki nilai jenis strategi merasionalisasi. bumi wilayah perairan laut timor mengembangkan prasarana dengan memperhatik mengatur kawasan pertambangan h. melarang presiden republik indonesia i1.b kawasan sup saya la. kawasan peruntukan kawasan budi mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa industri daya hasil peternakan, hortikultura, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan, padat karya, dan didukung pengelolaan limbah industri terpaduruteng, kota maumere, kota ende, kota kefamenanu, kota atambua, kota soe, dan kota waingapu mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan padat modalend, kota maumere, kota ruteng, dan kota waingapu cc. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu dilakukan pada kawasan peruntukan industri kota kupang, kota sumbawa besar, dan kota ruteng bduntuk kegiatan industri kreatif sesuai potensi dan keunikan lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan dilakukanc, kota kupang, dan kota waingapu ce. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil hutan non kayu yang ramah lingkungan dan padat karya dilakukan pada kawasan peruntukan industri kota ende mengembangkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan industrige. mengembangkan metode daur ulang air pada kawasan peruntukan industri untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air bakuperuntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana meliputi: kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsorbanjir kota mataram, kota sumbawa besar, kota raba, kota ruteng, kota ende, kota kefamenanu, kota soe, kota atambua, dan kota waingapu kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasangletusan gunung berapdan kota maumere presiden republik indonesia il.b kawasan bup daya tea kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumgerakan tanahtsunamabrasmembatasi pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya kawasan peruntukan industri ne: presiden republik indonesia i.lb sia pan uma papa bengali ban materi open asi onal san men penta again kapital pag raba yeni pat mean ena kawasan peruntukan kawasan budi merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan ekowisata yang pariwisata daya didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata dilakukan kawasan rinjani dan sekitarnya, kawasan move dan sekitarnya, kawasan tambora dan sekitarnya, kawasan komodo dan sekitarnya, kawasan labuan bajo dan sekitarnya, serta kawasan ende selimut dan sekitarnya merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata dilakukan kawasan gili ramen dan sekitarnya, kawasan mataram kota dan sekitarnya, kawasan pantai selatan lombok dan sekitarnya, kawasan sumbawa barat dan sekitarnya, kawasan bima dan sekitarnya, kawasan komodo dan sekitarnya, serta kawasan gembala rote ndao dan sekitarnya cc. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis wisata budaya yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata dilakukan kawasan mataram kota dan sekitarnya, kawasan praya sade dan sekitarnya, kawasan pantai selatan lombok dan sekitarnya, kawasan moyo dan sekitarnya, kawasan bima dan sekitarnya, kawasan ruteng dan sekitarnya, kawasan bajawa dan sekitarnya, kawasan maumere sikka dan sekitarnya, kawasan waikabubak manupag tanah daru dan sekitarnya, kawasan waingapu lawang wanggameti dan sekitarnya, kawasan larantuka dan presiden republik indonesia jua kat 'asa budi daya it mti jenis strata 'o! nan sionalisas sekitarnya, kawasan lamela lembata dan sekitarnya, kawasan alor kalabahi dan sekitarnya, kawasan kupang soe dan sekitarnya, serta kawasan gembala rote ndao dan sekitarnya mengembangkan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata dilakukan kota mataram mengembangkan sarana dan prasarana transportasi guna meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional meliputi: keterkaitan kawasan gili ramen dan sekitarnya, kawasan mataram kota dan sekitarnya, kawasan rinjani dan sekitarnya, kawasan praya sade dan sekitarnya, kawasan pantai selatan lombok dan sekitarnya, serta kawasan sumbawa barat dan sekitarnya dengan pkn mataram dan pkw praya keterkaitan kawasan moyo dan sekitarnya, kawasan tambora dan sekitarnya, serta kawasan bima dan sekitarnya dengan pkw sumbawa besar dan pkw raba keterkaitan kawasan komodo dan sekitarnya, kawasan labuan bajo dan sekitarnya, serta kawasan ruteng dan sekitarnya dengan pkw labuan bajo dan pkw ruteng presiden republik indonesia i.b mena kawasan budi daya ea, yang memiliki nila jenis strategi operasionalisas. keterkaitan kawasan bajawa dan sekitarnya, kawasan ende selimut dan sekitarnya, serta kawasan maumere sikka dan sekitarnya dengan pkw ende dan pkw maumere keterkaitan kawasan larantuka dan sekitarnya, kawasan lamela lembata dan sekitarnya, serta kawasan alor kalabahi dan sekitarnya dengan pks kalabahi keterkaitan kawasan kupang soe dan sekitarnya serta kawasan gembala rote ndao dan sekitarnya dengan pkn kupang, pkw soe, pkw kefamenanu, dan pks atambua keterkaitan kawasan waikabubak manuver tanah daru dan sekitarnya serta kawasan waingapu lawang wanggameti dan sekitarnya dengan pkw waingapu memanfaatkan ruang untuk perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf bai presiden republik indonesia .e kawasan budi daya yang memiliki nilai jenis strategi merasionalisasindalikan perubahan peruntukan dan atau fungsi kawasan peruntukan hutanpresiden republik indonesia (no yang memiliki nilai jenis strategi merasionalisasi strategis nasional ai? pai kawasan peruntukan kawasan budi mengembangkan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi permukiman daya adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana dilakukan pada: il. (kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsorbanjir kota mataram, kabupaten lombok barat, kabupaten lombok sang ge) presiden republik indonesia utarabupaten sikka, kabupaten flores timuabupaten sabu raijua, kota waingapu, kabupaten sumba timurlombang pasangpresiden republik indonesia i.bletusan gunung beraptimurdan kabupaten alor kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumpresiden republik indonesia i.b 1no yang memiliki nilai jenis strategi merasionalisasirakan tanahpresiden republik indonesia il. yanamemirkinr lat jenis strategi merasionalisasitsunamfi) ika presiden republik indonesia i.b yang memiliki nilai jenis strategi merasionalisasiabraseperuntukan permukiman kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaana01 presiden republik indonesia i.b yang memiliki nilai jenis strategi merasionalisasi strategis nasional bag rio an, kota labuan bajo, kota ruteng, kota ende, kota maumere, kota kmelalui penerapan teknologi hemat airkawasan perbatasan termasuk ppt berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman kota kalabahi, kabupaten alor, kota atambua, kabupaten belu, kota kefamenanu, kabupaten timor tengah utara, kabupaten malaka, dan kabupaten kupang e. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman daerah penyangga serta sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman kabupaten lombok timur, kabupaten lombok barat, kabupaten lombok utara, kabupaten presiden republik indonesia yang demi ki! nilai jenis strategi merasionalisasi lombok tengah, kabupaten sumbawa barat, kabupaten sumbawa, kabupaten dompu, dan kabupaten bima mengendalikan kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman kota mataram, kabupaten lombok barat, kabupaten lombok utara, kota pray9g) presiden republik indonesia ilb 2g.dr. susilo bambang yudhoyono presiden republik indonesia ilbupuk bidang perekonomian, bekas moga nurdiati mae presiden republik indonesia .b mengendalikan kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air j''membatasi pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf presiden republik indonesia .b: yangmemninani lal jenis strategi merasionalisasi kawasan peruntukan kawasan budi mengembangkan kawasan budi daya peternakan yang didukung oleh industri pertanian daya pakan ternak serta pupuk dan biomassa hasil kegiatan peternakan melalui: mengembangkan kandang kolektif mengembangkan padang penggembalaansentra pembibitan ternak yang didukung sarana dan prasarana yang handal dilakukdompu, kabupaten bima, kabupaten ngada, kabupaten belu, kabupaten timor tengah utara, kabupaten timor tengah selatan, kabupaten kupang, dan kabupaten sumba timur presiden republik indonesia i.b "no yang memiliki nilai jenis strategi merasionalisasi strategis nasional ana mengembangkan kawasan budi daya hortikulturarkebunan.. kabupaten nagekeo, kabupaten ende, kabupaten sikka, kabupaten presiden republik indonesia ilb hasan budi daya ang memiliki nilai jenis strategi merasionalisasi.ternakan dan perkebunan yang berdaya saing kawasan perbatasan dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian kabupaten alor, kabupaten belu, kabupaten malaka, kabupaten timor tengah utara, kabupaten timer tengah selatan, dan kabupaten kupang mengembangkan kawasan budi daya tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas kawasan budi daya tanaman pangmanfaatkan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah nan na: presiden republik indonesia i.b yang memiliki nilai thi strategi merasionalisasi menetapkan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutngendalikan kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air menggunakan teknologi hemat air pada kawasan budi daya tanaman pangan melarang kawasan peruntukan kawasan budi mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budi daya yang perikanan daya dilengkapi prasarana dan sarana yang ramah lingkungan dilakukan pada: kawasan peruntukan perikanan tangkap wilayah perairan samudera hindia, selat lombok, laut flores, selat sumba, laut satu, selat rote, dan laut timor ah presiden republik indonesia i.b kawasan peruntukan perikanan budi dayakupang, kabupaten rote ndao, kabupaten sabu raijua, dan kabupaten sabu timur mengembangkan kawasan megapolitan berbasis masyarakat dilakukan pada kawasan peruntukan perikananbima, kabupaten sikka, kabupaten lembata, kabupaten alor, kabupaten belu, kota kupang, kabupaten rote ndao, kabupaten sumba timur, dan kabupaten sumba barat meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional dilakukan pada perairan sekitar pulau lombok, pulau sumbawa, pulau flores, pulau lembata, pulau alor, pulau timor, dan pulau rote presiden republik indonesia i.b yang memiliki nilai jun st: materi operasional. sa: mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang berdaya saing kawasan perbatasan dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan kabupaten alor, kabupaten belu, dan kabupaten kupang memanfaatkan ruang untuk permukiman petani dan atau nelayan dengan kepadatan rendah memanfaatkan ruang untuk kawasan pemijahan dan atau kawasan sabuk hijau mengendalikan kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan koridor ekosistem dilakukan pada perairan sekitar pulau lombok, pulau sumbawa, pulau panggang, pulau komodo, pulau rica, pulau flores, pulau lembata, pulau pantar, pulau alor, pulau timor, pulau rote, dan pulau sumba memanfaatkan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari kawasan peruntukan kawasan budi mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral (tembaga, emas, pertambangan daya dan mangan) serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan pada: kawasan peruntukan pertambangan mineral berupa cemas, tembaga, danjfatau mangpresiden republik indonesiapresiden republik indonesia residen republik indonesia pelaksanaan . pelaksanaan administrasi direktorat jenderal kerja sama asean:residen republik indonesia pemberian .presiden republik indonesia subdirektorat residen republik indonesia pelaksanaan .residen republik indonesia bagian . presiden republik indonesia residen republik indonesiaalam melaksanakan tugas sebagaimanaresiden republik indonesia pelaksanaan .presiden republik indonesia , kelompok jabatan fungsional auditor, dan atau kelompok jabatan fungsional tertentu lainnya. bagian kesebelas badan pengkajian dan pengembangan kebijakanmempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan bidang luar negeri. presiden republik indonesia dan pengkajian dan pengembangan kebijakpaling banyak (empat) bidang, serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan atau dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bidang sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (empat) subbidang dan atau dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian keduabelasbidang manajemen. presiden republik indonesia bagian . bagian ketigaempatbelas jabatan fungsional lingkungan kementerian luar negerperwakilan republik indonesia unsur pelaksana tugas pokok luar negeri dan atau organisasi internasional adalah perwakilan republik indonesia.peraturan perundang undangpresiden republik indonesia . presiden republik indonesia. pengawasan atas pelaksanaan tugas kementerian luar negeri dan perwakilan republik indonesiail.dan oo. staf ahli bidang manajemen. bagianpresiden republik indonesia fungsi .uar negeriresiden republik indonesia bab luar negeri yang adpresiden republik indonesia koordinasi .atau lebih. presiden republik indonesiaadministrasi direktorat jenderal asia pasifik dan afrika:.
sma lembaran negara republik indonesia kesra. proyek strategis nasional. penyediaan tanah. kemasyarakatan. dampak sosial. penanganan. peraturan presiden republik indonesiapercepatan pembangunan proyek strategis nasional guna memenuhi kebutuhan dasar serta proyek strategis nasional tersebut: bahwa dalam penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan proyek strategis nasional tersebut, seringkali terhambat oleh keadaan dimana. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan:penyediaan tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasionalroyek strategis nasional. proyek strategis nasional adalah proyek yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. pemerintproyek strategis nasional. tanah sebagaimana dimaksud pada merupakanmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam memenuhi kriteria. penguasaan tanah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam memenuhi persyaratan sebagai berikut:dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan atau lurah kepala desa setempat cc. sewa rumah: dan tunjangan kehilangan pendapatan. kementerian lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional dan dikuasai oleh masyarakat, menyusun dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan.okumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur. gubernur setelah menerima dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam membentuk tim terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang selanjutnya disebut tim terpadulakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas masyarakat yang menguasai tanah, cc. berdasarkan perhitungan pihak independeprovinsi dan beranggotakan: kepala badan dinas provinsi, kepala badan dinas kabupaten kota, cc. kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional, kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan, kepala kejaksaan tinggi, kepala kepolisian daerah, komandan resort militer, pemilik hak atas tanah, dan pihak lain yang dipandang perlu. berdasarkan rekomendasi tim terpadu, gubernur menetapkan: daftar masyarakat penerima uang santunan besaran uang santunan, dan cc. mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan. berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud dalam kementerian lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milikapat diberikan dalam bentuk tunai atau melalui transaksi perbankan. pelaksanaan pemberian uang santunan dibantu oleh tim terpadu dengan dukungan aparat keamantujuhkementerian lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.: anggaran pendapatan dan belanja negara, dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah kementerian lembaga, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah pemerintah daerah, dan atau anggaran perusahaan, dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. barang atau aset yang diperoleh dalam rangka penanganan masalah sosial yang tidak digunakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dapat dihibahkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan barang milik negara. penetapan gubernurpresidenkomite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar proyek strategis nasional; bahwa untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional perlu adanya perubahan atas daftar proyek strategis nasional untuk dapat memaksimalkan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang sedang dilaksanakan;. lampirabidang perekono ian, bhakti parikesilampirtii: ;tv _,. proyek pembangunan infrastruktur jalan tol jalan tol serang palembang ,6km) provinsi banten jalan tol pandaan malang ,62km) provinsi jawa timur jalan tol manado bitung (39km) provinsi sulawesi utara jalan tol balikpapan samarinda (99km) provinsi kalimantan timur jalan tol medan binjai (16km) bagian dari ruas trans sumatera provinsi sumatera utara jalan tol palembang simpang indralaya (22km) bagian dari ruas trans sumatera provinsi sumatera selatan jalan tol bakauheni tertinggi besar ,9km) bagian dari ruas trans sumatera provinsi lampung jalan tol pekanbaru kandis dumai ,5km) bagian dari ruas trans sumatera provinsi riau jalan tol tertinggi besar pematang panggang (100km) bagian dari ruas trans sumatera provinsi lampung provinsi sumatera selatan jalan tol pematang panggang kayu agung (85km) bagian dari ruas trans sumatera provinsi sumatera selatan jalan tol palembang tanjung api api (70km) bagian dari ruas trans sumatera provinsi sumatera selatan jalan tol kisaran tebing tinggi ,9km) bagian dari ruas trans sumatera provinsi sumatera utara jalan tol kayu agung palembang betung (112km) provinsi sumatera selatan jalan tol medan kualanamu lubuk pakam tebing tinggi (62km) provinsi sumatera utara jalan tol cileungsi sumedang dawuan (59km) provinsi jawa barat jalan tol pejalan pemalang ,5km) provinsi jawa tengah jalan tol pemalang batang ,2km) provinsi jawa tengah . presiden republik indonesia .v )11w,, mai toz_ jalan tol batang semarang (75km) provinsi jawa tengah jalan tol semarang solo ,6km) provinsi jawa tengah jalan tol solo ngawi ,1km) provinsi jawa tengah provinsi jawa timur jalan tol ngawi kertosono (87km) provinsi jawa timur jalan tol kertosono mojokerto ,5km) provinsi jawa timur jalan tol ciawi sukabumi dirancang padalarang (115km) provinsi jawa barat jalan tol gempol pasuruan ,2km) provinsi jawa timur jalan tol cengkareng batu ceper kuncian ,2km) provinsi dki jakarta provinsi banten jalan tol kuncian serpong ,2km) provinsi banten jalan tol serpong cinere ,1km) provinsi banten provinsi jawa barat jalan tol cinere jagorawi ,6km) provinsi jawa barat jalan tol manggis cibitung ,4km) provinsi jawa barat jalan tol cibitung cilincing (34km) provinsi jawa barat provinsi dki jakarta jalan tol depok antasari ,5km) provinsi jawa barat provinsi dki jakarta jalan tol bekasi cawang kampung melayu ,04km) provinsi jawa barat provinsi dki jakarta jalan tol bogor ring road (11km) provinsi jawa barat jalan tol serpong balaraja (30km) provinsi banten jalan tol batu ampar muka kuning bandara hang nadi (25km) bagian dari trans sumatera provinsi kepulauan riau jalan tol semana sunter ,2km) bagian dari ruas tol dki jakarta provinsi dki jakarta jalan tol sunter pulo gebang ,4km) bagian dari ruas tol dki jakarta provinsi dki jakarta jalan tol duri pulo kampung melayu ,7km) bagian dari ruas tol dki jakarta provinsi dki jakarta jalan tol kemayoran kampung melayu ,6km) bagian dari ruas tol dki jakarta provinsi dki jakarta jalan tol ulujami tanah abang ,7km) bagian dari ruas tol dki jakarta provinsi dki jakarta . presiden republik indonesia provinsi dki jakarta jalan tol pasar minggu casablanca ,2km) bagian dari ruas tol dki jakarta jalan tol pasuruan probolinggo (45km) provinsi jawa timur jalan tol probolinggo banyuwangi ,4km) provinsi jawa timur jalan tol krian legenda under manyar ,3km) provinsi jawa timur jalan tol jakarta cikampek sisi selatan (64km) provinsi dki jakarta provinsi jawa barat jalan tol jakarta cikampek elevated ,4km) provinsi dki jakarta provinsi jawa barat jalan tol yogyakarta solo ,5km) provinsi yogyakarta provinsi jawa tengah jalan tol semarang demak ,0km) provinsi jawa tengah jalan tol sigla banda aceh (75km) bagian dari trans sumatera provinsi aceh jalan tol binjai langsa (110km) bagian dari trans sumatera provinsi aceh provinsi sumatera utara jalan tol bukittinggi padang panjang lubuk agung padang (80km) bagian dari trans sumatera provinsi sumatera barat jalan tol rantau rapat kisaran (100km) bagian dari trans sumatera provinsi sumatera utara jalan tol langsa lhokseumawe (135km) bagian dari trans sumatera provinsi aceh jalan tol lhokseumawe sigla (135km) bagian dari trans sumatera provinsi aceh jalan tol pekanbaru rangkiang payakumbuh bukittinggi (185km) bagian dari trans sumatera provinsi riau provinsi sumatera barat jalan tol yogyakarta baden (71km) provinsi yogyakarta provinsi jawa tengah jalan tol tebing tinggi pematang siantar harapan tarutung sibolga (200km) bagian dari trans sumatera provinsi sumatera utara jalan tol betung sp. sedayu) tempo jambi (191km) bagian dari trans sumatera provinsi sumatera selatan provinsi jambi jalan tol jambi rengat (190km) bagian dari trans sumatera provinsi jambi provinsi riau . presiden republik indonesia jalan tol rengat pekanbaru (175km) bagian dari trans sumatera provinsi riau jalan tol dumai sp. digambar rantau rapat (175km) bagian dari trans sumatera provinsi riau provinsi sumatera utara jalan tol simpang indralaya muara enim (110km) bagian dari trans sumatera provinsi sumatera selatan jalan tol muara enim lubuk linggau lahat (125km) bagian dari trans sumatera provinsi sumatera selatan jalan tol lubuk linggau curup bengkulu (95km) bagian dari trans sumatera provinsi sumatera selatan provinsi bengkulu proyek pembangunan infrastruktur jalan nasional strategis nasional non tol pembangunan jalan lingkar trans morotai ,84km) provinsi maluku utara jalan palu parigi ,6km) provinsi sulawesi tengah pembangunan fly over dari dan menuju terminal teluk among ,4km) provinsi jawa timur jalan penghubung gorontalo manado ,7km) provinsi gorontalo provinsi sulawesi utara jalan trans maluku ruas) provinsi maluku proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api antar kota kereta api makassar parepare tahap dari pengembangan jalur lintas barat sulawesi bagian selatan) provinsi sulawesi selatan kereta api prabumulih kertapati (bagian dari jaringan kereta api trans sumatera) provinsi sumatera selatanprovinsi sumatera utara kereta api purukcahu cangkang provinsi kalimantan tengah double track jawa selatan provinsi jawa barat provinsi jawa tengah provinsi yogyakarta provinsi jawa timur high speed railway jakarta bandung provinsi dki jakarta provinsi jawa barat . presiden republik indonesia kereta api rantau rapat dun pekanbaru provinsi sumatera utara provinsi riau kereta api akses bandara baru yogyakarta, kulon progo provinsi yogyakarta kereta api jakarta surabaya provinsi dki jakarta provinsi jawa barat provinsi jawa tengah provinsi jawa timur proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api dalam kota mass rapid transit mrt) jakarta koridor north south provinsi dki jakarta kereta api ekspres shia soekarno hatta sudirman) provinsi dki jakarta provinsi banten elevated loop line provinsi dki jakarta dan bekasi provinsi dki jakarta provinsi jawa barat penyelenggaraan perkeretaapian umum wilayah provinsi dki jakarta provinsi dki jakarta light rapid transit lrt) provinsi sumatera selatan metro palembang) provinsi sumatera selatan kereta api akses bandara adi soemarmo provinsi jawa tengah provinsi yogyakarta proyek revitalisasi bandar udara bandara sultan barulah, ternate provinsi maluku utara bandara tilik ribut, palangkaraya provinsi kalimantan tengah bandara syamsuddin noor provinsi kalimantan selatan proyek pembangunan bandar udara baru bandara kertajati provinsi jawa barat bandara internasional provinsi yogyakarta provinsi yogyakarta bandara kediri provinsi jawa timur proyek bandar udara strategis lainnya pengembangan bandara ahmad yani, semarang provinsi jawa tengah h. presiden republik indonesia proyek strategis nasional lokasi proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas pengembangan pelabuhan hub internasional kuala tanjung provinsi sumatera utara pengembangan pelabuhan hub internasional bitung provinsi sulawesi utara pelabuhan kek malay provinsi kalimantan timur inland waterways! cbl cikarang bekasi laut jawa provinsi dki jakarta provinsi jawa barat pembangunan pelabuhan patimban provinsi jawa barat pembangunan pelabuhan sorong segel provinsi papua baratrogram satu juta rumah pembangunan rumah susun provinsi jawa tengah, provinsi sulawesi tengah, provinsi dki jakarta pembangunan rumah khusus wilayah perbatasan nasional pembangunan bantuan rumah swadaya nasional program pembangunan kilang minyak kilang minyak bontang provinsi kalimantan timur kilang minyak tuban (ekspansi) provinsi jawa timur upgrading kilang kilang eksisting ramp) provinsi jawa tengah, provinsi riau, provinsi sumatera selatan, provinsi jawa barat, dan provinsi kalimantan timur presiden republik indonesia proyek ,11r6 triple .__ _ = .f , :'_:_ :. pipa gas terminal lpg pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga beberapa provinsi pulau sumatera, pulau kalimantan, dan pulau jawamasala provinsi maluku pengembangan lapangan kendali, maha, pandang, game, dan bangka indonesia deepwater development project idd) provinsi kalimantan timur proyek tangguh lng train provinsi papua barat pengembangan lapangan unifikasi gas gambaran tiang biru provinsi jawa timur proyek infrastruktur energi asal sampah energi asal sampah kota kota besar jakarta, tangerang, bandung, semarang, surakarta, surabaya, denpasar, dan makassar) provinsi dkibali, dan provinsi sulawesi selatan proyek penyediaan air minum sistem penyediaan air minum spam) semarang barat provinsi jawa tengah sistem penyediaan air minum spam) regional jatigede provinsi jawa baratprovinsi lampung sistem penyediaan air minum spam) regional mamminasata provinsi sulawesi selatan sistem penyediaan air minum spam) regional jatiluhur provinsi jawa barat sistem penyediaan air minum spam) regional wasusokas provinsi jawa tengah n. presiden republik indonesia proyek strategis nasional lokasi proyek penyediaan infrastruktur sistem air limbah komunal jakarta beverage system pengolahan limbah jakarta melalui pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur kpu) provinsi dki jakarta proyek pembangunan tanggul penahan banjir tanggul laut provinsi dki jakarta, provinsi jawa barat, provinsi banten proyek bendungan dan jaringan irigasi bendungan pasangkayu provinsi kalimangondang provinsi jawa tengah bendungan pidekso provinsi jawa tengah bendungan tugu provinsi jawa timur bendungan karalloe provinsi sulawesi selatan bendungan meureubo provinsi aceh bendungan muara sei gong provinsi kepulauan riau bendungan tapin provinsi kalimantan selatan bendungan passeloreng provinsi sulawesi selatan bendungan tolak provinsi sulawesi utara bendungan rnamo provinsi nusa tenggara timur bendungan rotiklod provinsi nusa tenggara timur bendungan bintang bano provinsi nusa tenggara barat bendungan mila provinsi nusa tenggara barat . presiden republik indonesia proyek str ateis nasional bendungan tinju provinsi nusa tenggara barat bendungan sindang hula provinsi banten bendungan ogung provinsi jawa tengah bendungan harian provinsi banten bendungan rukh provinsi acehjtan bendungan semantik provinsi jawa timurkolera provinsi nusa tenggara timur bendungan sidang provinsi bali bendungan jelata provinsi sulawesi selatan bendungan manggeng provinsi jawa barat, provinsi jawa tengah bendungan marga tiga provinsi lampung bendungan bagong provinsi jawa timur bendungan randugunting provinsi jawa tengah bendungan rokan kiri provinsi riau . presiden republik indonesia proyek strategis nasional provinsi nusa tenggara timur bendungan may bendungan bolango ulu provinsi gorontalopembangunan jaringan irigasi daerah irigasi lhok guci provinsi aceh pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi jambo aye kanan provinsi aceh pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi lematang provinsi sumatera selatan pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi leuwigoong kab. garut provinsi jawa barat pembangunan bendung dan jaringan irigasi daerah irigasi alias provinsi sulawesi selatan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi gembala provinsi sulawesi tengah program peningkatan jangkauan broadband palapa ring broadband kab kota melalui pola kpu nasional palapa ring broadband kab kota melalui pola non kpu nasional proyek infrastruktur iptek strategis lainnya percepatan pembangunan technopark nasional proyek satelit multifungsi nasional pembangunan kawasan industri prioritas kawasan ekonomi khusus kawasan industri kuala tanjung provinsi sumatera utara kawasan ekonomi khusus sei tangki provinsi sumatera utara kawasan ekonomi khusus tanjung api api provinsi sumatera selatan kawasan ekonomi khusus tanjung lesung provinsi banten . presiden republik indonesia proyek strategis nasional lokasibatulicin provinsi kalimantan selatan kawasan industri jorong provinsi kalimantan selatan kawasan ekonomi khusus malay battuta trans kalimantan provinsi kalimantan timur kawasan ekonomi khusus palu provinsi sulawesi tengah kawasan industri bantaeng provinsi sulawesi selatan kawasan ekonomi khusus bitung provinsi sulawesi utaraekonomi khusus mandalika provinsi nusa tenggara barat kawasan industri buli, halmahera timur provinsi maluku utara kawasan ekonomi khusus morotai provinsi maluku utara kawasan industri teluk bintuni provinsi papua barat kawasan ekonomi khusus belitung provinsi bangka belitung kawasan industri kendal provinsi jawa tengah kawasan industri java integrated industrial port estate tipe) gresik provinsi jawa timur kawasan industri dumai provinsi riau kawasan industri tanjung buton provinsi riau kawasan industri tanah kuning provinsi kalimantan utara kawasan industri miliar serang provinsi banten kawasan ekonomi khusus sorong provinsi papua barat . presiden republik indonesia *.f,:,.,4fq : y;. proyek strategis nasional lokasi kawasan ekonomi khusus lhokseumawe provinsi aceh pariwisata percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk (sepuluh) kawasan strategis pariwisata nasional espn) prioritas, danau toba, kepulauan seribu, tanjung lesung, dan (tujuh) espn lainnya provinsi sumatera utara, provinsi dki jakarta, provinsi banten, provinsi jawa timur, provinsi nusa tenggara barat, provinsi nusa tenggara timur, provinsi maluku utara, provinsi yogyakarta, provinsi jawa tengah, provinsi sulawesi tenggara, provinsi bangka belitung proyek pembangunan smelter pembangunan smelter kuala tanjung provinsi sumatera utara pembangunan smelter ketapang provinsi kalimantan barat pembangunan smelter morowali provinsi sulawesi tengah pembangunan smelter konawe provinsi sulawesi tenggara pembangunan smelter bantaeng provinsi sulawesi selatan pembangunan smelter buli provinsi maluku utara proyek perikanan dan kelautan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu talaud provinsi sulawesi utara proyek infrastruktur pendidikan pembangunan kampus universitas islam internasional indonesia provinsi jawa barat program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan daftar proyek merujuk kepada daftar proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi yang diatur dalam peraturan presiden tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional y. salinan sesuai dengan aslinya retreat kabinet that bidang perekononj.ian, bhakti parikesit presiden republik indonesia proyek strategi sli nasional lokasi program industri pesawat program industri pesawat jarak menengah nasional program industri pesawat jarak menengah pembiayaan bersumber dari non anggaran pemerintah dan tanpa jaminan pemerintah) nasional program pemerataan ekonomi program kebijakan pemerataan ekonomi yang mencakup: sertifikasi lahan; perhutanan sosial; legalisasi lahan transmigrasi; peremajaan perkebunan rakyat; tanah objek reforma agraria tora); dan pendidikan dan pelatihan vokasi. nasional presiden republik indonesia, ttd. joko widodo
ide"i rrtrua l12tr{isle peraturan priisiddn republik indonesia nomor tahun 2ol9 tentang rencana ai{si nasional ptr pengelolaan tt'padu taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional tai run dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahr;,a untuk penyelenggaraan pembangunan nasional diperlukan dtrhungan sumber daya alam dan pengelolaan kau,asan konservasi yeong efektif dengan orientasi dukungan pertumbuhan u,wilayah bahwa terdapat masyarakat yang berada dalam dan sekitar kaq'asan konservasi yang perlu diberdayakan perekonomiannya dengan berpijak pada prinsip pelestarian alam; baht'a masih terdapat kar,l'asan yang cukup luas dan potensial untuk dikembangkan sebagai kar,l,asan konservasi perairan yang bermanfaat bagi pembangunan nasional sekaligus memerlukan dukungan upaya pelestarian alim; ct. bahwa unt llk pengembangan potensi dan peningkatan efektif las pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional, perlu disusun rencana aksi nasional pengelolaan terpadu taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional tahun al8 2o25; bahr,l,a #};i 'fi\|y . t' []r[5t drf] )ij l lt{ ntico lj,: bahn'rencana aksi nasional pengelolaan terpadu"r taman nasional dan i(an,asan lionseruasi perairan nasional tahun a_vat undang undang dasar negara republik indonesia tahun l945; undang ulang nomor 'tahun tentu:lg konservasi sumber daya alr tahu rn tentang pen bahan atas undang undang nomor tahun oo4 tentang perikanan lembaran negara republik [7 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau l(kecil (l,lembaran negara repr relik indonesia tahun oo7 nomor tambahan lcrnbaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah dir ubah dengarsilat,ah pesisir dan pulau pulau kecil lembaran negara republik indonesia tahun ol4 nomor tambahan lcrnbarar: negara republik indonesia nomor 5a90); unclarrg . mengingat xr.}trr =i! h :,i, t'l ffi., ffi, fl ,g: pt?f5lrr.t t?[pu tt.lnc] fl[: un<lang undang nr:mor tahun tentang karir.wisat: da:r pengelolaan lingkungan l{hidup lembaran negar a republik lndonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia n<lor undang undang nomor tahun terutang l{lautan lembaran negara repr relik indonesia tahun nomor 'l'arahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun oa7 tentang iionserversi sumber daya ikan"r lcnr79); peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan poles harian alamcrintah nomor tahun tentang pengelolaan kawasan suaka alan darr l{kawasan pelestarian alan lembaran negara republik indonesia tahu:n nomor tambahan lembaran negara ret relik indonesia nomor 579t3); pera lurah pemerintah nomor tahun tentang perang<at daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor ermbaharr lembaran negara republik< indonesia nomor memutuskan ,. ffi menetapkan rri;} dti republik ii.jdosiesia .+ memutus(an: pera'turun presiden tentang rencana ai(si nasional pengelolaan terpadu taman nasional dan kawasan i{konservasi perairan nasional tahun menetapkan rencana aksi nasional pengelolaan 'l'terpadu 'l.aman nasional dan i{kawasan konservasi perairan nasional 'tahun ol8 o25 yang selanjutnya disebut rencana aksi. rencana aksi menjadi pedoman bagi semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan crraluasi, ser[a menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya clalarrr perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan luk efektivitas dan efisiensi pengelolaan taman nasir:nal dan kawasan konservasi perairan nasional. rencana aksi membuat program clan kegiatan untuk ken:antrian lembaga, perintah daerah, dan pcmangktr kepentingan untuk periode (delapan) tahun terhitung sejak< tahun sampai lengan termasuk kegiatan penyusunan rencana induk mengenai pembangunan karrvasan konservasi dalam lingkup pembangunan nasional. strategi di:t'l etr jdo1.; strategi dalam rencana aksi meliputi: penguatan kinerja pengelolaan taman nasional dan kau.asan konservasi perairan nasional yang efektif; pengembangan peran taman nasional dan narayan i(konservasi perairan nasional dalam mendukung pariwisata; peningkatan peran masyarakat dan para pihak sekitar teman nasional dan l(arn'asan ltonseruasi perairan nasional; pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan; dan pengembangan kawasan konservasi perairan baru. rencana aksi sebagaimana dirnaksr rd parleraksi tahun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rencana induk sel:bagaimana dirnakstrd pada disusun untuk jang<a '',l,waktu (club puluh lira) tahun dan dikoordinasikan oleh kementerian koordinator bidang kenari liman. rencana induk ditetapkan paling lama (dua belas) bulan sejak peraturan presiden ini diundangkan. rencana aksi dilaksanakan cti (tujuh belas) lokasi yang terdiri atas: (tujuh) tarian nasional yang dikelola oleh itcmenterian lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu: taman nasional i{kepulauan seribu, provinsi dki jakarta; taman . ffi t.) ril5tnr" efr t l l'( i.j dr)l'l l.rr taman nasional karimunjawa,a, pro'",ini larva tengah; tarian nasional bunaken, provinsi sulawesi utara; taman nasional l{kepulauan wakatobi, provinsi bulan esi tenggara; taman nasional taka generate, provinsi sulawesi selatan; tarian nasional teluk cendrawasih, provinsi papua dan provinsi papua barat; dan taman nasional i{kepulauan togean, provinsi sulawesi tengah. (sepuluh) i{kawasan iionserwasi perairan nasional valg dikelola oleh kementerian kelautan dan perikanan, yaitu: taman wisata perairan kepulauan anambas, provinsi i(kepulauan riau; taman wisata perairan pulau pie, provinsi sunrateril barat.; taman wisata perairan itepulzruan liapoposang, provinsi sula,,r.'esi selatan taman wisata perairan gili matra, provinsi nusa tenggara barat; taman wisata perairan laut banda, provinsi maluku; tarian wisata perairan kepulauan partido, provinsi papua; teman nasional perairan laut saint, provinsi nusa tenggara timur; suaka alam perairan l(kepulauan wage sebelah barat, provinsi papua baret; strata ffi start ilj l"it<. i'rn') sail<a alam perairan kepulauan raja provinsi papua barat; dan suaka alan perairan l{kepulauan aru tenggara, provinsi malu<u. ampat, bagian menteri pimpinan lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi rencana aksi sesuai dengan tugas, ft fungsi, dan keu,kenangannya masing masing. pelaksanaan perantauan dan evaluasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada (i) dikoordinasikan oleh i(ernenterian i(koordinator bidang kemaritiman. pelak$angan l?rencana al<si pada masing masing kementerian lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri atau pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas, fungsi, dan ker.r'kenangannya masing masing. menteri koordinator bidang kemaritiman menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi kepala presiden paling sedikit (satu) kali dalam (satu r) tahun attu sewaktu* u,waktu jika diperlukan. rencana aksi diintegrasikan lengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun ol9 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional periode berikutnya. rencana fair, lbr(" fri t]. ela t"( f.td e:; rencana aksi dapat ditinjau kembali secara berkala attu seu,waktu u,waktu apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan. peninjauan kembali rencana alusi dilakukan oleh ken:entertain lembaga dan dikoordinasikan oleh kementerian l(oorclinator bidang l(kemaritiman. hasil peninjau:an kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian rencana aksi. portal pendanaan pelaksanaan rencana aksi bersumber dari angg;ungil<at sesuai dengan kelentur,st, =iii, fr.klr "*lynx!!: ftr side'] refijcii jakarta pada tanggal agustus presiden republik indonesia, ttd. joko widodo dit sedangkan jakarta pada tanggal agustus menteri hukum dan hai{ asasi manusia rtr publik indonesia, trd. madonna lalu lembaran negara republik{ indonesia tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya sbitrbtariat i{kabinet . '. kemaritiman, ')! blogs urban presiden republik iru di{ lampiran peraturan{ presiden nomor tahun tei{tang rei{cana aksi nasional pengelolaan terpadu taman nasional i(kawasan konservasi perairan{ nasional ta}iun reitcajia ai(si i{asioiiai pei{kelola.an terpadat!!.bait irasional dari tav'saat{ xoiiservasi }eraixait nasional ta.edisi strategi penguat.tai linier^ia pengelola,att ta.![an nasional dai{ kawasan{ konser\,asi perairan nasional ya.iic efektif penanggung jawab kementerian kelautan dan perikanan iternenteri ling dungan hi dup dan kehutanan klik), iie menteri pekerjaan umum clan perumahan rang.'at {l(e men pupr). pemerintah daerah pemda) jangka waktu io. program sasaran target output 20l9 2oi20 instansi terkait penyusunan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan i(alasan konservasi penyusunan regulasi tentang standar infra struktur page bolaan kas.asan konservasi per lokasi wilayah kegiatan standardisasi infrastrulccur pengelolaan kawasan konservasi peraturan menteri kelautan dan perikanan permen kp] presiden asli indonesia program i{kegiatan penyusunan rencana induk pembangunan dan pcngcloiaan kawasan konservasi tersedia5'a ren cana induk pem bangunan dan pe pengelolaan kat'as konsen.asi periode tahun jangka waktu sasaran target output 2o. .?.q penanggung jawab instansi terkait klik pen;'usulan ke tentukan standar disisi pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam kits,asan konser'asi tcrscdianl'a ke tentukan standar disisi pengelolaan perikanan burke lanjutan dalam kau,asin konser rasi penvusrlnan regu lasi tentang stan dar tanda batas dan fungsi ketela daratan pelayaran kawasan kon serasi perairan standardisasi tanda batas dan fung,si selamat pela.r.aran kawasan konservasi pcririrarr pcrrnen peraturan i{entri per hubungan kemenhub} kementerian perhubungan kemenhub peraturan menteri koordinator ladang iicmaritiman iicmcnterian koordinator bidang kemaritiman (licmenko maritim til hrt, film klinik. i(ki], iicmcnteri dalam negeri ke mendagri), meme ntori percaya naan pcm bangunan nasional badan pe rancangan lomba agunan na oprqlnrhl ritual iid india" sia program kegiatan sastra terscciian va pc[a karvasnn itn zon:rsi dan i{i{pn yang terintegrasi dalil peta lengkung:rn pantai indonesia signal 1i(c mcn ppn bappenas). lembaga il pence tahuan in indonesia lipi) peta lingkungan pantai lndonesia yang menu kawasan dan zonasi dan i(kpn lalat ttpdatinrl badan in[formasi geospasial big} kli klik, iicmcnhub. pusat hi drograli dan sea biografi tentara nasional indonesia angkatan lar rt pus hrcirosal), badan pengkajian dan pen japan teknologi bppt} ultrltr target output jangka'![waktu penanggung jawab instansi terkait co18 2oi2t zo24 c,02s penataan dan pemeliharaan elata i(art'asan integrasi peta kawasan dern zonasi taman n:rasional (tn) dan kawasan lionscrv asi pcr;.lir;rn nasional (lt dalam peta lingkungan pantai indonesia ulxlaling trydatirrg ttprlnlirrg trprlatirtg presiden republik indonesia + jangka waktu pushidrosal licmrnhub instansi ?terkait i{kp, i(lhk kemenhub, big, bpi i lir(p. hli"lii iiementeri energi dan sum ber data mineral l{o. progress segitan pcn'usulan peta laut internasional dln peta laut indonesia 'ang memuat kill'agen dan zonasi penamaan <lin pemasang,an rambu rambu laut sakit.nr dan dalam kau'asan dar, tersedia r.a peta laut lnternasio nal dan peta l;lur lndonesia 'ang memuat kau'asan dan zonasi meningkatnya'a kt: selamatan dan keamanan peraih laut sekitar dan dalam l(a \\,asan dan ki(pi{ rambu rambu laut sekitar darr dalam kau'asan dan i(pn geseran ?target out 2o. a2s penanggung jawab peta laut internasional sesuai konten* tuan ,inrenlcr lionel hydro graph'tic ()rgatizatian ho)yang membuat kawasan dan zonasi dan kkn dan diserbu secara berkala 6tn buna kcn, toc:ln, karimun rva candra masih, taka bo scratch, waka r.obi i{kpn raja ampat. aru, vasco, l;r t t saut, paclaido, banda litik, ilaha rapat. gili irina tra, larut sau,r.t ttptlttiirct i(arimurr jau'a. kcp. seribu candra u'asih. \{maka robi kkn anam bas, siapa pesan banda updating toean, buni ken, taka bo berat flip, arch. waigco, partido, aru ttltckrthtrl itn togean i{kpn anam bas. i(apo pasang updatirtq i(kpn pie, laut sawit uprlaliltg i'n k;rrimurr jau'a, kcp. scribe t candra masih, waka topi togean, sana ken, taka bo scratch i{i(pn banda. partido ucla rr rg hl}ii.jli\ republik indones}a di\r), badan iicrrmanzrn laut bir kala) i(ajian pembangunan tambat kapal morir bro.ry dan laba,rh jangkar kemenhub ki{p, kli{ ii, iicmctrtcn pasir,'i sata (lte mandar'), badan ilc teorologr, iilimartologr, dan ccf sika bi\, i{c), lcm baru panci tangan dan .{antariksa;r nasir:nil (l, arr\|. lipi, sto, pushrctros al, pcnrcla til( rich, kru strive llo. program kegiatan sasaran target output dokumen kurang missing masing clan ki{pn jangka lflaktu penanggung bawah instansi terkait 20t9 2o. 2a22 tersedia_ua kaji eln pembangunan rambat kapal ntoorirg buoy dan tubuh jangkar dan kkn ki{pn ra3a ampat, ciri matra, laut saru anam bas. i(upo pasang, bandar ki{pn pie, wage, partido. an: karimun jau'a. iep. ribu, waka topi buna ken, candra $ras ih! itn togean bo berat i(i(pn gilt lvl attr, video i(i{pn it;r.1ii ampat. aru i{kpn anam bas, lr.apo pesan i(i{pn banda, partido presi n etr publik inncinesia pcmbaogunnn tambat kapal lctoriltg buoy diri ibu jangka;rr tersedia r'a tambi:"t kapal nyaring blog dan labuh jangkar itv dan kpn 'lcrscdrarr.r'a pera turun daerah tcn tang rz\{p lt provinsi 'ang memiliki clan n(au dan <liar:tatkala sebagai kaq'as;rtr konservasi lindu:g percepatan pl'n vus nan rencana zonasi will'ah pesisir klan i'pulau l)nla i(kecil (zwp k) provinsi tlng mumi uki tll clav atau iil( darr penetapan sclragari ki,rrr :ts:rn korrscrvasi lindu.lg peraturerrr daerah pcd:rf rz\vp .it pemda provinsi kcmcnko i,la:'trm, itl( kc mcnciagri, i{lh ii, iic' mcnhlrb, iji ci, push droszrl, pemilu kitbupirtcn i(ota to. program kegiatan sasaran target output jangka raffi penanggung jawab instansi terkait 2gt8 al9 ?;o.zl tambat kapal rrtoontryl buol dan labuh jangkar cli d:rn i(namun jan'a, iep. seribu, yamato gili matra, video di(i jalan. larva tengah, kep. riau, sulit'csr 'leng garis, pulau,esi selatan, i\terluka papua. papua barat ti{ buna ken, candra masih, togean bo nera ikan raja ampat. .{ru anam bas, kalo i(i{pn kkn irish, larut sastra banda,, p:radio kemenhub i{lh iicmenpar, ['u iclxrs al. pu:da perlindungan dan penegakan hukum kawasan icrvujudkan pe rrcgaktrn hukum terhadap perusakan dan pencemaran sun:bcr da1,p alang i!.leningkatnl'a pc namakan hukum terhadap pemakan dan pcnccmilran sumber daya alam fresh ben hep uts lik indonesia'\ \minimal ,i, penyelesaian kursus hukum (status dan pl,l per tahun (r,o i(lhi(, iiemenko mai trm, liepohsian negara republik indonesia polri). tentara nasional lndonesia angkatan laut tni r\l) i(menko maritim, pr:lri, tni al, pemda kegiatan sosialisasi cian ikan per tahun l{o. program kegiatan sasaran target output jangka waktu penanggung jawab instansi terkait 2g2l 'l{, .i, 75tt ",b sosialisasi berseri tentang ketan tuan manfaat ruang perairan dan iii tcrsclengga rank:r sosialisasi beras tentang ket [uan pemancar[ lang perairan dan ki(p iti khi(, kita fresh republik indonesia, b program jarak waktu i{o, kegiatan $as eran target output 20t9 go2r feuangguag jawab terbentuk'a mmp poems \vas kelompok m\,1p t220 orang) dan pokmasruas orang) i(kpn mmp pok malt'as pok m?rawas pok mall'its pok mas\\,as atlit. itp instnsi terkait pemda i(kp iiermcrrhub, l(emcrrteri komuni kosi dan informatika (licien kominfo ti{i member"tukan ma syarikat mitra polisi kehutanan tt{p) iiclompok masyarakat pe ngarai poems u,as) vang akan dilibatkan dalam patroli keamanan kawasan penataan kelembiigaarn pengelola dan kapasitas sumber daya manusia dm! pengadaan sarana dan rasa.raja pena.nasa kawasan konsen asr pernbcntukan lembaga pengelola ki{pn kapal, speed:oaf, radar partai. radar satelit upt konservasi tersedianya sarana dan prasarana pen sa\\,asan kawasan konservasi terbentuknya unit pengelola teknis upt) konservasi untuk mengelola kkn upt kapal, speed brat, radar pantai, radar satelit kapal, speed boat, radar pantai. radar satelit i{cmcntcrian pendayagunaan aparatur negara dan re[formasi birokrasi (lic men para) presiden republik indo"kesia sasaran program kegiatan target output arg satu penanggung akrab instansi terkait a2l 2o?;' 2oi25 i\mendorong penambahan jumlah div pengelola ki(pn bertambahnya jumlah sdm pengelola kkn orang pengelola dan porsi khusus pol sus) pena was berikan i(kpn page bola page lola dan plus page bola i(emenpanrb ki(p mendorong penambahan jumlah dtu pengelola bertambahnya jumlah sdm pengelola orang pengelola semen parr ki,hi( pembentukan kelompok kerja pokja) tingkat nasional sebagai koordinator pelaksanaan. penganvasan, dan evaluasi implementasi rencana aksi nasional ran) pengelolaan terpadu dan ikan terbentuk ya pokja koordinator pelaksanaan, pc pantauan, dan evaluasi simple mutasi ran pengelolaan terpadu dan pokja i(menko maritim ki{p, klh ii, i(kemenpar, iicmcnhr rb. i(menu pr, i(cmn dari, ke men ppn bappenas, kementerl dibuang semen keu), iic mcnterian agraria clan fiksi republik }nfifiesia program i(kegiatan sasaran target output jang tahu penanggung jawab instansi terkait a2l tata ruang badan bertanah rasio nal kc men atr bpn), (e pala staf depresi denan ksp), badan standar disisi nasional bsn), bmkg, lipi. pr.shi dorsal pembentukan jejaring i(alasan i(konservasi perairan terbentuk'a jejaring l(alasan konservasi perairan nota kepe pahaman bersama jejaring i(au'asan i(konservasi perairan bird's head sc,a scope bhs) lesser sunda l(menko maritim, ki{p, i(lhi( l(kemenag ri, pemda fees] den republik i}'done5i,{ lipi ki(p, hli ii{. iiemcnrrs rekdikti. pen:da i{o. program kegiatan snssraa ?target output jangka waktu penanggung jawab instansi terkait penguatan pc nclitian. pengembang an" dan diseminasi in[formasi iionscrvasi dan penanda atan potensi iieanekara zaman fli laut penelitian inter disiplin ct;rn pu lokasi penelitian mengenai ekologi dan bio;r laut pmb;ragunan dan operasional isasi csr:arca station tl'l dan i{i(pn hasil perrelrtian interdisiplin dan publikasi pereli fran mengenai konservasi octane keragaman hir5'ati larut '[crbarigun dan beroperasinya research slafrott dan i(lin hasil penelitian interdisiplin dan publi kasi penuh tian setiap tahun'a lipi, bppt rohit. ki{p menteri riset. teknologi. dan sendi dien ting (l(men ristekdikti) rest"arca slcrturrr masing masing dan vaka t obi, anam bas cn a.^ n'asih, raja ampar laut saru teka bo scratch kajian valuasi ekonomi keanekaragaman tri cli dan iil( hasil valuasi ekonomi kerangka rakaman hat'ati clan i(i(pn karir:tn valuasi ekonomi secara tahun jamak (null.r.score) selama t^arjun dan 2tn togean, candra rr.asih i{kpn raja ampat, citi lrr buna kcn, waka topi i(i(pn laut satu, anam bas i(ep. seribu, taka bo scratch ki(pn siapa po$ang. bangli itn i(karimun larva i{i(pn ljrcir, waigco i(i{pn partido, art i{lh ii, lipi bppt, lapan. pemda residen republik indonesia t2 program kegiatan sasaran target output jangka waktu penanggung jawab instansi terkait 2ol24 inventarisasi dan pemetaan sumber dat'a kela utan dan berikan yang dicoba rui secara berkala dan i(k pi{ tersedia'a basis alata (rlotcibase) sumber daya ha yati kelautan dan perikanan yang diperbarui secara berkata dan ki(pn basis data sumber da5'a setiap dan i(kpn updating upd,asing updating lpdathry updating updating ultdctting ki(p, t(i h penelitian pe pengembangan tek koloni peningkat produktivitas dan pengolahan keane;keragaman laut tersedianya tek koloni peningkat produktivitas dan pengolahan keanekaragaman ha)'ari laut yang siap diterapkan kepada ma$ya rakyat teknologi peningkatan produktivitas dan peng lahan keane keragaman hayati laut bppt i{i(p, khi(, iiemenris tckdikti. lipi i(empiris rekdikti, lipi, pemda ffi residen rilis indon l{o. progam kegiatan sasaran target output jangka \[waktu penanggung jawab 2g9g 202e diseminasi in[cir masi kerangka rakaman hal,ati untuk sepenting konsen'asi <ian pemanfaatan ber kelanjutan tersedia va ma tari diseminasi informasi keane keragaman untuk sepenting konservasi dan pemanfaatan bcr kelanjutan materi diseminasi informasi kc anckaragam untuk ke suntingan konservasi dan paman jabatan berke lanjutan setiap dan ikan (per tahun) i(p, klh ii. life big. ilahi(, i(kp kernenpnr, pemda pembaruan data dan pemetaan potensi kawasan secara menyeluruh set date dan peta pcrtcnsi karvilsan per (ahun setiap dan itl( rtpdntutg ttpdutirtg updating uptlalittg updulittg updating rrydatina kemenpar lccn a'tr bpn, lipi instansi terkait terbarunya data dan pemetaan potensi karena:rn secara many luruh setiap tahun frhsidtn republik indon$ia program i(kegiatan sasaran target output jangka ilraktu 2o.2t pembangunan infra struktur strategis pembinaan dan pengembangan kar,r'asan perlu kiran tersedia'a infrastruktur kawasan paru'isa paket in lrastruktur kawasan paru,wisata iep. seribu, ampat waka topi, pie, gilt i\{atra buna ken, siapa pasang karimun jawa, rich candra masih, laut saru taka bo crate, partido togean, banda semen pupr ki,t]k, iii(p, l(men atr bpn, pemda tersedianya infrastruktur berbasis mas j'arakan kav jalan trerbasrs masyarakat lie. seribu karimun jar.va, anam bas, laut sau'u sakato bi, waigco, pie togean, raja ampat, kalo pasang taka bo netral, gili matra buna ken, banda candra u'asih, partido teman pupr ciri(, iti(p, i{men atr bpn, pemda teni.wujudnya pe lingkaran kua lintas permukiman kumuh kawasan sakato candra masih, banda, laut sau'u togean anam bas taka bo crate, wa.igo. raja ampat buna ken, tiap pasang karimun jar"'a, partido i(ep. seribu, gili i\4atra teman pupr i(link, i{kp, pigmen atr bpn, pemda pena'agung jawab instansi terkait presiden republik ifinonesia ito. pembinaan dan pcngcmbangiin pcnychutan lingkungan pcrmtrl<ingin tcrscdianl.'a instalasi pengolah air limb;rh ipar) komunal tersedia,a ssrn pat pembuangan sampah tps\| lerlucre, verse. recycle tersedianya tem pat pemrosesan akhir tpa) sam pah unit ipni, i(komunal time pupr. lhi(, ni{p lccn pupr, klik, i{hp instansi terkait ker:n atr bpn bayi, perda lccn atr rpn, under jangka trfektu program kegiatan ssaras tag t output ?, eo2r ?,o. 2o24 az5 penanggung jilbab i(artman, iip. java, script, ciri w;rico utara, anam bas buna ken, togean raja ranpur waka topi. laut sas"u candra masih, pad;rio teka bo newsite. banda taker bo berat, laut harv u cct"dra n'asih, partido togean. b:rica unit tpa unit tps ciri matra waka tori buna ken, wage taka b. scratch, lrclrriclo contra masih, benda anam bas, togean, raja ampat i(cp. seribu, gili matra, air:o i.l i(irrrmun jan'a, anam bars, ita po pasang buna kcn. ra.;a ampar i(karimun larva, l(apo pasang kep. seribu, aru pir kli{k. i(hp, i(men atr pemula iir:mcn pupr i{o. 'lerseciian.i'a tempat bambu angan sampah terpadu test) freident fifpublik inndnesii\ candra t'asih target output orbit test terlaksana t"a pembangunan penanganan sanitasi tersedia.r'a sanitasi berbasis mas.v artikan sanirnas) paket paket saninras penanggung jawab lccn pupr iit:mt:n pupr instansi terkait titik, i{kp iicnrr'n atr 13i'n. pt'mda jangka l[waktu program a?.t 20a5 kegiatan sasaran gili !\,latar cendera masih. anam bas i(artman jau'a, buna kcn, i{apo pasang taka bo berat, banda waka topi, pada togean ra;a ampat lie. seribu, laut sat'u i(r:mcnpupr khi{, lint' iiemcn atr espn fcnrcla gigi lra iep. seribu [3una ken, cile intra, waigco karimun jar.l'a, anam bas. i(apo pasang taka bo berat. i(cp. seribu, raja .4empat candra 'w'asih. laur barru \\'aka topi, banda togean pada togean, gili atlanta, wage taka bo tttt'ate, anam bas, lippo pasang waka topi. raja ampat kep. seribu, laut saint karimun .ias'a, partido item. seribu, banda tir.t{ti, ki(r} lccn atr bpn. tcmdb presiden publik ll milii'ie sll\ program sasaran karier"rn l'aka .larva, rica buna ken. laut sart'u candra u asih togean, p;radio 'aka bo berat herrera n'asih, euclid w'aka robi pigmen pupr. i(lhk. kli instansi terkait lccn atr bpn, bpi" pemda eo i tc.' anam bas, kalo pasang hcp. seribu, anam bas, siapa pos.rng candra masih, laut savvy raja ampat 'aka tso iiarirnrr juru'a, laut sag'u buna nda ken kt mcn pupr semen pupr, klik, i{kp kamen pupr i(lhk. kita lemon atr bpn pmda i{lhi(, i(eme .atr bpn" rica teman atr b pri pcmcln berat. rich togean pranala ken pzrclaido karimun larva, i(apo pasang nil jangka waktu kegiatan target 0output 2o.2t penanggung jawab waka tot;r iip. seribu, c ; tarra. wrrigco tersedia.va instalasi progo;clean lumpur'l in.;a tadi unit plt unit ipar pcngcmbangarr instalasi psgc bolaan arr lim bah at,) citi matra 'ocean buna kura ini tipe. seribu.r karim ji.rrv;r terlaksana v a pct jangan&n dan peningkat[an jalan lingkungan kawasan pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan kawasan destinasi visit r terlaksananya penataan kawasan destinasi vis:rtt waka tt:bi togean, raja ampat wakil topi ccnclra masih, (ili tra, wrrigtxr taka b<.r n(]rzl rtl i\{atra kep. seribu. prrdaidr.r bas presi n republik indoitiesia minum span\'l) tt'stat;nya ka wa$an khusus nelayan tenrrrjudnl"a optimalisasi spam ibukota kecamatan: span4 iki\) tcrscclian_r,a spam spam unit spam program kegiatan sasaran target output jangka xla!u penanggung jawab io.stasi terkait so18 a2a 2a2l kat'asal khusus nilai,an candra masih, togean. anam bas iep. seribu. \\raka topi, candra rvilsrh, raja rupert raja ampat. pad:first: waka topi, ann:r bos waka hobi, wirigco varr topi, gigi matra buna ken, unpo pasang i(karimun larva. banda taka bo crate, candra rv:raih, l;lut sawar togean kep rib aru lemon pupr i{ep. seribu, kalo pasang karimun larva, r4a ampat ticker bo merit tc. laut saru buna ken, partido banda iicuicn pupr togean, gili i\{al^ra, lraigeo buna kcn. anam bas taka bo crate, i(apo pasang i(ainun jau'a. laut sau'u ii. iil\ pemda iii tiri iri time atr bpn emd:r khi{, pemda partido timun pupr banda fees'len republik inst"{esia program kegiatan sasaran target output jangka waktu petagging jawab instansi terkait i(emenpupr t(l hti. pemda 2o12 tersedianya;r instalasi pengelolaan air pa) unit ipa togean, gili latar, video raja pil tersedianya prasarana. sarana, dr.rn utilitas.s psu) rumah umum paket bal'lt fran psu r umah umum togean buna ken. anam bas. l(apo pasang iianmttn jarvis, i(cp. seribu. lr.1a ampat taka btl scratch. laut sau'u waka topi. pada<; candra masih. berada pembina ran dan pengembangan rumah umum d;rn komersial member<larang perumahan su'ad;l r'a iep. seribu i(namun rv;r t:rka bo berat, buna ken waka topi centre masih lccn pupr ii, i(tip, perda rieure pupr ii. pemda terlaksananya'a bantuan stimulan perumahan armada,va strict bantuan stimulan perumahan ss'daya iep seribu karimun jati'a butir ken, \\'aka u:bi taka bo r"rc itc toge:rn centre masih tcrbangunnl'a rumah khusus bela_yan paket togean i(cp. seribu [(i.rrirnun larva taka bo berat, luna ken candra u'asih sakato elemen pupr kli.ii(. iti{p pemilik nyeri;ran rumah khusus presiden republik indonesia program kegiatan sasaran target output jangka satu penanggung jawab instansi terkait 2o. pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan nasional terlaksananya pemeliharaan rutin dan rohani sitasi konstruk jalan paket re rehabilitasi rekonstruksi jalan togean, waka topi, buna ken, anam bas, raja ampat togean, waka topi, buna ken, anam bas, raja ampat i(karimun jawa, taka bo berat, iip. seribu, ciri matra, laut saru candra s'asih, i(ep seribu, karimun larva, banda taka bo berat, candra u'asiri, waka topi togean, buna ken, taka bo berat iicmcn pupr i(i.hit, i(kp. pemda tersedianya jalan akses pelabuhan dan bandara paket jalan akses pelabuhan dan bandara togean, waka tob!, buna kcn, anan bas, raja ampat candra masih, banda taka bo berat i(ep. seribu i(karimun larva l(emenpupr i{lh ii. ki(p, pemda pcmbiingunan dan pcngcm bangau akses transportasi dan telekom lokasi lcc iiarvrrsan dern kkn pcn daun d:rn pengolahan air tanah clan air baku pembangunan, pr:pengembangan, cian rt:rehabilitasi serta pengopcra sian sarana dan prasarana transportasi dan ki{pn ierbangunnl'a penabuh:rn dermaga lokasi terclckat lengan clan t(l{pn unit pr:laba rhanx' dermaga tray'ck penerbangan bandara perintis iicmcn pupr kenrcnhub cme hub li"i ii^ perda i{i,h ii, ki{p elemen pupr, pemda i(lh ii. screen pupr. pumila presiden trefuslik indonesia unit pela burn lalat b.r atas golkar tobin jangka waktu candra masih program kegiatan sasaran target output penanggung instansi terkait jawab terbangunnya pcn'celaan air baku paket air buku maka tni tog,can. l.aut saat.u, kalo [)oil'lg iip. seribu, ant, raja amal i(karimun jnu'a, \\tag,eo, padi<kr bo buna berat kr .n unit buna ken) dan unit laut sag,u, pridaido) unit lippo^ p()5ring, raja ampat) unit taka bone rate, banda) unit pula buhun padaiclo, pela bulan sanak, dern:aga raja ampat. dermaga pcnyebc tangan wage) r.unit candra masih) clan unit (ciri r\latar, waigcoi peningkatan la r'anan penerbangan menuju dan i(pn an;rm bas bunch:r taka bo tleratc presiden republik indonesia )d_ sasaran tebu kan r'a oral'ck baru kapal pr:r'artis pula1r6113n o,rt hutan jalan purin trs target output tra5'ck angkutan jalan perintis i(emcnhtrir instansi terkait li]k, ki{p. linen ltr. pemda i(lhi(, licien pupr, pemda ii. ki{p i(menag ri, pemda wage, partido jenk* waktu i{o program kegiatan 2o20 2o2 20i22 penanggung jawab oral'ek barr r kapal perintis italo pasang iiemcnhub pldaido aru. rrja ampat rarr pengembangan akses telkom lokasi dan k]{pn tcrbirngunn t'a sarana prasarana tr:lckomur lokasi clan ki{pn paket sar rally pril sabrina ttlckomrrnr kursi taka bo berat togean gili matra raja ampat \\rico taka bo era tc, laut saq'u, kalo pasang iicmcnkomrnlo presi den efuhlik idol.isi,a jangka waktu iicnlcn sl)\'l ki{p. i{link instansi terkait lil( itc racer lagi pendiri, i]uji,in licmcnris tckclikti. l.[pi. pcrnrlr eo24 pengembangan jaringan listrik llstirnasi stok ikan ekonomis p(.ning t), clan kkn laut saru. siapa posing waigco. paclirido pemain[matan l(alasan konservasi untuk berikan;rn berkelanjutan murid laktasi n r'a jumlah stok rkan d;rn .lurah tangkapan 'ang dipcrtlolchk:rn jubi d:rn i(i(pn {khusus zona paman firatarr )'1ng dl pcrbolchkan sesuai dc ngan atu ren) driklrmen center<l masih, togean, taka bo ncia raja ampat, ciri .!latar, laut fiau. siapa pasang, aru waka topi, buna ken, karimun larva, kcp. seribu kkn vasco padarcto, aru. banda. anam biru candra masih, berat i{kpn raja ampat, gili lra, laut sawit. i(apo pcrsangr aru aka tr:bi. iiarrmun jar,r'lr, iep. seribu i{kpn wage. pasado, aru, ban<lu. anam bas togean, buna taka bo . ken, program ito. kegiatan target output 2o. 202s penanggung jawab trrsccliarr va jaritrlqan listrik cli iit( sasaran paket ringan listrik aru, raja ampat presiden republik indonesia pengendalian sampah dan lrm:ah kegiatan perangai;tiri :er ikana berkilat juta dan i(pn pcn'sun:ur ragu lasi lintang pengelolaan sampah plastik laut pembangunan sistem pcngcnda fran sampah cli dan iii besaran terbentuk r a kemitraan dalam pemanfaatan perikanan burke lanjutan dan i{kpn {tidak termasuk aru dan pie) terseciian sis tem pengendalian sampah cli dan kitin i(p, ki,iik (cocok<r maritim i\l hii, i(lip, tcmdb i(empiris dikti, lipi, pemda kita, ith](. pigmen pu pr, score tarian kali nct sct kab), lipi. perda waigccr iiemcndag ri, semen pupr, lipi penanggung jawab instansi teks.it program jangka waktu taka bo l tcrsusunnl'a peraturan presiden tentang pengelolaan san:pah plastik [,a p{:aturan presiden target output i(ep. seribu, .{nam bas i)adaiclo video kemitraan dengan nris plakat i(apo pasang laut saru buku ken. sakato bi, banda, raja ampat karimun jan'ai, berat. togean, candra asih, ciri matra sistem pengendali irn sampah masing masing 'ln klan i(i{pn iep. t:ukir ro scritru, lncratc, i(darimu wakatobi jan,a, tog",t.n, i(apo pasang, banda, raja ampere candra masih, gili n4;r rer, i;iut stub buna ker r republik indonesia 2al9 jangka l[waktu iclcntifikasi dui;r pencemaran dnr r sumber pence makan pada klan ki{pn sasaran terscdianl a data diri peta sumber pencemaran pali.r cian i(kita target output data dan peta sumber pencemaran pac la setiap tl{ clan kkn 3tn +tn kep. togean, seribu, taka tlo penanggung jawab i(lh ii, i(i(p instansi terkait licmorrko maritim. linen pupr. lima: ntori arn pl:rin dustrietn (l(erat n penn). bl(i, lil pt'rural karimun larva, buna ken kpn raja ampat. ciri lv{atra, laut sa\r,u, i(apo pasang, aru ncia lc, verba topi, candra r".masih ki{pn wait:o, padaiclr.r, aru, banda. a.nam bars yo. program kegiatan 2o2z zoz presiden'i republik lnd ol"l jangka waktu program adaptasi clan \{irigasi pcrubaharr iklim i0. i'rn waka topi, n$ri :tn karimun larva, kep. seribu menko maritim, i.apan, tj\i al, uak:rrn la. lipi, ba clan rasio nal punca rian dan pertolongan ib:rsnrnrrs), iltrdart j)t' nunggu arg;rn ii'rona daerah b:\,lkg, itl hlt xkp i(kpn ,a,nr, banda kkn pie, r\nam bas pelaksanaan kanan yc kcpacial mas r'arakan c.anmtwncatiart dducutiorr l\tlc 11rrtrrerress pemulihan kru sakan ekosistem dan l(l(l'}n {di luar ekosistem mangrove) ni{p. i{lhk iicmctikr.r maritim, iie rncrrko maritim. vcard;r penanggung jawab instansi terkait buna kcn ki{pn l aut sart'rl, l(apo pasang sasaran kegiatan pembangunan sistem peringatan lini lenrftl t't1t r7g jlslerrrl dampak perubah iklim terhadap r:ktlsistcm ka'"hasan i{i(pn wage, partido target output sistem peringatan lini peru bulan iklim setiap clan 'persedian'a sis tem peringatan dini dampak pcr ubahan iklim dan ki(pn ikan rrr:r ampat. (ili iviatra itn acara u'sih t]j togean i\,meningkatnya pe pahaman masy a gilbert mengenai dampak perubah ;rn iklim term'radar ekosistem dan kpn kegiatan kampanye setiap tahun setiap dan iti(pn terpulihkannya c sistem di'l dan kkn (di luar ekosistem mang roc) lra per tahun r), hi(i'. kulit presiden\|l1 republik ll'ld0 ntr pence toleran i(alasan itunservasr dengan status internasional cagar biosfer) jangka waktu waka topi dokumen pe.icrc reutet dokumen usulan penetapan cagar biosfer esc aka bo scratch lipi lipi lhi1", i(kp, kemcntcri panda ikan d;rn iicbudaya (temen dikbud), kcmcnris tekdikti. kcmcndag ri, pcnxlir iti(p. i.h ii. iiemcrrdrk bud, ks menristek diri. i(r mendagri, pemda ello. program kegiatan sasaran target output 202t 2oi23 2a24 penanggung jawab instansi terkait penguatan pence bolaan. pt:mantan d;rn evaluasi kawasan dengan stalls cagar biosfer limited t\alors error;n tirai, sci,rrtilic otr ()ultra[ org tunik<roket unesco) 'l'ersedrnnl'a dokumen pengait perrieri.' cagar biosfer sebagai bahan evaluasi tahunan oleh unesco) togean pengusulan kawasan menjadi c:ruler brosur ,ang clitcterpkan oleh unesco usulan kawasan yang ditetapkan menjadi cagar brosur unesco presiden republik indonesia state<}i2. pettgeiibanga}i peran tat.iai( i{nasional dai{ kawasan konservasi peraih.a.ii i{nasional, daj.aii menduxiing pariwisata li.ii(, kli pcrencitnaun pcngcmbar:gan wisata bahari pent'usulan pe domain umum ciri t'sailor statut gerai bagi pc pengembangan $'wisata berhari l:erkelanju tan tcrseclian,r'a prasarana s,wisata ,arg memadai clan i(i(pn teror:dian t'a pcdomrrn umum pengembangan wisata bahari berkelanjutan paket pra sarana u"isa per tahun setiap ka u,asan dan i(lin pcraturarl menteri pariwisata khi(, kita, kemenpar iicmrnpar. i(i,. kli.ik hjernen pupr, kemenhub pemda kemenag maritim, liemenhr,rb lipi i{p. program berlatar sasaran ?arg itlutput jangka pena,panggung jawab instansi ?terkait 20r. 20t0 pembangunan infrastruktur wisata bahari pengadaan dar r peningkatan sarana u'wisata dan i(i(pn sesi:ri peraturan yang berlaku dan daya dukung tersedianya sarana u'sala 'ang memadai dern kpn pembangunan dun peningkatan prasarana \\'wisata dan paket sarana n'wisata pcr tahun cli masing masing kau'asan dan kkn (hans dr7 tn) l?,t i(emc pupr. iicmcnpnr, kemenhub pemda (han. dt7 tn) presiden republik indonesia jangka \waktu sssran ii, i{i.h ii, ki{p kemenpar pcnrdzr iicmcnpar, pemda iiemcnpar, pushed ros e.l, pemda t{o. program kegiatan target output 20l 2s22 2a2s penanggung jawab instansi terkait khi{. penyusunan dan pengcsaharr rencana incllrk ekowisata dan rencana tek nis pemanfaatan karrirsirn iii penyusunan dan pcngcsalran rle sain tapak dan detail ertgireeing design (dedi tll dan rencana teknis pc'mana atan ka."va"san kkn terscdianl'a do kudeta cnc:ina induk ckorvisata cii dan rence teknis pemain fakta! kat'asian pi\i dokumen ren:rna itt duk ekr:visa dan rencana tck nis pamanda atan kanvas kl(lr tersedianya dokumen desain tapak dan ded cli dan rencana teknis pcm'"rela atan kir'as;rn ki(pn dokumen desain tapak dan ddd masing mu sing 'fn dan doku men rcncirnil teknis pe manfaatkan kawasan ki(pn pen,vrtsunan peta objek risau dan aksesibilitas ch'l' dan lil(pn tersedianya peta peta <objek objek wisata cli wisata clan iii dan pepsien republik ii"indonesia penguatan kapasitas pcngclolnan wisata alam termasuk pengelola;ran sampah darr limbah peningkatan pemasarnrr dan pcngcm tangan bisnis \[tiara penari,an psgc bolaan con'wisata bagi sdm dan i(kpn pelatihan unt ul< unit ping,eol.r sampah dan limbah r,r'istal alam pen 'clcnggerrna event festival dalam rangka meningkatkan promosi artisan clr dan kpi i(cmcnpar instansi terkait i(emenckrg ri, pendiri i(lhi(, i(p, pemda darr t(h pi$ dan i(i(pn ilo. program segitan $ajaran target. output jangka waktu menanggung jawab 20r8 2ol?? 2ol25 italian dal'n dukung lcanyilry capacity.rl) t'isa(a bahari dan l{l(pn tersedia3'a kajian da1'a dukung rr,'wisata bahari cli dan ki(pn dr>kuman kajian da r'a dukung rri sata bahari dan i{kps tersedia.ya di!{ pengelola \wisata vang terlatih'r l02 pecahan tersedia va unit khusus ang mampu mcngclol.r sampah dan lim btr u'sat"a alang l02 pelatihan i(cacar jar, i{li{k, i(i(p kiri(, i(cmcrrl:a pemda \).+ i(l[ii(, khmer:par pemda meningkat[nya :promosi n'wisata dan }ikan event festival u,wisata 7tn 7tn dern kkn citi latar laut sau'u d;rn gili matra, laut sau,tl, ra. ampat, randa dein ikan 7tn dan kpn 7tn dern milii, t{o. parau kegiatan sasaran target output 20i21 penanggung jawab hlegrat<:cl media online untuk pro mosi dan peta saran paris'wisata cli dan ikan tcrsediarrya nlc granted nedir ort lirik untuk pro mosi dan peta saran pariwisata cli tl\" dan ki(pn situ i(emr:np;rr pembuatan mudra promosi paris'wisata belia promosi panen'wisata dan i(ki']n paket mc dia pronrosr per tahun setiap dan i(lin tersedianya buku informasi dan i(i(pn buku in[formasi penyusunan br.rkn informasi clan iii ivlendorong investasi bidang pariwisata berkelanjutan terbitnya lain pengusahaan paris'sats alam dan surat lain pengelolaan panrvrsata alam perairan i(pn lain pengusahaan pariwisata alam dan surat lain pengelolaan paru'wisata alam peraih:rn presiden eefuslik indonesia,a jangka waktu kemenpar, ki{p, i(lh iritasi terkait i(lhi(. iti(i' liemenkom tulo, cmd;r titip. tari pemda lhk, kemenpar presiden( f'publik indo'.kesia .)a jangka kartu pena 6gua jawab i'. i(lhk instansi terkait iie mandar iicmenko maritim, kli.ik, l(cincin par kemenpar pr'rural i(kerja serta dnn pelibatan slukrlnlcler partrlerslrip arr<l smoke roller l)tqaglerrrcntl sistem sertifikasi pcngusarhtran lahir.wisata alam peng:lisan cox'wisata bahari berbasis mas.harakat bsn rscrtifi sini'a perusahaan piri u'rata alam ber pasarkan tanpa daftar usaha pa riu.rata tiup) dan }(i{pn tersusun'a pcr janjikan l(kerja sama'i (l'> hs) dengan kc kompak masala kat 'l'n dan kkn .io perusak haan 'ang tersertifikasi perjanjian kerja sama pks) t{o. program sasaran target output kegiatan tersedia'a polo man sertifikasi pcrrgusahaan pariwisata al:lm pedoman sertifikasi pengusahaan paru'wisata alam rising republik indones}a perjanjian kerja sama jejaring kerja sama masing ma.sing dan i{kpn kli.i}i, i(kp khi{, kcrnenprrr anda kcmcnteri koper;rsi clark usaha i(rail dan i\line ngah teman kop kr\l). fienrcntcri desa, purba agunan f)acr;rh tcr ring.gal clan transit grr:si (l(c tncntltrs pati. pemula ifo. program kegiatan sasaran target output iau&a lflaktu menanggung jawa.b instansi terlalu '2l ,,ois,? 20l2a 2oi25 penandatanganan perjanjian kerja warna lengan mi tra agen, opera tor, dan menetas wisata yang aktif dan operasional clin kpn disetujuinya perjanjian kerja sana dengan mitra agen, operator, dan imunitas wisata yang aktif dan operasional terbentuknya jej;rring kerja warna dalam rangka pengen tangan ekonomi produksi desa sekitar pada tl{ dan i(kpn pembangunan jejaring kerja sama pengen tangan ekonomi produktif desa sekitar pada dan ikan peesioeh republik indonesia eng* waktu i{lhi{, i(kp kemenkes iiemendes pdt. pemda l[o^ program kegiatan sasaran target output 2a2t penanggung jawab instansi ter&alt pemantauan pelaku;naan kejar sama kemitraan usaha rltrrnomi mars.l'arakan k;.rq'asan konservasi tcrlarksanan5,a pemantauan tahunan tentang pelaksanaan kena sama kemitraan usaha ekonomi mas.v arakan k;l hasan konservasi dan laporan pemantauan per tahun masing masing dan ririn) presiden republik indonesia s"ragi pdi{gkatatt peran magyar.alat dan pada pihak' sekitar tamat i{nasional dan itawasat konservasi perairan{ nasional jangka waktu pcraaggung jawab [)crnetaan partisipasi ruang lick:la masyarakat iucn"fiksi paten sumber da3ra alam sda idi u'i ayah yang dir ltn[akan un[uk mcrncnulri kebun tuhan nassara kurt ice notifikasi potensi sda dan ekonomi desa li.ii(, t(kp bto i,hi(, i(kp. bic instansi terkait i(err riko ui(n{, lccn' <lcspdt. pcmdrr i(e menko uk\i. time clr's pdt, mula program kegiatan sasaran target output 202s tersedianya:. dan pour.nsi sda dan pkr lokasi pe nranfaatan ka hasan perairan lne1 climanfaat kan ok'h masy'a rakyat dokumen d.rta. potensi sda dan peta k>kasi 7tn 7tn tcrscdianva do kuman serta potensi sda dan ekr:nomi desa, serta rekomendasi usaha ekonomi yang perlu dikembangkan oleh class sesuai potensi t'anf{ ctimilikr dokumen data potensi sda dan ekonomi cles i(pn agresi republik indonesia jangka waktu herrmcrnisnsl pc'rrgelolaan ikan'asan dong:rn iv{:rs va rakyat hukum adat peningkatan i(irpirsil:rs i\4as.yrrrtrkat pada bidang wisata buna kcn togean i(cp. raka st:ribu scratch acacia. i(l, hk, i(np ir.menpan, i{lhi(, i(np iicnren pnr, i(lhi{. ki{p iiemcncltrg ri, pigmen atr bpn. liemcntc: i art portant (l(emc tan). lic menko* uki{. iic monde pdt itcmcnkop ul{lvl, kcmcndcs pdt, pemda kembar kop ui(i\ kern des pdt. pemda pelatih iun paman clu s,serta dan in tcrprctt'r biri ke lombok mas.\'ara kat p"lib.un ras va rakyat rlirlirm pe ngclolaar: paru'r sta i rcrkelan juta !lcnrngkatnl'a lah ras5'tirakat r'ang tcrlibirt cia peng'.bolaan pasir'r sata barel.rajutan llo. program kegiatan saaran target output 2o penanggung jawab ilustrasi terkait prn'tapan mas] a takut hukum adat dan serif;rn lokal dalam pengelola clan pr:mana atan sda prlibirtan ras va rakyat hukum adat dan kearifan lokal dal:rm pengelola dern pamanda return sda rupa ti1\ 'walikota tentang ma harakat hu kum adat dan kearifan lokal claltrnr pengelolaan clan pemain faatarn sda candra \r'a$ih. raja ampat sakato partido pelatihan pcr tahun tiap upt orang pcr tahun karimun jau'a, barry;r 'l'terlaksananya pclatilrcrn untuk pemandu wisata dan intr:rpretcr darr masa arakan yang t(sertifikasi dan itn pendampingan masyarakat dalem buli da1'a spesies bernilai ekonomi tinggi side ruflielik indonesia .,n 2rl iiemcnpar itemenkr:p uk}i nli{i(, instansi terkait i(cmcnpar, licrnenkop multi' ke mendes' pdt, pemda klik, http. i(men kop lil{, kemenag pdt, pemda kli.iit, kp, iicmenpar. [(e men des pd'f pemda kemenkes ir.l, kr mendes pdt, ite mentcrlan pedagang ken:cr: flag\|, lipi, pemda jangka waktu io. program iftgfutau sasaran target output 2lo24 2ol24 penanggung jawab disepakatinya berjanji;,rn kerja firma pcngclt:lain wisata alarm ber basis masyarakat perjanjian kerja sana masing masing dan kkn go22 link, pengembangirrr pengelolaan wisata alam berbasis masa arakan pengembara:gan homestay, kuli ner, dan suvenir yang dikelola masa'arakan fulcningkatn r,a jumlah lrcnrcsltly, kuliner, dan suc nir berkualitas yang clikclolar masyarakat unit per tahun pembinaan i(kelompok usia bersama {li ub) bidang wisata terlaksana'a pembinaan kub visa kelompok pendampingan mas harakat dalam budrdavn spesies bernilai ekonomi tinggi tcrlaksantrnya pendampingan kepada mas]'ara kat dalam buli day'a spesi:s ekonomi tinggi kelompok presiden"i repijslik indonesia strategi pengembangan mekanisme pendanaan berbelanja"an cnt'usulan litratcg,i pranala"ttan brk:lanjutan pembentukan errdotttnrcttl furt dan lrrrsl irn11 konservasi laut pembentukan sis tcm mana_ women pcndnntraur brk lanjut lan lccn fraksi perlu ang i'u disc l)rotate ltrrlrrcr.s rrp ppp) terkait lrarirvisata dnn teridentihkasin s.'a jumlah peluang pfp _vang bisa di tincta"rklanjuri diri i{kpn sistem peu d:learn ber l<clnrlutan dokumen ![o. program kegiatan sasaran target output jangka waktu penanggung jawab instansi terkait 2o2o lot 2a22 2ol25 2o24 2o25 identifikasi kebun tul:orr dan sumber :endtrnaan bagi peningkatan kinerja pengelolaan dan karier.'wisata dan iii tt' r i dcn tika sin.\'a jumlah kcbutulran pendanaan dan data sumber pen dangan bagi pe singkatan kinerja pengelolaan dan pariwisata dan i(lin dokumen unit ertdotument .furry d'an first force konsen'asi laut tcl:untuk s'a rrulott,tari font dan lrl{staf,ld konservasi laut i(i( tcrbcntukn5' 5i5 tcm manajemen pendanaan }:eric lanjutan liemrukcu ii. iil( iit:mcr.r ppn biru jx'rr:rs i(menko ii{maritim ii. lint'ncu. licmcnppn brrppcnas iicmcn ppn [3bappenas, dicat:rr kcu, iii, ii. pandir iiemcnkeu i{lhi(. liar, lttmcnperr. iicmcn ppn bappcnits fft essen republik it'{trcihesia jangka waktu program sini<ionisasi crcc;naan dan penganggaran sasatarr train i<ron isa si rl,\'a pcrcncanaarl dan pengzrngq,ar program dan ki(pn dokumen program l i(menpan bappenas i(menkeu. khi(. ki(p 2o. target output 2o. 2a2e ?,oi?. penanggung jawab instansi termit kegiatan sinkronis:rsi perencanaan darr pcllganggar a11 progr;:"m dlr kegiatan cli dan pres ic) republik indonesia strategi pe}item tangan kawasan konservasi perairan baru penambahan luas i(alasan i(onscrvirsr pc:ra.iran baru mental:an iau'asan l(onsen'asr men lirik;star r luas kawasan konstruksi cair baru (menuju target selaras juta ha) identifikasi dan penilaian potensi calon kawasan konsen asi i)cacat;lng;rn calon kawasan konservasi tcrcadangkann,r'a kau.asan konservasi perairan baru i'e'm t:r'tukar lembaga pengelola kau'asan tcrbentuknl'a lembaga pengelola kawasan konservasi perairan i{o. program i{kegiatan sasaran ?target output jangka satu peuaagguag jawab instansi ?terkait 2o2 2a23 ,o. tercapainya pe tambahan leurs kar'asan konser rasi perairan baru sebesar juta .1uta teridentifikasinya potensi sda ha v ati dan non ha1'ari dokumen month ri gubernur lintang pcn cadangan i(alasan i(onscrvasr perairan ribu ribu ioo ribu ribu ribu ribu lla ribu i'{a ribu ikp iicmcndag ri, pemda l(l( pemda [(kemenag ri, lipi, push dorsal peraturan i\' icn tcn ()u llcrnur [cn uang lomba pcngelcrla iau asan i(onsen,;r perairan kl( t'cmd iiernendagri lili perda kemendagri ide'l republik ntr cinema 4t penetapan karvasern konsen asi salinan sesuai dengan aslinya sekretariat kabinet kemaritiman, & . t$ !9o. program kegiatan sasaran target output angka waktu penanggung jawab instansi terkait ?,o, 2s25 pcnytrsunan ren cana pengelolaan dan zonasi tersusun.va ren cair pengelolaan dan zr:nasi ka ,asal konservasi lrcrairan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan kkp, pemda liemendag ri, lipi, push dorsal ditetapkannya kawasan konser rasi oleh vlcnteri si( menteri i(p tentang penetapan kaq'asan konservasi perairan i(}ip pemda presiden republik indonesia, ttd. olio ingituhann'a pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan f\nasional instruktur, perlu diberikan t\jangan jabatan fungsional instruktur\.jangan jabatan fungsional instruktur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan menimbang mengingatf{instruktu.477l.; keputusan presiden nomor tahun'ri.kpud dengan tunjangan jabatan fungsional instruktur, yang selanjutnya disebut tunjangan instrukinstruktur setiap bulan. besaran t\jangan instrukinstrukinstrukttd sil anna ajaran presiden enstruktur tunjangan jabatan fungsional instrukturbatan fungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keahlian instruktur ahli utama rp2. instruktur madya rp1. instruktur ahli muda rp1, instruktur ahli pertama rp540. jenjang jabatan fungsional instruktur penyelia rp960. instruktur mahir rp500. instruktur terampil rp360. jaman
presiden republik indonesia lampiran ii.c peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang rencana tata ruang pulau papua strategi merasionalisasi perwujudan kawasan andalan pulau papua presiden republik indonesia kanan strategi merasionalisasi perwujudan kawasan andalan pulau papua no\| kawasan andalan sektorunggulan\| strategioperasionalisasi kawasan andalan timika pertambangan mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, tembagapura) dan kehutanan kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan tailing sekitarnya industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sea permukiman, serta didukung prasarana dan sarana panah mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pertanian pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung perkebunan prasarana dan sarana perikananfidari presiden republik indonesia i.c & .teluk \|( perikanan mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri cendrawasih biak dan pariwisata pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung sekitarnya pertambanganikanan, pariwisatapelabuhan nabire dan atau bandar udara frans kaisen dan bandar udara nabire presiden republik indonesia 1li kawasan andalan sektor unggulan strategi merasionalisasi ec.ariwisata, dan pertambangpariwisata mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya jayapura sarmi perikananresiden republik indonesia .c inj kawasan andalan (sertorunggulan strategi operasiomalisasi pelabuhan jayapura dalam satu sistempariwisatantuni pertanian mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri perkebunan pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung pertambarigani. pembuang tailing ain tayan presiden republik indonesiace. meningkatkan keterkaitan antara kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambanganokwari, pelabuhan bintuni, dan pelabuhan wasior dan atau bandar udara rendangkebunan, pertambangan, dan perik kawasan andalan fakfak pertanian mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertama, kegiatan industri bomber) dan sekitarnya pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana perkebunan mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industrice, perikanan, perkebunan, industrimubane dengan akses dan dari pelabuhan kaimana dan pelabuhan fakfakikanan, perkebunan, industri, dan pertambangan puja mey, presiden republik indonesia n.c kawasan andalan sertorunggulan skater operasionadsassorong dan kehutanan mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri sekitarnya pertambangan pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana eeakarjan mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, industrid.atur ter ak) etkehutanan, pertambangan, perikanan, dan industrisorong dalam satu kesatuan dengan pelabuhan agar dan atau bandar udara nomine eduard sosok menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, pertambangan, perikanan, dan industrraja perikanan mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri ampat bintuni pertambangan pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung pariwisata prasarana dan sarana presiden republik indonesia no\| kawasan andalan tsektorunggulan sika operasiomansasifaldl. meningkatkan keterkaitan antara kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisatasorong dalam satu sistem dengan pelabuhan agar dan atau bandar udara domino eduard sosok dan bandar udara kaisarertambangan, dan pariwisata.cc 2g.uah rekopomian aa baka jun k7, aa) ratih nurdiati te. presiden republik indonesia .c (no kawasan andalan sektorunggulan sika operasionalsasimbangan, kehutanan, industri, pariwisata, pertanian, perkebutomato dan atau bandar udara moves kilangankehutanan, industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan ji.ak dan pariwisata mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya sekitarnya perikanan dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, putri permukiman, serta didukung prasarana dan sarana r.a presiden republik indonesia n.c pertambangan mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri perkebunan pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung kanan, perikanan, industri, pertambangan, perkebunan, dan kehutatau bandar udara frans kaisen ln, nur h.a presiden republik indonesia ilc menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, perkebunan, dan kehutnabire dan pertambangan mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, sekitarnya aran moswaren, perkebunan kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan tailing dan legate) persispertambangan, perkebunabire dan atau bandar udara nabireperkebumerauke industri mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah dan sekitarnya kehutanan lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, mer kamundsa permukiman, serta didukung prasarana dan sarana peri mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri perikanan pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung pertanian prasarana dan sarana presiden republik indonesia nop kawasan andalan sektor unggulan strategi operasionalisas cc(meningkatkan keterkaitan antara kawasan andalan dengan sektor unggulan industri, kehutanan, perkebunan, perikaerauke dan atau bandar udara merah menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri, kehutanan, perkebunan, perikai.c no\| kawasan andalan (sektorunggulan strategi merasionalisasiindustri mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah mamberamo leleh jayapura) pertanian lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, dan sekitarnya peleburankehutanan prasarana dan sarana perikanfpi pad presiden republik indonesia ilc ino\| kawasan andalan sektor unggulan strategi merasionalisasiindustri, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutajayapura dalam satu kesatuanindustri, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan,j . menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama sama prasarana dan sarana penunjang presiden republik indonesia ilc (no kawasan andalan sektor unggulan strategi merasionalisasiwamena pertanian mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri dan sekitarnya perekaman pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perkebubandar udara wamena menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian dan perkebuif. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama sama prasarana dan sarana penunjanguda dan olahrauda dan olahraga. bab kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian pemuda dan olahraga berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. kementerian pemuda dan olahraga dipimpin oleh menteri. kementerian pemuda dan olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahragraga menyelenggarakan fungsi:. presiden republik indonesia pelaksanaan administrasi deputi bidang kebudayaan olahraga, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. bagian keenam deputi bidang peningkatan prestasi olahraga deputi bidang peningkatan prestasi olahraga berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. deputi bidang peningkatan prestasi olahraga dipimpin oleh deputi. deputiadministrasi deputi bidang peningkatan prestasi olahrapemuda dan olahraguda dan olahraga, pelaksanaan pengawasan intern lingkungan kementerian pemuda dan olahraguda dan olahragkreatireatif. staf ahli bidang hukum olahrolahraga. staf ahli bidang kerjasamakelembagaan. bagian kesembilan jabatan fungsional pada kementerian pemudaha, presiden republik indonesia bab iii tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian pemudauda dan olahraguda dan olahraga secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. kementerian pemuda dan olahraguda dan olahraga. semua unsur lingkungan kementerian pemudauda dan olahraga maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. . ha,tamuda dan olahraguda dan olahraguda dan olahraguda dan olahragmuda dan olahragraga, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementerian pemuda dan olahraga. bab susunan organisasi bagian kesatu susunan organisasi kementerian pemuda dan olahraga terdiri atas: sekretariat kementerianbagian . presiden, program, dan anggaran kementerian pemuda dan olahraguda dan olahragmberdayaan pemuda deputi bidang pemberdayaan pemuda berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. deputi bidang pemberdayamberdayaan pemudeputi bidang pengembangan pemuda deputi bidang pengembangan pemuda berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. deputi bidang pengembangngembangan pemuda: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. bagian . tn. presiden republik indonesia bagian kelima deputi bidang kebudayaan olahraga deputi bidang kebudayaan olahraga berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. deputi bidang kebudayaan olahraga dipimpin oleh deputi. deputi.
pak salinanislam telah tumbuh dan berkembang menjadi agama yang dipeluk sebagian besar penduduk indonesia, mempunyai karakter yang plural, terbuka, dan toleran, memengaruhi dan memberikan inspirasi bagi proses konsolidasi bangsa dan demokrasi, serta menjadi basis budaya dan peradaban indonesia, bahwa dalam rangka meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas islam indonesia dan menempatkannya sebagai salah satu unsur penting peradaban dunia, perlu menjadikan islam indonesia sebagai pusat penelitian dan pengembangan, alternatif pemecahan masalah kemanusiaan, mozaik budaya dan peradaban dunia, serta inspirasi bagi terciptanya tata dunia baru yang damai, ramah, demokratis, dan berkeadilan, bahwa. d9. presiden republik indonesia bahwa indonesia perlu menjadi salah satu pusat peradaban islam dunia dan mengenalkannya kepada dunia internasional melalui jalur dan jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi standirian universitas islam interislam internasional indonesia. . d9. presiden republik indonesia dengan peraturan presiden ini didirikan universitas islam internasional indonesia yang selanjutnya disingkat iii. iii merupakan perguruan tinggi yang berstandar internasional dan menjadi model pendidikan tinggi islam terkemuka dalam pengkajian keislaman strategis yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri agama. iii dikelola sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. pembinaan iii dilakukan secara teknis akademis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi. dalam mewujudkan perguruan tinggi yang berstandar internasional sebagaimana dimaksud pada dan dalam diplomasi luar negeri difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hubungan luar negeri. uii mempunyai tugas utama menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studiii dapat menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . presiden republik indonesia pendanaan penyelenggaraan iii. pendanaan penyelenggaraan iiiii diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama dan peraturan menteri lain pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait sesuai dengan kewenangannya. peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar. fat nbu are ppa bangunan manusia dan kebudayaan, dept# seakan dan perundang undangan, makro cahyono stik hoo
sma lembaran negara republik indonesia internasional. peraturorganisasi maritim internasional telah menetapsebagai hasil perundingan wakil delegasi negara anggota organisasi maritim internasional, bahwa protokol tersebut perlu disahkan guna memberikan dasar hukum pemberlakuan ketentuan protokol terkait dengan konvensi internasional untuk keselamatan jiwa laut, dalam rangka mengharmonisasikan sistem survei dan sertifikasi dengan ketentuan internasional mengenai konvensi internasional keselamatan jiwa laut, solar convention konvensi internasional garis muat load lines convention dan konvensi internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal parpol conventiomengesahyangrta terjemahannya dalam bahasa indonejikbagaimana dimaksud dalam yang berlaku adalah('}laksanaan dukungan administrasi staf khusus pimpinan dewan perwakilan daerah republik indonesia, perlu melakukan perubahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor memutuskan ptr aturan presiden tentang perubahan atas. ketentuan dalan peraturan presiden nomor tahun tentang sekretariat jenderal dewan [)perwakilan daerah republik indonesia lembaran negara republik indonesia tahun ol7 nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: hari keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus pimpinan dewan perwakilan daerah republik indonesia'bja artl,i [.ln 0r, lr), anna jaman
(ip, tenun jii republik indonesia persetujuan umum antara pemerintah republik indonesia dan ie: pemerintah republik angola tentang kerjasama ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik angola, selanjutnya secara terpisah disebut sebagai pihak dan secara bersama sama disebut sebagai para pihak , berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara untuk membangun kerja sama dalam bidang ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan antara kedua negara yang berdasarkan pada prinsip saling menghargai dan menaati prinsip prinsip dan standar hukum internasional yang berlaku: mengetahui bahwa kerja sama antara kedua negara bertujuan untuk menjamin kemaslahatan bersama dalam pembangunan sosial ekonomi rakyat dan negaranya, (ip, sesuai dengan perundang undangan yang berlaku negara masing masing: menyetujui hal hal sebagai berikut: tujuan) ip, persetujuan umum persetujuan) ini bertujuan untuk membangun dan memajukan kerja sama dalam bidang ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan, serta upaya saling dukung yang berdasarkan pada prinsip prinsip kesetaraan dan keuntungan timbal balik, (area kerja sama) dalam ruang lingkup kerja sama ekonomi dan teknik, antara lain, para pihak sepakat memprioritaskan kerja sama sebagai berikut: energi dan air cb. ilmu pengetahuan dan teknologi cc. pertanian ii. minyak, gas dan mineral perdagangan dan investasi il. budaya dan pariwisata 9g. kesehatan dan pendidikan usaha kecil dan menengah area area kerja sama lainnya yang disepakati oleh para pihak im. bentuk kerja sama) kerja sama antara para pihak mencakup berbagai area seperti tertuang dalam persetujuan ini dan terutama dijabarkan dalam kegiatan kegiatan sebagai berikut: pertukaran informasi ilmiah dan pengalaman pengalaman teknis, pertukaran tenaga ahli atau konsultan dalam berbagai bidang terkait ekonomi dan teknologi, wn ip, in. artigo (confidencialidade) parts ndo devel forever terceiros informagses documentos resultats presente acordo sem consentimento secreto mutu. artigo (le troya specialists) autoridades competence das parts devel elaborate programas troya specialists, consultores demain pessoas apoyo ambil presente acordo. bb. artigo (restricted) todas pessoas gue steam territorio putra parte sob responsabilidade das autoridades uma das parts ambil presente acordo otros acordo, protocols, contrato programas parte concludes com base presente acordo devel restringir sua actividade acg4o arenas guard estabelecido pelo presente acordo gualguer outro acordo, protocol, contrato programa parte, dentro referido territorio nonformal se les pais h6speed. gualguer violagdo das les reglamento pode resultat revogacao autorizagao das pessoas envolvidas, bem como term programa. agama ' 'ggg wwe manga sem he. artigo autoridades competence) pelo proposisi presente acordo, governo republica indonesia design seu ministerio dos negocios estrangeiros governo republica angola design seu ministerio das rela6es exteriores. ih. cada uma das parts pode designer uma putra entidad como competence dia autoridade para substitusi cadas nr. artigo .?. il. artigo implementagao acordo) implementagao juragan dos projects economics, cientificos, tecnico cultural ambil presente acordo, devel estar sujeitos acordo, protocols programas specifics parte, serum executados kelas autoridades competence das parts. instruments legis specifics ambil presente acordo devel definit particular objectives pormenores financiers acordados dos projects pessoas envolvido. dentro cada area cooper4o, specialists ci@ncia tecnologia, bem como ag ncias instituisdes terceiros paises poem ser convocados participa implementagao programas nas 4reas cooper4o definidos pelo presente acordo. participagao terceiros sera object acordo previo entre parts. ir: ip: ppk mana ba. artigo propriedade intelektual) sambas parts devel respeitar gualguer propriedade intelektual plicata pela putra parte implementagao gualguer actividade ambil presente acordo, acordo com legislagao reglamento nasionalis, beneficial das parts das luas comunidad. parts acordo gue gualguer propriedade intelektual resultats implementagao presente acordo pretender4 parts acordo com legislagdes reglamento nasionalis dos compromissos internacionais assumidos por cada uma das parts. uso das referidas propriedades intellectuals dever estar sujet entendimentos parte entre parts acordo com legislacao sil reglamento das parts dos compromissos internacionais assumidos por cada uma das parts. artigo protecgao dos recursos genetics, conhecimentos tradisionalis folklore) parts devel reconhecer exist@ncia promoter protect4o dos recursos gen ticos, conhecimentos folklore tradisionalis. parts acordo gualguer directo propriedade intelektual resultats uso dos recursos gen ticos, conhecimentos folklore tradisionalis implementagao presente acordo dever estar sujet lei respective territorio das parts. eka sen aiu men bean . uso dos recursos gen ticos conhecimentos folklore tradisionalis das an. parts implementasi presente acordo deve estar sujet acordo specific entre parts. artigo (omissa bilateral) uli parts, ambil presente acordo, decided estabelecer uma omissa bilateral composita por representante sambas parts culas compete@ncias serat definidas por acordo specific sera co presidium pelo ministro dos negocios estrangeiros republica indonesia ministro das relacoes exteriores republica angola. "li poem 'integral comissdo bilateral officials otras instituisdes governamentais das parts pode se estabelecer delegasi responsabilidades comite especial ad hoc grupos trabajo comtes constituidos por specialists. artigo ef: (fungus omissa bilateral) comissdo bilateral tera seguintes atribuigdes: avatar desenvolvimento das relates economics bilateral, definit, dirilis acompanhar programa cooperagao entre parts contratantes nas areas specifics, preistr presente acordo: aan nan ende easy epa enam pnp rean f# # pga ane ana id. all avatar altera, necessary, decides acordadas previamente: ever alteragdes dos programas cooper4o bem como modalidades sua implementasi2o: le) proper novas areas cooper4o: encorajar entidad instituigdes economics explorer possibilidade implementasi projects nas varian areas cooperagdo economica, scientific, tecnica cultural. artigo decisions omissa bilateral) final cada sess4o, omissa bilateral aprova documento gue deve ser assina pelos co presidentes comics4o bilateral. artigo (interpretacao disputes) il: il, auaisguer disputes diferengas resultats interpretacao presente acordo dever ser resolved forma amigavel por intermedia consulta negocios4o entries parts. artigo ii. (mendes) il, presente acordo poder ser emendado por consensus das parts. tais mendes dever4o entra vigor data cordata kelas parts. gak www www pan artigo denuncia) cada uma das parts pode denuncia presente ordo gualguer momento defends notificar por secreto putra parte travel dos calais diplomatic, com efektor seis meses ap6s entrega recipe4o notificac4o. denuncia presente acordo n4o dever nectar concludes4o dos projects programas acordados durante vig@ncia acordo, menos gue parts il, corden contrary. artigo (entrada vigor validate) presente acordo entra vigor data recaps4o ultima notificac4o cerita informal cumprimento dos procedimentos interno cada uma das parts. presente acordo valid por periodo cinco anos automaticamente ine renovasi por visual periodo, nenhuma das parts denuncia pelos calais diplomatic com uma antecedencia seis meses. gue, plenipotencisrios devidamente autorizados pelos respective governor assina presente acordo. foto jakarta, aos dias mes abril tr@s exemplary originals, nas lingua indon@&sia, portuguesa ingles, todos igualmente autenticos. caso divergensi interpret3o, vers4o ingles prevalecera. pelo governo pelo governo rep indonesia republica angola uml nn. mn! maksud opintochikoti dos negeri ministro das relacoes estrangeiros exteriores an. pena e republik indonesia general agreement pi) between the government the republic indonesia the government the republic angola economic, scientific, technical and cultural cooperation (le the government the republic indonesia and the government the republic angola, hereafter individually referred the party and collectively the parties : seiring strengthen the friendly relations and cooperation between the two countries establish cooperation the economic, scientific, technical and cultural fields between the two countries based mutual respect and observance the principles and internationally accepted standards law: aware that cooperation between the two countries aims ensure mutual benefits socio economic development their peoples and countries, ie, accordance with current legislation their countries: agree the following: article (objective) the present general agreement agreement) aims establish and promote cooperation the economic, scientific, technical and cultural fields, well promote mutual assistance the basis principles equality and reciprocal advantage. article (areas cooperation) the scope economic and technical cooperation, among others, the parties define priority, the following areas: energy and water science and technology agriculture oil, gas and minerals trade and investment culture and tourism 9g. health and education small and medium business any other areas cooperation mutually agreed the parties. al article forms cooperation) the cooperation between the parties shall cover the areas envisaged article and shall mainly developed follows: exchange scientific and technical experiences exchange experts consultants various fields economy and technology mma .e.e.e.,.e.e. ,:, : #,,:#, ,:, ,:,:, :,# ,: z,. ,: :, , :,: : : # # scholarship exchange and personnel training public education institutions the two countries internship training and professional specialization and research activities, economic and social development conduct studies and technical documentation for new economic and il, social projects the countries the parties another form cooperation mutually agreed between the parties article confidentiality) the parties shall not disclosure third party any information documents obtained under this agreement without mutual written consent the parties. ifa article (exchange experts) ih. dispatch experts, consultants and all staff one the parties under this agreement shall governed work program concluded between competent authorities the parties. article (restrictions) all individualis acting under the authority one party the territory the other party under this agreement other agreement, protocol, contract separate program concluded under this instrument should restrict their activities and actions within the framework established under this agreement any other agreement, protocol, contract, separate program within "li their territory and conform the laws force the host country. au any violation the laws and regulations may result the relocation the licenses individuals involved well the termination the program. article (competent authority) for the purpose the present agreement, the government the republic indonesia designates its ministry foreign affairs and the government the republic angola designates its ministry external relations. each party may designate another entity the competent authority replace those referred article (fe, article (agreement implementation) the implementation and enforcement economic, scientific, cultural and an. technical projects under the present agreement shall subject agreement, protocols separate programs executed the competent authorities the parties. the separate legal instruments under this agreement shall specify particular the objectives, financial understanding and other specific aspects the projects, and the personnel involved. within each area cooperation, experts science and technology, well government agencies and institutions third countries may participate the invitation the parties, the program implemented under the present agreement. third parties shall subject prior agreement between the parties. ata spa cc. pertukaran beasiswa dan pelatihan personel institusi pendidikan publik kedua negara: pelatihan magang dan spesialisasi profesi dan kegiatan penelitian, pembangunan ekonomi dan sosial, melaksanakan studi dan dokumentasi teknis bagi rancangan sosial dan ekonomi baru negara para pihak, bentuk bentuk kerja sama lainnya yang disepakati para pihak: lage (kerahasiaan) para pihak tidak diperkenankan memberikan informasi atau dokumen apapun pada il pihak ketiga yang dibuat dalam kerangka persetujuan ini tanpa persetujuan tertulis yang disepakati para pihak. pertukaran tenaga ahli) pengiriman tenaga ahli, konsultan, dan staf oleh salah satu pihak dalam kerangka persetujuan ini harus sesuai dengan program kerja yang disepakati bersama antara otoritas yang berwenang para pihak. (pembatasan) setiap orang yang melakukan kegiatan bawah wewenang dari salah satu pihak dan berkegiatan wilayah pihak lainnya, yang dilakukan dalam kerangka persetujuan ini atau perjanjian, protokol, kontrak lainnya, atau program terpisah yang dibentuk dalam kerangka persetujuan ini, harus membatasi kegiatannya sesuai dengan kerangka yang dibentuk dalam persetujuan ini atau perjanjian, protokol, kontrak lainnya atau program terpisah dalam wilayah masing masing dan agar menaati peraturan perundang undangan yang berlaku negara penerima: ww65655& www article (intellectual property) each party shall respect any intellectual property brought the other party for the implementation any activities under this agreementparties agree that any intellectual property arising from the implementation this agreement shall jointly owned the partiesuse such intellectual property shall subject separate arrangements between the parties, accordance with the national legislation and regulations force the parties and their international commitments. article (protection genetic resources, traditional knowledge and folklore) the parties shall recognize the existence and the effective promotion the protection genetic resources, traditional knowledge and folklore. the parties agree that any intellectual property rights arising from the use genetic resources, traditional knowledge and folklore, the implementation the present agreement shall subject law the respective territories the parties. ih: ten san use genetic resources, traditional knowledge and folklore the parties the implementation this agreement shall affected through specific . agreement concluded between the parties. article (bilateral commission) the parties shall, through this agreement, decide establish bilateral commission composed representatives both parties whose powers shall defined specific agreement, and will co haired the minister for foreign affairs the republic indonesia and the minister for external relations the republic angola. the bilateral commission may integrate officers from other government institutions the parties and may establish and delegate responsibilities special standing committee hoc working groups and committees constituted experts. article bilateral commission functions) the bilateral commission shall have the following functions: review the development bilateral economic relations define, drive and follow the program cooperation between the contracting parties specific areas, provided this agreement cc. evaluate and change, necessary previously agreed decisions review exchange programs and cooperation well the localities for its implementation, and propose new areas cooperation. shall encourage special entities and business institutions explore the possibilities implementing projects various areas economic, scientific, technical and cultural cooperation. www par keanehan. nee pap arema lean langga ana mapan pan pn\| plaaivan lena aan mega lan nan manan maman kemanan maman menpan mama nnnrnaa article (commission decisions) the end each session, the bilateral commission will adopt document that shall signed the co chairs the bilateral commission. article (settlement dispute) any disputes differences that emerge from the interpretation and implementation this agreement shall settled amicably through consultation and negotiation between the parties. article (amendment) this agreement may amended consensus the parties. such amendments shall enter into force the date agreed upon between the parties. article termination) either party may terminate this agreement any timesix months after its receipt. the termination this agreement shall not affect the completion projects ie, programs already agreed during its validity, unless the parties agreed differently. article entry into force and duration this agreement shall enter into force the date the receipt the last written notification inform about the accomplishments the internal procedures each party. this agreement valid for period five years and automatically extended for equal successive periods, unless either party noticies writing its intention terminate this agreement through diplomatic channel least six months prior the date its expiry. "siof indonesia blica angola jam tin ip: dl.p.mar di ' 6eor pinto ikuti minister for foreign airs minister external relations il. article (entry into force and duration the date the receipt the last this agreement shall enter into force ap. notification to. inform about the accomplishments the internal vas each party this agreement valid for period five years pede ive periods, unless with and automatically extended for equal suche periods, party noticies writing its intention terminate this agreement through diplomatic pen aan channel least six months prior the date its expiry. for the government the for the government the repubete.of indonesia bic angola in imun l.p. el. maksud org pinto choti minister for foreign affairs minister external eng wed true any mio, gap cuci02 ll, eng kane arus wita ra! donation lan sekretaris direktorat sen kementerian lee jenderal hukum dam pera. secretary dia. ubi indo pejantan internasional aa lea ton akan ana canntnetnniennn affan, legal affairs 3nd ine tebu nanang gan ." iic international treaties'. bapa eren aan pelanggaran perundang undangan dan peraturan dapat berakibat dicabutnya hak individu individu yang terlibat serta pengakhiran program. otoritas berwenang) bagi keperluan perjanjian ini, pemerintah indonesia menunjuk kementerian luar ah negeri republik indonesia dan pemerintah republik angola menunjuk kementerian hubungan eksternal republik angola. setiap pihak dapat menunjuk institusi lainnya sebagai otoritas berwenang untuk menggantikan institusi yang tersebut dalam (pelaksanaan persetujuan) il, pelaksanaan dan pemberlakuan kegiatan ekonomi, ilmiah, kebudayaan dan teknik bawah persetujuan ini harus berada bawah perjanjian, protokol atau program terpisah yang dilaksanakan oleh otoritas berwenang terkait dari para pihak. instrumen hukum terpisah yang dibuat bawah persetujuan ini harus mencantumkan secara jelas tujuan, kesepakatan pembiayaan dan aspek aspek khusus lainnya mengenai proyek dan para personel yang terlibat. masing masing bidang kerja sama, para tenaga ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga badan pemerintah dan institusi dari negara ketiga, dapat berpartisipasi atas undangan para pihak, dalam berbagai program yang akan dilaksanakan dalam kerangka persetujuan ini. keterlibatan pihak ketiga harus disepakati sebelumnya antara para pihak. kekayaan intelektual) ia. setiap pihak wajib menghormati setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh pihak lainnya untuk pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan persetujuan ini(ls. para pihak setujuip? penggunaan kekayaan intelektual tersebut wajib berlaku berdasarkan pengaturan terpisah antaraperlindungan sumber daya genetika, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya) para pihak wajib mengakui keberadaan dan membantu perlindungan sumber genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. para pihak sepakat bahwa hak kekayaan intelektual yang timbul dari penggunaan sumber sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan uli ekspresi budaya dalam pelaksanaan persetujuan ini, akan berdasarkan hukum di (ff pi! wilayah masing masing para pihak. penggunaan sumber sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya para pihak dalam pelaksanaan persetujuan ini dilakukan melalui persetujuan khusus yang dibuat oleh para pihak. w$j . (komisi bilateral) para pihak, melalui persetujuan ini, wajib memutuskan untuk membentuk sebuah komisi bilateral, yang terdiri dari perwakilan kedua pihak yang kewenangannya ditentukan oleh perjanjian terpisah, dan akan diketuai bersama oleh menteri luar negeri republik indonesia dan menteri hubungan eksternal republik angola. komisi bilateral dapat mempekerjakan personel dari institusi pemerintah terkait lainnya dan dapat mendelegasikan kewenangan pada komisi khusus atau hoc , atau kelompok kerja dan komisi lainnya yang terdiri dari para tenaga ahli. fungsi komisi bilateral) komisi bilateral memiliki fungsi sebagai berikut: mengkaji perkembangan hubungan ekonomi bilateral merumuskan, mendorong, dan memantau program kerja sama antara berbagai pihak dalam bidang tertentu, sebagaimana tercantum dalam persetujuan \|\|, cc. mengevaluasi dan mengubah, jika dipandang perlu, keputusan terdahulu mengkaji program program pertukaran dan kerja sama dan modalitas pelaksanaannya. (le, mengusulkan area area kerja sama baru. mendorong entitas khusus dan institusi bisnis untuk menjajaki pelaksanaan proyek proyek berbagai bidang kerja sama ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan. hi) keputusan komisi) pada setiap akhir periode, komisi bilateral akan mengadopsi sebuah dokumen yang akan ditandatangani oleh ketua bersama komisi bilateral. ih. ana wa. mom (penyelesaian sengketa) setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dari interpretasi dan pelaksanaan persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara para pihak. il, il. amandemen) persetujuan ini dapat diamandemen melalui kesepakatan para pihak. amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh uli para pihak. pengakhiran) setiap pihak dapat mengakhiri persetujuan ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya melalui saluran diplomatik. pengakhiran persetujuan wajib berlaku enam bulan sejak penerimaan pemberitahuan. pengakhiran persetujuan ini tidak berdampak pada penyelesaian proyek atau program yang telah disetujui sebelumnya selama berlakunya persetujuan, kecuali para pihak menyepakati hal lain. ik: pemberlakuan dan masa berlaku) persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir yang menginformasikan selesainya prosedur internal masing masing pihak. persetujuan ini berlaku selama lima tahun dan diperpanjang secara otomatis v v mm,j, jjj untuk periode waktu yang sama,melalui saluran diplomatik setidaknya enam bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud. sebagai bukti, yang diberikan wewenang oleh masing masing pemerintahnya, menandatangani persetujuan ini. ip, ditandatangani jakarta, pada tanggal april dalam dua rangkap masing masing dalam bahasa indonesia, portugis, dan inggris. semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, naskah 'v\| bahasa inggris akan berlaku. untuk pemerintah untuk pemerintah republik indonesia republik angola pum uin maksud georges rebels pinto choti #menteri luar negeri menteri hubungan eksternal \|\|, ww uu, pena lea jua kum slrrerr anw pan duh ta republik indonesia il. acordo geral cooperacao entre il. "ti governo republica indonesia il. governo republica angola domino economic, scientific, tecnico cultura governo republica indonesia governo republica angola advance ' individualmente designator como parte" colectivamente como as parts : desejosos estreia relates amilase cooper4o entre dois paises estabelecer uma cooperagao nos dominion econ6mico, scientific, tecnica cultural entre dois paises, based respect mutu observances dos principis das teis internacionais: conscience gue cooper4o entre dois paises tiara beneficial mutuosao desenvolvimento s&cio economic aos respective poros paises, acordo legislagao nos respective paises: acordo seguinte: artigo ina (object) presente acordo geral acordo) tem por object estabelecer promoter cooperagao nos dominion economic, scientific, t cnico cultural, bem como promoter assist@ncia mutu base dos principis igualdade reciprocidade vantagens. il. artigo areas cooperagao) il. interest cooperagdo economica t cnica, entre otras, parts definiram como prioritarias seguintes areas: energia agus: ali ciencia tecnologia: cc) agriculture: peroleh, gas minerals: elcomercio investment: cultura turismo: saude ducal4o, tigi peguenos medios negocios, @uaisguer otras areas cooperation serum acordadas kelas parts. artigo format cooperacao) cooperagao entre parts deve cobra areas constants artigo deve ser desenvolvida forma seguinte: troya expert@ncias nos dominion tecnico scientific: interacgao entre specialists consultores varios campos economics tecnoldgicos: troya bola escudo para format4o pessoas nas instituicdes publica dos dois paises: bola internal para format4o professional especializac4o actividades pesquisa desenvolvimento economic social: elaborate estudios documentos t cnico para novo projects econ6micos socialis nos paises das parts: otras format cooper4o serum acordadas entre parts. htm lk, bg. pep are
presiden republik indonesia indikasi program utama lima tahunan pemanfaatan ruang kawasan borobudur dan sekitarnya perwujudan struktur ruang perwujudan sistem pusat permukiman sistem pusat permukiman pusat kegiatan lokal borobudur kualitas lingkungan pusat kecamatan borobudur dan atau sumber kabupaten magelang kegiatan pemerintahan lain yang sah kecamatan borobudur penataan dan pemantapan desa borobudur apbd kabupaten pemerintah tag kualitas lingkungan pusat kecamatan borobudur dan atau sumber kabupaten magelang kegiatan perdagangan dan lain yang sah jasa skala lokal perwujudan sistem jaringan prasarana penyusunan rencana apbn, apbd kementerian induk infrastruktur provinsi, apbd pekerjaan umum, kabupaten, kementerian dan atau sumber perhubungan, lain yang sah pemerintah provinsi jawa tengah, dan pemerintah kabupaten magelang presiden republik indonesia penyiapan konsolidasi desa wonorejo kecamatan apbn, apbd kementerian lahan untuk penyediaan borobudur kabupaten, pendidikan dan taman candi tawon danfatau sumber kebudayaan, badan lain yang sah pertanahan nasional, dan pemerintah kabupaten magelang tawon borobudur sumber lain yang pendidikan dan sah kebudayaan pelestarian situs candi mendut penentuan dam penetapan kelurahan mendut apbn dan atau kementerian batas melintasi situs candi kecamatan mungkin sumber lain yang pendidikan dan mendut sah kebudayaan dan pekerjaan umum penyu tata kelurahan mendut apbn dan atau kementerian sia bangunan dan lingkungan kecamatan mungkin sumber lain yang pendidikan dan dan detailed engineering sah kebudayaan dan design situs candi mendut kementerian pekerjaan umum presiden republik indonesia haa, ata naa dal penyiapan konsolidasi kelurahan mendut apbn, apbd kementerian lahan untuk perluasan kecamatan mungkin kabupaten, pendidikan dan situs candi mendut dan atau sumber kebudayaan, badan lan yang sah pertanahan nasional, dan pemerintah kabupaten magelang pelaksanaan perluasan kelurahan mendut apbn, apbd kementerian fisik dan supervisi kecamatan mungkin kabupaten, pendidikan dan penataan situs candi dan atau sumber kebudayaan dan mendut lain yang sah pemerintah kabupaten magelang perlindungan bangunan kelurahan mendut kementerian candi mendut kecamatan mungkin sumber lain yang pendidikan dan sah kebudayaan italic pemeliharaan taman candi kelurahan mendut mendut kecamatan mungkin sumber lain yang pendidikan dan sah kebudayaan pelestarian cagar buda perlindungan situs cagar kawasan borobudur apbn, apbd kementerian budaya kabupaten, pendidikan dan dan atau sumber kebudayaan dan kabupaten magelang presiden republik indonesia kai utama 2nd pendanaan pelaksana nyg laa men ira adek m2s mapan pelestarian budaya tak kawasan borobudur open, apbd kementerian benda kabupaten, pendidikan dan dan atau sumber kebudayaan dan sea ber, kabupaten magelang pemanfaatan cagar budaya sumber lain yang pendidikan dan sah kebudayaan sadar aran kawa dont semper kabupaten moga sadar pelestarian kawasan dan atau sumber kabupaten magelang lain yang sah konservasi kawasan taman wisata alam konservasi kawasan taman kawasan borobudur apbn, apbd kementerian vita alam kabupaten, kemenangan poo danfatau sumber pemerintah sea jaan poto prog cg. konservasi kawasan resapanindung lain yang sah berupa kawasan resapan air presiden republik indonesia tebal (lean empat mes konservasi kawasan sempadandang nan. ana pena ttt sempadan sungai konservasi kawasan sekitar mataain yang sah kawasan sekitar mata air konservasi kawasan hutan rakyat konservasi kawasan hutan kawasan borobudur apbn, apbd kementerian sub das tangsi kabupaten, kehutanan dan dan atau sumber pemerintah inn man lain yang sah kabupaten magelang konservasi lahan pertanian pangan berkelanjutan penyusunan rencana sp apbn, apbd kementerian induk peningkatan provinsi, apbd pertanian, pemerintah pertanian pangan kabupaten, provinsi jawa tengah, berkelanjutan danfatau sumber dan pemerintah lain yang sah kabupaten magelang presiden republik indonesia penentuan batas melintasi desa ngrajclain yang sah jawa tengah pemeliharaan kawasan desa ngrajeaam maa lain yang sah jawa tengah pengembangan usaha kawasan borobudur apbn, apbd kementerian agribisnis perdesaan provinsi, pertanian dan dan atau sumber pemerintah provinsi lain yang sah jawa tengah penguatan lembaga kawasan borobudur apbn, apbd kementerian ekonomi perdesaan provinsi, pertanian dan man dan atau sumber pemerintah provinsi gi lain yang sah jawa tengah peningkatan produksi, kawasan borobudur apbn, apbd kementerian produktivitas, dan mutu provinsi, pertanian dan tanaman pangan danfatau sumber pemerintah provinsi berkelanjutan hainyangsah \|dawa telah penyaluran subsidi benih kawasan borobudur apbn, apbd kementerian tanaman pangan provinsi, pertanian dan dan atau sumber pemerintah provinsi lain yang sah jawa tengah si, pend presiden republik indonesia titi penataan batas melintasi semua desa kecamatan apbn, apbd kementerian a i sawah bekas danau purba borobudur kabupaten, pertanian dan dan atau sumber pemerintah lain yang sah kabupaten magelang pemeliharaan fungsi sawah semua desa kecamatan apbn, apbd kementerian lal bekas danau purba borobudur kabupaten, pertanian dan dan atau sumber pemerintah pan lain yang sah kabupaten magelang pengelolaan sistem kawasan borobudur apbn, apbd kementerian penyediaan dan provinsi, pertanian dan pengawasan sarana dan atau sumber pemerintah provinsi produksi tanaman panga lain yang sah jawa tenga penataan kawasan peruntukan permukiman penataan kawasan permukiman borobudur penyiapan konsolidasi sp apbn, apbd kementerian lahan penataan kawasan provinsi, apbd pekerjaan umum, permukiman borobudur kabupaten, badan pertanahan dan atau sumber nasional, pemerintah lain yang sah provinsi jawa tengah, dan pemerintah kabupaten magelang b ., presiden republik indonesia revitalisasi kawasan pasar desa borobudur open, apbd kementerian borobudur kecamatan borobudur provinsi, apbd pekerjaan umum, kabupaten, pemerintah provinsi dan atau sumber jawa tengah, dan lain yang sah pemerintah kabupaten magelang penyusunan rencana tata desa borobudur apbn, apbd kementerian bangunan dan lingkungan kecamatan borobudur provinsi, apbd pekerjaan umum, koridor jalan brojonalan kabupaten, pemerintah provinsi kalian bogowanti kidul danfatau sumber jawa tengah, dan kulon dan koridor jalan lain yang sah pemerintah janan karbon kabupaten magelang relokasi kios kios suvenir desa borobudur apbd provinsi, pemerintah provinsi pasar borobudur kecamatan borobudur apbd kabupaten, jawa tengah dan dan atau sumber pemerintah lain yang sah kabupaten magelang ika penataan kawasan pendukung kegiatan pariwisata pan penyusunan rencana sp apbn, apbd kementerian induk pariwisata provinsi, apbd pariwisata dan kabupaten, ekonomi kreatif, dan atau sumber pemerintah provinsi lain yang sah jawa tengah, dan kabupaten magelang presiden republik indonesia ban penyusunan rencana desa ngrajek kecamatan apbn dan atau kementerian detail tata ruang dan mungkin sumber lain yang pekerjaan umum detailed engineering design sah kawasan pendukung kegiatan pariwisata supervisi mungkin dan atau sumber kabupaten magelang lain yang sah penataan desa desa wisata sp ' ' penentuan dan penetapan kawasan borobudur apbn, apbd kementerian desa desa yang potensial kabupaten, pariwisata dan menjadi desa wisata dan atau sumber ekonomi kreatif dan lain yang sah pemerintah pak kabupaten magelang penyusunan masterplan kawasan borobudur apbn, apbd kementerian revitalisasi desa desa kabupaten, pariwisata dan wisata dan atau sumber ekonomi kreatif dan lain yang sah pemerintah kabupaten magelang penyiapan konsolidasi kawasan borobudur apbn, apbd kementerian lahan untuk revitalisasi kabupaten, pariwisata dan desa desa wisata dan atau sumber ekonomi kreatif dan lain yang sah pemerintah kabupaten magelang presiden republik indonesia pelaksanaan revitalisasi kawasan borobudur apbn, apbd kementerian desa desa wisatarehabilitasi rumah kawasan borobudur apbn, apbd kementerian tradisional berarsitektur kabupaten, pendidikan dan jawa dan atau sumber kebudayaan, lain yang sah kementerian pekerjaan umum, dan pemerintah kabupaten mag ang pembinaan masyarakat kawasan borobudur apbn, apbd kementerian sadar wisata kreatifpeningkatan kapasitas kawasan borobudur apbn, apbd kementerian usaha komunitas setempat kabupaten, pariwisata dan khas borobudur dan atau sumber ekonomi kreatif dan lain yang sah pemerintah kabupaten magelang fan presiden republik indonesia penguatan kelompok kawasan borobudur apbd kabupaten pemerintah (hasi swadaya masyarakat dan atau sumber kabupaten magelang lam yang sahang pen nian, presiden republik indonesia hai (sai tia utama si pendanaan pelaksana 'nara juan jaringan transportasi darat lo jaringan jalan arteri primer jalan nasional semarang sumber lain yang pekerjaan umum yogyakarta sah jaringan jalan kolektor primer peningkat atau sumber jawa tengah bumiharjo sakitan kecamatan borobudur serta lain yang sah kelurahan sakitan ear mena pemeliharafatau sumber jawa tengah bumiharjo sakitan kecamatan borobudur serta lain yang sah a5, tc kecamatan mungkin pemeliharaan kualitas ruas kelurahan sakitan apbd provinsi pemerintah provinsi ska jalan sakitan dengan kecamatan mungkin serta danfatau sumber jawa tengah pasuruan desa dengan dan desa lain yang sah pasuruan kecamatan il, pe: presiden republik indonesia amine dai hingga gam loka uag bsa boga slang ulama gan pendanaan pelaksana bean sell plan ape aka mira # inti mia peningkatan kualitas ruas desa dengan abd provinsi pemerintah provinspramono kecamatan pemeliharaan kualitas ruas desa dengan apbd provinsi pemerintah provinsi tafaremono kecamatan pemeliharaan kualitas ruas kelurahan sakitan, apbd provinsi pemerintah provinsi jalan sakitan mendut kelurahan mendut, desa dan atau sumber jawa tengah progowati adikarya progowati, dan desa adikarya lam yang sah tanjung kecamatan mungkin, serta muntilan pemeliharaan kualitas ruas desa kcmbanglimus dan apbd provinsi pemerintah provinsi jalan kkembanglimus desa tegalarum dan atau sumber jawa tengah tegalarum kecamatan borobudur lain yang sah pembangunan jembatan desa dengan apbd provinsi, pemerintah provinsi dengan kecamatan mungkin apbd kabupaten, jawa tengah dan dan atau sumber pemerintah lain yang sah kabupaten magelang bnn presiden republik indonesia jaringan jalan lokal primer pemeliharaan kualitas ruas desa borobudur apbd kabupaten pemerintah jalan ngaran satu ngaran kecamatan borobudur dan atau sumber kabupaten magelang dua lain yang sah e pemeliharaan kualitas ruas desa tuksonpo, desa apbd kabupaten pemerintah jalan tuksongo tanjungsari, desa dan atau sumber kabupaten magelang tanjungsari karanganyar karanganyar, dan desa lain yang sah ngadiharjo ngadiharjo kecamatan borobudur. pemeliharaan kualitas ruas desa tuksongo, desa apbd kabupaten pemerintah jalan tuksongo ngargogondo, dan desa danfatau sumber kabupaten magelang ngargogondo candirejo candirejo kecamatan lain yang sah borobudur da. pemeliharaan kualitas ruas desa wonorejo dan desa apbd kabupaten pemerintah jalan wonorejo candirejo candirejo kecamatan dan atau sumber kabupaten magelang borobudur lain yang sah pemeliharaan kualitas ruas desa ringinanom apbd kabupaten pemerintah jalan karangsari sambaran kecamatan tempuran dan dan atau sumber kabupaten magelang piringan desa sumberbaru lain yang sah kecamatan borobudur pemeliharaan kualitas ruas desa dengan, desa apbd kabupaten pemerintah jalan proto pasuruan pasuruan, dan desa dan atau sumber kabupaten magelang danorojo ponorogo kecamatan lain yang sah mertoyudan presiden republik indonesia pemeliharaan kualitas desa borobudur apbd kabupaten ruas jalan janan kalian kecamatan borobudur dan atau sumber kabupaten magelang lain yang sah jaringan jalan strategis nasional pemeliharaan kualitas ruas desa bojong, desa ngrajek, apbn dan atau kementerian jalan bojong ngrajek desa pabean, desa sumber lain yang pekerjaan umum mendut pramono, dan kelurahan sah mendut kecamatan mungkin pembangunan jalan kelurahan mendut apbn dan atau kementerian pengalihan ruas lingkar kecamatan mungkin sumber lain yang pekerjaan umum mendut sah. tan pemeliharaan kualitas ruas desa borobudur apbn dan atau kementerian jalan brojonalan kalian kecamatan borobudur sumber lain yang pekerjaan umum bogowanti kidul kulon sah. ama ad. pemeliharaan kualitas ruas kelurahan mendut apbn dan atau kementerian jalan wonorejo borobudur kecamatan mungkin dan sumber lain yang pekerjaan umum wringinputih desa kembanglimus sah kembanglimus kecaman tan borobudur terminal pengembangan terminal dusun janan, desa apbd kabupaten pemerintah tipe borobudur, kecamatan dan atau sumber kabupaten magelang borobudur lain yang sah presiden republik indonesia sentral parkir khusus penyediaan sentral parkir dusun janan, desa apbd kabupaten pemerintah khusus borobudur, kecamatan dan atau sumber kabupaten magelang borobudur dan lain yang sah dusun ngrajek satu dan dusun ngrajek tiga, desa ngrajek, kecamatan mungkin sistem jaringan sumber daya air sumber air sumber air permukaan pada sung: konservasi, kawasan borobudur apbn, apbd kementerian pengembangan, dan provinsi, apbd kehutanan, peningkatan kualitas kabupaten, kementerian sumber air permukaan dan atau sumber lingkungan hidup, meliputi wilayah sungai lain yang sah kementerian pekerjaan lintas provinsi progo umum, pemerintah opak serang yang terdiri provinsi jawa tengah, atas daerah aliran sungai pemerintah daerah progo dan sub daerah istimewa yogyakarta, aliran sungai tangsi pemerintah kabupaten magelang, dan pemerintah kabupaten kulon progo presiden republik indonesia sumber air tanah konservasi, kabupaten magelang apbn, apbd kementerian pengembangan, dan provinsi, apbd kehutanan, peningkatan kualitas kabupaten kementerian sumber air tanah meliputi danjatau sumber lingkungan hidup, cat magelang temanggung lain yang sah kementerian pekerjaan umum, pemerintah provinsi jawa tengah, dan pemerintah kabupaten magelang prasarana sumber daya air sistem jaringan iris peningkatan dan kecamatan borobudur, apbn, apbd kementerian pemantapan kualitas kabupaten magelang provinsi, pekerjaan umum dan pelayanan jaringan irigasi dan atau sumber pemerintah provinsi pada daerah irigasi lain yang sah jawa tengah sungai das) tangsi sistem pengendalian banjiramanan sungai danjatau sumber pemerintah provinsi lain yang sah jawa tenga book presiden republik indonesiaendalian banjir dan atau sumber pemerintah provinsi lain yang sah jawa tengah perwujudan pola ruang tee: : :ee pelestarian situs candi termasuk taman candi penyusunan rencana induk pelestarian penyusunan rencana kawasan borobudur apbn, apbd kementerian induk pelestarian kawasan provinsi, apbd pendidikan dan cagar budaya kabupaten, kebudayaan, danjfatau sumber pemerintah provinsi lain yang sah jawa tengah, dan pemerintah kabupaten magelang pelestarian situs candi borobudur pen perlindungan candi apbn dan atau kementerian borobudur kecamatan borobudur sumber lain yang pendidikan dan sah kebudayaan revitalisasi taman candi desa borobudur apbn, apbd, kementerian borobudur kecamatan borobudur dan atau sumber pendidikan dan lain yang sah kebudayaan dan pemerintah kabupaten magelang presiden republik indonesia pemeliharaan taman candi desa borobudur apbn, apbd kementerian borobudur kecamatan borobudur kabupaten, pendidikan dan dan atau sumber senapan dan mesin hat kabupaten magelang pelestarian situs candi tawon penentuan dan penetapan desa wonorejo kecamatan apbn dan atau kementerian batas melintasi situs candi borobudur sumber lain yang pendidikan dan tawon sah kebudayaan dan see pekerjaan umum penyusunan rencana tata desa wonorejo kecamatan apbn dan atau kementerian naga tangan bangunan dan lingkungan borobudur sumber lain yang pekerjaan umum dan detailed engineering sah design situs candi tawon cc. pelaksanaan perluasan desa wonorejo kecamatan apbn, apbd kementerian fisik dan supervisi borobudur kabupaten, pendidikan dan penataan silus candi dan atau sumber kebudayaan dan tawon lain yang sah pemerintah kabupaten magelang perlindungan candi tawon desa wonorejo kecamatan apbn dan atau kementerian borobudur sumber lain yang pendidikan dhtahanan. bab kedudukan, tugas, cc. pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian pertahanan, pengawasan . presiden republik indonesia . presiden republik indonesiacc. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporadministrasi direktorat jenderal kekuatan pertahanan,. presiden republik indonesia penyusunan kebijakan teknishbagian terdiri atas (tig. presiden republik indonesiasarana pertahanan, pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan, pelaksanaan administrasi badan sarana pertahanan,dan penelitian dan pengembangprogram, dan anggaranpemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang pertahanan, pelaksanaan . presiden republik indonesia pelaksanaan administrasi badan pendidikan dan pelatihan,instalasi strategis pertahanan badan instalasi strategis pertahanan berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. badan . presiden republik indonesia badan instalasi strategis pertahanan dipimpin oleh kepala badan. badan instalasi strategis pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan instalasi strategis pertahanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan instalasi strategiskawasan instalasi strategis, informasi strategis, dan pertahanan siber, pelaksanaan pengelolaan kawasan instalasi strategis, informasi strategis, dan pertahanan siber, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan instalasi strategis, informasi strategis, dan pertahanan siber, pelaksanaan administrasi badan instalasi strategis pertahanan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. badan instalasi strategis. presiden republik indonesia pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementerian pertahanan, pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang pertahanan, pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanansarana pertahanan, badan penelitian dan pengembangan, badan . presiden republik indonesia. presiden republik indonesiainstansi vertikal dan atase pertahanan bagian kesatu instansi vertikal untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian pertahanan daerah,. presiden republik indonesia bagian kedua atase pertahanan untuk melaksanakan tugas bidang pertahanan pada perwakilan republik indonesia luar negeri dapat ditempatkan atase pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penetapan adanya jabatan atase pertahanan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeribidang keuangan dengan memperhatikan misi dan kebutuhstaf khusus lingkungan kementerian pertahan. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiahtahanandan pendidikan dan pelatihan, j . badan instalasi strategis pertahanan, program, dan anggaran kementerian pertahhstrategi pertahanan dipimpin oleh direktur jenderal.cc. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporadministrasi direktorat jenderal strategi pertahanan,. presiden republik indonesiacc. pelaksanaaadministrasi direktorat jenderal perencanaan pertahanannan dipimpin oleh direktur jenderal. . presiden republik indonesiapemantauan, evaluasi dan pelaporadministrasi direktorat jenderal potensi pertahanan,
salinan peraturan daerah kabupaten pekalonglalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan perundang undangan teknis turunannya, maka guna penyelenggaraan transportasi darat wilayah kabupaten pekalongan perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten pekalongan: asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat: asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, dan asas mandiri. penyelenggaraan transportasi darat daerahjdih.pekalongankab.go.idkeretaapian, kerjasama, peran serta masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, forum lla:, pengawasan dan pengendalian,jdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.iddih.pekalongankab.go.idejdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.id jdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalojdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idmenteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian negarapembinaan petugas parkir, dan kampanye aksi keselamatan dijalan. jdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.id)jdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.id,jdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.iddih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idkelimajdih.pekalongankab.go.id bab xjdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idatau izin operasi. izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud padaizin trayek sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan bagibagi angkutan tidak dalam trayek,an penerbitan kartu pengawasan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idyang dimaksud padajdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idan antar ibukota propinsi dan jalan strategis nasional,dih.pekalongankab.go.id angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam digolongkan menurut dimensi ukuran dan klasifikasijdih.pekalongankab.go.idgdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idxivdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.idrat darat, jdih.pekalongankab.go.iddaerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi darativjdih.pekalongankab.go.iddan huruf dan dipidana dengan pidana kurungan. jdih.pekalongankab.go.idujian kendaraan bermotorterminipekalonganperaturan daerahpekalonganpekalongan. peraturapekalongan. hal ini disebabkan antara lain karena semakin meningkatnya pembangunan kabupaten pekalonganpekalonganjdih.pekalongankab.go.idpengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian kabupatenserta perkeretaapian dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan transportasi darat"jdih.pekalongankab.go.id jdih.pekalongankab.go.iddari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor. sertifikatpekalongnamadinas kelautan dan perikanan tipe cc,terdiri dari badan kepegawaian daerah dantungkriyono dengan tipe kecamatan lebakbarang dengan tipe kecamatan talun dengan tipe kecamatan kandangserang dengan tipe kecamatan peninggalan dengan tipe kecamatan doro dengan tipe kecamatan buatan dengan tipe kecamatan karangdadap dengan tipe kecamatan kedungwuni dengan tipe kecamatan kajen dengan tipe kecamatan karanganyar dengan tipe il. kecamatan resesi dengan tipe kecamatan wonopringgo dengan tipe aj, kecamatan bojong dengan tipe oo. kecamatan binadesa dengan tipe aj, kecamatan mojokerto dengan tipe aj: kecamatan ragi dengan tipe kecamatan siwalan dengan tipe dan kecamatan tirto dengan tipe dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud padadibentuk jugadibentuk jugasn, danrumah sakit umum daerah, kantor kesatuan bangsa dan politik dan badan penanggulangan bencana
bupati jember . . provinsi jawa timur salinan peraturan bupati jember nomor tahun tentang tata cara pengangkatan direksi perusahaan daerah air minumsinambungan pengelolaan perusahaan daerah air minum kabupaten jember agar dapat berjalan tertib, lancar dan profesional, sesuai denganperlu mengatur dan menetapkan tata cara pengangkatan direksi perusahaan daerah air minumkeputusan bupati kepala daerah tingkat jember nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat jember,air minum yang selanjutnya disingkat dam adalah dam kabupateuji kelayakan dan kepatutan dan mengumumkan hasil seleksi calon direksi dam kabupaten jemberterdiri dari direktur utama: direktur bidang umum, dan direktur bidang teknik.. bupati menetapkan pengangkatan pejabat sementarapejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusanadalah:. sekretariat panitia pelaksana seleksi berkedudukan bagian perekonomian dan ketahanan pangks persyaratan,tinggi genap (lima puluh) tahun yang berasal dari luar dam dan paling tinggi genap (lima puluh lima) tahun yang berasal dari damluar negeri yang terakreditasi, dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara, tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati atau dengan anggota direksi dam atau dengan anggota dewsidam dam dibebankan pada anggaran belanjame el kalian bupati jember salinanketentuan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, perlu menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasier.tugas sekretaris pada ppid pembantu:publikasi ppid pembantu skpd fungsi bidang pelayanan dan publikasi adalah menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik. tugas bidang pelayanan dan publikasi ppid pembantu yaitu: pelaksanaan perencanaan program dan administrasi bidang dengan ppid utamevaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan publikasi informasi dan dokumentasi. tugas dan fungsi bidang penyelesaian sengketa ppid pembantu skpd fungsi bidang penyelesaian sengketa ppid pembantu adalah melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik dan selalu berkoordinasi dengan ppid utama. tugas bidang penyelesaian sengketa ppid pembantu: data, dokumentasi, dan klasifikasi ppid pembantu skpd fungsi bidang pengolah data, dokumentasi, dan klasifikasi ppid pembantu adalah mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi satuan kerjanya serta memberikan secara berkelanjutan data dan informasi dokumentasi yang dibutuhkan oleh ppid utama, dan pengklasifikasian informasi dokumentasi serta membuat daftar informasi publik,j)) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengolahan data, dokumentasi, dan klasifikasi. kedudukan dan penunjukan ppid pembantu skpd. ppid pembantu skpd berkedudukan satuan kerja masing masing, dan ppid pembantu skpd ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja perangkat daerahskpd lingkungan pemerintah kabupaten jemberstruktural dan fungsional), anggaran dan sumbernyaj . daftar informasi yang dikecualikan. pengklasifikasian informasi dalam proses pengklasifikasian,informasi dibagi menjadi (dua)fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja,meliputi: informasi yang bersifat terbuka,yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,meliputi: profil yang meliputi seperti sejarah singkat,struktur organisasi,tujuan,kedudukan,tugas dan fungsi,program kerja,. informasi mengenai laporan keuangan, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, dan ataumeliputi: daftar seluruh informasi publik yang berada bawah penguasaan pemerintah kabupaten jember, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,ajiekonomi,sosial budaya,dan pertahanan keamanan,diajukan oleh skpd yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan,anggaran dan administrasi, dan penetapan sebagaimana dimaksudjembejember. tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi: diskriminasi informasi: setiapkanmaka dilakukan kodifikasi:bagian hubungan masyarakat sekretariat kabupaten jember dan media cetak yangpermintaan informasi ditolak,dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak: jika ppid membutuhkan perpanjangan waktu, maka paling lambat mekanisme penyelesaian sengketa informasi:sengketa informasi.publikasi informasi pelaksanaan publikasi informasi dapat dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. babdan atau alasan penolakan permintaan informasi.bupati jember, ttd mza djalal dengan peraturan ini menetapkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten jember. pedowajib menjadi acuan dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah skpd) dan badan usaha milik daerah bumi) lingkungan pemerintah kabupaten jembeuli pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten jembertanggal april merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan indonesia, khususnya kabupaten jembertepat waktu,biaya ringan dan cara sederhana. sesuai ketentuan dalam keputusan menteri komunikasi dan informatika nomormana salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid)kabupaten jember menetapkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten jember. dengan adanya pedomann tujuan maksud: pedoman pengelolaan informasi dan dokumen lingkungan pemerintah kabupaten jember dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyediaan,pengumpulan,, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid) dan badan publik daerah mampu menyediakan,jabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid) dan badan publik daerah mampu menyediakan, mengumpulkan,mendokumentaspelayanan informasi secara cepat dan tepat waktujember. dasar hukumdibaca atau didengar. dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data,catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh pemerintah. informasi adalah keterangan,pernyataan,gagasan,dan tanda tanda yang mengandung nilai,makna,dan pesan,baik data,fakta,maupun penjelasannya yang dapat dilihat,didengar, negara dan atau penyelenggara dan penyelenggarajember kepada masyarakat pengguna informasi. badan publik adalah badan atau organisasi perangkat daerah lain yang mendapat menggunakan dana dari apbd apbn baik sebagian atau seluruhnya dan dibawah tanggung jawab pemerintah kabupaten jemberabupaten jembe lingkungan pemerintah kabupaten jembe,dan penyajian dokumen secara sistematis. bab struktur organisasi dalam rangka penyelenggara pelayanan informasi publik lingkungan pemerintah kabupaten jember (ppid).jember dan kehumasan. kedudukan dan penunjukan ppid ppid berkedudukan bagian humas sekretariat kabupaten jember. atasan ppid adalah sekretaris kabupaten( setkab), ketua ppid adalah asisten administrasi sekretaris kabupaten. bidang kesekretariatan, pelayanan, dan publikasi adalah kepala bagian humas sekretariat kabupaten jember. bidang penyelesaian sengketa adalah kepala bagian hukum sekretariat kabupaten jember. bidang pengolahan data, dokumentasi, klasifikasi, dan adalah kepala kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten jember, masing masing bidang membawahi beberapa staf sebagai pengelola dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penunjukan ppid ditetapkan dengan keputusan bupati jember. susunan organisasi ppid utama, terdiri dari atasan ppid, ketua ppid: bidang kesekretariatan, pelayanan, dan publikasi: bidang penyelesaian sengketa, dan bidang pengolahan data, dokumentasi, klasifikasi, dan anggota ppid pembantu skpd struktur organisasi ppid kab. jember bagan organisasi ppid utama tugas dan fungsi. tugas dan fungsi atasan ppid adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan ppid kabupaten jember tugas dan fungsi ketua ppid tugas ketua ppid yaitu fungsi ketua ppid yaitu menghimpun informasi publik dari seluruh badan publik dilingkungan pemerintah kabupaten jember penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh badan publik skinformasi. tugas dan fungsi bidang sekretariat, pelayanan dan publikasi fungsi bidang sekretariat, pelayanan dan publikasi yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, mengendalikan pengumpulan informasi, dan memberikan atau menyediakan pelayanan administrasi, serta mempublikasikan informasi kepada publik baik informasi tersebut dari ppid pembantu skpd badan publik lainnya. tugas bidang sekretariat, pelayanan dan publikasi yaitu pelaksanaan perencanaan program dan administrasi bidang sekretariat,monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan, pelayanan dan publikasi informasi dan dokumentasi. tugas dan fungsi bidang penyelesaian sengketa fungsi bidang penyelesaian sengketa yaitu merencanakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengkoordinasikan dalam melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik dan dokumentasi. tugas bidang penyelesaian sengketa yaituan data, dokumentasi, dan klasifikasi fungsi bidang pengolahan data, dokumentasi, dan klasifikasi yaitu menyimpan, mengolah, mendokumentasikan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan sistem pendokumentasian informasi, dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi, dokumentasi, pengolahan serta pembuatan daftar informasi publik dan pengklasifikasian informasi dokumentasi serta membuat daftar informasi publik:pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengolahan data, dokumentasi, it,dan klasifikasi. alur kerja ppid keterangan alur kerja ppid pemerintah kabupaten jember pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada ppid. bidang sekretariat, pelayanan dan publikasi menerima permohonan, kemudian mencatat data pemohon dan data tentang informasi yang diminta. bidang sekretariat, pelayanan dan publikasisekretariat, pelayanan dan publikasi bersama bidang pengelolaan data, dokumentasi, it, klasinformasi yang minta termasuk data yang dikecualikan,maka tim klasifikasi mengembalikan bidang sekretariat, pelayanan dan publikasipengelolaan data, dokumentasi dan klasifikasi bidang pengelolaan data, dokumentasi, dan klasifikasi menyiapkan materi jawaban. berdasarkan bahan data dari bidang pengelolaan data, dokumentasi, dan klasifikasi maka bidang sekretariat, pelayanan dan publikasi menyusun jawaban atas permohonan yang diterima. bidang sekretariat, pelayanan dan publikasimaka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung ppid melalui mediasi bidang penyelesaian sengketa sehingga terjadi sengketa informasi. dalam hal terjadi sengketa,bidang sekretariat, pelayanan dan publikasi sudah sesuai dengan harapan pemohon atau hasil dari penyelesaian sengketa cukup memuaskan pemohon,. dalam melaksanakan tugasnya bidang bidang dalam struktur ppid akan melakukan koordinasi dan konfirmasi ppid pembantu sesuai dengan lingkup kewenangan masing masing. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) pembantu skpd. kriteria ppid pembantu skpd ppid pembantu skpd merupakan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi ppid satuan kerjanya, dan atasan ppid pembantu adalah kepala skpd unit kerja, ketua ppid pembantu, sekretaris: bidang pelayanan dan publikasi: bidang pengolah data, dokumentasi, dan klasifikasi, dan bidang penyelesaian sengketa informasi. bagan organisasi ppid pembantu tugas dan fungsi ppid pembantu skpd. tugas dan fungsi ppid pembantu skpd secara keseluruhan fungsi ppid pembantu skpd secara keseluruhan yaitu mengelola, melayani informasi publik dan dokumentasi satuan kerjanya serta berkoordinasi secara berkelanjutan dalam memberikan informasi, data dan dokumentasi kepada ppid utama. tugas ppid pembantu skpd secara keseluruhan yaitu pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik satuan kerjanya, pengolahan,penataan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik satuan kerjanya, penyelesaian sengketa pelayanan informasi satuan kerjanya, dan pelaksanaan koordinasi dengan ppid utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi. tugas dan fungsi atasan ppid pembantu skpd adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan ppid secara keseluruhan satuan kerjanya dan memediasi penyelesaian sengketa informasi. tugas dan fungsi ketua ppid pembantu skpd fungsi ketua ppid pembantu serta berkoordinasi secara terus menerus untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh ppid utama. tugas ketua ppid pembantu yaitumemediasi penyelesaian sengketa informasi. tugas dan fungsi sekretaris ppid pembantu skpd fungsi sekretaris pada ppid pembantu yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasi kan dan
sari salinan tangga bupati sukabumi provinsi jawa barat peraturan bupati sukabumi nomor tahun tentang pedoman kerjasama desadaerah kabupaten sukabumi.bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan kerjasama desa perlu disusun pedoman kerjasamsukabumi tentang pedoman kerjasama desapemerint sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk unit pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat atau disingkat upk dbm. ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata laksana upk dbmcc:camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tingkat kecamatan dalam, camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa wilayahnya. bab xihbadan usaha milik desa berita daerah kabupaten sukabumi tahun nomor dan peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman kerjasamadoman kerjasama desa mekanisme kerjasama desa. 5j nnb desa peraturan bersama delegasi penawaran kepala muses anggota kesepakatan desa sepakat tidak bad kerjasama penentuan bidang potensi i! nama jenis mad desa kegiatan kerjasama deklarasi bad delegasi membentuk membentuk anggota muses delegasi desa anggota bad pelaksana keg unit bad unsur pemdes kerja pokja lembaga: sepakat tidak penentuan unsur bpd bum desa bidang unsur lkd tpk pembangunan potensi unsur perempuan panitia pelatihan nama jenis lainnya perlu pertanggungjawaban kegiatan pelaksana unit kerjasama kerja pokja lembaga pembahasan anggota bad rancangan unsur pemdes peraturan bersama unsur bpd kades unsur lkd ad art unsur perempuan bum desa lainnya perlu perjanjian bersama perjanjian bersama pihak ketiga kelembagaan kerjasama antar desa: bidang potensi kerjasama pembentukan pelaksana keg. unit antar des bad kerja pokja lembaga desa ya tidak pengembangan usaha bersama badan usaha milik desa skb yang dimiliki desa bersama kemasyarakatan kepemudaan olah tidak pemdes masyarakat raga keagamaan) pelayanan tidak pel kesehatan pendidikan) mat eea or nan pembangunan pelaksana kegiatan antar prasarana infrastruktur) desa pemberdayaan masyarakat pelatihan peningkatan kapasitas panitia penyelenggara skb poems) keamanan dan ketertiban tidak pemdes masyarakat keterangan skb surat keputusan bersama kepala desa) ii.kecamatan peneeeeeaeen. kabupaten sukabumi, telah diadakan musyawarah desa yang dilaksanakan pada: hari dan tanggal kanaanananananaananang nana aa. waktu jam pon so. wib tempat nnanananaananana aandelegasi desa anggota badan kerjasama antar desa, pimpinan musyawarah dan narasumber pimpinan musyawarah: dari ketua bpd nobulan anatanatananneeee dari sekretaris bpd narasumber aannanananaaaea dari kepala desa di. nnanananaaananannan gate lereenenakekanakakaaan nnatatanankanann gate len. coocnakekanaakalaoo woo woman terbentuknya delegasi anggota badan kerjasama antar desa yaitu anannananaanannaee dari unsur pemerintah desa, ananannananaanana dari unsur bpd, mnanannananaananna dari unsur lkd, la) ennananannanannnn dari unsur tokoh masyarakat, knanananannanale dari unsur perempuan, nama nama tersebut atas selanjutnya akan ditetapkan dengan kepala desa. ditetapkannyare, tanggal, ., ., . mengetahui ketua bpd kepala desa wakil masyarakat ttd nama sesuai ktp) ttd nama sesuai ktp) ttd nama sesuai ktp) wakil perempuan iii. contoh peraturan desa mengenai ketentuan pelaksanaan kerjasama desa. kepala desa cocoa kecamatan enneneteann. kabupaten sukabuminon onn nana menimbang bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, desa dapatsesuai kewenangan lokal berskala desa, hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada butir atas perlu ditetapkan dengannomperaturan bupati sukabumi nomor . tahun ., tentang pedoman umum pelaksanaan kerja sama desa berita daerah kabupaten sukabumi tahun nomor ., dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa dan kepala desa ocean memutuskan menetapkan peraturan desa nenenenenetannnndelegasi anggota badan kerjasama antar desa yang keanggotaannya terdiri atas: unsur pemerintah desa berjumlah (satu) orang,potensi yang dapat dikerjai sama antar desa terhadap bidang dansama. pembiayaan jangka waktu hak dan kewajiban desa.ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bersama kepala desa. kerjasama dengan pihak ketiga diurus langsung oleh desa. penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kerjav. contoh surat keputusan kepala desa tentang anggota bad. kabupaten sukabumi keputusan kepala desa mo. nomor . . kep. ds. tentang pengangkatan anggota badan kerjasama antar desa kepala desa \|' ) tentang pengangkatan anggota badan bersukabumi tahun nomor seri d), peraturan bupati sukabumi nomor . tahun . tentang pedoman kerjasama desa berita daerah kabupaten sukabumi tahun . nomor .): peraturan desa . nomor . tahun . tentang rencana kerja pemerintah desa tahun .: memperhatikan berita acara hasil keputusan musyawarah desa tanggal kepala desa memutuskan menetapkan kesatu membentuk dan mengesahkan nama nama dibawah ini sebagai anggota badan kerjasama antar desa . j. (nama bidang potensi yang dikerjasamakan) sebagaimana terlampir. kedua badan kerja sama antar"): .( nama desa) pada tanggal . joo kepala desa., nama desa) nama tanpa gelar dan pangkat) lampiran keputusan kepala desa nan nomor . . kep. ds. tentang pembentukan badan kerjasama antar desa susunan anggota badan kerjasama antar desa tam pemusasaman bsa tokoh masyarakat men nan kepala desa oo nama tanpa gelar dan pangkat) contoh peraturan bersama kepala desa. sa) jm) kabupaten sukabumra. bah wa.o.co wocennennnng bahwa.cbooo woo dan seterusnya. omah mengingat plh nnnanananannnnnnannn dan seterusnya. oommaksud dan tujuan maksud. tujuan . bab . ruanglingkup kerjasama dst bab . . bab . penyelesaian perselisihansukabumi, ttd marwan amam.adan usaha milik desa bersama. pendirian badan usaha milikadan usaha milik
salinan sera ll 'eka uli. tess fall hati .s00\| ik. serum creation ji. alkali fosfatase im. cesium ja. trigliserida bakteriologi too too fb. ba . le. kusta pemeriksaan sampel makanan minuman ja. arsenik . jb. corak je. formalin ja. mercury hg). je. kuningmetanil s.oo0o\| nitrate nitrite s.oo0o\| lead plumbea( pb) ih. rhodamin s.o0o0o\| ji. siklamat ji. pestisida codi ji. koliform im. total mikroba in. tema test pork s.oo0o\| pemeriksaan kimia air sampel) air minum, yo. ja. amonia jb. aluminium besi jd. fluorida je. kesdahansbg co3 klorida kromium, valensi ih. mangan ji. nitrate nitrite seng sulfat im. tembaga im. sisa color joao pemeriksaan sample bakteriologi air ' \| bamemotog air minum soo to00\| soo! \|b bakteriologi air bersih aseton temanganoram soo asoofsasof azan tabawerookoam tenang ooo\|s2so 2ro0 mematematatanae soon soo sasa aro jasa pelayanan kesehatan gigi jenis pelayanan jasa pelayanan tenaga tenaga dokter gigi kesehatan non lainnya kesehatan pencabutan gigi permanen dan sulung pembersihan karang gigi tindakan operatif gigi tempatan amalgam incisa abses gigi jasa pelayanan ambulans didalam wilayah kerja puskesmas biasa pp) jasa tenaga paramedis pel ones layanan pelayanan supir pendamping pemakaian ambulans didalam wilayah kerja puskesmas sulit jasa tenaga paramedis pel ones layanan pelayanan supir pendamping pemakaian ambulans keluar wilayah kerja puskesmas selebihnya setiap pp) jasa tenaga paramedis pel jenis pelayanan pelayanan supir y6) pendamping pemakaian ambulans bupati labuhanbatu utara, dto, kaharuddin syah memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pengalokasian. kedokteran keperawatan kebidanan kepada tenaga. berdasarkan target pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, cc. tenaga promosi kesehatan, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis:umum, jasa pelayanan gigi, cc. jasa pelayanan ambulans. jasa pelayancc. jasa visit dokter. jasa. jasa pelayanan gigigigi:gigi (empat puluh persen) tenaga dokter gigi, (tiga puluh lima persen) tenagaapialokasi jasa pelayanan kesehatanpada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya dinas kesehatan kabupaten jasa pelayanan kesehatan umum penerima jasa pelayanan jenis pelayanan jasa pelayanan tenaga tenaga dokter kesehatan non yo) lainnya kesehatan pemeriksaan dan pengobatan umum heating simpul selebihnya per simpul pemasangan oksigenheating per heating atraksi kuku atraksi benda asing pada hidung dan telinga pasang ngt bayi anak pasang ngt dewasa rectal teachermeriksaan kehamilan anc pemeriksaan pnc buka pasang iud buka pasang inilah\|.la. kamar tif. tes kehamilan pemeriksaan darah la. darah lengkap ib. hemoglobin id. hitung diferensial erytrocyt ig. trombosit ih. golongan darah ji. malaria tetes tebal) kimia darah la. bilirubin ib. cholesterol le. bsn id. glucose jam le. slot (f. sept ih. protein ric acid il.
remas bupati gresik provinsi jawa timurdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gresik, menimbang bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap kabupaten gresikdengan memperhatisap masyarakat, .dgresik tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap kabupaten greskesepakatan musyawarah panitia dan masyarakat pemohon pts. bab pengurangan atau keringanan pajak pemerintah daerah memberikan pengurangan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran nilai perolehan obyek tidak kena pajak untuk program pts ditetapkan sebesar rp100. (seratus juta rupiah). dalam hal peserta pts tidak atau belum mampu membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan maka yang bersangkutan harus membuat surat penyataan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berhutang. bab vii sosialisasi pemerintah daerah, kantor pertanahan dan pemerintah desa secara bersama sama melakukan sosialisasi pelaksanaan pts. bab vi dan melebihi batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini, wajib menyesuaikan dengan melalui musyawarah masyarakat desa kelurahan. dalam hal terdapat kelebihan biaya yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada harus dikembalikan kepada pemohonrgresik, lal kandiakhmad yani diundangkan gresik pada tanggal maret sekretaris daerah kabur gresik, pan lng serta ir. ababab wana miftahul rachman, m.t. berbiscontoh format rencana anggaran biaya jenis rencana harga jumlah belanja volume satuan satuan rencana barang jasa rp) biaya rp) kek hana aan transportasi dari desa lokasi pts anthem ani ola aan nan gresikski contoh format berita acara musyawarah berita acara musyawarah panitia pelaksana pendaftaran tanah sistematis lengkap dan masyarakat pemohon pendaftaran tanah sistematis lengkap desa kelurahan kecamatan pada hari ini ., tanggal ., tahun ., telah dilakukan musyawarah panitia dan masyarakat pemohon pts untuk membicarakan ., dengan hasil kesepakatan sebagai berikut nn: sari amianitia ketua panitia tandatangan tandatangan nama nama anggota: tandatangan: at, dst. dst. \|. contoh format buku administrasi pencatatan keuangan panitia pelaksana pendaftaran tanah sistematis lengkap penerimaan pengeluaran tanggal uraian rp) rp) aan pet aia he: mana sekennaeaka met mngnnert san peka mea mon panti mana ngamen snn serum apeseae tuang gresik, . bendahara sekretaris ketua tandatangan tandatangan tandatangan nama nama nama bupati res en an.: tahuantor pertanahan adalah instansi vertikal badan pertanahan nasional kabupaten gresikbab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi maksud dan tujuan, pembiayaan, cc. pembentukan panitia pelaksana pts: pengurangan atau keringanan pajak:tanah aset: kegiatan penyiapan dokumen: sep kegiatan pengadaan patok dan meterai: dan kegiatan operasional petuga:: pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebanyak (tiga) buah sebagai tanda batas batas bidang tanah sesuai dengan keadaan lapangrsiapan pts sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp150. (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidangdan pajak penghasilan. dalam hal terdapat: jumlah patok batas tanah atau meanitia pelaksana pts pemohon dapat menetapkan tambahan biaya persiapan pts berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah panitia pelaksana pemohon pts yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya. tambahan biaya persiapan pts sebagaimana dimaksud pada paling banyak sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). tambahan biaya persiapan pts sebagaimana dimaksud pada dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana ptstambahan biaya persiapan pts sebagaimana dimaksud pada dapat dipergunakan untuk: belanja alat tulis kantor, makan dan minum selama pelaksanaan program pts, dan honorarium saksi saksi dari masyarakat desa perangkat desa. tambahan biaya persiapan pts. tambahan biaya persiapan pts sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan: kepentingan panitia pelaksana pts dapat terlayani dengan baik, kemanfaatan bagi masyarakat, dan tercapainya program pts secara tepat waktu dan tepat sasaran. pertanggungjawaban pengelolaan biaya persiapan pts sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembentukan panitia pelaksana pts desa kelurahan untuk kelancaran program pts desa kelurahan, dibentuk panitia pelaksana pts desa kelurahan. pemerintah desa kelurahan memfasilitasi pembentukan panitia pelaksana pts desa kelurahan. pembentukan panitia pelaksana pts desa kelurahan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pembentukan panitia pelaksana pts desa kelurahan kelurahan ditetapkan dengan keputusan lurah. susunan panitia pelaksana pts desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari: pelindung kepala desa lurah: ketua dari unsur masyarakat: (ah cc. sekretaris dari unsur perangkat desa, isu bendahara desa dari unsur masyarakat pemohon pts, dan anggota dari unsur perangkat desa unsur masyarakat penerima pts sesuai kebutuhan. unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada s5) diutamakan dari sekretaris desamasa jabatan dari panitia pelaksana pts sebagaimana dimaksud pada sampai dengan berakhirnya program pts tersebut. apabila salah satu anggota panitia pts mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka dilakukan pergantian panitiawanita melakukan musyawarah dan melibatkan masyarakat pemohon secara langsung: dalam rapat diambil keputusan untuk menyepakati: perkiraan jumlah barang dan jasa sesuai kebutuhan panitia, yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya, dan lan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh setiap anggota panitia pelaksana pts pemohon. siapemohon tidak mampu membayar biaya persiapan sesuai yang disepakati dalam panitia dan masyarakat pemohon pts, makaanitia kepada seluruh masyarakat pemohon ptspanitia, maka dana tersebut disesuaikan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan masyarakat pemohon pts yang dituangkan dalam berita acara musyawarah. s5) panitiapanitia. contoh format rencana anggaran biayapanitesepakatan musyawarah panitia dan masyarakat pemohon pts desa sebagaimana dimaksud dalam diusulkan kepada pemerintah desa untuk kemudian dibahas dan ditetapkan dengan peraturan desa. ketentuan tentang prosedur pembahasan dan penetapan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangyaluran, penggunaan, pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi dana desadana desa disalurkan oleh pemerintah kepada desa melaluigelolaan keuangan desaiii penyaluran penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah rsud) setelah desa membuatcairan dana desa dari rekening desa dilakukan setelah kepala desa menyampaikan: apb desa: laporan penggunaan dana desa semester sebelumnya, rencana anggaran biaya rab) kegiatan, rekomendasi dari camat setempat, rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah pengelola setelah memenuhi syarat sebagaimana huruf huruf huruf dan huruf atas:, felspar, dan)kalsedon, )rijang (chart), )jasper, )krisopras, )garnet, dan )potensi komoditas tambang batuan lainnya. cc. rumput laut, hutan milik desa: pengelolaan sampah, dan potensi desa lainnyapengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat. pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa. pengadaan barang jasa mempedomani peraturan bupati tentangyang, dan menyetorkan seluruh penerimaan pem melalui satuan kerja perangkat daerah pengelol
dimanaberdasarkbidang kesehatan dan dana bantuan operasional. bahwa menindaklanjuti surat edaran menteri dalam negeri nomor tentang pemotongan, penyetoran, dan pembayaran turun jaminan kesehatan bagi pekerja, penerima upah pemerintah daerah dan dperlu dilakukan penyesuaian rekening belanja tunjangan tambahan penghasilan,jz gen binti, sh, membina tk. ntp.7719. berkurang jumlah setelah perubahan belanja . belanja modal semula rp343. bertambah jumlah setelah perubahan rp1. jumlah belanja rp2. linan aman rela walikota kediri provinsi jawa timurkediri, menimbang: bahwa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pajak daerah pada sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), maka petunjuk pelaksanaan pemungutandapat terjadi karena:atau pembatalan transaksi dan atau akta. permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala perangkat daerah dengan alasan yang jelas dengan dihampirikopi identitas wajib pajak dan identitas kuasa wajib pajak apabila dikatakan, surat kuasa bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku apabila dikatakan, nomor rekening bank atas nama wajib pajak, surat pernyataan dari notaris pejabat pembuat akta tanah bahwa tidak pernah diterbitkan akta jual beli, surat pernyataan pembatalan transaksi dan atau akta bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditandatangani oleh penjual, pembeli dan pejabat pembuat akta tanah notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, dan atau fotokopi keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir. walikota atau kepala perangkat daerah menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lama (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan dan telah diperhitungkan dengan utang pajak yang lainnyaperangkamaka diterbitkan: surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah skpkppd) oleh kepala perangkat daerah untuk pajak daerah tahun berjalan, atau surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah skpkppd) oleh walikota untuk pajak daerah tahun sebelumnya. atas dasar skpkppd sebagaimana dimaksud pada kepala perangkat daerah menerbitkan surat perintah membayar spm) kepada bendahara umum daerah bud). spm sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada: rekening pendapatansebelumnya. berdasarkan spm sebagaimana dimaksud pada bud menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d). bab vmbuat pelaporan melalui bpt dengan mengisi nomor akta dan tanggal aktatidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada maka seluruh pengajuan pendaftaditunda sampai dipenuhinya kewajiban pekepalabwgtan)hukum, sekretariat lan tuhlisiina: issn sh.mh. membina nip. t9760810 yang menyelenggarakan pemungutistem informasi elektronik bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat dengan bpt adalah sistem informasi dalam bentuk aplikasi berbasis website yang digunakan untuk verifikasi dan validasi ssd bpt yang dapat diakses oleh pejabat pembuat akta tanah notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. bab ruang lingkup ruang lingkup tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: tata cara pendaftaran verifikasi dan validasi ssd bpt, tata cara penelitian, tata cara pengajuan keberatan dan pengurangan bpt, tata cara pembayaran, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, dan. bab iii tata cara pendaftaran verifikasi dan validasi ssd bpt setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena adanya pengalihan hak dipungut bpt. pejabat pembuat akta tanah notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melakukan pendaftaran verifikasi dan validasi ssd bpt melalui e bpt. pendaftaran verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: wajib pajak harus melunasi pajak bumi dan bangunan yang belum terbayar, setiap pendaftaran verifikasi dan validasi ssd bpt berlaku untuk (satu) akta tanah atau bukti kepemilikan lainnya. pendaftaran verifikasi dan validasi ssd bpt melalui e bpt disertai dengan mengunggah dokumen kelengkapan sebagai berikut: spot pbb tahun berjalan, ktp penjual pemberi hak pemberi hibah, ktp pembeli penerima hak penerima hibah ahli waris, kartu keluarga untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, akta tanah atau bukti kepemilikan lainnya kecualieterangan waris dan surat persetujuan untuk peralihan hak waris, surat keputusan badan pertanahan negarauasa dari wajib pajak bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku, ktp penerima kuasa, bukti transaksi yang sah untuk jual beli dan tukar menukar, risalah lelang (perolehan hak dari hasil lelang kantor yang membidangi pelayanan lelang negara), il. salinan keputusan pengadilan (perolehan hak dari keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap): foto lokasi objek pajak, dan atau bukti bukti lainnya yang dapat dijadikan perhitungan bpt. bab tata cara penelitian pegawai yang membidangi melakukan penelitian atas persyaratan pendaftaran dan dokumen kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal persyaratan pendaftaran dan dokumen kelengkapan terdapat ketidaksesuaian, maka wajib pajak harus melengkapinya dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari. dalam hal pemenuhan persyaratan pendaftaran dan dokumen kelengkapan terlambat yang menyebabkan proses verifikasi dan validasi melebihi (tiga puluh) hari sejak pendaftaran, maka proses pendaftaran secara sistem dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran kembali. penelitian sebagaimana dimaksud dalam meliputi: kesesuaian nilai perolehan objek pajak pop) bpt yang disampaikan oleh wajib pajak dengan data lain yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, data base nilai transaksi, data nilai pasar, dan nop pbb perkotaan, kesesuaian nomor objek pajak nop) yang dicantumkan dalam ssd bpt dengan nomor objek pajak nop) yang tercantum dalam spot maupun sistem pajak bumi dan bangunan perkotaan, kebenaran luas tanah dan atau bangunan yang ada pada sertifikat peta bidang, spot, dan luas tanah bangunan yang akan dialihkan, kesesuaian nilai jual objek pajak nop) bumi dan atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam ssd bpt spot sk nop dengan basis data pajak bumi dan bangunan perkotaan, kebenaran penghitungan pajak terutang yang meliputi nilai perolehan objek pajak pop) sebagai dasar pengenaan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp), tarif, pengenaan atas objek tertentu, bpt terutang yang harus dibayar termasuk pengurangan atas pajak yang dihitung sendiri. dalam hal pengajuan syarat pendaftaran dalam (satu) akta tanah terdapat lebih dari (satu) spot pbb, maka yang digunakan adalah spot pbb yang nilai nop bumi per meter persegi yang paling tinggi. penelitian nilai perolehan objek pajak pop) dilaksanakan dengan cara menilai mengukur kewajaran nilai perolehan antara lain berdasarkan: informasi harga historis yang ada e bpt (data base nilai transaksi yang terekam dalam rekaman pembayaran bpt), informasi harga yang pernah terjadi sekitar objek pajak, informasi harga toko daring (online) dan informasi lainnya, bank data nilai pasar yang ditetapkan oleh walikota, nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perkotaan, dan atau data lain yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. dalam hal ditemukan data dan atau bukti yang tidak lengkap tidak wajar pada penelitian secara administrasi, maka dapat dilakukan penelitian lapangan paling lama (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dan kelengkapan dinyatakan benar serta tidak dipungut biaya. berdasarkan hasil penelitian nilai perolehan objek pajak pop) sebagaimana dimaksud dalam maka pejabat yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dapat menyetujui atau menolak nilai yang tercantum dalam bukti transaksi yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal nilai yang tercantum pada bukti transaksi disetujui, maka pejabat yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah menyampaikan persetujuan kepada pejabat pembuat akta tanah notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melalui bpt. atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada pejabat pembuat akta tanah notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dapat mencetak ssd bpt melalui e bpt. dalam hal nilai yang tercantum dalam bukti transaksi ditolak sebagaimana dimaksud pada maka pejabat yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah menyampaikan penolakan kepada pejabat pembuat akta tanah notaris melalui bpt paling lambat (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya berita acara hasil penelitian disertai dengan alasan penolakan. atas penolakan sebagaimana dimaksud pada wajib pajak melalui pejabat pembuat akta tanah notaris dapat mengajukan klarifikasi melalui bpt dengan disertai bukti bukti pendukung. pengajuan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan (satu) kali dan disampaikan selambat lambatnya (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat penolakan. berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada maka pejabat yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak pop) dalam ssd bpt. bab tata cara pengajuan keberatan dan pengurangan bpt bagian kesatu keberatan wajib pajak melalui pejabat pembuat akta tanah notaris dapat mengajukan keberatan atas penetapan pop dalam ssd bpt sebagaimana dimaksud dalam keberatan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kepala perangkat daerah disertai bukti bukti pendukung. permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan (satu) kalin dihampiri ssd bpt yang telah diverifikasi dan divalidasi, surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dengan mengetahui pejabat pembuat akta tanah notarisbukti fotokopi. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja sejak tanggal validasi ssd bpt. dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka pejabat yang membidangi melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. terhadap surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, pejabat yang membidangi memberikan pertimbangan atas keberatan wajib pajak. atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pejabat yang membidangi dapat melakukan konfirmasi nilai perolehan objek pajak pop) kepada kantor pelayanan pajak pratama. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dan kepala perangkat daerahperangkat daerahharus memberikankepala perangkat daerahpala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar menerbitkan ssd bpt. bagian kedua pengurangan bpt wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan bpt kepada kepala perangkat daerah. pengurangan bpt sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diajukan dalam hal wajib pajak telah mengajukan keberatan dan telah disetujui seluruhnya atau sebagian. permohonan pengurangan bpt oleh wajib pajak hanya dapat dilakukan (satu) kali dandan ssd bpt yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas. atas permohonan tersebut, pejabat yang membidangi memberikan pertimbangan terhadap permohonan berdasarkan pertimbangan kondisi wajib pajak dan atau objek pajak. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada kepala perangkat daerah menerbitkan surat keputusan menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan,atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam kepala perangkat daerah dapat memberikan pengurangan bpt paling tinggi (dua puluh persen) dari pokok pajak. bab tata cara pembayaran wajib pajak melakukan pembayaran bpt terutang dengan menggunakan ssd bpt yang tercetak dari e bpt dan telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah, wajib pajak, pejabat pembuat akta tanah notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh wajib pajak melalui bank yang ditunjuk oleh walikota. wajib pajak harus melakukan pembayaran selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak tanggal verifikasi dan validasi. dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembayaran setelah melewati (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada maka wajib pajak harus mengajukan pendaftaran baru melalui bpt. bagi wajib pajak yang telah membayar lunas bpt akan memperoleh bukti pembayaran yang diberi register oleh bank tempat pembayaran. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar terbitnya nomor transaksi penerimaan daerah. tahun diajukan oleh: . nama zainal mus im) pekerjaan mantan wakil ketua dprd kab. pulau taliabu aan hen alamat desa bohong rt. rw. kec. taliabu barat, kab. pulau taliabu. nama arifin abdul majid, s.e., m.t. pekerjaan mantan anggota dprd kab. pulau taliabu alamat desa jorjoga, kec. taliabu utara, kab. pulau taliabu.(dua): dalam hal ini memberi kuasa kepada hj. hifa wayang, s.h., m.h., fadli tuanya, s.h. ridwan hanafi, s.h., hendra s.h., dan hotmaraja nainggolan, s.h., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim pembela zainal arifin advokat kuasa hukum beralamat vision building floor 2a, jl. raden saleh jakarta pusat telp.:. fax: email:taliabu, beralamat jalan taher mus kabupaten pulau taliabu:budi rahman, s.h.erdasarkan surat kuasa khusus nomor anpmemohon, ii. nama along mus tempat tanggal lahir gelar, oktober alamat desa bohong, kecamatan taliabu barat kabupaten pulau taliabu, maluku utara. nama ramli tempat tanggal lahir buton, juni merdeka barat jakarta tel fax ema: sekretariat@mankamahkongtitsigo d tallo ken pancoran debian mp3 a02 merlin meki? maan kawal ipar hima ne) t lone tanpa tpp roroobt penang sega, bil siman jaran (aan dea naa bahwa pada saat hari pencoblosan pilkada, hampir padahal pemakaian surat keterangan domisili ini tidak diperbolehkan dalam surat pemberitahuan teknis oleh kpu dengan surat nomor kpu xi1 tertanggal desember perihal pelaksanaan tb bukti sementara dilain pihak banyak terjadi warga yang sudah lama tinggal bertahun tahun tinggal dan mempunyai ktp ditempat tersebut justru tidak mendapatkan kartu tanda pemilih untuk dapat ikut mencoblos pada hari pencoblosan pilkada kabupaten pulau taliabu tersebut. hal ini patut diduga adanya kesengajaan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo: identitas terlahir, peristiwa dan uraian kejadian.dan pemohon hanya akal akalan pemohon dan panwasli karena surat keterangan tidak dibuat berdasarkan ketentuan perundang undangan. oleh karena bukti dan pemohon bukanlah dokumen resmi sebagaimana yang telah ditentukan olehmakan tidak memiliki kekuatan pembuktian bewijskracht). bahwa jika panwaslidan juga tidak mampu menunjukkan adanya perubahan suara pemohon maupun pihak terkait. sehingga bukti dandan sepanjang mengenai surat keterangan nomor pws pt xii danbahwa peristiwa yang direkomendasikan oleh bawaslu melalui dan ini terjadi pada tanggal desember dan baru ditemukan atau dilaporkan pada tanggal danoleh karena itu berdasarkan uraian uraian pihak terkait diatas maka dalil pada bagian huruf adalah dalil yang mengada ada dan tidak masuk akal sehingga harus dinyatakan ditolak oleh mahkamah konstitusi. bahwa dalam permohonannya pemohon pada lembar bagian huruf yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekomendasi dari panas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau malibu tidak diindahkan sama sekali oleh memohon sehingga bertentangan dengan hukum sehinggamalibu tahun bertanggal desember harus dibatalkan demi hukum. bahwa mengenai laporan sebagaimana dalil pemohon pada lembar bagian huruf tersebut adalah laporan yang kadaluarsa sebab peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal desember sedangkan peristiwa tersebut dilaporkan kepada bawaslu kabupaten pulau taliabu pada tanggal desember padahal ketentuan kadaluarsa untuk laporan adalah hari sehingga seharusnya peristiwa tersebut dilaporkan paling lambat tanggal desember oleh karena itu peristiwa tersebut sudah kadaluarsa untuk diproses secara hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun pada yangmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa memohon tidak pernah menerima rekomendasi dari bawaslu mengenai tindakan yang harusnya dilakukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon mengenai laporan penggunaan surat keterangan domisili. oleh karena dalil tersebut sangat mengada ada karena jika memohon menerima rekomendasi dari bawaslu maka akan dilaksanakan oleh memohon. namun memohon tidak pernah menerima rekomendasi bawaslu terhadap laporan kadaluarsa dari pemohon tersebut. bukti pt bahwa lagi pula dalil yang dikemukakan oleh pemohon yaitu mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi panas oleh memohon, jika memang benar hal itu adalah pelanggaran etika yang bukan menjadi object itis mahkamah konstitusi karena tidak ada kaitannya dengan perolehan suara hasil,pemohon dalam permohonannya pada lembar bagian huruf yang pada pokoknya menyatakan: yaitu kecamatan taxon, taliabu barat laut dan kecamatan taliabu barat dimana form da1 kwk dalam keadaan tidak layak dan rusak serta posisi sampulnya tidak tersegel.dst. bahwa atas peristiwa yang didalilkan oleh pemohon tersebut pihak memohon telah melakukan pertandingan data dengan mengundang semua pihak yaitu saksi pasangan calon, bawaslu dan pihak kpps. para pihak kemudian mencocokkan data masing masing mengenai perolehan suara tiap tiap pasangan calon. namun hasilnya tetap sama dengan hasil penghitungan suara memohon yang ada pps dan ppk. pertandingan data tersebut lalu dibuatkan berita acara oleh memohon yang ditanda tangani oleh semua pihak yang hadir termasuk saksi saksi para pasangan calon. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil pemohon yang menegaskan mengalami kerugian tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan. seharusnya pemohon menjelaskan kerugian pemohon berupa jumlah total kehilangan suara dengan adanya tindakan memohon tersebut. akan tetapi hak tersebut hanyalah rekayasa belaka sebab pertandingan data sudah sesuai dengan data pihak memohon dan data saksi pasangan calon. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan memohon tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara bagi pemohon karena sudah dilakukan pertandingan data. lagi pula dalil yang dikemukakan oleh pemohon tersebut jika benar adanya adalah pelanggaran etika yang bukan menjadi object itis mahkamah konstitusimengenai bukti pemohon jika menggunakan surat keterangan nomor pws pt x11 maka kami menanggapi bahwa bukti pemohon adalah bukti yang sengaja dibuat panas untuk sidjika bawasluxon, taliabu barat laut dan taliabu barat. setelah dicocokkan dengan data data yang dimiliki oleh saksi. memohon dan panwasli tidak ada perbedaan dan perubahan suara kecamatan tersebut yaitu kecamatan taxon, taliabu barat laut dangka yang menyatakan: pelanggaran proses pilkada yang terstruktur, sistematis dan massif. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, menurut pihak terkait adalah dalil pernyataan yang tidak jelas dan bersifat asumsi karena pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan detail mengenai tempat atau kabupaten mana terjadi pelanggaran proses pemilihan bupati yang terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana yang didalilkan, bahwa pemohon juga telah gagal paham dalam memaknai dan menggunakan dalil pelanggaran proses pemilihan bupati yang terstruktur, sistematis dan massif karena pemohon tidak dapat menguraikan secara detail mengenai fakta yang wajib memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yaitumohon dalam dalilnya tidak dapat membuktikan telah terpenuhi (empat) unsur tersebut, bahwa menurut pihak terkait terhadap dalil pemohon tersebut, pemohon dalam dalilnya tidak dapat membuktikan telah terpenuhi (empat) unsur pelanggaran dalam proses pemilihan bupati kabupaten pulau taliabu tahun yang terstruktur, sistematis dan massif, sehingga terhadap dalil pemohon sepanjang yang mempersoalkan mengenai adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif tsm)angka adalah tidak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idmelakukan praktek money politic. ditemukan pelanggaran praktek money politic politik uang) yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut yang dinomor pws pt xii tertanggal desember . bahwa terhadap dalil pemohon, menurut pihak terkait adalah dalil pernyataan yang tidak jelas dan bersifat hiperbola (melebih lebihkan) serta bersifat rekayasa karena pemohon hanya menyatakan .sehingga keluar surat rekomendasi dari panas kabupaten pulau taliabu nomor pws pt xii1 tertanggal desember . bahwa adanya rekomendasi tersebut belum membuktikan secara sah dan meyakinkan terjadinya politik uang yang dituduhkan kepada pihak terkait sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu nomor urut karena berdasarkan alat bukti berupa rekomendasi dari panas kabupaten pulau taliabu nomor pws pt xiioleh karena itu panas kabupaten pulau. taliabu merekomendasikan kasus tersebut kepada kepolisian sektor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id taliabu barat sesuai kewenangannya untuk diproses berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga menurut pihak terkait belum terbukti terjadinya praktik politik uang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: bahwa menurut pihak terkait, dalil permohonan pemohon dan alat bukti yang diajukan ditandai dengan adalah sangat premature untuk membuktikan terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun sehingga dalil permohonan pemohon dan alat bukti yang diajukan ditandai sebagai pada lembar adalah premature. bahwa menurut pihak terkait terhadap dalil pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan bersifat asumsi serta rekayasa karena istri calon bupati pasangan calon urut along mus pihak terkait) yang bernama santri sri dewi sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh pemohon dan tidak pernah datang berkunjung untuk berkampanye desa minun kecamatan taliabu utara, bahwa mengenai dalil ini pemohon juga mengungkapkan secara lisan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan bahwa istri calon bupati along mus telah diproses hukum dan berkas perkaranya telah p21 tingkat kejaksaan. pihak terkait membantah dalil tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id,buah yang terjadi tujuh kecamatan, yaitu kecamatan lede buah), kecamatan taliabu utara buah), kecamatan taliabu barat, kecamatan taliabu selatan, kecamatan taliabu barat laut, kecamatan taliabu timur, dan kecamatan taliabu timur selatan (sampel ada pada bukti hal ini telah dilaporkan oleh pemohon kepada panas pilkada kabupaten pulau taliabu sehingga keluar dua surat rekomendasi panas kabupaten pulau taliabu db 5kb xi1 tertanggal desember bukti dan pws pt xii tertanggal desember bukti yang isinya menyatakan bahwa pemakaian surat keterangan domisili tersebut adalah tidak sah: bahwa .rekomendasi dari panas pilkada kabupaten pulau taliabu tertanggal member bukti dan desember bukti tidak diindahkan sama sekali oleh memohon, dan hal ini bertentangan dengan hukum:: i., yaitu pada kecamatan taxon, kecamatan taliabu barat laut, dan kecamatan taliabu barat: dimana form da1 kwk ketiga kecamatan tersebut ditemukan dalam keadaan tidak layak dan rusak, pada kecamatan taxon ditemukan form da1 kwk dalam posisi sampulnya tidak tersegel, pada kecamatan taliabu barat laut ditemukan form da1 kwk berada diluar kotak suara, pada kecamatan taliabu barat ditemukan form da1 kwk juga berada diluar kotak suara. tindakan pelanggaran ini juga telah dilaporkan panas kabupaten pulau taliabu, sehingga keluar rekomendasi dari panas merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebenarnya. peristiwa yang benar adalah sampai saat sidang pemeriksaan pendahuluan perkara guo tertanggal desember istri calon bupati along mus tidak pernah dipanggil untuk dimintai klarifikasi baik oleh bawaslu maupun oleh kepolisian setempat sehingga tidak masuk logika hukum acara pidana seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka kepolisian. bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas, menurut pihak terkait adalah dalil yang tidak didukung oleh fakta dan alat bukti karena mengenai perbuatan dan tindakan dugaan praktik politik uang (money politic) adalah merupakan ranah kewenangan panas kabupaten pulau taliabu yang kemudian diteruskan pada institusi kepolisian untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan kitab undang undang hukum pidana, kemudian disidangkan oleh pengadilan dalam jangka waktu hari sehingga jika pemohon ingin membuktikan mengenai peristiwa ini seharusnya pemohon membawa alat bukti berupa putusan pengadilan negeri atau putusan pengadilan tinggi yang berkekuatan hukum tetap bukan hanya mendalilkan berdasarkan asumsi pemohon semata. bahwa menurut pihak terkait, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan bersifat asumsi serta rekayasa sehingga dalil permohonan pemohon dan alat bukti yang diajukan ditandai sebagai videotoni syamsudin onto, kepala dinas pendidikan, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idalen mus ketua dprd kabupaten pulau taliabu yang membagi bagikan uang kepada masyarakatelemen kasi, kepala desa tolong, membagi bagi uang dusun fang desa tolong bahwa dalil tentang money politic dusun fang desa tolong yang dipersoalkan oleh pemohon berdasarkan data kwk yang memperoleh suara terbanyak adalah pemohon sendiri. sehingga sesungguhnya dalil pemohon yang menyatakan terkait telah melakukan money politic sehingga memperoleh suara terbanyak adalah dalil yang tidak benar dan sudah terbantahkan sendiri dengan perolehan suara terbanyak yang diraih oleh pemohon. hal ini berarti antara tuduhan pemohon mengenai pelanggaran dengan perolehan suara hasil tidak memiliki hubungan kausalitas. sehingga seharusnya pemohon tidak mencantumkannya sebagai dalil sebab sidang mahkamah konstitusi adalah sidang mengenai perselisihan hasil perolehan suara. bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon untuk membuktikan dalil dalam poin ini adalah berupa rekomendasi dari panas kabupaten pulau taliabu nomor pws merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pt x11sekali lagi kami ingin mempertegas bahwa seharusnya alat bukti yang diajukan oleh pemohon adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. karena tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mahkamah konstitusi dipaksa mengadili tindak pidana pemilihan yang menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri. oleh karena itu alat bukti berupa rekomendasi panas kabupaten pulau taliabu menurut pihak terkait tidak bisa membuktikan terjadinya praktik politik uang karena harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: lagi pula jika mencermati secara jelas dalam lampiran rekomendasi dari panas kabupaten pulau taliabu nomor pws pt x11 tertanggal desember tersebut terdapat surat pernyataan bermaterai dari beberapa orang yang mengaku menerima uang dan diperintahkan untuk memilih pihak terkait. uang diberikan oleh orang orang yang merupakan tim sebelas dari along mus ramli yang kemudian mengajak dan meminta untuk memilih along mus ramli. uang tersebut diberikan oleh kepala desa tolong sdr. elemen kos dirumah kepala dusun fano sdr. runcing tama, bahwa tim sebelas yang selalu disebutkan dalam surat keterangan guo adalah tim yang tidak dikenal dalam struktur resmi tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu nomor urut yang telah disampaikan secara resmi kepada komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kepulauan taliabu, bahwa orang orang yang disebutkan telah memberikan uang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dalam surat keterangan guo, tidak dikenal dalam struktur resmi tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan taliabu nomor urut serta nama nama guo bukan merupakan bagian dari tim resmi tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan taliabu nomor urut dalam surat pernyataan bermaterai tersebut disebutkan bahwa uang diberikan oleh tim sebelas along mus dan ramli kemudian mengajak untuk memilih pasangan along mus dan ramli. berkaitan dengan lampiran berupa surat pernyataan tersebut kami menanggapi sebagai berikut: bahwa surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena hal yang ingin dibuktikan adalah dugaan peristiwa pidana. keterangan saksi melalui pernyataan tidak memiliki kekuatan pembuktian. syarat sebuah kesaksian dalam hukum adalah dua orang saksi, bahwa bahwa dalam surat keterangan tersebut tidak dicantumkan dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat kebenaran dari isi surat keterangan guo: bahwa oleh karena surat keterangan guo hanya merupakan surat keterangan yang sifatnya hanya menerangkan secara sepihak keterangan dari yang membuatnya adalah bukan termasuk dalam akta dibawah tangan yang wajib bersifat partai (bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak atau lebih) tanpa diperkuat dengan saksi saksi serta tidak diberikan dibawah sumpah oleh pengadilan maka surat keterangan guo digolongkan sebagai surat yang bukan akta sehingga kekuatan pembuktian terhadap surat yang bukan akta diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim ps. kuh per, ps. bg): merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa surat keterangan sepihak guo bukan merupakan akta affidavit sebagai alat bukti dalam peradilan sebagaimana yang ditemukan dalam putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor: php.d xi perihal perselisihan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi jawa barat tahun sehingga surat keterangan sepihak guo kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti permulaan dan masih sebagai alat bukti pelengkap yang kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa, oleh karena itu sepanjang dalil pemohon yang mengenai praktik politik uang (money politic) dusun fang, desa tolong maka beralasan hukum dalil pemohon untuk dinyatakan ditolakburhanuddin dagashi, kepala desa london, membagi bagi uang desa london dengan jumlah sedangkan pihak terkaitpemohon hanya menyatakan .,., sehingga menurut pihak terkait terhadap dalil merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohon tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan detail mengenai kapan terjadinya money politic (politik uang)?: bahwa dalil pemohon dari huruf sampai dengan hurufengan cara apa dan jumlah uang yang dibagikanhuruf sampaiketerlibatan pegawai negeri sipil pns) dalam kampanyetoni syamsudin onto, kepala dinas pendidikan kebudayaan, pemuda dan olahraga kabupaten pulau taliabu. hal ini dibuktikan dengan bukti foto bukti dan video bukti sehingga keluar rekomendasi panas nomor pws pt x bukti dan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo rekomendasi panas nomor. pws pt x bukti ) telah melakukan klarifikasi pada panas kabupaten pulau taliabu terhadap laporan nomor: lp pilkada pws pt ix dengan memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal oktober yang menerangkan bantuannya mengenai tidak benar yang bersangkutan toni syamsudin onto) mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu, bahwa terhadap (dua) rekomendasi panas kabupaten pulau taliabu nomor: pws pt x dan rekomendasi panas kabupaten pulau taliabu nomor: pws pt x adalah ganjil dan janggal karena (dua) rekomendasi tersebut dikeluarkan' diterbitkan oleh panas kabupaten pulau taliabu pada bulan oktober sedangkan kajian terhadap laporan nomor lp pilkada pws pt 1ix dengan terlahir toni syamsudin onto baru dibuat dan ditanda tangani oleh divisi hukum dan penindakan pelanggaran tertanggal november sehingga terjadi ketidak ajaran yaitu rekomendasi dikeluarkan diterbitkan lebih dahulu dari pada kajian dugaan pelanggaran dalam bentuk form model bukti pt bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang diuraikan diatas oleh pihak terkait maka terhadap dalil permohonan pemohon tidak benar dan tidak berdasar serta bersifat rekayasa dan alat bukti berupa (dua) rekomendasi panas kabupaten pulau taliabu yang ganjil dan janggal dalam proses penerbitannya sehingga dalil permohonan pemohon dan alat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti yang diajukan ditandai sebagai dan (purut ) syamsul bahia, s.hmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idjamaluddin pd. pns kepala sekolah spm losing yang masuk pada surat keputusan.lsid, pd, pns kepala sekolah smpmulyadi, pns dan anggota ppkburhan, pnsede bahanjamur yahudisatpol pp, yang menyatakan: herman bisa, satpolanitia pemilihan kecamatan ppk), yang menyatakan: junaidi sample panitia pemilihan kecamsyamsul kemhan, kepala desa yang masuk pada surat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kabupaten pulau taliabu tertanggal desember bukti namun rekomendasi tersebut juga tidak diindahkan oleh memohon, bahwa pelanggaran yang terjadi tiga kecamatan, yaitu kecamatan taxon, kecamatan taliabu barat laut, dan kecamatan taliabu barat ini jelas jelas melanggar pkpu nomor tahun yang isinya yaitu, kpps wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana yang dimaksud kepada ppk melalui pps pada hari pemungutan suara dengan menggunakan surat pengantar.. pelanggaran proses pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii bmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idnomor sampai dengan nomor atasnama tersebut sebagaimana uraian dalil atas,mahkamah berpendapatsekretaris daerah sekda) kabupaten pulau taliabu, yang menyatakan:?sekretaris daerah sekda) kabupaten pulau taliabu, ppk dan kpu kabupaten pulau taliabubar kesra pns), yang menyatakan:bar kesramerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idsama, ppk dan kpu kabupaten pulau taliabudis pertambangan pns), yang menyatakan:. bahwa perlu diketahui desa kawal dan desa way yang memperoleh suara terbanyak adalah pemohon. desa kawal pemohon memperoleh dengan jumlah sedangkan pihak terkait dan desa woo pemohon memperoleh dengan jumlah sedangkan pihak terkait ,alat bukti berupa da1 kwk kecamatan taliabu barat desa kawal dan woo)dis pertambangankawal, desa woo dan desa kadangsatpol pp, yang menyatakan:sat satpolmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idelemen kasi, kepala desa tolong, membagi bagikan uang dusun fugu, desa tolong bahwa perlu diketahui dusun fang desa tolongburhanuddin dagashi, kepala desa london, membagi bagikan uang desa londontua dprd provinsi maluku utara, yang menyatakan: alien mus, ketua dprd provinsi maluku utara, membagi bagikan uang seluruh desa desa kec. taliabu utarayohanes stabil, kepala desa talo, mengarahkan masyarakat untuk memenagk, yang menyatakan:kar desa talo bahwa terhadap ketua bpd desa talo bertindak sebagai pengurus partai golkar adalah merupakan urusan dari partai golkar sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali dengan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun sehingga dalil pemohon sangat tendensius karena yang diselenggarakan adalah pemilihan bupati dan wakil bupati yang tentu saja melihat figure dan bukan partai sehingga tidak ada korelasi dengan dalil pemohon, partai golkar sendiri dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pulau taliabu tidak mengusung pasangan calon, bahwa terhadap dalil dalil pemohon dari lembar huruf dan lembar huruf yangyang tersebut pada lembar huruf dan lembar hurufdalil dalil pemohon pada lembar huruf dan lembar huruf yang tersebut diatas sehingga dalil permohonan pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya patut untuk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idanggota pps desa talo, yang menyatakan:saudi komontio, anggota pps desa talo, bertindakterhadap dalil pemohon mengenai saudi komontio, anggota pps desa talo memasang atribut partai golkar yang bukan peserta pemilih adalah dalil yang tidak masuk akal dan tidak perlu dipersoalkan karena pemilihan yang berlangsung bukanlah pemilihan partai atau pemilihan legislatif melainkan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun sehingga tidak berkorelasi dan tidak berdasar jika pemohon mendalilkan hal tersebutsehingga dalil merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtua desa talo sukamaju dusun, yang menyatakan: jasruddin sal sabil, ketua desa talo sukamaju dusun dan juga menjabat sebagai hansip tps desa talo pada hari pencoblosan desember dan sekaligus turut serta melakukan money politic bahwa terhadap dalil pemohon pada lembar huruf mengenai keterlibatan anggota pps, yang menyatakan: bahwa terhadap dalil pemohon pada lembar huruf dan hurufjasruddin sal sabil, ketua desa talo sukamaju dusun dan juliana lawas, anggota pps tps: bahwa terhadap dalil pemohon pada lembar huruf mengenai keterlibatan ketua liang sia dusun liang sia, desa talo, yang menyatakan: anus gebang, adalah ketua liang sia dusun liang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sia, bahwa pemohon dalam permohonannya tidak mampu membedakan antara pps panitia pemungutan suara) dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) sehingga hampir semua dalil dari pemohon sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena pemohon telah gagal paham dalam membedakan fungsi dan tugas dari pps dengan kpps sehingga terhadap permohonan pemohon adalah tidak jelasyunus gebang, adalah ketua liang sia dusun liang sia,terhadap dalil pemohon pada lembar huruf mengenai keterlibatan pegawai negeri sipil pns), yang menyatakan: iron, pns yang ikut berkampanye untuk pasanganiron, tidak pernah diminta untuk berkampanye oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu nomor urut (satu)pegawai negeri sipil yang diminta untuk kampanyeselanjutnya terhadap dalil dalil pemohon pada lembar huruf g,r, dan lembar huruf dan tersebut diatas mengenai praktik politik uang (money politic), sehingga dalil dalil permohonan pemohon pada lembar huruf dan sampai dengan lembar huruf dan adalah tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti bukti yang otentik dan karenanya harus dinyatakan tolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima: bahwa sepanjang mengenai bukti jika diajukan oleh pemohon maka kami menanggapi surat rekomendasi polsek taliabu barat nomor pws pt xii surat rekomendasi polsek merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpelanggaran melakukan praktek money politic bahwa ditemukan pelanggaran praktek money politic (politik uang) yang bertujuan untuk memenangkan pasangan nomor urut yang , bahkan hingga padpws pt x11 bertanggal desember bukti yang dilakukan antara lain oleh, sesuai bukti video bukti video1), sesuai bukti video bukti dan bukti alien mus, ketua dprd kabupaten pulau taliabu yang membagi bagikan uang kepada masyarakat. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id taliabu utara nomor pws pt x11 surat rekomendasi polsek taliabu barat nomor pws pt xii surat rekomendasi polres kepulauan sula nomor pws pt x11 dan sejenisnya maka kami menanggapi: bahwa alat bukti tersebut seharusnya harus menggunakan formulir a11 sebagaimana yang disebutkan perbawaslu nomor tahun juncto perbawaslu nomor tahun tanda terima harus menggunakan pemberitahuan menggunakan formulir dan seharusnya melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran. perbawaslu nomor tahun juncto perbawaslu nomor tahun bahwa pemohon dalam petit nomor meminta kepada mahkamah konstitusi untuk menetapkan perolehan suara pihak terkait sebanyak dan perolehan suara pemohon jika mengacu terhadap perolehan suara yang telah ditetapkan oleh memohon maka pemohon mengurangi jumlah suara pihak terkait sebanyak dan menambahkan suara pemohon sebanyak namun setelah mencermati dalil pemohon mulai dari lembar pertama sampai dengan lembar terakhir tidak ada satupun dalil polita dari pemohon yang menguraikan asal muasal mengapa jumlah suara pihak terkait harus dikurangi sebanyak dan mengapa jumlah suara pemohon harus ditambahkan sebanyak berdasarkan tabel yang dibuat oleh pemohon pada lembar dan permohonan, disebutkan bahwa jumlah suara pemohon menurut versi formulir manual saksi pemohon adalah sedangkan jumlah suara pihak terkait sehingga dapat disimpulkan bahwa tabel yang dibuat oleh pemohon tidak dapat menunjukkan atau memunculkan asal muasal jumlah suara pihak terkait yang harus dikurangi sebanyak dan jumlah suara pemohon yang harus ditambahkan sebanyak oleh karena petit nomor tidak dapat diuraikan hubungan causalitasnya dengan polita permohonan maka petit tersebut harus dinyatakan ditolak olebahwa petit tersebut atas adalah petit yang tidak didalilkan polita. pemohon tidak menguraikan secara jelas mengapa pasangan calon nomor urut yaitu along mus dan ramli harus didiskualifikasi. tidak dijelaskan dasar hukum atau fakta yang menjadi alasan bagi mahkamah konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut yaitu along mus dan ramli. padahal ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun pada pokoknya menentukan bahwa seseorang dapat diskualifikasi hanya pada tahapan pendaftaran atau jika melakukan tindak pidana pemilihan tertentu. fakta guo pasangan calon nomor urut yaitu along mus dan ramli telah memenuhi syarat undang undang pada saat pendaftaran dan diloloskan oleh memohon (in cast kpu provinsi maluku utara) sebagai peserta pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun pihak terkait juga tidak pernah melakukan tindak pidana pemilihan pada saat penyelenggaran pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun oleh karena itu sepanjang mengenai petit pemohon untuk mendiskualifikasi terkait harus ditolak oleh mahkamah konstitusirdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpulau taliabu tahun: bahwa pada tanggal desember pada pukul wit, dinihari, ridwan some (sekretaris tim pemenangan pemohon) dan dayan samin wakil ketua tim pemenangan pemohon) mendatangi kepala desa bohong kecamatan taliabu barat untuk meminta surat dibuatkanlanggang kecamatan lede atas nama hasanuddin has, didatangi oleh suhardiman timses pemohon) dan halim rushdie dan diminta untuk membuat surat keterangan domisili sejumlah lembar surat keterangan domisili langsung tanpa disebutkan peruntukannya bagi siapa. bahwa pada tanggal desember pukul wit kepala desa lede kecamatan lede atas nama basin, saksi didatangi oleh halim rushdie timses pemohon) wit dan saksibalang kecamatan lede atas nama junaidi, saksi didatangi oleh karton ketua timses kecamatan pemohon), iran jama'uh timses pemohon), dan syarifudin timses pemohon) danmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa terhadap angka sampai dengan mengenai penerbitan surat keterangan domisili menurut pihak terkait diperbolehkan, namun permintaan surat keterangan domisili tersebut harus sesuai dengan prosedur, dan yang meminta langsung mendatangi adalah orang berkepentingan dan benar benar tinggal wilayah tersebut minimal bulan. namun faktanya justru pemohon melalui tim suksesnya meminta surat keterangan domisili dengan jumlah yang banyak tanpa diketahui untuk siapa, dan apakah benar benar tinggal wilayah tersebut, karena para kepala desa tersebut hanya diminta untuk menandatangani dan form identitas pemohon masih belum terisi. pulau taliabupu) kabupaten pulau taliabu nomor:, provinsi maluku utara nomor pts kpu prov tahun tanggal agustus tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsi maluku utara, nomor: pts prov tahun tanggal agustus tentang tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabukabupaten pulau taliabu tahun nomor: ba xi1 tanggal desember tingkat kabupaten. bukti pt fotokopi keputusan nomor:bukti fisik dicabut dalam persidangan. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti pt fotokopi satu bundel form model c1 kwk, kecamatan taliabu barat. bukti pt fotokopi form model c1 kwk, tps dan tps desa bohong, desa latarnya tps desa meranti jaya tps desa kawal tps desa way tps kecamatan taliabu barat. bukti pt fotokopi form model c1 kwk, tps harta kecamatan taliabu barat bukti pt fotokopi berita acara nomor: ba x11 form model db kwk dan lampiran). bukti pt fotokopi kajian dugaan pelanggaran bawaslu kab. pulau taliabu lp pilkada pws pt xi1 bukti pt fotokopi berita acara nomor: ba xi1 bukti pt fotokopi form c1 kwk tps dusun fano desa tolong, kec. lede bukti pt fotokopi kajian dugaan pelanggaran bawaslu kab. pulau taliabu nomor: lp pilkada pws pt x bukti pt fotokopi sk. tim pemenangan along ramli tk amr vii bukti pt fotokopi form model da1 kwk hal kecamatan taxon kab. pulau taliabu. bukti pt fotokopi form model c1 kwk, desa sama kec. taliabu barat. bukti pt fotokopi form model c1 kwk, desa way, desa kalo dan desa kadang, kec. taliabu barat. bukti pt fotokopi form da1 kwk kecamatan taliabu barat dan lampiran. bukti pt fotokopi perbawaslu nomor tahun juncto perbawaslu nomor tahun tentang pengawasan pemilihan umum beserta lampiran surat keterangan yang diterbitkan oleh bawaslu kab. pukau taliabu nomor eks pws pt xi1 tertanggal desember surat keterangan yang diterbitkan oleh bawaslu kab. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pulau taliabu nomor eks pws pt xii surat keterangan yang diterbitkan oleh pantau kab. pulau taliabu nomor eks pws pt xi1 surat keterangan yang diterbitkan oleh bawaslu kab. pulau taliabu nomor eks pws pt xi1 tertanggal desember bukti pt fotokopi lampiran form. model dan perbawaslu nomor tahun juncto perbawaslu nomor tahun tentang pengawasan pemilihan umum serta satu bundel surat bawaslu kepolisian sektor taliabu barat. bukti pt fotokopi berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatrdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rutin sample, kepala desa holbota, membagi bagi uang desa holbota. dil permasalahan ini telah pemohon laporkan kepada panas kabupatenii. pelanggaran keterlibatan pegawai negeri sipil (pns) dalam kampanye bahwa ditemukan pelanggaran keterlibatan pns didalam kampanye pilkada kabupaten pulau taliabu yang bertujuan untuk memenangkan pasangan nomor urut yang melanggar point peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil yang menyatakan, yang dilakukan olehhal ini dibuktikan dengan bukti foto bukti dan video bukti sehingga kelulaudantanggal desember vide buktiulau taliabu diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan kpu kabupatenrekomendasi panas nomor pws pt x bukti dan rekomendasi panas nomor pws pt x buktialuddin pd, pns kepala sekolah spm losilsid, pd, pns kepala sekolah smp kowwadaulyadi, pns dan anggota ppkburhan, pnsede bahanur yahudiherman bisa, satpol)ulau taliabu, provinsi maluku utara tahun berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pulau merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id taliabu nomortanggal agustus divide bukti bukti pt 1j, serta keputusan komisi pemilihan umumahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut (dua) divideulau taliabulau taliabu berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) adalah jiwa (vide bukti tb 001julau taliab9ulau taliabart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgojunaidi sample, panitia pemilihan kecamkemhan, kepalakecamatan taxon. abdul kadir nur ali, kabar kesra pns), membawa surat mandat untuk saksi pasangan calon nomor urut desa sama. viva ade tinggi mus, kadis pertambangan pns), membawa surat mandat untuk saksi pasangan calon nomor urut desa kawal, desa woo dan desa kadang. oo. syarifudin sample, kasat satpol pp, menyuruh seluruh masyarakat desa bareng untuk mencoblos nomor urut. rutin sample, kepala desa holbota, membagi bagi uang desa holbota. alien mus, ketua dprd provinsi maluku utara, membagi bagi uang seluruh desa desa kecamatan taliabu utara yohanes stabil, kepala desa talo, mengarahkan masyarakat untuk untuk memenangkan pasangan nomor urutongan karya desa talo.ongan karya yang bukan peserta pemilih. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jardin sal sabil, ketua desa talo suka maju dusun dan juga menjabat sebagai hansip tps desa talo, pada hari pencoblosan desember dan sekaligus turut serta melakukan money politic. xx.. anus gebang, adalah ketua liang sia dusun liang sia. iron, pns yang ikut berkampanye untuk pasangan nomor urut bukti foto)). permasalahan ini telah pemohon laporkan kepada panas kabupaten pulaudiumumkan pada hari kamisdalamilkada memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten pulau taliabpulau taliabu nomor: pts kpu kab pt.surat keputusan kpu malut nomor: pts kpu prov tahun tertanggal agustusmalut nomorpulau taliabu tanggal agustus bukti fotokopi berita acara kpu kab. pulau taliabu nomor: ba xi1 terkabupaten pulau taliabu tahun bukti fotokopi catatan manual hasil perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu, pada kecamatan taliabu barat, oleh saksi pemohon. bukti fotokopi formulir model a3 kwk tentang daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun desa setiap tps kecamatan taliabu barat. bukti fotokopi surat rekomendasi keterangan nomor tentang menindaklanjuti laporan tim pasangan calon nomor urut zainal mus dan arifin abd. majid, se., nomor: eks lp tp. x11 yang melaporkan bahwa saksi saksi dari pemohon seluruh kecamatan taliabu barat tidak memperoleh salinan formulir kwk, dan lampiran kwk. bukti fotokopi surat surat pernyataan tentang terjadinya money politic (politik uang bagi bagi uang) seluruh daerah yang ada kabupaten pulau taliabu yang lakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id alamat lingkungan cempaka putih rt rw desa kantong, kecamatan ternate tengah, kota ternate, maluku utara. pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun nomor urut (satu) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari dalam hal ini memberi kuasa kepada anwar, s.h., muhammad tahir, s.h., normal, s.h., saiful, s.h., nurani, s.h., dede ardiansyah, s.h., m.h., ahmad tawarkan saturasi, s.h., m.h., dan bachtiar jalaluddin, s.h., m.h. advokat kuasa hukumnomor makassar, sulawesi selatan telp. email: dan heru widodo, s.h., hum., supriyadi, s.h., aan sudirman, s.h., novitriana royal, s.h., dan dimas pradana, s.h. advokat konsultan hukum pada kantor heru widodo law office (hwl: dalam hal ini ini memilih domisili hukum sementaramakassar, sulawesi selatan tlpdan pns yaitu sekda kabupaten pulau taliabu atas samsudin ode dengan tujuan agar mencoblos paslon nomor dll. surat surat pernyataan ini merupakan lampiran untuk melengkapi laporan pemohon kepada panas hingga keluarnya rekomendasi nomor pws pt dari panitia(bukti bukti fotokopi formulir model kwk panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kecamatan taliabu utara tertanggal desember tentang tanda bukti penerimaan laporan dari agung saputra yang bernomor panwascam tu xii mengenai money politic. bukti fotokopii tertanggal desember perihal: rekomendasi penyelesaian dugaan politik uang pada penyelenggaraan pilkada kabupaten pulau taliabu1 tertanggal desember yang ditujukan kepada kepala kepolisian sektor taliabu barat, perihal rekomendasi penyelesaian kasus dugaan politik uang desa minun kecamatan taliabu utara pada pilkada taliabu tahun bukti fotokopi bukti tanda terima penyerahan surat rekomendasi nomor pws ptuntuk ditindaklanjuti. bukti fotokopi bukti foto foto bagi bagi uang money politic dari tim sukses pasangan nomor urut kepada masyarakat. bukti fotokopi formulir model tertanggal oktober tentang tanda bukti penerimaan laporan nomor: lp pilkada pws pt x tentang keterlibatan pegawai negeri sipil pns) kepala dinas pendidikan yang bernama tony syamsudin ontosupina alvin bungairan,. yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ditujukan kepada halim rushdietoni syamsudin onto, sos,. sebagai kepala dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga kabupaten pulau taliabu. bukti fotokopi formulir model nomor lp pilkada pws pt x tertanggal november tentang kajian dugaan pelanggaran, keterlibatan pns yang bernama tony sachruddin contoh, sos, si. pws pt x1 tertanggal november perihal penerusan dugaan pelanggaran keterlibatan pns pada pilkada taliabu tahun bukti fotokopi surat tim pemenang nomor tp amr xi tertanggal november perihal permintaan data pendukung dan surat ditujukan kepada kadis dikbudpora kabupaten pulau taliabu bohong. bukti fotokopi surat laporan penyampaian tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati zainal arifin nomor: eks lp tp. x11 tertanggal merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id november kepada partai pdi perjuangan sebagai partai pengusung beserta laporannya. bukti fotokopi surat keputusan struktur tim kampanye pemenangan calon bupati pulau taliabu tahun along mus ramli, kabupaten pulau taliabu yang mana dalamnya melibatkan pegawai negeri sipil pns) diantaranya camat kecamatan taliabu timur selatan: syamsul bahia, s.h. kepala sekolah spm losing: jamaluddin, pd. kepala sekolah smp kadang: sidi, pns. ppk: mulyadi pns: burhan badan perwakilan desa bpd): ede bahan badan perwakilan desa bpd): jamur hub satpol pp: herman bisa panitia pemilihan kecamatan: junaidi sample kepala desa: syamsul kemhandengan surat keterangan nomor: pws pt xi1 tertanggal desember untuk menindaklanjuti laporan tim pasangan calon nomor urutlede, kecamatan lede dengan surat keterangan nomor: ld xii tertanggal desember tentang keterangan domisili penduduk desa lede, kecamatan lede, kabupaten pulau taliabu propinsi maluku utara. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbalang, kecamatan lede dengan surat keterangan nomor: 5kb xi tentang keterangan domisili penduduk desa balang, kecamatan lede, kabupaten pulau taliabu propinsi maluku utara. bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kpu) nomor: kpu xi1 perihal: pelaksanaan tb tertanggal desember bukti fotokopi rekomendasi berupa surat keterangan nomor:. bukti fotokopi rekomendasi berupa surat keterangan nomor: pws pt xii, tentang adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh ppk kecamatan taxon, ppk kecamatan taliabu barat laut, ppk kecamatan taliabu barat. bukti surat edaran dari pemerintah kabupaten pulau taliabu sekretariat daerah nomor: setda pt vii bertanggal agustus perihal netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pulau taliabu tahun bukti fotokopi surat edaran nomor: pws pt vii tertanggal agustus dari panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pulau taliabu untuk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menjamin netralitas aparatur sipil negara dan larangan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun bukti fotokopi berupa1 perihal rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu (money politic). bukti fotokopi formulir temuan oleh panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pulau taliabu nomor tm pilkada pws pt xi yang isinya dugaan pelanggaran pencetakan dan pendistribusian kertas model c1 kwk plant berhologram. bukti fotokopi gambarvideofoto iron, pns yang berkampanye untuk pasangan nomor urut along mus ramli). bukti video keterlibatan kepala desa langgang dalam kampanye pemenangan. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti foto kasus money politic dusun wangibalang. bukti foto kasus money politic desa lede. bukti foto kasus money politic desa lede. bukti foto kasus money politic desa sopan. bukti foto kasus money politic desa tools. bukti foto saksi kasus money politic desa tools. bukti video kesaksian dan pengakuan dari ibu mela dari desa balang pernah mendengar akan diberi uang sebesar satu juta rupiah oleh pasangan calon nomor urut jika hari pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah memilih pasangan nomor urut bukti video kesaksian dan pengakuan ibu hasmiati dari desa tools tentang adanya politik bagi bagi uang dari tim sukses pasangan nomor urut bukti video kesaksian warga yang menuntut realisasi janji money politic pasangan calon nomor urut bukti video kesaksian ibu sugiana dari desa tools yang diberi gulungan uang kertas sebesar bukti video kesaksian dari desa balang kecamatan lede. bukti video kesaksian dari desa langgang kecamatan lede. bukti video kesaksian dari maa nika kecamatan lede. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti video kesaksian dari maa nika kecamatan lede. bukti video kasus money politic desa balang kecamatan ledesalat, kecamatan taliabu barat laut. bukti video kesaksian kasus money politic desa dan oneway, kecamatan taliabu barat laut. bukti video kampanye pasangan nomor urut desa ngel. bukti video keterangan kepala desa bringin kecamatan taliabu barat laut. bukti video kesaksian warga tentang politik uang oleh pasangan calon nomor urut desa kadang. bukti video kesaksian warga politik uang desa bareng kecamatan taliabu selatan. bukti rekaman suara kesaksian warga tentang politik uang oleh pasangan nomor urut desa parigi kecamatan taliabu timur. bukti foto money politic desa jorjoga kecamatan taliabu utara. bukti foto saksi kasus money politic desa london, kecamatan gelar. bukti foto saksi kasus money politic desa nunca, kecamatan taliabu utara. bukti video kasus money politic desa sahu kecamatan taliabu utara. bukti video kasus money politic desa sahu, kecamatan taliabu utara. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti video kecurangan pilkada desa jorjoga kecamatan taliabu utara. bukti foto barang bukti berupa uang kasus money politic desa kawal kecamatan taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa keramat taliabu, s.d. kecamatan taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa keramat taliabu, kecamatan taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa keramat limbo dan desa logo bubba, kecamatan taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa meranti jaya keramat, kecamatan taliabu barat. . bukti foto kasus money politic desa talo, kecamatan taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa bobot, kecamatan taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa meranti jaya, kecamatan taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa talo, kecamatan s.d. taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa way, kecamatan taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa limbo, kecamatan taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa pancuran, s.d. kecamatan taliabu barat. bukti foto kasus money politic desa kawal, kecamatan taliabu barat. bukti video kesaksian iwan irawan desa limbo, menyangkut money politic desa limbo. bukti video kesaksian warga dari desa keramat, menyangkut money politic desa keramat. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti video kesaksian warga desa meranti jaya, menyangkut money politic desa meranti jaya. bukti video kesaksian bahrain mualaf dari desa kawal, menyangkut money politic desa kawal. bukti video kesaksian ibu yani dari desa way tentang money politic. bukti video kesaksian warga dari desa talo tentang money politic. bukti foto pns sebagai saksi money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut along mus ramli). bukti video istri calon bupati nomor urut along mus) sedang membagi bagikan uang. bukti video kampanye pasangan nomor urut desa langgang yang menjanjikan money politic rp. juta seorang. bukti video keterlibatan petugas kpps kecamatan lede dalam kampanye pasangan nomor urut bukti lampiran bukti bukti foto laporan kasus money politic. bukti video pawai kampanye pasangan nomor urut yang ikuti oleh para pns. bukti video pawai kampanye pasangan nomor urut yang ikuti oleh para pnsprovinsi maluku utara. nomor pts kpu prov tahun tentang penetapan pemohon sebagaimerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoa1, ppk panitia pemilihan kecamatan), kpu kabupaten pulau taliabu dan kpu kabupaten pulau taliabu(legal standing) permohonan pemohon melewati batas selisih perolehan suara bahwa, berdasarkan dari data agregat kependudukan per kecamatan dak2) dari kementrian dalam negeri maka kabupaten pulau taliabu jumlah penduduknya adalah (limapuluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat) jiwa. (vide bukti tbbutir pmk nomor tahun yang pada pokoknya menyatakan: kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan (dua merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo ratus lima puluh ribu jiwa)nam belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara yaitu pasangan calon along mus dan ramli pihak terkait), sedangkan perolehan suara pemohon adalah pemohon pasangan zainal mus dan arifin abd madjid, s.e., m.t., s.e. (dua belas ribu delapan ratus tujuh suara). bahwa jumlah selisih suara antara pemohon dengan pihak yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar (tiga ribu lima ratus delapan puluh suara), sehingga persentasenya selisih suaranya adalah y6d). eksepsi permohonan tidak jelas (obscura libel). bahwa permohonan pemohon tidak jelas, dikarenakan pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah memenuhi ketentuan pmk nomor tahun maka memohon setelah merujuk pmk nomor tahun memohon menemukan bahwa tersebut merujuk pada selisih suara tingkat provinsimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id taliabu, sehingga dengan demikian dalil pemohon adalah tidak jelas, dan kabur sehingga haruslah tidak dapat ditolakmanipulasi dan rekayasa perhitungan suara, yang dilakukan petugas kpps seluruh kecamatan taliabu barat. bahwa dalam dalil pemohon pada butir huruf yang menyebutkan adanya penambahan suara pihak terkait sebesar suara, dan pengurangan suara pemohon sebesar suara,namun, sehingga dengan demikian permohonan pemohon tidak jelas dan kabur. bahwasmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id permohonannya, sehingga permohonan menjadi asal asalan, tidak jelas, dan kaburulau taliab,proses pemilu berlangsung secara langsung umum bebas dan rahasia uber) serta jujur dan adil (judul). bahwa, penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun dimulai dengan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati yang dimulai pada tanggal sampai dengan tanggal juli dimana terdapat (tiga) pasangan calon yang mendaftar, yaitu: zainal mus dan arifin abd. majid, s.e., m.t.: along mus, s.t. dan ramli, abidin abba, s.h. dan drs. nasir. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa, dari ketiga pasangan calon tersebut hanya ada (dua) calon yang memenuhi persyaratan, yaitu: zainal mus dan arifin abd. majid, s.e., m.t.: along mus, s.t. dan ramli. sedangkan (satu) pasangan calon lainnya tidak memenuhi persyaratan, yaitu abidin abba, s.h. dan drs. nasir, karena menggunakan partai golongan karya golkar) versi agung laksono ancol) yang walaupun (tujuh) kursi dprd kabupaten pulau taliabu, tetapi tidak memenuhi syarat karena paslon tidak mendapatkan rekomendasi dari dpp pantai golongan karya golkar) versi arb bali).desember pukul wit sampai dengan hari kamis: hamka abd. kadir dan ode luhur. saksi pasangan calon along mus, s.t. dan ramli nomor urut kidman dan ridwan sample saksi pasangan calon zainal mus dan arifin abd. majid, s.e., m.t. nomor urut mortar tidore, s.s. ketua), aksa ruko, s.s. anggota) dan uefa, s.h. anggota) panas kabupaten pulau taliabu. selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten berlangsung, semula ada keberatan dari saksi saksi pasangan calon zainal mus dan arifin abdul majid, s.e., m.t. nomor urut namun setelah dilakukan musyawarah maka keberatan tersebut dapat diselesaikan, sehingga tahapan rekapitulasi semua berjalan lancar, tidak ada temuan dan atau rekomendasi dari panas kabupaten. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perlu disampaikan bahwa pada pleno hari kedua kamis, desember ada kejadian khusus pada kecamatan taxon, kecamatan taliabu barat laut, dan kecamatan taliabu barat. kejadian dimaksud adalah sebagai berikut: kejadian khusus kecamatan taxon pada saat dibukanya kotak suara kecamatan taxon, sampul formulir model da1 kwk berada dalam keadaan baik atau tidak rusak namun sampulnya tidakxonxon tf. taxon tf. taxon kejadian khusus kecamatan taliabu barat laut pada saat penyerahan kotak suara kecamatan taliabu barat laumerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idliabu barat laulaut dan tf. taliabu barat laut kejadian khusus kecamatan taliabu barat pada saat penyerahan kotak suara kecamatan taliabu baraliabu barat. hasil diskusi bersama tersebut menyepakati bahwa rekapitulasi hasil kecamatan taliabu baraerdasarkan keputusan kpu provinsi maluku utara saat itu dan sekarang kpud kabupaten pulau taliabu sebagai memohon, bukti bahwa berdasarkan keputusan kpu(bertanggal desemberulau taliabu, bahwa keputusan kpuyang diumumkan pada tanggal desember pukul wib, bahwa permohonan pembatalan terhadapini didaftarkan pemohon kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari minggudan tf. taliabu barat pada prinsipnya, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pulau taliabu (vide bukti tg dan tg yang dilakukan mulai hari rabu, desember pukul wit sampai dengan hari, kamis, desember pukul wit, telah selesai dengan hasil sebagai berikuttidak ada saksi yang mengajukan keberatan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang tercatat dalam formulir model db2 kwk. namun, saksi pasangan calon zainal mus dan arifin abdul majid, s.e., m.t. nomor urut tidak menandatangani formulir model db1 kwk dan db kwk, dengan tidak menyampaikan alasan apapun. bantahan terhadap permohonan pemohon bahwa sebelum menanggapi lebih rinci permohonan, memohorum lembagapemilihanvidedalil permohonan pemohon dalam point huruf dan pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa permohonannya telah memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun juncto dimana jumlah suara pihak terkait adalah suara dan pemohon memiliki jumlah suara dimana menurut pemohon dalam permohonannya menyebutkan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah sebesar bahwa dalil pemohon yang demikian tersebut atas adalah keliru dan tidak benar. adapun alasannya adalah: pemohon telah keliru melandaskan permohonannya pada pmk nomor tahun adalah sangat keliru. hal merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mana karena setelah memohon setelah merujuk pada ketentuan dimaksud, ternyata, memohon menemukan bahwa tersebut merujuk pada selisih suara tingkat provinsi (pemilihan gubernur dan wakil gubernur)taliabu. pemohon telah salah dan keliru dalam menghitung selisih perolehan suara yang menjadi syarat pengajuan dalam perkara php guo. dimana pemohon mengakui bahwa selisih suara pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebesar padahal yang sebenarnya menurut memohon persentase selisih suara yang benar adalah sebesar terjadinya selisih perbedaan yang demikian signifikan tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan sengketa permohonan hasil pemilihan php) kepala daerah, sebagaimana diatur dalam butir pmk nomor tahun berdasarkan alasan yang demikian, maka dalil pemohon adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, yang oleh karenanya selayaknya permohonan pemohon guo. agar ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa dalil pemohon pada point mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara pasangan calon, adalah dalil yang keliru dan tidak benar. karena sesungguhnya yang benar menurut memohon adalahsudah benar dan sah menurut hukum (vide bukti tg karena dilakukan sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum pkpu) nomor tahun sampai dengan dengan perolehan suara sahpersentase nama pasangan calon suara yo) along mus, s.t. dan ramli zainal mus dan arifin abd. majid, s.e., m.t. bahwa dalil pemohon pada butir huruf dan huruf mengenai tabel perolehan suara yang didalilkan pemohon termasuk suara tidak sah versi pemohon, maka diperoleh suara sah dan tidak sah versi memohon adalah ditambah yaitu sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah versi pemohon adalah ditambah menjadi suara, padahal jumlah dpt kabupaten pulau taliabu adalah (vide bukti tg begitu pula dengan dalil pemohon pada huruf yang menyatakan suaranya adalah suara tidak konsisten dengan jumlah suara tidak sah pada butir sebesar suara, seharusnya apabila suara tidak sah sebanyak maka total suara sah kedua pasangan calon adalah dikurangi yaitu suara. dalam hal ini pemohon tidak pernah menjelaskan dasar perhitungan suara tidak sah sebesar suara, apa dasarnya, apa acuan data yang dipakai oleh pemohon, dengan cara apa hal itu diduga terjadi andai benar, dan darimana jumlah tersebut diperolehkecurangan, manipulasi dan rekayasa perhitungan suara, yang dilakukan petugas kpps tps yang ada seluruh kecamatan taliabu barat. bahwa dalil pemohon pada butir huruf tersebut sangat keliru dan tidak benar serta tidak disertai dengan dasar alas dan bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang sah menurut hukum. hal mana, dalil dalil pemohon tersebutterlebih lagi,. sehingga dengan demikian dalil dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga permohonan pemohon guo haruslah ditolak. bahwa dalil pemohonpermohonannya, sehingga permohonan menjadi asal asalan, tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak. bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat etika atau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu"dalilkan adanya pelanggaran adminstrasi bilamana ada, bahwa hal tersebutbahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran menyangkut masalah tindak pidana pemilu, bila memang ada, maktidak benar dalil pemohon dalam butir huruf yang menuduh petugas petugas kpps tps kecamatan taliabu barat tidak menyerahkan form kepada seluruh saksi pemohon, fakta yang sebenarnya adalah memohon memiliki bukti tanda terima c1 kwk yaitu formulir model (vide bukti tc. taliabu barat. kramat tc. taliabu barat. kramat tc. taliabu barat. limbo tc. taliabu barat. meranti jaya tc. taliabu barat. talo tc. taliabu barat. way kepada saksi pemohon, memohon memiliki bukti tanda terima oleh saksi pemohon diantaranya tps desa way yang diterima oleh irwan, kemudian tps desa limbo diterima oleh hadi kahar, tps desa talo diterima oleh yakobus choi lean, tps desa kramat diterima oleh hadi moda dan tps desa kramat diterima oleh elon, tps desa meranti jaya yang diterima oleh hasan masuki, jadi tidak benar tuduhan pemohon bahwa saksi pemohon tidak menerima salinan formulir model c1 kwk, dan selain itu, memohon dan ppk tidak pernah menerima surat rekomendasi panas nomor pws pt xi1 tertanggal desember sehingga demikian permohonan pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.oint huruf (kedua) dan adalah merupakan dalil pemohon yang mengandung itikad buruk, yang tidak sesuaidengan fakta dan dasar hukum yang jelas. adapun alasannya, antara lain adalah sebagai berikut: secara nalar seandainya benar terjadi saksi pemohon tidak mendapatkan formulir c1, seharusnya pemohon mempersoalkan hal itu pada hari kejadian ketika proses penghitungan suara tps sudah selesai. melihat tanggal laporan tersebut yang tertanggal desember berarti dibuat setelah proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten yang sudah dilaksanakan pada tanggal desember saksi pemohon telah hadir dalam rapat pleno tingkat kecamatan, namun pada proses rekapitulasi dilaksanakan, saksi pemohon menyatakan keberatan tanpa alasan yang jelas mengenai proses rekapitulasi dan kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon dan karena merasa tidak puas dengan jawaban ketua ppk, saksi pemohon menyatakan walk out dan kehilangan haknya untuk mengikuti proses rekapitulasi sampai dengan selesaidengan demikian terhadap berbagai tuduhan pemohon yang terkait dengan pemungutan suara ulang harus melalui penelitian dan pemeriksaan panwascam dan disampaikan kepada ppk paling lambat (dua) hari setelah pemungutan suara. dengan adanya surat rekomendasi panas tanggal desember maka dapat dipastikan bahwa rekomendasi panas tersebut sudah tertutup untukiv. pokok permohonan bahwa pemohon pada pokoknya sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun yang dibuat memohon padbukti dan berita acara hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten pulau taliabu, karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah sangat keliru, dan juga banyak sekali terjadi rekayasa dan kecurangan kecurangan untuk penghitungan suara sebagai berikutmempersiapkannya dan tidak mungkin dapat dipenuhi dengan pemungutan suara ulang. bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan taliabu barat tanggal desember saksi pemohon tidak pernah mengisi form keberatan terkait dengan tidak diterimanya salinan formulir model c1 kwk. berdasarkan argumentasi tersebut atas, maka jelas dalil dalil permohonan pemohon sangat tidak beralasan, tidak sesuai dengan fakta dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga permohonan pemohon yang demikian haruslah ditolak. bahwa dalil pemohon pada point huruf mengenai hasil penghitungan manual saksi pemohon yang ditampilkan dalam bentuk tabel adalah dalil yang kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas dasar perhitungan dan sumber data yang dimiliki oleh pemohon, sehingga sudah sepatutnya dalil permohonan pemohon tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak. bahwa dalil pemohon pada point huruf (kedua) (tanpa halaman, lembar yang didalamnya termasuk table perhitungan suara versi pemohon adalah dalil yang menyesatkan karena tidak ada hubungan kausalitas antara tidak diserahkannya form kepada saksi pemohon dengan adanya kehilangan suara pemohon dan terjadinya penambahan suara pihak terkait, dalil pemohon tersebut menunjukkan bahwa pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan adanya perubahan suara berdasarkan alat bukti yang kuat berupa keterangan saksi dan bukti surat, dalam persidangan mahkamah, pengurangan dan penambahan suara hanya bisa diterima jika ada saksi saksi dan bukti bukti surat yang mendukung terjadinya perubahan suara bukan asumsi semata tanpa bukti yang jelas. pemohon tidak pernah menjelaskan bagaimana pengurangan terjadi, kapan, dimana, siapa dan bagaimana pengurangan dan penambahan suara dilakukan, sehingga dalil pemohon yang terdapat pada lembar ke permohonan pemohon haruslah dikesampingkan dan ditolak. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa dalil pemohon pada point huruf (tanpa halaman, lembar ke yang menyatakan bahwa pada hari pencoblosan pilkada,. hal ini patut diduga adanya kesengajaan adalah dalil yang penuh keragu raguan, tidak jelas atau kabur, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. adapun alasannya adalah sebagai berikut: dalil dalil pemohon hanyalah menggunakan asumsi dengan menyatakan sangat jelas berkemungkinan sebagai pemilih pemohon . pernyataan pemohon tersebut menunjukkan bahwa pemohon tidak mampu dan ragu ragu untuk membuktikan adanya upaya untuk menghilangkan suara pemohon. pemohon juga tidak mampu membuktikan siapa saja anak bawah umur, warga negara asing dan warga yang tinggal sementara waktu yang menggunakan surat keterangan domisili untuk mencoblos pada hari pemungutan suara. dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya harus dikesampingkan. apalagi kalaupun benar ada pencoblosan, tidak bisa dipastikan kemana pemilih akan menyalurkan suaranya karena pencoblosan bersifat bebas dan rahasia. pada faktanya ternyata tidak ada laporan yang masuk bawaslu mengenai adanya penggunaan surat keterangan domisili yang diberikan kepada anak bawah umur dan warga negara asing dan pemohon juga tidak menyebutkan pada tps mana saja surat keterangan domisili dibuat dan digunakan. berdasarkan alasan sebagaimana disebut atas, maka jelas dalil pemohon pada point huruf haruslah dikesampingkan dan ditolak. bahwa dalil pemohon pada point huruf (tanpa halaman, lembar ke yang menyatakan pemakaian surat keterangan domisili diperkirakan lebih dari buah, justru menunjukkan dalil pemohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bersifat kabur, karena pemohon menggunakan perkiraan dengan kata kata: diperkirakan, padahal pembuktian persidangan haruslah merujuk pada fakta fakta hukum bukan perkiraan ataupun asumsi yang dibangun sendiri berdasarkan imajinasi khayalan dan ilusi pemohon. bahwa dalil pemohon pada point huruf (kedua (tanpa halaman, lembar ke dan terkait dengan dalil pemohon tentang adanya surat rekomendasi panas nomor db 5kb xi1 tertanggal desember dan surat nomor pws pt xi1 tertanggal desember menunjukkan bahwa rekomendasi. panas tersebut baru dibuat setelah proses rekapitulasi seluruh wilayah kabupaten pulau taliabu sudah selesai dilaksanakan pada tanggal desember dan rekomendasi tersebut adalah merupakan rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh pemohon karena sudah melewati batas waktuoleh karena demikian, dalil pemohon tersebut harus ditolak. bahwa terhadap dalil pemohon pada huruf (tanpa halaman, lembar ke yang menyatakan bahwa form da1 kwk kecamatan taxon, taliabu barat laut, dan taliabu barat dalam keadaan tidak layak dan rusak adalah dalil yang tidak benar karena semua form da1 kwk tersebut dalam keadaan baik (vide bukti tf. taxon dan tf. taxon mengenai masalah form da1 kwk yang berada dalam sampul yang tidak tersegel atau luar kotak suara yang terjadi kecamatan taxon, taliabu barat laut dan kecamatan taliabu barat pada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id waktu rekap tingkat kabupaten dapat dijelaskan bahwa terhadap kejadian tersebut kpu atau memohon telah melakukan pertandingan data dengan yang dimiliki oleh saksi pasangan calon nomor urut yaitu hamka a.k., saksi pasangan calon nomor urut kidman dan yang dimiliki oleh ketua panas mortar tidore, ss, dimana hasilnya tidak ada perbedaan data dan semua saksi maupun panas menerima hasil pertandingan tersebut. hal mana dikuatkan dengan berita acara nomor ba xii tentang pertandingan form da1 kwk oleh ppk kecamatan corona, panas kabupaten, saksi nomornggal desember juncto berita acara nomor ba x11 (vide bukti tf. taxon dan tf. taxon tf. taliabu barat laut, tf. taliabu barat), yang menyatakan tidak terdapat perbedaan. (vide bukti tf. taliabu barat dan tf. taliabu barat laut bahwa begitu juga pada dalil permohonan pemohon pada point huruf (tanpa halaman, lembar ke yang menyatakan bahwa memohon tidak mengindahkan rekomendasi bawaslu tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, apalagi sampai harus dibatalkan demi hukum surat keputusan kpu kabupaten taliabu nomor pts kpu kab.pt. tahun bahwa dalil pemohon pada butir angka (tanpa halaman, lembar ke terkait dalil pemohon yang menyebutkan adanya tuduhan pelanggaran dalam proses pilkada yang terstruktur, sistematis dan massif adalah tuduhan yang tidak berdasar karena tidak ada satupun dalil pemohon yang menyebutkan adanya keterlibatan memohon dengan pihak terkait untuk melakukan berbagai pelanggaran, baik yang berkaitan dengan money politic, maupun pelanggaran lainnya sehingga dalil demikian tidak memenuhi syarat adanya pelanggaran yang terstruktur dan masif. sehingga demikian tidak terbukti juga adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. oleh merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id karena demikian, maka dalil pemohon pada butir haruslah ditolak dan atau dikesampingkan. bahwa selain itu bilamana diperhatikan secara seksama dalil dalil pemohon yang konon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan massif,sebagaimana pula dalam dalil pemohon pada angka dan permohonannya lembar s.d. ternyata dalil dalil pemohon tersebut tidak didukung dengan fakta dan bukti yang sah menurut hukum, dimana pelanggaran tersebut berkorelasi terhadap perolehan suara masing masing pasangan, dengan perkataan lain pelanggaran yang bersifat kasuistis dan sporadik tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing masing pasangan, padahal korelasi yang signifikan antara pelanggaran tsm dengan hasil perolehan suara sudah merupakan yurisprudensi yang bersifat tetap dari mahkamah yang antara lain sebagaimana telah dipertimbangkan oleh dalam putusannya nomor php.d vi tanggal desember dimana pelanggaran tersebut harus mempengaruhi hasil penghitungan suara. oleh karena demikian, dalil dalil pemohon yang tidak disertai dengan fakta dan bukti bukti yang sah menurut hukum tersebut, haruslah ditolak:nyatakan benar dan tetap berlaku keputusan kpu kabupaten pulau taliabu nomor pts kpu kab pt.tanggal desember, pukul (tujuh belas lima belas) waktu indonesia timur.. nama pasangan calon perolehan ban kat bal along mus, s.t. dan suara \|h. zainal mus dan arifin suara\| nadata agregat kependudukan per kecamatan dak2). bukti tc. taliabu fotokopi sertifikat hasil dan rincian barat. bohong dan c7 kwk, tps desa bohong merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idholbotholbotaart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgodan c7 kwk, tps desa kramat, dan c7 kwk, tps desa kramat kecamatan taliabu barat. bukti.imbo kecamatan taliabu barat. buktilimbo kecamatan taliabu barat. bukti tc. taliabu fotokopi berita acara pemungutan. dan barat. lohogbuba penghitungan suara tps model c kwk), merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idohogbuba kecamatan taliabu barat. bukti tc. taliabu fotokopi berita acara pemungutan dan barat. meranti jadan c7 kwk, tps desa meranti jayaips model c1 kwk berhologram), dan lampiran model c1 kwk berhologram, dan c7 kwk tps desa pancoranawal pancoran taliabu barat.tallo taliabu barat. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgotalloayway taliabu barat. bukti tc. taliabu fotokopi berita acara pemungutan dan barat. ratanratanyaulau taliabu dengan jumlah penduduk lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empatera o\|t suara tidak sah data kpud pulau taliabu suara bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan jumlah suara tersebut diatas tidak benar karena penghitungan tersebut diperoleh dengan cara cara yang tidak benar dan melawan hukum:, sebagai berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berhologram), dan lampiran model c1 kwk berhologram, dan c7 kwk,kilailang taliabu barat. bukti tc. taliabu fotokopi keterangan tertulis ketua kpps atas barat. bohong nama. lohan lajadudinholbota nama hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan tps desa holbotakramatkramat. bukti tc. taliabu fotokopi keterangan tertulis ketua kpps atas barat. limbo nama hendrayanto mengenaitps desa limbo. bukti tc. taliabu fotokopi tanda terima penyampaian berita barat. limblimbo. bukti tc. taliabu fotokopi keterangan tertulis ketua kpps atas barat. lohogbuba nama hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan tps desa lohogbuba. bukti tc. taliabu fotokopi tanda terima penyampaian berita barat. meranti jayameranti jaya. bukti tc. taliabu fotokopi keterangan tertulis ketua kpps atas barat. pancoran nama hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan tps desa pancoran. bukti tc. taliabu fotokopi tanda terima penyampaian berita barat. taldesa talo. bukti tc. taliabu fotokopi keterangan tertulis ketua kpps atas barat. talo nama hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan tps desa taloway nama. hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan tps desa way. bukti tc. taliabu fotokopi tanda terima penyampaian berita barat. wayway. bukti tc. taliabu fotokopi keterangan tertulis ketua kpps atas barat. ratanya nama hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan tps desa ratanyakilang nama hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan tps desa kilangcorona. bukti fotokopi daftar hadir pemilih tps model c7 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kwk) untuk desa desa yang termasuk dalam kecamatan taliabu selatanutarabarat laut. bukti tc fotokopi daftar hadir pemilih tps model c7 kwk) untuk desa desa yang termasuk dalam kecamatan ledebaratbaralaut model da kwk). bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil. dan rincian penghitungan perolehan suara dari merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo setiap desa kelurahan tingkat kecamatan dalam bupati dan wakil bupati taliabu barat laut model da1 kwk). bukti fotokopi kumpulan daa kwk desa desa yang termasuk dalam kecamatan taliabu barat lauselataselatanselataselatan model da kwk).timur selatan model da1 kwk). bukti fotokopi kumpulan daa kwk desa desa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang termasuk dalam kecamatan taliabu timur selatanledelede model da1 kwk). bukti fotokopi kumpulan daa kwk desa desa yang termasuk dalam kecamatan ledexoxon model da1 kwk). bukti fotokopi kumpulan daa kwk desa desa yang termasuk dalam kecamatan taxomodel da kwk). merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgotimurtimurutarautara model da1 kwk). bukti fotokopi kumpulan daa kwk desa desa yang termasuk dalam kecamatan taliabu utara. bukti tf. taxon fotokopi berita acara nomor ba xii tentang penyerahan formulir da1 kwk oleh ppk kecamatan taxon kepada saksi nomor urut melaluimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tentang pertandingan formulir da1 kwk oleh tentang hasil pertandingan data formulir da1 kwk oleh .hasilmxi1 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id barat tentangtentang hasilkeputusan komisi pemilihan umum kabupaten pulau taliabu nomor pts kpu kab pt.ulau taliabu tahun model db1 kwk). bukti fotokopibahwa berdasarkan bukti bukti yang ada pada pemohon, terjadi pengurangan suara pemohon sebesar suara dan penambahan suara pasangan calon nomor sebesar suara disebabkan adanya manipulasi dan rekayasa angka pada perhitungan hasil perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh memohon, hal ini terjadi akibat adanya kecurangan oleh petugas kpps seluruh kecamatan taliabu barat dimana mereka tidak menyerahkan formulir kepada saksi saksi pemohon yang bertugas tps yang ada seluruh kecamatan taliabu barat tersebut, yaitu pada tps tps sebagai berikut: tps tps desa limbo. tps tps desa kramat. tps desa meranti jaya. tps ,tps ,tps desa bohong. tps ,tps desa pancoran. tps ,tps ,tps desa woo. tps ,tps desa way. tps ,tps desa tallo. tps desa lohogbubak. tps desa kolkata. tps ,tps ,tps desa kawal. tps desa kilang. tps desa ratanya. bahwa tindakan petugas petugas kpps diseluruh tps kecamatan taliabu barat itu disinyalir karena adany, agar tidak memberikan sama sekali formulir model c1 kwk kepada saksi pemohon. hal ini bertujuan supaya pemohon tidak dapat mengetahui secara resmi dan mempertahankan hasil perolehan suara melalui formulir model c1 kwk yang ada tps kecamatan taliabu barat. tindakan petugas petugas kpps diseluruh tps kecamatan taliabu barat yang telah melawan hukum ini telah pemohon adukan panas kabupaten pulau taliabu sehingga keluar surat2 kwk). bukti fotokopi surat pernyataan atas nama nurhasan mampu bertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama smit mudik, fil. bertanggal desemberulau taliabu tahun yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan kpu provinsi maluku utara nomor:pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun tanggal agustus bukti pt dan keputusan kpu provinsi maluku utara nomor: pts kpu prov tahunpulau taliabu telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten sesuai berita acara nomor: babukti pt yang hasilnya secara rincalong mus dan ramli zainal mus dan arifin abd. majid, se, bahwa berdasarkan keputusan memohon dalam hal inipulau taliabu tahun mahkamah konstitusi republik indonesia:emikian pula ditegaskan dalam undang undang nomor tahuntelah melakukan pelanggaran dengan cara tidak membagikan tps (tempat pemungutan suara): bahwa memohon telah keliru atas pemakaian surat keterangan domisili: form da1 kwk dalam keadaan tidak layak dan rusak serta posisi sampulnya tidak tersegel: pelanggaran money politic: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelanggaran melibatkan pnjuncto. bahwa ketentuan undang undang nomor tahun junc(dugaan politik uang mekanisme persoalannya diselesaikan oleh panitia pengawas pemilu bawaslu) dan kepolisian republik indonesia, selanjutnya mengenai keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten pulau taliabu yang dinilai keliru mekanismenya melalui bawaslu dan pengadilan tinggi tata usaha negara ptun), merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kemudian untuk pelibatan pegawai negeri sipil pns) adalah kewenangan bawaslu yang kemudian teruskan kepada sekretaris daerah sekda) untuk ditindak lanjuti inspektorat kabupaten pulau taliabu..bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut: pasangan calon bupati jumlah perolehan urut dan wakil bupati suara yang ditetapkan oleh memohon along mus dan ramli h.zainal mus dan arifin abd majid,se.mt jumlah bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan instansi yang berwenang atau dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten pulau taliabu jumlah penduduk kabupaten pulau taliabu sebanyak (lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu) jiwa.dengan jumlah penduduk kurang dari (dua ratus lima puluh ribu) jiwa adalah (dua persen). bahwa berdasarkan ketentuan pmk nomor sedangkan pemohon adalah. selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah suara. maka selisih antara pemohon dengan pihak terkait sebesar suara atau setara dengan sehingga tidak memenuhi syarat maksimal selisih suara sebesar suara bahwa dengan demikian menurut pihak terkait dengan jumlajuncto pmk nomor tahun bahwa ketentuan undang undang nomornomor puu xiii yang dalam pertimbangannya pada halaman yang menyatakan:merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berdasarkan pertimbangan tersebut menurut mahkamah dalil para pemohon sepanjang mengenai undang undang nomorundang undang nomorundang undang nomordan(obscura libel) menurut memohon permohonan pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut: bahwa pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal desember pada lembar (satu) mengenai perihal yang menyatakan perbaikan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten taliabu nomorbahwa terhadap perihal yang disebutmengenai tempat pemilihan calon bupati dan wakil bupati yaitu kabupaten taliabu adalah tidak jelas dan membingungkan bagi pihak terkait yang sama sekali tidak mengenal daerah atau tempat yang bernama kabupaten taliabu karena berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten provinsi maluku utara, sangat jelas dan tegas pada disebutkan: sehingga kabupaten taliabu tidak dikenal sebagai salah satu kabupaten yang ada dalam negara kesatuan republik indonesia dan juga tidak dikenal sebagai salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati secara serentak pada tanggal desember bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan atas oleh pihak terkait, maka terhadap perbaikan permohonan pemohon oleh kuasanya tertanggal desember perihal: perbaikan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten taliabu nomor:adalah kabur dan tidak jelas obscura libel) sehingga permohonan pemohon harus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sejumlah seribu delapan ratus enam puluh empat dan terjadi penambahan suara pihak terkait sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat namun pemohon tidak menguraikan secara detail dasar munculnya angka seribu delapan ratus enam puluh empat tersebut. kami pihak terkait setelah mencermati secara keseluruhan permohonan tidak menemukan uraian dasar dasar penghitungan pemohon sehingga menghasilkan angka seribu delapan ratus enam puluh empat selain itu, pemohon. juga tidak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menguraikan dengan cara apa pengurangan suara pemohon dan dengan cara apa penambahan suara bagi pihak terkait sehingga menghasilkan jumlah seribu delapan ratus enam puluh empat tersebut. bahwa pemohon tidak menjelaskan tempat pemungutan suara tps) mana terjadi pengurangan atau penambahan suara pihak terkait.d) bahwa dalil permohonan huruf lembar yang pada pokoknya menyatakan disinyalir karena adanya instruksi perintah dari petugas kpud.dst. bahwa frasa disinyalir menunjukkan ambiguitas pada pemohon. hal ini berarti dalil pemohon tersebut hanyalah dugaan semata. kata disinyalir membuat dalil pada poin tersebut menjadi kabur sehingga akan menyulitkan memohon, pihak terkait dan mahkamah konstitusi dalam mengajukan argumentasi hukum berkaitan dengan dalil tersebut. oleh karena itu dalil huruf lembar tersebut menyebabkan gugatan obscura libel. bahwa dalil permohonan pada pokoknya menyatakan terjadi pengurangan suara pemohon dan terjadi penambahan suara pihak terkait. namun pemohon tidak menguraikan perbuatan perbuatan apa saja dari memohon yang mengurangi suara pemohon dan menambahkan suara pihak terkait. pemohon hanya menguraikan pelanggaran pelanggaran memohon berupa: telah melakukan pelanggaran dengan cara tidak membagikan (tempat pemungutan suara )tps. bahwa memohon telah keliru atas pemakaian surat keterangan domisili. form da1 kwk dalam keadaan tidak layak dan rusak serta posisi sampulnya tidak tersegel. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rekomendasi pws pt xi1 tertanggal desember bukti bahwa peraturan komisi pemilihan umum pkpu) nomor tahun berbunyi sebagai berikut: kpps mengumumkan salinan formulir c1 kwk dan laporannya tps. kpps menyampaikan satusatu rangkap salinan formulir model c kwk, model c1 kwk dan laporannya kepada ppk dan kpu kabupaten kota pada hari pemungutan suara melalui pps. kpps menyampaikan satu rangkap salinan formulirengan laporannya diserahkan kepada pps untuk disampaikan kepada saksi paling lambat satusatu rangkap salinan formuliryang diatur dalam peraturan perundang undangan. bahwa tindakan petugas petugas kpps tps se kecamatan taliabu barat yang tidak menyerahkan formulir kepada saksi saksi pemohon jelas jelas melanggar peraturan komisi pemilihan umum pkpu) tahun point dan diatas, sehingga keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pulau taliabu nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelanggaran money politic. pelanggaran melibatkan pns. bahwa pelanggaran pelanggaran tersebut tidak ada kausalitas dan relevansinya dengan klaim pengurangan suara memohon atau penambahan suara pihak terkait. dengan demikian antara dalil pengurangan atau penambahan suara dengan perbuatan memohon tidak punya kausalitas. dalil dalil permohonan yang tidak berkaitan antara yang satu dengan yang laigugatan tersebut tidak dapat diterima. bahwa pemohon menguraikan dalil dalil permohonannya pada lembar ke untuk apa penggunaan tablele tersebut sangat membingungkan pihak terkait. tidak jelasnya uraian pencantuman table tersebut oleh pemohon menyebabkan dalil dalil permohonan menjadi kabur. bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan surat keterangan domisili digunakan oleh pihak tidak berhak seperti anak dibawah umur, warga negara asing dan warga yang tinggal sementara tempat tersebut. mengenai dalil ini, pemohon tidak menguraikan secara jelas berapa jumlah dan atau siapa nama pihak yang menggunakan keterangan domisili yang digunakan oleh anak bawah umur, warga negara asing, dan warga yang tinggal sementara tempat tersebut. pemohon harus menguraikan jumlah yang menggunakan surat keterangan domisili tersebut agar mahkamah konstitusi dapat menilai apakah jumlah tersebut signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan suara. oleh karena itu, tidak jelasnya jumlah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id keterangan domisili yang digunakan menyebabkan dalil gugatan kabur (obscura libel). bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan(empat ribu) buah. frasa diperkirakan berjumlah menunjukkan ambiguitas pemohon. hal ini berarti dalil pemohon tersebut hanyalah dugaan semata. demikian pula dengan dalil pemohon yang menyatakan penggunaan keterangan domisili yang berjumlah buah tetapi pemohon tidak menguraikan secara detail dasar munculnya angka buah. pemohon juga tidak menjelaskan tempat (locus) terjadinya kecurangan yang berjumlah tersebut. padahal fakta yang sebenarnya jumlah tb hanyalah suara sehingga sangat tidak berdasarkan fakta kecurangan dapat dilakukan oleh memohon sebanyak suara padahal jumlah tb hanya saja. dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian tersebut dalil dalil pemohon tidak jelas yang menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya money politic yang dilakukan oleh pihak terkait, namun pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara melakukan money politic dan kepada siapa money politic itu dilakukan. dalil dalil tersebut tidak lengkap sehingga gugatan menjadi kabur (obscura libel). lagi pula pelanggaran money politic bukanlah object itis mahkamah konstitusimoney politic harus dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran keterlibatan pegawai negeri sipil didalam kampanye. padahal pelanggaran pelanggaran keterlibatan pegawai negeri. sipil didalam kampanye bukanlah object itis mahkamah konstitusipelanggaran keterlibatan pegawai negeri sipil didalam kampanye harus dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa pemohon pemohon tidak disusun dengan cermat dan sistematis. hal ini dapat dilihat dari permohonan yang tidak mencantumkan halaman sehingga menyulitkan bagi pihak terkait untuk menjawab dalil dalil permohonan dengan jelas. dalil dalil jawaban terkait akan diuraikan dengan membantah poin poin permohonan dengan menyebutkan halamannya sehingga permohonan yang tidak mencantumkan halaman membuat jawaban juga tidak cermat. sehingga pihak terkait menggunakan kata lembar untuk menentukan posisi dalil dalil yang dibantahmengenai selisih suara menurut memohon adalah sebagai berikut:penghitungan tersebut telah sesuai dengan keputusan kpu kabupaten pulau taliabu nomor: pts kpu kab. pt. tahun bukti: berdasarkan bukti bukti yang ada pada pemohon terjadi pengurangan suara pemohon sebesar seribu delapan ratus enam puluh empat dan terjadi penambahan suara pihak terkait seribu delapan ratus enam puluh empat bahwa pihak terkait membantah dalil dalil pemohon atas sebab tidak didasarkan pada alat bukti berupa dokumen c1 kwk atau merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dokumen lainnya. selain itu pemohon juga tidak menjelaskan secara detail dasar penghitungan pengurangan suara seribu delapan ratus enam puluh empat dan dasar penambahan suara pihak terkait sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat dalil tidak adanya c1 kwk pemohon tidak mampu membuktikan jumlah pengurangan suara sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat dan penambahan suara sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat bahwa pemohon tidak mampu menunjukkan melalui alat bukti surat mengapa suara pemohon berkurang sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat dan suara pihak terkait bertambah sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat oleh karena itu tidak berdasar hukum dalil pemohon sepanjang mengenai pengurangan suara dan penambahan suara. bahwa tidak benar memohon tidak menyerahkan formulir c1 kwk kepada saksi saksi yang bertugas tps yang ada diseluruh kecamatan taliabu barat. memohon dan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati pulau taliabu telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan. bahwa jika mengacusudah sesuai dengan dengan keputusan kpu kabupaten merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pulau taliabu nomor: pts kpu kab. pt. tahun bukti pt bahwa dalam permohonannya pemohon pada lembar bagian huruf yang pada pokoknya menyatakan tindakan tindakan petugas kpps diseluruh tps kecamatan taliabu barat disinyalir karena adanya instruksi perintah dari petugas kpud . dst, bahwa terhadap dalilpenyelenggara pemilihan lainnya berulangkali melakukan koordinasi serta melakukan bimbingan teknis bintik) mengenai hak hak saksi atau pasangan calon pada saat pemungutan suara maupun pada saat penghitungan suara. bahwa jika mengacu padaadalahjumlah kebolehannya sudah sesuai dengan keputusan kpu kabupaten pulau taliabu nomor: pts kpu kab. pt. tahun bahwa demikian pula alat bukti yang dijadikan pemohon berupa surat keterangan nomor pws pt xi11 bahwa bukti. pemohon adalah bukti yang sengaja dibuat panwaslih untuk sidang mahkamah konstitusi. bukti tersebut adalah bukti yang mengada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ada karena dalam perbawaslu,bawasluperistiwa yang direkomendasikan oleh panwasli melalui ini terjadi pada tanggal desember dan baru ditemukan atau dilaporkan pada tanggalukti pemohonliabu barat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id setelah dicocokkan dengan data data yang dimiliki oleh saksi memohon dan bawaslu tidak ada perbedaan dan perubahan suara kecamatoleh karena itu berdasarkan uraian uraian pihak terkait atas maka dalil pemohon pada lembar poin huruf harus dinyatakan ditolak oleh mahkamah konstitusi. bahwa dalam permohonan pemohon pada lembar bagian huruf yang pada pokoknya menyatakan tidak diserahkannya formulir c1 kwk mengakibatkanpulau taliabu tahun harus dibatalkan demi hukum. bahwa atas dalil tersebut pihak terkait membantah tidak diserahkannya c1 kwk kepada saksi. sebab pihak terkait menerima formulir c1 kwk yang telah diserahkan oleh memohon. jika pun benar formulir c1 kwk tidak diserahkan kepada pemohon tidak serta merta membatalkan keputusan kpu kabupaten pulau taliabu nomor: pts kpu kab. pt. tahun penyerahan formulir c1 kwk adalah wujud transparansi dan pemberitahuan bagi pemohon dan memohon telah menyerahkannya kepada saksi pihak terkait maupun kepada saksi pemohon serta ppl. akan tetapi mengenai validasi penghitungan suara dapat pula cek c1 kwk yang diumumkan atau yang terdapat pada memohon, bawaslu dan saksi pasangan calon lainnya. tidak ada ketentuan dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun mengenai status batal demi hukumnya ketetapan kpu jika salah satu saksi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idharus dibatalkan demi hukum: bahwa akibat tidak diserahkannya form kepada saksi pemohon tps seluruh kecamatan taliabu barat maka pemohon kehilangan suara yang sangat signifikan: berdasarkan hasil penghitungan manual saksi pemohon bukti ditemukan pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pasangan calon nomor urut bukti yang diuraikan sebagai berikut: data perbandingan da1 kwk versi formulir manual saksi memohon pemohon kla pejalan lautan x55 sengaja meranti jaya neon bohong merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tidak menerima formulir c1 kwk. tidak ada relevansi atau hubungan kausalitas antara tidak diserahkannya c1 kwk dengan pengurangan jumlah suara atau penambahan jumlah suara. perlu pihak terkait tegaskan bahwa formulir c1 kwk telah dibagikan kepada semua pihak yang berhak menerima, hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan para pihak yang menerima formulir c1 kwk tersebut. demikian pula oleh memohon telah meng upload formulir c1 kwk website kpu pusat sehingga masyarakat umum dapat melihat dan menghitung sendiri jumlah perolehan suara. oleh karena itu berdasarkan uraian uraian pihak terkait diatas maka dalil pada lembar poin huruf harus dinyatakan ditolak oleh mahkamah konstitusi. bahwa dalam permohonannya pemohon pada lembar dan bagian huruf (seharusnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat tidak diserahkannya kwk kepada saksi pemohon tps diseluruh kecamatan taliabu barat maka pemohon kehilangan suara yang sangat signifikan berdasarkan .dst. untuk menguraikan dalil ini pemohon membuat table penghitungan suara berdasarkan versinya sendiri. bahwa pihak terkait membantah dan tidak membenarkan dalil pemohon pada lembar dan bagian huruf (sebelumnya tertulis huruf termasuk tabel tabel yang berisi penghitungan versi pemohon sendiri. mengenai isi table tersebut pihak terkait memberi tanggapan, bahwa angka angka dalam kolom formulir manual saksi pemohon sangat membingungkan karena tidak dijelaskan dasar penghitungan perolehan suara pemohon. padahal jika penghitungan perolehan suara dilakukan berdasarkan formulir c1 kwk maka diperoleh penghitungan perolehan suara yang sudah sesuai dengan keputusan kpu kabupaten pulau taliabu nomor: pts kpu kab. pt. tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id oleh karena itu berdasarkan uraian uraian pihak terkait diatas maka dalil pada lembar dan poin huruf (sebelumnya tertulis harus dinyatakan ditolak oleh mahkamah konstitusi. bahwa dalil pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal desember pada lembar huruf yang menyatakan: . hampir dibahwa pihak terkait membantah dan tidak membenarkan dalil pemohon pada lembar bagian huruf bahwa memohon sebagai penyelenggara pemilihan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. memohon telah membolehkan pihak pihak yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk melaksanakan hak konstitusionalnya dengan syarat mampu menunjukkan identitas sebagai warga yang bertempat tinggal daerah tersebut. sehingga jika pemohon menyatakan ada pihak yang mempunyai kartu tanda penduduk ktp) tetapi tidak diperbolehkan oleh memohon maka harus dibuktikan oleh pemohon kapan kejadiannya, tempat pemungutan suara tps) mana dan berapa jumlah warga yang memiliki ktp tetapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. seandainya pun benar bahwa sejumlah warga negara tidak diperbolehkan oleh memohon, maka kami pihak terkait juga dirugikan akan hal tersebut sebab suara pemilih yang hilang tersebut berpotensi memilih pihak terkait. sehingga bukan hanya pemohon yang berpotensi bertambah suaranya tetapi juga pihak terkait. dengan demikian pemohon harus membuktikan jumlah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id warga yang kehilangan suara dan benar benar jelas akan memilih pemohon. bahwa sesungguhnya jika mencermati dalil pemohon tersebut yang menyatakan: pada pokoknya dalil atas adalah pengakuan pemohon bahwa surat keterangan domisili dapat digunakan, hanya saja terdapat pihak yang tidak berhak menggunakannya seperti anak dibawah umur, warga negara asing, warga yang tinggal sementara. sehingga kesimpulannya jika surat keterangan domisili digunakan oleh pihak yang berhak seperti oleh orang dewasa, warga negara indonesia, dan penduduk setempat maka surat keterangan domisili dapat digunakan untuk menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara tertanggal desember namun pemohon tidak konsisten mengenai penggunaan keterangan domisili sebab dalil lainnya pemohon mendalilkan tentang penolakan atas penggunaan surat keterangan domisili karena yang dibolehkan adalah surat keterangan tempat tinggal, pihak terkait menanggapi bahwa surat keterangan domisili desa yang terdapat kabupaten pulau taliabu sama posisinya dengan surat keterangan tempat tinggal yang diperbolehkan oleh kpu pusat. kabupaten pulau taliabu, kepala desa tidak mengeluarkan surat keterangan tempat tinggal tetapi mengeluarkan surat keterangan domisili. sehingga tidak ada perbedaan secara substansi, fungsi dan format antara surat keterangan domisili dan surat keterangan tempat tinggal. praktek sehari hari kepala desa hanya mengeluarkan keterangan domisili bukan surat keterangan tempat tinggal. namun jika dilihat fungsi dan peruntukannya surat keterangan domisili tersebut sama dengan surat keterangan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo tempat tinggal. jika kpu pusat melalui surat edaran nomor: kpu xi1 membolehkan penggunaan surat keterangan tempat tinggal maka sudah seharusnya surat keterangan domisili yang sama substansi dan fungsinya dengan surat keterangan tempat tinggal juga diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih. mengenai penggunaan surat keterangan domisili terkait menyampaikan bahwa sebelum hari pemungutan suara pihak pihak dan saksi saksi dari semua pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dan nomor urut kabupaten pulau taliabu menyepakati dan meminta kepada kepala desa untuk menerbitkan surat keterangan domisili agar dapat digunakan dalam pemungutan suara pada tanggal desember sebelum dan pada saat pemungutan suara tidak ada laporan atau keluhan dari para pihak termasuk pihak pasangan calon baik dari pemohon maupun pihak terkait. namun setelah pemohon mengetahui hasil perolehan suaranya tidak menjadikannya sebagai pemenang, maka baru melapor kepada pihak bawaslu. hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan mengenai penggunaan keterangan domisili pada tanggal desember oleh pemohon bawaslu. jika pemohon tidak menyetujui penggunaan keterangan domisili dalam tb mengapa tidak melakukan protes atau laporan tertanggal desember bahwa dengan demikian penggunaan surat keterangan domisili dapat dibenarkan dan penyelenggaraan pemungutan suara telah sesuai dengan tahun karena pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam data pemilih tetap dpt), tb dan tb yang mana pengguna tb adalah warga yang menggunakan kartu tanda penduduk ktp), kartu keluarga kk) dan keterangan identitas lainnya berdasarkan dhingga dalil permohonan pemohon pada lembar point hurufpenggunaan keterangan domisili dibeberapa tempat pemungutan suara juga membuat pemohon menjadi pemenang (peraih suara terbanyak) akan tetapi pemohon tidak pernah mempersoalkan tempat dimana pemohon meraih suara terbanyak tersebut, bahwa lagi pula penggunaan keterangan domisili dalam pemungutan suara tidak serta merta menyebabkan kerugian bagi pemohon. karena tidak dapat dibuktikan apakah semua warga yang terdaftar tb2 memilih pihak terkait, akan tetapi bisa saja memilih pemohon. beberapa tps bahkan pemohon memperoleh suara terbanyak. hal ini dibuktikan beberapa tps sebagai berikut: bukti pt desa bohong tps desa bohong, pengguna tb2 sebanyak pemilih dan dimenangkan oleh pemohon dengan jumlah suara. tps desa bohong, pengguna tb2 sebanyak pemilih dan dimenangkan oleh pemohon dengan jumlah suara. secara keseluruhan pengguna tb2 desa bohongdesa ratanya tps desa ratanya, pengguna tb2 sebanyak pemilih dan dimenangkan oleh pemohon dengan jumlah suara, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desa meranti jaya tps meranti jaya, pengguna tb2 sebanyak pemilih dan dimenangkan oleh pemohon dengan jumlah suara, desa kawal tps kawal, pengguna tb2 sebanyak pemilih dan dimenangkan oleh pemohon dengan jumlah suara, desa way tps way, pengguna tb2 sebanyak pemilih dan dimenangkan oleh pemohon dengan jumlah suara, tps way, pengguna tb2 sebanyak pemilih dan dimenangkan oleh pemohon dengan jumlah suara, secara keseluruhan pengguna tb2 desa waybahkan terdapat desa yang dimenangkan oleh pemohon akan tetapi tempat pemungutan suara tersebut tidak terdapat tb atau pengguna surat keterangan domisili. hal ini membuktikan penggunaan surat keterangan domisili tidak mempengaruhi secara mutlak perolehan suara bagi pemohon maupun bagi pihak terkait. adapun desa yang tidak terdapat tb adalah bukti pt desa albata tps albata, pengguna tb2 nihil dan dimenangkan oleh pemohon dengan jumlah suara. begitu pun jika mengacu secara keseluruhan jumlah selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait dengan pengguna tb kabupaten pulau taliabu, maka dapat disimpulkan tidak ada relevansi antara penggunaan keterangan domisili dengan perolehan suara pemohon. hal ini dapat dilihat jumlah selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait yaitu suara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sedangkan jumlah tb adalah sekitar suara. dengan demikian semakin jelas bahwa jumlah tb yaitu suara tidak mempengaruhi kemenangan pihak terkait, karena selisih suaranya sangat besar yaitu sebanyak suara. oleh karena itu dalil yang menyatakan pemohon dirugikan dengan penggunaan keterangan domisili adalah dalil yang ilusi dan hanya dugaan semata. bahwa pemohon berpendapat tidak dibenarkan penggunaan keterangan domisili untuk memperoleh hak pilih. pihak terkait tidak sependapat dengan pemohon tersebut. menurut pihak terkait surat keterangan domisili dapat saja digunakan untuk memperoleh hak pilih dengan alasan sebagai berikut: bahwa sesungguhnya keterangan domisili dikenal menurut undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun menyatakanjika mencermati atas maka sudah sangat jelas undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun pada pokoknya mengenal nomenklatur surat keterangan domisili. sehingga sangat tidak beralasan hukum jika pembuat undang undang mencantumkan surat keterangan domisili akan tetapi pihak memohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mengesampingkan penggunaan surat keterangan domisili tersebut. bahwa dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun disebutkan pihak pihak yang dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas yaituurat keterangan domisili adalah identitas lain sebagaimana yang dimaksud dalam atas. surat keterangan domisili telah digunakan dalam praktek administrasi kependudukan indonesia. lagi pula undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tetap mengenal nomenklatur surat keterangan domisili. bahwa surat keterangan domisili sama substansinya dengan surat keterangan tempat tinggal. sehingga sudah seharusnya surat keterangan domisili dapat juga sebagai identitas lain untu menggunakan hak pilih. bahwa pemohon menolak surat keterangan domisili untuk digunakan tps merujuk pada surat edaran kpu nomor: kpu xii dalam surat edaran tersebut kpu menghimbau agar kpud beserta jajarannya tidak menerima surat keterangan domisili sebagai identitas lain dalam pemungutan suara. alasan kpu karena undang undang administrasi kependudukan yaitu undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tidak mengenal surat keterangan domisili. jika mengacu secara letterlick maka undang undang administrasi kependudukan memang tidak mengenal surat keterangan domisili. kendatipun merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo demikian dalam undang undang administrasi kependudukan tersebut terdapat surat keterangan tempat tinggal yang substansinya sama dengan keterangan domisili. jika mengacu undang undang administrasi nomor tahun juncto undang undang nomor tahun yang tidak mengenal surat keterangan domisili lalu mengapa undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun disebutkan penggunaan surat keterangan domisili. dalam hukum jika terjadi pertentangan norma antara undang undang khusus maka yang diberlakukan adalah undang undang terbaru sebagaimana asas yang menyebutkan lex posterior derogat lege priori (undang undang terbaru mengalahkan undang undang yang terbaru). berdasarkan asas tersebut maka undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun yang dikeluarkan pada tahun sedangkan administrasi kependudukan diberlakukan pada tahun oleh karena itu ketentuan mengenai surat keterangan domisili harus didasarkan pada undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun sehingga sudah seharusnya surat keterangan domisili dapat digunakan sebagai identitas lain untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau taliabu tahun sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun bahwa dalam permohonannya pemohon pada lembar bagian hurufempat ribu buah.dst merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa pihak terkait membantah dan tidak membenarkan dalil pemohon bagian huruf tersebut. bahwa sangat tidak masuk akal dalil permohonan pemohon tersebut, sebab data buah pengguna surat keterangan domisili adalah rekayasa dan manipulasi pemohon. jika mengacu pada dokumen model kwk, model db kwk beserta laporannya dan kwk jumlah pengguna tb hanyalah sehingga bagaimana mungkin suara yang menggunakan surat keterangan domisili sedangkan jumlah tb hanyalah suara. hal ini berarti pemohon telah merekayasa dan memanipulasi data sebanyak suara. bukti pt mengenai alat bukti dan untuk membuktikan dalil pemohon dalam poin ini jika menggunakan surat keterangan nomor pws pt xi1 dan surat keterangan nomor pws pt x1 maka kami menanggapi bahwa bukti dan pemohon adalah bukti yang sengaja dibuat panas untuk sidiriptidak, dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas pajak penghasilan sesuai peraturan menteri ini. terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf pajak penghasilan yang seharusnya terutang wajib dibayarkan kembali, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan, dalam hal telah terpenuhinya kembali jumlah minimal tenaga kerja, dan tidak diberikan penambahan jangka waktu pemanfaatan fasilitas penanaman modal. penanaman modal yang telah memperoleh sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai pemberian sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai fasilitas dan kemudahan kawasan ekonomi khusus, tidak dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan menteri ini. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, terhadap wajib pajak dengan izin prinsip, izin investasi,anyang diterbitkan sebelum peraturan menteri ini berlaku, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan menteri ini, sepanjang: izin prinsip, izin investasi, dan, bidang usaha sesuai dengan lampiran peraturan menteri ini, memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam hurufkendussa aa, plt. kepala bagian administrasi kementerian . anya vag m er nin19730213 sa7os"bidang usaha tertentu pada daerah tertentu dengan persyaratan tertentu yang dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto industri berbasis daging semua cakupan produk yang seluruh provinsi lumayan dan surimi termasuk dalam kali ini indonesia industri pengolahan dan semua jenis ikan (pieces), seluruh provinsi pengawetan ikan dan biota air kecuali hiu indonesia, kecuali dki bukan udang) dalam kaleng semua jenis crustacea jakarta semua jenis moluska ikan kaleng dan cooked loin (tuna atau cakalang kaleng) bidangusaha '''\|tahun\| cakupanproduk daerah provinsi persyaratan industri pengolahan dan semua cakupan produk yang seluruh provinsi pengawetan udang dalam termasuk dalam kali ini indonesia, kecuali dki kaleng jakarta industri pembekuan biota air\| semuajenis crustacea seluruh provinsi lainnya semua jenis moluska indonesia, kecuali dki udang beku jakarta industri pengolahan dan udang created seluruh provinsi pengawetan lainnya untuk indonesia, kecuali dki biota air lainnya jakarta industri pengolahan dan semua cakupan produk yang seluruh provinsi pengawetan buah buahan dan termasuk dalam kali ini indonesia sayuran dalam kaleng industri pengolahan susul semua cakupan produk yang seluruh provinsi segar dan krim termasuk dalam kali ini indonesia industri makanan sereal pembuatan makanan sereal seluruh provinsi indonesia industri produk roti dan kue pembuatan biskuit seluruh provinsi pembuatan wafer indonesia industri makanan dari cokelat\| semua cakupan produk yang seluruh provinsi dan kembang gula termasuk dalam kali ini indonesia industri pengolahan kopi kopi bubuk, kopi sangrai, kopi seluruh provinsi ekstrak, kopi instan, dan atau sari indonesia kecuali dki kopi jakarta kesalahan kbbi naa industri produk masak dari\| semua cakupan produk yang seluruh provinsi kelapa termasuk dalam kali ini indonesia industri pemintalan benang benang dari kapas, polyester, seluruh provinsi nylon, acrylic, spandex, dan atau indonesia rayon, serta campurannya industri batik semua cakupan produk yang seluruh provinsi termasuk dalam kali ini indonesia industri pakaian jadi\| semua cakupan produk yang seluruh provinsi konveksi) dari tekstil termasuk dalam kali ini indonesia industri pakaian jadi semua cakupan produk yang seluruh provinsi konveksi) dari kulit termasuk dalam kali ini indonesia industri pakaian jadi rajutan semua cakupan produk yang seluruh provinsi termasuk dalam kali ini indonesia industri penyamakan kulit semua cakupan produk yang seluruh provinsi termasuk dalam kali ini indonesiapribaditeknik industri industri alas kaki untuk\| semua cakupan produk yang seluruh provinsi keperluan sehari hari termasuk dalam kali ini indonesia o.id industri sepatu olahraga semua cakupan produk yang seluruh provinsi termasuk dalam kali ini indonesia industri kertas dan papan semua cakupan produk yang seluruh provinsi kertas bergelombang termasuk dalam kali ini indonesia, kecuali dki jakarta industri kemasan dan kotak semua cakupan produk yang seluruh provinsi dari kertas dan karton termasuk dalam kali ini indonesia, kecuali dki jakarta industri kertas tissue semua cakupan produk yang seluruh provinsi terintegrasi termasuk dalam kali ini indonesia, kecuali dengan industri banten, dki jakarta, bubur jawa barat, jawa kertas pulp tengah, yogyakarta, kali jawa timur (tidak dan termasuk kabupaten dij\| satu lokasi pulau madura) dengan industri punya bidangusaha \|tahun\| cakupanproduk daerah provinsi persyaratan industri barang dari karet\| sarung tangan karet sintetis aceh, sumatera utara, lainnya ytd yang tidak dan atau sarung tangan karet sumatera barat, riau, dapat diklasifikasikan alam kepulauan riau, jambi, tempat lain) sumatera barat, papua industri barang dari plastik semua cakupan produk yang seluruh provinsi untuk bangunan termasuk dalam kali ini indonesia industri barang galian bukan pembuatan aspal karet seluruh provinsi logam lainnya ytd indonesia industri peralatan makan dari\| semua cakupan produk yang seluruh provinsi logam (flatware product termasuk dalam kali ini indonesia industri paku, mur dan baut semua cakupan produk yang seluruh provinsi termasuk dalam kali ini indonesia industri peralatan dapur dari semua cakupan produk yang seluruh provinsi logam (cookware product) termasuk dalam kali ini indonesia industri perlengkapan printer seluruh provinsi komputer indonesia bidangusaha '\|tahun\| f'cakupanproduk daerah provinsi persyaratan industri televisi dan atau semua jenis televisi layar datar seluruh provinsi perakitan televisi (flat panel display), tidak termasuk indonesia televisi crt industri peralatan perekam, pemutar cd, vcd dvd, blu ray seluruh provinsi penerima dan pengganda dan atau kombinasinya, head indonesia audio dan video. bukan unit mobil (radio dan televisi yang industri televisi dipasang dalam mobil) industri peralatan audio dan pembuatan konsol video game seluruh provinsi video elektronik lainnya pembuatan speaker aktif indonesia industri pengubah tegangan\| industri transformator dengan seluruh provinsi melakukan alih transformator), pengubah tegangan kv 500kv indonesia teknologi arus rectifier) dan pengontrol tegangan voltage stabilizer) industri peralatan pengontrol\| semua cakupan produk yang seluruh provinsi dan pendistribusian listrik termasuk dalam kali ini indonesia industri peralatan listrik\| kulkas dan atau mesin cuci seluruh provinsi rumah tangga indonesia industri kompor semua cakupan produk yang seluruh provinsi termasuk dalam kali ini indonesia industri pompa lainnya, kompresor untuk seluruh provinsi kompresor, kran, dan refrigerator dan indonesia klep katup cold storage bidangusaha ''\|(tahun\| 'cakupanproduk daerah provinsi persyaratan ron industri mesin pertanian dan perakitan traktor pertanian seluruh provinsi kehutanan pembuatan mesin penggilingan indonesia padi rice killing unit) industri furnitur dari kayu semua cakupan produk yang seluruh provinsi termasuk dalam kali ini indonesia industri furnitur dari rotan semua cakupan produk yang seluruh provinsi dan atau bambu termasuk dalam kali ini indonesia industri barang perhiasan dari semua cakupan produk yang seluruh provinsi logam mulia untuk keperluan termasuk dalam kbl ini indonesia pribadi industri mainan anak anak semua cakupan produk yang seluruh provinsi termasuk dalam kali ini indonesia semen kep atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut. kegiatan usaha utama adalah bidang usaha dan jenis produksiwajib pajak yang melakukan penanaman modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam jangka waktu tertentu. pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada adalahsejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial masing masing sebesar (sepuluh persen) pertahun. industri padat karya sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: merupakan wajib pajak badan dalam negeri, melakukan kegiatan usaha utama sesuai bidang usaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) tahun memiliki cakupan produk tertentu, pada daerah tertentu, dengan persyaratan tertentuontoh perhitungan rata rata tenaga kerja indonesia contoh pt. pada tahun pajakjumlah tki bulan jan s.d. des jumlah rata rata: jumlah bulan u vu uvu jv j j vwx: catatan dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto pada tahun pajak 20xx. contoh pt. memasuki saat mulai berproduksi secara komersial pada bulan mei tahun pajak dangoji jan aaa soon aro jumlah tki bulan mei s.d. des jumlah rata rata: jumlah bulan sejak smb kurang dari pad catatan belum dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto pada tahun pajak 20xx. fasilitas dapat dimanfaatkan pada tahun pajak saat jumlah rata rata tenaga kerja minimal format surat penyampaian laporan contoh format surat penyampaian laporan jumlah realisasi tenaga kerja indonesia, realisasi penanaman modal dan atau realisasi produksi nomor knannanaan perihaltahun pajak .terlampir kami sampaikanii. contoh format laporan jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja indonesia daftar pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas bulan . kode jumlah yang masa npp nama pemotongan objek penghasilan dipotong perolehan tanggal pajak bruto rp) rp) penghasilan aal lo. pegawai tidak tetap rekapitulasi jumlah tenaga kerja indonesia tki) yang mendapatkan fasilitas dan penghasilan bruto yang diterima tenaga kerja wajib pajak bulan jumlah jumlah penghasilan den yang tki bruto rp) lapis dwi ooh september oktober november po) desember roro \|.o\| jumlah biaya biaya aaa uraian penanaman modal lokasi jenis kapas tenaga kerja pensiun bonus, wajib pajak produksi produksi bonus honorarium gratifikasi, wni wna thr dsb honorarium, thr, dsb hmm hawa log lennon penanaman modal yang mendapat fasilitas ll sen soo penanaman modal yang tidak mendapat fasilitas elo lil petunjuk pengisian laporan jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja indonesia diisi dengan bulan laporan daftar pegawai tetap dan tidak tetap wajib pajak angka daftar pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dimaksud dibuat setiap bulan mulai bulan januari s.d. desember tahun pajak pelaporan (kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun taklim (kalender), bulan mulai pengisian laporan mengikuti bulan awal mulainya tahun buku wajib pajak. 'angka2. diisi dengan nomor sesuai dengan urutan. diisi dengan nomor pokok wajib pajak tenaga kerja indonesia angka sebagai pegawai tetap dan tidak tetap pada penanaman modal yang mendapatkan fasilitas. angka diisi dengan nama wajib pajak pemilik npp sebagaimana ska dimaksud angka diisi dengan nomor bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima wajib pajak sebagaimana dimaksud angka bagi pegawai tetap hanya diisi pada masa diterbitkan bukti angka pemotongan bagi pegawai tidak tetap. harus diisi dengan nomor bukti pemotongan (termasuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibawah tkp) diisi dengan tanggal nomor bukti pemotongan sebagaimana angka dimaksud angka angka diisi dengan kode objek pajak angka diisi dengan penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak angka9 diisi dengan pajak penghasilan yang dilakukan pemotongan diisi masa perolehan penghasilan dengan format mmmm, mana yang pertama merupakan bulan mulainya perolehan penghasilan sedangkan yang kedua merupakan bulan angka berakhirnya perolehan penghasilan contoh dalam hal pelaporan pemotongan untuk satu tahun pajak pajak sejak januari sampai desember maka ditulis angka diisi dengan total jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud angka diisi dengan jumlah yang dilakukan pemotongan sebagaimana angka dimaksud angka angka diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas untuk setiap bulannya diisi dengan jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud angka angka untuk setiap bulannya kesaaandua angka diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang dilakukan pemotongan ngra sebagaimana dimaksud angka untuk setiap bulannya diisi dengan total tenaga kerja indonesia atas penanaman modal angka yang mendapatkan fasilitas diisi dengan nomor izin prinsip kin investasi pendaftaran angka penanaman modal tanggal izin usaha penanaman modal yang dimiliki oleh wajib pajak angka diisi dengan lokasi penanaman modal sebagaimana dimaksud angka angka diisi dengan jenis produksi yang dihasilkan atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka angka diisi dengan kapasitas produksi yang dapat dihasilkan dari penanaman modal sebagaimana dimaksud angka angka diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka angka diisi dengan jumlah tenaga kerja asing atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka diisi dengan total biaya gaji, upah, bonus, atau thr yang angka dibayarkan kepada pegawai atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka diisi dengan total biaya pensiun, honorarium dan lain sebagainya sebagaimana tercantum dalam kolom nomor lampiran surat angka pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak yang bersangkutan selain yang telah tercantum dalam angka atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka angka diisi dengan total biaya sebagaimana dimaksud angka dan angka diisi dengan total seluruh tenaga kerja indonesia untuk semua angka penanaman modal wajib pajak diisi dengan total seluruh tenaga kerja asing untuk semua angka penanaman modal wajib pajak diisi dengan total biaya gaji, upah, bonus, atau thr yang angka dibayarkan kepada pegawai atas seluruh penanaman modal wajib pajak diisi dengan total biaya pensiun, honorarium dan lain sebagainya angka sebagaimana dimaksud angka atas seluruh penanaman modal wajib pajak diisi dengan total biaya biaya gaji, upah, bonus, gratifikasi, angka honorarium, thr, dan sebagainya atas seluruh penanaman modal wajib pajak kaidsdk ihpp) notifikasi pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto tanggal notifikasi! pada akhir perolehan periode pelaporan rp us$) pembelian dan pematangan tanah . ). bangunan gedung ). mesin peralatan suku cadang h. ). lain lain ). mu. subjumah \|l:\| modal kerja ) e\|:\| ramah ol:rp7 usg) tambahan toa modal sendiri nomor rekening modal pinjaman nama kreditur tingkat suku bunga jumlah toonotifikasi pemberian diisi dengan tanggal notifikasi fasilitas pengurangan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto penghasilan neto, total: tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan, cc.in:naknaaaaananaaanaa npp nnkaananaananaaanaaan notifikasi pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto tanggal notifikasi kefanaan nan nanas bidang usaha daan aan cakupan produk annan aman aan sasa ii. realisasi produksi jenis produk produk dan realisasi produksi yang dihasilkan ket. aktiva peta kapasitas selama periode pelaporan produksi tahun pajak . pemberian produksi produk produk (per unit fasilitas yang yang satuan rp uss) dipakai dijual kegiatan sendiri asa rp uss) anon cakupan produk yang mendapatkan fasilitas sesuai aina mendapatkan fasilitas yang tidak mendapatkan fasilitas (were tidak mendapatkan fasilitas roetanggal notifikasi pemberianangka diisi dengan semua bidang usahaeannasi kementerian pena eh, biro anrriansya nip lag saban a cc. mempekerjakan tenaga kerja indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan paling sedikit (tiga ratus) orang. jumlah tenaga kerja indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf adalah jumlah rata rata tenaga kerja indonesia dalam suatu tahun pajak, dengajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam: dan dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha utama. untuk aktiva tetap berwujud selain tanah, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diperoleh setelah: izin prinsip: izin investasi, cc. pendaftaran penanaman modal, dan atau izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga oss, diterbitkan. dih kemenkeu ia penentuan kesesuaian pemenuhan: bidang usaha sesuai dengan lampiran peraturan menteri ini, dan persyaratan rencana mempekerjakan tenaga kerja indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara daringjl), sistem oss menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa penanaman modal tidak memenuhi ketentuan unturincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal, dan salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham, secara daring melalui sistem oss. permohonan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada harus diajdalam hal sistem oss sebagaimana dimaksud pada tidak tersedia, penentuan kesesuaian pemenuhan sebagaimana dimaksud pada dan pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara luring. pengajuan permohonan secara luring sebagaimana dimaksud padapada dan ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kesesuaian pemenuhansebagaimana dimaksud dalam dilakuadat kepada direktur jenderal pajak untuk dan atas nama menteri keuangan. pemberitahuan pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada disampaipemanfaatan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dimulai sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial sampai dengan tahun keenam sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial yang:: sebagaimana dimaksud dalam penghitungan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru sampai dengan saat mulai berproduksi komersial: pengujian kesesuaian hasil produksi dengan bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) dari kegiatan usaha utama, dan pengujian jumlah tenaga kerja indonesia yang dipekerjakwajib pajak yang telah memperoleh fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan mengenai: jumlah realisasi penanaman modal, dan jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja indonesipemberitahuan pemberian fasilitas pajak penghasilan sampai dengan penetapan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam untuk laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalamaktiva tetap berwujud yang mendapat atau dialihkan sebelum berakhirnya jangka waktu (enam) tahun sejak dimulainya pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru. dalam hal wajib pajak melakukan penggantian aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud padaadalah nilai yang lebih rendah antara nilai aktiva tetap berwujud yang diganti dengan nilai aktiva tetap berwujud pengganti, dalam hal nilai perolehan aktiva tetap berwujud pengganti: www jdih.kemenkeu.gp id lebih rendahpengganti: atau lebih tinggiyang diganti. wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada direktur jenderal pajak sebelum melakukan penggantian aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada pembebanan pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dilakukan,maksud dalam huruf wajib pajak, dalam masa pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan, tidak memenuhi persyaratan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf atau wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan,engan rahmat tuhan yang maha esa walikota gorontalo, bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan bertanggungjawab serta memperhatikan pemanfaatan belanja perjalanan dinas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan, bahwa dalam rangka efektif dan efesien pelaksanaan perjalanan dinas, maka perlu diattim staf ahli fraksi dprd, tim pakar ahli dprd, pengikut pejabat tertentubagian pertama tingkatan dan jenis perjalanan dinas paragraf tingkatan perjalanan dinas perjalanan dinas digolongkan dalam (enamejabat eselon ii, dan pimpinan dan anggota dprd. tingkat terdiri dari pejabat eselon iii, pejabat fungsional madya, dan pegawai asn golongan ivpamong belajar, kepala sekolah, kepala ftp, dan pegawai asn golongan iii. tingkat terdiri dari staf ahli fraksi dprd, tim ahli dprd, pengikut pejabat tertentu yang meliputi tim advokasi pemerintah daerah, tim kerja walikota, juru bicara walikota, ajudan walikota dan wakil walikota, ketua dan wakil ketua tim penggerak pkk tingkat kota gorontalo, ketua dan wakil ketua akad, dan ketua dan wakil ketua dharma wanita kota gorontalo. disamakan dengan pejabat eselon dan atau pegawai asn gol. iii tingkat terdiri dari pegawai asn golongan ii i, tenaga penunjang kegiatan, pengurus anggota pkk, akad, dharma wanita, danperjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti pendidikan pelatihan dan diklat yang penugasannya melebihi maksimal (enam) hari hanya diberikan uang harian diklat(hari) hari dan atau sesuai penyelenggaraan kegiatan. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terbagi dalam (tiga) jenis paket billboard: paket fully, paket halfway, dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi biasa biasa. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang mempergunakan kenderaan pribadi tidak dibayarkan biaya transpor tetapi hanya diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak bbminspektorat kota gorontalo dan petugas pelaksana intensifikasi pendapatan asli daerah biasa. perjalanan dinas dalam daerah biasa sebagaimana dimaksud pada minimal lima) jam setiap hari dalam (satu) rangkaian kegiatan. walikota, wakil walikota dan dan disamakan dengan perjalanan dinas tingkat tanpa diberikan biaya penginapan dan uang representasi.cc.bagian kedu:,untuk walikota wakil walikota staf ahli walikota: para asisten sekretariat daerah, kepala skpd skpd, dan pengikut pejabat tertentu. ketua dprd untuk ketua dprd wakil ketua dprd anggota dprd, dan staf ahli fraksi dprd, dan tim ahli dprdkepala skpd skpd untuk pejabat eselon iii, pejabat eselon iv, staf pada skpd terkait, tenaga penunjang kegiatan pada skpd, dan pengikut pejabat tertentustaf ahli fraksi dprd dan tim ahli dprd dilakukan oleh ketua sementara dprd. apabila kepala skpdsekretariat daerah, dan kepala skpd skpd, asisten yang membidangi, untuk pejabat eselon iv: tenaga penunjang kegiatan lingkungan sekretariat daerah, dan pengikut pejabat tertentu. sekretaris dprd untuk pimpinan dprd anggota dprd, staf ahli fraksi dprd, dan tim ahli dprd. kepala skpd skpd untuk pejabat eselon iii, pejabat eselon iv, staf: tenaga penunjang kegiatan: pengikut pejabat tertentu, pengurus anggota pkk, pengurus anggota akad, pengurus anggota dharma wanita, dan masyarakat pejabat pejabat yang berwenang menandatangani sppbagian ketigacc.biaya penginapan sebesar sebagaimana dimaksud pada huruf tidak diberikan jika perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak lebih dari (delapan) jamdiberikan kepadalumpurfuillboatd dan fully halfway perjalanan dinas dalam kota dan dibayarkan secara lumpurlagi naik dan atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan karena menaikkan harga tiket (mark up) maka kelebihan biaya tiket dapat diperhitungkan kembali dalam biaya transportasibesaran biaya perjalanan dinasp. sampai dengan iii. besaran biaya uang harian, uang harian diklat, pendidikan pelatihan, penginapan hotel, uang representasi dan sewa kenderaan perjalanan dinas luar daerah lampiran iv. dan iv. besaran uang harian, penginapan hotel dan uang representasi perjalanan dinas dalam daerah biasa dan luar daerah dalam provinsi biasa. lampiran sampai dengan besaran biaya uang harian billboard, paket fully, paket halfway perjalanan dinas dalam daerah danmuka sebagaimana dimaksud pada berdasarkan telaahan staf yang telah disetujui:bukti pembayaran tranportasi lainnya. laporan hasil perjalanan dinas. bukti pembayaran penginapan yang sah.peraturan walikota gorontalo nomor tahun tentang perubahandesember walikota crown lo,f diundangkan gorontalo gorontalo, pada tanggal, desember sekretaris daerah kota dr. darwis salim, sc. nip. pembinano\| golongan satuan biaya tiket keterangan bisnis ekonomi tingkat bisnis pp at cost tingkat pp at cost tingkat pp at cost tingkat pp at cost tingkat pp at cost tingkat pp at cost standar biaya transportasi darat perjalanan dinas luar daerah daerah uang golongan asal tujuan transport ket. (tingkat kota gorontalo sulawesi utara sewa kenderaan sulawesi tengah pp) cost tingkat kota gorontalo (sulawesi utara ' ' \| not cost sulawesi tengah (tingkat kota gorontalo sulawesi utara ' \| cost sulawesi tengah tingkat kota gorontalo (sulawesi utara ' ' \| por cost sulawesi tengah tingkat kota gorontalo (sulawesi utara ' \| plot cost sulawesi tengah tingkat kota gorontalo (sulawesi utara pusat cost sulawesi tengah walikota coronnnuohdaerah no\| golongan asal tujuan uang transport ket. (tingkat menggunakan tarif sewa kenderaan pp at cost tingkat kabupaten pohuwato kecamatan pop pp at cost kecamatan taluditi pp at cost kecamatan limit pp at cost kecamatan pandangan pp at cost kecamatan patilanggiyo pp at cost kecamatan marisa pp at cost kecamatan padat pp at cost kabupaten boalemo kecamatan menunggu pp at cost kecamatan botumoito pp at cost kecamatan tilamuta pp at cost kecamatan paguyuban pp at cost kecamatan wonosari pp at cost kecamatan paguyuban pantai pp at cost kecamatan dulu pp at cost kabupaten gorontalo (kecamatan mootilango pp at cost (kecamatan boliyohuto pp at cost (kecamatan tolangohula pp at cost \|kecamatan pulubala plat cost \|kecamatan dibawa pp cost \|kecamatan limboto barat pp at cost (kecamatan limboto pp at cost kecamatan bongomeme pp at cost kecamatan batuan pp at cost kecamatan batuan pantai pp cost kecamatan telaga pp at cost kecamatan telaga biru pp at cost kabupaten gorontalo utara: kecamatan tolinggula pp at cost kecamatan subulata pp at cost kecamatan anggrek pp at cost kecamatan kandang pp at cost kecamatan atinggola pp at cost kabupaten bone bolango kecamatan tapa pp at cost kecamatan bone raya pp at cost kecamatan bolango utara pp at cost kecamatan kabila pp at cost kecamatan tilongkabila pp atota gorontalo lampiran iiwalikota wakil walikota besaran biaya uang harian, penginapan hotel dan sewa kenderaan penginapan sewa provinsi satuan uang harian hotel kenderawalikota wakil walikota walikota gorontalo: lampiran ii1ekretaris daerah eselon ii, pimpinan dprd dan anggota dprd besaran biaya uang harian dan penginapan hotel provinsi satuan uang harian penginapan hotel (\|(sekretaris daerah eselon ketua wakil ketua dprd anggota dprd walikota gorontalo marten tahu lampiran !jabat eselon iii,camat, kepala kantor, kepala bagian sekretariat daerah, pejabat fungsional madya dan pegawai asn golongan besaran biaya uang harian dan penginapan hotel (provinsi satuan uang harian penginapan hotel aacpcorona) martin tahueselon iv, lurah, pejabat fungsional pertama, fungsional muda, pengawas sekolah, pamong belajar, kepala sekolah, kepala ftp dan pegawai asn golongan iii besaran biaya uang harian dan penginapan hotel provinsi satuan uang harian penginapapa barattaf ahli fraksi dprd, tim ahli dprd dan pengikut pejabat tertentu besaran biaya uang harian dan penginapan hotel penginapan provinsi satuan uang harian hotel \|gawai asn golongan i1 tenaga penunjang kegiatan,pengurus anggota pkk, akad, dharma wanita dan masyarakat besaran biaya uang harian dan penginapan hotel penginapan provinsi satuan uang harian hotelcoromudi, lampiran ivdan uang representasi perjalanan dinas dalam daerah biasa uang no\| golongan jabatan uang harian representasi tingkat walikota wakil walikota sekretaris daerah eselon tingkat ketua wakil dprd anggota dprd eselon iii camat tingkat kepala kantor kepala bagian setda pejabat fungsional madya asn golongan eselon iv v, lurah pejabat fungsional pertama pejabat fungsional muda tingkat pengawas sekolah pamong belajar kepala sekolah kepala ftp asn golongan iii staf ahli fraksi dprd tingkat tim ahli dprd pengikut pejabat tertentu tingkat asn golongan ii i tenaga penunjang kegiatan paket fully dan paket halfway perjalanan dalam daerah golongan paket fully paket halfway tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat uang representasi golongan satuan dalam daerah tingkat tingkat walikota sorong, arterypaket billboard, paket fully dan paket halfway perjalanan luar daerah dalam provinsi no\| corona uoa ard paketfullday\| array tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat uang representasi no\| golongan satuan luar daerah tingkat tingkat walikota sorovmugf mariepembatalan tugas perjalanan dinas yang bertanda tangan bawah ini nama nananaaamananalaeaaa ana aaaaaa nip aakaanannanlaama aan jabatan akananananananananaaaa akan skpd unit: sar nenanannaananaaaanaanaan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama nama nananaananananannanaaaa aan nip anaaananaanaaaa aan ana jabatan: enecoconetaannanaaaaa aan skpd unit: .ercoorocsennaanan naitunda yaitu puswvssngenanounangnganuosoaasonannunanangunuvenang soon angnnannavaenananannanunanuunanongananasanvenusosananananunguuunawalikota gorontalo h marten tahu petunjuk pengisian format lampiranyang bertanda tangan bawah ini nama naakannanaananelanaa aan nip anaananaanananannaaaana aan jabatan: lereceseenannnanea skpd unit: secccooombnaanannakanalaa menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas berdasarkan surat tugas nomor :. tanggal. dan spp nomor . tanggal . atas nama nama aanananaaaaaaaa anna nana nip nananaanankaanaaanaae aan jabatan anaaaananananananaa ana skpd unit ne. cocooeanenaananaannnnaanaanaaan. mart tahu (s) petunjuk pengisian format lampiran vini nama nanananaannan anna nana anna nip nanaanaananannnnna naa jabatan raanananaaaankanelana skpd unit : anannsannananan nanaann walikota cogonratoff armpat,tanggal, bulan,tahun telah dibayar sejumlah telah menerima uang sebesar rp. nana sana tatanan rp. mona sananeananenanann bendahara pengeluaran yang menerima nip aneh heran nen akn nen serasa ann perhitungan biaya spp rampung ditetapkan sejumlah rp. nana anannnananaaan yang telah dibayar semula saananan sisa kurang lebih aan nanannnna kana senavewesosnannanangenesensangnacocacana walikota gorontalo aren tahdimasisten sekda tasisten sekdaasisten sekda beberapa ketentuan dalam dan ditambahkan (lima)daerahubahan perencanaan pembangunan kota gorontalo untuk periode (satu) tahun yaitu asisten sekda tanarah untuk periode (satu) tahunbijakan umum anggaran perubahan yang selanjutnya disingkat kuatisa (satu) tahun anggaran yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan dprd sebagai dasar dalam penyusunan pas perubaewan perwakilan rakyat daerahasisten sekda ti) setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan perangkat daerah rka pd) setelah rkdrancangrkd perubahanperubahan sebagaimana dimaksud dalam menjadi acuan dalam acuan penyusunan senja perubahan pd, berupa program kegiatan dan atau lintas pd: landasan penyusunan kuat dan pas p untuk menyusun rancangan apbd perubahan tahun peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jewatarora gorontalo, tahu diundangkan gorontalo pada tanggal juli sekretaris kota gorontalo ism madjid) berita daerah kota gorontalo tahun nomorindikator kinerja utama pemerintah kota gorontalo menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota gorontalo, bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah kota gorontalo, perlu mengukur dan mengetahui kinerja dan hasil dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien, bahwasuatu organisasi sehingga tercapai hasil atau kinerja tinggi, maka perlu penetapan indikatordikator kinerja utama pemerintahhun: dan iku skpd. iku kota gorontalgunaan dan penetapan ikupenetapan iku kota gorontalo mengacu pada rpm tahun penetapan iku skpd mengacu pada iku kota gorontalorccn walikota gorontalo, martin tahu diundangkan gorontalo pada tanggal, rosenbergiku kota gorontalo fix.xls lampiran peraturan walikota nomor akun tentang indikator kinerja utama pemerintah kota gorontalo sasaran indikator kinerja skpd sumber data meningkatnya pemerataan dan aksesibilitas layanan laporan dinas pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan khusus dan layanan khusus bagi seluruh masyarakat kota gorontalo angka partisipasi murni apm) sd mi diknas laporan dinas pendidikan angka partisipasi murni apm) smp m diknas laporan dinas pendidikan angka partisipasi murni apm) sma smk ma diknas laporan dinas pendidikan meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan jumlah pendidik yang berkualifikasi diknas laporan dinas pendidikan tingkat kelulusan sd mi, smp m ts, sma smk ma diknas laporan dinas pendidikan rerata nilai kelulusan sd mi, smp m ts, sma smk ma diknas laporan dinas pendidikan meningkatnya tata kelola, akuntabilitas, dalam dokumen regulasi dan standar operasional prosedur diknas laporan dinas pendidikan penyelenggaraan pendidikan jumlah sekolah yang memiliki sertifikasi iso diknas laporan dinas pendidikan iku kota gorontalo fix.x isx seluruh masyarakat kota mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas indikator kinerja presentase jumlah penduduk yang mendapat jaminan kesehatan skpd dinas kesehatan sumber data laporan dinas kesehatan meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit yang berbasis lingkungan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan rumah sakit, blu rsud aloi sabre laporan blu rsas kegiatan masyarakat akb dinas kesehatan laporan dinas kesehatan kaba dinas kesehatan laporan dinas kesehatan aki dinas kesehatan laporan dinas kesehatan angka gizi buruk dinas kesehatan laporan dinas kesehatan kep dies laporan dinas kesehatan ahh dies laporan dinas kesehatan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap cakupan rumah tangga sehat dinas kesehatan laporan dinas kesehatan pelestarian lingkungan yang bersih dan sehat meningkatnya pelayanan yang menyeluruh dan persentase peserta aktif bpmpkb laporan bpmpkb bermutu meningkatnya kualitas tata kelola layanan transportasi jumlah koridor moda transportasi massal yang aktif dan perhubungan laporan dinas perhubungan kota gorontalo beroperasi dengan baik meningkatnya peran kepemudaan dalam pembangunan jumlah organisasi kepemudaan yang terlatih dalam mengelola dispora laporan dinas pemuda dan olah raga seluruh skpd memanfaatkan tekhnologi informasi dalam dokumen assessment dan master plan pengembangan kode, kominfo laporan kode penyelenggaraan tata kelola pemerintahan persentase jumlah skpd dan kecamatan serta kelurahan yang kode, seluruh skpd laporan kode menggunakan jaringan ict persentase skpd yang datanya bisa diakses secara elektronik \|kode laporan kode (online) meningkatnya kompetensi dan penerapan teknologi jumlah usaha industri dan perdagangan yang menerapkan ttg (perintah kop, umkm laporan dinas perintah kop umkm dan tepat guna dalam menopang aktifitas masyarakat dan iku kota gorontalo fix.x isx meningkatnya daya saing umkm dan koperasi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi serta pengembangan ekonomi kreatif indikator kinerja jumlah usaha mikro penjaminan serta pembinaan manajemen usaha dan sumber data jumlah koperasi mandiri, dan jaminan keberlanjutan perintah kop umkm laporan dinas perintah kop umkm dan manajemen yang handal dan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan persentase tindak lanjut temuan pelanggaran dalam peredaran iperindagkop, umkm laporan dinas perintah kop umkm dan barang dan jasa dan persentase http diterpa perindagkop, umkm dan laporan dinas perintah kop umkm dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi, laju investasidan capaian realisasi investasi mdn, pma dan swasta murni perindagkop, umkm laporan dinas perintah kop umkm dan peningkatan kualitas layanan perijinan dan jenis pelayanan perizinan sayap yang berstandar layanan iso (kept laporan kept jumlah usaha yang mengurus perizinan usaha kept laporan kept jumlah usaha mendapatkan fasilitasi pengurusan perizinan perindagkop, umkm laporan dinas perintah kop umkm dan secara gratis, untuk beberapa jenis perizinan tertentu dan berdaya: meningkatnya produktivitas pengembangan teknologi produktivitas padi per ha) pertanian, perikanan kppip laporan kppip jumlah produksi hasil tangkapan perikanan laut kppip laporan kppip jumlah kelompok tani yang naik kelas pemula lanjut, lanjut madya dan madya utama bp4k mapan kesehatan hewan, rph frekuensi pengawasan kesehatan hewan dan kesmavet kppip laporan kppip frekuensi pengawasan peredaran pangan asal hewani kppip laporan kppip iku kota gorontalo fix.x isx indikator kinerja skpd sumber data jumlah informasi presentase layanan rph rpu sar kerja kppip sosnaker laporan kppip laporan dinas sosial dan tenaga kerja meningkatnya kwalitas hubungan industrial jumlah penyelesaian kasus norma kerja dan norma sosnaker laporan dinas sosial dan tenaga kerja meningkatnya strategi penanggulangan kemiskinan daerah presentase jumlah penduduk miskin bpmpkb laporan bpmpkb seluruh jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi persentase jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan laporan bkd ditetapkan berdasarkan sistem recruitment dan administrasi yang sesuai dengan hasil analisis replacement aparatur yang menjunjung tinggi kompetensi, dedikasi, prestasi kerja, tingkat pendidikan dan profesionalisme yang mem pertimbangkan kapasitas, kepangkatan aparatur kompetensi, dedikasi, prestasi kerja, tingkat pendidikan dan kepangkatan aparatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dokumen grand design postur dan struktur birokrasi portal dan bkd laporan bkd pemerintahan dan kebutuhan sumber daya aparatur prosentase jumlah aparatur yang diberi reward and bkd laporan bkd punishment seluruh unit kerja pemerintah kota gorontalo jumlah unit kerja pemkot yang telah menerapkan spip inspektorat laporan inspektorat menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah spp) seluruh unit kerja menerapkan sop standar jumlah unit kerja yang telah menerapkan regulasi dan sop portal dan seluruh laporan bagian portal pelayanan minimal penyelenggaraan pemerintahan, skpd pembangunan dan pelayanan publik persentase skpd yang mengembangkan standar bagian portal laporan bagian portal pelayanan minimal seluruh skpd melaksanakan tata kelola penyelenggaraan jumlah skpd dengan skala nilai laki inspektorat laporan inspektorat pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel dalam prinsip smart skala penilaian laki kota gorontalo bappeda lhe kemenyan standarisasi penyusunan berdasarkan regulasi dan ketercapaian peringkat kualitas penyusunan ppd bagian pemerintahan laporan bagian pemerintahan iku kota gorontalo fix.x isx sasaran indikator kinerja skpd sumber data jumlah rencana aksi dan implementasi rencana aksi bagian pemerintahan laporan bagian pemerintahan daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi rad ppk) persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam bappeda laporan evaluasi data bappeda perencanaan pembangunan meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan jumlah produk hukum yang dihasilkan bag. hukum laporan bagian hukum aparat terhadap hukum seluruh skpd komitmen dan konsisten dalam persentase jumlah media informasi pemerintah daerah untuk kode laporan kode meningkatkan kualitas pelayanan publik memberikan kemudahan akses kepada masyarakat jumlah layanan yang dilimpahkan kecamatan kecamatan laporan kecamatan indeks kepuasan masyarakat) jumlah kecamatan menjadikan kecamatan sebagai kecamatan laporan kecamatan penyedia perijinan dan non perijinan persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan docs laporan docs seluruh aparatur pemerintah kota memiliki kapasitas dan laporan bkd persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat bkd, seluruh skpd kompetensi professional dalam penyelenggaraan tugas penentangan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat bkd, seluruh skpd laporan bkd fungsional dan bimbingan teknis akuntan keuangan retribusi yang dikelola secara idppkad meningkatnya kemandirian keuangan daerah jumlah jenis pajak dan laporan dppkad online opini bpk secara berkelanjutan dppkad lhe bpk persentase jumlah aset daerah yang telah dinilai, dimanfaatkan dppkad laporan dppkad dan terdokumentasi seluruh kegiatan pemerintahan pembangunan dan jumlah dan presentase kelembagaan adat kebudayaan disbudpar. laporan dinas budaya dan pariwisata kemasyarakatan dilaksanakan berbasis asa (dati hula gorontalo hula sara'a, sara'a hula hula'a nurani) jumlah jumlah presentase penerapan nilai nilai aso dalam disbudpar laporan dinas budaya dan pariwisata kegiatan pendidikan dalam berbagai level laporan dinas pendidikan iku kota gorontalo fix.xix indikator kinerja sumber data terpenuhinya ketersediaan infrastuktur kota sebagai pusat pemerintahan, pusat layanan pendidikan, layanan jumlah ruas jalan kota dalam kondisi baik kesehatan, pusat perdagangan dan jasa lainnya dinas laporan dinas persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baikdinas pu, perindagkop laporan dinas perindagkop umkm pertumbuhan ekonomi baru melalui elaborasi peran danpersentase cakupan layanan air bersih perpipaan dinas laporan dinas meningkatnya akses kawasan perumahan terhadap prasarana dan sarana utilitas jumlah kawasan perumahan tertata dengan baik dinas dan kimpraswil laporan dinas jumlah rumah layak huni yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya dinas dan kimpraswil laporan dinas iku kota gorontalo fix.xls sasaran indikator kinerja skpd sumber data terpenuhinya ketersediaan infrastuktur kota sebagai jumlah ruas jalan kota dalam kondisi baik pusat pemerintahan, pusat layanan pendidikan, layanan kesehatan, pusat perdagangan dan jasa lainnya dinas laporan dinas hanja isasi dalam kondisi baik erecta jang saluran irigasi kondisibagian hukum, laporan dinas perindagkop umkm pertumbuhan ekonomi baru melalui elaborasi peran dan perindagkopmeningkatnya akses kawasan perumahan terhadap jumlah rumah layak huni yang dibangun dan ditingkatkan dinas dan kimpraswil laporan dinas dan kimpraswil prasarana dan sarana utilitas kualitasnya seluruh kawasan objek wisata memiliki daya tarik dalam jumlah objek wisata unggulan dan potensial yang tertata dinas kebudayaan dan laporan dinas kebudayaan dan pariwisata rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pariwisata domestic dan manca negara tersedianya ruang ruang publik sebagai wadah interaksi jumlah taman kota yang tertata baik dinas tata kota dan laporan dinas tata kota dan pertamanan dan bernilai manfaat produktif bagi masyarakat pertamanan meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana olahraga jumlah sarana olahraga yang tertata dinas pemuda dan laporan dinas pemuda dan olah raga untuk penyelenggaraan event event olahraga olahraga walikota gorontalo, marten tahu lampiran keputusan walikota gorontalo nomor miley tentang indikator kinerja utama pemerintah kota gorontalo tentang penetapan indikator kinerja utama o.c.cccccocooooococooooococonmcanananscascsananasasagacaona0a menimbang mengingat pg memutuskan menetapkan bab ketentuan umum bab tujuan bab iii ketentuan penutup ditetapkan pada tanggal sezexbir walikota onto, lampiran iii keputusan walikota gorontalo nomor (alun tentang indikator kinerja utama pemerintah kota gorontalo peraturan kepala badan dinas kantor nomor tentang penetapan indikator kinerja utama badan dinas kantor tugas 2anennnnnnnnnnenannanannananan nana naa naa nana nan nana naa aaaaaa aan fungsi indikator penanggung sasaran renstra kerja utama jawab sumber data keterangan walikota gorontalo, ten tahu
mperangkat kabar asisten sekdten sekdakabar asisten sekdasisten sekda dea hukperangkat kabar asisten sekda daerah hukumperangkat kabar asisten sekda rar itngkat kabar asisten sekda daerah kapun gorontalo, marten tahu diundangkan gorontalo pada tanggal julina hukum u cy
walikota padang provinsi sumatera barat peraturan daerah kota padpadangmasyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berkembang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, bahwa keberadaan pkl perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kota serta terciptanya lingkungan yang baik danl yang berdagang lokasi pkl sebagaimana dimaksud dalam dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpd terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemberdayaan pkl pemberdayaan pkl ditujukan untuk: meningkatkan kesejahteraan pkl, merangsang partisipasi masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan pkl, dan meningkatkan peran dan fungsi pkl dalam perkembangan ekonomi masyarakat. dalam rangka pemberdayaan pkl sebagaimana dimaksud pada walikota mengembangkan kebijakan berupa: peningkatan kemampuan berusaha, penyediaan dan atau memfasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha, pembinaan organisasi kumpulan atau serikat pkl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, pengembangan dan pembinaan koperasi pkl, peningkatan forum komunikasi antara pkl dan pemerintah daerah, fasilitasi peningkatan produksi dan atau pengembangan jaringan dan promosi, dan atau pembinaan dan bimbingan teknis. dalam rangka pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud pada walikota dapat: bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan menjalin kerjasama kemitraan dengan dunia usaha. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan walikotevaluasi pkl sebagaimana dimaksud pada dapat berupa rekomendasi untuk melakukan: revitalisasi lokasi pkl, pemindahan lokasi pkl, atau penghapusan lokasi pkl. revitalisasi lokasi pkl sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: perbaikan tempat berdagang, sarana, dan atau prasarana lokasi pkl: penambahan atau pengurangan luas lokasi dan atau jumlah pkl, cc. perubahan zonasi pkl, perubahan jadwal usaha pkl, dan atau perubahan jenis bidang usaha pkl. pemindahan lokasi pkl sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pemindahan lokasi pkl tempat lain yang telah disediakan dan ditetapkan. penghapusan lokasi pkl sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa penutupan aktivitas perdagangan lokasi atau tempat yang ditetapkan sebagai lokasi pklpengawasan sebagaimana dimaksud pada ditujukan agar setiap pkl, pembeli, atau pengunjung mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. tata cara pengawasan dan penertiban diatur dengan peraturan walikotbantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. bab viii larangan pkl dilarang melakukan kegiatan usahanya ruang umum atau: dan memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pkl kepada pedagang lainnya. fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha pkl sebagaimana dimaksud pada huruf dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat atau lokasi pkl. bab sanksi administrasi pkl yang melanggar ketentuan diberikan sanksi administrasi berupa tegurtdu dicabupelanggaran terhadapinterhadap peraturan daerah iniini. memanggil orang untuk deviii ketentuan pidana setiap orang atau badan yang melanggar,vitas ekonomi sektor informal, dan ketertiban kota. sehubungan dengan itu,lam penataan dan pemberdayaan pkl, diperlukan peraturan daerah yang dalamnya mengatur mengenai, nyaman, dan aman.pasardengan mengacu pada berbagai peraturan perundang undangan baik peraturan tingkat pusat maupun daerah dan dengan memperhatikan realitas sosial yang ada kota padang, peraturan daerah ini mengatur beberapa hal pokok sebagai berikut: ruang lingkup pengaturan dalam perda ini meliputi dua hal, yaitu penataan pkl dan pemberdayaan pkl. penataan pkl dikaitkan dengan upaya upaya untuk menata lokasi berdagang pkl, perizinan untuk dapat berdagang lokasi tersebut, aktivitas perdagangan, dan aktivitas pengendalian berjalannya perdagangan pkl, dan evaluasi pkl. pemberdayaan pkl dikaitkan dengan upaya upaya yang wajib atau dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan pkl, seperti peningkatan kemampuan berusaha, akses permodalan, pembinaan organisasi, pengembangan dan pembinaan koperasi pkl, peningkatan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah, peningkatan produksi dan promosi, bimbingan teknis, dan atau kebijakan kebijakan lain yang diperlukan. penataan dan pemberdayaan pkl memerlukan peran masyarakat, baik dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, maupun penyampaian informasi, laporan, dan atau pengaduan adanya pelanggaran dalam penataan dan pemberdayaan pkl. ii. demi cukup jelas huruf yang dimaksud dengan asas ekonomi kerakyatan adalah asas yang menetapkan bahwa penetapjukan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, harus berhuruf jenis tempat usaha pkl tidak bermotor dapat berupa antara lain gerobak beroda dan sepeda. huruf jenis tempat usaha pkl bermotor dapat berupa: kendaraan bermotor roda dua: kendaraan bermotor roda tiga, dan kendaraan bermotor roda empat. cukup jelas cukup jelas ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pkl akan lokasi atau tempat mana mereka berdagang. samping itu, ketentuan dalam ini juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian bagi pejabat yang berwenang bahwa lokasi yang telah ditetapkan saja tindakan penarikan retribusi dan tindakan pengendalian perdagangan sah dilakukan. lokasi selain itu, tindakan penertibanlah yang seharusnya dilakukan. cukup jelas cukup jelas ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk menghindari klaim gugatan pihak pihak tertentu yang merasa memiliki menguasai tanah yang digunakan sebagai tempat berdagangngefektifkan penataan pkl, sehingga sasaran penegakan hukum bukan hanya pkl tetapi juga masyarakat umum. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. penghapusan lokasi berdagang pkl dapat terjadi karena beberapa alasan berikut: lokasi berdagang pkl dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan peruntukan lain. lokasi berdagang pkl dibutuhkan oleh pemilik atau pihak yang menguasai tanah, atau lokasi berdagang pkl tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota, rencana detail tata ruang kota, termasuk peraturan lokasinysatuan polisi pamong praja lembaran daerah kota padang tahun nomor peraturan daerah kota padang nomor tahun tentang lalu lintaspadd: pejabat yang berwenang adalah kepala instansi yang berwenang dalam pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,daerah,mudah dipindahkan dan dibongkar pasang yang sifatnya tidak permanen misalnya gerobak dengan dilengkapi roda, bab azas, tujuan, dan ruang lingkup bagian kesatu azas penataan dan pemberdayaan pkl berasaskan ekonomi kerakyatan, keseimbangan, kelestarian lingkungan. bagian kedua tujuan penataan dan pemberdayaan pkl bertujuan menciptakan suasana tempat usaha pkl yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman,bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi penataan, dan pemberdayaan pkl. bab iii penataan pkl bagian kesatu umum walikota melaksanakan penataan pkl. penataan pkl sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang melalui koordinasi dengan skpd terkait. penataan pkl sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penggolongan, perencanaan, penyelenggaraan, bagian kedua penggolongan pkl pkl digolongkan berdasarkan: lokasi pkl, jenis tempat usaha, dan bidang usaha, dan lokasi pklberdagang pkl. lokasi pkl yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan lokasi tempat berdagangpada huruf dapat berupa: gelaran, b.lesehan, tenda: dan seller. jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupadapat berupa: kuliner, kerajinan, tanaman hias, burung, ikan hias: pakaian dan tas, barang antik, buah buahan: aksesoris. bagian ketiga perencanaan perencanaan pkl sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui: pemetaan lokasi, dan pendataan pkl, dan pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, jumlah, situasi dan kondisi tempat yang digunakan oleh pkl untuk berdagang, pendataan pkl sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan a.identitas pkl, b.jenis tempat usaha, bidang usaha, dan d.modal usaha. data dari hasil pemetaan lokasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan program penataan dan pemberdayaan pkl. pemetaan lokasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. bagian keempat penyelenggaraan pkl paragraf tanda daftar usaha setiap pkl harus memiliki tdu. pkl mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkankepada walikotaumatera baratyang membidangi urusan pkl. walikota,aragraf kegiatan perdagangan pelaksanaan perdagangan oleh pkl dilakukan lokasi dan sesuai dengan jadwal berdagang yang telah ditetapkan. jadwal berdagang pkl sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota.
walikota kotamobagu provinsi sulawesi utara peraturan walikota kotamobagu nomor:isi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kotamobagu, menimbang bahwa dalam rangka tindaknetapkan besarnya tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd kota kotamobagu: bahwa besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan ng. dan anggota dprd kota kotamobagu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah: bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dan atas perlu diatur$& ke.&.kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian pakaian dinas dan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, kepada pimpinan dan anggota dprd, tunjangan perumahan adalah tunjangan yang disediakan berupa penyediaan rumah jabatan pimpinan dprd serta rumah dinas bagi anggota dprd dan perlengkapannyai berikut ketua sebesar rp. delapan juta rupiah) setiap bulannya, wakil ketua masing masing rp. tujuh juta rupiah) setiap bulannya, anggota masing masing rp. enam juta rupiah) setiap bulannya. tunjangan perumahanmemperoleh atau menempati rumah dinas rumah jabatanenge han (para ditetapkan kotamobagu (eaaomomooec walikota kotamobagu. kabar hukum setidak ' h lessons wakil walikota bara kotamobagu diundangkan kotamobagu pada tanggal jan sekretaris daerah drs. mustafa limbah berita daerah kota kotamobagu tahun nomor
ems ran walikota pariaman provinsi sumatera baratdaerah kota pariaman nomor tahun tentangtunjuk teknis penggunaan dan tata cara penyaluran alokasi dana desa tahun anggaran, peraturan presiden nomor tahun tentang setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat bulan indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosimbentukan lembaga kemasyarakatanpetunjuk teknis penggunaan dan tata cara penyaluran alokasi dana desa tahun anggaran bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:antara lainpenggunaan alokasi dana desa sebagaimana yang dimaksud angkerdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang tak terduga, yang tercantum dalam lampiran dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota pariaman ini. bab petunjuk teknis penyaluran penyaluran alokasi dana desa add)dilakukan secara bertahap tahap sebesar (dua puluh keseratus):, tahap sebesar (empat puluh keseratus):, dan tahap iii sebesar (empat puluh keseratus). penyaluran tahap sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan setelah kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang apb desa tahun anggaran laporan realisasi apb desa tahun penyaluran tahap sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan setelah desa menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban dana tahap minimal yo. untuk penyaluran tahap iii sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setelah desa menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban tahap minimal yo. besaran alokasi dana desa add) yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam apb des. alokasi dana desa ditransfer oleh pemerintah kota pariaman dari rekening kas umum daerah rekening kas desa atas permintaan kepala desa yang diketahui camat dan dialamatkan kepada walikota pariaman cg. pada badan keuangan daerah kota pariaman, setelah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dpmd) melakukan pembinaan dan verifikasi permohonan yang diajukan. berdasarkan hasil pembinaan dan verifikasi, dpmd memberikan pengantar permohonan pencairan dana walikota melalui badan keuangan daerah. bab iii penggunaan alokasi dana desa klasifikasi belanja alokasi dana desa terdiri atas kelompok bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang tak terduga belanja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah tertuang dalam apb desa. belanja alokasi dana desa sebagaimana dimaksud meliputi belanja pegawai terdiri dari penghasilan tetap aparatur pemerintahan desa sebagaimana yang dimaksud pada digunakan untuk kepala desa kepala urusan kepala dusun tunjangan bpd dibayarkan setiap bulan kepada ketua wakil ketua sekretaris anggota tunjangan lpm dibayarkan setiap bulan kepada ketua wakil ketua sekretaris anggota honorarium pengelola administrasi keuangan desa kpk ppid 'tpk turun bpjs bpjs kesehatan kepala desa dan perangkat desa. bpjs ketenagakerjaan kepala desa dibebankan pada penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, sedangkan sisa iuran bpjs kepala desa dibebankan pada apb desa. belanja barang dan jasa terdiri darialat peralatan, makanan dan minuman rapat kegiatan, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber ahli pelatih, belanja listrik, telepon kantor dan air, insentif guru mengaji, kader posyandu, dalang desa, petugas kebersihan (barabai) desa, pendidik paud yang dikelola oleh pemerintah desa, belanja operasional lpm, bpd, karang taruna dan pkk, pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat, pemberian uang pada masyarakat kelompok masyarakat. belanja modal adalah belanjauntuk pengadaan kendaraan dinas kendaraan bermotor roda dua yang spesifikasi maksimal cc. genset mesin pembangkit tenaga listrik desa tanah sesuai aturan pengadaan tanah. belanja modal lain harus sesuai aturan pengadaan belanja tak terduga dapat direalisasikan dalam keadaan darurat seperti bencana alam, bencana sosial, keadaan luar biasa, yang ditetapkan oleh, peraturan walikota nomoruari walikota pariaman, mukhlis, diundangkan pariaman pada tanggal januar3tahun tanggal rabu, januari tentang petunjuk teknis penggunaan dan tata cara penyaluran alokasi dana desa tahun anggaran bee kecamatan desa desa, pembinaan jumlah add pemberdayaan masyarakat i korem ow tu tour iow too ioi \| e\|besacupapar uta rp (3lbesamarasumir rp 2105sa 1eo\| s9semi\| s11250007\| rp .0oo\| \|olbesanarasi 6atom.s7o\| fkecparamantenaan e\|besarawana rp massa#o\| aso1s0eri\| keeparamansetatan \| cidesapadang catur 41s44s600\| elbesapasimsunu geos27424 s01ssi\| 302s07677\| o\|besaprua rp 49s90800\| s90.io0si elbesakasi rp rp 1s27ss0s8\| sistesei\| o000. esa kampung kandang rp 178sos00s\| oidesakampung tangah rp rp 350s04. pena pena dea tea nan soo woo rp11252000000\| its000000\| rp walikota pariaman mukhlis, penghasilan tunjangan tetap dan iuran bpjs aparatur desa dan lembaga desa penghasilan tunjangan tetap aparatur pemerintah desa turun terima bersih rincian lama baru bpjs orang rp) keterangan rp) kepala desa ob kepala urusan ob kepala dusun ob sisa iuran bpjs kesehatan kepala desa yang dibebankan apb desa sisa iuran bpjs ketenagakerjaan kepala desa tunjangan badan permusyawaratan desa lama baru wakil ketua keterangan tunjangan bpd melekat pada belanja operasional bpd tunjangan lembaga pemberdayaan desa tama baru 5s0.oog (akal tema (5a bendahara bidang bidang keterangan tunjangan lpm melekat pada belanja pemerintahan desa belanja operasional kelembagaan desa honorarium pengelola administrasi keuangan desa tama bara kpk pemegang kuasa pengelola keuangan desa kepala desa) ppid pelaksana teknis pengelola keuangan desa) . koordinator sekretaris desa) \|. pol pelaksana kegiatan aparatur desa) ob pol bendahara aparatur desa) ob ketua tur desa) sekretaris aparatur desa) ob tur anggota aparatur desa kelembagaan desa) keterangan pelaksana kegiatan pada ppid berjumlah (dua) orang anggota pada tpk berjumlah (tiga) orang
salinan mentalmemenuhi kepada walikotdpmddes: program perlindungan sosial berupa bltantara lainyang dibuktikan dengan surat phk dari perusahaan pemberi kerja dan diverifikasi oleh instansi terkait. cc. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun kronis, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, selain asn, tni, polri, bumn, bumi dan pensiunan.dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. keluarga miskin yang terdampak pandemi corona virus disease covid dan belum menerima bantuan, yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenangganan pandemi corona virus disease covid tingkat desa atau pos jaga desa,gamsebagaimana dimaksud dalam kota sungai penuhpmddengan terlebih dahulu eksport dengan mengunakan aplikasi siskeudes aplikasi rowspan pada admin dpmd. bab vii pemantauan dan evaluasi walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadapatau rkd. dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada walikotawalikota dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksdalam hal penganggaran kembali oleh kepala desa dan perekaman oleh waliiiiwalikotaberikutnyawalikota kepada kementerian keuangan c.g. direktorat jenderal perimbangan keuangan, atau surat rekomendasi dari walikota atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf dana desa non blt yang dihentikan pengaturannya sebagaimana dimaksud pada tidak dapat disalurkan kembali rkd. ketentuan lebih lanjut terkait penghentian dana desa non bltakmengenakformat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap . en. tahun anggaran cook. pemerintah desa .eo. kecamatan nan pagu desa rp. sejenak tenaga kpm blt rp. rp, oo rp. orang hari rp. naa lio uber !\| pendapatan transfer \|. .o.oii loo. \|. \|. loo. dana desa ono tahap pertama kanan tahap kedua jumlah . pendapatan \|. loo il. sx. belanja io. olooooo lol io. lo.ilo loo bidang penyelenggaraan . pemerintahan \|. lo. \|. lo. loo. kegiatan lo. lol. loo dst. ii. oil lo.gomolo oo. lol loo) bidang pembangunan desa kegiatan l000000. \|o000tool \|. lo. ll. \|. loo. dst oo. loo lol. lo. loo lol loo bidang pembinaan kemasyarakatan . desa \|. \|. \|. ol. lo. lo. lo. \|\|. sub bidang \|. lo. looooolo \|. loo loo kegiatan \|. lo. \|. \|. loo. dst oo. loooooo loo loo. lo.ol loo bidang pemberdayaan sub bidang kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa \|. ill lo.ilo loo sub bidang penanggulangan . bencana il. ill \|. loo lol penanggulangan .\|( bencana \|. io. ol.) lol).\|.desa lol lol \|\|) penyediaan obat . obatan lol lio pembuatan ruang isolasi diri karantina . mandiri lo. ilo loo penyediaan alat perlindungan diri(masker, apd . .\|untuk relawan, dst) io. ooh lo. oil loo pembuatan antiseptik handsanitizer) isi . lam. o sub bidang keadaan darurat pon. pan keadaan darurat belanja tak terduga belanja tak terduga belanja tak terduga sub bidang keadaan . mendesak \|. lol lo. ilo loo keadaan mendesak \|. lo. belanja tak terduga belanja tak terduga belanja tak terduga bantuan langsung tunai blt) pn. . \|blt bulan pertama \|. oil loo. lol \|. . blt bulan ke.dst \|. \|. pembiayaan ol. \|. loo. lo.oii loo. pengeluaran . pembiayaan lo. lol lol loo) penyertaan modal . desa \|. lo. ni. loo penyertaan modal desa . jumlah pembiayaan \|. lo. \|. loo) jumlah dililit belanja pembiayaan) disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) petunjuk pengisian kolom diisi dengan jumlah anggaran dalam satuanrupiah kolom diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuanrupiahhanya untuk kegiatan dana desa kepada bidang, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. walikota sungai penuh, ttd ahmadi zubiaerahruang lingkup pengelolaan dana desa tata cara penyaluran dan penetapan rincian dana desa setiap desa dalam peraturan walikota ini paling sedikit memuat: pengalokasian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, tahapan dan persyaratan penyaluran, penggunaan dana desa, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi. bab iii pengalokasian dan penetapan rincian dana desa setiap desa bagian kesatu pengalokas. alokasi kinerja setiapdaerah. penilaian kinerja desa dilakukan sepenuhnya oleh kementrian keuangan c.g direktorat jenderal perimbangan keuangan.empat puluh tujuh milyar seratus lima juta seratus delapanka(b),waliatara jumlah keluarga penerima manfaat blt desa yang direkam dalam aplikasi rowsebagaimana dimaksud dalam huruf sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padatahuntentuan lebih lanjut terkait penyaluran dana desapelaksanaan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak jalur tiap tiap bulannya sebagaimana dimaksud pada huruf walikota melimpahkan kewenangan kepada badan keuangan daerah. pelaksanaan perekaman sebagaimana dimaksud pada huruf angka walikota melimpahkan kewenangan kepada dpmyang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu danacadangan pangan pemerintah daerketahanan kota kotamobagucadangan pangan pemerintah daerah kota kotamobagu.tahun nomor tambahan negara nomor peraturan pemerintahrubahan pertama atas peraturan daerah kota kotamobagu nomor tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas dinas daerah kota kotamobagu lembar daerah kota kotamobagu tahunperaturan walikota kotamobagu nomor tahun tentang uraian tugas dinas dinas daerah kota kotamobagu. kota, panduan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota tahun memutuskan: menetapkan peraturan walikota kotamobagu tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah kota kotamobagu bab ketentuan umumni" pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yakni pemerintah daerah kota kotamobagu. walikota adalah walikota kotamobagu.dinas adalah dinas yang membidangi ketahanan pangan kota kotamobagu. kepalaota kotamobagdaerah kota kotamobagu dalam menghadapi keada dan paceklik. cadangan pangan pemerintah daerahpemerintah kota kotamobagubagian kedua tujuan cadangan pangan pemerintahota kotamobaguwalikota kotamobaguput yaitu tersalurnya dana untuk pengelolaan gudang cadangan pangan daerah.ota kotamobagu. tim sebagaimana dimaksud pada bertanggungtim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan walikotadanberdasarkan:pertanian perikanan peternakan perkebunan kehutanan dan ketahanan pangan kota kotamobagu bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap layak dikonsumsiota kotamobaguota kotamobagu meliputi: rumah tangga miskin rtm), lanjut usia lansia), dan cc.(l) dalam penyaluran pangan kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah kota kotamobagu, kecamatan, serta desa kelurahan dibawah koordinasi walikota kotamobagu selaku ketua dewan ketahanan pangan kota kotamobagu sesuai penjabaran berikut:untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima.kotamobagudianggarkan pada apbd kota kotamobagu. bab pelibatan peran serta masyarakat walikota kotamobagu melalui(l) untuk mendukung pengembangan cadangan pangan, dinas pertanian perikanan peternakan perkebunan kehutanan dan ketahanan pangan kota kotamobagu dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan walikota kotamobagukotamobaguota kotamobagu. besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah kota kotamobagu dialokasikan sebesar untuk pengadaan gabah sebanyak ekuivalen (seratuserikanan peternakan perkebunan kehutanan dan ketahanan panga kota kotamobagu kepada walikota kotamobagukotamobaguwalikota kotamobagu dwalikota kotamobagufl. kerjasama antar daerah dan atau dengan pengusaha skala kota kotamobagu. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanacc..\|vwawaurorarommossau pada tanggal september ekor") eni glmmuaous lema iesoemmaaan diundangkan kotamobagu pada tanggal september sekretaris dae kota kotamobagu, drs. 77anseptum ber pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah kota kotamobagu il.p,p:pota kotamobagumasing. penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar pemerintah kota kotamobaguota kotamobaguuang bersifat pokok. tujuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk:...ota: kep ekon dan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat nomor:control manusia seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, tanahiota kotamobagu dikoordinasikan oleh bappeda kota kotamobagusebagai instansi yang menangani ketahanan pangan kota kotamobaguai berikut: kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasc, penyebab timbulnya bencana, potensi dampak kerugian setiap terjadinya bencana, jenis dan besaran bencana: dampak kemanusiaan jumlah korban),, kemampuan keuangan daerah penetapan jenis cadangan pangan penetapan jenis cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok oleh walikota kotamobagu, dengan mempertimbangkan pola pangan masyarakat kota kotamobaguota kotamobagu. besarnya volume, bentuk cadangan pangan yang akan diadakan, sangat bergantung pada: pengguna cadangan pangan (a) penanganan keadaan darurat,ota kotamobagu perlu mengalokasikan anggaran melalui apbd kota kotamobagu: pembiayaan) alokasi anggaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah,iipwalikota kotamobagu selaku ketua dewan ketahanan pangan kota kotamobagu. penanggung jawab perencanaan kebutuhan cadangan pangan pemerintah daerah kota kotamobagu berada pada instansi yang menangani ketahanan pangan kota kotamobagu yakni dinas pertanian perikanan peternakan perkebunan kehutanan dan ketahanan pangan kota kotamobagu. penanggung jawab pengadaan dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah daerah kota kotamobagu berada pada dinas pertanian perikanan peternakan perkebunan kehutanan dan ketahanan pangan kota kotamobagu atau instansi yang ditugaskan oleh walikota kotamobagu selaku ketua dewan ketahanan pangan kota kotamobaguota kotamobagu untuk keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencanmengidentifikasi lokasi, dan masyarakat penerima.nggunaan cadangan pangan pemerintah daerah kota kotamobaguwalikota kotamobagu selaku ketua dewan ketahanan pangan kota kotamobaguwalikota kotamobagu selaku ketua dewan ketahanan pangan kota kotamobagukota kotamobaguota kotamobagu secara berkala sesuai kebutuhan: tim tersebut dikukuhkan melalui surat keputusan walikota kotamobaguota kotamobagu dilakukan oleh inspektorat kota kotamobagu selaku badan pengawas daerah kota kotamobagu atas nama walikota kotamobagu atau oleh tim dari instansi terkait yang ditunjuk oleh walikota kotamobagu. pengendalian pengelolaan cadangan pangan pokok daerah kota kotamobagu langsung dilakukan oleh walikota kotamobagu. pelaporan pelaporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah kota kotamobagu dikoordinasikan oleh sekretaris dewan ketahanan pangan kota kotamobagu, dan dilaporkan kepada walikota kotamobagu selaku ketua dewan ketahanan pangan kota kotamobaguota kotamobagu, yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah kota kotamobagu. walikota kotamobagu,x
tita bahwa dengan ditetapkannyattala agustus walikota gorontalo, art tahu diundangkan gorontalo pada tanggal agustuskotamobagu provinsi sulawesi utara bb ppandang perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas. bahwatidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan penyesuaian kembali: bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dann"diubah sebagai berikut: ketentuan huruf (a) dan (b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tingkat untuk walikota, wakil walikota, pimpinan dan anggota dprd dan pendamping pejabat negara isteri suami), tingkat untuk pejabat eselon ii, diantara dan ditambahkan satu yaitu 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 13a ketentuan perjalanan dinas pada perubahan peraturan walikota nomor tahun ini berlaku bagi perjalanan dinas yang dibebankan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota kotamobagu tahun anggaran ketentuan lampiran tentang rincian biaya penginapan, transportasi dan uang harian perjalanan dinas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (terlampir). ketentuan lampiran tentang satuan biaya penginapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (terlampir). ketentuan lampiran tentangdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut (terlampir ta: bara diundangkan kotamobagu pada tanggal seytemoe sekretaris daerah kota kotamobagu drs. mustafatem penginapan, transportasi dan uang harian perjalanan dinas tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat pejabat negara es. ii) es. iii gol. iv) es. iv gol. iii) gol ii) keterangan pimpinan dan anggota dprd lah uang representasi isooool ntt tampa ktg manado biaya transport dibayarkan sesuai bandara pp) dengan biaya riil tempat tujuan bandara panam mama yo. al! dengan biaya riil daerah tujuan pelaksanaan tugas logam prop sulut amomagu (rp s6000\| kangoofkp srooofkp socio dalam propinsi sulut uang representasi lumpur kota kotamobagu walikota kotamobagu, lampiran peraturan walikota kotamobagu nomor tahun tanggal st? templesatuan biaya penginapan an! pejabat negara, dem bee son ra" tana anggota dprd sumatera utara riau tom\| kepulauan riau jam bl jom isumaterabarat ' (sumatera selatan lampung (bengkulu \|bangka belitung 11banten \|jawabarat ' \|dki jakarta \|jawa tengah (d.i. jogjakarta \|jawa timur a7\| jom 4s881, nusa tenggara barat nusa tenggara timur \|kalimantan barat ' \|kalimantan tengah \|kalimantan selatan \|kalimantan timur \|kalimantan utara sulawesi utara \|gorontalo sulawesi barat sulawesi selatan sulawesi tengah sulawesi tenggara (maluku \|maluku utara papua 2s850, \|papua barat fin walikota kotamobagu, smp lampiran peraturan walikota kotamobagu nomor tahun tanggal septem, pimpinan dan anggota dprd bisnis vip kelasifan walikota kotamobagu,m barrasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kayong utara, menimbang bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur diperlukan pengaturan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang baik,ketentuanasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan perasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukimansetiap orpermukiman, cc.,, dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati menunjuk kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dapat bekerja sama dengan perangkat daerah terkait atau instansi lainnyaralihan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimanurusanpenyerahan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, tetap dilaksanakan. setiap orang yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman dan, dan utilitasrasarana, sarana, dan utilitas perumahan dkayong utarkayong utarumumselain memiliki tujuan tersebut diatas, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dilaksanakan dengpermukiman perlu diatur dalam peraturan daerah terrangkat daerah yang selanjutnya disingkat adalah perangkat daerah pada pemerintarencana tapak (site plan) adalah gambaran peta rencana percetakan bangunan kavling tanah dengan segala unsur penumpangnya dalam skala batas luas lahansesuai dengan standar teknis bangunan gedungpenyediaan prasarana, sarana, dan utilitas setiap orang yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana, dan atau utilitas. setiap orang yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman harus menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitasditetapkan dalam rencana tapak yang telah disetujui perangkat daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman. prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang diserahkan oleh setiap orang harus terletak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan rencana tapak. terhadap pelanggaran yang dilakukan setiap orang perseorangan atau badan hukumizin kegiatan pelaksanaan pembangunan, pencabutan izin kegiatan pelaksanaan pembangunan, dan atau denda administratif. sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban bagi setiap orang perseorangan atau badan hukum untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimatau sanitasi, cc. jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase, dan atau tempat pembuangan sampah. sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalamsarana pemadam kebakaran, dan atau sarana penerangan jalan umum. ketentuan penyediabab penyerahperseorangan atau badan hukum harusserta telah sesuai dengan rencana tapak yangsetiap orang perseorangan atau badan hukum yang menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah haruspbg bagi bangunan yang dipersyaratkan, dan cc. surat pelepasan hak atas tanah dari setiap orang perseorangan atau badan hukumdinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup, badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, badan pertanahan nasional atau sebutan lainnya daerah, perangkat daerah teknis terkait, camat:melaksanakan tugas: melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh setiap orang perseorangan atau badan hukumditetapkan dengan keputusan bupati. susunan keanggotaankawasan permukiman dari setiap orang perseorangan atau badan hukumsetiap orang perseorangan atau badan hukumpersyaratan teknis, dan persyaratsetiap orang perseorangan atau badan hukumsetiap orang perseorangan atau badan hukum dan bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis,setiap orang perseorangan atau badan hukum.
salinan arsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kayong utara, menimbang bahwa arsip yang dimiliki daerah sebagai bagian dari identitas bangsa, merupakan sumber informasi yang mempunyai arti penting dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia, serta berperan sebagai salah satu simpul pemersatu bangsa, bahwa penyelenggaraan kearsipan kabupaten kayong utara belum dikelola secara baik, sehingga memerlukan pengaturan tentang bagaimana seharusnya arsip arsip tersebut diterima dan dipergunakan kembali, bahwa penyelenggaraan kanonditentukanpaling sedikit (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab lkd. pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam dan, penilaian oleh panitia penilai arsip, permintaan persetujuan pemusnahimpinan pencipta arsip menetapkan pembentukan panitia penilaipenyerahan arsip statis menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsipruang lingkup lkd melaksana, pengolahan, preservasi, dan akses. paragraf akuisisi akuisisi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi arsip statis yang telah diverifikasi secara langsung atau tidak langsung. verifikasilaksanaan akuisisi, lembaga kearsipan daerah wajib membuat daftar pencarian arsip terhadap arsip statis yang belum diserahkan oleh pencipta arsip. daftar pencarian arsip sebagaimana dimaksud pada diumumkan oleh lkd kepada publik, baik melalui media cetak dan atau media elektronik daerahketentuan lebih lanjut mengenai akusisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam peraturan bupati. paragraf pengolahan pengolahanpreservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara preventif dan kuratif. pelaksanaan preservasielaksanaan preservasirsip statis hasil alih media autentikasi oleh kepala lkd. ketentuan lebih lanjut mengenai preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. paragraf aksesprasarana dan saranaketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan prasarana dan sarana kearsipan diatur dalam peraturan bupati. bagian kelimaarsiparis daerah melalui upaya dan pengawasan, serta pendidikan dan pelatihan kearsipan, dan cc. penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan. bab iii perlindungan dan penyelamatan arsip bagian kesatu perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana arsip yang tercipta dari kegiatan lkd dan kegiatan yang menggunakan sumber dana daerah dinyatakan sebagai arsip milik daerah. perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana, yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh pencipta arsip dan atau lkd, berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah. bagian kedua penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabungkan dan atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa kelurahan dalam hal terjadi penggabungan atau pembubaran perangkat daerah, serta pemekaran kecamatan dan desa kelurahan, lkdsesuai dengan ruang lingkup, fungsi, dan tugas lkd. bagian ketiga autentikasimedia lain. autentikasi terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh lkd. ketentuan mengenai intensesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan pencarian arsip statis daerah yang dinyatakan hilang. pencarian arsip yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada dibentuk daftar pencarian arsip. pelaksanaan pencarian arsip yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan oleh lkd. bab pengelolaan simpul jaringan dalam sign melalui jika daerah simpul jaringan daerah diselenggarakan oleh: lembaga kearsipan daerah, dan unit kearsipan pada pencipta arsip. untuk menjadi simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada harus memiliki perlengkapan, sebagai berikut: daftar arsip dinamis dan atau arsip statis, koneksi internet: cc. sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kearsipan dan teknologi informasi, perangkat komputer, dan perangkat tambahan untuk digitalisasi arsip format tercetak. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab untuk: menyediakmenyediak. pembinaan pengelolaan simpul jaringan dalam sign melalui jika daerah meliputi: koordinasi penyelenggaraan sign dan jika lingkungannya, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan sign dan jika lingkungannya, cc.kelembagaan pengelolaan arsip daerah kelembagaan pengelolaan arsip daerah terdiri atas: unit pengolunit kearsipan, dan lkd. unit pengolah sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu: bidang, seksi dan atau bagian, sub bagian pada opd, divisi dan atau bagian pada bumi, cc. unit pelaksana teknis pada opd, dan seksi pada desa. unit pengolah sebagaimana dimaksud padayaitu: sekretariat dan atau subbagian tata usaha pada opd, unit pelaksana tugas dan fungsi ketatausahaan pada bumi, dan sekretariat pada desa. unit kearsipan sebagaimana dimaksud padapada dalam hurufpenyelenggaryang diterima dari: opd:pembentukan lkd sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerahpdpdviian pemberianhn) ammad dairi, s.h.,m.h mui s.h.,m.harsipan umumkayong utara, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. pengelolaan arsip merupakan salahdalam rangka memenuhi kewajibankabupaten kayong utaraii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengandaerah dan dalam rangka untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan arsip yang dialihmediakan. daftar pencarian arsip, yang selanjutnya disingkat dpa adalah daftar berisingelolaan kearsipan bagian kesatu ruang lingkup pengelolaan kearsipan meliputi: arsip dinamis, arsip statis, cc. simpuljaringan, dan kelembagaan. bagian kedua pengelolaan arsip dinamis paragraf ruang lingkupmenjadi tanggung jawab pencipta arsip. pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis,cc. sistem klasifikasi keamanan, dan akses arsipketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penciptaan arsip diatur dalam peraturan bupati. paragraf penggunaan dan pemeliharaandalamcipta arsip dapat menutup akses atas arsip untuk umum dengan alasalta,aktif. pemberkatan arsip aktif dan penyusunan daftar arsip aktif menjadi tanggung jawab kepala unit pengolahterkepala unit pengolah. penyimpanan arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepalanggunaan dan pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud dalam sampai denganpada ditetapkan bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan lembaga kearsipan nasionalbawah (sepuluh) tahun,edikit (sepuluh) tahun, dilakukan dari pencipta arsip lkdaturengan terjadinya bencana ngalam corona virus disease telah memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa, pemerintah dae11atari kanak diteliti dan sesuai dengan aslinya yss tkbbalabagian hukum, (on ha) #ibi:ahwa penyebaran corona virus disease covid dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian yang meningkat wilayah indonesia hingga dunia sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat indonesia. dalam rangka untuk melakukan percepatan penanganan corona virus disease covid yang melanda indonesia, perlu dilakukan tindakan pembatasan sosial berskala besar. dalam rangka mendukung program pemerintah dalam menanggulangi penyebaran corona virus disease covid yang terjadi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa serentak dengan menerap. atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah kabupaten kayong utara perlu melakukan penyesuaian kembali atasalam kondisi bencana ngalam corona virus disease covid adalah pemilihan kepala desa yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah tersebut terjadi bencana non alam corona virus disease covid yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan secara norm:cc. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang anggaran, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum, dan atau perangkat daerah terkait lainnya sesuai kebutuatau cc. unsur terkaitsub kepanitiaan pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugaslebih lanjut dengan peraturan bupati. diantara bagian kelima dan bagian keenam pada bab iii disisipkan (satu) bagian yaitu bagian kelima sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kelimdan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kayong utara, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah maka perlu dilakukantahun bahwa koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten kayong utara perlu mendapat dukungan dan perhatipemberdayaan dan perlindungan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah daerah kewenangannya, kecil dan menengah kreatif serta koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang berbasis potensi dan kearifan lokal. bab iii:engan peraturan bupati. bab pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah bagian kesatu umum pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah., kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan melalui:, kecil dan menengahpendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha mikro, kecil dan menengahkecil dan menengah, kecil dan menengahenganpelaku usaha mikro, kecil dan menengah, kecil dan menengah, kecil dan menengah. bagian ketujuh kemitraan dan jejaring usaha paragraf kemitraan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengahmenengah d, kecil dan menengah, kecil dan menengah, alih daya, kecil dan menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha mikro, kecil dan menengah, kecil dan menengah dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan usaha mikro, kecil dan menengah, dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengahkoperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. bukti legalitas usaha untuk koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk: tanda bukti pendataan, atau surat izin usahainas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan koperasi, d, kecil dan menengah, kecil dan menengahemegang izin usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan sanksi administrasiaragraf standarisasi pemerintah daerah wajib memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengahpemasaran pemerintah daerah memberikan fasilitasi koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengahkoperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengahkecil dan menengah perlindungan koperasi, dkoperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah dan menengah, perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi, dan dan menengah, pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, perlindungan terhadap hki, dan memberikan kesempatan kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk memasarkan produknya toko modern. bab viii, dan usaha mikro, kecil dan menengramberdayaan dan perlindungan koperasi, dandankoperasi dan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan pada prinsip: menumbuhkan kemandirian kewirausahaan, meningkatkan kinerja dan daya saing, dan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu. kabupaten kayong utara mayoritas pelaku ekonominya adalah koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan sangat berkepentingan untuk melakukan program pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. dalam rangka memberdayakan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten kayong utara, maka pemerintah daerahdan usaha mikro, kecil dan menengah. pengembangan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten kayong utara saat ini masih memiliki beberapa kendala misalnya sumber daya manusianyadalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya demi kesejahteraan rakyat dan keadilan ekonomi. peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah adalah untuk melindungi dan memberdayakan koperasi d, pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah: meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengahewenangan daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah daerah,ang lingkup pemberdayaan dan perlindungan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi: pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk didalamnya koperasi yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk didalamnya koperasisaha mikro, kecil, dan menengah, dan cc. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. untuk memperkuat dan menumbuhkan koperasi dan usaha mikro, kecil,, kecil, dan menengah. berdasarkan pertimbangan atas, maka perlu membentuk: memfasilitasi akses pendanaan bagi koperasi dan, kecil dan menengah. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan dalam bentuk: penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses produksi dan pengemasan, b., kecil dan menengah, kecil dan menengahkecil dan menengah, memfasilitasi kemitraan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengahkecil dan menengah. kemitraan dilaksanakan dalam bentuk: inti plasma, sub kontrak, perdagangan umum, waralaba:, kecil dan menengah. kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dalam be, kecil dan menengah, kecil dan menengah dalam pengadaan barang jasa secara langsung. pemanfaatan ruang usaha oleh koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengahsg, dilaksanakan dalam bentuk: memfasilitasi promosi produk koperasi dan, kecil dan menengah, , kecil dan menengah. dalam rangka pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daer, kecil dan menengah, kecil dan menengahcc., kecil dan menengah, memfasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah kreatif, dan atau memfasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
salinan rtur mengena, sehingga perlu melakukangian pertama bab diubah sehingga paragraf berbunyi sebagai berikut: paragraf kartu tanda penduduk elektronikdiperbolehkan memiliki (satu) ktp el. penduduk sebagaimana dimaksud pada wajib membawa ktp el pada saat berpergian. ketentuan dan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:penerbitan ktp el wni yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan skala oleh dinas. masa berlaku ktp el untuk orang asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap. dihapus. ketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam ktp el dimuat pas foto bersangkutan berwarna sesuai ketentuan,dihapus. ketentuan dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus. dihapus. ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut:dinas menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk. ketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dinas melakukan pencatatan peristiwa kelahiran yang terjadi daerah berdasarkan laporan dari penduduk dalam jangka waktu paling lama (enam puluh) hari sejakdilaksanakan oleh pejabat pencatat sipil setempat setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas. dihapusetelah huruf ditambahkan huruf (bb), huruf (cc), huruf (dd), huruf (ee), dan setelahkelahiranpat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. lembaga atau pihak yang akan melakukan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada wajib mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan dinas. ketentuan hurufpan: skala:apan, skalaketentuan huruf huruf dihapus, drubahan sebagaimana dimaksud dalam dihapus. cc. pindah datang penduduk wni dalam wilayah indonesia sebagaimana dimaksud dalamddan il. perubahan kewarganegaraanrp1. (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak rp2. (dua juta rupiah). denda administratif sebagaimana dimaksud pada paling banyak rp1. (satu juta rupiah). denda harus dibayar tunai pada saat pelaporan keterlambatan. setiap penduduk yang bepergian tidak membawa ktp dikenakan denda administratif paling banyak rp50dikenakan denda administratif paling banyak rp100. (seratus ribu rupiah).oleh undang undang dikenakan sanksi berupa denda paling banyak rp10. (sepuluh juta rupiah). bagi pengurus yang dari unsur pemerintah dan masyarakat yang mengkoordinir pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melakukan dengan sengaja melakukan intimidasi, penipuan harga biaya cetak kepada masyarakat dikenakan saksi administratif berupa denda rp5. (lima juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi pidanmua ketentuan mengenai ktp yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai ktp elpit kanan diteliti dan sesuai dengan aslinya yss tkbbalabagian hukum, (an hn) sid: ammad dairi, s.h.,m.h mui s.h.,m.h. roo3! ngurimplikasi terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan daerah dengan substansi perubahan yang mendasar bidang administrasi kependudukan, dengan tujuan utama, dan ketunggalan nik. pemerintah daerah kabupaten kayong utara telah menetapkyang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan.ilakukan penyesuaian kembali. penyesuaiantara lain meliputayong utar. salah satu hal yang menjadi perubahan adalah penerapan ktp el. dengan penerapan ktp el maka masa pemberlakuan ktp yang sebelumnya berlaku (lima) tahun dengan adanya ktp el maka masa berlakunyakayong utarapala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kayong utara, yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah pimpinan, perencana, pelaksana, mengkoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali dinas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lingkungan pemerintahsecara nasional dan berada daerah. rukun tetangga yang selanjutnya disingkat adalah institusi masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur berdasarkan adat istiadat dan ketentuan perundang undangan serta bertugas membantu registry desa dalam yang berada bawah desa dan dusun untuk melaksanakan pendataan penduduk dan pembinaan serta pengawasan terhadap peristiwa penting warganya. penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal daerah. penduduk sementara adalah setiap warga negara asing yang memegang izin tinggal terbatas wilayah kesatuan republik indonesia yang berada dalam daerah yang tinggal tetap atau tinggal terbatoleh dinas kepada orang asing yang mendapat izin tinggal terbatas yang bermaksud tinggal daerahberikan oleh dinas kepada penduduk wni yang tinggal sementaraoleh dinasoleh dinas kepada wni yang datang daerah setelah menetap luar nege, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal daerah terbelakang atau terpencil yang telah ditetapkan dengan keputusan bupatindah keluar, perubahan alamat tempat tinggal dan alamatmenghimpun datadiantaranya meliputi nama asli, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin status perkawinan, pendidikan, agama, hubungan keluarga dan informasi data dasar lainnya sebagaimana tercantum dalam formulir isian untuk wni (per keluarga) yang selanjutnya disebutseseorang yang hidup bersama dengan ikatan sah menurut agama dan hukum positif sebagai suami istri. seseorang yang tinggal bersama dengan ikatan sebagai suami istri dengan anak anak yang menjadi tunggangannya dalam rumah tangga. cc. seseorang yang tinggal bersama baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap penghuni dalam tempat hunian berupa rumah tangga, asrama, tempat penampungan, pondok pesantren, panti dan sejenisnya yang dijadikan tempat tinggal tetap atau tempat tinggal sementara. seseorang yang bertempat tinggal seorang dirikependudukan adalahaerahsementara dan orang asing tinggal terbatas. petugas registrasi adalah pegawai yangpetugas registrasi tingkat adalah pengurus yang ditugaskan membantu registrar desa kelurahan dengan keputusan camat atas nama bupati, dengan tugas fungsi melaksanakan pencatatan dan melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang terjadi lingkungan masing masing tingkat desa kelurahan. unit pelaksana teknis dinas, selanjutnya disingkat utd adalah unit pelaksana tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan kewenangan melaksanakan entry data, pemutakhiran data, mencetak kk, ktp, dan akta kelahiran. kantor urusan agama kecamatan selanjutnya singkat kua kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, rujuk dan ceraimbidangihurufkayongsahaan umum daerah air minum tirta kayong abadperusahaan umum daerah air minum tirta kayong abadi yang selanjutnya disebut pemuda air minum tirta kayong abadi adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerahayong abadi dan merupakan organ pemuda air minum tirta kayong abadi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemuda air minum tirta jumlah anggota dewan pengawas pemuda air minum tirta kayong abadiayong abadi. pengangkatan calon anggota dewan pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan kpm. anggota dewan pengawas angkat untuk masa jabatan paling lama (empat) tahun dan dapat angkat lagi untuk (satu) kali masa jabatan. ketentuan seleksi sebagaimana maksud dalambupati. paragraf tugas, kewajiban dan wewenang dewan pengawas bertugas: melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan pemuda air minum tirta kayong abadyong abadi. dewan pengawas memiliki kewajiban: melaporkan hasil pengawasan kepada kpm: dan membuat dan memelihara risalah rapat. pengawasan pemuda air minum tirta kayong: menilai kinerja direksi dalam mengelola pemuda air minum tirta kayong abkayong abadmengangkat seorang pegawai yang anggarannya dibiayai oleh pemuda air minum tirta kayong abadi. pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada memperhatikan efisiensi dan kemampuan pembiayaan pemuda air tirta kayong abadi. paragraf penghasilan dan jasa pengabdian dewan pengawas diberikan penghasilan terdiri atas: honorarium, tunjangan, fasilitas, dan atau anthem atau insentif kerja. besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemuda air minum tirta kayong abadi. penghasilan dewan pengawas berupa honorarium ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima honorarium: dan cc. setiap anggota dewan pengawas menerima honorarium sebesar (tiga puluh lima per seratus) dari gaji direktur utama. setiap tahun dalam rangka menyambut hari raya keagamaan dewan pengawas diberikan tunjangan hari raya sebesar (satu) bulan honorarium yang diterimanya tiap bulan. dewan pengawaspada dengan ketentuan sebagai berikut: besarnya uang jasa pengabdian (satu) periode masa jabatan dewan pengawas adalah (satu koma lima) kali honorarium yang diterimanya pada bulan terakhir. besarnya uang jasa pengabdian (dua) periode masa jabatan dewan pengawas adalah (tiga) kali honorarium yang diterimanya pada bulan terakhir. sedangkan dewan pengawasrsional berdasarkan masa kerjanya sesuai ketentuan pada huruf dan huruf dewan pengawaspengabdian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf larangan dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: anggota dewas pengawas atau direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik nasional, dan atau badan milik swasta lainnya, dan atau pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan ketentuan tersebut dikecualikan bagi pejabat lainnya yang memiliki fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada hurufdewan pengawas. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufparagraf pemberhentian jabatan anggota dewan pengawasewan pengawas berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud padaewan pengawasewanewan pengawas, apabila permohonan pengunduran diri ditolak oleh kpm, dewan pengawasewan pengawas kepada kpm paling lambat (satu) bulan sebelum berhenti. jabatan dewan pengawas yang berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf mengikuti ketentuan sebagai berikut: dewan pengawasberdasarkan laporan akhir kegiatan yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai dewan pengawas, kpm akan mempertimbangkan untuk memperpanjang atau memberhentikan dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang undangankayong utaraempat direksi paragraf pengangkatan direksi pemuda air minum tirta kayong abadi diangkat oleh kpm. untuk dapat diangkat sebagaitirta kayong abadngangkatdan unsur independen dan atau akademisi. proses seleksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. hasil seleksi diajukan kepada bupati untuk dilakukan wawancara akhir yang untuk selanjutnya dapat diangkat dan ditetapkan sebagai direksi terpilihkabupaten kayong utara dengan ketentuan: (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan (tiga puluh ribu) orang, paling banyak (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari sampai dengan (seratus ribu) orang, paling banyak (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan atas (seratus ribu) orang, dan d.jumlah anggota direksi pemuda air minum tirta kayong abadikayong abadiengangkatan direksi ditetapkan dengan keputusan bupatkayong abadayong abadi, membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan pemuda air minum tirta kayong abyong abadayong abadikayong abadi berdasarkan peraturan kepegawaian pemuda air minum tirta kayong abadi, menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemuda air minum tirta kayong abadkayong abadyong abadia kayong abadi kabupaten kayong utar tirta kayong abadi, dantirta kayong abadi apabila terjadi perkara pengadilan antara pemuda air minum tirta kayong abadyong abadiyong abadi yaitu: a.anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pemuda air minum tirta kayong abadyong abkayong abadyong abadyong abkayong abadikayong abadi yang bertanggung jawab atas pengurusan pemuda air minum tirta kayong abadi untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili pemuda air minum tirta kayong abaditertinggi dalam pemuda air minum tirta kayong abadi. dewan pengawas adalah organ pemuda air minum tirta kayong abadyong abadikesehatan. rencana bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu (lima) tahun. pegawai adalah pekerja pada pemuda air minum tirta kayong abadlanggan adalah orang atau badan hukum yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari pemuda air minum tirta kayong abadianthem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota dewan pengawas, direksi, dan pemuda air minum tirta kayong abadi oleh kuasa pemilik modal yang didasarkan pada suatu prosentase jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak. penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan tunjangyong abadi dilaksanakan oleh kpm. kpm dapat menunjuk pejabat dari internal pemuda air minum kabupaten kayong utara untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan pemuda air minum tirta kayong abadikayong abadkayong abadi. penghasilan direksi perbulan ditetapkan dua setengah kali gaji tertinggi pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi. direksi selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan penghasilan berupa tunjangan lainnya, fasilitas, anthem jasa produksi dan atau insentif kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemuda air minum tirta kayong abadi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk mendukung kelancaran pengelolaan pemuda air minum tirta kayong abadi, direksidireksidengan ketentuan sebagai berikut: besarnya uang jasa pengabdian (satu) periode masa jabatan direksi adalah (tiga(enamsembilan) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir: atau sedangkan direksisional berdasarkan masa kerjanya sesuai ketentuan pada point point dan point direksisebagaimana dimaksudkayong abadi. pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada harus dengan persetujuan bupati. paragraf pemberhentian jabatan direksiireksi berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksudireksiireksiireksi, apabila permohonan pengunduran diri ditolak oleh kpm, direksiireksi kepada kpm paling lambat (satu) bulan sebelum berhenti. jabatan direksi yang berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud huruf mengikuti ketentuan sebagai berikut: direksidan berdasarkan laporan akhir kegiatan yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai direksi, kpm akan mempertimbangkan untuk memperpanjang atau memberhentikan direksi sesuai ketentuan yang berlaku. jabatanyong abadidiberhentikan sewaktu waktuwaktu waktuwaktu waktuwaktu waktungangkatan pengangkatan calon pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi hanya dilakukan untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan oleh direksi untuk kebutuhan pengembangan organisasi. pengangkatan calon pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara republik indonesia, berkelakuan baik dan belum pernah dihukum pidana yang dibuktikan dengan keterangan berkelakuan baik dari pihak kepolisian republik indonesiaketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi calon pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi diatur dengan peraturan direksi. calon pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi diangkat oleh direksi. setelah diangkat menjadi calon pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi, calon pegawai yang bersangkutan wajib melalui masa percobaan selama (enam) bulan dengan ketentuan diakhir masa percobaan memperoleh nilai baik. selama masa percobaan sebagaimana maksud pada dilakukan penilaian unjuk kerja calon pegawai meliputi: penguasaan tugas: kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, inisiatif dan daya tangkap, motivasi dan tanggung jawab, hubungan dengan pihak luar, keandalan, kerjasama dan kepatuhan perilaku, dan kehadiran,kepangkatan pegawai pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu sesuai dengan golongan ruang. pangkat dan golongan pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi ditetapkan sebagai berikut pegawai dasar muda dengan golongan ruang disebut golongan al, pegawai dasar muda dengan golongan ruang disebut golongan a2, cc. pegawai dasar dengan golongan ruang disebut golongan a3, pegawai dasar golongan ruang disebut golongan a4: pelaksana muda golongan ruang disebut golongan b1: pelaksana muda golongan ruang disebut golongan b2, pelaksana golongan ruang disebut golongan b3, pelaksana golongan ruang disebut golongan b4: staf muda golongan ruang disebut golongan c1, staf muda golongan ruang disebut golongan c2, staf golongan ruang disebut golongan c3, staf golongan ruang disebut golongan c4, il. staf madya golongan ruang disebut golongan d1: staf madya golongan ruang disebut golongan d2, staf utama madya golongan ruang disebut golongan d3, dan oo. staf utama golongan ruang disebut golongan d4: calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai pemuda air minum kabupaten kayong utaragolongan al: berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan pangkat pegawai dasar golongan a3, berijazah sekolah lanjutan tingkat atas diploma diberikan pangkat pelaksana muda golongan b1, berijazah sarjana muda diploma diberikan pangkat pelaksana muda golongan b2, berijazah sarjana muda diploma iii diberikan pangkat pelaksana golongan b3, berijazah strata diploma diberikan pangkat staf muda golongan c1, berijazah strata diberikan pangkat staf muda golongan c2, dan berijazah strata diberikan pangkat staf golongan c3. untuk menduduki jabatan yang ada struktur pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi adalah sebagai berikut: jabatan setingkat kepala seksi kepala unit pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas sederajat, dan b.jabatan setingkat kepala bagian kepala spi pendidikan minimal diploma iii. dalam hal belum terpenuhinya sumber daya manusia pada pemuda air minum tirta kayong abadi sebagaimana dimaksud pada huruf direksi dapat menunjuk pelaksana tugas dengan syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas sederajat. penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman kerja serta penilaian kinerja yang baik selama menjalankan tugas. pangkat dan golongan pegawai pemuda air minum kabupaten kayong utara berdasarkan pendidikan dalam struktur organisasi pemuda air minum tirta kayong abadi adalah sebagai berikut: berijazah sekolah dasar dengan pangkat dan golongan terakhir adalah pelaksana muda golongan b1, berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama dengan pangkat dan golongan terakhir adalah pelaksana golongan b3, berijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma dan atau diploma dengan pangkat dan golongan terakhir adalah staf muda golongan c2,3, berijazah sarjana muda diploma iii4: berijazah strata diplomaberijazah strata dengan pangkat dan golongan terakhir adalah staf madydan berijazah strata dengan pangkat dan golongan terakhir adalah staf utam4. kenaikan pangkat pegawai pemuda air minum kabupaten kayong utara secara reguler tahun sekali, dan dapat diberikan kenaikan pangkat apabila memiliki prestasi atau memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditentukan. kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksihasil penilaian unjuk kerja karyawan paling sedikit bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir. bagian ketiga penghasilan dan cuti paragraf penghasilan pegawai pemuda air minum tirta kayong abadtirta kayong abadbesaran penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan pemuda air minum kabupaten kayong utara. penyusunan skala gaji pokok pegawaiair minum tirta kayong abadi. kenaikan gaji pegawai ditentukan berdasarkan raport pegawai atas penilaian unjuk kerja karyawan setahun sekali. pegawai yang memiliki nilai baik dalam raport pegawai selama tahun berturut turut diberikan kenaikan gaji berkala. apabila pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada kenaikan gaji berkala ditunda paling lama (dua)wajib dibayar oleh pelanggaalmeter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air minum pelanggan dalam satuan meter kubik. pipa transmisi adalah pipa saluran yang menghubungkan air minum bak penampungan air dan atau dari bak penampungan air pipa distribusi. pipa distribusi adalah pipa saluran yang menghubungkan air minum dari pipa transmisi rangkaian pipa dinas. tahun buku adalah tahun taklim sejak tanggal januari sampai dengan desember. bab perubahan bentuk badan hukum, nama, lambang dan tempat kedudukan bagian kesatu perubahan bentuk badan hukum, nama dan lambang perusahaan daerah air minum tirta kayong utara yang pendiriannya ditetapkan denganiubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi perusahaan umum daerah air minum tirta kayong abadi. lambang pemuda air minum tirta kayong abadiskala gaji pokok dan tata cara kenaikan gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada danyang menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi kepegawaian dan tata kerja pemuda air minum tirta kayong abadi diberikan tunjangan jabatan. pemberian tunjangan kesehatan bagi pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi diberikan melalui keikutsertaan dalam program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi diberikan tunjangan keluarga dengan ketentuan sebagai berikut: tunjangan istri suami ditetapkan (sepuluh per seratus) dari gaji pokok, dan b.tunjangan anak sebesar (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak maksimal (dua) orang, berumur kurang dari (dua puluhhurufgawai pemuda air minum tirta kayong abadi disamping mendapat tunjangan sebagai dimaksud pada dan huruf dan huruf juga diberikan tunjangan lainnya yangdapat diberikan fasilitas lainya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pegawai dalam bekerja melayani pelanggan dan mengembangkan daya saing serta inovasi teknologi lingkungan pemuda air minum tirta kayong abadi. pemberian fasilitas lainnya kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemuda air minum kabupaten kayong utara. pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha pemuda air minum tirta kayong abadi atau iuran pegawai pemuda air minum tirta kayong abadaragraf cuti pegawai pemuda air minum kabupaten kayong utaraketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti pegawapemuda air minum tirta kayong abad tirta kayong abadi. direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai pemuda air minum tirta kayong abadi yang telah menunjukan prestasi luar biasa dalam pengembangan pemuda air minum tirta kayong abadi. pemberian penghargaan dan tanda jasa kepadapemuda air minum tirta kayong abadi wajib memegang teguh dan mengamalkan pancasila,kayong abadi atas kepentingan pribadi, kelompok dan kepentingan lainnya, mematuhi dan menaati peraturan pemuda air minum tirta kayong abadi, dan memegang teguh sumpah jabatan. setiap pegawai dilarang: melakukan kegiatan yang merugikan pemuda air minum kabupaten kayong utardapat merugikan pemuda air minum kabupaten kayong utara, mencemarkan nama baik pemuda air minum kabupaten kayong utara, daerah dan atau negara, dan atau menjadi pengurus partai politik. pegawai pemuda air minum kabupaten kayong utaraengan peraturan direksi. bagian keenam pemberhentian pegawai pemuda air minum kabupaten kayong utara diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar ketentukabupaten kayong utara yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam dankabupaten kayong utarair minum kabupaten kayong utara diberhentikan dengan tidak hormat karenkabupaten kayong utara. bab vii dana pensiun pemuda air minum kabupaten kayong utara wajib mengikutsertakan direksi dan pegawai pemuda air minum kabupaten kayong utaramengikutsertakan direksi dan pegawai pemuda air minum kabupaten kayong utara padkabupaten kayong utara sesuai dengan peraturan perundang undangan. atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada dan diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. bab perencanaan, operasional dan tata kelola bagian kesatu perencanaan direksi wajib menyiapkan rencana bisnis pemuda air minum kabupaten kayong utara yang hendak dicapai. direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran pemuda air minum kabupaten kayong utara yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran pemuda air minum kabupaten kayong utaraair minum kabupaten kayong utarmeliputi: organ, organisasi dan kepegawaian, keuangan, pelayyusunan operasional prosedur dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia dalam pengembangan operasional pemuda air minum kabupaten kayong utara. standar operasional prosedur pengadaan barang jasa pemuda air minum kabupaten kayong utarkabupaten kayong utara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian ketiga tata kelola pengelolaan pemuda air minum kabupaten kayongkan pada bertujuan: mencapai tujuan pemuda air minum kabupaten kayong utara, mengoptimalkan nilai pemuda air minum kabupaten kayong utara agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional, mendorong pengelolaan pemuda air minum kabupaten kayong utarkabupaten kayong utara, mendorong agar organ pemuda air minum kabupaten kayong utara dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moralair minum kabupaten kayong utara terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar pemuda air minum kabupaten kayong utara, meningkatkan kontribusi pemuda air minum kabupaten kayong utartarif dan pelayanan pelanggan bagian kesatu tarif paragraf perhitungan dan prosedur penetapan tarif perhitungan dan prosedurair minumpemuda air minum kabupaten kayong utaraair minum paling lambat minggu pertama bulan juli untuk disampaikan kepada dewan pengawas. rancangan tarif air minumparagraf penetapan tarif air minum tarif air minum ditetapkan oleh kpm. setiap pelanggan yang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemuda air minum kabupaten kayong utara wajib membayar jenis tarif pelayanan air minum. jenis tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: tarif air minum yang dihitung dengan ukuran meter kubik, dan b.tarif non air minum, meliputi: beban tetap bulanan pelanggan sebagai biaya yang diperuntukan untuk pengembalian investasi yang telah dikeluarkan oleh pemuda air minum kabupaten kayong utara dalam pengembangan pelayanan, biaya pemasangan sambungan rumah baru, biaya pemasangan sambung kembali setelah ditutup oleh pemuda tirta kayong abadi, biaya pemindahan meter air atas permintaan pelanggan, biaya balik nama atas permintaan pelanggan, dan biaya biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pemuda air minum tirta kayong abadi dalam rangka melaksanakan pelayanan atas permintaan pelanggan. besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada huruf besarannya ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua tempat kedudukan pemuda air minum tirta kayong abadi berkedudukan dan berkantor pusat daerah. wilayah kerja pemuda air minum tirta kayong abadipendirian pemuda air minum tirta kayong abadi yaitu melaksanakan penyelenggaraan spam bagi masyarakat khususnya wilayah kabupaten kayong utara. pendirian pemuda air minum tirta kayong abadi bertujuan untuk: menyelenggarakan penyediaan air minum bagi masyarakat khususnya wilayah kabupaten kayong utara berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, mewujudkanmerintah daerah, pemuda air minum tirta kayong abadi dan masyarakat, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah melalui dividen: danmuda air minum tirta kayong abadi melakukan kegiatan usahabesaran tarif non air minum sebagaimana dimaksud pada huruf besarannya ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas. bagian kedua pelayanan pelanggan paragraf waktu dan tempat pelayanan tempat pelayanan pembayaran rekening air minum oleh pelanggan dilaksanakan pada hari kerja kantor pemuda air minum tirta kayong abadi, loket lembaga keuangan atau lembaga lainnya yang telah bekerja sama dengan pemuda air minum tirta kayong abadi. pelanggan membayar tagihan rekening air minum sesuai jumlah yang tertera didalam struk pemakaian air setiap bulannya. waktu pembayaran dilaksanakan setiap bulan dimulai dari tanggal sampai dengan tanggal setiap bulannya. apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan hari terakhir pada bulan penagihan berkenaan, maka pelanggan dikenakan denda keterlambatan sebesar rp10. (sepuluh ribu rupiah) bulan. apabila pelanggan melakukan pembayaran melebihi hari terakhir pada bulan penagihan, maka pelanggan dikenakan denda (sepuluh persen) dari harga publikasi pemakaian air pada bulan berjalan ditambah denda keterlambatan membayar. apabila pelanggan terlambat membayar tagihan rekening air minum selama (dua) bulan berturut turut, maka pada bulan ketiga diberikan surat peringatan dan selanjutnya apabila surat peringatan tidak diindahkan oleh pelanggan maka dilakukan penutupan sementara. penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada tanpa perlu pemberitahuan kepada pelanggan. pemuda air minum tirta kayong abadi memberikan waktu selama (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penutupan sementara kepada pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar rekening tagihan air minum. apabila pelanggan tidak melaksanakan kewajibannya membayar rekening tagihan air minum setelah diberikan waktu sebagaimana dimaksud pada maka dilakukan pencabutan instalasi sambungan rumah atau ditutup permanen. terhadap pelanggan yang sudah dilakukan pencabutan instalasi sambungan rumah atau ditutup permanen sebagaimana dimaksud pada dan akan melakukan penyambungan kembali, maka pelanggan tersebut dikategorikan sebagai pelanggan baru dan wajib melunasi seluruh tunggakan beserta denda. paragraf larangan bagi pelanggan pelanggan pemuda air minum tirta kayong abadi dilarang: merusak segel meter air, menusuk dan merusak meter air, mencabut meter air, mengubah posisi meter air, mengambil air sebelum meter air pada pipa transmisi maupun pipa distribusi: dan mengambil air langsung tanpa meter air. pelanggan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi penutupan sambungan rumah secara permanen. jika pelanggan sebagaimana dimaksud pada bermaksud akan membuka penutupan sambungan rumah secara permanen maka akanmbayar biaya pemasangan sambungan rumah baru. pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas pemuda air minum tirta kayong abadi. setiap orang dan atau badan hukum bukan pelanggan pemuda air minum tirta kayong abadi yang, dikenakan sanksi administratif denda sebesar rp2. (dua juta rupiah). setiap orang dan atau badan hukum yang akan melakukan suatu pekerjaan disekitar jalur instalasi pelayanan air minum pemuda air minum tirta kayong abadi wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemuda air minum tirta kayong abadi sebelum melaksanakan pekerjaan dimaksud. setiap orang dan atau badan hukum sebagaimana dimaksud yang tidak menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan kepada pemuda air minum tirta kayong abadi akan dilakukannya suatu pekerjaan disekitar jalur instalasi pelayanan air minum, dan akibat dari pekerjaannya tersebut menyebabkan rusaknya jaringan pelayanan atau instalasi pemuda air minum tirta kayong abadinanggung biaya bahan dan upah yang dipergunakan untuk perbaikan pada instalasi tersebut. pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada dan disetorkan kepada kas pemuda air minum tirta kayong abadi. pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan dan kepada pelanggan dan atau setiap orang dan atau badan hukum bukan pelanggan dilaksanakan oleh pemuda air minum tirta kayong abadi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat sesuai ketentuan yang berlaku. apabila dalam pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan kata mufakat antara pihak pemuda air minum tirta kayong abadi dan pihak pelanggan dan atau setiap orang dan atau badan hukum bukan pelanggan, maka pihak pemuda air minum kabupaten kayong utara dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganair minum tirta kayong abadi dibentuk spi yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan. spipi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapatkayong abadi, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada pemuda air minum tirta kayong abadi dan memberikan saran perbaikan, b.memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas spinyaair minum tirta kayong abad,yong abadi tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, pemuda air minum tirta kayong abadibab xii tahun buku dan penggunaan laba tahun buku pemuda air minum tirta kayong abadi disamakan dengan tahun taklim. penggunaan laba bersih pemuda air minum tirta kayong abadi setelah pajak penghasilan diatur sebagai berikut: a.untuk pemenuhan dana cadangan setinggi tingginya (dua puluh per seratus): b. pemuda air minum tirta kayong abadi setinggi tingginya (dua puluh per seratus), untuk dividen yang menjadi hak daerah setinggi tingginya (lima puluh per seratus), d.untuk anthem jasa produksi direksi dan dewan pengawas setinggi tingginya (dua per seratus), e.untuk anthem jasa produksi pegawai setinggi tingginya (tiga per seratus), dan untuk sosial dan pendidikan setinggi tingginya (lima per seratus). kpm memprioritaskan penggunaan laba pemuda air minum tirta kayong abadkayong abadi setelah dana cadangan dipenuhi. besaran penggunaan laba pemuda air minum tirta kayong abadiirta kayong abaditirta kayong abadiirta kayong abaditirta kayong abadimuda air minum tirta kayong abadayong abadkayong abadkayong abadi hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian pemuda air minum tirta kayong abadayong abadyong abadiair minum tirta kayong abadi yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh kpm. pemuda air minum kabupaten kayong utarbersihlaporan laporan direksi pemuda air minum tirta kayong abad tirta kayong abadi, laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan pemuda air minum tirta kayong abadiyong abadv pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemuda air minum tirta kayong abadimembangun dan atau mengelola instalasi pengolahan serta jaringan distribusi dan atau air minum,bab modal dasar dan modal disetor modal dasar pemuda air minum tirta kayong abadi adalah sebesar rp. tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan neraca per desember modal dasar pemuda air minum kabupaten kayong utara sebagaimana dimaksud pada berasal dari: kekayaan daerah yang dipisahkan, dan b.semua aktiva dan asia yang berasal daryang dialihkan bentuknya menjadi pemuda air minum tirta kayong abadi. selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada dan sumber modal pemuda air minum tirta kayong abadayong abadibab asosiasi pemuda air minum tirta kayong abadi wajib menjadi anggota persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia. pemuda air minum tirta kayong abadkayong abadi dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait pusat, provinsi dan daerah lainnya. bab xvi kerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, pemuda air minum tirta kayong abadi: a.antar perusahaan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota lain, b.antar perusahaan daerah dan atau pihak lain dalam daerah, (de. ge) hiw)umum pemenuhan ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai standar kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pendirian perusahaan umum daerah air minum. pendirian perusahaan umum daerah air minum sebagai badan usaha milik daerah memiliki fungsi sosial dalam pemenuhan hak setiap orang mendapatkan air minum bagi kebutuhan hidupnya sehari hari selain itu perusahaan umum daerah air minum harus bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan aslingaturan badan usaha milik daerah yang sebelumnya diatur dengan undang undang nomor tahun tentang perusahaan daerah, memberikan implikasi secara yuridis terhadap pengaturan badan usaha milik daerah yang sebelumnya berbentuk perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut maka perusahan daerah air minum kabupaten kayong utara yang sebelumnya berstatus hukum sebagai perusahaan daerah berubah menjadi perusahaan umum daerah. dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerahalberdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka pengelolaan perusahan daerah air minum kabupaten kayong utar. dengan ditetapkannya peraturan daerah kabupaten kayong utara tentang perusahaan umum daerah air minum kabupaten kayong utara ini juga mencabutlainnyabab organ pemuda air minum tirta kayong abadi bagian kesatu umum organ pemuda air minum tirta kayong abadi terdiri dari: kpm: dewan pengawas, dan direksi. dalam kepengurusan pemuda air minum tirta kayong abadigian kedua kpm bupati selaku kpm berkedudukan sebagai pemilik modal pemuda air minum tirta kayong abadi. kpm memiliki wewenang untuk melakukan: perubahan anggaran dasar, pengalihan aset tetap, lampiranlambang perusahaan umum daerah air minum tirta kayong abadi rum symbol air, yang merupakan komoditas tulisan pemuda utara perusahaan menerangkan badan hukum bumi kayong utara gunung palung, landmark kayong utara dan sumber air yang dikelola garis putih bergelombang perusahaan pan sebanyak lima buah . melambangkan air yang mengalir sekaligus dasar lingkaran biru be) asas perusahaan yaitu pancasila merepresentasikan tujuan, harapan, "ai dan budaya perusahaan kayong tulisan tirta kayong abadi yang merupakan nama perusahaan nn, ayo bupati kayong utara, ttd citra danimenetapkan. kpm tidak bertanggungjawab atas kerugian pemuda air minum tirta kayong abadkayong abadkayong utara secara melawan hukum termasukayong abadibupati. kpm, dewan pengawas dan direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha pemuda air minum tirta kayong abadkabupaten kayong utara, danberasal dari pensiunan pegawai badan usaha milik daerah, mantan direksi, mantan dewan pengawas badan usaha milik daerah lainnya maupun dari eksternal badan usaha milik daerah yang memenuhi syarat keahliannyanggota dewan pengawas pemuda air minum tirta kayong abadi diangkat oleh kpm. untuk dapat diangkat sebagaioleh tim atau lembaga profesional.
kabupatenutara;organisasi pemerintahruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah tentang telp meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan;;; menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak pihak lain dalam penyelenggaraan telp daerah;yampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran telp kepada forum telp;mendapatkan kepastian hukum;undangan yang berlaku.;;pelaksana telp sebagaimana dimaksud pada mencakupdengan skala usaha mikro, kecil dan menengah dapat melaksanakan telp sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan. bagian kelima program telp program telp dapat berbentuk bina lingkungan; pemberdayaan masyarakat; kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; bantuan langsung pada masyarakat;;;; dantelp;;;;;;; sarana dan prasarana keagamaan;; dan arah kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm).;; mengkoordinir pelaksanaan program telp; menginventarisasi program telp yang akan dilaksanakan oleh perusahaan; membangun kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan telp;; mempublikasikan kegiatan telp secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program telp;;; memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program telp; dan melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasitim pelaksanaan program telp diatur dengan peraturan bupati; mengidentifikasi masalah telp yang relevan dengan kegiatan operasional perusahaan;; menentukan daerah operasi perusahaan yang akan diterapkan telp dalamnya;; mempersiapkan program program dari telp;; tidak langsung; dan kerjasama dengan pihak lain.laporan; program perusahaan; pemetaan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan; program dan kegiatan yang dilaksanakan; lokasi wilayah sasaran program yang disasar; capaian program dan kegiatan;bab v;bab viii; penyampaian informasi potensi daerah; dan; mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan; mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan telp;melaksanak,perusahaan dalam menunjang percepatan pembangunan daerah sangat penting dan besar peranannya, baik untuk menunjang pembangunan ekonomi maupun pembangunan bidang sosial budaya. perusahaan perusahaan tersebut baik yang bergerak bidang investasi untuk pemanfaatan potensi sumber daya alam, juga yang bergerak bidang industri dan keuangan serta perbankan. bagi perusahaan yang bergerak bidang pemberdayaan potensi sumber daya alam, dampak usahanya adalah pada aspek lingkungan alamiah dan lingkungan sosial, karena pengelolaan dan perusahaannya bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup lokasi dan sekitar lokasi usaha dari perusahaan tersebut. sedangkan dari aspek social menyangkut dampaknya bagi aspek sosial budaya masyarakat yang hidup lokasi dan sekitar lokasi tersebut. sebagai bentuk kompensasi dari kegiatan pengelolaan sumber daya lam tersebut, maka sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk turut memberikan kontribusi untuk percepatan pembangunan daerah gunaperusahaan perusahaan tersebut harus memiliki program tanggung jawab social perusahaan kepada masyarakat sekitar lokasi tersebut. tanggung jawab sosial perusahaan yang sering dikenal dalam bahasa asing tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telp) merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka keberlanjutan (sustainability), yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. dalam hal ini, jspdi dalam perusahaan)maupun eksternal (di luar perusahaan), mana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan sumbangan saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi bersifat dinamis serta merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antarstakeholders. walaupun secara normatif telah diatur, namun dalam pelaksanaannya belum ada hasil kajian yang secara komprehensif menunjukan tingkat keberhasilan jsp khususnya provinsi ntb apalagi kabupaten lombok utara meskipun memang dari praktek empiris terdapat perusahaan perusahaan baik besar maupun sedang telah melakukan jsp namun seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat belum terukur. bahkan, peraturan yang mengatur jsp dianggap tidak efektif dan belum memberikan manfaat secara jelas bagi arah pembangunan provinsi ntb dan kabupaten lombok utara. peraturan teknis sebagai tindak lanjutdari peraturan perundangan yang mengatur jsp belum jelas panduan teknisnya. lain pihak, pemahaman tentang telp antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha belumlah seragam. bagi pelaku usaha, jsp dianggap membebani biaya atau cost perusahaan. menurut mereka, kewajiban yang sudah dilaksanakan adalah dengan membayar pajak dan menurutnya tugasnya dianggap selesai. dari berbagai undang undang dan peraturan pemerintah tersebut, jelas dinyatakan bahwa jsp perusahaan dunia usaha dan perseorangan bersifat imperatif atau wajib. belum ada produk hukum setingkat peraturan daerah sebagai dasar implementasinya yang mengatur secara khusus tentang jsp perusahaan dunia usaha dan perseorangan kabupaten lombok utara. sementara itu, dari sisi praktek empiris menunjukan bahwa jsp kabupaten lombok utara telah diselenggarakan oleh beberapa perusahaan namun belum ada payung hukum yang mengatur jsp dan masih perlu dikaji apakah telah sesuai dengan rpm kabupaten lombok utara yaitu tujuan, arah, strategi pembangunan lombok utara. sebagai potensi, seharusnya jsp ini disandingkan dengan program program pemerintah daerah yang berkaitan dengan program penyelenggaraan bidang sosial dan lingkungan. jsp yang telah diatur dalam peraturan perundangan telah ditindaklanjuti pengaturannya hamper sebagian besar pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota indonesia namun sekali lagi bahwa data yang menunjukkan tingkat keberhasilan belum jelas. bahkan, perda provinsi dan kabupaten kota tentang jsp memiliki ciri khas sendiri sendiri tiap provinsi dan kabupaten kota. sementara kalangan pelaku usaha masih cukup besar yang kontra terhadap jsp. mereka mengatakan bahwa jsp merupakan pembebanan bagi perusahaan, menurunkan daya saing, potensi campur tangan pemerintah, lahan untuk korupsi, mekanisme dan kelembagaannya tidak jelas. padahal untuk dapat terlaksananya jsp dengan baik sesuai undang undang atau peraturan lainnya dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha. dari sisi kewenangan sudah jelas landasan hukumnya yaitu undang undang tahun tentang pemerintahan daerah, undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. atas dasar kewenangan tersebut maka dalam rangka pembentukan peraturan daerah kabupaten lombok utara tentang jsp harus tetap mendasarkan pada undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan menjalin kerjasama atau sinergi dengan masyarakat khususnya pelaku usaha. pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk peraturan daerah bertujuan untuk memberikan dasar hukum, dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan kabupaten lombok utaraatau dunia usaha dan perseorangan itu sendiri dalam rangka terjalinnyabukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus juga memberikan manfaat bagi stakeholdersnya (shareholders, kreditor, konsumen,supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). oleh karena itu, pemerintah berkewajiban agar perusahaan atau dunia usaha berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah, dengan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui sinergi program yang terpadu. melalui kerjasama yang bersinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, bantuan yang diberikan oleh perusahaan dunia usaha, baik dalam bentuk uang, barang maupun program dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat. selama ini, pelaksanaan jsp kabupaten lombok utara masih dilaksanakan secara parsial dan belum terkoordinasi dengan baik sehingga diperlukan koordinasi dan pengawasan, sehingga dapat mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi kabupaten lombok utara yang telah dituangkan dalam peraturan daerah nomor tentang rpm d kabupaten lombok utara. jsp merupakan strategi usaha yang dilakukan untuk merapatkan komunikasi dengan daerah dan masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya memberikan dampak untuk ketenangan,kemudahan berusaha dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas untuk berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. kabupaten lombok utara, bidang usaha yang melakukan pemberdayaan potensi sumber daya alam dan pelaku bisnis bidang keuangan dan perbankan cukup potensial sehingga kehadirannya dapat menunjang percepatan pembangunan daerah melalui kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut kepada daerah dan masyarakat sekitarnya. sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan jsp untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya sehingga dapat dilaksanakan secara integral, teratur dan terkoordinasi dengan pengawasan dalam pelaksanaannya, maka perlu diatur dan dituangkan dalam suatu regulasi yang berbentukkemitraan adalahgah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah mauputelp secara langsung yaitu pelaksanaan tsp yang dilakukan oleh perusahaan sendiri engan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan jsp. huruf yang dimaksud dengan pelaksanaan telp secara tidak langsung yaitu pelaksanaan tsskontribusi terhadap pendapatan daerah guna menunjang biaya penanganan kebersihan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana beretribusi pelayanan persamaan kebersihan lingkungan daerah istimewa jogjakarta menjadi satu kabupaten dengan nama kulon progo dengan rahmat tuhan yang maha esa lembaran negara republik indonesia tahun nomor bupati kulon progo,seiring dengan peningkatan aktifitas dan indonesia tahun nomor tambahan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar lembaran negara republik indonesia nomor berakibat pula pada bertambahnya volume sebagaimana telah diubah terakhir dengan sampah, undang undang nomor tahun tentang bahwa dengan semakin meningkatnya volume perubahan kedua atas undang undang nomor sampah berdampak terhadap kebersihan dan tahun tentang pemerintahan daerah kesehatan masyarakat sehingga pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun daerah wajib memberikan pelayanan kebersihan, nomor tambahan lembaran negara republik bahwa dengan telah diundangkannya undang indonesia nomor undang nomor tahun tentang pajak undang undang nomor tahun tentang daerah dan retribusi daerah, retribusi pelayanan pengelolaan sampah lembaran negara republik persamaan kebersihan merupakan salah satu indonesia tahun nomor tambahan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut lembaran negara republik indonesia nomor oleh pemerintah daerah untuk memberikan undang undang nomor tahun tentang dengan persetujuan bersama pajak daerahkabupaten kulon progo indonesia nomor dan undang undang nomor tahun tentang bupati kulon progo perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiduppelayanan persamaan kebersihan. tentang penetapan mulai berlakunya undang babiketentuan umumperangkat daerah lembaran negara republik indonesia daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah tahun nomor tambahan lembaran daerah.dinaskebersihan, pengelolaan pasar dan keputusan menteri dalam negeri nomor ketertiban. tahun tentang pedoman penetapan tarif pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu retribusi jasa umum: bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor peraturan perundang undangan yang berlaku. tahun tentang penyidik pegawai negeri badan adalah sekumpulan orang dan atau modal sipil daerah lembaran daerah kabupaten kulon yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan progo tahun nomor seri d):jumlah kredit retribusi lebih besar daripada persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi retribusi yang terutang atau tidak seharusnya massa, organisasi sosial politik atau organisasi terutang. lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya surat tagihan retribusi daerah yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk selanjutnya disingkat std adalah surat untuk usaha tetap. melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi tempat penampungan sementara adalah tempat administrasi berupa bunga dan atau denda. sebelum sampah diangkut tempat pendaran surat keputusan keberatan adalah surat ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan keputusan atas skr atau dokumen lain yang sampah terpadu. dipersamakan, dan skrdlb yang diajukan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia oleh wajib retribusi. dan atau proses alam yang berbentuk padat. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan retribusi pelayanan persamaan kebersihan menghimpun dan mengolah data, keterangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif pelayanan persamaan kebersihan yang dan profesional berdasarkan suatu standar diselenggarakan oleh pemerintah daerah. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk yang menurut peraturan perundang undangan tujuan lain dalam rangka melaksanakan retribusi diwajibkan untuk melakukan ketentuan peraturan perundang undangan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau retribusi daerah. pemotong retribusi tertentu. penyidikan tindak pidana bidang retribusi surat setoran retribusi daerah yang daerah adalah serangkaian tindakan yang selanjutnya disingkat ssd adalah surat yang dilakukan penyidik untuk mencari serta oleh wajib retribusi digunakan untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu melakukan pembayaran atau penyetoran membuat terang tindak pidana dibidang retribusi retribusi yang terutang kas daerah atau daerah yang terjadi serta menemukan tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kerangkanya. bupati. surat ketetapan retribusi daerah yang bab selanjutnya disingkat skr adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya nama, objek dan subjek retribusi jumlah pokok retribusi yang terutang. surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar asa yang selanjutnya disingkat skrdlb adalah setiap pelayanan persamaan kebersihan yang surat ketetapan retribusi yang menentukan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dipungut jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena retribusi dengan nama retribusi pelayanan bab persamaan kebersihan. cara mengukur tingkat penggunaan jasa objek retribusi pelayanan persamaan kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sumber dan atau volume sampah. meliputi pengambilan pengumpulan sampah dari bab sumbernya lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan prinsip yang dianut dalam penetapan atau lokasi pembuangan sementara lokasi struktur dan besarnya tarif retriburinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana retribusi ditetapkan dengan memperhatikan dimaksud pada adalah pelayanan biaya penyediaan jasa, kemampuan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, masyarakat dan aspek keadilan serta efektifitas sosial dan tempat umum lainnya. pengendalian dan pelayanan persamaan kebersihan. biaya sebagaimana dimaksud pada subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan meliputi yang menggunakan menikmati jasa pelayanan biaya operasional, kebersihan dari pemerintah daerah. biaya pemeliharaan, dan biaya modal. bab iii bab golongan dan jenis retribusi struktur dan besarnya tarif retribusi retribusi pelayanan persamaan kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum. struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut sumbernya jenis tarif rp.) pedagang pasar pasar klas hari buka (empat sampah rumah tangga bulan (empat ratus rupiah ribu rupiah per bulan) uka tempat usaha toko kios bulan (tujuh pasar klas hari buka (tiga ribu limbatus rupiah ratus rupiah per per bulan) uka usaha angkringan kaki lima hari buka (lima cc. pasar klas iii hari buka (dua ratus rupiah per hari ratus rupiah per tai buka) uka rumah makan sampai dengan bulan hotel, mate losmen, gubuk sepuluh ribu rupiah pariwisata, isma pariwisata, (sep per bulan) pesanggrahan, rumah penginapan rumah makan lebih dari bulan (dua dan sejenisnya. puluh ribu rupiah per sampah kurang dari m'. ambil lega bulan) puluh ribu tapi industri kecil bulan (lima belas bala per sampah lebih dari sampai ambil (lima bulan) dengan m3. puluh ribu seni sampah kurang dari m3. ambil (dua sampah lebih dari sampai ambil (tujuh puluh ribu rupiah per dengan m3. puluh lima ribu pian ambil) per ambil sampah lebih dari m2? sampai ambil sampah lebih dari m3. ambil dengan m3. (seratus ribu rupiah (seratus ribu para per ambil) per ami sampah lebih dari sampai ambil gedung kantor lembaga swasta dengan m3. (seratus lima puluh adan usaha ribu rupiah per ambil) sampah kurang dari m?. ambil mega sampah lebih dari m3. ambil (dua puluh ribu rupa ban ratus ribu rupiah per ami ambil) sampah lebih dari sampai ambil (lima sampah non medis dengan m3. puluh ribu rupiah per untuk dokter bidan praktek ambil @puluh sampah lebih dari sampai ambil adu ribu rupiah per ambil) nga untuk praktek rumah sakit ambil (tujuh pan puluh lima ribu para swasta puluh lima ribu rupiah per amb1 per ambil) sampah lebih dari m3. ambil (seratus ribu rupiah per ambil) besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada bab dipergunakan untuk menutup sebagian biaya operasional, penentuan pembayaran, tempat biaya pemeliharaan, dan pembayaran, angsuran, penundaan biaya modal. pembayaran dan tata cara pembayaran bab vii bagian kesatu peninjauan tarif penentuan pembayaran tarif retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) pembayaran retribusi terutang ditentukan setiap tahun sekali. harian atau bulanan. peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan pada dilakukan dengan memperhatikan menerbitkan skr atau dokumen lain yang indeks harga dan perkembangan perekonomian. dipersamakan. penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dokumen yang dipersamakan sebagaimana pada sepanjang tidak menambah objek dimaksud pada dapat berupa karcis, retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati. kupon dan kartu langganan. bab viii ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi skr atau dokumen lain yang dipersamakan wilayah pemungutan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua retribusi dipungut wilayah daerah. tempat pembayaran pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau bendahara penerimaan pada dinashasil pemungutan retribusi sebagaimana bendahara penerimaan pada dinas, hasil dimaksud pada disetor secara bruto penerimaan retribusi daerah dalam jangka waktu kas daerah. paling lama (satu kali dua puluh empat) jam harus disetor kas daerahbab pembayaranlam hal wajib retribusi tidak membayar tepat dan tanda bukti pembayaran diatur dengan pada waktunya atau kurang membayar, dikenakbagian ketiga yang tidak atau kurang dibayar. angsuran dan penundaan pembayaran bab penagihan retribusi dibayar tunai pada saat subyek retribusi memperoleh pelayanan kebersihan, sehingga tidak dikenal mekanisme angsuran dan penundaan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang pembayaran. dibayar ditagih dengan menggunakan std. bagian keempat penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada didahului dengan surat tata cara pembayaranmbayaran retribusi yang terutang harus penagihan retribusi dikeluarkan setelah (tujuh) dilunasi sekaligus. hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa surat teguran peringatan surat lain yang indonesia dengan disertai alasan yang jelas. sejenis, wajib retribusi harus melunasisurat teguran peringatan surat lain yang sejenis diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat oleh pejabat yang ditunjuk. dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban penagihan dan penerbitan surat teguran membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan peringatan surat lain yang sejenis diatur dengan retribusi peraturan bupati. bab xii bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka pemanfaatanpemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagian menerbitkan keputusan keberatan. ntuk mendanai kegiatan kaitan langsung pasa layanan asa ketentuan sebagaimana dimaksud pada kebersihan. adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi harus diberi keputusan oleh bupati. pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturbab xiii atau menambah besarnya retribusi yang terutang. keberatb jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian pengembalian kelebihan pembayaran atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusiatas kelebihan pembayaran retribusi, wajib imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada retribusi dapat mengajukan permohonan dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan pengembalian kepada bupati. diterbitkannya skrdlb. bupati dalam jangka waktu paling lama (enam) bab xiv bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada harus retribusibupati dapat memberikan pengurangan, memberikan suatu keputusan, permohonan keringanan dan pembebasan retribusi. pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan skrdlb harus diterbitkan dalam pengurangan, keringanan dan pembebasan jangka waktu paling lama (satu) bulan. retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajibketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada langsung permohonan dan pemberian pengurangan, diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu keringanan dan pembebasan retribusi diatur utang retribusi tersebut. dengan peraturan bupatngakuan utang retribusi secara tidak langsung pembayaran kelebihan pembayaran retribusigembalian kelebihan pembayaran retribusi permohonan keberatan oleh wajib retribusi. sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab xvyang kedaluwarsa dapat dihapuskan.viipengakuan utang retribusi secara langsung ditetapkan dalam anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan belanja daerahketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain pemberian dan pemanfaatan insentif diatur berkenaan dengan tindak pidana bidang dengan peraturan bupati. retribusi, melakukan penggeledahan untuk bab xviii mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta ketentuanidikan atas pelanggaran dalam peraturan bidang retribusi, daerah ini dilaksanakan oleh penyidik pegawai menyuruh berhenti dan atau melarang negeri sipil ppn) lingkungan pemerintah seseorang meninggalkan ruangan atau tempat daerah. pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, penyidik sebagaimana dimaksud pada dan atau dokumen yang dibawa,daerah yang diangkat oleh tindak pidana retribusi, pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan memanggil orang untuk didengar peraturan perundang undangan. keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada j ., dan kelancaran penyidikan tindak pidana bidang meneliti keterangan atau laporan berkenaan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan dengan tindak pidana bidang retribusi agar perundang undangan. keteranganmemberitahukan dimulainya penyidikan dan keterangan mengenai orang pribadi atau menyampaikan hasil pendidikannya melalui badan tentang kebenaran perbuatan yang penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bidang retribusi, undang undang hukum acarabab xixjib retribusi yang tidak, melaksanakan pengundangan peraturan daerah ini dengan kewajibannya sebagaimana comma sud garam penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten sehingga merugikan keuangan daerah kulon progo diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (tiga) ditetapkan wates kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau pada tanggal april kurang dibayar. pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada bupati kulon progo, tidak mengurangi kewajiban wajib cap ttd retribusi untuk membayar retribusinya. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada hasta wardoyo adalah pelanggaran. denda sebagaimana dimaksud pada diundangkan wates pada tanggal april merupakan penerimaan negara. sekretaris daerah babperaturan daerah kabupaten daerah tingkat kulon lembaran daerah kabupaten kulon progo progo nomor tahun tentang retribusi tahun nomor kebersihan lembaran daerah kabupaten daerah tingkat kulon progo tahun nomor seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. penjelasan sejalan dengan telah ditetapkannya undang undang nomor atas tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan daerah kabupaten kulon progo kabupaten kota wajib menyesuaikan dengan undang undang nomor tahun dimaksud dalam hal pungutan pajak dan retribusi. konsekuensi hal tersebut penyesuaian tarif dan penambahan tentang objek tarif dalam peraturan daerah ini merupakan penyesuaian perkembangan keadaan dan tuntutan normatif yang harus retribusi pelayanan persamaan kebersihan disiapkan oleh daerah. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu umum menetapkan peraturan daerah kabupaten kulon progo tentang seiring dengan peningkatan pertumbuhan jumlah retribusi pelayanan persamaan kebersihan. penduduk yang besar berakibat pula pada bertambahnya volume sampah. samping itu, pola konsumsi masyarakat ii. demicukup jelas berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam. undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah, cukup jelas antara lain mengatur tentang paradigma baru pengelolaan sampah yaitcukup jelas untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. selama ini sebagian besar masyarakat masih yang dimaksud dengan alan umum adalah jalan memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. provinsi dan pemerintah daerah. pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut yang dimaksud dengan tempat umum lainnya dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan adalah tempat yang dapat digunakan oleh sampah. pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah penggunaan kembali, dan pendaran ulang, sedangkan daerah.cukup jelas akhir. pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab bidang pengelolaan sampah sesuai dengan cukup jelas kewenangannya wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. jenis sampah terdiri dari dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dibutuhkan biaya yang besar sehingga guna membantu dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, tidak pembiayaan pengelolaan sampah tersebut pemerintah daerah termasuk tinja dan sampah spesifik. melakukan pungutan dalam bentuk retribusi. sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah contoh gempa bumi, gunung meletus, banjir, huru yang berasal dari kawasan komersial, kawasan hara. industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilit,
kulon progoncana pembangunan jangka menengah daerah tahun kabupaten kulon progoncana indonesia untuk penggabungan daerah daerah pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kulon progo dan adikarya menjadi satu tahusistem perencanaan pembangunan nasional lembaran negara republik indonesia tahun menimbang :a. bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten nomor tambahan lembaran negara republik kulon progo nomor tahun telah indonesia nomor ditetapkan rencana pembangunan jangka undang undang nomor tahun tentang menengah daerah tahun pemerintahan daerah lembaran negara republik bahwa dalam perkembangannya terdapat asumsi indonesia tahun nomor tambahan kerangka ekonomi daerah yang tidak sesuai lembaran negara republik indonesia terkait kemampuan keuangan daerah, adanya nomor sebagaimana telah diubah beberapa perubahan kelembagaan dan kebijakan kali terakhir dengan undang undang nomor pemberdayaan penguatan ekonomi lokal tahun tentang perubahan kedua atas daerah, sehingga peraturan daerah kabuplembaran negara republik indonesia rencana pembangunan jangka menengah nomor nasional tahun undang undang nomor tahun tentang peraturan menteri dalam negeri nomor rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun tentang pelaksanaan peraturan tahun lembaran negara republik pemerintah nomor tahun tentang indonesia tahun nomor tambahan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, lembaran negara republik indonesia dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nomor daerah, peraturan pemerintah nomor tahun peraturan daerah provinsi daerah istimewa tentang penetapan mulai berlakunya undang yogyakarta nomor tahun tentang tata undang nomor dan dari hal cara penyusunan rencana pembangunan daerah pembentukan daerah daerah kabupaten djawa dan pelaksanaan musyawarah perencanaan timur tengah barat dan daerah istimewa pembangunan daerah lembaran daerah provinsi jogjakarta berita negara republik indonesia daerah istimewa yogyakarta tahun nomorlaporan penyelenggaraan pemerintahan nomor tahun tentang sistem daerah lembaran negara republik indonesia perencanaan pembangunan daerah lembaran tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten kulon progo tahun negara republik indonesia nomor nomor seri e), peraturan pemerintah nomor tahun peraturan daerah kabupaten kulon progo tentang rencana kerja pemerintah lembaran nomor tahun tentang rencana negara republik indonesia tahun nomor pembangunan jangka panjang daerah tahun tambahan lembaran negara republik indonesia lembaran daerah kabupaten kulon nomor progongelolaan keuangan daerah lembaran nomor tahun tentang rencana negara republik indonesia tahun pembangunan jangka menengah daerahb dewan perwakilan rakyat daerah perubahan rpm kabupaten kulon progo dan bupati kulon progo perubahan rpm dapat dilakukan dalam memutuskan hal: asumsi kerangka ekonomi daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang perubahan tidak sesuai kemampuan keuangan atas peraturan daerah kabupaten kulon daerah, progo nomor tahun tentang terjadi perubahan yang mendasar sebagai rencana pembangunan jangka menengah akibat perubahan kebijakan nasional, daerah tahun terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya atau gangguan keamanan, dan atau terjadi perubahan capaian sasaran beberapa ketentuan dalam peraturan daerah tahunan dan mengubah target kabupaten kulon progo nomor tahun pencapaian sasaran akhir pembangunan tentang rencana pembangunan jangka menengah jangka menengah. daerah tahun lembaran daerah perubahan rpm sebagaimana dimaksud kabupaten kulon progo tahun nomor pada dikomunikasikan terlebih diubah sebagai berikut dahulu kepada dewan perwakilan rakyat daerahjuli perubahan atas peraturan daerah kabupaten kulon bupati kulon progo, progo nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah cap ttd tahun hasta wardoyo umum berdasarkan ketentuan undang undang nomor diundangkan wates tahun tentang pemerintahan daerah dalam pada tanggal juli rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) ditentukan untuk jangka waktu (lima) tahun. sekretaris daerah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kabupaten kulon progo, sistem perencanaan pembangunan nasional pada rpm merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program cap ttdastungkoro memperhatikan rpm nasionallembaran daerah kabupaten kulon progo keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan tahun nomor kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal daerahnomor registrasi peraturan daerah kabupaten kulon progo tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten progo, provinsi daerah istimewa yogyakarta kulon progo nomor tahun tentang rencana nomor tahun pembangunan jangka menengah daerah tahun ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor
. s>. lembaran daerah kabupaten nias utara nomor lid peraturan daerah kabupaten nias utara nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan dengan rahmat tuhan yang maha esa seri: menimbang bupati nias utara,adan permusyawar; bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, maka ketentuan yang mengatur tentang badan permusyawarat~merah tentang badan permusyawaratan desa .dan lembaga kemasyarakatan desa kelurah. menetapkan dan bupati nias utara memutuskan: peraturan daerah tent ang permusyawaratan desa dan kemasyarakatan desa kelurahan. dan maga_~bahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kot~ dalam wilayah kerja kecamatan. keputusan lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan .pemerintah atasannya dan kebijaksanaan kepala kelurahandan peraturan perundang undangan. lembaga pemberdayaan masyarakatn atau membantu pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat.berasal dari masing masing dusun desa yang bersangkutan. anggota bpd serta sedapat mungkin ada keterwakilan perempuan apabila desa yang bersangkutan ada yang memenuhi syaratsyarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota bpd yaitu berpendidikan serendah rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama slip) atau sederajat; berumur sekurang kurangnya tahun dan setinggi tingginya tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak sedang menjalani hukuman atau_terdakwsedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengabdi!an yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bersedia dicalonkan menjadi anggota bpd; terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat; bertempat tinggal desa yang bersangkutan sekurang kurangnya (enam) bulan terakhir dan tidak terputus putus. asal jumlah anggota bpd ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit (lima} orang dan paling banyak (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk desa dengan ketentuan jumlah penduduk jiwa anggota bpd jumlah penduduk antara 100l jiwa s d 1500jiwa anggota bpd jumlah penduduk antara jiwa s d jiwa anggota bpd jumlah penduduk atas jiwa anggota bpd bab ill keanggotaan dan kepengurusan pimpinan bpd terdiri dari (satu) orang ketua, (satu) orang wakil ketua, dan (satu] orang sekretaris. pimpinan bpd sebagaimana dimaksud pada (l),fasa untuk meningkatkan efektivitas~s kerja anggota bpd dalam pelaksanaan kerjanya dapat dibagi dalam beberapa kelompok bidang yang disesuaikan dengan .kebutuhan, situasi dan kondisi desa yang bersangkutan seperti bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. bab mekanisme musyawarah mufakat penetapan anggota bpd enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota bpd, pimpinan bpd menyampaikan kepada kepala desa setempat untuk memfasilitasi musyawarah mufakat desa yang bersangkutan untuk menetapkan anggota bpd yang baru. penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bpd dan disampaikan kepada bupati melalui camat setempat. untuk menetapkan calon anggota bpd, masing masing kepala dusun desa yang bersangkutan melaksanakan musyawarah untuk memilih calon anggota bpd yang mewakili masing masing dusun selambat lambatnya (tujuh) hari setelah adanya instruksi dari kepala desa tentang pengangkatan anggota bpd desa setempat. hasil musyawarah masing masing dusun tersebut disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan selambat lambatnya (tujuh) hari setelah diadakannya musyawarah masing masing dusun. kepala desa beserta perangkatnya mengadakan penelitian administrasi terhadap usul calon anggota bpd dari masing masing dusun yang ada wilayahnya dan mengumumkan hasil penelitian tersebut desa dan temuannya disampaikan kepada bupati melalui camat setempat. apabila berdasarkan penelitian administrasi terdapat calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan dan. maka kepala desa menginstruksikan kepada kepala dusun yang calon anggota daya tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan musyawarah mufakat dalam rangka dimusyawarahkan anggota bpd yang baru. setelah penelitian administrasi dilakukan oleh kepala desa terhadap calon anggota bpd, maka kepala desa mengadakan musyawarah dan mufakat dengan seluruh masyarakat desa untuk menyepakati calon calon anggota bpd yang telah diusulkan berdasarkan perwakilan wilayah dan hasil musyawarah mufakat tersebut dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada bupati melalui camat setempat. peresmian anggota bpd ditetapkan dengan keputusan bupati selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak berita acara hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam diterima olehyang ditunjuk atas nama bupati. susunan kata kata sampah janji anggotabab fungsi, wewenang, hak, kewajiban dan larangan anggotaasa! bpd mempunyai wewenang: membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; melaksanakan pengawas~n terhadap pelaksanaan peraturanmenyalurkan aspirasi masyarakat; menyusun tata tertib bpd; dan mengelola keuangan bpd. pasai bpd mempunyai hak: meminta keterangan kepada pemerintah desa; menyatakan pendapat. desa dan asal; da.a.rakyat; memproses pemilihan kepala desa; mendahulukan kepentingan umum tern pat; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan; bertempat tinggal dalam wilayah desanya sendiri. pimpinan dan anggota bpd t3ab efek animate pengambilan keputusan rapat bpd dipimpin oleh pimpinan bpd. rapat bpo sebagaimana dimaksud_mberhentian day penggant{an bagian.n pertama pemberhentian pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa pimpinan dan anggota bpd berhenti karena meninggal dunia; permintaan sendiri;jabatan dan telah diresmikan anggota bpd yang baru; pindah penduduk atau tidak bertempat tinggal desa pemilihjabatan; iii suited jun scuagdr ai& melanggar larangan bagi anggota bpd. usul pemberhentian anggota bpd sebagaimana dimaksud pada (i) huruf huruf dan huruf huruf huruf dan huruf diusulkan oleh pimpinan bpd kepada bupati melalui camat setempsetempat berdasarkan keputusan musyawarah bpd yang dihadiri oleh (dua per tiga) dari jumlah anggota bpd. bagian kedua penggantian pimpinan dan anggota bpd penggantian antar waktu pimpinan dan anggota bpd antara lain karena: meninggal dunia; mengajukan pengunduran diri; pindah penduduk atau tidak bert~empat tinggal desa pemilihannya. passi pimpinan dan anggota bpd yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam diadakan penggantian. masa jabatan pimpinan dan anggota bpd pengganti sebagaimana dimaksud pada adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pimpinan atau anggota bpd yang berhenti atau diberhentikan. mekanisme penetapan pimpinan dan anggota bpd pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. pengesahan pemberhentian pimpinan dan anggota bpd pengganti ditetapkan dengan keputusan bupati. setelah dilakukan pemberhentian pimpinan dan anggota bpd sebagaimana dimaksud pada bupati meresmikan anggota pengganti yang berasal dari calon anggota penggantiantar waktu. calon anggota pengganti antarwaktu. paw) adalah berasal dari wilayah anggota yang diberhentikan. viii tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat berhak menyampaikan aspirasi baik secara lisan maupun tulisan kepada bpd. bpd wajib menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk menggali aspirasi masyarakat pada wilayah yang diwakilinya, anggota bpd dapat melaksanakan pertemuan secara berkala sekurang kurangnya (satu) kali dalam (tiga) bulan pada wilayah yang diwakilinya. aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam .dan dibahas secara internal oleh bpd sesuai dengan tata tertib bpd. dalam hal melakukan pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada bpd dapat mengundang pemerintah desa atau warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi dimaksud. hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab keuangan dan administratif bpd pasaifasal untuk kegiatan bpd disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola o!eh sekretaris bpd. biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap tahun dalam apb desa. pasailembaga kemasyarakatan dan tata cara pembentukannya bagian pertama lama dan sebutan lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini adalahdan atau lembaga kemasyarakatan yang dibentuk lainnya. bagian kedua tata cara mekanisme pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan tata cam mekanisme pembentukan lembaga kemasyarakatan desa: lembaga kemasyarakatan dibentuk desa melalui musyawarah desa; lembaga. kemasyarakatan yang diajukan oleh masyarakat dan atau diusulkan oleh kepala desa dimusyawarahkan dan disepakati serta hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditetapkan oleh pimpinan musyawarah dan dibenarkan oleh kepala desa; berita acara musyawarah pembentukan lembaga kemasyarakatan dengan dilampirkan daftar hadir disampaikan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya dibahas dalam forum bpd dan bila telah mendapat persetujuan it~takkan menjadi peraturan desa tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan. tata cara mekanisme pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan. lembaga kemasyarakatan dibentuk kelurahan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah m~fakta; lembaga kemasyarakatan yang diajukan atas prakarsa masyarakat, hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditetapkan oleh pimpinan musyawarah mufakat dan dibenarkan oleh lurah; berita acara musyawarah mufakat kemasyarakatan dengan dilampirkan kepada lurah untuk selanjutnya musyawarah kelurahan, bila telah mendapat persetujuan ditetapkan menjadi keputusan lurah tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan. musyawarah dalam rangka pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, golongan profesi, perwakilan kelompok masyarakat sesuai dengan ruang lingkup dari masing masing lembaga kemasyarakatan. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan. pembentukan lembaga daftar hadir disampaikan dibahas dalam forum tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan adalah: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan; mengembangkan kemitraan; memberdayakan masyarakat; mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. bab xii tugas, fungsi dan kewajiban bagian pertama tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan. i}: tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa lembaga kemasyarakatan yang ada desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitradalam pemberdayaan masyarakat meliputi penyusunan rencana pembangunan yangan dan mengembangkan partisipasi, gotong royongkemasyarakatan yang ada desa berdesa kelurahan kepada masyarakat; penyusun rencana, pelaksana, pelestarian dan pengembangan hasil hasil pembangunan secara partisipatif; peng. lembaga kemasyarakatan yang ad membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan kelurahan.an kepada masyarakat; rencana, pelaksana dan pengelola serta manfaat, pelestarian dan hasil hasil pembangunan secara penyusun pembangunan pengembangan partisipatif; pengembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta,corona dalam kehidupan bermasyarakat; membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. bab xiii kepengurusan bagian pertama susunan pengurus pasat pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota lembaga kemasyarakatan yang mempunya kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. kepengurusan lembaga kemasyarakatan terdiri dari sedikit dirinya ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara serta seksi seksi sesuai kebutuhan masing masing lembaga kemasyarakatan. bagian kedua start syarat pengurus syarat syarat pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan adalahkepada masyarakat; mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;enam) bulan; menyatakan kesediaannya baik secara tertulis maupun lisan waktu dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus; memiliki pendidikan serendah rendahnya slip atau sederajat. pengurus lembaga kemasyarakatan tidak boleh dirangkap dengan jabatan struktural pemerintahan desa. pengurus boleh dijabat oleh pegawai negeri sisi] atau anggota tni polri. bagian ketiga masa bhakti pengurus masa bhakti kepengurusan selama (enam) tahun terhitung sejak tanggal keputusan berlaku, dan ketua kepengurusan lembaga kemasyarakatan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. xiv keanggotaan bagian kesatu syarat syarat keanggotaan syarat syarat menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan adalah warga desa dan kelurahan yang tinggal desa kelurahan tersebut sekurang kurangnya sela:ma (enam) bulan secara berturut turut tidak terputus; sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lembaga kemasyarakatan tersebut. bagian kedua hak anggota hak anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan adalah menghadiri musyawarah yang dilaksanakan oleh masing masing lembaga kemasyarakatan; menyampaikan usul, pendapat dan saran; memilih dan dipilih menjadi pengurus. bagian ketiga kewajiban anggota kewajiban anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan adalah mengi, mengamalkan dan mengamankan pancasila dan undang undang dasar mempertahankan dan memelihara negara kesatuan republik indonesia; mematuhi segala keputusan yang ditetapkan dalam lembaga kemasyarakatan. bab tata kerja dan hubungan kerja. bagian pertama tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus lembaga kemasyarakatan desa kelurahan bertanggungjawab kepada kepala desa lurah. kepengurusan lembaga kemasyarakatan berakhir dengan sendirinya setelah masa pengabdian dan pelaksanaan tugasnya telah dipertanggungjawabkan dan diterima dalam musyawarah desa kelurahan serta pengurus yang baru telah terpilih ditetapkan. dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dapat mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang difasilitasi oleh kepala desa kelurahan sedikit dirinya satu kali dalam satu tahun. bagian dua hubungan kerja (1j hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan engan pemerintahanmemfasilitasi pembentukan forum, asosiasi atau sebutan lain dari masing masing lembaga kemasyarakatan. bab xvi sumber dana dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan bersumber dari swadaya masyarakat; anggaran pendapatan dan belanja desa; bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten; bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. bab xvii feibixsebagaimana dimaksud pada (l)penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;atas prestasi yang dicapai oleh lembaga kemasyarakatan. (3j; memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; e. memfasilitasi, koordinasi antara unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan. bab xvii ketentuan peralihan badan permusyawaratan desa bpd) dan lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) yang dibentuk sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang masa baktinya belum berakhir, serta wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya selambat lambatnya i(satu] tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksana~an peraturan daerah ini diatur0sembuh bupati nias utara, ttd. edward mega daerah kabupaten nias utara, hulu daerah kabupaten nias utara tahun nomor seri dangkal lotu tanggal. peseralur penjelasan atas peraturan daerah kabupaten nias utara.a tentang badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan u3mum desa berdasarkan undang undang nomor tahdesa yang merupakan daerah yang memiliki otonomi asli memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. kepala desa sebagai badan eksekutif desa mempertanggung jawabkan pekerjaannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat kepada rakyatnya melalui badan permusyawaratan desa sebagai badan legislasi. jadi sebagai upaya perwujudan demokratisasi desa dibentuk badan permusyawaratan desa sesuai dengan budaya yang berkembang desa. apabila direfleksikan kebelakang, pada era pelaksanaan undang undang nomor tahun .tentang pemerintahan desa, maka dalam upaya perwujudan demokratisasi desa dibentuk lembaga musyawarah desa lmd), yaitudalam segi pemerintahan desa, lmd termasuk dalam susunan organisasi pemerintah desa, yang mana hal ini berimplikasi pada beberapa kedudukan yaitu kepala desa karena jabatannya menjadi ketua lmd. sekretaris desa karena jabatannya menjadi sekretaris lmd. kedudukan kepala desa dan lmd tidak sejajar. akibat keadaan tersebut atas. fungsi sebagai wahana perwujudan demokrasi menjadi mandul, karena dalam posisi yang strategis diduduki oleh pejabat pemerintah desa sehingga berbagai keputusan yang dibuat sangat besar kemungkinan untuk diintervensi oleh pejabat dari pemerintah desa. jadi seakan akan lmd itu merupakan lembaga untuk melegitimasi segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. melihat adanya beberapa kelemahan dan bias pengaturan dalam undang undang nomor tentang pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan demokratisasi desa melalui lmd. maka era reformasi dengan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, semuanya mengharapkan agar pelaksanaan wahana demokratisasi didesa melalui badan permusyawaratan desa dapat menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang tersebut. hal yang mendasar dalam reformasi pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah mendorong serta mengembangkan peran dan fungsi lembaga permusyawaratan rakyat sehingga akan terwujud pemerintahan yang kuat dan demokratis. dalam rangka pelaksanaan hal hal mendasar tersebut atas dan sebagai perwujudan demokrasi didesa dibentuk badan permusyawaratan desa.namun untuk mewujudkan pemerintahan desa yang kuat tetapi demokratis dengan clean government dan good government dalam rangka pelaksanaan paradigma baru, maka harus dapat diperhatikan keseimbangan kekuasaan dan kewenangan antara lembaga eksekutifdan lembaga legislatif desa. posisi strategis badan permusyawaratan desa. salah satu muatan yang terkandung dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah adalah dalam upaya lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislasi, sehingga susunan pemerintahan desa otonom bpd dipisahkan dari pemerintah desa, dengan maksud untuk lebih memberdayakan bpd dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada rakyat. untuk menindaklanjuti hal tersebu lebih jauh, maka dalam sistim pemerintahan desa antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa juga harus dipisahkan, sehingga amanat dari undang undang nomor tahun tersebut dapat direalisasikan. sebagaimana yang diamanatkan pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bahwa fungsi bpd adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, mengayomi adat istiadatseperti pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. melihat begitu besarnya peran bpd dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa beserta masyarakatnya, maka dalam penyusunan suatu peraturan daerah mengenai bpd harus dapat menampung jiwa dan semangat sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun jangan sampai perda tersebut malah mengebiri peran dari bpd sehingga kita kembali era pelaksanaan undang undang nomor tahun dan jangan pula dalam perda dimaksud menyebabkan bpd seakan akan menjadi penguasa tunggal desa. dengan terbityang merupakan peraturan pelaksana dari undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka salah satu prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu pemberdayaan masyarakat yang mempunya.taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang bertugas untuk membantu pemerintah desa kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat, yang berfungsi sebagai,dan memotivasi masyarakat agar lebih aktif dalam mendukung terselenggaranya tugas tugas pemerintahan desa dan kelurahan. pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan harus pasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran lembaga kemasyarakatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan maksud dan tujuan yang jelas dan kegiatan:ya tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang sudah addan mekanisme penyusunan peraturan desa serta tata cara menampung menyalurkan aspirasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah tentang pedoman dan mekanisme pembentukan penyusunan peraturan desa sebagaimana diamanatkan padatata tertib bpd disusun dan ditetapkan oleh bpd. cukup jelas cukup jelas pasaihal tertentu? tadan, kemampuan, bias berupa~ pikiran, tenaga waktu, atau sarana dan material imannya. yang dimaksud dengan kepedulian"epengurusan dapat. ditambah beberapa wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara sesuai dengan kebutuhan lembaga kemasyarakatan. dan cukup jelas pegawai negeri atau anggota tni polri yang tinggal desa kelurahan yang tidak memiliki jabatan, struktural pemerintahan maupun tni polri. cukup jelas huruf kecuali bagi masyarakat desa kelurahan yang berdomisili tetap desa kelurahan tersebut secara turun temurun huruf cukup jelas hak hak yang belum diatur dalam peraturan daerah ini lebih lanjut dit~takkan tersendiri sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lembaga kemasyarakatan. kewajiban yang belum diatur dalam peraturan daerah ini lebih lanjut ditetapkan tersendiri sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lembaga kemasyarakatan. pasa} pertanggungjawaban lembaga kemasyarakatan desa kelurahan disampaikan kepada kepala desa lurah melalui forum musyawarah desa] kelurahan. cukup jelas yat cukup jelas yang dimaksud bersifat1s1jelas cukup jelas cukup jelas cukup kelas cukup jelas pasa1 cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten nias utara nomor
(go kost pemerintah kabupaten slemsleman perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang undangan,huruf diubahnitia pemilihan mempunyai tugas:melaksanakan pemungutan suara, membuat berita acara pemilihan, kl. menetapkan calon kepala desa terpilih,. ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang sampai dengan batas akhir pendaftaran pemilih masih berlaku,bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihandesa setempat. penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa terpilihdengan tembusan kepada camatnama calon kepala desa terpilihsebagaimana dimaksud padketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:tentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:iubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:desaupati menetapkan ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada1seriii. umum pengaturan pencalonan,dalam ketentuan ini adalah masa jabatan kepala desa. angka cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten sleman nomor
si)swalayan adalah melalui perizinan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayasudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kondisi perkembangan perekonompusat perbelanjaan dan toko swalayan, aero tea beletzbeabeabela tujuan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah: mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, mengoptimalkan pelaksanaan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan umkm, cc. mewujudkan sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat, memberdayakan potensi ekonomi lokal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. babits bagi minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempatnyegelan, penutupan sementara, dan atau penutupan tempat usaha. belasebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki nomor pokok wajib pajak dengan alamat daerahpemilik izin usaha sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan pendaftaran ulang izin usaha setiap (lima) tahunrak rebel beaketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pendaftaran ulang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian ketiga aspek pemberian izin usaha paragraf supp suppbela paragraf its its bagi supermarket, department store, hypermarket, dan permulaan dapat diberikan jika memenuhi aspek pemberian izin yaitua kondisi sosial ekonomi masyarakat,minimarket waralaba dan minimarket cabang dapat diberikan jika memenuhi aspek pemberian izin yaitu, minimarket waralaba lokal, bela minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabangpermulaan paling rendah pada pusat kegiatan wilayah. minimarket waralaba dan minimarket dan atau struktur ruang sistem perkota, apabila pusat pelayanan lingkungan dilewati jalan nasional, dan sesuai aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani pada pusat pelayanan lingkungan. bea cc.. arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi pusat perbelanjaan dan toko swalayasebagai berikut: pusat pelayanan lingkungan, dengan rasio pelayanan (satu) minimarket untuk melayani paling sedikit (sembilan ribu) jiwa atau jiwa, pusat pelayanan kawasan dengan rasio pelayanan (satu) minimarket untuk melayani paling sedikit (delapan ribu) jiwa atau jiwa, pusat kegiatan lokal dengan rasio pelayanan (satu) minimarket untuk melayani paling sedikit (enam ribu) jiwa atau jiwa, pusat kegiatan wilayah dengan rasio pelayanan (satu) minimarket untuk melayani paling sedikit (lima ribu) jiwa atau jiwa, pusat kegiatan nasional dengan rasio pelayanan (satu) minimarket untuk melayani paling sedikit (empat ribu) jiwa atau jiwa.grosir yang berbentuk permulaan paling rendah jalan provinsi, bea minimarket waralaba dan minimarket cabang paling rendah jalan kabupaten, ataujalan lingkungan. aspek jarak toko swalayan dengan pasar rakyathypermarket, dan grosir yang berbentuk permulaan paling dekat (seribu lima ratus meter) dari pasar rakyat, atau minimarket waralaba dan minimarket cabang paling dekat (seribu meter) dari pasar rakyat. pendirian minimarket waralaba dan minimarket cabang sebagaimana dimaksud pada sesuai aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam aspek penerimaan masyarakatitsswalayatea bea10pendirian minimarket waralaba dan minimarket cabang kawasan perniagaan, pusat kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan, kawasan wisata, tempat tertentu, dan ruas jalan tertentu jalan nasional dikecualikan dari aspek lokasi usaha, dan aspek penerimaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada antara lain: bandara, terminal, rumah sakit, aero tea bela stasiun kereta api, restored, dan stasiun pengisian bahan bakar umum. aspek pemberian its sebagaimana dimaksud dalam ddasar, plaza, dan atau nama lain yang sejenis dikecualikan dari aspek lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan atau aspek penerimaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan lebih lanjut mengenai aspek pemberian supp dan its diatur dalam peraturan bupati. bab sistem dan prosedur permohonan izin usaha disampaikan secara tertulis kepada kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perizinan dilengkapi dengan persyaratan administrasi. kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perizinanits sesuai dengan urutan dalam aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dan tea bela ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur, serta persyaratan administrasi pemberian izin diatur dalamdari kepala perangkat daerah. pemilik usaha yang tidak memenuhibelasistem dan prosedur, persyaratan administrasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada dandeepemilik usaha yang tidak memenuhilakukan oleh perangkat daerah. bea ketentuan lebih lanjut mengenaiatur dalampemilik usaha yang tidak memiliki supp atau itsela bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku: supp izin, dan izin usaha toko modern yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku dan harus dibaca sebagai itsel(ttd cap)rebel beaswalayan (itsswalayaswalayaswalayan.perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan dan memberikan solusi terhadap beberapa persoalan dalam pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan, agar mampu bersinergi dan bermitra dengan umkm dan pasar rakyat. be. atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten sleman tentang penatdea cukup jelas. yang dimaksud dengan jarak merupakan ruang sela antara toko swalayan dengan pasar rakyat yang dihitung dari batas terluar tanah milik pasar rakyat. sosialisasi sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan radius (seratus) meter kepada warga sekitar lokasi dan radius (tiga ratus) meter kepada pelaku usaha toko lainya. sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan kepala desa dan camat setempat. cukup jelas. pelaksanaan kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan umkm, antara lain berupa: penempatan produk umkm paling sedikit yo0 (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual atau dari keluasan gerai toko swalayan bagi pelaku usaha toko swalayan, pengemasan ulang produk umkm, dan atau pemberian pendampingan dan pelatihanswalaya dan minat tenaga kerja yang berasal dari wilayah daerah. be area adalah area tertentu yang memenuhi persyaratan dan atau ditetapkan sebagai rest areacukup jelas. beeperangkat daerahperangkat daerah dalam memberikan izin operasional selain ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada danusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, rakyat. kepala perangkat daerah dalam memberikanpan pelan bea
kn)dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman rpm. rpm tahunpm tahunrpm. materi muatan perubahdidasarkan pada pertimbangan:menyesuaikan nomenklatur organisasi perangkat atas dasar pertimbangan tersebut,pm tahun sebagaimanatersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. ii. demi cukupjelas. cukupjelas. tambahan lembaran daerah kabupaten sleman nomor rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun lampir. upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan dukukonsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah kabupaten sleman memandang perlu untuk melakukan antisipasi pada setiap tahap pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan yakni rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). undang undangdaerah jangka menengah rpm). dokumenrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahusar hukum penyusunan rpm tahun disusun atas dasarrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten slemrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahunlatar belakang perubahanrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun menyesuaikan nomenklatur organisasiperangkathubungan antar dokumen hubungan rpm dengan rpm sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, rpm harus mengacu dan selaras dengan ipjp dan rpm nasionalencana pembangunan nasional dalam kurun waktu tahun yang tertuang dalam rpm nasional menjadi perhatian pemerintah kabupaten sleman dalam merancang pembangunan daerah sesuai kondisi daerah. substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam rpm tahun yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam rkd. hubungan rpm dengan ipjp rpm tahun merupakan rpm kedua dari tahapan pelaksanaan ipjp tahun oleh sebab itu, penyusunan rpm selain menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah periode tahun juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam ipjp tahun hubungan rpm dan rtrw penyusunan rpm memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan peraturan daerah tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten sleman tahun sebagai dasar untuk menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah kabupaten sleman. hubungan rpm dengan renstra skpd rpm menjadi pedoman dalam penyusunan renstra skpdkpd bawah koordinasi badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten sleman. hubungan rpm dengan rkd pelaksanaan rpm tahun setiap tahu kelurahanrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun gambar hubungan rpm dengan dokumen perencanaan lainnya pedoman pedoman pedoman diajarkan pedoman pase) sistematika penulisan penyusunan rpm tahun didasarkan pada visi, misi kepala daerah terpilih yangsistematika penulisan rpm tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan, berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan rpm, landasan hukum, hubungan rpm dengan dokumen perencanaan lainnya, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun bab gambaran umum kondisi daerah, berisi tentang kondisi fisik, perekonomian daerah, sosial budaya, prasarana dan sarana, dan pemerintahan umum. bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, berisi tentang pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah, dan kebijakan umum anggaran. bab analisis isu isu strategis berisi tentang rumusan permasalahan, isu strategis dan proyeksi pada setiap urusan yang dikelompokkan dalam fungsi. bab visi, misi, tujuan dan sasaran berisi tentang dasar filosofis, visi, misi, prinsip prinsip dan nilai nilai dari tujuan dan sasaran. bab strategi dan arah kebijakan berisi tentang strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah berisi kebijakan umum, dan program pembangunan. bab viii indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan berisi tentang rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selama tahun. bab penetapan indikator kinerja daerah berisi tentang penetapan indikator kinerja daerah menurut sasaran strategis, indikator dan capaian kinerja pembangunan makro daerah serta indikator dan capaian kinerja menurut misi. bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan berisi kaidah kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi maksud dan tujuan maksudrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahunsleman. tujuan rpm disusun dengan tujuan untuk:rencana pembangunan jangka menengah daerah besi ema pan bab gambaran umum kondisi daerah sejarah singkat kabupaten sleman periode kasultanan yogyakarta hingga lahirnya pada masa kasultanan yogyakarta tepatnya tahun terjadi reorganisasi wilayah kasultanan yogyakarta mataram) yang dituangkan pada rijksblad tahun dalam rijksblad tersebut disebutkan bahwa wilayah mataram dibagi menjadi kabupaten kawasan, kabupaten bantul dan kabupaten sulaiman (yang saat ini disebut sleman), yang dikepalai oleh seorang bupati. keberadaan kabupaten tersebut secara hierarkis membawahi distrik dan dikepalai oleh panji. kabupaten sulaiman terbagi dalam distrik yakni distrik mati yang terbagi dalam onderdistrik dan kalurahan, distrik lesung terbagi dalam onderdistrik dan kalurahan, distrik jumeneng terbagi dalam onderdistrik dan kalurahan, distrik godaan terbagi dalam onderdistrik dan kalurahan. kasultanan yogyakarta juga dibentuk kabupaten gunung kidul, kabupaten kota serta kabupaten kulon progo. pada periode ini, kabupaten sleman mengalami berbagai perubahan status dan hierarki pemerintahan, mulai dari kabupaten, berubah menjadi distrik dan menjadi salah satu distrik kabupaten yogyakarta, berubah menjadi kawedanan. pada tahun wilayah sleman kembali menjadi sebuah kabupaten. pasang surut hirarki pemerintahan tersebut, tidak terlepas dari konstelasi politik nasional, yang pada saat itu terjadi pengalihan kekuasaan nasional dari pemerintah hindia belanda, kepada jepang, dan akhirnya kepada pemerintah ri. raja yogyakarta pada saat itu, sultan hamengkubuwono ix, berupaya mereformasi birokrasi pemerintahan yogyakarta, yang juga berimbas pada perubahan status dan hierarki pemerintah kabupaten dan kota. periode tahun dengan dijadikannya kembali sleman sebagai kabupaten, wilayah sleman terdiri dari kapanewon son) yang meliputi kalurahan ku). untuk kedua kalinya ibukota kabupaten sleman adalah ibukota rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun lama yakni wilayah sleman utara, yang sekarang raharjo, kecamatan sleman. bupati yang menjabat pada masa ini adalah pringgodiningrat. periode tahun bupati sleman krt. pringgodiningrat pada tahun memindahkan pusat pelayanan kabupaten ambarukmo, petilasan dalem serta bekas pusat pendidikan perwira polisi yang pertama indonesia. pada tahun yang sama bupati krt. pringgodiningrat diganti oleh krt. projodiningrat. pada tahun bupati krt. projodiningrat diganti oleh krt. diponingrat. jabatan tersebut dijabat hingga pada tahun selanjutnya digantikan oleh krt. prawiradiningrat yang menjabat hingga tahun pada masa pemerintahan ini terdapat peraturan departemen dalam negeri, bahwa tiap tiap kabupaten selain memiliki seorang bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pegawai kementrian dalam negeri, juga harus ada kepala daerah yang dipilih legislatif dprd). pada masa ini yang terpilih menjadi kepala daerah swatantra adalah bukhari pranotohadi. pemerintah kabupaten dengan kepala daerah berlangsung hanya sampai tahun sejak tahun tersebut pemerintahan kabupaten sleman kembali dikepalai oleh seorang bupati kepala daerah. bupati yang menjabat pada masa ini adalah krt. murdodiningrat. periode tahun krt. murdodiningrat pada tahun memindahkan pusat pemerintahan dari ambarukmo dusun peran, desa pribadi kecamatan sleman. pada saat itulah kabupaten daerah tingkat sleman memiliki lambang daerah. pada tahun krt. murdodiningrat digantikan oleh krt tejo hadiningrat. masa jabatan krt. tejo hadiningrat hanya berlangsung selama bulan, karena krt tejo hadiningrat mengalami sakit sehinga tidak dapat menjalankan tugas selaku bupati, kemudian digantikan oleh drs. krt. prodjosuyoto hadiningrat yang menjabat periode dari tahun hingga tahun pada masa kepemimpinan drs. krt. prodjosuyoto ini, sleman berhasil mendapatkan anugrah tanda kehormatan atas hasil karya tertinggi dalam melaksanakan pembangunan kala itu, berupa parasnya purna karya nugraha, berdasarkan keputusan presiden republik indonesia tk rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tahun nama penghargaan ini kemudian diabadikan menjadi nama jalan utama kantor bupati setda serta nama pendopo sekretariat daerah. periode tahun pada tahun drs. krt. prodjosuyoto hadiningrat, digantikan oleh drs. samaran selama satu periode dari tahun walaupun hanya satu periode, namun berbagai hasil hasil pembangunan masa kepemimpinan drs. samaran yang memiliki manfaat besar hingga saat ini. berbagai hasil hasil pembangunan tersebut antara lain: pembangunan dan pengembangan kampus iain (uin sunan kalijaga), uii, upn, universitas santa dharma, dan sniper wilayah kecamatan depok sleman, pembangunan jembatan yang menghubungkan yogyakarta, godaan, dan desa, pembangunan pasar prambanan, tempel, dan gamping, memprakarsai pembangunan ring road utara, mengembangkan koperasi pemuda sebagai koperasi angkutan pedesaan dan perkotaan, pembangunan terminal nombor dan condongcatur, pembangunan masjid agung dr. soesilo hosoda . periode tahun menggantikan drs. samaran, dilantik drs. arifin ilyas sebagai bupati kdh. tk. sleman pada tanggal agustus pada masa jabatan tersebut tepatnya pada tahun kantor sekretariat daerah yang sekaligus merupakan kantor bupati menempati gedung baru yang berhadapan dengan gedung dprd hingga sekarang. pada tanggal agustus drs. arifin ilyas dilantik kembali sebagai bupati kdh. tk. sleman untuk yang kedua kalinya. berbagai prestasi dan hasil pembangunan yang diraih waktu itu antara lain: penghargaan adipura tahun dan tahun pemerintah kabupaten sleman ditetapkan sebagai daerah percontohan otonomi daerah, pemberdayaan pkk kab. sleman, penetapan slogan sleman sembada , mars sleman sembada, penetapan motif batik sleman sembada dan penggunaan seragam pegawai dengan batik sleman sembada, rencana pembangunan jangka menengah daerah besi ema pan penetapan salak pondoh dan burung bunglon sebagai flora dan fauna identitas kabupaten sleman, gerakan mengionisasi untuk merehabilitasi lahan lahan kritis, perintisan pengaspalan jalan padukuhan dengan pemberian bantuan aspal sebagai stimulan melalui dinas pekerjaan umum kabupaten sleman, periode tahun pada tahun drs. arifin ilyas diganti oleh drs. ibnu subianto, akt sebagai bupati dan zailani sebagai wakil bupati untuk masa jabatan pada masa jabatan inilah untuk pertama kalinya jabatan kepala daerah tingkat dijabat oleh bupati dan wakil bupati. pada masa jabatan tersebut bupati sleman drs. ibnu subianto, akt melaksanakan pembangunan gedung gedung perkantoran baru sehingga kegiatan pemerintahan dapat dilakukan dalam satu kompleks peran. melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, drs. ibnu subianto kembali terpilih sebagai bupati periode dengan wakil bupati sri purnomo. periode ini ditandai dengan terjadinya musibah gempa bumi pada hari sabtu, mei pukul wib, berkekuatan dengan pusat gempa selatan yogyakarta kedalaman bawah muka air laut. gempa bumi ini telah menyebabkan unit bangunan rumah tempat tinggal maupun prasarana publik mengalami rusak parah bahkan roboh. sedangkan korban jiwa tercatat, untuk korban meninggal sebanyak jiwa, luka berat sebanyak jiwa, luka sedang dan ringan sebanyak jiwa. secara nominal kerusakan dan kerugian terjadi mencapai kurang lebih selain musibah gempa bumi, pada tanggal juni juga terjadi erupsi gunungapi merapi. erupsi ini telah menyebabkan orang meninggal dunia, serta terkuburnya area wisata kali adem angkringan dengan material lahar merapi. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan drs. ibnu subianto diantaranya adalah mengawali penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis kinerja, penerapan audit keuangan daerah oleh bpk pada tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah besi ema pan dengan hasil wdp wajar dengan pengecualian), pembangunan stadion maguwoharjo, pengembangan kawasan perekonomian setoran, pembangunan dan penataan kawasan selokan mataram serta jalan penghubung antara jalan nyi condrolukito menjadi) dengan jalan affandi, membangun taman pemakaman umum tpu) segan, menstandardisasi gedung gedung puskesmas, kecamatan, serta gedung gedung kantor pemerintahan yang lain, memberikan nama jalan jalan utama sleman dengan nama nama tokoh atau maestro seperti jalan affandi jl. contro bukit, jl. pronggodiningrat, memfungsikan kecamatan sebagai pusat pengembangan budaya, selain sebagai pusat pelayanan pemerintahan. periode sekarang setelah masa jabatannya berakhir, drs. ibnu subianto gantikan oleh drs. sri purnomo, msi yang terpilih sebagai bupati dengan didampingi hj. yuni setia rahayu, ss. hum sebagai wakil bupati masa jabatan pada awal masa jabatannya dihadapkan pada pekerjaan besar yakni penanganan bencana alam erupsi merapi yang terjadi pada tanggal oktober hingga november erupsi gunung merapi tersebut, telah memporak porandakan dusun wilayah angkringan dan sempat menghentikan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pada radius dari puncak merapi selama hari yang sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. bencana erupsi gunung merapi telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak jiwa dan penduduk kehilangan rumah tinggal. secara nominal kerusakan dan kerugian terjadi mencapai kurang lebih rp5, triliun yang terdiri adalah, bidang perumahan sebesar rp477 milyar, bidang infrastruktur sebesar rp224 milyar, bidang sosial sebesar rp49 milyar, bidang ekonomi sebesar rp1, triliun dan bidang lintas sektor sebesar rp3, triliun. selain itu, kerugian dan kerusakan yang diakibatkan bencana sekundernya yakni banjir lahar dingin mencapai kurang lebih rp40 milyar. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun aspek geografi dan demografi karakteristik wilayah luas dan batas wilayah administrasi luas wilayah kabupaten sleman adalah atau km? atau sekitar dari luas wilayah propinsitabel pembagian wilayah administrasi kabupaten sleman keramat luas amalan desa\| padukuhan ha) mati 'o o o \| berubah prambanan kawasan naik tempel jumlah sumber: badan pusat statistik kab. sleman, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun letak dan kondisi geografisprovinsi kidul, pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta.atau dari luas wilayahatau dari luas wilayah, terdapat kecamatan. ketinggian dpl meliputi luas ha, atau dari luas wilayah, ditemui kecamatan tempel, turi, pakem, dan angkringan. ketinggian dpl seluas ha, atau dari luas wilayahtabel ketinggian wilayah kabupaten sleman afi (er) sara pes dpl (ha) dpl (ha) dpl (ha) dalitoyusan @ss\| ama ara rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kecamatan s100 jumlah ha) dpl (ha) dpl dpl (ha) dpl (ha) (ha) altman 2as\|o gagasan asa ana stem aan coteamong sae asas saba pasa ass seniman ana sau aro ponsel aon noframe pase ass anfaeeae massa ansa sales ass ass gain hasan asa gslamanan ass ass gomemiae asn asn snieangemmgan zee aras umum aga sa2a0\| sae tags rasa \|prosentaseominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa) bagian bawah dan formasi yogyakarta (lebih jenis tanah kabupaten sleman terbagi menjadi litosol, regosol, grumosol, dan mediteran. sebagian besar wilayah sleman didominasi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun jenis tanah regosol sebesar yo), mediteran yo), litosol dan grumusol jenis tanah kabupaten sleman selengkapnya seperti terlihat pada tabel tabel jenis tanah kabupaten sleman kecamatan jumlah ha) sitosol regosol grumosot mediteran myuran 58a\| 80o8s\| minggir setan godaan gamping mati depok lo berubah prambanan kawasan ngemplak ss1\| ngaglik sleman tempel tuai lo pakem 48a8\| angkringan jumlah prosentase sumber: sistiindonesia. klimatologi kondisi iklim sebagian besar wilayah kabupaten sleman termasuk tropis basah, hari hujan terbanyak dalam satu bulan hari. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kecepatan angin maksimum knots dan minimum knots, rata rata kelembaban nisbi udara tertinggi dan terendah y0. temperatur udara tertinggi dan terendahtata guna lahan kabupaten sleman untuk sawah, tegalan, pekarangan dan lain lailuas tegalan turun dan untuk penggunaan lainnya naik selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: tabel penggunaan lahan kabupaten sleman tahun eer, kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah hektar) dan kawasan pertanian lahan kering hektarrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahunkecamatan wilayah kabupaten sleman. kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan industri meliputi lahan seluas hektar kecamatan gamping, berubah, dan kawasan kawasan permukiman, kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perdesaan hektar) dan kawasan permukiman perkotaan hektar) yang tersebar kecamatan. kawasan peruntukan pariwisata,, kawasan hutan meliputi kawasan hutan rakyat hektarkecamatan berubah. kawasan rawan bencana alam wilayah kawasan rawan bencana alam kabupaten sleman terdiri dari kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih (tigaratus enam puluh sembilan hektar) berada kecamatan prambanan. kawasan lindung geologi kawasan lindung geologi terdiri atas: kawasan rawan bencana gunungapi, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahundemografi berdasarkan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil penduduk pada tahun jumlah penduduk sleman tercatat jiwa, perkembangan jumlah penduduk kabupaten sleman pada tahun bertambah orang atau yaitu dari orang pada tahun menjadi orang pada akhir tahun dan dari tahun bertambah orang atau yaitu dari orang pada tahun menjadi orang pada akhir tahun selengkapnya seperti pada tabel tabel banyaknya penduduk menurut jenis kelamin kabupaten sleman png sumber dinas kependudukan dan dapil, laju pertumbuhan penduduk kabupaten sleman jika dilihat dari tahun terakhir rata rata sebesar yo. pertumbuhan ini relatif tinggi, hal ini disebabkan fungsi kabupaten sleman sebagai penyangga kota jogjakarta, sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun daerah pengembangan pemukiman perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan oleh tingkat kelahiran yang tinggi. jumlah kepala keluarga mengalami kenaikan sebanyak dari pada tahun menjadi pada tahun rata rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak jiwa per rumah tangga. selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel laju pertumbuhan penduduk tahun kabupaten sleman mel denis data see laju pertumbuhan paman dos asal aan keluarga kk) rata rata jumlah jiwa kamen dal sal sumber: dinas kependudukan dan dapil,yo,y o, penduduk usia tahun sebesar yo, sementara penduduk usia atas tahun sebesar y0. selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan tabel penduduk laki laki berdasarkan umur tahun umur rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun bana mur sumber: dinas kependudukan dan dapil, tabel penduduk perempuan berdasarkan umur tahun simas umur 3a, aman) season sanaa panas sopran sri.oae sumber: dinas kependudukan dan dapilatas dasar harga konstan tahun hk) tahun mengalami pertumbuhan rata rata yaitu dari milyar pada tahun menjadi milyar pada tahun selama tahun empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan pdrb atas dasar harga konstan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa jasa, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. perkembangan nilai pdrb atas dasar harga rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun konstan dan kontribusi sektor dalam pdrb kabupaten sleman selama tahun terakhir dapat dilihat pada tabel tabel pdrb dan distribusi persentase pdrb menurut lapangan usaha adh konstan tahun kabupaten sleman utara) butar) utara) butar) (uta rp) penggalian pengolahan master amal soal aoe\| sema) asal rasa aon cew air bersih b27406 perdagangan, hotel restoran komunikasi keuangan, persewaan, perusahaan ovasasasa t7at term too.oo\| to0, sumber: bps kabupaten sleman, angka sementara pdrb atas dasar harga berlaku (hb) tahun mengalami pertumbuhan rata rata ,36y6 per tahun yaitu dari rp13. milyar pada tahun menjadi rp16. milyar pada tahun selama tahun sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan pdrb atas dasar harga berlaku, diikuti oleh sektor jasa jasa, industri pengolahan, dan pertanian. perkembangan nilai pdrb atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam pdrb kabupaten sleman selama tahun terakhir seperti pada tabel tabel pdrb dan distribusi persentase pdrb menurut lapangan usaha adh berlaku tahun kabupaten sleman (oncom \|altname utara ay entame\| tara 2asasi penggalian pengolahan air bersih perdagangan, hotel restoran komunikasi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun (ara (ara (mar kalor sam keuangan, (ba oan nam amen ori js. perusahaan "orlvasatasa seen term foo.oo yo0001 sumber: bps kab. sleman, angka sementara selama tahun rata rata pertumbuhan kontribusi terbesar dalam pembentukan pdrb atas dasar harga berlaku diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian yo), diikuti sektor industry pengolahan y0), sektor bangunan dan sektor jasa jasa sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yo), sektor listrik, gas dan air bersih sektor perdagangan hotel dan restoran yo), sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta sektor pertanian y0). sementara itu dalam pembentukan pdrb atas dasar harga konstan, sektor pertambangan dan penggalian juga memberikan rata rata pertumbuhan kontribusi terbesar ,93y6), diikuti sektor bangunan ,65y0), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ,09fp), sektor perdagangan, hotel dan restoran sektor jasa jasa serta sektor industri pengolahan sektor pertanian dan sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi masing masing sebesar dan o. pertumbuhan kontribusi sektor dan pdrb atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun dapat dilihat pada tabel tabel pertumbuhan kontribusi sektor dan pdrb atas dasar harga berlaku hb) dan harga konstan hk) tahun kabupaten sleman pertumbuha, jasa perusahaan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pertumbuhan jasajasa ol16\| pdrb sumber: bps kab. sleman, pertumbuhan ekonomi kabupaten sleman selama tahun mengalami peningkatan. pada tahun perekonomian tumbuh y6, menguat menjadi pada tahun pada tahun kinerja sektor sektor ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar pertumbuhan sektor sektor ekonomi kabupaten sleman selama tahun terakhir dapat dilihat pada tabel tabel pertumbuhan sektor dan pdrb tahun s.d kabupaten sleman pertambangan penggalian industri pengolahan listrik, gas air bersih restoran pengangkutan @sil 6eil komunikasi keuangan, persewaan, js. pers jasajaaa pdrb s13\| sumber bps kab. sleman, angka sementara pdrb perkapita menurut harga berlaku hb) selama tahun meningkat rata rata per tahun yaitu dari rp. pada tahun menjadi rp. pada tahun sedangkan pdrb perkapita menurut harga konstan hk) meningkat rata rata per tahun yaitu dari rp. pada tahun menjadi rp. pada tahun pdrb per kapita selama tahun terakhir adalah sebagaimana tabel rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tabel pdrb per kapita tahun kabupaten sleman nilai juta rp.) pdrb sumber: bps kabupaten sleman, angka sementara laju inflasi tingkat inflasi kabupaten sleman selama periode tahun mengalami penurunan yaitu dari pada tahun menjadi pada tahun sebagaimana tabel tabel nilai inflasi rata rata tahun s.d kabupaten sleman rata rata inflasi sumber: bps kab. sleman, pada tahun inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar dan terendah pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar o. data selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel inflasi menurut kelompok pengeluaran tahun kabupaten sleman kelompok pengeluaran asa ena dea rona pan rata tembakau bahan bakar feldman dame aoo ooo sso iga pase aaaa keras oah sso \|ago asa ass jasa keuangan domus dione 7a0 ano a00 a00 sumber: bps kabupaten sleman, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahunindeks gini kabupaten sleman selama tahun menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk kabupaten sleman pada kategori sedang. distribusi pendapatan penduduk kabupaten sleman semakin tidak merata. apabila dikaitkan dengan angka pendapatan per kapita yang semakin meningkat dari tahun tahun dengan angka indeks gini yang semakin menurun mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk kabupaten sleman semakin meningkat dan semakin banyak penduduk yang dapat menikmatinya. kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel tabel indeks gini tahun kabupaten sleman tapa tem tempe angka sementaraartisipasi murni. angka melek huruf amh) rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun angka melek huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program program pemberantasan buta huruf terutama daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. angka melek huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis,amh kabupaten sleman dari tahun tahun mengalami peningkatan. pada tahun angka melek huruf sebesar o, artinya bahwa kabupaten sleman pada tahun masih ada penduduk usia tahun atas yang masih buta huruf dan pada tahun amh sebesar yang artinya masih ada penduduk usia tahun atas yang buta hurufsebesar atau setara dengan sekolah menengah kelas dan meningkat menjadi pada tahunpada tahun terjadi peningkatan menjadi hal ini mengindikasikan bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak anak pada sekolah dasar sangat tinggi, sesuai dengan pencanangan wajib belajar tahun bagi penduduk. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun demikian pula bagi smp m. ts, dapat dilihat bahwa apk pada tahun sebesar menurun pada tahun menjadi apk sma ma smk pada tahun sebesar dan pada tahun apk sma ma smk menjadi atau meningkat sebesar ,52y6 dari tahun apk sma ma smk bawah disebabkan karena lulusan smp diperkirakan melanjutkan sma ma smk kota dan daerah perbatasan sehingga ini sangat mempengaruhi pada tinggi rendahnya apk kabupaten slemanpada apm sd mi sebesar untuk apm smp m. pada tahun sebesar dan pada tahun apm smp m. apm smp m. menjadi apm sma ma smk pada tahun sebesar kondisi ini terus meningkat dari tahun tahun. dan pada tahun besarnya apm sma ma smk mencapai selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel angka melek huruf, lama sekolah dan angka partisipasi tahun kabupaten sleman comma (tahun) seapmsnpat ass soto t01s1 t007 ejhpwsmarmafsuk sans saas says says sai sumber: dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, angka sementararencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun rata rata usia harapan hidup tahun (laki laki tahun, perempuan tahun) atas rata rata provinsi tahun dan nasional tahun. samping itu, angka kematian bayi per kelahiran hidup sebesar pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan angka provinsi sebesar dan nasional per kh. angka kematian ibu melahirkan orang per kelahiran hidup, provinsi angka nasional kondisi gizi buruk y6), sedangkan pencapaian provinsi sebesar dan nasional sebesar persentase gizi buruk balita masih lebih baik dibanding propinsi dan nasional. persalinan oleh tenaga kesehatan tahun sebesar sudah lebih baik dari target nasional cakupan penggunaan air bersih tahun sebesar pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan angka nasional cakupan penggunaan jamban keluarga dan cakupan penggunaan spal kabupaten sleman sebesar masih dibawah target nasional, karena masyarakat pedesaan masih terbiasa buang air besar sungai sehingga perlu adanya sosialisasi secara gencar tentang perilaku hidup bersih dan sehat pubs) adapun capaian indikator kesehatan dapat dilihat pada tabel tabel indikator kesehatan tahun kabupaten sleman indikator capaian kabupaten sleman usia harapan hidup rata rata laki laki perempuan angka kematian bayi angka kematian ibu melahirkan persentase balita gizi buruk universal child immunization uci yo) balita gizi buruk mendapat perawatan yo) persalinan oleh tenaga kesehatan yo) sehat yo) bersih yo) cakupan penggunaan jamban keluarga yo) yo) sumber dinas kesehatan, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun ketenagakerjaan pada tahun jumlah angkatan kerja sebanyak orang, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak orang dan penduduk tidak bekerja sebanyak orang. rasio penduduk yang bekerja pada tahun adalah kondisi ini dapat dilihat pada tabel tabel perkembangan ketenagakerjaan tahun kabupaten sleman capaian diy kerja penyu bekerja penyu duk yang tidak bekerja rasio penyu duk yang bekerja sumber: bps kabupaten sleman, angka sementara fokus senipemudaawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada kabupaten sleman, sebagaimana tabel rencana pembangunan jangka menengah daerah besi ema pan tabel perkembangan seni, budaya tahun kabupaten sleman tol gesa pentungan ama jumlahgedungkesenan sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata, berdasarkan data atas menggambarkan bahwa kabupaten sleman pada tahun memiliki kelompok kesenian sejumlah kelompok kesenian yang tersebar kecamatan dan desa. pada tahun terjadi penambahan jumlah grup kesenian atau kelompok kesenian yaitu menjadi kelompok. hal ini menggambarkan bahwa kelompok kelompok kesenian mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah kabupaten sleman untuk mendukung desa wisata yang ada kabupaten sleman. namun demikian dengan jumlah penduduk sebesar jiwa kabupaten sleman baru memiliki fasilitas gedung kesenian sejumlah gedung kesenian. adapun nama nama gedung kesenian kabupaten sleman adalah bbm minomartani, bbs sidoharjo ngaglik, p4tk seni budaya kliwon, gedung kesenian sleman, gedung kesenian uny, panggung trimurti dan panggung rorojonggrang prambanan dan gedung kesenian harjo sumantri. pemuda dan olahraga untuk raga. bawah ini data tentang jumlah klub olah raga serta data gedung olah raga yang ada kabupaten sleman sebagaimana tabel tabel perkembangan olahraga tahun kabupaten sleman sumber: dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, rencana pembangunan jangka menengah daerah besi ema pan dari data fasilitas olah raga baik jumlah klub olah raga yang ada dan gedung olah raga yang tersedia sebagaimana terlihat dalam tabel atas dapat dikatakan bahwa pada tahun ada sebesar klub olah raga, dan tahun tetap klub. hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan klub klub olah raga yang ada kabupaten sleman. sedangkan untuk fasilitas gedung olah raga tahun ada gedung dan pada tahun menjadi gedung olah raga. perubahan cukup signifikan pada tahun berkaitan dengan jumlah gedung olahraga karena data tahun termasuk data gor yang ada masyarakat maupun sekolah.fokus layanan urusan wajib rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahubisa jadi kenaikan tersebut karen. hasil analisis perkembangan angka partisipasi sekolah aps) lingkup kabupaten dapat disajikan sebagai berikut: tabel perkembangan angka partisipasi sekolah aps) tahun kabupaten sleman jenjang pendidikan sumber dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, dengan melihat tabel atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun aps untuk sd mi sebesar kondisi ini meningkat setiap tahun hingga pada tahun aps sd mi menjadi angka partisipasi sekolah sd mi yang melebihi jumlah penduduk usia tahun mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah sangat tinggi. hal ini disebabkan jumlah murid ada yang usianya kurang dari tahun atau lebih dari tahun dan juga masuknya penduduk dari daerah perbatasan, sehingga jumlah murid melebihi jumlah penduduk yang ada. pada jenjang smp m. aps pada tahun sebesar dan pada tahun terjadi kenaikan menjadi untuk jenjang sma ma smk besarnya aps pada tahun adalah kondisi ini semakin meningkat hingga pada tahun mencapai rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahuntahun kabupaten sleman ino pamaliman rasio sd mi '' ) e\| sumber: dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, berdasarkan data atas menggambarkanpada tahun rasio gedung sekolah terhadap penduduk ada rasio gedung sekolah smp m. dan penduduk usia sekolah smp m. pada tahun adalah sebesar setiap penduduk usia smp tersedia sekolah sebesar dan pada tahun menjadi untuk rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah sma ma smk pada tahun sebesar dan pada tahun tetap sebesarjuga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. hasil analisis rasio jumlah guru murid kabupaten sleman dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tabel rasio guru dan murid jenjang pendidikan dasar tahun kabupaten sleman jenjang pendidikan rasio sd mi rasio smp m rasio sma ma smk sumber: dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, berdasarkan tabel atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun rasio guru murid jenjang sd mi adalah sebesar artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah anak. kondisi seperti ini setiap tahun relatif sama sesuai dengan pertambahan jumlah guru dan jumlah murid. pada tahun rasio guru murid menjadi yaitu pada tahun jenjang smp m. rasio guru murid adalah dan pada tahun menjadi untuk jenjang sma ma smk rasio guru murid sebesar pada tahun sedangkan tahun tetap artinya setiap satu guru mengajar murid. perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada tabel tabel perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan tahun kabupaten sleman uraian dat (raman kanak kanak la. \|sumlahsekoan sos\| si2\| si9o\| s21\| sss i negeri \| swasta so2\| sos\| sis\| si7\| lb. isumtahguru i negeri sel sol a2\| a7\| i swasta 21so\| le. \|sumlahtenaganonguru si1\| i negeri o0\|oo ag\| i swasta soo\| 20a\| 2s8\| a20 \|sumtahsiswa \| negeri sns\| aga\| a20\| aa0\| sis \| i swasta sekolah dasar m ba. bumlahsekoah si6\| sis\| osi9\| s21\| s26 negeri seal as3\| ss1\| ss1\| swasta as2\| 1s2\| 1a0\| bumlahguru 6se\| ga7o\| rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun negeri also\| atas\| para\| a 3a0 swasta bk. bumlahtenaganonguru oss\| negeri sos\| 6ss\| 6ro\| 7as\| swasta ses\| sis\| 3ss\| srs\| bumlahsiswa s6,9o0\| so,3ss negeri 6s422\| 6s, 6s, swasta smppmts loo bumlahsekolah negeri os\| 0a\| 0a\| 60a\| swasta s1\| sol 6s\| bumlahguu case\| negeri swasta ansa\| 1ito\| bumlahtenaganonguru os1\| o7a\| negri 60s\| mo\| too\| ma3\| 6sa\| \| bahasa a90o\| si7\| bk. bumlahsiswwa a8a76e\| negeri \| swasta sma bumlahsekolah s7\| s7\| s7\| negri swasta s0\| as\| as\| ss\| ag) bumlahguu 1sss\| negeri 9re\| oss\| oos\| swasta g00\| sos\| su\| 7oo\| sis\| bumlahtenaganonguru s04\| se1\| se1\| sao\| negeri 2aa\| ss8\| sao\| ses\| gas swasta 2io\| bumlahsiswa negeri 9aso\| gom\| \| swasta a7as\| aan bumlahseklah so\| s2\| ss\| sa\| sa) negeri o\|o s3\| s3\| swasta as\| as\| a6\| bumlahguu 1s6e0\| negeri ce3\| cea\| cio\| co2\| swasta t046\| bk. bumlahtenaganonguru sse\| seo\| ste\| seo negeri \| swasta sas\| sm\| sta\| ki. bumlahsiswwa 17s7e\| ,07a\| negeri 6ar\| 6so0\| 6sao\| ce03\| \| swasta anas\| kondisi bangunan sekolah jumlah ruang s.es6\| s,es1\| rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun bear 2s02\| 2c00\| rusak ringan rusak berat o \| 4as\| 2si\| \| . jumlah ruangstrr o\| beak ses\| ro7\| rusak ringan ms\| sal rusak berat 70o\| tol si\| jumlah ruangstta beak osa\| rusak ringan ss\| rusak berat oo oo) o25s\| 2s\| pendidikantuar sekian lembaga pendidikan kursus \| . bumlahlembaa s9\| bumlahtutr 48s\| ses\| 6co\| sos\| ara\| bumlahwargabelajar sangsartesatantesar bumlahkegiatan bumlahpamongbeljar kelompok belajar loo kejar paket bsetarasmp oo ksumlantutr a88\| 6a2\| ksumlahkelompok mo\| 1s\| as\| k3umlahwargabelajar 4c0o\| sco\| kejar paket csetarasma ooo o o \| ksumlantutr asi\| 3s\| 2s\| ksumlahkelompok ss\| ksumlahwargabelajar s10\| naa bermain) bumlahtuor sis\| o2s\| bumlahkelompok 1a6\| 1ss\| bumlahwargabelajar sies\| cara sea bumlahtutr si2\| sie\| bumlahkelompok as\| s7\| ss\| bumlahwargabelajar (satuan paud sejenis loo bumlahtutr gs21\| bumlahkelompok 40s\| sa2\| so7\| bk. bumlahwargabelajar hasil pelayanan publik angka partisipasi kasar) loo coast7\| 1n040\| smp nso1\| mss7\| usas\| smu smk ' \| mar\| angka partisipasi murni pp) poo o01o\| t0073\| smp s00s\| soo\| sim 79os\| sisa rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pmu smk o sas7\| sao\| says\| sama\| anak putus sekolah tes aopaoswasaea opo se\| sao diare\| ane ani sana anta pmu smk gia\| so2\| sir sir,oa is. rasio siswa: guru teo ema apaoswaras aang aaa rata rata nilai hasil belajar jm lan bank mana manga maka tewas esp oss any eny pemamkacaman program kesetaraan panpaketasermas cool o20\| emo dapar semua smp sol oso\| eso\| oeo\| mpaa sama san oao\| toro) cersforsl rata rata kelulusan) pooh osen ono oos0\| o0s5j c02e tera anon antar buk rae oma osn mena nanelsak (mengajar opo a0s2\| sa\| s0ar\| aso0\| sero\| ora bmp oo ssrn\| 7o13\| to1s\| so12\| sa,s2 pmu smk so0\| sea2\| ss1a\| ssa7\| sumber: dinas pendidikan, pemuda dan olah ragarencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pelayanan rsud sleman juga telah memenuhi standar iso iso pencapaian indikator pelayanan rsud tahun adalah sebagai berikut: angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit bed occupancy rate bor) mencapai 6o, kondisi ini baik karena bor dikatakan baik jika realisasinya 70yo yo. frekuensi pemakaian bed turn over) tahun mencapai kalisudah mencapai ideal yaitucukupmencapai yo0 pasien, mengalami kenaikan sebesar y60 pasien dari tahun yang menunjuk angka pasien. walaupun angka kematian pasien ketika dirawat mengalami kenaikan, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi yoo.mencapai pasien pada tahun mengalami kenaikan tahun menjadi y60sleman pada parameter angka kematian, masih dibawah target nasional cukup jauhpencapaian kinerja pelayanan rsud prambanan tahun adalah sebagai berikut angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit bed occupancy rate bor) mencapai kondisi ini masih jauh dari standar nasional yo), jika dikaitkan standar, bor dikatakan baik jika rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun realisasinya yo, frekuensi pemakaian bed turn over) tahun mencapai kali per tahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut masih jauh dibawah standar nasional yaitu kali per tahunmasih jauh dari ideal karenamasih jauhsebesar ,29bo, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi yo0o,pada tahun sebesar y6prambanan pada parameter angka kematian, sangat baik masih dibawah, jauh dari target nasionalgambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti tabel berikut tabel capaian indikator kesehatan tahun kabupaten sleman imo indikator ooe nag tot kisi rasioposyandupersatuanbalita s51\| rasio puskesmas persatuan penduduk rasio poliklinik per satuan penduduk rasio pustu per satuan penduduk rasio tenaga medis per(v0) rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun cakupan desa kelurahan universal child immunization uci) (mendapatperavatanpgn mendapat perawatan (y0dan pada tahun mencapai angka terdapat peningkatan angka yang cukup signifikan antara tahun dibandingkan pada tahun hal ini dikarenakan factor pembagi yaitu panjang jalan eksisting yang ada sebelumnya adalah sepanjang .085km, sedangkan eksisting panjang jalan dari perhitungan terbaru setelah jalan adalah sepanjang ,5km. indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. angka rasio jaringan irigasi pada tahun menunjukan jumlah angka kondisi tersebut meningkat pada tahun menjadi tetapi menurun pada tahun menjadi dikarenakan berkurangnya panjang saluran irigasi. indikator ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan penduduk. rasio tempat ibadah per satuan penduduk kabupaten sleman tercatat rencana pembangunan jangka menengah daerah pada tahun relatif tetap sampai dengan tahun yaitu indikator keempat adalah rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang mencapai angka pada awal tahun sedangkan pada tahun mencapai angka pada tahun telah dibangun dan difungsikan tpu baru yaitu prambanan yang dapat menampung jiwa, sehingga factor penyebut yang awalnya hanya menjadi sehingga rumus tersebut adalah ketersediaan makam sebanyak dibagi jumlah penduduk sebanyak indikator kelima adalah ratio tempat pembuangan sampah tps) per satuan penduduk, pada tahun didapat angka sebesar dari hasil penghitungan jumlah tps buah) dengan kapasitas .430m3 dibagi jumlah penduduk eksisting dikalikan indikator keenam adalah panjang jalan yang dilalui roda dimana angka tersebut mencapai pada tahun untuk jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan nasional. perhitungan didapat dari total panjang jalan dibagi jumlah penduduk. indikator ketujuh adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik km jam) dimana pada tahun mencapai prosentase sebesar didapat dari hasil panjang jalan baik dan bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan 40km jam dibagi seluruh panjang jalan kabupaten yang ada. terdapat perbedaan signifikan dari angka pada tahun dibandingkan angka pada tahun dikarenakan factor penyebut yang berbeda. panjang jalan sebelumnya mencapai .085km, sedangkan pada tahun ini panjang jalan kabupaten eksisting hanya km. indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik, kabupaten sleman pada tahun angka menunjukkan dan pada tahun pada tahun mencapai dengan asumsi perhitungan kondisi drainase baik dibagi seluruh drainase yang ada. untuk lingkungan permukiman dianggap sebagai kawasan permukiman yang ada kabupaten sleman. luas kawasan permukiman kabupaten sleman adalah sebesar didapat dari perhitungan luas kawasan permukiman perdesaan seluas dan perkotaan seluas dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten sleman sebesar zha. terdapat perbedaan perhitungan antara tahun dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun sudah terbit perda tahun tentang rtrw dengan perhitungan luasan kawasan permukiman perdesaan adalah sebagaimana tersebut atas, sedangkan perhitungan awal luas permukiman perdesaan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun adalah .733ha. berikut tabel yang menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum. tabel indikator bidang pekerjaan umum tahun kabupaten sleman proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik rasio tempat ibadah per satuan penduduk rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk rasio tempat pembuangan sampah tps) per satuan penduduk panjang jalan dilalui oda (km) panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik km jam) drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat yo) kera panen prnnnnnnnnnn sumber dinas pekerjaan umum dan perumahan, urusan wajib perumahan dalam bidang perumahan indikator kinerja dinilai antaranya dari indikator rumah tangga pengguna air bersih, indikator rumah tangga pengguna listrik, indikator rumah tangga bersantai dan indikator rumah layak huni. indikator indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah pengguna air bersih, listrikkhusus peningkatan dan penurunan yang terjadi pada indikator pengguna listrik karena dimungkinkan adanya satu atau lebih jaringan listrik yang digunakan oleh satu rumah tangga. indikator rumah tangga pengguna air bersih kabupaten sleman pada tahun adalah sebesar dan pada tahun sejumlah kemudian meningkat menjadi o0 pada tahun untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai pengguna pada tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kemudian turun menjadi pada tahun pada tahun mengalami penurunan kembali sebesar untuk indikator rumah tangga bersantai pada tahun angka yang tercatat sejumlah selanjutnya pada tahun angka yang tercatat sejumlah yo, serta pada tahun angka tercatat sejumlah yo.dan pada tahun sedangkan pada tahun mencapai o. selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel indikator urusan perumahan tahun kabupaten sleman indikator o0gt po0a g01i 2o1s rumah angga pengguna air bersih yo) rumah tangga pengguna listrik yo) rumah tangga ber sanitasi yo) rumah layak sumber dinas pekerjaan umum dan perumahan, urusan wajib penataan ruang luas rth hanya dihitung dari rth perkotaan dengan pertimbangan pernah dilakukan studi tentang rth kawasan perkotaan.sleman sehingga didapatkan rasio rth ,724y0rasio imb dihitung berdasarkan pelayanan imb yang sudah diberikan baik imb tetap, imb sementara maupun imb pemutihan. pada tahun tertentu dibanding dengan bangunan pada tahun tertentu yang dihitung dari bangunan bangunan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan, fasilitas transportasi, fasilitas pengairan, persamaan, fasilitas peternakan, stasiun bahan bakar, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun fasilitas pariwisata dan industri pergudangan. rasio tersebut dapat dilihat pada tabel tabel rasio bangunan ber imb per satuan bangunan tahun kabupaten sleman raat rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber hpl hgb (#o) rasio bangunan ber imb per satuan bangunan sumber dinas pekerjaan umum dan perumahan, badan perencanaan pembangunan daerah, ket ) angka perhitungan dengan luasan kawasan perkotaan berdasarkan perda urusan wajibsleman tahun daslemantabel dokumen perencanaan pembangunan tahun kabupaten sleman mo\| indikator boo bot tersedianya dokumen perencanaan ipjp telah ditetapkan dgn perdapenjabaran program rpm sumber bappeda, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun urusan wajibtiga tahun mengalami peningkatan hingga mencapai orang per tahun. namun sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat, untuk periode tahun selanjutnya cenderung mengalami penurunan yang pada tahun menjadi hanya sebanyak orang per tahun. selaras dengan penurunan jumlah arus penumpang, maka dalam perkembangannya rasio ijin trayek selama tiga tahun terakhir juga mengalami penurunan pada tahun menjadi kendaraan. selaras dengan penurunan tersebut diatas tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor semakin menurun sejak tahun kondisi ini akan sangat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya akan rentan mengalami kecelakaan, selain itu juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan, kondisi tersebut juga mungkinkah para pengusaha angkutan umum malas karena takut kendaraannya memang tidak layak uji dan harus menanggung resiko kendaraan kandangan. oleh karena perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor tentang pentingnya uji kendaraan bermotor. akibat kondisi tersebut mengakibatkan kepemilikan kir angkutan umum juga menurun sejak tahun terakhir. prosentase pemasangan rambu rambu lalu lintas juga berkurang dari tahun tahun, hal ini disebabkan oleh panjang ruas jalan yang cenderung tetap sehingga pada tahun awal pembangunan memerlukan rambu relatif lebih banyak sedangkan pada tahun tahun berikutnya hanya merupakan penambahan ataupun penggantian rambu yang rusak atau hilang. indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel tabel indikator urusan perhubungan tahun kabupaten sleman me\| catatan 200m amo ami a01 penumpang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun angkutan umum jumlah uji kir angkutan umum (bh) jumlah terminal bis (bh) dag hutan darat angkutan umum lama pengujian kelayakan menit menit menit menit menit angkutan umum kir) jbb biaya yap pengujian kelayakan angkutan umum jbb pemasangan rambu rambu sumber dinas perhubungan, komunikasi dan informasi, urusan wajib lingkungan hidup kabupaten sleman memiliki keterbatasan sumber daya alamsalah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. pelayanan sampah kabupaten sleman dibedakan menjadi (dua) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh dinas pup dan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat. persentase rasio pelayanan sampah diperoleh dari prakiraan volume timbunan sampah dibagi dengan kapasitas pengangkutan sampah oleh dinas pup. upaya lainnya adalah melalui penanganan pengaduan kasus lingkungan. jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima kantor lingkungan hidup kabupaten sleman pada tahun sebanyak rencana pembangunan jangka menengah daerah besi ema pan kasus. jenis pengaduan meliputi pencemaran udara berupa bau yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan sebanyak kasus, debu dan asap kasus, pengaduan kebisingan sebanyak kasus, pencemaran air sebanyak kasus. kantor lingkungan hidup telah berupaya untuk menangani pengaduan kasus lingkungan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait, camat, kepala dukuh dan tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak. berbagai langkah dan pendekatan dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan yang dilakukan. dari kasus yang diadukan sebanyak kasus selesai, sedangkan yang lainnya masih dalam koordinasi dan pengawasan. dalam pelayanan jasa pengangkutan sampah yang dilakukan oleh dinas pup telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan, sedangkan persentase pelayanan sampah secara keseluruhan kecenderungannya meningkat dari pada tahun menjadi pada tahun tempat pembuangan sampah tps) per satuan penduduk telah mengalami peningkatan dari pada tahun menjadi pada tahun sedangkan untuk penegakan hukum lingkungan telah dilakukan pembinaan pada kasus tahun dan kasus tahun indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel tabel indikator urusan lingkungan hidup tahun kabupaten sleman nol indikator 00e ooe bii inna sampah (tps) per satuan penduduk sumber kantor lingkungan hidup, urusan wajib pertanahanrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tahun sejumlah buah, dan tahun sejumlah buah. data tersebut dapat dilihat pada tabel tabel luas lahan dan ijin lokasi tahun kabupaten sleman lisan ton tanah (buah) penyelesaian izin jawaban sumber dinas pengelolaan pertanahan daerah, urusan wajib kependudukan dan catatan sipil pelayanan kependudukan pada tahun mengalami peningkatan karena angka kelahiran pada tahun juga meningkat, yang berakibat pada peningkatan permohonan akte kelahiran. pada tahun pelayanan akta kelahiran mengalami kenaikan karena akhir tahun merupakan batas akhir perpanjangan dispensasi pengurusan akta kelahiran yang berakibat pada kenaikan jumah permohonan. rasio tersebut dapat dilihat pada tabel tabel angka rasio kependudukan tahun kabupaten sleman indi atorsumber dinas kependudukan dan dapil,ctor pembangunan. hal ini disebabkan aspek psikososial kultural yang masih mengganggap derajat laki laki lebih tinggi dari perempuan. keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga. adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat tabel tabel indikator pemberdayaan perempuan tahun kabupaten sleman persentase partisipasi perempuan lembaga pemerintahan partisipasi perempuan lembaga swasta (e) rasio kdrt partisipasi angkatan kerja perempuan ( o) penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sumber: badan kb,pm,pp, urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera gambaran pelaksanaan urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera kabupaten sleman sampai dengan tahun dapat dilihat dari capaian indikator keluarga berencana dan keluarga sejahtera. peningkatan partisipasi puskeikutsertaan keluarga pra sejahtera dalam kelompok usaharencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun wilayah masing masing. perkembangan capaian indikator keluarga berencana dan keluarga sejahtera seperti terlihat pada tabel tabel indikator urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun kabupaten sleman indikator rata rata jumlah jiwa per keluarga cakupan peserta aktif keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera pasangan usia subur pus) peserta aktif dengan pus prevalensi) usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera uppks) sumber: badan kb,pm, ppseperti pada tabel tabel indikator urusan sosial tahun kabupaten sleman indikator sarana sosial: panti asuhan panti jompo panti sosial rumah singgah (gillan diponegoro) panti cacat pks yang memperoleh bantuan sosial penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan sumber: dinas tenaga kerja dan sosial, rencana pembangunan jangka menengah daerah besi ema pan kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angurusan wajib ketenagakerjaan masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. kali ini sangat terkait dengan kondisi kualitas sumber daya manusia. angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah. capaian pelaksanaan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun seperti terlihat dari capaian indikator sebagai berikut: tingkat partisipasi angkatan kerja tak) merupakan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan banyaknya penduduk usia kerja. pada periode tahun mengalami sedikit perubahan yaitu y o tahun tahun dan tahun pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui akal, akad maupun akan dari pencari kerja terdaftar yang menunjukan angka o0 tahun tahun tahun pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. untuk angka tingkat pengangguran terbuka masih menunjukan angka yang cukup tinggi yaitu tahun tahun ,74y6 tahun persentase penerapan keselamatan dan perlindungan tahun sebesar 100y6 sedangkan untuk data pada tahun adalah jumlah perusahaan bertambah yaitu perusahaan tahun menjadi perusahaan tahun angka perselisihan pengusaha pekerja tahun sebesar kasus (terselesaikan kasus). perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tabel indikator ketenagakerjaan tahun kabupaten sleman tarikat angka penyelesaian perselisihan pengusaha \|kagaegy eat selatan pingsan was a00 foto sumber badan pusat statistik dan dinas nakersos kab. sleman urusan wajib koperasi usaha kecil dan menengah usaha pengembangan ekonomi kabupaten sleman meliputi koperasi dan kud. hal ini mengingat posisi dan manfaat koperasi maupun kud yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. perkembangan pengoperasian kabupaten sleman terlihat dari jumlah koperasi yang ada menunjukkan tren yang semakin meningkat yaitu koperasi pada tahun menjadi koperasi pada tahun jumlah koperasi aktif juga meningkat dari koperasi pada tahun menjadi pada tahun sementara jumlah koperasi beku semakin menurun dari pada tahun menjadi pada tahun jumlah anggota semakin meningkat dari orang pada tahun menjadi orang pada tahun demikian juga dari hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan. dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari rp. pada tahun menjadi rp. pada tahun jumlah volume usaha sebesar rp. pada tahun meningkat menjadi rp. pada tahun sisa hasil usaha shu) sebesar rp. pada tahun meningkat menjadi rp. pada tahun perkembangan pengoperasian kabupaten sleman dapat diamati pada tabel berikut ini tabel perkembangan koperasi tahun kabupaten sleman gemar kondisi koperasi koperasiaktt \| ) ag81\| sso\| koperasi tidakaktf '!. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tahun sa. koperasi beku mati sal sa) volume usaha utomo) sumber dinas indagkop, urusan wajib penanaman modal faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. penanaman modal kabupaten sleman tahun meliputi investasi pma unit dengan nilai investasi us$ daya serap tenaga kerja orang dan realisasi kenaikan investasinya dari tahun sebesar sedangkan untuk mdn jumlah usahanya sebanyak unit, nilai investasi sebesar rp1. daya serap tenaga kerja sebanyak orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun sebesar dan untuk investasi non pma mdn jumlah unitnya sebanyak unit, nilai investasi sebesar rp. dengan daya serap tenaga kerja sebanyak orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun sebesar untuk perkembangan penanaman modal kabupaten sleman dari tahun sampai tahun lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut tabel perkembangan penanaman modal tahun kabupaten sleman indikator jumlah unit usaha (orang) pma o ) \|mdn o oo)o\| non pma mdn nilai investasi oo) pma juta us$) ipdn juta rp) pma mdn (juta daya serap tenaga kerja (orang) pma \|mdn non pma mdn rasio daya serap tenaga kerja (orang) rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun indikator tahun a15 mdn non pma mdn ) e kenaikan penurunan realisasi pma, mdn dan non pma mdn yo) pma \|mdn non pma mdn sumber kantor p3m kab. sleman urusan wajib kebudayaan untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terbawah ini. tabel perkembangan seni budaya tahun kabupaten sleman ttm penyelenggaraan festifal seni dan budaya (kali) sarana penyelenggaraan seni dan budaya" benda, situs dan kawasan cagar 1o7 budaya yang dilestarikan sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata, pada tahun penyelenggaraan festival seni budaya ada macam yaitu: festival sendratari, kethoprak, prajurit dan festival kesenian sleman. sedangkan pada tahun diselenggarakan sebanyak festival, yaitu sendratari, festival ketoprak, festival gelar seni pertunjukan, parade tari daerah, festival pedalangan, festival reog jathilan, festival kethoprak lesung, festival langen cerita, dan festival seni religi. sarana penyelenggaraan seni dan budaya khusus gamelan pada tahun ada set gamelan yang tersebar seluruh kabupaten sleman. maksudnya adalah milik masyarakat, termasuk gamelan untuk karawitan maupun jathilan. adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa pada tahun yang dilestarikan sebanyak pada tahun ada yang dilestarikan. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun data sebesar terdiri dari situs buah, struktur goa sentonoharjo, goa kompleks ratu boko, goa kawasan kaliurang dan selokan van der wijk banyurejo temple serta kawasan tempat kawasan kraton ratu boko, kawasan prambanan, dan kawasan ambarketawang urusan wajib kepemudaan dan olahraga pemuda merupakan asset pembangunan terutama bidang sdm, sebagai pemersatu langkah langkah pendukung dalam pembangunan. kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan perencanaan kerja dan peraturan peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. hasil penghitungan jumlah organisasi pemuda dapat dilihat dalam tabel berikut ini: tabel perkembangan pemuda dan olah raga tahun kabupaten sleman ente jumlah organisasi olah raga jumlah kegiatan kepemudaan jumlah kegiatan olah raga sumber: dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, lapangan olah raga sekolah dan masyarakat berdasarkan data atas terlihat perkembangan cukup signifikan pada jumlah organisasi pemuda. pada tahun jumlah organisasi pemuda selanjutnya meningkat menjadi pada tahun dan pada tahun menjadi peningkatan sangat signifikan disebabkan sebelum tahun belum ada pendataan, sedangkan tahun dilakukan pendataan. sedangkan untuk jumlah organisasi olah raga jumlahnya sesuai dengan jumlah cabang olahraga yang ada kabupaten sleman yaitu cabang olahraga. adapun kegiatan kepemudaan mengikuti jumlah organisasi pemuda yang ada kabupaten sleman. sedangkan kegiatan olah raga adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan sekolah. pada tahun sebanyak kegiatan dan pada tahun sebanyak kegiatan olahraga. data lapangan olah raga yang tercantum dalam tabel adalah lapangan olah raga yang ada sekolah maupun yang ada masyarakat rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun khususnya lapangan sepakbola dan lapangan volley. pada tahun tersedia lapangan dan pada tahun menjadi lapangan. perbedaan cukup signifikan disebabkan pada tahun telah dilakukan pendataan sarana prasarana olahraga baik sekolah maupun masyarakat. urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pemerintah kabupaten slemankab sleman juga meningkatkan jalinan hubungan dengan bin, intel kodim, intel kejaksaan, dan intel polres serta meningkatkan koordinasi melalui forum komandan komunitas intelijen daerah)pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti tabel tabel kegiatan pembinaan organisasi dan politik tahun kabupaten sleman odd ormas dan okp (kali) ikepuun pemain pewordacan tam sumber badan kesbanglinmas dan pbolisi pamong praja dan lintas mengambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, jumlah pos kambing menggambarkansemakin meningkatnya rasio antara jumlah pos siskamling disbanding dengan jumlah penduduk menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengamanan diri meningkat. rencana pembangunan jangka menengah daerah besi ema pan laju pertambahan penduduk yang meningkat dengan cepat dan jumlah anggota polisi pamong praja yang tetap menyebabkan rasio antara jumlah penduduk dan polisi pamong praja semakin meningkat. untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat satpol dibantu anggota lintas yang jumlahnya cukup banyak kabupaten sleman orang). rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah lintas kabupaten sleman sudah jauh melebihi apa yang dipersyaratkan dalam spm yang seharusnya coverage pada tahun tetapi sleman saat ini coveragenya sudah mencapai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah didukung adanya sim pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan. untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut, pemerintah kabupaten sleman setiap tahun melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa layanan pemerintah kabupaten. cakupan pelayanan bahaya kebakaran kabupaten sleman sudah cukup baik dengan gambaran sebagai berikut: sampai dengan tahun target cakupan pelayanan bencana kebakaran menurut spm bidang pemerintahan dalam negeri adalah sebesar yo, namun dengan luas wilayah km2 dengan satu wilayah manajemen kerja wmk) dengan radius km. jangkauan wkm kabupaten sleman adalah seluas sehingga cakupan pelayanan kebakaran sampai dengan tahun mencapai target tingkat waktu tanggap rtr response time rate) sampai dengan tahun menurut spm adalah sebesar dan sampai dengan tahun rtr kabupaten sleman kondisinya adalah dan tahun sebesar hal ini terjadi karena suksesnya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat yang berarti juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencegah menghindari dari bahaya kebakaran dan semakin meningkatnya sarira kebakaran yang ada serta semakin profesionalnya petugas pemadam kebakaran sehingga response time rate semakin tinggi dan kedepan dengan rencana penambahan wmk diharapkan seluruh wilayah rawan kabupaten sleman dapat recover masuk dalam wmk. terkait dengan penanganan bahaya kebakaran, cakupan pelayanan masih sangat kecil karena sarira yang dimiliki sangat minim. indikator urusan otonomi daerah dan kepemerintahan dapat dilihat pada tabel rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tabel indikator urusan otonomi daerah dan kepemerintahan tahun kabupaten sleman indikatorpenduduk miskin kk) sistem informasi pelayanan ada ada ada perijinan dan administrasi pemerintah penegakan perda cakupan patroli petugas hari hari hari kali k1 satpol sekali sekali sekali minggu minggu tingkat penyelesaian pelanggaran (ketertiban, 70x ketentraman, keindahan) kabupaten petugas perlindungan yo\| ,60y6 masyarakat lintas) kabupatenrana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sistem informasi manajemen pemda indeks kepuasan layanan ada ada masyarakat sumber badan kesbanglinmas dan dan kantor satpol pp, urusan wajibbeberapa regulasi ketahanan pangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sebagai berikut rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun uu. tentang pangan mengamanatkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. pp. tentang petunjuk pelaksanaan undang undang nomor tentang ketahanan pangan pp. tentang pemerintah provinsi kabupaten kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan. pp. tentang ketahanan pangan termasuk urusan wajib ketersediaan pangan pada tahun terjadi penurunan karena anomali cuaca dan serangan hama opt). kondisi tahun mengalami penurunan dikarenakan serangan opt organisme pengganggu tumbuhan) dan pada tahun mengalami kenaikan produksi walau tidak signifikan dikarenakan terjadinya penambahan luas tanam seiring dengan datangnya musim penghujan sehingga terjadi peralihan komoditas dan penggunaan aplikasi teknologi pengelolaan tanaman terpadu ptt. ketersediaan pangan adalah ketersediaan pangan berupa beras. perkembangannya dapat dilihat pada tabel tabel perkembangan ketersediaan pangan tahun kabupaten sleman indikator regulasi tuu ketahanan tahun tahun tahun tahun tahun pangan kep. bupati kep. kdh a o11 ttg dewan ketahuan pangan ketersedian pangan utama (ton) sumber dinas pertanian, perikanan dan kehutanan, urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa lpm), binaan pemberdayaan dan kesejahteraan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun keluarga pkk), lembaga swadaya masyarakat lsm), dan posyandu aktif. adapun rata rata kelompok binaan pkk dari tahun mengalami kenaikan, hal ini menggambarkan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. sedangkan pkk aktif mengalami penurunan karena sebagian besar anggotanya sudah masuk kelompok binaan pkk setiap rt rw. untuk jumlah lsm dari tahun sama, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka transparan. swadaya masyarakat dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dari tahun mengalami kenaikan cukup tinggi, besaran kenaikannya tergantung pada dana stimulan yang diberikan. wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dititikberatkan pada pengabdian secara swadaya. data tersebut dapat dilihat pada tabel tabel indikator urusan pemberdayaan masyarakat tahun kabupaten sleman rata rata jumlah kelompok binaan pkk jumlah kelompok binaan pkk jumlah jumlah aktif swadaya masyarat kat terhadap program pemeran tah sumber badan kb, dan pp, kantor kembang bagian app setda rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun urusan wajib statistik berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sisti dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat, buku sleman dalam angka, buku pdrb kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku indeks pembangunan gender, buku inflasi, buku penduduk pertengahan, buku statistik harga bangunan, buku ipm, buku statistik industri, buku kecamatan dalam angka, buku informasi pembangunan, dan buku sistem informasi profil daerah.ilaksanaan spb tahun yang diterapkan skpd mencapai yo. sedangkan pada tahun mencapai penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip arsip aktif maupun inaktif. untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip arsip penting. hasil hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tabel pengelolaan kearsipan tahun kabupaten sleman indikator pengelolaan arsip secara baku yo) peningkatan sdm pengelola kearsipan (orang) persentase skpd menerapkan arsip secara baik yo) sumber kantor arsip daerah, rata rata pengelolaan arsip secara baku mengalami penurunan persentase untuk kondisi tahun yaitu dari sedangkan tahun mencapai hal ini disebabkan karena dalam penilaian kearsipan tahun kualitas kriterianya ditingkatkan, namun secara umum pelaksanaan kearsipan tetap berjalan baik. urusan wajib komunikasi dan informatika kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran. rasio wartel warnet terhadap penduduk kabupaten sleman untuk tahun adalah sebesar angka rasio warnet wartel tahun bertambah karena kebutuhan akan akses internet saat ini sudah sangat mudah, antara lain melalui free hotspot dan modem gsm cdma dengan biaya relative murah. data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel at: tabel angka rasio dan jumlah sarana komunikasi tahun kabupaten sleman no\| indikator man bot penduduk jumlah surat kabar nasional jumlah surat kabar lokal jumlah penyiaran radio nasional (jaringan daerah) radio lokal lokal nasional web site milik pemerintah unit unit unit unit unit daerah pameran expo yang diikuti oleh skpd pemerintah daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun indikator tahun sleman sebagai partisipan berdasar tingkatan event skala event tingkat lokal daerah kabupaten skala event tingkat regional skala event tingkat nasional skala event tingkat internasional sumber dinas hubkominfo dan bagian humas setda, bagian perekonomiguna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, pemerintah kabupaten sleman menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka. banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. jumlah perpustakaan sampai dengan tahun sebanyak unit dan dilengkapi dengan armada perpustakaan keliling. peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah jam hari buka perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan mengikutkan petugas dalam kursus bintik terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel tabel jumlah pengunjung dan koleksi perpustakaan tahun kabupaten sleman indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) koleksi buku yang tersedia perpustakaan daerah non fiksi (eksemplar) sumber kantor perpustakaan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun fokus layanan urusan pilihan urusan pilihan pertanian produktivitas padi dan bahan pangan utama meningkat dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi. perkembangan indikator pertanian selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel tabel produktivitas padi dan kontribusi per sektor terhadap pdrb tahun kabupaten sleman adb) indikator produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb (v0) (iaamanbahan agar (age pagar sar makanan peternakan dan hasil hasilnya keemasan kor naa cakupan bina kelompok petani (kelompok) hama son hima drama sumber dinas pertanian, perikanan dan kehutanan, angka sementara urusan pilihan hutan produksi dan hutan rakyat. untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. masyarakat kabupaten sleman selain membudidayakan jenis tanaman kayu juga telah mengembangkan hasil produksi kehutanan non kayu seperti madu yang dapat memberikan kontribusi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun sektor kehutanan terhadap pdrb. data tersebut dapat dilihat pada tabel tabel luas lahan kritis dan kontribusi sektor kehutanan terhadap pdrb tahun kabupaten sleman rehabilitasi hutan (dan lahan kritis pam kontribusi sektor ialalalu sumber dinas pertanian, perikanan dan kehutanan, urusan pilihan energi dan sumber daya mineral sumber daya mineral yang dapat ditambang kabupaten sleman adalah bahan galian golongan (bgc) meliputi pasir dan batu, andesit, breksi batu apung, dan tanah liat. bahan galian golongan pasir dan batu kabupaten sleman pasokannya bergantung dari aktivitas gunung merapi. bahan galian gamping kabupaten sleman tidak boleh ditambang karena lokasinya hanya terdapat kecamatan gamping dan telah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam atau taman wisata alam gunung gamping dengan menteri pertanian nomor: pts um tanggal juli namun dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya mineral dalam hal ini bgc masih ditemui kegiatan penambangan yang tanpa izin dan sulit dikendalikan. sektor pertambangan ini juga memberikan kontribusi terhadap pdrb. semuatahun telah terpasang plus (sebagian rusak karena erupsi merapi), selain itu juga dikembangkan pemanfaatan energi biogas sebanyak unit. sumberdaya mineral yang terdapat kabupaten sleman semua masuk kategori bahan galian rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun golongan potensi yang paling besar adalah pasir dan batu terutama yang berasal dari gunung merapi. urusan pilihan pariwisata jumlah kunjungan wisatawan kabupaten sleman selama tahun mengalami kenaikan rata rata sebesar per tahun. setelah mengalami penurunan yang cukup besar tahun akibat erupsi merapi, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun mengalami kenaikan sebesar dari tahun pada tahun jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan sebesar dari tahun apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap pdrb, sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam pembentukan pdrb atas dasar harga berlaku tahun rata rata sebesar ,88y6 per tahun. perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pdrb tahun sebagai berikut: tabel jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pdrb tahun indikator kunjungan wisatawan (orang) kontribusi sektor pari wisata ter hadap pdrb sumber: bps kab. sleman, dinas kebudayaan dan pariwisata kab. sleman, urusan pilihan kelautan dan perikanan perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan konsumsi ikan. keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan dicapai melalui pembinaan kelompok perikanan. perkembangannya dapat dilihat pada tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan produksi ikan. peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun sebesar terjadi karena adanya peningkatan produktivitas kolam, jumlah kelompok pembudidaya rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun meningkat menjadi kelompok, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan umum, serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidayaan ikan. tingkat konsumsi ikan pada tahun meningkat menjadi kg kapita tahun dari kg kapita tahun pada tahun tingkat konsumsi tahun ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi provinsi diy sebesar kg kapita tahun. produksi ikan hias rata rata tahun naik sebesar dengan tujuan pemasaran kota jakarta dan kota yogyakarta. sementara, peningkatan produksi benih ikan sebesar dipasarkan untuk kebutuhan sleman, waduk jawa tengah dan waduk jatiluhur jawa barat seluruh data masih angka sementara tabel indikator urusan perikanan tahun kabupaten sleman india tor produk berikan (ton) kon asumsi ,95y9 ikan cukup bina kolom pok nelayan produk berikan kolom pok nelayan (benih) sumber dinas pertanian, perikanan dan kehutanan, angka sementara urusan pilihan perdagangan selama tahun sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap pdrb atas dasar harga berlaku rata rata sebesar per tahun. nilai ekspor bersih perdagangan kabupaten sleman selama tahun mengalami peningkatan pertumbuhan rata rata sebesar per tahun, yaitu dari us$ pada tahun menjadi us$ pada tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tabel kontribusi terhadap pdrb dan nilai ekspor sektor perdagangan tahun kabupaten sleman no\| indikator oog b00e s01r kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb ekspor bersih perdagangan us$) cakupan bina usaha informal pkl) sumber: bps kab. sleman dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, dinas pasar, jumlah usaha informal pkl) kabupaten sleman selama tahun mengalami kenaikan yaitu dari pada tahun naik menjadi pada tahun dan naik lagi menjadi pada tahun urusan pilihan perindustrian selama tahun. jumlah industri kabupaten sleman mengalami pertumbuhan rata rata sebesar jumlah industri kecil dan rumah tangga mengalami kenaikan rata rata yaitu dari unit pada tahun menjadi unit pada tahun jumlah pengrajin yang dibina selama tahun juga meningkat yaitu sebesar pada tahun menjadi pada tahun data tersebut sebagaimana pada tabel tabel indikator urusan perindustrian tahun kabupaten sleman lisan ton kontribusi sektor industri terhadap pdrb pertumbuhan industri yo) jumlah industri kecil rumah tangga (buah) rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun ooppengraingg poo sumber: bps kab. sleman, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kab. sleman, urusan pilihan ketransmigrasian untuk pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan pemerintah pusat sebagauntuk transmigrasi swakarsa kabupaten mulai memberangkatkan tahun pada tahun ini mencapai dari jumlah transmigran yang terkirim adalah transmigrasi swakarsa. kondisi ini dapat dilihat pada tabel tabel persentase transmigran swakarsa tahun kabupaten sleman no\| indikator \| song so0o pro bot sumber dinas nakersos kab. sleman aspek daya saing daerahpengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita kabupaten sleman selama tahun mengalami kenaikan sebesar per tahun yaitu dari rp. pada tahun menjadi rp. pada tahun peningkatan konsumsi rumahtangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk kabupaten slemanmeningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun per kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun rata rata sebesar produktivitas total kabupaten sleman selama tahun menunjukkan kenaikan sebesar per tahun, yaitu dari rp. per angkatan kerja pada tahun menjadi rp. per angkatan kerja pada tahun kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga dan non pangan per kapita tahun kabupaten sleman tatar pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita hb) pengeluaran konsumsi non pangan perkapita hb) total daerah sumber: bps kab. sleman, angka proyeksiyah tersebut diantaranya: perhubungan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. pertumbuhan jumlah orang barang yang melalui terminal dari tahun tahun cenderung mengalami peningkatan. keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik. data dapat dilihat sebagaimana tabel rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tabel rasio panjang jalan dan jumlah orang barang pengguna terminal tahun kabupaten sleman no\| indikator rasio panjang jalan per jumlah km end km end km end km end km end kendaraan jumlah orang barang melalui terminal per tahun sumber dinas hubkominfo, sarana perekonomian jumlah restoran kabupaten sleman lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah makan. pada tahun persentase jumlah restoran sebesar yo, sedangkan jumlah rumah makan sebesar o. pada tahun persentase jumlah restoran mengalami kenaikan menjadi y6, sedangkan prosentase jumlah rumah makan menjadi yo. persentase jumlah penginapan kabupaten sleman terbesar adalah pondok wisata, yaitu sebesar pada tahun menjadi pada tahun persentase hotel melati kabupaten sleman sebesar pada tahun menjadi pada tahun demikian juga jumlah hotel berbintang kabupaten sleman pada tahun sebesar yo6 menjadi yo0 pada tahun persentase tersebut dapat dilihat pada tabel tabel persentase jumlah restoran dan hotel menurut jenis tahun kabupaten sleman indikator jenis dan jumlah restoran restoran yo) rumah makan jenis dan jumlah hotel hotel berbintang yo) hotel melati yo) pondok wisata yo) sumber dinas kebudayaan dan pariwisata, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun jaringan listrik energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orangdata rasio elektrifikasi berdasarkan data pln persero) apj yogyakarta, desember dinas pup esdm diy, fokus iklim berinvestasikondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi kabupaten sleman. upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintah kabupaten sleman, karena menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapikondisi iklim investasi dapat dilihat pada tabel tabel indikator iklim investasi tahun kabupaten sleman indikator hsumber data diolah dari berbagai sumber, rencana pembangunan jangka menengah daerah besi ema pan fokus sumber daya manusia masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. semakin besar jumlah tenaga kerja dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. disamping itu,, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi. ketenagakerjaan rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk kabupaten sleman tahun mencapai angka yo, dan usia tidak produktif keatas) demikian juga tahun rasio ketergantungan mencapai angkaondisi ini dapat dilihat pada tabel tabel angka beban tanggungan penduduk tahun kabupaten sleman tahun bas ben tahun dao0o tomato teo2e tasya sumber: badan pusat statistik kabupaten sleman, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten slemyakni kondisi keuangan selama periode tahun, yaitu sejak tahun hinggkinerja pelaksanaan apbd otonomi daerah berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. sehubungan dengan hal tersebutpendapatan daerah perkembangan pendapatan daerah dilihat dalam tahun terakhir, yaitu dari tahun sampai tahun sebagai berikut: rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tabel perkembangan pendapatan daerah kab. sleman tahun anggaran rencana realisasi pencapaian kontribusi pendapatan pendapatan kannada pendapatanberdasarkan data perkembangan pendapatan asli daerah dari tahun terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari rp140. pada tahun menjadi rp241. pada tahun penerimaan daerah dari dana perimbangan pada tahun mencapai rp785. menjadi rp916. pada tahun sedangkan lain lain pendapatan jumlahnya terus meningkat dari rp19. pada tahun menjadi rp317. pada tahun pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari rp946. pada tahun menjadi rp1. pada tahun atau rata rata kenaikan sebesar berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu tahun, realisasi pendapatan selalu melampaui target, untuk pad rata rata sebesar dana perimbangan sebesar o, lain lain pendapatan il rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun rata rata sebesar dan total pendapatan rata rata mencapai dari target. dana perimbangan memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan daerah, rata rata sebesar yang berarti ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. sumbangan pendapatan asli daerah rata rata sebesar y6. tabel kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan tahun uraian realisasi pendapatan realisasi belanjakemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, dapat dilihat dari rasio pad terhadap realisasi belanja. pad hanya mampu membiayai rata rata dari kebutuhan belanja. proporsi terbesar untuk pembiayaan pembangunan berasal dari dana perimbangan rata rata y0. dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap pad kabupaten sleman yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun retribusi mengalami penurunan diantaranya yang sangat signifikan adalah hilangnya potensi penerimaan dari retribusi ppt sebesar rp6. pada tahun pajak daerah mengalami kenaikan karena ada penambahan pajak (air tanah, bpt, pbb) dan perluasan basis pajak (hotel, restoran dan hiburan). adanya tambahan kewenangan pengelolaan pajak daerah berupa pajak air tanah, bpt dan pbb yang diatur dalam peraturan daerah sebagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah, memiliki dampak yang luas dalam pengelolaan keuangan secara lebih mandiri namun sisi lain juga dituntut peningkatan profesionalitas para pengelolanya. belanja daerah belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. perkembangan belanja daerah dari tahun sampai tahun sebagai berikut: tabel perkembangan belanja daerah kabupaten sleman tahun anggaran pro porsi pena terra tahun uli rencana realisasi papan dap total belanja wwwuangan bagi pemdes belanja tak terduga rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pro porsi tahun urai terra rencana realisasi papan dap total belanja jumlah men mes mna loo ooh belanja peer panas juga langsung pegawai kiki bunga kiki subsidi besa baal mia hibah belanja bantuan sosial belanja bagi hasil keuangan bagi pemdes bea terduga langsung jumlah insan kai powo belanja idak langsung maa mes kata pegawai tenar bunga belanja subsidi belanja kian ata mai belanja bantuan sosial belanja bagi hasil bantuan keuangan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pro porsi pena terra denny sen rencana realisasi papan dap total belanja ema pemdes terduga langsung jumlah belanja loo belanja tidak langsung ema memang pasa" pegawai bunga subsidi bea bea basa hibah belanja bantuan sosial belanja bagi hasil bant uan keuangan bagi pemdes terduga langsung dea atas dat belanja ooh belanja doa langsung pegawai aaa\| eat yaaa bunga isma subsidi hibah ada bantuan sosial ih rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pro porsi pena terra tahun uli rencana realisasi papan dap total belanja belanja bagi hasil bantuan keuangan bagi pemdes belanja tak terduga belanja langsung jumlah belanja sumber laporan perhitungan apbd kab. sleman tahun dari data yang ada terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja rata rata sebesar sedang belanja langsung rata rata sebesar o. proporsi terbesar dari belanja tidak langsung adalah untuk membiayai belanja pegawai. sedangkan dana tak terduga kabupaten sleman dialokasikan relatif sama besar setiap tahunnya dengan asumsi terjadi bencana rutin terkait siklus erupsi merapi tahunan hingga tahunan. pembiayaan daerah sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara dan berikut penjelasannyandalian jumlah kumulatif defisit apbn, apbd serta jumlah pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi dari produk domestik regional bruto tahun bersangkutan. pinjaman daerah direncanakan untuk memenuhi belanja yang merupakan prioritas dan diakhir tahun pinjaman tersebut seringkali tidak terealisir karena kekurangan tersebut dapat ditutup dengan siapa yang ada. realisasi pembiayaan daerah kabupaten sleman tahun seperti terlihat dalam tabel berikut: il rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tabel realisasi pembiayaan daerah kab. sleman tahun nol uraian surplus defisit penerimaan pembawa pengeluaran\| pembawa netto sisalebih kurang pembiayaan anggaran sumber laporan perhitungan apbd kab. sleman tahun iii rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun neraca daerah perkembangan neraca daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut tabel neraca konsolidasi tahun gua \|. aset aset lancar kasnon permanen investasi permanen jumlah investasi jangka panjang aset tetap tanah pen animasi dan gedung dan bangunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun \|. peralatan dan mesin aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan jumlah aset tetap aset lainnya sistem informasi aktiva lainnya rating transfer jumlah aset lainnya jumlah aset rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kebijakan pengelolaan keuangan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah, menjamin ketersediaan pendataan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional, menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan, dengan alternatif melakukan pinjaman kepada pihak pihak lainnya dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan resiko fiskal lainnya, meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin, kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan nomor tahun dan nomor tahun terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman utang, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. arah pengelolaan pendapatan daeraharah pengelolarencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahunmaka kebijakan umum pendapatan daerah tahun adalah sebagai berikut: peningkatan pendapatan asli daerah terkait dengan pos pendapatan daerah, dalam lima tahun depan perlu diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah, antara lain menyangkut permasalahan: aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga perbankan serta besaran produk domestik regional bruto pdrb) per kapita agar kinerja perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target dan skenario yang telah ditetapkan. untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah kabupaten sleman, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupaperbaikan manajemen dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. salah satu upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pengembangan bumi dan blue. strategi pengembangan a12 rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun bumi lingkungan pemerintah kabupaten sleman adalah melalui penyertaan modal yang dialokasikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. terdapat bumi yaitu dam sleman dan bpr bank sleman. bagi dam, penyertaan modal dipergunakan untuk mengoptimalkan potensi dan diversifikasi produk, sehingga cakupan luas wilayah yang terlayani meningkat dan kualitas produk meningkat. bagi bpr bank sleman, penyertaan modal dipergunakan untuk menambah cakupan pelayanan, sehingga masyarakat yang terlayani lebih banyak. sedangkan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam pelayanan termasuk pengelolaan keuangannya, pemerintah kabupaten sleman menerapkan mekanisme ppk blue. sebagai salah satu langkah efisiensi birokrasi pemerintahan mulai tahun pemerintah kabupaten sleman memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sipil). dengan sistem ini diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. organisasi pengelola keuangan daerah lingkungan pemerintah kabupaten sleman adalah sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan (jumlah) anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd)abupaten dan menyederhanakan prosedurnya. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun optimalisasi aset daerah peningkatan pad juga dapat dilaksanakan dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. optimalisasi aset dapat dicapai melalui perbaikan administrasi aset, peningkatan turnover, bekerjasama dengan swasta, dan perlu didukung rencana untuk membentuk badan usaha baru optimalisasi aset pemerintah kabupaten sleman dilaksanakan melalui sensus aset dan dilakukan date setiap tahun, sedangkan untuk pengelolaan rutinnya telah dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan perundangan terkait aset. hasil sensus aset dapat diketahui aset yang belum optimal pemanfaatannya sehingga diperlukan kebijakan untuk mendayagunakan aset secara lebih optimalpenghitungan dau didasarkan pada celah fiskal dan alokasi dasar. celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasark(ipm) dan indeks pdrb. sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas penerimaan asli daerah pad) ditambah dana bagi hasil pajak dan sda yang diterima daerah. sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan gaji pns daerah. analisis tentang celah fiskal ini tidak merupakan acuan utama pemerintah kabupaten sleman dalam memproyeksikan dau. sebagai gambaran, pada tahun ikk kabupaten sleman sebesar (lebih rendah dari ikk rata rata nasional sebesar kenaikan jumlah penduduk rata rata pertahun sebesar dan besaran dana bagi hasil yang fluktuatif dengan pertumbuhan pad sebesar rata rata per tahun, maka proyeksi celah fiskal pemerintah kabupaten sleman selama lima tahun kedepan diperkirakan akan semakin kecil. hal ini menunjukkan kebutuhan fiskal daerah dapat diimbangi dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah. namun untuk alokasi dasar cenderung semakin besar mengingat semakin meningkatnya jumlah pns daerah yang tentu saja akan memperbesar ama rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun jumlah anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar gaji pns daerah. sumber danafitas perekonomian daerah. dengan semakin meningkatnya aktiffitas perekonomidalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan asli daerah, dapat berdampak yang tanpa disadari akan melupakan substansi dari nilai nilai pelayanan. hal tersebut terjadi apabila satuan kerja perangkat daerah skpd) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga skpd menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat. oleh karena itu segenap unsur pemerintah perlu menyadari dan konsisten dalam menjalankan kebijakan terutama terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai fungsi fungsi kelembagaan. pemerintah kabupaten sleman menyadari hal tersebut sehingga kebijakan yang diterapkan dalam menggali sumber sumber penerimaan daerah , serta memperhatikan kepentingan masyarakat miskin. dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah kabupaten sleman, proporsi sumber pendapatan asli daerah rata rata dibawah dari a15 rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi strategi dalam rangka peningkatan pad waktu yang akan datang. prinsip prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. arah pengelolaan belanja daerah tahunserta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinana16 rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahunharus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dev. sehinggaarah pengelolaan pembiayaan daerahngelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus anggaran dan pendapatan dan belanja daerah apbd) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pemeriksaan sampai denganrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan apbd. untuk menutup defisit dan surplus yang diperlukan pembiayaan daerah. jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. kerangka pendanaan kebijakan umum pendapatan daerah sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkatkebijakan umum pendapatan daerah tahun adalah sebagai berikut: menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu:, yang ditujukan kepada: pemanfaatan pendapatan asli daerah secara proporsional pada program prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah, a18 rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun selanjutnya optimalisasi sumber sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelolaan pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial. kebijakan umum belanja daerah kebijakan belanja daerah pada periode (lima) tahun kedepan akan melanjutkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga trend kedepan komposisinya untuk pelayanan publik semakin bertambah besar. selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifat cost recovery dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah. perhitungan secara teoris dengan asumsi dasar yang kuat tentang kedua kebijakan diatas yang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja daerah akan sangat strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun guna mewujudkan kabupaten sleman yang mandiri, sebagai antisipasi kemungkinan terus menurunnya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, perlu diusahakan peningkatan pendapatan asli daerah pad) dengan tetap mengusahakan semaksimal mungkin berbagai kebijakan yang akan dilakukan tidak membebani masyarakat. kebijakan belanja tidak langsung belanja tidak langsung adalah komponen belanja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya meliputi gaji pegawai dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. a49 rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun belanja gaji penganggaran gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, perencanaan belanja pegawai diperhitungkan kenaikan acces gaji paling tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan, pemberiunga penganggaran, subsidi penganggaran subsidihibah penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, bantuan sosial penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya, bagi hasil penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi ami rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kepada pemerintah kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa, bantuan keuangan penganggarpeningkatan kemampuan keuangan, j)) belanja tidak terduga penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial). kebijakan belanja langsung kebijalanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. sementara itu, belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi kabupaten sleman,sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten sleman. tabel .5a kapasitas riil kemampuan keuangan daerah bej aaa rara naa pmemampenbisaan tor param pembinaan matang says rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun penggunaan kapasitas riil keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai belanja prioritas yang terbagi menjadi yaitu: prioritas prioritas berisi program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah dan amanat kebijakan nasional yang didalamnya termasuk kewajiban untuk anggaran pendidikan sebesar serta anggaran kesehatan yang secara bertahap dianggarkan sebesar selain itu, prioritas juga berisi belanja yang wajib dan mengikat termasuk didalamnya adalah anggaran untuk gaji pegawai lingkungan kabupaten slemdengan demikian belanja pada prioritas berisi belanja langsung semua skpd dikurangi belanja yang sudah dianggarkan pada prioritas prioritas iii prioritas iii merupakan prioritas yang dimaksudkebijakan umum pembiayarencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahunyang lalu lpa), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara laintabel prediksi keuangan daerah kabupaten sleman tahun dalamoositasoore\| ol0sos7s93no00\| l076025, danaso0000000 lain lain pendapatan daerah yang sah bagi aman daa2 panadaruat dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah ioaerantannya \|ooo0000 dana tunjangan pendidikan( bosnya bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah noaerantainnya dana tunjangan pendidikan sertifikasi insentif) dana insentif daerah belanja daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun belanja tidak langsung logo7sensor\| oro1w0a1so7aae\| belanja bunga isaooo0oo\| belanja subsidi serasosness\|danpemerimanpaeran bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten bantuan keuangan kepada pemerintah desa belanja tidak terduga belanja langsung iascooson2so\| 1s5031200170\| belanja barang dan jasa belanja modal surplus defisit) o0e pembinaan pangan penerimaan pembiayaan perkiraan siapajumlah pengeluaran pembiayaan lho ooh asumsi prediksi keuangan tahun sebagai berikut: access gaji pegawai per tahun sebesar belanja gaji pegawai tahun diasumsikan naik dari tahun belanja bunga tetap, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun dau diasumsikan sama dengan dau dak diasumsikan tetap. formulasi kegiatan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya. pendapatan asli daerah kabupaten sleman tahun diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata rata sekitar dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen pajak daerah. pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan pad. sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.termasuk pendapatan asli daerah harus benar benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. a25 rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahunselanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah dirinci sebagai dasar perumusan kebijakan umum dan program program pembangunan untuk lima tahun depan. permasalahan pembangunan pelayanan umum perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. adapun proses perencanaan pembangunan kabupaten sleman saat ini dilakukan dengan diawali dari musyawarah pembangunan desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten dan provinsi. dengan dilakukannya proses tersebut diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sleman dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal. permasalahan yang dihadapi antara lain: perhatian skpd terhadap pentingnya dokumen perencanaan masih kurang, kemampuan skpd dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang, kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan masih terbatas, data pendukung perencanaan pembangunan kurang akurat, iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masih kurang, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah, belum energinya proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) pendekatan teknokrat, dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, cenderung masih berupa wishing list, serta program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran, adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya, adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar wilayah, proses perencanaan teknokrat yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemahbelum optimalnya sistem pengendalian dan evolusinya pembangunanaksanaan otonomi daerah sejak tahun belum seperti yang diharapkan. otonomi daerah mengandung makna mengatur segala iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun sesuatunya secara mandiri, baik pengelolaan pemerintahan maupun pembiayaannya. namum pada kenyataannya pemerintah kabupaten masih tergantung pada kebijakan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengaturan sumberdaya aparatur. permasalahan yang dihadapi antara lain potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal, pengadaan pegawai belum sesuai antara formasi riil dengan formasi pegawai yang ditetapkan pemerintah, kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil, penegakan hukum belum efektif, produk hukum daerah masih banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, skpd belum semua memiliki standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional, pelayanan perijinan belum optimal, pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal, hasil hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunankewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah. permasalahan yang dihadapi antara lain penetapan data tunggal belum disepakati, data sektoral dari skpd kurang konsisten, kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah, kualitas sdm bidang kestatistikan belum memadai, sarana dan prasarana pengelolaan data dan statistik belum memadai. kearsipan penyelenktif, arsip inaktif, dan dokumentasi daerah. permasalahan yang dihadapi antara lain iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun sarana dan prasarana kearsipan belum memadai, kualitas dan kuantitas sdm perpustakaan perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis peningkatan sumber daya manusia sdm). pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada undang undang nomor tahun tentang perpustakaan, yang antara lain mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan perpustakaan. permasalahan yang dihadapi antara lain sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan belum memadai, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai, minat baca masyarakat masih rendah.sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai, sistem informasi manajemen yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal, e government belum diimplementasikan secara optimal, kualitas sumberdaya manusia belum memadai adanya ketentuan pada tahun semua software harus berlisensi harus diantisipasi untuk penggunaan open source. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun ketertiban dan keamanan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. oleh karena itu penciptaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. permasalahan yang dihadapi gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, penegakan perda belum optimal, kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal, sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai, kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang, jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih kurang. penanggulangan bencana penanganan bencana alam yang dilaksanakan umumnya hanya sampai pada tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana belum banyak dilakukan. paradigma harus dirubah dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan bencana. perubahan menuju paradigma pengelolaan bencana tersebut setidaknya mencakup tiga aspek berikut ini, penanganan bencana tidak lagi difokuskan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko,ewajiban pemerintah, penanganan bencana bukan lagi menjadi semata mata tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama (antara pemerintah dengan masyarakat). permasalahan yang dihadapi antara lain kegiatan penanggulangan bencana masih pada sebagai prioritas, kelembagaan penanggulangan bencana masih melekat skpd kesbanglinmas sehingga untuk kegiatan yang iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun dilakukan hanya sebatas pada mitigasi non fisik, sedangkan kegiatan mitigasi fisik dilakukan oleh skpd yang lain, hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian sarana yang seharusnya dibutuhkan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih kurang, proses identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta menetapkan system peringatan dini masih kurang, pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana belum dimanfaatkan. ekonomi perhubungan sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. permasalahan yang dihadapi antara lain sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat, fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas, banyak simpang jalan yang belum memenuhi syarat, pelayanan angkutan umum belum memadai, pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal, pemasangan laju belum merata pada ruas jalan yang padat lalu lintas, masih banyak yang belum dilengkapi meter, dan masih banyak laju tanpa ijin illegal, ruas jalan kabupaten sleman belum diklasifikasikan berdasar kelas jalan, terminal angkutan barang dan rest area kendaraan barang belum tersedia, pemilik kendaraan wajib uji belum semua melakukan pengujian kendaraannya secara berkala. iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun ketenagakerjaan ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja. permasalahan yang dihadapimadai, koperasi dan usaha kecil menengah pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. permasalahan yang dihadapi antara lain kualitas sdm pengelola koperasi umkm masih rendahakses modal bagi umkm masih terbatas. penanaman modal keberhasilan investasi penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor. permasalahan yang dihadapi pengelolaan promosi investasi belum optimal,iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun ketahanan pangan ketahanan pangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup tingkat rumah tangga, distribusi pangan yang lancar dan konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan kualitas sdm. permasalahan yang dihadapi diversifikasi produk pangan lokal belum optimal, penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan masih banyak, penegakan hukum distribusi pangan masih belum optimal, kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun, peranan penyuluh pertanian dalam mendampingi petani belum optimal, pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal. pemberdayaan masyarakat dan desa pemberdayaan masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. permasalahan yang dihadapi antara lain teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal, peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal, peran serta masyarakat dalam pembangunan kawasan perkotaan cenderung menurun, pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal, peran perempuan dalam pembangunan belum optimal, kemampuan keuangan desa dalam pembangunan masih terbatas: pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib. iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pertanian penduduk kabupaten sleman mayoritas masih tinggal perdesaan dengan mata pencaharian sektor pertanian. sektor pertanian dalam menyumbang pdrb kabupaten sleman mengalami penurunan, tetapi dalam penyerapan tenaga kerja masih cukup tinggi. pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya yang dimiliki. permasalahan yang dihadapi antara lain alih fungsi lahan pertanian non pertanian masih cukup tinggi, sarana dan prasarana produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani, serangan hama dan penyakit pertanian masih cukup tinggi, harga hasil produksi pertanian tidak stabil, pengelolaan lahan tegalan belum optimal, kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah, pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal, jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal, kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal, tata guna dan tata kelola air belum optimal, akses permodalan bagi petani belum merata., bukan produksi. pada lereng gunung merapi bagian selatan, terdapat kawasan hutan lindung yang pengelolaannya dilakukan oleh taman nasional gunung merapi ngm). disamping kawasan hutan lindung, sebagian masyarakat kabupaten sleman juga membudidayakan beberapa jenis tanaman kayu sebagai kawasan konservasi dan hutan tanaman industri yang banyak terdapat prambanan, angkringan, pakem, dan gamping bagian selatan. permasalahan yang dihadapi antara lain ancaman kerusakan hutan oleh bencana letusan gunung merapi, fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal, iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahundari kegiatan penambangan, luas lahan kritis masih cukup banyak. perikanan secara geografis sleman tidak mempunyai wilayah perairan laut, tetapi perkembangan komoditas perikanan budidaya produksinya meningkat. hal ini tidak terlepas dari melimpahnya potensi air yang berasal dari sumber mata air lereng gunung merapi maupun selokan mataram. dibandingkan dengan komoditas pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi, pelaku usaha bidang perikanan lebih menarik. pasar komoditas perikanan khususnya ikan konsumsi untuk wilayah dalam dan luar propinsi diy masih terbuka lebar. permasalahan yang dihadapi antara lain tata guna dan tata kelola air belum optimal, fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan belum optimal, produksi ikan konsumsi belum mampu mencukupi kebutuhan konsumen, akses permodalan petani perikanan masih kurang, kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan umum masih kurang.masalahan yang dihadapi antara lain daya saing produk sleman pasar nasional maupun global masih rendah, kelancaran distribusi bahan pokok barang strategis belum optimal, pelaku usaha dalam membaca peluang pasar kurang optimal, perlindungan konsumen belum optimal, kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai. mao rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun industri sebagai daerah penyangga bagi daerah lain yang secara geografis berada bawahnya, sleman tidak mungkin mempunyai kawasan industri besar yang sebenarnya secara ekonomis mampu meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja. oleh karena itu industri sleman diutamakan bagi industri yang ramah lingkungan dan padat karya. permasalahan yang dihadapi antara lain penguasaan dan penerapan teknologi bagi umkm masih kurang, kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi umkm masih rendah, inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, akses permodalan bagi umkm masih rendah, ketersediaan bahan baku industri masih terbatas, kemitraan antar pelaku usaha belum optimal. energi dan sumberdaya mineral semua padukuhan kabupaten sleman sudah terdapat jaringan listrik dari pln, tetapi masih terdapat beberapa kelompok rumah yang belum terjangkau. kelompok rumah yang belum terjangkau aliran listrik terutama pada daerah terpencil dan permukiman baru. sumberdaya mineral yang terdapat kabupaten sleman semua masuk kategori bahan galian golongan (bgc). potensi yang paling besar adalah pasir dan batu terutama yang berasal dari gunung merapi. permasalahan yang dihadapi antara lain masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik pln, potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal, perubahan pola penggunaan energi fosil dan kayu bakar gas lpg belum semua dilakukan oleh masyarakat, kelangkaan gas lpg kadang masih terjadi, kegiatan penambangan rakyat tidak berizin masih cukup banyak, kegiatan penambangan rakyat pada lahan produktif masih cukup banyak, kegiatan penambangan banyak tidak menggunakan kaidah teknis yang benar, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kerusakan lahan akibat penambangan yang tidak diikuti dengan reklamasi masih cukup banyak. ketransmigrasian pelaksanaan transmigrasi kabupaten sleman selama ini mendasarkan pada kerjasama antara pemerintah daerah (baik pengirim maupun penerima) dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya sedangkan pola transmigrasi yang dilaksanakan adalah melalui transmigrasi umum dan transmigrasi swakarya mandiri tsm). permasalahan yang dihadapi antara lain program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat, relatif tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang tidak sebanding dengan jumlah kuota dari pemerintah pusat,lingkungan hidup penataan ruang undang undang nomor tahun tentang penataan ruang rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh kabupaten sleman, rencana tata ruang wilayah kabupaten sleman dan rencana rinci tata ruang yang telah disusun sampai saat ini ada yangrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan masih banyak, kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan kegiatan masih kurang. lingkungan hidup kondisi lingkungan kabupaten sleman secara umum masih cukup baik. ini terbukti dari hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara yang dilakukan oleh kpd hampir semua parameter masih dibawah baku mutu, walaupun ada kecenderungan meningkat dari tahun tahun. permasalahan yang dihadapi antara lain sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan semakin terbatas: regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup daerah belum mencukupi, kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi, keanekaragaman baik flora maupun fauna semakin berkurang, pelayanan persamaan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan. pertanahan pendayagunaan tanah meliputi pengaturan penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan penguasaan tanah. kebijakan pemanfaatan tanah kabupaten sleman dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui proses perizinan peruntukan penggunaan tanah, sedangkan pengadministrasian penggunaan tanah dilakukan oleh kantor pertanahan. dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pensertifikatan tanah pada masyarakat, telah dilaksanakan program parasit pelayanan rakyat untuk pensertifikatan tanah). yaitu pelayanan pensertifikatan tanah dengan menggunakan mobil keliling wilayah wilayah yang jauh rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun dari kantor pertanahan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat. permasalahan yang dihadapi antara lain sertifikasi tanah kas desa, tanah pemda maupun tanah hak milik masih rendah, pengelolaan tanah pemerintah negara, pemkab, kas desa) belum baik, pengelolaan sistem informasi pertanahan belum optimal, pelayanan perijinan dan sertifikasi pertanahan belum optimal, perumahan pekerjaan umum pelaksanaan urusan pekerjaan umum meliputi pengelolaan jalan, jembatan, dan irigasi. peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan perkembangan perekonomian daerah. peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi terus diupayakan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. sebagai daerah penyangga air bagi daerah bawahnya pemerintah kabupaten sleman berupaya untuk menjadikan wilayahnya menjadi daerah konservasi dengan memperbanyak tampungan air melalui pembangunan embung. permasalahan yang dihadapi tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan, kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan masih banyak terjadi, tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi, kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang, peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang, konflik kepentingan pemanfaatan air irigasi masih sering terjadi, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun perumahan permukiman akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. pelaksanaan urusan perumahan meliputi penataan perumahan dan prasarana dan sarana lingkungan perumahan seperti air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persamaan, permakaman. permasalahan yang dihadapi fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan masih banyak yang belum diserahkan pada pemerintah daerah, kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana permukiman masih kurang, pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten sleman, pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat, rumah tidak layak huni masih cukup banyak, penyediaan tempat pemakaman umum bagi perumahan masih kurang, pengelolaan sistem drainase belum memadai, rumah yang belum ber imb masih cukup banyak. kesehatan kesehatan dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan telah dicapai kemajuan penting berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai beberapa indikator yaitu meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir, menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu dan berkurangnya persentase balita dengan gizi buruk. permasalahan yang dihadapi ketersediaan sumberdaya kesehatan yang belum memadai, pelayanan kesehatan belum optimal, kasus balita gizi buruk masih ada, ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular masih terjadi, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) masih kurang, iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai, penduduk miskin belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan. keluarga berencana dan keluarga sejahtera perkembangan program keluarga berencana kabupaten sleman cukup baik. salah satu keberhasilan program ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta (peserta aktif pasangan usia subur).penduduk. permasalahan yang dihadapi antara lain pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata, tingkat partisipasi pria masih rendah, petugas keluarga berencana kb) masih kurang, pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi kie) belum optimal, kepesertaan pasangan usia subur tidak ber cukup tinggi, pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera uppks) belum optimal, pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga bkb, bkl, bkr dan pkl) belum optimal. pariwisata dan budaya kebudayaan dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. pembangunan kebudayaan kabupaten sleman bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah nasional, iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun inovasi dan kreativitas dalam mengelola museum, serta penempatan bahasa dan sastra jawa sebagai asset daerah yang bernilai tinggi. permasalahan yang dihadapi antara lain penerapan nilai nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari hari masih rendah, pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal,kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya masih terbatas, menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial. pariwisata pariwisata merupakan bagian dari gaya hidup memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan. data statistik angka kunjungan wisatawan obyek obyek wisata sleman menunjukkan peningkatan. dengan segala potensi yang ada, baik potensi alam, budaya, maupun potensi pendidikan tinggi yang menjadi obyek dan daya tarik wisata otw), sehingga berpengaruh pada angka kunjungan dan lama tinggal wisatawan. permasalahan yang dihadapi antara lain partisipasi mayarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang, kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing otw masih kurang, kualitas sdm petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal, pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal, keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah. pendidikan pendidikan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. tanggung jawab iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun penyelenggaraan pendidikan berada pada pemerintah, masyarakat dan orang tua. dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan relevan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan berbagai program yang mengacu pada standar nasional pendidikan. permasalahan yang dihadapi antara lain warga masyarakat yang buta huruf masih sebanyak anak usia tahun yang belum terlayani lembaga pendidikan anak usia dini dan taman kanak kanak sebanyak anak putus sekolah sd mi sebesar smp m sebesar dan sma smk ma sebesar yo, pendidik yang baru memenuhi standar kualifikasi div s1 jenjang 14y9, smp sma smk 88y6, sarana prasarana minimal pada jenjang dan terutama perpustakaan dan laboratorium serta merelai masih kurang, etika dan penguasaan bahasa jawa lingkungan peserta didik masih rendah, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang, kompetensi lulusan siswa sma belum sesuai dengan pasar kerja. kepemudaan dan olah raga potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai dalam pembangunan sumberdaya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan kabupaten sleman. permasalahan yang dihadapi akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah, masalah sosial kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif napa) dan hiv masih cukup tinggi, sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga belum mencukupi, jiwa kewirausahaan kalangan pemuda masih rendah, pemuda belum sebagai agent change rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pembinaan olah raga belum optimal, pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal. perlindungan sosial kependudukan dan catatan sipil perkembangan jumlah penduduk kabupaten sleman lebih dipengaruhi oleh migrasi dari pada kelahiran kematian. hal ini mengakibatkan pengelolaan administrasi kependudukan menjadi lebih rumit. permasalahan yang dihadapi antara lain validitas data penduduk masih rendah, migrasi penduduk antar wilayah cukup tinggi, sistem administrasi kependudukan sering mengalami perubahan, sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas, petugas khusus yang menangani administrasi kependudukan tingkat desa belum tersedia, kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki laki dan perempuan). sebagai sumberdaya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki laki seimbang. namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun gap nya tidak terlalu besar. perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas. permasalahan yang dihadapi antara lain partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi, kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah, anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada, perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media masih kurang. maa rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahutunasosialan, keterbelakangan keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung. permasalahan yang dihadapi antara lain prosentase miskin masih cukup tinggi, gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi masih ada, kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah, aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai, peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal, kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal, jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas. strategis isu strategis berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut isu strategis pada urusan perencanaan pembangunan adalah belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom planning) yang disebabkan oleh kurang akibatnya data pendukung perencanaan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. isu strategisadalahiv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kebutuhan riil dan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan isu strategis pada urusan statistik adalah belum optimalnya kualitas sdm dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik. isu isu strategis pada urusan kearsipan adalah belum memakainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan. hal ini ditunjukkan oleh masih sedikitnya sdm pengelola kearsipan dimana pada tahun hanya berjumlah orang dan masih rendahnya persentase skpd yang menerapkan arsip secara baik, yang pada tahun hanya mencapai ,42y45. isu strategis pada urusan perpustakaan adalah belum memakainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan. isu strategis pada urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya implementasi e government dan pelayanan perijinan telekomunikasi. isu strategis pada urusan penanggulangan bencana adalseperti diketahui bersama bahwa kabupaten sleman memiliki indeks kebencanaan yang tinggi, namun prasarana dan sarana penanggulangan bencana belum memadai. idealnya semua padukuhan radius dari puncak gunung merapi terdapat early warning system ews) awan panas. berdasarkan peta kawasan rawan bencana yang ada, jumlah ews awan panas yang diperlukan sebanyak buah untuk titik lokasi. namun yang ada baru sebanyak lokasi dan hanya buah yang dimiliki pemerintah kabupaten sleman atau o. selanjutnya untuk ews banjir lahar diperlukan sebanyak ews sedangkan yang dimiliki baru buah untuk ews tanah longsor diperlukan titik yakni desa gayamharjo lokasi, sumberejo lokasi dan desa wukirharjo lokasi. namun kabupaten sleman belum memiliki ews tanah longsor jalur evakuasi yang rusak saat ini masih sekitar dan hal ini sangat berkaitan dengan kebijakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir). untuk penanggulangan bahaya kebakaran saat ini pemerintah iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kabupaten sleman baru memiliki unit mobil dengan kapasitas liter, idealnya memiliki unit mobil pemadam kebakaran. untuk meningkatkan tingkat waktu tanggap (respon time rate) perlu dibentuk wilayah manajemen kebakaran yakni depok untuk wilayah tengah dan timur dan godaan untuk wilayah barat. isu strategis pada urusan perhubungan adalah perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana lalu lintas, terminal dan angkutan jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kendaraan bermotor berkala. peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi menyebabkan penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum dari orang per tahun tahun menjadi orang per tahun tahun penurunan jumlah arus penumpang berdampak pada penurunan ijin trayek dan jumlah uji kendaraan bermotor. kondisi tersebut akan merugikan dan membahayakan keselamatan penumpang dan lingkungan. selain itu, peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi yang cukup signifikan menyebabkan lalu lintas menjadi semakin ramai, sehingga resiko kecelakaan lalu lintas semakin besar dan muncul titik titik kemacetan beberapa ruas jalan yang tingkatan dan kualitasnya sudah tidak sesuai dengan jumlah pengguna jalan. isu strategis pada urusan ketenagakerjaan adalah masih tingginya tingkat pengangguran kabupaten sleman. tingkat pengangguran terbuka tahun kabupaten sleman masih tinggi yaitu sebesar o, lebih tinggi dari rata rata nasional sebesar yo. jika melihat rata rata pertumbuhan lapangan kerja sleman per tahun yang mencapai lebih dari lapangan kerja, dan rata rata pertumbuhan angkatan kerja sleman per tahun hanya sekitar orang, seharusnya tingkat pengangguran bisa ditekan. masih tingginya tingkat pengangguran ini disebabkan oleh beberapa hal seperti, pertama, adanya ketidaksesuaian antara kualitas yang dimiliki oleh calon tenaga kerja, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan, dengan kebutuhan pasar kerja yang ada. kedua, rendahnya motivasi calon tenaga kerja, dari hasil observasi yang dilakukan oleh dewan riset daerah sleman diketahui bahwa calon tenaga kerja sleman iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun sangat selektif dalam memilih pekerjaan dan kurang memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja. ketiga, tingginya persaingan dan minat pencari kerja dari sleman untuk bekerja sleman sehingga banyak lapangan kerja yang ada justru diisi oleh tenaga kerja dari luar sleman. isu strategis pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah perlunya peningkatan kualitas sdm koperasi dan ukm, perluasan pasar dan penggunaan teknologi dalam pengembangan produk dan layanan dalam mengantisipasi dampak negatif dari pemberlakuan perjanjian pasar bebas. sejak tahun banyak industri besar dan ukm yang gulung tikar dikarenakan pemberlakuan asean china free trade area agreement acuta) yang menyebabkan janjinya produk cina pasar domestik. tahun akan menjadi tahun yang sulit bagi ukm karena selain pemberlakuan acuta secara penuh, juga akan diberlakukan asean economic community aec) yang memungkinkan produk dan berbagai sumber daya dari negara negara yang tergabung dalam asean bisa secara bebas masuk dan keluar dari dan setiap negara anggotanya. hal ini akan meningkatkan persaingan tidak hanya skala ekspor tetapi juga skala pasar domestik. jumlah ukm produk ekspor kabupaten sleman tahun turun sebesar jika dibandingkan dengan tahun penurunan jumlah ukm ini akan menambah jumlah pengangguran sleman. isu strategis pada urusan penanaman modal adalah belumbirokrasi dan pelayanan perizinan yang belum optimal. penanaman modal kabupaten sleman belum memberikan multiplier effect yang diharapkan, sehingga belum berkontribusi maksimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi sleman secara inklusif. berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi sleman sebesar masih lebih rendah dibandingkan dengan rata rata pertumbuhan nasional yaitu sebesar dari sisi perizinan, rata rata lama pengurusan perizinan kabupaten sleman untuk tahun mencapai hari, hal ini menjadikan iklim investasi sleman kurang kondusif. iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun isu strategis pada urusan ketahanan pangan adalah belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, masih banyaknya penggunaan bahan aditif yang berpengaruh pada keamanan pangan, dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun. kabupaten sleman merupakan lumbung padi derah istimewa yogyakarta dengan nilai produktivitas sebesar kw ha tahun produktivitas ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata rata diy dan kabupaten lain diy kulonprogo sebesar kw ha, bantul sebesar kw ha). rendahnya produktivitas padi disebabkan antara lain karena sudah berkurangnya daya dukung lahan (kandungan unsur hara tanah lahan sawah rendah akibat penggunaan pupuk anorganik tidak disertai pupuk organik yang seimbang) dan gangguan opt terutama daerah sleman barat sebagai penyangga utama produksi padi. isu strategis pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintah desa dan optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan masyarakat desa seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi secara swadaya. total dana dari swadaya masyarakat yang dialokasikan untuk menunjang program pembangunan daerah tahun meningkat menjadi rp. atau naik sebesar dari tahun yang jumlahnya baru mencapai rp. , . isu strategis pada urusan pertanian adalah perlunya penegakkan aturan mengenai alih fungsi lahan, fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian bagi petani, fasilitasi akses permodalan dan optimalisasi manajemen agribisnis. sleman memiliki kawasan peruntukan pertanian yang terdiri dari kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas hektar dan lahan kering seluas hektar yang tersebar kecamatan. konversi penggunaan lahan sawah sleman mencapai per tahun, penurunan lahan ini akan berdampak pada penurunan produksi hasil pertanian. sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi terhadap pdrb, dari tahun menjadi ,96y6 tahun iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun isu strategis pada urusan kehutanan adalah semakin berkurangnya luas hutan rakyat dan masih cukup luasnya lahan kritis. sleman memiliki hutan seluas hektar atau dari luas kabupaten sleman, erupsi merapi dan kegiatan penambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian hutan sleman. selain itu kontribusi sub sektor kehutanan baru sebesar tahun perlu dikaji potensi pemanfaatan hutan disamping untuk tujuan konservasi, agar bisa dikelola dan diperoleh manfaat lebih berupa hasil hutan tanpa mengurangi tujuan konservasi. isu strategis pada urusan perikanan adalah terjadinya peningkatan aktivitas dan produksi komoditas perikanan budidaya oleh masyarakat sleman, untuk itu diperlukan optimalisasi tataguna dan tata kelola air agar permasalahan kelangkaan air musim kemarau tidak menjadi kendala baik bagi aktivitas produksi perikanan budidaya maupun aktivitas pertanian. selain itu diperlukan upaya untuk memperkuat fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan agar bisa meningkatkan produksi dan menjaga kelestarian ekosistem perairan. produksi perikanan untuk konsumsi tahun mencapai ton, meningkat rata rata sebesar y o per tahun dari tahun yang jumlahnya baru mencapai ton. sedangkan produksi perikanan untuk benih tahun mencapai ekor, mengalami peningkatan rata rata sebesar y o per tahun dari tahun yang jumlahnya baru mencapai ekor. isu strategis pada urusan perdagangan adalah perlunya perluasan jaringan pemasaran dan peningkatan daya saing produk pasar domestik dan internasional, peningkatan pengawasan bagi kelancaran distribusi bahan pokok barang strategis, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. perluasan jaringan pemasaran dan peningkatan daya saing produk sangat diperlukan, khususnya untuk pasar internasional. realisasi ekspor tahun kabupaten sleman menurun sebanyak dibandingkan dengan tahun dengan penurunan jumlah komoditi sebesar untuk pasar tradisional, kabupaten sleman terdapat unit pasar iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tradisional, dari total jumlah tersebut hanya unit pasar atau pasar yang kondisinya baik, selebihnya, atau sebanyak unit pasar masih perlu perbaikan rehabilitasi. isu strategis pada urusan industri adalah perlunya bimbingan teknis bagi manajemen ikm dan tenaga teknis industri, perlunya fasilitasi adopsi dan transfer teknologi bagi ikm agar ikm bisa melakukan inovasi dan diversifikasi produk serta meningkatkan kapasitas usaha dan eksistensi industrinya secara berkelanjutan., pertumbuhan jumlah industri rata rata mencapai per tahun dengan jumlah industri kecil dan rumah tangga tahun mencapai unit. berbeda dengan industri besar yang bisa mengakses teknologi dengan mudah, industri kecil dan rumah tangga memerlukan pembinaan dan fasilitasi agar bisa dan terbiasa menggunakan teknologi sebagai prasarana untuk melakukan inovasi dan diversifikasi produk isu strategis pada urusan energi dan sumberdaya mineral adalah perlunya peningkatan cakupan layanan listrik terutama wilayah terpencil yang masih terdapat rumah tanpa listrik, perlunya eksplorasi potensi energi terbarukan yang ramah lingkungan serta maraknya aktivitas penambangan yang tidak berizin dan tidak ramah lingkungan. jumlah pelanggan listrik kabupaten sleman mencapai pelanggan, sebagian rumah daerah terpencil memperoleh listrik dari pembangkit listrik tenaga surya plus) yang dibangun oleh pemerintah kabupaten sleman dimana sebagian plus tersebut rusak terkena erupsi merapi. selain itu, pemerintah kabupaten sleman juga mengembangkan unit instalasi untuk pemanfaatan biogas sebagai energi alternatif bagi masyarakat. untuk aktivitas penambangan, bahan galian utama kabupaten sleman adalah pasir, yang berasal dari gunung merapi dengan jumlah produksi mencapai lebih dari juta meter kubik per tahun. besarnya permintaan untuk pasir dari merapi menyebabkan banyak penambang yang berasal dari masyarakat sekitar maupun dari luar yang melakukan aktivitas penambangan lereng merapi baik secara legal maupun ilegal. proses penambangan merapi sudah beralih dari cara penambangan iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tradisional modern dengan menggunakan alat alat berat. banyak dan padatnya lalu lintas truk dan bego menyebabkan kerusakan lingkungan, jalan dan jalur evakuasi, penggunaan back hoe untuk mengeruk pasir bisa mengubah bentang alam lereng merapi dengan cepat dan bisa membahayakan keselamatan penduduk. isu strategis pada urusan transmigrasi adalah perlunya peningkatan kesiapan sistem dan perangkat daerah dalam mengawal keberhasilan program transmigrasi, baik transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa. animo masyarakat untuk bertransmigrasi relatif tinggi, sementara itu kuota transmigrasi dari pemerintah pusat selaku fasilitator terbatas dan lokasi untuk transmigrasi seringkali tidak siap. penempatan transmigrasi dibedakan menjadi dua kawasan yaitu kawasan barat yang meliputi provinsi di. aceh, riau, sumut, jambi, bengkulu dan sumsel. kawasan timur meliputi kalimantan barat, kalimantan timur, kalimantan selatan, sulawesi tengah, sulawesi tenggara dan sulawesi selatan. dari tahun sampai kuota yang ditetapkan untuk sleman kurang lebih mencapai jiwa untuk transmigran umum. kuota tersebut belum sebanding dengan besarnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi, oleh karena itu sebagian masyarakat berpartisipasi dalam program transmigrasi melalui transmigrasi swakarsa. tahun dari jumlah transmigran yang dikirim dari kabupaten sleman adalah transmigran swakarsa. isu strategis pada urusan penataan ruang adalah pesatnya permohonan alih fungsi lahan oleh masyarakatsleman karena diamanatkan bahwa sleman merupakan kawasan resapan air untuk wilayah kota yogyakarta dan bantul, pun pula penataan ruang kabupaten sleman mempunyai kebijakan untukisu strategis pada urusan lingkungan hidup adalah terjadinya degradasi lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak pemanasan global. selain itu masalah penanganan persamaan juga perlu dioptimalkan. timbunan sampah kabupaten sleman per tahun. dari total jumlah tersebut, sampah yang dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten sebanyak per tahun atau sampah yang dikelola secara mandiri sejumlah per tahun atau o, sedangkan sisa sampah yang masih belum tertangani per tahun atau y6. isu strategis pada urusan pertanahan adalahtahun sejumlah buah, dan tahun sejumlah buah. isu strategis pada urusan pekerjaan umum adalah tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. data tahun menunjukkan bahwa persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik hanya sebesar dari panjang jalan kabupaten yang mencapai km. isu strategis pada urusan perumahan adalahpersentase rumah tangga bersantai pada tahun baru mencapai pada tahun sebesar serta pada tahun tercatat sebesar o. jumlah rumah tidak layak huni kabupaten sleman pada tahun masih sebanyak rumah atau dari keseluruhan jumlah rumah yang ada kabupaten sleman. iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun isu strategis pada urusan kesehatan adalahdan masih banyaknya penduduk yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan. selain itu prosentase cakupan jaminan kesehatan masih sebesar yaitu sebanyak jiwa (melalui akses pns, tni, polri, jamkesmas, jamsostek dan jamkesda) dari total jumlah penduduk jiwa. khusus kepesertaan jamkesda penduduk miskin sebanyak jiwa. diperlukan upaya perluasan coverage untuk menjamin seluruh penduduk sleman telah masuk dalam jaminan kesehatan masyarakat. isu strategis pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah belum bertanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi kie), cukup tingginya kepesertaan pasangan usia subur tidak ber kb. kondisi tersebut tergambar dalam data kepesertaan oleh pus. jumlah pus pada tahun dan berturut turut adalah dan sedangkan proporsi peserta aktif dari pus adalah pada tahun pada tahun dan pada tahun isu strategis pada urusan kebudayaan adalahisu strategis pada urusan pariwisata adalah belum optimalnya sinergi dan keterlibatan antara masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata sebagai unsur pelaku dan pendukung pengembangan pariwisata, minimnya kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan kompetensi dan daya saing otw serta perlunya peningkatan kualitas sdm petugas dan pelaku usaha pariwisata agar bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada wisatawan, dengan demikian diharapkan aktivitas pariwisata yang ada bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun isu strategis pada urusan pendidikan adalahhal tersebut didukung oleh data tahun yang menunjukkan angka partisipasi sekolah aps). aps untuk jenjang sd mi dan smp m cukup bagus ialah sebesar dan sedangkan aps untuk jenjang sma ma smk masih rendah yakni sebesar rendahnya aps jenjang sma ma smk dimungkinkan karena tidak semua penduduk usia sma bersekolah, penduduk usia sma yang bersekolah tidak semuanya bersekolah wilayah kabupaten sleman. isu strategis pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah banyaknya masalah sosial kalangan pemuda,isu strategis pada urusan kependudukan dan catatan sipil banyaknya pendatang yang masuk wilayah kabupaten sleman yang tidak tercatat register kependudukan. sebagai kota tujuan pendidikan dan pariwisata, sleman mempunyai daya tarik yang kuat untuk penduduk luar sleman menetap sleman dalam rangka belajar maupun bekerja. namun status kependudukan para pendatang itu tidak tercatat sebagai penduduk sleman. isu strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. data tahun menunjukkan partisipasi perempuan lembaga pemerintahan baru mencapai partisipasi perempuan lembaga swasta o. tindak kekerasan dalam rumah tangga kabupaten sleman mempunyai kecenderungan yang meningkat mana rasio kdrt pada tahun adalah bertambah menjadi pada tahun isu strategis pada urusan sosial adalah masih cukup tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks). persentase penduduk miskin tahun sebesar iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebesar yo. oleh karena masih diperlukan upaya upaya yang serius untuk menurunkan angka tersebut selain itu jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) kabupaten sleman masih tinggi. data dari dinas tenaga kerja dan sosial tahun menyebutkan masih ada orang sleman sebagai pks yang terbagi dalam jenis, mulai dari balita terlantar sampai dengan keluarga bermasalah sosial psikologis. diperlukan penanganan yang lebih optimal dengan pelibatan berbagai pihak termasuk pemerintah diy untuk menyelesaikan masalah pks ini. iv rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun bab visi, misi, tujuan, dan sasaran dasar filosofis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah memerlukan satu filosofi pembangunan yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. filosofi pembangunan daerah sleman digali dari filosofi luhur nenek moyang bangsa indonesia, yaitu lemah nipah loh jinak tata titi tentram karta raharja dengan pengertian sebagai berikut: lemah nipah perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin: loh jinak perwujudan keadaan lahan (tanah) berserta tanam tanaman yang ada atasnya sangat subur, tata tentram suatu kondisi masyarakat yang taat pada aturan, disiplin, demokratis, bijak dalam bertindak, aman, tentram, dan damai, karta raharja tercapainya tingkat kemakmuran kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada keselamatan lahir dan batin: filosofi pembangunan kabupaten sleman ini selaras dengan filosofi pembangunan daerah diy yaitu hamemayu hayuning bawang , bahwa ada kewajiban untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang memiliki kemakmuran, kesejahteraan dengan penuh rasa kedamaian, keamanan, dan keteraturan. implementasi filosofis juga diwujudkan dalam slogan pembangunan desa terpadu kabupaten sleman, yakni sleman sembada . secara harfiah sembada dapat dipahami sebagai suatu sikap dan perilaku yang berwatak kesatria, bertanggungjawab, taat azas, setia menepati janji, pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, bulat tekad, kukuh mempertahankan kebenaranang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, rela berkorban, dan mengabdi bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun sebagai slogan untuk upaya pembangunan, sembada merupakan singkatan yang dapat diuraikan atas arti masing masing hurufnya sebagai berikut: sehat yaitu kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial, dan lingkungan. elok dan edi elok adalah aspek keindahan yang alami yang hanya diciptakan oleh pencipta alam, misalnya pemandangan alam, sedang edi adalah aspek keindahan sebagai hasil rekayasa manusia, misalnya pertamanan. makmur dan merata yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat. bersih dan berbudaya yaitu kondisi lingkungan yang terbebas dari segala bentuk pencemaran, kondisi masyarakat yang bersih lahir batin, bebas dari cerca cela, tak berprasangka buruk, menjauhi berbagai bentuk kecemburuan. samping itu juga berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai nilai pancasila. aman dan adil yaitu kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin karena terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan. damai dan dinamis yaitu kondisi masyarakat yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, mantap dalam menciptakan berbagai bentuk kerukunan, semua permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, namun tetap menggalakkan dinamika masyarakat secara individu maupun kelompok merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan. agamis rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun yaitu kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai nilai agama sebagai landasan semua akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak demi terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, makmur yang merata, berbudaya, aman dan adil, damai dan dinamis, serta kondisi alam yang bersih, elok dan edi. sembada, berfungsi sebagai wahana untuk mencapai kondisi man yang sejahtera, lestari, dan mandiri. sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat. lestari dimaksudkan. mandiri dimaksudkandengan demikian, secara keseluruhan sembada berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat,,berdasarkan filosofi pembangunan daerah kabupaten sleman tersebut dapat diambil kesepakatan bersama selama tahun berupa visi dan misi pembangunan daerah kabupaten sleman. visi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman menetapkan visi yang merupakan cita cita yang ingin dicapai, yaitupenjelasan visi: masyarakat sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang lebih sehat, cerdas dan berkemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun spiritualnya dengan baik. secara kuantitatif keadaan lebih' ini terwujud dalam angka pencapaian indeks pembangunan manusia ipm) yang pada tahun sebelumnya adalah diharapkan menjadi pada akhir tahun masyarakat sleman yang lebih berdaya saing adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional. secara kuantitatif pencapaian dari daya saing ini terwujud dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi masyarakat yang lebih berkeadilan gender adalah masyarakat yang mampu menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki laki dan perempuan segala bidang. upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat kabupaten sleman yang terdiri dartokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita cita masa depan.eningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan. memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan segala bidang. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun penjelasan masing masing misi:isi ini merupakan upaya pemerintah kabupaten sleman dalam terus menjagatransparansi, responsibility, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegadengan tekad untuk menjaga tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. langkah utama yang diambil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah membangun birokrasi yang kokoh, birokrasi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi. birokrasi sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima. tiga pilar kepemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta memiliki peran yang sama pentingnya dalam aktivitas pembangunan. misi ini menjiwai dan menjadi dasar implementasi misi misi yang lain.isi ini merupakan upaya pemerintah kabupaten slemanrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. misi meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.fokus utama pada peningkatan ekonomi rakyat yang dicapai melalui pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. misi memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. misi ini merupakan upaya kabupaten sleman dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik. misi meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan segala bidang. misi ini merupakan peningkatan intensitas perhatian terhadap permasalahan kesenjangan peran perempuan dalam pembangunan. langkah untuk memberdayakan dan meningkatkan perlindungan serta meningkatkan peran perempuan dilakukan melalui peningkatan akses segala bidang ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga diharapkan perempuan dapat berkiprah sektor domestik dan sektor publik. prinsip prinsip dan nilai nilai (core values) prinsip prinsip dan nilai nilai organisasi yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi dan misi daerah kabupaten sleman sebagai berikut: rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun prinsip prinsip demokrasi menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat. partisipasi setiap warga memiliki hak yang samtransparansi transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.. akuntabilitas para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan para pemangku kepentingan (stakeholders). desentralisasi penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah bawahnya. inovasi proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah. nilai nilai keadilan sikap dan tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. profesional terampil, handal, dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. integritas kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. tanggung kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah jawab wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kemandirian sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain. disiplin sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip prinsip tertentu. kerjasama komitmen antara anggota masyarakat organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri. kesetarakebersamaan sikap dan perilaku yang secara bersama sama dalam pada suatu ruang atau waktu yang sama keragaman menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan bersama. analisa lingkunganapemerintah kabupaten sleman. lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternalanalisis lingkungan internal analisis lingkungan internal pemerintah kabupaten sleman dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta organisasi pemerintah. identifikasi ini dimaksudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun agar pemerintah kabupatendaerah. adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut kekuatan kekuatan yang teridentifikasi sebagai berikut terbentuknya organisasi perangkat daerah yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat, posisi strategis sebagai jalur transportasi yang menghubungkan provinsi jawa tengah, jawa barat dan jawa timur, potensi wisata cukup beragam yang didukung sarana dan prasarana yag memadai, luas lahan pertanian yang subur didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, penduduk usia produktif cukup tinggi, derajat kesehatan masyarakat cukup tinggi, budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat cukup tinggi, akses media komunikasi dan informasi cukup mudah dan merata, usaha mikro, kecil dan menengah cukup banyak dan beragam, kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman. kelemahan kelemahan yang teridentifikasi sebagai berikut prosentase miskin yang cukup tinggi, partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang, angka pengangguran yang cukup banyak, kualitas sumberdaya manusia masih kurang, kualitas pelayanan pemerintah belum optimal, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang, manajemen umkm masih rendah, sarana dan prasarana publik belum memadai, kualitas dan akurasi data masih kurang. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun analisis lingkungan eksternal analisis terhadap lingkungan eksternal pemerintah kabupaten sleman dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang ada diluar organisasi yang dapat berpotensi mengganggu atau sebaliknya mempercepat upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. identifikasi tersebut terdiri dari identifikasi atas unsur peluang dan ancaman yang sedang atau kemungkinan dihadapi. hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut peluang peluang yang teridentifikasi sebagai berikut pengembangan kerjasama antar daerah dan swasta, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah, minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi, program program pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup banyak, kesempatan kerja luar daerah yang cukup tinggi, penerapan prinsip prinsip good governance, lembaga pendidikan dan penelitian cukup banyak. ancaman ancaman yang teridentifikasi sebagai berikut gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung meningkat, kemungkinan terjadinya bencana alam, dampak kebijakan asean china free trade agreement acuta), masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat, beberapa peraturan perundang undangan tingkat pemerintah pusat yang tidak harmonis antara satu dengan yang lain, alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk sektor publik cenderung menurun, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang undangan masih kurang. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun persaingan antar daerah cukup tinggi. analisis strategi pilihan strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan depan melalui pendekatan rasional. strategi intrategi s o, memadukan kelemahan (weakness, dengan peluang (. strategi s o dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada optimal mungkin, strategi w o dimaksudkan sebagai upaya memperbadiperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemaabupaten sleman. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun strategi antara kekuatan dan peluang s o) mata emang semasa terbentuknya organisasi perangkat pengembangan kerjasama antar mengoptimalkan peran dan fungsi daerah yang telah sesuai dengan daerah dan swasta, opd untuk meningkatkan ketentuan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan pelayanan masyarakat melalui kepentingan masyarakat, dan teknologi guna mendorong kerjasama antar daerah, lembaga posisi strategis sebagai jalur perbaikan manajemen pendidikan dan swasta dan transportasi yang menghubungkan pembangunan daerah, pemanfaatan iptek berlandaskan provinsi jawa tengah, jawa barat dan minat investor untuk menanamkan prinsip prinsip good governance jawa timur, investasi cukup tinggi, memanfaatkan posisi strategis, dan potensi wisata cukup beragam yang program program pemerintah pusat potensi sumberdaya wilayah yang didukung sarana dan prasarana yag dan provinsi untuk meningkatkan tersedia untuk menarik investasi memadai, kesejahteraan masyarakat cukup luas lahan pertanian yang subur banyak, mengefektifkan potensi sumberdaya didukung oleh prasarana dan sarana kesempatan kerja luar daerah manusia untuk memperoleh yang memadai, yang masih cukup tinggi. kesempatan kerja penduduk usia produktif cukup tinggi, penerapan prinsip prinsip good memanfaatkan modal sosial derajat kesehatan masyarakat cukup governance masyarakat untuk menarik investasi tinggi, lembaga pendidikan dan penelitian dan mendukung program program budaya gotong royong dan solidaritas cukup banyak, pembangunan dengan penerapan sosial masyarakat cukup tinggi: prinsip prinsip good governance akses media komunikasi dan informasi memanfaatkan media komunikasi cukup mudah dan merata, dan informasi untuk menarik usaha mikro, kecil dan menengah investasi dalam mendukung cukup banyak dan beragam, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kondisi lingkungan yang sehat dan program program pembangunan nyaman, meningkatkan pemberdayaan ukm untuk penyediaan lapangan kerja melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun strategi antara kelemahan dan peluang w o) prosentase miskin masih pengembangan kerjasama antar daerah dan meningkatkan pemberdayaan keluarga cukup tinggi, swasta, miskin melalui keterpaduan program partisipasi perempuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemerintah, swasta dan masyarakat pembangunan masih kurang, teknologi guna mendorong perbaikan meningkatkan partisipasi perempuan angka pengangguran masih manajemen pembangunan daerah, dalam program program pemerintah cukup banyak, minat investor untuk menanamkan untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas sumberdaya manusia investasi cukup tinggi, masyarakat masih kurang, program program pemerintah pusat dan meningkatkan kualitas sumberdaya kualitas pelayanan pemerintah provinsi untuk meningkatkan manusia melalui keterpaduan program belum optimal, kesejahteraan masyarakat cukup banyak, dan kerjasama dengan lembaga kepedulian masyarakat terhadap kesempatan kerja luar daerah yang lembaga pendidikan lingkungan hidup masih kurang, masih cukup tinggi, memperluas kesempatan kerja melalui manajemen umkm masih penerapan prinsip prinsip good governance, peningkatan investasi dan kerjasama rendah, lembaga pendidikan dan penelitian cukup antar daerah sarana dan prasarana publik banyak. meningkatkan kualitas pelayanan belum memadai, publik melalui peningkatan kapasitas kualitas dan akurasi data masih dan penerapan good governance kurang. meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologirencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun teknologidaerah dan swasta strategi antara kekuatan dan ancaman s t) terbentuknya organisasi gangguan keamanan dan mengoptimalkan peran dan fungsi perangkat daerah yang telah ketertiban masyarakat cenderung opd untuk mengantisipasi sesuai dengan ketentuan yang meningkat, gangguan kamtibmas, bencana, berlaku dan kepentingan kemungkinan terjadinya bencana dampak kebijakan asean china free masyarakat, alam yang masih cukup tinggi, trade agreement acuta), dan posisi strategis sebagai jalur dampak kebijakan asean china masuknya nilai nilai dan budaya transportasi yang menghubungkan free trade agreement acuta), asing serta meningkatkan provinsi jawa tengah, jawa barat masuknya nilai dan budaya asing kepatuhan masyarakat terhadap dan jawa timur, yang berpengaruh negatif terhadap perundang undangan potensi wisata cukup beragam perilaku masyarakat, memanfaatkan potensi sumberdaya yang didukung sarana dan peraturan perundang undangan wilayah, sumberdaya manusia dan prasarana yag memadai, dari pemerintah pusat seringkali modal sosial yang tersedia untuk luas lahan pertanian yang subur tidak sinkron, meningkatkan daya saing serta didukung oleh prasarana dan alokasi dana perimbangan dari mengantisipasi gangguan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun emang nyaman sem sarana yang memadai, pemerintah pusat untuk sektor kamtibmas, bencana, dampak penduduk usia produktif cukup publik cenderung menurun, kebijakan asean china free trade tinggi, kepatuhan masyarakat terhadap agreement acuta), dan masuknya derajat kesehatan masyarakat peraturan perundang undangan nilai nilai dan budaya asing cukup tinggi, masih kurang, meningkatkan kapasitas umkm budaya gotong royong dan persaingan antar daerah cukup dengan pemanfaatan media solidaritas sosial masyarakat tinggi. komunikasi dan informasi untuk cukup tinggi, meningkatkan daya saing dan akses media komunikasi dan antisipasi dampak acuta informasi cukup mudah dan mengoptimalkan potensi merata, sumberdaya dan opd untuk usaha mikro, kecil dan menengah meningkatkan kemandirian cukup banyak dan beragam, keuangan daerah dalam rangka kondisi lingkungan yang sehat dan antisipasi menurunnya dana nyaman. perimbangan pemerintah strategi antara kelemahan dan ancaman w t) prosentase miskin masih cukup gangguan keamanan dan memberdayakan keluarga miskin tinggi, ketertiban masyarakat cenderung dan menciptakan kesempatan kerja angka pengangguran masih meningkat, untuk mengantisipasi gangguan cukup banyak, kemungkinan terjadinya bencana keamanan dan ketertiban rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kualitas sumberdaya manusia alam yang masih cukup tinggi, mengoptimalkan sumberdaya masih kurang, dampak kebijakan asean china manusia untuk mengantisipasi kualitas pelayanan pemerintah free trade agreement acuta), bencana, dampak kebijakan asean belum optimal, masuknya nilai dan budaya asing china free trade agreement kepedulian masyarakat terhadap yang berpengaruh negatif terhadap acuta), nilai dan budaya asing lingkungan hidup masih kurang, perilaku masyarakat, yang berpengaruh negatif terhadap manajemen umkm masih rendah, beberapa peraturan perundang perilaku masyarakat, dan sarana dan prasarana publik undangan tingkat pemerintah kurangnya kepatuhan masyarakat belum memadai, pusat yang tidak harmonis antara terhadap peraturan perundang kualitas dan akurasi data masih satu dengan yang lain, undangan kurang. alokasi dana perimbangan dari mengoptimalkan pelayanan, sarana pemerintah pusat untuk sektor dan prasarana publik untuk publik cenderung menurun, mengantisipasi bencana, dampak kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan asean china free trade peraturan perundang undangan agreement acuta), dan daya saing masih kurang, daerah persaingan antar daerah cukup memberdayakan masyarakat dalam tinggi. lingkungan hidup untuk mengantisipasi bencana mengoptimalkan manajemen umkm untuk mendorong kemandirian dan daya saing rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun faktor faktor penentu keberhasilan faktor faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai nilai organisasi pemerintah kabupaten sleman. melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang melibatkan unsur unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. faktor faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi pemerintah kabupaten sleman. berdasarkan hasil pilihan strategi yang diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi organisasi pemerintah kabupaten sleman, maka prioritas urutan faktor faktor penentu keberhasilan tersebut meliputi: meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip prinsip good governance. meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat meningkatkan partisipasi perempuan dalam program program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui keterpaduan program dan kerjasama dengan lembaga lembaga pendidikan .dan penelitianuntuk meningkatkan daya saing. memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, sumberdaya manusia dan modal sosial yang tersedia untuk meningkatkan daya saing serta mengantisipasi gangguan kamtibmas, bencana, dampak kebijakan asean china free trade agreement acuta), dan masuknya nilai nilai dan budaya asingteknologi. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tujuan dan sasaran penetapan tujuan dan sasaran organisasi pasarkan pada faktor faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi. tujuan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (satu) sampai dengan (lima) tahumeningkatkan pengelolaan pembangunan daerah menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratismeningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga meningkatkan pelestarian budaya misi tiga meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan. tujuan: meningkatkan perekonomian daerah. meningkatkan daya beli masyarakat.. meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun misi lima meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan segala bidang. tujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. sasaran sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulanan, atau bulanan. sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukursasaran: meningkatnya kualitas sdm aparat meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi meningkatnya transparansi meningkatnya pelayanan masyarakat meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah meningkatnya kerjasama daerah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan tujuan: meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah sasaran: meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah tujuan: menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sasaran: peningkatan kesadaran hukum masyarakat rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun terkenalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meningkatnya kerukunan masyarakat meningkatnya penanggulangan bencana tujuan: mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis sasaran: meningkatnya partisipasisasaran: meningkatnya kualitas pendidikan meningkatnya derajat kesehatan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tujuan: meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial sasaran: meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pks tujuan: meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga sasaran: meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga tujuan: meningkatkan pelestarian budaya sasaran: meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya misi tiga meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan. tujuan: meningkatkan perekonomian daerah. sasaran: rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun meningkatnya pertumbuhan ekonomi meningkatnya penanaman modal tujuan: meningkatkan daya beli masyarakat. sasaran: meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan meningkatkan ketahanan pangan meningkatnya ketersediaan pangan sasaran: meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan meningkatnya prasarana dan sarana irigasi meningkatnya kualitas transportasi, komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi meningkatnya kualitas lingkungan permukimanmeningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan tujuan: meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari sasaran: menjaga kualitas sumberdaya alampemberdayaan dan peran perempuan segala bidang. tujuan: meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun sasaran: meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan., sasaran dan indikator sasaran pembangunan kabupaten sleman visi lo00.msl tujuan sasaran indikator sasaran terwujudnya masy. misi satu meningkatkan kapasitas meningkatnya kualitas sdm aparat persentase peningkatan jumlah pegawai sleman yang lebih meningkatkan tata pemerintah daerah berpendidikan sejahtera lahir batin, kelola pemerintah yang kasus pelanggaran disiplin pns berdaya saing dan baik melalui persentase penempatan pejabat struktural berkeadilan gender peningkatan kualitas sesuai kompetensi pada tahun birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat meningkatnya efektifitas dan tingkat capaian indikator kinerja daerah efisiensi birokrasi persentase opd yang memiliki sop skpd yang telah menerapkan spb kategori baik meningkatnya transparansi penyediaan prasarana dan sarana informasi publik jenis informasi yang disajikan persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti meningkatnya pelayanan indeks kepuasan masyarakat masyarakat meningkatnya kemampuan opini bpk pengelolaan keuangan dan persentase kontribusi pad terhadap apbd kekayaan daerah meningkatnya kerjasama daerah banyaknya kerjasama aktif meningkatnya pelayanan cakupan penerbitan ktp administrasi kependudukan meningkatkan pengelolaan meningkatnya partisipasi masyarakat keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan daerah dan swasta dalam penyusunan dan kebijakan perencanaan, pelaksanaan keterwakilan komponen masyarakat dalampengawasan pembangunan dan forum musrenbang kebijakan daerah rasio swadaya masyarakat kasus tertangani menciptakan keamanan dan meningkatnya kesadaran hukum tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban masyarakat masyarakat ketertiban, ketentraman, keindahan) penyelesaian kasus permasalahan hukum terkenalnya stabilitas keamanan persentase menurunnya jumlah konflik dan ketertiban masyarakat masyarakat meningkatnya kerukunan konflik suku, agama, ras dan antar golongan masyarakat sara) meningkatnya penanggulangan masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana bencana regulasi penanggulangan bencana perempuan terlatih pada daerah rawan bencana tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran mewujudkan kehidupan meningkatnya partisipasi tingkat partisipasi masyarakat dalam masyarakat yang demokratis masyarakat dalam menyampaikan pilpres, pileg, pilgub, pilkada, pendapat dan berpolitik. pilkades, produk persentase ormas aktif meningkatnya pemahaman angka kejadian pelanggaran ham masyarakat tentang demokrasi dan produk hukum yang terselesaikan oleh nilai nilai ham dprd misi dua meningkatkan kualitas hidup meningkatnya kualitas pendidikan angka melek huruf meningkatkan kualitas penduduk rata rata lama sekolah pelayanan pendidikan rata rata apk sd, smp, sma k dan kesehatan yang rata rata apm sd, smp, sma k terjangkau bagi semua kelayakan guru mengajar sd, smp, lapisan masyarakat sma kminat baca masyarakat prestasi siswa akademik non akademik) meningkatnya derajat kesehatan angka harapan hidup angka kematian bayi angka kematian balita angka kematian ibu mengendalikan laju pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk penduduk pasangan usia subur menjadi peserta aktif pasangan usia subur sasaran yang tidak terpenuhi (unmetneed) pria mandiri peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pks meningkatkan perlindungan meningkatnya kualitas pelayanan sumber potensi kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosial terhadap pks karang taruna dan pekerja sosial masyarakat) jumlah pks yang menerima program pemberdayaan sosial cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial meningkatkan peran generasi meningkatnya pemberdayaan generasi persentase ormas kepemudaan yang aktif muda dan prestasi olah raga muda dan olah raga prestasi olah raga tingkat provinsi meningkatkan pelestarian meningkatnya kepedulian masyarakat prestasi olah raga tingkat provinsi budaya terhadap budaya pelestarian nilai nilai tradisi pelestarian warisan dan cagar budaya kelompok kesenian perempuan misi tiga meningkatkan meningkatnya pertumbuhan pertumbuhan ekonomi sektor meningkatkan perekonomian ekonomikemandirian ekonomi daerah primer pemberdayaan ekonomi sekunder rakyat dan cc. tersier penanggulangan kemiskinan meningkatnya penanaman modal pertumbuhan nilai penanaman modal meningkatkan daya beli meningkatnya pendapatan penduduk bekerja dari angkatan kerja masyarakat masyarakat dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka disparitas pendapatan persentase miskin persentase penduduk dibawah garis kemiskinan pdrb perkapita (adb, ribu rupiah) angka gini ratio meningkatkan ketahanan meningkatnya ketersediaan pangan ketersediaan energi perkapita pangan ketersediaan protein perkapita misi empat mewujudkan ketersediaan meningkatnya kualitas pelayanan proporsi panjang jalan dan jembatan pengelolaan prasarana transportasi jalan dalam kondisi baik dan sarana sumberdaya alam dan lingkungan hidup meningkatnya prasarana dan luas lahan pertanian mendapatkan irigasi sarana irigasi teknis meningkatnya kualitas transportasi tersedianya fasilitas perlengkapan jalan komunikasi dan pemanfaatan teknologi (rambu, marka, guardrill) dan penerangan informasi jalan umum pada jalan kabupaten skpd melaksanakan gov meningkatnya kualitas lingkungan persentase kondisi prasarana dan sarana pemukiman dasar permukiman baik cakupan ketersediaan rumah layak huni meningkatnya prasarana dan kondisi prasarana dan sarana sarana dalam rangka peningkatan penanggulangan bencana baik kemampuan penanggulangan bencana rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun sasak ndngtorsasaran meningkatnya prasarana dan kondisi prasarana dan sarana sarana perekonomian perekonomian baik meningkatnya prasarana dan ketersediaan prasarana dan sarana sarana pendidikan dan olahraga sekolah kelayakan prasarana dan sarana sekolah kondisi prasarana dan sarana olah raga baik meningkatnya prasarana dan kondisi prasarana dan sarana kesehatan sarana kesehatan baik meningkatnya prasarana dan kondisi prasarana dan sarana sarana pemerintahan pemerintahan baik meningkatkan pengelolaan menjaga kualitas sumberdaya luas lahan kritis sumberdaya alam dan alam luas lahan rusak akibat penambangan lingkungan hidup yang lestari luas hutan nih fungsi lahan pertanian tertib pemanfaatan tanah tertib administrasi pertanahan rth perkotaan tersedianya informasi rtrw serta rencana rincinya melalui peta analog menjaga kelestarian fungsi jumlah usaha dan atau kegiatan yang lingkungan hidupusaha yang memiliki ipar usaha yang memiliki dokumen lingkunganpemanfaatan rasio elektrifikasi sumberdaya energi energi terbarukan misi lima meningkatkan kualitas hidup meningkatnya pelayanan terhadap dan anak korban kekerasan yang meningkatkan perempuan dan anak perempuan dan anak mendapatkan penanganan pemberdayaan dan cakupan perempuan dan anak korban peran perempuan kekerasan yang mendapatkan layanan segala bidang bantuan hukum lembaga pug yang aktif pemenuhan hak hak anak dasar, yang diukur melalui angka meningkatnya partisipasi partisipasi murni anak perempuan perempuan dalam pembangunan terhadap anak laki laki rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki usia tahun, yang diukur melalui angka melek huruf dan sasaran pembangunan diy dan kabupaten sleman as daerah istimewa terwujudnya masy. membangun peradaban misi satu terselenggaranya pemerintahan meningkatkan kapasitas meningkatnya tertib meningkatnya kualitas sdm aparat yogyakarta yang lebih sleman yang lebih berbasis nilai nilai meningkatkan tata kelola yang bertanggung jawab, efektif, pemerintah daerah administrasi pertanahan meningkatnya efektifitas dan berkarakter, berbudaya, sejahtera lahir batin, kemanusiaan dengan pemerintahan yang baik dan efisien, dengan: meningkatnya tertib efisiensi birokrasi maju, mandiri dan berdaya saing dan meningkatkan derajat melalui meningkatkan menjaga sinergitas interaksi administrasi kependudukan meningkatnya transparansi sejahtera menyongsong berkeadilan gender pada kesehatan masyarakat, kualitas birokrasi dalam yang konstruktif antara meningkatnya wawasan meningkatnya pelayanan peradaban baru tahun mengembangkan memberikan pelayanan domain negara, sektor kebangsaan dan kondisi sosial masyarakat pendidikan yang prima bagi masyarakat. swasta, dan masyarakat. meningkatnya kualitas meningkatnya kemampuan berkarakter yang meningkatkan efektivitas pelayanan publik pengelolaan keuangan dan didukung dengan layanan birokrasi yang meningkatnya kualitas produk kekayaan daerah pengetahuan budaya, responsif, transparan, dan hukum daerah meningkatnya kerjasama daerah pelestarian dan akuntabel. meningkatnya kecepatan dan meningkatnya pelayanan pengembangan hasil meningkatkan tata kelola ketepatan penanganan administrasi kependudukan budaya, serta nilainilai pemerintahan yang baik. bencana budaya meningkatkan pengelolaan meningkatnya efektifitas, meningkatnya partisipasi masyarakat pembangunan daerah efisiensi, dan akuntabilitas dan swasta dalam penyusunan pengelolaan keuangan daerah perencanaan, pelaksanaan, meningkatnya kualitas pengawasan pembangunan dan perangkat daerah kebijakan daerah meningkatnya kualitas menciptakan keamanan dan sumberdaya aparatur meningkatnya kesadaran hukum ketertiban masyarakat pemerintah daerah masyarakat meningkatnya kualitas terkenalnya stabilitas keamanan pengelolaan persandian dan ketertiban masyarakat meningkatnya pengelolaan meningkatnya kerukunan kearsipan secara optimal masyarakat rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun meningkatnya konsistensi meningkatnya penanggulangan antara program kegiatan yang bencana telah dilaksanakan dengan mewujudkan kehidupan rencana yang telah disusun meningkatnya partisipasi masyarakat yang demokratis sebelumnyanya kualitas hidup meningkatkan kualitas hidup kualitas sumberdaya manusia meningkatnya kualitas pendidikan meningkatkan kualitas masyarakat dengan: penduduk meningkat. meningkatnya derajat kesehatan pelayanan pendidikan menjadikan pendidikan peran serta dan apresiasi mengendalikan laju pertumbuhan dan kesehatan yang sebagai proses transformasi masyarakat dalam penduduk terjangkau bagi semua budaya yang merupakan pengembangan dan lapisan masyarakat bagian dari character meningkatkan perlindungan pelestarian meningkatnya kualitas pelayanan building. dan kesejahteraan sosial kesejahteraan masyarakat terhadap pks meningkatkan kemudahan meningkat. dan kemampuan mengakses meningkatkan peran generasi meningkatnya pemberdayaan generasi kesehatan yang bermutu muda dan prestasi olah raga muda dan olah raga secara adil dan merata bagi masyarakat agar hidup dalam meningkatkan pelestarian meningkatnya kepedulian masyarakat lingkungan sehat serta budaya terhadap budaya berperilaku hidup bersih dan sehat. menciptakan iklim yang memungkinkan perlindungan, rehabilitasi, jaminan sosial dan pemberdayaan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal sesuai dengan karakter lokal. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun as menjadikan yogyakarta sebagai laboratorium pengembangan budaya etnik nusantara. misi tiga meningkatnya produktivitas rakyat meningkatkan perekonomian pertumbuhan ekonomi yang meningkatnya pertumbuhan meningkatkan sehingga rakyat lebih secara daerah. berkualitas ekonomi kemandirian ekonomi, konkret menjadi subyek dan aset meningkatnya penanaman modal pemberdayaan ekonomi aktif pembangunan dan mampu: meningkatnya pendapatan rakyat dan menciptakan pertumbuhan meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunnya penanggulangan ekonomi yang tinggi dan masyarakat disparitas pendapatan kemiskinan merata. meningkatkan ketahanan meningkatnya ketersediaan pangan membangkitkan daya saing pangan agar makin kompetitif. meningkatnya kualitas pelayanan misi empat ketersediaan layanan publik yang mewujudkan ketersediaan terwujudnya ketersediaan transportasi jalan pengelolaan prasarana tata ruang, serta daya dukung dan baik kuantitas maupun kualitas meningkatnya prasarana dan dan sarana, sumberdaya daya tampung lingkungan. yang mengacu kesesuaian tata sarana irigasi alam dan lingkungan ruang. meningkatnya kualitas transportasi hidup terwujudnya ketersediaan komunikasi dan pemanfaatan teknologi dan pemerataan penyediaan informasi sarana dan prasarana publik. meningkatnya kualitas lingkungan terwujudnya pembangunan permukiman daerah yang berkelanjutan.rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan meningkatkan pengelolaan menjaga kualitas sumberdaya sumberdaya alam dan alam lingkungan hidup yang lestarikualitas hidup meningkatnya pelayanan terhadap meningkatkan perempuan dan anak perempuan dan anak pemberdayaan dan peran meningkatnya partisipasi perempuan segala perempuan dalam pembangunan bidang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahunyang telah ditetapkan,pemerintah kabupaten sleman tahun mengacu pada tiga arus utama perubahan change), yaitu dengan mengubah haluan (reorientasi), penempatan diri yang proporsional (reposisi), dan bersandar pada kekuatan rencana yang baik (revitalisasi). reorientasi, reposisi dan revitalisasi reorientasi reorientasi dimaksudkan untuk mengubah haluan pelayanan publik pemerintah kabupaten sleman menjadi lebih cepat, mudah, bermutu dan adil. reorientasi juga menyangkut perubahan cara pandang, cara mengelola sumberdaya dan cara bertindak aparat pemerintah kabupaten sleman yang lebih efisien dan efektif dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. reorientasi dilakukan melalui berbagai upaya pengembangan sumberdaya manusia aparat pemerintah yang profesional, bersih, berwibawa, tunduk pada hukum, serta taat pada norma umum yang berlaku. reorientasi juga menyangkut pemanfaatan hasil hasil pembangunan yang harus dirasakan adil dan merata oleh seluruh masyarakat. pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, tetapi juga meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan seluruh lapisan masyarakat. pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai adalah pertumbuhan yang lebih berkualitas yang disertai dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. oleh sebab itu, manajemen pembangunan harus diarahkan untuk memacu pemerataan melalui pertumbuhan. reorientasi dilakukan pula dengan mengutamakan pembangunan kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. dengan demikian, strategi, kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. reposisi reposisi dimaksudkan untuk menegaskan dan menguatkan peran pemerintah kabupaten sleman dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan. reposisi berarti juga pelaksanaan peran dan fungsi pemerintah pusat dan provinsi daerah secara bijak dan bertanggung jawab. dalam hal ini, pemerintah kabupaten sleman memegang peran sentral dalam percepatan, fasilitasi, integrasi dan distribusi pembangunan yang maju dengan tetap dalam konteks nasional. dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong kemandirian daerah dengan pengelolaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan produktif. reposisi juga berkaitan dengan perubahan paradigma dari penerima yang pasif menjadi penyumbang yang aktif pada pencapaian tujuan pembangunan, dan perubahan paradigma dari mengatur dalam (onward looking) menjadi mencari luar outward looking). reposisi ini berarti kemajuan hanya dapat dicapai melalui upaya sinergis yang memadukan semua unsur kekuatan dan berbasis pada kemampuan daerah. oleh karena itu, kerjasama nasional dan internasional yang saling menguntungkan harus dibangun secara intensif sebagai sarana percepatan pembangunan. reposisi tersebut mengharuskan perbedaan pola kerja dari para pimpinan lingkungan pemerintah kabupaten sleman agar tidak sepenuhnya menggantungkan pada kekuatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang tersedia, tetapi harus mampu membangun jejaring yang luas dalam pembiayaan, pengembangan pasar, dan investasi. konsekuensi dari paradigma baru tersebut adalah perbaikan pelayanan dalam dan kemudahan akses dan kepercayaan yang tinggi dari luar. pimpinan daerah harus mampu menjadi pembangun birokrasi yang bersih dengan pelayanan efektif dan efisien. pemikiran ini juga sejalan dengan arah baru pembangunan daerah yang menuju kemandirian ekonomi yang berarti menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun revitalisasi bertolak dari pemikiran reorientasi dan reposisi, pemerintah kabupaten sleman sebagai perencana, pelaksana, dan penyedia dana pembangunan harus melakukan revitalisasi dalam merumuskan satu acuan pembangunan sebagai peta jalan (road map) menuju kesejahteraan. perencanaan merupakan kewajiban pimpinan tertinggi daerah yang didelegasikan kepada skpd terkait. kelemahan masa lalu adalah perencanaan pembangunan dilakukan secara parsial menurut masing masing sektor dan daerah sehingga mengesankan bahwa rencana pembangunan merupakan mosaik yang terlepas satu dengan lainnya. revitalisasi dimaksudkan untuk menguatkan kembali perencanaan pembangunan dan lembaga perencana. dalam satu daerah hanya ada satu rencana pembangunan induk yang menjadi acuan semua pihak terkait dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan. hal ini memungkinkan terjadinya keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga lebih efektif, efisien dan profesional. selain itu, revitalisasi dimaksudkan untuk mengangkat nilai budaya dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga ciri khas daerah menjadi yang utama dan nyata. kedudukan pimpinan atau perencana tradisional perlu dilibatkan untuk mewarnai pembangunan dengan potensi dan kearifan lokal. dalam perspektif ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sesuai dengan nilai nilai budaya, norma, dan kearifan daerah. strategi dan arah kebijakan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun tabel strategi dan arah kebijakan kabupaten slemmeningkatnya persentase peningkatan meningkatkan kualitas optimalisasi kapasitas kualitas sdm jumlah pegawai sumberdaya manusia dan pelayanan pemerintah daerah aparat berpendidikan memanfaatkan potensi kepada sumberdaya wilayah dan masyarakat modal sosial untuk melalui meningkatkan daya saing, peningkatan menarik investasi, dan sdm aparat, menciptakan kesempatan efisiensi dan kerja efektivitas birokrasi dan pemanfaatan it. kasus pelanggaran disiplin meningkatkan kualitas penguatannspenempatan melakukan evaluasi dan penguatan pejabat struktural sesuai penataan ulang organisasi kelembagaan kompetensi perangkat daerah sesuai opd sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kebutuhan daerah dan kewenangan peraturan perundangan daerah yang ada. meningkatnya tingkat capaian kinerja meningkatkan kualitas penguatan efektifitas dan daerah pelayanan publik melalui kelembagaan efisiensi birokrasi.kualitas penguatanskpd yang meningkatkan kualitas penguatan memiliki sop pelayanan publik melalui kelembagaan daerah. skpd yang telah meningkatkan kualitas penguatan menerapkan sistem pelayanan publik melalui kelembagaan kearsipan pola baru spb) peningkatan kapasitas opd sesuai kategori baik daerah dengan penerapan kebutuhan dan prinsip prinsip good kewenangan governancenya penyediaan informasi publik meningkatkan kualitas optimalisasi transparansi data dan informasi melalui pelayanan pemanfaatan ilmu kepada pengetahuan dan teknologi masyarakat melalui peningkatan sdm aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan jenis informasi yang meningkatkan kualitas mendorong disajikan data dan informasi melalui tersedianya pemanfaatan ilmu data dan pengetahuan dan teknologi informasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan. persentase aduan meningkatkan partisipasi optimalisasi masyarakat yang masyarakat dalam pelayanan ditindaklanjuti kehidupan demokrasi. kepadaasyarakat melalui peningkatan sdm aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan it. meningkatnya indeks kepuasan meningkatkan kualitas optimalisasi pelayanan masyarakat pelayanan publik melalui pelayanan masyarakat peningkatan kapasitas kepadanya opini bpk meningkatkan kualitas penguatanemampuan pelayanan publik melalui kelembagaan pengelolaan peningkatan kapasitas opd sesuai keuangan dan daerah dengan penerapan kebutuhan dan kekayaan daerah prinsip prinsip good kewenangan governance daerah persentase kontribusi pad meningkatkan kualitas penguatan terhadap apbd. menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja meningkatnya banyaknya kerjasama aktif meningkatkan kualitas peningkatan kerjasama daerah kerjasama dengan berbagai intensitas dan pihak efektifitas kerjasama lintas wilayah, perguruan tinggiorganisasi profesi dan swasta. meningkatnya cakupan penerbitan ktp meningkatkan kualitas optimalisasi pelayanan pelayanan publik melalui pelayanan administrasi peningkatan kapasitas kepada kependudukankan meningkatnya keterlibatan publik dalam meningkatkan partisipasi peningkatan pengelolaan partisipasi perencanaan dan kebijakan masyarakat dalam peran serta pembangunan masyarakat dan kehidupan demokrasi. masyarakat daerah swasta dalam dalam penyusunan pembangunan. perencanaan, pelaksanaanngawasan pembangunan dan kebijakan daerah keterwakilan komponen meningkatkan partisipasi peningkatan masyarakat dalam forum masyarakat dalam kualitas musrenbang kehidupan demokrasi. perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat. rasio swadaya masyarakat meningkatkan partisipasi peningkatan masyarakat dalam kualitas kehidupan demokrasi. perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.asus tertangani meningkatkan peran peningkatanmenciptakan peningkatan tingkat penyelesaian meningkatkan peran peningkatan keamanan dan kesadaran hukum pelanggaran ketertiban, serta partisipasi stabilitas ketertiban masyarakat ketentraman, keindahan)penyelesaian kasus meningkatkan peran peningkatan permasalahan hukumterkenalnya persentase menurunnya meningkatkan peran peningkatan stabilitas keamanan jumlah konflik serta partisipasi stabilitas dan ketertiban masyarakatmeningkatnya konflik suku, agama, ras meningkatkan peran peningkatan kerukunan dan antar golongan sara) serta partisipasi etika dan moral masyarakat masyarakat dalam menjaga politik serta ketentraman dan kedewasaan ketertiban berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan. meningkatnya masyarakat terlatih pada menjadikan peningkatan penanggulangan daerah rawan bencana penanggulangan bencana kapasitas bencana sebagai bagian dari penanggalan rencana dan sistem bencana perencanaan pembangunan melaluiregulasi penanggulangan menjadikan peningkatperempuan terlatih pada menjadikan peningkatan daerah rawtingkat waktu tanggap menjadikan peningkatan daerah layanan wilayah penanggulangan bencana kapasitas manajemen kebakaranmerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana. mewujudkan meningkatnya tingkat partisipasi meningkatkan partisipasi peningkatan kehidupan partisipasi masyarakat dalam pilpres, masyarakat dalam etika dan moral masyarakat yang masyarakat dalam pileg, pilgub, pilkada, kehidupan demokrasi. politik serta demokratis menyampaikan pilkades, produk kedewasaan pendapat dan berdemokrasi berpolitik melalui peningkatan wawasan kebangsaan. persentase ormas aktif meningkatkan partisipasi peningkatan masyarakat dalam peran serta kehidupan demokrasi. masyarakat dalammeningkatnya angka kejadian pelanggaran meningkatkan peran peningkatan pemahaman ham serta partisipasi etika dan moral masyarakat masyarakat dalam menjaga politik serta tentang demokrasi ketentraman dan kedewasaan dan nilai nilai ketertiban berdemokrasi ham melalui peningkatan wawasan kebangsaan. produk hukum yang meningkatkan partisipasi peningkatan terselesaikan oleh dprd masyarakat dalam etika dan moral kehidupan demokrasi. politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.angka melek huruf meningkatkan akses meningkat kualitas hidup kualitas masyarakat terhadap kan penduduk pendidi. yang berkualitas rata rata lama sekolah meningkatkan akses meningkmidikan menengah dan bagi pendidikan non formal masyarakat yang berkualitas kelayakan guru mengajar meningkatkan akses meningkat sd, smp,meningkatnya minat baca meningkatkan akses meningkat masyaraprestasi siswa meningkatkan akses meningkat akademik non akademik)nya angka harapan hidup meningkatkan kualitas meningkat derajat kesehatanyilitaibuelayanan kesehatan, erita paru btasakitan dbd per meningkatkan kualitas meningkat pendudukrevalensi hivdengan meningkatkan kualitas meningkat gizi burukgizi kurangkesmas penunjuk meningkatkan keatas meningkatyang menjadi peserta pelayanan kesehatan, kan kualitas jaminan pemeliharaan perilaku hidup bersih dan kesejahteraan kesehatan sehat serta sistem jaminan keluarga dan kesehatan masyarakat masyarakat cakupan pelayanan meningkatkan kualitas meningkat kesehatan dasar masyarakat pelayanan kesehatan, kan kualitas miskin perilaku hidup bersih dan kesejahteraan sehat serta sistem jaminan keluarga dan kesehatan masyarakat masyarakat mengendalikan laju pertumbuhan meningkatkan kualitas meningkat laju pertumbuhan penduduk dan kuantitas pelayanan kan kualitas pendudukmenjadi peserta aktifsasaran yang tidak dan kuantitas pelayanan kan kualitas terpenuhi (unmetneed) dan peran serta kesejahteraan masyarakat dalam keluarasyarakat priaandirieningkatkan meningkatnya kualitas peran dan partisipasi meningkatkan kualitas meningkat perlindungan pelayanan terhadap masyarakat dalam hidup masyarakat melalui kan dan pks menanggulangi pks perlindungan dan kesejahteraan kesejahteraan pemberdayaan serta dan sosial keterpaduan program mandiri pemerintah, swasta dan pks. masyarakat sumber potensi meningkatkan kualitas meningkat kesejahteraan sosial karang hidup masyarakat melalui kan taruna dan pekerja sosial perlindungan dan kesejahteraan pemberdayaan serta danmasyarakat) keterpaduan program mandiri pemerintah, swasta dan pks. masyarakat jumlah pks yang meningkatkan kualitas meningkat menerima program hidup masyarakat melalui kan pemberdayaan sosial perlindungan dan kesejahteraan pemberdayaan serta dan keterpaduan program mandiri pemerintah, swasta dan pks. masyarakat cakupan sistem jaminan meningkatkan kualitas meningkat dan bantuan sosial hidup masyarakat melalui kan kualitas perlindungan dan kesejahteraan pemberdayaan serta keluarga dan keterpaduan program masyarakat pemerintah, swasta dan masyarakat meningkatkan meningkatnya persentase ormas meningkatkan kualitas meningkat peran generasi pemberdayaan generasi kepemudaan yang aktif dan kuantitas generasi kan kualitas muda dan muda dan olah raga muda melalui pembinaan generasi prestasi olah dan peningkatan prestasi muda dan raga olah raga olah rarestasi olah raga tingkat meningkatkan kualitas meningkat provinsi dan kuantitas generasi kan kualitas muda melalui pembinaan generasi dan peningkatan prestasi muda dan olah raga olah raga meningkatkan meningkatnya prestasi olah raga tingkat meningkatkan kualitas meningkat pelestarian kepedulian masyarakat provinsi dan kuantitas generasi kan kualitas budaya terhadap budaya muda melalui pembinaan generasi dan peningkatan prestasi muda dan olah raga olah raga pelestarian nilai nilai tradisi meningkatkan kualitas meningkat sumberdaya manusia kan dan dalam melestarikan seni pelestari kan dan budaya. budaya dalam kehidupan masyarakat. pelestarian warisan dan meningkatkan kualitas meningkat cagar budaya sumberdaya manusia kan dan dalam melestarikan seni pelestari kan dan budaya. kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.kelompok kesenian meningkatkan kualitas meningkat perempuan sumberdaya manusia kan dan dalam melestarikan seni melestarikan dan budaya. kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. misi iii meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan tujuan sasaran indikator sasaran strategi arah kebijakan meningkatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi perekonomian pertumbuhan sektor daerah ekonomi primer meningkatkan revitalisasi meningkat pertanian yang bertitik kan produksi berat agribisnis dengan dan memperhatikan produktif tas kelestarian lingkungan pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. sekunder meningkatkan kualitas meningkat vi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun sumberdaya manusia dan kan memanfaatkan potensi keamanan sumberdaya wilayah, dan dan modal sosial untuk kelancaran meningkatkan daya saing, distribusi menarik investasi, dan pedagang menciptakan kesempatan an. kerja tersier meningkatkan kualitas pengembang sumberdaya manusia dan dan memanfaatkan potensi pemasaran sumberdaya wilayah, dan produk modal sosial untuk pariwisata meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja meningkatkan kapasitas meningkatkan umkm melalui produk dan keterpaduan program, produktivitas pemanfaatan ilmu industri pengetahuan dan teknologi umkm dan kerjasama untuk berorientasi meningkatkan daya saing pasar meningkatnya pertumbuhan nilai penanaman meningkatkan kualitas meningkat penanaman modal sumberdaya manusia dan kan modal memanfaatkan potensi penanaman sumberdaya wilayah, dan modal yang modal sosial untuk berwawasan vi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun meningkatkan daya saing, lingkungan. menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja meningkatkan meningkatnya tingkat pengangguran meningkatkan kualitas meningkat daya beli pendapatan terbuka sumberdaya manusia dan kan peluang masyarakat masyarakat dan memanfaatkan potensi dan menurunnya sumberdaya wilayah, dan kesempatan disparitas modal sosial untuk kerja. pendapatan meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja persentase miskinpersentase penduduk meningkatkan meningkat dibawah garis kemiskinanvi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun ama pdrb perkapita (adb, meningkatkan kualitas meningkat ribu rupiah) sumberdaya manusia dan kan peluang memanfaatkan potensi dan sumberdaya wilayah, dan kesempatan modal sosial untuk kerja meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja meningkat kan penanaman modal yang berwawasan lingkungan. meningkatkan kapasitas meningkatkan umkm melalui keterpaduan produk dan program, pemanfaatan ilmu produktivitas pengetahuan dan teknologi industri dan kerjasama untuk umkm meningkatkan daya saing berorientasi pasar angka gini ratio. vi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun program pemerintah, swasta dan masyarakat. meningkatkan kualitas meningkat sumberdaya manusia dan kan memanfaatkan potensi penanaman sumberdaya wilayah, dan modal yang modal sosial untuk berwawasan meningkatkan daya saing, lingkungan menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja meningkatkan meningkatnya ketersediaan energi meningkatkan revitalisasi meningkat ketahanan ketersediaan perkapita pertanian yang bertitik kan produksi pangan pangandan berwawasan lingkungan. ketersediaan protein meningkatkan revitalisasi meningkat perkapita pertanian yang bertitik kan produksivi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun dan berwawasan lingkungan tujuan sasaran indikator sasaran strategi arah aaa raba tan yaiba mewujudkan meningkatnya proporsi panjang jalan dan pemeliharaan dan mendorong ketersediaan kualitas pelayanan jembatan dalam kondisi pembangunan prasarana partisipasi prasarana dan transportasi jalan baik dan sarana umum melalui masyarakat dan sarana publikluas lahan pertanian pemeliharaan dan mendorong prasarana dan mendapatkan irigasi teknis pembangunan prasarana partisipasi sarana irigasi dan sarana umum melalui masyarakat dantersedianya fasilitas pemeliharaan dan mendorong eefkagapan amor, pembangunan sarana (beta transportasi, marka, guardrill) dan dan sarana umum melalui masyarakat domunikasi dan penerangan jalan umum optimalisasi sumber swasta dalam pemanfaatan pada jalan kabupaten sumber pembiayaan peningkatan teknologi informasi pemerintah, swasta, dan dan prasarana dan sarana umum meningkatnya persentase kondisi menjaga kualitas meningkatkan kualitas lingkungan prasarana dan sarana dasar lingkungan hidup melalui kualitas permukiman permukiman baikcakupan ketersediaan menjaga kualitas meningkatkan rumah layak huni lingkungan hidup melalui kualitasisumondn seranatenangatangan pembangunan prasarana \|pengalihan prasarana dan sarana penanggulangan pembangunan prasaranasarana dalam ranga bencana baik dan sarana umum melalui sumberdaya peningkatan optimalisasi sumber alam dan kemampuan sumber pembiayaan lingkungan penanggulangan pemerintah, swasta, dan hidup melalui bencanarekonomian baik pembangunan prasarana pengelolaan sarana dan sarana umum melalui sumberdaya perekonomietersediaan prasarana dan pemeliharaan dan meningkatkan prasarana dan sarana sekolah pembangunan prasarana pengelolaan sarana pendidikan dan sarana umum melalui sumberdaya dan olah ragayakan prasarana dan pemeliharaan dan meningkatkan sarana sekolahkondisi prasarana dan pemeliharaan dan meningkatkan sarana olah raga baikkesehatan baik pembangunan prasarana pengelolaan sarana kesehatmerintahan baik pembangunan prasarana pengelolaan sarana dan sarana umum melalui sumberdaya pemerintahkan menjaga kualitas luas lahan kritis menjaga kualitas mewujudkan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup melalui penyelenggaraan sumberdaya peningkatan kualitas penataan ruang alam dan pengelolaan sumberdaya yang lingkungan alam dan peningkatan berkelanjutan hidup yang kepedulian masyarakat dengan lestarianfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan luas lahan rusak akibat menjaga kualitas mewujudkan penambanglaksanaan pembangunan luas hutan menjaga kualitas mewujudkasian erat temen nata mampemanfaatan tanahadministrasi peningkatan kinerja mewujudkan pertanahrth perkotaansedianya informasi peningkatan kinerja mewujudkan rtrw serta rencana penataan ruang daerah penyelenggaraan rincinya melalui peta analog melalui penyusunan penataan ruang dan peta digital sebagai acuan pelaksanaan pembangunan menjaga kelestarian jumlah usaha dan atau menjaga kualitas meningkatkan fungsi lingkungan kegiatan yang mentaati lingkungan hidup melalui pengelolaan hidup persyaratan administratif peningkatan kualitas sumberdaya dan teknis pencegahan pengelolaan sumberdaya alam dan pencemaran airjumlah usaha dan atau menjaga kualitas meningkatkan kegiatan sumber tidak lingkungan hidup melalui pengelolaan bergerak yang memenuhi peningkatan kualitas sumberdaya persyaratan administratif pengelolaan sumberdaya alam dan dan teknis pengendalian alam dan peningkatan lingkungan pencemaran udara kepedulian masyarakat hidup melalui terhadap lingkungan pengendalian hidup kegiatan pembangunan masyarakat akibat adanya lingkungan hidup melaluidugaan pencemaran peningkatan kualitas sumberdaya dan atau perusakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang alam dan peningkatan lingkungan ditindaklanjuti kepedulian masyarakat hidup melalui terhadap lingkungan pengendalian hidup. kegiatan pembangunan usaha yang memiliki ipar menjaga kualitas meningkatkusaha yang memiliki menjaga kualitas meningkatkan dokumen lingkungvi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun misi memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup tujuan sasaran indikator sasaran strategi arah kebijakan meningkatnya energi terbarukan menjaga kualitas mendorong pemanfaatan terbangun lingkungan hidup melalui tersedianya sumberdaya energilistrik negara elektrifikasi menjaga kualitas mendorong lingkungan hidup melalui tersedianyamisi meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan segala bidangperempuan dan anak meningkatkan peran meningkatkan kualitas hidup pelayanan terhadap korban kekerasan yang perempuan dalam segala kualitas perempuan dan anak perempuan dan mendapatkan penanganan aspek pembangunan perlindungan anakcakupan perempuan dan meningkatkan peran meningkatkan anak korban kekerasan perempuan dalam segala kualitas yang mendapatkan layanan aspek pembangunan perlindungan bantuan hukumlembaga pug yang aktif meningkatkan peran meningkatkanlam dan politik pembangunan. pemenuhan hak hak anak meningkatkan peran meningkatkan perempuan dalam segala kualitas aspek pembangunan perlindungrasio anak perempuan meningkatkan kualitas meningkatkan terhadap anak laki laki sumber daya perempuan kualitas tingkat pendidikan dasar, dalam pembangunan sumberdaya yang diukur melalui angka perempuan partisipasi murni anak dalam perempuan terhadap anak pembangunan. laki laki rasio melek huruf meningkatkan kualitas meningkatkan perempuan terhadap laki sumber daya perempuan kualitas laki usia tahun, yang dalam pembangunan sumberdaya diukur melalui angka melek perempuan huruf dalam pembangunan. meningkatnya partisipasi perempuan meningkatkan peran meningkatkan partisipasi eksekutif pemerintah perempuan dalam segala kualitas perempuan dalam aspek pembangunan sumberdaya pembangunanpemberdayaan dan peran perempuan segala bidang tujuan sasaran indikator sasaran strategi arah kebijakan keterwakilan perempuan meningkatkan peran meningkatkan dalam dprdpenduduk perempuan meningkatkan peran meningkatkan bekerja dari angkatan perempuan dalam segala kualitas kerjaarah kebijakan pembangunan wilayah arah kebijakan pembangunan wilayah mengacu pada kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang ditetapkan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten sleman tahun yaitucc.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. sebagai tindak lanjut penetapan arah kebijakan pembangunan wilayah, maka ditetapkan kawasan strategis kabupaten, yaitutersebut terdiri dari kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi: kawasan strategis provinsi yang terdiri atas kawasan perkotaan kabupaten seluas kurang lebih hektar yang berada dalam kawasan perkotaan yogyakarta kpy), yaitu kecamatan godaan, gamping, mati, depok, ngemplak dan ngaglik. ii. kawasan koridor yogyakarta tikungan wonosari rangkap saeng m 4b. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun iii. kawasan koridor temon wates yogyakarta prambanan iv. kawasan koridor tempel parangtritis kawasan strategis kabupaten, seluas kurang lebih (empat ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar berupa kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah berupa kawasan pertanian tanaman pangan beririgasi selatan selokan mataram meliputi kecamatan myuran, ii. kecamatan minggir, iii. kecamatan segan, iv. kecamatan godaan, kecamatan mati:dan vi. kecamatan tempel kawasan strategis sosial budaya, meliputi kawasan strategis nasional, yaitu kawasan peninggalan arkeologis berupa situs peninggalan purbakala komplek candi prambanan dan candi ratu boko yang berada kecamatan prambanan, kawasan strategis provinsi berupa situs peninggalan purbakala candi meliputi kecamatan berubah, ii. kecamatan kawasan iii. kecamatan prambanan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi, yaitu kawasan strategis provinsi berupa kawasan teknologi tinggi wilayah gunungapi merapi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang meliputi kawasan strategis nasional berupa kawasan taman nasional gunung merapi seluas hektar meliputi kecamatan turi, ii. kecamatan pakem, iii. kecamatan angkringan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kawasan strategis kabupaten seluas kurang lebih (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar berupa kawasan resapan air meliputi: kecamatan segan, ii. kecamatan mati, iii. kecamatan ngemplak. iv. kecamatan ngaglik, kecamatan sleman, vi. kecamatan tempel, vii. kecamatan turi, viii. kecamatan pakem, dan ix. kecamatan angkringan. rencana pengembangan kawasan dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini: tabel rencana pengembangan kawasahutan lindung, rencana pengembangan bagian utara kawasan pertanian lahan kawasan agropolitan kering, merupakan kawasan lindung bagian dari gunung cakupan: kec. angkringan, kawasan pertambangan merapi dengan wilayah turi, pakem, sebagian pasir secara terbatas sekitarnya menjadi wilayah ngaglik, sebagian ngemplak, kawasan permukiman penyangga yang dapat sleman, kec. tempel. pedesaan. menjadi kawasan budidaya terbatas. bagian selatan berbatasan kepadatan penduduk kawasan pengembangan dengan kawasan apy diarahkan untuk rendah produksi pertanian serta kawasan yang ditetapkan desa wisata. sebagai kawasan lindung. pusat pelayanan desa margorejo kec. tempel) dan karakteristik khusus: kepadatan sedang untuk pakem dibangun kec. merupakan kawasan hutan kawasan yang ditetapkan pakem). lindung yang ditetapkan sebagai sub pusat meliputi kec. tempel, turi, dalam ngm, resapan air pengembangan. pakem dan angkringan. serta potensi rawan bencana rencana pengembangan gunung merapi. kawasan perdesaan merupakan kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata. pusat pelayanan desa raharjo kec. sleman) dan kawasan perdagangan serta jasa sepanjang jalan arteri primer. meliputi desa caturharjo, raharjo, trimulyo, donoharjo dan pandowoharjo kec. sleman)rencana pengembangan kawasan perdesaan kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata. pusat pelayanan desa sardonoharjo dan kawasan perdagangan sepanjang jalan kolektor primer. meliputi desa sardonoharjo, sukoharjo kec. ngaglik), umbulmartani, widodomartani, bimomartani dan sindumartani kec. ngemplak). kawasan pengembangan kawasan lindung cagar rencana pengembangan bagian timur budaya serta wisata budaya kawasan strategis sosial minat khusus. budaya (candi): kegiatan dominan cakupan: kawasan permukiman perlindungan untuk kec. prambanan, kawasan, pedesaan. kompleks candi prambanan berubah yang merupakan kawasan strategis sosio kultural bagian barat berbatasan kepadatan penduduk sebagai kebanggaan dengan kawasan apy diarahkan untuk rendah nasional. kawasan yang ditetapkan kawasan pengembangan sebagai kawasan lindung pertanian. serta kawasan perdesaan. pusat pelayanan desa sukoharjo kec. prambanan) karakteristik khusus: kepadatan sedang untuk dan kawasan perdagangan banyak ditemukan situs kawasan yang ditetapkan sepanjang jalan arteri primer. peninggalan arkeologis sebagai sub pusat meliputi desa tamanmartani terutama candi candi. pengembangan. kec. kawasan), sukoharjo, sumberejo, maduro, sumberharjo, wukirharjo, gayamharjo kec. prambanan). rencana pengembangan kawasan perdesaan iii pusat pelayanan desa purwomartani kec. kawasan) dan kawasan perdagangan sepanjang jalan arteri primer. meliputi desa selomartani, purwomartani, tirtomartani kec. kawasan), kalitirto, sendangtirto, tegaltirto dan jogotirto kec. berubah) kawasan pengembangan kawasan permukiman rencana pengembangan bagian selatan perkotaan. kawasan perkotaan kepadatan penduduk yogyakarta: cakupan: diarahkan untuk tinggi. pusat pelayanan kec. depok, beberapa bagian perdagangan kec. gamping, godaan, fasilitas pendidikan tinggi mati, naik dan ngemplak. bandara sebagai bandara dan kawasan strategis karakteristik khusus: hankam merupakan bagian dari terminal tipe kawasan perkotaan meliputi desa caturtunggal, yogyakarta yang maguwoharjo dan berkembang sebagai condongcatur kec. depok), kawasan budidaya dan desa banyuraden, pusat berbagai kegiatan. ambarketawang, trihanggo dan nogotirto kec. gamping), desa sidoarjo kec. godaan), desa sinduadi dan sendangadi kec. mati), desa minomartani, sidoharjo dan sariharjo kec. ngaglik), desa wedomartani kecpertanian dengan rencana pengembangan bagian barat desa wisata untuk kawasan perdesaan iv: mendukung budidaya pusat pelayanan desa cakupan: pertanian yang lebih sidoagung dan kawasan kec. myuran, minggir, berdayaguna. perdagangan sepanjang segan, beberapa bagian jalan arteri primer. kec. mati dan godaan kawasan peruntukan kawasan pengembangan industri terutama ikut. produksi pertanian serta bagian timur berbatasan desa wisata. dengan kawasan apy kawasan permukiman meliputi desa balecatur, pedesaan. margoluwih kec. segan), karakteristik khusus kepadatan penduduk sumbersari, tlogoadi, kawasan pertanian dan diarahkan untuk rendah tirtoadi kec. mati), desa industri terutama ikut. kawasan yang ditetapkan sidolahur, sidoagung, sebagai kawasan lindung. sidoarjo, sumbersari, sidomulyo, sidomulyo dan kepadatan sedang untuk balecatur kec. gamping). kawasan yang ditetapkan rencana pengembangan sebagai sub pusat kawasan strategis pertanian pengembangan. sawah abadi): pusat pelayanan desa sumberagung dan kawasan perdagangan sepanjang jalan arteri primer. kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata. meliputi desa margoagung, margomulyo, margokaton, argodi kec. segan), desa sendangsari, sendangagung, sendangrejo, sidorejo, sendangmulyo kec. minggir), desa sumberbaru, sumberagung, sumber rahayu kec. myuran). desa sidorejo kec. godaan). sumber: diolah dari kabupaten sleman dalam angka rtrw diy dan sumber lainnya arah kebijakan pembangunan sleman dalam paradigma among tani dagang layar dalam paradigma among tani dagang layar, kabupaten sleman memiliki posisi sebagai bagian belakang diy yang berperan menjaga keberlanjutan sistem budaya dan kelestarian lingkungan. sebagai kawasan belakang, kabupaten sleman memiliki potensi untuk dikembangkan terutama potensi wisata, perdagangan dan jasa. vi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun konsep pengembangan untuk mendukung paradigma ini adalah kebijakan pengembangan wilayah dan kebijakan pengembangan perekonomian. vi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun soo 400e bala mai kabupaten sleman indeks peta tahun peta beta sang aga da. pulau jawa "aan ibukota provinsi kabupaten tki mal ibukota kabupaten purworejo ted kabupaten klaten batas provinsi sana belakang punggung) bea sami wonogiri disahkan oleh: bupati sleman sistem koordinat geografis datum wgs bad sumber, pemerintah kabupaten sleman monroe 110r200e mor3oor moragore mos00e pena pertanian kedudukan kabupaten sleman sebagai halaman belakang wilayah diy vi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kebijakan pengembangan wilayah pengembangan wilayah kabupaten sleman secara garis besar dapat dibagi menjadi (dua) strategi, yaitu wilayah untuk konservasi dijaga kabupaten sleman berperan sebagai wilayah bagian belakang, untuk menjaga fungsi wilayah diy secara keseluruhan, antara lain sebagai kawasan lindung daerah bawahan kawasan lindung merapi kawasan lumbung pangan kawasan peninggalan budaya wilayah untuk dikembangkan pengembangan wilayah difokuskan pada area desa wisata, kawasan perkotaan yogyakarta, dan koridor koridor tertentu kabupaten sleman m55 rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun mo" bt pergi 42an ben man adi kedai ana rencana tata ruang wilayah frontal engan sragen mater kabupaten sleman aga tahun kabupaten boyolali peta jahitan "ae kawasan pertanian "an ee, node indra tar one meriltnann aas nun bam tej ibukota kabupaten petai ibukota kecamatan kabupaten magelang paha kabin: pp) rara " batas provinsi sing tag " batas kabupaten gem) dit: p3) batas kecamatan ana jalan arteri par psu lia pantau mpamapowa re, jahe kereta api lan kabupaten kulon pia tas mna p2 ina mat kabur kur peruntukan pertanian tanaman pangan pen anta peruntukan pertanian holtikultura pangan ahu kab apa wafat gp) per ta, kata sala spa pen tum ada lah, lima saat seno nva ampat a77 kas ikan imp ppa ngga pang ant pensi bata) sta saga sih nyak ata , ih. . tea tama ena her nye sun has san lawa 1x8 pig kebal apa petasan man atu bupati sleman yaaa ing ktt alt ln, ( na ain meraba .," yet! opyakart pat tab, gan mag man nona sri purnomo tip, (and sea proyeksi: rap sistem koordinat utm universal transverse mercato) ia) "ar analisis, kabupaten bantul ve, sleman bt "bt kawasan pertanian vi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun kebijakan pengembangan perekonomian konsep pengembangan perekonomian kabupaten sleman difokuskan pada kegiatan sebagai berikut perluasan lahan pertanian, dengan strategi optimalisasi lahan pertanian perkotaan plotting megapolitan penerapan insentif dan disinsentif jaminan keberlanjutan aktivitas pertanian melalui agricultural land banking optimalisasi wisata potensi wisata amat beragam, mulai dari desa wisata, wisata pendidikan, wisata pendidikan kebencanaan, wisata cagar budaya, dan masih banyak potensi wisata lainnya. strategi optimalisasi wisata ditempuh dengan kegiatan sebagai berikut pengembangan fasilitas desa wisata perluasan pemasaran desa wisata wisata pendidikan bencana laboratorium gunungapi merapi laboratorium gempa wisata cagar budaya pengembangan feeder pada koridor tertentu pengembangan feeder ini ditujukan sebagai salah satu persiapan pengalihan bandar udara wilayah kabupaten kulon progo. strategi yang ditempuh melalui kegiatan pengembangan pusat oleh oleh pengembangan informasi wisata pengembangan sistem transportasi terpadu pengembangan kawasan terpadu kawasan terpadu kabupaten sleman direncanakan terletak lokasi, yaitu kawasan terpadu banjarsari setoran, caturtunggal, depok, kegiatan dalam kawasan ini merupakan kombinasi antara kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pemukiman dengan strategi pengembangan pusat pusat kegiatan rekayasa lalu lintas mt57 rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun pedestrian walk pengembangan transportasi massal dalam kawasan kawasan terpadu maguwoharjo kegiatan dalam kawasan merupakan kombinasi antara kegiatan wisata, budaya, olahraga, dan ruang terbuka hijau dengan strategi penataan kawasan embung pengembangan wisata terpadu pengembangan sarana olahraga penataan permukiman pengembangan kawasan budaya pengembangan rth rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun 24u7bt atom on0ya senat 00an soon rencana tata ruang wilayah (irma mangan pengen membran kabupaten sleman tahun so, ppa: pen peta rencana lea yan sistem perkotaan x5. sukarno pata, tn: panas pra legenda: ibukota kabupaten mesh ibukota kecamatan ava ibukota desa kabupaten magelang bum mau . . batas provinsi penata naga batas kabupaten jabon wni ima batas kecamatan spa weranarnio a3! batas desa $e) aoa a20) tai pay mama mag jalan kolektor nemprap temui jalan lokal pete adel pan lam xx5 jalur kereta api fata page pb, ttl nebakkaan kita sung pan. nye tem kabupaten kulon progo tgroostep see pln part ne: dean pena: par: sin hita imersi pusat kegiatan nasional) srg, nah teman pkw pusat kegiatan wilayah) spa ptp bao tea kaksamatsat kabupaten klaten pala ig, aas sartonopan pik pusat kegiatan lokal) setara ang ea) age ppk pusat pela bpi pen pej haga sean sak moana ori hai setomartani sendargsnuha y latih wanda alta raha ikan muri ay) angan sama desa pos tangga mam keempat korean menata min lalai pamen pak yaa crop bacagurg per jah, disahkan oleh: lia nag naa bupati sleman hai non yani ma, mun gamma lan, hal kal skl ramalan catatan pasti benci? ketik, pelet proyeksi: leah sn) sistem koordinat utm universal transverse mercato) datum wgs zona sistem koordinat geografis datum wgs single base map diy, skala "' analisis, aman pemerintah kabupaten sleman wooofmt ear tea provinsi daerah istimewa yogyakarta bt tro" rencana sistem perkotaan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun peran) jai 240bt untan one rencana tata ruang wilayah kabupaten sleman sam tahun ang ka, kabupaten boyolali peta rencana bastion latin kawasan budidaya kabupaten san, nat na sni ant era jain staind spa jae sal "an legenda: hai: lena ibukota kabupaten papar uan ibukota kecamatan kabupaten magelang eka png nyi ibukota desa sula aga tar anak bilas modus date batas kabupaten peng jan balas kecamatan pan "il . batas desa lip jalan arteri . kar jalan kolektor ega ah, jalan lokal sud puan mma jalur kereta api dus hama seng sungai kabupaten kulon progo kawasan budidaya: mp sgt nkri peruntukan permukiman naa kabupaten klaten peruntukan pertanian tanaman pangan matan peruntukan holtikultura leieuman no" kawasan industri ain ato pat pertahanan dan keamanan pas pra apa hutan rakyat brp lag ting aek taman nasional gunung merapi ame ifa tka aka saba esai ban lada hati kai synneiahen. gol adisi "n3 selang: dona aaa disahkan ole: nbl sen bupati sleman . bps rpp modern mate sri purnomo kam. sera tan una aan sana mena legi dewata sistem koordinat geografis datum wgs ph, sar dle base map div, skala pemda kemas hok warna akan kabupaten bantul ten, pemerintah kabupaten sleman lali or2e nai ena kawasan budidaya vi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun ottemny of 1orr0 horror 'bt bt 450000mt rencana tata ruang wilayah peer genre ovengaar onger kabupaten sleman te) mera mean tahun b0yo! kabupaten lali pon peta sistem patokan psi jaringan transportasi aa: sa, ih, banana no, fib oat bela wil src (pakem legenda: i ibukota kabupaten ibukota kecamatan dinar lan aa kabupaten magelang lean) ari batas provinsi (rambat, dgn aan . batas kabupaten fan lan . batas kecamatan range pala klaim batas desa para hj) pp normale paman kua bil maan, jaringan transportasi: jaya mms jalan arteri pen gula wdepoinnrad jalan kolektor peta iia mtk jalan lokal peter ed, ya! bhi mea peran mma jalur kereta api dina tera eta sika jalur kereta api monorail kabupaten kulon progo ap, mob mp) tan jalan tol papar polka bla sleman !\| kama ii) nan lai kolettadat kabupaten klaten bandar udara milgoagung sukoharjo lai sik stasiun kereta api sma pga kaka lado mendata lah pencogka kana. jan pl, ali lan mus terminal penumpang tipe pan app pan pai yenljal set terminal barang sai) ia, petaka rak sama pede soto ketat uno erat ape tg. try laki dara tun pmr aga dal ayi mang sheeran gaung) jason! png selat masa lay korean ih, \|sapaan sea mendikan lia teens por buroomerahp dag (usa) ori "ata oh, ofaetaa lan syrapaonpesa ala png seto garatongsaf neo. (depok) lgdkbeari skor ian as) ika disahkan oleh lahan sts phint ar): nang ppa bupati sleman may dua same pen ape afaka nai aneka yara ttl aja bana akan. eng pg. taun lai sri purnomo gaming ujung jar fan ja" proyek pa) sistem koordinat utm universal transverse mercato) datum wgs zona an) sistem koordinat geografis datum wgs single base map diy, skala analisis, $ kabupaten bantul tera haa pemerintah kabupaten sleman aer benda tana provinsi daerah istimewa yogyakarta bt sistem jaringan transportasi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan,dan program program pembangunan daerah tersebut dimaksudkan untuk melaksanaksleman baik urusan wajib maupun urusan pilihan. pada tahun pembangunan diarahkan pada pemulihan paska bencana alam gunung merapi pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memantapkan pencapaian aspek pendidikan dan kesehatan. pada tahun pembangunan masih tetap diarahkan pada pemulihan paska bencana alam gunung merapi dan bencana lainnya pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dengan menjaga dan memantapkan pencapaian pada aspek pendidikan, kesehatan dan ketersediaan infrastruktur. pada tahun pembangunan diarahkan pada penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian bidang pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur. pada tahun pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh peningkatan infrastruktur wilayah yang lebih memadai dan keadaan sosial dan keamanan yang kondusif. pada tahun pembangunan diarahkan pada pemantapan ekonomi yang didukung oleh pemantapan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. wwwndidikan kebijakan umum mempertahankan wajar tahun dan melaksanakan wajar tahun: meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan, mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu, meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan, mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan budi pekerti, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan aksesibilitas layanan paud. program pembangunaningkatan kualitas pendidikan non formaldan program pengembangan kreativitas siswa dan guru. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib kesehatan kebijakan umum meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, cc. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat, optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun memantapkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan kebijakan umum program obat dan perbekalan kesehatan, program upaya kesehatan masyarakatprogram pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya, program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata, il. program pemeliharaan prasarana dan sarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit matoo.dan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib pekerjaan umum kebijakan umum menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat, menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana, dan meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. program pembangunan program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan saluran drainase gorong gorong, program pembangunan trap talud brondong, program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan, program rehabilitasi pemeliharaan talud brondong, program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan, program peningkatan prasarana dan sarana kebinamargambangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah: program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, program pembangunan infrastruktur perdesaan, dan program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib perumahan kebijakan umum menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat, meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, dan menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. program pembangunan program pengembangan perumahan, program lingkungan sehat perumahan, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun program pemberdayaan komunitas perumahan, program perbaikan perumahan akibat bencana alam sosial, program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan program pengelolaan areal pemakaman. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib penataan ruang kebijakan umum meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat, meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan, program pembangunankebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib perencanaan pembangunan kebijakan umum meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan. program pembangunan program pengembangan data informasi, program kerjasama pembangunan, program pengembangan wilayah perbatasan, program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh,, program perencanaan pembangunan ekonomi, vii rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun program perencanaan sosial budaya, program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam: dan program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib perhubungan kebijakan umum menjaga dan meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan. program pembangunanmbangunan prasarana dan sarana perhubungan, program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib lingkungan hidup kebijakan umum menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat, menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat, dan meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. program pembangunan program pengembangan kinerja pengelolaan persamaan, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahunrehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program peningkatan pengendalian polusi, dan program pengelolaan ruang terbuka hijau rth). kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib pertanahan kebijakan umum meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian, dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. program pembangunan program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, program penyelesaian konflik konflik pertanahan, dan program pengembangan sistem informasi pertanahan. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil kebijakan umum meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi kependudukan. program pembangunan program penataan administrasi kependudukan.mberdayaan perempuan dan perlindungan anak kebijakan umum meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. program pembangunanjender dalam pembangunan. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera kebijakan umum mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera, dan meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. program pembangunanromosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat, program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr, mi: rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun program peningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk hiv aids, program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dan program pengembangan model operasional bkb posyandu padu. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib sosial kebijakan umum meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pemberdayaan, meningkatkan pembinaan kerukunan kehidupan beragama, meningkatkan pembinaan pks melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, dan meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napa melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat. program pembangun, program pembinaan anak terlantar, program pembinaan parakelembagaan kesejahteraan sosial, dan program penanggulangan kemiskinan. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib tenaga kerja kebijakan umum meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun meningkatkan daya saing, perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial. program pembangunankebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah kebijakan umum meningkatkan akses modal, kualitas sdm, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota, dan mengembangkan umkm melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk umkm. program pembangunan, dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib penanaman modal daerah kebijakan umum meningkatkan minat investasi melalui promosi, optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi: dan meningkatkan jejaring investasi tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. program pembangunan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, vii rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dan program penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib kebudayaan kebijakan umum mengembangkan dan melestarikan nilai nilai budaya dan nilai nilai tradisional, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai nilai tradisional. program pembangunan program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, dan program pengelolaan keragaman budaya. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib kepemudaan dan olah raga kebijakan umum mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan, meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi muda, dan meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana olah raga melalui peran serta masyarakat dan swasta. program pembangunanupaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun program peningkatan prasarana dan sarana olahraga. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kebijakan umum mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi pancasila, meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. program pembangunanpekat), program pendidikan politik masyarakat, dan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. kebijakan umum dan programbijakan umum meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang undangan, il rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa. program pembangunan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerahkabupaten kota, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program peningkatan kerjasama natar pemerintah daerah, program penataan peraturan perundang undangan, il., oo. program penataan kelembagaan dan penatalaksanaan, program pengembangan kualitas kebijakan publik, program peningkatan kualitas pelayanan publik, program peningkatan administrasi pemerintahan, auauaua rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun program pengkajian dan penelitian bidang iptek, program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum, program penegakan hukum, dan program pengelolaan pendapatan daerah. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib ketahanan pangan kebijakan umum meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan. program pembangunan program peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib pemberdayaan masyarakat desa kebijakan umum meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa, meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. program pembangunan program peningkatan kebudayaan masyarakat pedesaan, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,dan program peningkatan peran perempuan perdesaan. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib statistik kebijakan umum meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pembangunan. program pembangunan program pengembangan data informasi statistik daerah. viikearsipan kebijakan umum meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip, dan meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip. program pembangunan program perbaikan sistem administrasi kearsipan, program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, program pemeliharaan rutin berkala prasarana dan sarana kearsipan, dan program peningkatan kualitas pelayanan informasi. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib komunikasi dan informatika kebijakan umum meningkatkan aksesibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat, dan mengembangkan gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan. program pembangunan program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi, program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi, dan program kerjasama informasi dan media massa. kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib perpustakaan kebijakan umum meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan dan minat baca masyarakat. vii rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun program pembangunan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. kebijakan umum dan program pembangunan urusan pilihan pertanian kebijakan umum meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan, dan meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian. program pembangunandan program peningkatan penerapan teknologi peternakan. kebijakan umum dan program pembangunan urusan pilihan kehutanan kebijakan umum meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan: dan meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air (catchment area). program pembangunan program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan, dan program perencanaan dan pengembangan hutan. kebijakan umum dan program pembangunan urusan pilihan energi dan sumber daya mineral kebijakan umum meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat, meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, meningkatkan cakupan pelayanan energi, dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan program pembangunan program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan,, dan program pengembangan energi terbarukan. kebijakan umum dan program pembangunan urusan pilihan pariwisata kebijakan umum meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata, dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. meningkatkan prasarana dan sarana obyek wisata dengan memperhatikan kearifan lokal program pembangunan program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan kemitraan. kebijakan umum dan program pembangunan urusan pilihan kelautan dan perikanan kebijakan umum meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan, dan vii rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun meningkatkan produksi dan pemasaran hasil hasil perikanan. program pembangunan program pengembangan budidaya perikanan, program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dan program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. kebijakan umum dan program pembangunan urusan pilihan perdagangan kebijakan umum meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pasar tradisional, meningkatkan perlindungan konsumen, meningkatkan perlindungan terhadap pedagang tradisional, dan 0d. mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi. program pembangunan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagri, program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, program pembangunan prasarana dan sarana ekonomi, dan program pembinaan dan penataan pedagang pasar. kebijakan umum dan program pembangunan urusan pilihan perindustrian kebijakan umum meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri, dan meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran. sei rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sleman tahun program pembangunkebijakan umum dan program pembangunan urusan pilihan transmigrasi kebijakan umum meningkatkan ketrampilan, kerjasama dan fasilitasi calon transmigran. program pembangunan program transmigrasi regional. vii tabel kebijakan umum dan program pembangunskpd penanggung sasaran strategi arah kebijakan indikator sasaran kondisi kondisi urusan program jawab") awal akhir amp manages ema gaya meningkatnya meningkatkan kualitas optimalisasi pelayanan persentase ,33y0 program inspektorat kualitas sdm aparat sumberdaya manusia dan kepada masyarakat melalui peningkatan jumlah peningkatan kabupaten memanfaatkan potensi sumberdaya peningkatan sdm aparat, pegawai berpendidikan profesionalisme wilayah dan modal sosial untuk efisiensi dan efektivitas tenaga pemeriksa meningkatkan daya saing, menarik birokrasi dan pemanfaatan dan aparatur investasi, dan menciptakan it. pengawasan kesempatan kerja meningkatkan kualitas program badan pelayanan publik melalui pendidikan kepegawaian peningkatan kapasitas daerah kedinasan daerah dengan penerapan prinsip prinsip good governance. meningkatkan kualitas penguatan kasus pelanggaran program dinas pelayanan publik melalui kelembagaan opd sesuai disiplin pns pendidikan perhubungan, peningkatan kapasitas daerah kebutuhan dan kewenangan kedinasan komunikasi dengan penerapan prinsip prinsip daerah dan good governance. informatika melakukan evaluasi dan penataan penguatan persentase program sekretariat ulang organisasi perangkat daerah kelembagaan opd sesuai penempatan pejabat pembinaan dan daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan kebutuhan dan kewenangan struktural sesuai pengembangan daerah dan peraturan perundangan daerah kompetensi aparatur yang ada. program badan pembinaan dan kepegawaian pengembangan daerah aparatur program dinas pasar pembinaan dan pengembangan aparatur program kantor pembinaan dan pelayanan pengembangan perizinan aparatur vii 3s. lk: program sekretariat pembinaan dan dewan pengembangan pengurus aparatur korps pegawai republik indonesia program dinas peningkatan pertanian, kapasitas sumber \|perikanan dan daya aparatur kehutanan program kantor arsip peningkatan daerah kapasitas sumber daya aparatur program kantor peningkatan perpustakaan kapasitas sumber \|daerah daya aparatur program dinas peningkatan pendidikan kapasitas sumber \|pemuda dan daya aparatur olahraga program dinas peningkatan kesehatan kapasitas sumber daya aparatur program dinas peningkatan pekerjaan kapasitas sumber \|umum dan daya aparatur perumahan program badan peningkatan perencanaan kapasitas sumber \|pembangunan daya aparatur daerah program dinas peningkatan perhubungan, kapasitas sumber \|komunikasi daya aparatur dan informatika program dinas sumber peningkatan daya air, kapasitas sumber \|energi dan daya aparatur mineral vii is. lk: program kantor peningkatan lingkungan kapasitas sumber \|hidup daya aparatur program dinas peningkatan pengendalian kapasitas sumber \|pertanahan daya aparatur daerah program dinas peningkatan kependudukan kapasitas sumber dan catatan daya aparatur sipil program badan peningkatan keluarga kapasitas sumber \|berencana daya aparatur pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat program dinas tenaga peningkatan kerja dan kapasitas sumber \|sosial daya aparatur program dinas peningkatan perindustrian kapasitas sumber daya aparatur perdagangan dan koperasi program kantor peningkatan penanaman, kapasitas sumber \|penguatan daya aparatur dan penyertaan modal program dinas peningkatan kebudayaan kapasitas sumber \|dan daya aparatur pariwisata program badan peningkatan penanggalan kapasitas sumber \|gan bencana daya aparatur daerah program kantor peningkatan kesatuan kapasitas sumber \|bangsa daya aparatur vii 3s. lk:inspektorat peningkatan kabupaten kapasitas sumber daya aparatur program dinas peningkatan pengelolaan kapasitas sumber \|keuangan dan daya aparatur aset daerah program kantor peningkatan pelayanan kapasitas sumber \|perizinan daya aparatur program dinas pasar peningkatan kapasitas sumber daya aparaturrumah sakit peningkatan umum daerah kapasitas sumber \|prambananmyuran kapasitas sumber daya aparatur vii 3s. lk: program kecamatan peningkatan minggir kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan godaan kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan gamping kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan mati kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan depok kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan berubah kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan kawasan kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan ngaglik kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan sleman kapasitas sumber daya aparatur program sekretariat peningkatan dewan kapasitas sumber \|pengurus daya aparatur korps pegawai republik indonesia program dinas peningkatan pendapatan kapasitas sumber \|daerah daya aparatur vii see mem egapakem kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan segan kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan prambanan kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan ngemplak kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan turi kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan angkringan kapasitas sumber daya aparatur program kecamatan peningkatan tempel kapasitas sumber daya aparatur program dinas peningkatan pendapatan kapasitas sumber \|daerah daya aparatur program dinas peningkatan kesehatan kapasitas sumber daya aparatur meningkatnya meningkatkan kualitas penguatan tingkat capaian program penataan dinas efektifitas dan pelayanan publik melalui kelembagaan opd sesuai kinerja daerah kelembagaan dan \|kesehatan efisiensi birokrasi. vii 3s. lk: meningkatkan kualitas program penataan kantor kerjasama dengan berbagai pihak kelembagaan dan (lingkungan penatalaksanaan hidup meningkatkan kualitas penguatan persentase skpd yang\| program penataan sekretariat pelayanan publik melalui kelembagaan opd sesuai memiliki sop kelembagaan dan \|daerah meningkatkan kualitas penguatan skpd yang telah 55y0 program kantor pelayanan publik melalui kelembagaan opd sesuai menerapkan spb kategori pengembangan penanaman, peningkatan kapasitas daerah kebutuhan dan kewenangan baik kualitas kebijakan \|penguatan dengan penerapan prinsip prinsip daerah. publik dan good governance penyertaan modal program sekretariat pengembangan daerah kualitas kebijakan publik program sekretariat pengembangan dewan kualitas kebijakan \|perwakilan publik rakyat daerah program kecamatan peningkatan mati administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan minggir administrasi pemerintahan program sekretariat peningkatan daerah administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan angkringan administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan segan administrasi pemerintahan vii 3s. lk: program kecamatan peningkatan myuran administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan godaan administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan gamping administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan prambanan administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan sleman administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan tempel administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan turi administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan pakem administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan depok administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan kawasan administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan ngemplak administrasi pemerintahan vii 3s. lk: program kecamatan peningkatan berubah administrasi pemerintahan program kecamatan peningkatan ngaglik administrasi pemerintahan program perbaikan kecamatan sistem administrasi \|(turi kearsipan program perbaikan kantor arsip sistem administrasi \|daerah kearsipan program badan penyelamatan dan \|kepegawaian pelestarian daerah dokumen arsip daerah program sekretariat penyelamatan dan \|daerah pelestarian dokumen arsip daerah program kantor arsip penyelamatan dan \|daerah pelestarian dokumen arsip daerah program sekretariat pemeliharaan daerah rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan program kantor arsip pemeliharaan daerah rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan vii soo lela meningkatnya meningkatkan kualitas data dan optimalisasi pelayanan penyediaan informasi program sekretariat transparansi informasi melalui pemanfaatan ilmu kepada masyarakat melalui publik peningkatan daerah pengetahuan dan teknologi peningkatan sdm aparat, kualitas pelayanan efisiensi dan efektivitas informasi birokrasi dan pemanfaatan meningkatkan kualitas data dan mendorong tersedianya jenis informasi yang program kantor arsip informasi melalui pemanfaatan ilmu data dan informasi yang disajikan peningkatan daerah pengetahuan dan teknologi memadai untuk perencanaan kualitas pelayanan pembangunan. informasi meningkatkan partisipasi optimalisasi pelayanan persentase aduan program dinas sumber masyarakat dalam kehidupan kepada masyarakat melalui masyarakat yang pengembangan daya air, demokrasi. peningkatan sdm aparat, ditindaklanjuti komunikasi, energi dan efisiensi dan efektivitas informasi dan mineral birokrasi dan pemanfaatan media massa it. program dinas pengembangan kesehatan komunikasi, informasi dan media massa program dinas pengembangan pekerjaan komunikasi, umum dan informasi dan perumahan media massa program dinas tenaga pengembangan kerja dan komunikasi, sosial informasi dan media massa program sekretariat pengembangan daerah komunikasi, informasi dan media massa program dinas pasar pengembangan komunikasi, informasi dan media massa vii yoo program dinas pengembangan pertanian, komunikasi, perikanan dan informasi dan kehutanan media massa program badan pengembangan perencanaan komunikasi, pembangunan informasi dan daerah media massa program dinas pengembangan perhubungan, komunikasi, komunikasi informasi dan dan media massa informatika program badan pengembangan keluarga komunikasi, berencana informasi dan pemberdayaan media massa perempuan dan pemberdayaan masyarakat program sekretariat pengembangan dewan komunikasi, perwakilan informasi dan rakyat media massa daerah program badan pengembangan kepegawaian komunikasi, daerah informasi dan media massa program kantor pengembangan pelayanan komunikasi, perizinan informasi dan media massa program sekretariat pengembangan dewan komunikasi, pengurus informasi dan korps media massa pegawai republik indonesia vii 3s. lk: program kerjasama sekretariat informasi dan daerah media massa program kerjasama sekretariat informasi dan dewan media massa perwakilan rakyat daerah program kerjasama kantor informasi dan pelayanan media massa perizinanbadan pengembangan keluarga data informasi sta \|berencana titik daerah pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat program dinas pengembangan perindustrian data informasi sta titik daerah perdagangan dan koperasi program dinas pasar pengembangan data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan myuran data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan segan data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan godaan data informasi sta titik daerah vii 3s. lk: program kecamatan pengembangan gamping data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan mati data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan depok data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan berubah data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan prambanan data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan ngemplak data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan ngaglik data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan sleman data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan tempel data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan turi data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan pakem data informasi sta titik daerah vii 3s. lk: program kecamatan pengembangan kawasan data informasi sta titik daerah program dinas pengembangan pertanian, data informasi sta \|perikanan dan titik daerah kehutanan program kecamatan pengembangan minggir data informasi sta titik daerah program badan pengembangan penanggalan data informasi sta \|gan bencana titik daerah daerah program dinas tenaga pengembangan kerja dan data informasi sta \|sosial titik daerah program sekretariat pengembangan daerah data informasi sta titik daerah program kecamatan pengembangan angkringan data informasi sta titik daerahsekretariat pengkajian dan daerah penelitian bidang komunikasi dan informasi meningkatnya meningkatkan kualitas optimalisasi pelayanan indeks kepuasan program kecamatan pelayanan pelayanan publik melalui kepada masyarakat melalui masyarakat peningkatan minggir masyarakat peningkatan kapasitas daerah peningkatan sdm aparat, kualitas pelayanan dengan penerapan prinsip prinsip efisiensi dan efektivitas publik good governance. birokrasi dan pemanfaatan it. vii lela program rumah sakit peningkatan umum daerah kualitas pelayanan \|prambanan publik program dinas peningkatan kependudukan kualitas pelayanan dan catatan publik sipil program badan peningkatan keluarga kualitas pelayanan \|berencana publik pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat program kantor peningkatan penanaman, kualitas pelayanan \|penguatan publik dan penyertaan modal program sekretariat peningkatan daerah kualitas pelayanan publik program sekretariat peningkatan dewan kualitas pelayanan \|perwakilan publik rakyat daerah program badan peningkatan kepegawaian kualitas pelayanan \|daerah publik program dinas peningkatan pertanian, kualitas pelayanan \|perikanan dan publik kehutanan vii 3s. lk: program kecamatan peningkatan depok kualitas pelayanan publik program dinas peningkatan kesehatan kualitas pelayanan publik program badan peningkatan perencanaan kualitas pelayanan \|pembangunan publik daerah program dinas peningkatan perindustrian kualitas pelayanan publik perdagangan dan koperasi program satuan polisi peningkatan pamong praja kualitas pelayanan publik program dinas peningkatan pengelolaan kualitas pelayanan \|keuangan dan publik aset daerah program dinas pasar peningkatan kualitas pelayanan publik program kantor peningkatan pelayanan kualitas pelayanan \|perizinan publik program kecamatan peningkatan myuran kualitas pelayanan publik vii 3s. lk: program kecamatan peningkatan segan kualitas pelayanan publik program kecamatan peningkatan godaan kualitas pelayanan publik program kecamatan peningkatan gamping kualitas pelayanan publik program kecamatan peningkatan mati kualitas pelayanan publik program kecamatan peningkatan berubah kualitas pelayanan publik program kecamatan peningkatan prambanan kualitas pelayanan publik program kecamatan peningkatan kawasan kualitas pelayanan publik program kecamatan peningkatan ngemplak kualitas pelayanan publik program kecamatan peningkatan ngaglik kualitas pelayanan publik vii
daa dpasar merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah sebagai sarana jual beli, distribusi dan promosi yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk terus meningkatkan pengelolaan pasar yang menjadi kewenangannya melalui pengembangan dan pemberdayaan agar berjalan sesuai fungsinya dan mampu berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian dan konsumen, bahwa pengembangan dan pemberdayaan pasar dilaksanakan agar kegiatan ekonomi rakyat dapat berdaya saing dengan perkembangan perekonomian modern sehingga mampu menciptakan keseimbangan pasarlenyelenggaran pasar sehat:bangunan atau tempat dalam area pasar yang dipergunakan untuk berjualan berupa tempat dataran tetap dan tidak tetapbean pelataran adalah lahan didana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. surat pemanfaatan tempat dataran yang selanjutnya disingkat std adalah surat pemanfaatan tempat dataran tetap yang diberikan kepada orang pribadi atau badan lokasi pasar kabupateyang selanjutnya disebut adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar. kepala perangkat daerah yang selanjutnya disebut kepala, memberdayakan pedagang, dan mengembangkan pasar yang adaptif dengan kemajuan perekonomian. ruang lingkup pengelolaan pasar dalam peraturan daerah ini adalah pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. bab fungsi pasar pasar berfungsi sebagai: sarana distribusi, pembentukan harga, dan cc. tempat promosi. bab iii pengelolaannan beandea len(lima puluh meter persegi), toilet wc, tempat ibadah, pos ukur ulang (paling kecil ukuran m), pos kesehatan, sarana pengamanan, sarana informasi mitigasi bencana, drainase (ditutup dengan grill atau plat beton), tempat penampungan sampah sementara, gudang tempat penyimpanan stok barang, il.: fasilitas air bersih dan fasilitas listrik, instalasi pengolahan air limbah ipar), telekomunikasi, ss. koneksi internet: sistem informasi harga dan stok, uu. papan pengumuman informasi harga harian, tempat promosi, dan ruang laktasi. tempatnggunaan fasilitas air bersih sebagaimana dimaksud dalam huruf oleh dan untuk kepentingan pedagang yang bersumber dari perusahaan daerah air minum dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang ditetapkan perusahaan daerah air minum. penggunaan fasilitas listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf oleh dan untuk kepentingan pedagang dikenakan biaya sesuai dengan tarif perusahaan listrik negara. penggunaan fasilitas air bersih dan fasilitas listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf diberlakukan sama untuk sarana usaha perdagangan milik pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penarikan biaya penggunaan fasilitas listrik dan biaya penggunaan fasilitas air bersih yang bersumber dari perusahaan daerah air minum oleh dan untuk kepentingan pedagang dan fasilitas pasar diatur dengan peraturan bupati. pasar diklasifikasi berdasarkan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung pasarsebagai berikut: kelas pasardeapenanganan kebencanaan dalam pasardankeputusan kepala pd. bagian kedua pelaksanaan kepala: pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar, promosi pasar, pemberdayaan pedagang, pengelolaan pasar, dan kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhdaan bab tempat dataran tempat dataran dalam pasar meliputi: tempat dataran tetap, dan tempat dataran tidak tetap. tempat dataran tetap sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: kios, los dengan sekat, cc. los tanpa sekat, dan los sementara. tempat dataran tidak tetap sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pelataran. bab std bagian kesatu umum setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dataran tetap wajib memiliki std. pemberian std tidak dikenakan biaya. std sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan tempat dataran tetap. bagian kedua dasar pemberian std dasar pemberian std adalah: ketersediaan tempat dataran, dasa lendipermohonan std disampaikan secara tertulis kepada kepala dilengkapi dengan persyaratan administrasi. kepala menerbitkan stdtd diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga masa berlaku std std berlaku selama (tiga) tahun. pedagang akan meneruskan usahanya wajib mengajukan perpanjangan std. perpanjangan std dilakukan paling lambat (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. perpanjangan std yang dilakukan setelah masa berlaku habis, diproses sebagaimana permohonan std baru. opi gal) san bean std berlaku untuk (satu) kios atau los. std tidak dapat dipindahtangankan. ketentuan std sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan untuk pasar yang beroperasi (dua puluh empat) jam khusus pada tempat dataran los tanpa sekat yang digunakan secara bergantian oleh beberapa pedagang dan tidak meninggalkan barang dagangan. std sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk paling banyak (tiga) pedagang. masa berlaku std berakhir dan hak pemanfaatan kios dan los kembali pemerintah daerah apabila: std dicabut atas permintaan sendiri, dan atau std dicabut oleh pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut tentang pencabutan std sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian keempatdikenakan bagi pedagang yang memiliki std yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada antara lain: peringatan tertulis, pencabutan stddea bab kartu pedagang bagian kesatu umum setiap pedagang pelataran wajib memiliki kartu pedagang. kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud pada diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada dipelataran diatur dalam peraturan bupati. pemberian kartu pedagang pelataranmemberikan kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: ketersediaan pelataran, kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan sekitarnya, dan cc.pelataran sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperbaharui. yap bean bagian ketiga, kewajiban, dan laranganditempat dataran sesuai dengan std yang diberikan, menggunakan tempat dataran sesuai dengan stddannagakepada kepalatd dilanjutkan proses pencabutan stdmperjualbelikan barang, makanan, dan minuman yang telah melewati masa kadaluwarsamenambah dan atau mengurangi bangunan yang ada pasar tanpa izin kepala pd, melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya, menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran, il. menggunakan std sebagai agunan pinjamanoo.ditempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar, memperjualbelikan barang yang mengandung bahan bahan berbahaya, dantif pedagang yang tidak memenuhid d, pemberdayaan, dan pengendalian bagian kesatu umum dea legian keduapeningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar. untuk mendukung pemberdayaan pasar kabupaten, pemerintah daerah berkewajiban menempatkan produk unggulan daerah pada setiap pasar kabupaten. bagian kedua pengendalian pasar kepaladea len cc. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar, dan sarana dan prasarana pasar. pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara antara lain: penggunaan teknologi informasi, penggunaan mekanisme pembayaran retribusi, pengawasan pemanfaatan sarana prasarana pasar, dan atau pemeriksaan langsung lapangan oleh petugas yang terkait dengan pelaksanaan std dan sarana dan prasarana pasar. bagian ketiga pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pemanfaatan tempat dataradea len bab ketentuan pidana setiap pedagang yang tidak memiliki std dan kartu pedagang untuk selanjutnya mengikutia lga mena tanahwa perkembangan ekonomi, teknologi informasi, dan pola belanja masyarakat menuntut pemerintah daerah melakukan perubahan dalam pengelolaan pasar kabupaten. tata kelola pasar rakyat yang dapat menarik masyarakat pada umumnya dan generasi milenial menjadi sangat penting dalam pengembangan dan pemberdayaan pasar. juga bagaimana membangun pasar rakyat menjadi salah satu pendukung pengembangan wisata daerah, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah depan. pengelolaan pasar kabupaten yang memenuhi sni diharapkan akan mendukung upaya dimaksudperlukan pengelolaan pasar kabupaten secara professional makaekonomi lokal antara lain produk lokal berupa beras sleman dan air minum dalam kemasan produk sleman. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufhuruf yang dimaksud dengan fungsi distribusi adalah bahwa pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. huruf yang dimaksud dengan fungsi pembentukan harga adalah bahwa pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. huruf yang dimaksud dengan fungsi promosi adalah bahwa pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel, dan atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau sosial mediadicukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan fasilitasyang dimaksud dengan jaringan listrik adalah fasilitas listrik yang disediakan untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas prangka pemberdayaan pedagang dapat dilaksanakan dengan lembaga perbankan, koperasi, badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan pemberdayaand dicabut oleh pemerintah daerah adalah pencabutan std dikarenakan antara lain: pedagang meninggal dunia, melanggar ketentuan dalam peraturan daerah setelah mendapatkan peringatan. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. huruf ketersediaan pelataran didasarkan pada zona yang ditetapkan oleh kepala pd, makanan, dan minuman yang telah melewati masa kadaluwarsa adalah barang, makanan, dan minuman dalam kemasan yang dipakai atau dikonsumsi manusia yang telah habis batas waktu pemakaian atau konsumlengkapi dengan peredam suara dan getaran adalah penggunaan peredam suara dan getaran sehingga nilai ambang batas kebisingan tidak lebih dari decibel (dba) dan nilai ambang batas getaran tidak lebih dari meter per detik kuadrat (m det? sebagaimana diatur dalambahan berbahaya adalah mata dagangan yang mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia seperti boraks, formalin, rhodamin kuning metanol, dan bahan bahan lain sebagaimana ditentukan olehpenertiban bisa mencakup pembongkaran dan atau pemulihan bangunan bentuk semulayang dimaksud dengan produk unggulan daerah adalah produk produk pemberdayaan ekonomi daerah yang ditetapkan sebagai produk unggulan daerah. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penggunaan teknologi informasi antara lain pengembangan aplikasi tempat usaha terintegrasi dengan sistem onlinerminalselenggarakan melalui penyediaan terminalterminallebih dari (enam belas) tempat duduk sampai denganlebih dari (sembilan) tempat dudukmeter sampai dengan (enam koma lima) (plan)yang tidak didirikan bangunan sebagai tempat berjualan dan kegiatan insidentil lainnya yang berada halaman atau arearetribusi terminallayanan penyelenggaraan terminpelayanan lingkungan terminal sebagaimana dimaksud pada meliputi untuk: bus besar, bus sedang: bus kecil: dan mobil penumpang angkutan perdesaan: pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha: pelataran, dan kios: pelayanan penyediaan fasilitas lainnya berupa toilet dan kamar mandi: buang air kecil: buang air besar, dan mandrminal: ketersediaan tempat parkir bagidan cc. jenis pengguna pelayanan terminal. bagian keempat prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif prinsipditetapkan sebagai berikut: antar kota antar provinsi bus besar rp2. (dua ribu lima non ekonomi ratus rupiah) bus sedang rp2. (dua ribu rupiah) \|antar kota antar provinsi rp2. (dua ribu rupiah) ekonomi bus sedang rp1. (seribu lima ratus rupiah) antar kota dalam provinsi bus sedang rp1. (seribu lima ratus rupiah) bus kecil rp1. (seribu rupiah) angkutan perkotaan rp1. (seribu rupiah) bus kecil rp1. (seribu rupiah) angkutan perdesaan rp1. (seribu rupiah) mobil penumpang rp500, (lima ratus rupiah) pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha: pelataran rp2. (dua ribu rupiah) per (meter persegi) per hari kios rp35. (tigapuluh lima ribu rupiah) per per bulan pelayanan penyediaan fasilitas lainnya berupa toilet kamar mandi: buang air kecil rp1. (seribu rupiahrminal i. umum pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi jasa usahaoleh pemerintah daerah merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dwilayah kabupaten sleman.terminal memberikan pelayanan jasa terminal, dengan dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penyelenggaraan terminaldalam rangka penyelenggaraan pelayanan terminal oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swastaerminal dapaterminal termina, pemerintah kabupaten slem. belanja daerah .oa urp ius ooh pembiayaan daerah: ener iman .o jeda pengeluaran.4. dengan rincian sebagai berikut: anggaran pendapatan setelah senen real sasi .iiiooooooek lena selisih lebih. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp174. dengan rincian sebagai berikut: anggaran belanja setelah perubahan daan anna realisasi surplus .j jenewa selisih kurang . jeo selisih anggaran defisit. dengan realisasi surplus sejumlah rp288. dengan rincian sebagai berikut: anggaran defisit setelah perubahan .robek realisasi surel .ooa selisih lebih. jea selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah rp146. dengan rincian sebagai berikut: anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan . realisasi .iiooooeeaaan selisih lebih. j.enooioioiooc.ooi realisasi .iieecooom jena selisih kurang .cocoon selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah rp146. dengan rincian sebagai berikut: anggaran pembiayaan netto setelah perubahan . kali sasi .iioeooe selisih lebih . realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebesar rp289. neraca sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember sebagai berikut: jumlah et. jooooooeeeean jumlah kewajiban .korean cc. jumlah ekuitas ana .voodoo.'?haruskah dari aktivitas operasi . cc. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan ee. enaj.ieee pajak restoran.oooooooo.ooo saldo akhir kas bendahara penerimaan il. saldo kas jamkesmas puskesmas . pendapatan lain lain belum disetor . saldo akhir kas bendahara dinkes . oooo. woo belanja .oooooco woo wom maa surplus ann aal reka)1. daftar jumlah pegawai per golongan berjabatan,:sleman, pr! purnomo diundangkan sleman pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten sleman, nik lembaran daerah kabupaten sleman tahun nomor seri
peraturan gubernur kalimantan selatan nomor tahusebagaimana diamanatkan dalam, dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaannyagubernur kalimantan selatarta yang mempunyai lokasi kerjanya lebih dari (satu) atau lintas kabupaten kota dalam daerah. peraturan gubernur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara untuk memungut retribusi perpanjangan ita yang lokasi kerjanya lintas kabupaten kota dalam daerah. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi bentuk skr, tata cara pembayaran dan penentuan tempat pembayaran retribusi perpanjangan ita, cc.tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi perpanjangan ita. bab bentuk skr bentuk skrta cara pembayaran dan penentutenaga kerja dan transmigrasi yang menangani ketenagakerjaanusd (seratus united states dollar) seorang tenaga kerja asingperpanjangan ita wajib retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi perpanjangan ita. angsuran atau penundaan pembayaran retribusi perpanjangan itanyaenaga kerja asing selaku wajib retribusi yang menerapkan tenaga kerja asing. bab tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi perpanjangan it, dan pembebasan kepada gubernur dalam hal initidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan skr harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama bulanyang ditetapkan dengan keputusan gubernur. tim pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada harus membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada gubernur melalui kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi. bab ketentuan peralihan perpanjangan ita.mulai berlaku, agar melunasi retribusi dari sisa waktu masa berlaku perpanjangan iaa. bahwa dalam rangka ikut mengembangkan kualitas siaran lembaga penyiaran publik lokal radio abdi persada sebagai salah satu media penyebaran informasi pembangunan dan kegiatan pemerintah provinsi kalimantan selatan serta sebagai bagian dari transparansi berita untuk menunjanggatur organisasi kelembagaan, dan perangkat lembaga penyiaran publik lokal radio abdi persada,lembaga penyiaran publik lokal radio abdi persadbab kelembagaan ppl abdi persada berstatus badan hukum berdasark. kelembagaan ppl abdi persadameliputi penyiar produksi, teknik, programmer, research siaran, dan pers, meliputi reportase, manajemen berita, dan produksi berita. bab iii struktur kelembagaan struktur ppl abdi persada terdiri atas: pembina dan dewan penasehat: pembina adalah sekretaris daerah provinsi kalimantan selatan, sedangkan dewan penasehat diputuskan dan ditetapkan oleh sekretaris daerah provinsi kalimantan selatan. dewan pengawas, terdiri atas ketua dan (dua) anggota, dewan direksi, terdiri atas direktur dan wakil direktur, kepala studio, kepala sekretariat, kepala divisi, terdiri atas: divisi penyiaran, divisi operasional, dan divisi pemberitaan staf karyawan, terdiri atas: reporter, penyiar, peneliti, pemasaran, operator, office boy, dan security. kelembagaan dibantu oleh tenaga ahli profesional, terdiri atas: teknisi:bab dewan pengawas dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan ppl abdi persada, dibentuk dewan pengawas.jumlah (tiga) orang, terdiri atas (satu) orang ketua dan (dua) orang anggota. dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif dibawah dewan direksi ppl abdi persada. bab rekrutmen dewan pengawas tahapan pembentukan dewan pengawas: ppl abdi persada menyediakan alokasi anggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk rekrutmen dan honorarium dewan pengawas, ppl abdi persada membentuk timcc. ujian seleksi dan pengumuman hasil seleksi calon sesuai tahapan seleksi, pengajuan calon dewan pengawas oleh tim seleksi independen daerah kepada dprd paling banyak berjumlah (lima belas) orang, uji kelayakan dan kepatutan oleh dprdpengganti antar waktu oleh dprd: dan pengumuman calon terpilih ditetapkan dengan keputusan gubernur. unsur tim panitia seleksi independen rekrutmen dewan pengawas ppl abdi persada berasal dari: unsur akademisi praktisi aktivis, tokoh masyarakat ulama, dan cc. unsur pemerintah provinsi kalimantan selatan. materi dan tahapan tes seleksi rekrutmen dewan pengawas, meliputi: seleksi administrasi, tes kesehatan, tes psikologi, akademis tertulis, dan uji kelayakan dan kepatutan. persyaratan calon dewan pengawas meliputi: bertakwa dibidang penyiaran publik paling sedikit selama (lima) tahun, tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan kepengurusan media massa lainnya, dan non partisan. bab tugas dewan pengawindependenangkat dan memberhentikan dewan direksi ppl abdi persada. menetapkan (satu) orang dewan direksi sebagai direktur. menetapkan pembagian tugas dewan direksi ppl abdi persada. melaporkan pelaksanaan tugas kepada gubernur. bab viigubernur. anggota dewan pengawasb viii dewan direksi ppl abdi persada dewan direksi ppl abdi persada berjumlahewan direksi ppl abdi persdiangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. calon dewan direksi terpilih diangkat dengan keputusan dewan pengawas. ketentuan mengenai tata cara pemilihan dewan direksi akan ditentukan oleh dewan pengawas. dewan direksi ppl abdi persada bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik dalam maupun luar lembaga. dewan direksi ppl abdi persadadireksi. bab tugas dewan direksi ppl abdi persada bagian kesatu direktur direktur memiliki tugas, yaitu: melaksanakan ketetap,wakil direkturbab stasiun penyiaran stasiun penyiaran dipimpin oleh kepala studio sekretaris, bendahara, kepala divisi serta tenaga ahli dan karyawan atau staf. kepala studio dan perangkatnya kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi, diangkat dan diberhentikan oleh direktur, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala studio dan perangkatnya dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil sesuai dengan dengan keahliannya. secara umum kepala studio beserta perangkatnya membantu tugas dewan direksi dalam bidang operasional penyiaran. bab masa jabatan dewan direksi ppl abdi persada masa jabatan dewan direksi ppl abdi persada adalah (lima) tahun dan dapat dipilihppl abdi persada dapat diperpanjang paling lama (tiga) bulan, melalui surat keputusan gubernur atas usulan dewan pengawas. bab xii tugas perangkat stasiun penyiaran bagian kesatu kepala studio membantu tugas dewan direksi ppl abdi persada dalam mengawasi, mengkoordinir, dan menjalankan operasional radio setiap waktu mengawasi dan mengkoordinir operasional ppl abdi persada secara keseluruhan. memimpin seluruh personel ppl abdi persada. mewakili ppl abdi persada luar. menyeleksi dan menginterview calon penyiar dan ikut mengawasi training penyiar. menyampaikan teguran baik tertulis maupun lisan kepada para kru ppl abdi persada secara umum setelah berkoordinasi dengan kepala siaran. merencanakan dan mengawasi pelaksanaan konsep format ppl abdi persada, khususnya dalam program air (program, penyiaran, musik, materi siar, smash) dan juga kegiatan off air. merencanakan dan pengawasan terhadap konsep marketing, khususnya penjualan program, arus keluar masuk keuangan dan pengawasan kinerja keuangan. bagian kedua kepala sekretariat menerima dan mengerjakan serta mengawasi semua keperluan administrasi secara umum, baik dari kepala studi maupun personel lainnya seperti penawaran, proposal, permohonan dan sebagainya. hal surat menyurat keluar dan dalam dan langsung mengarsipkan. memeriksa jadwal penyiar, bukti siar, data siar iklan, materi iklan, materi siar, dan materi tertulis. menerima tugas lain yang diberikan atasan yang menyangkut (media audio) radio. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi kepala divisi dan perangkat lainnya diatur dengan keputusan dewan direksi ppl abdi persada. bab xiii pembiayaansesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. honorarium dewan pengawas, dewan direksi ppl abdi persada beserta perangkatnya diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesi serta keahliannya. besaran honorarium mengacu ketentuan peraturan gubernur kalimantan selatan nomor tahun tentang pembentukan kepanitiaan tim dan standarisasi honorarium lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan. ppl abdi persada merupakan lembaga khusus karena tugas dan fungsi dewan pengawas, dewan direksi ppl abdi persada, serta perangkat dibawahnya memiliki keahlian khusus dibidang penyiaran dan pers. penetapan honorarium sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab xiv pengelolaan iklan iklan merupakan salah satu sumber pendapatan ppl abdi persada untuk melaksanakan operasional penyiaran, yang besarannya ditetapkan rp25. rp100. per spot. materi iklan harus sesuai kode etik periklanan persyaratan yang dikeluarkan oleh komisi penyiaran indonesia daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. iklan rokok disiarkan pada pukul wita sampai wita. waktu siar iklan niaga hanya (lima belas persen) dari seluruh waktu siar. waktu siar iklan layanan masyarakat hanya (tiga puluh persen) dari seluruh waktu sia.salinan ana agauntuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan unit pelaksana teknis dinas, unit pelaksana teknis badan dan cabang dinas yang memenuhi kriteria dan klasifikasi diperlukan pembentukan kembali unit pelaksana teknis dinas, unit pelaksana teknis badan dan cabang dinas lingkup dinas dan badan daerah provinsi sulawesi tengahbahwa untuk memenuhi kriteria dan klasifikasi unit pelaksana teknis dinas, unit pelaksana teknis badan dan cabang dinasgubernur adalah gubernur sulawesi tengah. dinas daerah adalah dinas daerah provinsi sulawesi tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsidinas, upt badan, dan cabang dinas. upt dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi (lima puluh)aj,aj, upt kesatuan pengelolaan hutan mulai kelas upt kesatuan pengelolaan hutan gunung dapo kelas dan upt taman hutan raya sulawesi tengah kelasaj,upt pelabuhan perikanan wilayah kelas aj, upt pelabuhan perikanan wilayah kelas upt pelabuhan perikanan wilayah iii kelas dan upt pelabuhan perikanan wilayah kelasaj,aj,aj, upt pengawasan mutu dan sertifikasi benih tph kelas aj, upt proteksi tph kelas dan upt pendidikan dan pelatihan kelas aj,upt pembibitan ternak kelas dan upt veteriner kelas aj: upt dinas pangan provinsi yakni upt pengawasan, sertifikasi mutu dan keamanan pangan kelas upt dinas lingkungan hidup provinsi yakni upt laboratorium lingkungan hidup kelas upt dinas bina marga dan penataan ruang provinsi yakni upt laboratorium dan pengujian bahan kelas aj,upt badan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi (dua belas) upt badan sebagai berikut: upt badan pendapatan daerah provinsi terdiri atas: upt pendapatan wilayah kelas berkedudukan kota palu: upt pendapatan wilayah kelas berkedudukan kabupaten parigi moutong, upt pendapatan wilayah iii kelas berkedudukan kabupaten poso, upt pendapatan wilayah kelas berkedudukan kabupaten morowali, upt pendapatan wilayah kelas berkedudukan kabupaten banggai, upt pendapatan wilayah kelas berkedudukan banggai kepulauan, upt pendapatan wilayah vii kelas berkedudukan kabupaten tolitoli, upt pendapatan wilayah viii kelas berkedudukan kabupaten buol, upt pendapatan wilayah kelas berkedudukan kabupaten tojo una una, upt pendapatan wilayah kelas berkedudukan kabupaten donggala, upt pendapatan wilayah kelas berkedudukan kabupaten sigi, dan upt badan kepegawaian daerah provinsi yakni upt penilaian kompetensi pegawai kelas cabang dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi (sebelas) cabang dinas sebagai berikut: cabang dinas pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi terdiri atas: cabang dinas pendidikan menengah wilayah kelas meliputi kota palu dan kabupaten sigi berkedudukan kabupaten sigi, cabang dinas pendidikan menengah wilayah kelas meliputi kabupaten parigi moutong dan kabupaten donggala berkedudukan kabupaten parigi moutong, cabang dinas pendidikan menengah wilayah iiipendidikan menengah wilayahpendidikan menengah wilayah kelas, dan cabang dinas pendidikan menengah wilayah kelas meliputi kabupaten tolitoli dan kabupaten buol berkedudukan kabupaten tolitoli, cabang dinas pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi terdiri atas: cabang dinas energi dan sumber daya mineral wilayah kelas meliputi kabupaten tolitoli dan kabupaten buol berkedudukan kabupaten buol, cabang dinas energi dan sumber daya mineral wilayahenergi dan sumber daya mineral wilayah iiienergi dan sumber daya mineral wilayah kelas meliputi kabupaten banggai, kabupaten banggai laut dan kabupaten banggai kepulauan berkedudukan kabupaten banggai, dan cabang dinas energi dan sumber daya mineral wilayah kelaskedudukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab iii susunan organisasi bagian kesatu susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas paragraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas kesehatan provinsi susunan organisasi upt laboratorium kesehatan sebagai berikut:sebagai berikut:koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi susunan organisasi upt balai pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai berikut:paragraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas perindustrian dan perdagangan provinsiparagraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas kehutanan provinsi susunan organisasi upt kesatuan pengelolaan hutan ampelas tinomboile baturubedolar tanggungpogogulsintuwuivia setujulangane asa, susunan organisasi upt kesatuan pengelolaan hutan pulau pelingi asa arenawa lalunymulaigunung daptaman hutan raya sulawesi tengahparagraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi susunan organisasi upt teknologi komunikasi dan informasi pendidiktaman budaya dan museum sulawesi tengah sebagai berikut: kepalaparagraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas kelautan dan perikanan provinsiparagraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas cipta karya dan sumber daya air provinsi susunan organisasi upt sistem pengelolaan air minum daerah sebagai berikut:wilayah kerja dan kedudukan upt pengelolaan sumber daya air wilayah dan upt pengelolaan sumber daya air wilayah ditetapkan dengan keputusan gubernur. paragraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas perhubungan provinsi susunan organisasi upt pengelolaan prasarana perhubungan sebagai berikut kepala, sub bagian tata usaha, seksi pengelolaan terminal, seksi pengelolaan pelabuhan, dan kelompok jabatan fungsional. paragraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas sosial provinsi susunan organisasi upt panti sosial anak sebagai berikut:sebagai berikut:sebagai berikut:paragraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi susunan organisasi upt balai latihan kerja dan peningkatan produktivitas sebagai berikut:, seksi pengawasan norma k3: seksi pengawasan norma k3, dan kelompok jabatan fungsional. paragraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas tanaman pangan dan hortikultura provinsi susunan organisasi upt balaidan seksi pendidikan dan pelatihan pertanian non aparatur, dan kelompok jabatan fungsional. paragraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas perkebunan dan peternakan provinsi susunan organisasi upt proteksi tanaman perkebunan sebagai berikut: kepala, sub bagian tata usaha, seksi pengembangan teknologi pengendalian opt, seksi penerapan teknologi optsebagai berikutsebagai berikut: kepala, sub bagian tata usaha, seksi pembibitan dan teknologi reproduksi, seksi pakan dan hpt, dan kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi upt veteriner sebagai berikutsebagai berikut: kepala, sub bagaparagraf unit pelaksana teknis dinas pada dinas pangan provinsi susunan organisasi upt pengawasan, sertifikasi mutu dan keamanan pangan sebagai berikut:lingkungan hidup provinsi susunan organisasi upt laboratorium lingkungan hidup sebagai berikutbina marga dan penataan ruang provinsi susunan organisasi upt laboratorium dan pengujian bahan sebagai berikut: kepala, sub bagian tata usaha, seksi pelayanan pengujian, seksi manajemen danenergi dan sumber daya mineral provinsi susunan organisasi upt pelayanan teknis laboratorium sebagai berikut:dinas sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran bagian kedua susunan organisasi unit pelaksana teknis badan paragraf unit pelaksana teknis badan pada badan pendapatan daerah provinsi susunan organisasi upt pendapatan wilayah sebagai berikut: kepala, sub bagian tata usaha, seksi pkb dan bbn kbkedudukanditetapkan dengan keputusan gubernur. paragraf unit pelaksana teknis badan pada badan kepegawaian daerah provinsi susunan organisasi upt penilaian kompetensi pegawai sebagai berikut:badan sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran xii. bagian ketiga susunan organisasi cabang dinas paragraf cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi susunan organisasi cabang dinas pendidikan menengah wilayah sebagai berikut: kepalamengenai susunan organisasi cabang dinas pendidikan menengahpendidikan menengah wilayah sampai dengan cabang dinas pendidikan menengah wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sampai dengan angka paragraf cabang dinas energi dan sumber daya mineral susunan organisasi cabang dinas energi dan sumber daya mineral wilayah sebagai berikutmengenai susunan organisasi cabang dinas energi dan sumber daya mineralenergi dan sumber daya mineral wilayah sampai dengan cabang dinas sumber daya mineral wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sampai dengan angka paragraf lampiran bagan struktur organisasi masing masing pada cabang dinas sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam lampiran xiii sampai dengan lampiran xxiii. bab eselonii.b.v.a. kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi kelas merupakan jabatan struktural eselon iv.a. kepala sub bagian tata usaha kelas merupakan jabatan struktural eselon iv.dinas, upt badan atau cabang, kepala upt badan,atau kepala badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan lain lain pada dinas dan badan daerah yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan tidak memenuhi kriteria pembentukan, dapat membentuk wilayah kerja unit kerja nonstruktural yanggubernur. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan gubernursemua peraturan gubernur tentang tugas, fungsi dan tata kerja upt dinas dan upt badan yang ada berdasarktetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dibentuk yang baru berdasarkcabut dan dinyatakan tidak berlaku. pejabat lingkungan upt dinas, upt badan dan cabang dinas yang dilantik berdasarkan ketentuan dalam peraturan gubernur ini mulai menjalankan tugasnya terhitung sejak tanggal pelant, (cc dr. yovie mip,sh .mh sen pem esi bina nip.
rem peraturan gubernur sumatera utara nomor tahunesaran uang persediaan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang terdapat dalam apbd, kepada skpd pada bulan diberikan uang persediaan melalui spp up sebagai uang muka kerja sebesar seperduabelas dari jumlah pagu anggaran pada skpd setelah dikurangi belanja modal, belanja barang jasa yang pembayarannya melalui mekanisme langsung ls) dan belanja pegawai belanja gaji dan belanja tunjangan tambahan penghasilan). setiap pengajuan spp up, skpd melampirkan rincian perhitungan besaran sebagaimana dimaksud pada yang ditandatangani oleh kepala skpd selaku pengguna anggaranskpd unitiii batas ganti uang persediaan spp gu diajukan setelah penggunaan direalisasi minimal pada akhir tahun anggaran, seluruh sisatambahan uang persediaan spp tu digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk. digunakan paling lama (satu) bulan sejak tanggal surat perintah pencairan dana sp2d) diterbitkan. apabila tidak habis digunakan dalam (satu) bulan, sisa dana yang ada bendahara harus disetor rekening kas umum daerah. ketentuan yang dimaksud dalamapabila ketentuan huruf tidak dipenuhi, skpdgatot puji nugroho diundangkan medan pada tanggal jansam aal lis tangpenyesuaian besaran tunjangan perumahan danbelum mengakomodir penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transporttarjdih perisai selama tara ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: besaran tunjangan perumahan anggota dprd masing masing diberikan sebesar rp. sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. ketentuan diubah,diberikan sebesar rp. (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannyamen pangkat pembina tk. open kaca nip.
salinan gubernur sulawesi tengahgoptimalkan pengelolaan barang milik daerah perlu pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan yang tepat, efisien, efektif dan optimal, bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah menegaskandaerah lembaran daerah provinsi sulawesi, yang dimaksud dengansulawesi tengpihak lain adalahepala perangkat daerah berkewajiban melaksanakan kegiatan sensus bmd. pelaksanaan inventarisasi bmd meliputi seluruh barang inventaris tanah dan atau bangunan serta selain tanah dan atau bangunan yang berada dan dikelola oleh daerah. petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi bmdla hukum, saksi pembina tk. nip. lampiranokumen petunjuk teknis inventarisasi barang milik daerah pendahuluan latar belakang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, bmd memegang peranan pentinguntuk mendapatkan data yang lebih akurat dan update. untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi bmdpemerintah daerah dan barang inventaris milik pihak lainnya yang digunakan dikuasai oleh pemerintah daerahmd, pejabat ketatausahaan barang pengelola adalah kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pejabat yang membantu sekretaris daerah dalam mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan bmd yang ada pada perangkat daerah, pengguna barang daerah adalah kepala perangkat daerah sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barangdtujuan tersedianya data mutakhir secara rinci tentang bmd provinsi sulawesi tengah dan pihak lainnya (jika ada)sub unit kerja. azas azas komprehensifitas yaitu adanya kesatuan kegiatan yang sama pada seluruh perangkat daerah unit kerja sub unit kerja se provinsi sulawesi tengahzas, dan azasinventarisasi barang milik daerah sasaran inventarisasi adalah seluruh bmd meliputi bmd provinsi sulawesi tengah termasuk barang yang dibeli atas beban dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi dan sumber lain yang sah, dan barang milik kekayaan pihak lain yang dipergunakan oleh pemerintah daerah. penyelenggara inventarisasi bmd ini dilaksanakan oleh tim, pokja dan sekretariat inventarisasi bmd pemerintah provinsi sulawesi tengah yang keanggotaannya terdiri dari unsur badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, unsur perangkat daerah dan jajarannya lingkup pemerintah provinsi sulawesi tengah serta unsur terkait lainnya yang ditetapkan dengan keputusan gubernur sulawesi tengahdaerah barang milik pemerintah pusat (kalau ada dalam rangka kegiatan inventarisasi bmdemerintah provinsi sulawesi tengah o1). nomor kode perangkat daerah dikelompokkan dalam bidang, yaitu: sekian dprd gubernur bupati walikota wakil gubernur bupati walikota sekretariat daerah bidang kimpraswil bidang perhubungan bidang kesehatan bidang pendidikan dan kebudayaan bidang sosial bidang kependudukan bidang pertanian bidang perindustrian bidang pendapatan bidang pengawasan bidang perencanaan bidang lingkungan hidup bidang pariwisata bidang kesatuan bangsa bidang kepegawaian bidang penghubung bidang komunikasi, informasi dan dokumentasi bidang bumi nomor kode masing masing kpk sebagaimana tercantum dalam lampiran format kode lokasi lala) maldan barang milik pemerintah daerah provinsi dengan nomor kode digit dan kode provinsi sulawesi tengahpemerintah14, kode unit kerja sub unit kerja.perangkat daerah tersebut.ii) jangan\| kelompok kelompok urut register, danerintah daerah menggunakan aplikasi sima bmd dalam mencatat aset bmd hasil inventarisasi dari perangkat daerah. mekanisme pelaksanaan inventarisasi persiapan untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi maka pemerintah daerah menyiapkan hal hal sebagai berikut peraturan gubernur tentang petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah provinsi sulawesi tengah, keputusan gubernur sulawesi tengah tentang tim, pokja dan sekretariat inventarisasi barang milik daerah provinsi sulawesi tengah, data awal bmd per perangkat daerah unit kerja yang bersumber dari data awal aset tetap tahun sebelumnya, dan melaksanakan sosialisasi pedoman teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah kepada tim, pokja dan sekretariat inventarisasi barang milik daerah provinsi sulawesi tengah oleh pihak yang berkompeten. pelaksanaan pendataan meliputi langkah pendataan pengurus barang perangkat daerah unit kerja sub unit kerja selaku bagian dari tim inventarisasi barang daerah mengisi format kib masing masing: kita tanah, ibb mesin dan peralatan, ibc gedung dan bangunan, kind jalan, irigasi dan jaringan, kobe aset tetap lainnya, dan ibfdalam aplikasi sima bmd: lingkup perangkat daerah pendidikan pengurus barang pada dinas pendidikan dan kebudayaan beserta jajarannya, termasuk sekolah yang menjadi kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi sulawesi tengahkpk kesehatan dan rumah sakit umum daerah pengurus barang pada dinas kesehatan serta upt rsud lingkupkesehatan dan upt rsud: dan format yang sudah diisi dicetak rangkap kemudian bersama softcopy disampaikan tim pokja inventarisasi bmd. lingkup perangkat daerah dinas badan kantor pengurus barang pada instansi dinas dalamdinasperangkat daerah sekretariat pengurus barang padainstansi sekretariat daerahsekretariat daerahpelaksanaan inventarisasi bmd langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi bmd berdasarkan data yang telah input dalam aplikasi sima bmd terhadap fisik bmd lapangan dengan tahapan sebagai berikut pembagian tim inventarisasi bmd beserta unsur penunjang perangkat daerah yang melaksanakan inventarisasi bmd, menyiapkan kertas kerja inventarisasi bmd, sosialisasi tata cara inventarisasi bmd terhadap fisik bmd lapangan pada masing masing tim, pokja dan sekretariat inventarisasi bmd, melakukan pengecekan verifikasi antara data bmd dengan fisik barang lapangan, melakukan perekaman pemutakhiran data atas permasalahan kondisi bmd yang ditemukan pada saat inventarisasi. hasil dari pengecekan fisik atas barang yang bermasalah dikelompokan menjadi jenis yaitu fisik barang tidak ditemukan hilangtidak ada tidak ditemukan karena dikuasai oleh pihak ketiga, fisik barang tidak ada karena telah dimutasikan upb lain, fisik barang tidak ada karena barang sudah dihibahkan, fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap, domain fisik barang ada, tapi milik pihak lain diluar pemda)dan daftar usulan barang yang akan dihapus diserahkan kepada tim inventarisasi bmd provinsi sulawesi tengah, danp tgr provinsi sulawesi tengah. pelaporan dan pemeliharaan data hasil inventarisasi tim inventarisasi bmd tim inventarisasi barang milik daerah menerima data format kartu inventarisasi barang hasil inventarisasi dari pokja inventarisasi bmd, selanjutnya tim inventarisasi bmd melakukan verifikasi kartu inventarisasi barang untuk dilakukan kompilasi data menjadi buku inventaris bi) dan rekapitulasi buku inventaris rbi). untuk mempermudah proses pembuatan buku inventaris dan ketatausahaan barang daerah pada umumnya maka tim inventarisasi bmd dapat menggunakan sistem informasi manajemen barang daerah dibantu oleh sekretariat inventarisasi bmd. tim inventarisasi bmd menyerahkan kepada pengelola pejabat ketatausahaan pengelola untuk diteruskan sebagai laporan secara berjenjang. pengelola mengusulkan penetapan status penggunaan barang daerah kepada gubernur berdasarkan lokasi dan penggunaan barang sesuai hasil inventarisasi.peraturan perundang undangan. pokja skpd unit kerja pokja pada tingkat perangkat daerah unit kerja sub unit kerja menyesuaikan kib sesuai dengan hasil verifikasi tim. berdasarkan kib hasil verifikasi, pokja pada tingkat skpdprovinsi sulawesi tengah, dan barang milik kekayaan negara pihak lain (kalau ada). cakupan data perangkat daerah unit kerja meliputi akumulasi organisasi kerja dibawahnya secara berjenjang. untuk mempermudah proses pembuatan kir, kib, bi, rbi dan ketatausahaan barang daerah pada umumnya maka pokja pada tingkat skpd unit kerja sub unit kerja dapat menggunakan sistem informasi manajemen aset daerah. pokjaperangkat daerah unit kerja. pengguna barang menyerahkan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola bmd melalui badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi sesuai data hasil inventarisasi. jadwal pelaksanaan (persiapan (x\| tel pem ill kegiatan pengisian format oleh tim teknis tingkat xix perangkat daerah. unit perangkat daerah verifikasi aset oleh tim jeda puasa dan idul fitri verifikasi bmd review formulir hasil verifikasi pengertian data sima bmd pencetakan penyampaian laporan hasil verifikasi penutup demikian petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. gubernur sulawesi tengah, ttd long djanggola salinan sesuai dengan aslinya kepala bir# hukum, ihsan ir,sh,ll.mperaturan gubernur dimaksud, bahwa penyesuaian dimaksud karena diundang pendapatan semula rp. berkurang rp. jumlah rp.tambah rp. jumlah rp. belanja belanja tidak langsung semula rp. berkurang rp. jumlah rp. belanja pegawai semula rp. bertambah rp. jumlah rp. belanja subsidi rp. belanja hibah semula rp. berkurang rp. jumlah rp. belanja bantuan sosial rp. belanja bagi hasil kepada prov kab kota dan pemerintah desa rp. belanja bantuan keuangan kpd kab kota dan pemerintahan desa rp. belanja tidak terdugaesa gubernur sulawesi barat, menimbang bahwa dalam rangka mengoptimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease varian micron,melalui pencapaian target vaksinasi dan penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk kesejahteraan masyarakat, bahwa untuk pencapaian target vaksinasi dan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagaimana dimaksud dalam huruf makajdih perisai selama parememutuskan. dir perisai selama fasadiubah, sebagai berikut: ketentuan dalam huruf setelah butir ditambahkan butir dan butir huruf setelah butir ditambahkan butir serta setelah huruf ditambahkan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: kewajiban mematuhi protokol kesehatan guna: perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan:. pembatasan interaksi fisik (physical distancing) minimal (satu) meter terhadap orang lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menghindari faktor risiko penyakit, mengurangi mobilitas, dan melakukan vaksinasi, perlindungan kesehatan masyarakat melalui: sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengetahuan,masker pada tahap sosialisasipenapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dengan upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala dan berkelanjutanpercepatan. jdih perisai selama pare percepatan capaian pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. semua fasilitas umum perorangan yang memfasilitasi menyelenggarakan kegiatan sosial budaya, keagamaan, politik, ekonomi dan sebagainya yang menimbulkan kerumunan orang dibatasi dari kapasitas sarana yang dimiliki sesuai dengan kebijakan pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, dan semua fasilitas umum perorangan wajib menyiapkan scan barcode aplikasi peduli lindungi pintu masuk dan pintu keluar yang diawasi secara berkala oleh petugas yang ditunjuk. ketentuan dalam setelah huruf ditambahkan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:: lantai, permukaan pegangantangga eskalator, peganganpintu, mesin atm, mesinkasir, alat pembayaranelektronik, kacaetalase, area bermainanak, musholla,dan toilet dan fasilitas umumlainnya,, tidak menyediakan dispenser area yang banyak dilewati pengunjungetikabatuk bersinditempat tempatstrategis seperti pintumasuk, mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan atau pelindung wajah (faceshield), mewajibkan pengunjung menjaga jarak (physicaldistancing) minimal (satu) meter terhadap orang lainnya, melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung disetiap pintu masuk, dan mewajibkan pengunjung untuk memperlihatkan sertifikat vaksin setiap pintu masuk fasilitas umum. diantara ketentuan dan disisipkan sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf butir . dir perisai selama fasa butir diwajibkan kepada seluruh warga masyarakat. pelaksanaan vaksinasi kepada warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan bidang kesehatan dan dapat dibantu oleh perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dan lembaga organisasi masyarakat sesuai dengan kewenangan masing masing. diantara ketentuan dan disisipkan sehingga berbunyi sebagai berikut: selain pelaksanaan penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pelayanan perizinan satu pintu terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam perangkat daerah yang menangani urusan pelayanan perizinan satu pintu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi kabupaten. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi kabupaten sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan pelayanan perizinan satu pintu pada pemerintah kabupati januari
hasaa. bahwa untuk memenuhi ketentuanterdiri dari pendapatan asli daerah rp1. dana perimbangan rp4. lain lain pendapatan daerah yang sah rp7. jumlah pendapatan rp124. belanja tidak terduga belanja langsung belanja pegawai belanja barang dan jasa rp2. belanja modal rp2. jumlah belanja rp1salinan anus ega bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak sehinggakendaraan khusus lapangan adalah kendaraan bermotor dinas dikuasai pemerintah provinsi sumatera utara yang dikhususkan penggunaannya untuk melayani kepentingan tertentu dan kegiatan lapangan lingkunganer, salon yang berdasarkan kebutuhan. perawatan kendaraan dinas adalah pembiayaan surat tanda nomor kendaraan stok) dan perawatan sesuai dengan kebutuhan dan atau kerusakisiensi dan efektivitas dalam rangka tertib administrasi perawatan pemeliharaan kendaraan dinaspemeliharaan kendaraan dinas yang melaksanakan perbaikan penggantian suku cadang agar suku cadang yang diganti untuk dikumpulkan sebagai bukti perawatanbesaran penggunaan bbm besaran penggunaan bbm untuk kendaraan dinas operasional pejabat, kendaraan dinas operasional pool dan kendaraan operasional khusus menggunakan bbm non subsidi diberikan dalam bentuk uang tunai yang besarannya jumlahnya ditetapkan dengan keputusan gubernur. besaran penggunaan bbm untuk kendaraan dinas operasional lingkungan dinas badan pemerintah provinsi sumatera utara ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas badan selaku pengguna anggaran. pemeliharaan perbaikan dan atau penggantian suku cadang kendaraan dinas melebihi nilai estimasi diatas rp.: kepala skpd sebagai pengguna anggaran (di lingkungan dinas badan). biaya pelaksanaan perawatan pemeliharaanasuransi perawatan atau kerusakan atau perlindungan kendaraan dinas roda (empat) dapat dikerjasamakan dengan perusahaan asuransi kerugian yang ditunjuk oleh kepala dinas badan selaku pengguna anggaraniaya perawatan pemeliharaan kendaraan dinas tahi tulus nabiah penata tk. (iii d) nip.
berdasarkan peraturan gubernur.) rp.)set swan) gowa) kana) goes) sena) saman) tenan hamas mena masa sutan gubernur sumatera utara, ttd. gatot puji nugroho
mal gubernur s!l25 es! tenggara peraturan gubernur sulawesi tenggara nomor : pgubernur sulawesi tenggara, menimbang bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi komisi pemberantasan korupsi republik indonesia nomor ksp. tentang rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi pada bidang pengadaan barang jasa maka perlu menyusun kode etik pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintahkode etik pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. mengingat:ngelola: biro pengadaan barang jasa pemerintah, yang selanjutnya disebut ipjp, adalah biro pengadaan barang jasa pemerintah pada sekretariat daerah provinsi sulawesi tenggara yang bertugas melaksanakan pelelangan dalam pengadaan barang jasa,dilingkungan pemerintah daerah sulawesi tenggara: kode etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan tulisan dan ucapan pesawat dalam melaksanakan times. pokok dan fungsi pengadaan barang jasa,. barang jasa,jasa konsultasi iasa lainnya:, l11. jasa, dokumen pengadaan adalah semua dokume, terlahir adalah pengelola pengadaan barang jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan dkode etik yang temukan oleh kepala biro pengadaan barang jasa pemerintah, pengelola pengadaan barang jasa atau pihak lain, sda komisi etik pengelola pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut komisi etik adalah komisi yang bertugas melakukan penegakkan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik, babi peraturan gubernur ini disusun dengan maksudtujuannya adalah untukiii ruang lingkup ruang lingkupnya terdiri dari semua personil yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah baik yang memiliki atau yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa, meliputi: pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, kelompok kerja (pokja), panitia pejabat penerima hasil pekerjaan. nilai dasar dan prinsip pengadaan barang jasa nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pengelola pengadaan barang jasa meliputi integritas, yaitu bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi, dansetiap pengelola pengadaan barang jasa dalam melaksanakan pekerjaan wajib menerapkan prinsip prinsip sebagai berikut efisien, yaitu menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas. dan sasaran dalam waktu yana telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.(i)ngelolagelolaiipatuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku:: menjaga data dan informasi yang dirahasiakan menurut ketentuan danpemerintah: il. melaporkan kepada pimpinan atasan secara tertulis apabila ada kerabat ataulakukan pengadaan barang jasa sesuai standar operasional prosedur pengadaan. apabila dalam melakukan tugasnya secara tidak sengaja melakukan tindakan yang tidak sesuai standar operasional prosedur pengadaan makadan. bab vii komisikomisi etik. keanggotaan komisi etik sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil dengan kedudukan sebagai berikut ketua komisi wakil ketua sekretaris anggota keanggotaan komisi etik sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur sekretariat daerah, inspektorat, badan kepegawaian daerah, biro pengadaan barang jasa pemerintah, biro hukum dan instansi teknis terkait lainnya. pengangkatan dan pemberhentian komisi etik dilakukan oleh gubernur sulawesi tenggara dan ditetapkan dengan keputusan gubernur, keanggotaan komisibagian kedua kewenangan komisi etik sebagaimana maksud dalam berwenang untukipjp dan jajarannya, organisasi perangkat daerah opd) atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik, melakukan verifikasi, klarifikasiiasa, baik vmah. laporan komisi etik sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat rahasia dan terbatas. bagian ketiga sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas komisi etik dibentuk sekretariat yang secara ex officio dipimpin oleh kabar kesekretariatan pada biro pengadaan barang jasa pemerintahsi etik::: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komisi etik,rsonil! pengelola pengadaan barang iasa dapat berasal pia dari penanganan kasus pidana uang melibatkan pengelola pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh kepolisian, 30x penanganan kasus administrasi pemerintahan yang melibatkan pengelola pengadaan barang iasa vktp, uraian masalah vang menjadi dasar laporan: alasan diuraikan secara jelas dan rinci beserta alat bukti, dan ditandatangani oleh pelapor. bagian kedua tata cara pemanggilan terlahir komisi:pengelola pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada tetap tidak hadir dianggap telah inejanggar kode etik. bagian ketiga pemeriksaan pengaduan atau temuann pihak lain atau temuan dilakukan dengan mekanisme komisi etik menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik, komisi etik mengadakan rapat komisi etik untuk membahas.pengaduan:.untuk ditindaklanjuti pemanggilan para pihak, pengumpulan bukti dan saksi: pemeriksaan bukti dan saksi, dan pemeriksaan terlahir. personil, personil,komisipengelola pengadaan barang jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan komisi etik. komisikomisi etik disampaikan kepada kepada biro pengadaan barang jasa pemerintah dengan tembusan kepada api, kepala bkd, dan kepala organisasi perangkat daerah tempat personil pengelola pengadaan barang jasa ditugaskan. s5) ketentuan mengenai alur penanganan pemeriksaan pengaduan atau temuan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. its bab sanksi setiapberupalisan, teguran tertulis. merekomendasikan kepada kepala unit terkait untuk diberhentikan atau dipindahkan dari tugasnya sebagai pengelola pengadaan barang jasabisa dalam berita daerah provinsi sulawesi para! tenggara. nama bat ditetapkan kendari pure pada tanggal or. von yan karo genre pj. gubernur sulawesi tenggara, hukum suska mknanejamdd bin setiabudi und kendari pada tanggal $$ a18nggal ala msi alur kerja penanganan pelanggaran kode etik, maka berkas dikembalikan dan laporan tidak dapat dilanjutkan jika berkas lengkap, maka disampaikan komisi etik untuk ditindaklanjuti faranjegiian pemanggilan terpapa, maka akan dilakukan pemeriksaan proses pemeriksaan para pihak, alat bukti putusan komisi etik pap una ran pj. gubernur sula tenggara, nari arah ope suite pony trafo msi sep mri bet abdi efe kalimuppnsh,mf kado
tae krnoperasi, tenaga kerja dan transmigrasi yang selanjutnya disingkat dinas adalah dinas koperasi, tenaga kerja dan transmigrasioperasi, tenaga kerjalembagaan dan pengawasan koperasi, dan bidang pemberdayaan dan koperasi usaha kecil menengah. bidang ketenagakerjaan, bidang ketransmigrasian, kelompok jabatan fungsional, dan utd. bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi kelembagaan, seksi pengawasan, dan seksi penilaian kesehatan dan pemeringkatan. bidang pemberdayaan dan koperasi usaha kecil menengah sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi fasilitasi usaha koperasi dan usaha kecil menengah, seksi sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah, dan seksi pengembangan, promosi koperasi dan usaha kecil. bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi penempatan, pembinaan dan pemasangan tenaga kerja, seksi pengawasan pengupahan dan jaminan sosial, dan seksi informasi pasar kerja dan perselisihan hubungan industrial. bidang ketransmigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas seksi pengembangan kawasan transmigrasi, seksi pembinaan sosial, budaya dan ekonomi, dan seksi penempatan, pemindahan dan sarana prasaranoperasiperasi, tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan administrasi dinas bidang koperasi, tenaga kerja dan transmigrasiaa gubernur nus4 tenggara mur viktor bungkil laiskodat diundangkan kupang pada tanggal sekretaris daerah provinsi nusa timur,1g kenapa dinas koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi provinsi nusa tenggara timur kepalalembagaan dan pemberdayaan dan ketenagakerjaan ketransmigrasian pengawasan koperasi usaha kecil koperasi menengah seksi seksi seksi seksi kelembagaan fasilitasi usaha penempatan, pengembangan koperasi dan usaha pembinaan dan kawasan kecil menengah pemasangan tenaga transmigrasi kerja seksi seksi seksi seksi pengawasan sumber daya manusia pengawasan pembinaan sosial, koperasi dan usaha pengupahan dan budaya dan kecil menengah jaminan sosial ekonomi seksi seksi seksi seksi penilaian kesehatan pengembangan, informasi pasar kerja penempatan, dan pemeringkatan promosi koperasi dan dan perselisihan pemindahan dan usaha kecil hubungan industrial sarana prasarana sumber nya tenggara timur, 4m viktor bungkil laiskodat
salinan gubernur sulawesi tengahengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi tengah, menimbang bahwa pengelolaan pascabencana harus dilakukan terencana, transparan, terintegrasi dan terus menerus agar penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara yang terkena dampak bencana dan rehabilitasi, rekonstruksi dan rehabilitasi dapat terselenggara dengan baik, bahwa berdaslu menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksirehabilitasi dan rekonstruksi pascabencanrehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. peraturan gubernur ini disusun untuk menjadi pedoman perumusan kebijakan dan pelaksanaan bagi pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah, pemerintah daerah kabupaten kota terdampak dan semua pemangku kepentingan dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana provinsi sulawesi tengah. pendahuluan: bab kondisi umum wilayah terdampak, bab iii prinsip dasar dan kebijakan umum, bab kebijakan dan strategi pemulihan dan pembangunan, bab penataan struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana, bab pemulihan dan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan, bab vii pemulihan dan pembangunan sosial budaya dan perekonomian wilayah, bab viii pembiayaan dan kerja sama, bab kerangka kelembagaan, dan bab penutup. dokumen laksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yakni selama (tiga) tahun terhitung sejak tahuip,sh., pembina iv b nip. lampiranokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bab pendahuluan latar belakang pada tanggal september kota palu, kabupaten donggala, kabupaten sigi dan kabupaten parigi moutong sulawesi tengah dan wilayah sekitarnya diguncang gempa dengan kekuatan skala richter dengan pusat jalur sesar palu koro tepatnya berada utara kabupaten donggala dan barat laut kota palu dengan kedalaman km. gempa bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai tidak hanya itu, guncangan gempa bumi ini juga menyebabkan fenomena likuidasi (empat) tempat yaitu balada, pelobi, joo oge dan himalaya. berdasarkan perhitungan bnpb tanggal oktober provinsi sulawesi tengah mengalami kerusakan dan kerugian mencapai triliun, khususnya (empat) kabupaten kota terdampak yaitu kota palu, kabupaten donggala, kabupaten sigi, dan kabupaten parigi moutong. kerugian dan kerusakan terbesar berasal dari permukiman yang diikuti oleh sektor ekonomi. dampak dari bencana ini memerlukan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (in situ), serta relokasi dan pembangunan kawasan baru (ex situ). oleh karena itu, presiden republik indonesia mengeluarkan instruksi presiden untuk pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sulawesi tengah dan sekitarnya. dalam rangka mengkoordinasikan dan memastikan agar pemulihan dan pembangunan dapat berjalan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara bersama oleh lintas kementerian dan lembaga pemerintahan, mencakup kementerian ppn bappenas, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr), kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, badan nasional penanggulangan bencana bnpb), kementerian energi dan sumber daya mineral esdm), badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bmkg), dan badan informasi geospasial big). rencana ini disusun oleh tim koordinasi dan asistensi pemulihan dan pembangunan app) wilayah pascabencana sulawesi tengah. rencana ini berisikan arah kebijakan dan strategi makro yang kemudian akan dikembangkan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sulawesi tengah. rencana aksi dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota) didampingi oleh tim app wilayah pascabencana sulawesi tengah. dalamnya akan mengakomodasi arahan arahan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih detail. berikut adalah pembagian wewenang pada masing masing kementerian dan lembaga dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana provinsi sulawesi tengah. gambar kerangka perencanaan dalam pemulihan dan pembangunan wilayah pascabencana sulawesi tengah dampak bencana gempa, instruksi presiden percepatan tsunami dan likuidasi rehabilitasi dan rekonstruksi menteri ppn ka. bappenas sulteng memerlukan rencana pascabencana sulteng dsk tentang tim koordinasi dan pemulihan melalui rehabilitasi asistensi pemulihan dan dan rekonstruksi (in situ), serta arahan wakil presiden kepada pembangunan wilayah pasca relokasi dan pembangunan bappenas bersama pupr dan bencana sulteng dan ntb kawasan baru (ex situ) atr menyusun rencana induk rencana pemulihan dan rencana induk pemulihan pembangunan wilayah dan pembangunan wilayah .nanti ampagabepilinanbapbabasar pascabencana sulteng pascabencana sulteng pemulihandan pembangunan akan dituangkan dalam: kap makam dan wilayah pascabencana rencana induk provinsi sulteng pemulihan dan strategi makro) pembangunan wilayah pascabencana sulteng, dan aksi rehabilitasi rencana aksi konstruksi era dan asistensi kepada pemda dalam rehabilitasi dan pascabencana sulteng ntb menyusun rencana aksi rekonstruksi wilayah arahan rehabilitasi dan rehabilitasi dan rekonstruksi terdampak kab kota) rekonstruksi) pascabencana sulteng ntb sumber: bappenas, maksud dan tujuan maksud rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana provinsi sulawesi tengah dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemulihan dan pembangunan dapat berjalan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan, dengan mengacu pada rpm rancangan teknokrat rpm nawacita ke dan kerangka kerja pengurangan risiko bencana, dengan berlandaskan pada strategi: internalisasi pengurangan risiko dalam kerangka pembangunan berkelanjutan pusat dan daerah, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana denganalam, dan peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. tujuan melakukan perencanaan pembangunan kembali wilayah terdampak pasca bencana berbasis risiko bencana. menyusun rencana pemulihan dan pengembangan aspek infrastruktur wilayah, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat wilayah terdampak. mengkoordinasikan rencana pembiayaan, kerja sama dan kelembagaan guna mengimplementasikan program kegiatan. kerangka kerja pelaksanaan penyusunan rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana provinsi sulawesi tengah disusun secara bersama oleh lintas kementerian dan lembaga pemerintahan. berikut adalah wewenang serta tugas dari masing masing kementerian dan lembaga pemerintahan dalam proses penyusunan rencana. gambar kemajuan pelaksanaan kegiatan ass menyiapkan regulasi untuk rekomendasi tata membentuk tim untuk penyusunan ruang wilayah pasca bencana sulteng, rencana induk, serta koordinasi lintas k l nona gnlomlgovesenenapatendimati else dan mita pembangunan untuk maa ebay selam peng bappenas mendukung tim atr bpn oktober melakukan survei geologi wilayah x5, melakukan survei kawasan rawan gempa pascabencana dan kawasan yang aman dan tsunami pada wilayah pascabencana untuk relokasi (permukiman baru), telah dan kawasan yang direkomendasikan direkomendasikan dirjen tata ruang . untuk permukiman baru esdm kementerian atr (per oktober bmkg menyiapkan pemulih endang yak dengan cade nah (ne uas dan kebutuhan pemulihan (rehab rekan) pada kawasan permukiman baru dan pascabencana pengembangan infrastrukturnya bnpb pupr menyiapkan akusisi liar dan foto udara tim app telah menghasilkan konsep awal ero00 dan ke) srsnasearayidaanb nan sta pembangunan kembali wilayah kar pascabencana provinsi sulawesi tengah sumber: bappenas, alur penyusunan rencana induk pemulihan dan relokasi dimulai dengan pelaksanaan survey oleh badan geologi, kementerian energi, dan sumber daya mineral, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika., serta dukungan dari berbagai negara wilayah pascabencana. berikut merupakan alur proses penyusunan rencana secara rinci. gambar alur proses rencana induk pemulihan dan relokasi survey tim jica pada wilayah pascabencana dan calon relokasi sumber: bappenas, ruang lingkup dan jangka waktu ruang lingkup wilayah untuk rencana induk ini meliputi wilayah terdampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi khususnya untuk kota palu, kabupaten sigi, kabupaten donggala, dan kabupaten parigi moutong. sementara jangka waktu rencana induk ini diperkirakan selama (lima) tahun anggaran, mulai tahun hingga tahun sistematika penulisan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sulawesi tengah ini terdiri dari bab yang terdiri dari: pendahuluan, kondisi umum wilayah terdampak, prinsip dasar dan kebijakan umum, kebijakan dan strategi pemulihan dan pembangunan, penataan struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana, pemulihan dan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan, pemulihan dan pembangunan sosial budaya dan perekonomian wilayah, pembiayaan dan kerja sama, kerangka kelembagaan, dan kesimpulan. secara garis besar, rencana induk ini memuat gambaran dampak bencana yang terjadi wilayah terdampak provinsi sulawesi tengah, serta prinsip dasar, kebijakan dan strategi umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. selanjutnya akan dijabarkan secara khusus mengenai kebijakan dan strategi pemulihan pascabencana serta untuk pembangunan kawasan permukiman baru serta kawasan rawan bencana. rencana induk ini juga akan menjabarkan kebijakan dan strategi penataan ruang serta infrastruktur wilayah. tidak hanya itu rencana induk ini akan memuat mengenai strategi pemulihan untuk sosial budaya dan perekonomian wilayah serta bentuk pembiayaan dan kerja sama. kebijakan dan strategi untuk kerangka kelembagaan juga dibahas dalam rencana induk ini. bab kondisi umum wilayah terdampak kondisi umum wilayah kondisi geografi dan ruang wilayah provinsi sulawesi tengah terletak bagian tengah pulau sulawesi dengan ibukota palu. secara geografi, provinsi sulawesi tengah terletak antara lintang utara dan lintang selatan, dan antara dan bujur timur. berdasarkan posisi geografisnya, provinsi sulawesi tengah memiliki batas batas sebagai berikut:gambar ii. peta administrasi provinsi sulawesi tengah peta administrasi provinsi sulawesi tengah gorontalo kotamobagu ntah ahh daging kabupaten kota palu banggai at! banggai kepulauan ibi banggai laut buol besar mampu morowali utara palu parigi moutong poso msg tee tojo una una digambarkan dalan nya bersifat indikatif dar tida toli toli sumber: bps provinsi sulawesi tengah, berdasarkan statistik daerah provinsi sulawesi tengah yang dipublikasikasikan oleh bps, provinsi sulawesi tengah memiliki luas wilayah sebesar km?. provinsi sulawesi tengah terdiri dari kabupaten dan kota, dimana dari kabupaten kota tersebut terdampak bencana gempa bumi, likuefaksi dan tsunami yang terjadi pada tanggal september yaitu kota palu, kabupaten sigi, kabupaten donggala dan kabupaten parigi moutong. dari segi luas wilayah yang dimiliki, kabupaten morowali utara, dengan luas sebesar ,28km? y6) ,merupakan kabupaten kota terluas provinsi sulawesi tengah, sedangkan kota palu merupakan kabupaten kota dengan luas terkecil yaitu km? tabel berikut menggambarkan luas masing masing kabupaten kota provinsi sulawesi tengah. tabel ii. luas wilayah menurut kabupaten kota provinsi sulawesi tengah kabupaten kota luas area (km2) persentase banggai kepulauan banggai banggai laut buol donggala morowali morowali utara palu parigi moutong poso sigi tojo una una tolitoli sumber: provinsi sulawesi tengah dalam angka, provinsi sulawesi tengah terdiri dari wilayah pegunungan dan perbukitan yang mencakup sebagian besar wilayah provinsi, serta dataran rendah yang umumnya tersebar sepanjang pantai dan sekitarnya. dataran wilayah sulawesi tengah mempunyai ketinggian dari permukaan laut berkisar dari meter. wilayah ini memiliki dua buah danau, yaitu danau poso dan lindu, dan beberapa sungai yang cukup besar, yaitu sungai palu, poso, balingara, bunga, tima, mentaya, minahasa, seorang, dan kalangan, serta beberapa gunung, yaitu gunung sonjo, bulu tumpu, pohonan, balangan tompotika, witimpondo, tungku, mappi, nokilalaki, dan gunung loli. iklim daerah sulawesi tengah termasuk tropis yang secara tetap dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim barat yang kering dan musim timur yang banyak membawa uap air sehingga curah hujan bervariasi antara milimeter per tahun. suhu udara provinsi sulawesi tengah untuk dataran tinggi berkisar celcius dan daerah dataran rendah berkisar antara celcius. kondisi demografi dan sosial budaya wilayah sulawesi tengah memiliki wilayah terluas antara semua provinsi pulau sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua pulau sulawesi setelah provinsi sulawesi selatan. berdasarkan pada data bps provinsi sulawesi tengah dalam angka jumlah penduduk provinsi sulawesi tengah tahun mencapai jiwa. penduduk terbanyak provinsi ini terdapat kabupaten parigi moutong jiwa), kota palu jiwa), kabupaten banggai jiwa), dan kabupaten donggala jiwa). penduduk asli sulawesi tengah terdiri atas kelompok etnis atau suku. disamping kelompok etnis, adameskipun masyarakat sulawesi tengah memiliki sekitar bahasa yang saling berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya, namun masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa indonesia sebagai bahasa nasional dan pengantar sehari hari. selain penduduk asli, sulawesi tengah dihuni pula oleh transmigran seperti dari bali, jawa, nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur. suku pendatang yang juga banyak mendiami wilayah sulawesi tengah adalah mandar, bugis, makasar dan budha. tingkat toleransi beragama sangat tinggi dan semangat gotong royong yang kuat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. secara umum kondisi keberagamaan agama yang dianut oleh masyarakat sulawesi tengah terdiri dari (berdasarkan data bps masyarakat penganut agama islam dengan persentase sebesar y6, masyarakat penganut agama kristen protestan dengan persentase sebesar masyarakat penganut agama kristen katolik dengan persentase sebesar y0, masyarakat penganut agama hindu dengan persentase sebesar y6, masyarakat penganut agama buddha dengan persentase sebesar y6. kondisi sarana dan prasarana fisik wilayah pembangunan daerah sulawesi tengah didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah tingkat dan daerah tingkat ii. guna menunjang kelancaran perhubungan darat sulawesi tengah sampai dengan keadaan akhir tahun tercatat panjang jalan yang ada ribu sumber: statistik daerah provinsi sulawesi tengah sarana jalan yang ada pada tahun tercatat dalam kondisi baik, sedang dan rusak, sedangkan yang dalam kondisi rusak berat km. selain jalur darat, jalur laut yang tersedia sulawesi tengah, mencakup beberapa pelabuhan laut sebagaimana termuat pada tabel ii. berikut ini transportasi udara provinsi ini dilayani oleh bandar udara dengan bandar udara bandara) mutiara sis al juri palu sebagai bandara utama. selain itu, bandar udara lainnya adalah kasiguncu poso, syukuran aminuddin amir luwuk, sultan bantalan toli toli, pogogul buol, dan tanjung api ampana kabupaten tojo una una yang kesemuanya beroperasi secara teratur. selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama pjp adalah jalan lintas sulawesi yang telah meningkatkan keterkaitan provinsi sulawesi tengah dengan provinsi lainnya sulawesi. tabel ii. jumlah pelabuhan provinsi sulawesi tengah jumlah kabupaten kota pelabuhan osu silakan sumber: sulawesi tengah dalam angka, kondisi perekonomian wilayah perekonomian sulawesi tengah masih didominasi oleh sektor pertanian, diikuti sektor konstruksi, industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan. pertumbuhan sektor industri pengolahan sulawesi tengah merupakan pertumbuhan sektoral yang tertinggi, diikuti oleh pertambangan, dan jasa keuangan. adanya kewajiban pendirian smelter untuk memproses produk tambang adalah salah satu penyebab sektor industri tumbuh pesat. lahan provinsi sulawesi tengah sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, terutama perkebunan, holtikultura, pertanian pangan dan kehutanan. selain itu, wilayah ini masih memiliki beberapa sumber daya alam lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan, antara lain pertambangan, kehutanan, perikanan darat dan perikanan laut, serta perindustrian. adapun gambaran akan sektor perekonomian provinsi sulawesi tengah, khususnya kabupaten terdampak gempa bumi dan tsunami, tersirat pada tabel berikut ini. tabel ii. persentase peran sektor perekonomian empat kabupaten terdampak gempa bumi dan tsunami september sulawesi tengah share sulawesi donggala palu sigi parigi tengah moutong akomodasi restoran finansial dan asuransi sumber: analisis bappenas, ritme pertumbuhan ekonomi sulawesi tengah mengalami perlambatan triwulan pertumbuhan ekonomi pada triwulan hanya sebesar yo, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar o. perlambatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor lapangan usaha industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalian. meskipun demikian, pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan share terbesar pertumbuhan ekonomi sulawesi tengah. dinamika perekonomian tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi sulawesi tengah tetap dapat tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi nasional. khusus untuk kabupaten kota yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada tanggal september. gambar ii. grafik share perekonomian kabupaten donggala, kabupaten sigi, kabupaten parigi moutong dan kabupaten donggala, provinsi sulawesi tengah donggala parigi moutong sigi palu sumber: analisis bappenas, provinsi sulawesi tengah, kota palu memiliki pdrb terbesar kedua setelah kabupaten banggai, kabupaten parigi moutong peringkat ke kabupaten donggala peringkat ke dan sigi peringkat ke sisi pertumbuhan ekonomi,, sebagaimana dalam grafik dibawah ini. ringkasan akan kondisi perekonomian (empat) kabupaten kota ini, yakni: perekonomian kabupaten donggala didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, administrasi pemerintahan, dan perdagangan. dalam tahun terakhir, pertumbuhan sektor tertinggi kabupaten donggala adalah sektor industri, diikuti oleh informasi komunikasi dan pengadaan listrik dan gas. perekonomian kota palu didominasi oleh sektor konstruksi, administrasi pemerintahan, perdagangan, dan transportasi. sebagai kota terbesar provinsi sulawesi tengah, peran sektor jasa kota ini lebih tinggi dari kabupaten kabupaten lain. infrastruktur seperti pelabuhan besar dan bandara utama juga berada kota ini. kota palu, sektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam tahun terakhir adalah sektor akomodasi makanan minuman, diikuti oleh pertambangan, dan jasa kesehatan. perekonomian kabupaten sigi masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pemerintahan. sektor dengan pertumbuhan terpusat dalam (tiga) tahun kabupaten sigi adalah jasa keuangan, jasa kesehatan dan sosial, dan pengadaan listrik dan gas. perekonomian kabupaten parigi moutong didominasi oleh sektor pertanian, diikuti oleh perdagangan dan konstruksi, sektor dengan pertumbuhan terpusat dalam (tiga) tahun adalah jasa keuangan, informasi komunikasi, dan jasa lainnya. gambar ii. grafik pertumbuhan ekonomi kabupaten donggala, kabupaten sigi, kabupaten parigi moutong dan kota palu, provinsi sulawesi tengah sumber: analisis bappenas, perkembangan indikator kesejahteraan sulawesi tengah secara umum sedikit membaik. tingkat kemiskinan mengalami sedikit penurunan dari per maret menjadi hanya per maret relatif terkenalnya inflasi pada periode tersebut dan membaiknya nilai tukar petani menjadi faktor utama penyebab penurunan kemiskinan. berdasarkan proporsi besaran pdrb provinsi sulawesi tengah, kota palu berada peringkat ke kabupaten parigi moutong peringkat ke kabupaten donggala peringkat ke dan kabupaten sigi peringkat ke kondisi wilayah rawan bencana sulawesi tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki risiko tinggi akan multi ancaman, termasuk juga epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi. berdasarkan rencana penanggulangan bencana daerah, kota palu juga memiliki frekuensi tinggi mengalami bencana banjir. berdasarkan indeks risiko bencana indonesia, sulawesi tengah memiliki skor atau provinsi dengan kelas risiko bencana yang tinggi. berdasarkan rencana nasional penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh bnpb, beberapa kabupaten dan kota yang memiliki resiko ancaman sedang dan tinggi, termasuk juga diantaranya: donggala, palu, morowali, parigi moutong, poso, kepulauan banggai, banggai toli toli, buol, tojo una una, dan sigi. wilayah yang terkena dampak akan gempa bumi dan tsunami pada tanggal september yakni: donggala, palu, parigi moutong, dan sigi dikategorikan sebagai kota dan kabupaten dengan resiko multi ancaman tinggi. pasca kejadian gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah provinsi sulawesi tengah, pemerintah indonesia melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan masyarakat dan wilayah sulawesi tengah. terdapat tiga tahapan dalam upaya penanggulangan dan pemulihan ini, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan gambaran kegiatan sebagai berikut: tahap tanggap darurat september desember gubernur sulawesi tengah menetapkan masa tanggap darurat bencana hari sejak kejadian bencana. namun demikian, tahap tanggap darurat ini kemudian diperpanjang dan berakhir pada tanggal desember pada masa tanggap darurat ini presiden memberikan (empat) arahan prioritas yang mencakup: evakuasi dan pencarian korban, pelayanan medis bagi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik bagi pengungsi, dan perbaikan infrastruktur dan layanan umum. berdasarkan pada data terakhir yang dikeluarkan oleh bnpb dan beberapa kementerian terkait, jumlah korban yang meninggal dunia yakni jiwa jiwa kota palu, jiwa donggala, jiwa sigi, dan jiwa parigi moutong), orang luka berat, orang luka ringan, orang hilang, dan terdapat pengungsi titik pengungsian tahap rehabilitasi desember februari tahap ini sudah ditetapkan oleh gubernur sulawesi tengah selama hari bulan) terhitung hingga penetapan berdasar surat keputusan gubernur sulawesi tengah bpbd pada namun masa transisi ini diperpanjang dari desember hingga februari penetapan ini berdasarkan surat keputusan gubernur sulawesi tengah bpbd g.st tentang penetapan perpanjangan status transisi darurat pemulihan bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi provinsi sulawesi tengah. adapun tujuan masa transisi ini adalah mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi mesjid, rumah sakit, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana. tahap rekonstruksi februari februari bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) haruslah dimulai dari sejak selesainya penyesuaian rencana tata ruang baik tingkat provinsi dan terutama tingkat kabupaten dan kota yang mengalami kerusakan, terutama daerah pesisir. sasaran utama dari tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kawasan dan masyarakat wilayah yang terkena bencana baik langsung maupun tidak langsung. gambaran kejadian bencana gempa bumi berdasarkan indeks risiko bencana indonesia, provinsi sulawesi tengah memiliki tingkat risiko tinggi akan ancaman gempa bumi. salah satu penyebab utama dikarenakan adanya patahan palu koro yang memanjang mulai dari selat makassar sampai pantai utara teluk bonedengan panjang patahan sekitar km. kota palu, patahan itu melintas dari teluk palu masuk wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai sungai larang lembah tipikor, donggala (arah selatan palu). sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada disekitar jalur patahan sangat rawan terhadap goncangan gempa bumi yang umumya relatif dangkal. dibeberapa lokasi, patahan juga membentuk tebing yang curam dan danau, seperti ngarai sihanouk sumatera barat, lembah lembang jawa barat, danau singkarak sumatera, dan danau tempe serta danau poso sulawesi. berdasarkan pada data bnpb, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi wilayah sulawesi tengah, yakni: pada tanggal desember gempa berkekuatan yang berasal dari aktivitas tektonik watusampo dengan pusat gempa teluk palu. akibatnya orang meninggal dunia dan orang luka luka tahun gempa mengguncang kabupaten donggala oktober gempa berkekuatan mengguncang kabupaten donggala januari gempa berkekuatan dengan pusat gempa arah tenggara kota palu november gempa berkekuatan berpusat laut sulawesi mengguncang kabupaten buol, sulawesi tengah agustus gempa berkekuatan terjadi kabupaten sigi dan parigi moutong. gempa bumi yang terjadi pada tanggal september berkekuatan terjadi pada pukul wita wib). pasca gempa bumi ini, terdapat beberapa kejadian gempa bumi lainnya, sebagai berikut: tabel ii. kejadian gempa bumi sulawesi tengah september oktober )! waktu lintang bujur magnitudo kedalaman wilayah 0ct tenasia sisi wib 0ct timur laut wib palu 0ct ten sisi wib gara sigi 0ct dn) tenggara wib donggala 0ct tenggara wib donggala 0ct barat laut wib donggala sep timur laut wib sigi sep sigi wib gara sigi sep barat daya wib poso waktu lintang bujur magnitudo kedalaman wilayah sep tenggara sigi wib sep sekam tenggara sigi wib sep barat laut wib donggala sep barat laut wib donggala sep tenggara wib donggala sep rencana sigi wib sep timur laut wib palu sep tenggara wib donggala sep tenggara wib donggala sep timur laut wib donggala ria tenggara wib palu sep timur laut wib donggala sumber: pusdatinhumas bnpb, tsunami provinsi sulawesi tengah juga memiliki ancaman risiko tinggi akan tsunami, berikut ini merupakan beberapa peristiwa tsunami yang pernah terjadi provinsi tersebut: januari gempa pantai barat kabupaten donggala yang disertai tsunami setinggi dua meter, agustus gempa berkekuatan berpusat teluk tamu kecamatan balasan donggala dan menyebabkan tsunami setinggi hingga meter pantai barat kabupaten donggala. akibat dari kejadian ini ratusan orang meninggal dunia dan seluruh desa pesisir pantai barat donggala hampir tenggelam, januari gempa berkekuatan berpusat selat makassar sehingga mengakibatkan tsunami wilayah pantai barat kabupaten donggala dan toli toli, tahun gempa mengguncang desa bankir, tonggolobibi dan donggala, serta mengakibatkan tsunami setinggi tiga hingga empat meter, mei gempa berkekuatan melanda banggai dan mengakibatkan tsunami. gambar ii. wilayah kabupaten kota terdampak gempa bumi, likuefaksi dan tsunami september beat kebulatan kota terdampak bintik gempa bumi, likuidasi dan tsunami, september neko provinsi sulawesi tengah an aka sasa bina san dan a23163 naik pan joo anta beneran bunggajkau latest man kabupaten kota terdampak paten palu sigi yen donggala batas administrasi yang digambarkan dalam peta ini hanya bersifat indikasi,dan tidak mewakili batas administrasi sesungguhnya lapangan parigi moutong sumber: bnpb tsunami yang terjadi pada tanggal september diperkirakan mencapai titik tertinggi, yakni meter, terjadi desa todo, palu timur, kota palu. sedangkan titik terendah tsunami tercatat meter, terjadi desa malaga, kabupaten donggala. likuidasi gempa yang mengguncang donggala dan palu pada tanggal september mengakibatkan beberapa wilayah disekitarnya mengalami fenomena mengejutkan yang disebut lukuifaksi. wilayah balada dan patok palu, serta joo oge, sigi sulawesi tengah mengalami fenomena likuefaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblesan tiga wilayah tersebut. likuefaksi disebabkan oleh hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa sehingga tidak memiliki daya ikat. sementara penghitungan dan pendataan terkait dengan wilayah terdampak yang juga termasuk jumlah bangunan yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi, masih dan sedang dilakukan oleh bpbd bersama pemerintah daerah terkait dan bnpb, pada saat rencana induk ini disiapkan, data dan informasi terkait wilayah dan jumlah bangunan terdampak bencana yang dilakukan dengan menggunakan citra satelit yang dilakukan oleh lapan dan beberapa mitra terkait lainnya termasuk komunitas pemetaan open street map osm), bisa memberikan gambaran secara spasial mengenai wilayah dan jumlah bangunan terdampak. penting untuk dijadikan catatan bahwa data tentang jumlah bangunan terdampak yang diperoleh melalui pengamatan citra satelit tersebut adalah data indikatif yang perlu dilakukan variasi dengan data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah dan bnpb sebagai lembaga terkait yang melakukan pendataan terkait jumlah wilayah dan bangunan terdampak. sebaran wilayah terdampak likuidasi beserta perkiraan jumlah bangunan yang terpapar secara spasial bisa merujuk pada gambar berikut. likuidasi wilayah balada, palu gambar ii. cakupan wilayah terdampak likuefaksi balada, palu dari citra satelit maa sai asam sea mag menara cita arm aset, tan senin maa pada aka nan nani nra genta kata "arm p ina, er: ngk nag get can (rusak) (kemungkinan rusak) sumber: lapan, dan perkiraan jumlah bangunan dari osm kelurahan balada merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi pada tanggal september meski tidak terdampak tsunami, namun hampir seluruh wilayah balada, termasuk perumnas balada terkubur oleh tanah yang mengalami likuefaksi atau amblas yang diakibatkan oleh gempa besar yang terjadi. identifikasi wilayah yang terdampak yang dilakukan oleh lapan dan mitra terkait seperti osm menggunakan citra satelit sebelum dan setelah bencana, diperoleh informasi bahwa luas wilayah terdampak balada adalah ha. sedangkan bangunan yang berada wilayah terdampak likuefaksi sebelum bencana yang teridentifikasi melalui citra satelit sejumlah bangunan rusak, dan bangunan diperkirakan rusak, sehingga total bangunan wilayah terpapar likuidasi wilayah pelobi, palu wilayah pelobi merupakan salah satu dari dua wilayah kota palu yang terdampak bencana likuefaksi cukup parah selain balada. berdasarkan pengamatan dan hasil interpretasi yang dilakukan oleh lapan dengan menggunakan citra satelit sebelum dan sesudah bencana, diperkirakan bahwa total wilayah terdampak likuefaksi wilayah pelobi ini adalah ha, sedangkan total bangunan terpapar adalah dimana bangunan rusak, sedangkan bangunan lainnya dikategorikan sebagai bangunan yang kemungkinan rusak . gambar ii. cakupan wilayah terdampak likuidasi pelobi, palu, teridentifikasi dari citra satelit ben ireng bgi banana san ka" dd, akan. pan tentu ller dagu "sana aaaaaa oma daan au: ena, luas wilayah terdampak perkiraanjumlah bangunan terdampak (rusak) (kemungkinan rusak) sumber: lapan, likuidasi wilayah didera, joo oge, sigi wilayah didera dan joo oge yang terletak kabupaten sigi merupakan wilayah yang juga terdampak likuidasi sebagai akibat dari gempa besar yang terjadi pada tanggal september yang berpusat donggala. lapan mencatat bahwa wilayah tersebut terdampak likuefaksi, dengan total bangunan terpapar bencana likuidasi tersebut. berdasarkan pengamatan dan penghitungan jumlah bangunan terdampak likuidasi menggunakan citra satelit sebelum dan sesudah bencana, diperoleh data jumlah bangunan rusak adalah dan bangunan yang dikategorikan sebagai kemungkinan rusak . gambar ii. cakupan wilayah terdampak likuidasi wilayah didera, joo oge, kabupaten sigi, teridentifikasi dari citra satelit tag peng given jap hain pai tada tani ban me ara lagu wear pan ag, dani gan pen ani pa, luas wilayah terdampak perkiraan jumlah bangunan terdampak (rusak) (kemungkinan rusak) sumber: lapan, likuidasi wilayah lalu kabupaten sigi desa lalu kecamatan bimomaru menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak terparah yang diakibatkan oleh gempa dan likuidasi. pengamatan dan penghitungan yang dilakukan oleh tim osm dengan menggunakan citra satelit menemukan bahwa area terdampak desa lalu diperkirakan sekitar dengan total bangunan terdampak adalah bangunan. beberapa desa yang terkena dampak dari peristiwa ini, meliputi: tabel ii. daftar kelurahan desa dan jumlah bangunan terdampak likuidasi daerah luas dampak daerah balada kelurahan balada bangunan kelurahan dulu bangunan daerah pelobi kelurahan pelobi bangunan mana desa mana bangunan daerah joo oge desa kabobona bangunan desa langaleso bangunan desa jone oge bangunan daerah himalaya t52, bangunan sumber: data bnpb, oktober gambar ii. cakupan wilayah terdampak likuidasi wilayah lalu kabupaten sigi, teridentifikasi dari citra satelit desa lalu dan joo oce solonya pa. bawa het klan yaaa sean bangunan terdampak sumber: osm perkiraan dampak pascabencana penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi, likuidasi dan tsunami dilakuan oleh bnpb sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi. peraturan bnpb tentang tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi mengatur bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan rencana rehabilitasi rekonstruksi, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi dan monitoring serta evaluasi. saat rencana induk yang dikoordinir oleh bappenas ini berlangsung, proses pendataan kerusakan dan kerugian masih berlangsung. data yang kemudian digunakan adalah data pada tanggal oktober hitung cepat kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh bnpb, undp dan bpbd daerah terdampak memperkirakan nilai kerusakan sebesar triliun dan kerugian sebesar triliun per tanggal oktober sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai triliun. analisis rinci dari penilaian yang ada menunjukkan ada batasan dalam estimasi dampak bencana. pertama, tidak semua sektor kegiatan ekonomi dan sosial telah dimasukkan, misalnya sektor penyediaan air dan sanitasi, pelabuhan dan bandara, serta listrik. kedua, estimasi untuk kegiatan yang terkena dampak tidak mencakup seluruhnya, diantaranya kegiatan yang dimiliki pihak swasta, terutama berkaitan dengan perubahan produksi yang timbul dari bencana. berkaitan dengan hal ini, angka angka yang tersedia tidak cukup memberikan perkiraan penurunan produksi yang komprehensif dan biaya produksi yang lebih tinggi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan atau perdagangan, dan pariwisata. ketiga, kerugian dari peralatan yang rusak tidak semua dapat diperhitungkan, misalnya peralatan rumah sakit. gambar ii. infografik kerugian dan kerusakan sektor permukiman bo," aan kerusakan: sektor perlu indah, ia: kejutan bg7gm 14k kerugian: a9m sektor infrastruktur san era nana hit kerugian: sektor sosial ki: tan kerusakan sektor sosial kai seba kerusakan: ana lae kerugian: donasi sektor ekonomi kerugian: kerusakan: kerugian: lintas sektor tah kerusakan: kab. parigi ka) lintas sektor pee moutong kerugian: juta kota palu las bener kab. sigi ih sektor permukiman ann sektor permukiman "aa kerusakan: kerusakan: kerugian: kerugian: sektor infrastruktur sektor infrastruktur kerusakan: kerusakan: kerugian: mania kerugian: juta sektor sosial met sektor sosial kerusakan: kerusakan: kerugian: kerugian: sektor ekonomi sektor ekonomi kerusakan: kerusakan: kerugian: merugi lintas sektor ika lintas sektor kerusakan: kerusakan: kerugian: kerugian: sumber: bpp per oktober metodologi internasional saat ini untuk penilaian dampak bencana mensyaratkan bahwa analisis dibuat dari semua sektor kegiatan sosial ekonomi seperti yang didefinisikan dalam sistem seluruh dunia neraca nasional, sesuai dengan daftar yang ditampilkan bawah ini (diambil dari sna indonesia): pertanian, kehutanan, dan perikanan, penambangan dan penggalian, industri manufaktur, listrik, air dan sanitasi, konstruksi, perdagangan, transportasi dan penyimpanan, akomodasi dan makanan, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, perumahan, layanan bisnis, administrasi publik, pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, layanan lainnya. penilaian harus mencakup sektor sektor yang terkena bencana, yang diambil dari daftar atas. seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa metodologi internasional tersebut tidak bisa diterapkan dalam kasus bencana ini. sektor pendidikan berdasarkan data kementrian pendidikan dan kebudayaan serta kementrian agama per november diperkirakan sebanyak (enam) satuan pendidikan bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan yakni tk, sd, smp, sma, smk, slb terdampak karena bencana. juga (empat) satuan pendidikan dibawah kemenag yakni nahdlatul athfal ra), madrasah ibtidaiyah mi), madrasah tsanawiyah ts), dan madrasah aliah ma) terkena dampak bencana dengan rincian sebagai berikut: tabel ii. rincian identifikasi bangunan sekolah satuan pendidikan dibawah kementerian pendidikan dan kebudayaan satuan sekolah rusak rusak rusak ruang pendidikan terdampak berat sedang ringan terdampak smp sma smk slbtabel ii. rincian identifikasi bangunan sekolah satuan pendidikan dibawah kementerian agama satuan sekolah rusak rusak rusak rusak ruang pendidikan terdampak berat sedang ringan roboh terdampakdata tersebut diatas memperbarui data bnpb pada oktober yang diperkirakan sebanyak satuan pendidikan yang bencana, dengan rincian sebagai berikut: bangunan), dan paud bangunan paud, bangunan tk, ruang kegiatan belajar (rkb), ruang lainnya (ruang guru perpustakaan lainnya), serta membelai): rkb, ruang lainnya, dan membelai): bangunan, rkb, ruang lainnya, dan membelai): bangunan, rkb, ruang lainnya, dan membelai), smp bangunan, rkb, ruang lainnya, dan membelai), mts bangunan, rkb, ruang lainnya, dan membelai), smu smk bangunan smu, bangunan smk, rkb, ruang lainnya, dan membelai), bangunan, rkb, ruang lainnya, dan membelai): perguruan tinggi bangunan dan membelai), pendidikan tinggi ruangan): slb bangunan, rkb dan membelai): bangunan dan rkb pada lembaga kursus dan pelatihan lkp): bangunan pusat kegiatan belajar masyarakat pkb), bangunan sanggar kegiatan belajar skb). selain itu diperkirakan sebanyak siswa terdampak (mengungsi, meninggal, dan luka), dan guru terdampak (mengungsi, meninggal, dan luka). sektor kesehatan data total korban gempa dan tsunami adalah sebanyak jiwa dengan perincian jiwa meninggal dunia, jiwa luka berat rawat inap dan jiwa luka ringan rawat jalan. gempa dan tsunami juga mengakibatkan sejumlah fasilitas kesehatan rusak hingga tidak mampu operasional dan penduduk yang rentan terhadap penyakit pascabencana. sedangkan kerusakan sarana fasilitas kesehatan diperkirakan sebanyak unit yang yang terdiri dari terdiri dari rumah sakit, puskesmas, post dan poskesdes. kerusakan tersebut dengan rincian sebagai berikut dari kota palu, kerusakan terjadi pada rumah sakit, puskesmas post, kabupaten donggala terdiri dari dari puskesmas, pustu dan poskesdes, sedangkan sigi terdiri dari puskesmas. dampak kesehatan masyarakat yang terjadi pada periode tanggap darurat terutama adalah penyakit akibat kualitas lingkungan pascabencana yang buruk. penyakit infeksi saluran pernafasan akut ipa) dan diare menjadi keluhan yang paling banyak muncul masyarakat. selain itu, tingkat penduduk hipertensi juga meningkat terutama kota palu. sektor perumahan dan permukiman gambar ii. foto kerusakan rumah warga rusak berat due intake, contoh lower temporary operation the pre mini, had critical damages fabrication house png city apartment house shopping mall kaa (ml) semu betapa mena nnen mei sat peta snn inn am dani run batin sumber: kementrian pupr jica, kerusakan rumah yang sebabkan oleh gempa dan likuidasi mencapai unit sebagaimana dalam tabel dibawah ini (tabel terdapat (empat) kabupaten yang terkena dampak bencana yaitu, kota palu sejumlah unit, kabupaten sigi sejumlah unit, kabupaten donggala sejumlah unit, dan kabupaten parigi moutong sejumlah unit. tipologi kerusakan rumah dibagi menjadi (tiga) jenis yaitu: (i) rusak berat, (ii) rusak sedang dan (iii) rusak ringan. kerusakan yang paling banyak adalah rusak ringan dengan jumlah unit. berikutnya adalah rusak sedang dengan jumlah unit yang rusak unit, dan rumah yang rusak berat sejumlah unit. selain data bnpb, pemerintah provinsi sulawesi tengah juga menetapkan data sementara rumah penduduk sebanyak unit rumah sesuai surat gubernur sulawesi tengah bpbd. berikut gambaran rumah yang memiliki kerusakan berat. tabel ii. kerusakan rumah unit) rusak rusak rusak baru paten berat sedang ringan daa palu sigi donggala parigi moutong sumber: data bnpb, november dari total kerusakan diatas, terdapat kerusakan bangunan akibat dari adanya likuidasi yang mencakup (tujuh) desa. untuk desa yang memiliki dampak likuidasi paling besar adalah desa pelobi dengan jumlah unit bangunan yang terdampak bangunan. selanjutnya adalah desa balada dengan jumlah unit yang terdampak sejumlah unit. berikut adalah tabel rincian bangunan rusak akibat likuefaksi. tabel ii. kerusakan bangunan terdampak likuidasi masif lokasi jumlah sumber: data bnpb dan kanwil sulteng, november selain dari kerusakan rumah, bencana alam tersebut juga merusak infrastruktur dasar pemukiman yaitu, air minum, air limbah, persamaan, drainase dan jalan lingkungan. untuk sistem penyediaan air minum spam) kerusakan terjadi pada infrastruktur intake sampai sambungan rumah tangga dengan tingkat kerusakan yang berbeda. sebagai contoh terdapat kerusakan pada spam palu, sigi, donggala basilana) yang menyediakan air minum untuk palu, sigi, donggala pada bagian infrastruktur air baku dan transisi. kerusakan juga terjadi pada wtp kawutuna, wtp poem, wtp single, sehingga tidak dapat berfungsi. untuk sambungan distribusi diperkirakan memiliki kerusakan sekitar sehingga membuat sekitar rumah terputus koneksi air minum. saat ini masyarakat bergantung kepada air tanah untuk suplai air minum harian. namun terdapat indikasi kontaminasi air tanah khususnya pada downstream area likuidasi. pada umumnya pengolahan air limbah palu dan sigi berupa pengolahan air limbah setempat, yaitu tangki septik. berdasarkan kondisi saat ini banyak terdapat septic tank yang rusak dan hancur. selain itu truk penyedot tinja untuk palu tidak memadai jumlahnya. kabupaten sigi bahkan tidak memiliki truk untuk penyedot tinja. tidak ada data untuk mengetahui apakah plt palu dan sigi masih berfungsi atau tidak. infrastruktur persamaan juga mengalami kerusakan yaitu pengumpulan sampah dari rumah tangga dan tpa. terdapat kerusakan tpa palu dikarenakan oleh leachate treatment plan tidak bekerja dengan baik. hal tersebut disebabkan karena pipa tertutup longsor saat gempa. gambar ii. foto kondisi jalan lingkar yang rusak maa . pena mara tni pil . dena aa. per sumber: jica, infrastruktur pendukung lainnya dalam pemukiman adalah drainase dan jalan lingkungan. akibat dari adanya bencana tersebut diketahui bahwa terdapat kerusakan pada jalan lingkungan dan drainase tersebut. sektor infrastruktur peristiwa bencana ini menimbulkan dampak sangat besar dalam bidang infrastruktur yaitu: tabel ii. dampak kerusakan akibat bencana terhadap infrastruktur kerusakan penjelasan aksesibilitas terputus ikon kota palu hancur. jalur trans palu poso makassar juga tertutup longsor bandara palu: landasan pacu retak retak dan tower atc runtuh dibuka pada pen gang pukul wita bandara mamuju tower atc rusak bandara luwuk bangkai tower bergeser pelabuhan pantulan palu rusak paling aktivitas bongkar mei parah terutama dengan tubuhnya gray crane jam distribusi lumpuh pelabuhan wani mengalami kerusakan sabuk nusantara terhempas daratan. pelabuhan lain masih beroperasi normal gardu listrik rusak, hanya yang jaringan listrik dan beroperasi sehingga kota palu dan kab. telepon terputus. dongan gap anu sebanyak menara bts rusak karena jaringan listrik terputus sumber: bappenas, desember peristiwa bencana ini telah mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas publik dan infrastruktur, diantaranya: fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, pustu, dan poskesdes), yang berlokasi kota palu rumah sakit, puskesmas, dan pustu) kabupaten donggala puskesmas, pustu, dan poskesdes), dan kabupaten sigi puskesmas). tingkat kerusakan mencakup rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. selain fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, sarana transportasi, dan tempat hiburan. untuk fasilitas sekolah, satuan pendidikan terdampak bencana, dengan siswa dan guru terdampak. fasilitas keagamaan, termasuk kua, mushola, masjid, gereja kristen, gereja katolik, pura, dan vihara mengalami kerusakan. tabel ii. rekap layanan agama dan rumah ibadah terdampak bencana layanan agama kota kabupaten rumah ibadah palu donggala sigi parigi moutong kua sumber: bappenas didasarkan pada kementerian agama, november sektor sosial pada saat ini, pengukuran dampak sosial dari bencana dilakukan dengan hasil hitung cepat dengan pengkajian kebutuhan pascabencana jitu pasca). penilaian kebutuhan pascabencana ini menghitung nilai aset fisik yang hancur, perubahan arus produksi analisis dampak bencana pada tingkat pembangunan manusia. awalnya, analisis tentang pembangunan manusia dibuat dari indeks pembangunan manusia ipm) dan pembangunan berkelanjutan untuk memberikan ukuran dampak negatif bencana pada pembangunan manusia. seiring waktu berlalu dalam penilaian dampak sosial ditemukan bahwa ipm tidak cukup baik untuk menganalisis situasi setelah bencana karena tidak semua bisa diukur dengan indeks pembangunan manusia. dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan metode yang lebih baik untuk mengukur dampak sosial bencana pada rumah tangga telah dibuat, dengan memanfaatkan gabungan indeks kualitas hidup, dan aplikasinya. metode ini telah diuji beberapa negara diantaranya adalah penilaian terbaru yang dilakukan nepal myanmar fiji dan kepulauan marshall metode pengukuran indeks kualitas hidup ikh) memungkinkan pengukuran tingkat pra dan pascabencana dari beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi hidup rumah tangga, antara lain: defisit perumahan, akses pasokan air dan sanitasi yang baik, akses penyediaan layanan listrik, akses pendidikan, akses layanan kesehatan dan tingkat pendapatan pribadi atau rumah tangga. metode pengukuran ikh memberikan cara yang lebih baik untuk memperkirakan secara kuantitatif dampak bencana terhadap kualitas hidup dan kondisi kehidupan. meskipun bukan merupakan metode yang sempurna untuk mengukur dampak sosial yang diakibatkan oleh bencana, ikh mengukur dampak bencana pada rentang dan jumlah variabel yang lebih luas, dan aplikasinya membutuhkan data yang sudah tersedia yang dapat dikumpulkan dan dianalisa selama rentang waktu normal dari proses penilaian, misalnya sekitar minggu. selain itu, metode penghitungan ikh dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk pemulihan dari waktu waktu. dengan menggunakan data yang tersedia indonesia sebelum (pra) dan sesudah (pasca) gempa bumi dan tsunami sulawesi tengah, tingkat kabupaten, penghitungan ikh sebelum dan sesudah bencana dilakukan untuk mencoba mengukur dampak pembangunan manusia. data pra bencana bersumber dari kantor badan pusat statistik bps), baik bersumber dari sensus demografi maupun publikasi informasi statistik yang telah mempublikasikan berbagai data terkait dengan perumahan, pendidikan, kesehatan, listrik, air dan sanitasi untuk masyarakat. data tentang pendapatan pribadi atau rumah tangga juga tersedia untuk tahun tahun yang sama dengan menggunakan informasi dari produk domestik bruto pdb) dan populasi masing masing kabupaten. jumlah unit rumah yang hancur, sekolah dan fasilitas kesehatan diperoleh dari pemerintah setempat. pendataan dilakukan oleh team penilaian dampak dan kerugian bencana dilakukan oleh pemerintah setempat dan bnpb. jumlah rumah tangga yang kehilangan akses pada air, sanitasi dan listrik didapat dari jumlah total rumah terdampak (rusak hancur). jumlah korban yang terluka karena bencana dan peningkatan tingkat morbiditas (keadaan sakit terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup). yang disebabkan oleh bencana, seperti diare karena mengkonsumsi air atau makanan yang tidak layak, data peroleh dari dinas kesehatan setempat. indeks kualitas hidup pra bencana yang dihasilkan merupakan penggabungan penilaian beberapa indikator tersebut diatas disajikan pada tabel ii. tabel ii. kuantifikasi indeks kualitas hidup ikh) untuk kondisi pra bencana sulawesi tengah kabupaten kota asi banggai kepulauan banggai morowali poso donggala toli toli buol parigi moutong tojo una una sigi banggai laut morowali utara palu sumber: estimasi oleh tim penilai, perkiraan gabungan ikh pasca bencana belum bisa dianalisis secara menyeluruh. karena data pendapatan per keluarga pascabencana belum dapat dapat diukur karena kerugian sektor sosial dan ekonomi, yang dilakukan oleh bnpb masih dan sedang berlangsung. namun perkiraan perhitungan ikh pasca bencana dengan menggunakan informasi berbagai sektor, yaitu menurunnya kemampuan penyediaan perumahan, berkurangnya layanan akses air, sanitasi dan listrik, pendidikanserta meningkatnya morbiditas penyakit, sehingga menghasilkan nilai indeks kualitas hidup hasil penilaian ini kemudian dibandingkan dengan ikh pra bencana tanpa menggunakan penilaian pendapatan rumah tangga. gambar ii. peta indeks kualitas hidup ikh) pra bencana peta indeks kualitas hidup quality life i), provinsi sulawesi tengah pra bencana gempa bumi, tsunami dan likuidasi september legenda erna batas kabupaten indeks kualitas hidup pat quality life index ieee bel irogeumewna em) townggsa yrnaral b inang pajang an) taat omega map scale san mn, ras san i nanga sent sei banten sumpahnya tepongar sumber: apc, gambar ii. peta indeks kualitas hidup ikh) pasca bencana peta indeks kualitas hidup quality life oi), provinsi sulawesi tengah pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuidasi september swt legenda batas kabupaten "at indeks kualitas hidup san. quality life index pp) mean ben jose ( coco ai pen . aim tya misi sad aan ten nnn pepaneea end jiatmaniun lo. \|. (alergmonang pata inang an. tan (is rawai aa. map scale ssi sumber: apc, gambar ii. perbandingan indeks kualitas hidup pra bencana dan pascabencana menurut kabupaten kas sumber: estimasi oleh tim penilai, meskipun perbandingan atas tidak memasukkan perhitungan dampak pendapatan rumah tangga, namun hasil perbandingan menunjukkan penurunan signifikan dalam kesejahteraan yang disebabkan oleh bencana berbagai kabupaten yang terkena dampak bencana. berikut adalah tabel penurunan kualitas kesejahteraan dari empat kabupaten terdampak bencana: tabel ii. sebagian besar kabupaten yang terkena dampak dalam hal ikh menurun ikh kabupaten ikh pra bencana tolak pascabencana donggala parigi moutong sumber: estimasi oleh tim penilai, berdasarkan hasil penghitungan ikh, penurunan kualitas hidup atau kesejahteraan cukup signifikan kabupaten yang terkena dampak, yaitu berkisar antara hingga persen dari nilai pra bencana. penduduk kabupaten donggala, palu dan sigi, sebelum bencana, berada pada lapisan tertinggi kedua skala kesejahteraan, setelah bencana, mereka jatuh posisi terendah, penduduk parigi moutong telah turun dari tingkat terendah ketiga tingkat ikh paling rendah. tabel ii. nilai indeks sektoral pra bencana dan pasca bencana untuk ikh menurut kabupaten kabupaten donggala bra sigi palu perumahan pra pasca pendidikan pra pasca persediaan air pra pasca kebersihan pra pasca listrik pra pasca sumber: estimasi oleh tim penilai, dalam tabel atas, bisa dilihat secara rinci tentang sektor mana yang mengalami penurunan ikh tertinggi. penurunan akses fasilitas pendidikan sangat signifikan dalam kasus sigi (di mana hampir semua siswa mengalami kehancuran sekolah mereka dan menggunakan fasilitas sementara yang tidak memadai), parigi dan palu (di mana akses fasilitas berada sekitar persen setelah bencana). sementara akses pasokan air yang lebih baik telah menurun seluruh area yang terkena dampak, sigi persen) dan palu dalam hal akses sanitasi, sementara tingkat semua kabupaten sangat rendah sebelum bencana, penurunan lebih lanjut dalam akses lebih rendah lagi sigi persen) dan palu akses layanan listrik dari jaringan sangat rendah sebelum bencana dan telah menurun lebih jauh dalam jumlah yang signifikan sigi y0), donggala dan palu mengenai rumah tangga atau pendapatan pribadi, tidak ada informasi pasca bencana yang tersedia, karena penilaian bnpb tidak mendata informasi tentang kerugian produksi. namun demikian, penting untuk membandingkan tingkat pendapatan pribadi pra bencana dengan penurunan ikh yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, karena hasil perbandingan memberikan ukuran kemampuan rumah tangga yang terkena dampak untuk mengelola penurunan kesejahteraan. tabel berikut membandingkan tingkat pendapatan pribadi pra bencana dengan penurunan indeks kualitas hidup pascabencana. tabel ii. perbandingan pendapatan pribadi sebelum bencana dan penurunan posko bencana ikh pendapatan pribadi pra menurun pada ikh, kabupaten bencana, persen jutaan tahun sigi palu sumber: estimasi oleh tim penilai, berdasarkan informasi atas, dapat dinyatakan bahwa rumah tangga yang memiliki pendapatan pribadi tahunan yang relatif rendah telah menderita penurunan kesejahteraan sekitar persen, sedangkan penduduk palu, yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif tinggi, telah mengalami penurunan kualitas hidup sekitar persen. kesimpulan yang dijelaskan atas dapat digunakan untuk menentukan prioritas geografis dan sektoral dalam rencana induk untuk pemulihan dan rekonstruksi tangguh. indeks ikh yang sama dapat digunakan untuk mendapatkan ukuran pemulihan dari waktu waktu. sektor perekonomian dampak utama dalam bidang perekonomian terhadap peristiwa gempa bumi dan tsunami akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, dengan gambaran sebagai berikut: dampak penurunan pertumbuhan ekonomi persen akan meningkatkan jumlah penduduk miskin menjadi sebesar jiwa atau persen pada tahunsulteng kembali menurun. diperkirakan menurun tahun menjadi jiwa. target pemulihan perekonomian sulteng dalam (empat)ii. perkembangan tingkat pengangguran provinsi sulawesi tengah perkembangan tingkat pengangguran terbuka tpt) prov. sulawesi tengah asumsi pertumbuhan semu #iaeemeeevenanse haa (tanpa bencana alam) tpt aktual perkiraan tpt tanpa bencana perkiraan tpt pasca gempa sumber: analisis bappenas dan estimasi oleh tim penilai, dengan pertumbuhan ekonomi o0 (tanpa terjadinya bencana) diperkirakan kesempatan kerja tercipta sekitar orang. namun dengan perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar akibat gempa dan tsunami, penciptaan kesempatan kerja hanya sekitar orang. pengangguran terbesar diperkirakan berasal dari sektor industri manufaktur, konstruksi, dan transportasi. dampak ekonomi juga sangat terasa dalam bidang umkm dan koperasi. unit ini adalah unit terkecil dari warga yang benar benar menyentuh kebutuhan dan sektor menengah kebawah, sehingga membutuhkan langkah penangan yang sungguh sungguh untuk mengembalikan pada kondisi normal. selain umkm juga jumlah ikm industri kecil menengah), jumlah kerusakan terbesar pada sektor ini adalah pada jenis komoditi olahan makanan dan minuman, sandang,dan meubel. tabel ii. dampak terhadap umkm dan koperasi parigi palu sigi donggala moutong koperasi jumlah jumlah jumlah jumlah koperasi koperasi koperasi koperasi unit, terkena unit, unit, terkena unit, terkena dampak terkena dampak dampak bencana dampak unit unit unit unit umkm jumlah umkm jumlah jumlah jumlah umkm, umkm umkm umkm terkena umkm, dampak umkm, terkena umkm, bencana terkena dampak terkena umkm dampak umkm dampak umkm umkm plut belum dapat digunakan untuk melayani umkm sumber: bappenas, desember pada tahun sulteng menerima pma sebanyak proyek sektor industri pengolahan dengan nilai sekitar triliun. dengan terjadinya bencana gempa dan tsunami, maka jumlah pelaku industri menurun drastis. gambar ii. industri pengolahan industri sedang dan besar unit industri sedang dan besar pan orang industri gue industri mikro mikro unit jumlah pelaku ang tenaga kerja industri industri sumber: bps sektor pariwisata juga berdampak besar. data provinsi sulawesi tengah dalam angka menyebutkan bahwa pada tahun hotel hotel yang terdiri palu hotel palu, donggala hotel, sigi hotel dan semua itu menyerap tenaga kerja perhotelan orang palu dengan tingkat hunian kamar tahun ada wisatawan nusantara dan orang wisatawan mancanegara. dengan terjadinya bencana berdampak pada terganggunya atraksi, misalnya atraksi alam pantai, budaya, dan buatan seperti festival palu nomor, dampak pada americas yakni hotel, perbankan, internet serta aksesibilitas daerah pariwisata baik darat, laut maupun udara. secara keseluruhan dampak gempa bumi dan tsunami terhadap perekonomian adalah sebagai berikut: gambar ii. dampak gempa bumi dan tsunami terhadap perekonomian penurunan aktivitas ekonomi secara langsung, meliputi: penurunan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan dampak langsung . perikanan, dan perdagangan: eeee, penurunan physical capital stock (damages) akibat kerusakan infrastruktur dan perumahan, penurunan aktivitas perdagangan dan pariwisata seperti jumlah kunjungan wisatawan, tamu hotel, restoran dan jasa pariwisata, peningkatan jumlah pengangguran. dampak second round effect yang terjadi karena adanya losses dari peristiwa gempa pmr crore nun. kehilangan mata pencaharian, romoamar dampak terhadap pdb nasional, pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi tengah, dan sumber: analisis bappenas, lintas sektor dalam bidang lintas sektoral ini dibahas tentang kelompok rentan. hal ini berawal dari dampak bencana terkait dengan gender, kelompok rentan dan lingkungan. kelompok rentan sering sebut kelompok dengan kebutuhan khusus. kelompok ini paling berisiko saat terjadi bencana, mereka adalah orang dengan kebutuhan khusus baik secara fisik maupun psikologis, perempuan hamil, menyusui, lanjut usia, anak anak dan kelompok pribumi. perlindungan kelompok rentan didasarkan pada berbagai hal hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional. situasi bencana, perempuan pada umumnya memiliki akses yang lebih sedikit sumber daya seperti informasi, jaringan, dan transportasi, dan cenderung tidak berpartisipasi dalam lingkup publik mana bantuan diatur dan disampaikan. kondisi fisik dan mental anak yang kurang berkembang saat bencana serta kondisi sosial saat bencana secara negatif mempengaruhi kemampuan anak anak untuk bertahan dari bahaya. usia lanjut mempunyai mobilitas yang terbatas, penyakit serta kebutuhan nutrisi khusus, sedangkan penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus. oleh karenanya akses serta perlindungan khusus harus diberikan baik dengan prinsip penghormatan atas martabat manusia, non diskriminasi, partisipasi aktif, penghormatan atas perbedaan kemudahan akses, kesetaraan laki laki dan perempuan serta penghargaan atas kapasitas penyandang disabilitas. bab iii prinsip dasar dan kebijakan umum visi dan misi visi yang ingin dicapai dengan dibuatnya rencana induk ini adalah: membangun kembali wilayah terdampak pascabencana provinsi sulawesi tengah berbasis risiko bencana dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan aman secara partisipatif tahun untuk mencapai visi ini, maka ada beberapa misi yang harus dilakukan yaitu: menyusun kembali rencana tata ruang dengan memperhatikan risiko bencana, membangun kembali sarana dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat yang berketahanan dan ketangguhan terhadap bencana, melakukan pemulihan perekonomian dan sosial budaya sesuai dengan karakteristik masyarakat, melakukan perencanaan pembiayaan secara efektif dan efisien, dan melakukan akselerasi pembangunan melalui regulasi dan kelembagaan. prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan baru pendekatan yang digunakan dalam pembuatan rencana induk ini menggunakan pendekatan build back better yang artinya membangun kembali provinsi sulawesi tengah lebih baik lagi, khususnya untuk lebih tahan terhadap kejadian bencana masa depan. prinsip berketahanan ini dapat dibangun dengan menerapkan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana sulawesi tengah dan membangun kesadaran masyarakat dan aparatur terhadap kesia siahaan bencana. tidak hanya itu, pemulihan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan masyarakat segera diperbaiki dengan menerapkan prinsip yang berketahanan bencana sesuai skala prioritas untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi ketika bencana terulang. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan melibatkan partisipasi semua pihak, terkhusus pemerintah daerah sebagai pihak yang memahami kondisi dan kebutuhan wilayah terdampak. prinsip dasar yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan baru ini adalah: pemulihan yang lebih baik, aman dan berkelanjutan pembangunan tidak hanya untuk mengembalikan kondisi awal masyarakat akan tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat masa depan untuk semakin tangguh. hal ini dilakukan melalui pemulihan bidang rancangan struktural bangunan, tata ruang, sosial, ekonomi, serta kelembagaan. holistik dan inklusif pemulihan dan pembangunan dilakukan secara komprehensif dan adil dengan mempertimbangkan semua aspek seperti sosial, lingkungan ekonomi, dan budaya secara berimbang. pemulihan dilakukan dengan melakukan pengarusutamaan terhadap kesetaraan gender, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas. integratif, kolaboratif, dan partisipatif pemulihan dan pembangunan dilakukan secara bersama dengan melibatkan semua pihak baik tingkat nasional maupun daerah termasuk masyarakat melalui koordinasi yang baik guna menjamin konsistensi dan keefektifan rencana. pemulihan yang pro kepada masyarakat kelompok rentan pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas khususnya untuk masyarakat kelompok rentan secara adil. transparan dan akuntabel proses perencanaan program dan penganggaran dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. sumber daya finansial yang beragam proses pemulihan dan pembangunan akan menggunakan sumber daya dari berbagai pihak untuk menghasilkan manfaat pemulihan yang lebih besar. pengawasan (monitoring) dan evaluasi pemulihan dan pembangunan dilaksanakan dengan pengawasan yang efektif. kebijakan umum pembangunan kembali yang lebih baik dan berbasis risiko bencana dengan cara melakukan mengintegrasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan rencana tata ruang wilayah rtrw), dengan mempertimbangkan analisis risiko bencana gempa, tsunami, likuidasi dan bencana lain, penyediaan informasi dan data yang lengkap, baik bersifat historis maupun proyeksi depan untuk penyusunan dan pelaksanaan pemulihan tingkat provinsi dan kabupaten, pemulihan infrastruktur untukmasyarakatyang tahan terhadap potensi bencana masadepansecara inside dan situ dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai skala prioritas, pemulihan perekonomian masyarakat serta meningkatkan ketahanan masyarakat dari segi perekonomian melalui kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan dana usaha dan pendampingnya, optimalisasi pemberian jaminan hidup, pemulihan sarana sosial ekonomi masyarakat, pemanfaatan dana desa, dan penguatan umkm dan koperasi, dengan mempertimbangkan karakteristik penghidupan masyarakat, pembiayaan yang efisien dengan cara mengoptimalkan sumber pendanaan yang dialokasikan secara efektif sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan. penyesuaian regulasi untuk kondisi pasca bencana dilakukan secara profesional dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal dan juga memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat. bab kebijakan dan strategi pemulihan dan pembangunan pemulihan wilayah pascabencana sub bab ini menjelaskan kebijakan serta strategi dalam pemulihan wilayah pascabencana melalui rehabilitasi serta rekonstruksi. rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan seluruh aspek layanan publik masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana, sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali seluruh prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana. rehabilitasi dan rekonstruksi terbagi menjadi beberapa sektor yaitu perumahan dan permukiman, infrastruktur, sosial dan budaya, perekonomian wilayah dan masyarakat, serta lintas sektor. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pascabencana mana dalam pelaksanaannya harus selaras dengan rencana pembangunan tingkat nasional maupun daerah. rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman bencana gempa, tsunami, serta likuefaksi yang terjadi palu dan sekitarnya menyebabkan kerugian dan kerusakan baik fisik maupun non fisik. kerusakan dan kerugian terberat dialami oleh sektor ini dengan nilai kerusakan sebesar triliun dan kerugian triliun. beberapa permasalahan sebagai dampak dari adanya bencana antaranya: bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi menimbulkan kerusakan pada perumahan dan permukiman yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal bagi ratusan ribu penduduk, hilangnya lingkungan bagi masyarakat untuk bermukim, bencana likuefaksi beberapa wilayah menunjukkan adanya potensi bencana baru pada lokasi tertentu yang tidak cocok dijadikan sebagai daerah terbangun, terbatasnya lokasi rekonstruksi perumahan dan permukiman akibat adanya berbagai potensi bencana yang tersebar provinsi sulawesi tengah, terisolasinya beberapa wilayah. gambar iv. kebijakan dan strategi pemulihan sektor perumahan dan permukiman pagi: kebijakan strategi pemulihan perumahan permukiman permasalahan kebijakan yz strategi "jas ttttttttttliillll sumber: hasil analisis, kebijakan dan strategi mengidentifikasi data dan informasi secara lengkap (data terlama hingga terbaru) yang dibutuhkan dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman: menyiapkan informasi dan data yang valid tentang kondisi permukiman dan perumahan pascabencana khususnya terkait dengan data geologi lingkungan wilayah, melakukan analisis multi risiko bencana khususnya wilayah terdampak pascabencana sebagai acuan untuk penetapan lokasi perumahan dan permukiman, menggunakan data historis bencana sebagai acuan dalam mengestimasi bencana masa depan. memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim: memfasilitasi masyarakat untuk segera memulai kehidupan baru lokasi awal yang aman atau kawasan baru (relokasi) yang lebih aman, menyiapkan lokasi permukiman baru untuk menampung warga yang ingin pindah, menyiapkan rencana kehidupan perekonomian masyarakat dengan mempertimbangkan keahlian maupun preferensi masyarakat, mengembangkan rencana pembangunan desa (village planning) sebagai instrumen utama rekonstruksi desa pascabencana, mempertimbangmembantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan: membantu korban yang ingin kembali tempat tinggal semula dalam bentuk in cash atau in kind yang setara, membantu penyediaan perumahan melalui bantuan stimulan rumah inti tumbuh layak huni prasarana dan sarana dasar pendukung bagi korban bencana yang berkeinginan pindah tempat baru (resettlement): dan menyelesaikan bantuan dan penyediaan perumahan bagi korban bencana dalam jangka waktu kurang dari tahun. menyediakan lahan relokasi yang aman dan cocok bagi perumahan dan permukiman: mengidentifikasi area risiko bencana mempertimbangkan potensi bahaya bencana, hasil kajian geologi, menyiapkan dan merancang kawasan permukiman baru yang dapat diterima oleh masyarakat secara sosial, budaya, ramah lingkungan, serta berbasis bencana, dan memberikan kemudahan terkait dengan proses administrasi untuk pemilikan lahan. menetapkan dan menerapkan pembangunan berbasis mitigasi resiko bencana untuk kawasan permukiman: menetapkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang dalamnya memuat building code agar bangunan rumah dapat tahan terhadap gempa, tsunami, banjir, dan likuefaksi sesuai dengan karakteristik wilayah masing masing, mempertegas prosedur perizinan mendirikan bangunan serta pengawasan pada masa konstruksinya untuk dapat sesuai dengan building code khususnya pada wilayah yang rawan risiko bencana, melakukan pengendalian melalui penegakan hukum dengan sistem inspeksi terhadap intensitas seismic, membangun mitigasi struktural untuk kawasan permukiman seperti drainase dan embung kawasan permukiman, dan membangun mitigasi non struktural berupa pembangunan desa tangguh siaga dalam menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang didukung serta diperkuat oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah. rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur bencana gempa, tsunami, serta likuefaksi yang terjadi palu dan sekitarnya menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. berdasarkan data bnpb kerugian pada sektor infrastruktur nilai ter data sebesar miliar, dengan nilai kerugian sebesar miliar setelah bencana terjadi, muncul beberapa dampak lanjutan akibat bencana yaitu: hilangnya sarana dan prasarana dasar berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat, rusaknya sistem transportasi, komunikasi, logistik berdampak pada terputusnya akses pada wilayah tertentu yang menghambat proses evakuasi dan terisolasinya beberapa wilayah, hancurnya sistem transportasi, komunikasi, logistik serta infrastruktur energi stagnan ekonomi, berdampak pada depresi ekonomi, dan kejadian bencana yang seketika terjadi berdampak pada timbulnya rasa tidak aman trauma masyarakat. gambar iv. kebijakan dan strategi pemulihan sektor infrastruktur ppp ssi kebijakan strategi pemulihan infrastruktur permasalahan kebijakan strategi dada sumber: hasil analisis, kebijakan dan strategi mengidentifikasi data dan informasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. menyediakan data dan informasi lengkap (data terlama hingga terbaru) mengenai kondisi infrastruktur yang ada wilayah terdampak pasca bencana secara mendalam, menggunakan data historis bencana dalam melihat potensi bencana serta potensi kerusakan pada infrastruktur, dan melakukan analisis multi risiko bencana untuk infrastruktur yang akan dibangun kembali. memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar. pembangunan kembali sarana dan prasarana kebutuhan dasar yang tahan terhadap gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi serta bencana lain yang relevan, dan menetapkan prioritas utama pada pembangunan kembali infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persamaan terpadu dengan kawasan perumahan, mengembangkan kembali sistem transportasi dan komunikasi yang lebih baik. membuka akses dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah, memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana terkait dengan akses masuk antara lain pelabuhan laut, bandara strategis, terminal angkutan darat (tipe dan beserta jaringan pendukungnya, mempersiapkan lanjutan rencana jalur kereta api, merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan atau membangun fasilitas baru yang tahan terhadap potensi bencana masa depan. merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan. memprioritaskan rehabilitasi jaringan distribusi kelistrikan, daya terbarukan, menyediakan sumber energi migas untuk kebutuhan masyarakat. mendukung upaya menjaga ketersediaan pangan. memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi pada wilayah dimana pertani penggarapan telah siap dan diutamakan pada wilayah wilayah pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman, dan membantu upaya perbaikan jaringan tambak rakyat, khususnya pada jaringan primer dan sekunder. memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana. meningkatkan persiapan fasilitas infrastruktur yang mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana, mengatasi masalah genangan melalui rehabilitasi dan pembangunan saluran drainase utama atau perbaikan alur alam, merehabilitasi dan merekonstruksi drainase kawasan untuk mengurangi potensi dampak negatif kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, membangun sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan melalui pembangunan bukit penyelamatan dan jalur penyelamatan pada daerah pemukiman kawasan pantai rawan bencana tsunami, dan mengendalikan banjir untuk wilayah yang rawan melalui kegiatan normalisasi sungai, perbaikan pembangunan tanggul, dan perbaikan fasilitas pengendali banjir. menerapkan secara konsisten prinsip prinsip investasi. melakukan studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya, dan agama untuk setiap kegiatan peningkatan dan pembangunan fasilitas baru sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi,menerapkan keterpaduan intertidal prasarana dan sarana dalam menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan, keputusan jadwal pelaksanaan perlu selalu memperhatikan tingkat kepentingan (urgency) dan tingkat kesiapan (readiness): menerapkan metode pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien. rehabilitasi dan rekonstruksi sosial dan budaya gambar iv. kebijakan dan strategi pemulihan sektor sosial dan budaya plasa971 kebijakan strategi pemulihan sosial dan budaya permasalahan kebijakan "y p strategi "gl lpplttttttttitlllllli kam, sumber: hasil analisis, bencana gempa, tsunami, serta likuefaksi yang terjadi palu dan sekitarnya tidak hanya menyebabkan dampak yang bersifat fisik namun juga non fisik. masyarakat merupakan bagian yang paling dirugikan karena kejadian bencana dapat menghilangkan nyawa dan menyebabkan efek jangka panjang dari segi psikologi masyarakat. berdasarkan data bnpb, kerusakan dan kerugian pada sektor sosial adalah sebesar triliun, dan kerugian sebesar miliar. adapun permasalahan yang diakibatkan oleh adanya bencana yaitu: hilangnya banyak nyawa dengan ratusan ribu korban luka luka baik ringan maupun berat yang menjadi pengungsi. bencana berdampak pada psikologi masyarakat memicu adanya depresi dan menimbulkan trauma bagi masyarakat. tertundanya kegiatan belajar mengajar disebabkan oleh hancurnya fasilitas pendidikan kesehatan masyarakat menurun diakibatkan oleh ketahanan pangan, gizi menurun dan lingkungan pascabencana yang kurang memadai untuk ditinggali. hilangnya budaya asli setempat diakibatkan oleh hilangnya bukti sejarah lokal dan tokoh tokoh masyarakat yang menjadi korban bencana. kebijakan dan strategi meningkatkan fasilitas keamanan dan perlindungan bagi masyarakat korban bencana. melakukan pendataan korban baik yang sudah meninggal, maupun luka luka sehingga diketahui jumlah kebutuhan dasar, dan memberi bantuan tempat perlindungan sementara serta fasilitas mendasar lain seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat korban bencana. melakukan pendampingan psikologi kepada korban bencana, dan memberikan bantuan dan jaminan bagi korban bencana dan masyarakat rentan. memfasilitasi pendidikan yang berkelanjutan. melakukan perbaikan serta memaksimalkan fungsi fasilitas pendidikan yang sudah ada, menyediakan sarana pendidikan tambahan serta aksesibilitas yang menjangkau masyarakat, menyelenggarakan pendidikan darurat dan sekolah siaga bencana, dan menyelenggarakan pendidikan bencana pada seluruh golongan usia untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. meningkatkan kualitas kesehatan korban bencana. memperbaiki dan membangun kembali fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak serta menyediakan sarana dan alat kesehatannya, dan mencegah dan mengendalikan dampak penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat. melestarikan warisan budaya baik adat, tradisi dan kegiatan seni. membangun kembali bukti sejarah masyarakat melalui puing puing bangunan pascabencana (monumen peringatan bencana), mengoptimalkan fungsi komunitas dalam membangun komunikasi dan jejaring dalam kesiapsiagaan maupun sistem peringatan dini, dan melestarikan kembali budaya lokal bertutur dalam penyampaian ancaman bencana yang dapat diterima masyarakat, misalnya kota palu berasal dari total'e atau tanah terangkat atau masyarakat sulawesi tengah yang mengenal likuidasi dengan istilah saldo . rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian wilayah dan masyarakat bencana gempa, tsunami, serta likuidasi yang terjadi palu dan sekitarnya menyebabkan kerusakan dan kerugian pada sektor perekonomian sebesar triliun, dengan nilai kerugian sebesar triliun. adapun tumbuhnya perekonomian akibat bencana disebabkan oleh: rusaknya hampir seluruh sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi baik kegiatan ekonomi lokal maupun non lokal, menurunnya aktivitas ekonomi terkait dengan produksi, perdagangan dan pariwisata, hilangnya fungsi sistem keuangan, pengangguran disebabkan oleh kegiatan usaha yang tidak berjalan serta rusaknya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi. gambar iv. kebijakan dan strategi pemulihan sektor perekonomian kebijakan strategi pemulihan perekonomian permasalahan 1stat03b mts era . help sumber: hasil analisis, kebijakan dan strategi memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat yang mendukung kegiatan ekonomi. melakukan perbaikan sarana prasarana pendukung pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, dan memulihkan fungsi pasar untuk menunjang kegiatan sehari hari masyarakat. memulihkan kegiatan perbankan. melakukan perbaikan sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermedia, mengidentifikasi nasabah beserta ahli warisnya, dan restrukturisasi aset perbankan seperti pertanian yang lebih tahan terhadap bencana, dan memberikan pelatihan berbagai pekerjaan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan, melalui pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan mobile training unit. memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana. memberikan bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat, memberikan hibah langsung maupun kemudahan kredit perbankan, dan memberikan bantuan tanah untuk usaha atau perumahan. meningkatkan dukungan kepada masyarakat korban bencana. menyediakan insentif kredit berupa pemutihan kredit dan peringatan beban kredit, serta pemberian bantuan teknis, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk padat karya tunai, melakukan penguatan koperasi, umkm, dan ikm melalui penyuluhan, bimbingan teknik, pendampingan, serta bantuan modal usaha: dan menyediakan pendampingan kepada komunitas. rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor lintas sektor pada sub bab ini terdiri dari keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, perempuan, anak anak dan kelompok rentan (disabilitas). menurut data bnpb, lintas sektor dinilai memiliki total kerusakan dan kerugian terendah, dengan nilai kerusakan sebesar rp. miliar, dan kerugian sebesar rp. miliar. gambar iv. kebijakan dan strategi pemulihan lintas sektor pali: kebijakan strategi pemulihan lintas sektor permasalahan kebijakan yz strategi yss tipttitlillllitlll tan sumber: hasil analisis, berikut adalah permasalahan yang diakibatkan oleh bencana: meningkatnya kerentanan perempuan dan anak anak terhadap tindakan pelecehan seksual dan perdagangan manusia, meningkatnya kerentanan penyandang disabilitas pascabencana karena akses penggunaan fasilitas yang semakin terbatas, kerusakan pada sarana prasarana pemerintahan serta menurunnya jumlah aparatur pemerintah akibat menjadi korban dalam bencana, hilangnya dokumen kependudukan sehingga sulit dalam melakukan pendataan, dan menurunnya kondisi keamanan dan ketertiban pascabencana seperti kejadian penjarahan pusat perbelanjaan. kebijakan dan strategi meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, menyediakan layanan konseling atau dukungan psikososial, melakukan kegiatan pemberdayaan wanita, dan melakukan pembinaan dan pendampingan bagi anak anak yang kehilangan keluarga. memberikan bantuan pemulihan yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan. memberikan dukungan bantuan khusus untuk kelompok rentan yang terdampak bencana untuk meningkatkan ketangguhan mereka terhadap kejadian bencana masa depan, dan menyediakan fasilitas perlindungan dan pengawasan bagi anak anak yang kehilangan keluarga. meningkatkan sarana prasarana pemerintahan untuk mendukung pelayanan masyarakat. memperbaiki dan membangun gedung gedung pemerintahan daerah beserta sarana pendukungnya, memulihkan sistem kelembagaan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta merekrut aparatur pemerintahan baru. meningkatkan koordinasi dan asistensi pemerintahan sebagai wadah yang menaungi kegiatan pemulihan dan pembangunan pascabencana.memperkuat sektor keamanan. meningkatkan kerja sama seluruh aparatur pemerintahan dengan masyarakat setempat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban. pembangunan kawasan permukiman baru sub bab ini terdiri dari penataan ruang kawasan permukiman baru, penataan administrasi kependudukan wilayah permukiman baru serta pembangunan dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial budaya, perekonomian wilayah, dan kelembagaan baik pemerintahan, masyarakat pada permukiman baru. penataan ruang kawasan permukiman baru berdasarkan dampak bencana gempa palu dan sekitarnya, adanya bencana menimbulkan kerusakan dan hancurnya tempat tinggal yang rata oleh tanah. kerugian dan kerusakan pada sektor permukiman dan perumahan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. adanya bencana likuefaksi mengakibatkan beberapa lokasi terdampak bencana tidak dapat dijadikan sebagai lokasi terbangun kembali sehingga membutuhkan relokasi menjadi kawasan permukiman baru. adapun permasalahan terkait penataan ruang kawasan permukiman baru adalah terbatasnya lokasi relokasi akibat potensi bencana yang beragam dan tersebar seluruh wilayah provinsi sulawesi tengah, selain itu relokasi menuju permukiman baru memunculkan potensi penolakan dari pihak masyarakat yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. oleh karena itu dalam rangka membangun perumahan dan permukiman layak berikut ini adalah kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan dalam menyediakan hunian tetap bagi korban bencana. gambar iv. kebijakan dan strategi pembangunan kawasan permukiman baru kebijakan strategi pembangunan yaaa pembangunan infrastruktur permukiman baru penyediaan jaringan sanitasi dan persamaan terjadi penyediaan jaringan dan sumber air minum terintegrasi penataan ruang kawasan penyediaan fasilitas dasar yang tahan gempa nn? penyediaan infrastruktur transportasi jalur bantuan logistik perbaikan jaringan telekomunikasi dan listrik ian aida, 20m masa lipa pel maa membangun infrastruktur untuk mitigasi struktural hunian ng: kawasan permukiman pembangunan sosial, budaya, ekonomi penataan administrasi kependudukan melakukan pembaharuan data kependudukan adat: kawasan permukiman baru secara efisien dan efektif. melakukan crosschecking dan validasi terhadap data menerbitkan septi atau sps sebagai syarat penerbitan akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak. pembangunan perumahan kelembagaan pemerintahan psn pena sit tpt yen kemasyarakatan menarik aspirasi masyarakat serta keinginan bergabung membentuk sistem baru mempersiapkan institusi dan sdm yang relevan memastikan fungsi lembaga sesuai dengan keburu meningkatkan kapasitas sdm tentang mitigasi bencana. pengarusutamaan penanggulangan bencana berbagai sektor kelembagaan sumber: hasil analisis, kebijakan melakukan kajian geologi sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi hunian. melakukan kajian tata ruang sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi hunian. melibatkan masyarakat pendatang dan asli dalam pemilihan lokasi permukiman baru. strategi mempertimbangkan lokasi dengan tingkat rawan bencana rendah sebagai lokasi potensial hunian. mempertimbangkan pola ruang kawasan budidaya serta kemampuan lahan daya dukung lingkungan yang relatif baik sebagai lokasi potensial hunian. mempertimbangkan guna lahan yang belum terbangun sebagai lokasi potensial hunian. mempertimbangkan jarak lokasi asal hunian baru. mempertimbangkan jarak lokasi terhadap lokasi mata pencaharian pekerjaan masyarakat dan fasilitas layanan dasar (terutama pendidikan dan kesehatan). menggunapenataan administrasi kependudukan wilayah permukiman baruadanya pemindahan lokasi hunian dari satu lokasi menuju lokasi lain akan menimbulkan permasalahan yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan hunian dengan jumlah masyarakat yang akan direlokasi akibat pendataan yang kurang akurat. selain itu bencana mengakibatkan hilangnya dokumen kependudukan dimana hal tersebut penting dalam administrasi kependudukan, sehingga kebijakan dan strategi yang diperlukan: kebijakan pemutakhiran data kependudukan,strategi menerbitkan septi surat keterangan pengganti tanda identitas atau sps surat keterangan pencatatan sipil) sebagai syarat penerbitan akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak. melakukan pembaharuan data kependudukan kawasan permukiman baru secara efisien dan efektif. melakukan cross checking dan validasi terhadap data kependudukan yang baru. pembangunan perumahan pada permukiman baru pembangunan pada permukiman baru menimbulkan permasalahan diantaranya minimnya ketersediaan lahan, selain itu terjadi permasalahan dalam pembiayaan pada permukiman baru. hal tersebut perlu diselesaikan agar pembangunan perumahan dapat berjalan lancar. sehingga kebijakan dan strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut: kebijakan membangun perumahan dengan mempertimbangkan risiko bencana yang ada. membangun perumahan dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan. strategi membangun bangunan permukiman baru dengan menggunakan material lokal yang ramah lingkungan dan jika memungkinkan untuk menggunakan sisa bangunan akibat bencana, dukungan dari tenaga teknik yang paham dalam pendirian bangunan yang tahan terhadap potensi bencana, pelatihan sumber daya manusia lokal khususnya yang bekerja bidang konstruksi untuk dapat memahami teknik pembangunan gedung yang tahan terhadap potensi bencana, bangunan yang akan dibangun telah memenuhi building code dan tahan terhadap potensi bencana masa depan khususnya yang relevan seperti bencana gempa bumi, tsunami, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan (perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan), termasuk kelompok perempuan, mempertimbangkan preferensi masyarakat dalam memilih permukiman kembali yang dilakukan secara berkelompok atau perorangan, mempertimbangkan pembangunan berupa core housing rumah inti tumbuh yang layak huni dan dapat dikembangkan kemudian hari sesuai sumber daya yang dimiliki masyarakat. pembangunan infrastruktur pada permukiman baru hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hunian tetap adalah ketersediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat. sehingga dalam memaksimalkan fasilitas pelayanan minimal, kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut: kebijakan dan strategi menyediakan sarana prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. menyediakan jaringan sanitasi dan persamaan yang terpadu, menyediakan jaringan dan sumber air minum yang terintegrasi, menyediakan fasilitas dasar (kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan pemerintahan) yang tahan gempa, menyediakan infrastruktur transportasi dan jalur distribusi logistik, dan menyediakan jaringan telekomunikasi dan listrik khususnya untuk daerah yang sesuai dengan kebutuhan. menyediakan infrastruktur yang tahan bencana. menggunakan material ramah lingkungan dalam membangun hunian, dan membangun infrastruktur pendukung untuk mitigasi struktural untuk kawasan permukiman. pembangunan sosial budaya dan perekonomian wilayah dilihat dari sektor sosial budaya serta perekonomian wilayah, adanya relokasi serta pembangunan kawasan permukiman dapat menimbulkan permasalahan, seperti: menimbulkan rasa kurang familiar takut dengan permukiman baru, hilangnya mata pencaharian masyarakat akibat lokasi kerja yang tidak terjangkau dari lokasi hunian baru, hilangnya akses menuju sarana prasarana yang menunjang aktivitas seperti akses menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hilangnya aset tanah lokasi permukiman lama. hal tersebut dapat memunculkan keraguan bahkan penolakan terhadap relokasi, selain itu dapat memperlambat proses relokasi permukiman yang baru. sehingga kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut: kebijakan dan strategi memastikan bahwa kawasan permukiman baru dapat diterima oleh masyarakat secara sosial dan budaya serta ramah lingkungan. melakukan pendekatan kepada masyarakat korban bencana maupun warga sekitar wilayah relokasi melalui kepala daerah atau tokoh masyarakat yang berpengaruh, melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana relokasi permukiman, dan melakukan rangkaian diskusi dengan masyarakat serta menerima aspirasi dari masyarakat. menyediakan fasilitas mendasar yang memadai lokasi permukiman baru. menyediakan fasilitas mendasar bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat lokasi permukiman baru. melakukan perlindungan hak perdata dalam bidang pertanahan. mengidentifikasi hak hak warga bidang pertanahan lokasi yang baru, dan, memberikan pelatihan berbagai pekerjaan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan. pembangunan kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan pemindahan lokasi permukiman tempat yang baru akan menimbulkan penambahan jumlah penduduk dari segi administratif. oleh sebab itu perlu adanya kejelasan sistem kelembagaan dan pemerintahan yang mengatur masyarakat tempat permukiman baru. kebijakan dan strategi menyiapkan sistem kelembagaan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. menarik aspirasi masyarakat untuk mengetahui keinginannya untuk bergabung dengan sistem pemerintahan yang telah ada (contoh: rt, rw, atau kelurahan desa) atau membuat sistem kelembagaan pemerintahan baru, dan mempersiapkan institusi dan sdm yang relevan untuk sistem kelembagaan daerah pemukiman baru sesuai dengan aspirasi masyarakat. meningkatkan kapasitas pemerintah. memastikan fungsi lembaga yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kapasitas sdm khususnya aparatur pemerintah yang juga memiliki pengetahuan mengenai mitigasi bencana, dan cc) pengarusutamaan penanggulangan bencana untuk berbagai sektor kelembagaan yang ada. pengurangan risiko bencana wilayah pascabencana dan rawan bencana sub bab ini terdiri dari pengurangan risiko bencana wilayah pascabencana dan rawan bencana dari provinsi sulawesi tengah serta kota kabupaten terdampak. berikut ini adalah kerangka pikir pemulihan dan pembangunan yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan dimulai dengan tahap tanggap darurat berlangsung minggu, transisi dan pemulihan jangka waktu bulan, rehabilitasi bulan serta tahap rekonstruksi dan relokasi baru dengan durasi bulan. rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali kemudian diturunkan menjadi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi menghasilkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana dan pembangunan kawasan relokasi yang berbasis risiko bencana. kerangka alur perencanaan pemulihan bencana terbagi menjadi tahap yaitu tanggap darurat, pemulihan awal dan rehabilitasi dan rekonstruksi. rehabilitasi dan rekonstruksi terbagi menjadi rehabilitasi inside dan relokasi. tahap tersebut dilakukan dengan tujuan dapat mengurangi risiko bencana serta mencapai tujuanbetter settlement and livelihood. gambar iv. kerangka pikir pemulihan dan pembangunan yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan minggu bulan huan bulan bnpb, pupr, bmkg, big rencana induk pemulihan pelaksanaan esdm, atr bpn dan pembangunan kembali rehabilitasi dan rekonstruksi melupakan dion sweden peduli an dan wilayah pasca banana penanda penataan penilaian kawasan rawan bencana senna emarutte valuta dan kawasan pembangunan a4. pemulihan dan pembangunan sosial kawasan relokasi pegrmipawbeikana yang bantuan berbasis risiko teknis bencana rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sumber: bappenas, gambar iv. kerangka alur perencanaan pemulihan pascabencana tanggap kondisi kejadian kondisi darurat pra bencana pasca bencana bencana pemulihan wal rehabilitasi rehabilitasi situ rekonstruksi relokasi better settlement sumber: bappenas, tabel iv. tahap alur perencanaan pemulihan pascabencana tahapan analisis data dan informasi pra bencana geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, kelembagaan pasca korban, pengungsi, penilaian kerusakan kerugian, bencana kebutuhan pemulihan tanggap jumlah sebaran pengungsi antara darurat pemulihan perumahan, infrastruktur, pelayanan sosial, ekonomi awal produktif, pendampingan rehab rekan perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, kelembagaan, preferensi masyarakat rehabilitasi jumlah target kk, lokasi rehabilitasi, mitigasi in situ bencana, pendanaan, jangka waktu relokasi jumlah target kk, lokasi relokasi, mitigasi bencana, pendanaan, jangka waktu better penerapan mitigasi bencana untuk better settlement livelihood livelihood sumber: bappenas, gambar iv. kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana wilayah pascabencana dan rawan bencana kebijakan strategi pengurangan risiko bencana wilayah pasca bencana dan rawan bencana pemetaan kawasan rawan bencana seluruh zonasi pasca bencana melakukan analisis risiko bencana kabupaten kota rentan bencana pembangunan mempertimbangkan risiko bencana pembangunan tidak menghasilkan kerentanan baru pengarusutamaan pengurangan risiko bencana untuk semua institusi khususnya pemerintahan pembangunan mempertimbangkan risiko bencana pembangunan tidak menghasilkan kerentanan baru memmmamkonosimemobencamasemapdatami memetakan kawasan rawan bencana setiap kota dan kabupaten memetakan kelompok kelompok yang rentan bencana mengidentifikasi aset vital kawasan rawan bencana serta partisipasinya. memastikan fungsi lembaga sesuai kebutuhan masyarakat meningkatkan kapasitas sdm dalam pengetahuan mitigasi bencana. errata pengarusutamaan penanggulangan bencana berbagai sektor kelembagaan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana untuk semua institusi khususnya pemerintahan melibatkan semua pihak dalam perumusan rencana kontingensi khususnya masyarakat sumber: hasil analisis, wilayah rawan bencana provinsi sulawesi tengah berdasarkan rtrw provinsi sulawesi tengah, provinsi ini memiliki daerah kawasan rawan bencana gempa dan longsor yang hampir menyebar seluruh kabupaten kota. tidak hanya itu, wilayah pesisir seperti kabupaten donggala, kota palu, kabupaten parigi moutong merupakan wilayah yang rawan tsunami. selain itu juga, kabupaten tojo una una yang rawan terhadap bencana gunung api. pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuidasi (empat) kabupaten kota yang terdampak ini perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana yang menyeluruh, tidak hanya wilayah yang terdampak akan tetapi juga seluruh kawasan rawan bencana provinsi sulawesi tengah. diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang relevan untuk mengatasi hal ini. kebijakan dan strategi mengidentifikasi potensi risiko bencana yang tingkat provinsi. pemetaan kawasan rawan bencana melalui zonasi secara menyeluruh khususnya pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi: analisis risiko bencana untuk masing masing kabupaten kota yang rentan terhadap bencana. melakukan pembangunan kewilayahan berbasis risiko bencana. pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan wilayah tidak menghasilkan kerentanan baruwilayah kabupaten kota terdampak kota palu, kabupaten sigi, kabupaten donggala, dan kabupaten parigi moutong merupakan wilayah yang terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi. tidak hanya itu, wilayah wilayah ini juga rentan terhadap bencana lainnya seperti kota palu yang rawan dengan longsor kecamatan palu timur dan barat, ataupun kabupaten sigi yang rawan terhadap banjir seperti kecamatan sigi biromaru dan kecamatan tanambulava. kabupaten donggala juga rawan terhadap bencana longsor, banjir, dan abrasi. pascabencana kabupaten kota terdampak ini perlu adanya kebijakan khusus dalam usaha untuk mengurangi risiko bencana masa depan termasuk kawasan rawan bencana. untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi untuk mengurangi risiko bencana. kebijakan dan strategi melakukan pembangunan kewilayahan berbasis mitigasi risiko bencana. pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko bencana dan menerapkan building code. pembangunan wilayah tidak menghasilkan kerentanan baru. mengidentifikasi kondisi risiko bencana daerah masing masing. memetakan kawasan rawan bencana dengan detail per jenis ancaman bencana masing masing kota dan kabupaten. memetakan kelompok kelompok yang rentan terhadap bencana. mengidentifikasi aset aset vital yang berada kawasan rawan bencana dan partisipasinya. merumuskan dan mengesahkan peraturan yang relevan terhadap pengurangan risiko bencana. perumusan kembali rencana tata ruang yang berbasis risiko bencana. perumusan dan pengesahan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruangbab penataan ruang wilayah dan kawasan rawan bencana kebijakan dan strategi gambar kebijakan dan strategi penataan ruang kebijakan dan strategi penataaniruang ng, ale ingat pete nada mudanahoama got 3syarak ag: aza kerusakan strategi sumber: hasil analisis, memantapkan struktur dan pola ruang wilayah provinsi sulawesi tengah struktur dan pola ruang wilayah terdampak bencana dikembalikan fungsinya, bila memungkinkan, atau dijadikan fungsi lindung, bila tidak memungkinkan untuk digunakan kembali. pendekatan pemulihan ini berbasis pada pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana dimasa yang akan datang. strategi: perencanaan struktur dan pola ruang berbasis mitigasi risiko bencana. pelibatan peran serta masyarakat secara luas yang memperhatikan karakteristik budaya dan agama. kegiatan pokok: peninjauan kembali rencana tata ruang tingkat provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan kawasan khususnya untuk wilayah terdampak bencana. pelaksanaan studi dan analisis yang relevan untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana. penyediaan peta dasar dan tematik. penetapan zona rawan bencana sangat tinggi untuk kawasan berfungsi lindung. penetapan melintasi yang jelas pada masing masing zona rawan bencana. penetapan kawasan pesisir yang terdampak tsunami. perencanaan rehabilitasi jaringan transportasi darat wilayah terdampak. perencanaan rehabilitasi bandar udara dan pelabuhan laut. perencanaan rehabilitasi sistem jaringan listrik terinterkoneksi. penetapan kawasan budidaya pertanian dan kelautan. perencanaan rehabilitasi jaringan sumber daya air. pembuatan fasilitas perlindungan pantai berupa vegetasi atau bangunan. pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka mempertemukan kepentingan masyarakat pada skala kabupaten kota dengan kebutuhan masyarakat skala lingkungan. penyerapan aspirasi untuk memastikan bahwa rencana tata ruang sejalan dengan tata nilai, budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat. pemetaan batas batas alokasi ruang secara partisipatif. penyebarluasan rancangan pola dan struktur ruang. penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai potensi kerusakan dan tingkat ketidaklayakan huni. penyelamatan lokasi hunian wilayah terdampak dengan masyarakat. menyusun arahan pemanfaatan ruang yang efektif biaya dan mudah diterima masyarakat mengingat bencana yang terjadi provinsi sulawesi tengah mengindikasikan perlunya perubahan pemanfaatan ruang beberapa lokasi terdampak bencana masif, maka menjadi penting penyusunan arahan pemanfaatan ruang baru yang dapat diterima oleh masyarakat. disamping itu, daerah daerah tidak terdampak bencana, maka arahan pemanfaatan ruang lama akan mengalami perubahan minimal, atau bahkan tidak berubah sama sekali. strategi: penyusunan arahan pemanfaatan ruang dengan perubahan pola penggunaan lahan yang minimal. penyusunan arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial ekonomi. kegiatan pokok: perencanaan pemulihan sarana dan prasarana serta ruang kegiatan sosial ekonomi penduduk eksisting. perencanaan perbaikan pendayagunaan kembali sarana dan prasarana yang masih layak. perencanaan perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. perencanaan rekonstruksi dan atau rehabilitasi kawasan yang rusak khususnya kawasan budidaya yang terkait langsung dengan perekonomian wilayah. perencanaan rehabilitasi kawasan lindung yang terdampak. perencanaan fasilitas perlindungan dan penyelamatan secara partisipatif. perencanaan pemulihan sarana dan prasarana ekonomi untuk peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. perencanaan pemulihan sarana dan prasarana penunjang aktivitas sosial dasar bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan. menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu provinsi dengan potensi bencana yang beragam, pengendalian pemanfaatan ruang provinsi sulawesi tengah sangat penting. pemanfaatan ruang yang berlandaskan informasi kajian risiko bencana krb) menjadi sebuah keharusan. disamping itu, penegakan rencana tata ruang melalui arahan pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan dapat mencegah timbulnya korban jiwa yang banyak bila terjadi bencana dimasa yang akan datang. strategi penyusunan arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. kegiatan pokok: penyusunan peraturan zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang khususnya wilayah rawan bencana. penerapan insentif dan disinsentif. penyelenggaran perizinan. penegakan hukum melalui pemberian sanksi. membina kelembagaan penataan ruang daerah pasca kejadian bencana, pembinaan kelembagaan penataan ruang daerah perlu dilakukan. ini bukan hanya untuk mengembalikan fungsi fungsi pemerintahan daerah dalam urusan penataan ruang, tetapi juga memastikan instrumen kelembagaan penataan ruang daerah mempertimbangkan risiko bencana dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang depannya. strategi: pelaksanaan fasilitasi pemerintah daerah dalam mempersiapkan rtrw dan rdr berbasis kebencanaan. mempersiapkan organisasi dan penyediaan pelatihan sdm guna melaksanakan tugas penataan ruang. penyediaan pendanaan. kegiatan pokok: pemberian bantuan teknis penyusunan rtrw dan rdr (penyediaan tenaga ahli, data utama, peta skala besar). peningkatan kapasitas aparatur untuk pengendalian pemanfaatan ruang. peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam hal penataan ruang. peningkatan kapasitas board. rekomendasi tata ruang wilayah provinsi sulawesi tengah rekomendasi tata ruang wilayah provinsi sulawesi tengah pascabencana gempa bumi, tsunami, longsor, dan likuefaksi yang diarahkan untuk merehabilitasi struktur dan pola ruang adalah sebagai berikut: rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan rusak untuk menjaga koneksi antar wilayah, seperti jalur trans palu dan kabupaten kota sekitarnya. memperbaiki jaringan transportasi laut untuk kebutuhan logistik dan transportasi (misalnya pelabuhan pantulan, pelabuhan donggala, dan pelabuhan penyeberangan tanpa). rehabilitasi sistem jaringan listrik khususnya wilayah terdampak. rehabilitasi sistem jaringan komunikasi dan informasi pada wilayah palu, sigi, donggala, dan parigi moutong serta mengembangkan sistem informasi yang cepat, tepat, dan mudah untuk diakses real time. rehabilitasi jaringan sumber daya air yang mendukung ketersediaan air baku dan air minum. relokasi permukiman terdampak bencana masif. rehabilitasi kawasan lindung dan budidaya. rekomendasi tata ruang kabupaten kota terdampak gambar rekomendasi tata ruang kabupaten kota terdampak rekomendasi umum perlunya peninjauan kembali pk) rtrw kabupaten kota serta revisi rtrw berdasarkan tingkat dampak terhadap wilayah perlunya kajian risiko bencana guna sebagai masukan dokumen revisi rencana tata ruang kabupaten kota perlunya mengembangkan sistem informasi yang cepat dan tepat, serta mudah untuk diakses real time dam terintegrasi dengan sistem evakuasi bencana. kebijakan pengembangan struktur ruang sistem pelayanan kabupaten kota s7) rehabilitasi rekonstruksi dengan (pen membatasi pembangunan sarana prasarana teknologi dan material tahan bencana sekitar wilayah rawan bencana. sistem jaringan prasarana kabupaten kota memulihkan dan meningkatkan kusta terhadap bencana emas telekomunikasi wilayah membangun kembali aksesibilitas dari tag merehabilitasi dan menambah kapasitas laut maupun udara, era gurun samar pembangkit listrik kabupaten kota yang jalan eksisting dan menambah jalan baru terdampak. tah rehabilitasi eca kabupaten yang resik nan perorangan kembali ter jaringan mlm mengembangkan sistem evakuasi terintegrasi dengan sistem pelayanan memulihkan jaringan drainase secara kota. berjenjang menerus ga kebijakan pengembangan pola ruang rehabilitasi kawasan lindung yang rusak membangun kembali kawasan permukiman rusak serta fasilitasnya nanya nang emirkegulpeyiee nana angan permukiman dengan fasilitas mitigasi mengembalikan fungsi dan pemanfaatan mengembangkan bangunan lahan kawasan pantai pesisir berbasis psi penyelamatan rumah vertikal pada kawasan mitigasi bencana kepadatan tinggi (wilayah rawan tsunami) mengobservasi dan memproteksi menciptakan kawasan permukiman baru kawasan hutan lindung, hutan kota dan mempertimbangkan risiko bencana. mangrove sebagai fungsi lindung dan pertahanan bencana tsunami. memanfaatkan kawasan sabuk hijau dan mengobservasi dan merevitalisasi kawasan escape hill untuk ruang terbuka hijau bersejarah eksisting mengembangkan kawasan buffer sebagai fungsi pertahanan bencana tsunami sumber: hasil analisis, rekomendasi umum sebagai bentuk respon terhadap bencana kabupaten kota terdampak adalah: perlunya peninjauan kembali pk) terhadap rtrw kabupaten kota dan selanjutnya melakukan revisi rtrw berdasarkan tingkat ancaman bencana per wilayah, perlunya melakukan kajian risiko bencana guna memberikan masukan terhadap dokumen revisi rencana tata ruang kabupaten kota, dan perlunya mengembangkan sistem peringatan dini yang cepat dan tepat, serta mudah untuk diakses real time ketika terjadi bencana yang terintegrasi dengan sistem evakuasi bencana. sistem peringatan dini perlu dibentuk dengan pola redundancy sehingga setiap kelompok masyarakat terinformasikan terhadap bahaya bencana. dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah melakukan evakuasi mandiri. rekomendasi tata ruang wilayah kabupaten kota terdampak terdiri dari kebijakan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota kabupaten terdampak. kebijakan pengembangan struktur ruang kebijakan struktur ruang wilayah kabupaten kota terdiri dari kebijakan sistem pelayanan kabupaten kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten kota. sistem pelayanan kabupaten kota terdampak. merehabilitasi dan merekonstruksi kabupaten kota yang terdampak bencana, khususnya wilayah perkotaan, dengan menggunakan teknologi dan material yang tahan terhadap potensi bencana masa depan. membatasi pembangunan sarana prasarana sekitar wilayah rawan bencana. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten kota terdampak. pemulihan dan pembangunan kembali pelabuhan, dengan mempertimbangkan struktur yang memenuhi standar ketahanan bencana alam. membangun kembali jaringan transportasi darat dengan jaringan transpor, merehabilitasi jalan eksisting, dan menambah jalan baru dengan struktur jaringan jalan tahan bencana. mengembangkan sistem evakuasi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kota. memulihkan jaringan distribusi logistik wilayah terdampak. memulihkan dan meningkatkan kualitas prasarana telekomunikasi wilayah terdampak. merehabilitasi dan menambah kapasitas pembangkit listrik yang ada dalam kabupaten kota yang terdampak. membangun kembali sistem jaringan air minum pada kabupaten kota terdampak yang terintegrasi seluruh wilayah. memulihkan kembali jaringan drainase kabupaten kota terdampak secara berjenjang dan menerus. kebijakan pengembangan pola ruang rekomendasi pola ruang kabupaten kota terdampak terdiri dari rekomendasi pola ruang kawasan lindung dan budidaya. kawasan lindung rehabilitasi kawasan lindung yang rusak akibat bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi. menetapkan kawasan lindung untuk zona rawan bencana sangat tinggi. mengembalikan fungsi dan pemanfaatan lahan kawasan pantai pesisir seperti semula dengan menerapkan mitigasi bencana. mengobservasi dan memproteksi kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove sebagai fungsi lindung dan pertanahan terhadap bencana tsunami. mengembangkan dan menambah kawasan sabuk hijau sebagai fungsi pertahanan terhadap bencana dan konservasi alam. memanfaatkan kawasan sabuk hijau dan escape hill untuk ruang terbuka hijau. mengembangkan kawasan buffersebagai fungsi pertahanan bencana tsunami. kawasan budidaya membangun kembali kawasan permukiman yang rusak beserta fasilitasnya. melengkapi permukiman yang ada dengan fasilitas mitigasi bencana. mengembangkan bangunan penyelamatan rumah vertikal pada kawasan kawasan yang berkepadatan tinggi untuk wilayah bahaya rawan tsunami. menciptakan kawasan permukiman baru dengan mempertimbangkan risiko bencana. mengobservasi dan merevitalisasi kawasan bersejarah yang masih ada. arahan zona ruang rawan bencana zrb) kawasan risiko bencana wilayah terdampak provinsi sulawesi tengah akan dibagi dalam empat zonasi rawan bencana. tiap tiap kawasan memiliki arahan pemanfaatan ruang yang menyesuaikan dengan karakteristik potensi risiko bencana. zonasi rawan bencana tersebut dijelaskan dalam tabel berikut. tabel ketentuan pemanfaatan ruang arahan spasial zona dan tipologi definisi kriteria ben pascabencana tan ruang) zona dilarang pembangunan likuidasi massif kembali dan pasca gempa pembangunan baru. seperti unit hunian pada zona kawasan ini rekomendasi untuk pelobi, balada, direlokasi. joo oge, lalu diprioritaskan dan sebaya) pemanfaatan ruang zona untuk fungsi kawasan sempadan lindung, rth, dan pantai rawan monument. tsunami minimal meter dari titik pasang tertinggi (sempadan untuk teluk ann ecu (zona terlarang) susu barat, dan false, ditetapkan zona sempadan patahan aktif palu koro meter zona bahaya deformasi sesar aktif) zona rawan gerakan tanah tinggi pasca gempa bumi zona rawan gempa bumi tinggi zona dilarang pembangunan sempadan baru fungsi hunian patahan aktif serta fasilitas penting palu koro pada dan berisiko tinggi meter (sesuai sni zona rawan antara lain rumah sakit, likuidasi sekolah, gedung sangat tinggi pertemuan, stadion, zona rawan pusat energi, pusat tsunami tinggi telekomunikasi) krb iii) luar sempadan pantai pembangunan kembali zona rawan fungsi hunian diperkuat gerakan tanah sesuai standar yang tinggi berlaku sni zona rawan pada kawasan yang gempa bumi belum terbangun dan tinggi berada pada zona rawan likuidasi sangat tinggi maupun rawan gerakan tanah tingi, diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budidaya non terbangun (pertanian, perkebunan, kehutanan) zona rawan pembangunan baru likuidasi tinggi harus mengikuti zona rawan standar yang berlaku tsunami sni menengah krb padana rawan it) tsunami dan rawan zona rawan banjir, bangunan gerakan tanah hunian disesuaikan menengah dengan tingkat zona rawan kerawanan rencananya banjir tinggi intensitas pemanfaatan zona rawan ruang rendah gempa bumi tinggi zona rawan pembangunan baru likuidasi harus mengikuti sedang standar yang berlaku zona rawan sni tsunami intensitas pemanfaatan rendah krb ruang rendah sedang zona rawan zrb1 gerakan tanah zona sangat rendah pengembangan) dan rendah zona rawan banjir menengah dan rendah zona rawan gempa bumi tinggi catatan: setiap zona ruang rawan bencana dilengkapi dengan jalur, rambu dan ruang evakuasi sumber: kementerian atr bpn, gambar peta zona ruang rawan bencana kota palu dan wilayah sekitarnya pte ana ly: pak pan men fao pun ya: tab . hati eta, kepmen mfossesnonnd bls tap nah (aan pad pra (aa not gp, uji leg air, aman tenan tai sasa perang alan bai aim spa a7) # esa, ban sana \|s tie" legenda lng, tuan new lana pawan kata ok2p seop ana sean ara para mean setang pad apa kpt ayi ilir mapan lamar any tan pee0 kerana da, ana obi baryon ane d7, pa: kanan meera pan zen sungai ntt omong palur arsene ban nat tan taat cpi anbtaae asa gan meat tang pig en: per can aa. hak aon cai ken ga: tetap bkpm sea kpa tag ln ag, an ra. para pgri sea na) npp bejana pen pede lam rata. yura." bam aa sumber: kementerian atr bpn, rekomendasi arahan pemanfaatan ruang rencana relokasi pada sub bab ini menjelaskan mengenai penataan ruang pada kawasan permukiman baru yang ikut mempertimbangkan kriteria kesesuaian lahan. penetapan kawasan relokasi untuk permukiman harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan sebagai berikut: relatif aman dari bencana (patahan aktif, gunung api, longsor, tsunami, banjir). berada rencana pola ruang kawasan budidaya dalam rtrw (kemampuan lahan daya dukung lingkungan relatif baik). kemiringan lereng bawah eksisting guna lahan belum terbangun. aksesibilitas baik sumber air serta utilitas dan fasilitas pelayanan. relatif dekat dengan lokasi asal. arahan pemanfaatan ruang: kawasan permukiman dibangun dengan mempertimbangkan risiko bencana dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. membangun jalan yang menghubungkan wilayah permukiman baru dengan pusat pusat kegiatan. penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jaringan transportasi, air bersih, listrik, drainase, dan telekomunikasi. pemilihan lokasi permukiman baru harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan pusat ekonomi. penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan standar yang ada penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik kawasan permukiman baru melengkapi kawasan permukiman dengan fasilitas mitigasi bencana merujuk pada tingkat dampak yang terjadi akibat bencana gempa bumi, tsunami, dan likefaksi kota palu, khususnya pada kawasan permukiman, maka diusulkan rencana relokasi. usulan lokasi relokasi berjumlah empat lokasi, yaitu kelurahan dulu kecamatan tatang, kota palu, kelurahan false dan kelurahan todo kecamatan mantikulore, kota palu: kelurahan ngatabaru, perbatasan kota palu dan kabupaten sigi, dan kelurahan pombewe, kecamatan sigi biromaru, kabupaten sigi. gambar alternatif lokasi relokasi kota palu dan sekitarnya duyun .,.m todo false, kota jan ona rais ha) cp. ta. kena status tanah: uas79. status tanah hgb hgb peta tanah pemda saad page kp, ha, spa perbatasan: kota palu dan kab. sigi pofmbewe, kab. sigi luas ha). pai (luas ha) setia angan eat (ap! status tanah hgu sumber: kementerian atr bpn, kelurahan dulu, kota palu berdasarkan arahan rencana pola ruang kawasan budidaya rtrw kota palu kelurahan dulu diperuntukkan sebagai kawasan perumahan kepadatan rendah dan kawasan ruang evakuasi bencana. kedua peruntukan kawasan pada kelurahan dulu tersebut merupakan kawasan dengan tingkat kegiatan aktivitas yang rendah. namun, mengingat hasil analisis badan geologi, kementerian esdm tabel bawah) menunjukkan bahwa dulu masuk dalam krb gempa bumi tinggi, maka pembangunan wilayah dulu harus memperhatikan patahan palu koro yang melalui wilayah tersebut. melintasi wilayah yang sesuai untuk pembangunan hunian tetap relokasi perlu dilakukan ulang dengan merujuk pada hasil survey geologi yang ada. ini juga mengingat bahwa sebagian wilayah dari rencana relokasi dulu masuk dalam zrb gambar gambar rencana relokasi kelurahan dulu dan balada ppg dia psi sikat aa) mangan oam na. ia bab sel reg sea sat bea san mena naam sumber: atr bpn kota palu, tabel parameter analisis, kelurahan dulul.k. dan lebih dari lereng yang berbatasan dengan sungai. lepas kompak). tanah batuan (kualitatif) patahan terdekat permukaan) berjarak dari sesar bagian barat, dari sesar bagian timur. kegempaan krb gempa bumi tinggi: percepatan puncak tanah permukaan pga) ,43g .58g, percepatan respon spektral detik .7g .17g, percepatan respon spectral detik .76potensi longsor termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah rendah. gerakan tanah lokal terutama bila dilakukan pemotongan lereng, ada erosi. potensi banjir bandang terdapat sebelah barat daya. pada bagian timur (di luar hutan) terdapat retakan tanah yang perlu diperkuat. tanahbagian barat daya agar memperhatikan alur alur banjir bandang. sumber: badan geologi, esdm, gambar gambaran wilayah dulu, kota palu damdaesialoa lee pee ta buat, google' earth sh. sumber: hasil analisis, gambar hasil studi risiko bencana jica dulu bea core core 0k105 donovan arco b3: iki senen dames observed from earth surface depth can see only one crack earth surface. soil condition good very hard rock however, does not seem active fault. groundwater level deep liguefaction not expected inside though can see only one crack earth latar med ong untu dana pen mega tana (erd noor lempar at, located right between faults north and south. there collapsed soil from the site \|earthquake fruit ao securingwater suppiyisa majorissue collapsed along time ago problem itis already stable partially risky and necessary additional site examination ihas not reached relocation site dangerous not suitable for resettlement) sumber: jica mission team, gambar rencana tapak relokasi permukiman contoh lokasi dulu) ettaamma. ann en. pelat tea nasa bana gen ama unpad al ppi dapa tepi sumber: bpi semen pupr, dibutuhkankepastian lokasi (bidang lahan) dan luas lahan untuk kepastian kawasan relokasi, sebagai dasar papa basa nak, tah penyusunan site plan. (tv mae daa kepastian ini akan mempengaruhiperhitungan kebutuhan dan dak rumah yang dapat disediakan dan perkiraan kebutuhan inka, aan pembiayaan untuk relokasi. onder aga bpi kementerian pupr akan memfinalkansite plan paket nal berdasarkan dua tersebut atas. pembangunan hunian sementara dan tetap dalam pee kerangka membangun perumahan dan permukiman layak sumber: bpi, kementerian pupr, berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh jica terhadap lokasi relokasi kelurahan dulu, dimana kelurahan dulukelurahan dulu memiliki tingkat risiko bencana rendah, namun risiko bencana gempa bumi akibat patahan perlu diwaspadai karena terdapat kemungkinan retakan yang terjadi bawah tanah akibat lokasi yang tepat berada antara patahan utara dan selatan. berikut adalah hasil studi risiko bencana kelurahan dulu. kelurahan todo dan kelurahan false, kota palu untuk alternatif lokasi relokasi berikutnya, kelurahan todo, diperuntukkan sebagai kawasan perumahan kepadatan rendah, kawasan peruntukan industri, kawasan pergudangan, dan kawasan pertahanan dan keamanan dalam rtrw kota palu sementara itu, kelurahan false diperuntukkan sebagai kawasan perumahan kepadatan menengah, kawasan peruntukan industri, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan ruang evakuasi bencana dalam rtrw kota palu bentuk kegiatan aktivitas pada kelurahan todo dan kelurahan false bervariasi dari kegiatan aktivitas tingkat tinggi kegiatan aktivitas tingkat rendah. gambar gambaran wilayah false todo, kota palu tah sa, gan google earth sumber: hasil analisis, tabel parameter analisis daerah false, kelurahan todoi.k. dan lebih dari lereng yang berbatasan dengan sungai. lepas kompak daya dukung baik untuk bangunan ringan (kualitatif) jarak terhadap i.k dari patahan bagian barat. sesaraktif patahan terdekat permukaan) dan dilalui patahan bagian timur, berjarak dari sesar bagian barat kegempaan krb gempa bumi tinggi: percepatan puncak tanah permukaan pga) ,35g .43g, percepatan respon spektral detik .61g .85g, percepatan respon spectral detik .43g .7 bencana gempa bumi potensi longsor termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah. terdapat potensi banjir bandang pada lokasi dan tanah jarak dari aliran sungai kuala vatihela (terdekat) kesimpulan layak bangun dengan memperhatikan parameter kegempaan perlu pengaturan saluran air dan penguatan lereng untuk menghindari gerakan tanah menjauhi area potensi banjir bandang perlu pertimbangan sempadan patahan. sumber: badan geologi, esdm, berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh jica terhadap lokasi relokasi daerah false kelurahan todo, daerah alias sudahdaerah false memiliki tingkat risiko bencana rendah, kecuali bencana banjir. bencana banjir terjadi akibat lokasi yang berdekatan dengan sungai namun risiko bencana dapat dihindari dengan mengatur lokasi tempat tinggal agar jauh dari daerah sungai. selain itu ketersediaan air merupakan isu utama sehingga perlu dikaji lebih lanjut. berikut adalah hasil studi risiko bencana daerah false kelurahan todo. gambar hasil studi risiko bencana jica daerah false kelurahan todo aa, bun ann der pohon send conseil brown besar tari boreale testing site ida amat ho. conglomerate ore core bada danbadinbenbesbai drv river pena 10m) core tun tan sono sandstone pebble conglomerate are more than value akan hdasnnrua standard penetration test continuously observed from earth surface toa depth sempat gong pam groundwater level groundwater level iis assumed pesanan aaaaaa risk type assessment overall assessment oo liguefacton towdisasterriskagainstexceptflood region risk hard rock landslide possibility flood risk just along the groundwater level deep flash flood @ river (available settle far from the liguefaction not expected hood ver) problem earthquake fault securing water supply major issue. partially risky and necessary additional site examination dangerous not suitable for resettlement) sumber: jica mission team, kelurahan pombewe, kabupaten sigi pombewe berada pada ketinggian hingga mdpl dengan bentukan morfologi berupa pelataran bergelombang rendah hingga menengah. kemiringan lereng pombewe berkisar oo meski beberapa tempat memiliki kemiringan lebih besar dari selanjutnya berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh jica terhadap lokasi relokasi daerah pombewe, daerah pombeweombewedaerah pombewe. gambar gambaran wilayah pombewe, kabupaten sigi biromaru iu) lokasi relokasi pombewe sera google earth ingin sumber: hasil analisis, tabel parameter analisis daerah hafar, kelurahan pombewe parameter uraian morfologi dan kemiringan perbukitan kipas alluvial bergelombang lemah, lereng kemiringan lereng berkisar l.k. dan lebih dari beberapa tempat. bersifat lepas kompak). daya dukung baik untuk bangunan ringan. tanah batuan (kualitatif) jarak terhadap patahan i.k dari patahan bagian barat. terdekat sesaraktif permukaan) dan dilalui patahan bagian timur, berjarak dari sesar bagian barat. kegempaan krb gempa bumi tinggi: percepatan puncak tanah permukaan pga) ,3g .36g, percepatan respon spektral detik .74g .76g, percepatan respon spectral detik .37g .45g .93g sha). pga (mpeg) .9g dalam t(dimasukkan parameter mikrozonasi). potensi likuefaksi kecil, namun potensi ini akan meningkat terutama apabila terdapat saluran air irigasi sekitar yang mengimbau air tanah tanah rendah.isekitar aliran sungai.. perlu pertimbangan sempadan patahan. sumber: badan geologi, esdm, gambar hasil studi risiko bencana jica pombewe weather brown sandstone gray ap. bedrock sean outcropalongthe existing road: sal sandstone pebble conglomerate from the middle core nasa sessnssanssassreesii miocene million years ago) man m2203 22020n5o0nen0use5 sad! core kta dove men nasa ifp auetacton more than value continuously landslide ' ' @ towdisasterrisk standard penetration test observed from earth surface toa depth flash flood securing water supply isa flow majorissue. soil condition good very hard rock problem liguefaction risk groundwater level deep partially risky and necessary additional site examination liauefaction not expected dangerous not suitable for resettlement) sumber: jica mission team, perbatasan kelurahan ngatabaru, kabupaten sigi dan kelurahan pelobi, kota palu ngatabaru merupakan salah satu daerah yang terletak perbatasan antara kota palu dan kabupaten sigi, yaitu sebelah timur kelurahan pelobi, kota palu. secara administratif, ngatabaru berada kecamatan sigibiromaru, kabupaten sigi. secara topografi, wilayah ini berada pada ketinggian hingga mdpl dengan bentukan morfologi berupa perbukitan bergelombang rendah hingga sedang. luas daerah yang akan dijadikan hunian tetap berkisar hektar. kemiringan lereng berkisar dan lebih dari berbatasan dengan sungai. berdasarkan hasil analisis bg esdm dan jica (tabel bawah), wilayah ini cukup aman sebagai rencana relokasi. tabel parameter analisis daerah kelurahan ngatabaru parameter uraian morfologi dan perbukitan bergelombang rendah hingga sedang, bagian yang berbatasan dengan sungai. lepas kompak). daya dukung baik untuk bangunan ringan. tanah batuan (kualitatif) jarak terhadap i.k dari patahan bagian barat. sesaraktif berjarak dari sesar bagian timur. kegempaan krb gempa bumi tinggi: percepatan puncak tanah permukaan pga) ,36g .42g, percepatan respon spektral detik .67g .93g, percepatan respon spectral detik .41g .8zona kerentanan tinggi bumi potensi longsor termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah rendah menengah. potensi banjir bandang terdapat bagian tengah yang berasal dari hulu sungai utama. sumber daya air air tanah bawah muka tanah. jarak dari aliran sungai kuala kuning (terdekat).ari hulu sungai utama. sumber: badan geologi, esdm, selanjutnya berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh jica terhadap lokasi relokasi desa ngatabaru, perbatasan sigi dan palu, karena daerah tersebutelobisekitar daerah pelobi. gambar hasil studi risiko bencana jica pelobi lokasi relokasi: pelobi usulan gubernur sulteng) peti wel digging ssi gravel gravel sami middle alluvial fan topografi umum sedikit berbukit secara topografisstabil bumi sampai kedalaman 9meter lebih dalam dari (pengamatan sumur tinggi muka air tanah terdekat) kondisi tanah cukup baik (bedrock keras) resiko likuidasi bertanah sangat dalam tidak ada potensi likuidasi likuidasi longsor resiko bencana rendah man flashflod ' '& sediaan pasokan len maka bear pase muara aa: lumayan beresiko dan membutuhkan survey titik tambahan. patahan sesar \| han sear berbahaya (tidak cocok untuk permukiman) sumber: jica mission team, kerangka waktu kerja sehubungan dengan penyusunan dokumen rencana induk, rencana aksi dan revisi rencana tata ruang, maka kerangka waktu kerja yang utuh dan keterkaitan antar dokumen dapat dilihat pada gambar bawah ini. peta zona ruang rawan bencana pertama akan ditetapkan pertama dalam rencana induk. berdasarkan masukan hasil survei geologi dan pemetaan skala besar, peta zona ruang rawan bencana akan diperbaharui kedalaman informasinya untuk menjadi masukan bagi penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah. gambar kerangka waktu kerja penyusunan rencana induk, rencana aksi dan revisi rencana tata ruang wilayah moms rencana kerja hoki asa lan, sean se 28skp 20nov nov des des2018 survei penyelamatan pelaporan rencana penyusunan proses esdm, bmkg draft peta zrb induk wapres rencana aksi rehabilitasi dan jica rekonstruksi aaa ad mem camat men emd sna emba sena membara lan dam nda nd angan des feb2019 apr juni agustus menjadi masukkan pengolahan penyusunan rekomendasi persetujuan penetapan dan analisis ranperda gubenur, substansi perda rtrw! data dan lhs rekomendasi big, menteri rdr validasi lhs aan anta nana amanat ber sdn nov jan survei esai akuisisi foto pemetaan bmkg dan jica yan udara liar skala besar penyediaan peta ita) mera pks bmk manga sumber: hasil analisis, bab pemulihan dan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan pemulihan dan pembangunan infrastruktur berbasis risiko bencanapascabencana disesuaikan dengan risiko bencana yang ada sulawesi tengah. strategi dan kebijakan disusun dengan mempertimbangkan parameter desain dalam mengembalikan fungsi infrastruktur yang rusak ataupun membangun infrastruktur baru. penentuan parameter desain didahului dengan pemilihansafety level untuk setiap skenario bencana, selanjutnya digunakan untuk menghitung target bencana yang akan dicegah dan mitigasi. safety level harus disesuaikan dengan karakteristik setiap infrastruktur terhadap masing masing ancaman atau target bencana yang terdiri atas gempa patahan, tsunami, likuefaksi, dan banjir longsor. tabel berikut menyajikan pertimbangan dalam pemilihan safety level untuk setiap infrastruktur, untuk selanjutnya harus didetailkan melalui investigasi, survei dan perencanaan yang memadai. tabel vi. pertimbangan dalam pemilihan safety level jenis aspek tinjauan untuk desain tahan bencana infrastruktur tsunami likuefaksi sedimentasi banjir jalan dan daerah daerah daerah daerah jembatan rentan rentan saja rentan saja rentan saja saja pelabuhan daerah daerah daerah rentan saja rentan saja rentan saja tanggul (sea daerah daerah daerah dike) rentan saja rentan saja rentan saja sungai sao daerah daerah rentan rentan saja saja irigasi daerah daerah daerah daerah rentan rentan saja rentan saja rentan saja saja sistem daerah daerah daerah daerah penyediaan air rentan rentan saja rentan saja rentan bersih saja saja fasilitas publik daerah daerah daerah daerah rentan rentan saja rentan saja rentan saja saja gedung swasta daerah daerah daerah daerah rentan rentan saja rentan saja rentan saja saja komunikasi daerah daerah daerah daerah penyiaran rentan rentan saja rentan saja rentan saja saja sumber: jica mission team, memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar perbaikan dan rekonstruksi prasarana dan sarana kesehatan yang tahan bencana. perbaikan dan rekonstruksi prasarana dan sarana pendidikan yang tahan bencana. mengoptimalkan fungsi infrastruktur pengelolaan sumber daya air dan irigasi demi mendukung kegiatan seluruh sektor, sektor tidak hanya untuk tujuan tertentu tetapi juga termasuk penguatan terhadap likuefaksi. perbaikan jaringan irigasi pada wilayah pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman dengan menggunakan rekayasa teknologi guna mengurangi risiko bencana. pembangunan kembali jaringan irigasi yang rusak wilayah terdampak bencana. gambar vi. strategi pemulihan dan pembangunan infrastruktur berbasis risiko bencana strategi pemulihan pembangunan memprioritaskan sarana prasarana kesehatan pendidikan wan melalui perbaikan rekonstruksi sarana kesehatan pendidikan yang tahan bencana ana nan mengoptimalkan fungsi infrastruktur sda dan irigasi ng sg melalui perbaikan dan rekonstruksi jaringan irigasi wilayah terdampak mendorong rehabilitasi instalasi dan jaringan distribusi air bersih melalui penyediaan sumber air bersih lokasi pengungsian dan wilayah yang tidak kag terdampak langsung, serta pengoperasian terminal air, mobil angka air, dan perpipaan meningkatkan sistem drainase dan persamaan melalui perbaikan sistem drainase terpadu dengan pengendali banjir dan jaringan jalan baru, serta penyediaan sistem persamaan terpadu l memprioritaskan infrastruktur sektor perhubungan melalui pembukaan entry point dan jalan utama, perbaikan pelabuhan laut, pelabuhan "penyeberangan, bandara dan terminal angkutan darat, penyusunan standar keamanan jalan tahan bencana, dan perbaikan jalan eksisting. hrs meningkatkan konektivitas yang stabil dan merata eni maa ana tn. melalui perbaikan fasilitas telekomunikasi, jalur komunikasi, serta penambahan jaringan backbone dan metrofiber optic memenuhi jaringan kelistrikan yang ramah lingkungan fta melalui pemulihan daya listrik, serta peningkatan kualitas dan integrasi jaringan energi dan kelistrikan mengoptimalkan persiapan infrastruktur tahan bencana melalui penyediaan early warning system, bukit penyelamatan, jalur penyelamatan kawasan pesisir, green sea dike (hill) aka meningkatkan pengendalian bencana dengan rekayasa infrastruktur message melalui normalisasi sungai, pembangunan tanggul, fasilitas pengendali banjir, sao dam, serta normalisasi jalur yang tertutup longsor mengoptimalisasi prasarana sarana yang telah dibangun melalui evaluasi konstruksi bangunan dan penguatan bangunan yang ata, serta perbaikan sarana prasarana rusak yang masih bisa digunakan sumber: hasil analisis, mendorong rehabilitasi dan fungsionalitas instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama demi terpenuhinya kebutuhan air minimal dan untuk penguatan ketahanan penyediaan sumber air pada lokasi lokasi pengungsian. penyediaan ketersediaan air wilayah yang tidak terkena dampak bencana secara langsung. pengoperasian terminal air, mobil tangki air, serta pengadaan sarana perpipaan, instalasi fasilitas perpipaan dan penguatan fasilitas air minum dan sumur bor. meningkatkan sistem pelayanan drainase dan persamaan demi terpenuhinya kebutuhan minimal, tidak hanya untuk tujuan tertentu tetapi juga termasuk penguatan terhadap likuefaksi. perbaikan dan rekonstruksi pada sistem drainase (micro dan macro drainage) untuk mengurangi potensi dampak negatif kerusakan lingkungan. penyediaan jaringan air limbah atau drainase yang terpadu dengan sistem pengendali banjir. pengadaan jaringan drainase yang disesuaikan dengan jaringan jalan baru. perbaikan dan penyediaan sistem persamaan terpadu. memprioritaskan infrastruktur sektor perhubungan yang berfungsi sebagai akses logistik antar kota kabupaten, wilayah, dan pulau serta mendukung merasionalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membuka entry pointdan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah serta melakukan perbaikan pada prasarananya. perbaikan pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, bandara udara strategis, terminal angkutan darat beserta jaringan jalan pendukungnya. penyusunan standar keamanan jaringan jalan yang tahan terhadap bencana. perbaikan dan peningkatan kualitas jalan eksisting. meningkatkan konektivitas yang stabil dan merata seluruh wilayah perbaikan fasilitas telekomunikasi yang sudah ada. percepatan perbaikan jalur dan fasilitas komunikasi yang menunjang kebutuhan dan tahan terhadap risiko bencana. penambahan jaringan backbone dan micro fiber optic. penggunaan teknologi pemantauan dan kontrol jaringan komunikasi dan transmisi listrik cada). memenuhi kebutuhan jaringan kelistrikan yang mendukung pemulihan bencana bersumber dari energi listrik ramah lingkungan serta berbasis sumber daya terbarukan pemulihan daya energi dan ketenagalistrikan menuju kondisi semula. peningkatan kualitas sistem jaringan penyaluran energi dan ketenagalistrikan yang terintegrasi yang tahan terhadap risiko bencana. mengoptimalkan persiapan fasilitas infrastruktur yang mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana sebagai upaya memperkuat ketangguhan infrastruktur terhadap risiko tsunami. penyediaan sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan (escape facilities) melalui pembangunan bukit penyelamatan (escape hill). penyediaan jalur penyelamatan (escape road) pada daerah pemukiman kawasan pantai rawan bencana tsunami. penyediaan green sea dike (hill yang dibangun oleh hasil sisa sampah bencana untuk mengurangi kekuatan tsunami sekaligus menjadi museum sejarah tsunami. meningkatkan pengendalian bencana dengan menggunakan rekayasa infrastruktur sebagai upaya memperkuat ketangguhan infrastruktur terhadap likuefaksi, banjir dan bencana sedimen. normalisasi sungai, perbaikan pembangunan tanggul, dan perbaikan fasilitas pengendali banjir. penyediaan sao untuk mengurangi kecepatan banjir bandang debris slow. normalisasi pada alur yang tertutup material longsoran.. evaluasi konstruksi bangunan serta penguatan (retro fitting) kepada bangunan yang masih ada. perbaikan serta peningkatan sarana prasarana rusak yang masih bisa digunakan. rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur wilayah terdampak sub bab ini menjelaskan mengenai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pada wilayah terdampak yang terbagi menjadi infrastruktur transportasi darat, laut dan udara, sumber daya air, persamaan, telekomunikasi dan energi kelistrikan, dan infrastruktur sosial. gambar vi. rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur nnn ) transportasi mber daya air palu powo makassar. perbaikan dan rekonstruksi nisan sean kan asa tuas jalan nasional provinsi pem agunan saluran irigasi kel. peto sandro pelebaran jalan akses hunian himalaya kaltara mulai tetap kel. todo false, pengembangan sistem irigasi sebagai kontrol eur kel. dulu, kel. pombewe, kel. air bawah tanah dan pencegahan likuefaksi ngatabaru perbaikan jalur ring road rekonstruksi pembangunan tanggul pabean tanah runtuh melalui rekayasa teknologi gen sepanjang aliran sungai dan pesisir pantai palu doognno penyusunan standar normalisasi sungai untuk meningkatkan keamanan jalan tahan kapasitas banjir mengurangi pendangkalan sar bencana instalasi alat pemantau cuaca, tinggi muka air hans dorna vida penyediaan jalur evakuasi sungai, kecepatan debit, alat telemetri lain perbaikan sistem peringatan dini dan rencana perbaikan dan peningkatan ketahanan jembatan. pembangunan sistem perlindungan pesisir karbamat berdarah sesuai dengan pengembangan transportasi perbaikan pelabuhan pembangunan sao dam aliran sungai kota kata mena dea palu, kab. donggala, kab. sigi pelabuhan pantulan pelabuhan donggala perbaikan dam regional sigala prioritas pembangunan ipa dan rekonstruksi pelabelan nari jaringan air bersih pelabuhan dramas bandara mutiara prioritas pemenuhan kebutuhan air minum, pelabuhan tips emang aljufrie dengan pengoperasian terminal air, mobil tangki air, sarana perpipaan persamaan relokasi saluran air pada zona rawan bencana pemanfaatan debris sebagai material pembangunan sistem perpipaan limbah bangunan ramah lingkungan ibunya pmr pembangunan penampungan debris pembangunan drainase terpadu dengan sistem beserta jaringan jalan pendukungnya pengendali banjir jaringan jalan perbaikan tpa kakatua, palu telekomunikasi energi dan sosial listrik perbaikan ruang kelas perbaikan bts palu, sigi, donggala pembangunan sekolah baru penggunaan kucing cable tahan bencana rekonstruksi rehabilitasi institut agama penambahan jaringan backbone metro islam negeri iain) palu fiber optic kab. sigi perbaikan kantor telekomunikasi rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sakit puskesmas, pustu, gedung laboratorium pemulihan daya listrik melalui percepatan merona oem dek pemulihan garduinduk b . integrasi jaringan energi dan kelistrikan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung pre peak tan pemerintahan agar tahan bencana rekonstruksi spbu dispenser portable sumber: hasil analisis, rekonstruksi infrastruktur memiliki peran yaitu memenuhi konsep build back better bagi masyarakat dan komunitas wilayah terdampak. rekonstruksi dilakukan berdasarkan pada pengurangan risiko bencana dan konsep build back better terhadap ancaman bahaya tsunami, likuefaksi longsor, dan guncangan gempa bumi yang telah mengakibatkan kerusakan yang besar terhadap suatu wilayah. faktor infrastruktur ini harus mampu mengatasi mitigasi risiko bencana ataupun kemungkinan kerusakan yang akan terjadi. transportasi darat, laut dan udara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur transportasi darat, laut dan udara akan dilakukan dengan: memperbaiki dan merekonstruksi jalan yang menghubungkan antara kota dan kabupaten sulawesi tengah khususnya jalan nasional dan provinsi yang diprioritaskan bagi jalan yang mengalami kerusakan berat seperti jalur trans palu poso makassar, ruas jalan palu bangga simo, jalan kaltara mulai, jalan kulukubula kaltara, jalan birobuli palolo, jalan pabean tanah runtuh, jalan cumi cumi, jalan akses danau lindu, jalan palu pantulan tolitoli buol, jalan palu donggala pasangkayu mamuju, jalan palu napu poso, jalan palu kebon kopi parigi poso, jalan palu kebon kopi marisa gorontalo, serta perbaikan jalan kota yang retak mencuat dengan pengupasan scrapping dan watching. penyelarasan jalanan sepanjang pesisir harus mempertimbangkan tanggul laut dan zonasi area. melakukan pelebaran jalan akses hunian tetap desa pombewe, kabupaten sigi serta kelurahan dulu, kota palu. meningkatkan kualitas jalan jalur logistik yang menghubungkan antara sulawesi tengah bagian barat dan timur yang berada sepanjang pantai. untuk kelancaran logistik, pengurangan jumlah kendaraan yang melewati kota palu dan peningkatan redundansi ketika terjadi bencana diperlukan. gambar vi. rencana komprehensif daerah pesisir pantai garis kuning: area genangan atr) garis hijau kontur dengan interval jasa aw3d30) garis biru kontur batimetri interval big) paha uta garis merah muda: jalan sak nan tak jana akan ana" sal ino lana manga ta. bra es, kan batu jha aka jalur alternatif: . ?.n toy aan ying aa, ipad iimayee to18 digital globe5. yaa kas 11g2, test pol google earth sumber: jica mission team, memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan eksisting khususnya yang kemudian digunakan sebagai jalur ring road untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan sistem redundansi apabila bencana terjadi. menyusun perencanaan jaringan jalan baru guna menghindari pembangunan kembali kawasan pesisir yang padat penduduk. pengadaan jalur dan fasilitas evakuasi sepanjang pesisir pantai dengan mempertimbangkan jarak antara ruang terbuka dan bangunan lainnya, sehingga evakuasi bisa berlangsung dalam waktu yang singkat mulai saat terjadinya gempa bumi hingga datangnya tsunami. menyusun standar keamanan jalan yang tahan terhadap bencana, jalur evakuasi (escape road), tanggul pengamanan jalan, peninggian level jalan kawasan pesisir khususnya sekitar kota palu yang kemudian berfungsi sebagai tanggul. tanggul pengaman jalan diperlukan untuk melindungi kemiringan jalan sehingga mampu mengantisipasi longsor ketika gempa bumi atau hujan deras, contohnya seperti jl. ampera suruhan dan jl. trans palu donggala. gambar vi. konsep zonasi yang terpadu dengan jaringan jalan uncertainty tsunami undated area amat l 20m l 150m 550m height 3m) tsunami hazard zone undated tsunami tsunami tsunami resistant building only towed sea dike nu. double wall steel sheet piles with tie rods counter measures for liguefaction landslide low zor light green regulated zor controlled uncertainty tsunami undated area lz120m 50m om 280m height 3m) tsunami hazard zone setback undated tsunami tsunami sea dike tsunami resistant building only allowed structure'is (am 1st tor. hazard zone use.only part, wae evacuation road debris utilization liguefaction landslide sumber: jica mission team, memperbaiki dan meningkatkan ketahanan bangunan pada jembatan yang terkena dampak bencana untuk dapat bertahan terhadap potensi bencana masa depan seperti jembatan kuning ponulele, jembatan tanpa, jembatan jembatan palu, jembatan palu jembatan dolar, jembatan tempe, jembatan lompat, penggantian jembatan alternatif himalaya, jembatan talang air gembala, jembatan false jembatan false sebagai penghubung antara wilayah palu dan sekitarnya. diperlukan teknik rekayasa untuk mencegah longsor pada kontur tanah yang curam jl. ampera suruhan dan jl. trans donggala). jembatan maupun jalan yang berfungsi sebagai akses untuk mengantarkan pasokan kebutuhan darurat perlu dibangun dengan memperhatikan risiko gempa bumi. memperbaiki dan membangun bandara yang menjadi akses pintu masuk logistik dan manusia seperti bandara mutiara sis aljufrie untuk dapat lebih tangguh terhadap potensi bencana masa depan. perbaikan dapat dilakukan untuk tower atc, gedung terminal serta fasilitas sisi udara seperti runway bandara yang mengalami kerusakan struktur. gambar vi. penanggulangan gempa bumi terhadap jembatan yang ada saat ini sl. bia ta. longsor donggala ilustrasi untuk perlindungan lereng kala kaa sumber: jica mission team, memperbaiki dan meningkatkan kualitas dermaga, bangunan gedung dan sarana pendukung lainnya (seperti peralatan tambahan truk kontainer derek baru) yang tahan akan potensi bencana gempa bumi dan tsunami agar dapat segera memulai fungsinya dalam memenuhi kebutuhan logistik dan distribusi barang seperti pelabuhan pantulan, pelabuhan donggala, pelabuhan wani, pelabuhan obamas dan pelabuhan penyeberangan tanpa untuk keperluan masyarakat sulawesi tengah. sumber daya air kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk wilayah akan dilakukan dengan: memperbaiki dan membangun kembali jaringan irigasi saluran primer maupun saluran sekunder menggunakan alternatif konstruksi saluran khususnya untuk kawasan pertanian kabupaten kota terdampak seperti jaringan irigasi gembala, meliputi jaringan irigasi pada wilayah sungai ws) palu larang, parigi poso, maluku krama. gambar vi. sistem irigasi dan infrastruktur pengontrol air bawah tanah sumur horizontal dan pengalihan saluran pembuangan pembetulan sa'uran irigasi sumur dalam perbaikan sungai palu fasilitas pasokan air untuk permukiman baru pemukiman baru saluran irigasi persawahan baru dekat permukiman baru b3, persawahan pedesaan area basah) sumber: jica mission team, membangun sistem irigasi yang berfungsi sebagai pengalihan atau pengatur sistem air bawah tanah serta berfungsi untuk mencegah likuidasi, yang diperkuat dengan infrastruktur pengatur air, seperti saluran pembuangan, sumur dalam, pasokan air, perbaikan sungai, dan sao. mengarahkan saluran irigasi yang melewati kelurahan pelobi himalaya sehingga dapat menurunkan air tanah dan dapat mengurangi risiko bencana likuefaksi. menyusun rencana peningkatan dan pembangunan tanggul untuk mencegah ancaman longsor pada sepanjang aliran sungai kota palu, kabupaten donggala, dan kabupaten sigi. rekonstruksi tanggul sungai yang mampu menghadapi aliran banjir dan ketinggian tsunami. normalisasi sungai untuk meningkatkan kapasitas banjir dan mengantisipasi dampak tsunami. pembangunan infrastruktur pengontrol sedimen (sao dam, check dams) beberapa aliran sungai kota palu, kabupaten donggala, dan kabupaten sigi untuk menghindari pengendapan yang cepat pada badan sungai akibat pergerakan sekunder dari material sedimen. pengadaan alat alat pemantau cuaca, pengukur ketinggian muka air sungai, kecepatan aliran, dan peralatan telemetri lainnya untuk mendukung ketangguhan kawasan sempadan sungai terhadap bencana. melakukan investigasi yang memadai melalui survei batimetri, geoteknik dan topografi resolusi tinggi sebagai dasar analisis dalam menentukan pilihan sistem perlindungan daerah pesisir. pembangunan sistem perlindungan pesisir yang terintegrasi dengan pengembangan jalan dan jembatan dalam rangka mitigasi terhadap risiko tsunami sepanjang pantai kota palu dan kabupaten donggala melalui kombinasi antar pendekatan struktur dan vegetasi (coastal forest) zona penyangga tsunami . gambar vi. konsep zona penyangga tsunami cross section 10m gem tai term \|.term (100m) combination hard trunk and width 50m, partially are used for infra road flexible vegetation road flow breaker sumber: width kongo, melakukan perbaikan sistem peringatan dini tsunami dan rencana evakuasi tsunami untuk evakuasi yang aman. melakukan perbaikan pada kerusakan sektor air baku air minum khususnya untuk fasilitas yang melayani daerah padat penduduk seperti jaringan dam regional sigala, meliputi spam dan ikk yang melayani kota palu, kabupaten donggala, kabupaten sigi, kabupaten parigi moutong serta jaringan pipa penyalur air rusak, putus, dan bocor wilayah terdampak. memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi serta pembangunan instalasi pengolahan air ipa) atau water treatment plant wtp) seperti wtp kakatua, wtp poem, dan wtp indie, maupun rekonstruksi jaringan air bersih termasuk untuk lokasi lokasi pembangunan permukiman baru atau relokasi. prioritas pemenuhan kebutuhan air minum minimal untuk lokasi lokasi pengungsian, serta menjamin pelayanan jaringan air minum wilayah wilayah yang tidak terkena dampak bencana secara langsung. melakukan relokasi saluran terbangun yang berada pada zonasi rawan bencana wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana lebih rendah. membangun instalasi sistem penyediaan air minum darurat beberapa lokasi yang disinyalir merupakan kawasan rentan bencana tingkat sedang hingga rendah sebagai upaya mitigasi bencana masa depan. memenuhi kebutuhan air minum minimal dilakukan melalui pengoperasian terminal air, mobil tangki air, sebelum perbaikan infrastruktur air minum serta pengadaan sarana perpipaan menjangkau seluruh wilayah permukiman. penanganan air limbah untuk daerah daerah pembangunan permukiman baru atau relokasi yang dilakukan dengan pendekatan best practice, seperti sistem perpipaan air limbah baik skala kabupaten kota maupun komunal. memperbaiki jaringan drainase utama yang ada kota palu, kabupaten donggala, kabupaten sigi, serta kabupaten parigi moutong serta keterpaduannya dengan sistem pengendali banjir. pengadaan jaringan drainase harus disesuaikan dengan pengadaan jaringan jalan baru. sistem pelayanan air limbah merupakan prasarana dan sarana pendukung perumahan, oleh karenanya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi maupun konstruksinya perlu mengacu pada perencanaan perumahan, termasuk tata ruang dan denah tapak lokasi permukiman. telekomunikasi dan energi kelistrikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur telekomunikasi dan energi kelistrikan, akan dilakukan dengan: pemulihan jalur komunikasi dan informasi melalui perbaikan fungsi bts dilengkapi dengan generator listrik dan atau baterai jam sebagai mekanisme untuk mengamankan kebutuhan telekomunikasi pemerintah setempat khususnya pada wilayah palu, sigi, dan donggala. memperbaiki fasilitas telekomunikasi yang ada untuk memulihkan jaringan telekomunikasi untuk lebih tahan terhadap potensi risiko bencana masa depan seperti melalui penggunaan kucing kabel yang tahan terhadap gempa sesuai standar dan penambahan jaringan backbone dan micro fiber optic khususnya wilayah sigi. mempercepat pengadaan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana kantor telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat. mempercepat perbaikan fasilitas telekomunikasi untuk menunjang kebutuhan pemerintahan. pemulihan daya energi dan ketenagalistrikan yang ada untuk kebutuhan wilayah terdampak yang saat ini ada sebesar untuk menjadi seperti semula terutama wilayah wilayah padat penduduk khususnya menggunakan sumber daya terbarukan. mempercepat pemulihan fungsi gardu induk yang masih padam seperti parigi, didera, silat, false, dan pasangkayu yang memiliki kapasitas sebesar mw. dengan menggunakan teknologi yang mempertimbangkan mitigasi bencana seperti penggunaan saluran dibandingkan aerial cable. pengadaan dan pembangunan kembali infrastruktur migas khususnya spbu yang masih menggunakan dispenser portable. jaringan persamaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur persamaan, akan dilakukan dengan: perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi maupun rekonstruksi jaringan persamaan harus selalu (dengan atau tanpa relokasi). pemanfaatan debris puing sebagai material pembangunan pelabuhan, ring road, dan tanggul pantai (earth filling sea dyke) ramah lingkungan wilayah kota palu. perencanaan dan pengadaan lokasi penampungan debris puing kawasan pesisir kota palu sebagai lokasi tampungan sementara sebelum dimanfaatkan sebagai material pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. perbaikan dan peningkatan infrastruktur pelayanan tpa kakatua kota palu. penanganan persamaan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, dengan menekankan pada upaya penanganan sampah mulai dari sumbernya melalui program infrastruktur sosial kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi aktivitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan pemerintahan akan dilakukan dengan: memperbaiki dan meningkatkan ketahanan bangunan sekolah wilayah terdampak yang tahan terhadap bencana. membangun kembali sekolah baru wilayah terdampak termasuk lokasi lokasi pembangunan permukiman baru atau relokasi. membangun kembali fasilitas pendidikan seperti institut agama islam negeri iain) palu. memperbaiki dan membangun kembali fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan gedung laboratorium kesehatan daerah serta penyediaan alat alatnya membangun kembali rumah sakit terutama yang mengalami kerusakan berat dengan memperhatikan ketahanan konstruksi terhadap bencana memperbaiki dan membangun kembali bangunan pemerintahan yang rusak mempertimbangkan ketahanan konstruksi terhadap bencana. sistem pengawasan baru yang memaksa masyarakat untuk memperhatikan building code saat pekerjaan konstruksi. gambar vi. rekomendasi peningkatan kualitas imb dan mkk walikota catatan walikota imb: izin mendirikan bangunan building permit) mkk: mengawasi kondisi konstruksi supervising the condition the construction) (aa para nee end tre eeeeeeeee awluakaawnesn sapa using pabean dengan anna talas ear tidak pengawas angan dan (me) mengikut perusahaan rekayasa contoh gambar tim cadangan mantan perusahaan merekayasa yang telah terdaftar hakiinkindo hati san kensiraksi kendi isi kerja bore pile material perusahaan merekayasa eco) tia ig memetika samba inkindo ( ikatan tana member aha nga nasional konsultan komentar yang diberikan indonesia) periksa dan berikan komentar hati himpunan ahli kondisi pemasangan isi penambatan bar teknik tanah indonesia) sumber: jica mission team, pembangunan infrastruktur kawasan permukiman barukawasan permukiman baru pascabencana. infrastruktur terbagi menjadi transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi dan energi kelistrikan, air bersih dan air limbah, serta infrastruktur persamaan. strategi dan kegiatan pokok menyediakan sarana dan prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. pembangunan hunian yang tahan terhadap potensi risiko bencana seperti gempa. penyediaan jaringan sanitasi dan persamaan yang terpadu. penyediaan jaringan dan sumber air bersih yang terintegrasi. penyediaan fasilitas dasar (kesehatan, pendidikan dan peribadatan) yang tahan gempa. penyediaan infrastruktur transportasi tingkat lingkungan dan jalur distribusi bantuan logistik. perbaikan jaringan telekomunikasi khususnya untuk daerah yang masih terisolasi. penyediaan jaringan listrik yang terkoneksi dengan jaringan utama baik hunian sementara maupun hunian tetap. penyediaan bangunan pemerintah untuk permukiman baru sesuai kebutuhan. gambar vi. strategi dan kegiatan pokok pembangunan infrastruktur kawasan permukiman baru pembangunan infrastruktur kawasan permukiman baru strategi strategi kegiatan pokok kegiatan pokok penyeanjtingansntasda persamaan terpadu tempa btn kan membangun relevan nga sumber bei yang terintegrasi penyediaan fasilitas dasar (kesehatan, pendidikan dan el: penny conan "dan jalur distribusi bantuan logistik perbaikan jaringan telekomunikasi khususnya untuk daerah penyediaan jangan istri teronekidiselrh human nama semua utusan sumber: hasil analisis, menyediakan infrastruktur yang tahan bencana. penggunaan building code sebagai acuan dalam membangun. penggunaan material ramah lingkungan dalam membangun hunian. penyediaan ruang terbuka publik dan jalur evakuasi bencana sekitar hunian. kerangka waktu kerja strategi pemulihan dan pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tahapan intervensi pemulihan yang pelaksanaannya dilakukan secara simultan dan terpadu. proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur harus dilaksanakan melalui analisis dan desain risiko yang rinci untuk menjamin ketahanan terhadap (tiga) jenis utama bencana, yakni risiko liguefaction landslide, risiko tsunami dan risiko desain bangunan (shake building code). proses rekonstruksi infrastruktur infrastruktur yang bertujuan sebagai palang pintu pertama dalam menghadapi bencana, infrastruktur yang melintasi zona rawan bencana, dan infrastruktur yang dalam pembangunan atau pemanfaatannya akan mempengaruhi tingkat risiko bencana, harus didahului dengan proses analisa risiko yang lebih mendalam dan dalam kerangka keterpaduan menghadapi risiko bencana. infrastruktur dalam kelompok ini, termasuk dalam prioritas jangka panjang. sedangkan infrastruktur yang bersifat mendukung pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara cepat dapat segera dilaksanakan dengan tetap memperhitungkan risiko bencana secara spesifik lokasi rencana infrastruktur. gambar vi. kerangka waktu kerja pemulihan dan pembangunan infrastruktur wilayah long term des nov medium term bulan jun nov pembangunan monumen bencana pemanfaatan debris untuk material tahan bencana yang ramah lingkungan energi listrik terbarukan short term bulan kuma sebagai ket dans) jan may peningkatan pelayanan permukiman baru pena aston seo dike mit) dibangun dari sisa (penambahan fasilitas umum) penyediaan sistem penyelamatan (escape peningkatan (upgrading) infrastruktur irigasi jocllties) melalui bukit penyelamatan sebagai kontrol sistem air bawah tanah. bulan pengintegrasian sistem drainase dengan sistem pengendali banjir. pembangunan antara dan pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi minimal (sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan yang tahan bencana (penyusunan standar persamaan) keamanan, peningkatan kuat atas jalan jembatan, penetapan lokasi relokasi, pembangunan hutan, rehabditas jalan kawasan pesisir) serta pemenuhan kebutuhan minimum permukiman konstruksi sao dam, tanggul pelindung jalan, baru (sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan seawal tanggul pelindung pantai, tanggul persamaan) sepanjang aliran sungai, carly warning system, rehabilitasi prasarana sarana dasar (kesehatan, escape road. pendidikan, pemerintahan) rehabilitasi infrastruktur transportasi (jalur ring road, jalan area likucfaksi, jalang jembatan dengan perbaikan ringan, pelabuhan, bandara) pemulihan jaringan telekomunikasi, energi, dan kelistrikan, rehabilitasi fasilitas instalasi dan jaringan pengolahan air eksisting, konstruksi sao dam kawasan hulu wilayah permukiman baru. rehabilitasi aktivitas ekonomi (infrastruktur pertanian perikanan), pembersihan dan pengumpulan puing sisa bencana. sumber: hasil analisis, bab vii pemulihan sosial ekonomi pascabencana sebagaimana telah diuraikan pada bab ii, bencana alam provinsi sulawesi tengah mengakibatkan dampak diberbagai bidang yaitu dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, ini terjadi baik (empat)kabupaten kota yang terdampak langsung maupun kabupaten lainnya yang menerima pengaruh dan akibat tidak langsung dari bencana alam sulawesi tengah. kerusakan terhadap berbagai fasilitas diberbagai sendikehidupan sosial ekonomi provinsi sulawesi tengah mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara langsung yang meliputi: penurunan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan, kelautan danperikanan, dan industri, penurunan physical capital stock akibat kerusakan infrastruktur dan perumahan, serta, penurunan aktivitas perdagangan dan pariwisata dan jasa lainnya yakni merosotnya jumlah kunjungan wisatawan, tamu hotel, restoran dan jasa pariwisata. sedangkan dampak lanjutan (second round effect) yang terjadi karena adanya kerugian (losses)dari peristiwa gempa tersebut, antara lain berupa:), serta kehilangan mata pencaharian. tantangan dalam pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca bencana juga dihadapkan pada menurunnya jumlah konsumen sebagai akibat berantai dari menurunnya daya beli masyarakat yang terdampak dengan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, terjadinya pengungsian, serta rusaknya berbagai prasarana ekonomi produktif dan prasarana mata pencaharian masyarakat, rusak dan terhambatnya akses distribusi dan pasar. kondisi aktivitas pasar dan perdagangan sulawesi tengah juga mengalami penurunan signifikan karena berkurangnya jumlah pedagang, terutama pasar pasar skala menengah dan besar. bencana alam sebagaimana yang terjadi provinsi sulawesi tengah memberikan dampak khusus pada kelompok rentan yang terdiri dari perempuan hamil dan menyusui, anak anak, penyandang disabilitas,dan penduduk lanjut usia. dalam pengungsian, kelompok ini lebih rentan terhadap berbagai resiko seperti keterbatasan akses pelayanan dan fasilitas publik yang layak, terjangkau dan lebih mudah diakses serta resiko penelantaran lainnya baik secara fisik maupun psikologis. kelompok ini juga rentan terhadap berbagai resiko pelecehan seksual, isu kesehatan baik secara fisik maupun psikologis, sanitasi lingkungan yang tidak sehat dan juga minimnya pemenuhan hak hak dasar lainnya. dalam masa pemulihan bencana, kelompok perempuan dan kelompok rentan pada umumnya memiliki akses yang lebih rendah terhadap terhadap bantuan bantuan bencana yang ada seperti: akses terhadap sanitasi dan sumberdaya lainnya, pemulihan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap pemulihan identitas hukum terkait administrasi kependudukan. hal ini disebabkan oleh minimnya akses informasi dan minimnya representasi perempuan dalam forum forum pascabencana dan minimnya kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan. selama diberlakukannya periode tanggap darurat hingga transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana, berbagai perkembangan dan kemajuan dalam prasarana dan sarana serta aktivitas sosial ekonomi berangsur angsur terus membaik dan kondusif. prasarana sarana pendukung konektivitas antara wilayah yang mengalami berbagai kategori kerusakan lokasi lokasi terdampak telah difungsikan dan beroperasi kembali. sejumlah prasarana layanan keuangan dan perbankan telah kembali diaktifkan berbagai lokasi. dengan demikian, upaya untuk melakukan pemulihan yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan semakin kondusif untuk dilakukan. dalam melakukan pemulihan, upaya penanganan terhadap perempuan dan kelompok rentan, termasuk kelompok lanjut usia, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb) tahun telah memberikan landasan kesetaraan gender dalam pemulihan bencana. pengarusutamaan gender dibidang penanggulangan bencana menggunakan (empat) aspek, yakni: akses, partisipasi, kontrol terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan, dan manfaat dari kebijakan program penanganan bencana. anggaran yang responsif gender harus dapat mengatasi masalah kesenjangan, memperkuat kelembagaan, dan memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan kelompok rentan. penilaian kerentanan responsif gender dilaksanakan dengan: memetakan danserta daya lain yang menjadi kunci penentu kerentanan. peraturan kepala bnpb tahun pemenuhan kebutuhan dasar pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat dilaksanakan denga melibatkan kelompok perempuan dan laki laki secara aktif dan seimbang mulai pendataan hingga distribusi: lokasi distribusi bantuan pangan mudah dijangkau oleh penyintas perempuan, ukuran dan berat paket bantuan dikemas dengan kemampuan perempuan untuk memindahkannya: bantuan pangan memperhatikan perbedaan kebutuhan gizi antara perempuan, laki laki dan anak anak serta kelompok rentan lainnya. pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilaksanakan melalui pemberian perlakuan khusus, perlakuan khusus diberikan kepada: perempuan kepala rumah tangga: laki laki kepala rumah tangga tanpa ibu rumah tangga: ibu hamil dan menyusul, kelompok rentan lainnya. proyeksi pemulihan ekonomi secara keseluruhan, bencana alam yang menimpa (empat) kabupaten kota provinsi sulawesi tengah berdampak signifikan pada perekonomian daerah tersebut. kajian yang dilakukan bappenas pada memperkirakan terjadi penurunan sebesar persen dalam pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi tengah pasca bencana alam akhir september yakni dari pertumbuhan sebesar persen pada semester terkoneksi menjadi persen. pada agustus inflasi provinsi sulawesi tengah terpantau pada kisaran persen, meningkat sebesar persen menjadi persen setelah terjadi bencana alam. daerah daerah terdampak, porsi populasi perempuan cukup berimbang dengan laki laki, sebagaimana tabel .1l.di bawah ini. kendati demikian, mengingat keterbatasan akses dan kapasitas, kelompok perempuan, termasuk didalamnya anak anak dan difabel memerlukan perhatian khusus dalam penanganan bencana sulawesi tengah. tabel vii. perbandingan populasi laki laki dan perempuan kabupaten kota terdampak bencana area jumlah kelompok kelompok terdampak penduduk laki laki perempuan palu donggala parigi moutong sigi ,6y0 sumber: sulawesi tengah dalam angka, upaya pemulihan pasca bencana alam ditujukan untuk mengembalikan kondisi sosial ekonomi mendekati situasi provinsi sulawesi tengah sebagaimana sebelum terjadinya bencana alam. simulasi yang dilakukan kedeputian perekonomian, bappenas menjelaskan bahwa bencana alam provinsi sulawesi tengah telah menurunkan stok kapital sebesar persen atau setara dengan kerusakan fisik sebesar rp. triliun (data bnpb, peristiwa bencana alam ini berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi tengah dari persen dari baseline persen menjadi persen. implikasi lain yang dirasakan adalah meningkatnya inflasi meningkat persen dari persen (baseline) menjadi persen. gambar vii. proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, stok kapital dan investasi provinsi sulawesi tengah pascabencana pata p#sisi baseline per .i naas) sumber: kedeputian perekonomian bappenas, langkah langkah sistematis dan terencana untuk mengembalikan kondisi perekonomian provinsi sulawesi tengah seperti sediakala diproyeksikan akan berlangsung dalam jangka waktu empat tahun. hal ini dapat dicapai dengan prasyarat investasi daerah tersebut tumbuh rata rata atas persen dalam kurun waktu tersebut. proyeksi kemiskinan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian dan tingkat inflasi. merosotnya perekonomian ditambahi inflasi yang semakin melonjak tinggi akan memberatkan masyarakat dan menyebabkan daya beli mereka semakin menurun. dengan menggunakan asumsi turunnya pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi tengah sebesar persen dan asumsi inflasi meningkat persen, diproyeksikan jumlah penduduk miskin akan naik menjadi sebesar jiwa atau persen padaprovinsi sulawesi tengah kembali menurun. diperkirakan menurun menjadi jiwa. target pemulihan perekonomian provinsi sulawesi tengah dalam empatvii. proyeksi tingkat kemiskinan provinsi sulawesi tengah pascabencana s00. jumlah penduduk miskin (ribu) persentase penduduk miskin(? @. s00. (ai inn sumber: kedeputian kependudukan dan ketenagakerjaan, pengendalian inflasi pengendalian inflasi menjadi variabel ekonomi yang penting dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pascabencana sulawesi tengah. kebijakan dan langkah langkah pengendalian inflasi diperlukan sehingga dapat mendukung upaya pulihnya situasi untuk kembali normal seperti saat sebelum terjadinya bencana alam, dan diharapkan dapat kembali mengejar target target pembangunan sebagaimana yang telah digariskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi sulawesi tengah untuk mencapai target pemulihan pascabencana yang ditetapkan, maka diperlukan langkah langkah pengendalian terhadap inflasi sehingga dapat menjamin pemulihan ekonomi sebagaimana yang diharapkan. strategi yang ditempuh dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tahapan intervensi pemulihan melalui instrumen instrumen oleh masing masing sektor yang pelaksanaannya dilakukan secara simultan dan terpadu. tahap kurun waktu bulan diseminasi dan kampanye yang menjangkau semua kelompok masyarakat guna membentuk ekspektasi masyarakat (public opinion shaping) tentang harga melalui himbauan pimpinan daerah provinsi sulawesi tengah, melakukan koordinasi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. pelaksanaan kegiatan ini sumber dananya dapat berasal dapat menggunakan pos dana cadangan stabilitas harga pangan shp), cadangan beras pemerintah cbp): maupun cadangan pangan pemerintah daerah, melakukan koordinasi dalam rangka menjamin ketersediaan uang beredar (dengan bank indonesia bi), otoritas jasa keuangan ojk) dan perbankan), koordinasi dengan para distributor untuk menginventarisasi dan, koordinasi dengan pertamina guna menjamin ketersediaan stok dan bahan bakar minyak kendaraan, melakukan kajian dan koordinasi pid dalam inventarisasi komoditas yang berpotensi menekan harga komoditas secara masif, membangun pasar pasar darurat untuk pertukaran dan lalu lintas uang. tahap kurun waktu bulan koordinasi antisipasi kenaikan komoditas pendukung (non pangan) terkait rehabilitasi skala besar dan massif dalam prasarana sarana yakni berupa semen, pasir, ongkos tukang bukan mandor, ongkos tukang, dan sebagainya, optimalisasi kerjasama antar daerah untuk pemenuhan kebutuhan pasokan pangan dan komoditas lainnya, koordinasi pengelolaan bantuan untuk menjamin ketepatan target time delivery dan locus nya. tahap kurun waktu bulan melakukan koordinasi dalam rangka realisasi dana cadangan bencana yang telah dialokasikan dalam apbn untuk rehabilitasi infrastruktur pasar, pertanian, pergudangan dan konektivitas, koordinasi untuk pemulihan sarana dan prasarana pendukung peredaran uang atm dan bank). gambar vii. tahapan pengendalian inflasi dalam pemulihan pascabencana provinsi sulawesi tengah bulan realisasi dana cadangan bencana yang telah dialokasikan dalam apbn: bulan pemulihan sarana dan prasarana antisipasi kenaikan komoditas ang peredaran uang atm, pendukung (non pangan) terkait rehabilitasi infrastruktur sarana bulan dan prasarana: pembentukan ekspektasi kerjasama antar daerah untuk masyarakat: pemenuhan kebutuhan pasokan operasi pasar murah: pangan dan komoditas lain: koordinasi menjamin ketersediaan koordinasi bantuan untuk uang beredar, menjamin ketepatan target (timing inventarisasi dan menjamin tan lotus). ketersediaan stok (bersama distributor) dan bahan bakar minyak kendaraan, inventarisasi komoditas yang berpotensi menekan harga komoditas secara massive: pembangunan pasar pasar darurat. sumber: hasil analisis, dimensi gender dalam pemulihan dan pembangunan sosial dan budaya perekonomian wilayah. kajian risiko bencana responsif gender kajian risiko bencana yang responsif gender dilakukan dengan: menggunakan data terpilih untuk mengkaji perbedaan dalam tingkat penerimaan risiko antara laki laki dan perempuan, memperhatikan perbedaan risiko yang dihadapi oleh laki laki dan perempuan setiap daerah dan komunitas, memperhatikan pengetahuan dan persepsi tradisional perempuan, memetakan dan melibatkan organisasi organisasi komunitas untuk memastikan partisipasi laki laki dan perempuan dalam konsultasi dan pengumpulan data serta penyampaian informasi, melibatkan perempuan dan laki laki dalam proses kaji ulang dan pemutakhiran data risiko tahunan. penilaian kerentanan responsif gender dilaksanakan dengan: memetakan dan daya lain yang menjadi kunci penentu kerentanan. peraturan kepala bnpb tahun bagian ini memberikan landasan untuk penguatan dimensi gender dalam upaya perlindungan dan layanan guna memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan dalam seluruh aspek kesia siahaan dan respon kemanusiaan untuk bencana provinsi sulawesi tengah. mandat pengarusutamaan gender saat pascabencana aspek gender adalah salah satu aspek penting dalam rangka percepatan rehabilitasi pascabencana sulawesi tengah. sebagai garda depan penanganan bencana sulawesi tengah, bnpb memiliki mandat khusus terkait pengarusutamaan gender. mandat peraturan kepala bnpb (perak) tahun menyatakan bahwa perempuan dan laki laki berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi dimanadaya rehabilitasi dan rekonstruksi. adapun upaya pemulihan dan peningkatan fisik, sosial, danwajib (i) memberikan peluang bagi penyintas perempuan untuk memperoleh keterampilan tambahan, (ii) memberikan prioritas kepada perempuan kepala rumah tangga, rumah tangga tanpa ibu dan rumah tangga rentan lainnya, (iii) memberikan prioritas kepada pemulihan ekonomi berupa kepemilikan rumah dan lahan maupun bantuan khusus lainnya sesuai kondisi perempuan dan kelompok rentan, iv) memberikan perlakukan khusus diberikan kepada laki laki kepala keluarga yang memiliki balita berupa bantuan dalam pengasuhan anak. kementerian dan lembaga terkait memiliki peran khusus dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam penanganan pascabencana provinsi sulawesi tengah. kementerian pemberdayaan perempuan dan anak kappa) telah secara aktif mendukung dan terlibat dalam subcluster perlindungan hak hak perempuan jakarta dan palu dalam berkoordinasi dan bekerja sama dalam berbagai isu yang dibutuhkan oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya. kappa menyediakan tenda untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, menyediakan layanan konseling psikososial, dan mendukung banyak kegiatan lokal melalui beberapa kunjungan dan kerja sama palu dengan kementerian lain. mereka yang aktif dalam subcluster perlindungan perempuan dan kelompok rentan diantaranya adalah yeu, mmc, yayasan pulih, solidaritas perempuan, pkpu, plan internasional indonesia, care, fam gb. yayasan pulih, pmiunfpa, women, serta beberapa sektor swasta. kappa pada situasi darurat dan kondisi khusus telah menggarisbawahi rencana untuk pemulihan bencana sulawesi tengah, antara lain: kegiatan utama untuk pemulihan bencana sulawesi tengah harus mencakup: pencegahan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi perempuan yang selamat daerah yang terkena bencana, terutama dalam masalah pemberdayaan ekonomi dan kekerasan berbasis gender. kebutuhan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin daerah daerah yang terkena dampak. kappa telah mengajukan masalah ini sekda dari pemerintah provinsi. sekda berjanji dan berkomitmen untuk menindaklanjuti kepada wakil presiden republik indonesia. berpartisipasi dalam acara lokal dan mendirikan stand kappa yang menyediakan berbagai layanan untuk akte kelahiran, kesehatan reproduksi, dan masalah utang piutang. terkait penanganan bencana sulawesi tengah, berdasarkan inpres tahun kappa memiliki fungsi koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait dengan penanganan rehabilitasi bencana sulawesi tengah. namun kappa tidak menjadi anggota task force sebagaimana disebutkan dalam keppres tahun wawancara tanggal desember pada januari kappa akan memulai perencanaan program untuk berbagai fungsi koordinatnya terkait penanganan bencana sulawesi tengah. namun, menyatakan inpres tahun tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana sulawesi tengah dan daerah terkena dampak lainnya. mandat kementerian pemberdayaan perempuan dan anak anak: pascdbsnepfauan dpn evaluasi unt ikngodmastikmtekprogeaponsiftkendbenadgani sulawesi mempertimbangkan kodidindak apakperlindungan perempuan dan anak anak dari kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia, koordinasi dengan kementerian sosial, kementerian dalam negeri, badan nasional penanggulangan bencana, dan pengumpulan data anak dan perempuan provinsi kabupaten pascabencana: koordinasi dengan kementerian sosial, badan nasional penanggulangan bencana, dan pemerintah provinsi kabupaten untuk pelacakan dan reunifikasi keluarga: koordinasi dengkebutuhan khusus perempuan dan anak anak. gambar vii. dasar kebijakan responsif gender pascabencana provinsi sulawesi tengah dasar kebijakan responsif gender dasar mobi) pasca bencana sulteng perak bnpb inpres tahun tahun mandat bnpb dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pengarusutamaan pascabencana sulawesi gender penanganan tengah dan daerah terkena pasca bencana dampak lainnya sumber: hasil analisis, perubahan peran gender peran gender sebelum bencana!? kondisi gender sulawesi tengah memposisikan perempuan dalam wilayah domestik dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan mengurus anggota keluarga. wilayah pedesaan, perempuan juga bisa bertani, berkebun mereka atau beternak. namun kegiatan ekonomi yang dilakukan kerap dianggap sebagai penghasilan tambahan dan bukan merupakan sumber daya utama keluarga. ada juga perempuan yang mungkin bekerja luar rumah, tapi mereka cenderung bekerja pada sektor yang lebih informal, misalnya pekerja rumah tangga. perempuan tidak selalu menerima hak waris sumber daya keluarga dan jika mereka menerimanya, maka mereka akan menerima porsi kurang dari laki laki keluarga mereka. wilayah perkotaan, para laki laki lebih cenderung memiliki pekerjaan formal. sebaliknya, ketika perempuan bekerja luar rumah, mereka masih memiliki tanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga dan mengurus anggota keluarga wilayah domestik. selain itu, perempuan lebih mungkin bekerja serabutan dan memiliki pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan para lelaki. kendati perempuan memiliki kontrol atas uang yang mereka hasilkan, namun mereka tidak dalam posisi pengambil keputusan terkait penggunaan sumber daya keluarga. pernikahan anak usia dini sulawesi tengah pada umumnya cukup tinggi mengingat pernikahan dini merupakan tradisi budaya yang ada sejak dahulu. hal ini tentu mengganggu pendidikan anak perempuan dan berdampak pada masa depan pekerjaan mereka. ini juga berimplikasi pada risiko kehamilan, dan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. salah satu penyebabnya adalahkarena mereka menikah dengan laki laki yang jauh lebih tua sehingga harus bergantung pada suami terkait sumber daya. confer, carol pierce, et.al., the balance power household decision making: encouraging news gender southern sulawesi world development vo1l. pp. mulyoutami, elok, et.al., agroforestry and forestry sulawesi series: gender, livelihood, and land south and south sulawesi. working paper bogor, indonesia icraf. cole, heathersecara historis, peran laki laki adalah bekerja ladang dan menghasilkan pendapatan dengan menjual hasil kebun pasar. laki laki mungkin memiliki pekerjaan berbayar lainnya dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. mereka juga memiliki tanah dan oleh karena itu memiliki otoritas atas penghasilan keluarga. selain itu, sebagai calon kepala rumah tangga dimasa mendatang, pendidikan anak laki laki lebih diberi prioritas dibanding pada anak perempuan. laki laki juga mungkin dapat berpoligami dan bertanggung jawab untuk lebih dari satu rumah tangga, yang mana hal ini dapat mengurangi sumber daya rumah tangga. laki laki lebih banyak memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam musyawarah komunitas. dengan demikian, para lelaki kerap menjadi pintu masuk berbagai informasi bagi keluarga mereka. karena tingkat pendidikan mereka lebih tinggi, mereka mungkin juga memiliki akses sumber informasi tertulis yang lebih banyak daripada istri mereka. populasi muslim dan kristen, laki laki juga bertanggung jawab atas lingkungan keagamaan dan reputasi keluarga. daeraherkotaan, laki laki cenderung memiliki akses pekerjaan formal, dengan status sosial dan sumber daya mereka. perkawinan dini anak perempuan berkontribusi pada gangguan pendidikan anak perempuan dan menjadi penghalang bagi anak perempuan yang berpartisipasi dalam pendidikan karena hanya sedikit keluarga yang memilki nilai dan keinginan untuk berinvestasi pendidikan anak perempuan sehingga banyak anak perempuan yang menikah muda. selain itu, faktor budaya ikut menyebabkan perempuan mengalami kekerasan yang tidak mudah dikenali misalnya norma norma pernikahan patriarki, laki laki dianggap memiliki hak atas hubungan seksual dan adalah kewajiban perempuan untuk mematuhi. hal ini membuat perempuan kerap mengalami perkosaan atau hubungan seksual secara paksa dalam perkawinan. selain itu, ada rasa malu dan penghinaan sosial khusus dan sangat kuat bagi perempuan jika suami mereka tidak setia kepada mereka karena mereka bertanggung jawab atas kegagalan sebagai istri. harus juga dicatat bahwa pria dapat menggunakan poligami sebagai justifikasi atas ketidaksetiaan mereka dan perempuan tidak berdaya untuk menegosiasikan perceraian. ketergantungan sosial dan ekonomi pada laki laki untuk status dan kehormatan perempuan dalam komunitas membuat mereka sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. peran gender dalam masa pascabencana kejadian bencana alam memiliki dampak signifikan pada bagaimana fungsi wilayah domestik (rumah tangga), laki laki tidak dapat dengan mudah kembali bekerja dan baik laki laki maupun perempuan tidak dapat pergi bertani dan berkebun. sebagian besar tanah mereka telah menghilang batas batasnya. kebun dan pertanian mereka telah hancur. hal ini berdampak pada sumber makanan dan potensi pendapatan dan hal ini membutuhkan pemulihan yang lama. bagi para laki laki dan kepala keluarga, bencana yang terjadi menimbulkan trauma karena merusak kontribusi mereka terhadap rumah tangga. mereka tidak dapat memenuhi peran mereka sebagai kontributor rumah tangga, merasa tanpa tujuan, putus asa, dan kehilangan identitas. ketakutan yang ditimbulkan oleh gempa bumi, tsunami, gempa susulan dan potensi kematian serta cedera anggota keluarga menimbulkan rasa kegelisahan terus menerus terutama pertanyaan kapan mereka akan kembali tanah mereka. perasaan tanpa tujuan ini, serta kerawanan pangan, bisa menjadi pemicu meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. rusaknya pertanian dan panen baik sebagian atau menyeluruh, serta pemindahan paksa penampungan informal, berarti kemungkinan beban kerja dan kesulitan ekonomi akan meningkat secara substansial bagi semua anggota masyarakat yang terkena dampak selama periode tanggap dan pemulihan. akan ada banyak tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan membangun kembali mata pencaharian dan kehidupan. sangat mungkin bahwa beban kerja perempuan akan meningkat secara signifikan. mereka masih bertanggung jawab untuk memasak dan memberi makan rumah tangga mereka dan memiliki akses yang lebih sedikit makanan yang memadai. dengan sekolah hancur atau tertutup, tanggung jawab perempuan untuk mengasuh anak juga meningkat. tanpa akses sumber air yang memadai, perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam memenuhi kebutuhan domestikpekerjaan yang dilakukan oleh perempuan juga terkena dampak serius, yang berarti bahwa pendapatan mereka akan banyak berkurang, dimana hal ini akan berdampak pada kebudayaan mereka untuk bernegosiasi dalam rumah tangga mereka. beban pekerjaan bagi perempuan hamil memerlukan perhatian dan dukungan khusus. perempuan yang merawat penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus karena beban kerja mereka juga akan meningkat, terutama ketika mereka mengungsi dan tidak memiliki akses mekanisme dan sistem pendukung yang mereka andalkan sebelumnya. dengan berkurangnya akses air bersih untuk minum, memasak dan mencuci serta fasilitas sanitasi yang berbahaya, maka kemungkinan peningkatan terjangkitnya penyakit semakin tinggi, yang mana akan menambah beban kerja perempuan, karena mereka memiliki tanggung jawab utama untuk mengurus anggota keluarga yang sakit. beban kerja dan tanggung jawab perempuan yang meningkat berimplikasi khusus terhadap kapasitas mereka dalam berpartisipasi berbagai pertemuan publik dan pengambilan keputusan. mengingat terbatasnya peran sosial perempuan, maka dengan meningkatnya beban kerja perempuan maka kemampuan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan publik dan forum pengambilan keputusan semakin terbatas. selain itu, jejaring sosial perempuan yang berfungsi selama waktu normal terganggu dalam proses rehabilitasi bencana, yang berarti perempuan lebih terisolasi dan memiliki akses yang lebih terbatas berbagai sumber informasi. hal ini berarti mereka akan lebih bergantung pada suami mereka sebagai pintu masuk layanan dan bantuan kemanusiaan wilayah domestik atau keluarga. penanganan bencana responsif gender mitigasi dan kesiapsiagaan bencana responsif gender wajib dilaksanakan dengan melibatkan perempuan dan laki laki secara aktif dalam menyusun rencana tanggap darurat, memastikan adanya perwakilan yang seimbang antara laki laki dan perempuan memperhatikan perbedaan cara pandang, pengetahuan, dan kebutuhan antara perempuan dan laki laki dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam tim kaji cepat. selain itu, keterlibatan perempuan dan laki laki secara aktif dalam menyusun rencana tanggap darurat dan memprioritaskan kelompok rentan untuk menghindari kekerasan berbasis gender wajib dipastikan dalam pemulihan bencana serta meningkatkan keterampilan perempuan dan laki laki dalam pengurangan risiko bencana sangat perlu menjadi perhatian. gambar vii. peran gender pascabencana sulawesi tengah gender pascabencana provinsi sulawesi tengah peran gender isyu gender perempuan dan laki laki tidak bisa mencari nafkah pendefinisian kelompok perempuan dan kel bencana menyebabkan tekanan psikologis yang rentan besar sehingga meningkatkan resiko kdrt tiada nya data terpilih menurut gender beban kerja perempuan menjadi bertambah partisipasi perempuan dalam pengambilan mengingat hilangnya mata pencaharian keluarga keputusan kesulitan yang lebih tinggi dalam mengakses posisi perempuan kepala keluarga sumberdaya pengungsian kepemilikan aset oleh perempuan dan kel rentan perempuan hamil memiliki kesulitan akses gizi akses terhadap identitas hukum senlameoannelanannyan akses terhadap air, nutrisi, dan mck perempuan dan kel rentan memiliki resiko akses terhadap pendidikan layanan kesehatan mengalami diskriminasi dalam pengambilan keputusan mengakses berbagai bantuan isu kesehatan reproduksi perempuan dan kel rentan memiliki resiko pendapatan dara mengalami kekerasan berbasis gender kekerasan berbasis gender sumber: hasil analisis, adapun tanggap darurat responsif gender dilaksanakan dengan penyediaan sarana penampungan dan hunian sementara dilaksanakan dengan melibatkan perempuan dan laki laki secara seimbang dalam hal perencanaan, pengalokasian, dan pembangunan, pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama dalam pelaksanaan konstruksi, dan pelatihan keterampilan terkait konstruksi. gambar vii. strategi penangan gender pascabencana sulawesi tengah aspek perempuan kemanusiaan aspek pemberdayaan ekonomi akses yang adil dan aman sumber perempuan daya dan layanan kemanusiaan sesuai perempuan dan laki laki mendapat dengan kebutuhan perempuan, manfaat secara adil dari kesempatan perempuan, anak perempuan, dan anak kerja dan mata pencaharian selama lelaki yang terkena dampak pemulihan dan rekonstruksi. aspek pengambilan keputusan aspek penguatan kapasitas gender dan hak hak mendasar lainnya memperkuat kapasitas dan efektivitas ag. lembaga lembaga kemanusiaan untuk perempuan dan laki laki mendapat hak melindungi perempuan, anak hak yang sama selama pemulihan dan perempuan, laki laki, dan anak lelaki, rekonstruksi. dan untuk menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka yang berbeda sumber: hasil analisis, tim penanganan bencana wajib memastikan informasi menyangkut pengelolaan fasilitas penampungan dan hunian sementara diterima penyintas perempuan dan kelompok rentan dengan mudah, memastikan penyediaan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan dalam penampungan dan hunian sementara dimana penampungan dan hunian sementara aman bagi perempuan dan kelompok rentan. aspek perempuan kemanusiaan tujuan: akses yang adil dan aman sumber daya dan layanan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan yang terkena dampak. bantuan pokok bantuan dikirimkan langsung kepada kemanusiaan seperti: kelompok perempuan (makanan, pakaian, makanan, pakaian, dll. bahan bakar, peralatan, paket kebersihan, uang tunai, dan transfer sosial lainnya). distribusi makanan perlu dikelola untuk mengurangi waktu tunggu dan waktu perjalanan dan risiko keselamatan bagi perempuan dan anak anak perempuan memiliki akses yang aman dan mudah untuk bahan bakar untuk memasak dan penyediaan makanan jumlah dan jenis kegiatan penjangkauan (outreach) untuk memastikan bahwa kebutuhan bagi kelompok yang paling rentan terpenuhi (misalnya, remaja perempuan dan laki laki, anak anak tanpa pendamping pengasuhan, perempuan, janda, dan lansia, dan penyandang disabilitas) kesehatan dan paket kesehatan reproduksi dan sanitasi kebersihan dikirimkan langsung kepada perempuan dan anak perempuan penerima layanan penjangkauan (outreach) kesehatan, berdasarkan jenis kelamin dan usia perempuan dan anak perempuan memiliki akses layanan kesehatan reproduksi air, sanitasi, tempat air dan sanitasi dapat diakses langsung oleh penampungan perempuan, anak perempuan dan laki laki, sementara, dan lokasi yang aman. infrastruktur lainnya perempuan dan laki laki terlatih dalam penggunaan dan pemeliharaan fasilitas air. perempuan dan laki laki berdaya atas sumber daya air hunian sementara layak, aman, pribadi, dan cukup terang bagi perempuan dan kelompok rentan. perempuan dan kelompok rentan memiliki akses terhadap toilet yang disediakan terpisah untuk perempuan dan laki laki. tempat tinggal perbaikan rumah dilakukan berdasarkan tipe permanen kepala rumah tangga dan kelompok sosio ekonomi. hibah dan pinjaman yang diberikan untuk membangun dan atau memperbaiki rumah, dilakukan berdasarkan jenis kepala rumah tangga dan kelompok sosio ekonomi tanah dan rumah disediakan atas nama perempuan, laki laki, pasangan suami istri, atau anak laki laki atau perempuan sekolah pendidikan anak laki laki dan perempuan dapat bersekolah dan pusat penitipan anak yang disediakan tempat penampungan sementara dokumen identitas penggantian dokumen identitas, dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan usia aspek pemberdayaan ekonomi perempuan tujuan: perempuan dan laki laki mendapat manfaat secara adil dari kesempatan kerja dan mata pencaharian selama rehabilitasi dan rekonstruksi. aspek faktor faktor yang wajib dipenuhi akses perempuan dan laki laki termasuk perempuan kepala perempuan keluarga memperoleh akses yang sama terhadap pekerjaan, pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi. keuangan, perempuan dan laki laki menerima upah yang sama dan pelatihan untuk pekerjaan yang sama. terpenuhi perempuan dan laki laki memperoleh jumlah hari kerja yang sama selama fase pemulihan, pemulihan, dan rekonstruksi perempuan dan laki laki memiliki kesempatan yang sama untuk menerima kredit atau uang tunai untuk membangun kembali mereka mata pencaharian (atau mengembangkan mata pencaharian baru) dilaksanakan berdasarkan tipe posisi kepala rumah tangga pemberian kredit atau uang tunai untuk perempuan dan laki laki diberikan menurut tipe jenis kepala rumah tangga (termasuk proporsi penyediaan pinjaman tanpa jaminan) perempuan memiliki akses penitipan anak tanpa biaya dan terjangkau agar perempuan dapat lebih berpartisipasi dalam pelatihan dan pelaksanaan program mata pencaharian program mata pencaharian disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dengan kebutuhan khusus (mis., perempuan kepala rumah tangga, remaja perempuan dan laki laki, laki laki dan perempuan manula, terlantar, dan penyandang disabilitas) pelatihan kejuruan dan program dukungan mata pencaharian menargetkan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan dengan memberikan keterampilan praktis, termasuk bidang usaha non tradisional. aspek pengambilan keputusan dan hak hak mendasar lainnya. tujuan: perempuan dan laki laki memperoleh hak hak yang sama selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi. aspek faktor faktor yang wajib dipenuhi kapasitas perempuan dan laki laki berpartisipasi dalam perempuan untuk komite atau pokja pemerintah dan non pemerintah menghadapi untuk kesiapsiagaan dan manajemen bencana, keadaan darurat serta tim pengkaji risiko dan perencanaan kemanusiaan dan perempuan memiliki kesempatan untuk posisi, pemulihan jabatan, dan pengambilan keputusan dalam komite diatas, untuk pekerjaan kesiapsiagaan bencana pelatihan atau bantuan untuk pengurangan risiko bencana, dan kesiapsiagaan, dan tanggap bencana dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan usia (termasuk perempuan kepala keluarga) perempuan berkesempatan terlibat dalam pemeliharaan sistem peringatan dini (termasuk sistem peringatan adat, lokal, dan kontemporer) organisasi dan jaringan perempuan setempat dilibatkan dalam melakukan penilaian risiko bencana, kesiapsiagaan, perencanaan, pelatihan, dan kegiatan mitigasi organisasi perempuan tingkat lokal dan organisasi berbasis komunitas terlibat dalam peningkatan kesadaran perempuan tentang hukum dan hak asasi manusia perempuan perempuan dan laki laki terlibat dalam konsultasi berpartisipasi tentang kebutuhan bantuan dan rehabilitasi, sebagai pengambil keselamatan, dan keamanan keputusan dalam perempuan dan kelompok rentan terlibat dalam semua aspek respon konsultasi tentang pembangunan fasilitas air dan kemanusiaan sanitasi, tata letak hunian sementara. organisasi dan jaringan perempuan setempat turut serta memberikan layanan dan program bantuan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemukiman kembali distribusi jenis barang bantuan dilakukan berdasarkan konsultasi dengan kelompok perempuan dan kelompok rentan (mis., jenis atau kualitas barang atau peralatan makan, disain fasilitas air, sanitasi, atau penampungan) perempuan dan laki laki memiliki posisi pengambilan keputusan yang sama (misalnya, manajemen antara, distribusi makanan dan barang barang bantuan lainnya, perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi) dialog reguler dilakukan dengan perempuan dan laki laki yang terkena dampak, dan sebuah forum terpisah dibuat khusus untuk melakukan konsultasi dengan perempuan pengasuhan anak dan keluarga memungkinkan perempuan dan anak perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. hak hak mendasar penduduk terdampak yang diwawancarai dan perempuan, laki didaftarkan secara individu, dilakukan berdasarkan laki, dan kelompok jenis kelamin dimana kuota atau presentasi rentan dilindungi penduduk yang terdaftar wajib mempertimbangkan selama masa perempuan dan kelompok rencana pemulihan dan prosedur pemantauan dilakukan untuk mencegah rekonstruksi: eksploitasi dan pelecehan terhadap perempuan dan prosedur kelompok rentan selama proses pendaftaran pendaftaran kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan, kekerasan berbasis dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan usia, dan gender monitoring persentase mana korban memilih dukungan untuk melakukan tindakan hukum psikososial konseling dan dukungan lainnya (mis., legal, medis, perlindungan yang aman) untuk kekerasan berbasis gender fisik dan seksual, diberikan berdasarkan jenis kelamin dan usia kejadian kekerasan berbasis gender kaji setiap bulan, dianalisis, dan diperhitungkan untuk tujuan penerapan langkah langkah keamanan dan keselamatan (termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara dan non negara) konseling dan dukungan penanganan trauma, dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan usia. informasi, pendidikan, dan materi komunikasi tersedia untuk berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. kapasitas perempuan dan laki laki menerima pelatihan atau perempuan untuk peningkatan kesadaran tentang hak dan hak melindungi diri dari mereka. pelanggaran hak dan organisasi perempuan setempat menerima mengadvokasi dan dukungan untuk memantau pemberian layanan dan memantau masalah perlindungan terhadap hak hak pemberian layanan perempuan. selama pemulihan, perlindungan terhadap pelanggaran hak pemulihan, perempuan yang ada, dilakukan oleh organisasi dan rekonstruksi perempuan, dan organisasi nonpemerintah. aspek penguatan kapasitas gender. tujuan: memperkuat kapasitas dan efektivitas lembaga lembaga kemanusiaan yang bertujuan melindungi memberikan layanan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan dan menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. aspek faktor faktor yang wajib dipenuhi penempatan staf dan pengumpulan data dipilah berdasarkan jenis anggota tim perempuan, kelamin secara rutin, dipilah berdasarkan keahlian spesialis gender, variabel kunci lainnya, dan dianalisis dan pelatihan gender staf keahlian gender yang memadai dikerahkan lapangan selama semua fase penanganan bencana. staf lapangan menerima pelatihan gender, termasuk risiko dan dampak kekerasan berbasis gender staf lapangan lokal dan internasional perempuan (termasuk anggota tim perempuan dalam tim penilai yang melakukan quick assessment) membentuk jaringan organisasi berbasis gender yang berfungsi untuk mewakili kepentingan perempuan dan kelompok rentan semua sektor penerapan dan pemantauan strategi gender untuk setiap sektor atau bidang bantuan dan rekonstruksi peninjauan reguler yang kebutuhan perlindungan yang responsif dilakukan untuk gender (termasuk konsultasi dengan kebutuhan perlindungan perempuan dan anak perempuan, analisis perempuan dan anak gender, dan kekerasan berbasis gender). anak selama masa protokol dan perjanjian yang mengacu pada tanggap kemanusiaan kebutuhan dan masalah keamanan dengan protokol, prosedur, dan mengadopsi kebutuhan spesifik perempuan perjanjian siaga tersedia dan kelompok perempuan termasuk arahan secara jelas yang tentang bagaimana persoalan keamanan ini mengacu pada masalah harus diatasi dalam setiap fase tanggap dan kebutuhan darurat dan rekonstruksi. perlindungan perempuan lembaga mitra menerbitkan kode etik untuk dan laki laki yang staf lapangan, dan menunjukan persentase berbeda staf lapangan laki laki dan perempuan yang penerapan dan telah menandatangani kode etik. implementasi prosedur lembaga bantuan memberikan kode etik pengaduan yang responsif dengan masyarakat yang terkena dampak. gender staf lapangan laki laki dan perempuan menerima pelatihan terkait protokol perlindungan yang responsif gender protokol digunakan untuk menangani keluhan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender oleh staf lapangan monitoring prosedur pengaduan yang digunakan untuk memantau pelanggaran hak perempuan dan kelompok rentan pencatatan keluhan yang disampaikan oleh perempuan dan kelompok rentan mengenai tindakan staf lapangan catatan terkait jenis tindakan yang diambil untuk menanggapi keluhan, dan tingkat kepuasan perempuan dan dan kelompok kebijakan umum kebijakan pemulihan pascabencana provinsi sulawesi tengah merupakan rangkaian lanjutan dari langkah langkah penanganan pascabencana yang telah dilakukan sejak tanggap darurat hingga transisi darurat pada desember yang selanjutnya diperpanjang hingga februari langkah langkah pemulihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi sosial ekonomi yang mendekati atau bahkan menjadi lebih baik dari sebelum terjadinya bencana alam sulawesi tengah pada september dalam hal ini, kemajuan penanganan tanggap darurat dan pemulihan dini, serta perpanjangan tanggap darurat merupakan bagian yang tidak dilepas pisahkan dengan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi bidang bidang lainnya. untuk itu, desain pemulihan serta prasarana dan sarana sosial, ekonomi, budaya yang kembali dibangun dirancang untuk lebih baik (better), lebih berwawasan dan tanggap terhadap risiko bencana (safer), sehingga dapat lebih menjamin berlangsungnya pembangunan yang lebih berkelanjutan. berdasarkan penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi pascabencana yang dilakukan, kondisi dalam rangka pemulihan mata pencaharian sulawesi tengah dapat inventarisasi sebagaimana tabel vii. tabel vii. inventarisasi pemulihan mata pencaharian pascabencana provinsi sulawesi tengah perikanan memulai kembali donggala, penyediaan perahu dan usaha perikanan palu peralatan untuk kelompok nelayan rekonstruksi donggala perlu rekonstruksi produk untuk fasilitas akibat tsunami peningkatan perikanan budidaya ikan produksi pakan palu, sigi perlu sinergi dengan ikan kegiatan lain memulai donggala kembali pemulihan usaha pembenihan ikan rekonstruksi palu, sigi peternakan ikan pertanian produksi sayur palu, sigi, perlu intensif donggala mempertimbangkan keterkaitan pasar unggas dan palu, sigi, perlu ternak kecil donggala mempertimbangkan keterkaitan pasar produksi rekonstruksi palu, sigi, memerlukan bangunan makanan ruang kerja dan donggala dan ruang kerja tahan menyediakan gempa peralatan untuk produksi makanan ringan produksi kain rekonstruksi donggala memerlukan bangunan pusat kain yang dan ruang kerja tahan roboh gempa, dan mempertimbangkan keterkaitan pasar menyediakan donggala mengidentifikasi perlengkapan kelompok, menyediakan dan bahan yang peralatan dan bahan kurang dalam jangka pendek. perabotan dan rekonstruksi palu, sigi, mempertimbangkan kerajinan tangan ruang kerjakan donggala kapasitas pasar menyediakan perabot makanan ringan bengkel sepeda rekonstruksi palu, sigi, memerlukan bangunan ruang kerja dan donggala dan ruang kerja tahan menyediakan gempa peralatan untuk memperbaiki sepeda kios milik memperbaiki kios palu, sigi, memerlukan bangunan masyarakat yang runtuh donggala tahan gempa pemberdayaan meningkatkan palu, sigi, misalnya mendirikan perempuan perekonomian donggala toko roti permukiman perempuan sementara dengan memulihkan pasar tradisional dan bisnis berbasis rumahan (home industry) membangun palu, sigi, pelatihan kejuruan, membentuk donggala pelatihan manajemen pusat kegiatan bencana dan layanan perempuan kesehatan primer berdasarkan penilaian terhadap kondisi pascabencana provinsi sulawesi tengah, maka dalam rangka pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, ditempuh kebijakan, antara lain: melakukan perlindungan pengamanan sosial (social safety net) dan pembangunan kembali serta penataan ulang prasarana sarana penunjang sosial dasar secara simultan wilayah wilayah yang pernah terdampak bencana yang dinilai telah aman (in situ), yang dilakukan simultan dengan pemulihan trauma sosial diberbagai bidang kebutuhan dasar masyarakat. melakukan pemulihan trauma serta peningkatan kualitas kesehatan jasmani dan rohani. pembangunan dan penataan ulang prasarana sarana serta pemulih.... strategi untuk mewujudkan kebijakan yang telah digariskan tersebut, disusun strategi pemulihan pascabencana alam provinsi sulawesi tengah yang sasaran lokasinya ditujukan kawasan terdampak bencana yang akan dibangun kembali (in situ), maupun wilayah yang akan menjadi pemukiman baru (ex situ), antara lain: percepatan pemulihan bidang sosial kemasyarakatan upaya ini dilakukan dengan memulihkan aktivitas dan pelayanan sosial kemasyarakatan yang meliputi spiritual, keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, komunitas, aktivitas pemuda, perempuan, maupun penyandang disabilitas. pemulihan sosial kemasyarakatan ini ditunjang dengan rekonstruksi prasarana sarana sosial yang terdampak bencana, berupa: percepatan layanan pemenuhan kebutuhan dasar percepatan layanan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk kepada perempuan, anak, dan kelompok masyarakat rentan (lansia dan difabel): penyediaan pelayanan kesehatan untuk pemulihan trauma serta peningkatan kesehatan jasmani dan rohani korban pascabencana, rekonstruksi dan rehabilitasi prasarana dan sarana kesehatan, rekonstruksi dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, pembangunan kembali dan perbaikan pusat aktivitas peribadatan (rumah ibadah) serta prasarana sarana penunjang kegiatan keagamaan, revitalisasi pelayanan publik dan fasilitasi penerbitan dokumen penting,, pemulihan penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pemulihan dan rekonstruksi ekonomi dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pascabencana, terdapat sejumlah tantangan untuk pemulihan mata pencaharian (livelihood) masyarakat terdampak. warga yang akan menjadi target program pemulihan mata pencaharian terbagi kedalam dua kategori, yakni: pertama, kelompok warga yang selamat dari bencana, telah kehilangan mata pencahariannya, memiliki keinginan dan dapat kembali lokasi asalnya, kedua, adalah warga terdampak bencana yang kemudian menempati hunian sementara dan tidak dapat kembali lokasi asalnya. upaya untuk memulihkan mata pencaharian kedua kelompok, mutlak akan berangkat dari musyawarah yang partisipatif, transparan dan berkeadilan untuk membahas langkah langkah pemulihan mata pencaharian dan penghidupan mereka. musyawarah dilakukan pada dua tahap, yakni pertama musyawarah untuk membahas usulan dan rencana rencana untuk melakukan upaya pemulihan penghidupan dan mata pencaharian mereka, dan yang kedua adalah musyawarah untuk membuat keputusan keputusan dari berbagai usulan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. sebelum menuju pada langkah langkah pemulihan mata pencaharian, maka pada tahap tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan (early recovery), ditempuh langkah langkah pengamanan sosial social safety net), melalui pemberian bantuan tunai langsung sebagai jaminan untuk hidup (jadul) dan bekal untuk hidup (redup) kepada masyarakat terdampak yang kehilangan rumah dan mata pencaharian. dengan tujuan untuk pengamanan sosial dan untuk mempertahankan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok dan pengembangan ekonomi keluarga maka ditempuh upaya pemulihan sosial ekonomi yang lebih terintegrasi secara lintas sektor dan berkelanjutan. gambar vii. keterkaitan kegiatan pemulihan livelihood dengan peran kementerian lembaga terkait menerima ana kegiatan pemulihan mata k l terkait peran dan kewenangan pencaharian parang yang diharapkan industri rumahan (mebel dil) perdagangan pelatihan hubungan industrial kegiatan umkm dan koperasi. joegsistesilonssa perdagangan dengan kadin vlantoa manga rame ben kementerian perikanan dan sowerdelon tawanan berkaitan dengan makanan laut kelautan promosi perikanan, akuakultur, reorganisasi petani produksi kementerian pertanian pengolahan makanan, dan sayuran kementerian sosial organisasi nelayan mengkoordinasikan manajemen saluran tersier penyembuhan trauma embung penjaminan sosial sumber: hasil analisis, sebagai tindak lanjut dari penanganan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka strategi percepatan pemulihan ekonomi ditempuh melalui upaya menciptakan pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana secara langsung, melalui: penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat terdampak bencana, pemulihan sektor keuangan, peningkatan kapasitas usaha dan penyediaan insentif bisnis, pemulihan dan rekonstruksi sarana prasarana serta aktivitas pertanian dan perkebunan,, pemulihan aktivitas usaha mikro, kecil, menengah umkm) dan koperasi, pemulihan industri kecil menengah ikm), pemulihan dan rekonstruksi pariwisata, normalisasi kehidupan dan peningkatan ketahanan resiko bencana. pada tahapan normalisasi ini pemulihan pascabencana selanjutnya akan diintegrasikan dengan pembangunan reguler (ordinary development) provinsi sulawesi tengah sebagaimana arprovinsi sulawesi tengah. upaya normalisasi pembangunan ditujukan untuk mengintegrasikan kembali proses pemulihan pascabencana kedalam proses pembangunan reguler provinsi sulawesi tengah yang dilaksanakan sebagaimana visi misi dan rencana teknokrat sebagaimana yang disusun oleh badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) provinsi sulawesi tengah. proses normalisasi dan integrasi pembangunan reguler ini akan menitikberatkan pada kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap resiko bencana kedalam berbagai program pembangunan reguler maupun aktivitas sosial ekonomi dan kemasyarakatan. langkah langkah normalisasi merupakan pemantapan dari pemulihan sosial, ekonomi, budaya sehingga berbagai kalangan terkait penanganan bencana sulawesi tengah memiliki kesadaran terhadap potensi dan resiko bencana, serta kesiapsiagaan dan kapasitas yang memadai menghadapi bencana. kegiatan kegiatan dalam tahap normalisasi ini sekaligus merupakan exit strategy dari rangkaian aktivitas terpadu dalam pemulihan pascabencana provinsi sulawesi tengah. upaya upaya normalisasi pascabencana dilakukan melalui pendampingan kepada komunitas dan kelompok usaha ekonomi produktif dengan perhatian khusus pada kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang meliputi: trauma healing untuk komunitas umkm, para pasien rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, kelompok perempuan, anak anak dan penyandang disabilitas. upaya upaya tersebut diatas dilakukan secara simultan dengan pembangunan kembali prasarana dan sarana ekonomi yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus rekonstruksi pusat aktivitas dan fasilitas ekonomi lainnya wilayah yang lebih aman dari potensi bencana, berupa: revitalisasi manajemen pengelolaan bufferstock gudang logistik provinsi sulawesi tengah, pelaksanaan kajian kebencanaan secara lintas disiplin dan lintas keilmuan sebagai basis untuk diterapkan dalam berbagai implementasi rencana pembangunan, mendorong dan memfasilitasi gerakan literasi kebencanaan dalam pendidikan lokal, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana secara berkelanjutan, fasilitasi dan pendampingan kesiapsiagaan bencana masyarakat dalam gerakan desa membangun, selanjutnya, (enam) point kebijakan maupun (enam) rancangan strategi pemulihan yang disusun tersebut akan dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang secara simultan maupun bertahap. dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemulihan ini selanjutnya pemerintah akan membentuk tim pendukung teknis yang akan bekerja tingkat provinsi (lihat bab ix). tabel vii. strategi pemulihan pascabencana sulawesi tengah percepatan pemulihan dan rekonstruksi percepatan pemulihan dan rekonstruksi normalisasi dan peningkatan sosial kemasyarakatan pasca bencana ekonomi pasca bencana ketahanan resiko bencana pemenuhan kebutuhan dasar termasuk kepada penciptaan lapangan pekerjaan dan revitalisasi manajemen logistik dan perempuan, anak, dan kelompok masyarakat peningkatan pendapatan masyarakat penyediaan bufferstock rentan (lansia, difabel). terdampak bencana penyediaan pelayanan kesehatan untuk pemulihan sektor keuangan fasilitasi riset kebencanaan secara pemulihan trauma serta peningkatan kesehatan berkelanjutan jasmani dan rohani korban pascabencana rekonstruksi dan rehabilitasi prasarana dan peningkatan kapasitas usaha dan penyediaan pendidikan kebencanaan sebagai kurikulum sarana kesehatan insentif bisnis muatan lokal provinsi sulawesi tengah rekonstruksi dan rehabilitasi prasarana dan pemulihan dan rekonstruksi sarana prasarana peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sarana pendidikan serta aktivitas pertanian dan perkebunan penanggulangan bencana scr berkelanjutan pembangunan kembali dan perbaikan pusat pemulihan dan rekonstruksi prasarana sarana fasilitasi kesiapsiagaan bencana masyarakat aktivitas peribadatan (rumah ibadah) serta serta aktivitas serta pemulihan kelembagaan dalam gerakan desa membangun prasarana sarana penunjang kegiatan kapasitas nelayan pelaku perikanan kelautan keagamaan revitalisasi pelayanan publik dan fasilitasi pemulihan aktivitas usaha mikro, kecil, penerbitan dokumen penting menengah umkm) dan koperasi revitalisasipelayanan aktivitas sosial serta pemulihan industri kecil menengah ikm)nyelenggaraan pemerintahan pemulihan dan rekonstruksi perdagangan pemulihan dan rekonstruksi pariwisata sumber: hasil analisis, agenda untuk percepatan pemulihan dan rekonstruksi sosial kemasyarakatan gambar vii. tahapan waktu agenda pemulihan sosial kemasyarakatan pengerahan tim taruna siaga bencana rekonstruksi prasarana sarana keagamaan fasilitasi pelayanan publik terpadu tagawa) dan kampung siaga bencana rehab rekan prasarana sarana kesehatan tone stop series) daerah daerah penyelenggaraan layanan dukungan rampak bencana pemulihan psikososial dan advokasi penahan jhanagngal hanan pemulihan prasarana sarana sosial, lanjutan pemulihan pelayanan kesehatan ax kepemudaan dan olahraga yang ko, c2. identifikasi dan pemberian santunan ahli rehab rekan prasarana sarana pendidikan terdampak bencana waris dan santunan korban luka berat, lanjutan pemulihan pelayanan pendidikan perkuatan dukungan komunitas dan penyaluran bantuan peralatan mata penguatan koordinasi perlindungan anak, telaga pencaharian dan alat kebersihan perempuan dan difabel: it penguatan koordinasi perlindungan pemberian bantuan jaminan hidup pembaharuan data kependudukan lokasi nek, perang san dan dipakai (jadul) bagi keluarga korban bencana, permukiman baru, lanjutan pelayanan kesehatan dan pemberian santunan jaminan pemutakhiran data kepesertaan program pendidikan permukiman baru kesejahteraan sosial melalui bpjs perlindungan sosial, penyaluran bantuan lanjutan fasilitasi proses kesehatan, pkh, dan bantuan sosial lainnya penyelesaian sengketa pertanahan penanganan pemenuhan kebutuhan fasilitasi proses penyelesaian sengketa daerah yang pernah mengalami dasar khusus perempuan dan kelompok pertanahan daerah yang pernah panas rentan khususnya anak, penyandang mengalami bencana revitalisasi budaya disabilitas, dan lanjut usia, perlindungan hak perempuan untuk lanjutan pembaharuan data penyaluran bantuan bahan bangunan mendaftarkan tanah dan memperoleh kependudukan lokasi rumah, sertifikat tanah permukiman baru, penyaluran bantuan isi hunian kerjasama dan restorasi dokumen peningkatan kapasitas sumberdaya sementara tetap: terdampak bencana. manusia penanggulangan bencana pembangunan kembali dan perbaikan pembangunan panti asuhan secara berkelanjutan prasarana sarana pemerintahan penyelam rain forum penyediaan balai pertemuan masyarakat. must isak kerta pelaku penyelenggaraan forum musyawarah lintas pelaku sumber: hasil analisis, pada bidang sosial kemasyarakatan ditempuh langkah langkah pemulihan dengan melaksanakan program program pemulihan pembangunan pascabencana yang memberikan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya, antara lain: pemenuhan kebutuhan dasar termasuk kepada kelompok masyarakat rentan. pengerahan tim taruna siaga bencana tagawa) dan kampung siaga bencana, identifikasi dan pemberian santunan ahli waris dan santunan korban luka berat, penyaluran bantuan peralatan mata pencaharian dan alat kebersihan, pemberian bantuan jaminan hidup (jadul) bagi keluarga korban bencana, pemberian santunan jaminan kesejahteraan sosial melalui bpjs kesehatan, penanganan pemenuhan kebutuhan dasar khusus perempuan dan kelompok rentan khususnya anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, penyaluran bantuan bahan bangunan rumah, dan penyaluran bantuan isi hunian sementara tetap. pelayanan pemulihan trauma serta peningkatan kesehatan jasmani dan rohani korban pascabencana: pemulihan psikologis melalui spiritual healing, emotional healing, psychological first aid,physical healing, dan spiritual intelligential healing, manajemen krisis gangguan mental jiwa oleh pekerja kesehatan non spesialis (di puskesmas, bangsal pasca bedah) dan spesialis (di dan klinik rujukan) termasuk penyediaan rawat inap jiwa, sosialisasi dan advokasi kesehatan jiwa kepada lintas stakeholders meningkatkan kesadaran tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, pendidikan gizi seimbang bagi masyarakat dan lintas sektor, peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui screening gizi dan pemberian makanan tambahan bagi kelompok rentan (balita, ibu hamil, dan lansia, pengamanan makanan dapur umum untuk pengungsi, terutama bayi dan anak terdampak bencana alam, monitoring dan antisipasi kejadian luar biasa (outbreak) penyakit pascabencana, surveilans dan verifikasi kasus penyebaran penyakit pascabencana alam, pengendalian dan pencegahan penyakit menular, imunisasi dan pemberian profilaksis diare pada balita, monitoring dan penanganan pasien putus obat pascabencana serta pasien diare, malaria dan demam berdarah dbd), il. pemenuhan kebutuhan obat dan logistik surveilans dan deteksi dini penyakit, penyediaan sarana sanitasi dasar seperti jamban dan sarana air bersih, manajemen pengelolaan sampah lingkungan, dan oo. pemulihan penyehatan air dan pengawasan air minum. rehabilitasi prasarana dan sarana kesehatan. rehabilitasi dan rekonstruksi terutama yang mengalami kerusakan berat yaitu rsud anuntapura kota palu dan rsud tobelo sigi, pembangunan kembali puskesmas dan pustu yang hilang dan perbaikan yang mengalami kerusakan, dan penyediaan kembali peralatan kesehatan puskesmas dan pustu. revitalisasi sarana prasarana pendidikan. rehabilitasi ruang kelas, ruang kelas baru (semi permanen), penyediaan peralatan dan media pendidikan, penilaian kelayakan lokasi sekolah dalam rangka relokasi atau rekonstruksi pada lokasi semula, revitalisasi rehabilitasi total sekolah madrasah tk ra satuan pendidikan keagamaan sejenis, pembangunan unit sekolah madrasah baru, pembangunan perpustakaan, pembangunan ruang guru, pembangunan laboratorium, pembangunan jamban, sanitasi sekolah dan pagar, penyediaan peralatan praktik laboratorium seni olahraga, il. revitalisasi prasarana sarana pembelajaran mahasiswa dan penelitian pendidikan tinggi, dan pembangunan asrama mahasiswa lokasi permukiman baru. pemulihan sarana prasina keagamaan. rekonstruksi dan rehabilitasi rumah ibadah yang sehat dan bersih, rekonstruksi dan rehabilitasi tempat pelayanan keagamaan kua), rekonstruksi gedung layanan haji dan asrama haji, dan rekrutmen dan penyediaan rohaniawan dan tenaga pelayanan keagamaan. revitalisasi pelayanan publik dan fasilitasi penerbitan dokumen penting. pemulihan dan pemutakhiran administrasi kependudukan, fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan ktp, akta kelahiran, bpjs, akta nikah, dll): penerbitan septi surat keterangan pengganti tanda identitas) dan atau sps surat keterangan pencatatan sipil) sebagai salah satu syarat penerbitan kutipan kedua akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak, pendampingan restorasi dan preservasi kearsipan, pemutakhiran data kepesertaan program perlindungan sosial, penyaluran bantuan pkh, dan bantuan sosial lainnya, pemulihan prasarana sarana kepemudaan dan olahraga yang terdampak bencana. pendataan, pengukuran, penataan dan penetapan kembali tanah yang musnah hilang (termasuk tanah hak milik adat), pembebasan biaya, bea dan pajak dalam waktu tertentu bagi masyarakat yang tanahnya terkena dampak bencana, perlindungan hak perempuan untuk mendaftarkan tanah dan memperoleh sertifikat tanah, j . fasilitasi proses penyelesaian sengketa pertanahan daerah yang pernah mengalami bencana, dan penetapan pengadilan untuk penyelesaian sengketa tanah yang sengketa tanah yang dilakukan melalui lembaga adat, termasuk tanah adat.layanan sosial dan perkuatan dukungan komunitas dan keluarga. pembangunan panti asuhan pembangunan balai pertemuan masyarakat pemulihan prasarana sarana kepemudaan dan olahraga yang terdampak bencana dukungan terhadap aktivitas dukungan sosial yang dilakukan masyarakat, memperkuat dukungan pengasuhan keluarga, memfasilitasi dukungan komunitas kepada orang orang yang rentan, aktivitas rekreasional atau kreatif terstruktur, aktivitas perkembangan dini anak (early childhood development), ruang ramah anak, memfasilitasi kondisi untuk dukungan tradisional atau keagamaan termasuk praktik penyembuhan masyarakat, revitalisasi budaya lokasi terdampak bencana dan lokasi lokasi permukiman baru, il. penguatan koordinasi perlindungan perempuan dan anak termasuk disabilitas: pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak dan difabel: pemulihan trauma anak dan perempuan, dan oo. pemenuhan peningkatan ekonomi dan pemberdayaan perempuan. peningkatan kualitas gizi masyarakat pascabencana pendidikan gizi seimbang bagi masyarakat dan lintas sektor, skrining status gizi balita, ibu hamil dan kelompok lansia, dan pengamanan makanan dapur umum untuk pengungsi, terutama bayi dan anak terdampak bencana alam. pemulihan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan kembali dan perbaikan prasarana sarana pemerintahan, fasilitasi proses pencairan klaim polis asuransi, pertanggungan klaim polis asuransi saat bencana, dan penggunaan asuransi bagi asset pemerintah daerah, fasilitasi pelayanan publik terpadu (one stop services) daerah daerah terdampak bencana, dan penyelenggaraan forum musyawarah lintas pelaku (pemerintah, masyarakat, ngo, dsb). agenda percepatan pemulihan dan rekonstruksi sosial ekonomi gambar vii. koordinasi perencanaan pemulihan mata pencaharian masyarakat pascabencana mtmantattertengah ttugerenftem bertangan semata ovata sematmahtwat . ancam pendem ema sambi bmn parama . eni fil sumber: hasil analisis, dalam rangka memulihkan kondisi sosial ekonomi sulawesi tengah pascabencana alam maka sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah digariskan, ditetapkan agenda agenda pemulihan sosial ekonomi, yang meliputi: pemulihan pendapatan, daya beli dan insentif usaha masyarakat terdampak bencana. pemberian bantuan padat karya tunai (cash for work) kepada masyarakat yang terkena dampak langsung bencana alam, penyediaan lapangan pekerjaan yang terkait rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana (padat karya infrastruktur), penyediaan informasi lapangan kerja, pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif dan pendampingan manajemen usaha ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana, pelatihan pertukangan konstruksi perumahan kepada masyarakat terdampak bencana dan lokasi relokasi permukiman baru, inventarisasi sinergi dan kerjasama program livelihood dengan donor dan os ics peningkatan pelaksanaan pelatihan vokasi yang diintegrasikan dengan penempatan kerja, termasuk pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan yang menggunakan sarana mobile training unit, dan pelatihan wirausaha dengan pola pendampingan. pemulihan sektor keuangan. koordinasi antarlembaga terkait kebijakan restrukturisasi kredit, pemulihan prasarana sarana perbankan dan penyedia jasa keuangan atm, koperasi, lkm, pegadaian), restrukturisasi kredit anggota koperasi terdampak bencana melalui pendataan kredit anggota koperasi terdampak bencana untuk peringatan beban kredit (perpanjangan jatuh tempo, suku bunga, dan sebagainya): restrukturisasi kredit usaha terdampak bencana melalui koordinasi antar lembaga terkait kebijakan restrukturisasi kredit untuk peringatan beban kredit (perpanjangan jatuh tempo, suku bunga, dan sebagainya): dan pemutihan kredit dan peringatan beban kredit (perpanjangan jatuh tempo, tingkat suku bunga, dll). peningkatan kapasitas usaha dan penyediaan insentif bisnis. revitalisasi koperasi dan kelompok usaha produktif skala mikro kecil dan menengah pasca bencana dengan keanggotaan warga teryediaan pelatihan teknis dan keterampilan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat terdampak bencana, pemberian bantuan langsung keuangan dan insentif kredit untuk memulai kembali pengembangan usaha (private business restart up) perorangan maupun kelompok umkm, termasuk kepada kelompok usaha perempuan, penyediaan pelatihan teknis dan ketrampilan usaha ekonomi produktif, penyediaan akses dan jejaring kerjasama usaha dan pemasaran, dan pelatihan berbasis kompetensi unit pelaksana teknis daerah utd). pemulihan dan rekonstruksi sarana prasarana serta aktivitas pertanian dan perkebunan. pembangunan kembali sumber air yang terkena dampak bencana alam seperti jaringan irigasi tersier, irigasi perlombaan, irigasi perpipaan, dan embung, serta pembangunan sumber air yang baru: pembangunan kembali rehabilitasi infrastruktur pendukung kegiatan pertanian utd, laboratorium) dan sarana pendukungnya yang terkena dampak bencana alam, fasilitasi budidaya tanaman holtikultura yang terkena dampak bencana alam, penyediaan fasilitasi pasca panen dan pengolahan komoditas holtikultura, fasilitasi budidaya tanaman perkebunan yang terkena dampak bencana alam, fasilitasi peternakan (hijauan pakan, ternak, optimalisasi reproduksi, pemenuhan persyaratan produk hewan yang asuh, pencegahan sistomiosis, penguatan balai pembibitan ternak), pemulihan kelembagaan dan kapasitas petani (penyuluhan, pendampingan, pengawalan) perlindungan petani melalui asuransi pertanian dan asuransi peternakan, dan penyediaan prasarana sarana pendukung pertanian (alat dan mesin pertanian).. pengadaan kapal penangkap ikan bertunas sedang dan kecil, rekonstruksi sarana budidaya, dan irigasi partisipatif, rekonstruksi pelabuhan pendaratan ikan, rekonstruksi tempat pelelangan ikan, penyediaan perahu penangkap dan alat tangkap perikanan, penyediaan benih ikan dan biolog, pembukaan lahan tambak garam, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berupa pasar ikan, cold storage, ice lake machine, cool box, kampanye dan pemulihan trauma konsumsi ikan pasca tsunami palu, penyuluhan dan pelatihan budidaya dan tangkap perikanan, penyelenggaraan vokasi perikanan dan kelautan, dan il. perlindungan nelayan dan pelaku perikanan melalui kegiatan jaminan asuransi dan sertifikasi hak atas tanah nelayan. gambar vii. skema pemulihan livelihood nelayan pascabencana sulteng komunitas nelayan pembenihan pemasaran adit perikanan budidaya retail obat rang lahan vaksin sumber: jica assessment report, pemulihan aktivitas usaha mikro, kecil, menengah umkm) dan koperasi. pemulihan dan rekonstruksi umkm dan koperasi. pendampingan kelanjutan usaha ekonomi pascabencana (business continuation assistance), penyuluhan dan bimbingan teknis pengoperasian dan tata kelola usaha, pendampingan akses kredit usaha rakyat kur), penyediaan modal awal wirausaha pemula (start up capital): revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi, penataan lokasi dan promosi pkl, bintik pendampingan usaha dan kemitraan usaha, pelatihan vokasi dan kewirausahaan: sosialisasi dana bergulir, identifikasi potensi investasi dan kerjasama ikm, fasilitasi jejaring kerjasama usaha dan pemasaran umkm, dan il. promosi produk umkm sme tower. pemulihan industri kecil menengah ikm), dengan kegiatan antara lain: rehabilitasi dan fasilitasi pemulihan kawasan ekonomi khusus kek) palu, prasarana dan sarana perkantoran kawasan ekonomi khusus kek) palu, pembangunan kembali jalan poros kek palu, pembangunan kembali gedung pusat inovasi rotan nasional, revitalisasi sentra ikm, pelatihan sumber daya manusia industri, dan pengembangan produk industri berbasis hasil perkebunan dan pertanian daerah melalui fasilitasi sarana dan prasarana produksi pemulihan dan rekonstruksi perdagangan. rehabilitasi pasar rakyat dan pertokoan, dan rehabilitasi sistem resi gudang. pemulihan dan rekonstruksi pariwisata, dengan kegiatan antara lain: kampanye publik dan social trauma healing terkait kepariwisataan, pemulihan destinasi pariwisata (aksesibilitas, americas, atraksi). pemulihan pemasaran (branding, advertising, selling) penyelenggaraan event, iklan, familiarization trip, dan roadshow. menyelenggaraktabel vii. preferensi mata pencaharian warga lokasi hunian baru pelobi mata pencaharian potensi mata pencaharian masyarakat persen warga saat lokasi hutan berprofesi sebagai kemungkinan berternak, petani karena ketersediaan lahan yang masih luas pombewe mayoritas warga joo jika ada air atau irigasi, oge bermata masyarakat ingin bertani pencaharian sebagai kembali. jika tidak ada air, petani maka nantinya cenderung akan memilih beternak dulu pencaharian warga masyarakat warga kampung balada rata rata dominan tidak kehilangan sebagai tukang, pekerjaannya, karena berdagang, supir, buruh bekerja pada sektor jasa dan jasa lainnya todo false pencaharian masyarakat masyarakat perlu dibantu sebelumnya sebagai penciptaan mata nelayan, tukang, pencaharian baru seperti pemulung, buruh, dan berdagang atau ukm. jasa lainnya sumber: tim app, gambar vii. tahapan waktu agenda pemulihan sosial ekonomi penuaan trauma eng pelaku kampanye dan pemulihan trauma sektor pemulihan penasaran wisata nama seram kemas pemajuan etinasiprwista pengembangan ikm lanjutan rekonstruksi dan padat karya tunai, termasuk klik pemulihan sektor pertanian, peternakan revitalisasi kek palu dosanya pen nana pelatihan sdm industri ikm dan penyediaan informasi lapangan kerja rekonstruksi pengairan dan irigasi kek palu fasilitasi perkebunan dan hortikultura kewirausahaan dengan bantuan cash dan kind usaha pembukaan lahan tambak garam co. pendampingan produktif sertifikasi dan asuransi hak tanah ban ana kana astral protes pendampingan manajemen usaha nelayan dit masyarakat terdampak bencana rekonstruksi ppi tpi pemulihan prasarana sarana near ptd petani jasa menu (atm, rekonstruksi pasar, pusat pertokoan dan ieboreoriuni operasi, pegadaian). perbelanjaan emeeanikunal penyediaan armada dan alat tangkap isyana san alat asistensi kelanjutan usaha pasca perikanan nan peningkatan irigasi partisipatif akan radio rekonstruksi dan revitalisasi ikm dan perpipaan pendampingan akses kei penyediaan start capital mepembabigkai s karjerama pengetahuan usaha revitalisasi pasar rakyat dan koperasi pembangunan gedung inovasi rotan teknologi industri, dan fasilitasi promosi produk umkm pemasaran insentif kredit khusus kepada rekonstruksi kredit terdampak bencana emban potensi investasi dan kelompok usaha perempuan yang rekonstruksi dan revitalisasi kek palu kerjasama inn terdampak fasilitasi jejaring kerjasama usaha dan lanjutan fasilitasi jejaring pemulihan sektor pertanian, denga ram umk kerjasama usaha dan pemasaran peternakan dan kelautan pelaku umkm rekonstruksi dan revitalisasi ikm musyawarah lintas peta bom pend liga forum musyawarah lintas pelaku forum musyawarah lintas pelaku sumber: hasil analisis, agenda normalisasi dan peningkatan ketahanan risiko bencana dalam rangka pemantapan pembangunan serta untuk mengintegrasikan hasil hasil pemulihan pembangunan pascabencana provinsi sulawesi tengah pembangunan secara normal seperti sediakala (ordinary), maka upaya upaya pemantapan dan exit strategy yang sesuai menjadi relevan dan perlu dilakukan. agenda agenda pembangunan pascabencana dalam tahap normalisasi ini mencakup, antara lain: pemantapan pelayanan sosial penyediaan dan dukungan terhadap ruang pertemuan komunitas untuk musyawarah kesiapsiagaan bencana. pemantapan kesiapsiagaan bencana revitalisasi manajemen pengelolaan bufferstock gudang logistik bencana provinsi sulawesi tengah, meningkatkan prasarana dan sarana bencana, seperti alat evakuasi, kendaraan siaga bencana dan alat komunikasi, fasilitasi riset kebencanaan sulawesi tengah secara berkelanjutan, pendidikan kebencanaan sebagai kurikulum muatan lokal provinsi sulawesi tengah, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana secara berkelanjutan, melalui:pelatihan petugas aparatur sipil negara asn) dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam penanganan kelompok rentan seperti anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia, fasilitasi dan pendampingan kesiapsiagaan bencana masyarakat dalam gerakan desa membangun, pembangunan jejaring kerjasama sister village dalam kesiapsiagaan bencana, fasilitasi dan advokasi kebijakan berbasis pengurangan resiko bencana desa, penyelenggaragambar vii. sistem perlindungan sosial menghadapi bencana alam kegiatan: pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, santan papan) dengan pendirian dapur umum hunian sementara. pengerahan tim tagawa dan tim ksb. penanganan khusus kelompok rentan (disabilitas, lansia anak). pelayanan psikososial advokasi sosial kegiatan: kegiatan: bufferstoek kurang logistik pusat, provinsi dan santunan ahli wars santunan korban luka regional seluruh indonesia. berat mempersiapkan sarana prasarana bencana, bantuan bahan bangunan rumah, serta seperti alat evakuasi, kendaraan siaga bencana bantuan isi hunian sementara tetap alat komunikasi. bantuan jaminan hidup (maksimal selama peningkatan kapasitas masyarakat melalui bulan) kampung siaga bencana ksb) taruna siaga dukungan layanan psikososial bencana tagawa), khusus pelayanan bagi perlindungan layanan dan rujukan terpadu dalam penyandang disabilitas pemutakhiran adminduk dan data kepesertaan pelatihan asn untuk kesiapsiagaan bencana rehabilitasi program pengentasan kemiskinan dan sosial perlindungan sosial sumber: hasil analisis, gambar vii. sistem perlindungan sosial menghadapi bencana alam perlindungan dan rehabilitasi sosial: pemulihan trauma serta peningkatan kualitas kesehatan jasmani dan rohani, pembangunan dan penataan ulang prasarana sarana serta penulis:,: strategi strategi strategi percepatan pemulihan sosial kemasyarakatan percepatan pemulihan dan rekonstruksi ekonomi mentereng kehidupan dan peningkatan iterasi bencana. pendidikan lokal: sumber: hasil analisis, bab viii pembiayaan dan kerjasama kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil penghitungan perkiraan kerusakan dari badan nasional penanggulangan bencana bnpb), angka perkiraan kerusakan dan kerugian per tanggal oktober sebesar triliun. jumlah ini sebanding dengan hampir lima kali nilai apbd provinsi sulawesi tengah tahun kebutuhan pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip build back better and saversebesar triliun termasuk kebutuhan relokasi pembangunan kembali permukiman warga yang selamat dari bencana tsunami dan likuidasi diperkirakan sebesar triliun. hal ini merujuk pada penetapan peta lokasi luar zona rawan bencana yang ditetapkan pemerintah. kebutuhan penganggaran akan dituangkan lebih lanjut dalam rencana aksi daerah untuk pemulihan pascabencana yang disusun oleh pemerintah daerah kabupaten kota terdampak provinsi sulawesi tengah. indikasi dan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terinci akan dituangkan dalam rencana aksi daerah. matriks rencana aksi daerah dapat dilihat pada tabel penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi disepakati bersama antara bnpb bpbd, kementerian lembaga perangkat daerah wilayah terdampak. pendanaan yang bersumber dari apbn melalui kementerian lembaga akan akan disalurkan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat). penggunaan dana cadangan penanggulangan bencana melalui hibah hanya digunakan untuk kegiatan yang merupakan kewenangan daerah, untuk menutup gap yang tidak dapat didanai oleh apbd, dan maksimal didanai dalam tahun anggaran (sesuai periode rencana aksi). selain itu, sumber lain dapat berasal dari lembaga non pemerintah baik dari swasta dalam bentuk csr, lembaga donor organisasi masyarakat sipil dan sumbangan masyarakat lainnya). tabel viii. matriks identifikasi program kegiatan beserta kebutuhan dan sumber pendanaan dalam rencana aksi daerah yum" angan "ama pakan aset data lam perlman jmrrasmum isolat o jsm jumassataa peran pmememma running diverifikasidan divalidasi diusulkan sesuai kewenangan, untuk diproses lebih konsistensinya terhadap lanjut sesuai mekanisme perencanaan dan data kerusakan penganggaran sumber: bnpb, sumber pembiayaan pemerintah berkomitmen membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan disalurkan melalui mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku. strategi pembiayaan penanggulangan bencana pb) merujuk pada undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. sesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pemerintah telah menyediakan alokasi: dana kontingensi, dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu, dana siap pakai,ana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi hibah rr), dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana (termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi). namun demikian, apabila diperlukan dimungkinkan untuk dilaksanakan penerimaan hibah dan pinjaman luar negeri untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesumemberikan kesempatan kepada dunia internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. secara keseluruhan sumber pembiayaan untuk penanggulangan terdiri atas sumber pemerintah pusat apbn), sumber pemerintah daerah berupa apbd, dan sumber pembiayaan dari kerjasama. sumber pemerintah pusat apbn) pemerintah pusat menyediakan pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari apbn, yang meliputi dana rupiah murni, dana hibah berasal dari dalam dan luar negeri,pinjaman luar negeri baik relokasi pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dialihkan lokasi terdampak bencana provinsi sulawesi tengah, maupun pinjaman luar negeri baru. dana rupiah murni. dalam apbn tahun anggaran dana rupiah murni yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antara lain berasal dari dana cadangan umum bnpb. selain itu, bnpb juga mendapatkan anggaran dari dana cadangan apbn rata rata sebesar triliun per tahun sebagai dana siap pakai (on call budget) untuk penanganan darurat dan dana cadangan penanggulangan bencana pb). dalam penggunaan dana cadangan pb, bnpb diberikan kemudahan dan fleksibilitas oleh kementerian keuangan sebagaimana diatur dalam. dalam aturan tersebut, dana cadangan dapat digunakan secara fleksibel oleh k l melewati tahun anggaran, termasuk dalam pertanggungjawaban aset yang tidak perlu lagi disertai berita acara serah terima (bast). selain dana cadangan tersebut, dana rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari kementerian lembaga yang berada provinsi sulawesi tengah, baik berupa dana alokasi khusus dak), dana dekonsentrasi demon), tugas pembantuan tp) maupun dana instansi pusat yang kewenangannya tidak didesentralisasikan seperti bidang agama, bidang peradilan serta bidang keuangan, yang tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana telah direncanakan sebelum terjadinya bencana. gambar viii. penganggaran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bnpb ipb, k l rekomendasi damages losses post disaster assessment la) needs assessment kepala bnpb human recovery (pena) kean needs& assessment (museu dpr) (hina) pusat dipa bnpb daerah sumber: bnpb, dari gambar viii. atas menggambarkan pola penganggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan dari bpbd sold yang menjadi bagian usulan dari kepala daerah yang selanjutnya akan inventarisasi dan diverifikasi oleh bnpb dan k l terkait. langkah bnpb dan k l terkait telah terlebih dahulu memverifikasi dengan sold dan pihak terkait, yang kemudian diteruskan melalui rekomendasi kepala bnpb kepada menteri keuangan dan dpr yang hasilnya diintegrasikan dalam dipa bnpb sesuai tahun anggaran yang tersedia. pengalokasian dana bencana yang sumber pendanaannya dari apbn berupa dana tanggap darurat diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negarakebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran sampai akan langsung dianggarkan melalui mekanisme apbn. hal ini berdasarkan jangka waktu untuk pelaksanaan dari rencana induk ini adalah tahun yang dimulai dari tahun hingga tahun dana hibah. penerimaan hibah merujukpenerimaan hibah menurut jenisnya, terdiri atas: hibah yang direncanakan dan hibah langsung, peraturan pemerintah nomor tahun tentang hibah daerah, peraturan pemerintah tahun tentang pengelolaan barang milik negara daerah, peraturan menteri keuangan pmk.0o5 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi atas pinjaman dan hibah kepada pemerintah, dan peraturan menteri keuangan pmk. tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. secara khusus mekanisme perencanaan hibah telah diatur dalam peraturan menterigambar viii. alur perencanaan hibah yang direncanakan calon mmanatman womaurm ) \| www usulan tan nan mol penilaian tip kelayakan pendanaan rkh' kepada calon rencana kerja komunikasi dengan calon pemberi hibah serta instansi terkait lainnya. sumber: bappenas, untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, alur pemanfaatan hibah yang direncanakan,yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kementerian lembaga dapat mengikuti alur mekanisme digambarkan pada gambar viii. pemerintah daerah dapat mengusulkan usulan kegiatan melalui kementerian lembaga dengan penilaian kelayakan usulan yang memuat indikasi pendanaan kemudian input dalam daftar rencana kegiatan hibah rkh), selanjutnya diintegrasikan dalam rencana kerja tahunan pemerintah daerah. gambar viii. mekanisme pelaksanaan hibah dalam mekanisme apbn penandatangan menteri keuangan menteri pimpinan lembaga hibah penarikan hibah ppn bun non ppn bun bentuk hibah uang uang barang jasa dokumen pertanggung: as, seamless jawaban rekening koran sena cara penarikan peran sumber: profil pengelolaan hibah pemerintah pusat, dpr, kementerian keuangan, untuk pemanfaatan hibah langsung merujuk pada tahun tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. secara khusus kementerian keuangan telah menerbitkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tahunpenerbitan pmk memuat kemudahan bagi bnpb dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan hibah, terutama yang berasal dari luar negeri. bnpb telah menerbitkan peraturan kepala badan perban) bnpb nomor tahunyang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pmk pmk. dengan demikian, bnpb juga berkewajiban menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana hibah langsung dari pemberi hibah luar negeri dengan menyertakan berita acara serah terima bast). adapun mekanisme pelaksanaan hibah langsung dan hibah terencana secara lebih lengkap dapat dilihat pada gambar viii. dari gambar tersebut, dapat dipahami pembagian mekanisme pelaksanaan hibah, terutama untuk hibah yang bersumber dari luar dan dalam negeri, jenis hibah yang dikelola yaitu hibah yang direncanakan melalui rkh dan hibah langsung tanpa melalui rkh. bentuk hibah yang diberikan dapat berupa uang tunai maupun barang jasa. penggunaan hibah ini dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen nph, wa, untuk hibah luar negeri. untuk hibah uang dalam negeri dapat menggunakan sp2hl spl, sp4hl sp3hl, stahl dan rekening koran, sedangkan untuk hibah barang jasa dalam negeri dapat menggunakan dokumen bast, sp3habis, mph bjs dan stahl. cara penarikan hibah luar negeri dapat dilakukan melalui lc, dp, census, akun, reimbursment, sedangkan hibah langsung dalam negeri dapat ditarik melalui rekening kementerian lembaga. hibah luar negeri dari beberapa negara yang telah berhasil diidentifikasi untuk mendukung pemulihan pascabencana provinsi sulawesi tengah pada sektor sektor yang membutuhkan dinyatakan pada tabel viii. tabel viii. pemetaan sumber hibah berdasarkan sektor pemulihan sumber hibah bentuk hibah ep) kem technical cooperation for development jica regional disaster risk resilience plan, new palu bridge pemerintah humanitarian swiss assistance assets insurance, bank dunia technical assistance adb uang, technical assistance pemerintah lan jerman pemerintah selandia baru uang pemerintah lens uae darurat, korea rehabilitasi selatan rehabilitasi dan rekonstruksi) sumber: bappenas, pemanfaatan hibah melalui indonesia multi donor fund facility for disaster recovery cedff dr).cedff dr merupakan fasilitas pendanaan dari sumber hibah dari lembaga negara donor untuk mendukung pemulihan daerah terdampak bencana indonesia. fungsi cedff dr adalah mengadministrasikan penerimaan dana dan penyaluran dana berdasarkan instruksi pemerintah indonesia melalui united nations sebagai administrative agent dan world bank sebagai trustee. adapun teknis kegiatan yang menjadi komponen dari masing masing window dinyatakan tabel viii. tabel viii. komponen kegiatan dalam kerangka imdffdr dalam dua koridor komponen pemulihan awal: infrastruktur publik sosial jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, gedung pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dll. rehab rekan: jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, gedung pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dll. mata pencaharian sektor ekonomi produktif) bantuan teknis, pembangunan kapasitas pemerintahan, pengurangan risiko bencana, dil) jitupasna reaksi sumber: sop cedff dr. tujuan utama cedff dr adalah untuk mendukung program pemulihan sebagai katalisator gap filler komplemen supaya peralihan dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai pemerintah dapat berlangsung dengan lancar. mekanisme pengusulan program kegiatan melalui cedff dr dapat dilihat dalam gambar viii. gambar viii. mekanisme pengusulan kegiatan melalui cedff dr oleh implementing agency implementing administrative hari kerja hari kerja hari kerja hari kerja penyusunan paper maa paper waktu penyusunan disesuaikan dengan sumber: sop cedff dr, alur persiapan, persetujuan dan pelaksanaan proyek program sebagai berikut: proposal proyek program disiapkan oleh implementing agency pengusul program kegiatan, tim teknis memberikan penilaian pengesahan, steering committee memberikan persetujuan, dan administratif agent trustee yang menerima pemberitahuan bahwa kegiatan akan dilaksanakan oleh instansi lembaga terpilih. pembiayaan melalui sumber pinjaman luar negeri dapat digunakan dengan perencanaan yang berpedoman pada nomor tahun tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibahkementerian lembaga pemerintah daerah bumn dapat menyampaikan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri kepada menteri ppn kepala bappenas. usulan kegiatan yang disampaikan disusun dengan berpedoman pada rpm dan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri apple). gambar viii. alur pengusulan perencanaan kegiatan pinjaman luar negeri cnmnerin memerikan tenan maa sun teguran kemasan kegiatan apple ana oo. sumber: nomor tahun dan permen ppn nomor tahun alur pengusulan perencanaan kegiatan pinjaman luar negeri dinyatakan pada gambar viii. setelah menerima usulan dari instansi pengusul, menteri ppn kepala bappenas melakukan penilaian kegiatan. berdasarkan hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan, menteri ppn kepala bappenas menetapkan depan jm yang dikenal dengan blue book. relokasi pinjaman luar negeri. telah diidentifikasi beberapa kegiatan sedang berjalan (on going) bidang infrastruktur yang didanai oleh bank dunia dan bank pembangunan asia sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. dana yang direlokasi antara lain berasal dari dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (allocated), serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai, atau dana yang sudah dialokasikan namun diubah atas dasar kesepakatan dengan pemberi pinjaman. pinjaman luar negeri baru. mengingat besarnya kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan terbatasnya ketersediaan dana dalam negeri dan hibah, sumber pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diupayakan juga dari pinjaman luar negeri, terutama pinjaman yang sangat lunak. pemerintah telah mengidentifikasi potensi relokasi pinjaman yang sedang berjalan beserta pinjaman baru yang diperlukan yang berasal dari mitra pembangunan yang selanjutnya akan dirincikan lebih lanjut dalam rencana aksi daerah. potensi pendanaan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada sektor sektor yang diklasifikasikan dalam rencana aksi daerah. adapun pemetaan sumber pinjaman baru berdasarkan sektor sektor rencana aksi dapat dilihat pada tabel viii. tabel viii. pemetaan sumber pinjaman baru berdasarkan sektor pemulihan sektor sumber bentuk pinjaman er! (imi bank dunia program untuk rehabilitasi dan rekonstruksi adb uang tanggap darurat) jica uang sektor and program) korea uang (pelabuhan dan sistem air bersih) sumber: bappenas, potensi pendanaan yang bersumber dari apbn (hibah dan pinjaman) akan dituangkan dalam kolom khusus sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat pada tabel rincian rencana aksi daerah untuk pemulihan paska bencana provinsi sulawesi tengah selama periode sumber pembiayaan pemerintah daerah pemerintah daerah dalam penyusunan rencana aksi direkomendasikan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan sumber dana dari daerah, terutama yang berasal dari anggaran pembiayaan belanja daerah apbd). apbd dapat bersumber dari pajak asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana demon dan dana tugas pembantuan. mekanisme penggunaannya dapat menggunakan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk tahun dan tahun kementerian keuangan telah menerbitkan pmk nomor pmk. tentang penyaluran dan penggunaan transfer daerah dan dana desa tahun anggaran tahu. dengan demikian, untuk periode rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya tahun hingga tahun diperlukan kembali pmk sejenis untuk pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. adapun alur pengajuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dinyatakan pada gambar viii. gambar viii. pengajuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sumber: bnpb pemerintah provinsi dan kabupaten kota terdampak bencana dapat mengalokasikan pendanaan melalui apbd sesuai periode tahun hingga periode tahun untuk pelaksanaan program kegiatan menyesuaikan kemampuan pendanaan daerah. pemerintah daerah juga turut memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang salah satuny. gambar viii. mekanisme pelaksanaan hibah dalam mekanisme apbd pemerintah daerah lain hibah ban perorangan pendapatan hibah apbn berasal swasta dari belanja hibah apbd pemerintah pemerintah hiba daerah pusat apbn . apbd belanja belanja hibah hibah apbn apbd hiba haa sumo sumber: profil pengelolaan hibah pemerintah pusat, dpr, kementerian keuangan, berdasarkan gambar viii. dijelaskan tentang alur pemanfaatan hibah yang bersumber dari perseorangan swasta dan hibah luar negeri yang menjadi bagian dari apbn. melalui mekanisme hibah dari apbn kepada pemerintah daerah (melalui apbd) akan teridentifikasi dalam apbd provinsi sebagai dana hibah dari apbn yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. sumber pembiayaan dari kerja sama sumber swasta dan lainnya sumber pembiayaan dari kerjasama dapat berbentuk perusahaan melalui program corporate social responsibility csr), lembaga donor lokal internasional, dunia usaha, dan yang bersumber dari masyarakat. sumber pembiayaan melalui csr bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui apbn off budget). beberapa kerangka regulasi yang mengatur pemanfaatan dana csr yang menjadi kewajiban badan usaha yang digunakan sebesar besarnya untuk masyarakat, diantaranya: undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, ini menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl). ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, peraturan pemerintah nomor tahun yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, undang undang nomor tahun tentang penanaman modal, bahwa setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, secara tersirat menyinggung tentang pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak hak masyarakat adat, undang undang nomor tahun tentang penanganan fakir miskin, bahwa pelaku, keputusan menteri keuangan nomor kmk. tanggal november tentang pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi melalui badan usaha milik negara bumn). meskipun pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menerapkan prinsip budget, namun sumbangan secara langsung dari masyarakat, lembaga donor, dan dunia usaha perlu difasilitasi dan diadministrasikan terutama pada serah terima aset yang akan menjadi milik pemerintah daerah atau masyarakat, dan dicatatkan kementerian lembaga terkait jika diperlukan. gambar viii. tahap implementasi pemanfaatan dana csr tahap implementasi pemanfaatan dana csr perjanjian kerjasama implementasi program csr money bersama, pemda, invoke perusahaan penyelenggara dalam kerjasama program csr program csr a calling kerjasama program csr sumber: bappenas dari gambar viii. tahap implementasi pemanfaatan dana csr yang dapat dilaksanakan dalam berbagai program, seperti membangun hunian sementara tetap, pembangunan fasilitas sosial. dapat dilihat peranan berbagai pihak terkait, yaitu: pemerintah daerah menyediakan lingkungan yang mendukung (enabling environment), agar bisa meyakinkan swasta untuk mengalirkan dana csr nya demi kepentingan publik. diperlukan strategi komunikasi dan mediasi profesional guna mewujudkan alokasi dana csr untuk urusan publik, seperti membangun fasilitas publik. pemerintah daerah harus mengawalinya dengan aktivitas lebih dulu untuk memancing swasta dana csr masuk. misalnya menyediakan rencana induk dan rencana aksi pembangunan kembali pascabencana, dan realisasi beberapa bagian tertentu yang sumber dananya berasal dari apbd apbn. sumber kerja sama lainnya, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai public private partnership ppp). pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kerja sama daerah. dalam periode pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi pemulihan paska bencana provinsi sulawesi tengah dimungkinkan penerapan kerja sama daerah dengan pihak ketiga kpk). sesuai nomor tahunseperti kerjasama dengan badan usaha. pelaksanaan kerjasama ini dapat dilaksanakan untuk mengatasi kondisi darurat dan mencapai efektifitas pelayanan publik bidang perumahan, infrastruktur, sosial dan ekonomi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam periode rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi sulawesi tengah dapat digambarkan pada gambar viii. berdasarkan gambar viii. dapat dilihat peran masing masing sebagai berikut: pemerintah pusat, yaitu mengarahkan pelaksana program kegiatan sesuai panduan dari rencana induk pemulihan sesuai potensi daerah semua sektor pemulihan perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor) meliputi sarana dan prasarana, perlengkapan, hingga insfrastruktur dan area umum, pemerintah daerah provinsi kabupaten kota), yaitu melakukan perjanjian kerja sama dengan badan usaha pelaksana bup) yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pimpinan daerah (musica), bup melaksanakan kegiatan didukung pembiayaan dari investor swasta yang berasal dari lembaga non pemerintah badan usaha lainnya, didukung juga oleh bank sebagai pemberi pinjaman, kontraktor lokal yang terpilih akan melaksanakan kegiatan sektoral sesuai perjanjian subkontrak dari badan usaha pelaksana. penerima manfaat atau masyarakat sepenuhnya melaksanakan kegiatan pengawasan saat pelaksanaan program kegiatan, membantu pemerintah dalam pemantauan (monitoring) pihak swasta, serta turut memberikan ide dalam program. gambar viii. kerjasama daerah dengan swasta dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah subsidi pemerintah pusat daerah kementerian prov kab kota konstruksi lembaga perjanjian kerjasama investor badan usaha swasta investasi pelaksana perjanjian pinjaman kontraktor untuk pengawasan penerima kegiatan sektoral manfaat sumber: bappenas, beberapa kebijakan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, mitra pembangunan, dan masyarakat yang dapat diterapkan dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi sulawesi tengah, sebagai berikut: pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan ngo, peran dan fungsi pemerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien dalam penciptaan good governance, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, pemerintah daerah bersama pihak swasta dalam investasi dalam bentuk dana dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka menyejahterakan masyarakat. mekanisme pemantauan dan evaluasi melalui sistem yang terintegrasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipantau melalui mekanisme pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara normal dari kementerian lembaga.berdasarkan nomor tahun tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yaitu:gendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing masing kementerian lembaga satuan kerja perangkat daerahmenteri kepala bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunanhasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional daerah untuk periode berikutnya. menuruisebutkan bahwa pemantauan (monitoring)sebagai pembelajaran saat pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi aceh dan kepulauan nias, provinsi sumatera utara direkomendasikan mengadopsi sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan dari pendanaan yang bersumber dari apbn dan non apbn donor dengan mengaktivasi kembali recovery aceh nias database ran database) dengan server yang telah terintegrasi bappenas. rand adalah sistem untuk mengumpulkan, input, monitoring, analisa dan menampilkan informasi proyek rehabilitasi dan rekonstruksi dari donor yang digunakan oleh os, donors, pelaksana, bappenas, bappeda, media, mahasiswa dan publik melalui internet rand ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemajuan proyek dari rencana aksi dan proyek donor wilayah paska bencana (baik yang bersumber dari dana dan maupun off budget). termasuk dalam memantau kegiatan proyek apbn apbd dalam rangka meningkatkan dan mendukung tentang transparansi informasi publik. fungsi rand pada masa brr adalah sistem terpadu menyimpan data proyek donor, sebagai alat koordinasi kegiatan donor, menghindari tumpang tindih proyek donor brr, mengarahkan donor pada lokasi yang tepat, melaksanakan pcn workshop, evaluasi usulan donor, dan sebagai basis data proyek off budget untuk laporan akhir brr. gambar viii. posisi ran database dalam mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi sulawesi tengah terpenuhinya kegiatan rencana lem penanya exit state, keberlanjutan terwujud ngo terwujudnya kapasitas peran pemda dalam pelaksanaan percepatan il. pembangunan silla ils sumber: bappenas, adapun kemanfaatan rand bagi pemerintah daerah adalah sebagai alat untuk pengawasan dan koordinasi kegiatan donor yang punya perhatian besar pada proyek rehabilitasi dan rekonstruksi dalam periode rencana aksi. selain bermanfaat sebagai sumber data tambahan dalam perencanaan dan info tentang dana off budgeting tersedia dan memberikan informasi yang transparan untuk proyek rencana aksi (on budget). memudahkan pemerintah dalam mendapatkan sumber data yang mudah diakses dalam penyusunan laporan kemajuan proyek rencana aksi dan kegiatan donor secara regular kepada bupati walikota gubernur. gambar viii. tampilan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui ran database iman database windows internet explorer produced yahoo uns eat vew favorites tools hap kasi) ibi https grand berg disandi ann iran database" recovery aceh nias welcome ran recovery aceh nias database indonesia recovery aceh nias database aid management solution promoting good governance and public accountability and transparency the information provided the ran supplied the many donors and implementing partners assisting the rehabilitation and reconstruction efforts the nanggroe aceh darussalam and nias provinces. the axatence the gata and information the ran database form social responsibility and accountability ali parties mwave the tehuabiitaton and reconstruction nad and mina, the people aceh, nias, indonesia and international man one pandaan ante nang eter keyoonkek eng tebar eng inn gaon danang rani beraghual emang uteronah the data entered the recovery partners, and lane general quote for administrators. what can ran? user name once you enter the ran system, you mili abis ta: password view all projects (ena hape, canis and report toa mengusut new recount forgot your password? rover retirement: internet explorer api tan ban erat dekat, hasan bgn, wear dimana, gal tao. add polo 231m dashboard) (chat map report be) aappticarions list www approved protects modify current view ima ora di voc select (tp) ace association for community empowerment) icon cristata section contre fam) litter tiny: acar australian centre for international agricultural research) funding source tep (agency for technical cooperation and development) landing ron sepi sai sans partner isi tani) depan yaaa uan tni kabupaten air australia indonesia partnership for reconstruction and development) kecamatan al pita alma sister project code alo asas little ones, more filters. ada association medica! doctors asia) milan france be) public ews masa asian medical students association) nasi pemujaan maa pernah uan jonan toga pen peran i artnet aceh naas reconstruction radio network) randa alteration bes0n aas logetaw arang mother ang mere sais raina) aan key performance indicate aceh community services sumber: pusdatin bappenas, dari gambar viii. dapat dilihat pemantauan perkembangan terkini terhadap kegiatan proyek dari kementerian lembaga, lembaga donor dan kelompok masyarakat. melalui sistem tersebut dapat mempermudah pemerintah dan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam mencetak laporan kegiatan. bappenas akan mengkoordinasikan pengembangan dan penyesuaian sistem tersebut dengan melibatkan unsur pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat setempat, maupun lembaga lembaga donor. sistem pemantauan dan pelaporan ini, harus dapat memberikan informasi mengenai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pemanfaatan pendanaan, bagi keperluan pemerintah, masyarakat maupun lembaga lembaga donor. bab kerangka regulasi dan kelembagaan kegiatan pemulihan pascabencana provinsi sulawesi tengah turut memberikan dampak pada kerangka regulasi dan kelembagaan pemerintah daerah. aspek yang bahas dalam kerangka regulasi dan kelembagaan dapat dilihat pada gambar ix. keterangan dari aspek aspek tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam narasi berikut yang telah dilengkapi dengan isu terkini dalam kondisi pascabencana. gambar ix. grafis aspek yang berpengaruh dalam kerangka regulasi dan kelembagaan pascabencana provinsi sulawesi tengah aspek pusat daerah manajemen pasca bencana isu: perencanaan, pengelolaan hem mengatakan plum dan pelaporan keberatan regu bass bni pat isu: ann dini mon daerah pertanahan, perwalian, waris, dll perizinan usaha, perbankan dan asuransi apbn (dk.tp,ub) oma sumber: bappenas, manajemen pascabencana perencanaan pembangunan terpadu kondisi pascabencana terjadinya bencana provinsi sulawesi tengah menyebabkan kerusakan sebagian wilayah kota palu, kabupaten donggala, kabupaten sigi, dan kabupaten parigi moutong. kerusakan yang terjadi antara lain kawasan permukiman, infrastruktur (jalan, jembatan, dsb) dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. kerusakan tersebut mengindikasikan adanya perubahan pola dan struktur ruang empat kabupaten terdampak. oleh sebab itu, diperlukan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah rtrw) provinsi sulawesi tengah serta rtrw kabupaten kota yang terdampak. berdasarkan: (i) hanya kali dalam tahun, atau (ii) lebih dari kali dalam tahun bila terjadi perubahan lingkungan strategis dikarenakan bencana skala besar, perubahan batas teritorial negara, atau perubahan batas wilayah daerah. status perda rtrw provinsi sulawesi tengah dan perda rtrw kabupaten dan kota yang terdampak saat ini telah memasuki masa peninjauan kembali, sehingga upaya perbaikan rtrw daerah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. selain kegiatan peninjauan kembali rtrw provinsi kabupaten kota, dibutuhkan juga penyusunan perda rencana detail tata ruang rdr). perda tersebut akan menjadi instrumen operasional rtrw kabupaten kota dalam skala yang lebih besar yaitu skala dan menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi pemanfaatan ruang. peraturan zonasi yang juga diatur dalam perda rdr menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang (pembangunan). perda rdr juga dapat berfungsi sebagai penghubung rencana tata ruang dengan ketentuan tata bangunan building code). dukungan regulasi regulasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rtrw dan rdr meliputi tentang penataan ruang dan tentang penyelenggaraan penataan ruang. penyusunan rtrw akan berpedoman pada permen atr tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota. untuk penyusunan rdr akan berpedoman pada permen atr tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten kota. dukungan kelembagaan penyusunan rtrw dan rdr berdasarkan tentang penataan ruang merupakan wewenang pemerintah daerah. pemerintah pusat dalam hal ini dapat memberikan bantuan teknis dalam hal: (i) penyediaan sumber daya manusia sdm) dapat berupa tenaga ahli, (ii) penyediaan data utama, antara lain peta dasar dan tematik skala untuk kebutuhan rdr dan peta dasar dan tematik skala untuk kebutuhan tata bangunan. pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam hal melakukan koordinasi dan menyusun materi rtrw dan rdr, serta melakukan penetapan rancangan perda rtrw dan rdr yang telah disusun. secara detail, penyusunan rtrw dan rdr terdiri atas tahapan utama, yaitu: (i) tahap adalah penyusunan materi teknis, peta, dan rancangan peraturan daerah yang selanjutnya disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan rekomendasi gubernur dan juga kepada big untuk mendapatkan rekomendasi peta, (ii) tahap adalah persetujuan substansi yang merupakan forum penelaahan dan pembahasan substansi perda rtrw dan rdr oleh lintas kementerian lembaga dan daerah sebagai upaya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk meminimalisir potensi konflik pemanfaatan ruang. persetujuan substansi yang telah disepakati oleh kementerian lembaga ditandatangani oleh menteri atr dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah, (iii) tahap iii adalah proses penetapan perda rtrw dan rdr yang dilakukan oleh pemerintah daerah. sebelum proses penetapan tersebut, perda harus mendapatkan persetujuan dari dprd dan telah melalui proses evaluasi perda oleh kementerian dalam negeri. terdapat dua permasalahan utama yang sering dihadapi dalam proses penetapan perda rtrw dan rdr yaitu proses validasi lhs dan pemberian rekomendasi persetujuan peta yang relatif lama. oleh karena itu, dibutuhkan pedoman teknis penyusunan lhs untuk rtrw dan rdr sehingga lhs rtrw dan rdr yang akan divalidasi telah memenuhi kriteria yang ditentukan kementerian lhk. disamping itu, diperlukan penyediaan peraturan perundangan atau spk untuk mendukung percepatan penyediaan peta dasar, memperkuat kapasitas sdm daerah dalam pemetaan, termasuk mengembangkan skema kerjasama dengan universitas dalam memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah, sehingga proses pemberian rekomendasi peta rtrw dan rdr dapat dipercepat. perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah pascabencana kondisi pascabencana berdasarkan perhitungan realisasi apbd semester total belanja tidak terduga yang dianggarkan provinsi sulawesi tengah, kab. sigi, kab. donggala dan kota palu ialah sebesar miliar kemenkeu, atau rata rata terhadap apbd masing masing. menindaklanjuti arahan presiden untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, maka diperlukan penyederhanaan prosedur perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang menjamin akuntabilitas, percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas dasar, pemulihan aktivitas perekonomian masyarakat serta fungsi pemerintahan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik. untuk merealisasikan hal hal tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi yang konkrit untuk mendorong terlaksananya relaksasi perencanaan dan pemanfaatan transfer daerah dan dana desa, kejelasan alternatif serta skema pembiayaan sarana prasarana pemerintahan, optimalisasi penyaluran dana cadangan sampai dengan pencatatan aset daerah pascabencana agar sumber daya yang tersedia dapat dioptimalkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. dukungan regulasi regulasi untuk mendukung percepatan pengelolaan keuangan daerah pascabencana yang ada pada saat ini secara umum telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yakni pendanaan keadaan darurat, permendagri tentang pedoman umum penyusunan apbd tahun permendagri mengenai pedoman umum penyusunan apbd tahumendesa tahun tentang prioritas penggunaan dana desa tahun akan tetapi peraturan terkait strategi dan kebijakan yang dibutuhkan perlu beberapa penyesuaian terkait merespon kondisi pascabencana sulteng diantaranya pmk tentang pengelolaan todd, tentang pembangunan bangunan gedung negara, tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, tentang pengelolaan bmn bmd, permendagri tentang pedoman pengelolaan bmd, pmk tentang tata cara pemusnahan dan penghapusan bmn, serta perak bnpb tentang jenis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bansos berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. dukungan regulasi yang saat ini sedang disusun diantaranya pmk tentang penyaluran dan penggunaan todd dan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi. dukungan kerangka regulasi lainnya yang dibutuhkan diantaranya permendagri terkait pembiayaan untuk sarira pemerintahan gedung kantor), permendagri terkait pencatatan aset daerah terdampak bencana, serta pmk terkait pemanfaatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. dukungan kelembagaan pemetaan kerusakan dan kepemilikan aset wilayah terdampak bencana perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi yang dibutuhkan serta dukungan dan potensi saluran anggaran yang tersedia. instansi pusat yang diharapkan mendukung perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah pascabencana diantaranya ialah kementerian ppn bappenas, kemendagri, kemenkeu, kemenkes pdt, bnpb, dan k l terkait hibah sektoral. adapun instansi tingkat daerah yang mendukung perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah antara lain bappeda, bukan, dinas pmd, bpbd, serta beberapa opd sektoral terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. potensi saluran anggaran yang tersedia adalah transfer daerah dan dana desa todd), hibah rehab dan rekan, pad, bantuan pemda lain, masyarakat, dan pihak ketiga, maupun potensi pendanaan lainnya. kebijakan dan strategi pengadaan barang dan jasa pbj) pascabencana kondisi pascabencanasegera mungkin. dukungan regulasi pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat sebagaimana diuraikan atas, secara umum telah diatur melaluinamun, peraturan dimaksud hanya mengatur proses pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam kondisi tanggap darurat dan belum mengakomodir proses pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana keadaan darurat. untuk itu, dibutuhkan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang jasa pada periode rehabilitasi dan rekonstruksi. hal ini diperlukan guna memastikan prosedur pelaksanaan pengadaan barang jasa memberikan value for money, berdasarkan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. dukungan kelembagaan penyusunan mekanisme pelaksanaan pbj pada periode rehabilitasi dan rekonstruksi akan dikoordinasikan oleh lopp dengan dukungan instansi pusat diantaranya kemenkumham, kemensetneg, kemenpupera, kemenkeu, kemendagri, bnpb, bappenas, dan bpk sebagai tim penyusun. proses penyusunannya tentu memerlukan data awal berupa pemetaan identifikasi atas kebutuhan rencana pengadaan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, untuk itu diperlukan peran instansi daerah antara lain unit layanan pengadaan ukpga, lpse, atau unit pelaksana administrasi pengadaan barang jasa pemerintah daerah, serta inspektorat daerah dalam melakukan pemetaan yang diperlukan. strategi money monitoring evaluasi, pelaporan, dan audit daerah terdampak bencana kondisi pascabencana penanganan bencana dalam keadaan darurat tentunya dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang mampu menjawab kebutuhan mendesak yang tingkat pembunuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan. hal ini meliputi proses perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pengadaan barang jasa. guna memastikan tata kelola (governance) dalam pelaksanaannya, maka diperlukan peran dan fungsi pengawasan serta audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah. hal tersebut diperlukan guna menghindari adanya kasus kasus penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) maupun kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. dukungan regulasi pelaksanaan pengawasan dan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah mengacu pada tentang keuangan negara, tentang perbendaharaan negara, tentang pemerintahan daerah, tentang administrasi pemerintahan, tentang pengelolaan keuangan daerah, dan tentang sistem pengendalian intern pemerintah spip). dukungan kelembagaan pelaksanaan pengawasan dan audit atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan dikoordinasikan oleh bpk dengan dukungan dari instansi daerah yaitu inspektorat pemerintah provinsi sulawesi tengah dan inspektorat pemerintah kota palu. pengawasan dan audit yang dilakukan dapat meliputi: profit audit dalam proses pbj, audit investigatif, dan pendampingan dalam hal penerapan sistem pengendalian intern pemerintah spip). dukungan terhadap pelayanan dasar pembentukan lembaga adoc untuk pemberian pelayanan publik terpadu kondisi pascabencana bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi tentunya kerugian bagi masyarakat termasuk hilang rusaknya dokumen administrasi kependudukan, pertanahan dan pewarisan. selain itu bencana tersebut juga mengakibatkan terkenalnya aktivitas pelayanan publik bagi masyarakat yang disebabkan berkurangnya jumlah asn sektor pelayanan, rusaknya sarana dan prasarana perkantoran serta kerusakan gedung. namun demikian penyelenggaraan pelayanan pelayanan administratif yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar harus tetap dilaksanakan dan jauh lebih memudahkan bagi masyarakat. untuk itu, diperlukan langkah strategis yakni diskresi administrasi untuk membentuk unit pelayanan administratif terpadu dan dekat dengan masyarakat melalui optimalisasi fungsi kecamatan dan optimalisasi fungsi pelayanan terpadu satu pintu ptsp). dukungan regulasi pemberian diskresi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam tentang administrasi pemerintahan merupakan kebijakan pejabat pemerintahan yang berwenang untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. pembentukan ptsp diatur dalam dalam tentang pemerintahan daerah dan tentang perangkat daerah. sedangkan pembentukan pelayanan administrasi terpadu kecamatan diatur dalam permendagri tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan. diskresi dimaksudkan untuk mengoptimalkan kedudukan kecamatan dan ptsp sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu yang mencakup administrasi kependudukan, pertanahan dan pewarisan. kondisi pascabencana untuk mengoptimalkan pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan dan pewarisan perlu mengoptimalkan fungsi ptsp dan kecamatan. untuk itu diperlukan diskresi pejabat pemerintahan. pengembangan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kondisi pascabencana indonesia merupakan negara yang rentan terjadi bencana alam. sebagai gambaran awal, sekitar persen gunung berapi dunia ada wilayah kepulauan indonesia, dan seluruhnya berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda beda. terdapat tiga aktor yang wajib berperan dalam penanggulangan bencana yakni pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha. dalam pengertian ini dapat dimaknai bahwa penanggulangan bencana tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, tetapi penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab seluruh unsur masyarakat yang ada. artinya peran (partisipasi) masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang turut menentukan keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana. dukungan regulasi pentingnya masyarakat dalam penanggulangan bencana telah tertuang dalam undang undang nomor tahun ditegaskan bahwa kegiatan kesiapsiagaanmasyarakat perlu dorong sebagai basis utama dalam manajemen penanggulangan bencana. satu sisi, masyarakat sebagai aktor utama terutama selama proses penyelamatan jika sewaktu waktu terjadi bencana sampai pada tahap pemulihannya. sisi lain masyarakat (terutama yang tinggal daerah rawan bencana) adalah pihak yang paling rentan menjadi korban bencana. kondisi ini mengisyaratkan, bahwa upaya peningkatan kapasitas partisipasi dan solidaritas diantara masyarakat dan wadah partisipasi yang semakin diperlukan. pengelolaan manajemen dalam penyelengaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tidak hanya terkonsentrasi pada pascabencana, namun konsentrasi pengelolaan bencana lebih besar titik beratkan pada pra bencana yang lebih dikenal dengan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. dalam disebutkan, bahwagertian tentang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam tersebut mengindikasikan pentingnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, pentingnya keterlibatan dari berbagai aktor dalam penanggulangan bencana, dan tindakan penanggulangan bencana terdiri dari kondisi normal (tidak terjadi bencana), tindakan pada saat terjadi bencana, dan tindakan setelah bencana. dukungan kelembagaan dalam kerangka pengembangan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana pemerintah melalui kementerian sosial melakukan beberapa kegiatan yaitu: (a) mempersiapkan bufferstock gudang logistik pusat, provinsi dan regional seluruh indonesia, (b) mempersiapkan sarana prasarana bencana, seperti alat evakuasi, kendaraan siaga bencana alat komunikasi, (c)(d) pelatihan petugas asn dalam penanggulangan bencana. kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana khususnya penanganan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak, serta. kebijakan ini lebih menekankan pada aspek penguatan dan pengorganisasian masyarakat. dalam implementasi lebih lanjut, yang diperlukan adalah perlunya sinkronisasi program agar tidak terjadi kerancuan dalam implementasi program, dimana penanggulangan bencana merupakan faktor penting. percepatan layanan registrasi dan penerbitan dokumen kependudukan kondisi pascabencana bencana gempa dan tsunami yang terjadi sulawesi tengah selain mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, berdampak pula pada hilangnya dokumen kependudukan seperti ktp, akta kelahiran, kartu bpjs, akta perkawinan, buku nikah, dan dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki masyarakat. dokumen kependudukan sangatlah penting untuk menunjang pelayanan publik dan perekonomian. untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana khususnya bidang kependudukan, maka diperlukan kebijakan dan strategi yang konkrit untuk penyederhanaan prosedur dalam layanan registrasi dan penerbitan dokumen kependudukan seperti penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas septi) dan atau surat keterangan pencatatan sipil sps) melalui pelayanan keliling. selain itu, pendataan korban selamat (by name dan address) dibutuhkan untuk mengidentifikasi kebutuhan perumahan, merelokasi penduduk, dan mengantisipasi adanya eksodus warga daerah lain akibat trauma dengan bencana. data tersebut juga digunakan sebagai basis data pembangunan kawasan permukiman baru. dukungan regulasi regulasi yang ada saat ini untuk penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat korban bencana sulawesi tengah masih mengacu pada permendagriberdasarkan permendagri tersebut, pemerintah provinsi sulawesi tengah mengoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. selain ituinstansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. selain penerbitan septi dan sps, diperlukan pula percepatan penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. percepatan tersebut dapat dilakukan melalui sidang keliling terpadu sebagaimana tertuang dalam peraturan mahkamah agungiah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. terkait hal tersebut, pada pemerintah kota palu telah membuat nota kesepahaman dengan pengadilan agama palu dan kementerian agama kota palu tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah kota palu. ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan untuk menerbitkan penetapan pengadilan akta perkawinan, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya bagi warga kota palu. dukungan kelembagaan percepatan layanan registrasi dan penerbitan dokumen kependudukan wilayah terdampak bencana perlu dilakukan untuk mempermudahkan pelayanan publik dan menghidupkan perekonomian. untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan tersebut, diperlukan pembentukan tim pendataan sebagaimana yang diamanatkan oleh permendagri tahun yang terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (korban bencana dan pengungsi) serta dibentuknya pos pos layanan terpadu kependudukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi lainnya yaitu lembaga pengadilan dan kantor urusan agama. pelayanan pertanahan kondisi pascabencana bencana alam gempa bumi dan tsunami sulawesi tengah berdampak pada hilangnya batas kepemilikan tanah masyarakat dan rusaknya dokumen administrasi pertanahan. pada tahap pemulihan pasca gempa sulawesi tengah, pemerintah akan melakukan kegiatan seperti: (i) identifikasi ulang dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ip4t (berupa subyek dan obyek tanah) termasuk keberadaan tanah adat ul, (ii) pengukuran dan pemetaan batas kepemilikan tanah, (iii) konsolidasi tanah, (iv)dukungan regulasi regulasi yang melandasi kegiatan tersebut adalah: regulasi pusat (eksisting) regulasi yang ada saat ini untuk pendataan dan penerbitan kembali dokumen kepemilikan tanah telah diatur dalam tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, tahun tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tahun tentang pendaftaran tanah, tahun tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional tahun tentang pedoman penyelesaian masalah hak masyarakat hukum adat, perak bpn tahun tentang penanganan bencana dan pengembalian hak hak masyarakat atas aset tanah wilayah bencana dan peraturan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional tahun tentang penyelesaian kasus pertanahan. regulasi daerah (baru). regulasi kedepan yang dibutuhkan adalah keputusan gubernur sulawesi tengah tentang lokasi pengadaan tanah untuk relokasi pemukiman bagi masyarakat. selain itu, pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah tentang hak masyarakat hukum adat yang dilengkapi dengan peta melintasi batas tanah adat. dukungan kelembagaan pemetaan peranan kewenangan (program termasuk sumber pembiayaan) pusat: kementerian atr bpn, kanwil bpn, dan kantor pertanahan: (i) identifikasi ulang dan ip4t, (ii) pengukuran dan pemetaan batas kepemilikan tanah, (iii) konsolidasi tanah, (iv) pelaksanaanterkait dengan kepemilikan tanah adat, kementerian atr bpn dapat melakukan pendaftaran tanah adat kedalam sistem pendaftaran tanah nasional berdasarkan perda hak dan penetapan tanah adat oleh pemerintah daerah. k l yang menganggarkan untuk pengadaan tanah untuk relokasi: penganggaran pengadaan tanah untuk relokasi. pemetaan peranan kewenangan (program termasuk sumber pembiayaan) daerah: pemerintah daerah sulawesi tengah: penerbitan keputusan gubernur tentang penetapan lokasi yang akan menjadi tempat relokasi penduduk. keputusan ini diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah. selain itu, pemerintah provinsi sulawesi tengah perlu menetapkan perda terkait hak masyarakat hukum adat apabila terdapat keberadaannya. penyelesaian masalah perwalian dan pewarisan kondisi pascabencana bencana alam yang melanda indonesia dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa indonesia adalah salah satu negara yang rawan bencana alam. bencana bencana tersebut, selain menelan korban jiwa, juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur, permukiman, bangunan bangunan pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, dan ekonomi, serta mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraan. salah satu kelompok yang paling rentan terdampak bencana alam adalah anak anak karena secara fisik dan mental masih dalam pertumbuhan dan masih tergantung dengan orang dewasa. mengalami kejadian yang sangat traumatis dan mengerikan akibat bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung merapi dapat mengakibatkan stress dan trauma mendalam bagi anak bahkan orang dewasa sekalipun. pengalaman trauma yang dialami anak tersebut kalau tidak diatasi segera akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan sosial anak sampai dewasa. samping itu, dalam situasi pascabencana, kehidupan yang serba darurat sering membuat orangtua kehilangan kontrol atas pengasuhan dan bimbingan terhadap anak anak mereka. kondisi ini akan berpengaruh terhadap perkembangan mental, moral dan sosial anak, sehingga menempatkan anak dalam posisi rentan tindak eksploitasi, penculikan, kekerasan dan perdagangan anak pasca pascabencana alam daerah. korbannya adalah anak anak yang kehilangan orang tua akibat bencana tsunami dan gempa bumi provinsi sulawesi tengah. kondisi tersebut diperparah lagi dengan rusaknya fasilitas kesehatan dan sanitasi serta lingkungan yang tidak sehat tempat penampungan yang dalam perkembangan selanjutnya berdampak buruk terhadap kesehatan anak yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kesehatan anak. perhatian dari orang tua mengambil peran penting dalam membantu anak melewati masa masa krisis setelah bencana. oleh karena itu, menjadi penting untuk setiap stakeholder melibatkan peran orang tua dalam melakukan pendampingan terhadap anak anak mereka sesuai dengan kapasitas yang bisa diperankan oleh mereka. disamping itu, orang tua adalah teman anak yang dapat mendorong anak untuk mengungkapkan perasaan dan perhatian mereka terkait dengan bencana. kemampuan mendengarkan dan berempati dari orang tua menjadi kekuatan yang luar bisa dalam membantu anak melewati masa masa krisis akibat bencana. kemungkinan situasi keterpisahan bersifat permanen (orangtua meninggal atau tidak pernah ditemukan) atau temporer hingga orangtua kelak ditemukan. pengalaman dari bencana gempa dan tsunami aceh menunjukkan bahwasanya banyak sekali anak anak yang dibawa keluar dari aceh terpisah dengan orang tuanya. meskipun bertujuan baik untuk mengadopsi misalnya terkadang hal tersebut dapat merampas hak anak untuk mendapatkan pengasuhan langsung dari orang tua mereka. oleh karena itu, prioritas utama program yang dapat dilakukan adalah program reunifikasi atau mempertemukan anak dengan orang tua dan keluarganya. dukungan regulasi regulasi yang ada saat ini untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak secara umum telah diatur dalam tahun tentang perlindungan anak pada bab vii tentang perwalian dan bab viii tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. dinas sosial setempat akan melakukan pendataan anak anak korban bencana yang kehilangan keluarganya melalui pencarian orang tua kandung maupun keluarga sedarah. hal ini diperlukan untuk proses pengasuhan dan penetapan perwalian terhadap anak tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan dijelaskan lebih rinci dalam peraturan menteri sosial nomor tahun tentang persyaratan pengangkatan anak. dengan regulasi yang ada diperlukan kebijakan dan strategi yang konkrit untuk prosedur perwalian dan adopsi agar anak tetap terlindungi. proses perwalian dan pewarisan anak kemudian dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan dan jika belum ditemukan walinya dan perlu penetapan pengadilan. dukungan kelembagaan prosedur yang dapat dilakukan dalam pengasuhan anak korban bencana alam digambarkan dalam grafis berikut gambar ix. grafis tahapan prosedur pengasuhan anak korban dari bencana alam pengangkatan anak gum calon orang tua asuh pengasuhan anak konsultasi identitas lengkap identifikasi oleh pekerja sosial keluarga sedarah dalam garis lurus atas atau keluarga sedarah dalam menyimpang orang lain bawah sampai dengan derajat ketiga pengecekan dokumen ktp, kk) dan asesmen oleh pekerja sosial surat izin orang tua asuh sementara dari dinas sosial kabupaten kota tidak ditemukan orang tua asuh sementara pan ditemukan orang tua asuh orang tua angkat upaya reunifikasi kembali orang tua surat izin surat izin pengasuhan ana pengangkatan ana menjadi orang tua alert sasana pengadilan kabupaten kota provinsi sumber: hasil analisis, kebijakan manajemen asn daerah dan manajemen kearsipan daerah terkena dampak bencana kondisi pascabencana bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi tentunya mengakibatkan banyak korban jiwa (termasuk asn), bangunan, material, dan arsip vital sebagi bukti akuntabilitas serta bukti hak kepercayaan rakyat. terkait manajemen kearsipan, pendataan kondisi arsip sulawesi tengah menunjukkan hal berikut: kondisi arsip dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi (rusak ringan), kantor samgat kota palu (hilang), tvri (hilang), dinas lingkungan hidup (hilang, dinas perikanan dan kelautan (rusak sedang), taman budaya (hilang), dan iain (hilang). sementara korban bencana (termasuk asn) berimplikasi pada kendala dalam proses pemulihan pelayanan publik pascabencana. dukungan regulasi pelaksanaan manajemen kearsipan, secara umum telah diatur melalui undang undang nomor tahun tentang kearsipan dan mengacu pada undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana. sementara manajemen asn mengacu pada nomor tahun tentang aparatur sipil negara, nomor tahun tentang manajemen pegawai negeri sipil, dannomor tahun tentang perubahan ataskhusus untuk manajemen asn terdampak bencana, dibutuhkan regulasi terkait: peraturan kebijakan mutasi redistribusi penugasan sementara asn sekitar wilayah bencana untuk membantu pelayanan publik, peraturan kebijakan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk periode tertentu, peraturan kebijakan khusus dalam hal kemudahan memperoleh hak hak kepegawaian asn yang meninggal karena bencana alam (gaji, tunjangan, asuransi jaminan kematian, pensiun). santunan yang diberikan lebih besar apabila ybs meninggal dunia pada saat dinas, atau berangkat pulang dari tempat dinas. dukungan kelembagaan kondisi arsip vital yang mengalami kerusakan tentunya perlu diatasi dengan segera. untuk itu, anri akan melakukan pendampingan restorasi dan preservasi kearsipan melalui pelaksanaan supervisi dan pendampingan manajemen kearsipan pascabencana. dalam pelaksanaannya anri membutuhkan dukungan dari dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi, dinas kearsipan dan perpustakaan kota palu, bnpb, dan bpbd. untuk perumusan kebijakan manajemen asn terdampak bencana, akan dikoordinasikan oleh semen pan dengan dukungan instansi terkait antara lain bkn, bkd pemerintah provinsi sulawesi tengah dan bkd pemerintah kota palu. pemulihan usaha, perbankan dan asuransi pemulihan usaha kondisi ekonomi, khususnya umkm, pascabencana provinsi sulteng saat ini menunjukkan dampak yang cukup besar. beberapa hasil inventarisasi menunjukkan adanya umkm dan koperasi terkena bencana dengan dampak diantaranya pada rumah produksi dan peralatan produksi serta lembaga pendukung usaha. untuk itu, dibutuhkan upaya dukungan regulasi dan kelembagaan untuk percepatan pemulihan usaha. kondisi pascabencana dukungan regulasi pada proses pemulihan usaha terkait dengan umkm dikoordinasikan pada tingkat pusat mengacu pada regulasi yang sudah ada. kementerian koperasi dan ukm berkoordinasi dengan ojk terkait restrukturisasi kredit umkm melalui perbankan, sementara restrukturisasi kredit umkm melalui koperasi dikoordinasikan oleh kementerian koperasi melalui dukungan regulasi dan pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah daerah sesuai tahun tentang pemerintahan daerah. kebijakan percepatan pemulihan usaha difokuskan dengan pendataan dan pendampingan terhadap umkm terdampak, didalamnya terkait pendampingan dalam perolehan kembali dokumen dokumen penunjang usaha, termasuk sertifikat hak atas tanah sha), registrasi usaha melalui ijin usaha mikro dan kecil ium), dan fasilitasi akta koperasi. kebijakan restrukturisasi kredit umkm dilakukan terhadap kredit umkm perbankan dan koperasi. regulasi restrukturisasi kredit umkm melalui perbankan dikeluarkan dan dikoordinasikan oleh ojk menurut peraturan ojkmekanisme teknis yang disesuaikan dengan kebijakan masing masing bank penyalur dan kondisi debitur. sedangkan restrukturisasi kredit umkm melalui koperasi dilakukan melalui dukungan regulasi agar koperasi melakukan eksaminasi kredit terdampak dan melakukan restrukturisasi yang sesuai untuk memberikan keringanan pada debitur dalam melunasi maupun memenuhi cicilan pinjaman. dukungan regulasi bencana alam yang menimpa wilayah sulawesi tengah tentunya dapat berdampak signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah tersebut, termasuk sektor perbankan. berdasarkan data sementara yang diterima ojk, jumlah kredit perbankan provinsi sulawesi tengah sebesar triliun atau dari total kredit nasional sebesar triliun. jumlah kredit yang terdampak bencana adalah triliun atau dari total kredit provinsi sulawesi tengah. dukungan kelembagaan otoritas jasa keuangan telah membuat regulasi untuk mendukung proses mitigasi bencana untuk sektor perbankan. regulasi tersebut dituangkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan poj) poj. tentang perlakukperaturan tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. adapun beberapa aspek yang mendukung mitigasi bencana dari sisi perbankan antara lain meliputi penilaian kualitas kredit, restrukturisasi kredit, pemberian kredit dan pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak bencana. poj tersebut atas mendukung pemulihan kondisi perekonomian dengan cara memberikan perlakuan khusus terhadap debitur (untuk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi, termasuk kredit pemilikan rumah) dengan jumlah tertentu. untuk asuransi, menurut data sementara pada siaran pers ojk, telah ada proses pencairan klaim polis asuransi daerah bencana sulawesi tengah. untuk perusahaan asuransi jiwa telah ada perusahaan asuransi yang memberikan konfirmasi mengenai klaim polis, dengan klaim yang sudah dibayarkan sebesar juta, klaim yang sudah masuk dan dalam proses segera dibayarkan sejumlah juta. sementara potensi klaim (yang belum dilakukan klaim) sejumlah uang pertanggungan sebesar miliar dan dolar as. untuk asuransi umum, jumlah klaim yang sudah masuk ojk sebesar miliar, atas bangunan dan komplek bangunan sebanyak klaim yang ditanggung polis gempa. mengingat potensi klaim asuransi yang cukup besar, kemudahan pertanggungan klaim polis asuransi pascabencana menjadi isu yang cukup penting, terkait dengan dukungan mitigasi bencana. komitmen ojk dan industri sektor jasa keuangan sudah tertuang dalam siaran pers ojk nomor dms ojk x tentang perlakuan khusus terhadap nasabah dan industri jasa keuangan yang terdampak bencana provinsi sulawesi tengah. adanya dukungan kemudahan pencairan dan kemudahan polis asuransi para nasabah daerah bencana, akan mendukung pemulihan keadaan kawasan daerah bencana. ojk akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan kondisi daerah yang terdampak bencana dan akan mengambil langkah langkah lanjutan yang diperlukan. perlindungan asuransi harusnya juga berperan penting dalam perlindungan aset negara. kerusakan aset negara akibat bencana berakibat pada kerugian material bagi negara. kerusakan aset negara menghambat operasional pemerintah pusat maupun daerah. regulasi terhadap perlindungan aset negara sudah didukung oleh peraturan menteri keuangan pmk) tahun tentang pengasuransian barang milik negara, dan instruksi menteri dalam negeri tahun tentang pelaksanaan perlindungan asuransi barang milik dikuasai pemerintah daerah. adanya asuransi aset negara akan sangat berperan penting dalam pemulihan operasional pemerintah pusat maupun daerah. kedepannya, perlu diterapkan perlindungan asuransi bencana yang sesuai untuk perlindungan aset negara. pembentukan peraturan rencana induk pemulihan rekonstruksi wilayah pasca bencana sulteng dalam rangka percepatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah sulawesi tengah, presiden mengeluteng dan wilayah terdampak lainnya. adapun inpres ini menginstruksikan seluruh instansi dan k l serta pemerintah daerah wilayah terdampak untuk melakukan langkah langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing masing guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami. berdasarkan inpres tersebut, kementerian ppn bappenas diamanatkan untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana induk pembangunan kembali wilayah pascabencana bersama dengan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian agraria dan tata ruang bpn, dan badan nasional penanggulangan bencana bnpb). rencana induk ini akan disusun dan berisikan arah kebijakan dan strategi umum langkah langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan wilayah sulteng, mengkoordinasikan fasilitasi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami bersama bnpb dan pemerintah daerah setempat, mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan k l bersama dengan kementerian keuangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami, mengk dan mitra pembangunan dalam perencanaan dan pengalokasian pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi dan tsunami bersama dengan kementerian luar negeri, kementerian keuangan dan bpp, melakukan asistensi kepada pemda dalam penyiapan rencana pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana. kemudian, dalam rangka koordinasi, monitoring serta evaluasi dalam implementasi rencana induk dan rencana aksi tersebut, akan dibentuk tim adoc yang terdiri dari k l terkait dan pemerintah daerah diwilayah terdampak. tim adoc tersebut akan melakukan asistensi kepada pemerintah daerah dalam rangka penyiapan dan implementasi rencana induk dan rencana aksi untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana. adapun pembentukan peraturan rencana induk pemulihan pascabencana provinsi sulawesi tengah serta keterkaitannya dengan pembentukan tim adoc dijelaskan dalam gambar ix. gambar ix. pembentukan peraturan rencana induk pemulihan pascabencana provinsi sulteng rencana induk mengenai rencana induk percepatan pemulihan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana prov. sulteng instruksi presiden tahun percepatan rehabilitasi dan mengamanatkan pembentukan rencana aksi rekonstruksi pascabencana gempa provinsi kabupaten kota melalui peraturan bumi dan tsunami provinsi sulawesi gubenur bupati walikota tengah dan wilayah terdampak lainnya penyusunan rencana induk pemulihan pembentukan tim adoc per ana daeng terdiri dari k l terkait dan pemerintah daerah dilakukan oleh bappenas bersama yang dibentuk berdasarkan keputusan dengan kementerian pupr, atr btn dan menteri ppn kepala bappenas bnpb bertugas untuk melakukan koordinasi teknis, rencana induk tersebut akan ditetapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan melalui peraturan gubenur prov sulteng percepatan pemulihan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana sultengumber: hasil analisis, tim adoc rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pembelajaran dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi d.i. yogyakarta dan kota padang, terdapat urgensi pembentukan lembaga adoc penanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi multi sektor yang dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah pusat dan daerah untuk membantu penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas bidang. berdasarkan amanat instruksi presidenkementerian ppn bappenas diinstruksikan untuk memberikanerta perak bnpb tentang pedoman umum penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, lembaga penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah unit struktural fungsional bnpb tingkat nasional dan unit struktural fungsional bpbd tingkat provinsi kabupaten kota. apabila dipandang perlu, dapat dibentuk lembaga koordinatif yang bersifat adoc yang fungsinya membantu bnpb dan atau bpbd dan ditetapkan dengan keputusan kepala bnpb dan atau kepala bpbd atas nama presiden dan atau gubernur bupati walikota untuk jangka waktu maksimal (tiga) tahun tingkat nasional dan juga berlaku bagi bpbd provinsi kab kota tingkat daerah. tim adoc asistensi yang dibentuk dengan keputusan menteri ppn bappenas serta keputusan kepala bnpb adalah tim pendukung teknis rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi sulawesi tengah, dengan kelembagaan seperti pada gambar ix. gambar ix. kelembagaan taa mera deputi bnpb deputi ver aan sera tingkat nasional dan daerah. ym, miostantone kemslajaniankaga walikota naa den aga camat walikota mustika konsep taa (adoc) ini diadaptasi dari konsep tim serupa pada saat bencana kota padang sumber: hasil analisis, tim adoc asistensi taa) bertanggung jawab langsung kepada menteri ppn bappenas dan kepala bnpb dan mendukung gubernur sulawesi tengah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. taa terdiri dari unsur kementerian lembaga, unsur satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait, dan unsur universitas.taa berfungsi memperkuat pemerintah daerah dalam pendataan, perencanaan, pendanaan termasuk bantuan luar negeri, fasilitasi dan koordinasi, pelaporan informasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta memberikan asistensi dalam penyiapan rencana pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali wilayah terdampak. tugas taa mencakup: merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana provinsi sulawesi tengah. menyusun secara rinci langkah langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana provinsi sulawesi tengah. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana provinsi sulawesi tengah. memastikan terjadinya sinkronisasi antara rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi dengan rencana aksi yang disusun oleh bupati walikota, memastikan sinergi dan sinkronisasi antara program kegiatan kementerian lembaga dan pemerintah daerah dengan sumber pendanaan apbd pemerintah daerah), apbn dan sumber pendanaan lainnya. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. bab penutup sebagaimana diamanatkan dalam tanggal november bahwa rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana provinsi sulawesi tengah ini disusun melalui koordinasi oleh kementerian ppn bappenas, untuk dijadikan masukan bagi pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah dalam melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian lembaga dan pelaku kepentingan lainnya, serta untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan disusun oleh pemerintah daerah terdampak provinsi sulawesi tengah, melalui koordinasi dan pembinaan dari gubernur sulawesi tengah. untuk menjamin percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana diamanatkan dalam instruksi presiden atas, maka diperlukan perhatian dan pertimbangan beberapa hal pokok sebagai berikut: rencana induk memuat kerangka kebijakan yang bersifat kebijakan dan strategi dalam pemulihan wilayah pascabencana dan pembangunan kembali lokasi baru yang disepakati. rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana provinsi sulawesi tengah akan ditetapkan dalam peraturan gubernur, dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan disusun oleh masing masing daerah kabupaten kota terdampak provinsi sulawesi tengah, termasuk rencana relokasi pada permukiman baru yang akan ditetapkan melalui peraturan gubernur. rencana induk dijadikan acuan dalam revisi rtrw dan rdr yang akan menentukan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi pada wilayah pascabencana sulawesi tengah, yang akan ditetapkan melalui peraturan daerah yang disepakati dengan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota terdampak. hasil penilaian kerusakan dan kerugian, serta penilaian kebutuhan pemulihan pascabencana perlu disinkronkan secara detil, termasuk kebutuhan pembangunan relokasi baru, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah terdampak. tahapan transisi perlu segera diselesaikan dalam bulan sesuai target pada tanggal desember termasuk perkiraan penghitungan kerusakan dan kerugian, serta perkiraan kebutuhan pascabencana untuk dirampungkan, sehingga rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera disusun untuk diselesaikan pada akhir tahap transisi, sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi. ditargetkan awal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada awal tahun termasuk persiapan pembangunan baru kawasan relokasi yang disepakati, sesuai dengan rencana induk yang memuat peta kesepakatan untuk relokasi permukiman baru. dalam penjabaran rencana induk dalam proses penyusunan rencana aksi, diperlukan koordinasi dan konsultasi antara pemda provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota terdampak, untuk dapat terus dilanjutkan, dalam rangka menghasilkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi yang sortable dan acceptable tingkat daerah dan masyarakat. prinsip this (tematik, holistik, integratif, dan spasial) menjadi kunci untuk penyusunan rencana induk dan asistensi rencana aksi, melalui proses perencanaan yang teknokrat dan partisipatif. prinsip pengurangan risiko bencana menjadi prasyarat disusunnya rencana induk dan rencana aksi yang dapat mewujudkan build back better, safer and more sustainable , termasuk dalam menetapkan dan mengembangkan lokus pembangunan permukiman baru yang perlu memperhatikan penguatan struktur konstruksi bangunan pada lokasi lama yang rendah ancaman bencana. dalam pengawalan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, diperlukan pendampingan dari pemerintah pusat melalui pembentukan tim pendamping teknis yang akan membantu dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi secara profesional dan berkesinambungan. selanjutnya dengan memperhatikan keputusan presiden, dan wilayah terdampak lainnya per tanggal november yang telah menetapkan satuan tugas yang menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana yang salah satunya adalah provinsi sulawesi tengah maka pemanfaatan dan optimalisasi dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana provinsi sulawesi tengah sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dari satuan tugas penanggulangan bencana provinsi sulawesi tengah. dukungan pelaksanaan tugas satuan tugas dimaksud adalah dalam rangka: melakukan sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana provinsi sulawesi tengah: mempercepat pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak wilayah terdampak provinsi sulawesi tengah, mempercepat pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana provinsi sulawesi tengah, melakukan langkah untuk mempercepat penanggulangan bencana provinsi sulawesi tengah, dan dalam pelaksanaan tugasnya, dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan atau sesuai dengan peraturan perundang undanganvie,nih, sh. ,mh pembina iv b nip.pemerintah provinsi nusa tenggara barat telah ditetapkan dalam peraturan gubernurandatanganan perintah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat lingkup pemerintah provinsi ntb, cc. ketentuan dalam huruf diubah dan diantara huruf huruf huruf f1, huruf huruf huruf diubahdiubah sebagai berikut:keel. sekretaris daerah terhadap perjalanan dinas staf ahli gubernur dan asisten dalam negeri setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah, asisten terhadap perjalanan dinas pejabat eselon lingkunganf1. ketua kpid terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh komisioner kpid dalam negeri, f2. dalam negeri, sekretaris dprd terhadap perjalanan dinas pejabat eselon ii, eselon iv, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap lingkungan sekretariat dprd dalam negeri. pejabat yang berwenang menandatangani spt dan spp pada lingkup skpd adalah: kepala skpd terhadap perjalanan dinas pejabat eselon iii, eselon iv, tokoh anggota masyarakat dan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap lingkungan masing masing skpd dalam negeri, dan kepala kantor penghubung, kepala unit pelaksana teknis dinas badan terhadap perjalanan dinas pejabat eselon dan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap lingkungan masing masing kantor unit pelaksana teknis dinas badusa tenggara baratjera dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi barat, menimbang bahwa dalam rangka memastikan kondisi hewan dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan dan pengujian terhadap agen penyakit, cemaran, dan residu laboratorium veteriner, bahwa berdasarkan ketentuan dnjaminan produk hewan diantaranya dilakukan melaui pemeriksaan dan pengujian terhadap produk hewan yang akan diedarkan dan dalam peredarmb ta telah .sebagaimana . gg) pemain sales bawanya. gubernur adalah gubernur sulawesi barat. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah sulawesi barharimanusimenular strategis yang selanjutnya disingkat phys adalah panastantae penyakit .dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur,yang bertanggung jawab adalah dokter hewan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas yang membintangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sebagai penanggung jawab teknis pelayanan kesan dan kesmavet laboratoriumtugas adalah medik, paremdik, atau orang yang ditugaskan untuk melakukan jasa pelayanan kesan dan kesmavet. jasa pelayanan kesjasa pelayanan kesmavet adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada produk asal hewan yang dibawa seseorang dalam rangka pengujian organoleptik, cemaran mikroba, residu, dan pelayanan lainnya. klinik hewan adalah sarana pelayanan kesehatan medik veteriner yang dilaksanakan oleh dokter hewan dan memiliki fasilitas lengkap untuk upaya kesehatan hewanlaboratorium diagnostik kesan dan kesmavetsurat keterangan kesehatan hewan yang selanjutnya disingkat skh adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menunjukkan bahwa ternak yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat dan tidak berpotensi menularkan penyakit. sertifikat veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner bidang kesmavet atau lab kesmavethasil uji yang selanjutnya disingkat shu adalah surat hasil uji laboratorium utd diagnostik kesan dan kesmavetorang adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima pelayanan utd diagnostik kesan dan kesmavet . gg) emisi selama baca pembentukan peraturan gubernur ini dimaksudkan untuk: membantu memberikan penegakan diagnosa penyakit hewan dan status kesehatan hewan, menjamin mutu kualitas produk bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal asuh), dan memberikan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan. tujuan peraturan gubernur adalah: untuk mengetahui nilai prevalensi phys wilayah sulawesi barat, menyediakan data phys dan produk asal hewan sebagai dasar untuk membuat suatu kebijakan oleh pihak berwenang, mendukung sulawesi barat tetap bebas dari phys (asf dan pmk) dan penyakit eksotik lainnya, memberikan jasa pelayanan laboratorium terhadap orang atau badan usaha untuk tujuan tertentu, memberikan pelayanan klinik kesehatan hewan, dan memberikan kepastian kenyamanan dan atau ketentraman bagi orang atau badan selaku penerima pelayanan jasa laboratorium. bab kewenangan dan tanggung jawab pelayanan laboratorium diagnostik kesan, kesmavet dan klinik hewan berwenang: melakukan pengujian sampel penyakit hewan, melakukan pengujian sampel produk pangan asal hewan, melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan, dan melakukan kerja sama dengan laboratorium lain dalam hal parameter uji yang belum dapat dilaksanakan utd laboratorium diagnostik kesan dan kesmavet. pelayanan laboratorium diagnostik kesan, kesmavet dan klinik hewan bertanggung jawab atas: hasil pengujian lapangan, hasil pengujian laboratorium, dan hasil pemeriksaan hewan. bab iii objek pengujian dan pelayanan klinik objek pengujian meliputi bahan dan atau bagian yang diambil dari individu, dan produk pangan asal hewan dan atau olahannya. panastantae objek . objek pelayanan klinik meliputi hewan peliharaan. setiap orang yang melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran hewan atau produk asal hewan provinsi sulawesi barat wajib melakukan pengujian utd laboratorium diagnostik kesan dan kesmavet sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. adapun syarat dan ketentuan yang dimaksud pada adalah wajib melampirkan skh dari daerah asal, wajib melampirkan hasil pengujian laboratorium sesuai dengan potensi resiko penyakit yang ditimbulkan dari hewan atau produk asal hewan tersebut, dan jika tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud pada huruf dan huruf maka wajib dilakukan pemeriksaan utd laboratorium diagnostik kesan dan kesmavet sulawesi barat. pengujian yang dimaksud pada diajukan oleh: badan usaha, perorangan, dan cc. pemerintah daerah lain. bab kriteria pelayanan kriteria pelayanan laboratorium diagnostik kesan, kesmavet dan klinik hewan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pelayanan laboratorium kesan, pelayanan laboratorium kesmavet, pelayanan klinik hewan, dan pelayanan pemusnahan limbah laboratorium. yang termasuk dalam pelayanan laboratorium kesan adalah uji rose bengal test rbt), pengujian complement fixation test cft): cc. uji haemaglutination haemaglutination inhibition test ha hi), ulas darah morfologi: pemeriksaan elisa, pemeriksaan seller, bedah bangkai, pengujian parasit, dan peneguhan diagnosa menggunakan polymerase chain reaction pcr). yang termasuk dalam pelayanan laboratorium kesmavet adalah pengujian organoleptik, pengujian fisik dan kimia, pengujian cemaran mikroba, pengujian residu, dan w pengujian . jdih perisai galat baal pengujian pemalsuan daging. wm) yang termasuk dalam pelayanan klinik hewan adalah pemeriksaan kesehatan, pemberian terapeutik, tindakan operasi, pemberian vaksin, dan rawat inap. pelayanan laboratorium diagnostik kesan, kesmavet dan klinik hewan dilaksanakan sesuai dengan standar pedoman berlaboratorium veteriner yang baik good veterinary laboratory practice) dan pedoman pelayanan klinik veteriner yang baik good veterinary practice). pelayanan laboratorium diagnostik kesan, kesmavet dan klinik hewan dilakukan sesuai dengan permohonan yang diajukan. kriteria dan tata cara pelayanan laboratorium kesan dan kesmavet sebagaimana yang dimaksud dan dilaksanakan oleh utd laboratorium diagnostik kesan dan kesmavet sesuai dengan standar nasional indonesia. bab prosedur pengajuan pelayanan bagian kesatu pra pelayanan pengajuan permohonan pelayanan ditujukan kepada kepala utd laboratorium diagnostik kesan dan kesmavet sesuai dengan formulir yang telah ditentukan. permohonan pelayanan sebagaimana pada ditandatangani oleh pimpinan institusi, pimpinan perusahaan atau kuasanya, dan perorangan atau kuasanya. format formulir permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian peraturan gubernur ini. bagian kedua pelayanan utd laboratorium diagnostik kesan dan kesmavet melakukan pelayanan sesuai dengan permohonan yang diajukan. utd laboratorium diagnostik kesan dan kesmavet menerima sampel pengujian yang diambil oleh petugas laboratorium provinsi atau petugas dari daerah asal. jenis pelayanan yang dimaksud pada harus disertai berita acara yang menjelaskan jenis pelayanan yang diberikan w menjelaskan . gg) emisi selama baca klinik hewan melakukan pelayanan sesuai dengan tindakan yang diperlukan. formatutd laboratorium diagnostik kesan dan kesmavet dapat memberikan saran atau masukan teknis terhadap jenis pelayanan yang akan dilakukan. pemohon berhak mengetahui durasi pengujian laboratorium mulai dari pemasukan surat permohonan sampai dengan laporan hasil pengujian dan shu. hasil pengujian akan sah bila ditandatangani oleh dokter hewan yang bertanggung jawab. shu dibuat dengan format padalayanan hasil pelayanan pengujian yang telah selesai dituangkan dalam shu. shu sebagaimana dimaksud pada berisi uraian pokok yaitu: identitas pemohon, hasil uji laboratorium, dan cc. standar hasil uji. bab pendanaan pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vsecara tertulis, dan rekomendasi pembekuan dan atau pencabutan izin usaha. utd laboratorium diagnostik kesan dan kesmavet wajib memberikan saran dan rekomendasi kepada kepala dinas dengan melampirkan telaahan terhadap orang atau badan usaha yang tidak melakukan pengujian utd laboratorium diagnostik kesan dan kesmavet. sanksi sebagaimana dimaksud pada juga berlaku untuk orang atau badan usaha yang secara sengaja atau tidak sengaja mengabaikan ' ' ' sanksi . jdih pemain selamaberita daerah provinsi sulawesi barat tahun nomor. formulir permohonan pelayanan nomor permohonan yang bertanda tangan bawah ini nama alamat jenis permohonan perorangan pelaku usaha pemerintah telp hp jenis pelayanan laboratorium kesan laboratorium kesmavet klinik hewan insinerator jenis daging lo. sampel kenknnnnnanakannnaanaaa jaringan organ produk olahan . jenis uji rose bengal tes rbt) peneguhan diagnosa pengujian menggunakan pcr pemeriksaan rabies ulas darah morfologi bacillus anthracis) jdih pemain selama kode sampel harga analisis biaya total mam uju, petugas penerima sampel pemohonerita acara pelayanan nomor pada hari ini. . tanggal.i jjj. bulan penaasananaenaaa tahun dua ribu . jjj. telah dilakukan pelayanan jumlah sampel jumlah pelayanan demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. dokter hewan penanggung jawab, ttdformat sertifikat hasil uji (shu) kepada yth. epi perihal lamp tgl uji hasil uji lihat lampiran kesimpulan diagnosa mamuju, loc. dokter hewan penanggung jawab, ttdutama muda iv.c nip.: jdih pemain selamatelah ditetapkan dengbahwa berdasarkandinyatakan bahwa pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, bahwa berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan dinas pendidikan dan kementerian pendidikan dan kebudayaan, telah dibentuk beberapa unit sekolah baru usb) provinsi sumatera barat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan gubernur sumatera barketentuan dalam:::pangkalan koto sman payakumbuhan kec. bukik barisanijunjung smkn padang lawas smkn sawahlunto smkn sijunjung smkn sawahlunto:ranah batahan sman sungai pua sman luhak nan duo sman bandung sman sungai aur sman binatang kamang sman pasaman sman koto sman kenali smklingga sari diganti sman 1xi terusan sman sutera sman terusan sman bayang sman batang kapas sman pengarang sman batang kapas sman nagari bayang sman pengarang sman ranah pesisir sman ranah pesisir sman pengarang sman basa ampek balai:mkn silat
jar uas gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun tentang pedoman pengendalian gratifiksulawesi barat, pejabat pegawai pemerintah provinsi sulawesi barat dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun jugajdih perisai alamat taat pagejdih people alamat tara pageprovinsi sulawesi baratjabat pegawai pemerintah provinsi sulawesi baratsulawesi daerah, sekretariat dprd, inspektorat, badan, dinas, lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat. bumi adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi sulawesi barat. inspektorat adalah opd provinsi sulawesipagesulawesi baratsulawesi barat yang selanjutnya disingkat upg provinsi sulawesi baratprovinsi sulawesi baratpagejdih perisai alamat taat page yang berlakupagejdih people alamat tara page gratifikasi yang terkait kedinasan memiliki karakteristik umum sebagai berikut diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi#jdih perisai alamat taat page pembina pengarah gubernur wakil gubernur sekretaris daerah provinsi ketua inspektur provinsi sekretaris kepala biro hukum provinsiprovinsisesuaijdih perisai alamat taat pagesulawesi baratsulawesi barat,sulawesi barat:sulawesi baratsulawesi barat. ketentuan tentang tata )contoh pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada yaitu menjadi ajdih perisai salam para page barang gratifikasi,sulawesi baratage bab vii pengawasan inspektorat provinsisulawesi barat. inspektorat provinsitwin pria sebagai haa pagerovisi selama para pagesebagaimana dimaksud pada uraian tugas kepala seksi media, desain dan informasi teknologi adalah sebagai berikut: menyusun perumusan kebijakan bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi, melaksanakan kebijakan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi, cc. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi, melaksanakan administrasi direktorat jenderal pajak ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologdalampemuda,: seksi pemuda, dan seksi olahraga. seksi pemuda dibidang pemuda. dalamnyusupelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemuda, melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan, dan melaksanakan tugas lain sesuaiolahragaj .il. melaksanaariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten sumedang. kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata, pemuda dan olahragariwisata, pemuda dan olahragariwisata, pemuda dan olahraga dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala dinas pariwisata, pemuda dan olahraga. kepala dinas pariwisata, pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan bidang pariwisata, pemudapemuda dan olahragrencana induk pengembangan pariwisata, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang perfilman dan pemberian rekomendasi dan atau izin bidang perfilman, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, mengawasi penyelenggaraan promosi pariwisata, merencanakan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pemuda dan olah pemuda dan olahraga dibantu oleh: sekretariat, bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif, bidang pemuda dariwisata, pemuda dan olahragpembangunan, pengembangan dan pengendalian obyek dan daya tarik wisata ciptaanrumuskan kebijakan dan rencana induk pengembangan pariwisata, merumuskan pengembangan sistem informasi obyek dan daya tarik wisata, merumuskan pedoman pengembangan destinasi pariwisata, mengendalikan pelaksanaan kerjasama skala kabupaten dan internasional pengembangan destinasi pariwisata, mengendalikan promosi obyek dan daya tarik wisata: menciptakan citra pariwisata sebagai salah satu tujuan wisata budaya baik lokal regional nasional dan internasional, melaksanakan pembinaan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemasaran pariwisata, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi bidang pemasaran pariwisatseksi obyek dan daya tarik wisata, dan seksi industri wisata. seksi obyek dan daya tarik wisata dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi obyek dan daya tarik wisata. kepala seksi obyek dan daya tarik wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas kepala seksi obyek dan daya tarik wisata adalah sebagai berikut: menyusun kebijakan dan rencana induk pengembangan pariwisata bidang obyek dan daya tarik wisata: menyusun pengembangan sistem informasi obyek dan daya tarik wisata, cc. menyusun pedoman pengembangan destinasi obyek dan daya tarik wisata,, menyelenggarakan promosi obyek dan daya tarik wisata: melaksanakan pembinaan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, melaksanakan pendataan pengunjung obyek dan daya tarik wisata: menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pariwisata, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pariwisata, dan melaksanakan tugas lainlaksanakan pengembangan dan pemantauan industri wisata. dalamnyusun rencana induk pengembangan pariwisata bidang industri wisata, menyusun program pendataan industri wisata, menyusun program pembinaan dalam rangka pengembangan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata, menyusun rekomendasi dalam rangka proses perijinan usaha sarana pariwisata dan usahajasa pariwisata, menyusun program pembinaan asosiasi pariwisata melalui peningkatan sumber daya manusia, menyusun program pelaksanaan promosi potensi usaha pariwisata, melaksanakan evaluasi hasil kegiatan bidang industri wisata sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan, dan h.melaksanakan tugas lain dengan tugas pokok dan bidang tugasnyadalamkebijakan teknis rencana dan program pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif: pelaksanaan pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif: pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif, pelaksanaan administrasi badan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, perumusan kebijakan dan perumusan kebijakan bidang pemasaran pariwisata, pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran bidang ekonomi kreatif: perumusan kebijakan bidang ekonomi kreatif berbasis seni ekonomi budaya, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria bidang pemasaran dan pariwisata, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pemasaran pariwisatseksi seni, budaya dan film, dan seksi media, desain dan informasi teknologi. seksi seni, budaya dan film dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi seni, budaya dan film. kepala seksi seni, budaya dan film mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan dibidang seni, budaya dan film. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas kepala seksi seni, budaya dan film adalah sebagai berikut: menyusun perumusan kebijakan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, melaksanakan kebijakan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, cc. menyusun norma standar, prosedur dan kriteria bidang seni dan budaya, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya. seksi media, desain dan informasi teknologi dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi media, desain dan informasi teknologi. kepala seksi media, desain dan informasi teknologi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang media, desain dan informasi teknologi.
bupati situbondo provinsi jawaserta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, dipandang perlu menetapkan671t6 email.57 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor i7); peraturan presiden nomor tahun tahun o.t nomor l2. t7.oo7 nomor l7l;6 tentang kepala desa lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor peraturan bupati situbondo nomor tahun ol2ol2,berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor lti; peraturan bupati situbondo nomor tahun 2ols tentang penjabaran2ol5raturan pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun ot6 tentang kepala desa berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor 1s). menetapkanr startbagian pemerintahan adalah bagian pemerintahan sekretaria2ilihan kepala maksud dan tujuan maksud pemberian bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa adalaht\:juan pemberian bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah membantu desa dalam pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa; mewujudkan pemilihan kepala desa yang netral, langsung, mufti, bebas, rahasia, jujur dan adil bab iii prinsip pengelolaan bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala dan terkendali, bahwa penggunaan bantuan keuangan haruspelaksanaan pemilihan kepala desa bersumber dari apbd kabupaten tahun anggaran ol6. bab besaran anggaran penentuan besaran anggaran bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan asas adil dan merata. besaran anggaran bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa disesuaikan dengan kemampuan apbd. lokasi dan alokasi bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab penggunaan anggaran bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa dipergunakan untuk maksimal o o (empat puluh keseratus) dari bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa digunakan untuk honorarium panitia pemilihan; sisa alokasi bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa digunakan untuk biaya alat t\:lis kantor atk); biaya penggandaan; biaya makan dan minuman rapat; biaya pendaftaran pemilih (pantarlih); biaya kegiatan kampanye; biaya dokumentasi dan publikasi; dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa. untuk setiap penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan kepala desa wajib menyampaikan tanda bukti pengeluaran berupa akuntansi, nota atau tanda bukti lainnya yang sah. dalam hal penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada lebih kecilvii mei{anime pengusulan dan pencarian dana bagian kesatu mekanisme pengusulan pemerintah desailihan kepala desa yang disertai proposal kepada bupati situbondo dengan tembusan skpd yang membidangi. bupati dengan suatu disposisi, menunjuk yang membidangi dalam hal ini kepala bagian pemerintahan untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada kepala . penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan dppkadpelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bupati situbondo cq. kepala dppkad melalui bagian pemerintahan sekretariat daerah kabupaten situbondo untuk diverifikasi, dengan kelengkapan persyaratannya sebagai berikut: surat permohonan persetujuan pencairan kepada bupati dari sekretaris daerah dan telah mendapat disposisi dari bupati; surat persetujuan dari kepala bagian pemerintahan yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; surat permohonan pencairan dari kepala desa kepada bupati situbondo melalui ppi(ad; fototahun pakta integritas yang ditandatangani kepala desa; fotokopi nomor pokok wajib pajak wp); fotokopi nomor rekening bank jatim atas nama pemerintah desa yang masih aktif; fotokopi penunjukan bendahara desa; akuntansi bukti pengeluaran uang bermaterai cukup; rencana anggaran biaya rab); fotountuk bantuan keuangan yang bersifat khusus); fotokopi rekomendasi dari bagian pemerintahan, sebagai tindak lanjut atas disposisi bupati terhadap proposal yang diajukan; fotokopi disposisi bupati atas proposal yang diajukan; proposal yang telah mendapat disposisi dari bupati; semua persyaratpkad, (satu) untuk bagian pemerintahan dan (satu) bundel sebagai arsip pemerintah desa. kepala dppkad menyalurkan dana langsung dari kas daerah rekening kas pemerintah desa melalui bilihan kepala desa dikelola oleh panitia pemilihan kepala desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatansemua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat dan dibukukan dalam desa dan buku administrasi keuangan desa. bab pelaporan dan pertanggungjaiitaban dana penerima bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada bupati melalui dppkad dengan tembusan kepala bagian pemerintahan, atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya. penerima bantuan keuangan khusus bertanggungbantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa kepada pemerintahpabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desatiga) bulan sejak tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa dan atau paling lambat tanggal bulan januari tahun pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada dan meliputi laporan penggunaan bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diterimanya; surat pernyataan tanggung ketentuan dan peraturan perundang undangan. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disampaikan kepada bagian pemerintahan untuk diteruskan kepada bupati melalui dppkad. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dimasukkan kedalam snelhecter plastik warna hijau dibuat rangkap (tiga), untuk disampaikan kepada bupati melalui kepala ppi(ad rangkap (satu); bagian pemerintahan rangkap (satu); asli untuk penerima rangkap (satu). jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepalapemilihan kepala desa dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten situbondo. bab pengendalian, monitoring dan evaluasimilihan kepaladadang widianto berita daerah i{kabupaten situbondo tahun nomor .2i
dag rap plan run aas bupati sumedang provinsi jawa barat peraturan bupati sumedang nomor tahun tentang pemberian penghargaan dalam pemungutancukup potensialmemberikan motivasi dan apresiasi pemerintah daerah terhadap peran serta wajib pajak, penggerak taat pajak, desa, kelurahan, dan kecamatan dalam pemungutan pajak daerah, perlu diberikan penghargaan, bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dalam pemungutan pajak daerah kabupaten sumedang diperlukan pengaturan mengenai pemberian penghargaanrgaan dalamerian penghargaan kepada seseorang atau badan yanghargaan dalamtata cara perhitungan besaran pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada desa atas capaian kinerja ppp jumlah besaran uang atas capaian kinerja: realisasi ppp percepatan capaian tiap bulan kelompok target ppp) pemerataan) besaran percepatan capaian tiap bulan: besaran percepatan capaian tiap bulan ditetapkan berdasarkan pencapaian realisasi per bulan yang besaran persentase perbuatannya sebagai berikut: pencapaian atas kinerja target ppp sampai dengan bulan maret sebesar (limpril sebesar tigmei sebesar (sejuni sebesar (sembilan keseratus) dari realisasi dan atau pencapaian target ppp yang dikelola oleh desa bersangkutan, pencapaian atas kinerja target ppp sampai dengan bulan juli sebesar (tujuhgustus sebesar (limatau pencapaian atas kinerja target ppp sampai dengan bulan september sebesar (tig. kelompok target ppp: kelompok target ppp ditetapkan dalam (tiga) kelompok berdasarkan jumlah target awal, sebagai berikut: kelompok sampai dengan rp60. (enam puluh juta rupiah), maka perhitungannya dikalikan dengan (satu koma sebelas). kelompok diatas rp60. (enam puluh juta rupiah) sampai dengan rp100. (seratus juta rupiah), maka perhitungannya dikalikan dengan (satu koma tiga belas). kelompok iii diatas rp100. (seratus juta rupiah), maka perhitungannya dikalikan dengan (satu koma lima belas). besaran pemerataan besaran pemerataan sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). bupati sumedang, ttd eka setiawanformat surat pernyataan pertanggungjawaban penerima penghargaan berupa uang dan surat pemberitahuan nomor rekening kas desa format surat pernyataan pertanggungjawaban penerima penghargaan berupa uang kop surat pemerintah desa surat pernyataan nomor yang bertandatangan dibawah ini: nama jabatan alamat dengan ini menyatakan bahwa saya menerima penghargaan dari pemerintah kabupaten sumedang, berupa uang atas capaian kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun anggaran . dan saya sebagai penerima akan melaporkan dan bertanggung jawab secara jabatan tentang penggunaan penghargaan dimaksud, untuk menunjang kegiatan pengelolaan operasional pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaformat pemberitahuan nomor rekening kas desa: kop surat pemerintah desa kepada nomor yth. bapak kepala perangkat daerah sifat segera yang membidangi pendapatan) lampiran (satu) berkas perihal pemberitahuan sumedang nomor rekening bank dipermalukan dengan hormat, bahwa desa. kecamatan . mendapat penghargaan dalam bentuk uang atas capaian kinerja dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun . berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk memperlancar dalam proses penerimaan penghargaan capaian kinerja dimaksud, kami mohon agar dana tersebut ditransfer rekening kas desa kami yaitu nama bank pa. nama pemegang rekening: . nomor rekening bonanaanannanaana ane (photo copy buku rekening bankant. kepala desa ina. nip. bupati sumedang, ttd eka setiawdalam wilayah kerja kecamatan. kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh campppenggerak taat pajak adalah merupakan orang pribadi, badan, kelompok masyarakat dan atau instansi yang memiliki kepedulian secara sukarela dan mandiri dalam melakukan upaya yang mendorong kesadaran para wajib pajak untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran pajaknya secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. petugas pemungut desa kelurahan adalah para petugas kolektor ppp yang ada tingkat pemerintah desa kelurahan yang diberi tugas oleh masing masing desa kemarahannya untuk menagih mengelola ppp dari wajib pajak yang berada wilayah desa kemarahannya masing masing. pencapaian target adalah pencapaian rencana penerimaan target ppp pada tahun berjalan. kinerja adalah capaian tertinggi atas target ppprima dan bentuk penghargaan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan dalam pemungutan pajak daerah kepada: wajib pajak, penggerak taat pajak, kecamatan, desa: dan kelurahan. kecamatan, desa, dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf untuk pemungutan ppp. bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam berupa: piagam, uang, barang, dan atau bentuk lainnya. bab kriteria penilaian dan persyaratan bagian kesatu asas penilaian dan nilai nilai organisasi pemberian penghargaan dalam pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak, penggerak taat pajak, kecamatan, desa dan kelurahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas asas penilaian penghargaan yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baikakuntabel: partisipatif, dan proporsionalitas. nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada yaitu: komitmen, unggul, cc. jujur, ahli dan akuntabel: normatif: dan gagasan. bagian kedua persyaratan paragraf wajib pajak persyaratan pemberian penghargaan bagi wajib pajak dalam pemungutan pajak daerah meliputi: terdaftar sebagai wajib pajak dan atau sebagai subjek pajak daerah, memiliki tanda bukti atau dokumen yang menunjukan wajib pajak daerah secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan selama (lima) tahun berturut turut telah melaksanakan kewajiban membayar pajak daerahdaerah yang sah diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi pendapatan. untuk pemberian penghargaan kepada wajib pajak ppp selain syarat sebagaimana dimaksud dalam wajib pajak ppp harus mempunyai ketetapan ppp paling sedikit rp100. (seratus juta rupiah). paragraf penggerak taat pajak persyaratan pemberian penghargaan bagi penggerak taat pajak dalam pemungutan pajak daerah meliputi: memiliki tingkat kepedulian dalam peningkatan intensifikasi pajak daerah,wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam pemungutan pajak daerah, dan memiliki tingkat keperansertaan dalam mensukseskan intensifikasi penerimaan pajak daerah. paragraf kecamatan persyaratan pemberian penghargaan bagi kecamatan dalam pemungutan ppp meliputi: telah menetapkan program intensifikasi atau rencana pencapaian target sebagai bagian dari agenda kerja pemerintah kecamatan, telah menunjukan upaya dan langkah serta memotivasi terhadap desa kelurahan dalam peningkatan pajak daerah diwilayah kerjanya, melakukan intensifikasi pemungutan ppp yang bekerja sama melibatkan berbagai unsur lembaga terkait atau masyarakat setempatajak daerah maupun data realisasi penerimaan pajak daerah. paragraf desa dan kelurahan persyaratan pemberian penghargaan bagi desa dan kelurahan dalam pemungutan ppp meliputi: mempunyai strategi dalam rangka pencapaian target sebagai bagian dari agenda kerja pemerintah desa bersama dengan petugas pemungut desa kelurahan, telah menunjukan upaya dan langkah serta memotivasi terhadap petugas pemungut desa kelurahan dalam peningkatan ppp wilayah kerjanyapp maupun data realisasi penerimaan ppp. desa kelurahan yang tidak dapat mencapai target minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf yang disebabkan oleh adanya kekeliruan data dalam penetapannya dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan atas capaian kinerja dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi pendapatan. bab tim penilai untuk menentukan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim penilai. tim penilai sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur perangkat daerah yang membidangi pendapatan. ketentuan tim penilai sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan. bab tata cara usulan penerima penghargaan bagian kesatu wajib pajak dan penggerak taat pajak kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan mengusulkan wajib pajak dan penggerak taat pajak sebagai calon penerima penghargaan kepada bupati berdasarkan hasil kajian tim penilai. pengumpulan data untuk wajib pajak bersumber dari data base pembayaran pajak daerah perangkat daerah yang membidangi pendapatan. pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada menggunakan kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalamindustrian dan tenaga kerjnyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi standarisasi dan desain produk industridan desain produk industri, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan bimbingan teknis standarisasi, design produk industri dan fasilitasi hak kekayaan intelektual hki) industri, menyiapkan bahan pembinaan, penerapan dan pengembangan standarisasi, design produk industri dan fasilitasi hak kekayaan intelektual (hki) industri, menyiapkan bahan kerjasama bidang standarisasi dan design produk industri dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga lembaga standarisasi, design produk industri dan fasilitasi hak kekayaan intelektual (hki) industri: menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan penerapan standarisasi dan design produk industri: menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi standarisasi mutu hasil industri dan hak kekayaan intelektual (hki) industri, menyiapkan bahan koordinasi promosi design produk industri serta informasi lainnya, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi standarisasi dan desain produk industr: menyusun program kerja bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai penjabaran rencana strategis dinas, merumuskan program kebijakan pemerintah daerah dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, cc. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, mengembangkan program kegiatan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, mensosialisasikan program kegiatan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penempatan tenaga kerja danroduktivitas tenaga kerja mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja: cc. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja: menyiapkiapkan rancangan kesiapan materi pelatihan, kurikulum dan silabus pelatihan, menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, menyiapknyiapkan program pelatihan, tenaga instruktur dan tenaga pelatihan serta sarana dan prasarana pelatihan kerja: menyiapkan metode penyebaran informasi pelaksanaan pelatihan dan pelaksanaan perekrutan calon peserta pelatihan kerja, menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas serta merencanakan pemantauan tingkat produktivitas: menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas dan pengukuran produktivitas: il. melaksanakan kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan lembaga latihan kerja swasta: melaksanakan kegiatan pengkajian dan memproses untuk penerbitan rekomendasi ijin pendirian lembaga pelatihan kerja: oo. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pelatihan dan produktivitas tenagampatan dan perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja: cc. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja: mengelola menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja, menyiapkan perencanaan untuk pelayanan dan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta: melaksanakan pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja skala kabupaten: menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan bursa kerja lembaga dinas pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pelatihan: menyiapkan bahlaksanakan penyusunan proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja skala daerah: melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja skala daerah: menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan ita: melaksana (bkk): melaksanakan fasilitasi dan pelayanan antar kerja lokal (akl) antar kerja antar daerah (akad) dan antar kerja antar negara (akan) daerah: melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan antar kerja lokal akl), antar kerja antar daerah akad) dan antar kerja antar negara (akan): pp. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif penempatan dan perluasan kerja: menyiapkan, melaksanakan dan memantau pemulangan dan kepulangan tki, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pemantauan bagi tki purna, ss.empatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi penempatan dan perluasan kesempatanransmigrasi mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi transmigrasi, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi transmigrasi, menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan seksi transmigrasi: menyiapkan data informasi peta kemiskinan desa dan kecamatan, menyiapkan data animo transmigrasi calon transmigran, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penjajahan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi daerah transmigrasi, menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembahasan naskah perjanjian kerjasama penyelenggaraan transmigrasi, melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan pemerintah daerah transmigrasi: melaksanakan peninjauan monitoring lokasi transmigrasi, menyiapkan bahan fasilitasi dan penyuluhan sosialisasi ketransmigrasian, menyiapkan bahan seleksi calon transmigran, menyiapkan bahan pembinaan, pelatihan dan pemberangkatan transmigran, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksimempunyai tugas: penyusunan program kerja bidang hubungan industrial sebagai penjabaran rencana strategis dinas, merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang hubungan industrial: cc. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang hubungan industrial: melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang hubungan industrial: melaksanakan pembinaan hubungan industrial melaksanakan fasilitasi pembuatan persyaratan kerja perusahaan, melaksanakan fasilitasi penentuan besaran upah minimum kabupaten umk): memfasilitasi dan mendorong terlaksananya jaminan sosial tenaga kerja: melaksanakan pencegahan dbidangyarat kerja mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi syarat kerja: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi syarat kerja, cc. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan seksi syarat kerja: menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan verifikasi serikat pekerja serikat buruh lingkup kabupaten: melaksanakan rekapitulasi pelaksanaan pendataan dan verifikasi serikat pekerja serikat buruh menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi perjanjian kerja pk), peraturan perusahaan (pp), perjanjian kerja bersama (pkb) dan lembaga kerja sama bipartita: melaksanakan penerimaan, penelitian dan pencatatan perjanjian kerja serta pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan, melaksanakan pembentukan, pembinaan dan pengendalian kinerja lembaga bipartita dan tripartit, melaksanakan pembinaan sistem kelembagaan pelaku hubungan industrial: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi syaratjahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja, cc. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan seksi kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja: menyiapkan bahan fasilitasi dan pengembangan sistem pengupahan, melaksanakan fasilitasi bagi perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum daerah: melaksanakan fasilitasi dan pembinaan jaminan sosial tenaga kerja dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja buruh: melaksanakan fasilitasi pengurusan klaim jaminan hari tua jht), jaminan pensiun (jp), jaminan kematian (jkm) dan jaminan kecelakaan kerja (jkk) bagi pekerja buruh, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan jaminan sosial tenagasaian perselisihan hubungan industrial mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial: merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. menyusun kesiapan sarana dan prasarana dalam upaya pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menyiapkan bahan pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan perusahaan sebagai bahan pembinaan dalam rangka deteksi dini masalah ketenagakerjaan, melaksanakan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan kerja, mogok kerja, pemutusan hubungan kerja dan penutupan perusahaan wilayah kabupaten: melaksanakan mediasi dalam rangka pencegahan dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja, mogok kerja, pemutusan hubungan kerja dan penutupan perusahaan wilayah kabupaten, melaksanakan pengajuan rekomendasi dan pencabutan ijin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pekerja buruh:nyediakan sarana prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial: menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatseksi penyelesaian perselisihanmemutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran tugas dinas perindustriandinasdinaskepala dinas perindustrian dan tenaga kerja yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten trenggalek. sekretariat adalah sekretariat pada dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten trenggalek. sekretaris adalah sekretaris pada dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten trenggalek. bidang adalah bidang pada dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten trenggalek. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat pada dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten trenggalek. seksi adalah seksi pada bidang pada dinas perindustrian dan tenaga kerjindustrian dan tenaga kerjindustrian, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta hubungan industrial: cc. mengoordinasikan pelaksanaan program bidang perindustrian, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta hubungan industrial: menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta hubungan industrial: melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta hubungan industrial:industrian bidang perindustrian mempunyai tugas: menyusun program kerja bidang perindustrian sebagai penjabaran rencana strategis dinas, merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang perindustrian, cc. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang perindustrian, melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang perindustrian, merumuskan rencana pembangunan industri daerah, menyiapkan rekomendasi atas izin usaha industri, memproses, menyiapkan pelaksanaan peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri, menyiapkan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri, menyiapkan pelaksanaan promosi dan pengenalan produk industri, menyiapkan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelatihan teknis bidang industri, menyiapkan fasilitasi standarisasi dan desain produk industri: menyiapkan koordinasi dan pengawasan penerapan standarisasi dan design produk industri: menyiapkan laporan informasi perijinan dibidang industri kecil dan menengah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perindustragro mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi industri agro, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi industriagro, menyiapkan bahan rumusan rencana pembangunan industri daerah: menyiapkan bahan rekomendasi atas izin usaha industri bidang industri agro:agro, menyiapkan laporan informasi perijinan dibidang industri kecil dan menengah bidang industri agro, menyiapkan bahan perumusan kebijaknyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan bimbingan dan pelatihromosi dan pengenalan produklaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi industrinon agro mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi industri non agro: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi industri nonnon agro, menyiapkan bahan rumusan rencana pembangunan industri kabupaten bidang industri non agro, menyiapkan bahan rekomendasi atas izin usaha industri bidang industri non agro,non agro: menyiapkan laporan informasi perijinan dibidang industri kecil dan menengah bidang industri non agrologam, mesin, alat transportasi, kimia, tekstil dan aneka, elektronika dan telematikakoordinasi pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknispromosi dan pengenalan produk industri logam, mesin, alat transportasi, kimia, tekstil dan aneka, elektronika dan telematika: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi industri nondan desain produk industri mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi standarisasi dan desain produk industri,pemerintah kampungpemerintah kampung. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan bupati adalah bupati berau. daerah adalampung adalah sebutanstafbab organisasi pemerintah kampung bagian kesatu pemerintah kampung pemerintah kampung terdiri dari kepala kampung dan perangkat kampung. kepala kampung menyelenggarakan pemerintahan kampung dibantu oleh perangkat kampung. perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sekretariat kampung; dan pelaksana teknisterdiri dari paling banyak terdiri atas (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum; urusan keuangan; dan urusan perencanaan. paling sedikit (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan urusan keuangan. masing masing urusan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala urusan. dalam menjalankan tugasnya, kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka atau huruf angka dapat dibantu seorang staf. staf sebagaimana dimaksud pada bertugas sebagai bendahara; seksi kesejahteraan; dan seksi pelayanan. paling sedikit terdiri dari (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan; dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. pelaksana teknisusunan struktur organisasi pemerintah kampung kategori susunan organisasi pemerintah kampung ditetapkan sebagai berikut: pola minimal; pola menengah; dan pola maksimal penetapan kategori susunan organisasi pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dengan kriteria sebagai berikut: jumlah penduduk sampai dengan (lima ratus) jiwa dengan susunan organisasi pola minimal. jumlah penduduk (lima ratus satu) sampai dengan (seribu lima ratus) jiwa dengan susunan organisasi pola menengah. jumlah penduduk lebih dari (seribu lima ratus) jiwa dengan susunan organisasi pola maksimal. data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan data dari instansi yang berwenang dan atau organisasi perangkat daerah opd) yang membidangi urusan kependudukan. jumlah perangkat kampung pola min pelaksana teknis terdiri dari seksi pemerintahan; dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. jumlah perangkat kampung pola menengah. pelaksana teknis terdiri dari seksi pemerintahan; seksi kesejahteraan; dan seksi pelayanan. jumlah perangkat kampung pola maks; urusan keuangan; dan urusan perencanaan. pelaksana teknis terdiri dari seksi pemerintahan; seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan. susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung ditetapkan dengan peraturan kampung tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung. rancangan peraturan kampung tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala kampung dan bpk, disampaikan oleh kepala kampungketentuan lebih lanjut tentang penyusunan peraturan kampung tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung berpedoman pada peraturan bupati ini dan peraturan lainnya. bab iii kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi kepala kampudalam kepala kampung mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung; mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung; melaksanakan pembinaan perangkat kampung; mengalihkan tugas jabatan perangkat kampung yang berkedudukan setara; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung; menetapkan peraturan kampung; menetapkan apb kampung; membina kehidupan masyarakat kampung; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung; pembinaan meningkatkan perekonomian kampungmpung; mengembangkan sumber pendapatan kampung; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif; mewakili kampungkampung memiliki fungsi sebagai berikut:b hak dan kewajiban kepala kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala kampung mempunyai hak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kampung; mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan kampungkampung; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampungkampung; menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik; mengelola keuangan dan aset kampung; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung; menyelesaikan perselisihan masyarakat kampung; mengembangkan perekonomian masyarakat kampung; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat kampung; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kampungkampung. dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan kepala kampung wajib; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampungkampung secara tertulis kepada bpkampung secara tertulis kepada masyarakat kampung setiap akhir tahun anggaran. laporan penyelenggaraan pemerintahan kampungkampung akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pendahuluan; program kerja penyelenggaraan pemerintahan kampungnggaran pendapatan dan belanja kampung; keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh;; visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan kampung; dan strategi dan kebijakan. program kerja penyelenggaraan pemerintahan kampungkampung dengan mengacu pada rencana kerja pemerintahkampung dengan mengacu pada rencana kerja pemerintahan kampung dan rancangan pembangunan jangka menengah kampung sesuai dengan kewenangan kampungelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kampung sebagaimana dimaksud pada huruf memuat uraian tentang: peraturan kampung tentang anggaran pendapatan dan belanja kampung. peraturan kampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kampung. rincian anggaran pendapatan dan belanja kampung terdiri dari: pendapatan kampung. belanja kampung, belanja kampung yang terdiri dari: bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung; bidang pembangunan; bidang pembinaan kemasyarakatan bidang pemberdayaan masyarakat; bidang tak terduga; jumlah belanja; dan surplus defisit. pembiayaan kampung, pembiayaan kampung yang terdiri dari: penerimaan pembiayaan; pengeluaran pembiayaan; dan selisih pembiayaan. rincian anggaran pendapatan dan belanja kampung; penyampaian ucapan terima kasih; dan saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut. laporan penyelenggaraan pemerintahan kampungkampungpenyelenggaraan pemerintahan kampung selama masa jabatan;;laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung akhir masa jabatkampung khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kampungk dapat: membuat catatan tentang kinerja kepala kampungpenyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat kampung. masyarakat kampung berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah kampung mengenai kegiatankampungkampung yang disampaikan oleh kepala kampung sebagaimana dimaksud pada dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban, kepala kampung dapat mendelegasikan kepada perangkat kampung yang lain. bagian kedua sekretariatraian tugas sekretaris kampung sebagaimana dimaksud adalahkampung; melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan aset kampung; melaksanakan kegiatan perencanaan; melaksanakan kegiatan keuangan kampung; mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masayarakat kampung; mengkoordinasikan pelayanan kepada masyarakat; menyelenggarakan administrasi umum kampung, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kampung; memantau, merencanakan, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi manajemen keuangan kampung dan pelaksanaan program kegiatankampung berkaitan dengan bidang tugasnya.kampung yang meliputi sarana prasarana kampung, kantor kampung, kebersihan, keindahan kantor lingkungan kampung; melaksanakan pengelolaan administrasi personalia kepala kampung dan perangkat kampung yang meliputi melaksanakan pengelolaan tata usaha personalia aparat kampung; melaksanakan pengelolaan presensi;kampung yang meliputi: menyiapkan konsep rancangan peraturan kampung tentang pengelolaan kekayaan kampung; mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan aset kampungyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi aset kampung; inventarisasi data, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan tanah kampung, bangunan kampung, dan barang inventaris kampung; menyusun laporan pengelolaan aset kampung; dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perubahan aset kampung. melaksanakan fungsi kehumasan pemerintah kampungkeuangkeuangan; menyiapkan, menyusun bahan penyusunan apb kampung, perubahan apb kampung, dan perhitungan apb kampung; melaksanakan ketatausahaan keuangan kampung; membuat laporan realisasi keuang; menyiapkan bahan pengendalian program kerja keuangan kampung; menginventarisasi dokumen pengelolaan keuangan kampung; melaksanakan pendataan potensi pendapatan kampung; menyiapkan konsep rancangan peraturan kampung tentang pungutanperencanperencanaan; menyiapkan, menyusun bahan penyusunan apb kampung, perubahan apb kampung, dan pertanggungjawaban apb kampung; melaksanakan ketatausahaan perencanaan kampung; membuat laporan perencanapembangunan kampung; menyiapkan bahan pengendalian program kerja kampung; menginventarisasi dokumen perencanaan; melaksanakan pendataan berhubungan dengan perencanaan dan pembangunanntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala urusdalamk, dan lembaga pemerintahan kampung lainnya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamnjalankan tugas dan fungsi, kepala urusan berkedudukan bawah sekretaris kampung dan bertanggung jawab kepada kepala kampung melalui sekretaris kampung. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi sekretaris kampung dan kepala urusan diatur dalam peraturan kepala kampung. bagian ketigaraian tugas seksi pemerintaherintahan kampung;kampung; merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat kampung; merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkaterintahan kampung; mengkoordinasikan kegiatan lembaga kemasyarakatan dan pihak lain dalam bidang pemerintahan kampung; memantau kegiatan sosial politik kampung; menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pemberian informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakatkesejahterbangunan kampung merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan kampung; menginventarisir dan memantau pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat kampungangunan kampung; mengkoordinasikan kegiatan lembaga kemasyarakatan dan pihak lain dalam bidang pembangunan kampung; menyiapkan konsep rancangan peraturan kampung tentang rencana pembangunan jangka menengah kampung, rencana kerja pemerintahpelayanerdayaan masyarakat kampung; mengkoordinasikan kegiatan lembaga kemasyarakatan dan pihak lain dalam bidang pemberdayaan masyarakatntukkampung. untuk. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamnjalankan tugas dan fungsinya, kepala seksi berkedudukan bawah kepala kampung dan bertanggung jawab kepada kepala kampung. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi kepala seksi diatur dalam peraturan kepala kampung. bab tata kepala kampung dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan haknya, mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi dengan bpk. kepala kampung dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan haknya, wewenang, kewajiban dan haknya, kepala kampung bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan perangkat kampung,mutasi bagian kesatu perangkat kampung setaraperangkat kampung. mutasi perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap perangkat kampung berkedudukan setara. perangkat kampung berkedudukan setara sebagaimana dimaksud yaitu antara kepala seksi dan kepala urusan. mutasi perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam lingkup pemerintah kampung setempat. mutasi perangkat kampung berkedudukan setarakepala kampung melakukan konsultasi dengan camat; kepala kampung membuat permohonan tertulis mengenai mutasi perangkat kampung kepada camat; camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap mutasi perangkatperangkatalih tugas jabatan perangkat kampung. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala kampung dalam melaksanakan mutasi perangkatkampung dalam jabatan. bagian kedua sekretaris kampungsekretaris kampung. sekretaris kampung sebagaimana dimaksud yang berstatus non pegawai negeri sipil. mutasi terhadap sekretaris kampung sebagaimana dimaksud yaitu antara sekretaris kampung dengan kepala seksi. mutasi sekretaris kampung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam lingkup pemerintah kampung setempat. sebelum mutasi sekretaris kampung, kepala kampung harus mendapat kesepakatan dengan bpk. mutasi sekretaris kampungusulan kepala kampung dan hasil kesepakatan dengan badan permusyawaratan kampung dikonsultasikan oleh kepala kampung kepada camat. kepala kampung membuat permohonan tertulis mengenai mutasi sekretaris kampung kepada camat yang sudah mendapat kesepakatan dengan bpk; camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap mutasi sekretarissekretarismutasi sekretaris kampung. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala kampung dalam melaksanakan mutasi sekretarissekretaris kampung dalam jabatan. bab vii pembinaan dan pengawasan bupati dan camat wajib memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh bupati sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: memberikan pedoman dan bimbingan penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung; memberikan bimbingan dan pelatihan bagi aparaturmengevaluasi peraturan kampung tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung. pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh camat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: mensosialisasikan peraturan terkait dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung; melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintah kampung memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan kampung tentang susunan organisasi dan tata kerjakepala kampung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kampung secara berkala. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud sebagai dasar untuk melakukan pembinaan perangkat kampung. bab viii ketentuan peralihan nomenklatur penyebutan jabatan pemerintah kampung yang ada pada saat ini menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini. kepala kampung dapat mengatur penempatan kembali jabatan perangkat kampung berdasarkan nomenklatur lama jabatan berdasarkan nomenklatur baru yang setara. personalia, pendanaan, prasarana dan dokumen berdasarkan peraturan daerah kabupaten berau nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung masih berlaku sampai dengan dilakukannya penataan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung berdasarkan peraturan bupati ini. penataan organisasi dan tata kerja pemerintah kampungorganisasi dan tata kerja pemerintahan kampunganggal tentang susunan organisasi dan tata pemerintah kampung susunan organisasi pemerintah kampung pola minimal badan permusyawaratan kampung kepala kampung badan permusyawaratan kampung kepala kampung badan permusyawaratan kampung badan permusyawaratan kampung sekretaris kampunggaris komando garis koordinasi penampung pekerja luar negeri jumlah) bidang pemberdayaan masyarakat sub bidang kegiatan jumlah sosialisasi dan motivasi masyarakat bidang sosial budaya berapa kali) sosialisasi dan motivasi masyarakat bidang ekonomi berapa kali) sosialisasi dan motivasi masyarakat bidang politik berapa kali) sosialisasi dan motivasi masyarakat bidang lingkungan hidup berapa kali) pemberdayaan masyarakat pemberdayaan keluarga berapa kali) pemberdayaan masyarakat pemberdayaan pemuda berapa kali) pemberdayaan masyarakat pemberdayaan olah raga berapa kali) pemberdayaan masyarakat pemberdayaan karang taruna berapa kali) penggalangan partisipasi masyarakat bidang pendidikan berapa kali) penggalangan partisipasi masyarakat bidang kesehatan berapa kali) kepala kampung ditetapkan tanjung rede berita daerah kabupaten berauinerja dan memberikan penghargaan atas prestasi kerja kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten tulungagung yang telah memperoleh memiliki surat tanda tamat belajar ijazah dan pangkatnya masih bawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang diperolehnya, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan melalui ujian dinas dan atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepegawaian, badan kepegawaian daerah kabupaten tulungagung dapat menyelenggarakan ujian dinas dan atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazahyusuntulungaadalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuhujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh pns yang telah memperoleh dan atau memiliki surat tanda tamat belajar ijazah dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi jabatan. tugas belajar adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan lembaga pendidikan formal dengan biaya dari pemerintah, baik dalam maupun luar negeri. ijin belajar adalah pegawai negeri sipil yang diijinkan untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. .jatah adalah surat tanda tamat belajar stub) atau dokumen sejenis yang dikeluarkan secara resmi sah oleh lembaga pendidikan yang berwenang, negeri atau swasta yang menerangkan mengenai kelulusan seseorang atas suatu jenjang pendidikan. memperoleh ijazah adalah kondisi dimana pns memperoleh ijazah setelah menjadi pns dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar dan atau surat ijin belajar dari pejabat yang berwenang. memiliki jatah adalah kondisi dimana pns memiliki ijazah sebelum menjadi pns dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar dan surat keterangan memiliki ijazah. surat keterangan memiliki ijazah adalah dokumen yang menerangkan tentang kepemilikan ijazah sebelum diangkat menjadi pnsujian dan pns dalam melaksanakan ujian dinas dan atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah serta tertib administrasi kepegawaian. peraturan bupati ini bertujuan memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja pns, memberikan penghargaan kepada pns atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pns. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi kepanitiaan, persyaratan ujian, dan kelulusan ujian. ujian sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf adalah ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. bab kepanitiaan dalam rangka pelaksanaan ujian dinas dan atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dibentuk kepanitiaan ujian dinas dan atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan susunan keanggotaan, sekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk kelompok sekretariat yang bertanggung jawab kepada ketua panitia. pembentukan kepanitiaan ujian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati dan pembentukan kelompok sekretariat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala bkd. tugas pokok panitia ujian sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut memeriksa keaslian ijazah, menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan ujian, menetapkan tempat dan jadwal ujian, menyiapkan daftar calon tenaga pengajar dan penguji: menyiapkan soal soal ujian dari pengajar penguji, meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, mengumpulkan dan mendistribusikan makalah kepada para penguji, menyelenggarakan ujian tulis dan wawancara, menyiapkan bahan rapat kelulusan, menyiapkan surat keputusan penetapan kelulusan, menyiapkan surat tanda lulus ujian stu), dan melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada bupati. bab persyaratan ujian bagian kesatu umum setiap pns yang berpangkat pengatur tingkat golongan ruang ii d yang tidak memiliki ijazah sl, untuk dapat dinaikkan pangkatnya, harus mengikuti ujian dinas tingkat setiap pns yang berpangkat penata tingkat golongan ruang iii d yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat diklat pim iii, untuk dapat dinaikkan pangkatnya, harus mengikuti ujian dinas tingkat ii. setiap pns yang memperoleh ijazah dan pangkatnya masih bawah pangkat ijazah yang diperoleh, dapat dipertimbangkan mengikuti uji sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi pns. ijazah yang diperoleh melalui tugas belajar dapat diberikan kenaikan pangkatnya tanpa harus mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. ujian dinas danisesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran belanja pegawai daerah. bagian kedua persyaratan untuk mengikuti ujian dinas persyaratan mengikuti ujian dinas adalah sebagai berikut berstatus pns dan diutamakan jabatan pelaksanadinas: memiliki pangkat golongan ruang dan masa kerja sebagai berikut pangkat pengatur tingkat golongan ruang ii d, dengan masa kerja golongan minimal (satu) tahun untuk mengikuti ujian dinas tingkat pangkat penata tingkat golongan ruang iii d, dengan masa kerja golongan minimal (satu) tahun untuk mengikuti ujian dinas tingkat ii, bagian ketiga persyaratan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah persyaratan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah sebagai berikut berstatus pns dan diutamakan jabatan pelaksana, memiliki surat ijin belajar dari pejabat yang berwenang, bagi pns yang memperoleh ijazah setelah yang bersangkutan diangkat menjadi pns: bekerja pada bidang tugas sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki( dengan ketentuan pangkat golongan ruang dan masa kerja sebagai berikut memperoleh memiliki ijazah sta sederajat, dapat dipertimbangkan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pangkat pengatur muda, golongan ruang il a, apabila memiliki pangkat terakhir juru muda tingkat golongan ruang i b dengan masa kerja golongan minimal (dua) tahun, memperoleh memiliki ijazah sarjana muda akademi diploma iii, dapat dipertimbangkan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pangkat pengatur golongan ruang il c, apabila memiliki pangkat terakhir pengatur muda, golongan ruang il a dengan masa kerja golongan minimal (dua) tahun, dan memperoleh memiliki ijazah sarjana atau diploma dapat dipertimbangkan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pangkat penata muda, golongan ruang iii a, apabila memiliki pangkat terakhir pengatur muda tingkat golongan ruang ii b dengan masa kerja minimal (dua) tahun. bagian keempat tata cara penyampaian usulan mengikuti ujian penyampaian permohonan untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam dan diusulkan oleh kepala perangkat daerah kepada bupati melalui kepala bkd dengan melampirkan foto copy ijin belajar bagi pns yang memperoleh ijazah setelah yang bersangkutan diangkat menjadi pns, foto copy ijazah dan transkrip nilai, foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai pns, foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, foto copy penilaian prestasi kerja (skp) (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik: dan pas foto (berseragam warna khaki dengan background warna merah) ukuran dan cm, masing masing sebanyak (tiga) lembar. kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dipersyaratkan bagi pns yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. semua kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dibuat masing masing (dua) rangkap dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. bab kelulusan ujian kelulusan peserta ujian dinas dan atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ditetapkan oleh bupatibupati sebagaimana dimaksud dalam diberikan surat tanda lulus ujian stu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada dapat diusulkan kenaikan pangkatnya untuk periode kenaikan pangkat tanggaldan nepotisme kkn) diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada pemerintah kabupaten kutai baratlaporan harta kekayaan penyelenggaran negara lingkungan pemerintah, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin perlu kabar pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. bupati adalah bupatiutai baratan kabupaten kutai barat: bupati kutai barat, wakil bupati kutai barat, pejabat struktural eselon ii, iii dan iv, pejabat pembuat komitmen ppk), pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional pengawas urusan pemerintah daerah, perlu kabar pengelola unit layanan pengadaan, pejabat yang mengeluarkan perizinan, kepala sekolah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran rutin, bos dan bpp, il. pejabat lingkungan badan usaha milik daerah, badan pelayanan umum daerah dan perusahan dearahnsperlu kabarutai barat, wakil koordinator lakon adalah inspektur kabupaten kutai barat, wakil koordinator lakon adalah kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, administrator lakon adalah pejabat yang ditunjuk oleh bupati kutai baratutai baratrlu kabar pengelolaan aplikasi lakon pada perangkat daerah pd) akan dikelola oleh kelompok admin unit kerja pengelola aplikasi lakon. kelompok admin unit kerja sebagaimana dimaksud dalam dibagi berdasarkan perangkat daerah, tiap asisten terdiri dari: unit kerja asisten unit kerja asisten ii, unit kerja asisten iii. kelompokasisten sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati kutai baratkabupaten kutai baperlu kabaat diririto timur, menimbang bahwa untuk meningkatkan semangat kerja bagi perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah dan memperhatikan surat menteri dalam negeri nomor kedua perihal insentif pemungutan pajak daerah pada pemerintah kabupaten kota serta dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah perlu diberikan insentif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa untuk perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, bahwa untuk maksud pada huruf dan tersebut atas, perlu menetapkan peraturan bupati baritosahaperizinan tertentuwakil bupati adalah wakiladalah perangkat daerah pemerintah kabupaten barito timur. kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah pemerintah kabupaten barito timu(l):pemberian insentif per jenis pajak dan retribusi, apabila target penerimaan sampai dengan triwulan 15y6 (lima belas keseratus), sampai dengan triwulan (empat puluh keseratus), cc. sampai dengan triwulan iii (tujuh puluh lima keseratus): danrito timur tahun anggaran serta anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan kabupaten barito timur tahun anggaran dan dilakukan sesuai ketentumpera bebas diundangkan tamiang layang pada tanggal okto sekretaris daerah kabupaten barito timur, sekop berita daerah kabupaten barito timur,rta didik sekolah menengah pertama smp) baik negeri maupun swasta dari keluarga miskin, pemutakhiran basis data terpadu selanjutnya disebut pdt baik negeri maupun swasta dari keluarga miskin atau tidak mampu. pemberian beasiswa bertujuan untuksmp baik negeri maupun swasta dari keluarga miskin, dengan kriteria sebagai berikut siswa dari keluarga miskin yang terdaftar pdt tahun dan atau indikator lokal kemiskinan daerah, yang belum difasilitasi oleh kartu indonesia pintar kip): peserta didik yang berasal dari panti sosial asuhan, peserta didik korban bencana, peserta didik kelas smp negeri maupun swasta, keluarga miskin sesuai dengan indikator lokal keluarga miskin kabupaten ciamissiswa sekolah menengah pertama smp) dari keluarga miskin kabupaten ciamis, adalah sebesar rp. , orang tahun. pemberian dana beasiswa tersebut hanya satu kali, selama siswa tersebut menempuh pendidikan smp. pemanfaatan dana beasiswa melalui kartu carakanpenyaluran kartu carakan usulan kartu carakan melalui mekanisme sebagai berikutpos tpk berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel, dinas pendidikan menginventarisir dan memvalidasi kelengkapan berkas usulan selanjutnya membuat daftar nominatif untuk disampaikan kepada lipid: layanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah lipid) memverifikasi sesuai dengan hasil pdt dan atau indikator lokal kemiskinan daerah dengan dibantu lipid, layanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah lipid) melaksanakan seleksi terhadap calon penerima beasiswa program carakan dan membuat berita acara hasil verifikasi. berita acara hasil verifikasi diserahkan kepada dinas pendidikan untuk ditetapkan dengan keputusan bupati sebagai syarat proses pencairan beasiswa. penyaluran dana dilaksanakan secara langsung melalui dinas pendidikan, dengan mekanisme sebagai berikut dinas pendidikan menerbitkan kartu carakan atas nama peserta didik smp penerima beasiswa berdasarkan keputusan bupati, dinas pendidikcarakan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian, dinas pendidikbadan pengelolaan keuangan daerah kabupaten ciamis paling lambat tanggal desember setiap tahunnyadinas pendidikan, pengawasan eksternal dilakukan oleh inspektorat dan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah lipid):omunikasi dan informatikaomunikasi dan informatikomunikasi dan informatikkomunikasi duraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publiomunikasi dan informdinas komunikasi dan informatika adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugasgevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publikomunikasi duraian tugas merencanakan kegiatanpublik,informasi publik serta pengelolaan opini dan aspirasi publik database informasi, menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, menyiapkan bahan fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan klip, melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat,eksi pengelolaan informasi publik tugas jabatanaduan publik unit kerja seksi pengelolaan informasi publikjalankan tugas sesuai rencana dan program kerjainformasi dan komunikasi unit kerja seksi pengelolaan informasi publik tugasiaran dan persyiaran dan kelembagaan pers. uraian tugas merencanakan kegiatanran dan pers, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi penyiaran dan periaran dan persbitan media pemerintah daerah, menyiapkan bahan kelembagaan pers, melaksanakan pengembangan kerjasama kemitraan dengan media cetak, melaksanakan pelatihan jurnalistik bagi siswa slip sta, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi penyiaran dan pernyiaran dan pertata kelola bidang penyiaran unit kerja seksi penyiaran dan pers tugas jabatan melakukan kegiatan penyusunan bahan tata kelola bidang penyiarmedia center dan kemitraan media unit kerja seksi penyiaran dan pers tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan bidang media center dan kemitraan medijurnalis unit kerja seksi penyiaran dan pers tugas jabatan melakukan kegiatan penghimpunan, identifikasi data dan informasi, serta pendokumentasian dalam bentuk media cetak atau digitalliputan unit kerja seksi penyiaran dan pers tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan dan penataan bahan liputan serta penyusunan laporan bidang peliputanstatistika dan persandian unit kerja bidang statistika dan persandian tugas jabatanuraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bidang statistika dan persandtatistikatatistikatatistikabidang statistik dan persandian, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang statistik dan persandian, menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan bidang statistik dan persandian, menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang statistik dan persandian, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bidang statistika dan persandstatistika dantatistik unit kerja bidang statistika dan persandian tugas jabatantistikdan pengumpulan data dan statistik daerah, melaksanakan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, menyusun dan pengumpulan data pdrb, melaksanakan pengolahan, updating dan analisis data pdrb, melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, j .tatistik unit kerja seksi statistikstatistik unit kerja seksi statistik tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan data bidang statistik. uraian tugas menjalankan tugas sesuai rencana dan program kerja seksi statistiksandian unit kerja bidang statistika dan persandian tugas jabatanuraian tugas merencanakan kegiatan seksi persandiansandian, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi persandhimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan sandi, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang persandian, melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi serta pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daersertabinaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi, sumber daya komunikasi dan informasi, j . penyusunan bahan perancangan pola hubungan komunikasi antar perangkat daerah sertagevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksisandian unit kerja seksi persandomunikasi dan informatikagelola keamanan sistem informasi unit kerja seksi persandian tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan bidang keamanan sistem informransmisi sandi unit kerja seksi persandian tugaslekomunikasi unit kerja seksi persandian tugas jabatan melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeriksaan peralatan telekomunikasi. uraian tugas menjalankan tugas sesuai rencana dan program kerja seksi persandianaplikasi dan informatika unit kerja bidang aplikasi dan informatika
uraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bidang aplikasi dan informatikplikasi dan informatikplplmmmantau, mengevaluasi, dan membuatgevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bidang aplplikasi dan informatikinfrastruktur dan teknologi unit kerja bidang aplikasi dan informatika tugas jabatan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana prasarana telematika. uraian tugas merencanakan kegiatan seksi infrastruktur dan teknologdan teknologi, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi infrastrukturjaringan komunikasi dan informasi, melaksanak, melaksanakan layanan akses internet dan intranet serta penyuluhan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan kebijakan teknis infrastruktur telematika, melaksanak serta layanan monitoring trafik elektronik serta audit tik, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi infrastrukturfrastruktur djaringan informasi unit kerja seksi infrastruktur dan teknologi tugas jabatanistem dan jaringansistem dan jaringanbasekomunikasi unit kerja seksi infrastruktur dan teknologi tugas jabatan melakukan kegiatan penyiapan, pemeriksaan dan pengoperasian alat komunikradio unit kerja seksi infrastruktur dan teknologi tugasayangan multimedia dan sms unit kerja seksi infrastruktur dan teknologi tugas jabatan melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeriksaan substansi tayangan multimedia dan smsteknisi jaringan instalasi unit kerja seksi infrastruktur dan teknologi tugasaplikasi unit kerja bidang aplikasi dan informatika tugaspengkajian dan pengembangan sistem informasi, melaksanakan layanan integrasisistem informasi dan layanan interaksi elektronik pemerintah dan masyarakat, j . mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi pengembangrapan aplikasi dan konten unit kerja seksi pengembangan aplikasi tugas jabatan melakukan kegiatan analisis dan penelaahan penerapanalih teknologialih teknologiomunikasi dan informatika kabupaten cirebon uraian tugas jabatan pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten cirebon jabatan kepala dinas komunikasi dan informatika unit kerja dinas komunikasi dan informatika tugas jabatanomunikasi dan informatikomunikasi dan informatika sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancarsitus atau webpengembangan sarana iptek unit kerja seksi pengembangan aplikasi tugas jabatan melakukan kegiatan penyiapan, pemeriksaan dan pengoperasian pengembangan sarana iptekgovernment unit kerja bidang aplikasi dan informatikauraian tugas merencanakan kegiatan seksi governmentovernment, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksidan pengembangan kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi daerahmanajemen data informasi government dan layanan keamanan informasi government, melaksanakan penyelenggaraan ekosistem tik smart regencylayanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang tik serta layanan implementasi government, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksgovernmennotifikasi unit kerja seksi governmennotifikriksa teknologi informasi unit kerja seksi government tugas jabatan melakukan kegiatan pemeriksaan dan penyusunan rekomendasicc.knologi informasi unit kerja seksi government tugas jabatan melakukan kegiatan pengawasteknologi informasi unit kerja seksi government tugas jabatan melakukan kegiatan pengendalian kuantitas dan kualitashimpun data informasi sesuai dengan permasalahannya, cc.teknologi informasi unit kerja seksi government tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporomunikasi dan informatika sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, menyelenggarakberita daerah kota cilegon tahun nomor peraturan wali kota cilegon nomor tahun tentang izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah wali kota cilegoneberadaan danbahwa untuk melaksanakan ketentuanmbuangan dan atau pemanfaatan air limb, peraturan.instalasi pengolahan air limbah ipar wwp). pengalihan perusahaan dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang lama kepada pihak lain. permohonan pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada wali kota melalui pejabat yang ditunjuk paling lambat (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin. izin berakhir apabila habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang, dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku, terjadi perubahan titik penataan dan atau perubahan nama perusahaan. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan terlebih dahulu adanya teguran tertulis. bab pengelolaan dan pemantauan bagian kesatu pengelolaan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah sumber air dan atau akan memanfaatkan air limbah tanah untuk aplikasi pada tanah terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya. air. air limbah yang dibuang sumber air dan atau air limbah yang dimanfaatkan tanah untuk aplikasi pada tanah wajib telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila badan usaha dan atau kegiatan melakukan pengelolaan air limbah tanpa melakukan pembuangan badan penerima dan atau pemanfaatan tanah untuk aplikasi pada tanah, maka badan usaha dan atau kegiatan wajib melakukan kajian dan mendapatkan rekomendasi dari kepala opdnstalasi pengolahan air limbah ipar) atau unit lain, yang dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi pencemar, dalam rangkaian proses pengolahan air limbah bisa dilakukan secara fisika, kimia, biologi, dan teknologi lain sesuai perkembangan zaman, pengelolaan sludge yang terbentuk dari rangkaian proses pengolahan air limbah, pembuangan air limbah dari ipar sumber air melalui saluran khusus, atau jasa pengolahan air limbah, dan atauatau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ditempatkan pada saluran air limbah masuk ipar dan pada saluran titik outlet akhir ipar. penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib menyediakan saluran khusus pembuangan dan atau pemanfaatan limbah sesuai kajian pembuangan air limbah badan air dan atau kajian pemanfaatan air limbah tanah untuk aplikasi pada tanahair limbah,penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah sumber air dan atau memanfaatkan air limbah tanah untuk aplikasi pada tanah(satu) bulan sekali dalam setiap bulan untuk titik outlet dan (tiga) bulan sekali untuk titik inlet melalui laboratorium terakreditasi:dan outlet ipar, pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium terakreditasiberwenangpada huruf dilaksanakan sebagai berikut a.pencatatan harian debit air limbah dilaksanakan petugas pencatat yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan,. tata cara pelaksanaan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud padamelaksanakan pencatatan sludge yang dihasilkan dari operasional ipar, pencatatan sebagai dimaksud pada huruf dan dituangkan dalam buku catatan operasional ipar yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk sebagaimana huruf dan atau olehbab tanggap darurat apabila ipar tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajibmelaksanakan standar operasi prosedur sop) penanggulangan keadaan darurat pembuangan air limbah: penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menghentikan kegiatan produksi atau sumber yang menimbulkan air limbah. upayahingga memenuhi baku mutu yang ditetapkanturan wali kota ini. pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan administrasi perizinan dan teknis pengendalian pembuangan air limbah sumber air dan pemanfaatan air limbah tanah untuk aplikasi pada tanah secara teknis operasional dilaksanakan oleh kepala opd. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam kepala opd berkewajiban untuk melaksanakan pengujian kualitas air limbah yang dibuang atau yang dimanfaatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan, lingkungan, memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin,, meminta data dan keterangan pengolahan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan atau kegiatan, menyebarluaskan ketentuan ketentuan dalam peraturan wali kota ini, memberikan .dan melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air. bab vair limbahngelolaan limba. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan wali kota ini berlaku, keputusan wali kota nomor tahun tentang izin pembuangan limbah cai kota cilegon nomor tahun tentang izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah kabupaten kota . iin diterima . formulir permohonan lingkungan tang berkaitan dengan pembuangan air limbah sumber air data pemohon nama usaha dan atau kerusakan jenis usaha dan atau kegiatan penanepungjawak usaha dan atau kerjakan general manajer kb. manajer lingkungan alamat usaha dan atau kegiatan kode pos bh. kecamatan kabupaten kota ad. provinsi telp. fax alamat usaha dan atau kerjakan kode pos bh. kecamatan kabupaten kota ad. provinsi telp fax pernyataan terlalu sebagaimana tercantum atas adalah benar saya bersedia bertanggung tandatangan re nama lengkap jabatan (dicap perusahaan) ii. dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan isi tabel dan lampirkan dokumen perikanan dan pengelolaan lingkungan sesuai tabel bawah ai. iii berlaku nee te pengarabalan (st ba) oo pembuangan dirlimbah mba ii. informasi produksi jelaskan terua n an oo urutan secara singkat dan jelas proses produksi serta lampirkan neraca in. tenaga kerja waktu kegiatan usah. memutuskan menetapkan peraturan wali kota cilegon tentang izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah. bab ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota cilegon, wali kota adalah wali kota cilegon, organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat opd adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup dan atau perangkat daerah yang ditunjuk, kepala skpd adalah kepala badan lingkungan hidup dan atau badan yang menangani perizinan bidang lingkungan hidup kota cilegon, badan lingkungan hidup kota cilegon adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan bidang lingkungan hidup,mohon . iw. data haku sumber air bala jelaskan sumber air baku yang digunakan dan kapasitas pengambilan sesuai tabel bawah ini: dot hb.tua ber naas. aan penggunaan air (ai "bulan (m3 bulan uas oo vw. data air limbah lampirkan jay oui infusionjfoutffall. gambarkan neraca sir dengan menggunakan perhitungan debit rata rata. neraca sir harus menggambarkan keseluruhan sistem pengambilan sir baku (intake), proses pengolahan air bersih, pemanfaatan sir baku untuk proses industri atau keraton kegiatan lain yang menghasilkan air lembah, sistem pengolahan sssir limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air adalah sifat fisika, bosnia dan biologi sir yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air jika budak diolah dengan baik jelaskan pula dalam kolom keterangan, karaktensik alirannya apakah bersifat kontrak. limbah pamessmeaea jagat oom nan nay karakteristik air limbah mbah yang dibuang data yang digunakan harus dapat sesuai dengan tabel berikut: mo. parameter oo) satuan minimum maksimum rata rata la. jas ina" ma.). o yama \|saus jee cci$ if from eawaanice) eemseaiei oom po u eadmumicg jakarta) timbal pel wat da7. jeewaricei monday) our jnaimoa j2. jeans \|mwr ja. \|sop mar minyak nasar minyak mara owl jika terdapat parameter parameter lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas sir, drpasang dan kapasitas sebenarnya lampirkan diagram alir dan atau tata letak lay omi! sistem ipar sumber air. jika terdapat lumpur padatan dahar karier balas oo dato oo totalvolumsa tahun keran harian ge. jangka waktu pembuangan limbah dari tel. bl. thmpembuangan beserta koordinatnya sesuai dengan tabel berikut: beta timing batas sejarawan istilah jumlah sir limbah yang dibuang jika jumlah truk pembuangan lebih dari i mbah sebelum dibuang, sesuai dengan tabel bawah: pemuas esa ataberantakan laut tidak pembuangan air motarangan limbah ate fff asw nt m kawasan akan cbooo oo\| tamannasiong tamanwsatadan oo kawasan budidaya pariaman ooo\| )3u,! spo3 cena nurse menggunakan dat sumber air penerima untuk keperluan mandi. nur bh. jika memungkinkan, lampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (buffalo terhadap peruntukan atas. vii. kajian pembuangan aif limbah jelaskan dan lengkapi informasi tentang kondisi lingkungan perairan karakteristik kini pada tabel bawah ini data yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran tentang kualitas air disekitar make, ovale dan satu titik kontrol titik kontrol merupakan tik pemantauan yang kegiatan dari usaha dan atau lapisan yang mengajukan imm. data kualitas sir tambahan juga dapat diambil pada titik titik yang potensial samaran saru gama kemerahan oo0 ole ekor ooh mw oya ala .mm \|limits ooooooo)o)3v,j oto oksigen terus( ooh wol fosfit ou pj) ooh \|ratio ooooua0 ijo ooo simidail ooh www senyawa final total oo aa pcb total polikrom bed o o o onger surfaktan (deterjen maw oil pestisida ooo0 )3v , cara timbuktu awm jto terlarut oo ,.,. jracalti ooooojou www tebu ooh mwv jeong ooh xkh coliformitotd oo mpyitcomd panen ojo ililmom biologi jelaskan secara detail komunitas (seperi: plankton, makrobentos, ikan demersal\| sekitar tempat pembuangan air limbah. perhelatan karakteristik komunitas biolarenyah, struktur tropis, produktwtas, keberadaan spesies oportunis, bioaloa berikut: penyebaran lembah sumber uicoakumulasi atau eksistensi dari air limbah yang dibuang: penentuan zone initial dimohomposisi dan kerentanan komunitas biologi yang memungkinkan terpapar oleh limbah, termasuk adanya spesies yang unik dan endemik, atau adanya spesies yangrubahan, jalur perpindahan spesies migratory, atau daerah yang memulai ndaruwali kota cilegon ttd tb. iman riyadi pemohon adalah penanggung jawab usaha atau kegiatan yang wajib mempunyai izin lingkungan berkaitan dengan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah, air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan izin adalah, izin pembuangan air limbah adalah izin untuk melakukan pembuangan air limbah sumber air sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, izin pemanfaatan air limbah adalah izin untuk melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sesuai dengan hasil kajibadan penerima, badan penerima adalah saluran air dan atau sungai yang akan menerima buangan air limbah, pencemaran air adalah masuknyabab . bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan wali kota ini. tujuan ditetapkannya peraturan wali kota inibagian kesatu kriteria usaha atau kegiatan setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib mempunyai izin lingkungan berkaitan dengan pembuangan air limbah, dan pemanfaatan air limbah wajib mendapatkan izin. izin sebagaimana dimaksud pada wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah lingkungan sebelum usaha dan atau kegiatan tersebut melakukan uji coba. izin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota atau pejabat yang ditunjuk. bagian kedua tahapan perizinan izin lingkungan berkaitan dengan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah diselenggarakan melalui tahapan: permohonan izin, pemrosesan perizinan, dan penetapan izin. bagian . bagian ketiga izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah sumber airterdiri dari.memuat sekurang kurangnya karakteristik usaha dan atau kegiatan, identifikasi, kualitas, dan kuantitas sumber air limbah: cc. sistem pengolahan air limbah dari usaha dan atau kegiatan, perhitungan daya tampung badan air, parameter yang ditetapkan dan angka baku mutu air limbah: rona awal badan penerima, dampak pembuangan, peraturan perundang undangan terkait dengan baku mutu air limbah, rekomendasi baku mutu air limbah baru: layout saluran pembuangan air limbah, lokasi outlet dan outfall: standar operasi prosedur tanggap darurat meliputi mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan, dan il. rencana meminimalisasi pengelolaan airverifikasi . verifikasi teknis yaitu melakukan peninjauan lokasi yang dilanjutkan dengan pengambilan sampel kualitas air limbah dan badan penerima dimana hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan, danempat izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah tanah untuk aplikasi pada tanah:.pengkajian pemanfaatan air limbah oleh pemohon, verifikasi teknis yaitu melakukan pengumpulan data berdasarkan pemantauan atas laporan hasil pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah yang telah disusun oleh pemohon dan penerbitan .lima penangguhan penerbitan izin proses penerbitan izin dapat dilakukan penangguhan apabila pemohon tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam dan informasi yang disampaikan pemohon terkait dengan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. penangguhan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon oleh kepala opd. pemohon wajib melengkapi persyaratan administratif dan teknis serta melengkapi kekurangan data yang diperlukan dalam batas waktu yang disepakati dalam berita acara. bagian keenam masa berlaku izin izin berlaku selama (lima) tahun. wali kota dapat meninjau kembali izin yang telah diterbitkan paling sedikit (lima) tahun sekali. bagian ketujuh pembaharuan dan pencabutan izin pembaharuan izin dilakukan apabila terjadi kondisi sebagai berikut perubahan .
maansanggar senam dan tempat fitnes dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kotabaru, menimbang bahwa sanggar senam dan tempat fitnes merupakan suatu usaha yang harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat, bahwa sanggar senam dan tempat fitnes mesti dikendalikan agar, bernilai positif dan tidak menimbulkan ekses negatif terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan. daerah ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintahsanggar senam dan tempat fitnesanggar senam dan tempat fitnes penjelasan umum perkembangan usaha sanggar senam dan tempat fitnes dis daerah cukup signifikan. perkembangan itu dimotivasi oleh banyaknya bangunan rumah toko yang dibagian lantai atas tidak difungsikan dan mudahnya usaha ini dilakukan dengan hanya menyediakan tempat dan.membangun sarana prasarana dan penyediaan peralatan dan keberadaan instruktur maka berjalanlah usaha tersebut dengan sendirinya didatangi oleh pengunjung dari kalangan sosialitas muda maupun berumur. adapula yang melihat prospek keuntungan besar dengan mengkhususkan tempat untuk sanggar senam dan tempat fitnes. dari aspek olahraga kegiatan senam dan fitnes merupakan bagian dari upaya kesehatan dan kebugaran selain itu kegiatan ini memiliki aspek hiburan sehingga masuk dalam kategori usaha hiburan, dimana orang berkumpul melakukan senam 'atau fitnes bersama dengan diarahkan oleh strukturnya. kegiatan tersebut bernilai positif sepanjang dilakukan dengan benar dan memperhatikan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat. usaha sangar senam dan tempat fitnes bukan tidak memiliki aspek negatif seperti penggunaan pakaian oleh peserta senam dan fitnes khususnya perempuan yang memperlihatkan suratnya akan menimbulkan gejala sosial baru dimasyarakat dan persoalan sosial daya dorong seksualitas yang dapat mempengaruhi pola hidup generasi muda, bahkan sangat rentan dengan munculnya aktivitas lain yang menjadi ikutan dalam. penyelenggaraannya seperti peredaran obat obatan dan narkotika sehinga bukan lagi tempat berolahraga melainkan tempat sosialitas hubungan yang tidak laik untuk dimanifestasikan. sikap acuh tak acuh. dengan perbedaan jenis kelamin merupakan persoalan utama didunia senam dan fitnes dimana terbarunya laki laki dan perempuan dalam keadaan pakaian serba minim menjadi hal yang biasa namun ada hal yang terlupakan bahwa sebaliknya kondisi demikian memicu adanya perilaku negatif. selain itu penggunaan musik untuk senam tanpa ada batasan kekerasan suara atau tempat yang baik dengan peredaman mengganggu lingkungan sekitarnya bahkan tanpa adanya pengaturan semua itu bisa berjalan bertabrakan dengan masa orang beribadah. seniscayanya kontrol sosial harus berjalan atas aktivitas demikian, agar ketentraman dan ketertiban masyarakat berjalan dengan baik. izin merupakan sarana untuk mengendalikan aktivitas tertentu dalam hal ini aktivitas usaha sanggar senam dan fitnes yang mulai berkembang daerah. dprd berpandangan perlu menginisiasi peraturan daerah yang mengatur usaha sanggar senam dan fitnes. d dengan izin diharapkan semua itu dapat terkendali dan bernilai positif memberikan kontribusi bagi pembangunan dibidang kesehatan dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, artinya tidak dilarang usaha itu berjalan sepanjang dilakukan secara positif bahkan harus dibina oleh pemerintah daerah dan juga diawasi agar pelaku usaha dapat keuntungan dengan baik, namun juga wajib mematuhi aturan karena adanya pranata sosial yang harus dij. peraturan daerah kabupaten kotabaru.sanggar senam dan tempat fitnenam adalah suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan dan keserasian fisik yang teratur. sanggar senamsenam aerobic, .body languange, zumba, dan atau sejenisnya. aerobic adalah senam dengan gerakan pembentukan badan yang diarahkan oleh instruktur senam. body languange adalah senam menahan kontraksi otot daerah sekitar pinggul, perut dan daerah yang paling sering dikontraskan untuk meningkatkan kekuatan otot perut, bokong, hingga otot otot dasar rongga panggul. zumba adalah senam dengan gerakan dinamis dan energik dengan hentakan musik yang sama energik dan dipadukan dengan gerakan tarian, latin, salsa, rumbia, merenggut,dan atau hip hop. fitnes adalah kegiatan olahraga pembentukan otot otot tubuh fisik dengan latihan beban yang dilakukan secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga vitalitas atau penampilan tubuh. tempat fitnesfitnes. instruktur senam atau fitnes adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menjelaskan mengarahkan dan membina orang yang diraihnya tentang senam, kebugaran jasmani dan kesehatan. surat izin tempat usaha yang selanjutnya disingkat situ. bab perizinan setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha sanggar senam dan fitnes wajib memiliki izin dari bupati. bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha sanggar senam dan fitnes kepada pejabat yang ditunjuk. izin usaha sanggar senam dan tempat fitnes berlaku selama (tiga) tahun dan wajib daftar ulang setiap (satu) tahun. perpanjangan izin dan daftar ulang diajukan (satu) bulan sebelum waktu nya berakhir. permohonan izin usaha sanggar senam dan fitnes diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup dengan ditandatangani oleh pemohon. apabila disediakan formulir permohonan, yang bersangkutan mengisi, menempelkan materai cukup dan bertandatangan pada'formulir dimaksud. syarat mengajukan permohonan izin, meliputi: situ: fotokopi kartu tanda penduduk, pasphoto berwarna pemohon dengan ukuran dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penerbit izin, dan fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat berwenang (untuk permohonan yang diajukan oleh suatu badan). situ sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dimohonkan secara bersamaan dalam satu waktu dengan izin usaha sanggar senam dan tempat fitnes dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang izin tempat usaha. selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pemohon juga wajib memenuhi persyaratan: kelayakan bangunan tempat usaha, meliputi: bangunan beton yang mampu menyangga beban manusia dan peralatan serta pengamanan bangunan dari bahaya kebakaran yang dibuktikan dengan sertifikat laik fungsi bangunan dari pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan daerah tentang bangunan gedung, dalam hal sanggar senam dan tempat fitnes merupakan satu kesatuan bangunan, maka ruangannya terpisah, memiliki ruang ganti pakaian, memiliki area parkir pengunjung (tidak menggunakan fasilitas trotoar dan atau jalan umum), dan menggunakan peredam suara untuk ruangan sanggar senam yang menggunaan sound system (tidak mengganggu aktivitas kehidupan warga disekitarnya), lokasi bangunan usaha, tidak bersebelahan atau berjarak dekat dengan bangunan: ibadah keagamaan, sekolah tempat pendidikan dan pelatihan, rumah sakit: panti jompo, kantor pemerintahan, memiliki mempekerjakan instruktur senam fitnes yang memiliki dedikasi dan profesionalitas dibidangnya. jangka waktu proses perizinan maksimal (sepuluh) hari kerja. penolakan atas.permohonan izin wajib disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan. bab iii waktu untuk operasional usaha waktu waktu yang tidak diperbolehkan untuk operasional usaha sanggar senam dan tempat fitnes, meliputi: waktu dimana orang menjalankan rutinitas ibadah keagamaan, waktu hari raya besar agama, cc. waktu peringatan hari besar keagamaan, dan waktu hari besar nasional kemerdekaan republik indonesia. jam operasional usaha sanggar senam dan tempat fitnes diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. jam operasional sebagaimana dimaksud pada dapat disamakan dengan jam operasional tempat hiburan. bab kewajiban pemegang izin pemegang izin sanggar senam dan tempat fitnes wajib mematuhi ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam pemegang izin sanggar senam dan tempat fitnes dalam menjalankan usahanya wajib memberlakukan aturan: pemisahan antara laki laki dan perempuan.melalui pembagian waktu kunjungan atau penempatan pada ruang berbeda aktivitas senam atau fitnes, penempatan instruktur perempuan bagi konsumen perempuan dan instruktur laki laki bagi peserta konsumen laki laki: dan pelarangan peliputan pembuatan .video dan atau gambar yang mengandung unsur sensualitas maupun pornografi oleh. siapapun yang berada dilanggar senam atau tempat fitnes yang dapat disebarkan media sosial. pemegang izin sanggar senam dan tempat fitnes wajib menjaga lingkungan usahanya aman dan nyaman, serta bersih dari aktivitas perbuatan: mengedarkan transaksi perdagangan narkotika, zat aditif,,dan obat obatan terlarang, dan asusila prostitusi. usaha sanggar senam dan fitnes merupakan bagian dari usaha hiburan yang dikenakan kewajiban pajak hiburan. pemegang izin usaha sanggar senam dan fitnes wajib membayar pajak hiburan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak hiburan. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pembinaan usaha sanggar senam dan tempat fitnes sebagai bagian dari usaha daerah yang dapat memberikan kontribusi positif kesehatan dan kebugaran warga dan keberhasilan pembangunan masyarakat bidang kesehatan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas terkait sesuai dengan bidang tugas yang menjadi urusannya. pengawasan sanggar senam dan tempat fitnes dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dibantu satuan polisi pamong praja. pengawasan sebagaimana dimaksud bersifat preventif sebagai bagian dari pembinaan. bab peran serta masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum, peran serta masyarakat terkait kegiatan usaha sanggar senam dan tempat fitnes, meliputi: mengawasi dan menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pemilik pengelola usaha kepada pejabat berwenang, menyampaikan pendapat kepada pejabat berwenang untuk menjadi dasar penelaahan dan pertimbangan tindakan pemerintahan, dan hal hal lainnya yang diperlukan. peran sertpenghentian sementara kegiatan pembekuan izin, dan atau pencabutan izin. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan pembekuan izin. apabila dalam proses hukum oleh aparat yang berwenang pemilik selaku pemegang izin terbukti adanya unsur kesengajaan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dilingkungan usahanya dan atau terlibat dikenakan sanksi administratif pencabutan izin. pengenaan sanksi administratif pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak hiburapabilsalinan tan natarkesatuan bangsa dan politik kota lubuklinggau. kepala kantor adalah kepala kantor kesatuan bangsa, dan politikii. bab kedudukan tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan kantor adalah unsur pendukung tugas walikota bidang kesatuan bangsa dan politik. kantorcc.truktur organisasi susunan organisasi kantor, terdiri dari: kepala kantor sub bagian . sub bagian tata usaha, seksi kesatuan bangsa, seksi kewaspadaan nasional, seksi hubungan antar lembaga dan partai politiksatuan bangsa dan politik. bagian kedua sub bagian tata usaha sub bagian tata usaha,kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketat laksanak. bagian ketiga seksi bina kesatuan bangsa seksi bina kesatuan bangsabina kesatuan bangsa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi bina kesatuan bangsabina kesatuan bangsa, melaksanakan kegiatan dan koordinasi bidang bina kesatuan bangsa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang bina kesatuan bangsa, menyusun data statistik, laporan hasil pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan bidang bina kesatuan bangsaempat seksi hubungan antar lembaga dan partai politik seksi hubungan antar lembaga dan partai politikhubungan antar lembaga dan partai politik. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi hubungan antar lembaga dan partai politikhubungan antar lembaga dan partai politik, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikcc. mengawasi, pembinad.menyusun. menyusun data statistik, laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah han kecamatan, kelurahan bidang hubungan antar lembaga dan partai politik, dan pelaksanakesatuan bangsa dan perlindungan masyarakatsalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum (a aoa kets larsat dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bagan struktur organisasi sekretariat daerah kabupaten paser sekretaris daerah staf ahli: asisten pemerintahan dan hukum asisten asisten ekonomi kesejahteraan asisten gle rakyat kesejahteraan rakyat bagian bagian bagian bagian bagian bina kesejahteraan lemareseyanteraan\| \|aiakesesante rain jia kesejahteraan bagan baar bnn pengadaan barang bagian sebagian pembagian bagian rakyat rakyat rakyat iii rakyat dan jasa kelompok subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian jabatan pendidikanya tenagakerjadan ketentraman, pen alan subbagian pembinaan sumber subbagian kelembagaan, penyelenggaraan subbagian sumbatan pendidikanya naga kerja ketertibanumum'dan pengendalian energi sumberdaya pekerjaan umum ungu bagian binaan sumbu perencanaandan kelembagaan lingga produk hukum perlindungan mineral dan tataruang pengadaan barang keuangan formasi jabatan pemerintahan daerah subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian pembagian subbagian subbagian peran, subbagian subbagian bagian subbagian subbagian kearsipan dan bagi pemberdayaan pemberdayaan pertanian dan perumahan dan industrial, pengadaan kepegawaian dan ketaubbagian penataandan batas bantuan kum dan perpustakaan neraka rempuandan pangan pertanahan dagangan barangijasa keprotokolan daerah ham subbagian subbagian subbagian subbagian sup asi subbagian subbagian pedubbagian subbagian sub bagian kinerja subbagian subbagian pemuda, olah raga kominfo, statistik kependudukan dan subbagian subbagian penanaman modal pengembangan per mia usaha, dan reformasi humas dan pengembangan dan dan pariwisata dan persandian pencatatan sipil dan perizinan layanan pengadaan ruengkapand birokrasi kerjasama dokumentasi hukum secara elektronik bupati paser, yusriansyah syarkawi
tar a23 dalam pengelolaannya, perlu mengatur pelaksanaannya, bahwaudah tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga perlu diganti, habadan dan lembagaadan dan lembaga yang bersifat nirlaba sukarela bersifat kemasyarakatan, koperasi, dana bantuan operasional sekolahaehibah sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evalurealisasi penggunaan hibah kepada bupati melalui kepala skpd terkait setelah dana diterima sampai dengan dana yang dikelola nihil setiap bulan paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya. laporan realisasirealisasi penggunaan hibah kepada bupati melalui kepala skpd terkait paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya. terhadap hibah berupa barang atau jasa yang dicairkan secara bertahap, laporan tahap sebelumya menjadi syarat pencairan tahap berikutnya. dikecualikan hibah bantuan keuangan partai politik penyampaian pelaporan hibah kepada bupati melalui kepala skpd terkait paling lambat tanggal januari tahun anggaran mendatang. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada dan kepala skpd terkait menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan hibah kepada bupati dengan tembusan kepala badan pengelolabat tanggal (tujuh) setiap bulannya. format laporan realisasian barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja uang ataupemerintakelompok dan atau masyarakat yang mengalami resiko, korban kebakaran, orang terlantar, sasaran jaminan kesehatan daerahhae. bagian kedua penganggaran pengajuan usulan oleh calon penerima masyarakaturusan dan kewenangannhae kepala skpd terkait menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi usulantidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam bentukyang diformulasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada(pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya)bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasdiatur dalam peraturan bupati tentang belanja tidak terduga. pejabat pelaksana teknis kegiatan pada skpd pengelola mengajukan permohonan pencairan kepada pengguna anggaran melalui pejabat ketatausahaan keuangan skpd untuk diterbitkan surat perintah membayar. berdasarkan surat perintah membayar. formatmengenai pengadaan barang jasabulanan penggunaan bantuan sosial kepada bupati melalui kepala skpd paling lambat tanggal (lima) paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya. terhadap bantuan sosial yang dicairkan secara bertahap, laporan tahap sebelumnya menjadi syarat pencairan tahap berikutnyadengan tembusan ppid dan bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah. terhadap penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada yang menggunakan mekanisme tambah uang, setelah penerima bantuan menyampaikan laporan bendahara pengeluaran skpd terkait menerbitkan spp tambah uang nihil dilengkapi buku kas umum, fotokopi rekening koran dan bukti transaksi yang lengkap, benar dan sahndahara pengeluaran menyampaikan surat permintaan pembayaran tambahan uang nihil kepada pengguna anggaran melalui ppk skpd untuk diterbitkan surat perintah membayar tambahan uang nihil. pengguna anggaran mengirim surat perintah membayar tambahan uang nihil kuasa bendahara umum daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana tambahan uang nihil. haambah uang sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan paling lambat satu bulan sejak penerbitan surat perintah pencairan dana tambahan uang. penyampaian laporan bulanan rekapitulasi penggunaan dana bantuan sosial oleh skpdformat laporan realis, kegiatan dan sub melalui pejabat pengelola keuangan daerah. format laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam laporan viipengelola hibah bantuan sosial(enam puluh)pada dan bab ketentuan lain laihibah uangkegiatan subkegiatan bulan .i ii. tahun anggaran pagu realisasi realisasi saldo anggaran rab transfer lpj ian tes bnn tea pen kebumen, . omi kepala ketua bea slm) ban format laporan realisasi penggunaan hibah berupa barang jasabarang jasa kegiatan subkegiatan bulan . tahun anggaran mo. pagu realisasi lol kebumen, . omi kepala ketuadana hibah uang, barang dan jasa kop badan dinas laporan rekapitulasi penggunaan hibah bulan . tahun anggaran . program kegiatan pekerjaan\| pagu realisasi saldo") ket. subkegiatan kebumen, . omi kepala skp") misal: sisa tender perubahan nama penerima penerima dobel, dan lain lain diisi hibah uang atau, hibah barang bupati kebumen, ttd arif sugiantolaporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember dalam rupiah) pendapatan dpendapatanasti daerah pendapatan pajak daerah pendapatan retribusi daerah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan basattangpetaman lain lain pendapatan asli daerah yang jumlah pendapatan asiibaerah somampewaratan belanja dmeangaopamasi belanja pesawat belanja barangdangasa umah belanja operasi www belanja modal modal belanja modal tanah belanja modal peralatandan mesin ) \| belanja modal redun' \| jumlahbelanya surplus defisit defisit haen ruang lingkupitetapkan dengan peraturan daerah.sedap man asi der pendapatan pajak daerah pendapatan restrbusgarah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah sangbamanan aenea indian pendapatan asi daeranyangsah ummtagendapaanasieaa ole pendapatantranster pendapatan transfer pemerintah pusat domamsamaa doo pop dana bagi hasi ana lokasi umam dama alokasi khusus ask ana alokasi khusus nonfisik mun pendaratan tandierpanarermbanan pendapatan transfer pemerintah pusat lho daasentt dari dana otonomi khusus dana keistimewaan analisa suman pendapatan tender pemeran past tama lte pendapatan transferantar daerah) pendapatan bagi hasil ' )' \| bantuan keuangan mata paduan tastrasarasan smaradamtantamee ole lain lain pendapatan daerah yang sah ) pendapatan hibah pendapatan dana darurat ' ' \| pendapatanlainnya jumlah lainlain pendapatan daerah yang sah po ) ' \| jumlahpendapatan oo bea belanja pegawai hanja barangdangasa belanja bunga bae belanja subsidi o eanjafibah hanja bantuansosa jumlah belanja operasi de. en. belanja modal tanah belanja modal peralatandan mesin belanja modal gedung dan bangunan belanja modal jalan, irigasi penjaringan ' ) \| oo belanja modal aset tetaplainnya belanja modal aset lainnya ' ' \| jumlah belanja modal ' ')' . belanja tak terduga oo jumlah belanja tak terduga oo ) sea belanja bantuan keuangan antar daerah belanja bantuan keuangan kabupaten kota sal belanja bantuan keuangan daerah propinsi atau jumlah belanja transfer \|\| jumlahbelanya oo ) de. surplus p versi nn. pembiayaan dpenermaanpemb iya enggunaansttpa incaran dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang opo penerimaan paman daerah pemermtanpasat penerimaan pinjaman daerah pemerintah daerah dna ben penerimaan pinjaman daerah lembaga keuangan penerimaan pinjaman daerah lembaga bukan penerimaan pinjaman daerah masyarakat oma boh penerimaan kembali pemeran pinjaman bacan penerimaan pembiayaantannya jumlah penerimaan pembiayaan nn. pengeluaranpembiayaan ' pembentukan dana cadangan baepembayaran pinjaman dari lembaga keuangan ono pembayaran pinjaman dari lembaga bukan aan pembayaran pinjaman dari masyarakat obligasi aan sal pembayaran pinjaman darah pengeluaran pembiayaanlainnya jumlah pengeluaran pembiayaan j) pembiayaan netto sisatebih pembiayaan anggaranloo loo dpendapatanasu daerah pendapatan pajak daerah pendapatan restrbssigacah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dandanan doo pop maintain pendapatan asi daeranyangsah amat endaptanasiipasan pendapatan transfer pemerintah pusat mapemawow dana bagi hasi ana alokasi umam ana alokasi khusus ana alokasi khusus nonfisik amitendaratan tanker dama kedatangan pendapatan transfer pemerintah pusat bol danasentt dari dana otonomi khusus ana keistimewaan arabia hae umunfentupaan transfer pemermtanpamte tanya o o \| pendapatan transfer antar daerah pendapatan bagi hasi bantuan keuangan sem pesan tassiasarbecan earadasantamer antar benda papan dana yana pendapatan high pendapatan dana damri endapatantainnya sumtantaindain edaran macan bangsa aaaaaa beam obama operasi belanja pegawai belanja barangdandasa hanja bunga hanja sui eanjafibah hanja bantuansosat malah belanja operasi nn. belanjamodal belanja modal tanah belanja modal peralatandan mesin belanja modal gedung dan bangunan ' ' \| belanja modal jalan, irigasi penjaringan \| belanja modal aset tetaplainnya ' ' ) \| belanja modal aset lainnya jumlah belanja modal ' ')') \| nn. belanja takterduga yoo belanja tak terduga jumlah belanja tak terduga ' ')'' \| \|\| nn. belanjatransfer' ' belanja bantuan keuangan antar daerah naa belanja bantuan keuangan kabupaten kota macan pama bon belanja bantuan keuangan daerah propinsi atau mam kattemampas non polo jumlah belanja transfer mam setara surplus p ensi nn. pembiayaan penerimaan pembiayaan lara penggunaan silia loo ejaan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang penerimaan pinjaman daerah pemermtanpusat penerimaan pinjaman daerah pemerintah daerah bsk dna penerimaan pinjaman daerah lembaga keuangan penerimaan pinjaman daerah lembaga bukan dan penerimaan pinjaman daerah masyarakat aon eno penerimaan kembar pemeran piyama bacan penerimaan pembiayaantamopo pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bee pembayaran pinjaman dari lembaga bukan pembayaran pinjaman dari masyarakat obligasi bean dna pembayaran piyama daerah pengeluaran pembiayaantatnya jumlah pengeluaran pembiayaan mma memo de. sisa lebih pembiayaan anggaran arif sugianto sagabantuan sosial berupa uang kop badan lembaga laporan realisasi penggunaan bantuan sosial berupa uang kegiatan subkegiatan bulan . tahun anggaran oo. pagu rab realisasi realisasi saldo anggaran transfer lpj soo nh. nan yo. tea dea bea kebumen, kepala ketua ttd ora) ade format laporan realisasi penggunaan bantuan sosial berupa barang kop badan lembaga laporan realisasi penggunaan bantuan sosial berupa barang kegiatan subkegiatan bulan . tahun anggaran oo. pekerjaan pagu rab realisasi saldo anggaran dea aan to. dea kebumen, kepala ketua ttdbantuan sosial kop badan dinas laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana bantuan sosial uang barang bulan: cook. kegiatan program subkegiatan pekerjaan pagu (realisasi saldo") soo kou dpt kebumen, kepala skpd tt ): misal: sisa tender perubahan nama penerima penerima dobel, dan lain lain diisi: bantuan sosial berupa uang bantuan sosial berupa barang bupati kebumen, ttd arif sugianto haeyaluran bantuan sosial kop badan dinas laporan rekapitulasi penyaluran dana bantuan sosial yang tidak direncanakan tahun anggaran . tanggal nama alamat jumlah penyaluran bantuan lol lho. ko. soo ho. hoo.\| oh. bo. g5. ea. kebumen, kepala skpd ttd ket. kolom: diisi nomor urut diisi nama penerima diisi alamat penerima diisi nominal jumlah diisi tanggal penyaluran bupati kebumen, ttd arif sugianthae lampiran vrealisasi pendapatan (bendapatanastiibaeran 3imam pemasaran sbeawaoperasi belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah belanja operasi belangnvasi, dan jaringan belanja modal aset lainnya www jumlah belanja modal amamsaanadpendapatanasidarra pendapatan pajak daerah pendapatan rebus asah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah saban ane indian pendapatan asi daeranyangsah oma pendaratamasibera nn. pewapmantr ans pendapatan transfer pemerintah pusat dbmapemmmwoan boh ana bagian ana lokasi umam ana lokasi khusus rana desa ama peran tamtertememtanaat tama lhe pendapatan ter amar dara pendapatan bagi hasi bantuan keuangan math padatan tana asarmera gearadasaatas . antar pendapatan akan yana pendapatanfian pendapatan dana darat endapatantainya semantamnaan pendaratan eeemyangaan maan beam ann hanja barangdangasa hanja bunga eanjasubia eanjalibah lara belanja bantuan sosial ' ')' jumlah belanja operasi oo) belanjamodal belanja modal tamah belanja modal peralatandan mesin belanja modal gedung dan bangunan o belanja modal jalan, irigasi penjaringan belanja modal aset tetap lainnya belanja modal aset lainnya jumlah belanja modal ' ') belanjaan terduga tak terduga j belanja tak terduga oo) jumlah belanja tak terduga oo ) de. . belanja bantuan keuangan antar daerah bea man belanja bantuan keuangan kabupaten kota das opo belanja bantuan keuangan daerah propinsi atau mammentoatemtanaa eno pop jumlah belanja transfer jumlah belanja oo plus versi pembiayaan dpenbrmaan pembiayaan enesunaanspass dna penerimaan pinjaman daerah lembaga keuangan aaa penerimaan pinjaman daerah lembaga bukan mana penerimaan pinjaman daerah masyarakat obligasi lho penerimaan kembali pemeran pinjaman been penerimaan pembiayaan lainnya jumlah penerimaan pembiayaan de. . pengeluaranpembiayaan ' pembentukan dana cadangan \|\| penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pinjaman dari pemerintah pusat ' ) \| ' o pembayaran pinjaman dari pemerintah daerah lain ' ' \| pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan pembayaran pinjaman dari lembaga bukan aaa pembayaran pinjaman dari masyarakat obligasi pembayaran pinjaman darah pengeluaran pembiayaanlainnya jumlah pengeluaran pembiayaan \|. . pembiayaannetto\| o \| d5. esteem pembiayaan anggaran cc.pendapatan loo dpendapatanasi daerah pendapatan pajak darah pendapatan rebus asah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah tandan poo rindam pendapatan asi daeranyangsah the pendapatan tra pendapatan transfer pemerintah pusat dbmapemmawo loh dana bagi hasi ana alokasi umam ana alokasi khususbsa mata padatan tender pemeran raat tama pendapatan transfer antar daerah transfer antar daerah naa pendapatan bagi hasil 'o')') \| bantuan keuangan hae umtanpendagatanranstr amtarbacan oo antar pena man dangan yana pendapatan high pendapatan dana darat pendapatan lamanya umtantaingai pendapatan emaiyangean aman belanja loo .mmm. be. belanja barangan jasa ' ) \| $$. belanja subsidi belanja hibah belanja bantuan sosial ' ')' jumlah belanja operasi oo) de. belanjamodal j5. belanja modal peralatandan mesin oo belanja modal redundan bangunan belanja modal jalan, irigasi penjaringan belanja modal aset tetap lainnya ' ' \| belanja modal aset lainnya jumlah belanja modal ' ')' \| nn. semamkmeusa belanja tak tertua jaman belanja tak terduga nn. er. belanja bantuan keuangan antar daerah maa belanja bantuan keuangan kabupaten kota maen pop belanja bantuan keuangan daerah propinsi atau mammenkotteraa pas poo dop jumlah belanja transfer mam setang a55. j sorpxv s p eri sit oo nn. pembiayaan penerimaan pembiayaan bee . pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ' ) \| penerimaan pinjaman daerah pemerintah pusat ' \| ' \| sssisbssinbdssds nen nen men lain bea slm) penerimaan pinjaman daerah lembaga keuangan bank penerimaan pinjaman daerah lembaga bukan keuangdppbukan keuangan bank pembayaran pinjaman dari masyarakat obligasi daerah) pembayaran pinjaman daerah pengeluaran pembiayaan lainnya jumlah pengeluaran pembiayaan pembiayaan yet sisa lebih pembiayaan anggaran wlaporan monitoring dan evaluasi hibah bantuan sosial dinas badan.eeee. tahun anggaran . laporan s d. desember .leo kepala skpd keterangan: catatan pelaksanaan diisi sudah belum menyampaikan lpj bila disyaratkan lpj, atau keterangan lain yang diperlukannganggaran selaku ketua tapi hibah bansos kepada bupati di kebumen berdasarkan berita acara tim verifikasi usulan anggaran hibah bansos nomor. je. tanggal lio. skpd lena") calon besaran rekomendasi ket no\| penerima alamat uraian usulan rp) catatan rp.) aan jp.ma kepala skpd. efek kepada bupati melalui tapi berdasarkan rekomendasi terhadap usulan anggaran . ) nomor tanggal . skpd. (sebagaimana terlampir) dengan ini kami mempertimbangkan usulan penganggaran .' ) tersebut sebagai berikut """) calon alamat uraian besaran dipetik ket mama urutan ancraisay camatnnnnananananananananaan wakil ketua nanannantananaaaaaaaaaaaan wakil ketua ii) nnannanaananaananananla sekretaris nnannaananannanaeanaaaaaaan sekretaris ii) aannannanananaaaaaanaa anggota) go. sannnnnanannananaaanaaa dst anggota) nanannantananaakanananlalaan catatan pilih sesuai jenisnya hibah atau bansos) #hae babumi, dan atau badan, lembaga, sertaaepartai politik diberikan dalam bentuk bantuan keuanghaeprogram, kegiatan,yek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada skpd.
#en ann dent lt,jumlah dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan kota depok tahun anggaran adalah sebesar rp23. dua puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta dua puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah). rincian pembagian dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran peraturan wali kota inimaksimal. hasil penelitian tapi atas rencana kerja dan anggaran rka) dan atau dokumen pelaksanaan anggaran dpa). hasil evaluasi provinsi atas rapid kota depokl kendati baka salviadona ari p., sh, m.h. iip. lampiranrincian pembagian dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan kota depok tahun anggaran nama kelurahan dau tambahan keterangan halaman peraturan kel. kukusan nomor kel. tanah baru tahun tentang penjabaran kel. pondok cina anggaran kel kemiri muka pendapatan dan belanja lo. io. daerah tahun kec. manggis anggaran kel. curug kel. risalah pasar kel. pasir selatan kel. harjamukti aan kel. grogol aan kec. pancoran mas kel. rangkaian jaya kel. rangkaian jaya baru kel. pancoran mas kel. depok jaya ega tes sea ee esa jean open sea tes mn esa sea sea serak nee esa sea jos sea sek joe comma tek mes retak peta ee sea www near terakota ejaan peak sea sea area p sel paoraromorau sea (re deo sea koopsau ojo sean kel. pondok petir kel. serta kel. curug kel. duren mekar kel. duren seribu kec. cilodong kel. kalimulya kel. jatimulya kel. sukamaju kel. kalibaru kel. cilodong jumlah wali kota depok, tid k.h. mohammad idris
salinan besaran penghasilan tetap yang dan ketentuan mengenai alokasitata cara pembagian dana bagi hasil pajak daerahwardoyo wijaya diundangkan sukoharjodaerah kabupaten sukoharjo nomor tahun tentang pajak daerahjehiburan penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pbb) perkotaan dan perdesaan: dan bea perolehan hajatan tanah dan bangunan bptil. retribusi tempat rekreasi dan olah raga, penyeberangan atas air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, oo.: dan hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf dibagi rata kepada seluruh desa.dari desa yang ditempati obyek pajak daerah atau retribusi daerah dan jumlah penduduk berdasarkan data statistik terakhir. besaran alokasi dprd untuk masing masingprd desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan tahap pada bulan oktobulan agustus, dan tahap pada bulan desemoktober. bab pencairan dprd kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten sukoharjo menginformasikan bahwa desa sudah menetapkan apb des kepada kepala bkd. kepala bktransfer dprd melalui laporan konfirmasi transfer lkt) dan laporan rekapitulasi transfer lrt). penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada dikirim kepada bupati cg. kepala bkd. penyampaian lkt dan lrt sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: lkt paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah transfer diterima: dan lrt paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah transfer terakhir diterima. bab vii kurang jalur dan atau lebih jalur dprd terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setelah oktober sampai dengan tanggal desember, dprd akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. alokasi kurang jalur dan atau lebih jalur dprd ditetapkan dengan keputusan bupati. bab viii penggunaan pemberian dprd desa digunakanuntukpertanggungjawaban pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan dprd kepada bupati cg. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. bab ketentuanberita daerah kabupaten sukoharjo tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
perang pan maa saat wana ka" peraga eee3sia pokok pokok perubahan peraturan daerah kota bandung tentang bangunan gedung disusun oleh dinas penataan ruang kota bandung abi pes pas lan tani tan lan can sy. b3. nu. pendahuluan bab latar belakang peningkatan pembangunan sebagai akibat dari peningkatan realisasi investasi kota bandung, perlu diimbangi dengan upaya pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. pengaturan dan pengendalian dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan sesuai dengan fungsi sehingga perencanaan tata ruang bisa berlangsung optimal. selain itu, pengaturan dan pengendalian bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. undang undang republik indonesia nomor tahun tentang bangunan gedung memberikan definisi tenterdasarkan undang undang republik indonesia nomor tahun penyelenggaraan bangunan gedung berlandaskan pada asas yaitu: asas kemanfaatangunakan sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung, berlandaskan asas yaitu persyaratankeandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunangedung, serta kemanfaatan, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, samping keselamatan, persyaratan yang bersifat administratif. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungyang diatur dalam peraturan daerah tentang pembongkaran bangunan gedung dan penetapan atau persetujuan pemerintah daerah. dan yaitu: dalam hal bgn yang dibangun lebih dari (delapan) lantai, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri: dan koefisien perbandingan antara nilai harga tanah dengan nilai harga bangunan gedung. bagian penjelasan paragraf terakhir, yaitu peraturan pemerintpemerintah iniini terkait teknis pembentukannya dapat dijelaskan sebagai berikut. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung (tiga) tahun, dan denda paling banyak hakim memperhatikan pertimbangan tim profesi ahli tpa)., dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan peralihan beberapa ketentuan peralihan diatur(baru)rangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung ketentuan dan persyaratan dalam imb, maka pemilik bangunan gedung wajibpbgperda) ini, maka slf yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku. pelaksanaan penertiban kepemilikan imb dan slf bangunan gedung oleh pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.sejak pada tanggal diundangkannya. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung penutup bab kesimpulan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dalam bab sampai dengan bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai arti penting dari perubahan peraturan daerah kota bandung tentang bangunan gedung dengan penjelasan sebagai berikut: terkait aspek teknis, pentingnya perubahan peraturan daerah tentang bangunan gedung adalah untuk menjamin keandalan bangunan gedung daerah, dalam hal keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. pada gambar dapat dilihat beberapa potret yang memperlihatkan berbagai kondisi terkait dengan keandalan bangunan gedung, seperti misalnya kegagalan konstruksi bangunan, kegagalan bangunan akibat gempa, dan bencana kebakaran yang mempengaruhi aspek keselamatan, kondisi pencahayaan dan penghargaan yang mempengaruhi aspek kesehatan dan kediaman pada bangunan, serta kondisi aksesibilitas yang mempengaruhi aspek kemudahan pada bangunan. gambar kondisi terkait keandalan bangunan gedung sumber: bandungkita.net, tribunnews.com terkait aspek administratif, pentingnya perubahan peraturan daerah tentang bangunan gedung adalah menjamin tertib penyelenggaraan bangunan gedung bg), melalu implementasi persetujuan bangunan gedung pbg) sebagai pengganti izin mendirikan bangunan imb) dan sertifikat laik fungsi slf). apabila sebuah bangunan gedung dibangun tanpa mengindahkan tertib administratif, maka akan terjadi pembangunan yang keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung tidak sesuai peruntukan, penyegelan oleh pihak berwajib ataupun dampak negatif terhadap lingkungannya. pakatan wi) gambar bangunan yang disegel kota bandung sumber: bandungkita.net, tribunnews.com terkait aspek yuridis, pentingnya perubahan peraturan daerah tentang bangunan gedung adalah amanag) merupakan peraturan pelaksana penyelenggaraan bangunan gedung daerah. berdasarkan penjelasan umum dalam uu bg disebutkan bahwa undang undang masih bersifat pokok dan normatif sehingga perlu ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaan, termasuk dalam bentuk perda tingkat daerah. sedangkan pada pp bg terdapat dan penjelasan yang mengamanatkan dibuatnya perda daerah. terkait aspek kelembagaan, pentingnya peraturan daerah tentang bangunan gedung adalah wujud nyata semangat otonomi daerah sesuai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dimana sesuai amanat peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintahan, maka dalam bidang bangunan gedung dan lingkungan pemerintah kota bertanggung jawab untuk menetapkan perda mengacu pada spk nasional. terkait aspek lokalitas, pentingnya peraturan daerah tentang bangunan gedung adalah sebagai peraturan penyelenggaraan bangunan yang mengakomodasi berbagai muatan spesifik lokal setiap daerah sesuai karakteristik fisik wilayah, identitas dan aspek kebencanaan serta kondisi tradisi dan kearifan lokal. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung nan una nilsson bai tua tka ann mia pan. meja urang kb: agak mmm papa sae.) alfa! lah gambar bangunan dengan kearifan lokal kota bandung sumber: bandungtrends.com, indonesia tourism.com pada gambar dapat dilihat bahwa karakteristik langgam arsitektur lokal bangunan bandung sangat beragam, dimana salah satunya adalah terdapat banyak bangunan heritage peninggalan belanda. maka hal ini perlu dikaji dan diatur dalam perda bangunan gedung dalam rangka pelestarian warisan budaya yang ada. terkait aspek fiskal, pentingnya perubahan peraturan daerah tentang bangunan gedung adalah mendorong peningkatan pendapatan asli daerah pad) setiap kabupaten kota melalui retribusi pbg, karena melalui perda bangunan gedung setiap pembangunan bangunan gedung wajib memiliki pbg. melalui penertiban pbg, maka pemerintah daerah akan mencapai optimalisasi pendapatan melalui retribusi pbg. persetujuan apbd (dari apbn) mewajibkan bangunan meningkatkan dan pendapatan gedung pbg) asli daerah pad) bangunan and investasi dar sering: gedung ang perda bg) gambar skematik sistem fiskal bangunan gedung pada skema dapat dilihat bahwa implementasi dari perda bangunan gedung akan memberikan dampak pada penertiban pbg dengan retribusinya, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah pad) suatu daerah. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung dalam pemanfaatannya, bangunan gedung dihadapkan dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti: ancaman bencana, seperti ancaman bencana gempa tektonik dan vulkanik, banjir, gunung berapi serta bahaya kebakaran. tekanan iklim tropis, seperti kondisi curah hujan, cahaya matahari, kelembaban, dan kecepatan angin yang relatif tinggi sepanjang tahun. kesesuaian konteks lingkungan, seperti adaptasi kearifan lokal, arsitektur lokal, dampak lingkungan serta tata bangunan dan lingkungan. kepastian operasional, seperti fungsi, klasifikasi dan penyelenggaraan bangunan gedung kota bandung. peran stakeholders, seperti peran pemerintah kota bandung, peran masyarakat serta peran tim ahli seperti tim ahli bangunan gedung dan tim cagar budaya. kepastian hukum, seperti persyaratan administrasi, ketentuan perizinan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran. rekomendasi dan saran beberapa rekomendasi dan saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan yaitu: rancangan perubahan peraturan daerah tentang bangunan gedung ini dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dalam program pembentukan perda propemperda), sehingga pemerintah kota bandung memiliki payung hukum penyelenggaraan bangunan gedung. setelah rancangan perubahan peraturan daerah tentang bangunan gedung ini ditetapkan, pemerintah kota bandung menindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan wali kota. setelah rancangan perubahan peraturan daerah tentang bangunan gedung ini ditetapkan menjadi peraturan daerah, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung perubahan atas peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang bangunan gedung wali kota bandung provinsi jawa baratstandardu.selanjutnya dalam diatur bahwa jenis dan hieeterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedu,. rakyat nomor tahun tentang pedoman teknis penyelenggaraanfungsilaian kinerja bangunan gedung hijau.... konsideran, dasar hukum, dictum.bentuk peraturan dan penetapan. selanjutnya dalam diatur bahwa produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan peraturan dprd. dalam diatur bahwa perencanaan rancangan peraturan daerah provinsi meliputi kegiatan yang salah satunya adalah penyusunan propemperda. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung las....ntuan huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ruang lingkup peraturan daerah ini meliputtpa, tpt, penilik dan sekretariatketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan standarfungsi ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. permohonan pbg. penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh pemerintah daerah kota pusat. ketentuan dan diubah, serta dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:standarpbgpbgstandar. sebagaimana dimaksud padaorang atau badan wajib memiliki pbg dengan mengajukan permohonan pbgpbg . pbgpbgdan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang akan mengajukan permohonan pbg. dalam diatur bahwaselanjutnya dalam diatur bahwa, maka pimpinan perangkat daerah kemudian menyusun rancangan perdapenjelasan atau keteranganm jangkauan dan arah pengaturan. sistematika penjelasan atau keterangan adalah sebagai berikut: judul: kata pengantar, daftar isi terdiri dari: babi pendahuluan, bab evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait, bab iii jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda, babi penutup. daftar pustaka, lampiran rancangan perda, jika diperlukan. dalam diatur bahwa dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi, dengangubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, dengan susunan keanggotaan terdiri atas: gubernur sekretaris daerah sekda), keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung laapaketentuan . ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dokumen permohonan pbgpa, tpt, dan sekretariat tpabg dan retribusi pbg diatur dengan peraturan daerah tersendiri. ketentuan dan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi sehingga berbunyi sebagai berikut: standar teknis bangunan gedung. ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung.ketentuan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ketentuan keselamatan bangunan gedung, ketentuan kesehatan bangunan gedung, ketentuan kemudahan bangunan gedung, dan ketentuan kenyamanan bangunan gedung. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:.bebas bangunan gedung, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam. ketentuan besarnya kdhdan rtl. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: an gsb sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan ketentuan dalampa. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: .ketentuan ditambahkan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:identitas kawasan kota. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: umum komersial menampilkan identitas kawasan kota yaitu aman, nyaman, produktif dan berkelanjutketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: .bangunan gedung umum komersial pada kawasan tertentu menyediakan ruang terbuka dalam persil sebagai ruang publik untuk berkumpul dan beraktivitas sebagai upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat kota bandung. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: aksesibilitas bagi setiap pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung, kejelasan .perancang peraturan perundang undangan. ketentuan ketentuan tersebut diatas berlaku secara mutasi mutans terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun peraturan perundang undangan terkait substansi penyelenggaraan bangunan gedung peraturan perundang undangan terkait substansi penyelenggaraan bangunan gedungyelenggaraan bangunan gedung. undang undang nomor tahun tentang bangunan gedung mengatur mengenai hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung bg). sebagai peraturan operasionalisasinya, telah ditetapkan pedoman teknis bidang penyelenggaraan bangunan gedung dalam bentuk peraturan presiden dan peraturan menteri. terdapat peraturan presiden dan peraturan menteri pekerjaan umum sebagai landasan substansial penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan, yang meliputi: peraturan presiden nomor tahun tentang pembangunan bangunan gedung negara. peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang pedoman teknis rumah dan bangunan gedung tahan gemprusun bertingkat tinggi, keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung jas:dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: . ibu.laktmengacu pada peraturan perundang undangan bangunan gedung. standar teknis toilet.standarstandarstandar . standar teknis pancurstandar teknis fina .standar teknis tempat sampahstandarstandar teknis ruang tunggustandarstandarstandarstandar. bangunan gedung eksisting.pbgpbgketentuan ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:. peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang pedomawatan dan pemeliharaan bangunan gedung, peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang rencana induk sistem proteksi kebakaran kotao1 prt m tentang bangunanrancang bangun, peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor prt m tentang kemudahan bangunan gedung, keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung la sekretariat: pengelola bangunan gedungketentuan dan huruf huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: pertimbangan dari perangkat daerah dan atau tpapaketentuan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:atau atau atau pbg. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan umum bahan bangunan, rencana kerja, syarat syarat dan imb atau pbgketentuan huruf nomor nomor dan huruf nomor serta huruf nomor diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:., dan kepemilikan dokumen imb atau pbg. bangunan gedung, dan kepemilikan dokumen imb atau pbgatau pbg.ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:pbg.huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:atau pbg..ketentuan huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pendataan dan atau pendaftaran bangunan gedung dilakukan pada saat: permohonan pbg, permohonan perubahan pbketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: .ndang undangpekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor prt m tentang pembongkaran bangunan gedung, peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor prt m tentang pedoman teknis penyelenggaraankinerja bangunan gedung hijau, selain pedoman teknis dalam bidang penyelenggaraan bangunan gedungstandar nasional indonesia sni) dalam bidang penyelenggaraan bangunan gedung, yang meliputi: sni tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung sni beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain sni petunjuk perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung sni persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung sni tata cara pengadukan pengecoran beton sni tata cara pembuatan rencana campuran beton normal sni tata cara perancangan campuran beton ringan dengan agregat ringan sni spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung lasketentuan dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:pbgpbg. atau pbg. ketentuan huruf dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:pbgcara penerbitan pbg .judul bab diubah, ketentuan sampai dengan dan penjelasan sampai dengan diubah, sehingga sampai dengan berbunyi sebagai berikut: bab tpa, tpt, penilik dan sekretariat bagian kesatu pembentukan tpa tpa dipilih oleh pemerintah daerah kota dari basis data yang disusun oleh pemerintah pusat tpa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh wali kota tpa terdiri atas profesi ahli dari unsur: perguruan tinggi atau pakar, dan profesi ahli. keanggotaan tpa terdiri dari kompetens . bgh, j . pertamanan atau lanskap, tata ruang dalam bangunan gedung, il.bagian kedua tpt tim penilai teknis) anggota tpt sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: a.pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan bangunan gedung. teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung.tiga penilik penilik sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan oleh pemerintah kotatugas penilik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada masa: konstruksi pemanfaatan bangunan gedung, dan pembongkaran bagian keempat sekretariat sekretariat merupakan tim yang ditugaskan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. sekretariat : pembentukan dan penugasan tpa, pembentukan dan penugasan tpt, d.ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja, dan pembiayaan tpa diatur dalam peraturan wali kota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:setelah bab viii ditambahkan (satu) bab baru yakni bab viii dan diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab . bab viii, pembatasan kegiatan pembangunan: pembangunan,: slf: dan persetujuan pembongkaranb.bg. ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam peraturan wali kota. ketentuan dan diubah, sehingga dan berbunyipbgpbg baru dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. bangunan harus melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap sesuai ketentuan yang berlak sampai dengan berakhirnya izin. perangkat daerah melaksanakan penertiban kepemilikan imb atau pbgatau pbg dan slf harus sudah dilakukaatau pbg dan slf harus sudah dilakukan paling lambat. spesifikasi sederhana, penertiban kepemilikan imb atau pbgatau pbg dan slf sebagaimana dimaksud sekretaris daerah kota bandung, ema suwarna sni spesifikasi desain untuk konstruksi kaysni sistem proteksi petir pada bangunan gedung sni iec tegangan standar iec sni persyaratan umum instalasi listrik kuil sni sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga sni sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan energi tersimpan sport) sni konservasi energi sistem tata udarakonservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung sni tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung sni tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung sni sistem lambing sni tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan sni spesifikasi dan pemasangan perangkap bau sni keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan sni tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung las(naa) salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum pada sekretariat daerah kota bandung, pembina penjelasan atasstandar. persyaratan administratif dan standar teknisnya. samping itu, agar pemenuhan standarstandarstandarrasi dan selaras dengan lingkungannya serta berkelanjutan. dengan dipenuhinya standar.dan standar teknisstandar. iiyang dimaksud dengan ruang terbuka dalam persil sebagai ruang publik untuk berkumpul dan beraktivitas adalah ruang terbuka dalam persil yang difasilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan manusia beraktivitas sosial dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat kota bandung. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota bandung tahun nomor . sni spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan sni konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung sni konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung sni prosedur audit energitentang tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lift)pedoman teknis dan standar teknis dalam bidang penyelenggaraan bangunan gedung menjadi pelengkap dari pokok pokok dan normatif yang telah dinyataketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung lag jangkauan, arah bab pengaturan, dan ruang jangkauan dan arah pengaturan jangkauan dan arah pengaturan dari penyusunan keterangan perubahan atas peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang bangunan gedung dijabarkan dalam sub bab bawah ini. ruang lingkup materi muatan ruang lingkup dari perubah dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan. sedangkan ketentuan persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan untuk bangunan gedung fungsi khusus tidak diatur dalam peraturan daerah ini, karena merupakan kewenangan pemerintah pusat. judul peraturan daerah kota bandung tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang bangunan gedung. rancangan peraturan daerah ini bersifat perubahan, karena perubahan materi yang dilakukan tidak melebihi dari materi. adapun susunan bab dan relatif masih sama dengan perda lama, hanya terdapat perubahan atau sisipan atau penambahan atau bahkan penghapusan. ketentuan umum pengertian beberapa pengertian yang diatur dalam peraturan daerah ini yaituterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung asas keseimbangan digunakan sebagai landasan agar keseimbangan, sertpertumbuhan ekonomi suatu daerah mendorong peningkatan kegiatan pembangunan. pemerintah daerah harus siap mengarahkan dan mengendalikan pembangunan tersebut dengan didukung oleh peraturan yang memadai, khususnya terkait pembangunan bangunan gedung daerah. kondisi ini sejalan dengan telah disahkannya undang undang nomor tahun tentang cipta kerja duck) atau omnibus law yang mengusung semangat percepatan pertumbuhan ekonomi nasional indonesia. hal ini tentunya perlu diantisipasi agar pembangunan bangunan gedung sebagai bagian dari pergerakan ekonomi dapat memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dengan dikeluartingkat kabupaten kota. secara prinsip peraturan daerah tersebut diperlukan sebagai aturan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedungbahwa pimpinan skpd dalam menyusun rancangan perda disertai dengan naskah akademik penjelasan keterangan yang memuat pokok pikiran dan muatan dari rancangan peraturan daerah tersebut. amanat untuk mengkaji suatu rancangan perda dengan naskah akademik sebenarnya diperintahkan oleh tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. namun berdasarkan permendagri atas, juga disebutkan bahwa tidak setiap perda memerlukan naskah akademik sehingga jika melihat lingkup perubahan materi pengaturan bangunan gedung cukup dibuat dalam bentuk penjelasan atau keterangan. adapun proses penyusunan keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung ini didasarkan kepada hasil evaluasi terhadap perda bangunan gedung kota bandung yang esensi dan materinya harus disesuaikan karena adanya peraturan perundang undangan baru keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungeterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungrangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung maksud, tujuan, dan lingkup maksud penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang bangunan gedung adalah sebagai pengatuhal ini untukkota banlingkup rancangfungsi dan klasifikasi bangunan gedungketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung yaitu undang undang nomor tahun tentang cipta kerja duckharus menjadi acuan. oleh karena itu diperlukan perubahan terhadap peraturan daerah kota bandung tentang bangunan gedung. dengan mempertimbangkan hal hal tersebut diatas, penyusunan keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan nasional dalam pengaturan bangunan gedung yang secara teknis harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah selaras dengan situasi, kondisi serta isu isu strategis perekonomian kota bandung sebagai bahan untuk memudahkan proses perumusan kebijakan, strategi dan skala prioritas pembangunan kota bandung kedepan. identifikasi masalah pascaindonesia menghadapi berbagai perubahan nomenklatur dan ketentuan dalam kedua peraturan perundang undangan tersebut. beberapa perubahan yang terkait dengan kondisi penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: terkait dengan persetujuan bangunan gedung pbg) sebagai pengganti izin mendirikan bangunan imb) yang terintegrasi dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung simba). ditambah perubahan aspek teknis dalam bentuk pemeriksaan kesesuaian standar teknis bangunan gedung dalam dokumen rekomendasi teknis yang sekarang dilakukan oleh tpa dan tpt. terkait pendataan bangunan gedung, berupa proses pbg dan sbg yang terintegrasi dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung simba) berbasis online sehingga menghasilkan pangkalan data (database) bangunan gedung yang bermanfaat sebagai instrumen pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung kota bandung. terkait dengan sertifikat laik fungsi slf), masuknya slf sebagai instrumen pengendalian kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai jaminkopel,keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung bangunan gedung sarana transportasi, dapat berbentuk: bangunan gedung terminal utama seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, terminal monorail, stasiun mrt mass rapid transit) terminal peti kemas, bandar udara dan pusat pergantian antar moda interchange): bangunan gedung terminal sekunder seperti halte bus, halte monorail dan halte mrt dengan fungsi utama merupakan kombinasi lebih dari satu fungsi, dapat berbentuk: bangunan rumah dengan toko (ruko): bangunan rumah dengan kantor (bukan):bandung berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa disesuaikan dengan ketentuan standar teknis dan atau peraturan perundang undangan terkaitserta keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungpersyaratan bangunan gedung umumketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung status kepemilikan bangunan gedung, serta persetujuan bangunan gedung pbg). persyaratan administrasidiatassetujuan bangunan gedung pbg) setiap orang atau badan wajib memiliki imb dengan mengajukan permohonan pbgketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungsurat keterangan rencana kota krk)tersebut dapat juga dicantumkan ketentuan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan. pbg atas dan atau bawah tanah, air dan atau prasarana sarana umumpbg untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud diatas wajib mendapat pertimbangan teknis tpa dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat, serta wajib mengikuti standar teknis dan pedoman yang terkait. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung kelembagaan dokumen permohonan pbgmempertimbangkan faktor: efisiensi dan efektivitas: mendekatkan pelayanan pemberian pbgpersyaratan teknis bangunan gedung a). umum persyaratan teknis bangunan gedung meliputi: persyaratan tata bangunan dan lingkungan, serta persyaratan keandalan bangunan. b).kepada masyarakat secara cuma cuma. informasi mengenai rtrw, rdr dan atau rtlsebagai berikut iniketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungc).walikota tentang rtl, dimanpapondasi, dinding dan atapketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung, dan keselarasan dengan lingkunganmeliputi: persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan rth) rth adalah ruang terbuka hijaudanpbg. persyaratan ruang sempadan bangunan gedung persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung lao keselamatan dalam pemanfaatannya dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung simba). terkait dengan pemeriksaan berkala, yang berkaitan dengan perpanjangan slf namun masih belum banyak daerah indonesia yang melaksanakannya untuk memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung secara berkala, sehingga penurunan keandalan bangunan gedung dapat diketahui dalam waktu tertentu agar terhindar dari kegagalan bangunan gedung yang berakibat korban jiwa. terkait dengan tim profesi ahli tpa), karena masih sangat baru sehingga perlu pengaturan dan penyesuaian sebagai tim ahli yang membantu aparatur pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi profesional teknis tertentu dalam penyelenggaraan bangunan gedung. terkait dengan tim penilai teknis tpt) dan penilik, berkaitan dengan pembagian tugas asn dan lingkup obyek bangunan gedung yang menjadi lingkup tanggung jawabannya. melihat perubahan nomenklatur, sistem, prosedur dan arah penyelenggaraan bangunan gedung daerah indonesipenyelenggaraan bangunan gedung daeryelenggaraan bangunan gedung daerah, dibutuhkan regulasi tingkat daerah yang mengatur secara lebih teknis mengenai ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai kondisi lokal setiap daerah dan berdasarkan ketentuan tingkat nasional. oleh karena itu, peraturan daerah yang mengatur ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung sangat dibutuhkan. beberapa pertimbangan yang melandasi pembentukan peraturan daerah yang mengatur ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung yaitu: landasan filosofis yaitulandasan sosiologis yaitu penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung,persyaratan tapak besten terhadap lingkungan(tidak boleh melewati garis sempadan bangunan) dan atap bestemiliki ketentuan sebagai berikut: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungpoin pertama,dengan kemiringan. daerah hijau pada bangunan dhb) dhb dapat berupa taman atap (roof garden)tata tanamanpencapaian, sirkulasi dan fasilitas parkir pencapaian (entrance) dalam tapak untuk bangunan gedung tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar serta harus mengikuti standar teknis dan atau pedoman teknis yang berlakuoleh kementerian perhubungan, direktorat jenderal perhubungan dararangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung pertanyaan signage) pertanyaan (signage)diatur dalam peraturan walikota. pencahayaan ruang luar bangunan gedung serta tidak mengganggu pengendara jalan. d).e). rencana tata bangunan dan lingkungan dokumen rtl memuat muatan pengaturan penataan bangunan dan lingkungan suatu kawasan yang meliputi: program bangunan dan lingkungan program bangunan dan lingkunganketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung las, rencana umum dan panduan rancanganrencana investasiketentuan pengendalian rencan. pedoman pengendalian pelaksanaan merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung laaf). persyaratan struktur bangunan gedungrangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung las pembebanan pada bangunan gedungstruktur bangunan gedung dan non gedung, atau edisi terbaru: dan sni beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain, atau edisi terbaru. struktur atas bangunan gedung perencanaan konstruksi beton harus mengikuti: sni petunjuk perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru: sni persyaratan beton strukturalperancangketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung lasperencanaan konstruksi baja harus mengikuti: sni spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural, atau edisi terbaru:: dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama pelaksanaan konstruksi. perencanaan konstruksi kayu harus mengikuti: sni spesifikasi desain untuk konstruksi kayu, atau edisi terbaru, sni tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, tata cara perencanaan konstruksi kayu untuk bangunan gedung: dan tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu. perencanaan konstruksi bambu harus memenuhi kaidah kaidah perencanaan konstruksi berdasarkan pedoman dan standar teknis yang berlaku. perencanaan konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus harus dilaksanakan oleh ahli struktur yang terkait dalam bidang bahan dan teknologi khusus tersebut. selain pedoman yang spesifik untuk masing masing jenis konstruksi, standar teknis lainnya yang terkait dalam perencanaan suatu bangunan yang harus mengikuti: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung, atau edisi terbaru, sni spesifikasi koordinasi modular untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, sni tata cara perencanaan dan perancangan bangunan kedokteran nuklir rumah sakit, atau edisi terbaru: sni tata cara perencanaan dan perancangan bangunan radiologi rumah sakit, atau edisi terbaru: sni tata cara perancangan bangunan sederhana tahan angin, atau edisi terbaru: sni tata cara pengendalian serangan rayap tanah pada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, sni tata cara pengendalian serangan rayap tanah pada bangunan rumah dan gedung paska konstruksi, atau edisi terbaru,, struktur bawah bangunan gedung. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung las keandalan bangunan gedungpersyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran sistem proteksi pasifroteksi pasif tersebut harus mengikuti::. sistem proteksi aktifdan pusat pengendali kebakaran. sistem proteksi aktif tersebut harus mengikuti:: sniketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung lag: sni sistem pengendalian asap kebakaran pada bangunan gedung: dan sni sistem manajemen asap dalam mal, atrium, dan ruangan bervolume besar. persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaranersyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran tersebut harus mengikuti:gedung. persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar eksis, dan sistem peringatan bahaya persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar eksiskeadaan darurat untuk dapat menyelamatkan diri, yang meliputi sistem pencahayaan darurat, tanda arah keluar eksis, dan sistem peringatan bahaya. pencahayaan darurat, tanda arah keluar, dan sistem peringatan bahaya dalam gedung harus mengikutilandasan yuridis yaituitu terjadinya perubahan signifikan berkenaan dengan nomenklatur, semula bernama izin mendirikan bangunan, menjadi persetujuan bangunan gedung. selain itu, terdapat pula substansi materi yang diatur dalam perda tahun yang harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun selanjutnya dengan adanya peraturan daerah yang mengatur ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung maka tujuan yang diharapkan dapat dicapai yaitu untuk mencapai tujuan tersebut, dalam skala kota bandung maka diperlukan perubahan atas peraturan daerah yang mengatur ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung dengan lingkup pengaturan meliputi ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar teknis bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, tim profesi ahli, peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif, serta ketentuan peralihan. tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan penjelasan penyusunan keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun praktis yang mendasari materi muatan yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah kota bandung tentang perubahan atas perda tahun tentang bangunan gedung serta sebagai dokumen penunjang dalam proses pembentukan perda. sebagaimana yang dijelaskan dalam tujuan atas, maka keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung, pada saat terjadi kebakaran dan atau kondisi darurat lainnya. termasuk antara lain: sistem telepon, sistem tata suara, sistem voice evacuation, dll. persyaratan instalasi bahan bakar gas jenis bahan bakar gas yang dimaksud meliputi: gas kota. gas kota yang dipakai umumnya berupa gas alam (natural gas), yang terdiri dari kandungan methane ch4) dan ethane (c2h6). ketentuan teknis dari gas ini mengikuti standar yang dikeluarkan oleh pemasok gas tersebut. gas elpiji lpg liguefied petroleum passes). gas elpiji, terdiri dari propane c3h8) dan butana (c4h10). ketentuan teknis dari gas ini mengikuti standar yang dikeluarkan oleh pemasok gas tersebutmanajemen penanggulangan kebakaranrsyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan persyaratan instalasi proteksi petirproteksi petir harus memenuhi sni sistem proteksi petirpersyaratan sistem kelistrikanharus mengikuti: sni iec tegangan standar iec, atau edisi terbaru: sni persyaratan umum instalasi listrik kuil atau edisi terbaru, sni sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga, atau edisi terbaru, sni sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan energi tersimpan sport), atau edisi terbaru. g).:dan atau pedoman teknis terkait. persyaratan sistem pencahayaanketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung is2: sni konservasi energi sistem pencahayadan atau pedoman teknis terkait. persyaratan sistem sanitasi sistem sanitasi bangunan gedung dapat berupa: sistem air minum dalam bangunan gedung sistem air minum dalam bangunan gedungii. sni sistem lambing, atau edisi terbaru, dan iii. standar teknis dan atau pedoman teknis terkait. sistem pengolahan dan pembuangan air limbah kotor keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung: sni sistem lambing, atau edisi terbaru, ii. sni tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, iii. sni spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan atau iv. standar teknis dan atau pedoman teknis terkait. persyaratan instalasi gas medik: sni keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan atau ii. standar teknis dan atau pedoman teknis terkait. persyaratan penyaluran air hujanketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung isa: sni sistem lambing, atau edisi terbaru, ii. sni tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, iii. sni spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, dan iv.atau standar teknis dan atau pedoman teknis terkait. persyaratan sistem pembuangan kotoran dan sampahrsyaratan penggunaan bahan bangunketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungh). persyaratanserta kesehatan. kenyamanan kondisi udara dalam ruang persyaratan kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan tingkat kenyamanan pengguna ruangharus mengikuti:teknis dan atau pedoman teknis terkait. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung kenyamanan pandanganharus mempertimbangkan: persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam luar bangunan harus mempertimbangkan: ii.ii.harus mempertimbangkan: ii. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan: ii.iiiharus memenuhi ketentuan dalam standar teknis terkait. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingananharus memenuhi ketentuan dalam standar teknis mengenai tata keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung. i).lengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedungdengan luas minimum yang memiliki lif penumpang harus menyediakan lif khusus kebakaran, atau lif penumpang keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung iss!:: orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan:persyaratan bangunan gedung hijau persyaratan bangunan gedung hijau pada tahap pemrograman: metode penyelenggaraan bangunan gedung hijau, dan kelayakan bangunan gedung hijau. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung persyaratan tahap perencanaan teknis persyaratan tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau terdiri atas: pengelolaan tapak, yang terdiri atas persyaratan: orientasi bangunan gedung: pengolahan tapak termasuk aksesibilitas sirkulasi: pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun b3): ruang terbuka hijau (rth) privat: penyediaan jalur pedestrian: pengelolaan tapak besten:, yang terdiri atas persyaratan: selubung bangunan, sistem ventilasi:, yang terdiri atas persyaratan: sumber air:, yang terdiri atas persyaratan: pelarangan merokok, pengendalian karbondioksida (co2) dan karbonmonoksida (co): dan pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigeran). penggunaan material ramah lingkungan, yang terdiri atas persyaratketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung \|c0 manfaat dari penyusunan keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung ini yaitu: sebagai penjelasan sistematis yang mendasari muatan pengaturan dalam perda, sebagai substansi acuan atau referensi dalam pembahasan perda, sebagai dokumen penunjang dalam proses pembentukan perda. metode penyusunan keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung metode penyusunan dilaksanakan dengan beberapa tahap dan kegiatan sebagai berikut: tahap persiapan, yang terdiri dari beberapa kegiatan: pembentukan tim penyusun: penyusunan metodologi dan rencana kerja, tahap pengumpulan data dan informasi, yang terdiri dari beberapa kegiatan: inventarisasi substansi pengaturan baru dalam peraturan perundang undangan yang baru. inventarisasi substansi materi muatan perda kompilasi data dan informasi. tahap analisis, yang terdiri dari beberapa kegiatan: analisis kepustakaan (literatur, perundangan, standar, dan pedoman, proses dan kelembagaan penyelenggaraan bangunan gedung kota bandung): analisis permasalahan. tahap penyusunan, disesuaikan dengantahap pembahasan yang dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah terkait lingkungan pemerintah kota bandung dan pakar tenaga ahli akademisi. tahap finalisasi, yang dilakukan untuk menyempurnakan dokumen ini sesuai masukan dari hasil pembahasan bersama perangkat daerah dan pakar tenaga ahli akademisi. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung pengelolaan sampah, yang terdiri atas persyaratan: penerapan prinsip (reduce, reuse, recycle):, yang terdiri atas persyaratantahap pelaksanaan konstruksi persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau terdiri atas: proses konstruksi hijau: praktik perilaku hijau, dan rantai pasok hijau. persyaratan tahap pemanfaatan persyaratan:persyaratan tahap pembongkaran pembongkaran bangunan gedung hijau dilakukan melalui pendekatan dekonstruksi. persyaratan tahap pembongkaran bangunan gedung hijau:keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungpersyaratan teknisyang terdiri atas: peruntukan dan intensitas bangunan gedung: arsitektur bangunan gedung:dan pengendalian dampak lingkungan. persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya, yang terdiri atas: keselamatan a.: b.: dan cc. penggunaan material baru harus tidak mudah terbakar (non combustible material). kesehatankenyamanan pemenuhan persyaratan ruang gerak dan hubungan antar ruang: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung kondisi udara dalam ruang: cc. pandangan, tingkat getaran, dan tingkat kebisingan. kemudahan,pelestarian, yang:sesuai dengan rdr dan atau rtl:keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung,a).keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung leab). bangunan gedung dengan gaya langgam tradisional ketentuan mengenai kaidah norma adatrangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung lesc). penggunaan simbol dan unsur elemen tradisional perseorangan, kelompok masyarakat dand).persyaratan bangunan gedung semi permanen dan bangunan gedung darurat,harus tetap dapat menjamin keamanan, keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung leepersyaratan bangunan gedung kawasan bencana alam a). umum kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, banjir, kawasan rawan kebakarb).yang diidentifikasikan sering dan atau berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor. penyelenggaraan bangunan gedung kawasan rawan tanah longsomerintah daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana tanah longsorketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung penyelenggaraan bangunan gedung kawasan rawan tanah longsorrakan tanah. c).harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan atau keselamatan penghuni bangunan gedung akibat genangan banjir. d). persyaratan bangunan gedung kawasan rawan bencana angin kencangpenyelenggaraan bangunan gedung kawasan rawan angin kencangkencang dalam peraturan walikota. penyelenggaraan bangunan gedung kawasan rawan angin kencangangin kencang. e). persyaratan bangunan gedung kawasan rawan bencana alam geologi. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung lego kawasan rawan bencana alam geologi kota bandung dalam hal ini adalah kawasan yang terpengaruh oleh kondisi geologis kota bandung dan sekitarnya, termasuk patahan lembang kawasan rawan bencana alam geologi merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan atau berpotensi tinggi mengalami bencana bencana alam geologi seperti gempa bumi. penyelenggaraan bangunan gedung kawasan rawan gempa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam rtrw, rdr, peraturan zonasi gempampa dalam peraturan walikota. penyelenggaraan bangunan gedung kawasan rawan gempagempa. f).kota bandung diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. penyelenggaraan bangunan gedung umum penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas: kegiatan pembangunan diselenggarakan melalui: proses perencanaan teknis, proses pelaksanaan konstruksi. kegiatan pemanfaatan meliputi kegiatan:terangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung kegiatan pelestarian meliputi kegiatan: penetapan, dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran, serta kegiatan pengawasannya. kegiatan pembongkaran meliputi: penetapan pembongkaran, dan pelaksanaan pembongkaran, serta pengawasan pembongkaran. dalam penyelenggaraan bangunan gedungkegiatan pembangunan a).khusus untuk perencanaan teknis untuk arsitektur bangunan gedung harus dilakukan tenaga ahli yang bersertifikasi iai ikatan arsitek indonesia) sesuai amanat undang undang arsitek. dikecualikan dari ketentuan tersebut,, untuk jenis bangunan gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan tersebut,). dokumen rencana teknis keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung evaluasi dan analisis bab peraturan perundang undangan terkaitdaerah dalam penyusunan dan penetaptata urutanmerintahan daerah berdasarkan amanatrangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung dokumen rencana teknis bangunan gedung, elektrikal dan lambing: gambar detail, syarat syarat umum dan syarat teknis: perhitungan luas bangunan, perhitungan teknis berupa: perhitungan rencana struktur dan konstruksi bangunan gedung hijau untuk kategori bangunan tertentu dokumen rencana tekniswajib mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: pertimbangan dari tpa untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum: pertimbangan dari tpayang berwenang. c). ketentuan penghitungan besaran retribusi pbg ketentuan penghitungan besaran retribusi pbg diatur dan mengacu pada peraturan daerah kota bandung tersendiri tentang penyelenggaraan dan retribusi persetujuan bangunan gedung pbg) terbaru. d). tata cara penerbitan pbg tata cara penerbitan pbg diatur danketentuan pada simba sistem informasi manajemen bangunan gedung). keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung ino e).terdiri atas: perencana arsitektur: perencana struktur: perencana mekanikal: perencana elektrikal: perencana pemisahan (lumbung): perencana proteksi kebakaran, perencana tata lingkungan: perencana bangunan gedung hijau pemerintah daerah dapat menetapkan perencanaan teknis, untuk jenis bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuan tersebut,laksanaan konstruksi a). pelaksanaan konstruksi pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan: pembangunan baru bangunan gedung dan atau instalasi dan atau perlengkapan bangunan gedung: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung perbaikan bangunan gedung dan atau instalasi dan atau perlengkapan bangunan gedung: penambahan bangunan gedung dan atau instalasi dan atau perlengkapan bangunan gedung: perubahan bangunan gedung dan atau instalasi dan atau perlengkapan bangunan gedung:pbg. untuk memulai pembangunan, pemilik pbgpbg,pbterdiri atas: kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh pemerintah daerah, yangkegiatan persiapan lapangan, yang meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik lapangan. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung kegiatan konstruksi, yang, yangkegiatan penyerahan hasil akhirb). atau pbgc). atau pbg. pemeriksaan kelaikdilakukan olehpenyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumahtanggaketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungd).: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungii.: iii. kepemilikan dokumen imb atau pbgiiiii.keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedunggiatan pemanfaatan bangunan gedung a).atau pbg setelah pemilik memperoleh slf. pemanfaatan).keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung laporan pemeliharaan yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjangan slf. c).d).terangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedunge).tersebut atas.keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung pemerintahan daerah, dalam diatur mengenai beberapa batasan pengertianselanjutnya dalam diatur bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda. perda dibentuk oleh dprd dengan persetujuan bersama kepala daerah. perda sebagai bagian dari sistemundang undang nomor tahun tentang pengubahan undang undang nomor dan tahun kewenangan dari konstitusperihal penyusunan dan penetapan peraturan daerah diberikan kepada pemerintahan daerah, dalam hal ini kota bandung sebagai daerah otonom. oleh karena itu daerah ini dibentuk untuk mengemban kewenangan tersebut, landasan yuridis berikutnya adalah peraturan perundang undangan yang menetapkan kota bandung sebagai daerah otonom. dalamdinyatakan bahwa bandung adalah daerah kota besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan provinsi jawa barat. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungatau pbg.f).:g). pelestarian pelestarian bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan, perencanaketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung h).langgamtetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan. sebelum diusulkan penetapannya tersebut,bangunan gedung dan lingkunglasifikasinya mengacu kepada\|). penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan bangunan gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budayeterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungrencanaan terkait bangunan cagar budaya harus mengikuti prosedur yang berlaku dan melalui pertimbangan tim pertimbangan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya, sesuai dengankegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan rencana teknis pelestarian dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan,a).b).meliputi: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung atau pbgkepada pemilik pengguna bangunan gedung yang ditetapkan untuk dibongkar. berdasarkan hasil identifikasi,c)harus disetujui oleh pemerintah daerah, setelah mendapat pertimbangan dari tpketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung usa d).e).ndataan bangunan gedung a). umum pemerintah pbgketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. b). proses pendataan bangunan gedung pendataan bangunan gedung dilakukan melalui survey seluruh wilayah kota bandung. hal ini maksudkan untuk mendata bangunan gedung yang ada kota ini dan melihat kesesuaian fungsi bangunan daerahnya agar dapat lakukan penertiban bangunan. pendapatan bangunan gedung juga dilakukan guna melihat kepadatan kota dan dapat menanggulangi bangunan gedung yang dapat merusak lingkungan baik dari hal fungsi bangunan dan estetika perkotaan. c). sistem pendataan bangunan gedung pendataan bangunan gedung merupakan basis data bangunan gedung kota bandung. pendataan dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan pbg. dalam hal ini instansi perizinan melakukan pendataan bangunan gedung dengan sistem informasi bangunan gedung secara komputasi. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kebencanaan a). penanggulangan darurdilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung penanggulangan darurat: gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi: walikota untuk bencana alam skala kabupaten. dalam menetapkan skala bencana alam berpedoman pada peraturan perundang undangan terkait. b).c). rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekan) adalah salah satu tahapan kegiatan pada siklus penanganan bencana setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesdilakukan melalui kegiatan: (a) perbaikan lingkungan daerah bencana, (b) perbaikan prasarana dan sarana umum, (c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung jas (d) pemulihan sosial psikologis: (e) pelayanan kesehatan, (f) rekonsiliasi dan resolusi konflik: (g) pemulihan sosial ekonomi budaya, (h) pemulihan keamanan dan ketertiban: (i) pemulihan fungsi pemerintahan, dan (j)) pemulihan fungsi pelayanan publik. kegiatan rehabilitasidalam pelaksanaan rehab rekan hunian masyarakat, infrastruktur dan bangunan gedung, harus memperhatikan rencana detail rinci tata ruang rdr) dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, yang didalamnya mencakup arahan peraturan zonasi pada wilayah kota bandung serta perijinan membangun bangunan pbg).keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungrehabilitasi rumah hunianpbgim profesi ahli tpa) pembentukan tpa tpa disusun dalam basis data yang disediakan oleh pemerintah pusat. pemerintah daerah kabupaten kotaim profesi ahli tpa) dibentuk dan ditetapkan oleh walikota bandung. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung keanggotaan tpa terdiri atas profesi ahli dari unsur unsur: perguruan tinggi atau pakar, dan profesi ahli anggota tpa sebagaimana dimaksud diatas: mekanikal bangunan gedung: elektrikal bangunan gedung: sanitasi, drainase, perpipaan (lumbung), pemadam kebakaran bangunan gedung, bcb: bgh, pertamanan atau lanskap: tata ruang dalam bangunan gedung: keselamatan dan kesehatan kerja, pelaksanaan pembongkaran: dan atau keahlian lainnya yang dibutuhkan. tugas dan fungsi tim profesi ahli:isamping tugas pokok diatas, tenaga ahli bangunan gedung tpa) dapat membantu: memberikan pertimbangan teknis terkait informasi krk: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung atas dasar itu, tahun tentang pengubahan undang undang nomor dan tahun menegaskan pembentukan kota bandung sebagai daerah otonom yang selanjutnya memiliki kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penetapan perdtmengenai penyelenggaraan bangunan gedung. peraturan perundang undangan yang bersifat delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut:manatkan disusunnya peraturan daerah mengenai penyelenggaraan bangunan gedungyelenggaraan bangunan gedung daerah diamanatkan dalam undang undang bangunan gedung pada bagian penjelasan umum. penjelasan umum undang undang bangunan gedung berbunyi:peraturan pemerintah tahun tentang peraturan pelaksanaan undang undang tahun penyusunan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan bangunan gedung daerah juga masih diamanatkan oleh. terdapat dan penjelasan yang memperlihatkan perlunya keberadaan peraturan daerah perda) mengenai penyelenggaraan bangunan gedung daerah, yaitu: dan yaitu: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung memberikan masukan dalam hal pemerintah daerah kabupaten kota membutuhkan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dalam hal sertifikasi bgh,pembiayaan tpa biaya pengelolaan database dan operasional anggota tpa dibebankan pada apbd pemerintah daerah. pembiayaan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan diatur dengan peraturan walikota bandung. peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedungpemda) dalam penyempurnakitarnya.harus memenuhi persyaratan: keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedungnya. pemantauandilaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah secara langsung atau melalui tpamasyarakat dapat melaporkan secara lisan dan atau tertulis kepada: a,:diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota bandung. keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung isdengan menyediakan anggarannya dalam apbd.embinaanbertujuanketerangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum. pembinaan ditujukan kepada penyelenggara bangunan gedung. pengaturan pengaturan dituangkan dalam peraturan daerah atau peraturan walikota bandung sebagai kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung. kebijakanta) bidang penyelenggaraan bangunan gedung. pemerintah daerah menyebarluaskan kebijakan kepada penyelenggara bangunan gedung. pemberdayaan pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah daerah kepada penyelenggara bangunan gedung. pemberdayaan: dan ataurangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung dos bandung.: pembatasan kegiatan pembangunan: pembangunan:, slf: dan persetujuan pembongkaran keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung denda administrasi: dan atau 8giatas dapat dikenai sanksiakanpa, tpt atau penilik. ketentuan pidana faktor kesengajaan yang tidak mengakibatkan kerugian orang lain ketentuan pidana untuk faktor kesengajaan yang tidak mengakibatkan kerugian orang lain ditetapkan bahwatentuan pidana untuk faktor kesengajaan yang mengakibatkan kerugian orang lain ditetapkan sebagai berikut:rugian harta benda orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama keterangan tentang pokok pokok perubahan perda tahun tentang bangunan gedung
s8) oktober nomor puu i tentang penetapan hari sidang pemeriksaan pendahuluan surat permohonan tanggal maret yang telah diperbaiki tanggal november tentang pengujian undang undang tahun tentang pemilihan umum tanggal oktober dari umar musikal.s.h.dkk., para advokat pengacara jl. tali raya lt. slip jakarta barat bertindak selaku kuasa hukum dari: ir. abdullah hehamahua, berdasarkan surat kuasa khusustanggal oktober berita acara pemeriksaan persidangan nomor puu pada hari: rabu, tanggal maret pada persidangan tersebut pemohon menarik kembali permohonannya secara lisan mtkpermohonan nomor puu tentang penguji diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim mahkamah konstitusi pada hari rabu tanggal maret dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang pleno mahkamah konstitusi yang terbuka untuk umum oleh kami prof. dr. jimmy asshiddiaie. s.h, sebagai ketua didampingi oleh prof. dr. h.m. lica marzuki.s.h., h.achmad rustandi.s.h., prof. h.a.s jayabaya.s.h. llm., dr. harjo.h. mcl, ilidewa gede laguna.s.h.mh., prof. h.a. mukti fadjar.s.h., maruarar siahaan.s.h., dan soedarsos.h., masing masing sebagai hakim anggota dibantu oleh widi studi,sh sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasa pemohonhtedi studi, oktober nomor puu i tentang penetapan hari sidang: surat permohonan tertanggal, maret dari: jerman umar,s.h., sahanaya natawilwana, s.h., desa arief, s.h., m.e. brahmana, s.h. dan januar, s.h., para advokat. berkantor pada law office peranan umar, s.h. associates, dahulu beralamat gedung prioritas lt. jl. gondangdia lama menteng, jakarta pusat, sekarang beralamat gedung graha pratama lt. jalan m.t. haryono kav. jakarta, bertindak selaku kuasa hukum dari dewan pimpinan pusat komite penyelamat partai persatuan pembangunan reformasi ppp reformasi), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret yang terdaftar register kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia, dengan mor puu i tanggal oktoberberita acara pemeriksaan pendahuluan nomor puu pada hari: kamis, tanggal, november surat dari: jerman umar,s.h., sahanaya natawilana, s.h., desa arief, s.h., januar, s.h. dan brahmana, s.h. kuasa hukum pemohon), tertanggal, november a3 eua eks xl yang pada pokoknya menyatakan menarik kembali permohonan pengujian huruf dan huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang partai politik,.emohon untuk menarik kembali permohonannya menyatakan perkara permohonan nomor puu i tentang pengujian huruf dan huruf, ditetapkan jakarta pada tanggal november ketua, ttd prof. dr. jimmy asshiddioienovember dari dewan pimpinan pusat partai persatuan nasional indonesia (dpp ipni), beralamat jalan raya pos pengumpan kelapa dua, kebon jeruk, jakarta yang diwakili oleh: h.m. barang, sh., mh., mbl., dan karimullah ganda bako ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai persatuan nasional indonesia)verifikasi partai persatuan nasional indonesia ipni) : ketetapan ketua mahkamah konstitusi republik indonesia nomor o1 tap.mk tanggal november tentang penetapan panel hakim : berita acara pemeriksaan pendahuluan nomor puu i pada hari selasa tanggal desember : menimbang bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah agar dinyatakan : partai persatuan nasional indonesia ipni) diikutsertakan dalam pemilu tahun : menteri kehakiman dan ham memikul segala kerugian yang dialami partai persatuan nasional indonesia ipni) nn0, . mengingat .: menetapkan menyatakan mahkamah konstitusi republik indonesia tidak berwenang mengadili permohonan pemohon 5n0n 0n0n n0nenonnenn unuunnunuu tanggal desember dan dibacakan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal desember dihadiri oleh para hakim konstitusi dan triton edy budhiarto, s.h. selaku pan tera pengganti serta pemohon : nn0nonnonowo ketua ttd prof. dr. jimmy asshiddioie, sh.
sa) ketetapan nomor puu oktober dari main bin ringan. dkk, beralamat kampung kongsi rt. rw. desa cikarang kota, kecamatan cikarang, kabupaten bekasi dan jl. duri mas barat blok rt. rw. kelurahan duri kepa, kecamatan kebon jeruk, jakarta barat : n0 berita acara pemeriksaan pendahuluan nomor puu pada hari selasa, tanggal desember : menimbang bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah agar putusan peninjauan kembali mahkamah agung republik indonesia nomor pk pdt tanggal september dinyatakan batal : n0 n0 n0000555555,:tentang mahkamah konstitusi republik indonesia : menetapkan jaan menetapkan: menyatakan mahkamah konstitusi republik indonesia tidak berwenang mengadili permohonan pemohon : n00n0n000200200000000 lnnnnnnu nun nun n, tanggal desember dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal desember dihadiri oleh para hakim konstitusi dan sholihin nasir, s.h., selaku panitera pengganti serta pemohon. ketua, prof. dr. jimmy asshiddigie, s.bertanggal september yang diajukan oleh memo hermawan dan ade ginanjar, sos pasangan calon nomor urut yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada: abdi busana, s.h., m.h: rafael situmorang, s.h: riskan fahri dahan, s.h., m.h: iwan candra, s.h: kesemuanya advokat yang tergabung pada kantor hukum abdi busana, s.h., m.h associates yang beralamat jalan sukabumi dalam nomor kota bandung: bahwa permohonan guo calon wakil bupati garut tahun bertanggal september dan surat dari kuasa hukum pemohon, bertanggal septemberseptember yang dihadiri kuasa hukum pemohon, memohon kuasanya, dan kuasa hukum pihak terkait, pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa pemohon mencabut atau menarik permohonannyabahwa penarikan kembali permohonan nomor php.d xi guoatau kuasanya, tanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasanyaaria farida indrawi ttd. ttd. muhammad alim arief hid ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan
m) bertanggal desember 2015dari ir. politik sitorus, sc, kan dan robinson tampubolon, s.h, selaku pasangan calon aa, mr: bupati dan wakil bupati toba samosir tahun nomor tata urut yang memberi kuasa kepada munathsir musiman, s.h., maulana bundaran, s.h.,m. taufik budiman, s.h., dan ahmad suryo, s.h., m.h., dan diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib sertatoba samosir tahun bahwa terhadap permohonan nomor php.bup xiv 2016ketua panel hakim mahkamah konstitusikonstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari kamis, tanggal januari yang dihadiri oleh memohon beserta kuasa hukum, pihak terkait beserta kuasa hukum dan tanpa dihadiri oleh pemohon kuasa hukum, bahwa kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal januari telah menerima surat dari kuasa hukum pemohon perihal pencabutan permohonan php bupati toba samosir bertanggal januari yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan nomor php.bup xiv bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim pada tanggal januari telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan nomor php.bup xivtoba samosirtoba samosirmerdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do idihadiri oleh memohon atau kuasanya dan pihak terkait atau kuasanyarahadian prima nugraha merdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do idputusan mahkamah konstitusi nomor php.d bertanggal desember kamarnya menyatakansetelah putusan tersebut,deiyai nomor kpu kab bertanggal februari perihal pelaporan tidak terjadinya pelaksanaan psu kampung distrik tigi barat, kabupaten deiyai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara ulang psu) yang diperintahkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x bertanggal desember belum dapat dilaksanakan karena ketua kpu kabupaten deiyai ditahan oleh kepolisian daerah polda) papua, dan biaya untuk psu belum dianggarkan dalam apbd kabupaten deiyai, surat bupati deiyai nomor bup bertanggal januari perihal permohonan penundaan pemungutan suara ulang tiga kampung, yang pada pokoknya memohon penundaan psu karena keterlambatan penganggaran, dan bahwa saat ini biaya psu sudah dianggarkan, surat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten deiyai nomor setwan dy bertanggal februari perihal permohonan penundaan pemungutan suara ulang tiga kampung distrik tigi barat, kabupaten deiyai, provinsi papua, yang pada pokoknya meminta penundaan psu karena adanya keterlambatan pengesahan apbd kabupaten deiyai tahun dan bahwa saat ini biaya psu sudah dianggarkan: surat dari pihak terkait, bertanggal februari perihal sikap dan permohonan pihak terkait terhadap tidak terlaksananya pemungutan suara ulang kabupaten deiyai, yang pada pokoknya tetap menghendaki pelaksanaan psu, surat dari pemohon dengan nomor awk php.d !i11 bertanggal maret perihal keterangan pemohon berkaitan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten deiyai, yang pada pokoknya menerangkan tetap pada pendirian dalam permohonan semula, bahwa terhadap surat dari para pihak tersebut, mahkamah konstitusi membuka sidang pada hari kamis, maret dengan menghadirkan pihak pihak terkait pelaksanaan psu yang masing masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: kpu kabupaten deiyai, diwakili jhon mote, menyatakan mencabut surat kpu kabupaten deiyai nomor kpu kab bertanggal februari serta menerangkan bahwa biaya psu telah dianggarkan sehingga psu siap untuk dilaksanakan dalam waktu sekitar empat minggu: kpu provinsi papua, diwakili tirto wibowo, menyatakan kesiapan untuk mendampingi kpu kabupaten deiyai dalam pelaksanaan psu: kpu, diwakili arief budiman, menyatakan persetujuan terhadap pelaksanaan psu oleh kpu kabupaten deiyai, pejabat bupati deiyai, basilika badi, menerangkan bahwa hibah dana untuk pelaksanaan psu telah ditransfer kepada kpu kabupaten deiyai, dprd kabupaten deiyai, diwakili ketua dprd kabupaten deiyai, yaitu silat pirai, menerangkan bahwa anggaran psu telah disetujui, dan meminta perpanjangan waktu pelaksanaan psu, gubernur papua, diwakili kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi papua, yaitu rosita pussy, menerangkan bahwa pelaksanaan psu adalah tanggung jawab kpu kabupaten deiyai dan pemerintah daerah kabupaten deiyai,1x bertanggal desember komisi pemilihan umum kabupaten deiyai, dengan alasan bahwa biaya psu tiga kampung belum dianggarkan hingga akhir tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan mahkamah konstitusi, memutuskan melakukan rekapitulasi ulang dengan mendiskualifikasi perolehan suara tiga kampung kampung widuwakia, kampung wagomani, dan kampung demo). selain itu hingga awal januari masyarakat masih merayakan natal dan tahun baru dan pada januari dilaksanakan pemungutan suara pemilukada provinsi papua, pada akhir februari apbd kabupaten deiyai tahun yang dalamnya meliputi anggaran pelaksanaan psu tiga kampung, telah disahkan oleh dprd dan bupati deiyai, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten deiyai telah menyampaikan laporan kepada mahkamah konstitusi dengan surat nomor pan.kd like mk ri i1 bertanggal maret perihal laporan bawaslu kada kabupaten deiyai, bahwa rapat permusyawaratan hakim pada hari senin tanggal maret berkesimpulan: putusan mahkamah konstitusi nomor php.d bertanggal destersebut pada angka karena keadaan seperti yang dilaporkan beberapa pihak atas pada waktu lalu belum dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang, dan sekarang sudah memungkinkan, perlu menetapkan tenggang waktu baru untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tiga kampung dalam distrik tigi barat, kabupaten deiysebelasnya, pihak terkait dan atau kuasanya, tanpa dihadiri memohon dan atau kuasanya:
majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia ketetapan mpr nomor i mpr sekretariat jenderal mpr ketetapan mpr nomor i mpr cetakan pertama maret cetakan kedua maret cetakan ketiga maret cetakan keempat mei cetakan kelima oktober cetakan keenam mei cetakan ketujuh oktober cetakan kedelapan januari cetakan kesembilan juni cetakan kesepuluh januari xiv . halaman sekretariat jenderal mpr jl. end. gatot subroto jakarta majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia sambutan pimpinan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia periode wassalam 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun merupakan hasil dari proses yang menunjukkan semakin besarnya tingkat kesadaran seluruh elemen bangsa akan nilai nilai mulia dari hakikat demokrasi. perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menimbulkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dinamika ketatanegaraan. mpr sebagai salah satu lembaga negara juga tidak terlepas dari dampak perubahan tersebut. secara eksplisit sebagaimana tercantum dalam undang undang dasar negara xibtn o harmoni akil ketua, wakil ketua, hari aga. m.m @r. abdul galur wakil ketua, nae ismail sedan s.h. hj. patin kek s.h. pogtnegara kesatuan republik indonesia memiliki sumber daya nasional yang harus dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat,: bahwa, bahwa berhubung dengan itu perlumemperhatikan:epublik indonesia tahun perubahan yang terjadi terhadap mpr, terlihat pada kedudukan, tugas dan wewenangnya. sebagai akibat dari perubahan kedudukan, tugas dan wewenang mpr, putusan mpr, khususnya putusan yang berbentuk ketetapan mpr harus ditinjau materi dan status hukumnya guna menyesuaikan dengan segala perkembangan yang terjadi. dilaksanakannya langkah langkah penyesuaian materi dan status hukum ketetapan mpr adalah untuk menjalankan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun sesuai dengan amanat ketentuan aturan tambahan undang undang dasar negara republik indonesia tahuyang hasilnya dituangkan dalamxiian otonomi daerah, pena turun, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta per imbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indo kesia. penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dilaksanakan dengan prinsip prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggungjawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi. perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanak. pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan.)dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakatharmoni akil ketua, wakil ketua, hari angan. m.m dr. abdul galur wakil key, yana ismail sean s.h. hj. pati ana s.h. poeflhi mpr tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangdari pengalaman per jalanan sejarah bangsa dan dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, maka bangsa indonesia telah sampai kepada kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh sungguh, bahwa negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan per aturan perundang undangan republik indonesia, bahwa untuk dapat mewujudkan supremasi hukum perlu adanya, dan bernegara sesuai dengan tata urutannya, bahwadalamrangkamemantapkan perwujudan otonomi daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang undangan, bahwa sumber tertib hukum republik indonesia dan tata urutan peraturan perundangan republik indonesia berdasarkan ketetapan mars nomor xx mars menimbulkan kerancuan pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasdipandang perlu menetapk musyawaratan rakyat sementara republik indonesia.dalam ketetapan mpr nomor i mpr ketetapan mars dan ketetapan mpr telah ditinjau materi dan status hukumnya sehingga dapat diketahui secara jelas pengelompokkan dan keberlakuannya. status ketetapan mars dan ketetapan mpr dibagi dalam enam kelompok yang masing masing dijelaskan dalam yaitu ketetapan mars dan ketetapan mpr yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ada delapan ketetapan, ketetapan mars dan ketetapan mpr yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, ada tigapemerintahan hasil pemilu ada delapanundang undang, ada sebelas ketetapan, ketetapan mars dan ketetapanada lima ketetapan, ketetapan mars dan, ada ketetapan. xiipimpinten tang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan. sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang undangan. sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. sumber hukum dasar nasional adalah pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan undang undang dasardan batang tubuh undang undang dasar, peraturan daerah. undang undang dasar merupakan hukum dasar tertulis negara republik indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia merupakan. undang undang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat bersama presiden untuk melaksanakan undang undang dasar serta ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia. peraturan pemerintah pengganti undang undang dibuat oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikutdewan perwakilan rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang undang dengan tidak mengadakan perubahan. jika ditolak dewan perwakilan rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang undang tersebut harus dicabut. peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang undang. keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. peraturan daerah propinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah propinsi bersama dengan gubernur.. peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten kota yang bersangkutan. jl), atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang undangan ini. (l) majelis permusyawaratan rakyat berwenang menguji undang undang terhadap undang undang dasar dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat.tata cara pembuatan undang undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan pengujian peraturan perundang undangan oleh mahkamah agung serta pengaturan ruang lingkup keputusan presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang. dengan ditetapkannya ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan ini, makadanjl) ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor v mpr dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagimath prof. dr. ir. ginanjar kartasasmita ir. sucipto ketua, 'akil ketua, materi abdul djalil drs. h.m. nie thamrin 'akil ketua, wakil ketua, tam, dr. hari is.ip, mba, mm. prof. dr. jusuf amir faisal, pd. sateri dan status hukum ketetapan mpr tersebutimpinan mpr memandang penting dilakukan penyebarluasan materi dan status hukum ketetapan mars dan ketetapan mpr tersebut. hal itu sejalan dengebutkandengan tugas tersebut, jelas bahwa perintah peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan mpr adalah salah satu amanat dari ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemahaman dan pengetahuan seluruh elemen masyarakat mengenai, khususnya ditengah upaya kita bersama melakukan pembelajaran untuk meningkatkan xivatas berkat rahmat tuhan yang maha esa, negara kesatuan republik indonesia yang diproklamasikan pada tanggal agustus mempunyai ciri khas, yaitu kebhinekaan suku, kebudayaan, dan agama yang menghuni dan tersebar belasan ribu pulau dalam wilayah nusantara yang sangat luas, terbentang dari sabang sampai merauke, dan disatukan oleh tekad: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu indonesia, serta dilandaskan pada pancasila sebagai dasar negara, bahwa kebhinekaan tersebut atas menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa depan, bahwa perjalanan bangsa indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal,, dan nepotisme, bahwa globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik indonesia, bahwauntukituperluadakesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya negara kesatuan republik indonesia, menuju masa depan yang lebih baik, bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya: mengingat undang undang dasar ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor t mpr tentang perubahan pertama atas ketetapan majelis per musyaw yat republik indonesia ten tang pemantapan per satuan dan kesatuan nasional. ketetapan ini disusun dengan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara utuh tentang makna pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, yaitu sebagai berikut babi pendahuluan babi identifikasi masalah babi kondisi yang diperlukan babi arah kebijakemantapan persatuan dan kesatuan nasional beserta lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. menugaskanketua, akil ketua, pay, materi abdul djalil drs. hm. noise thamrin akil ketua, wakil ketua, dr. em, mba, mm. prof. dr. jusuf amir futsal, pd. ketua, s ha. nazi advani pemantapan persatuan dan kesatuan nasional babi pendahuluan latar belakang indonesia adalah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku, kebudayaan, dan agama. kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa indonesia. tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. pada tanggal oktober para pemuda yang berasal dari berbagai daerah menyadari sepenuhnya akan kekuatan yang dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan nasional. mereka bersepakat untuk bersatu melalui sumpah pemuda yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu indonesia. semangat dan gerakan untuk bersatu itu menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan yang terkonsolidasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. bangsa indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal agustus proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu pada mendirikan negara kesatuan republik indonesia, meliputi wilayah dari sabang sampai merauke yang merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan cita cita dan tujuan nasional. sejak awal berdirinya negara kesatuan republik indonesia. namun serta pengaruh berkelanjutan politik kolonial divide operate dan telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. dalam sejarah perjalanan negara indonesia telah terjadi pergolakan dan pemberontakan sebagai akibat kesadaran dan tingkat kritis seluruh masyarakat untuk tujuan itulah maka diperlukan sosialisasi yang diharapkan akan memberikan penjelasan yang mendalam dan sistematis akan hal ini. bukuini akan memberikan informasi tentang materi dan status hukum ketetapan mars dan ketetapan mpr. demikian, semoga buku ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat dan pihak pihak yang ingin mengetahui dan memahaminya secara utuh. wassalam 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh xv dari penyalahgunaan kekuasaan yang sentralitas, tidak terselesaikannya perbedaan pendapat antara pemimpin bangsa, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menghormati perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan. hal tersebut atas telah melahirkan ketidakadilan, konflik vertikal antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal antar berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi dan agama, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, dan lain lain. pemerintah orde baru, yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistik, ternyata mengulangi hal yang sama pula. keadaan itu diperparah lagi oleh maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan disalahgunakannya angkatan bersenjata republik indonesia sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan. pada waktu krisis ekonomi melanda negara negara asia, khususnya asia tenggara, yang paling menderita adalah indonesia. sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah orde baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan meluasnya krisis kepercayaan. pada gilirannya ketidakpuasan masyarakat memuncak berupa tuntutan reformasi total. gerakan reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan angkatan bersenjata republik indonesia. usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik. maksud dan tujuan ketetapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai paduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. kesadaran dan komitmen yang sungguh sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah langkah nyata, berupa pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional, serta merumuskan etika berbangsa dan visi indonesia masa depan. bab identifikasi masalah pada saat ini bangsa indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. faktor faktor penyebab terjadinya berbagai masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. nilai nilai agama dan nilai nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan. konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. hal itu semakin diperburuk oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara cara menyelenggarakan pemerintahan yang feodalistis dan materialistis sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara hadapan hukum. perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. pemerintahan yang sentralistik telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia. penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang. pelaksanaanperansosial politik dalam disfungsi angkatan bersenjata republik indonesia dan disalahgunakan angkatan bersenjata republik indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa orde baru telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya kehidupan demokrasi. globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa. bab iii kondisi yang diperlukan berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap. dalam hal ini, diperlukan kondisi sebagai berikut. terwujudnya nilai nilai agama dan nilai nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. nilai nilai agama dan nilai nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya. terwujudnya sila persatuan indonesia yang merupakan sila ketiga dari pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa. terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa. tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional. membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian. jakarta, januari pimpinan mpr ketua, taufik kiemas wakil ketua, wakil ketua, drs. haryanto hj. melani semena thohir, m.a suharto wakil ketua, wakil ketua, dr. ahmad farhan lukmanihakim hamid, m.s. saifuddin terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat. terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai. terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa. terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional. pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara. peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib masyarakat. terbentuknya sumber daya manusia indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi. bab arah kebijakan arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional adalah sebagai berikut. menjadikan nilai nilai agama dan nilai nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat. menjadikan pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka dalam masyakarat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi indonesia masa depan. meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan. menegakkan supremasi hukum dan perundang undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asas manusia. langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah. memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggungjawab, menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara. mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang undangan. menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi. meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif. mengefektifkan tentara nasional indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia sebagai bagian dari rakyat. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional. bab kaidah pelaksanaan arah kebijakan adalah pedoman dalam menyusun peraturan dan perundang undangan yang akan mengatur penyelenggaraan negara serta perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. menugaskan kepada pemerintah untuk memfasilitasi diselenggarakannya dialog dan kerja sama pada tingkat nasional maupun daerah, yang melibatkan seluruh unsur bangsa, baik formal maupun informal, yang mewakili kemajemukan agama, suku dan kelompok kelompok masyarakat lainnya untuk menampung berbagai sudut pandang guna menyamakan persepsi dan mencari solusi. segera menyelesaikan masalah dan konflik secara damai berbagai daerah dengan tuntas, adil, dan benar, dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.engan undang undang. komisi ini,setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakuksepenuhnya memperhatikan rasa keadilan masyarakatyang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan sebagainya. merumuskan visi indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses kebudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut.dang undang dasar negara republik indonesia tahun bab penutup ketetapan ini menetapkan arah kebijakan untuk melaksanakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional melalui mekanisme hukum dan politik serta melalui sosialisasi dan proses kebudayaan sehingga dapat menjadi pedoman tingkah laku bernegara bagi penyelenggara negara dan masyarakat. dengan melaksanakan rekonsiliasi untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional diharapkan bangsa indonesia dapat menyelesaikan masalah masalah masa lampau sehingga dapat mengatasi krisis dan melaksanakan pembangunan segala bidang menuju masa depan yang lebih baik. b3s32g sie sea $.s gas tss pan de, sos se52182 r cc. 5i& es3 ik3 sis non, ses: ia. also2 lb, el, sasis sisa w2s sis mim lan) "ss ao. isl ssr58 takes sl, ala wis usb set sele. kta) dls sora ps5 o8533 ase3 zi, sss sis, sis sis: sss alas sos ass3$ 53sp3 pas sis2223s5sso3 os3 eps s872se esu peta sb033 sore ssk gps ane men bm" soo tiga r92 see bee o53 sss esa ava, sbs see ss35i35 es, eme g. ssargav3 u3ae saw sss a83 flo $e35$$y33ese sonia lan al, tsb. s8 s38sx$$ gss3es daro ka,a roe sis syst peta asc see peg sis es3 sol iya, alas firm oa. size3s33ses2 elsa zi5sasis5 a30, es$$ dh5 s5$ sg. see sis kel ses ilpseese sha ope ppi pages ss30$ sis: sid ola see fib e23i pengngnnn lan\| sis 5st sas sis tea so0s$ is83 s28e3 eis esp fis sae z\|$ s\|z sis: laa ini tinju panai salinan sar tepi hati ea: badai nini tni ala ata telah is0) nan rani andai nila naa jan nii tes area anu nan than kan! nini fee taurat metal tai bian ten eni air alap sb. sab ba. see b2033 tea eee peni agree odds ips eur eka) s\|p2d csb35eae3essere bisa iss sdn en: ip3 nani depe apa ani minat ide were sea pra lari sago kos lsa (s5 3sel35 sl2a9$$ s22 i,s enda ss? sss si5s532.5s rss nen s(s3$ ss33 sak n\|is sis2 es00r3 sheet a53 s$535s3 aan ss$$ al. ses nam e83 os$ p285 stats o$9ks diss hm ts! da3s sss masa aiu larj s483 c\|& u\| ss850s mmt agro, eie nan 5f$e dob p2e esa esai s$ss ewf iee$3s nge bln snn sa! esg8 sis lokasi yes es$$e5ise5 dies koran obetrlaa z\|s ne ket sir ihas jar see. sebab a55 petai ses peegatsnai (pj 2iee pat page bee sans atap era ei5 sigi s e 2lb2 dea eia gas es$ 0s3 lag zie ser ala s1: sisa tan nan: esp nr na: sa5$ pte sig esa sis bae el\|s tee ibn laga bego als nej r#ess tan s3 ko) iss ss33wan e3e sanoseseeplas sms pse pra kej alis mus feb esl mis oo, asst see sie ser3es ss3 ends pek apli $0s53 s9557328325222 les see s8. ts\| teres eee bee a23 sara s$3r dies gay &s.$ tns 5158x5250 see eos bma los lari mw. snn ana ka) sc, ssl las mana nis ser aa, . kelas5 sis eye as, sis eos oee3 aia ses en: $$. psr, b3. ees3 53sa$gur bisa esa ses pad gis225 sgelsari were aas si: sda kp) 553x333 a25 "let sis lega ti3c8s383 alo dus ala $s5 sbs mila .ee0 eng men snn maa wis es3 imb pes rss e33ya sek bore sss jan es. z5. 553tas s53sg8353 ala las renegara republik indonesia tahun telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku negara republik indonesia, bahwa perubahan struktur ke lembaga negara sebagaimana dimaksud pada huruf meng dibahwa perubahan tersebut mem pengaruhi aturan aturan yang ber laku menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan sis3s2 sis 2gp apa esa peta fis pes see bes pps dis 8s. ses5$ ela bases don sis fip e33 9e3 lis s0sr23 dat. piala3 are lari tepi pasi beg eni ak bert rasi api band hot gaa $$. jalanan pen padi anin aren jam feel apn intai tera beres on! berisi 0582p. bebas serat? mea sis mos sem sites sms iswsways list agu akses sia sik osis eur sbb sip52ex32u ieee biar laik lp) dies bko sss als kos #ls bai sag tepi ss3ss so2003$ aspek dls: sss long ss? ipk esrsisswaw ksw sum suk tzl saja 92k s.s final esa. oles sesi ask sl, manu sat situs.n ss3 sun oss93s male5 52x jan feb asam 8s! pes ada bak berat (ai aral iin tata eni pita data sis the egan. bidah berisi jati daa aah isa) (ep! kuna apa anni nara tani tan deli aa: salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi angkatan bersenjata republik indonesia, bahwa dengan adanya kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan telah dilakukan penggabungan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian negara republik indonesia dalam angkatan bersenjata republik indonesia, bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi tentara nasional indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas kepolisian negara republik indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat, bahwa peran sosial politik dalam disfungsi angkatan bersenjata republik indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi sendi demokrasi dalammisahan organisasi tentara nasional indonesia dan organisasi kepolisian negarabahwa hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapanersebut akan diambil putusan olehbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perlu ditetapkmajelis permusyawaratan rakyat majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia tentang pemisah, memutuskan menetapkan ketetapan majelis pe musyawaratan rakyat republik indonesia ten tang pemisahan tentara nasional indonesia dan kepolisian negara re publik indonesijl) tentara nasional indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. kepolisian negara republik indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan. tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. peran tentara nasional indonesia dan peran kepolisian negara republik indonesia ditetapkan dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat. hal hal yang menyangkut tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang undang secara terpisahh prof. dr. h.m. amien ris wakil ketua, wakil ketua, prof. dr. ir. ginanjar kartasasmita ir. sucipto wakil ketua, ken day materi abdul drs. h.m. musik thamrin akil ketua, wakil ketua, dr. mba, mh. prof. dr. jusuf amir faisal, pd.tuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia,guna mencapai tujuan nasional, diperlukan sistem pertahanan dan keamanan negara kesatuan republik indonesia yang ber wawasan nusantara, bahwa pertahanan dan keamanan negara kesatuan republik indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional dengan menghimpun, menyiapkan dan mengerahkan kemampuan nasional yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan dasar, bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara kesatuan negara republik indonesia, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, bahwa diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa tentara nasional indonesia, bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum berupa kepolisian negara republik indonesia, bahwa seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan masa depan, perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali peran tentara nasional indonesia dan peran kepolisian negara republik indonesia, bahwa telah dilakukan pemisahan secara kelembagaan yang setara antararan tentara nasional indonesia dan peran kepolisian negaramengingat dan dan serta dan juncto aturan peralihan serta aturan tambah, terakhir dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor iii mpr ketetapan majelis perlunya daratan rakyat republik indonesia nomor iii mpr tentang penetapan pelaksanaarnomor tentang peran tentara nasional indonesia dan peran kepolisian negara republik indonesia, babi tentara nasional indonesia jatidiri tentara nasional indonesia jl) tentara nasional indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara. tentara nasional indonesia berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. tentara nasional indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya. peran tentara nasional indonesia tentara nasional indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan republik indonesia. tentara nasional indonesia, sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara,entara nasional indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang undang. susunan dan kedudukan tentara nasional indonesia tentara nasional indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang undang. tentara nasional indonesia berada bawah presiden. tentara nasional indonesia dipimpin oleh seorang panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat. 'a. prajurit tentara nasional indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada (4a) ini tidak berfungsi maka prajurit tentara nasional indonesia tunduk bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang undang. tugas bantuan tentara nasional indonesia (d) tentara nasional indonesia membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (civic mission). tentara nasional indonesia memberikan bantuan kepada kepolisian negara republik indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang undang. tentara nasionaltentara nasional indonesia dalam penyelenggaraan negara (d)..bab kepolisian negara republik indonesia peran kepolisian negara republik indonesiadalam menjalankan perannya, kepolisian negara republik indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. susunan dan kedudukan kepolisian negara republik indonesia kepolisian negara republik indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerahseorang kepala kepolisian negara republik indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. anggota kepolisian negara republik indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. lembaga kepolisian nasional (l) presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian negara republik indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional. lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh presiden yang diatur dengan undang undang. lembaga kepolisian nasionaltugas bantuan kepolisian negara republik indonesia (d) dalam keadaan darurat kepolisian negara republik indonesia memberikan bantuan kepada tentara nasional indonesia, yang diatur dalam undang undang. kepolisian negara republik indonesia turut secara aktif dalam tugas tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota international criminal police organization interpol. kepolisian negara republikkepolisian negara republik indonesia dalam penyelenggaraan negara jl)ajelis permusyawaratan rakyat republik indonesia kata pengantar aturan tambahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menugaskan mpr untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan mars dan ketetapan mpr untuk diambil putusan pada sidang mpr tahun perintah undang undang dasar tersebut adalah sebagai konsekuensi dari perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang mpr menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun berdasarkan ketentuan aturan tambahan tersebut, pada tahun mpr menetapkanpeninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan mpr ini merupakan satu iii sidang tahunan majelis per musyawaratan rakyat republik indonesia tahun memperhatikan: keputusan majelis permusyawa tanggalbab iii penutuphem ana prof. dr. ir. ginanjar kartasasmita ir. sucipto wakil ketua, ketua, materi abdul drs. h.m. mie thamrin akil ketua, wakil ketua, dr. hari sabar ip, m.b.a.,m.h. prof. dr. jusuf amir faisal, pd. ketua,ebagaimana termaktub dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun terbentuknya negara kesatuan republikcita cita luhurtersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat indonesia, bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi, bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu,etika kehidupan berbangsaetika kehidupan berbangsaetika kehidupan berbangsa. ketetapan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan babi pokok pokok etika kehidupan berbangsa bab iii arah kebijakan bab kaidah pelaksanaan bab penutup. isi dan rincian sebagaimana termaktub pada diuraikan dalam naskah terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. merekomendasikan kepada presiden republik indonesia dan lembaga lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan ketetapan ini sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.utusan rapat paripurna (lanjutan)tanggal agustus sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia tahun memutuskan menetapkan ketetapan majelis per musyawaratan rakyat republik indonesia ten tang peninjauan terra sia tahun sampai den gan tahunoh prof. dr. h.m. amien rais wakil ketua, wakil ketua, hera aia prof. dr. ir. ginanjar kartasasmita ir. sucipto wakil akil karya, pra. dr. jusuf amir faisal, pd. drs. drs: h a nazi advani agus widodo babi pendahuluan latar belakang bangsa indonesia diciptakan allah, tuhan yang maha kuasa, sebagai bangsa majemuk atas dasar suku, budaya, ras dan agama. anugerah tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan. semua agama turut memperkokoh integrasi nasional melalui ajaran ajaran yang menekankan rasa adil, kasih sayang, persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. selain itu, nilai nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan batin pada diri setiap warga bangsa. kesadaran kebangsaan yang mengkristal yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan, akibat penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan indonesia seperti yang tertuang dalam sumpah pemuda pada tahun yaitu tekad bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa persatuan, bahasa indonesia. tekad bersatu ini kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam proklamasi agustus akan tetapi, sejak terjadinya krisis multidimensional, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjanganpengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri. faktor yang berasal dari dalam negeri, antara lain, masih lemahnya penahan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisa pola interaksi antara umat beragama, sistem sentralisasi pemerintahan masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan pusat dan pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan, tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa, terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika, kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa, tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup tengah tengah masyarakat, adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar, meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat obat terlarang. faktor faktor yang berasal dari luar negeri meliputi, antara lain, pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antar bangsa yang semakin tajam: makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. faktor faktor penghambat dan yang sekaligus merupakan ancaman tersebut dapat mengakibatkan bangsa indonesia mengalami kemunduran dan ketidakmampuan dalam mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, mengembangkan kemandirian, keharmonisan dan kemajuan. oleh sebab itu, diperlukan upaya sungguh sungguh untuk mengingatkan kembali warga bangsa dan mendorong revitalisasi khazanah etika dan moral yang telah ada dan bersemi dalam masyarakat sehingga menjadi salah satu acuan dasar dalam kehidupan berbangsa. pengertian etika kehidupan berbangsamaksud dan tujuan rumusan tentang etika kehidupan berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.bab pokok pokok etika kehidupan berbangsa dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai nilai agama dan nilai nilai luhur budaya bangsa. pokok pokok etika dalam. adapun uraian etika kehidupan berbangsa adalah sebagai berikut etika sosial dan budaya etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembalikembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai nilai luhur budaya bangsa. untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai,, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. untuk itu, diperlukan penahan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakatcabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia nomor mars tentang kedudukan semua lembaga lembaga negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam undang undang dasar. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesiaketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor vii mpr tentang keadaan presiden dan atau wakil presiden republik indonesia berhalangan. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor tiretika politik dan pemerintahan etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai nilai agama dan nilai nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpulau dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang berkata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. etika ekonomi dan bisnis . etika penegakan hukum yang berkeadilan etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dandalam masyarakat. etika ini keniscayaan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk bentuk manipulasi hukum lainnya. etika keilmuan etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai nilai agama dan budaya. etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah. etika lingkungan etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. bab iii arah kebijakan arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa diimplementasikan sebagai berikut mengaktualisasikan nilai nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal kebijakan. mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. bab kaidah pelaksanaa:a.iii mpr tentang pembatasan masa jabatan presiden dnyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing masing sebagai berikut. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia nomor xxv bab penutup etika kehidupan berbangsa ini disusun untuk diamalkan oleh seluruh warga bangterbentuknya negara kesatuan republik indonesia, sebagaimana termaktubupaya terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bahwa arah kehidupan berbangsa dan bernegara ditetapkan dalam garis garis besar haluan negara yang disusun setiap lima tahun, bahwa untuk menjaga keenam bunganarah penyelenggaraannegara diperlukan perumusan visi antara, yaituyang merupakan visi indonesia masa depan, dengan visi lima tahunan yang dirumuskan dalam garis garis besar haluan negara. visi antara tersebut adalah visi indonesiavisi indonesia masa depan. mengingat pembuka visi indonesia masa depan,visi indonesia masa depan visi indonesia masa depan terdiri dari tiga visi, yaitu (d0) visi ideal, yaitu cita cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun visi antara, yaitu visi indonesia yang berlaku sampai dengan tahun visi lima tahunan, sebagaimana termaktub dalam garis garis besar haluan negara. ketetapan ini menguraikan visi indonesia sebagai bagian dari visi indonesia masa depan yang disusun dengan sistematika sebagai berikutinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia nomor xxv mars ini, kenyatakan tetap berlaku dengan ketentuanndang undang dasar negara republik indonesia tahun bab pendahuluan bab cita cita luhur bangsa indonesia bab ill tantangan menjelang tahun bab visi indonesia bab kaidah pelaksanaan bab penutup isi dan rincian sebagaimana tersebut dalam yang terdapat dalam naskah visi indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan iniprof. dr. h.m. aren rais wakil ketua, wakil ketua, prof. dr. ir. ginanjar kartasasmita ir. sucipto wakil ketua, prof. dr. jusuf amir kesal, s.p.d. drs. h.m. aussie thamrin drs. h.a. nazi advani agus widodo babi pendahuluan latar belakang dalam upaya mewujudkan cita cita reformasi untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara, majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia menetapkanenugasi. dengan adanya rumusan visi indonesia masa depan diharapkan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, dan pelaksanaan rekonsiliasi nasional untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional pada khususnya, lebih berlandaskan pemahaman visi indonesia masa depan. rumusan visi indonesia masa depan diperlukan untuk memberikan fokus pada arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik. dalam menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan rumusan visi antara yang menjelaskandengan visi lima tahunan yang dirumuskan dalam garis garis besar haluan negara. visi antara itu adalah visi indonesia pengertian visi visi adalah wawasan depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. visi bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita citakan. penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan arah perwujudan visi tersebut, pada hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita cita bersama seluruh rakyat. bagi bangsa indonesia, visi indonesia didasari dan diilhami oleh cita cita luhur yang telah digariskan para pendiri negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun untuk lebih menjelaskan upaya pencapaian cita cita luhur bangsa, perlu dirumuskan sebuah visi antara yang disebut visi indonesia visi indonesia mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang, serta memperhitungkan kecenderungan terlaksananya secara terukur pada tahun maksud dan tujuan visi indonesia dirumuskan dengan maksud menjadi pedoman untuk mewujudkan cita cita luhur bangsa indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun visi indonesia dirumuskan dengan tujuan agar menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas, serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai dengan tahun bab cita cita luhur bangsa indonesia cita cita luhur bangsa indonesia telah digariskan oleh para pendiri negara seperti dicantumkan dalam alinea kedua pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai berikutalam alinea keempat pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun disebutkan pula.cita cita luhur tersebut adalah cita cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya. dalam rangka mewujudkannya, disusunlah visi indonesia bab iii tantangan menjelang tahun dalam mewujudkan visi indonesia bangsa dan negara menghadapi tantangan keadaan dan perubahan saat ini dan masa depan, baik dari dalam maupun luar negeri. pertama, pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa. penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan wawasan nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup negara kesatuan republik indonesia. samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara. kedua, sistem hukum yang adil semua warga negara berkedudukan sama depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia. ketiga, sistem politik yang demokratis tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya kedaulatan tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspirasi dan efektif, pemilihan umum yang berkualitas. sistem politik yang demokratis ditopang oleh budaya politik yang sehat, yaitu sportivitas, menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan kedamaian, dan antikekerasan dalam berbagai bentuk. semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, kuat dan efektiftetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam dketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor viii mpr tentang laporan tahunan lembaga lembaga tinggi negara pada sidang tahunan majelis keempat, sistem ekonomi yang adil dan produktif tantangansistem ekonomi yang adil dan produktif adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil, dan mandiri. sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat, yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan, terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan, dan kelautan. untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. samping itu, negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya dan industri lainnya, termasuk industri jasa. kelima, sistem sosial budaya yang beradab tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasanuntuk berekspresi dalam rangkapencerahan, penahan, dan pengamalan agama serta keragaman budaya. sistem sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat yang mempunyai rasa saling percaya dan saling menyayangi, baik terhadap sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi publik. peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mencakup peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman, dan unsur unsur kesejahteraan rakyat lainnya. keenam, sumber daya manusia yang bermutu tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. sumber daya manusia yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian. ketujuh, globalisasi tantangan menghadapi globalisasi adalah mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan negara serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa dan negara. untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan, baik sektor negara maupun sektor swasta. bab visi indonesia visi indonesia adalah terwujudnya masyarakatelenggaraan negara. untuk mengukur tingkat keberhasilanperwujudan visi indonesia dipergunakan indikator indikator utama sebagai berikutnya, terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama, cc. terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. manusiawi terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, terwujudnya hubungan harmonis antar manusia indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain lain, berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat arah peningkatan harkat dan martabat manusia: terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. bersatu meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa, meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial, berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan, berkembangnya semangat antikekerasan, berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat. demokratis terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah, menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, efektifitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial masyarakat yang semakin meluas, berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang bersifat terbuka, terwujudnya mekanisme kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkembangnya budaya demokrasi: transparansi, akuntabilitas, jujur, sportif, menghargai perbedaan, berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional. adil tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi, terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional, cc. terwujudnya penegakan hak asasi manusia, terwujudnya keadilan gender, terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli, tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal. sejahtera meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa indonesia menjadi sejahtera dan mandiri, meningkatnya angka partisipasi murni anak usia sekolah: cc. terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih, tercapainya, meningkatnya indeks pengembangan manusia (human development index), yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara terpadu, terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan, 8g. terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat. maju meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa, meningkatnya kualitas sdm sehingga mampu bekerjasama dan bersaing dalam era globalisasi, meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional, meningkatnya disiplin dan etos kerja, meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta kebudayaannya dalam masyarakat: teraktualisasikannya keragaman budaya indonesia. mandiri memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara tengah tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa bangsa lain, terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif, cc. terwujudnya ekonomi indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara termasuk menyelesaikan hutang luar negeri, memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah. baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas kkn,wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan, berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.penetapan wakil presiden republik indonesia megawati soekarnoputri sebagai presiden republik indonesia. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor iv mpr tentang pengangkatrekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.bab kaidah pelaksanaan menugaskan kepada semua penyelenggara negara untuk menggunakan visi indonesia sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. visi indonesia perlu disosialisasikan sehingga dipahami dan dipergunakan oleh masyarakat sebagai acuan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. bab penutup dengan visi indonesia diharapkan secara bertahap akan dapat diwujudkan cita cita luhur bangsa indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang diberkati tuhan yang maha ermasalahan korupsi, kolusi, bahwa sejak tahun masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotismebelum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana diharapkan, bahwa terdapat desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahwa pembaruan komitmen dan kemauanpolitikuntuk memberantas dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan langkah langkah percepatan, bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dan perlu adanya. mengingat dy mpr tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotismemahkamah agungundang undang.tetap berlaku dengan menghargai pahlawan ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan publik indonesia tentang rekomendasi arah kbbi akan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum. melakukan pen..yang lainnya. membentuk undang undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan, ombudsman.. rekomendasi arah kebijakan ini ditujukan kepada presiden republik indonesia dan lembaga lembaga tinggi negara lainnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing masing, dan disa) prof. dr. amien rais wakil ketua, wakil ketua, prof. dr. ir. ginanjar kartasasmita ir. sutjipta wakil ketua, ketua, prof. dr. jusuf amir faisal, pd. drs. h.m. aussie thamrin wakil ketua, drs. advani agus widodumber daya agraria sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya sebagai rahmat tuhan yang maha esa kepada bangsa indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, bahwa majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam, bahwa pengelolaan sumber daya agraria sumber daya alam yangsampai dengan terbentuknya undang undang tentang pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh dan 18b pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik, bahwa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan, bahwa pengelolaan sumber daya agraria sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan konflik, bahwa untuk mewujudkan cita cita luhur bangsa, bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perlu adanya ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alamv mpr tentang penyelenggaragu bapembaruan agra ria dan pengelolaan sumber daya alampembaruan agraria mencakup sumber daya alam yang terkandung daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.rangka rak patahan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat, mewujudkan keadilan terma suk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, peng gunakan, pemanfaatan, dan meme peliharaan sumber daya agraria sumber daya alam: 8g.haruan agraria dan pengelolaan sumber daya alamil.jl) arah kebijakan pembaruan agrariasektor demi terwujudnya peraturan perundang undangan yang didasarkan pada prinsip prinsip sebagaimana dimaksudkan ketetapan ini. melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah dengan didasarkan atas prinsip prinsip sebagaimana dimaksud ketetapan ini. memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengembharuan agraria dan penyelesaian konflik konflik sumber daya agraria yang terjadi. arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam.. menugaskan dewan perwakilan rakyat republik indonesia bersama presiden republik indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. menugaskan kepadadan kepolisian negara republik indonesia sampai terbentuknya undang undang yang terkait.sampai terbentuknya undang undang yang terkait dengan penyempurnaan dan dari ketetapan tersebut yang disesuaikan deng.ix mpr pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sertaakwakil ketua, wakil ketua, prof. dr. jusuf amir fekal, pd. drs. h.m. husni thamrin drs. h.a. nazi advani agus widodo rangkaian kegiatan reformasi konstitusi yang integral, sebagai akibat dari perubahan undang undang dasar. oleh karena itu, danentingnya pemahaman materi dan status hukum ketetapan mars dan ketetapan mpr ini sejalan dengan perlunya pemahaman masyarakat terhadap nilai nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada empat pilar kehidupanerbitan bukuadalah untuk memberikan informasi tentang materi dan status hukum ketetapan mars dan ketetapan mpr serta iv tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alamsebagaimana dimaksud bawah inii mpr tentang perubahan kedutigempattetapan mars. ketetapan mars ii mars tentang garis garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama ketetapan mars iii mars tentang pengangkatan pemimpin besar revolusi indonesia bung karno menjadi presiden republik indonesia seumur hidup. ketetapan mars iv mars tentang pedoman pedoman pelaksanaan garis garis besar haluan negara dan haluan pembangunan. ketetapan mars v mars tentang amanat politik presiden pemimpin besar revolusi mandataris mars yang berjudul berdikari sebagai penegasan revolusi indonesia dalam bidang politik, pedoman pelaksanaan manifold, dan landasan program perjuangan rakyat indonesia.. ketetapan mars vii mars tentang sesuai , tapi , the fifth freedom our weapon dan the era confrontation sebagai pedoman pedoman pelaksanaan manifesto politik republik indonesia. ketetapan mars viii mars tentang prinsip prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin sebagai pedoman bagi lembaga lembaga permusyawaratan perwakilan. ketetapan mars ix mars tentang surat perintah republik indonesia. ketetapan mars xi mars tentang pemilihan umum. ketetapan mars xii mars tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri republik indonesia. ketetapan mars xiii mars tentang kabinet ampera. ketetapan mars xiv mars tentang pembentukan panitia panitia hoc mars yang bertugas melakukan penelitian lembaga lembaga negara, penyusunan bagan pembagian kekuasaan antara lembaga lembaga negara menurut sistem undang undang dasar penyusunan rencana penjelasan pelengkap undang undang dasar dan penyusunan perincian hak hak asasi manusia. ketetapan mars xv mars tentang pemilihan penunjukan wakil presiden dan tata cara pengangkatan pejabat presiden. ketetapan mars xvi mars tentang pengertian mandataris mars. ketetapan mars xvii mars tentang pemimpin besar revolusi. ketetapan mars xviii mars tentang peninjauan kembali ketetapan mars hi mars ketetapan marsketetapan marsketetapan mars xxi mars tentang pemberian otonomi seluas luasnya kepada daerah. ketetapan mars xxii mars tentang kepartaian, kehormatan, dan kekaryaan. ketetapan mars xxiii mars tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. ketetapan mars xxiv mars tentang kebijaksanaan dalam bidang pertahanan keamanan. ketetapan mars xxvi mars tentang pembentukan panitia peneliti ajaran ajaran pemimpin besar revolusi bung kar ketetapan mars xxvii mars tentang agama, pendidikan dan kebudayaan. ketetapan mars xxviii mars tentang kebijaksanaan peningkatan kemeja terapan rakyat. ketetapan mars xxx mars tentang pencabutan bintang maha putera kelas iii dari d.n. audit. ketetapan mars xxxi mars tentang penggantian sebutan paduka yang mulia p.y.m.), yang mulia y.m.), paduka tuan p.t.) dengan sebutan bapak ibu atau saudara saudari . ketetapan mars xxxii mars tentang pembinaan pers. ketetapan mars xxxiii mars tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden sekar ketetapan mars xxxiv mars tentang peninjauan kembali ketetapan mars i mars tentang manifesto politik republik indonesia sebagai garis garis besar haluan negara. ketetapan mars xxxv mars tentang pencabutan ketetapan mars xvii mars ketetapan mars xxxvi mars tentang pencabutan ketetapan mars xxvi mars. ketetapan mars xxviii mars tentang pencabutan ketetapan ketetapan mars: ii mars iv mars cc. v mars vi mars vii mars ketetapan mars xxxix mars tentang pelaksanaan ketetapan mars xix mars ketetapan mars xl mars tentang pembentukan panitia hoc mars yang bertugas melakukan penelitian ketetapan ketetapan sidang umum mars ke tahun dan sidang istimewa mars tahun ketetapan mars xli mars tentang tugas pokok kabinet pembangunan. ketetapan mars. ketetapan mars xiii mars tentang penjelasan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara ix mars ketetapan mars xiv mars tentang pengangkatan pengemban ketetapan mars ix mars sebagaitata cara pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia. ketetapan mpr iii mpr tentang pertanggunganjawab presiden republik indonesia jenderal tni soeharto selaku mandataris majelis permusyawaratan rakyat. ketetapan mpr iv mpr tentang garis garis besar haluan negara. ketetapan mpketetapan mpr viii mpr tentang pemilihan umum. ketetapan mpr ix mpr tentang pengangkatan presiden republik indonesia. ketetapan mppedoman penahan dan pengamalan pancasila ekaprasetia pancakarsa). ketetapan mpr iv mpr tentang garis garis besar haluan negara. ketetapan mpr v mpr tentang pertanggungjawaban presiden republik dukungan sekretariat jenderal mpr kepada mpr dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. akhirnya, semoga buku ini dapat membawa manfaat. jakarta, januari sekretaris jenderal, drs. eddie siregar, si. .ketetapan mpr vii mpr tentang pemilihan umumketetapan mpr ix mpr tentang perlunya penyempurnaan yang termaktub dalam ketetapan mpr v mpr ketetapan mpr x mpr tentang pengangkatan presiden republik indonesiagaris garis besar haluan negara. ketetapan mpr iii mpr tentang pemilihan umum ketetapan mpr iv mpr tentang referendum. ketetapan mpr serta pengukuhan pemberian penghargaan sebagai bapak pembangunan indonesia. ketetapan mpr vi mpr tentang pengangkatan presiden republik indonesia. ketetapan mpr vi mpr tentang garis garis besar haluan negara. ketetapan mpr i. ketetapan mpr v mpr tentang pengangkatan presiden republik indonesia. ketetapan mpr vmenyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional. ketetapan mpr vwdan ketetapan mprvi mpr tentang pengangkatan wakil presiden republik indonesia. ketetapan mpr vipr i mpr ketetapan mpr viii mpr tentang pencabutan ketetapan mpr iv mpr tentang referendum. ketetapan mpr ix mpr tentang pencabutan ketetapan mpr ii mpr tentang garis garis besar haluan negara. ketetapan mpxii mpr tentang pencabutanxviii mpr tentang pencabutan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia ii mpr tentang pedoman penahan dan pengamalan pancasila ekaprasetya pancakarsa) dan penetapan tentang penegasan pancasila sebagai dasar negara. ketetapan mpr i mpr tentang perubahan kelima atas ketetapan mpri mpr tentang pertanggungjawaban presiden republik indonesia prof. dr. ing. baharuddin jusuf habibie. ketetapan mprmpr vii mpr tentang pengangkatan presiden republik indonesia. ketetapan mpr viii mpr tentang pengangkatan wakil presiden republik indonesia. ketetapan mpr ix mpr tentang penugasan badan pekerja mpr untuk melanjutkan perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahunsikap majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia terhadap maklumat presiden republik indonesia tanggal juli ketetapan mpr ii mpr tentang pertanggungjawaban presiden republik indonesia k.h. abdurrahman wahid. ketetapan mpr xi mpr tentang perubahan ataspembentukan komisi konstitusi. ketetapan mpr iii mpr tentang penetapan pelaksanaan sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia tahun ketetapan mpr iv mpr tentang pencabutan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesiak prof. dr. h.m. amien rais wakil ketua, wakil ketua, prof. dr. ir. ginanjar ir. sucipto kartasasmita wakil ketua, wakil ketua, k.h. cholil bisri drs. thamrin wakil ketua, wakil ketua, letjen. tni. slamet prof. dr. jusuf amir supriyadi, s.lp., sc., m.m faisal, pd. majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia ketetapan mars dan mpr berdasarkan ketetapan mpr mpr dan ketetapan mpr i mprfaham atau ajaran komunisme marxisme feminisme pada inti,rkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme marxisme feminisme, mengingat undang undang dasar dan mendengar permusyawaratan dalam rapat rapat mars dari tanggal juni sampai juli memutuskan menetapkan ketetapan tentang pembubaran partai komunis indonesia, per nyatakan sebagai organisasi tesla rang seluruh wilayah negara republik indonesia dan larangan setiapkegiatanuntuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme marxisme feminisme. menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan, berupa pembubaran partai komunis indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seluas berlindung bernaung bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan negara republik indonesia bagi partai komunis indonesia, yang dituangkan dalam keputusannya tanggal maret dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi ketetapan mars. setiap kegiatan indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan ffaham atau ajaran tersebut, dilarang. khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas universitas,ketentuan ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri republik indonesia. ditetapkan jakarta. pada tanggal juli majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia ketua, ttd dr. a.h. nasution) jenderal tni. wakil ketua, wakil ketua, ttd. ttd. osa maliki) h.m subhan z.e.mars ttd. waluyo puspa judo) may. jen. tni. daftar isi kata pengantar were eo0enennnnennnnnnnennnnnnnnnnnnnna sambutan pimpinan mpr ee. enn tnenneennna ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara. ketetapan mars dan mpr berdasarkan ketetapan mpr nomor i mpr dan . .ooooocoooooooooommunennannannnanvii penjelasan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia nomor :xxv mars faham atau ajaran komuzas azas dan sendi sendi kehidupan bangsa indonesia yang ber tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. faham atau ajaranfaham komunisme marxisme feminisme yang dianut oleh pki dalam kehidupan politik indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa indonesia yang berfilsafat pancasila. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi partai komunis indonesia dan bagi kegiatan kegiatan untuk mempertimbangkan dan menyebarkan faham atau ajaran komunisme marxisme feminisme4ara. eneennnnannanmut.nama0 .ooooooooooooooooomemenennennnnnmamanannn.ooerotis me.ooocooo wommnnnnnnnnnnananaanvilkpersetujuan antara republik indonesia dan republik portugal mengenai masalah timor timur yang ditandatangani pada tanggal mei new york bawah naungan sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa, telah dilaksanakan penentuan pendapat timor timur pada tanggal agustus bahwa hasil penentuan pendapat sebagaimana disebutkan pada butir atas menunjukkan bahwa mayoritas warga timor timur yang memiliki hak pilih menolak tawaran otonomi khusus dalam negara kesatuan republik indonesia, bahwa penolakan sebagaimana disebut pada butir atas berarti adanya perubahan sikap sebagian besar rakyat timor timur terhadap deklarasi baliho tanggal november yang menyatakan bahwa rakyat timor timur menyatakan kehendaknya untuk menyatukan timor timur dalam negara kesatuan republik indonesia, bahwa atas dasar deklarasi baliho tersebut, majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia telah mengeluarkan ketetapanbahwa ketetapan mpr nomor vi mpr tersebut tidak sesuai lagi dengan kenyataan baru sebagaimana disebutkan pada butir butir butir dan butir atas, bahwa majelis permusyawaratan rakyatmenghargai hasil penentuan pendapat timor timur dengan tidak mengesampingkan kenyataan bahwa persetujuan new york telah dilakukan oleh pemerintah tanpa meminta persetujuan dewan perwakilan rakyat, bahwa majelis permusyawaratan rakyat tidaklah menutup mata terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh hasil penentuan pendapat sebagaimana disebut pada butir atas, khususnya terhadap warga timor timur yang tetap setia kepada negara kesatuan republik indonesia, bahwa oleh karena itu majelis permusyawaratan rakyat perlu mengambil langkah langkah konstitusional. mengingat dan undang undang dasar memperhatikan pemandangan umum fraksi fraksi majelis bermusyawarah rakyat terhadap pidato pertanggungjawaban presiden pada rapat paripurna ke sidang umum majelis permusyawaratan rakyat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai masalah timor timur, masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun organisasi organisasi sukarela atau lembaga swadayooo wahan.o.ooo woo man.ooooooooo anal.voodoo woo woo woo maaasyarakat, dan dari warga timor timur sendiri. memutuskan menetapkan ketetapan majelis per musyawaratan rakyat republik indonesia ten tang penentuan pendapat timor timur. majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia, menyatakan ketetapan vi mpr tentang pengukuhan penyatuan wilayah timor timur dalam negara kesatuan republik indonesia tidak berlaku lagi. pernyataan tidak berlakunya ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor vi mpr sebagaimana disebutkan dalam ketetapan ini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya wilayah timor timur dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia, menurut hukum nasional indonesia. pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini tidak mengurangi hak hak rakyat timor timur yang tetap setia kepada negara kesatuan republik indonesia, yang dijamin oleh hukum internasional. menugaskan kepada presiden republik indonesia untuk jl) bersama badan badan internasional mengambil langkah langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga timor timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini, mengambil langkah langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga timor timur yang tetap setia kepada negara kesatuan republik indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu, bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia mengambil langkah langkah konstitusional berkenaan dengsebagai tindak lanjut pelaksanaan persetujuan new york mei segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat timor timur sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal oktober majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia ketua prof. dr. akar m.a. ema drs jan gie materi dr. h.m. nie thamrin 'akil ketua, wakil ketua, hari sabar, .b.a.mla. pd. nazi advani ketetapan mpr i mprsemangat perjuangan melaksanakan amanat penderitaan rakyat perlu dibina sepanjang masa, bahwa memperjuangkan terlaksananya amanat penderitaan rakyat merupakan perjuangan yang universal dalam menyuarakan budi hati nurani rakyat, yaitu kemerdekaan dan keadilan, bahwa kepahlawanan dalam menegakkan dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat perlu dilanjutkan dari generasi generasi dalam melanjutkan pelaksanaan revolusi mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasil. mendengar permusyawaratan dalam rapat rapat mars dari tanggal juni sampai dengan juli memutuskan: menetapkan: ketetapan tentang pengangkatan pahlawan ampera. menetapkan bahwa setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan revolusi mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, adalah pahlawan ampera menugaskan kepada pemerintah untuk meneliti dan melaksanakan yang termaksud dalam ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. ditetapkan jakarta. pada tanggal juli majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia ketua, ttd. a.h. nasution jenderal tni. wakil ketua, wakil ketua, ttd. ttd. osa maliki) h.m. subhan z.e)ke mars ttd. waluyo puspa judo) may. jen. tnibahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, di(l)perlu pengangkatan ketua organisasi kelompok bidang ilmu, bahwa untuk pengangkatan ketua organisasi kelompok bidang ilmemutuskan menetapkan: pertama keputusan dekan fakultas pertanian universitas lampungketuaa, dr. ir. purnomo, m.s. dr. ir. abdullah aman damai, si. dr. ir. kuanta utas hid, m.p. tim organisasi kelompok bidang ilmu peer group) konservasi sumberdaya hutan ketua dr. hj. baina sari dewi, hut., m.p. tim organisasi kelompok bidang ilmu peer group) manajemen hutan ketua dr. ir. christine wulandari, m.p. tim organisasi kelompok bidang ilmu peer group) budidaya hutan ketua ir. indriyanto, m.p. ditetapkan bandar lampung pada tanggal april dekan fakultas pertanian universitas lampung, asma, irwan suri banua
carla! bupati kebumen provinsi jawa tengahkebumeyelenggaraan pemilihan kepala desa, pembentukan organisasi pemerintah desa, penyelenggaraan pengisian dan pemberhentian perangkat desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, zz. pembentukan pengisian bpd, aa. penetapan peraturan desa, bb. pengelolaan keuangan desa, cc. pengelolaan pungutan desa, dd. pengelolaan aset desa, ee. penyelenggaraan administrasi dan arsip desa, ff. penyelenggaraan kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga, gg. pengelolaan system informasi desa, hh. pemberian rekomendasi penunjukan, ii. pengembangan hasil hasil industri desa, ji: pendataan kependudukan desa, kk. pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa pos kambing gardu), il. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mm. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa, nn. pembiayaan perlindungan masyarakat nomenklatur berubah) aan oo. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa, pp. sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa gg. pembinaan lembaga komunikasi masyarakat lkm), rr. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa, ss. penyusunan profil desa tt. pembentukan dan fasilitasi tkp2k des tim pendeta penduduk miskin uu. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan desa, vv. pendataan tenaga kerjaan tingkat desa, ww. fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja, xx. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja, dan yy. perlindungan keluarga tenaga kerja indonesia bidang pembangunan desa pelayanan dasar desa, pengembangan pos kesehatan desa dan poliklinik desa pengelolaan dana sehat, pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga): pengadaan sarana kesehatan tingkat desa, penyelenggaraan upaya promosi kesehatan, pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif desa fasilitasi penyengggaraan desa siaga pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli pemberian makanan tambahan dan vitaminfasilitasi penyelenggaraan pendidik. menerbitkan surat keterangan miskin, fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel,c, cc. pengembangan ekonomi lokalfasilitasi pemasaran produk usaha mikro kecil pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif, dee fasilitasi permodalan bagi umk (usaha mikro kecil), penguatan kapasitas kelompok umk, pengembangan kelembagaan petani localpengelolaan terus jalan.deebidang pembinaan kemasyarakatan desakelompok kelompok bina bina keluarga, fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana:il.dan penyelenggaraan olahraga tingkat desa. bidang pemberdayaan masyarakatoka)oo. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat, pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan desa, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan, bidang uraian bupati kebumen, ttd. buyar sinaro pa.l)kal) pengelolaan tanah bengkokhuruf dan penambahan jenis kewenangan desadesa berdasarkan hak asal usul bidang penyelenggaraan pemerintahan penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti ulu ulu, kalem kaum, ili ili, jongkok, bayan, pengadaan juru kunci makam, penabuh, penjaga balai desa, pengelolaan tanah kemakmuran, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah pelayanan bengkok, penataan panggilan, pendataan tanah tanah kas desa, fasilitasi pensertifkatan tanah tanah kas desa, fasilitasi pengadaan tanah kas desa, fasilitasi pencatatan hak atas tanah desa, j . fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa, penataan dan pemetaan tata guna lahan, dan il. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa. bidang pelaksanaan pembangunan pelestarian budaya gotong royong gugur gunung, ketiga, kerja bakti, hambatan, bakti sosial, pemugaran makam penambahan leluhur diutamakan dari ahli waris (cungkup): bersih makam tebasan, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. kal) bidang uraian bidang pembinaan kemasyarakatanpembinaan proses tumbal, wajib shodagoh, tradisi, dan boyonganbidang pemberdayaan masyarakat pelestarian adat desa, seperti sedekah bumi, sedekah laut, lulusan, ajaran, liburan, sayuran, sya'bahan, barisan (bulusangkrem), pilihan (ziarah kubur), ngoro (umum menjelang sedekah laut) dan ngoro perorangan, selamatan beton, pelestarian budaya kuda lumping, sholawat, jamjaneng, : syukuran setelah panen kasar (perorangan) lebaran, letusan (motong kambing) menghadapi musim penghujan,dan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. bupati kebumen, ttd. buyar sinaro meralokal berskala desa bidang penyelenggaraan pemerintahapb desa, penetapan peraturan desa, penetapan kerja sama antar desa,
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah irianto braviaji fakultas hukum universitas pulang e mail: abstrak eksistensi perbankan syariah adalah usaha perbankan yang menjalankan seluruh aspek operasional secara kelembagaan berdasarkan prinsip prinsip syariah. khusus terkait dengan kewenangan mengadili, undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah tersebut pada menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa perbankan syariah, maka yang berwenang adalah pengadilan agama kecuali ditentukan lain dalam akad. metode penelitian secara yuridis normatif berbasis data sekunder. hasil penelitian menunjukan pertama, terjadinya dispute authority karena adanya choice forum secara normatif dalam penyelesaian sengketa, kedua, penerapan dalam putusan pengadilan terhadap sengketa perbankan syariah belum sesuai dengan kaidah kaidah hukum. kata kunci kewenangan, pengadilan, perbankan syariah. abstract existence syariah banking banking business that runs all operational aspects institutional manner based sharia principles. specifically related the authority hear, law number year regarding islamic banking article states that there dispute over sharia banking, then the authority the religious courts unless otherwise specified the contract. secondary normative juridical research method. the results the study show the first, the occurrence dispute authority because the normative choice forum the dispute resolution, second, the application the judgment the dispute sharia banking not accordance with the rules law. keywords authority courts, syariah banking. irianto braviaji kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili. pendahuluan syukur alhamdulillah pada akhirnya suatu undang undang yang menaungi perbankan syariah telah diundangkan pada tanggal juli tahun yaitu undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. undang undang tersebut sebenarnya sangat diharapkan serangan dengan semakin berkembangnya perbankan syariah indonesia yang ditandai dengan berdirinya bank muamalah indonesia, tbk pada tanggal november sebenarnya perbankan syariah sudah dikenalnamun dianggap masih kurang karendengan diundangkannya undang undang yang baru diharapkan dapat lebihseiring dengan jalannya waktu, seperti hubungan bisnis lainnya dimana ternyata terkadang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga timbul permasalahan permasalahan yang pada ujungnya pengadilan, tempat untuk mendapatkan keadilan. dalam hal penyelesaian sengketa terkait dengan perbankan syariah, ternyata sudah ada undang undang nomor tahun perubahan atas undang undang nomor tahun tentang peradilan agama yang diundangkan pada tanggal maret pada disebutkan bahwa peradilan agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah yang antara lain adalah sengketa terkait dengan perbankan syariah?. maka jelas sudah, peradilan agama adalah tempat penyelesaian sengketa terkait dengan perbankan syariah. penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah penjelasan huruf jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret, wasiat, hibah: wakaf, zakat, infak, shadagah, dan ekonomi syari'ah."antara orang orang yang beragama islam""ekonomi syari'ah", asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah: pembiayaan syari'ah: pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah. bahwa ternyata undang undang nomor tahun perubahan atas undang undang nomor tahun tentang peradilan agama terinspirasi oleh sistem hukum antar golongan, dimana pihak pihak yang berperkara pengadilan yang terkait dengan perbankan syariah dianggap secara sukarela tunduk pada hukum islam. sistem hukum antar golongan ini dapat ditinjau dari dikeluarkannya ketentuan indische staatsregeling is) pada zaman kolonial belanda, terutama terkait dengan ketika masyarakat menghendakinya yaitu ketika suatu aturan hukum untuk golongan tertentu berlaku untuk golongan lainnya. dalam hal ini dapat diartikan bahwa subyek yang berinteraksi dengan perbankan syariah berarti secara sukarela menundukkan dirinya sendiri kepada hukum islam yang diatur berdasarkan undang undang khususnya undang undang nomor tahun perubahan atas undang undang nomor tahun tentang peradilan agama. dengan demikian secara normatif dapat ditentukan bahwa ternyata forum litigasi penyelesaian sengketa, hakim yang berwenang untukirianto braviaji kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili. konsistensi penerapan terkait dengan kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syarah dengan kaidah hukum yang berlaku secara normatif berdasarkan undang undang sebagai hipotesis telah ditentukan hakim yang berwenanghakim pada lingkup peradilan mana pun, pada hakekatnya tidak diperbolehkan untuk menolak perkara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan undang undang sebagaimana ketentuan berikut: undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimanketika ada perkara yang masuk pengadilan, khusus untuk pengadilan dalam lingkup peradilan umum, maka hakim wajib memeriksa dan menghadirinya, dengan ketentu'f. dalam hal ini juga berlaku untuk pengadilan dalam lingkup peradilan agama yang berbunyi sebagai berikut: dengan demikian jelas bahwa kewenangan masing masing lingkup peradilan sudah diatur. khusus terkait dengan perbankan syariah, ternyata kewenangan mengadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan agama tidak sepenuhnya sesuai dengan hipotesis yang telah dibahas sebelumnya dalam berawal demikian, ilmu hukum dalam artinya sebagai reine rechslehre itu sesungguhnya tak memiliki (dan merasa tidak perlu memiliki) data, yang dipunyai sebagai kekayaan intelektualnya adalah suatu khazanah proposisi dan atau premis yang masing masing lewat silogisme deduksi dan silogisme induksi dapat menghasilkan konklusi konklusi, baik yang praktis dan berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat formil (yang negeri negeri penganut civil law dihimpun sebagai yurisprudensi dan negeri negeri penganut common law dihimpun dalam wujud judge made law), maupun yang teoritis dan berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat materiil (berupa asas asas).hlm. deduksi dipakai untuk menemukan kebenaran kebenaran baru (hipotesis) dari kebenaran kebenaran induk (yang teoritis). tetapi sains juga memberikan posisi penentu kepada kebenaran yang bersumber dari alam empiris, alam pemersembah kebenaran lewat observasi (dan tidak lewat kontemplasi). disini metode induksi memegang penentu untuk menguji apakah temuan temuan deduksi (hipotesis) boleh disahkan dan dipromosikan menjadi tesis. bid., hlm. retnowulan sutanto, ibid., hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret tulisan ini. hal ini dapat penulis buktikan dengan mendasarkan pada putusan putusan pengadilan yang akan dipaparkan dalam tulisan ini. terkait dengan pembuktian, penulis akan melakukan perbandingan dengan perkara perkara yang telah diputus oleh pengadilan secara empirik. dalam hal ini penulis tidak akan melakukan perbandingan secara keseluruhan terhadap setiap putusan pengadilan, namun hanya beberapa saja. dengan merujuk pada pendapat arief sidharth'', dengan apa yang disebut dengan azas kalsifikasi, yaitu proses yang dilakukan dengan jalan menyiratkan kembali hipotesis untuk mencari fakta yang menyangkal hipotesis tersebut. misalnya berdasarkan pengamatan seluruh eropa, amerika dan asia dirumuskan hipotesis yang berbunyi semua angsa putih . hipotesis ini harus dipasang benar selama belum ditemukan angsa yang tidak putih. kemudian australia ditemukan angsa hitam. dengan penemuan angsa hitam itu, maka hipotesis semua angsa putih harus ditolak (dinyatakan salah) atau disempurnakan jika masih dimungkinkan, misalkan dengan merumuskan hipotesis yang berbunyi angsa itu ada yang putih dan ada yang hitam . dengan demikian satu putusan pengadilan saja yang tidak sejalan dengan hipotesis sebagaimana dijabarkan dalam penulisan ini sudah cukup untuk menggugurkan hipotesis tersebut. pada bagian tulisan ini, penulis akan memaparkan beberapa contoh putusan pengadilan yang dapat dijadikan rujukan terkait dengan konsistensi kewenangan mengadili tersebut. perkara perdata nomor pdt. pn. kis pengadilan negeri kisaran yang putusannya dibacakan pada tanggal februari oleh muh juhar setya, s.h, m.h, sebagai hakim ketua, jefri mahyeldi harahap, s.h, m.h, dan rahmat hasan ashari hasibuan, s.h, masing masing sebagai hakim anggota. pihak yang bersengketa adalah aris haryanto sebagai penggugat dan bank syariah mandiri sebagai tergugat dan saudari rica ida hani, notaris plat peak sebagai tergugat ii. duduk perkara aris haryanto sebagai penggugat dan nasabah dari tergugat, bank syariah mandiri, merasa setingkat tanah yang menjadi haknya dan dijadikan pada tergugat tidak kunjung selesai, padahal angsuran pembiayaan sudah lunas. bernard arief sidharth, refleksi tentang struktur ilmu hukum, penerbit mandar maju, bandung, halaman irianto braviaji kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili. amar putusan: mengadili: mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, cc. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah rp. (satu juta lima puluh satu ribu rupiah), analisis pengadilan negeri kisaran dalam perkara pdt. pn. kis menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara antara aris haryanto sebagai nasabah melawan bank syariah mandiri. hubungan antara nasabah dan bank syariah ditandai dengan ditandatanganinya akad pembiayaan al murabahah nomor tanggal mei apabila ditelaah lebih lanjut akad ditandatangani tanggal mei sedangkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x diucapkan pada tanggal agustus yang putusannya pada intinya menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara perbankan syariah. perlu dicatat bahwa akad ditandatangani terlebih dahulu baru kemudian berlaku putusan mahkamah konstitusi. majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan negeri kisaran tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dan yang berwenang adalah pengadilan agama kisaran karena gugatan diajukan setelah putusan mahkamah konstitusi berlaku. perkara perdata nomor pdt. pn. ska pengadilan negeri surakarta yang putusannya diucapkan pada tanggal april oleh yuli happysah, sebagai hakim ketua, eddy purwanto, dan kun maros, sh, masing masing sebagai hakim anggota. pihak yang berkata adalah agus suprapto dan eminem sebagai para penggugat, bank bri syariah sebagai tergugat dan kantor pertanahan kabupaten sukoharjo sebagai tergugat ii. duduk perkara agus suprapto dan eminem adalah suami istri yang juga sebagai penggugat dan nasabah tergugat. para penggugat telah gagal bayar sehingga jaminan dilelang oleh tergugat. para penggugat mengajukan jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret gugatan karena merasa proses lelang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. amar putusan: mengadili: mengabulkan eksepsi tergugat dan tergugat ii, menyatakan pengadilan negeri surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah rp. (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), analisis majelis hakim pada perkara perdata nomor pdt. pn. ska pengadilan negeri surakarta berpendapat bahwa upaya litigasi satu satunya yang berwenang memeriksa perkara sengketa perbankan syariah adalah pengadilan agama. adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x dari beberapa kasus tersebut dapat dikemukakan bahwa kewenangan sengketa bisakah apakah boleh ada dua forum untuk menyelesaikan sengketa untuk suatu hukum substantif yang sama, dan subjek hukum yang sama untuk mencegah hal hal sengketa antar wewenang (dispute authority) terjadi seyogyanya lembaga peradilan berpegang teguh pada prinsip apabila suatu urusan (perkara) telah diselesaikan oleh salah satu pemegang kompetensi, maka pemegang kompetensi yang lain tidak lagi berwenang mengurus atau menyelesaikan sengketa yang sama. hal tersebut untuk mencegah adanya pilihan oportunistik sehingga menyebabkan terjadinya sengketa antar wewenang dan hal tersebut sudah terjadi setelah melakukannya undang undang tahun tentang perbankan syariah tersebut. dengan demikian, dalam penerapannya kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah tidak konsisten. undang undang tahun tentang perbankan syariah yang terdapat pada tahun mengatur cara cara menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui atau diluar proses peradilan, dalam undang undang tersebut memberikan peluang kepada para pihak untuk mengajukan perkara kepada peradilan agama atau peradilan umum, sehingga para ahli berpendapat bahwa peradilan agama tidak mempunyai kompetensi yang absolut karena dimungkinkan adanya choice forum, akan tetapi hal tersebut bantah oleh bagi manan bahwa pendapat tersebut adalah irianto braviaji kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili. merupakan pendapat yang menyesatkan (misleading) bukan forum yang melahirkan kompetensi absolut, melainkan hukum substansi yang akan diserahkan dan subjek yang akan menjadi pihak dalam sengketa atau perkara. meskipun ada dua atau lebih forum yang berbeda tidak serta merta tidak memiliki kompetensi absolut. namun karena hukum substantif yang akan ditegakkan sama, maka terjadi yang disebut dengan concurrent authority (kekuasaan bersama) sehingga dimungkinkan akan terjadinya sengketa antar wewenang (dispute authority). abdul gani abdullah menyatakan ketika ada sengketa ekonomi syariah maka pertanyaannya hukum manakah yang akan terapkan maka dua hal yang perlu kepastian jawabannya yaitu choice law dan choice forum, pertanyaan tersebut mengandung choice law. dalam tahun tentang peradilan agama ditentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara tingkat pertama, dengan demikian kesamaan hukum yang maksud adalah yang terapkan sesuai dengan prinsip choice law itu berarti semua subyek hukum choice lainya dalam perkara ekonomi syariah tunduk atau menundukan diri (vrijwillege onderneming) pada prinsip syariah" sebagaimana yang kita ketahui pada tahun tentang peradilan agama, bahwasanya pada tersebut adanya penambahan kompetensi peradilan agama terhadap ekonomi syari'ah, maka sudah sepatutnya kita mengikuti peraturan undang undang yang berlaku. dengan kata lain, maka penyelesaian sengketa ekonomi syari sudah sepantasnya selesaikan pada peradilan agama. maka penyelesaian sengketa ekonomi syari sudah sepantasnya selesaikan pada peradilan agama. sisi lain, pengadilan negeri juga tidak sesuai untuk menangani kasus sengketa lembaga keuangan syariah. nya, bagaimana pun lembaga ini memiliki dasar dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak pihak yang terikat dalam akad syariah. pengadilan negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara. hakim sebagai ujung tombak para pencari keadilan harus memaknai dalam setiap sengketa perbankan syariah berpedoman kepada pemahaman keilmuan ekonomi syariah itu sendiri khususnya pada produk produk pembiayaan syariah yang mempunyai kekhasan pada setiap akarnya samping pada fakta fakta hukum yang terjadi pada setiap kasus. abdul gani abdullah, penegakan hukum sengketa ekonomi syariah indonesia disampaikan pada acara seminar nasional yang selenggarakan himpunan ilmuwan dan sarjana syariah indonesia hiasi). pada tanggal. junisecara normatif dapat disimpulkan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait dengan perbankan syariah adalah pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama. hal ini dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur pada undang undang nomor tahun perubahan atas undang undang nomor tahun tentang peradilan agama. dalam hal terkait dengan ekonomi syariah, termasuk bank syariah, maka pengadilan yang berwenang adalah peradilan dalam ruang lingkup peradilan agama. kedua, kemudian setelah diundangkannya undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah, khususnya terkait yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah peradilan dalam ruang lingkup peradilan agama. akan tetapi, undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi dilakukan selain peradilan agama yaitu dapat diselesaikan peradilan dalam ruang lingkup peradilan umum atau peradilan negeri dengan syarat pilihan penyelesaian sengketa tersebut dicantumkan dalam akad sebagaimana tercantum dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. saran pertama, perlu ada penyempurnaan terhadap undang undang yang berlaku terkait dengan sengketa perbankan syariah, sehingga dapat sejalan dan tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap praktek lapangan dengan cara mencantumkan lebih rinci sengketa perbankan syariah apa saja yang merupakan kewenangan pengadilan agama. adapun konsekuensi dari perincian kewenangan pengadilan agama tersebut akan memberikan peluang bahwa pengadilan negeri menjadi berwenang. kedua, perlu adanya sinkronisasi hukum acara yang berlaku terkait dengan sengketa perbankan syariah sehingga tidak ada pihak pihak yang dirugikan terutama terkait dengan gugatan rekonpensi dan penempatan bank syariah sebagai pihak dalam suatu sengketa seperti sebagai turut tergugat. dalam hal ini, apabila bank syariah ditempatkan sebagai turut tergugat yang hanya tunduk pada putusan, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara. irianto braviaji kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili. daftar pustaka buku abdulkadir muhammad, hukum acara perdata indonesia, citra aditya bakti, cetakan vii, bandung, bernard arief sidharth, refleksi tentang struktur imu hukum, mandar maju, cetakan bandung, buono kusumohamidjojo, ketertiban yang adil: problematik filsafat hukum, gramedia widiasarana indonesia, jakarta, chaidir ali, badan hukum, alumni, bandung yahya harahap, hukum acara perdata, sinar grafika, cetakan keducetakan keenam,jakarta, j.j.h. brink (alih bahasa arief sidharth), refleksi tentang hukum, citra aditya bakti, bandung, cetakan retnowulan sutanto dan iskandar oeripkantaprawira, hukum acara perdata dalam teori dan praktek, mandar maju, bandung, cetakan vii, peraturan perundang undangan undang undang tahun tentang perbankan syariah undang undang nomor tahunkekuasaan kehakiman undang nomor tahun tentang perseroan terbatas jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret sekitar dua tahun kemudian, undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah diundangkan. terkait dengan penyelesaian sengketa pada disebutkan bahwa peradilan yang berwenang adalah peradilan agama. berdasarkan tersebut peradilan agama ternyata bukan merupakan satu satunya tempat penyelesaian sengketa terkait dengan perbankan syariah karena pada disebutkan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad . pertanyaannya kemudian, apakah yang dimaksud dengan isi akad? pada penjelasan tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dimungkinkan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah yang salah satunya adalah badan arbitrase syariah nasional basarnas), atau peradilan umum. lebih lengkapnya dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut:penjelasanbahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah ternyata peradilan umum masih dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan perbankan syariah apabila akad yang dibuat antara perbankan syariah dengan pihak lain menunjuk pada peradilan umum. adapun tujuan dari diundangkannya undang undang nomor tahun irianto braviaji kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili. tentang perbankan syariah adalah untuk menjamin kepastian hukum, namun faktanya dengan ketentuan yang diatur penjelasan tersebut yang menunjuk pada peradilan umum apabila ditentukan dalam akad justru malah membuat menjadi tidak pasti. hal ini dibuktikan dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu x yang diucapkan pada tanggal agustus yang pada intinya menganulir penjelasan yang menunjuk pada peradilan umum sehingga perkara litigasi terkait dengan perbankan syariah harus pengadilan agama. pokok permasalahan berikutnya, apakah benar hanya peradilan agama sajakah yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa terkait dengan perbankan syariah? apabila ditelaah dengan seksama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbankan syariah? adapun yang dimaksud dengan perbankan syariah berdasarkan angkadefinisi atas secara otentik disebutkan bahwa perbankan syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. dengan demikian apabila ada sengketa perbankan syariah atau yang melibatkan perbankan syariah, apabila dilakukan upaya litigasi, maka peradilan yang berwenang adalah peradilan agama. hal ini penting karena terkait dengan kewenangan absolute untuk menentukan peradilan mana yang berwenang. terkait dengan kewenangan absolute ini, eksepsi kewenangan absolut atau mutlak dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahk . adapun yang dimaksud dengan kewenangan absolut tersebut diatur dalam hir yang berbunyi sebagai berikut: hir tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya retnowulan sutanto, hukum acara perdata dalam teori dan praktek, penerbit mandar maju, bandung, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya. hir perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat, dikecualikan hanya hal hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara. penulisan yang akan dilakukan adalah untuk menguji apakah benar peradilan agama adalah satu satunya peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terkait dengan perbankan syariah dengan mengacu kepada pengertian perbankan syariah. dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberi pemahaman awal untuk dapat ditindaklanjuti dalam suatu penelitian yang lebih komprehensif terkait dengan sengketa perbankan syariah, khususnya kepastian mengenai peradilan yang berwenang. dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi dari kalangan hakim dan advokat serta pencari keadilan yang bersengketa terkait dengan perbankan syaripengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah kedua, bagaimana aktualisasi penerapan kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syarah sudahlah sesuai dengan kaidah kaidah hukum yang berlaku metode penelitian tulisan ini adalah berupaya untuk memberikan gambaran secara yuridis normatif apakah benar berdasarkan undang undang yang berlaku, khususnya pasak undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perbankan syariah hanyalah peradilan agama. pertama tama penulisan akan dilakukan dengan menganalisis eksistensi perbankan syariah mata hukum berdasarkan undang undang untuk kemudian dikaitkan dengan legal standing apabila perbankan syariah menghadapi suatu sengketa. penulisan ini juga bermaksud untuk memberikan gambaran secara sistematis dengan menganalisa undang undang yang lain,iharapkan analisa yang dilakukan akan mendapatkan suatu irianto braviaji kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili. kesimpulan mengenai kepastian pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah. setelah secara yuridis normatif ditemukan kepastian pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah, maka kemudian secara acak akan dibandingkan berdasarkan diberlakukan faktual atau empiris kaidah hukum sehingga terdapat gambaran kenyataan yang sebenarnya terjadi pengadilan baik dilingkungan peradilan agama maupun peradilan negeri. hal ini dapat dicocokkan dengan putusan putusan yang pernah ada pada peradilan umum dan peradilan agama. pencocokan hanya dilakukan pada peradilan umum dan peradilan agama saja sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. dengan demikian diharapkan tulisan ini akan mendapatkan suatu kesimpulan yang utuh terkait kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah. atas kesimpulan tersebut diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi atau saran perbaikan sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum. adapun yang dimaksud dengan yuridis sehingga mencakup suatu penelitian terhadap asas asas hukumalam hal ini undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah khususnya terkait dengan kewenangan memeriksa dan mengadili terhadap sengketa perbankan syariah akan diuji secara sederhana terkait dengan asas asas hukum yang terkandung dalamnyaiberlakukan faktual atau empiris kaidah hukum adalah perilaku masyarakat, yang dalam tulisan ini adalah hakim sebagai penegak hukum, sebagai pihak yang mengakui pemberlakuan suatu kaidah dan menerapkannya secara efektif. tujuan penulisan ini diharapkan dapat memberikan saran atau solusi apabila ternyata hasil dari penulisan ini ditemukan adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian antara yang telah dirumuskan secara normatif dengan penerapannya, setidak tidaknya dapat memberikan gambaran secara umum. saran atau solusi yang akan diberikan akan bersifat praktis realistisj.j.h. brink (alih bahasa arief sidharth), refleksi tentang hukum, citra aditya bakti, cet ke bandung, hlm. buono kusumohamidjojo, ketertiban yang adil: problematika filsafat hukum, gensindo widya sarana, jakarta, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret pembahasan perbankan syariah dalam tinjauan undang undang tentang perbankan syariah butirketentuan tersebut jelas secara gramatikal" dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek kegiatan bank syariah dan unit usaha syariah disebut perbankan syariah. lebih lanjut disebutkan dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah terkait dengan usaha perbankan sebagai syarat utama adanya kegiatan usaha bank syariah atau unit usaha syariah adalah harus menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip prinsip syariah serta telah mendapat izin dari bank indonesia, namun sejak diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, izin dari bank indonesia tersebut beralih kepada ojk otoritas jasa keuangan). adapun ketentuan terkait dengan syarat utama usaha bank syariah tersebut adalah sebagai berikut:bank syariah dan uus wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.jj.h. brink (alih bahasa arief sidharth), idem, halaman mungkin kegiatan mempelajari hukum itu memang lebih banyak merupakan usaha untuk menguasai bahasa hukum, karena dalam bahasa hukum itulah bermukimnya cara berpikir yudirik. irianto braviaji kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili. adapun izin untuk melakukan usaha bank syariah diberikan kepada suatu subyek hukum berupa perseroan terbatas yang menunjuk pada undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. dengan demikian jelas bahwa untuk dapat menjalankan suatu kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah, maka bank syariah harus berbentuk badan hukum serta telah mendapatkan izin dari bank indonesia atau ojk. akan tetapi terkait dengan unit usaha syariah, izin untuk menjalankan usaha bank syariah tersebut diberikan kepada bank konvensional sebagai badan hukum yang secara prinsip awalnya tidak menjalankan usaha bank syariah, namun demikian bank konvensional tersebut diizinkan untuk membentuk suatu unit usaha syariah untuk menjalankan usaha bank syariah. adapun ketentuan mengenai unit usaha syariah sebagaimana disebutkan dalam butir undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah sebagai berikut: butircara kelembagaan, bank syariah adalah subyek hukum berupa badan hukum sehingga bank syariah adalah pengemban hak dan kewajiban seperti layaknya manusia dimana dalam hubungan kepercayaan, setiap hak dari subyek hukum yang satu mensyaratkan hadirnya kewajiban pada subyek hukum yang lain. kapasitas untuk menyandang hak dan kewajiban tersebut memberi kepada subyek hukum suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (legal capacity) '?. tidak heran apabila ada sebagian sarjana yang menyarankan agar ketentuan mengenai badan hukum diatur dalam buku tentang orang''. khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional, undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah secara kelembagaan telah memisahkan unit usaha syariah dengan induknya sehingga unit usaha syariah mempunyai legal standing sendiri yang undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah menyebutkan bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas. buono kusumohamidjojo, ibid., hlm. chaidir ali, badan hukum, alumni, cetakan kedua, bandung, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret berbeda dengan induknya, walaupun pada hakekatnya unit usaha syariah merupakan bagian dari bank konvensional tersebut. dalam hal ini terdapat dualisme kelembagaan dalam bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. selanjutnya butir undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah menyebutkan perbankan syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. dari sisi kelembagaan dapat didefinisikan sebagai bentuk yang asli dan badan yang melakukan suatu usaha' dalam hal ini kelembagaan dapat diartikan mencakup juga seluruh aspek kegiatan keorganisasian dari bank syariah dan unit usaha syariah tersebut, termasuk urusan internal kepegawaian dan tata cara interaksi antar bagian serta urusan eksternal termasuk hubungannya dengan pihak ketiga. kegiatan usaha yang dimaksud lebih kepada teknis usaha perbankan sebagaimana disebutkan dalam sampai dengan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah serta larangannya sebagaimana diatur pada dan yang antara lain menyebutkan larangan menjalankan kegiatan usaha bank syariah tanpa izin dan tidak sesuai dengan prinsip prinsip syariah. adapun sanksi dari tidak mengindahkan larangan terkait dengan kegiatan usaha tersebut dapat dipidana berdasarkan dan dengan hukuman yang cukup serius yaitu paling banyak bisa sampai tahun penjara serta denda sampai dua ratus milyar rupiah, yang mana pidana tersebut ditujukan tidak hanya kepada direksi dan komisaris tapi juga karyawan bank syariah atau unit usaha syariah tersebut. lebih tegas lagi kegiatan usaha tersebut juga mencakup cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. cara dan proses tidak terlepas dari seluruh aspek yang mendukungnya termasuk sumber daya manusia, proses persetujuannya, skema transaksinya dan lain lain. dengan demikian, bahwa apa yang dimaksud dengan perbankan syariah ternyata mencakup seluruh kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha syariah termasuk kegiatan internal dan eksternal yang ada pada bank syariah dan unit usaha syariah tersebut. wewenang pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah dalam kehidupan bermasyarakat, tiap tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. adakalanya kamus besar bahasa indonesia, edisi kedua, balai pustaka, cetakan irianto braviaji kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili. kepentingan mereka itu saling bertentangan sehingga menimbulkan sengketa ''. dalam hal ini ada pihak yang dirugikan oleh perbuatan orang lain. pihak yang dirugikan tersebut, apabila tidak dapat menyelesaikannya secara damai, maka tidak dapat main hakim sendiri. yang dapat dilakukan oleh orang yang dirugikan salah satunya adalah mengajukan gugatan kepada hakim melalui lembaga peradilan dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa adalah dua atau lebih kepentingan berupa hak dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh satu pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. adapun upaya penyelesaian sengketa depan hakim telah diatur oleh undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang mana terdiri dari mahkamah agung dan mahkamah konstitusi berdasarkan yang berbunyihal ini, mahkamah agung membawahi badan peradilan yang terdiri darisedangkan mahkamah konstitusi secara terpisah dengan mahkamah agung, mempunyai kewenangan sehubungan pengujian undang undang dengan konstitusi, sengketa antar kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta kewenangan lain yang ditentukan oleh undang undang. secara garis besar ruang lingkup kewenangan hakim dapat dilihat sebagaimana bagan bawah ini: dalam ruang lingkup perdata khususnya perdagangan, upaya hukum penyelesaian sengketa selain melalui proses peradilan ternyata dimungkinkan sepanjang para pihak yang bersengketa sepakat sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. undang undang nomor tahun perubahan atas undang undang nomor tahun tentang peradilan agama telah menetapkan pengadilan agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah yang salah satunya adalah sengketa terkait dengan perbankan syariah adalah pengadilan agama. adapun ketentuan tersebut secara tegas disebutkan pada yang berbunyi sebagai berikut: retnowulan sutanto, ibid., hlm. abdulkadir muhammad, hukum acara perdata indonesia, citra aditya bakti, cetakan vii, bandung, hlm.
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan terhadap prilaku hakim pasca judicial review versi octavia. s.h., m.h. dosen fakultas hukum universitas pulang e mail abstrak dalam struktur kekuasaan kehakiman indonesia bentuk sebuah komisi yudisial agar warga masyarakat dihalsedangkan putusan yang telah mengamputasi pengawasan komisi yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui batasan yang diminta atau ultra pelita, putusan itu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. hal itu bisa dilihat dari pernyataan ketua mahkamah konstitusi itu sendiri yakni jimmy asshiddigie bahwa keberadaan lembaga komisi yudisial ini dibentuk tersendiri luar mahkamah agung. kata kunci judicial review, konstitusi abstract the judicial power structure indonesia, judicial commission formed that citizens outside the official structure parliamentary institutions can involved the appointment process, performance appraisal and possible dismissal judges. this intended safeguard and uphold the honor, dignity, and behavior judges order realize truth and justice based the supreme lord. while the constitutional court's decision amputasi the supervision the judicial commission decision that goes beyond the requested limits ultra pelita, the decision cannot accounted for academically. this can seen from the statement the chairperson the constitutional court itself, jimmy asshiddigie, that "the existence this judicial commission institution was established separately outside the supreme court. keywords: judicial review, constitution versi octavia kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan. pendahuluan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang undang dasar yang dimaksud dengan lembaga lembaga negara adalah majelis permusyawaratan rakyat mpr), dewan perwakilan rakyat dpr), dewan perwakilan daerah dpd), presiden dan wakil presiden, mahkamah agung ma), mahkamah konstitusi mk), dan badan pemeriksa keuangan bpk). dengan demikian jelas bahwa lembaga negara adalah badan yang diatur dalam uud yang kewenangannya diberikan oleh uud kantaprawira menyebutkan lembaga lembaga negara ini sebagai mesostruktur politik (struktur tengah politik), mesostruktur politik boleh dikatakan struktur hibrida (hybrid structure) yaitu bersifat setengah resmi dan juga setengah tak resmi, walau dalam kenyataannya diberi atribut atribut formal dan kewenangan berlebih.? cornelis lay lebih cocok menggunakan istilah sampiran negara mengemukakan bahwa komisi negara pertama tama dan terutama hadir sebagai hasil inisiatif otonom dari negara dalam kerangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi public. ? latar belakang pembentukan atau kelahiran komisi yudisial dapat tinjau dari beberapa aspek sebagai berikut aspek filosofis. pembentukan komisi yudisial dibeberapa negara pada umumnya dilatarbelakangi oleh situasi situasi seperti lemahnya pengawasan dan monitoring terhadap kekuasaan kehakiman, tidak ada lembaga penghubung antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintah, transparansi dan akuntabilitas badan peradilan rendahnya konsistensi putusan, dan pengangkatan hakim yang bias kepentingan,baik kepentingan politik maupun kepentingan yang lain. hasil studi perkembangan hukum oleh bank dunia sebagaimana dikutip oleh margono, menunjukan rasa tidak puas masyarakat terhadap system peradilan yang ada. hal tersebut salah satunya adalah dikarenakan adanya semangat kesatuan (esprit corps) yang demikian kuat dan proses koordinasi sumantri, perbandingan hukum tata negara, alumni, bandung, hlm. kantaprawira, pergeseran kekuasaan eksekutif, aksara baru, jakarta, hlm.phk, jakarta, hlm. titik, dasar dan struktural ketatanegaraan indonesia, rangka cipta, jakarta, hlm. margono, sistem pemerintahan parlementer dan presidensiallam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada komisi yudisial wajib mentdah adanya keputusan dari mahkamah konstitusi dalam jangka waktu lebih kurang satu tahun semenjak pelantikannya, komisi yudisial telah menunjukkan kerja keras dengan berhasil memproses sebanyak laporan pengaduan. tapi pada tanggal agustus kewenangan komisi yudisial dalam bidang pengawasan telah dicabut dengan adanya putusan mahkamah konstitusi puu iv putusan mahkamah konstitusi tersebut meliputi pembatalan sebagian yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan terhadap hakim, hakim agung dan hakim konstitusi yang terdapat dalam undang undang tahun tentang komisi yudisial antara lain angka sepanjang mengenai kata kata hakim mahkamah konstitusin undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyi, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud huruf versi octavia kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan., yang berbunyi, untuk kepentingan pelaksanaan kewenangyang berbunyi, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud komisi yudisialdalam menjalankan peranannya sebagai penjaga kekuasaan kehakiman, komisi yudisial diberikan beberapa kewenangan, yaitu melakukan proses seleksi dan menyaring calon anggota hakim agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional, menjaga dan menegakkan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutuskan perkara secara mandiri. undang undang dasar negara republik indonesia tahun menjamin komisi yudisial untuk bersifat mandiri yaitu berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. namun, sebaliknytelah dibatalkan oleh putusan mahkamah konstitusi tanggal agustus puu iv terhadap ini mahkamah konstitusi telah membatalkan kata kata dan atau mahkamah konstitusi . ini berarti komisi yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi para hakim mahkamah konstitusi. dengan dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi tanggal agustus puu iv kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh komisi yudisial. putusan mahkamah konstitusi tanggal agustus puu iv yang memuat tentang pembatalan kewenangan komisi yudisial sebanyak dalam undang undang tahun tentang komisi yudisial yang mengatur tentang kewenangan komisi yudisial dinyatakan tidak jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan sesuai dengan undang undang dasar untuk melaksanakan peranannya mengawasi hakim, komisi yudisial dapat melakukan beberapa hal antara lain undang undang tahun menerima laporan daritentang perilaku hakim, melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuatwalaupun mahkamah konstitusi tidak membatalkan (la) yang berbunyi menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim , yang sangat terkait dengan yang berbunyi, mahkamah konstitusi justru menghapus dengan dibatalkannya yang merupakan roh eksistensi komisi yudisial, kewenangan komisi yudisial dalam bidang pengawasan tidak ada sama sekali. komisi yudisial bagaikan macan ompong yang bahkan tidak mempunyai cakar. sebagai dampaknya komisi yudisial tidak menerima lagi pengaduan dari masyarakat tentang perilaku hakim, baik hakim negeri, hakim tinggi, hakim agung maupun hakim konstitusi. komisi yudisial menindaklanjuti laporan yang telah masuk dan selebihnya belum ditangani karena wewenangnya sudah dilucuti. laporan ini seharusnya disampaikan kepada mahkamah agung, presiden, dan dewan perwakilan rakyat. selanjutnya dampak yang lebih besar adalah kepada siapa pencari keadilan harus meminta pertanggungjawaban atas putusnya harapan yang selama ini mereka harapkan dari komisi yudisial untuk dapat membasmi atau mengikis keberadaan mafia peradilan yang merajalela seluruh tingkat pengadilan dari pengadilan negeri hingga mahkamah agung. versi octavia kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan. penutup simpulan pertama, kedudukan komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan indonesia adalah sebagai lembaga penunjang atau tambahan atau auxiliary organ. komisi yudisial pada dasarnya bentuk untuk melakukan fungsi pengawasan (control) terhadapkarena dengan konsep negara hukum yang anut oleh indonesia dimana diadakannya kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka perlukan adanya auxiliary organ supaya tercipta check and balance, demokratisasi dan tentunya suatu kepastian hukum demi mewujudkan suatu apa yang dimakan welfare state. kedua, fungsi dan wewenang komisi yudisial sebelum diadakannya keputusan mahkamah konstitusi puu iv adalah sebagai lembaga yang melakukan pencalonan hakim agung kepada dpr dan melakukan penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. peranan komisi yudisial dalam menjaga kekuasaan kehakiman meliputi pengusulan dan pengangkatan hakim agung masih tersisa, sedangkan roh komisi yudisial berupa kewenangan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dianulir dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya putusan mahkamah konstitusi agustus puu iv saran pertama, kepada mahkamah agung lebih baik pengawasan tersebut dilakukan badan lain dalam hal ini komisi yudisial, sebab pengawasan eksternal demikian adalah lebih baik daripada pengawasan internal. mengingat semakin sedikit beban, tugas dan cakupan yang diberikan untuk melakukan peran tersebut diatas. kedua, kepada anggota komisi yudisial yang terdiri dari anggota yang potensial, berkualitas, energik dan berpengalaman dapat memfokuskan diri dalam penyeleksian hakim agung. sebagai hasilnya, diharapkan agar anggota komisi yudisial dapat menjalankan perannya menjaga kekuasaan kehakiman dalam bidang seleksi hakim. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan daftar pustaka buku asin hari, susunan pembagian kekuasaan menurut system undang undang dasar gramedia, jakarta, arifin, selayang pandang sumber sumber hukum tata negara indonesia, bumi aksara, jakarta, assegaf, demokrasi indonesia, gramedia pustaka utama, jakarta,hadron, philips dan djatmiati, titiek sri, argumentasi hukum, gajah mada university press, yogyakarta, ni'atul huda, politik ketatanegaraan indonesia kajian terhadap dinamika perubahan undang undang dasar uii press, yogyakarta, jimmy ashshiddigie, format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam undang undang dasar uii press, yogyakarta, kantaprawira, pergeseran kekuasaan eksekutif, aksara baru, jakarta, komisi hukum nasional, sistem pemerintahan indonesia, rangka cipta, jakarta, margono, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, raja grafindo persada, moh. mussardi dan bintan saragih, susunan pembagian kekuasaan menurut system undang undang dasar gramedia, jakarta, harmaily ibrahim, pengantar hukum tata negara indonesia, sinar baktimugoddas, makalah dengan judul mewujudkan peradilan bersih untuk keadilan sosial yang disampaikan busur mugoddas pada seminar hari ulang tahun komisi yudisial dengan tema peradilan bersih tengah budaya politik, jakarta, agustus versi octavia kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan. partial, sekretaris jenderal mpr, panduan pemasyarakatan undang undang dasar negara republik indonesia tahun setjen mpr jakarta. sumantri, perbandingan hukum tata negara, alumni, bandung, hari assegaf dalam jurnal hukum jentera edisi tahun juni hal. yang berjudul urgensi komisi yudisial dalam pembaruan peradilan, zaenal arifin mochtar dalam buletin ky, titik, dasar dan struktur ketatanegaraan indonesia, rangka cipta, jakarta,jurnal karya ilmiah buku saku komisi yudisial, dan draft cetak biru yudisial, gubernur lembaga ketahanan nasional mulai, selasa desember resume berita mengenai mahkamah konstitusi, selasa desember. putusan mahkamah konstitusi puu iv tentang uji materil undang undang tahun tentang komisi yudisial. peraturan perundang undangan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pra amandemen undang undang dasar negara republik indonesia tahun hasil amandemen jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. oktober antar lembaga peradilan tersebutdalam mekanisme pengawasan tidak berjalan dengan baik. wim j.m. germans melakukan penelitian terhadap sejumlah lembaga semacam komisi yudisial beberapa negara uni eropa. kesimpulan penelitian germans adalah komisi yudisial dibentuk untuk memajukan independensi peradilan. asin thohir menyebutkan diantaranya alasan utama penyebab munculnya gagasan pembentukan komisi yudisial diberbagai negara adalah pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrut adalah lembaga lembaga politik yaitu presiden dan parlemen.? aspek sistem penyatuan atap berpotensi melahirkan monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (abuse power) oleh mahkamah agung apabila tidak diikuti oleh perubahan system lainnya misalnya seleksi, mutasi, promosi dan pengawasan terhadap hakim. upaya untuk menghindarinya dengan menciptakan mekanisme check and balance dibidang kekuasaan kehakiman sebagai bentuk penguatan peran public dalam proses rekrutmen hakim agung dan pengawasan prilaku hakim. pembentukan komisi yudisial merupakan konsekuensi logis dari penyatuan atap badan peradilan. aspek yuridis salah satu persyaratan mutlak atau condition sine gua non dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral, kompeten dan berwibawa sehingga mampu menegakan wibawa hukum,pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. pemenuhan hak asasi manusia dijamin oleh pengadilan yang memiliki semua kriteria diatas. independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum (rechstaat). sebagai actor utama lembaga peradilan dan dengan segala kewenangan yang dimilikinya, posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, hakim bebas komisi hukum nasional, sistem pemerintahan indonesia, rangka cipta, jakarta, hlm.hlm. asin thohir, susunan pembagian kekuasaan menurut sistem undang undang dasar gramedia, jakarta, hlm. assegaf, demokrasi indonesia, gramedia pustaka utama, jakarta, hlm. versi octavia kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan. dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. maka diperlukan para penegak hukum yang berintegritas dan berpijak pada nilai nilai keadilan, kejujuran dan profesionalisme merupakan asset berharga dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka,independen dan profesional." aspek sosiologis korupsi sudah sedemikian rupa menjalar segala bidang termasuk badan peradilan. korupsi bidang peradilan (judicial corruption) atau yang sering disebut dengan mafia peradilan menjadi ancaman bagi penegakan hukum dan keadilan indonesia. satgas pemberantasan mafia hukum telah mendiagnosis rusaknya institusi peradilan karena korupsi dan intervensi politik yang panjang sehingga mereduksi independensi dan imparsialitas pengadilan. akhir akhir ini juga disadari intervensi ekonomi juga menjadi penyebab rusaknya institusi peradilan." lembaga semacam komisi yudisial negara lain dibeberapa negara komisi yudisial merupakan hal yang wajar bahkan sudah menjadi tuntutan dalam sebuah negara demokrasi modern. lembaga semacam komisi yudisial tiap tiap negara berbeda." komisi yudisial dinegara bagian california, amerika serikat disebut state california commission judicial performance fungsinya menerima laporan masyarakat terhadap pelanggaran dan misconduct dari hakim negara bagian california, termasuk didalamnya melakukan investigasi dan kedisiplinan. lembaga ini commission judicial performance dibentuk karena adanya permasalahan permasalahan mengenai prilaku hakim didalam maupun diluar sidang. komisi yudisial perancis disebut juga dengan conseil superior magistrate yang mempunyai kewenangan dalam hal rekrutmen dan promosi hakim, dilandasi pada pengalaman sering terjadinya politisasi dan skandalilsasi dalam proses tersebut oleh menteriserta kewenangan kedisiplinan hakim. titik, cit, hlm. arifin, selayang pandang sumber sumber hukum tata negara indonesia, bumi aksara, jakarta, hlm. '"# thohir, assegaf dalam jurnal hukum jentera edisi tahun juni hlm. partial, jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan komisi yudisial afrika selatan yang dinamai judicial service commission dengan fungsi memberikan rekomendasi dalam hal pemberhentian hakim, mengajukan calon ketua mahkamah agung, dan memberikan masukan dalam hal pengangkatan ketua serta wakil ketua mahkamah konstitusi. komisi yudisial filipina dinamai judicial and bar council yang berfungsi memberi rekomendasi kepada presiden mengenai pengangkatan hakim dan komisi ombudsman serta menjalankan tugas tugas lain yang ditetapkan oleh mahkamah agung. komisi yudisial belanda yang disebut dengan raad voor rechpraak dan irlandia dinamai court service memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pengalokasian dan pengawasan keuangan pengadilan yang dilandasi pada pertimbangan bahwa selama ini fungsi tersebut tidak dapat dilakukan secara baik oleh menteri kehakiman. mengacu pada undang undang dasar kedudukan komisi yudisial secara struktural sederajat dengan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, namun demikian meskipun secara structural sama kedudukannya sederajat dengan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. meski secara tegas fungsi komisi yudisial terkait dengan kehakiman, namun tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. komisi yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (code law) melainkan lembaga penegak norma etik (code ethics).' tujuan, visi dan misi komisi yudisial tujuan pembentukan komisi yudisial adalah melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur unsur masyarakat. meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun monitoring prilaku hakim. menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar benar independen. menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam pengusulan pengangkatan hakim agung. germans, op. cit., hlm. jimmy asshiddigie, op. cit., hlm. versi octavia kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan. dari tujuan tersebut dirumuskan visi dan misi komisi yudisial adalah sebagai berikut visi komisi yudisial adalah terwujudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparent dan profesional. sedangkan rumusan misi komisi yudisial adalah menyiapkan calon hakim dan hakim agung yang berintegritas, kompeten dan berani. melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim secara transparan dan partisipatif. meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan komisi yudisial. putusan mahkamah konstitusi nomor pp undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang berbunyi sebag,. samping itu khusus mengenai usul pemberhentian terhadap hakim agung dilakukanla.uku saku komisi yudisial, dan draft cetak biru komisi yudisial, jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan. rumusan masalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam judul atas dan mengingat akan luasnya permasalahan yang timbul akibat dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv serta mengingat terbatasnya akan waktu dan data, adapun perumusan masalah atas yaitu pertama, bagaimana pengaturan kewenangan komisi yudisial dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan undang undang tahun tentang komisi yudisial kedua, bagaimana pengaturan fungsi pengawasan komisi yudisial pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv metode penelitian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif. oleh karenanya sumber sumber yang digunakan adalah data sekunder. metode kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan serta menganalisa bahan bahan kepustakaan yang penting untuk menggali dan mengembangkan data yang diperoleh. tipe penelitian yang digunakan adalah eksploratoris yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan sesuatu dan dilakukan apabila pengetahuan suatu gejala yang akan penelitian menggunakan alat pengumpul data yang berupa studi dokumen. studi dokumen ini digunakan untuk mencari data sekunder. bahan pustaka hukum yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer primary sources authorities yaitu bahan bahan hukum yang mengikat meliputi norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan undang undang dasar peraturan dasar, yaitu undang undang dasar dan ketetapan ketetapan mars mpr. versi octavia kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan. peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kekuasaan yudisial, khususnya keberadaaan komisi yudisial diantaranya undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman undang undang tahun tentang mahkamah agung undang undang tahun tentang perubahan atas undang undang tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. undang undangmahkamah agung. undang undang tahun tentang komisi yudisial. undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi undang undang tahun tentang kesekretariatan jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi. bahan hukum sekunder secondary sources authorities yang digunakan adalah kajian pustaka yang bersumber dari karya ilmiah berupa buku buku teks, kamus hukum, artikel, majalah, jurnal ilmiah bidang hukum, komentar komentar atas putusan mahkamah konstitusi, hasil penelitian, makalah yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah dan lain lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. pembahasan putusan mahkamah konstitusi nomor pu undang undangmahkamah agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnyajurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan hakim. dimiltahun tentang mahkamah agung.terlebih dahulu untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan hakim.karena pengawasan terhadap hakim agung dan hakim mahkamah konstitusi seratkepanjanganat dan dan undang undang tahun tentang komisi yudisial serta undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman harus dinyatakan bertentangan dengikah bagi hakim agung dan hakim mahkamah konstitusi. versi octavia kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan. wewenang komisi yudisial sebelum dan sesudah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv sebelum adanya keputusan dari mahkamah konstitusi komisi yudisial merupakan amanat dari uud dalam 24bundang undang tahun tentang komisi yudisial muat tentang wewenang komisi yudisialjuga mempunyai tugas melakukan pendaftaran calon hakim agung: seleksi terhadap calon hakim agung: menetapkan calon hakim agung: mengajukan calon hakim agung kepada dpr. dalam undang undang nomor tahun jelas diatur bahwa yang dapat mengajukan calon hakim agung kepada komisi yudisial antara lain mahkamah agung, pemerintah dan masyarakat. dari ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa calon hakim agung dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu karir dan non karir. ini membuka kesempatan bahwa bilamana dibutuhkan maka seseorang dapat dicalonkan menjadi hakim agung tidak berdasarkan system karir kepada komisi yudisial undang undang tahun dan mengenaiketentuan lebih lanjut secara khusus mengenai pengawasan diatur diatas dalam undang undang nomor tahun komisi yudisial menegaskan bahwa
berita daerah kota bekasi sin nomor seri peraturan walikota bekasi nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bekasitugas dan fungsi pemilik, direksi, dan staf medis paramedis,: berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf tentang tata kelola pada rumah sakit umum daerah kota bekasi, perlu ditetapkan dengan peraturan: tenaga ahli yang sesuai dan memahami tentang pola pengelolaan badan layanan umum daerah ppkkota bekasi sebagai blue. anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh walikota atas usulan pimpinan direksi rsud kota bekastata kelola rsurumah sakit umum daerahan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan rsud: memberikan laporan kepada walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja rsud, memberikan nasehat kepada direksi rsud kota bekasi dalam melaksanakan pengurusan rsudkota bekasiatau dari luar lingkungan rsud,lcm, seperti gambar berikut: agar4 depengelolaan atau pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan rsukota bekasi setelah ditetapkan olehyang dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern spi) rsud kota bekasikota bekasi: melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rsudkota bekasi: menyiapkan rencana jangka panjang dan rencana bisnis dan anggaran rsukota bekasi: menetapkan organisasi dan tata kerja rsuumah sakit. kedudukan sebagai direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh walikota. paragraf, berkewarganegaraan indonesiarsud tentang pembentukan tata kelola pada rumah sakit umum daerah pemerintah kota bekasi. memutuskan: menetapkan peraturan walikota bekasisatuan pemeriksa intern (spi) satuan pemeriksaan intern berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur rsud kota bekasi:omite medik bagian pertamakota bekasi menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya. membantu direktur rsudkota bekasi menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait medico legal dan tico kota bekasi, memantau dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunan alat kedokteran rsud kota bekasi,kota bekasi dan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi atau instalasi pendidikan lain: komite keperawatan bagian pertama organisasi komite keperawatan dilingkungan rsud kota bekasi dibentuk suatu wadah non struktural yang disebut komite keperawatan rsupemilihan ketua komite keperawatan dilakukan setiap. melakukan kredensial tenaga perawat yang akan bekerja rumah sakit dan memberikan rekomendasi kepada direktur.. memberikan masukan pada direktur perihal: pelayanan klinis yang adekuat bagi rumah sakit. kebijakan pengorganisasian pelayanan klinik rumah sakit... menyusun dan merevisi standarisasi farmasi dan terapi untuk mendapat pengesahan direktur.... membantu direktur menyusun peraturan internal staf keperawatan dan memantau pelaksanaannya. membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan metikolegal. membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etikolegal... mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan perawat. menangani hal hal yang berkaitan dengan etik keperawatan... cc.. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat keperawatan rumah sakit. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf perawat.:s5)(s5)jam sebelum rapat dimulai. bagian kelima pengelolaan otonomi pengelolaan otonomi pengelolaan adalah wewenang yang diberikan walikota kepada rsud kota bekakota bekasi, otonomilima tata urutan peraturan tata urutan peraturan yang dibuat dan dikomunikasikan lingkungan rsud kota bekasi adalah sebagai berikut tata kelola. keputusan direktur rsud kota bekasi. cc. keputusan wakil direktur, ketua komite medik atas nama kepala untuk hal hal yang teknis operasional bidangnya dan dipertanggungjawabkan kepada direktur. keputusan kepala bagian bidang, kepala instalasi, dalam hierarki struktural, kepala kelompok fungsional untuk hal hal yang teknis operasional bidangnya dan dipertanggungjawabkan kepada atasannya langsung. bagian keenam ketentuakelola rumah sakit ini ditetapkan dengan keputusan direktur dan atau peraturankota bekasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii hubungan hubungan dalam hospital belas bagian pertama hubungan direksi dengantata kelola adalah aturan dasar yang mengatur terselenggaranya tata hubungan antara pemilik dewan pengawas), pengelola direksi), dan staf medis paramedis(clinical governance). gugus bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum rsuekasi. menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan etika dan hukum bagi petugas rsudkomite keperawatan komite keperawatankeperawatanrubahan hospital laws (statuta) (l) dewan pengawas berhak merubah tata kelola ini melalui rapat khusus. usulan untuk merubah tata kelola ini hanya dapat dilaksanakan bila pemberitahuan tertulis untuk maksud tersebut telah disampaikan kepada setiap anggota dewan pengawas paling lambat tiga minggu sebelumnya. bab ketentuan peralihan keputusan keputusan kepala direktur) dan pimpinan lainnya, yang ada pada saat tata kelola korporastata kelola korporasi inijuli walikota bekasiperawat, perawat spesialis, perawat gigi atau perawat gigi spesialis atau bidan yang telah terikat perjanjian tertuliskeperawatan adalah kelompok paramedis perawatan yang bertugas membantu kepalakepala rsud kota bekasi dan pembentukannya ditetapkan oleh kepala rsud kota bekstaf fungsional teknis bukan dokter adalah kelompok profesi bukan dokter yang menyelenggarakan pelayanan profesinya dalam jabatan fungsional instalasi lingkungan rsud kota bekasi, yaitu dan tenaga keteknikan medikdanpertama kedudukan rumah sakit (l) rsud beralamat jalan pramuka nomor bekasi. rsursuknkota bekasikota bekasi adalah rumah sakit berkomitmen terhadap bio, etika medikolegalkepuasan pelanggan, profesionalisme dan kerjasama. motto rsud kota bekasi adalah ramah, sopan, unggul, dan dinamis. logo rsud kota bekasi [email protected] pengawas bagian pertama keanggotaan jl) walikota membentuk dewan pengawas rsud kota bekasi. jumlah anggota dewan pengawas rsukota bekasi dapat terdiri dari unsur unsur pejabat skpd yang berkaitan dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue): pejabat lingkungan skpd pemerintah kota bekasidilakukan perubahan untuk kedua kalinya sehingga sesuai dengan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka perubahan kedua: surat edaran menteri dalam negeri nomor band tanggal januari tahunsurat edaran menteri dalam negeri nomor sj tanggal agustus tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dprd;ota bekasi hasil pemilihan umum tahun untuk masa jabatan tahun laporan hasil penilaian sewa pasar atas tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dprd kota bekasi oleh kantor jasa penilaian publik nanang rahayu dan rekan nomor jpp nrr app vi tanggal juni berita acara hasil rapat finalisasi penyusunan laporan evaluasi penetapan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dprd kota bekasi nomor ba. setwan vi tanggal juni menetapkan keputusan walikota. beberapa,diubah sebagai berikut ketentuan angka diubah, sehingga angka berbunyi sebagai berikuetentuan diubah,bulan; wakil ketua dprd sebesar rp. bulan; anggota dprd sebesar rp.ran koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam pengembangan usahanya, pemerintah memberikan stimulan dalam bentuk dana bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha, bahwa dana bergulir yang dikelola oleh pemerintah daerah perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentudana bergulir pada pemerintah daerapbd kota bekasi, penarikan kembali pokok dana bergulir, pendapatan dari dana bergulir: sumber lainnya yang sah. bagian kedua alokasi dana bergulir pengeluaran dana bergulir yang bersumber dari apbd kota bekasi dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam apbd. pengeluaran untuk dana bergulir dialokasikan pada pembiayaan skpd. jumlah dana yang tercantum dalam dpa merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.realisasi anggaran dan diterangkan pada catatan atasdan dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan.estimasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam rka skpd. skpd dari pokok pinjaman dana bergulir penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada diakui sebagai pendapatan oleh skpdskpd sebesar y6, dan pendapatan dana bergulir sebesar dalam hal pendapatan digunakan sebagaimana dimaksud pada pengeluaran untuk operasional skpd dicantumkan dalam rba skpd dan dilaporkan pada skpd sedangkan pendapatan kembali dana bergulir disetor rekening kas umum daerah. pendapatan kembali dana bergulir untuk pergiliran kembali dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan skpd. pendapatan kembali sebagaimana dimaksud pada akan mengakibatkan bertambahnya dana bergulir. dalam hal skpd belum dapat mengelola menyalurkan dana bergulir maka saldo pokok pembiayaan yang diterima dari apbd tetap disimpan pada skpd. saldo saldo pokok pembiayaan yang diterima dari apbd sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada tpdb dan digunakan kembali untuk dana bergulir. bab viii tata cara pencairan pengeluaran dana bergulir pencairan dana bergulir yang bersumber dari apbd kota bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pengeluaran dana bergulir yang bersumber dari dana lain yang slainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan yang berlakutpdbskpdcara periodik per triwulan oleh tpdb. tpdb bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bergulir. skpd merupakan ketua tpdb, sedangkan anggotanya berasal dari skpd skpd terkait yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan walikota. bagian kedua laporan keuangan dana bergulirlaporan keuangan diberikan kepada bidang akuntansi skpdtriwulbersumber dari apbd kota bekasi dan sumber lain yang sahcc. penerimaan kembali pokok dana bergulir yang ditagih dari penerima dana bergulir tidak dicatat oleh skpd, sebagai penerimaan pembiayaan, tetapi harus diungkapkan dalam laporan keuangan skpd sesuai dengan standar akuntansi keuangan. penerimaan sebagaimana maksud pada huruf diatas akan dicatat oleh skpd setelah disetorkan kas umum daerah. pengeluaran untuk keperluan operasional skpd yang bersumber dari pendapatan dari dana bergulir dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa dan atau belanja modal pada laporan laba rugi pengelolaan dana bergulir skpd bab ketentuan peralihan bagian kesatu perlakuan dana bergulir sebelum tahun anggaran skpd yang mengelola dana yang memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam harus melaporkan dana tersebut sebagai dana bergulir dalam neracasebelum nilai bersih yang dapat direalisasikan dapat ditentukan sebagaimana dimaksud pada skpd daerah lembaga dapat menggunakan nilai estimasi. dalam rangka penetapan nilai sebagaimana dimaksud dalam skpd harus melakukan inventarisasi dana bergulir secara bertahap. dana bergulir yang telah inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya secara bertahap akan dikelola oleh skpd. pengajuan dana bergulir yang telah diinventarisis sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh skpd kepada walikota untuk ditetapkan pengelolaannya kembali. penetapan skpd dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan yang berlaku. bab xii ketentuan penutuptim monitoring evaluasi dan pembinaan dana bergulir secara bersama sama sesuai kewenanglaporan hasil pemeriksaan bpk ri ob lhp xvii.bdg merekomendasikan agar kepala bagian bina terbang sekretariat kota bekasi agar melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bergulir. memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang pedoman pengelolaan dana bergulir padahasil penjualan secara individu paling banyak rp. (seratus juta rupiah) per tahun, serta memiliki jumlah karyawan kurang dari (empat) orang. usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriterserta memiliki jumlah karyawan (lima) sampai dengan sembilan belas) orang. usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak rp. (sepuluh serta memiliki jumlah karyawan (dua puluh) sampai dengan (sembilan puluh sembilan) orangadalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukumdaerah yang selanjutnya disingkat skuabab tujuan dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerahskpd:, ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya: dan dapat ditarik kembali pada suatu saat. keuangan daerah sebagaimana dimaksud padapada huruf mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukkan dalam siklus apbd yaitu dalam apbd perubahan dan atau laporan keuangan skpd. dimiliki, dikuasai, dan atau dikendalikan oleh skpd sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai pengertian bahwa skpd mempunyai hak kepemilikan dana bergulir, penguasaan dana bergulir, sedangkan dilakukan oleh tpdb. ditagih kembali dengan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai pengertian bahwa pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh skpd dapat menarik menagih dana bergulir dengan dikenakan bunga selain pokok dana bergulir kepada penerima dana bergulir. perkuatan modal sebagaimana dimaksud padapada huruf mempunyai pengertian bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh skpd dari penerima dana bergulir untuk digulirkan kembali serta skpd dapat menarik dana bergulir dari pihak ketiga jika setelah dievaluasi oleh tpdb pengelolaan dana bergulir oleh pihak ketiga kinerjanya tidak efektif. bab pengelola dana bergulir pengelola dana bergulir pada pemerintahan kota bekasi dilakukan oleh institusi luar satuan kerja pemerintah daerah skpd) dalam hal ini yang ditetapkan adalah bank pembiayaan rakyat syariah kota bekasi. penetapan bank perkreditan rakyat kota bekasi selaku skpd dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan dana bergulir. bab penyaluran dana bergulir bank pembiayaan rakyat syariah kota bekasi selaku skpd yang mengelola dana bergulir juga berperan sebagai lembaga perantara kepada penerima dana bergulir. lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai pelaksana penggalian dana (executing). lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana penggalian dana skpdusaha menengah: dan atau usaha lainnya. ketentuan mengenai kriteria penerima dana bergulir diatur lebih lanjut oleh pengguna anggaran pa) skpddalam rangka penyaluran dana bergulir, penerima dana bergulir yang telah ditetapkan oleh skpd sebagaimana dimaksud dalam menandatangani perikatan dengan skpd dalam hal ini ditunjuk bars kota bekasipimpinan lembaga perantara serta diketahui oleh skpd: nama dan alamat penerima dana bergulir: nama bank dan: hak dan kewajiban masing masing pihak, dan jangka waktu perikatan.
berita daerah kota bekasi ad, tnnnygnnng nomor seri peraturan walidan berkenaan dengan adanya perubahan dalam rencana kerja pemerintah daerah kota bekasi tahun perlu segera disesuaikrencana strategis satuan kerja perangkat daerah renstra) lingkungan pemerintah kota bekasi tahun berita daerah kota bekasi tahun nomor seri e): berita acara penyusunan peraturan walikota bekasi tentang rencana kerja pemerintah daerah kota bekasi perubahan tahun nomor: ba.rkd.p bappeda. tanggal juli memutuskan menetapkan peraturan walirkd) kota bekasi tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan bab evaluasi hasil rkd tahun kota bekasi sampai dengan triwulan kedua bab rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan rkd tahun kota bekasi bab penutup skpd wajib melaksanakan perubahan rkd dengan melakukan perubahan rencana kerja skpdrubahan atasbadan perencanaan pembangunan: rincian tugas teknis:,,:,petunjukatas ,1mm garis terluar frame desain bawah kiri kanan bentuk formulir stats sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran peraturan walikota ini, daftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut dengan dkp pbb adalah formulir yang digunakan oleh pemerintah kota bekasi sebagai himpunan ketetapan dan pembayaran pbb untuk menatausahakan ketetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari wajib pajak. dkp sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir kertas continuous form. spesifikasi teknis formulir dkp adalah sebagai berikut kriteria dkp ukuran (px1) set jumlah ply lembar dalam set ply dkp mms eametam jwa bagian ketiga formulir ssd pbb surat setoran pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat ssd pbb adalah surat setoran atas pembayaran atau penyetoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tempat pembayaran bank persepsi bank yang ditunjuk oleh walikota. formulir ssd pbb sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit dibuat dalam rangkap (empat), dengan peruntukan sebagai berikut lembar ke untuk arsip menyetor, lembar ke untuk kantor kas daerah, lembar ke untuk dilaporkan menyetor didenda: lembar ke untuk bank yang bersangkutan. satu formulir ssd pbb hanya dapat digunakan untuk pembayaran pbb perdesaan dan perkotaan kode pbb. bentuk dan isi formulir ssd pbb adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan walikota ini. bank tempat pembayaran bank persepsi dapat mengadakan sendiri formulir ssd pbb perdesaan dan perkotaan dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir ssd pbb sebagaimana dimaksud dalam bab pendataan dan penilaian bagian kesatu penentuan klasifikasi dan besarnya nop sebagai dasar pengenaan pbb klasifikasi dan besarnya nop bumi obyek pajak bumi dan bangunan pbb): dalam hal nilai jual bumi untuk obyek pbbm lampiran huruf peraturan walikota inuntuk obyek pbb perdesaan dan perkotaanuntuk obyek pbbwalikota sebagaimana dimaksud pada nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai nop bangunan. walikota menetapkan nop setiap tahun untuk seluruh wilayah kota bekasi dengan surat keputusan walikota. bentuk format keputusan penetapan nop yang dimaksud dalam sebagaimana ditetapkan dalam lampiran vii peraturan walikota ini. bagian kedua penetapan nomor obyek pajak (nop) pbb nop diberikan oleh walikota pada saat dilakukan pendaftaran dan atau pendataan obyek pajak pbb perdesaan dan perkotaan,: digit ke dan ke merupakan kode kota:yek pajak: digit ke merupakan kode tanda khusus. tatacara pemberian nop lebih lanjut ditetapkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan tersendiri dengan peraturan walikota, bagian ketiga pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian obyek dan subyek pbb perdesaan dan perkotaan dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan basis data sismo pelaksanaan pembentukan basis data sistem manajemen informasi obyek pajak sismo) pbb dilakukan melalui kegiatan pendaftaran obyek dan subyek pbb p2: pendataan obyek dan subyek pbb p2: penilaian obyek pbb p2: pendaftarsubyek pajak dengan cara mengisi surat pemberitahuan obyek pajak yang selanjutnya disebut pop, wajib pajak yang memiliki npp ppd mencantumkan npp ppd dalam kolom yang tersedia dalam kolom pop:, formulir pop disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma cuma dinas pendapatan daerah atau ditempat lain yang ditunjuk:pop.yek pajak: cc. verifikasi data obyek pajak, pengukuran bidang obyek pajak, penilaian o: hasil penilaian obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai dasar penentuan nilai jual obyek pajak nop)::ywalikota: rencana kerja pendataan dan penilaian disusun dalam satuan wilayah kota, per sumber dana dan harus mendapatkan persetujuan dari kepala dinas pendapatan daerah: biaya pelaksanapat dibebankan pada sumber dana: anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), alokasi anggaran dari biaya pemungutan dan atau insentif pajak bumi dan bangunan,dbb) untuk penilaian obyek non standar akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik oleh kepala dinas pendapatan daerah atas nama walikota:: petunjuk teknis akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan peraturan walikota: petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam dilengkapi dengan standar biaya. bagian keempat penerbitan surat keterangan nop surat keterangan nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat diterbitkan walikota berdasarkan permohonan tertulis subyek pajak wajib pajak atau kuasanya untuk obyek pbb selain fasilitas umum sebelum spot pbb diterbitkan: obyek pbb ,pop yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani, fotokopi salah satu identitas subyek pajak wajib pajak, fotokopi salah satu bukti surat tanah: fotokopi salah satu bukti surat bangunan,,. obyek pbb yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada sebelum diterbitkannya surat keterangan nop terlebih dahulu dilakukan pendaftaran, dalam hal permohonan surat keterangan nop diterima: penerbitan surat keterangan nop untuk obyek pbb yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada dan adalah (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, obyek pbb yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada adalah (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, dalam hal tidak diperlukan penelitian lapangan: (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, dalam hal diperlukan penelitian lapangan. contoh surat permohonan surat keterangan nop sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran viii peraturan walikota ini, bentuk format surat keterangan nop sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran peraturan walikota ini. bab pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagian kesatu pengenaan pbb atas perguruan tinggi swasta perguruan tinggi swasta pts) pts yang berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan atau badan wakaf. perguruan tinggi swasta pts) pts tersebut terutang pajak bumi dan bangunan spp:, bentuk bentuk penerimaan lain dan sebagainya, dikurangi biaya biaya pengeluaran rutin operasional. obyek pbb atas perguruan tinggi swasta pts) dikenak: luas bangunan m2: lantai tingkat bangunan (empat) lantai, luas tanah m2: jumlah mahasiswa mahasiswa. bumi dan atau bangunan yang dikuasai, dimiliki,dengan ketentuan yang berlaku. wajib pajak pts dapat diberikan pengurangan pbb sesuai ketentuan yang diatur dalam tatacara pemberian pengurangan pbb sebagaimana ditetapkan dalam peraturan walikota ini. apabila pts dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya nyata nyata tidak memperoleh surplus keuntungan, maka pts tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan atau permohonan pembatalan spot sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dan harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dann pengelolaan obyek pbb tersebut, spertidata lain yang mendukung. bagian kedua pengenaan pbbrumah sakit umum daerah, tidak dikenakan pbb: dalam halpada adalah rumah sakit swasta sebagai institusi pelayanan sosial masyarakat ipsum) yang (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu:bb sebesar (lima puluh persen) dari pajak bumi dan bangunanajak bumi dan bangunanajak bumi dan bangunan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penghitungan besarnya pengurangan pajak bumi dan bangunan dengan contoh pbb atas tanah rp. m2 rp. bangunan rp. m2 rp. nop rp. nop tkp rp. rp. tarif0, rp. pengurangan rp. jumlah pajak terutang spot) rp. wajib pajak rumah sakit swasta sejak menerima spotwalikota ini. besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam maksimum sebesarpbb atas jalan tol jalan tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol, merupakan obyek pajak yang dikenakan pbb perdesaan dan perkotaan:aturan walikota tentang petunjuk pelaksinas pendapatan daerah yang selanjutnya disebut didenda adalah dinas yang diberikan kewenangan mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kepala dinas pendapatanpajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, jalan tol sebagaimana dimaksud dalam meliputi daerah manfaat jalan dimana), yaitu suatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengalamannya, daerah milik jalan, yaitu suatu daerah atau sejalur tanah tertentu luar daerah manfaat jalan yang antara lain dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keleluasaan keamanan penggunaan jalan atau untuk keperluan pelebaran daerah manfaat jalan kemudian hari: gerbang tol merupakan bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat masuk dan keluarnya kendaraan serta tempat penyerahan kartu atau pembayaran tol, jembatan tol yaitu jalan yang berfungsi sebagai sarana lalulintas yang melintasi sungai, jurang, atau jalan lainnya, jalan tol fleksibel yaitu bangunan berupa jalan tol yang susunan konstruksi perkerasan pada umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapisan permukaannya serta bahan berbutir sebagai lapisan bawahnya, jalan tol rigid yaitu bangunan berupa jalan tol yang susunan konstruksi perkerasan lapisan atasnya menggunakan pelat beton, yang terletak atas pondasi atau langsung atas tanah dasar pondasi atau langsung atas tanah dasar, jalan layang yaitu bangunan jalan layang tol dengan konstruksi beton yang dibangun atas permukaan bumi. pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas jalan tol meliputi daerah milik jalan dimana) dan daerah milik jalan damai) serta bangunan yang terdapat dalam maupun luar daerah milik jalan yang dikelola oleh perusahaan pengelola jalan tol. penentuan nilai jual obyek pajak atas bumi yang digunakan untuk damai dan dimana ditetapkan menurut ruas jalan, yang ditetapkan dengan keputusan walikota, penentuan nilai jual obyek pajak atas bangunan, ditetapkan menurut ruas jalan, yang ditetapkan dengan keputusan walikota. tanah dan bangunan lain luar daerah milik jalan seperti tanah dan bangunan untuk kantor, gudang, perumahan dan lain sebagainya, besarnya nilai jual obyek pajak ditentukan berdasarkan penilaian kepala dinas pendapatan yang penerapannya dilakukan sesuai klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pbb perdesaan dan perkotaan yang ditetapkan pada dan peraturan walikota ini. bagian keempat pengenaan pbb atas lapangan golf pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaankembangk, penentuan nilai jual obyek pajak atas bumi dibedakan menjadi tanah yang sudah dikembangkan terdiri dari tanah lapangan golf, penentuan nop nya didasarkan atas harga dasar tanah ditambah biaya investasi lapangan golf: il) tanah untuk fasilitas: iii) tanah untuk jalan, iv) tanah untuk bangunan, tanah yang belum dikembangkan, cc. tanah yang tidak dapat dikembangkan. untuk menentukan nop atas tanah yang dibedakan sebagaimana dimaksud pada digunakan lampiran pop khusus lapangan golf sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan walikota ini. biaya investasi per untuk green, tee box, bunker, airway, rough, buses dan natural lakes ditentukan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan walikota ini, berdasarkan biaya investasi per m2, lapangan golf dibagi dalam bagian lapangan golf (empat)n terendah natural lakes, dengan urutan green: ii. tee box: iii. bunker: iv. airway: rough, vi. buses, vii. natural lakes: perhitungan penentuan nop tanah lapangan golf sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xii peraturan walikota ini. bagian kelima pengenaan pbb atas perum bulog perum bulogumum perum), sifat usaha perum bulog: undang undang tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa obyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu obyek yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, obyeobyek yang digunakandan tanah negara yang belum dibebani suatu hak: obyek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas timbal balik, obyek yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional, status perum bulog sebagaimana dimaksud adalah perusahaan umum, makaum bulog, nilai jual obyek pajak nop) atas tanah dan bangunan perum bulog sebagai dasar pengenaan pbb ditetapkan sesuai keputusan walikota. bagian keenam pengenaan pbb atas kereta api indonesia jalur kereta api merupakan prasarana kereta api yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan dimana) kereta api, daerah milik jalan damai) kereta api, daerah pengawasan jalan kereta api, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas atasnya, daerah manfaat jalan (dimana) merupakan danperlengkapan lainnya, dengan batas batas sebagai berikut jalan rel yang ada permukaan tanah:rlengkapan lainnya, jalan rel dipermukaan tanah yang berada terowongan sisi terluar konstruksi terowongan, jalan rel permukaan tanah yang berada jembatan sisi terluar konstruksi jembatan: jalan rel yang berada bawah permukaan tanah sisi terluar konstruksi bangunan jalan rel bawah permukaan tanah, jalan rel yang berada atas permukaan tanah sisi terluar dari konstruksi jalan rel dan atau sisi terluar ruang bebas pada dimana kereta api yang digunakan: daerah milik jalan (damai) merupakan dimana, dengan batas batas sebagai berikut jalan rel yang ada permukaan tanah: batas paling luar sisi kiri dan kanan dimana masing masing sebesar (enam) meter jalan rel yang berada bawah permukaan tanah batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dimana masing masing sebesar (dua) meter serta bagian atas hingga permukaan tanah: jalan rel yang berada atas permukaan tanah batas paling luar sisi kiri dan kanan dimana masing masing sebesar (dua) meter: daerah pengawasan jalan merupakan daerah yang terdiri dari daerah milik jalan. batas daerah pengawasan jalan untuk jalan rel yang terletak dipermukaan tanah adalah batas paling luar sisi kiri dan kanan daerah milik jalan masing masing sebesar (sembilan) meter: stasiun kereta api merupakan tempat kereta api, fasilitas operasional sarana kereta api merupakan prasarana kereta api yang meliputi peralatan persinyalan, instalasi listrik, dan peralatan telekomunikasi: peralatan persinyalan merupakan fasilitas operasional sarana kereta api yang berfungsi sebagai petunjuk dan mengontrol peralatan persinyalan: instalasi listrik merupakan fasilitas operasional sarana kereta api yang dipergunakan untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik dan bagi berfungsinya persinyalan listrik dan peralatan telekomunikasi, yang terdiri dari pencatu daya listrik dan peralatan transmisi: peralatan telekomunikasi merupakan fasilitas operasional sarana kereta api yang: status kereta api persero) adalah perusahaan perseroan, maka obyek pbb berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh kereta api persero)obyek pajak pbb perdesaan dan perkotaan kereta api persero) yang tidak dikenakan pbbnilai jual obyek pajak nop) atas tanah dan bangunan kereta api persero) sebagai dasar pengenaan pbb ditetapkan sesuai keputusan walikota. bagian ketujuh pengenaan pbb atas fasilitas umum dan sarana sosial untuk kawasan industri dan real estate obyek pajak yangerdesaan dan perkotaan,adalah obyek pajak yang tidak dikenakan pbb perdesaan dan perkotaan, fasilitas umum dan sarana sosial untuk kawasan industri dan real estate yang tidak dikenakan pbb perdesaan dan perkotaan apabila memenuhi kriteria tanah dan bangunan yang nyata nyata (de facto) telah digunakan sebagai fasilitas umum (jalan, trotoar, tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut adalahwajib pajak harus mengajukan permohonan kepada walikota kepala dinas pendapatan dengan disertai bukti surat surat dan keterangan gambar situasi (site plan) yang diperlukan: berdasarkan surat permohonan wajib pajak dan bukti keterangan lainnya, dinas pendapatan daerahgian kedelapan pengenaan pbb atas aset pertamina dari kegiatan usaha hilir pertamina persero)perseroan persero), kegiatan usaha minyak dan gas sesuai undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi: kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. pembayaran pajak bumi dan bangunan migas aset pertamina atas kegiatan usaha hulu telah dikenakan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan aset pertamina atas kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud huruf adalah merupakan obyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kota:tamina persero) baik aset yang berada dalam lingkungan emplasemen pertamina, maupun yang berada luar lingkungan emplasemen pertamina seperti rumah jabatan operasional,nilai jual obyek pajak nop) atas tanah dan bangunan pertamina persero) dari kegiatan usaha hilir, yang menjadi dasar pengenaan pbb perdesaan dan perkotaan ditetapkan sesuai keputusan walikota. bagian kesembilan badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan pbb terhadap obysebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. badan atau perwakilan lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xiii peraturan walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini,urat pemberitahuan pajak terutang harus dilunasi sekaligus sebelum jatuh tempo, dan surat ketetapan pajak daerahkepala dppkadatau jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan: jangka waktu sebagaimana dimaksudtang pajak sekaligus tepat pada waktunya, permohonan sebagaimana dimaksud pada harus diajukan kepada kepala dppkad dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xiv:ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran: bunga denda administrasi yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud:menolak permohonan wajib pajak: apabila jangka waktu (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud telah terlampaui dan kepala dinas: dalam hal permohonan wajib pajak disetujui, kepala dinas menerbitkan surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran angsuran pembayaran pajak dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan walikota ini:nundaan pembayaran pajak dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xvi peraturan walikota ini. bagian kedua tatacara penerbitan surat keterangan lunas atas kehilangan atau kerusakan stats pbb pembayaran pbbpbb oleh wajib pajak: bank penerima pembayaran pbb akan menerbitkan surat tanda terima setoran stats) sebagai bukti pembayaran pbb yang sah. apabila stats sebagai bukti pembayaran pbb sebagaimana dimaksud dalam . mengalami kerusakan atau hilang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan surat keterangan lunas skl) pembayaran pbb kepada kepala dinas pendapatan daerah. kepala dinas pendapatan daerah melalui kepala seksi yang membidangi data base, setelah menerima permohonan permintaan skl dari wajib pajak akan melakukan pengecekan status pembayaran pada data base pbb (melalui aplikasi sismo) dengan mengeluarkan print out status pembayaran: hasil pengecekan dan print out status pembayaran pbb sebagaimana dimaksud pada diterbitkan nota konfirmasi pembayaran, berdasarkan nota konfirmasi pembayaran, kepala dinas pendapatan daerah melalui kepala bidang pbb dan bpt dalam waktu (satu) hari kerja menerbitkan surat keterangan lunas skl) pembayaran pbb. bentuk formulir nota konfirmasi pembayaran pbb sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xvii peraturan walikota ini, surat keterangan lunas skl) pembayaran pbb sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xvii! peraturan walikota in(satu) tahun kalender,buat untuk kolektor dan pembantu kolektor untuk memungut pbb dan menyebarkannya tempat pembayaran, petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut pbb p2), bagian ketiga tata pbb perdesaan dan perkotaan: surat ketetapan pajak daerah pbb perdesaan dan perkotaan skpd pbb p2), surat tagihan pajak daerah pbb perdesaan dan perkotaan std pbb), surat keputusan pemberian pengurangan pbb perdesaan dan perkotaan: surat keputusan pengurangan denda administrasi pbb perdesaan dan perkotaan, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak daerah pbb,omor obyek pajak nop)yek pajak tidak kena pajak njop:diajukan melalui kelurahansatu tempat pst) atau petugas yang ditunjuk:formulir surat keputusan pembetulan pbb berdasarkan permohonan perseorangan adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran xix peraturan walikota ini. formulir surat keputusan pembetulan pbb berdasarkan permohonan kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran peraturan walikota ini. formulir surat keputusan pembetulan pbb secara jabatan adalah sebagaimana pada lampiran xxi peraturan walikota ini. bagian keempat tatacara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pbb kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat: permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya:didendadenda atas nama walikota menerbitkan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan skip pbb), apabila jumlah pbb yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang: surat pemberitahuan pb) daerah skpd) pbb, apabila jumlah pbb yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pbb yang seharusnya terutang, apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam kepala didendadenda atas nama walikota menerbitkan skip pbb:ip pbb hasil penelitian atau pemeriksaan kepala didenda atas nama walikotapembayaran pajak bumi dan bangunan spp pbb), surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan spp pbbip pbb beserta spp pbb wajib disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala didendapembayaran pajak bumi dan bangunan spp pbblembar ke untuk wajib pajak yang bersangkutan, cc. lembar ke untuk didenda yang menerbitkan spp pbbpimpinan yang mengepalaikip pbb dan spp pbbdidenda dan pimpinan yang mengepalai kas daerah baik secara bersama sampbb adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran xxii peraturan walikota ini. bentuk formulir skip pbb adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran xxiii peraturan walikota ini. bagian kelima tatacara pemeriksaan pbb pemeriksaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan keberatan dan atau pengurangan terhadap spot pbb atau skpd pbb: pemeriksaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilakukterdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang undangan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak: kondisi tertentu subyek pajak karena sebab sebab tertentu: pemeriksaan pbb dilaksanakan dengan cara, hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan lhp pbb p2) sebagaimana dalam lampiran xxiv peraturan walikota ini, penugasan pemeriksa ditetapkan dengan surat tugas pemeriksaan sebagaimana ditetapkan pada lampiran xxv peraturan walikota ini. pemberitahuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan formulir sebagaimana lampiran xxvi peraturan walikota ini:ajak, menyebutkan tentang keadaan obyek pajak serta data pendukung yang menjadi dasar perhitungan penetapan pbb seperti data obyek pajak, tahun pajak, jenis ketetapan, dan besarnya pbb terutang: dasar hukum data bangunan yang meliputi uraian konstruksi, komponen, dan pemanfaatan bangunan,ajak, dan besarnya pbb terutang, besarnya permohonan pengurangan yang diajukan: kesimpulan dan saran: laporan hasil pemeriksaan atau penelitian kantor dan atau pemeriksaan atau penelitian lapangan lhp pbb p2), bagian keenam tatacara pemberian imbalan bunga pbb,: keterlambatan penerbitan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan skip pbb) sesuai ketentuan yang berlaku, keterlambatan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan spp pbb) sesuai ketentuan yang berlaku,ip pbb, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pbb yang tercantum dalam skip pbb:urat keputusan kelebihan pembayaran pbb (skip pbb) sampai dengan diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan pembayaran pbb spp pbb), dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pbb:,,didenda menerbitkan nota perhitungan pemberian imbalan bunga pajak bumi dan bangunan dengan bentuk formulir sebagaimana lampiran xxvdidenda atas nama walikota, dengan menerbitkan surat keputusan pemberian imbalan bunga pajak bumi dan bangunan sipil pbb). bentukadalah sebagaimana lampiran xxviii peraturan walikota ini.cc. lembar ke untuk didenda yang menerbitkan sipil pbb. atas dasar surat keputusan pemberian imbalan bunga pajak bumi dan bangunan sipil pbb) sebagaimana dimaksud kepala didenda atas nama walikota menerbitkan surat perintah membayar imbalan bunga pajak bumi dan bangunan pmid pbb): bentukdalah sebagaimana dalam lampiran xxix peraturan walikota ini.idendadenda,::bpt sebagaimana dimaksud dalam bidang perbendaharaan bukan menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d). menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d)pbbtau pejabatdenda dan bidang perbendaharaan bukantatacara pelaksanaan cetak massal pbburat pemberitahuan pajak terutang spot), daftar himpunan ketetapan pajak dkp), dan surat tanda terima setoran stats):tempat pembayaran tp), besaran njoptkp, dan parameter pencetakan spot stats dkp, pembuatan usulan lampiran surat keputusan walikota tentang klasifikasi dan besarnya nop bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan pbb, yang disebut lampiran nop: tempat pembayaran tp) yang selanjutnya disingkat tp, adalah bank umum yang ditunjuk oleh walikota untuk menerima pembayaran pbb dan memindahbukukan bank persepsi, bank tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bank usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau bank tempat pembayaran lain yang ditunjuk walikotaota bekasi, bank persepsi adalah bank umum:inas pendapatan untuk membayar imbalan bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan:: penilaian massal :: pencetakan massal, yaitu proses pencetakan spot, stats, maupun dkp untuk sejumlah obyek pajak dalam satuan wilayah kelurahan untuk tahun pajak tertentu, berdasarkan pilihan golongan buku ketetapan: jadwal kegiatan pencetakan massal dan penyampaian spot, stats dan dkp pbb ditetapkan sebagai berikut keputusan walikota: pencetakan spot, stats dan dkp pbb dimulai pada awal bulan januari tahun berjalan dan selesai bulan februari: penyampaian spot kepada wajib pajak melalui lurah selesai dilaksanakan bulan maret,stats dan dkp pbb serta pita (ribbon) printer, dan aplikasi untuk keperluan pencetakan massal dilakukan oleh dinas pendapatan daerah,nama tempat pembayaran tp) pbb yang telah ditunjuk, bagian kedelapan pelaksanaan pelayanan satu tempat (pst)pst) dalam sistem manajemen informasi obyek pajak sismo), yaitu tempat untuk memberikan pelayanan urusan pbb kepada wajib pajak secara cepat dan bersifat aktif, pelaksanaan pelayanfrekuensi pelayanan serta perbedaan kondisi wajib pajak:: tanggung jawab pelaksanaan pelayanan satu tempat pst) pbb sepenuhnya berada dan menjadi tanggung jawab kepala dinas pendapatan daerah, pelaksanaan pst dilakukan oleh petugas tempat pelayanan yang terdiri dari unsur, petugas tempat pelayanan sebagaimana dimaksud terdiri dari koordinator tempat pelayanan, petugas pemberi informasi help desk: petugas ketatausahaan data grafis peta, petugas penerima berkas: petugas pemroses urusan, petugas penyampai hasil keluaran: jenis pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak masyarakat dalam ps pendapatan daerah, mutasi obyek subyek pbb, yaitu perubahan atas data obyek subyek yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah dan lain lain: znt), dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan perpajakan daerah,,,, keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak, yaitu ketidak tujuan seseorang dan atau badan atas penunjukan sebagai wajib pajak:, pengurangan atas besarnya pbb terutang, yaitu pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan pbb yang terutang: restitusi, yaitu kelebihan pembayaran pbb yang dikembalikan kepada wajib pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan,,,, penundaan tanggal , :,: bab vii pembayaran dan penagihan bagian kesatu penunjukan tempat dan tatacara pembayaran pbb pbb yang terutang wajib dibayar oleh wajib pajak atau kuasanya bank umum yang ditunjuk walikota. penunjukan tempat pembayaran dan penunjukan bank persepsi pbb oleh walikota dilimpahkan kepada kepala didenda:. pembayaran pbb terutang untuk obyek pbb perdesaan dan perkotaan dilakukan tempat pembayaran,bank tempat pembayar bank tempat pembayaran dipindah bujukan bank persepsi pbb: bank persepsi melimpahkan rekening kas daerah, terhadap bank tempat pembayaran, bank persepsi pbbpersepsidenda untuk bank tempat pembayaran, walikota untuk bank persepsi:denda dapat mencabut penunjukan sebagai tempat pembayaran, walikotabank tempat pembayaran dan bank persepsi dilakukan oleh kepala didenda. ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembayaran pbb ini diatur lebih lanjut oleh kepala didenda dan bank tempat pembayarpajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan std pbb p2),: dalam hal terdapat putusan pengadilan pajak: bentuk formulir yang digunakan dalam rangka penerbitan std pbb sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xxx peraturan walikota ini:walikota dapat mengumumkan menunggak pbb, apabila wajib pajak tidak bersedia melunasi tunggakan pbbspp):dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak, walikota menunjuk kepala dinas pendapatan daerah kota bekasi sebagai pejabat untuk melaksanakan penagihan pajak daerah pbb perdesaan dan perkotaan. pejabat sebagaimana dimaksud dalam berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan jurusnya pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pajak daerah:. kepala didenda pbb, surat ketetapan pajak daerah skpd) berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan::,, dalam melaksanakan penyitaan juru sita pajak daerah harus memperlihatkan kartu tanda :: saksi::,pendapatan daerahg cukup,:pendapatan daerah:desaan dan perkotaan,:setelah dilaksanakan penyitaan kepala dinas pendapatan daerah memberitahukan kepada kepala kantor pertanahan ketua pengadilan negeri administrator pelabuhan pemda lurah kepala desa) dengan surat pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak atas nama wajib pajak penanggung pajak,. pihak yang berkewajiban membayar utang dengan surat pemberitahuan penyitaan piutang, dalam hal dilaksanakan penyitaan terhadap (,: berdasarkan putusan pengadilan pajak atas gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan sita,pendapatan daerah,dan lelang dilaksanakan sekurang kurangnya (empat belas) hari setelah pengumuman lelang,pendapatan daerahentuk formulir surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus sebagaimana lampiran xxxi peraturan walikota ini: surat teguran sebagaimana lampiran xxxii peraturan walikota ini: surat paksa sebagaimana lampiran xxxiii peraturan walikota ini: berita acara pemberitahuan surat paksa sebagaimana lampiran xxxiv peraturan walikota ini: laporan pelaksanaan surat paksa sebagaimana lampiran xxxv peraturan walikota ini: permintaan pemblokiran kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank sebagaimana lampiran xxxvi peraturan walikota ini, surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana lampiran xxxvii peraturan walikota ini: berita acara pelaksanaan sita sebagaimana lampiran xxviii peraturan walikota ini: pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak atas nama wajib pajak sebagaimana lampiran xxxix peraturan walikota ini, pemberitahuan penyitaan obligasi, saham, dan sejenisnya atas nama wajib pajak sebagaimana lampiran peraturan walikota ini: pemberitahuan penyitaan deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama wajib pajak sebagaimana lampiran xli peraturan walikota ini: i. pemberitahuan penyitaan piutang atas nama wajib pajak sebagaimana lampiran xii peraturan walikota ini: pencabutan sita sebagaimana lampiran xiii peraturan walikota ini: permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan sebagaimana lampiran xiv peraturan walikota ini: oo. pemberitahuan kesempatan terakhir kepada wajib pajak sebagaimana lampiran xlv peraturan walikota ini: tanda terima biaya penagihan pajak sebagaimana lampiran xvi peraturan walikota ini: tanda terima biaya pelaksanaan surat paksa pelaksanaan penyitaan sebagaimana lampiran xvii peraturan walikota ini: bagian keempat penghapusan piutang pbb dan penetapan besarnya penghapusan piutang pbb yang dapat dihapuskan adalah piutang pbb yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang spot), surat ketetapan pajak daerah skpd pbb) dan surat tagihan pajak daerah std) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi:: sebab sebab lain:pendapatan daerah kepala bidang pbb dan bpt melakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempatdan bptberdasarkan persetujuan kepala didenda,:kelurahan:ajak perdesaan dan perkotaan yang ketetapan pajaknya tidak melebihi rp. (seratus ribu rupiah): data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat ditelusuri lagi: atau terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa,,:pendapatan daerah kepala bidang pbb dan bptkecamatan, per sektor, per tahun pajak, selambat lambatnya tanggal januari tahun taklim berikutnya kepala dinas pendapatan daerah kepala bidang pbb dan bpt mengirimkan daftar usulan penghapusan piutang pbb sebagaimana dimaksud pada kepada walikota kepala didenda, selambat lambatnya satu bulan setelah menerima daftar usulan penghapusan piutang pbb, walikota kepala didenda melakukan penelitian mengenai kebenaran daftar usulan penghapusan piutang pbb: membuat daftar rekapitulasi usulan penghapusan piutang pbb per wilayah kota, per sektor, per tahun pajak: mengirimkan daftar rekapitulasi serta daftar usulan penghapusan piutang pbb kepada walikota, selambat lambatnya satu bulan setelah menerima daftar usulan penghapusan piutang pbb, walikota pendapatan daerah. tatacara pelaksanaan penghapusan piutang pbb dan penetapan besarnya penghapusan, lebih lanjut akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri: bab viii pengurangan, keberatan dan banding bagian kesatu pemberian pengurangan pbb,,pot dan atau skpd pbb p2:,: perseorangan, untuk pbb yang terutang yang tercantum dalam skpd pbb, atau perseorangan atau kolektif, untuk pbb yang terutang yang tercantum dalam spot,lam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dengan pbb dengan pbb yang terutang paling banyak rp. (lima ratus ribu: atau oby,:ditanda :sebelumnya,:y, permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diajukan secara kolektif melalui induk organisasi veteran yang bersangkutan untuk setiap tahun pajak, danypaling lambat tanggal januari tahun pajak yang bersangkutan: diajukan dalam jangka waktuyek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal obydenddendasetinggi tingginya rp. (lima ratus juta rupiah), sekretaris daerahribuesar dari rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah):: keputusan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan penelitian:: kepala did:walikot,:: fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya: fotokopi kartu keluarga: fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan atau telepon: fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan atau teleponbumi dan bangunan pbb) perdesaan dan perkotaan. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini menciptakan tertib pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, meningkatkan kualitas pelayanan pbb: bab iii bentuk, isi dan spesifikasi formulir bagian kesatu formulir pop dan pop pbb surat pemberitahuan obyek pajak, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut dengan pop pbb adalah surat yang digunakan oleh pemerintah kota bekasi untuk melakukan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada wajib pajak: dalam melakukan pendataan untuk obyek yang memiliki bangunan, pop pbb sebagaimana dimaksud dihampiri dengan lampiran surat pemberitahuan obyek pajak pop) pbb p2: fotokopi bukti pelunasan pbb tahun pajak sebelumnya, dan atau dokumen pendukung lainnya,,bentuk rancangan formulir adalah sebagai berikut surat tugas sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana lampiran xviii peraturan walikota ini, surat pemberitahuan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana lampiran lix peraturan walikota ini. laporan hasil penelitian pengurangan pbb secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana lampiran peraturan walikota ini. laporan hasil penelitian pengurangan pbb secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana lampiran peraturan walikota ini. surat keputusan pengurangan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf tercantum dalam lampiran lii peraturan walikota ini, surat keputusan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini. yangwalikota bekasuntuk mendukung permohonan pengurangan spot, skpd pbb, atau std pb pbb. atau std pbb,,uruf dan suratadalah:,huruf yang tercantum dalam skpd pbb atau std pbb.::, kepala dinas pendapatan daerah suatu keputusan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam keputusan kepala dinas pendapatan daerah: keputusan kepala dinas pendapatan daerah atas permohonan pengurangan spot, skpd pbb atau std pbb, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah terlampaui dan kepala didenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajuk1d pbb, atau std pbbpbb, atau std pbb, kepala didenda menerbitkan spot, skpd pbb, dan std pbbpbb baru tersebut tidak dapat diajukan keberatan. bentuk rancangan formulir keputusan walikota mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pbb atas skpd pbb, atau std pbb sebagaimana lampiran liv peraturan walikota ini: pengurangan ketetapan pbb, yang tidak benar atas spot skpdpbb std pbb, yang tidak benar sebagaimana lampiran peraturan walikota ini, pembatalan ketetapan pbb yang tidak benar atas spot skpd std pbb, sebagaimana lampiran lvi peraturan walikota ini: pembatalan ketetapan pbb, yang tidak benar atas spot yang diajukan secara kolektif sebagaimana lampiran vii peraturan walikota ini: adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bagian ketiga pengurangan denda administrasi pbb walikota atas permintaan wajib pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal hal tertentu, denda administrasi sebagaimana dimaksudtahun tentang dprd: denda administrasi sebesar (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud dalam dprd, hal hal tertentu sebagaimana dimaksud,:d pbb, atau std pbb, kecuali yang diajukan secara kolektif, diajukan kepada kepala dinas pendapatan daerah kota bekas:, dalam hal kepada:denda dapat meminta kepada wajib pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud:didenda,,"): fotokopi bukti pendukung lainnyurat keterangan kesulitan keuangan dari kepala desa lurah: fotokopi bukti pendukung lainnya, wajib pajak badanlaporan keuangan: fotokopi bukti pendukung lainnya,satu milyar rupiah): sekretaris daerah kotlima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (satu milyar rupiah), kepala didendsetinggi tingginya sampai dengan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam danwalikota sekretaris daerah kepala didenda tidak member, keputusan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada hasil penelitian, bentuk rancangan formulir adalah sebagai berikut surat keputusan walikota tentang pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan secara perseorangan sebagaimana lampiran viii peraturan walikota ini, surat keputusan pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan secara kolektif sebagaimana lampiran lix peraturan walikota ini. adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini, permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dihampiri dengan dokumen pendukung,: fotokopi spt tahunan tahun pajak terakhir, fotokopi bukti pelunasan pbb tahun pajak terakhir dan tahun sebelumnya, dan atau dokumen pendukung lainnya:,, laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalampbb wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala dinas pendapatan daerah kota bekasi atas spotkepala didenda kota bekasidenda kota bekasi:subyek pajak, wajib mengisi pop dengan jelas, benar dan lengkap serta menanda tangani dan mengembalikannya kepada walikota dinas pendapatan daerah dalam waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pop oleh subyek pajak. bentuk formulir pop dan pop pbb sebagaimana dimaksud pada dan adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran dan lampiran peraturan walikota ini, bagian kedua formulir spot, stats, dan dkp pbbdengan spot pbb adalah surat yang digunakan oleh pemerintah kota bekasi untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanota bekasi dan dinas pendapatan daerah kota bekasi.: nomor obyek pajak nop), letak obyek pajak, nama dan alamat wajib pajak, nomor pokok wajib pajak npp), luas bumi dan atau bangunan: kelas bumi dan atau bangunan, nilai jual obyyek pajak tidak kena pajak njoptkp), nop untuk penghitungan pbb::dapatan daerah. kepala didendsetinggi tingginya sebesar (lebih besar dari lima ratus jutangajuan keberatan pbbdendadendapendapatan atau sekretaris daerah atau walikotaputusankepala diden daerah, atau sekretaris daerah atau walikota dapat mengajukan permohonan banding hanyaentuk rancangan formulir surat keputusan keberatanperseorangan adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran peraturan walikota ini.kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran lxi peraturan walikota ini. bagian keenam prosedur penanganan banding pajak daerah pbb atas permintaan pengadilan pajak, walikota membuat surat uraian banding sub)dinasdidenda untuk menghadiri sidang. petugas didenda yang menghadiri sidang dilengkapi dengan surat tugas. kepala didendapajak bumi dan bangunan selengkapnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xii peraturan walikota ini. bagian ketujuh penanganan permohonan peninjauan kembali atas banding pajak daerah pbbidendadipertimbangkan melalui proses pemeriksaan ulang,bb yang terutang, pbb yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo:spesifikasi teknis formulir spot adalah sebagai berikut kriteria spot double spot bengkel ukuran (px1) set jumlah lembar dalam lembar spot lembar spot set nomor seri tercetak berurutan di\| tercetak berurutan depan belakang atas ,1mm atas 31mm garis terluar frame desain bawah bawah kiri kiri 19mm kanan kanan bentuk formulir spot sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran iii peraturan walikota ini: surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut dengan stats pbb adalah surat yang digunakan oleh pemerintah kota bekasi sebagai tanda bukti pembayaran pbb untuk wajib pajak dari bank tempat pembayaran. stats sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir kertas. formulir stats sebagaimana dimaksud pada berisi informasi sebagai berikut: nomor seri formulir, nama pemerintah kota bekasi dan dinas pendapatan daerah kota bekasi. tempat pembayaran, pembayaran pbb tahun: nama wajib pajak, letak obyek pajak, nomor spot (nop), sejumlah rp:tanggal pembayaran, luas tanah, luas bangunan, jumlah yang dibayar, tanda terima dan cap bank, spesifikasi teknis formulir stats adalah sebagai berikut kriteria stats ukuran (px1) set jumlah lembar dalam set lembar stats
berita daerah kota bekasi yan nomor seri peraturan walikota bekasi nomor tahun tentang perubahan kedua atasekretariatsekretariatpertaengan:: melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan laki) tingkat kota:a) nomor seri peraturan walikota bekasi nomor tahunmkm kota bekasi, maka dipandang perlu dilakukan lomba umkm berprestasi, bahwa untuk mewujudkan hasil pelaksanaan penilaian lomba yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan penilaian lomba umkm binaan berprestasi, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan huruf atas, maka petunjuk pelaksanaan penilaian lomba umkm binaan berprestakota bekasi nomor seri a): keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota bekasi selaku pengguna anggaran nomor kep. indagkop tentang pejabat pembuat komitmen ppk), pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), pelaksana administrasi pa), pelaksana teknis pt), pembantu pelaksana teknis ppt), kegiatan belanja langsung non urusan dan belanja langsung urusan pada dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota bekasi tahun anggaran memutuskan menetapkan peraturan walikotalombakriteria penilaian yang ditetapkan pada petunjuk pelaksanaan penilaian lomba, tim penilai adalah tim yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian lombacc.lomba untuk dan melaksanakan eksport. persentase dan bobot penilaian lombalomba umkm berprestasi adalah memiliki legalitas usaha, binaan dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota bekasi, cc. belum pernah mendapatkantahun aktif dalam menjalankan usaha dan masih memproduksi hingga saat ini, benar benar memiliki produk dan diproduksi sendiri. tim penilai lomba pelaksanaan penilaian lomba dilakukan oleh tim yang melibatkan unsur unsur terdiri dari badan pengelolaan lingkungan hidup kota bekasi: bappeda kota bekasi: kapermas kota bekasi, dinas kesehatan kota bekasi: dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota bekasi, bagian ekonomi pembangunan dan ketahanan pangan setda kota bekasi, bagian hukum setda kota bekasi. tim sebagaimana dimaksudlomba dilakukan inventarisasi dan verifikasi data umkm binaan yang berada pada dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota bekasi: melakukan seleksi kelengkapan administrasi umkm sesuai kriteria dan persyaratan dan ditetapkan hasil seleksi awal sebanyak umkm yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan penilaian umkm berprestasi, melakukan sosialisasi mengenai petunjuk pelaksanaan penilaian lomba umkm berprestasi kepada peserta lomba umkm yang telah lolos seleksi awal sebagaimana dimaksud huruf melaksanakan peninjauan dan penilaian lokasi tempat usaha peserta lomba umkm berprestasi oleh tim penilai, mengevaluasi hasil peninjauan dan penilaian secara benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tim penilai: menetapkan pemenang umkm berprestasi kota bekasi berdasarkan peringkat peringkat peringkat ii, peringkat iii) dan disampaikan hasilnya kepada walikota bekasi melalui kepala dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota bekasi. bab pembiayaan segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan penilaian lomba ini seluruhnya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran melalui kegiatan lomba umkm berprestasi dinas perindustrian perdagangan dan koperasikebijakan akuntansi pemerintah kota bekasi walikota bekasiaturan walikota nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota bekasi yang menyatakan bahgustus kerangka konseptual akuntansi pemerintah kota bekasi pendahuluan kerangka konseptual adalah konsep konsep yang menjadi dasar pengaturan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah kota bekasi. kerangka konseptual ini dapat berfungsiota bekasi adalah prinsip prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah kota bekasi yang bersumber dari standar akuntansi pemerintahan seperti diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah kota bekasi juga memuat kebijakan yang spesifik untuk diberlakukan pemerintah kota bekasi. transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam neraca, laporan realisasi anggaran8gakuntansi belanja definisi belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kasunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangbernilai material sesuai yang diatur dalam kebijakan ini pada batasan kapitalisakota bekasikota bekasi, perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan bukan untuk dijual. pengeluaran tersebut termasuk pengeluaran yang menempel pada aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada, yang menambah umur,jaringan dan instalasi sertaota bekasi sebagai entitas pelaporan pemerintah daerah lain desa sebagai entitas pelaporan lain nya. klasifikasi belanja atas seluruhnya ada ppid sedangkan skpd hanya ada belanja operasi (meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa) dan belanja modal saja belanja pegawai belanja barang dan japidgakuan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah basis kas). hat tersebut terjadi pada saat terbit dan cairnya sp2d (kecuali untuk sp2d up) atau cara lain yang mengakibatkan rekening kas daerah berkurang dan memenuhi definisi kriteria belanja. menurut basis akrual belanja diakui saat timbul kewajiban atau pada saat diperoleh manfaatukti pengesahan dapat berupa penerbitan sp2d gu, sp2d nihil dan sp2d nihilkoreksi sesuai pertanggungjawaban fungsiona pengakuan belanja modal dan barang pakai habis: biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, perolehan barang tersebutuntuk kriteria belanja barang pakai habis belanja barang dan jasa) sebagai berikut: manfaat ekonomi barang yang dibeli secara umum kurang dari (dua belas) bulan atau direncanakan habis dalam bulan, perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual, termasuk dalamnya adalah juga barang barang yang akan diserahkan pihak tiga sebagai hibah: nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut secara umum tidak melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan, kecuali untuk barang barang yang akan dihibahkan. pengakuanakuan belanja hibah belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk udaerah. pengakuanpengakuan(jurnal balik) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya seperti biasa, sesuai ketentuan. pengakuuang yang dikeluarkan. pengakuadpencatatan pengungkapan belanja dan pengeluaran pencatatan belanja dan pengeluaran adalah sebagai berikut: transaksi belanja dicatat secara harian berdasarkan pencairan sp2d atau dokumen lain yang sesuai ketentuan dipersamakan dengan sp2djuga dengan pencatatan korelasi lanjutan, yaitu dicatat dengan (dua) jurnal. satu pembayarannya dengan sp2d uang persediaan) ganti uang) tambah uang) pembayarannya dengan sp2d penerimaan seluruh pajak pusat ppn, dll), potongan bapertarum dan akses pencatatan belanja dan pengeluaran adalah sebagai berikut: transaksi belanja skptransaksi belanja ppidengan pencatatan korelasi (lanjutan), yaitu dicatat dengan (dua) jurnal. pertama: pembayaran dengan sp2d uang persediaan) ganti uang) tambah uang). pembayaran dengan sp2d ls(: penerimaan seluruh pajak pusat ppn, il), potongan bapertarum dan akses. konversi belanja dari klasifikasi belanja berdasarkan permendagri menjadi klasifikasi belanja berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut: belanja skpd belanja belanja belanja tidak langsung belanja operasi belanja pegawai belanja pegawai belanja langsung belanja barang belanja pegawai belanja modal belanja barang dan belanja tanah jasatujuan kebijakan akuntansi pemerintah kota bekasi adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah kota bekasiota bekasi dengan kebijakan akuntansi pemerintah kota bekasiota bekasiota bekasi. i: peranan dan tujuan pelaporan keuangan:: pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, asumsi dasar: prinsip prinsip: kendala informasi akuntansi, dan dasar hukum. belanja barang belanja bunga 'e bunga belanja subsidi e j subsidi belanja hibah 'e j hibah belanja bantuan sosis j, \| bantuan sosial ' belanja bagi hasil ' hama keuangan belanja tak terduga belanja langsung belanja modal belanja pegawai belanja tanah jasa dan mesin belanja gedung peunjantoaa aenbenganan bae irigasi dan tan lainnya lainnya belanja tak terduga terduga pee desa bagi hasil pajak bagi hasil retribusi pendapatan lainnya transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa dinilai dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. contoh pemberian hibah dalam bentuk barang, dan pemberian jasa konsultasiharus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau dilaporkan dalam neraca. transaksi yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dinilai dengancatat dalam neraca danayaan dalam bentuk barang dan jasa tidak perlu disajikan dalam realisasi penjabaran apbderimgeluaran pembiayaan daeraheluarmbentukan dana cadangan penyertaan modal investasi pemerintah daerah) pengukuran penerimaan pembiayaan dinilai menggunakan nilai bruto yaitu penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluarannya pengeluaran pembiayaan dinilai berdasarkan nilai bruto yaitu dengan membukukan pengeluarmbiayaan neto pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode tahun anggaran tertentu. selisih lebih kurang antaramaupun realisasi pemberian bantuan dana bergulir untuk kelompok masyarakat . sedangkan rencana dan realisasi penerimaan kembali pembiayaan oleh pemerintah kota bekasi dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. karakteristik dana bergulir sebagai berikut: dana bergulir dapat bersumber dari apbd apbn maupun dari luar apbd apbn seperti hibah dari masyarakat atau luar negeri: dana bergulir harus dicantumkan dalam apbd dan laporan keuangan: dana bergulirbergulir merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, dialihkan kembali dengan atau tanpa nilai tambah dari masyarakat untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat, dana bergulir dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah baik untuk dihentikan pergulirannya maupun untuk digulirkan kembali. bantuan hibah adalah bantuan dana hibah, dicatat diakui sebagai belanja bantuan sosial bukan sebagai dana bergulirlevel skpd meliputi pendapatan asli daerah. klasifikasi pendapatan klasifikasi pendapatan menurut standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut: pendapatan dari kegiatan operasional, pendapatan asli daerah: pendapatan transfer, lain lain pendapatan yang sahpengakuan pendapatan pendapatan diakui pada saat: diawal yaitu saat timbulnya hak atas pendapatan. kriteria ini dikenal juga dengan earned, ditengah akhir yaitu saat atau diakui diawaldimana pad ini diakui diakhiriakui pada saat turunnya pmk definitif dari pemerintah pusatdalam level ppid, lain lain pendapatan daerah yang sah, dimana pengakuan pendapatan saat diawalperanan dan tujuan laporan keuangan peranan pelaporan keuangan laporan keuangan pemerintah kota bekasibekasi selama satu periode pelaporan. laporan keuangan pemerintah kota bekasi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. pemerintah kota bekasota bekasipemerintah kota bekasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah kota bekasiota bekasiota bekasi dalam pengelolaan diterbitkan penetapan berupa surat ketetapan sk) atas pendapatan terkait, dimana pengakuannya saat ditengah proses transaksi dimana pengakuannya saat diakhir proses dimana pengakuannya saat diawal proses transaksihal hal mengenai pengukuran beban yang bersifat khusus dapat dijabarkan sebagai berikut: pendapatan operasional non pertukaranpengungkapan pendapatan rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam lk. penilaian dan penyajian penilaian pendapatan sebesar akumulasi nilai transaksi selama satu periode. penyajian pendapatan pendapatan disajikan menurut sumber pendapatan kewajiban. pengakuanlevel bumi bumnng berlakulevel skpdpengukuran beban: beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. hal hal mengenai pengukuran beban yang bersifat khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:pengungkapan beban diungkap undangan disajikan dalam lk. penilaian dan penyajian penilaian beban: beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. penyajian beban beban disajikan berdasarkanota bekasiatau tidak menanggung beban pengeluaran tersebut. tujuan pelaporan keuangan pelaporan keuangan pemerintah kota bekasiota bekasiota bekasihal hal khusus yang diperhatikan dalam penyajian beban adalah sebagai berikut:bebbeban beban dicatat oleh fungsi akuntansi skpd dan ppid ketika sp2d telah diterbitkan atau telah terjadi penurunan manfaat ekonomi pada akhir tahun yang dihitung perbulanakuntansi aset, kewajiban dan ekuitas dana akuntansi asetbangunan bersejarah, kendaraan bersejarah dan situs)ota bekasi,terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang: piutang lain lain, dan persediaan. aset non lancar terdiri dari: investasi jangka panjang investasi non permanen investasitagihan tuntutan perbendaharaan kemitraan dengan pihak ketiga aset tidak berwujud aset lain lain investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan oleh pemerintah daerkota bekasi pada bumi dan investasi permanen lainnya. pengakuan aset secara umumpengukuran aset secara umum aset diukur dinilai secara bervariasi (berbeda beda) sesuai klasifikasi dan rinciannya. uraian pengukuran penilaian aset sesuai klasifikasi dan rinciannya diuraikan dalam penjelasan pos pos aset dibawah ini. definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan secara rincklasifikasi kas terdiri dari: kas kas daerah. kas bendahara penerimaan kas bendahara pengeluaran kas yang ada bendahara penerimaan diklasifikasikan dalam pendapatan sesuai jenisnyadan pencatatan kas kas daerah, kas bendahara penerimaan dan kas bendahara pengeluaran dinilai sebesar nilai nominalaripendapatan sesuai jenisnya. demikian juga jasa giro yang ada pada bendahara pengeluaran skpd akhir tahun dianggap sebagai pendapatan jasa giro. rincian kas kas daerah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuanganklasifikasi investasi jangka pendek terdiri dari deposito lebih dari (tiga) bulan dan kurang dari (dua belas) bulan: surat utang negara sun), sertifikat bank indonesia sbi): dan surat perbendaharaan negara spn). pengakuan investasi jangka pendeklain lain pad yang sah. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah kota bekasiota bekasikota bekasiota bekasi, yaitu skpd. pencatatandefinisi piutang adalah hak pemerintah untuk menagih yang berasal dari tunggakan pungutan pendapatan, perikatan dan transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. klasifikasi piutang antara lain terdiri dari piutang pajak:bagian lancar pinjaman. bagian lancar tagihan penjualan angsuran bagian lancar tuntutan perbendaharaan. bagian lancar tuntutan ganti rugi piutang lainnya. pengakuan piutang dapat terjadi karena hal sebagai berikut: perikatan: pemberian pinjaman. pinjamankepada pemerintah lainnya, perorangan, bumi, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya. pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman. pengakuan piutangakhir tahundesember tahun berjalerimaan pendapatan bunga atau denda. contohnya adalah:jual beli pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik negara, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dimana pada jenis dan batas nilai tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang pemindahtanganan barang ini antara lain dapat dilakukan melalui penjualan. penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. apabila penjualan. contohnya adalah:cc. pemberian jasa, piutang pemerintah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintcontohnya adalahota bekasiota bekasikemitraan. dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah, instansi pemerintdan bangun serah gunatimbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran transfer antar pemerintahan. dalam rangka perimbangan keuangan, terdapat dua aliran dana dari pemerintah pusat pemerintah daerah, yaitu dana desentralisasi dan dana dekonsentrasi. dana desentralisasi berupa dana alokasi umum dau), dana bagi hasil dbh), dan dana alokasi khusus dak). mekanisme pembayaran dana ini berbeda beda. dau dibayarkan berdasarkan angka anggaran dalam apbn, yang setiap tahunnya direvisi menjadi apbnp. dbh dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan, dan dak didasarkan kepada kemampuan satuan kerja untuk menyerap anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perbedaan pola pembayaran ini mempunyai konsekuensi yang berbeda untuk pengakuan pendapatan maupun piutang yang masih ada per desember atau pada akhir tahun anggaran. untuk dau pembayarannya dilaksanakan dengan cara dibayarkan setiap bulan yaitu jumlah anggaran dibagi (dua belas) berdasarkan keputusan presiden mengenai dau (pre calculated). dalam kondisi normal seharusnya tidak terdapat piutang dau bagi pemerintah daerah. namun demikian, jika ternyata terdapat dau yang belum dibayarkan dan pemerintah pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, pemerintah daerah mengakuinya sebagai piutang. dana bagi hasil dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan pemerintah pusat. apabila per desember telah ada dokumen sumber resmi yang diakui dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat atas dana bagi hasil yang terutang dan akan dibayarkan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mengakui jumlah tersebut sebagai piutang neraca setelah disesuaikan dengan kurang atau lebih jalur dana bagi hasil tersebut. sebaliknya, sepanjang pemerintah pusat belum menetapkan dan mengakui adanya dbh terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran, maka pemerintah daerah tidak dapat mengakui adanya piutang. informasi tentang hal ini cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. dana alokasi khusus hanya dapat ditarik oleh pemerintah daerah berdasarkan realisasi kegiatan lapangan. dalam mekanisme pembayaran untuk apbn terdapat aturan yang ketat untuk pencairan dana, sehingga dalam kondisi normal seharusnya tidak ada piutang dak bagi pemerintah daerah. demikian pula untuk pendapatan bagi hasil dari pemerintah provinsi kabupaten kota, seperti pajak bahan bakar, pajak air bawah tanah dan air permukaan,dan pajak kendaraan bermotor, pembagiannya didasarkan pada realisasi penerimaan pendapatan. oleh karena itu mekanisme pengakuan pendapatan maupun piutang yang timbul adalah sama dengan dana bagi hasil yang berasal dari pemerintah pusat. kerugian negara daerahnegara daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. contohnya adalah: lain definisilasifikasiengakuan piutang secara umum::ota bekasiota bekasi dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan andal dapat dibandingkan dapat dipahami uraian lebih rinci sebagai berikut: relevan laporan keuangan pemerintah kota bekasi20x1 diklasifikasikan menjadi bagian lancarbaik untuk piutang bidang perpajakan disajikan sebagai piutang neraca berdasarkan kurs tengah bank indonesiaberlaku. pencatatan dan penyajian piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net reliable value). untuk memperoleh nilai tersebut, dibutuhkan penyesuaian terhadap piutang tidak tertatih. ada dua metode penyesuaian nilai piutang, yaitu: metode penyisihanmetode penghapusan langsung untuk mengestimasi nilai piutang tak tertatih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang melebihi jatuh tempoketatausahaan piutang jatuh temponya (aging schedule) membuat daftar umur jatuh tempo piutang dalam menetapkan penyisihan piutang yang didasarkan pada umur jatuh tempo sebaiknya dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun menentukan besaran yang akan disisihkan. bagan jatuh tempo piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut jatuh tempo penyisihan keterangan piutang s d tahun diatas s d kurang tahun lancar diatas s d diragukan tahun diatas tahun piutang yang telah berumur diatas s d tahun diklasifikasikan kurang lancar, diatas s d tahun diklasifikasikan sebagai piutang diragukan, sedangkan yang berumur diatas tahun diklasifikasikan sebagai piutang macet. ilustrasi berikut disajikan daftar umur piutang (aging schedule) berdasarkan piutang yang masih beredar. daftar umur piutang. dan penyisihan piutang tak tertatih per desember 20xx rp. umur jatuh tempo piutang uraian s a diatas diatas atas tahun s d s d jumlah thn thn tahun piutang pajak retribusi lain lain jaman penyisihan piutang tidak tertatih pencatatan penyisihan piutang tidak tertatihakun jamarayemaaa dgn ef sabssssissn kosi men tertatih pada waktu timbulnya piutang, diurnal debut piutang (sesuai jenis) dengan lawan akun pendapatan (sesuai jenis). jumlah penyisihan piutang tidak tertatih disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (contra accounmerupakan konsekuensi penghapusbuku(write of)yajian piutangenyajiannya neraca adalah sebagai berikut: neraca per desember 20xx \|aset kewajiban aset lancar kewajiban pendek kewajiban jangka panjang piutang pajak oo piutang pnb xxx tas dana bagian lancar cadangan piutang tagihan penyisihan piutang tidak tertatih setannya (xx apabila ada kebijakan tentang penyisihan piutang tak tertatih pengungkapan talkmasih pemda atau sudah diserahkan penasihatnya kepada kekal: jaminan atau sita jaminan jika admerupakan aset yang berwujud(hibah), dan bibit tanaman, antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi serta barang barang yang berbentuk aset tetap yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat (hibah). persediaan antara lain terdiri dari persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik: persediaan material bahan:, persediaan benda pos: persediaan bahan bakar, dan persediaan bahan makanan pokok persediaan hewan tanaman persediaan cetakancatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik persediaan yang ada digadang tempat penyimpanan persediaan skpd. persediaan dinilai dengota bekasiekasikota bekasikota bekasiekasiota bekasi(expired) tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, contohnya obat obatan yang telah kadaluarsa, karcis tiket form yang memiliki cetakan tahun tertentu yang tidak bisa digunakan lagi pada tahun berikutnya. dapat dimusnahkan setelah sebelumnya dibuatkan surat keterangan kondisi persediaan oleh bendahara barang penyimpan barang dilanjutkan dengan surat keputusan pemusnahan oleh pengguna anggaran dilengkapi berita acara pemusnahan. proses penghapusan dari laporan keuangan terhadap persediaan rusak atau usang dilakukan dengan melaksanakan jurnal standar sebagai berikut: penilasifikasi investasi jangka panjang dibagi menurut maksud sifat penanamna talangan dan dana bergulir definisidalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat atau tujuan lainnya. karakteristik dana bergulir adalah sebagai berikut: dana bergulir dapat berasal dari apbd atau dari luar apbd misal hibah dari pemerintah pusat apbn) masyarakat atau hibah dari luar negeri, dana tersebut dicantumkan dalam apbd dan laporan keuangan, dana tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat melalui lembaga perantara atau langsung: dana tersebut dapat ditarik kembali baik untuk dihentikan pergulirannya maupun disalurkan kembali kepada masyarakat. pengalokasian dana bergulir, sesuai standar akuntansi pemerintahan, anggaran dana bergulir tidak tepat dialokasikan sebagai belanja bantuan sosial, hibah, subsidi maupun belanja modal. anggaran dana bergulir harus dialokasikan sebagai kelompok investasi jangka panjang dan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan. pengelolaan pengelolaan dana bergulir disarankan dilakukan oleh satuan kerja (satker) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan blue sehingga dapat menagih dan menggulirkan kembali dana tanpa melalui kas daerah dan tanpa perlu memasukkan dalam dpa. satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan blue mengelola kas dari apbd dan mengelola penagihan kembali dana bergulir. dalam rangka meningkatkan manajemen dana bergulir, dapat dibentuk kuasa pengguna anggaran kpa) skpd oleh skpd. kpa tersebut berfungsi sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban secara periodik untuk menyampaikan laporan keuangan yang berisikan transaksi dana kepada bud. kpa ini juga akan membantu melakukan sinkronisasi antara program lembaga skpd dengan dana yang disediakan oleh pemerintah. jika belum ada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan blue pada pemerintah kota bekasi maka pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan oleh institusi luar satker pemerintah daerah skpd) pemerintah daerah dapat menggunakan lembaga lain selain lembaga pemerintah untuk mengelola dana bergulir, misalnya bumi bidang pembiayaan. pemerintah mengeluarkan sejumlah dana kepada lembaga tersebut untuk dikelola dengan skim dana bergulir. dana tersebut masih dimiliki oleh pemerintah. pemerintah melakukan monitoring perkembangan dana dan melaporkannya dalam laporan keuangan pemerintah sebagai dana bergulir. pengeluaran untuk dana bergulir tersebut akan dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan. pencatatan pencatatan akuntansi untuk dana bergulir sebagai berikut: saat. pendapatannya dilakukan oleh ppid. penerimaan cicilan pokok dana bergulir tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan blue atau institusi luar satuan kerja pemerintah daerah skpd) sesuai dengan standar akuntansi keuangan sak). pencatatan ini dilakukan oleh pengelola dana bergulir blue atau institusi luar satuan kerja pemerintah daerah skpd). cc. penerimaan cicilan pokok dana bergulir tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan kementerian negara lembaga pemerintah daerah, karena dana bergulir yang dikelola satker pengelola dana bergulir, ketika ditransfer rekening satker pengelola dana bergulir, telah dilaporkan dalam laporan keuangan pengguna anggaran. transaksi tersebut cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. penerimaan pendapatan dari dana bergulir bagian pemerintah daerah dapat digulirkan kembali oleh pengelola dana bergulir dengan menambah jumlah pokok dana bergulir atau disetor kas daerah sesuai jenis yang berlaku. pencatatan transaksi ini dilakukan oleh pengelola dana bergulir dan ppid. jika ada penarikan atau habis masa kerjasama pengelolaan dana bergulir, maka pencatatan penerimaan kas pada rekening kas umum daerah dilakukan oleh ppid sebagai penerimaan pembiayaanlembagaatauketatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule) membuat daftar umur jatuh tempo investasi non permanen dana bergulir dalam menetapkan penyisihan dana bergulir yang didasarkan pada umur jatuh tempo sebaiknya dibedakan menurut jenis dana bergulir, baik dalam menetapkan umur maupun menentukan besaran yang akan disisihkan. hitung persentase penyisihan piutang tak tertatih dari investasi non permanen dana bergulir bagan penyisihan investasi non permanen sesuai jatuh tempo sebagai berikut: umur piutang penyisihan ine klasifikasi melebihi jatuh stasi non tempo permanen tak tertatih s d tahun diatas s d kurang lancar tahun diatas s d diragukan tahun diatas tahun ilustrasi berikut disajikan daftar umur dana bergulir (aging schedule) berdasarkan dana bergulir yang masih beredar. daftar umur dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tak tertatih per desember 20xx rp. umur jatuh tempo piutang uraian s d diatas diatas2 diatas jumlah tahun s d s d tahun tahun tahun dana bergulir investasi non permanen) penyisihan penyisihan investasi non permanen tak tertatih pencatatan penyisihan investasi non permanen dana bergulir tidak tertatih jurnal untuk mencatat penyisihan investasi non permanenpenyisihan investasi non permanen tidak tertatih investasi non permanen dana bergulir pada waktu timbulnya dana bergulir, diurnal debut investasi non permanen dana bergulir dengan lawan akun kas dirasa. jumlah penyisihan dana bergulir tak tertatih disajikan sebagai pengurang dari akun investasi non permanen dana bergulir (contra account). penyajian penyisihan penyajian penyisihan dana bergulir tak tertatih neraca merupakan unsure pengurang dari investasi non permanen dana bergulir) yang bersangkutan. neraca per desember 20xx \|aset kewajiban aset lancar kewajiban pendek kewajiban jangka panjang investasi non ekuitas dana permanen penyisihan cadangan investasi invest. non non permanen permanen tidak tertatih investasi non permanen\| netto) pengungkapan setelah disajikan neraca, informasi mengenai akun investasi non permanendana bergulirdana bergulir, masih ada ppid atau sudah diserahkan kepengurusannya kepada kekal. pemberhentian pengakuan pemberhentian pengakuan atas dana bergulir dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian dana bergulir dimaksud. secara umum penghentian pengakuan dana bergulirtagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk dana bergulirdana bergulirdana bergulir (write down) penghapusbukuan dana bergulir merupakan konsekuensi penghapusbukuan akuntansi danauntuk penghapusan dana bergulir kurang dari penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah kota bekasiekasikota bekasikota bekasiekkota bekasi. apabila pemerintah kota bekasimerupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. penghapusbukuan ini dikenal sebagai penghapusan secara bersyarat, yaitu menghapuskan dana bergulir daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah. penghapustagihan dana bergulir penghapustagihan dana bergulirdana bergulirdana bergulirdana bergulir. adapun untuk pemerintah daerah, kewenangan penghapusan dana bergulir sampai dengan milyar oleh walikota,sedangkan kewenangan atas milyar oleh walikota dengan persetujuan dprdana bergulir yang telah dihapus buku suatu dana bergulirdanasbergulir yang telah dihapusbuku, ternyata kemudianinvestasi permanen definisilasifikasi klasifikasi. investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi pemanen yang tidak tercakup atas. klasifikasi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:hal tersebutdan tidak memiliki kendali yang signifikan. kepemilikan kurang dari tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan atau lebih memiliki kendali yang signifikan, dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan lembaga yang dimaksud (metode ekuitas). kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan investasi permanen laino,jenis masing masing investasi pemerintah daerah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. khusus untuk dana bergulir harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut: dasar penilaian dana bergulir jumlah dana bergulir tidak tertatih dan penyebabnya besarnya suku bunga yang dikenakan saldo awal, penambahan, penguranganklasifikasi: konstruksi dalam pengerjaan:ptabel dapat dipahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah kota bekasi unsur elemen laporan keuangan laporan keuangan pemerintah kota bekasi berdasarkan jenis unit organisasi pemda terdiri dari: laporan keuangan yang dihasilkan oleh skpd sebagai entitas akuntansi terdiri dari: laporan realisasi anggaran skpd: laporan operasional lo) skpd: laporan perubahan ekuitas lpe) skpd: neraca skpd:terdiri dari: laporan realisasi anggaran ppid: laporan operasional lo): laporan perubahan ekuitas lpe): neraca ppid: catatan atas laporan keuangan ppid: laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah kota bekasi secara utuh sebagai entitas pelaporan terdiri dari: laporan realisasi anggaran pemerintah kota bekasi, laporan operasional lo) pemerintah kota bekasi, laporan perubahan ekuitas lpe) pemerintah kota bekasi,dan nilainya cukup material untuk dicatat sebagai aset penambah aset: biaya pengiriman angkut sampai tempat akan dioperasikan (c) biaya pemasangan (installation cost), (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur (untuk perencanaan dan pengawasan): (e) biaya konstruksi, dan biaya kepanitiaan secara singkat penjelasan komponen biaya perolehan dapat dijelaskan oleh tabelbiaya langsung lainnya untuk memperoleh mesintermasuk biaya pengurusan imb, notaris, dan bangunan pajak jalan, jaringan biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, instalasi ann swakelola)apabila terdapat belanja barang dan jasa dari sdari suatu entitas entitas lain,kapitalisasi a dan meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. kepalatim ahli, harus dicatat sebagai belanja biasa barang jasdefinisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap secara rincineraca ppid pemerintah kota bekasi, laporan perubahan saldo anggaran lebih sal) pemerintah kota bekasi, laporan arus kas lak) pemerintah kota bekasi, catatan atas laporan keuangan pemerintah kota bekasi. laporan keuangan pemerintah kota bekasi berdasarkan jenis laporan keuangan pemda terdiri dari: laporan realisasi anggaran laporan realisasi anggaran skpd skpd pemda kota bekasikota bekasitujuan pelaporan laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran skpd skp: pendapatan lra, belanja: transfer: pembiayaan: klasifikasi dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan (tanah dibawah jalan), irigasifihak luar. pengukuran serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah, bila ada. peralatan dan mesin definisilasifikasi peralatan dan mesin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:peralatan rumah tangga lainnya alat alat kesenian sarana penanggulangan kebakaran peralatan dan perlengkapan teknis alat peraga klasifikasi tersebut digunakan dalam pencatatan dibuka besarklasifikasipengukurmusnahan gedung tua atau gedung yang sudah dianggap tidak layak dapat merupakan biaya perolehan gedung dan bangunan baru sepanjang pemusnahan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan gedung dan bangunan baru. pendapatan yang dihasilkan sehubungan dengan pemusnahan bangunan tersebut seperti penjualan puing puing (sesuai ketentuan) dapat merupakan pendapatan bagi skpd yang memiliki anggaran pembangunan gedung dan bangunan yang barudefinisi jalan, jaringan, dan irigasi,klasifikasilasifikasidefinisiserta siap digunakan akan direklasifikasi dipindahkan dari konstruksi dalam pengerjaansiap dimanfaatkan: selesai tidak diperhitungkan lagiekasi dan tidak perlu dibayar kembali belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah pemerintah kota bekasiccbekasibekasidana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, cc. tuntutan perbendaharaan kemitraan dengan pihak ketiga: aset tidak berwujud: aset lain lain. klasifikasi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:definisperbendaharaan definisipenilaianpengukuranserah, kelola bsk) bangun, kelola, serah bks) definisdefinisi, yaituyaituyaituetap,klasifikasi aset lain lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut:.barang jaspuing). ii:iiskpd pemerintah kota bekasi merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan skpd skpd pemerintah kota bekasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. unsur yang tercakup dalambekasi. ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kota bekasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. batasan nilai kapitalisasi (capitalization threshold) batasan nilai belanja pengeluaran yang harus dikapitalisasi menjadi aset tetap sebagai berikut: kebijakan kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunangedung berdasarkan permenctural seperti struktur atap, lantai dan lain lain:cc. perawatan untuk tingkat kerusakan berat: besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, yang ditentukan sebagai berikutampai dengan 30y6 rehab sedang untuk kerusakan sedang sampai dengan rehab berat untuk kerusakan berat sampai dengan y0 renovasi sedang untuk kerusakan sedang sampai dengan renovasi berat ntuk kerusakan berat sampai dengan 30y60, restorasi sedang untuk kerusakan sedang sampai dengan y6, restorasi berat untuk kerusakan berat sampai dengan yo:bangunan dan kebakaran kota bekasidan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dinas bangunan dan kebakaran kota bekasi. kebijakan kapitalisasi bangunan diuraikan sebagai berikut: aset tetap dikapitalisasi barang dan jasa rehabilitasi merupakan belanja mulai dari nilai per unit asset tetap modal dan masuk dalam asset tetap jalan dan sarana lingkungan aset tetap dikapitalisasi peningkatan merupakan belanja mulai dari nilai eee asset tetap pembangunan merupakan belanja semua belanja modal modal dan masuk dalam asset tetap jalan dan jembatan aset tetap dikapitalisasi merupakan belanja tidak ada bemottaran merang mendasar perbaikan merupakan belanja mulai dari nilai rehabilitasi modal dan masuk dalam rp. asset tetap cc. merupakan belanja mulai dari nilai peningkatan modal dan masuk dalam rp. asset tetap merupakan belanja semua belanja modal pembangunan modal dan masuk dalam asset tetap pengairan bangunan irigasi drainase kapitalisasi aset dikapitalisasi tetap pemeliharaan merupakan belanja tidak ada barang gangnammodal dan masuk dalam, perbaikan serta pengadaan peralatan dan mesin kapitalisasi dikapitalisasi aset tetap per unit alat alat berat, contoh: merupakan mulai dari traktor, dump truk, crane, belanja modal mesin pengolah air dan masuk dalam bersih,dll asset tetap alat alat angkutan darat merupakan mulai dari bermotor, contoh: belanja modal jeep,sedan, ambulans, dan masuk dalam mobil,station wagon asset tetap sepeda motor,lift elevator,dll. alat alat angkutan darat merupakan mulai dari tidak belanja modal bermotor,contoh:gerobak, dan masuk dalam bendi,becak,sepeda,kara asset tetap dil. alat alat angkutan air merupakan tidak ada bermotor,termasuk: speed belanja modal batasan boat,motor boat motor dan masuk dalam tempel, dil. asset tetap alat alat angkutan air merupakan mulai dari tidak bermotor, belanja modal termasuk:perahu dan masuk dalam layar,perahu karet, asset tetap perahu rakit, perahu sekoci,dll. alat alat angkutan merupakan tidak ada udara,termasuk pesawat belanja modal batasan helikopter, pesawat dan masuk dalam terbang layang dil asset tetap alat alat merupakan mulai dari bengkel,termasuk: mesin belanja modal las, mesin bubut, mesin dan masuk dalam dongkrak, mesin asset tetap kompresor,dll alat alat pengolahan merupakan mulai dari pertanian dan peternakan, belanja modal termasuk: mesin dan masuk dalam penggiling, hasil asset tetap pertanian,mesin pentas,dll peralatan kantor, merupakan mulai dari termasuk: mesin belanja modal tik, mesin hitung, mesin dan masuk dalam (flash disk fotokopi, mesin asset tetap tidak termasuk penghancur kepada belanja kertas, tabung pemadam modal kebakaran dll perlengkapan kantor, merupakan mulai dari termasuk:meja gambar, belanja modal unit almari, brankas, filling dan masuk dalam (flash disk kabinet, white board, asset tetap tidak termasuk penunjuk waktu kepada belanja modal komputer termasuk, merupakan mulai dari server, komputer pc, note belanja modal unit book, printer, dan masuk dalam scanner, monitor asset tetap display, cpu ,ups stabilize belanja modal kelengkapan komputer pengadaan peralatan jaringan komputer membelai, termasuk, meja merupakan mulai dari kerja, meja rapat, meja belanja modal , unit makan, kursi kerja,kursi dan masuk dalam kecuali sekolah rapat, kursi makan, asset tetap mulai tempat tidur, sofa, rak rp200. buku, rak tv, dll. unit peralatan dapur mendagri mulai dari penghias ruangan rumah mendagri mulai dari an alat alat studio mendagri mulai dari inn ooo00 7amt. alat alat komunikasi mendagri mulai dari naa non 71m alat alat ukur mendagri mulai dari man anon ooo00 amt. alat alat kedokteran mendagri mulai dari anon oo000 71m alat alat laboratorium mendagri mulai dari nor oo000 alat alat mendagri mulai dari kesenjataan keamanan m0070 s0000 74m pengadaan aset tetap lainnya buku dan perpustakaan merupakan mulai dari belanja modal , unit dan masuk dalam asset tetap barang bercorak merupakan mulai dari kesenian kebudayaan belanja modal , unit olahraga dan masuk dalam asset tetap hewan ternak dan merupakan tidak ada tumbuhan belanja modal batasan dan masuk dalam kecuali asset tetap tumbuhan untuk pohon pelindung merupakan belanja barang jasa persediaan persediaan barang atau perlengkapan rim untuk kertas dan (supplies) yang digunakan formulir blank dalam rangka kegiatan pak untuk operasional pemerintah: spidol pulpen pensil map dus untuk tip ex,amplop,continuous form buah utk tinta printer,buku roll utk kertas fax bahan atau perlengkapan binaraga dingin dan (supplies) yang digunakan dibongkar dalam proses produksi: drum untuk aspal,solar eigen itr utk oli buah set pak utk parepare dispora, plh ekor untuk hewan batang utk pohon kantong utk pupuk dinkes botol,pak,kapsul,butir utk obat unit utk alves dishub dan dpppju buah utk lampu, pakumarka barang dalam proses produksi yang dimaksudkan dinas, disperindagkop untuk dijual atau dispora diserahkan kepada liter, untuk bahan cairan masyarakat. unit untuk barang lainnya barang yang disimpan untuk dijual atau dishub, dingin, dispora, dinkes diserahkan kepada didenda masyarakat dalam rangka blok, untuk karcis (barang kegiatan pemerintahan: gusi) penjelasan lebih rinci sebagai berikutota bekasikota bekasiota bekasi, dengan estimasi nilai sisa dan estimasi masa manfaat sebagai berikut: gedung dan bangunan:,6. aset tetap selain gedung bangunan estimasi estimasi jenis aset tetap nilai masa manfaat sisa alat alat berat, seperti: traktor, tahun buldoser, storm wals, eskalator, dumptruck, crane, alat penyimpan pengolah sampah, alat besar lainnya, kendaraan penyapu jalan, mesin pengolah semen, mesin pengolah air bersih, peralatan pengolahan aspal alat alat angkutan darat bermotor, tahun seperti: sedan,jeep,station wagon,bus,micro bus, truck, mobil tanki, mobilbox, pick up, ambulans, pemadam kebakaran, sepedamotor, lift elevator ,tangga berjalan, alat alat angkutan darat bermotor lainnya. alat alat angkutan darat tidak tahun bermotor, seperti: gerobak, pedati delman, becak, sepeda, kar akan, alat alat angkutan darat tidak bermotor lainnya. alat alat angkutan air bermotor, tahun seperti: kapal feri,speed boat, motor temple, jet foillkapal feri, kapal tanker,kapal keruk dll. alat alat angkutan air tidak bermotor, tahun seperti:perahu karet, perahu layar dil. alat alat angkutan udara, tahun seperti:pesawat terbang, helicopter dll alat alat bengkel dan alat ukur ,seperti: tahun mesin las, bubut, dongkrak,kompresor, alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat bengkel lainnya. alat alat pertanian peternakan, tahun sepertiimesin potong rumput, mesin potong pohon,pengolahan limbah, alat logging, pompa air portable,alat pengolahan tanah&tanaman, alat peternakan, alat panen pengolahan. alat alat kantor, seperti:mesin tik,mesin tahun hitung, mesin stensil, mesin fotokopi, mesin cetak, mesin jilid,mesin potong kertas, mesin penghancur kertas. perlengkapan kantor, dibagi atas: tahun terbuat dari logam, seperti: mebel dan peralatan dari logam termasuk meja bangku, kursi, almari, brankas dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. pengatur udara seperti ac,kipas angin dan sejenisnya. terbuat dari kayu atau rotan, seperti: meja, almari, white board. alat studio dan alat komunikasi, tahun seperti:perangkat pesawat telepon, mesin maximal. alat alat kedokteran, seperti: alat alat tahun kedokteran umum,gigi, tht,bedah,kardiovaskuler,ana kebidanan, bedah, farmasi, dll alat alat laboratorium, seperti:alat alat tahun laboratorium biologi,fisika,kimia ,bahasa,pertanian,peter akan,perikanan,dll alat keamanan, seperti: senjata api, tahun sangkar, tameng, borgol, detector logam, pentungan, dll. bee bangunan air irigasi tahun aset tetap lainnya, terdiri atas: men kan kes met barang bercorak tahun kesenian kebudayaan olahraga hewan ternak dan tumbuhan penghapusan langsung dilakukan ketika hewan terna tumbuhan mati akuntansi kewajiban definisi perikatan deng kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. klasifikasi umumc.definisiklasifikasi kewajiban jangka pendek diantaranya utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga pinjaman. bagian lancar utang jangka panjang, utang jangka pendek dari pihak ketiga pendapatan yang diterima dimuka dan utang jangka pendek lainnya klasifikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: utang perhitungan pihak ketiga pfk), terdiri dari utang aspen utang akses utang (psl utang ppn utang perumekasi utang bunga dimaksud utang bank utang obligasi sun) utang pemerintah pusat utang pemerintah provinsi utang pemerintah kabupaten kota lainsupplier, rekanan)diterima dimuka, terdiri dari uang muka dari fihak ketiga atas penjualan produk pemda dan uang muka lelang penjualan aset daerah pengukuranpengakuan utang kepada flaporan dan berita acara kemajuan pekerjaan. kewajiban jangka panjang definisidan utang luar negeri. klasifikasi kejadian antar pemerintahinvestasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah kota bekasiota bekasisebagai akibat adanya perikatan dengan fihak ketiga atau pemberi jasa lainnya yang sudah memenuhi prestasi tapi belum dibayar oleh pemerintah daerkewajiban dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan non traded debt)ii)penghapusan utang mungkin dilakukaberlaku ketentuan penjelasan seperti ::a.c.) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. d.) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo, berupa perjanjian restrukturisasi utang meliputi: pengurangan pinjaman,e.) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur. f.)tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. akuntansi ekuitas definisi umumumum ekuitas pada skpd diklasifikasikan atas surplus defisit r k ppid ekuitas pada ppid, klasifikasi ekuitas hanya ekuitas. dimana nilainya merupakan akumulasi ekuitas. pengakuan umum ekuitas diakui saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah. pengukuran umum ekuitas dicatat sebesar nilai transaksi. pengungkapan umum pada diungkapkan sebagai berikut: kebijakan akuntansi ekuitas, nilai awal ekuitas, surplus defisit, dan nilai akhir ekuitasota bekasipenilaian dan penyajian ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah dikurangi surplus defisit dan koreksi. serta disajikan dalam neraca pada ekuitasoperasioinoinekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah kota bekasi yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang undangan atau sebesar dana cadangan itu sendiriya yang dikelola oleh pemerintah kota bekasi: pendapatan lo, beban: transfer: ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. beban (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah kota bekasietelah memperhitungkan lebih atau kurang jalur dari pemerintah pusalaporan keuangan konsolidasiruang lingkuplaporan keuangan konsolidasi sebagaimana dimaksud diatas disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali,entitas yang menjadi ppid. cca, seperti ppid dan skpd. entitas pelaporan suatu entitas akuntansipadaurnal balik) akun ldaftar istilah dan penutup daftar istilah daftar istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini sebagai berikut:et nonkeuangan lainnyartentu yang memenuhi syarat qualifying assetpenyusutan adalah alokasi yanhset yangpospemerintah kota bekasipada laporan arus kas terdapatekasi, ii. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal, iuran akses, aspen, dan perum7utup agar kebijakan akuntansi menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan baik skpd maupun ppid sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan skpd dan laporan keuangan pemerintah kota bekasi, perlu dilakukan pembinaan secara rutin oleh tim yang dibentuk walikota. penerapan kebijakan akuntansi ini perlu dievaluasi secara periodik untuk memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh transaksi keuangan pemerintah kota bekasi telah diatur kebijakan akuntansinya dan adanya masukan keadaan yang dapat menjadi dasar untuk dilakukan perubahan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi ini termasuk adanya perubahan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerahcatatan atas laporan keuangan catatan atas laporan keuangan pemerintah kota bekasidan ekonomi makro, menyajikanterhadappemerintah kota bekasiota bekasiuraian lebih rinci dari pengakuan unsur laporan keuangan sebagai berikut: daerah, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer dan setoran lain lainutuskan menetapkan peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota bekasilra menurut basis kas jika penganggaran masih berbasis kas. jika penganggaran berbasis akrual maka pendapatan lra berbasis akrual. pendapatanbelanja belanja menurut basis kaskota bekasi yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban masa yang akan datangkota bekasiasumsi dasar: asumsi kemandirian entitas asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa setiapkota bekasi terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. entitas pelaporan adalah pemerintah kota bekasiskpd. asumsi kesinambungan entitas laporan keuangan pemerintah kota bekasi disusun dengan asumsi bahwa pemerint) laporan keuangan pemerintah kota bekasiota bekasiuraian lebih lanjut sebagai berikut: basis akuntansi basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah kota bekasi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan lra, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. basis kas untuk laporan realisasi anggaran pemerintah kota bekasimerintlaporan operasionalakrual untuk neraca pemerintah kota bekasi berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatatjika pemerintah kota bekasi menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, berdasarkan ketentuan perundang undangan pemerintah kota bekasiota bekasiset atau kewajiban terkait. prinsip realisasi realization principle) ketersediaan pendapatan kota bekasi dalam bentuk laporan realisasi anggaran prognosisota bekasiota bekasiekasiota bekas: pertimbangan biaya dan manfaat, dan keseimbangan antar karakteristik kualitatif. uraian lebih rinci sebagai berikut: materialis laporan keuangan pemerintah kota bekasi bersangkutota bekasota bekasimenyelenggarakampiran peraturan walikota bekasi nomor tahun tanggal agustus penyusunan dan penyajian laporan keuangan pendahuluan tujuan kebijakan dan laporan keuangan tujuan kebijakan akuntansentitas pelaporadapun tujutransfer, pembiayaan: saldo anggaran lebih: beban,ekasi penanggungjawabnya adalah wali kota sedangkan untuk laporan keuangan skpd penanggungjawabnya adalah kepala skpdlaporan perubahan ekuitas, neraca, laporan operasional: laporan arus kdinas, badan, kantor dan kecamatan serta skpd lainnya), kecualianda untuk disampaikan kepada bpk selambat lambatnya (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sedangkan untuk skpdlaporan realisasi anggaran tujuan kebijakan akuntansi d, yaitu semester untuk semester dan tahundapun, dan pemda tidak termasuk perusahaan daerah. entitasb.yangstruktur dan isiberikut: nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya:sekurang kurangnya mencakup pos pos sebagai berikut: pendapatan belanjadanakun disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsuresebagai berikut: pemerintah daerah laporan perubahan saldo anggaran lebih per desember 20x1 dan 20x0 uraian \|20x1 20x0 saldo anggaran lebih awal xxx) penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan subtitel xx\| xx) sisa lebih kurang pembiayaan anggaran lpa siapa) subkutan3t4) xx\| xx) koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya \|lainlain saldo anggaran lebih akhir neraca tujuan kebijakan dan neracaadapun, dan pemda. klasifikasi dan isi neraca neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansiseperti persediaan) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (seperti inventaris), bangunan gedung dan hutang, kewajiban jangka pendek: kewajiban jangka panjang: ekuitas dana. pos pos selain yang disebutkan atas disajikan dalam neraca jika penyajian demikian, asset dari hibah dan atau ampas perang). penyusunan neraca skpd setelah menyusun lra skpd melalui proses akuntansi, ppk skpd melakukan jurnal penutup, selanjutnya menyusun neraca skpd melalui proses akuntansi desember format neraca skpd adalah sebagai berikut: pemerintah kota bekasi neraca per desember 20x1 dan 20x0 20x1 20x0 uraian rian ooyjasr aset lancar kas bendahara pengeluaran kas bendahara penerimaan (cal piutang retribusi bagian lancar tagihan penjualan angsuran \| \| bagian lancar tuntutan ganti rugi ) piutangtainnya persediaan jumlah aset lancar o tejasermeap damn peralatandan mesin gedung dan bangunan t a\| jalan, irigasi dan bangunan aset tetaplainnya konstruksi dalam pengerjaan ken \| 7l akumulasi penyusutan malah aset tetap jsjasertamnya tagihan penjualan angsuran tuntutan ganti rugi kemitraan dengan pihak ketiga da) asetat berwujud asetlaintain jumlah aset lainnya oma aset pajeewaaman utangperhitungan pihak ketiga \| ) uang muka dari bendahara umum daerah pendapatanyang ditangguhkan utangjangka pendeklainnya oma iban ko. ho.\| amjeramaspa bajerumasdanatangar jaja cadangan piutang cadangan persediaan \| jumlah ekuitas danalancar \| ruas dana investasi diinvestasikan dalam aset tetap diinvestasikan dalam aset lainnya ekuitas dana untuk konsolidasi prm jumlah ekuitas dana untuk konsolidasi ojumlahekutasdana tomat kewajiban dan ekuitas dana penyusunan neraca skpd ppid setelah menyusun lra skpd selanjutnya ppid menyusun neraca skpd neraca ( desember x). sebelum menyusun neraca skpd yang dihasilkan dari proses akuntansi, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar akun dan nilai dari akun akun neraca sudah menunjukkan posisi dan nilai wajar pada tanggal pelaporan. penyesuaian ini meliputi antara lain penyesuaian untuk akun dan nilai piutang pendapatan, akun dan jumlah persediaan, serta nilai akun aset tetap. format neraca skpd adalah sebagaimana bawah ini. agar penyusunan dan penyajian neraca sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi maka penyusunan dan penyajian neraca tersebut harus mengikuti kebijakan dan standar akuntansi tentang aset, kewajiban dan ekuitas dana yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini. pemerintah kota bekasi neraca per desember 20x1 dan 20x0 20x1 20x0 uraian urutan app offset kas bendahara pengeluaran bagian lancar pinjaman jangka panjangjumlah aset lancar \| aset untuk konsolidasi non jumlah aset untuk konsolidasi investasi jangka panjang lsi jumlah investasi non permanen investasi permanen lainnya o jumlah investasi permanen \| jumlah investasi jangka panjang jumlah aset lainnya oma aset men man lainnya utang jangka panjanglainnya \| jumlah kewajiban jangka pendek \| \| kewajiban jangka panjang a) utangjangka panjang o o amjeromaspaa apaan aya utang jangka pendek jumlah ekuitas danalancar \| it. panjang utang jangka panjang jumlah ekuitas dana investasi jom ruas dana jemaat kewajiban dan ekuitas dana penyusunan neraca gabungan konsolidasi) neraca gabungan pemdaciprocal. akun akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah kota bekasi ini adalah akun rk skpd dan akun rk ppid atau pusat. akun rk skpd dicatat oleh ppid, sedangkan akun rk ppid atau pusatskpd dan skpd adalah hubungan pusat cabang. dimana ppid skpd bertindak sebagai kantor pusat,da yang bersangkutan. contoh worksheet untuk neraca gabungan (konsolidasi) adalah sebagai berikut: skpd skpd skpd . gabungan rp) rp) rp) rp) ooajaseroo o o o\| aset lancar t kas kas daerah xxx xxx kas bendahara xxx xxx xxx pengeluaran investasi jangka xxx xxx pendek piutang pajak xxx xxx daerah piutang retribusi xxx xxx daerah piutang lainnya xxx xxx jumlah aset lancar xxx xxx aset untuk konsolidasi re s keo relevan xxx xxx bara) jumlah aset untuk konsolidasi investasi jangka panjang investasi non xxx xxx permanen sesaremaa lipi jumlah investasi xxx xxx jangka panjang aset tetap (manah xxx xxx peralatan dan mesin xxx xxx gedung dan xxx xxx xxx xxx bangunan jalan, jembatan dan xxx xxx xxx xxx irigasi aset tetaplainnya xxx xxx jumlah aset wow jumlah aset xxx xxx xxx xxx tetap kewajiban batas dana we\|a\| jumlah kewajiban xxx xxx xxx xxx xxx dan ekuitas dana informasi yang disajikan dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan mengungkapkan, dalam neraca maupun dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi pos pos yang disajikan, yang jumlah pos yang bersangkutan. pengungkapan untuk setiap pos, piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, piutang retribusi, piutang penjualan cicilan, fihak ketiga, uang muka, dan piutang lainnya, (lihat komponen riil dalam neraca kota bekasi.tujuan kebijakan dan laporan operasionalkota bekasiyang berlaku. adapun tujuan pelaporan operasionalruang lingkup dan isi laporan operasional pemerintah kota bekasi sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan operasionalharus memiliki identifikasi yang jelas:: surplus defisit dari operasi, kegiatan non operasional, surplus defisit sebelum pos luar biasa pos luar biasa surplus defisit manfaat informasi laporan operasional pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan lo,sebagai berikutfpada prinsipnya dasar penggunaan klasifikasi pendapatan menggunakan dasar klasifikasi berdasarkan jenis.
berita daerah kota bekasi nomor serihan nnnnnnnunannnununnununnnnnnnnnnnnanannanannn ana nnanannanananmnnananannanannannananana anakan belanja langsung rp. jumlah belanja rp. surplus, 31gnnganyg nomor seri: peraturan walikota bekasi nomor tahun tentang pengelolaan biaya transportasi hajtransportasi haji serta transportasi pengelolaan biaya transportasi haji kota bekasi, maka diperlukan aturan pengelolaan biaya transportasi haji: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditetapkantelah ubahkeputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, perjanjian kerjasama antara pemerintah kota bekasi dengan kantor kementerian agama kota bekasi nomor lessons ii dan nomor kd. ot. tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah: berita acara nomor .a lessons tanggal juni rapat pembahasan draf peraturan walikota bekasi tentang biaya transportasi haji kota bekasi. memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pengelolaan biaya transportasi hajikementerian agama adalah kantor kementerian agama kota bekasi. kepala kantor kepala staf penyelenggara ibadah haji adalah kepala kantor kementerian agama kota beamaah haji adalah warga negara indonesia yang beragama islam dan telah mendaftarkan diri melalui kantor kementerian agama kota bekasembarkasi adalah asrama haji kota bekasi tempat pemberangkatan jama'ah haji dari kota bekasi menuju arab saudi. demarkasi adalah asrama haji jakarta bekasi tempat pemulangan jamaah haji dari arab saudi kota bekasi. biaya transportasi adalah biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji kota bekasi yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan perlengkapan. bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan transportasi bagi jemaah haji kota bekasi agar pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar. bab iii penganggaran dan pengelolaan biaya transportasi jama'ah haji kota bekasi dianggarkan dalam apbd kota bekasibekasi. besaran biaya transportasi dihitung per jemaah haji dengan mengacu pada standar biaya umum kota bekasi dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. dalam hal standar biaya umum belum ditetapkan, maka besaran biaya transportasi dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada badan pengelola asrama haji embarkasi jakarta bekasi tahun berjalan. penganggaran biaya transportasi jama'ah haji sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. komponen biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya: sewa gedung penyimpanan transit koper calon jemaah haji: sewa truk, upah bongkar muat koper (porter) pemberangkatan dan pemulangan: operasional kepala staf dan atau panitia penyelenggara ibadah haji: honorarium panitia penyelenggara. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya transportasi jamaah haji diselenggarakan oleh bagian yang menangani urusan kesejahteraan sosial pada sekretariat daerah kota bekasiteknis pelaksanaan pelayanan transportasi jamaah haji kota bekasi ditentuensus usaha mikro kecil dan menengah (umkm) tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bekasi, menimbang bahwa sebagai upaya memperoleh data informasi mengenai usaha mikro kecil dan menengah umkm) kota bekasi berdasarkan sektor usaha yang akurat, lengkap dan terbaru serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dilakukan sensus usaha mikro kecil dan menengah umkm) kota bekasi tahun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka penyelenggaraan sensus usaha mikro kecil dan menengah umkm) kota bekasi tahutahun nomor seri e). memperhatikan berita acara rapat nomor umkm disperindagkop ix tanggal september tentang penyelenggaraan sensus umkm tahun memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang penyelenggaraan sensus usaha mikro kecil dan menengah (umkmsperindagkopbadan pusat statistik yang selanjutnya disebut bps adalah badan pusat statistik bekasi: kepala bps adalah kepala badan pusat statistik kota bekasi,sensus umkm adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis terhadap data dan informasi keberadaan perkembangan umkm, baik yang diperoleh berdasarkan data catatan administrasi pada dinas perindagkop maupun yang ada masyarakat (pelaku umkm): tim sensus adalah tim yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan sensus umkm kota bekasi. responden sensus adalah umkm yang belum terdaftar dan menjadi binaan dinas perindagkop kota bekasi terhitung sampai dengan bulan april tahun dengan klasifikasi menurut sektor usaha, sektor usaha adalah pengelompokan usaha berdasarkan sektor (sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa usaha): kali adalah klasifikasi baku lapangan usaha industri, sampel umkm adalah memilih atau mengambil sebagian dari populasi umkm. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud maksud sensus umkm dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian daerah sektor umkm, memaduserasikan perkembangan umkm daerah yang berkorelasi dalam pengembangan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien: cc. meningkatkan kesadaran masyarakat pelaku umkm untuk mendaftarkan aktivitas kegiatan usahanya sebagai binaan dinas perindagkop yang peranannya sangat berpengaruh dalam penentuan pdrb kota bekasi, dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengembangan umkm kota bekasi. bagian kedua tujuan tujuan sensus umkm tersedianya data umkm kota bekasi berdasarkan sektor usaha pada kelurahan dan kecamatan se kota bekasi secara akurat, lengkap dan terbaru serta dapat dipertanggungjawabkan, tersedianya data kontribusi umkm terhadap perhitungan pdrb dan laju pertumbuhan ekonomi kota bekasi. bab iii azas dalam rangka mewujudkan sensus umkm yang andal, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, pada pelaksanaannya memenuhi azas keterpaduan, penyelenggaraan kegiatan sensus umkm dilakukan bersama sama oleh pemerintah kota bekasi dengan bps kota bekasi harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi sensus, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan: keakuratan, semua kegiatan sensus harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi sensus yang seksama, cermat, tepat dan benar: pemutakhiran, data dan informasi sensus yang disajikan atau tersedia harus dapat menggambarkan perkembangan menurut keadaan yang terkini. bab metodologi sensus umkm dilakukan dengan metodologi sebagai berikut umum, untuk mengumpulkan dan menyajikan data tentang jumlah, karakteristik dari kegiatan ekonomi selain pertanian dan perikanan yang dibedakan menurut skala usaha. dalam sensus umkm skala usaha dibedakan menjadi empat, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah. secara umum penentuan skala usaha didasarkan pada jaringan usaha, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, omset dan kriteria sektoral lain. penerapan skala usaha antar kategori pokok dapat berbeda dan dapat merupakan kombinasi dari berbagai kriteria tersebut. kerangka sampel, daftar nama usaha yang dilengkapi dengan alamat, kali, tenaga kerja dan omset. sebelum penarikan sampel, umkm pada kota bekasi diklasifikasikan berdasarkan kali menurut golongan pokok golongan segolongan kelompok. alokasi sampel, sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi menurut golongan pokok golongan segolongan kelompok yang telah ditentukan. pengalokasian sampel menurut golongan pokok golongan segolongan kelompok tetap memperhatikan population size dan keragaman karakteristik tenaga kerja atau omset dalam setiap golongan pokok golongan segolongan kelompok. penarikan sampel, dilakukan secara systematic sampling, dan menurut kbbi digit dilakukan secara terpisah. kbbi digit sebagai statistical arrangement, artinya sebelum penarikan sampel umkm diurutkan menurut kali digit agar jumlah umkm yang terpilih pada setiap digit sebanding terhadap population size. bab tim sensus usaha mikro kecil dan menengah (umkm) pelaksanaan sensus umkm dilakukan oleh tim yang melibatkan skpd dan unsur terkait lainnya. tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota. bab tata cara pelaksanaan sensus usaha mikro kecil dan menengah (umkm) penetapan metode dan cakupan ruang lingkup sensus umkm kota bekasi identifikasi kebutuhan data dan inventarisasi data awal: sosialisasi pedoman sensus melalui media massa kepada skpd, unsur terkait dan masyarakat pelaku umkm selaku responden, pengumpulan data sensus berupa formulir isian dan kuesioner sebagaimana terlampir dalam peraturan ini, pengolahan data validasi hasil sensus dan analisa data: penyajian data dalam bentuk dokumen buku sensus. responden sensus setiap responden sensus yang ada wilayah kota bekasi diwajibkan untuk membantu dalam hal sebagai berikut menerima tim sensus yang dilengkapi dengan surat tugas: memberi izin kepada petugas untuk memasuki halaman, pelataran, tanah usaha atau umkm yang berada wilayah kerja petugas: memberikan data dan informasi yang diperlukan tim sensus berupa catatan tertulis, buku buku, naskah naskah dan lain lain. bab vii pembiayaan segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan sensus usaha mikro kecil menengah umkm) tahun seluruhnya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bekasi tahun anggaran melalui kegiatan sensus umkm pada dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota bekektivitas fungsi kontrol dalam, perlu dilakukan penyempurnaan terhadapdihapuspimpinan dan anggota dprd diatur lebih lanjut denganseptember tentang hasil pembahasan draft perubahan peraturan walikota:ketentuan diubah,, wakil walikota, sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, staf ahli, dan kepala skpd:, cc. kepala skpd untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh kepala bidang pada skpd, kepala utd kepala sub bagian kepala sub bidang kepala seksi pada skpd berkenaan: sekretaris skpd untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana pada skpd berkenaanketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: cc. biaya penginapan, uang representasi, biaya:i, selama melakukan perjalanan dinas.
bupati buton provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati buton nomoremberdayaan perempuan dan perlindungan anaksiamaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peraturan menteri pemberdayaan perempuan c. bebeerita daerah kabupaten buton tahun nomor 114i, diubah sebagai berikut: ketentuan s5), dan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dinas daerah tipe dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala dinas, sekretariat: bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang data dan informasi gender dan anak: bidang pemenuhan hak anak, bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anakalat huruf terdiri atas: subbagian program dan anggaran, dan subbagian umum dan keuangan, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf ec, terdiri atas: seksi p, dan seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga. bidang data dan informasi gender dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: seksi data dan informasi gender, dan seksi data dan informasi anak. bidang bidang pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: seksi hax sipil, informasi, dan partisipasi, dan seksi pengasuhan keluarga, lingkungan dan kesehatan. bidang bidang bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anaksebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas seksi perlindungan perempuan dan anak, dan seksi data dan perlindungan khusus kekerasan perempuan dan anak. struktur organisasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaksub bagian umum dan keuangan, mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan keuanguat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, daftar urut kepangkatan duk), nominative pegawai, dan laporan kepegawaian lingkup skpd demi terciptanya tertib administrasi, melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip sertaskpdskpd untuk terbitnya administrasi pengelolaan barang agar dapat dipergunakan secara optimal, melaksanakan verifikasi, pemeriksaan administrasi dan surat pertanggung elolaan gaji dan penghasilan lan pegawai serta pembiayaan kegiat skpd sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh dihapus ketentuan diubah, can dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi kfasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutarnaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum, frlamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politk, ekonomi dan hukum, menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang sosial, politk, ekonomi dan hukum, menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum:. dihapus seksi k:as keluarga: seksi data dan informasi gender mempunyai tugas: menyia kan perumusec!kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dau penyajian data dan informasi anak:dihapus ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut dihapus ketentuan dihapus, sehingga asal berbunyi sebagai berikut: seksi hak sipil, informasi dan partisispasimempunyai tugas ea.ri sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak bidang hak sipil, informasi dan partisipasi:bak sipil, informasi dan partisipasi:pengasuhan keluarga, lingkungan dan kesehatan mempunyai tugasmenyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kemeja ejtucdihapus ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus i1. ketentuan diubah, dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut seksi perlindungan perempuan dan anak'e: khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang. seksi data dan perlindungan khususbidang perlindungan khusus perempuan dan anak, menyiapkan perumusan kajir anak bidang perlindungan khususa anak, menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan diskusige. menyiapkan perb khusus(sada tanggal, desember pelajar pasar anakan. mnnemtai gempa hrs eka plt. bupati buton, neta lasem ati tewas. okk ermawoor bas hukum effendi uddin kara denga dar pada tanggal42p desembers) .a3 z05 (esr\| par. aa. jae ig) ac: trans) s2$ rui t3 dek nya aga mes tika kasi has yee ubi a25 !' 8z sai dies bt3 ox. gwe sge5ol\| ace, usa sape aaa tar yux pai) bana
bar bupati buton provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati buton nomor tahunpesan peraturan daerah kabupaten buton nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil daerah, pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri: sipil daerah dikoordinasikan oleh satuan polisi pamong praja, bahwa dalam rangka pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil ppid) yang berada pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten buton guna meningkatkan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja, perlu bentuk sekretariat ppperaturan kepala kepolisian republik indonesia nomor tahun tentang manajemen penyidikan pendingkup pemerint. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksudkanpenyidik pegawai negeri sipil daerahuton yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah. satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten buton. kepala satuan polisi pamong praja adalah kepala satuan polisi pamong praja kabupaten buton. kepala bagian hukum adalah kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten butonbuton. sekretariat penyidik pegawai negeri sipil daerah, yang selanjutnya disebut sekretariat ppidpenyidik pegawai negeri sipil.sekretariat ppid lingkup pemerintah kabupaten buton. bagian kedua kedudukan sekretariat ppid secara ex officio berkedudukan satuan polisi pamong praja. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi sekretariat ppid terdiri atas: pembina bupati pengurus: ketua sekretaris daerah sekretaris kepala bagian hukum pelaksana harian kepala satuan polisi pamong praja koordinator operasional kepala bidang penegakan peraturan daerah s5. anggota kepala skpd pengangkatan personil sekretariat ppid sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. struktur organisasi sekretariat! tugas, fungsi dan wewenang sekretariat ppidksanaan tugas ppid. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretariat ppid menyelenggarakan fungsi: penyusunan program pelaksanaan penegakan peraturan daerah: penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja ppid,:pelayanan klarifikasi pengaduan masyarakat: penyusunan rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah:daerah, penyusunan jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dengan polri, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, ppid dan aparatur pemerintah lainnya: dan penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ppid. sekretariat ppid berwenang: memerintahkan ppidgendalian tugas ppid: melakukan penilaian kinerja ppid:. ketua sekretariat ppid sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: melaksanakan kebijakan bupati: dan penyediaan sarana dan prasarana, memotivasi seluruh anggota sekretariat ppn membina anggota sekretariat ppid agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, menetapkan kegiatan penegakan peraturan daerah, memerintahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas ppid dan sekretariat ppid. melakukan penilaian terhadap melaksanakan tugas ppid: dan memberikan sanksi dan penghargaan terhadap ppid. sekretaris sekretariat ppid sebagaimana dimaksud dalam huruf angka:id:pnsd: mengkaji petunjuk dan arahan ketua sekretariat ppid, memberikan saran dan masukan terhadap peraturan daerah yang akan ditegaskan, memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada ppid dalam pelaksanaan tugasnya, membantu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas ppid: memberikan telaahan dan masukan dari aspek hukum kepada ketua sekretariat ppid, menyiapkan data base dan penyimpanan dokumen asli: membangun jaringan kerjasama dengan instansi terkait, mengkoordinasikan penyiapan bahan bahan dan pembuatan laporan: melaksanakan tugas tugas kesekretariatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua sekretariat ppid. pelaksana harian sekretariat ppid sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menerima dan melaksanakan petunjuk arahan dari ketua sekretariat ppid, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait: melakukan pengarahan dalam pelaksanaan tugas ppid: menentukan jadwal dan lokasi penegakan peraturan daerah: ce. menentukan pelaksanaan sidang perkara tindak pidana ringan, memonitor pelaksanaan tugas ppid: menandatangani panggilan, melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat: melakukan mediasi atas pelanggaran terhadap peraturan daerah, melaksanakan gelar perkara: memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil gelar perkara, dan melaporkan hasil pelaksanaan penegakan peraturan daerah. koordinator operasional sekretariat ppid sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai lugas: melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional ppid: melaksanakan petunjuk dan arahan pelaksana harian sekretariat ppid, memeriksa dan mengontrol kelengkapan dalam pelaksanaan tugas ppid: melaksanakan tugas tugas operasional lapangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pelaksana harian sekretariat ppid. anggota sekretariat ppid sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas:skan beserta hasil penerapannya: melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan kinerja pelaksanaan tugas ppid lingkungan kerjanya: melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengendalian, pengawasan, dan penerapan sanksi terhadap ppid yang melanggar kode etik: dan merekomendasikan penyidikan yang dilakukan oleh ppid yang berada dilingkungan kerjanya kepada sekretariat ppid. bab tata kerja setiap unsur sekretariat ppippid sendiri, maupun dalam hubungan antar sekretariat ppid dengan perangkat daerah dan atau lembaga lain yang terkait. atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat lingkungan sekretariat ppibarat para,. effendi kalimuddin sewa. assen kasar kalau lampiran bupati buton nomor tahun tanggal #ssemsee struktur organisasi sekretariat penyidik pegawai negeri sipil daerah pembina bupati buton ketua sekretaris daerah sekretaris kabar hukum pelaksana harian kasat pol anggota sekretariat koordinator operasional ka. skpd kabid penegakan perda seo plt. bupati buton, pejabat ipa sapa yaaa pe ass ten kak effendi kalimuddin menatkendi kalimuddin diundangkan arwah pada tanggal desember plt. sekretaris merah kabupaten button, kasim berita daerah kabupaten buton tahun nomor
ran bupati butonguna melaksanakan manajemen program nationmaka perlu dibentukpertanian nomor tahun tentang pedoman umum program swasembada daging sap: peraturan menteri pertanian nomor tahun tentang unit manajemen program swasembada daging sapi keputusan direktorat jenderal peternakan dan kesperaturan gubernur sulawesi tenggara nomor tahun sarir'as pertanian kabupaten buton. memutuskan peraturan bupati buto, pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten but:n, bupati adalah bupati buton, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten buton, dinas adalah dinas pertanian kabupaten buton, kepala dinas adalah kepala dinas pertanian kabur:sn bu:on. kabupaten adalah kabupatenbuton tahun anggaran unit manajemen program swasembada daging sapi kerbau yar:g selanjutnya disingkat, kepala puskesmas adalah kepala pusat kesehatan hewan kecamatan, bab kedudukan dan tugas pokok bagian pertama kedudukan pasai psms k kabupaten buton berkedudukan pasar:o yang ketuai langsung oleh kepala dinas: ketua kepala dinas pertanian) dalam melaksanakan tug:s sehari hari dibantu oleh ketua harian. susunan keanggotaan tim teknis um pus k dan keanggotaan um pss kengan peraturan bupati ini. program swasembada daging sapi kerbau kabupaten buton meliputi (sebelas) kecamatan yaitu, kecamatan kapontori, kecamatan lasalimu: cc. kecamatan lasalimu selatan: latto heat klan kecamatan siotapina, kecamatan batang, kecamatan sampolawa, kecamatan laku, kecamatan gu, kecamatan mawasangka, kecamatan pasarwajo, kecamatan wilona. bagian kedua tugas pokok um pss k kabupaten buton mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan langkah langkah kebijakan, rencana strategis dan petunjuk pelaksanaan swasembada daging sapi dan kerbau wilayah kabupaten buton untuk kebutuhan provinsi: melaksanakan langkah langkah strategi yang perlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau wilayah kabupaten buton untuk kebutuhan provinsi, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi daging sapi, kerbau dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait, pelaku usaha wilayah kabupaten buton, mensosialisasikan langkah langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau kepada aparat teka't. pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat, melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi program swasembada daging sapi dan kerbau, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati melalui tim pss k kabupaten. penyelenggaraan um pss k kabupaten buton dilaksanakan unit manajemen kabupaten yang ketuai kepala dinas pertanian yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan tugas sehari hari lakukan oleh ketua harian: keanggotaan um pss k kabupaten butoorganisasi profesi, unsur kontak tani nelayan andalan dan unsur terkait: lain yang sesuai. bab tata kerja um pss k kabupaten buton dalan rangka melaksanakan kegiatannya berpedoman pada pedoman muin yang ditetapkan otak: menteri pertanian, dinas pertanian provinsi sulawesi tenggara dai peraturan lain yang terkait. um pss k kabupaten buton menyampaikan laporan per! kembangan pelaksanaan kegiatan swasembada daging sapi kerbau kepada bupati rena snn bina iya ani buton secara berkala setiap bula: dengan tembusan kepada pss k provinsi. pasa! masa tugas um pss k kabupaten buton selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila perlukan. bab pembiayaan pasaij3belanja negara apbn)i hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mengenai pelaksanaan program um pss k akan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab ketentuan penutupta berita daerah kabupaten buton. nan akan: senapan pejabat toba ditetapkan pasurwajo pada tanggal sep femberdo1 (nan nag site yz: bupati ton, hen lam terra kiat tata sada. ptn nya lisa! lm. jafri kahar diundangkan pasarwajo ema pada tanggal september sekretaris daerah kabur buton, kaharuddin syukur, se, pembina muda, iv c nip. berita daerah kabupaten buton tahun, nomor lampiran peraturan bupati buton nomor tahun tanggal $ memberulu. susunan tim teknis unit manajemen pss k kabupaten buton ketua sekretaris daerah wakil ketua ketua bappeda sekretaris sekretaris dinas pertanian anggota kepala dinas koperasi dan ukm kabupaten buton. kepala dinas sosial dan transmigrasi kabupaten buton. kepala badan penyuluhan kabupaten buton. ketua kena kabupaten buton. kabid peternakan dinas pertanian kabupaten buton. kabid perkebunan dinas pertanian kabupaten buton. kabid pertanian tanaman pangan dinas pertanian kabupaten buton. kepala pertanian kecamatan. kepala puskesmas susunan unit manajemen pss k kabupaten buton pengarah bupati buton penanggung jawab wakil bupati buton ketua kepala dinas pertanian kabupaten buton ketua pelaksana harian ir. dtuhura sekretaris erna olly lambe, bidang bidang bidang produksi biner, bidang kesan ir. muh., saleh pattiiha bidang perencanaan, ode aminuddin, pelaporan koordinator lapangan forlap) kecamatan kapontori aram, kecamatan lasalimu ignatius suparman, s.pkp cc. kecamatan lasalimu selatan jasmin, kecamatan pasarwajo bain kecamatan mawasangka petrus pandang, pejabat tag, bupati buton, asset e term aan l.m. 8jafri kahar penemu
pia mena say bnn bupati buton anna ana peraturan bupati buton nomor tahunndukung pengelolaan gedung pancasila dan gedung palapa wakanda secara efisien dalam rangka ta) meningkatkan pelayanan atas penyediaan jasa kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur struktur dan besarnya tarif atas pemakai.kepala daerah adalah bupati buton. dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten buton. dinas kebudayaan dan pariwisata adalah dinas kebudayaan dan pariwisata. gedung adalah gedung pancasila dan gedung palapa wakanda milik pemerintah daerah. pma rena tenang lia eta dont aki gia sabar bab pengenaan tarif setiap pemakaian gedung oleh orang pribadi atau badan dikenakan tarif atas penggunaan pemanfaatan kekayaangeduakaian gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa. biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya investasi, biaya perawatan pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin sosialdan besarnya tarif atas pemakaian gedung sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: gedung pancasila: untuk acara pesta sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan: untuk pertemuan kegiatan sosial sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan. gedung palapa wakanda: untuk acara pesta sebesar rp. (delapan ratus ribu rupiah) per kegiatan: untuk pertemuan kegiatan sosial sebesar rp. (tujuh ratus ribu rupiah) per kegiatan. jangka waktu pemakaian gedung sebagaimana dimaksud pada paling lama (dua) hari untuk setiap kegiatan. kalimatan lam mani lee baba elite gian benar rem nad bab tata cara pembayaran dan pemungutan pembayaran atas pemakaian gedung harus dilaksanakan sekaligus secara tunai lunas. instansi yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan atas pemakaian gedung adalah: untuk gedung pancasila dilakukan oleh dinas pendapatan daerah, dan untuk gedung palapa wakanda dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. pemungutan dilakukan dengan menggunakan akuntansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibubuhi dengan materai secukupnya. hasil pemungutan disetor kas daerah. bab viil dara ditetapkan pasarwajo sekda pada tanggal teen ten pj. bupati buton, (asas hukum, p. manna hms mia sea eee tdr app diundangkan dia. arwlajo pada tanggal iesewpep pai sekretaris daerah kabupaten, kaharuddin syukur, se.,m. pembina utama muda, iv c berita daerah kabupaten buton tahun nomor . g.
mo, , amaka perlusebagai perubahan atas keputusan menteri negara koordinator bidang kepegawaian dan pendayagunaan aparatur negara nomor kep. mk. spakabupaten buton utara. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten buton utara. dinas pendidikanunit pelaksana teknis dinas sanggar kegiatan belajar buton utara, yang selanjutnya disingkat utd skb buton utara diubah menjadi satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar kabupaten butonuton utara. kelompok jabatan fungsional adalah pamong belajar pertama, pamong belajar muda dan pamong belajar madya. pamong belajar adalah pegawai negeri sipil lingkungan dinas pendidikan kabupaten buton utara yang bertugas memaksakan identifikasi, menyelenggarakan, membimbing dan mengajar pada jalur pendidikan nonformal dalam wilayah kerja satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar kabupaten buton utara. wilayah kerja adalah wilayah kerja satuan satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar kabupaten buton utara yang dikoordinasikan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten buton utara melalui kepala bidang pendidikan nonformal. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini, maka sanggar kegiatan belajar kabupaten buton utara dialihkan fungsinyperalihan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan perubahan dan dikembangkan sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan sumber daya manusia dan kerja sama antar daerah dan pihak ketiga. bab iii. tugas dan fungsi satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajarpada satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar mempunyai fungsi membentuk rombongan belajar program paud dan dikemas: menyelenggarakan pembelajaran program paud dan dikemas, membimbing program paud dan dikemas masyarakat: mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal: menyelenggarakan evaluasi pembelajaran program paud.dan dikemas, menyelenggarakan program percontohan program paud dan dikemas, menyelenggarakan desa binaan paud dan dikemas, h.melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program paud dan dikemas, melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan melaksanakan administrasi sanggar kegiatan belajar. bab struktur organisasi bagian kesatu susunan organisasi satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar kabupaten buton utara terdiri dari kepala satuan pendidikan nonformal skb, urusan tata usaha, wakil kepala satuan pendidikan nonformal skb, kelompok jabatan fungsional, dan dewan penyantun. struktur organisasi dan tata kerja satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar kabupaten buton utara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bagian kedua kepala satuan pendidikan nonformal kepala satuan pendidikan nonformal skb adalah pamong belajar skb yang diberi tugas tambahan sebagai kepala. kepala satuan pendidikan nonformal skb bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan. dalam melaksanakan kegiatan, kepala satuan pendidikan nonformal skb pan dikoordinasi oleh kepada bidang yang membidangi paud dan dikemas dinas pendidikanatuan pendidikan nonformal skb. bagian ketiga kepala urusan tata usaha urusan tata usaha dipimpin oleh kepala urusan yang diberi jabatan eselon itugas sebagaimana dimaksud petugas administrasi mempunyai fungsi menyiapkan bahan penyusunan program kerja satuan pendidikan nonformal skb, menyusun rencana, program, dan anggaran satuan pendidikan nonformal skb, nan mengurusngurus pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya, mengelolangurus pengelolaan perbuatan, perpustakaan, dan kearsipan lingkungan satuan pendidikan nonformal skb, mengurus publikasi dan dokumentasi lingkungan satuan pendidikan nonformal skb, menyusu nonformal skb, pra il. mengurus keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan satuan pendidikan nonformal skb: mengatur penggunaan sarana dan prasarana lingkungan satuan pendidikan nonformal skb: menyimpan dan memelihara dokumen urusan tata usaha, oo. menyusun laporan urusan tata usaha dan konsep laporan satuan pendidikan nonformalbagian keempat wakil kepala satuan pendidikan nonformal pa, wakil kepala satuan pendidikan nonformal skb adalah pamong belajar yang ditunjuk oleh kepala satuan pendidikan wakil kepala satuan pendidikan nonformal skb berdasarkan kompetensi yang dimiliki. jabatan wakil kepala satuan pendidikan wakil kepala satuan pendidikan nonformal skb merupakan penugasan yang diserahi tanggung jawab mengoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pendidikan wakil kepala satuan pendidikan nonformal skb. wakil kepala satuan pendidikan wakil kepala satuan pendidikan nonformal skb bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan wakil kepala satuan pendidikan nonformal skb. dalam satuan pendidikan wakil kepala satuan pendidikan nonformal skb dapat dibentuk tiga wakil kepala, yakni: wakil kepala bidang pembelajaran: wakil kepala bidang pembinaan: dan wakil kepala bidang pengabdian. tugas wakil kepala satuan pendidikan wakil kepala satuan pendidikan nonformal skb adalah sebagai berikut mengoordinasikan kegiatan pembelajaran, pembinaan danpengabdian masyarakat, nanatuan pendidikan nonformal skb. las tugas pamong belajar satuan pendidikan nonformal skb antaranya adalah: dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala satuan pendidikan non formal skb. bagian keenam dewan penyantun dalam upaya untuk memudahkan akses dan dukungan, satuan pendidikan nonformal skb wajib memiliki dewan penyantun. fungsi dewan penyantun adalah sebagai partner satuan pendidikan nonformal skb adalah sebagai berikut: membantu mencari peluang bagi program satuan pendidikan nonformal skb: memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program satuan pendidikan nonformal skb:satuan pendidikan nonformal skbdewan penyantun ditetapkan berdasarkan keputusan bupati dan atas usulan kepala dinas pendidikan. kriteria dewan penyantun adalah memiliki ketua organisasi yang mempunyai tugas relevan dengan tugas satuan pendidikan nonformal skb, memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada satuan pendidikan nonformal skb, tidak bersifat partisan, dan berjumlah minimal tiga orang. beberapa unsur yang dapat menjadi dewan penyantun antaranya ketua himpaudni gtk himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini indonesia ikatan guru taman kanak kanak): ketua dewan pendidikan, ketua dewan kerajinan nasional dekranasda): ketua himpunan penyelenggara pelatihan dan kursus indonesia hipmi), ketua kamar dagang indonesia kadin), dan ketua himpunan pengusaha muda indonesia hipmi). bab tata kerja kepala satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten buton utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendidikan kabupaten buton utara serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu. kepala satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi tugas pemantauan dalam pelaksanaan tugas yang berada dalam lingkup satuan pendidikan nonformal kabupaten buton utara. kepala satuan pendidikan nonformal skb, staf administrhubungan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya. (l) hal yang menjadi tugas pokok satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. setiap satuan organisasi dalam lingkup satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. setiap laporan yang diterima kepala satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan operasional. dalam melaksanakan tugasnya, kepala satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala minimal sekali sebulan. dalam hal kepala satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara berhalangan menjalankan tugasnya, maka kepala satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara dapat menunjuk salah seorang tenaga fungsional untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau jiwa kepemimpinannya. bab pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan kepala satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas pendidikan kabupaten buton utara melalui sekretaris daerah. staf administrasi dan tenaga fungsional pamong belajar dapat diangkat oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan dari bupati yang disusul oleh kepala satuan pendidikan nonformal skb kabupaten buton utara. bab vii ketentuan penutup hal buton utara. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang terkait dengan organisasi dan tata kerja sanggar kegiatan belajar kabupaten buton utara yang terbit sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jbal olbanicasi moh dias penpiniad abu hasan naa lampiran peraturan bupati buton utara nomor tahun tanggal tentang peralihan organisasi dan tata kerja sanggar kegiatan belajar kabupaten buton utar. bagan organisasi satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar kabupaten buton utara kepala dewan penyantun nan satuan pendidikan nonformal skb kepala urusan tata usaha wakil kepala wakil kepala wakil kepala urusan pembelajaran urusan pembinaan urusan pengabdian kelompok tenaga fungsional pamong belajar) bupati buton utara, oom abu hasan bag: organkksi dinas panpinka. . mengingat undang undang nomor tahun tentang .utoni. ditetapkan kurang pada tanggal bupati buton utara, abu hasan diundangkan kurang pada tanggal para koordinasi baris daerah jemaat po) kabupaten buton utara, sea own muhammad yasin berita daerah kabupaten buton utara tahun nomor tas) b3z seisi isa referee: si3 isis zee per bee 2g kami tel kbbi (s2 sis ape cie si2 isis pl. sole api deg sik lah eks peran bee feb sisi sisi kasi essais3 ke) rai eee seizin visi bad pad rem bani tali ke) s3). sea sos ane skg e\|3z lela cl: pela fee had isis allo semen sarana: hadi daa dada sasis ala fat d par lala elu ola lslalalal foo ito ala lists leo jaan lala fe) eno sana tera sni ssi ola negara isis ala ala ani pola rezeki ceres sele: sss bis isis sek ala ana tania sai te) lala pee pepes isis 'gj ien te) tejitsj slajalala peso jai met sis ala eko kekal kar sis sha dik ber ele aksi fee ser eeee see sis ses (else iss serb sesi ssi bbi ses zee jala peer are sea see beri e2s8\|si\|is isi sisi sisi ser: sas err sisi saga sis psi sesi oasis ta) fes) sae referee bbb sleleloag see sbb zee aaa sisik ta) ape sea ea 222p bass daa flo kol kol aral kara pad sei ke) sea yan olo jalajgla als olelololo ke) ojo ole jeli ololoelo lolo tea aje slelsisis isis cisisisis sis lolo jim sesal sisi (gi jasa are fe) mi: sis sisi \|se ore lesi ssi ka) sisi ke) aan 2eee elgeeela\| selelclelclelclel adi bad sjejejsle \|s\|s\|sisisislslsis ssl issn sesi ols @lo gg. pabean sis lois sis deleigis le\| ke) sesi2 olok sisi te) te) isi per dls lek sela lala zee pejalan kan sis isi har ke) seo 888i lelolsio sial sosok ola colek ole dam sesi akuisisi8 (elslelsisis si isisisis ale level psikis \|anon eisislala sang fla les han ass sis isis sis lela tani sss tsi saja selalu eksis elelelelo sleislels les sir bad olo sae dlo fs) ols oleo ren sei elelele kei jai sisi pig sis oleh sis kaleng ken sesikgsis sisi sela tai kei o\|s lola het sjololols saksi (al eeeeee lelelalealal (eee seperi isle ssi osis cal neo jas iso seisi he asin jelek e\|s sesi kel soleil sisir slalom bizasia similis seals cela jelslelala level lele sesi fe) lalalsjalsisi ssi say aas sos s3\| sisa sob oleo sis ssi raj sel sai non sel sessilis semesta ojo ssi ssl sang pad pam pon jin elziecelcis sepeser cars ala ebi visual elalsla lela fuel ololelo heel sala s\|s isi8isis basis inis is\| sis s\|sg seakan isis lel nipis pas ira leo ke) bai pad sisi islam keisklal selo lela ala solo krisis sisi isis kendi olelolek 2loislelicis kai celana vis isis coin ole i2isis koe disisi ali isis ale sis ole isis @\| isloiis osis slot sisi sis les isla asli sel sasis sis sela \|a\| mena (eleeelal bea: efek men: aja before eeeelal base ter sisleleisis\| false leles 2isisisig vleleleiz osis sisi isis kia sisi lola 2is sisisisis sis teja soleil sis sis isi2 s\|g lek six ssi ssi: si2i2i2 sisi sss kei isi star sasis disisi8 sisisisis similis aja dad naa ssi sis sisisisisis miris bag oslo sis! disisi ana jaa lan server disisi sisi8 mie alel rels isla sis sei sisi jen.a ojo koe style sie asia hal 2sisi gan aaa sisi8 salah sejati sis sss sis vla asean olla 2iriei efek (es kelas\| seks ssi sisi: disisi sea assists\| gia olelolels 222i six nan ke) nrisisis oleo lele isi sisi isis isl ela 2isisisis isi sona sat sis sasa etal eksis si2sisi sisi2 pel (s\| sesi sel: 2lele\| (lis sela mn nol leo pas ols\| fa) sia 2elelelekel (lele sja) bee sislelcleisisis sisa slo kei: sis ken lolo cal tuli ola lola olo lala sia s\|s similis tar los loo \|siima (en) skel sis ssi raj sisi s1o kal flores te) sie ora ken kang opal sisi jojo sari sis tol tal sis sisisisis sisi osis, sis\| bag bad mad isle\| sis sis sis sesi \|elslele sis \|ele ada sisisisis sisi ejek aga pad sis ojo salsa si isi sisi sis sis isi visisisis lak kol sis ole sisi nila sol ole alalsislolels sin as: sit i8i3 sis iso taj dis bia sana ssi sisi sit sis: aksis\| sasa isi lai sele isi\|s sis ssi alel sisi\| pisisisisisi sisi eksis\| sis sai kej pag sis s\|selfie aksial rsi sisi isis sisi isi aga ala nae sora pojok olo sesi isi sisi ssi par sisi gas sisi sal bis isis nor shosha ye) sisik kel see mar ai sia kal kiss alat kelas ois lel lele $g\| sis jelas lek rob lal teri shisei sis sisa selera sis isle le( isis sisi sis sisi isisisis (lela si l eislele ssi sel sis isis si isi: bini ber ari han sial sasis sis lol kolaka inigsisis yani haa osis pen ago lal sisi\| seal sisisisis isis sisisisis isisisisisi kroasia similis 232i sisisisis ka) ken kej too fosfor bisa sisisisisisis fto kiss igisisis olso osis disisi melalui seisisisi sisi sis elis keke ai crisis isis far beda spn sisi2 isi3 sarah te) sisi sos laju ten sisa aoi kar sisi kdi de) lagi dicis\| ala sisi sisisisis sasis tao sis isisisis ter referer sissisisis sle\| isisisisisis ses isis similis sis sasis sis salah sss sis jai re) kolo sisi nakal sila siri tan ma) nis re) sah saman te) rie\| isi klasis sisisisis sasa gila lele ta) sisi\| its yel allo &jalsisis ssi: oleo sisisisis slasisle cnn sholat kalo elo ssp bsi sek bisa loo tejo sin cells (sisi alel esisisisisi sisizisisis sisi sisisisisis\| sisizisis sell jelek plelelsiasls sis (s\| sis sisi\| kbbi sis sss efek able ssi 2eeseseki lesi seseeseeekekekei sepsis ckel bebek hassan ses) ssssssag jalal jain sie loss col sis ever mebel era serba eeee ea: 2e\| were aga se! s(sisi3 fera mere: beck feel pele bee leslie lol bisnis persela sis sis isis tan had sis isis kal kel sis isi ing aga gas se: crisis sisi sis (2s disisi sis lal isi isl pari kel malala lalalalajslolalalalojalolalalal lalalalala jalal small lolos lela lalolalolal lal jalal wil jalolalw kao kal halo (es ken siti sisisisis ssel esseseseeesesksi kesal fei 3is\| isisisisisis sis sisisisisisis 2inisiasi isis sisi isis ssisisisisis seeeeepenaeaeaei biasa\| isi sek ceeereeks gas tenan an: par aksi: sll lasalle 2ee see soo tells sisi 3lalu fto foo sek sis sss isis olelssio sis sia sio solely ala ola pala day fee tan fan fto iko foo fee asi pur pan pad pat okovi2tenella ole i8i8i8 ajal kala akal akakakel lala hela siojsisisisisis ta) krisis algiris lam bera lal laloholokofalal ilololal label (te alel aises kes lele hal ssi koleksi islolsle isleislsislclslcislcisi islolsisi level tel teater olololelolololelolelo pole'model slalelsl meski @ses eee sss elelelel jeli fisis saksi sisisisasisisisisasisgal sisi sisi similis models\| lelolslslslolelolslsislolelolel isloislel level leo te) te) mei perneeeeeenneeke bee sil sisisisisis sis isisisisisicis\| isicisisi (isi mana @ isis sla sal slowest all haa sss mala ini oleh islsisislelsislsislclslclelolel lelcisle\| opsi ssi sseeeseelea blzisisi meri aki elklalaki3 bisisisisi inisial rs) lol b\|y molle\| lelolelelelolelelslolsislelclel lelslelel model kel te) km) ran sii2i? 8is\| 8i3is se8gi3si3sisi\| gis\| label slaiselsislalalasi sila lebih kej jajoje bini sika isisilini ily 1g sis ivjalolalo sis lava saja s\|m rel kolera kalsel sasis lali sari ekeisisk sis sisa sesi ang s\|o melodis! lelolelclslclslolslslslclelolel lelolslel model te) olelolelelejole te) lolo me\|z\| 2eeee2eleeselee2el pass csi sisi sisi siclsisis\| disisi \| jak ssi isicioloisic sio isl sic isi slot slo pre folio ben beo bala ala tolol910 oleh sis\| sisisisisisisisisisisisisisis\| gis\|s isis sel sisicisisisisissisisisisis s\|sisi jaejlalalw aaaa nojahko\|l llsl iu) ala jujlulalalaiw skala lara alo\|l slolslol saksi asas silakan elsislale joel alalkol kelulalw look kalau kalakol jaloslol iso isis ola bis blok ini nojoio\| jojo elo jojo olojelojelojelojal jelojolo\| tolol molle\| lelolelolsle islolelolololsicis\| jelolelele jelek ieleiei lele else lela kekisi wee alle\| felelelaisislel lesisislelsiel keleisisi sisi sisi sislelasisisiosesisiasisisi jelslelela sel modulo\| lelolslslelsisislslolelolelolel lelolelol model lololelo elo lojojelo sisisisisisi2isisisisisis sisisisis sisi belas nikel lala ket kal sosial sri oleh islelslolsloleloislololo lelo model dang 2st s1: bagi sole\| islolelelelolelo oleisisi zie lelolelai ion iso pal leg sis isisisisis ssi sisisicla isis sisi leisjejala osis sis teljaksi lokal jaja also lele lelo dago ella lali sole sislelelalalsi lolsigiidletol labi sla jak see esakksesseesesi apsis sela ass sisa? sisi isis sel lel jeivlel lal ini ieiwlo oni sici sessesebbessisislel ssb sisi umslofel fel ialahslelalaelelelal el felajalsla (alel ip\| kelvhololelvshejekslolalsislolel jelvjalal movie\| elzielelelseelelelejsisleiei jelsisiel (sisi m3isis\|i sisisisisisisisisisisisisisisi sisi8is sisi small slelessleelelelesslala else lela elev leksissisizisis srs sissgisis sisi alkohol kala sala 2isi sisielaesisissisasisa sega sisi sl jlelaisislens slolasjel sisisiel lesi lokal bersama bee bee ae: sisi ssisisisisisisisisisisisisi sis
sas bupati buton utara provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati buton utaraa. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan dan 24b peraturan daerah kabupaten buton utaramaka dipandang perlubahwa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu digantidon nmr mantan catatan tan aman atawa #en badak cenndabuantenag weldmisla mag bala sem yaa meat inn bina bay medalatsdi mabes tara teiinondaidia samakan selasa anandabias inna human aeon ptt indah akeidneta pensnnfan sebut alfnuked memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi badan penanaman modal dan:bab tugas pokokanberada dipimpin oleh seorang kepala badan. badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang penanaman modal,lain yang dilimpahkan didelegasikan oleh bupatinan pelaksanaan penyusunan program pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu: penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan. non perizinan daerah: pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan daerah: pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan daerah: pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas pokok dan fungsinyakewenangan dari bupati. bagian kesatuatas kepala badan sekretariat sub bagian perencanaan dan keuangan. sub bagian umum dan kepegawaian. cc. bidang penanaman modal seksi kebijakan dan pengembangan. seksi promosi dan kerjasama. bidang pelayanan seksi pendaftaran. seksi pengolahan. bidang pengendalian seksi pengawasan dan pengaduan. seksi evaluasi dan pelapornona jalinan laman ledeng nana kana matan, mena menang ilinibesiebebawata catatan ain tasks shotfato beta yon alpukat bisik hebat ten tag bagian kedua sekretaris sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada seluruh unit kerja dilingkungan badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, serta urusan pendidikan dan pelatihanperencanaan program badan pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakatbadan dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. sekretariat terdiri atas (dua) sub bagian yaitu sub bagian perencanaan dan keuangumpulkan bahan pedoman dbadan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sertabadan: bee rana kenamneogbbankn yuan sunnat untan netral bremen lem ane mama din berita sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai. tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan arsip, perlengkapan danhukum, pendidikan dan pelatihan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penanaman modal mempunyai fungsi pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman penanaman modal daerah: pelaksanaan dan pengkoodinasian kegiatan bidang penanaman modal: pelaksanaan pelayanan informasi dan pengembangan kelembagaan penanaman modal: pengembangan sistem informasi penanaman modal: pelaksanaan pengendalian penanaman modal: pelaksanaan pembinaan penanaman modal: dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. bidang penanaman modal terdiri atas (dua) seksi yaitu seksi kebijakan dan pengembangan: dan seksi promosi dan kerjasamaaman modal. seksi kebijakan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengembangan program pelayanan informasi dan pengembangan penanaman modal seksi promosi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan promosi dan penyebarluasan informasi penanaman modal, pengembangan penanaman modal serta pengelolaan teknologi informasi. mann turbo jua bsa tot buat peto pata hoo pemilu 01m pole help ton istimewa humektan net oke bniamanebeta rara sena kaidah gal besa mand lapan tin sad pentisodhaai, bagian keempat bidang pelayanan bidang pelayanan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pemberian pelayanan administrasi dan informasi, pelaksanaan survey perizinan dan penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan daerah laimpunyai fungsi pengkajian, penyusunan serta perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu penyiapan kelengkapan prasarana dan sumberdaya dalam pelayanan perizinan terpadu baik penanaman modal maupun perizinan daerah lainnya: penyelenggaraan adminstrasi pendaftaran perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan daerah lainnya: pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan dalam perizinan maupun non perizinan: penerbitan perizinan dan non perizinan: penyelenggaraan sistem pelayanan perizinan investasi secara elektronik: pemberian dan penyelenggaraan layanan informasi dan pengaduan: pengelolaan arsip dokumen perizinan dan non perizinan: penyusunan program kerja bidang pelayanan: pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan: dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. bidang pelayanan terdiri atas (dua) seksi yaitu seksi pendaftaran seksi pengolandaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan pedoman tata cara, prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan penanaman modal dan perizinan daerah lainnya serta menyiapkan sarana dan prasarana dan kelengkapan administrasi pemberian layanan perizinan. seksi pengolahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menganalisa serta melaporkan data perizinan. bagian kelima bidang pengendalian bidang pengendalian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengendalian penanaman modal dan usaha lainnya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengendalian mempunyai fungsi pengumpulan dan pengolahan data, pengkajian, penyusunan serta perumusan kebijakan daerah bidang pengendalian penanaman modal dan perizinan usaha lainnya: penyusunan rencana pengendalian penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan usaha lainnya: pembentukan tim pengendalian dan penanganan masalah penanaman modal dan perizinan usaha lainnya, pelaksanaan survey dan verifikasi atas permohonan perizinan non perizinan: pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha lainnya, pengkajian dan perumusan penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan usaha lainnya: penyusunan program kerja bidang pengendalian: pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian: dan pelajar:aan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. bidang pengendalian terdiri atas (dua) seksi yaitu seksi pengawasan dan pengaduan dan seksi evaluasi dan pelaporan. seksi pengawasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, melakukan pemeriksaan lokasi proyek penanaman modal dan izin usaha lainnya serta pemberian sanksi pelanggaran perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. poo janihannngnnnn senam amat tato mantan fee taxon tense bebas oon alat mem henitridebe asik hati inn staf batu intai (tam lena nfastdandasikortiesai bob nusa seksi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan dan peraturan dalam rangka evaluasi perizinan penanaman modal dan i&in usaha lainnya serta mengkoordinasikan, menginventarisasi, mengkaji dan menyiapkan rumusan solusi penanganan dan pemecahan masalah penanaman modal dan izin usaha lainnya sesuai ketentuan yang berlakuketentuan peraturan perundang undangan yang berlakus5) jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang berlaku. bab jabaran tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam akan diatur kemudian dengan keputusan bupati. nan babnten aman ena ana ditetapkan kurang pop akan pada tanggal pb nk. tn bupati buton utara, batan bow bpmptsp abu hasan diundangkan kurang pada tanggal plt. sekretaris$ daerah button had hakikat berita daerah kabupaten buton utara tahun nomor dan nnn nnaibentn btn hantaman ben naa ala wtnntann kena nemann ena sein memeluk pebaotkaatilis bika oninedta tera daa yaaa
bupati buton utara provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati buton utara nomor tahunruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi: prosedur pemberian alokasi dana desa tata cara penghitungan alokasi dana desa pengalokasian alokasi dana desa bab iii prosedur pemberian alokasi dana desa dan luas wilayah:alam tiga) tata cara penghitungan alokasi dana desaluas wilayah dan angka kemiskinanadd). besarnya prosentase perbandingan antara asas adil dan merata ditetapkan sebagai berikut: alokasi dana desa minimum add)alokasi dana desa proposional add) dx). add bersumber dari (sepuluh per (add add) keterangan: add yang diberikan kepada desa add alokasi dana desa minimum perolehan desa sama) sebesar add alokasi dana desa proporsional berdasarkan efisiensi variabel variabel) sebesar rumus penerimaan add kepada desa add add (add) adalah nilai bobot desa bd) pada desa rumus penetapan nilai bobot desa dx) desa vlag kv21) kv3ajt kv4xg keterangan: nilai bobot desa untuk desa klx koefisien variabel jumlah penduduk desa kv2x koefisien variabel luas wilayah desa v3x koefisien variabel angka kemiskinan desa nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam hurufindeksamat penguna aas vital dam prata khitanan london kesatuan logatpengalokasian alokasi dana desa::sewretarispacran\| oke ubin ser bupati buton utara, nomor dpd x sb. reklan cjaisisisisisisisisisisisisisisisisis isis isi disisi sisi similis isisisisisis isis nlasisisisisisis isisisisisis isi ciaiaizisi: sisisisizisi: aialslelsejsisisisisisisie\|slelelsisjelsisisisjejejajajejejejelelalelalaja\|z\|a\|c similis isis isis isis isisisisisis isisislalsislalslalsisisisisis isis ela islalajajajajajajalaja\|s i3i3 isgjejejejajejelejelelejalejalaja slalslelslelajglalalajala sis fsi kasi liv bul sisi disisi lsicisis s\|s\|z\|z s sisi\|s\| ks) sisi ole kan isi sic seal laju s\|z ssisisic isa) eksis s\|a lo) ke) ke) isis is(elalslslzsla siz is\| isis sis sis piw ssi ty. ajalajajlalalalala lala lala lala kei kei see elo eelesalasis sis sis iss aja las malala lala ala sioiwlolelelolola isis ais jee jee jos iss is\|e (es sis iss (e\|e (ss sis iss le(s sis else (se lele isis finis sis isis isis (s3 (sja jas pas fat pas tas pas tas dai bai ana nan nan kanan keris alas bala jar ten ten ten alalolalo lela luloisia alas feng sale les isa isis kelola sis (sis sis jala isis lela sisjaislejalele ito ten foo ito pooja has isis lai idola sela lola slogans lais sis sis sasis sis als igi3 sis sis sis sis sis alis is( njan sisisjais scale for fan teo jaa too sisiajol loivjols ala sis sis isis sisi isa mis kiss iss jala sis isis sja sis sis sis sis sis sis isis lex jar) slajoljala lala jala lan lala heran dengan tandon pen den ton ten ten ten kel lain lalu ulama seo sas (sis isis (sis isis sis sis sis sisislaleisis lele tas lela pai sss sss isis sis sig iaisicis sisi sis isis isis sis sis isis sis olololololo isi ke) lolo lolo ku) olojololo diss lojojolo isis isis isis isis isis isis isis isis iss isis sisisisisisisis isisisisisisis isi isisisisisisisisisisis sisisisis saja aja aja aja ata aja lala lele isis isis isis isis isis sis (sis sis sie sis sis isis isis isis isis isis isi laka bis aja diss isis d\|9o kembar ke) sisi isis isisisisiss isis sis isis sis sis sis isis sisi iss sis isis oi9o1o sisloloislololololo slojlolelslolo olo10o did lolo lelo jojo did ke) sisi sis ss s s s is\| s s\|s s\|s8 sis sjs\|s\| \| s s s s sis s\|s\|s sis isis isis lw) bin ls) '&\|& sisi jas feses jas jas jas sos ass ass tae tee dod isis dio ke) dio kem ke) ka) dis isis sis sis sis sis is s is is s s sis \|sis sis isis sisi sis sis isis isis difoto isis le) key did sis sis sss s sis (ss (sis isis (sis isis iss isis iss) end lee pas isis isis isis isis iis ita tio pie iis tio ito fto ito tio ito tio tas ke) be) ka) sisissisisis isis sis sis sis isis isis isis isis isis isisisisisis isis isis isis sis sls ssislslo lele lele lele isis disisi slslelslelelelelels lele lele did ke) ke) isi sss s\| s\|ss\|ss\|ss\| \|s s\| \|s s isis sis is\|s\|s sis sis isis pet kes tas kes desa fasa pesan jasa fasa jos jasa jawa tan joan jaa jaa doa isis isis isis isis isis iss iis fts tio tio kie tie tas fis fis pie pas tio tio tao pep dosis kal sis did ke) sis sisisisisisis isisisisisis sis isis sis sis isis isis isis isis sis isis isis isis isis isis sisi isi sjlslsislslolelelelele lele lele isis slslolsloloelo o\|s1i5 s\|sis sis is\|s iss sis (ss sis isis isis isis te) le) ig) jan pee ito eta ito iso ato igo oto lor leo tone eco teo leo ke) ke) kej sss sasis isis sis (sis isis (sis iss slo lolelololsilo oslo slo slot s10 sljololoeloleloe si\|sisloloelo sis sis sisi los) sisi isis isis isis iso jis jas ina jas tao pas pro tao igo pro tao ino jas fto tao ito tao ito teo ito leo ito ino ino tao tao mja kalo njw ria kog klaim dio alo sss as2is sis sit isla sis lala sic isisisisisisi sis isis isis nimajolsio loo toon slelojalo lulu lola lolos ino halo kis \|sloisla lulu lolo naa olwioiki iin lol padi din dod kal isis isis sis sis sis bis isis sis sis iss isis sis sis isis lela isis diss le) ke) key ke) sisi isis sisisisisisisisisisisisisisisis sisi isis sis isis iso soi olelelclelelaisislislalsisisisis isis isis isis isis zj2lalajala jala lelajasisjejejejejajelajalajeja\|ela jala aje meja jejajalaja sisisisisisis isielelelajclalalalalalalala lala lalsiaisisisisisis sisisisisisisisisis isisisisisisisicisisisisisiclelajgjajgjejajelejajejeje sis ioloislvicis ilicis (al iisisisivlololelclololois slslalslelslslslel level2l2\|awal \|el2l20z\| el2\| spa aaa sisi31313 3i3 isi3inisiasi3is similis ke) sis sis fe) :(\|elejelejel tale ieee jee\|pip\|eneietejeteieipieejeie ke) is) sic zi s\|s ola sis sisi #lsid 2z\| zis si tes) s\| kec sela sinis al c\|z sis sis sisi osis isi iss sisi ala ala sia lala lala lala lala alas lala ala lala jala lala lala lala jaa sis sis missile lela jee sja ale ala lala aja ale ale lala lala lala lela laa ol lwlwulwulwululwu iiw iii iwi wl ivlulwulololwulwlolu sislolo lela isisisis delle\|s (ss (cs sis (sis (ss lele lele lele (sie lele isis hee nis sis sisi isis isis (sis jas jas pas pas tas pas tas tia tas anpprapaarrn nnn ris sis le) slam too lan teo loo tan laen too six sis (ea pak sis jas sis sis les goals jala lala lela lele las ang slalolaluljlo iyo ims iis ialolols olalajals lalu islololslalw slo lala lokal oiolalaolwu ii sis six sis sis (sis sis (2s isis jala als asal joe isis labela las pal teo tan laa tan ten ala loyola olwlwlalo aja sislejsje see elo sis sis igi sis sis sis sis si2isis ale (es ais isis tua sis isis si2similis isisisis isis sis isle lela laa lala ajlujlalu lalu inrvjluajwuis ala rek eeee bana asas sisisls isis lolelolu lala lala law alolalolir o00ja isis lalu lelo lola let sss sja kes isis sis si2 isis disisi sisi sis isis isis isis d1io lolo (em kon ka) did ois1id ol5l5lolo diss sis sis s\|s\|s\|s ss s s\| s s s s s \|s\|s s s ss\|s\|s\|s\| (sis sis isis isis isa fro fso joo foo joo paa tao dao tao deo tao tao ito tao tao tno ito tao tao tao fto tao tao tao tao slelolola lola lesi sala &\|o mri z\|z sja jala laa eksis ajo ala sis isisisisisisisisisisisisis isis sis sis similis isis sis isis los (of haw fto ito pas tio fto ito ito fto tio tao dis isis ka) ke) sisi s sis sisi\|is sis sis similis iss isis isis isis isis isis sis isis sis sisisisisisisisisisis sss ssi s s s s\|s s sisi sisi sis sis (s s s s s isis i8 sis isis isis isis isis (ss tah an sis sis jas jos sis isi jas iss tas fes tes lsg tes (as tae jas selalu lololslalololels lala lala isa lnlolololals lala od\|is sis isis isis2\| sis \|sessilis s sis \|s\| i2 s sis sis olojolo dlolololo lele diisi sisi is isis iss sis sis\| s s isis isis s s sis sis sis isis isis sis isis isis le) k" ) dam kan pan sis (sis sis sis isis isis sis sis isis isis sis sis isis isis isis isis ka) tai sis isis isis isis sis isis sis isis sis sis sis isis isis sis sis isis isis sis ojo slelolols diss joo od1io1o sisilia did 1i9 isisgisis(s(similis isis sisi isis isis isis isis isis isis isis isa kis past jasa jasa pan jaa tama post dosa jos jawa jasa fasa dosa pos jasa doa tea iblwlw biw isi ikk isivisin lain lain ka) ke) did isi sis isis sisi (sss sis isis sis isis isis isis isis isis isis isis isis sli slolololololo sss sis sis sis sis sis s s sis s sis ke) isi (elelejelejs isis is s iss iss les \|s(s \|s(s \|e\|s isis lele les sis isis iis tag kan kan terapi tai sss sis sis s ss sisi\|sis seisisisisisisisis isis iss (ss(s sis (sis isis isis isis (sis diss did slot slololo locodol5 sss s sisi s\|s\|s\|sis o1d sis sss isis isisisis isis isis isis sis isis isis sio sisisisiai nie isis isis isis jas (ss tao jas tao tao tes ejaksjs iss sis sis isis isis isis (es sja sis sis sis (sis sasa islelele lal (sa dao tam pisa pas poo satu isis isis isis lele lsid lela laj ala als isis sis sis ala sis isis sis isi3 sis sis isis sisi l910 dlojolelololo s ss s s s sisi\|s\|s sis (s s isis\|s s\|s8 \|s\| isis isis isis sis sis isis isis isis lala jago lala spp ppp (ep elo fef jae jee aja a\|e ala nla sisisisisisisisisisisislala ajajajsjsisiais alalalalslalalalsisisizis baba cig sisisisisis isisisisisisisisis similis sisisisisisisisisisisisisis isisisisisisis sis isis sisisisisisisis mmm niwiwiwiwiwiwim ninjulululuiwiwlmiwisinia a22 alalalalalcicic aisisisisisisi3 cage isiciciciei clean sisisisisisisisisisis\|s\|e\|e nimwiwiwlwimin piwiwiulwiwlwiwininluiuia isis isisisisisisisisis isis ker kai kao vidio iwviviw wiw aa sis iis sisi isi isis isis sisi isisisis sis similis is\|s\|s\|s\|s\|sis\|s\|skala s(s\| (az les ala l2lz\|e\|s\|seals sisi ala lais selama sls les sss sis isis isisisis sisi sig sis mirlolw civil ina) jamaah bee are aaa rea isis sic 2l0loj oo1 similis isi siglos &\| zis \|sig s\|z\|s sbbabaare ci3lal jala please\|style\| (etal lz isis\|els @isis piala(s isis isl posisi\| isi isisisisla isis ser isis isisizisisie crisis sia lala lala lala lala lala ala lala lala lala jas jan tam tas jam dan las polo eloosjesjels sosis eksis ass sis lala lala lala cisisisisie les jes ice (cs (so isa iso (go (co wiw iiwlwlu lulu lalu &iw glo tolol www ijs sis sis lele (sis s\|s (sis isis isis (sis (sis sis sie les sis isis lele ssi isis sis isis jas jas jas ppppppprrrsasrrrprrra snn nina fe) jelek joo teo ian six sis sis isis jas sia jae jas jas (ala lala isis elo lele pas sisa sis sis sis sis sis isis isis las agamais low inlololvs lalin slolala lokal biola kis aja eksis sis sis eis isis sis sis sis sis sis isis sinjai sis ajo sin laju isla isi scale lola far pas ito pena pen pu) mia lou olwulula sislsisjass\| sasis sis sis sis sis sis isa sis ale ejs ais isis slajalajajalala jala lala kala lala hara tandan ken ten ten ten ton ten ten laluajulu lulu i5) lea lala ala iso sis sis isis isis sisi isis sig ssislsisiv lalu hole jaja lala foo too olok sin lalu lola lela le) kal sis aja kis sis sis ieisisisisisgi sisi sis sis isisisis sisi2sisilia s s isis sis sss sss s\|sis isis sis isis isis isis isis isis iss s s v\|is# isis sis isis isa deo ino foo teo iso tao pro tao ino foo dio tao tao ita tao tao tao tao tao tao tao fto tao wl\|wl&l&w z\|z rig sis jai ala aja lala raja jala eisisisisis isis isis isis isis isis isis sis sis (rik lok ito ito ito li lal ben ku) kel ka) dod iso ssisisisissisi sisi sis sisi isis isis isis isis isis isis isis isis sisi s is s s sisi sss s s s s s sisisisisisis sis sis (sis iel sis isis (sisi iss sis isis isis isis (sis isis isis (as (st (se fat jas jae jas tes ses kes tas tas tag tas tas sejalan lolos\|slalom les lala lala xvj lajolololal s luis ivo isisisisis is\| sis sis sis sis sis isis isis sis isis sisi s\|lslelololoe lelo tolol ool ool910 olok0 sis iss s\|s s s s sis isis isis \|s8\| s(s isis isis sis fe) k ) tan tan kan kang sis isis isis isis isis iso iis tio tio ito tio fto fto pas tio tia sis isi 8i8s s sis isis sis isis sis isis isis isis isis isis sis isis sid diss o1o did lon ko) diss ol9010 emo) 2is s\|s iss sis isis isis isis sis kan ana and pan end kon pos ris isi ipk lsid how how nis kaj didik isi sisisisisisisi8 isis sis sis sis sis sis isis sis isis isis sis sis sis iso la) dilolololelolelo ka) kej ssisisisisisi fa) sio kleleleele\|ejs sis isis iss lee (aje (zis isis isis isis sie (sis jelas le\|z iss ft) jai ito neo fto teo ito nico nico igo ito nia teo ego deo nico teo tai d\|9o tempo) ol9lolos ssislolols lela ssisisisisis te) bi3i8 isis (2s isis (s(s isis isis isis isis disco ke) s19 sslsololo sis s s ke) (ss isis sis sisi\|s (sis pang iki jlw lag lalu solo solo isi itik iin isi fan pan jai sas isis sisi sis sis isis isis sis isis isis isis keji jas deo
la, men bupati buton utara provinsi sulawesi tenggarpengalokasian alokab iii pengalokasian alokasi dana desa pengalokasian alokasi dana desa dibayarkan secara bertahap, tahap sebesar (enam puluh persen) dan tahap sebesar yo:(empat puluh persen) selama (satu) tahun anggarp pena ditetapkan kurang pada tanggal sekretaris daerah ass. bupati buton utara, bagian hukum dem oli abu hasan aan man senna nama men diundangkan kurang (aa padatanggal sekretaris daerah kabupaten buton utara, ng ongalokasian alokasi dana desa kabupaten buton utara tahun anggaran kedekatan nemebesa apd gowbagi mon not mod pen desa grup operasional operasional operasional" oprrasronat penari an men fos kecamatan.\| mima desa rata rp) promosional pagu apd per desa\| bita \|. pegas oma. ocean separo doeeampangunan \| s fkuususu campaka \| orang2gas\| o118555250\| ossirasoo00\| 2e5200000\| sego0ooo\| so00ooo\| ikunsusu romo osesogogae\| srasrsooo\| soooooo\| so1. konde jeoneaunu kulisusu barat anoda ben pia kai "ata san add ang nana: ntah pan kari rian pergi per bara ar: yaa ata pangan kie anna abg kak keamanan seni mpr www iku lists utara (kurisusuutara ) fam bou oseng044e\| oo osacansgo) 4e7oo2000\| iwarorum utara jiasswa sesosok44a\| oss4sos29\| o sser91.0oo\| sov0000o\| \|.s9 \|wako rum utara lara sesogogas\| o osarargoi\| o size98000\| so00o0o\| wakorumba utara pala horde kemrperapte pangan bupati buton utara, pederetaris daerah ass. nara hukum abu hasan dpm(g\|ama(ah,::.60y6 (enam puluh persen) dan tahap sebesar (empat puluh persen) selama (satu) tahun anggaran.bup realisasi pajak retribusi dari desa san, operasional desa, dan intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi.gnkarama asa pada tanggal (p aa.) (sk bupati buton utara, kanoman pun pul akan abu hasan diundangkan kurang pada tanggal sekretaris daerah kabupaten buton utara, mad yasin berita daerah kabupaten buton utara tahun nomors, daerah merata) desa tdp total dprd yang dibagi yang diterima realisasi dprd prop proposional yang aan seluruh desa diterima desa fa) kursus raib osigooo\| lks o jusaasose sesosisl reorzoool ten ora\| says.oo01 ibonegunu ' nonegunu \|bonegunu use ikuwisusubarat karya ssoocis\| tame resi2tool. m200 knol eeisnoo! kecamatan nama desa anjani icon total bagi hasil" aan yakni desah daerah merata) dprd yang dibagi \|. opsional yang\| diterima seluruh desa mepodkaa genk oma ta) )x16) (a) mena eat insert sento0g bae rar vakorumba utara wakorumba utara mea bupati buton utara, para koordinasi abu hasan sekretaris daerah) pacunmurun
bupati buton utara provinsi sulawesi tenggaraperangkat pemerintahan desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. tokoh agama adalah orang yang terkemuka, panutan dan memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pimpinan dalam suatu masyarakat. bab ruang lingkup lingkup aparat pemerintahan desa dan perangkat pemerintahan desa yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, bendahara desa, operator desa, kepala dusun, rukun tetangga rukun warga, bpd, lpm dan tokoh agama. bab iiidibayarkan setiap triwulan selama (satu) tahun anggaran. besaran penghasilan tetap aparat pemerintahan desa dan perangkatbesaranb pembiayaan pembiayaan penghasilan tetap kepala desa, aparat pemerintahan desa, perangkat pemerintahan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa sedangkan pendapatan lain yang sah bagi aparat tokoh agama bersumber dari dana bantuan keuangan kabupaten untuk tokoh agamara koordinasi pada tanggal uba bupati buton utara, as. jo bowo pamtelestelekles malslelsiele islolefsfofsl m slslslslololsisisis mololoisislelelsisisisioeai siplelaleleislalsisislalalalelalatslelsisisan jaja sasdaadddsdakkdkk \|. wlwiwiw olz alit ie) ihe bsbaeg clslalc ke) ke) lokal sale\| lelelelels welrleleleaasisi sea is) slolesigisi sasis isloisizisiz disisi sal lol bikini(nininininin xiv inv iin in p minin olololoeloeloelcoiojisio olololoeloelololololojolioio pic slelelsisislslsisic slelelseisielelelelsisisiscmai sisi s1s o1o1o1o1o sisisisisisisisisisis sau anak ololoeloleloelelelolo olololelolololeloleloelelom ls) elelelelelelelelels sielelslelelslelsleleleemi '&) slelelelelelslelels elelsilelsilelelelseisislelis sei i i level iii lele (s2. sis insists\|ls\|s\|s\|s ssisisis iis iis isle is\|is\|s\|is\| ololololslelslelole ololololsliclelolelolelslo kai sisisisisioiosisio sisisisisislololo5oo ololololoejoloeliojolo olololelelelolelelololcio slelelelslelejelisis sielelslelsislelsislelelem (z0 olelelelelel isislols slislelelselslelsisisislois ten uan meng dea una (3g slelelelelele lele mile lele lele lele agar ololeleloelelelolelo ololeleloeloelolelelelelolom si. slelelelelslslele\|c slelsleisislelslelsielsiomaul sis sosis didi ssisisisislseisielesisisla a! olelolelelolceleioio olololelololeleleleloelolo iri slelelelelelolelsic slelelslsisieleisisislelom slslelele\| islelelels slelelelelelelelslelololom nat bu. slelelelelele lele lee eee ololololelclolololo olololololelelololelolelo "ji le) ( . elslelsisisis sisi elslelsisisleisisisisisicommul ig) sis isis sss sisi1sis isis isis isis olololeleleloioleio ololeleolelelelololiololicice aan olelelelsielelslelis slelisieisisielsislselsslom olelelelslelelslsis slelelelslsisislelslelelea pang kendang kendang eng ololelelolelelelelo ololoelelelelelelelelololoe.i slolelelsislels\|sic elelsielsislelsiselsisieloii la"! sisisisisisisis isis isisisisis1s ols sis ololelelelelelelele ololelolololeleloeleloleie slelelelsiclelelseio slelsilsisiseleisisislelsiomai elsielsisisisleljels olelelslelsleleleleleleloma lele lelelele lele mile lele lele ololeleloloeloeleloe\|o olololeleleloeloelololojlojlom olsleleisisisislsio olsisielelelelslelseloeloeloa sisi isis sis ssi sisi sasis\| sss ololololelelelolelo ololelelelelolelelelelolom selslelelslelsislsis elslelelcilelele iisicisisis selelelsis iisislelsis olelslelelsleloeleleisisiom pem kes pel pam ulama kan tana kam kana) iman ololelelolelelelolo olololelolelelelelololcloa sleleleisisisielso\|c olelsiselelelelsieleisieloa 8isisisisisisisisismslolisi sisi ssisisislel ololeleleloeleloeloio olololeloleleleleloelolojo slelelelelslslselisis aolsislelslelelsislsisioio sslelelelsisislelols olelelelsleleislolslels kam was la) hama al koma kam ololoeleleleleloloele olololelolelelelelelolole slslelelsisislelcic elelsleislslelslelsisielo sisisisisisis isis ssisisisisi ssi ss\| isis\|s\|isis olololeleleloelelolo olelelelelelelelele lelet slsilelsielelelejoie elelsilelelslelisislelsjolo sleleleleisisieleico olelcslelelsleleleisioloeloaa wlolwilwlolololojlolo wimlololelolololololololomi olelololelclclelolo olelsloleloelololslsiolo\|o ela similis iso joss ssisisisisisislslsol s15 ololoelololoelelololo olololololelelelelololelom liu sslelelelslelsislsis elelsielsisieleisisisielom elslelele iisisisisis sisisisisisisisisisisisem denga wlolwlwlololwlojwla ololelelololelelolololeloml ala olololololelelole\|ls sleleleleleleleleleloelolomgul sisi isi sss sisisisisisis isis isis pera olololelclelelelole olololololeleloelololelelom slsisleleleisislcis eisisisisleisisislelelsecm li slelelelsisisisisis slelelelelelelslelolololom elo lea beb ala bni ale bla bee eri loe ole sis isis sis relio lele lele sis inicio oto lele jojo kang sis isis sis isis isis isis basu eksis else seleksi ole le) lele beb beb uta www ibn in lolo olo loe oma ssl else sis sesko loe sis sis sistolik iis lele ikke kek iwsaswjkewii loe ikeisislio sisik kseikswislkiswkolio lolo sie lele lele lele ess issue lek m3lsleisisl elslele info fals telefefalolalajofol kan alolololslolslolsislslolslo olololololololololololelolololokololololololololololoa slplalelelalaisisisleisislsisialeleleislelelelelalalais asieisisisisiseeeea jaga ada kakdkekkakkakakakaka wls alus \|ciw kal isa 2s\|sjalalas els jalal: sims \|seals (sala size eleleeasisis lala lelalslesian si2isis disisi: sic\|iazlzis izin @lsisisisisisisisisis na #false\| (eleislelslalalsieesis elelelsisiselal 4g: bergegas slalsisi (ai sisi isi lola male sisjelsisisis kisi sial lel sal lesi clo v\|o\|& isi los sia iko ke) sa. kas solo las asas las las lao lao ino las fas laa ino \|alfa las iivisisisis iso ololololololololololololojo ololololoicolololololololojololo ololololojioliojioliolojio slololololololololololololo selololclololoiololololololololo sisiololololololo1010 sisi iss ooo ssi sis iss sis isi oos sis isis isis osis olololololololololololololo olololololololiclololcoliolojololo ololololololololojolo daan oololololololololololololo1o oolololololololololololololololo clolololololololo1olo yaa slololololololololololo1 oo1 olololololjololololololol oo1 o1o1o slolololololololojolo slelelelel lele lele iii sis iisisisis isi isi iis isis sis iisisisis sisi iis iis\|aj sisisisisisis iis iis iis olololololololotolololololo olololololololololololololololo olololololololololo1o ita tan ala sisisisisisisieisisisisisisgsisisleleislosisisisisi sio sss oleloleleleloelelelelololoio ololelelololoeleleloelelelelololo ololelelelelolololce\|c ten silolololololololololololo1o sicsliololololoiololololclolololo ololololololololololo pon naa olololololol ooj ool ojonooyo1o slolololotololjolo1 o1ojoyotoio slolololololjolo1ol oo1 ielelelelelele lele lele lele lele lele lele lele lele ololeloeleloeleloleleloleloelo olololeloelelelelololoeloelolelelo oleleleleleloloeleloele slololololojolololololololo slolololololololololololololo1lo sleloloilololololololo sisisisisisisisisisisisisismsisisisisisisisisisisisisisissas sss sss clololololcoliclololoiciololo ololololololololololoiolojololo ololololololololololo oolololojololojolojloloj oo1 oo1 sslolololololololololololoololo olclololololololololo mei slololololololololololojo1l slolololololololojololol oo\| o1o oolololojololojojololo one pena pan psm pong pem pol pon png eni rang pen pemain roni rani pong kendi png ena kagami kena koni ban oleleleleloelelelelelelelelo oleleleleleleleleloelelelelelolo olelelelololeleleloele slolololololololololololo1o slolololceloilololololololololo1 slolololololololololo s\|io\| \|ojojojo19o10o1o10o10 sosis isis sosis sosis sisi ojo isi cololololololololololiolololo olololololololololololololololo olololicololelololoiolo sslolololololololololslo1o1lo slolololololclolololsiolololo1o slolololololololololo ololololololololol ool oo1o slolelolololololololololololo1o oololololololololol oo1 neraka pem esa kera pisa mal bisa cra png bond kami kesan ker pen pen pai ololololololoicoiolololololo ololololololololoicjiolololojiolo ololololololololololo slolololojlololololololololo slolololcoicoiolololciololololo1 clolololololololojo1l mag sisisisisisisisisisisisisismsisisisisislelsisisisl sss sss sisi olololelcelelelelelelelololo ololololelolelelolelololololc\|o olololeloleloleloelolc (ea slolclololololololololojolo slololololelolclololololololojo olololololololololo1o slolojlolololojolololojol oo1 slolololololololololo1 ool1 o1o1o1o sliolololololololololo sea lolos les pen pem lele lele lele ololololojolojolojololololo ololololololololololojolololoj ololololololojfojojolo aan slolololorololololojolololo olololelolsjolelelelelsisisisis slolololololololojo1 sisisisisisisisisisislsisisa sis isis sosis sis similis similis sss sss ololololololelololololololo olsjolelsioisislelsisisisisisis ololololololololololo slolololololololololololo1lo sisiscislolciololojlololo1o te) siolololololololo1lo slololololololololo1o1 oo1 o1o sslololololoololololololololjo slolololololololol oo1 ielelelelele isle lee bible lele isis ololelololelceloelelelelololo olololelololelolelelelelceicololo ololololololelolelolo isis ololololololoiololololololo slolsiololololelolololo1olo1010 sisiolololele1olo1010 sleisisisisisisisieisisisis sss sosis sosis isis similis solo sisisisisisisisisisisisisis oisisisisisisisisisisisisisisis ololololololojlololojlo sela ka) slololololololololoio1o slolololololololo olololololo siotoioiototototot oto sara sloslololojlololololololoj oo1 slololololololiololololojolololo slololololololojolo1 kadi kon pang pai png, kam pig kur kena ololelolelelolelelcicelololo ololelololelelolelolelelolololo ololelelelelelelelolo oolslolololololololololojolo slolololololololololololololo\|o slolololololojo101010 sisisisisisisisisisisisisismsisisjoisisisisisisisielois sss sea oleloleleloeleleleloeleloelolo olololelelolelelelolcliololeloio ololeleleleloelolololo siolololcololololclclolo1010 sololololololoiololololojolololo slololololololo101010 slelelelelels sisislolelelisio sleleleisislelsislelelsisiololo elelelelsiclololelols mei oi lojioisisiwioilsioiwiwlaolo oli wiwiwiwi isviwinlolwiniwiwio ol iloilo jiwiwiloixiwiwlo oren clololololololololololololo ololololololoiololololololololo slololoicolololololo1o sisisisisisisisisisisisisismgsisisisisiolsisisisisisisisissas sss sio sis mai ololololololcoicololololololo olololololololololcoliolololololo ololololololojolololo slolololololololololololo1o slsiclelcsiclelsliolelciclolololo slololclololololo1019 ololololololololololololo1o sislelsielolsiolololojol o1o1o slolololololololo1 oli voil viwloil iwiwilwioiwloia wiviwinilwiwinilolulnlaolwiwiwlaoio vi lololwiwiwiniojiaola ololololololoolojololololo ololololololololololoejolo\|lo\| olololololololojo\| oo1 aja sisisisisisisisisisisisisismsisisisisislelolsisisisisio ole sis sss sss olololelolololololceioiololo ololololololoiolcleloloiciololo ololololololololololo bgn ne5 eelololololololelolololololo slelelelclolololololelolololo1lo slolololosolololololo iiclololololololololololol slelelelslolelisiolisilolololololo elsislololololoololo ale bee cent lawa lawe loc lawe law lai lan land lali lam lagi kang dena lewat cone laws long law low land low law law lai ale solo ioi lolo silo lio solo olo jojo lolo lolo sis sis lolo slo sil isle loo ble kan ulu ibw imw olo tico olo naa sio sisi solo lea sem ssi leo loo sis new olo olo ojo olo ann sii iki olo (aan songo naasongopon in ane, saran saksi asn asarsarsansars ane tani olololooloololoelooi gialalglolsalalsisisloloa blolslelalslaloalalslasieloma isi sisi pipi isis sis ssisisisissa sisisisisis ssissesa odi ks) sis ena \|s sole\|s slslals sisieisisisi sisioisanl sislosislei3 pie six 3u\|kimia moe kana 's\| blolwic reg lag opsi ssen io ssisici3 te! b\|z rat sisi (ol jelsisisl isi isl slslalsisis\| isian pon nan alvivisivivivinivivivinioislomg xiwilolwlwuloiwloiwilwjiwlaiw slololelololeloleloleleloiole s s i8 s isis\|similis sisismul is3\|s\| is3 s is s isisisisissml ololoelelololololeleloelolo sleloloelololelololoelolololoele slolelelsieleleleisisisis dean sisielsisieisislelsielsisis oto1ojo ool joo1o na. ololololololsisioiololololo kana mami kenali man kam puan kail kanal poni pama manat lame! (ami alualululujlululululula\|lula og. slealsla isj\|siswa\|s\|sja sisi\|lsislsisisisisisisis res) iololololelcelelsiclsleiclels nan sisisisislslelsislelsisisanaa sss sss slelslelslselelslslelelsem elelslolelselseisisisislelelemai slslsislslelsislelelselsis bas ssisisisisisisisisisisisis a sena "nb kininininikininkini kini nik slelelelslbel oleloeleleleleleleloleloelo slololeleleleleloloeloeloeleloelo \| s\|s s s is semua sa. is s8 s s sis\| \|s\|sisisisisismul sis. isis isis ti. sisisisisis isis isis isis sisisisisisisis\|sisisisismga\| sisisisisisisisisisisisissalal oololojolololololololo oolololololololololololololo hal sleleeleee a i lelelelele ella sisisisisisisisisisisisisml sisisisisisisisisisis inside sis ioi iso isis isi sosis sosis ooo ololojolololeoleloloj slelolololelolelelelciciololo ssloleleisicelsisisisisisis slolelsislcelsiclei isis sisi pra .i. sisislelelelelslelelsle slelelelsisisisisisisisisis kam kam pam ragi oo. gigigigigigigisigigisig\|g slololelelelelelelelelele sis sisisisisisisisisisisissmai s s s 8s\| kena ge sisisisisisisisisisisssmaui 8isisisisisisisisisississmairt, slelelsislsisisislsisis sleisisisisisislelsisisisis anna i lelelelel lele lela vl wl wlwlwlwlwiwinlolalalo slololololeloelelolololoelolole sisisisisisisisisisisisisagal s\|s s\|sis\|sisisisisis\|sisisismgui elelelelelelelelelelelolommll slelelelelelelelelelelelelele slolsleisisisisisislelsis bet elelelelsieleisieisisisisis ssislsisisisisisisisis tel slolelsisielsisisisisisisis asa ielelelele lele ella pena pem pom pen pom pam pam pang sisisisisisisisisisisw nas isisisisis isisisis sasa divisio sss isi osis isis iso posisi ale sisisisisisisisisisisisisaa sel sisisisisisisisisisisisisisism ela, olselolelelolsislslsisisisia olelelelsislsls iisisisisisem isle lele lele lele lele lele anak slealalalalslalslalalals\|a sloleleleleleloleloloelelelele similis\|sisisisisisisisismul is s\|s is\|sisi\|sisi\|sisisismgul similis isisisisisisisissma sisisisisisisisisisisisisisisaa slslslelsiseisisisisisisis slololololololojolslolololo classis\|lsid isis isis\| s isis loloilolololololololololololo olololcoleloelelelelelelcelc tol alololslclelolslolsis\|sel\|olo sis sisi \|sisisisisio sea siolslsisisiolsisisisisisisis lala sisisisisisisisisisisisis sisisisisisisisisisisssesm iri: slelselsisislelsisisisisis elelelels isisisisisisisisis slsislals is\|lalu iis i s\|asl\|s lololololwlololololololololo tata slolololelelololslolelois oloiolololololelelselelole\|s ola sosis sss isis sisi sis krisis ios iss isis kan olo olololelolelolo slololololololelolololololcio nan sisisisisisisisisisisisis sisielsislslslelsilelelsisie sslelels iisisisisisisisis slsisisiselelsislsisielsisis joo loo joo joo ico ico joo joo ico joo too jco lele bee an ala sio elo ie. lele lele lele sie lele sele nan isisikswikswiswikeskswswewikswis seks ksesrswsawkswiswswlkswaswis lolo sio isis isis an isis loe isis sis lele sis isis isis isis isis ganga ola pune dita lolo kiw lola iko iko iko sin jagad hagagadadadadaa isieisiksksisikskisksis sssswswswiswswswikswis sio lolo isis lois ole sisi lkisiolelslojole slo naa sis loo lele loo barang organ babokbobodb bodhbokooeo olololsisisisisisisisisisisislomololololsislolslslsissolololololslolsloekhi aislalslslalelslsisisisisisisissislalalslalslsisisisasisislalslsisisisia kai kas kas kao asi kas ari kasi boa kas kas kar akan kakak apsis lang napi img sahbebeaseaaa mere asna lansia isicisisisisisis ci2ialcisisiaai sisislelslelaisisisisiz\|s ols melzleolsia\|similis sja) sis lel2lel sisi slsielslals\| sisi:sisislal isi (seleksi isisielsi \|gi z\|( isi lalai sisi sis kaki ke) olololololololololololololcololo olololelolelololololosiolololololojlolololom si2 s is\|sis\|(s isis sisisisisisismsisisisisisisisisisisigsisisisisisisisisisml aan had band ping andi ran ksm a22 ben rsa rs) sis sss isi sss sss sss oleleleleloelelolololeleleloelolo olelelelelelelelelelo oleleleleleleloelolom elolelelelelelslslelelelsisisis elelelelelelelelslele sleleleleleleleleem slelelelelelelelelelselelselelsis eleleloelelelelselelsis olelelelelelsisisemi alalalalulualalalualajalalulujala alalalalalualalalalala alalalualalulalualaja pel is\|s\|sis8 s sisi is sisisismsisisis\|sisisisisisismsisisisisisisisissma eleleleloelelelelelelelelelelelemoleleloleleleloleloeloeolololelolelolelolcm slolelelelsisisisisi isi issue elelelelelelelelelele slejelelelelelejele slelelelelelelelelselelsisisisis slojelslielelsisie isi olsloleleleleislelsmang ti, pivivivivnivpipivip ipin nip pena jae ono vninipinin ini pin similis sisi isis isisisisisisiswsisisisisisisisisisismsisisisisisisieisim kor pola sosis sss soo disisi ssio\|o ding a59 r22 ks) sss ooioiso isi oleleleleleleleleloeloeleloeloelole oleleloelelelelelelelo oloeleleleleleloeloelomi slolelelslelsisisisle isisisisie oelelelelelelslelelele sleleleleleleleeemi slololelelelelelelsielelsielels selelelelelelelelelsie olejlolololeleleleloma can kom kon pem kam kal, pan pam pam pad oleleleleleleleloelelololololelo ololelelelelelelelole olelelelolelelolelo slelelelelelelsiele islelsisisis elelelelelelslslelsie sisisisisisisissismi sss sisi sis ioosisisisio ooo1o sosis kadi kadi pan kadi kai kdi kdi kadi adl oleleleleleleleleleleloeleleloele ololoeloleleloeleloelolo oleleleleleleloeleloemm slolelelelelejelelelelelsisisis elelelelelelelsisisis slolelelsleleleleemi elelelelelelelelelelelelsislsls elelelelelelelelelsis oleleleleleleleleemai olololololololololololololololo ololololololololololw olololololololololomm.\| clololslelelels islslsisisisisis olelolelelelsislelc iis ololelelsislsislolommul ii. band kadi mag aaj aoa kan asi ks) ang aan pe) men rsj rs, kan bag randi bai padi kadi kai kadi kadi kal oleleleleloleleloloeleloleloeloloe ololeleloelelololelolo oleleleleleleloloeloa slelelelelelelelelelelelsisisis elelelelelelelelelele oleleleisisieiseom selelelelelelelslelelselslsisiele slelelelelelsislelsis olelsieleleleleleem ta! olololwlolololulwlalaololololala nlololwlololalalwlala vlulwiwivlwulwuluiwja olslololelelelelelslelelelelele oleloloelelslelsislo\|s olelslelslelolelslom kan) psn kan kan rsa asi isa ks) kan padi kadi kan kadi kadi kadi kadi oleloleleloeloloeleleloeloeloelelolio ololeloleleloleloeloele olelelelelelelelelo olelelelelelsislelsl isle isisisis elelelelelelelelelsie slsisisisisisissla elelelelelelelelslselslelsisisis elslelelelelslselelsis slelelslelelelslelsa selo adele tao doa tes dom pen pen sisjaisisisisi isisisisisi sis iis iis isi papapapipakaki ololololelelelelelelelelelelele ololelelolelelelelele ololelelelelelelelomai kdi rsa kan pan kan ran key ke) ks, ooo ooo kan kai kadi kadi kadi kadi pad radial oa. oleloeleleloleleloloeloleleloelolo olololeleleleleloloele oleleloeleleloeloelolo elelelelelelelelelelelelelelels elelelelelelelelelele olelelelelojlejojolom 593i slelelelselslselelelelslelsisisie elelelelelelelelelele sleleleleleleleleloai islalalals\| islas isis\| is\|als s\|slslals\|s\| ias\|s is\|sia slalalslsa sisa slolololelelelelslelelelslelsis olololelolelelolelele elololceloleleleloloai sss sss oop ssi sie sss osis sisi sss sss sss oleleleleloeleleloleleleloelolole oleloeleleleleleloelele ololelelololeloeleloma ii elelelelelelslelelelelelsisisis slelelelelelslelelele olelolelelelelelelom oleleleleleleisielelisieleisiele olelelelelelelelelsie olelelelelelsleleeai nat slslsis isla\|s is\|a\|s seals seals\|ls\|segala\|s\| seals islas iss olololelelolelelelelelelelelelo ololololololelelelscio elslelsielsielslelemal kal kan pen kadi kan kan san kan kan abs kadi kadi kadi kadi kadi kadi padi oo oleleloeloleleleloeloelelelolelole ololelolololololoelolo oloeloelelolololeloeloma elelelelelelelelelelelelsisisis olelelelelelelelelele sisieleleleleleleem elelelelelelelelelelelelsisisis elelelelsleleisielele olsisisielelsisisesm islslalsi is\| isla\|ls a\|ls seals slalslals iis\| s is\|lalu s\|lsislalsislals is\|s eloloelelelelelelelelelelelolols ololelelololelolelole ololeloleloeloelelelomm.l pan mai kadi bsa psn kan psn asn kan sss ojo oleloloelelolelelolelelolelolelo oleleleleleleleleloele ololoelelelolelojlolommii elelelelelelelsleleleleisisisis elelelelelelelelelele elolslelsleleleloo slelelelelelelelelelelelelelele elelelelselelsisleisis olslelelelsisieleesma loo loo loo loo loo joo loo loo joo loo loo loo joo joo joo loo loo loo joo loo loo loo loo ioo loo loo loo joo joo joo joo ola lola lala ola lele lele lele lele lele lele lele s.le lele lele sesiekswswswsaswswawswkaswswis isiksikaslkswikaswkasieiwis seks ikswikswswkswiwis ui lolo lolo olo lolos sis lkikselkseikskseiseisisis sisi kli lis silikelkislis sis lele isle sie sis sisisisisskssisis sasa isis isis isis isis alis looks folk oki koko oioikolfoikoiko iki isi oiolklklkoiolkolo nik ibn ibw lolololsisieleisis leislolele lele isis sis keskslkkseskikswaswswswkawis seks kseslksissikikewi siksiswksikswswieis ole lolo ololololole lele lele loe lele sll lele lele lele sie lele ssi klinis sis isl sil lklislels lele lelkelele pia ololololololololslslslsisisdololololololololoisicisloes sizlalalalalalela\|slsisissa asisisssleslallala mean asi kas kas kas kas kai kas kas kasi ketat kakakmu . #llsl elalalelala\| sss edesleisislalslele bis see disisi sisisinicisi2i sic sisi pis\|s olcisizis sal s\|e\|s as) wiki ke) isis sisi le) disini o\|s ssi oe\|s isis run similis diss o12 cia isi lel isi lolos sie sisi sok els\| isl isisisisi disisi inisiasi isl (sisi 1g sisialalzia\| (zloikg hasi es) anna inlololoiwlwlolololwlalalolao ojiwlololoisiwlnlojojiojolajia slololclolsliolelsiclsliolslisis oloelslelelelsicislelclei isis ssisisisisisisisisisisisisis kag kad kad kadi kadi kadi kadi kadi kadi kadi kadi sloloeleloleleleloelolelelolole olololeleleleleleleleloelele slslelolsisielslslsisiclels oleleleisielelsilelelslsisis sislelsisisisisisisisisisis sisi ssisisisisisieisisisis sa. slalalalalalalalalulalulalala alalalalalalalalalululaluala oolololelolelelelsielsisieie olelslelelclelslslicelelei isis sisi isi sss yos oto ken kadi kadi kadi kadi kadi kadi kadi kadi kadi kadi kadi kadi rad slolololoeloeleloleloejelelololo olelolelolelelololololelojo dear sisisisisisisisisisisisisisis sisisisisisisisisisisisisis siolelelsisisisisisisisisis sislsisisisisisisleisisisis nas sininininininikininiminin\|n\|n virivivin\|v\|n ninnin ini dika slololelololeolceiolelclcleic iic ololololoiclololicolcelelolole elolelolslsisisisisisisisis sloleisisicsle isisisisisisis sis sis iso ojo osis dio sliololololeoliolelelclciololeie olcololololelololelejcicolele sisisisisisisisisisisisis ololeleisielselislelsisisisis slslolsisisiseislelslsislelse olslelslslelslelelslelelels at . kan ml, png kan kang ani eni kang slolojolelelelelelelelelelele olololelolelelelelelolelole sslolelsisisisisleisisisisle sisi ssisisisisisisisislsisis sosis ojo iso ois isis osis isis isis isis isis slololcolololeleleolcelololololo ololololelolelelcloiclololo 2i2\|(s\|(similis(s\|isis\|isis\|isis slelelsisisisicleisis sisi slolelslslisisisisisisisisis olelelsisisislsisisisislisis slolololololololololololololo olololololololololololololw violoiclcoisie isislsisisisic slolsiclsisisisis isisisisis sisisisisisisisisisisleislele kadi kadi pend kadi kadi kadi peni padi kadi kadi kadi slolololelololelolelolelololo ololeloelelelelelelolclelelo oloicleisieisisisisisisisis sisisisisisisilsisicisisisis slelelsisicicisisisisisisis oolelelelsielsisleleisisisis s'olololololololololololololo olulololulololololololololomm slolololsloisiclsislolsisisis olololelsiclelsislcisisisic ssisisislsisisisisisisisisis sosis osis sss ios iso slceloleleloeloelelolelelelelelo ololelelelelelelelolelelele slslceislsisisisisisisisisis slsisisisisisisisisisisisis slelelelsislelis sisisisisisie slelsisisisisisisisisisisis por kung peng pen pen koni kam pom bon kom ram peni kom kena kon ken pena kon kon kon koni kang koni andi kang sla sisi sisi sisi isis similis disisipi sisi iis isola olololslcicolclololeisisisic olololsicsiclololcisiclsic\|s gas sss isis sosis isi sosis sss isis isis ss sleloiolololololololololololo olololololeleloleloelolololo temu sieisisisisisisisisisisis ssisisisisislsisislsisisio slelelslsisiclelsisisisisis ssisisisisisisisie isisisis slalalalslals is\| iislslals\|ala islsalalasla\|ls\|a\|s\|a\|e\|als ken wlolciclelels iisiclels sisicoio ololslolciciclselelclcls isis ta. ssisisisisisisisisisisisisis kad kadi kadi badi kadi randi kadi kadi kadi kadi kadi kendi sloeleleleloleloeleleleloelolele oloelolelolelelelelelelelele c1 sisicisisisisisisisisisielse sisisieisislelsielsisisisis slolelelsisisisisisisisisis sisisisisisisisisisisisis ilsisislalsislsis sasis islas iis\| isisisljala nlololclolelcololcicleleloleie ololiolelelelelelelolclelole ssi ssisisisislelsisisisisisis sosio osis sosis isis sloleloleleleloeleleleloelolole ololeloeleleleloelelelelelelo kena slslcisie iisisisisiei isisieis sleisieisisisisisi isisieisis disisipi sisisisisls sisisielsisleisisisisisisis islas islaslaslslalalalala ss\|ls is\| isis\|als is\|sala\|s\|s)\|a xlolololelslel isisislelelsisis ololelolelelslslslelelelo\|e sisisisiolelsisisisisisis oisidisisidisiojo dididik ia. slololololololelolololololole ololololololeleiclciclicololo slsloloisisicsisisisisisisis sloaisicsislsisisisisisileleis sisileleloisisisisisisisisis ssloslsisisislelsisisie sisi "oo mass tah woo foo \|oo foo joo \|co loo foo loo foo (co loo loo ico loo loo joo too loo loo joo too (gd la ala aja vio poliol elo lele isis islkeisssosioisis sis isis sis sasis isis sio lolo olo ole sis solo sis lis sis ikis sie sis sis solo elo sisi sis iswikswisiisis sela lele one lololololololoiolo sej jee isis oil ikaolkaikaowlkoio toko lola gg. sip sll lol lele iololiolo lolololo sss sss sswswswksis sis sisisislko isis sisik iswikswis . sio kelola olo lele silo solo ssisisisisikaswiswswikswiswio isis solo lolo lele lele delle lele lele elslele jala lala loss lele ale lala toe malsizlelefe iso jas olololslolslololsisis mkolololololols isisisaolclololslslslololololsis dahaga bigg badaigasg haa ded bag sad kur kas kas ras kas asas mami masi kas kas ios ika masi rai kas olu sis tas bad wlviwviw is slo\|isi le) jehaaba rah baba bbb sasa te) o\|disisipi disisi isis els isi slelsisi ol clslalo\|g sisislalgisisig usil isislalalel sela sisi izlalcsisis isis\|s sll isi sasis lis sielelsisis ela? isi jala sig lol isiaizisi isi disisi te) (el ta) te) aja aja ala jua od0 oot ojo aja jua jua ala ioi ooo ooo ten coc ol0 jojo jl ke)! (@j ke) c\|o loro ojo ojo oio ojo joko ojo jojo sis isis isis isis oto solo dio oio oid0o i0o1o oto bo) kiu win sis issisgsisws big oot oto wis wiu iiw www isis8gig8isi8ig sis8g8ig3isg oto sis isis sssisisis isi odo ioo ooo inw jua seems ka) ssssswswswswswws sis isis isis isis wm3 issswswswswiswi loo ie) le) sm3 88m oto 8diskusi8s8i iis oto sfalslelslolo ala lala (ve malalslelslelelole sja face fef oio ooo bii big yyi oi9 ooo ojo elo oio eigo sislalalaisisisisislelalalags sis bialalslalalalsisisialalse has isi kasi kas kasi ati kas kas kas kai ios kos ras ira sleicislwisi5 alolsisica sisi sislsisiw tic 2label posisi sel2\|elaleleemjalalalslals (lal sl:\|plebisit clo\|gi3is c\|krisis legis w\|sis le) w\|o elu o\|z \|ela olw disisi\| isilsizisisisloisiasisisslelalelaisisisisis kalo classis sisi isl aleisisisisisisisis si9 kel kali lelang lola lol komune lol kel lol lol linn lol ko. sis isis sis sis sis sms sis ooo oio sisi sis swiss isis laju gala aja aja s8gsissis swiss gigi oil saja ada iai dddaaaataiai3i ke) ke) (@j (el ke) ojo toto toto toto ojo otot oto joo jojo ojo oil ojo iwi ioi oto oto 0io loo ioi opo ooo loo ken ter loo in.in jua lau jaa loe oot oto ooo ojo ooo sae lai poto oto oto slelslelslolefalolaja jojo js! ololslslololsis islslsisisis sisislaleisislslsisisisisla tas haa mas kas ira maa ira kes kas kao isisleleisisislelsisisig sis ssi ssi ii aisioisislelsisisi s\|s ka) pssi ol \|5me sisisisisi inisiasi isi is\| islajalsisial isis isl sis oke ala lan ole sis sis sks aksi sis isis sis sie han ten tan ten ten tea jan ole sie sis sis sis sis islksikeis loe sia sie .olo lx\| niko lololololo loko sil lol sis sis isis kis isis isis sis isis sis alz sks lks ika kswkaswika swiss isis jala sia le) sisi lolo sis sis isis lks sis ikis sis sis osis isiksikswswswsaeswswikwis sil sil lele sis sie sie sks lis isis isis isis sis sis sis sio ole jan slow tor kon ter ten ten tea tea keran ten ten ita sio sio sel kek kswkswsaswkswaewkswis loe sis sis sisi sis isis ala loo leo too teo too jen teo tao teo joo ivo sis keke psikis ikawiswis loe toe (js sis ssi like isikswiswis isis sis sis sis sis sie
bupati buton utara provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati buton utara nomor tahun tentang rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten buton utara tahubuton utara tentang rencana! induk sistem penyediaan air minum kabupaten buton utara tahun mengingat undang undang dasar negara republik indonesiamberita daerah kabupaten buton utarabuton, bupati adalah bupati buton utara, pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten buton utara:, rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat ri spam adalah rencana induk sistem penyediaan air minum pada wilayah kabupaten buton utaruton utarpenyelenggara pengembangan spam yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah satuan kerja perangkat daerah, skpd),ton utara. bab maksud dan tujuan ri spam kabupaten buton utara ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan spam dalam wilayah administrasi kabupaten buton utara yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi kabupaten buton utara dengan mengacu pada rtrw kabupaten buton utara. ri spam kabupaten buton utarabuton utara. bab iii jangka waktu ri spam kabupaten buton utara ditetapkan untuk jangka waktu (dua puluh) tahun, ri spam kabupaten buton utara yang telah ditetapkan dapat'ruang wilayah kabupaten buton utara, tanggung jawab peninjauan ulang ri spam sebagaimana dimaksud pada berada pada skpd dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten buton utaradinas pekerjaan umum kabupaten buton utara, bab penyelenggara, pengawasan dan pemantauan penyelenggara spam adalah pemerintah daerah melalui badan umum milik daerah bumi), badan layanan umum blu) unit pelaksana teknis daerah utd) dan sekaligus sebagai pelaksana ri spam. pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan spam dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui skpd badan perencanaan dan pembangunan daerah. bab sistematika ri spam ri spam merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari sembilan) bab yaitu bab pendahuluan. bab gambaran umum kabupaten buton utara. bab iii kondisi spam eksisting kabupaten buton utara. bab standard dan kriteria perencanaan. bab proyeksi kebutuhan air. bab potensi air baku. bab vii rencana induk dan pengembangan spam. bab viii kelembagaan pengembangan spam. bab analisis keuangan. ri spamwanna man mama mena maan maa aman para koordinasi: ditetapkan kurang pada tanggal sekretaris daerah ass. bupati buton utara, bagian hukum bappeda poni pemenuhan peserta mer abu hasan diundangkan kurang pada tanggal sekretaris daerah kabupaten buton utara, tea ode baharuddin berita daerah kabupaten buton utara tahun nomor
iga aan bupati buton utara provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati buton utara nomor tahun tentang mekanisme pengesahan pendapataneraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan lampiran standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual nomor pengakuan pendapatan mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima satuan kerja satuan kerja perangkatnegara bendahara umum daerah untuk diakui sebagai pendapatan negara daerah: bahwa demi tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, perlu disusuni babantuan operasional sekolah: peraturan daerah kabupaten buton utara tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangperhatikan: memutuskankeuangan daerah yang selanjutnya disingkat bkd adalah badan keuangan daerah kabupaten buton utarapengguna anggarankuasasurat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja bos yang selanjutnya disingkat sp3b bos adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kepada bendahara umum daerah untuk mengesahkan pendapatan dan ataurnyataan tanggung jawab yang selanjutnya disingkat spt adalah penyataan tanggung jawab yang dibuat oleh kepala satuan pendidikan negeri atas pendapatan dan atau belanja bosngesahan pendapatan dan belanja bos yang selanjutnya disebut sp2b bos adalah surat yang diterbitkan oleh ppid selaku bendahara umum daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja bos berdasarkan sp3b bos. satuan pendidikan negeri adalah sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri. bab maksud dan tujuan men peraturan bupati ini disusun dengan maksud untuk memberi petunjuk bagi skpd yang memperoleh dan membelanjakan dana bos dan digunakan langsung untuk membiayai program dan kegiatan satuan pendidikan negeri. peraturan bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dana bos yang transparan dan akuntabel. bab iii ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur mengenai mekanisme pengesahbab penerbitan dan penyampaian sp3b bagian kesatu penerbitan sp3b dalam langkah mempertanggungjawabk, dinas pendidikan mengajukan sp3b bos ppid selaku bud. format sp3b bos adalah sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan bupati ini. sp3b bospengguna anggaran pada dinas pendidikan. bagian kedua penyampaian sp3b bos periode penyampaian sp3b bos kepada ppid selaku bud dilakukan satu kali dalam tiga bulan paling lambat tanggal setelah triwulan berakhir: penyampaian sp3b bos sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab spt) yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan negeri dengan format sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan bupati ini. rincian pendapatan dan belanja dana bos dengan format sebagaimana diatur dalam lampiran iii peraturan bupati ini. check list verifikasi surat pertanggungjawaban dana bos. bab penerbitan sp2b bos ppid selaku bud menerbitkan sp2b bos berdasarkan sp3b bos yang diajukan oleh dinas pendidikan. sp2b bos sebagaimana dimaksud pada diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap sp3b bos. pengujian sebagaimana dimaksud pada meliputi memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam memeriksa kesesuaian kode kegiatan output jenis belanja sumber dana bos: cc.os tidak melebihi ambang batas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam dpa bos, memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada sp3b bos dengan spt: dan mencocokkan tanda tangan pengguna anggaran pada sp3b dengan specimen tanda tangan. format sp2b bos adalah sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan bupati ini. sp2bkuasa bud pada dinas pendidikan. bab pembetulan sp3b bos dinas pendidikan mengajukan pembetulan sp3b kepada bkd apabila terjadi kesalahan pada sp3b bos. kesalahan sp3b bosjenis belanja, dan akun dan atau: kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan atau belanja bos. pembetulanpembetulan yang disebabkan kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan atau belanja sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan mekanisme penyesuaian. pengajuan pembetulan dengan mekanisme koreksi sebagaimana dimaksud pada dilampirkan dengan foto copy sp3b bos dan sp2b bos yang akan dikoreksi:mbetulan dengan mekanisme penyesuaian sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan foto copy sp3b bos dan sp2b bos yang akan disesuaikan,penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatanganijumlah nominal pendapatan dan atau belanja pada penyesuaian sp3b bos sebagaimana dimaksud pada diajukan sebesar nilai selisih antara nilai pendapatan dan atau belanja sp3b bos yang akan disesuaikan dengan nilai pendapatan dan atau belanja yang sebenarnya. pembetulan sp2b bos sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam dan bad bab vii pelaksanaan akuntansi dana bos ppk dinas pendidikan melakukan penjualan akuntansi berdasarkan sp2b sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. berdasarkan pembetulan sp2b bos oleh ppid sebagaimana dimaksud dalam bidang akuntansi melakukan penjualan baik koreksi maupun penyesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran vit sekretaris daerah raf koordinasi kabupaten buton utara, sekretaris daerah lass. bagian hukum r2.) muhammad yasdinas pendidikan kabupaten buton utara surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja agung sp3b) tanggal end nnnnetannnnnnnnnn( o2) nomor pendapatan rp. snnannnnnnnnnnnkka. bai belanja saldo akhir rp. san ennnanknnnnnnnke (ot untuk bulan area tahun anggaran senanenssnsesaa( oo) pen dasar pengesahan merona urusan sangan dll organisasi aan nama satuan pendidikan negeri :. program kegiatan sam tip ereenenesenas pendapatan kan . belanja jumlah kode rekening jumlah jumlah rp. nanah man ana pendapatan banana belanja kepala dinas pendidikan tata cara pengisian format sp3b satuan pendidikan negeri uraian tata cara pengisian diisi uraian nama satuan pendidikan negeri, diisikan jumlah saldo akhir dana bos tahun anggaran sebelumnya. pendidikan negeri: rai rai negeri, diisiperiode bulanberkemaan! diisitahun anggaran berkenaan, diisi dasar penerbitan sp3b satuan pendidikan negeri: diisi dengan urusan wajib pelayanan dasar pendidikan: diisi dengan organisasi yaitu dinas pendidikan: diisi kode program dan kegiatan skpd dinas pendidikan, na. diisi kode kegiatan (dua digit) diisi kode program (dua digitda:: diisi nip kepala skpd dinas pendidikan. bupati buton utara, para koordinasi beri sekretaris jeans abu hasan bagian hukum brnyataan tanggung jawab mnotnoi seed kassianakhkengaaen xenon arena nama satuan pendidikan sana kode organisasi papan nomor tanggal dpa skpd sunan namun ank lanewee yen ni) kegiatan sennenanenanaa nana anna ana nana nanas yang bertanda tangan bawah ini benar nkaasng awareness nn) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi bagpendapatan belanja kode rekening jumlah koderekenng jumah jumlah sssxsisasonengnna d1) jumlah belanja penanansanrnyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, apabila dinyataan ini dibuat dengan sebenarnya. kepala . non dna sun meta men ungmonesosesessa ken tata cara pengisian format surat pernyataan tanggung jawab spt uraian tata cara pengisian diisi degan nomor spt satuan pendidikan negeri: diisi nama satuan pendidikan negeri diisi kode satuan pendidikan negeri, diisi nomor dan tanggal dpa yang bersangkutan, diisi kode kegiatan, diisi dengan nama kepala satuan pendidikan geri yangbersangkutan: diisi dengan bulan berkenaan, diisi tahun anggaran berkenaan: diisi kode rekening pendapatan sesuai bagan akun standar: diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan::empat dan tanggal diterbitkannya sctv: diisi nama satuan pendidikan negeri yang bersangkutan: diisi nama kepala satuan pendidikan negeri yang bersangkutan: diisi nip kepala satuan pendidikan negeri yang bersangkutan. bupati buton utara, abu hasan para koordinasi karen bagian hukum brp lampiran iiirincian pendapatan dan belanja dana bos daun sergap oli) sos pada .i. . triwulan keren dio. saldo awal tnnnkannnannan ositskopaat kie hita hnnnnang: konon man tas kas tunai pena mann kas bank md u u ouu u i uvu u o w itu u uvu uvu kana ena penggunaan pa uvu uou uou belanja pegawai tnuuvy metana bahawa berani belanja modal nan au ssa dana o w kas tunai o ikasdibank tiuvuvuv t nana mena rincian belanja dana bos sebagai berikut triwulan papa ujian triwulan triwulan ttriwulanti jotriwulaniv mah sen belanja pegawai oo. honorarium guru tidak tetap honorarium pegawai tidak tetap woo u pulau uv uvu v uou ouu belanja barang dan jasa aan sinnnnnnnnngnn benar inn mnnnnnann beneran belanja alat tulis kantor oo t yuvtuvuv lo0s vy \|mutu uvu d vuo y \|catatan dan mesin mat kantor ptp & &g5u u t sea: mega nan snnnnnnnnnnnn menannnnnng nnnnnyena menenun nun anna osebunapan bangunan \| p $unit bangunan gedung dan tempat kerja o tu itu smmmeiugjane pp man bei aib ben anna bnn tan dan ana berani benennnean nee imp unesa wrp man tugas, danyjarngan dalan been mma mena besaran bea agenda nasional degssngan menahan same d uvuvuvu u ouuuou naa naas mennnnnnenna benannennnn sari ariana non ben jaserteraruannya o p agg g guu itu gas san mennannnn men bean mennnnnnnnn ( buku umum sea ( dst a anu ( t keterangan penggunaan belanja dari dana bosbuton utarngetahui, kurang, . mo. kepala. . bendahara staf yang mengelola nama nama pangkat pangkat tata cara pengisian rincian pendapatan dan belanja dana bos uraian pengisian diisi dengan tahun perolehan dana bos diisi dengan nama satuan pendidikan negeri diisi dengan nama kepala satuan pendidikan negeri diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan laporan bupati buton utara, abu hasan para koordinasi ken werepemerintah kabupaten butonutara surat pengesahan pendapatan dan belanja nomor sp3b satuan pendidikan negeri dane o1) nama bud kuasa bud annasnneneod) tanggal pane tanggal panas kode dan nama skpd banme (o3) nomor panas nama satuan pendidikan lane tahun anggaran penanaman telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah saldo awal genre1ieoepem ana pendapatan bi. mmocersenarerenesana aman uin belanja bet. meeenermasawssns (lt) saldo pep. menngunsogamerasanss (np) seen . tanggal. tas tata cara pengisian format sp2b satuan pendidikan negeri uraian tata cara pengisian diisi degan nomor sp3b satuan pendidikan negeri: diisi dengan tanggal sp3b satuan pendidikan negeri: pendidikan yang bersangkutan: diisi dengan nama bud kuasa bud: diisi tanggal terbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja sp2b) satuan pendidikan negeri: diisi tahun anggaran penerbitan sp2b satuan pendidikan negeri: diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam sp3b satuan pendidikan negeri: diisi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam sp3b satuan pendidikan negeri: diisi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam sp3b satuan pendidikan negeri: nai diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam sp3b satuan pendidikan negeri: buton utara, para koordinasi enak sekretaris daerah abu hasan lass. bagian hukum tkmohonan pembetulan penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada sp3b bos menilai erenekememeessanensnd hang mebel cl) nama satuan ktenovemeenaaenaneesassa nasa pendidikan negeri kode satuan #nevennennansanannaanaan aras asas kanan nana pendidikan negeri tanggal dpa bos aa, periode sp3b bos nenek ennlnnnnn sana dengan sana nanas tahun anggaran nan yang bertandatangan bawah ini kepala sepak menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa terdapat kesalahan pada sp3b bos nomor :. tanggal ., yang telah diterbitkan sp2b bos nomor swswwanesaspana:sa clo) tanggal. oleh karena itu, mohon dilakukan pembetulan atau. jurnal koreksi. adapun penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada sp3b bos tersebut adalah sebagai berikut tercatat seharusnya kode kode keterangan rek. nominal uraian nominal mnewentta) smomenttag m1s) m7) demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya. kepala satuan pendidikan negeri nip, arenesenterenanennen nana tata cara pengisian surat permohonan koreksi penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada sp3b bos) uraian tata cara pengisian diisi dengannomor surat keterangan dari satuan pendidikan negeri yang bersangkutan diisi nama satuan pendidikan negeri yang sersan ikutan diisi kode satuan pendidikan negeri yang bersangkutan diisi tanggal dan nomor dpa bos yang bersangkutan diisi triwulan i ii in iv diisi tahun anggaran berkenaan diisi kepala satuan pendidikan negeri yang bersangkutan diisi nomor sp3b bos yang terjadi kesalahan diisi tanggal sp3b bos yang terjadi kesalahan diisi nomor sp2b bos dari sp3b bos yang terjadi kesalahan diisi tanggal sp2b bos dari sp3b bos yang terjadi kesalahan diisi kode rekening pendapatan atau belanja yang terjadi kesalahan diisi uraian rekening pendapatan atau belanda van terjadi kesalahan terjadi kesalahan benar (seharusnya diisi nama kepala satuan pendidikan negeri diisi nip kepala satuan pendidikan negeri bupati buton utara, para koordinasi semena pare abu hasan bagian hukum op. lampirantransaksi pendapatan dan belanja dana bos jurnal sesuai permendagri jurnal sesuai permendagri jurnal penerimaan pendapatan dana bos kode kode kas bendahara bos xxx .xx.xx perubahan sal pendapatan dana bos lra xxx xxx kas bendahara bos xxx pendapatan dana bos lo xxx jurnal pengeluaran belanja dana bos belanja pegawai kini wengi debit kredit uraian debit kredit rekening pen rekening si.laxa belanja pegawai xxxx belanja pegawai kas bendahara bos xxx .xx.xx\| perubahan sal xxx .xx.xx beban pegawai org kas bendahara bos jurnal sesuai permendagri jurnal sesuai permendagri jurnal penerimaan pendapatan dana bos belanja barang dan jasa kode kode belanja barang dan jasa bos xxx belanja barang dan jasa bos kas bendahara bos xxx perubahan sal .xx.xx beban barang dan jasa bos xxx kas bendahara bos dae jurnal pengeluaran belanja dana bos belanja modal kode uraian kode belanja barang dan jasa bos xxx belanja modal bos xxx kas bendahara bos ' xxx perubahan sal de: .xx.xx aset xxx xxx .xx.xx aset xxx \|l.l. i.xx.xx kas bendahara bos xxx . bupati buton utara, para koordinasi sekretaris pangan) kah ass tki abu hasan bagian hukum lampiran viijika ada koreksi sp3b bos jurnal sesuai permendagri jurnal sesuai permendagri jurnal penerimaan pendapatan dana bos jika pendapatan bos kurang catat pendapatan bos dicatat kurang dari yang seharusnya rekening rekening .xx.xx kas bendahara bos xxx do) perubahan sal xxx .xx.xx pendapatan dana bos lra xxx pendapatan dana bos lra tni kas bendahara bos xxx .xx.xx pendapatan dana bos lean nn? sen jika pendapatan bos lebih catat pendapatan bos dicatat lebih dari yang seharusnya) mar dadi oma (ef rekening .xx.xx pendapatan dana bos lra xxx pendapatan dana bos xxx l.l.l.xxxx kasi bendahara bos xxx perubahan sal ban dang. snn pendapatan dana bos .xx.xx kas bendahara bos xxx jurnal sesuai permendagri jurnal sesuai permendagri jurnal pengeluaran belanja dana bos belanja pegawai jika belanja pegawai kurang catat belanja pegawai kurang dari yang seharusnya) kode kode belanja pegawai .xx.xx belanja pegawai o \| xxx lea kas bendahara bos xxx perubahan sal xxx .xx.xx beban pegawai oo xxx kas bendahara bos jika belanja pegawai lebih catat belanja pegawai dicatat lebih dari yang seharusnya) kode uraian kode kekang devi kec kas bendahara bos perubahan sal .l.xx.xx belanja pegawai s.l. lxx.xx\| belanja pegawai kas bendahara bos .l.xx.xx\| beban pegawai xxx belanja barang dan jasa bos jika belanja barang dan jasa bos kurang catat (belanja barang dan jasa bos dicatat kurang dari yang seharusnya kode uraian kode uraian beton .xx.xx belanja barang dan jasa bos xxx .xx.xx belanja barang dan jasa bos xxx ll.i.xx.xx kas bendahara bos .xx.xx perubahan sal xxx beban barang dan jasa bos kas bendahara bos xxx jurnal sesuai permendagri jurnal sesuai permendagri jika belanja barang dan jasa bos lebih catat belanja barang dan jasa bos dicatat lebih dari yang seharusnya kode kode kas bendahara bos perubahan sal belanja barang dan jasa bos \| ) xxx belanja barang dan jasa bos\| \| ax aen awam pesanannya kas bendahara bos .xx.xx beban barang dan jasa bos xxx belanja modal bos jika belanja modal bos kurang catat belanja modal dicatat kurang dari yang seharusnya kode uraian kode sem belanja modal bos xxl belanja modal bos kas bendahara bos perubahan sal b23xxx\|a asetat il. l.xx.xx kas bendahara bos xxx jika belanja modal bos lebih catat (belanja modal bos dicatat lebih dari yang seharusnya kode sana debit kredit pre sapaan debit kredit rekening rekening kas bendahara bos xxx .xx.xx perubahan sal lo) belanja modal bos xxx belanja modal bos l.i.i.xx.xx kas bendahara bos .xxxx\| asetxxx oo o xxx bupati buton utara, para koordinasi senapan ing bd
pengelolaan keuanganmberdayaan perempuan dan keluarga berencana adalah sin badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana kabupaten buton utara. inspektorat adalah inspektorat kabupaten buton utaravang diakui dan dihorm, dan finaassssaa0 aaaa00000(((((((( ((lyang akan dilaksanakannadalah kelompok masyarakat desa yang tiapb maksud dan tujuan maksud menetapkan peraturan bupati ini sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplinbab iii pedoman pengelolaan keuangan desa pedoman pengelolaan keu, yang terdiri dari babi pendahuluan bab pengelolaan keuangan desa bab iii anggaran pendapatan dan belanja desa (apb des) bab pembinaan dan pengawasan bab sanksi babhama abu hasan diundangkan kurang pada tanggal it. sekretaris daerah kabupaten buton utara, had #asin lampiran peraturan bupati buton utara nomor tahun tanggal tentang pedoman pengelolaan keuangan desa kabupaten butonutara. bab pendahuluan sejalan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerahadanya undang undang nomor tahun tentang desa, makarahkan desa dalam bentuk alokasi dana desa add) sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. selain undang undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan desa, antara laintaperaturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa. pada dasarnya yang melatar desdan. pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu dari berbagai undang meansesa. berdasarkan pemikiran sebagaimana uraian diatas, maka perlu mewujudkan lebih lanjut dalam peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa kabupaten buton utara. lan jaa bab pengelolaan keuangan des, yakni mulai tanggal januari sampai dengan tanggal desember.part"berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari: sekretaris desa: kepala seksi: dan bendahara kepala seksi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana angka huruf yang bersumber dari anggaran dana desa dd) atau alokasi dana desa add), kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan bersama unsur pelaksana kegiatan lainnya meliputi lembaga kemasyarakatan desa dan atau unsur masyarakat melalui musyawarah desa membentuk tim pelaksana kegiatan desa yang ditetapkan dengan keputusan tan kepala desa susunan tim pelaksana kegiatan desa sebagaimana dimaksud angka terdiri dari kepala desa selaku penanggungjawab sekretaris desa selaku koordinator ppid kepala urusan keuangan selaku bendahara kepala seksi yang membidangi, selaku ketua tim pelaksana kegiatan anggota sebanyak orang dari unsur masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan desa. bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan,husus untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana bantuan keuangan, hibah, dan bantuan lainnya, pelaksana kegiatannya menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi bantuan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii anggaran pendapatan dan belanja desa (apb desa) azas umum apb desa pengelolaan keuangan desa berpedoman pada asas pengelolaan keuangan des, penyusunan apb desa sebagaimana dimaksud pada angka diatas berpedoman keusunan rkp desa sebagaimana dimaksud pada angka diatas berpedoman kepada rpm des,, belanja desa,: apb desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masal (satu) tahun anggaran mulai tanggal januari sampai dengan tanggal desember. struktur apb desa apb desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa: dan cc. pembiayaan desa pendapatpendapatan desa terdiri atas kelompok: pendapatan asli desa desa) yang terdiri atas jenis hasil usaha desa, diantaranya berupa tanah kas desa, hasil bum des, dan segala hasil upaya ekonomis yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola kekayaan desa hasil asset, diantaranya berupa tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi: swadaya, partisipasi dan gotong royong yakni membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta idola masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan lain lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa, salah satu sumber pendapatan asli desa yang selama ini belum secara maksimal tergali adalah hasil usaha desa melalui sumber badan usaha milik desa bum desa) dan tanah kas desa tanah bengkok. untuk itu diharapkan pemerintah desa dalam tahun anggaran dapat mengalokasikan anggaran untuk pembentukan pendirian bum desa sesuai dengan potensi masing masing desa serta menyediakan tanah kas desa. dalam merencanakan target penerimaan dari pendapatan asli desanggalian potensi pad yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah desa. pemerintah desa aktif meningkatkan daya saing desa untuk menuju kemandirian desa dengan mulai mengalokasikan rio. anggaran yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli, pemerintah desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan desa yang melanggar ketentuan. kelompok transfer terdiri atas jenis alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau dikendalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. dana desa yang bersumber dari apbn sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden. besaran alokasi dana desa yang bersumber dari apbn sebagaimana dimaksud pada huruf tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buton utara. pembagian dan penetapan dana desa dari apbnbagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dana bagi hasil pajak daerah kabupaten pengelolaan dana bagi pajakpajak daerah tn: untuk setiap desa se kabupaten buton utara sebagaimana dimaksud pada angka akan ditetapkan dengan peraturan bupati buton utara. bagi hasil pajakbagi hasil pajak daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik,pajak daerah tidak diperbolehkan untuk biaya operasional pemerintah dan bpd. bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten pengelolaan dana bagi hasil retribusiretribusi daerahdana bagi hasil retribusikhusus bagi hasil retribusi daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publikretribusi daerah tidak diperbolehkan untuk biaya operasional pemerintah dan bpd. alokasi dana desa mbagian dan penetapan alokasi dana desa untuk setiap desa se kabupaten buton utara sebagaimana dimaksud huruf akan ditetapkan dengan peraturan bupati buton utara. alokasi dana desa add) tersebut diatas dimasukkan dalam pos pendapatan desa dalam apb desa. mekanisme pengelolaan alokasi dana desa add)penggunaan alokasi dana desa untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik minimal (empat puluh keseratus) dan untuk biaya operasional pemerintah dan bpd maksimal (enam puluh keseratus) akan diatur dalam peraturan bupati. paling banyak (enam puluh keseratus) dari jumlah alokasi dana desa add) digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa termasuk staf pengelola administrasi desa yang diangkat oleh desa. operasional pemerintah desa tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa bpd), dan insentif rukun tetangga rt). paling sedikit (empat puluh keseratus) dari jumlah: pembinaan kemasyarakatan: dan pemberdayaan masyarakat. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud huruf dan akan diatur dalam peraturan bupati buton utara tentang penetapan alokasi dana desa untuk setiap desa se kabupaten buton utara. bantuan keuangan dari apbd provinsi dan bantuan keuangan apbd kabupaten bantuan keuangan dari apbd provinsi sulawesi tenggara bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sulawesi tenggarabantuan keuangan tersebut dalam bentuk dana block grant setiap desa. bantuan keuangan tersebut diatas dimasukkan dalam pos pendapatan desa kode bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sulawesi tenggara dalam apb des. bagi desa yang menerima bantuan keuangan maupun barang dari pemerintah provinsi sulawesi tenggara yang berkaitan dengan keuangan desa yakniagar tetap dimasukkan dalam apb des dan diberi penjelasan keterangan. pengelolaan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sulawesi tenggara tersebut merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. bantuan keuangan dari apbd kabupaten buton utara bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten buton utara tahunakan tetapi bilamana desa mendapat bantuan keuangan maupun dalam bentuk barang dari pemerintah daerah kabupaten buton utara, maka harus dimasukkan dalam pos penerimaan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten disertai dengan penjelasan keterangan. bilamana terdapat bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, maka pengelolaan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten buton utara tersebut merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. bilamana desa mendapat hibah dalam bentuk uang maupun barang dari pemerintah, provinsi, kabupaten maupun pihak lain, maka harus dimasukkan dalam pos penerimaan hibah disertai dengan penjelasan keterangan: pengelolaan hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten maupun pihak lain merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa: bilamana desa mendapat sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dalam bentuk uang maupun barang, maka harus dimasukkan dalam pos penerimaan sumbangan pihak ketiga disertai dengan penjelasan keterangan, pengelolaan sumbangan pihak ketiga merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, pendapatan lain lain, terdiri dari lain lain pendapatan desa yang sah adalah pendapatan desa yang berasal antara lain dari hasil usaha kerjasama desa dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi desa. bilamana desa menerima pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud huruf maka dimasukkan dalam apb des pada pos pendapatan lain lain desa yang sah. pengelolaan lai lain pendapatan desa yang sah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa ii. belanja desa belanja desabelanja desa: operasional pemerintahan desa: tunjangan dan operasional bpd: insentif rukun warga dan rukun tetangga: rang penetapan dan penegasan batas desa: pendataan desa:cc):::pada setiap tahunnya. belanja langsung belanja langsung adalah belanja yang langsung berkaitan dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan desaatau inefisiensi, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil dan bukan keinginan semata dengan memperhatikan skala prioritas::: baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat, bagi aparat pemerintah desa yang melaksanakan tugas tambahan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa dapat diberikan penghasilan lainnya yang sah atau tunjangan sebagai insentif sesuai ketentuan yang berlaku: pemberian honorarium bagi pengelolaan keuangan desa yaitu: kpk pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa) dalam hal ini kepala desa. koordinator ppid pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) dalam hal ini sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk. bendahara desa dalam hal ini kepala urusan atau aparatur desa yang diangkat kepala desa. honorarium pokja panitia tim yang dibentuk desa, sebagaimana tercantum dalam standarisasi honorarium pengelolaan keuangan des, honorarium narasumber ahli: operasional pemerintah desa: operasional bpd, insentif rukun tetangga rukun warga: pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat,
pl)dan tata cara pengadaan barang jasluan ana nan seni kobar pemain awal neh kredit ki! nan tunai pen: . tahun nomor aaaa: inn rea para liga tani aries atas atasanuton utarauton'.n ran nan senna penbarang jasa desa. babi!pen.pertanggung ketentuan umum dalam tata cara pengadaan barang jasa dengan cara swakelola terdiri dari: inn miss then singel asma nan b.b.: spesifikasi teknis apabila diperlukan, dan perkiraan biaya (b..dapat meminta bantuan personil"': tang rencana anggaran biaya rab) diatur dengan ketentuan sebagai berikut ttk membeli barang jasa kepada (satu) penyedia barang jasa:.pan bini. ruang lingkup pekerjaan. nilai pekerjaan. hak dan kewajiban para pihak. .jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.: nama paket pekerjaan, harga penawaran setelah negosiasi, nama penyedia, alamat penyedia, nppbea benpembayaran pembayaran atas pelaksanaan.ila desa tidak ada sekretaris desa dari pegawai negeri maka pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf bisa disahkan oleh perangkat desa lainnya. bab viiita pan ati teror aia basa prank web nett err peace tata manbagian layanan pengadaan sekretariat daerah kabupaten buton utara, satuan kerja perangkat daerah terkait, dan unsur lain terkait pemerintah kabupaten buton desadi: kurang pada tanggal bupati buton utara, abu hasan diundangkan kurang pada tanggal plt. sekretaris daerah kabupaten buton utara, had hasina berita daerah kabupaten buton utara tahun nomor pai pre tee mememanla atu hutan tan era kan naa lampiran peraturan bupati buton utara nomor: tanggal jok tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang jasa desa kabupaten buton utara. format rencana umum pengadaan barang jasa nama sumber pagu waktu ttl ce yul dasa manang mana20. kepala desa. sata naa bean ta. ban format surat permintaan penawaran kop tpk nomor sasasasaaanan kepada perihal cc. nana sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan beken, gimana didalamnya terdapat paket pekerjaan adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratan adalah: ruang lingkup pekerjaan . daftar barang jasa. jenis barang jasa satuan heeasi aer tara yaa nag format surat penawaran harga kop penyedia barang jasa nomor anasesataan kepada lamp saracatesasn yth. ketua tim pengelola perikeadaan tanggal liu hal llpen ora ana ora rate kaa uin tan sen ara aan kan nanena barang jasa volume satuan satuan harga ooo man jumlah ppn total nan mangan direktur pimpinan pemilik, toe tan aan matan mpa teri rencana surat undangan negosiasi atau tawar menawar harga kop tpk nomor? saeaesataakan kepada perihal undangan menanggapi surat penawaran harga saudara nomor tanggal . periaanannnna nana anna acara sannkanantaa canada ena nana nanao. ii: bibir mer aderrtt rina ara mea semarang rena. pol format berita acara klarifikasi dan negosiasi berita acara klarifikasi dan negosiasi nomor tpk snnnnennnanseneneesanganaana nomor penyedia: pekerjaan soo. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun .es (been(ee) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia barang jasa dari gasa satuan a.jumlah man nan ang tanaman karo ana rar ata aaa ran kat laten tangere ire ola stalnananannnnnanannnanuunnnnnannananan nama sekretaris). ttd. nama anggota). ttd. tan lia keenan anonim aan praja were paa oren nancc. nama paket pekerjaan .ioo nilai pagu aatankk anakan berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi harga pengadaan barang jasa nomorananennaaanenaeannnaaern) demikian pengumuman ini kami sampaikan. tim pengelola kegiatan . nama ketua) sewansasantan tidak nakaaanann nama sekretaris) . ttd. nama anggota) ttd. nana pen pam gran saran ring, ini teras rka lau pada rata por sha erase format persetujuan penawaran kop tpk nomor acacesatkaann kepada perihal persetujuan penawaran harga berdasarkan surat saudara nomor . tanggal keeaeaa, hal penawaran harga dan berdasarkan: berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor lo. gan keke(.). sehubungan dengan hal tersebut atas, diminta kehadiran saudara besok pada tempat banana nanananan enam masee lon (eng pena prem keepercatan nawa marapi fegpatear dan artian. nn: nan format perjanjian perjanjian ae. wk. nomor pada hari ini senilkken tanggal. bulan tahun. bertempat di., kami yang bertanda tangan bawah ini nama nnnnnnnanankemanannan, jabatan ketua tim pengelola kegiatan. alamat keras sana nana selanjutnya disebut pihak kesatu jabatan direktur pimpinan pemilik. alamat kanasakanankn nanabab ruang lingkup pekerjaan ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah .o babbab iii hak dan kewajiban pihak kesatu berhak menerima hasil 'pekerjaan tepat pada waktunya.n tan babbabbabpeserta senen era) bab vii ketentuan penutup perjanjianpen gal aan format penyerahan hasil pekerjaan kop penyedia barang jasa nomor? snasssstatan kepada lamp? saratessaa yth. ketua tim pengelola perihal penyerahan hasil kegiatan . pekerjaan berdasarkan surat perjanjian nomor . dan maka perlu sampaikan bahwa pekerjaan keenamaan sara men mena gen pre ata epa tea kan format berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor lan. duke nenas pekerjaan .ioeeeaanadapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan .oooooooo comm akanpnnanananannnanananamamanaanansanan nama sekretaris). ttd. nama anggota). ttd. mengetahui kepala desa. selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pan san reses eni persen ian tenn po. pen format berita acara penerima hasil pekerjaan berita acara penerima hasil pekerjaan nomor len den kentasansanaaaaaan nomor coco esesananaaan pekerjaan pada hari ini . tanggal .:. bulan penekanan tahun . pada pukul . bertempat di., telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan . antara nama kennanansana ana sanaasaan jabatan ketua tim pengelola kegiatan. alamat sennnsaneneanesanasnsnaann selanjutnya disebut pihak kesatu ii. nama pesansnanessenaneenasasanen jabatan ka: direktur pimpinan pemilik. alamat snanananannananaanaan saja. dan nomor sereersicrareceeanomor . dan nomor :.(on direktur pimpinan pemilik, ketua tim pengelola mad kegiatan log mengetahui kepala desa s.oocoooo selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mencsnunnsnuaasyunnsunananaan ana nan aaa aaa tata ara ane aia nan merantau tan ter format berita acara pembayaran berita acara pembayaran nomor lane. non nenananaaatanaan pekerjaan .loansanananananana anna makanan jabatan ketua tim pengelola kegiatan. alamat penanakkenannnnnnnnanaaan selanjutnya disebut kesatu ii. nama nana jabatan direktur pimpinan pemilik. alamat pnnnnnanlannanknanaaaaan selanjutnya disebut pihak kedua pihak kesatuessebesar rp. (eananamanennatiene, mengetahui kepala desa. selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, bana aini nan mereka semen sana format laporan pelaksanaan kegiatan kop tpk nomor .anccctaketaen kepada lamp bundel yth. kepala desa. perihal laporan hasil pekerjaan berdasarkan keputusan kepala desa nomor :.lio. maa atn par rsa pala east aaa peranan format berita acara serah terima hasil pekerjaan berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor le. secenaatanan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . pada pukul . bertempat di. telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan . antara nama pennantanaaata mama jabatan kepala desa. alamat senanennasananananaatanan selanjutnya disebut kesatu nama kananananaanan anakan aan jabatan ketua tim pengelola kegiatan. alamat nnanakknnlakaaakesamaan, dalam keadaan baik kepada pihak kesatupihak kesatu pihak kedua kepala desa .o ketua tim pengelola selaku pemegang kekuasaan kegiatan .i ic, pengelolaan keuangan desa, bupati buton utara, abu hasan pee ane aras kaa sen gen ane tea yia baik ara bea rekmberikan kepastian perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi setiap orang dan tenaga kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertsehatan sebagaimana dimaksud huruf pemerintah kabupaten buton utara memandang perlu untuk mewajibkan setiap orang badan usaha perusahaan mengikut sertakan tenaga kerjanya dan aparatur sipil negara sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp) dan pegawai pemerintah non pegawai negeri panen) kabupaten buton utara menjadi peserta jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh bpjdinas adalah skpd yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagakerjaan. kepala dinas adalah kepala skpd yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnyaterbitrogram sama dengan pemerintah daerah. bpjs kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada adalah bpjs kesehatan cabang baubau. bab iii tujuan dan sasaran tujuan peraturan bupati ini meliputi: perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh bpjs kesehatan, memberikan manfaat jaminan sosial, dan menjamin perlindungan. sasaran peraturan bupati ini adalah ppp, panen dan setiap orang atau badan usaha perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kabupaten buton utara. bab kewajiban menjadi peserta bpjs kesehatan kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap terhadappekerja penerima upah yang dimaksud padapekerja bukan penerima upah yang dimaksud dalam huruf adalah termasuk didalamnya pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri: pekerja yang tidak termasuk huruf yang bukan penerima upah, dan bukan pekerja yang dimaksud dalam huruf adalah termasuk didalamnya pemberi kerja. bab kepesertaan bpjs kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan pemberi kerj,pekerja penerima upah yang dimaksud dalam hurufki wajib lapor ketenagakerjaan wlk)rekomendasi kepesertaan bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan berisikan: keterangan kepesertaan berupa surat keterangan program bpjs kesehatan yang diterbitkan oleh penyelenggara bpjs kesehatan: dan atau keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program bpjs kesehatan untuk peserta yang sudah terdaftar (setelah kepesertaan aktif). babterbitkannya izin. untuk pegawai asn sebagai ppp dan panen yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan sanksi administratif berupa tindakan administrasi sesuai peraturan disiplin aparatur sipil negara yang berlaku. sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya izin sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: bagi pemberi kerja, meliputi izin buruh: dan izin mendirikan bangunan imb). bagi setiap orang, meliputi izin izin mendirikan bangunan imb) surat izin mengemudi sim) sertifikat tanah paspor dan surat tanda nomor kendaraan stok)apbd) padad, pada tanggal bupati buton utara, abu hasan diundangkan kurang sekretaris daerah senam area kabupaten buton utara, bagian hukum bwt 16fas kesegaran (dk muhammad yasin ptsp berita daerah kabupaten buton utara tahun nomor
sai walikota prabumulih provinsi sumatera selatan peraturan walikota prabumulih nomor tahun tentang tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilingkungan pemerintah kota prabumulih. dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu lingkungan pemerinttunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu babi ketentuan umum dalam peraturan walikota prabumulih ini yang dimaksud dengan kota adalah kota prabumulih. j : dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selanjutnya disingkat dpmptsp kota prabumulih adalah satuan kerja perangkat daerah,tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai pelayanan terpadu satu pintumberian tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pemberian tunjangan daerah untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dan cons, meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu, meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil dan cons. bab iii kriteria pemberian tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bagian kesatu,ta masyarakat lainnya. bagian kedua tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diberikan kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dpmptsp) yang pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, besaran tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksuunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud padas.d hari kamis pukul wib dan hari jumat. bab pembebanan anggaran tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan apbd) kota prabumulih pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dpmptsp. bab pembayaran besaran tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintuw w tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadirseptember walikota! mulia, ridho yahya diundangkan prabumulih pada tanggal september sekretaris daerah kimia prabumulih, kopi berita daerah kota prabumulih tahun lampiran peraturan walikota prabumulih nomor: tahun tanggal besaran tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu lingkungan pemerintah kota prabumulih uno uraian kegiatan satuan besar san . eselon ii b . eselon iii.a eselon iv.a gor. gol. walikota prabumulih,dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota payakumbuh, menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kearsipan yang termuat pada dan dimana pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab bagi pencipta arsip. belum terakomodirnya pengelolaan arsip dinamis pada tugas, fungsi dan uraian tugas pada bidang dan seksi yang ada dinas perpustakaan dan kearsipan kota payakumbuh. bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerahberita daerah kota payakumbuh tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan bab pada ketentuan umum ditambah poin sehingga berbunyi sebagai berikut pencipta arsip adalah pemerintahan daerah, bumi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, kelurahan dan tokoh masyarakat lingkungan kota payakumbuh ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdinoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas, mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan unit kearsipan iiub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada sebagai berikutngidentifikasi arsip vital dan arsip aset dinas melaksanakan perlindungan dan pengamanan arsip vital dan arsip aset dinas, mengelola arsip vital dinas, melaksanakan penyusutan arsip inaktif dengan retensi tahun atau lebih, melaksanakan penyerahan arsip statis dari unit kearsipan lembaga kearsipan daerah, melaksanakan pengelolaan arsip aktif dari unit pengolah record center il), melaksanakan pengelolaan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi, gg. melaksanakan pemusnahan arsip dari lingkungan satuan kerja, melaksanakan pemusnahan arsip lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi dibawah (sepuluh) tahun, mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan opd kepada lkd, melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan dilingkungan sekretariat dinas, melaksanakan pengelolaan arsip aktif kegiatan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, melaksanakan penyusunan daftar arsip aktif kegiatan kepala sub bagian umum dan kepegawaierikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan, bbcc. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan, dd. menyusun standar pelayanan publik spp) dan standar operasional prosedur sop) sub bagian, ee. melaksanakan survei kepuasan masyarakat skm), ffnencelnaran dan diketahui disetnini oleh pemahat pelaksana teknis kegiatan ppt): meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran milano persediaan spp up), surat perintah pembayaran ganti uang spp oin. surat perintah pembayaran tambah milano spp tinji.laksanakan pengelolaan arsip aktif kegiatan kepala sub bagian program dan keuangan, melaksanakan penyusunan daftar arsip aktif kegiatan kepala sub bagian program dan keuang skm), standar pelayanan publik spp) dan standar operasional prosedur sop)bidang perpustakperpustakaan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada seksi pembinaan perpustakaan dan seksi pelestarian bahan perpustakaalaksanakan koordinasi pengelolaan perpustakaan tingkat kota serta dinas instansi, melaksanakan pembinaan pengelolaan perpustakaan dan tbm dilingkungan daerah kota payakumbuh, melaksanakan kerjasama dalam pengembangan perpustakaan, melaksanakan katalogisasi, klasifikasi, verifikasi bahan perpustakaan dan pemasukan data kepangkatan data, melaksanakan kebijakan teknis dibidang layanan perpustakaan, melaksanakan kebijakan teknis dibidang layanan, mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan bidang perpustakaan, melaksanakan pemindahan arsip aktif dari unit pengolah unit kearsimbinambinaan perpustakaanmbina semua jenis perpustakaan dalam mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria spk), melakukan promosi, publikasi dan sosialisasi tentang pengetahuan perpustakaan dengan melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat, melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis serta evaluasi kepada tenaga teknis perpustakaan, melakukan pendataan perpustakaan, memberikan penilaian angka kredit kepada pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan, pemasyarakatan, evaluasi pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan,: il. melakukan serah terima arsip unit kearsipan dengan berita acara serah terimlestarian bahlestarian bahan perpustakaan: melaksanakan koordinasi pelayanan perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan keanggotaan, layanan komunitas baca, layanan penitipan dan loker, layanan multimedia dan layanan perpustakaan keliling, melaksanakan layanan koleksi umum, konsultasi perpustakaan, bahan perpustakaan manuskrip, buku langka dan audio visual, mengembangkan otomasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan internet, melaksanakmelakukan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi, melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno, melaksanakan teknis preservasi dan konservasi dalam perawatan perbaikan dan pengawetan bahan perpustakaan serta melakukan penjilidan bahoo. melakukan serah terima arsip unit kearsipan dengan berita acara serah terima, mengkoleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan, uu.idang kearsiparsipidang kearsipan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan program kerja bidang kearsipan, penyelenggaraan kegiatan bidang kearsipan, cc. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kearsipan, pelaporan pelaksanaan tugas bidang kearsipan, pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut uraian tugas bidang kearsipmengacu pada rencana strategis dinas, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan arsip dinamis dan seksi pengelolaan arsip statismbinaan, sosialisasi dan monitoring kearsipan terhadap pencipta arsip lingkungan daerah kota payakumbuh, merumuskan bahan kebijakan teknis dan petunjuk teknis pengelolaan kearsipan, melaksanakan koordinasi kearsipan tingkat kota serta dinas instansi terkait, melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis lingkup bidang kearsipan, mengelola arsip aset kota, melaksanakan alih media dan reproduksi arsip, melaksanakan koordinasi pemusnahan arsip dengan pencipta arsip, melaksanakan preservasi arsip, ilngelolaan arsip dinamisseksi pengelolaan arsip dinamis, mengkoordinasikan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada seksi pengelolaan arsip dinamis. seksi pengelolaan arsip dinamis, menyusun kebijakan, norma, standar dan pedoman penyelenggaraan arsip dinamis dilingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, melakukan pembinaan pengelolaan arsip dinamis kepada pencipta arsip lingkungan daerah kota payakumbuh, melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kotasanakan alih media arsip vital, arsip aset, dan arsip dinamis, melaksanakan reproduksi arsip vital, arsip aset dan arsip dinamis, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan arsip dinamis, melaksanakan pengelolaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk sistem informasi kearsipan dinamis sid), melaksanakanpenyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui sign danngelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pengelolaan arsip statisngelolaan arsip statis, norma,standard dan pedoman penyelenggaraan arsip statis, menyusun dan perumusan bahan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional, melakukan pengelolaan arsip statis dari pencipta arsip dilingkungan daerah kota payakumbuh, menerima fisik arsip dan daftar arsip statis dari pencipta arsip dilingkungan daerah kota payakumbuh, melaksanakan penelusuran arsip statis, penyiapan bahan dalam rangka penerbitan naskah arsip, melaksanakan penataan informasi arsip statis, melaksanakan penataan fisik arsip statis, il.ukan pencarian arsip statis berdasarkan daftar pencarian arsip statismemberikan pelayanan penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan lembaga kearsipan daerah, mengemas bahan pameran arsip statis tekstual dan virtuditetapkan payakumbuh pada tanggal arv on) taiko (kasa ditetapkan payakumbuh pada tanggal apditetapkannya peraturan daerah kota padang panjang nomor tahun anggaran tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota padang panjang tahun anggaran yang mana telah dialokasikan anggaran untuk kenaikan biaya tambahan penghasilan pns kota padang panjang, maka perlu dilakukan perubahan keduamemutuskan menetapkandiberikan kepada tambahan pejabat struktural eselonlla ' ' pejabat struktural eselonllb '' pejabat struktural eselon ill.a camat) pejabat struktural eselonllla pejabat struktural eselonlllb pejabat struktural eselon iv.a lurah) sekolah slip pejabat struktural eselon iv.b pengawas\| wakil kepala sekolah slip eselon kepala sd tk) guru selaku wali kelas slip, ketua pembina osis staf, guru,paramedis,t.fungsional lainnya\| golongan golongan golongan golongan staf pada kecamatan kelurahan staf pada kecamatan kelurahan gol staf pada kecamatan kelurahan gollll staf pada kecamatan kelurahan goals staf pada kecamatan kelurahan gol ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada uraian penghasil satuan eselon ii.b pada satpol dan damkar eselon ill.a pada satpol dan damkar eselon il.b pada satpol dan damkar eselon iv.a pada satpol dan damkar wawako, ajudan pimpinan dprd) wawako, ajudan pimpinan dprd) staf khusus ajudan sekda, pengawas) sopir walikota wakil walikota mai sopir sekretaris daerah sopir bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu staf pada satpol dan damkar golongan! golongan golongan ketentuan ditambahan uraian satuan penghasilan rp) dokter sub spesialis dokter spesialis dokter umum dokter gigi psikolog klinis golongan dokter umum dokter gigi psikolog klinis golongan iii ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tambahan penghasilan tenaga fungsional auditor pada inspektorat sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada tambahan satuan manan golongan golongan golongan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tambahan penghasilan tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada inspektorat sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada tambahan satuan golongan golongan golongan ketentuan dihapus. peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal des\ibukota prabu ull provinsi sumatera selatan rr ,\ turun 'mahkota prabumulih nomor tahun tentang el~ ian atas peraturan walikota prabumulih nomor tahun tentang tata cara pe:bagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kota prabumulih tahun anggaran m.enim.bang mengingat dengan rl\.} uv1 tuhan yang riaperan r'<> n ' . " r,' d. u.elegan . aturan _.meminta ordo rtl u1. tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah never tahun tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ten nt pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kota prabumulih tahun anggaran undang undang nomor tahun ten tang pembentukan kota prabumuli26jridoncdesa yang bersumber dadggunaan, pemantauan dan evaluasi berita negara republik indonesia tahun penyaluran, dana desaso tentang perubahan atas peraturan walikotaprabumulih nomor tahun tentangtatacara pembagiandan penetapan rinc1andanadesa setiap desa kotaprabumulih tahunanggaran2017 beberapa ketentuan dalam peraturan walikota prabumulih nomor tahun tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desadiubah, dan diantara angka dan angka ditambahkan (duarabumulih. walikota adalah walikota prabumulih. pemerintah kotketentuan bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pasa14diubah sehingga berbunyi sebagai berikutl) z2) z3) z4)}* kotaprabumulih rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kota prabumulih rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kota prabumulih rasio ikg setiap desa terhadap total ikg desa kota prabumulih kota= pagu dana desa kota prabumulih kota= besaran alokasi dasar kota prabumulih ketentuan bab iii dan diubah, dan ditambahkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa18dilakukan secara bertahap:b.an rata rata(lima puluh persen);;tentuan bab diubah, dan diantara dan disisipkan (satu) yakni (la), sehingga berbunyi sebagai berikut pasa19mengacumeme1harian saran prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: kesiapsiagaan menghadapi bencana a1am; penanganan bencana a1am; penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan pe1tarian lingkungan hidup. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saran prasarana 11am, penanganan bencana a1tentuan bab dan diubah, dan ditambahkan (dua) yakniggunaan dana desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya: dan laporan realisasi penggunaketentuan bab dan diubah, dihapus, dan ditambahkan (empat) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikutj penyaluran sebagaimana dimaksudrabumulih. ditetapkan prabumulih pada tangga12 ~rrr lib, lam ran: peraturan walikota prabumulih nom tahun tanggal z9~t1r,.,.~r penetapan rincian dana desa setiap desa kota prabumulih tahun anggaran alokasi alokasi pagu dana desa kecamatan desa dasar' formula ,per~desa, (ad)' .faf) f rp) pribumi barat tanjungtelang cabai pangkal cabai muara sungai rambang kapak tengah karya mulya rambang kapak tengah rambang seruling i rambang kapak tengah sungai rambang kapak tengah talang batu rambang kapak tengah karangan sambangi~paktengah karang bindu rambang kapak tengah sinar rambang rambang kapak tengah kemang tanduk prabumulih selatan tan,]ung menang total
wal1kota s1gawang provinsi kalimantan barat peraturan walikota s1gawf.barat negardayakan arsip untuk memaksa..ota singkawang, maka perlu menyusun pedoman retensi arsip fungsi kepegawaian; bahwa berdasarkan surat kepala arsip nasional nomor: b pk. tanggal mei hal: persetujuan jadwal retensi arsip fasilitasi fungsi kepegawaian asn dan pejabat negara pemerintahan daerah kota singkawang, perlu segera menu su;jadwal retensi arsip fasilitasi fungsi1 elegan ratu sipil negara dan pejabat negara pemerintah kota singkawangadwal retensi arsip yang se.la.nian tan arsip adalah regia tan pengurangan malah arsip dengan cant pemindahan arsip inaktif danperpustakaan dan kearsipan kota singkawang. retensi arsip ad 441rnuanahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dartdinas perpustakaan dan kearsipan kota singkawang.n dengan kegiatan penciptaan arsip lingkungannya. bab pe:n(1qu naan jra ketentuan mengenai retensi arsip fungsi kepegawaian tercantum dalam lampiran yang meraup tekan bagian tidak terpisahkan dan peraturan mi. setiap unit kearsipan dalam lingkungan pemerintah kota singkawang melaksanakan penyusutan arsip. jra fungsi kepegawaian digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip kepegawaian. jra fungal. kepegawaian memuat jenis arsip, retensi, dan keterangan. rekomendasi yang dituangkan dam keterangan ten tang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermainkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan: veteran.gan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan. retensi arsip untuk arsip fungsitara herilcut retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan peran.buat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan atau dipermainkan. secara fisik pernuanaha.pencipta arsip yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. terhadap arsip yang retensi aktifnya telah habis dan berseberangan dipermainkan wajib diserahkan kepada dinas perpustakaan dan kearsipan kota singkawang. terhadap arsip yang potensinya telah mencapai usia tab dan berseberangan dimusnahkan wajib diserahkan kepada dinas perpustakaan clan kearsipan. jenis arsip pada jra fungsi kepegawaian pemerintah kota singkawang meliputi: formasi pegawai; pengadaan pegawai; pembinaan karier pegawai; penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai; mutasi pegawai; administrasi pegawai; kesejahteraan pegawai; pemberhentian pegawai tanpa hak.; perselisihan sengketa kepegawaian; usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai janda duda meninggal; berkas perseorangan aparatur sipil negara; berkas perseorangan pejabat negara; dan berkas perseorangan pejabat lainnya. bin peni1131ayan segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya. peraturan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota singkawlampiran peraturan walikota singkawang olv i jadwal retensi arsip fasilitasi fungsi kepegawaian aparatur sipil negara dan pejal3at negara pemerintah kota singkawang jenis arsip jangka waktu simpan keterangan aktif inaktif formasi pegawai usulan dari unit kerja skpd, disertai: analisa jabatan; analisa beban kerja. usulan permintaan formasi kepada men pan rb clan kepala bkn persetujuan men pan rb penetapan formasi asn penetapan.n formasi khususrealisasi tahun tahun tahun tahun tahun musnah musnah permanen permanen permanen jangka waktu simpan jenis arsip aktif inaktif ketela.ngan pengadaan aparatur sipil negara proses penerimaan pegas.vai meliputi: pengumuman; seleksi administrasi; pemanggilan peserta test; pe1laksanakan ujian; keputusan hasil ujian; wawancara penetapan pengurus man kelulusan musnah tahun tahun setelah semua diangkat asn tahun musnah berkas lamaran yang tidak diterima musnah tahun setelah semua diangkat asn tahun setelah tahun anggaran berakhir tahun setelah ditetapkan tahun masuk berkas perseorangan nota usul dan kelengkapan penetapan nip: ijazah; sick; kartu kuning; surat keterangan kesehatan; nota usul pengangkatan can menjadi asn lebih dari tahun pasivasi kolektif masuk berkas perseorangan dini lai kembali tahun setelah tahun ditetapkan tahun setelah tahun petikan ditetapkan musnah masuk berkas perseorangan musnah musnah, kecuali pak, masuk berkas perseorangan musnah musnah, kecuali bap dan masuk berkas perseorangan musnah, kecuali masuk berkas perseorangan musnah, kecuali penetapan masuk berkas perseorangan tahun setelah tahun ditetapkan tahun setelah ditetapkan tahun anggaran berjalan tahun anggaran berjalan tahun anggaran berjalan tahun tahun tahun tahun tahun setelah tahun ditetapkan tahun setelah memperoleh keputusan tetap tahun keterangan jangka waktu simpan aktif inaktif jenis arsip pembinaan.n karir pegawai diklattkursusimagangitugas belajariujian dinas i.zin belajar surat perintahisurat tugasisk surat izin; laporan kegiatan pengembangan dini surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https) sertifikat penilaian prestasi kerja sasaran kerja pegawai skp) daftar usul penetapan angka kredit disiplin pegawai: daftar hadir; rekapitulasi daftar hadir. berkas hukuman disiplin penghargaan dan tanda jasa penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai aktif inaktif jenis arsip jangka. waktu simpan mutasi pegawai1 alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, tahun setelah dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar penwaldlan dan mutasi antar unit kerja nota persetujuanipertimbangani kepala bkn mutasi keluarga: surat izin pernikahaniperceraian surat penolakan izin pernikahaniperceraian surat nikahicerai akte kelahiran anak akte kelahiran adopsi anak surat keterangan meninggal dunia usul kenaikan pangkatigolonganijabatan tahun setelah tahun ditetapkan usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan tahun setelah tahun strukturalifungsional ditetapkan usul penetapan perubaheua data dasaristatusikedudukan hukum tahun setelah tahun pegawai ditetapkan tahun keterangan musnah, kecuali dan nota persetujuan masuk berkas perseorangan masuk berkas perseorangan masuk berkas perseorangan musnah, kecuali masuk berkas perseorangan musnah, kecuali masuk berkas perseorangan musnah, kecuali surat persetujuan dan masuk berkas serangan jenis arsip ja.ngka waktu simpan aktif inaktif keterangan peninjauan masa kerja berkas baperjakat administrasi pegawai surat perintah dinas surat tugas surat keputusan perjalanan dinas (dalam negeri dan luar negeri)(clan) dokumentasi identitas pegawai usul penetapan karpet kpe warisi kartu keanggotaan organisasi profesiikedinasan laporan pajak penghasilan pribadi lp2p) keterangan penerimaditetapkan tahun setelah tahun ditetapkan tahun setelah pelaksanaan tahun setelah pelaksanaan tahun setelah tahun pelaksanaan. tahun setelah tahun pelaksanaan tahun setelah pelaksanaan tahun setelah tahun identitas ditetapkan tahun setelah ditetapkan musnah, kecuali clan nota masuk berkas perseorangan musnah, kecuali pejabat eselon permanen musnah, kecuali masuk berkas perseorangan masuk berkas perseorangan musnah musnah masuk berkas perseorangan musnah musnah tahun jenis arsip berkas pengurusan kenaikan gaji berkala kesejahteraan pegawai1 jangka waktu simpan aktif inaktif tahun setelah ditetapkan tahun keterangan musnah musnah berkas berkas berkas berkas berkas berkas dinas berkas berkas berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan.n pegawai tentang layanan asuransi pegawai asuransi kesehatan tentang layanan tabungan perumahan tentang layanan bantuan sosial tentang layanan pakaian dinas tentang layanan pegawai yang meninggal dunia karena tentang pemberian tali asih tentang pemberian pagar penghargaan.an dan tanda jasa tentang layanan olahraga dan rekreasi pemberhent1an pegawai tanpa hak perselisihan sengketa pegawai1 usul diberhentikan dan penetapan pensiun pegawai janda duda dan asn yang meninggal tahun setelah ditetapkan. tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap tahun setelah ditetapkan masuk berkas perseorangan dinilai kembali musnah, kecuali masuk berkas perseorangan tahun tahun tahun tahun setelah hak dan kewajiban habis tahun jenis arsip jangka waktu simpan keterangan aktif inaktif berkas perseorangan .aparatur sipil negara (asn) berkas.s lamaran nota penetapan nip dan kelengkapannya nota persetujuan pertimbangan.n kepala bkn pengangkatan can surat tanda lulus pelatihan prajabatan hasil pengujian kesehatan pengangkatan asn ii. peninjauan masa kerja kenaikan pangkat tahu.n setelah berhenti pensiun sampai dengan hak dan kewajiban habis tahun musnah, kecuali jabatan. sekretaris daerah, asisten, para pimpinan.n perangkat.t daerah, staf ahli, dan pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi serta asn yang berjasa tertib peristiwa berskala nasional permanenn(clan) berita acara pemeriksaan hukuman jabatan hulcurnan disiplin asn berbantuan dipekerjakan luar instansi induk penarikan kembali dan berbantuan dipekerjakan pemberian uang tunggu pembebasan dan jabatan organik karena siang,k.at sebagai pejabat negara pengalihanjenis arsip jangka waktu simpan aktif inaktif keterangan surat perbaikan tanggal, tahun kelahiran aa. akta nika.h cerai bb. akte kelahiran cc. isian formulir pupus dd. berkas acara pengambilan. sumpahijanji pns jabatan ee. surat permohonan ijin pencabutan ijin menjadi anggota parpol orasi lsm if. pengunduran dirildiberhentikan sebagai pns karena menjadi pengurus ata. anggota parpol gg. surat keterangan mutasi keluarga hh. surat keterangan meninggal dunia ii. surat keterangan peningkatan pendidikan penetapan angka 'credit jabatan fungsional kk. surat keterangan hasil penelitian khusus ii. surat tugastijin belajar dalamiluar negeri mm. surat ijin bepergian luar negeri nn. kartu pendaftaran ulang kadal) asn oo. ijazah, sertifikat, sertifikat penyesuaian ijazah, surat tanda lulus ujian dinas pp. penempatan penarikan pegawaift. surat penyataan pengunduran din dari jabatan organisasi karena dicalonkan sebagai kepala wall kepala daerah uu. pensiun jenis arsip jangka waktu simpan keterangan aktif inaktif berkas perorangan pejabat negara walikota dan wakil walikota tahun setelah berhenti pensiun tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis permanen dan bawaslu tahun setelah berhenti pensiun tahun sampai dengan hak dan permanen walikota singkawang, ttd thai chui mie salinan sesuai denga aslinya kepala bagian hukum, yasmalizar, s.htarif retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota payakumbuh menimbang :a. bahwa retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat khusus parkir atur dengan peraturan daerah kota payakumbuh tahun tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini karena berdasarkan penetapan pendapatan asli daerah pad) mulai tahun terjadi kenaikan untuk parkir dalam area pasar payakumbuwalikota tentang perubahan tarif retribusi parkir area pasar payakumbutarif retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir tarif retribusi pelayanan parkir dalam area pasar payakumbuh yang telah ditetapkan pada peraturan daerah kota payakumbuh tahun tentang retribusi jasa usaha diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a). mobil barang roda sebesar rp. setiap kali parkir roda sebesar rp. setiap kali parkir b). mobil angkutan orang bis wisata roda sebesar rp. setiap kali parkir bis wisata roda sebesar rp. setiap kali parkir taxi sebesar rp. setiap kali parkir c). kendaraan pribadi sedan, jeep, sumbar ban dan sejenis rp. setiap kali parkir sepeda motor dan sejenisnya sebesar rp. setiap kali parkir d). dihapus untuk ketentuan besaran tarif sebagaimana diatas paling lama jam. lebih dari jam retribusi dipungut (dua) kali parkir. peraturan walikota payakumbu ditetapkan payakumbuh padatanggal ta9 lovttirota param bun haa diundangkan payakumbuh pada tanggal sekretaris daerah kota payakumbuh ananda berita daerah kota payakumbuh tahun nomor
menimbang walikota singkawang provinsi kalimantan walikota singkawang nomor tahun lingkungan kota singkawang rahmat han yang maha walikota singkawang, bahwa dalam rangka menindaklanjuti men ten dalam negeri nomor tanggal maret perihal pedoman pemberdayaan ppn daerah perlu melaksanakan p)cncgakan peraturan daerah; bahwa mengoptimalkan dan mensinergikan kinerja pendek pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu membentuk sekretariat penyidik pegawai negeri sipil kota singkawangmbentukan sekretariat penyidik pegawai negeri sipil t^lingkungan pemerintah kota singkawang; mengingat undang undang dasar negara republik indonesia undang undang nomor tentang acara pidana lembaran negara republik indonesia nomor i^lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tentang pembentukan kota singkawangpolisian negarlaliscu ta pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian penyidik pegawai negeri sipil, dan pengamanan lembaran negara epub indonesia nomor tamu^ahan lx;legam epubiran pemeiiiitali nomor tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan daerahkeputusan menteri dalam negeri nomor tentang pedoman pembinaan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah; peraturan daerah nomor tentang ketertiban lembaran daerah kota singkawang nomor lembaran kota singkawang nomor peraturan daerah nomor tentang pembentukan perangkat daerah lembaran daerah kota singkawang nomor tarabalian l.lembaran daerah kota singkawang nomor peraturan walikota nomor tentang kedudukan, organisasi, tugas fungsi, serta kerja polisi pamong praja berita daerah kota singkawang nomor menetapkan walikota tentang kota singkawang. brr bantuan dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah kota singkawang; pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai jjcnyclccp k>lisan negara republik indonesia mig selanjutnya disebut polisi adalah jat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tempe utaranya keamanan dalam negeri. perangkat daerah yang selanjutnya disebut adalaholisi pamong praja selanjutnya disebut satpol adalah satuan polisi pamong praja kota singkawang. inspektorat adalah inspektorat kota singkawang. kepala polisi pamong praja selanjutnya disingkat kepala adalah kepala polisi pamong praja kota singkawberi kewenangan oleh undang undang melakukan penyidikan, aparatur sipil negara yangrepublik indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat. sebagai asn secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian menduduki jabatan pemerintahan. penyidik pegawai negeri sipil selanjutnya disebut ppn adalah pe\|bat negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah kota singkawang yang diberi wewenang oleh undang undangdan menurut cara tertentu mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka. sekretariat penyidik pegawai negeri sipilppn. babu dan maksud dibentuknya sekretariat ppn adalah sebagai mengkoordinasikan ppn kota singkawsingkawang. iii dan tugas sekretariat ppn meliputi; melakukan koordinasi, fasilitasi administrasi, opsional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah peraturan perundang undangan yang berlaku; menyediakan prasarana berupa kotak j paduan po. box, telepon faksimili, e mail, website dan kantor pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah. fungsi sekretariat ppn adalah: menjnjsun program pelaksanaan penegakan peraturan daerah; men3?sun pertemuan secara berkala serta evaluasi kinerja ppn; bahan kebijakan basil pertemuan berkala yang mendesak; melaksanakan pengadaan dan kesekretariatan; menerima, mengelola dan mengklarifikasi laporan pengaduan masyarakat; rencana monitoring pclalosanaan peraturan daerah; menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah; menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelan^siaran peraturan daerah; pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan atas pelanggaran peraturan daerah; melaksanakan kfxirdinasi penegakan perahu an daerah dan peraturan perundang undangan lainnya dengan kepolisian resort kota singkawang, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, ppn dan aparatur pemerintah lainnya; program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ppn. (3j wewenang sekretariat ppn adalah: pejabat ppn penegak peraturan daerah penyelidikan penyidikan peraturan daerah; memberikan pelaksanaan tugas penyidikan; pembinaan profesi, mental dan kepribadian ppn; melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas ppn penegak peraturan daerah; melakukan penilaian kinerja ppn penegak peraturan daerah; memberikan insentif kepada ppn tugas penyidikan; dan memberikan saran, pertimbangan tanggapan kepada walikota terkait penegakan peraturan daerah dan i'aturan walikota, pemberdayaan dan pembinaan ppn. organ dan tata organisasi sekretariat ppn bersifat permanen non struktural dibentuk pada satpol kota singkawang. organisasi sekretariat ppn terdiri dari: pembina pengurus pelaksana tugas harian sekretaris walikota sekretaris daerah kota singkawang kepala kepala bidang penegakan perundang undangan daerah kepala penyelidikan dan penyidikan koordinator operasional kepala pembinaan dan pengawasan anggota ppn dan pengaduan atas pelan^aran penyimpangan oleh ppn disampaikan kepada walikota singkawang. pengaduan disampaikan sebagaimana pada didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. pengadu mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap. sanksi ppn dan yang dalam tugasnya kode baik dikenakan sesuai peraturan perundang undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi vii pembiayaan anggaran operasional sekretariat ppn dan operasional penyidikan ppn dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah melalui satpol kota singkawdiundangkan singkawang pada tanggal agustus pj. kota singkawang ttd kota singkawang tahun nomor viii walikota singkawang, ttd salinan sesuai dengan aslinya bagian yasmalizar, s.h nip19681016goptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan perlu mengubah, pertamanan dan alat berat pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruangjdih kota singkawangt kepala upt adalah kepala unit pelaksana teknis pemeliharaan rutin jalan, jembatan, pertamanan dan jdih kota singkawang alat berat pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota singkawang, pertamanan dan alat berat kelas bab iii kedudukan uvrterdiri atas kepala; subbagian tata usaha; dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi uvrtugas dan fungsi bagian kesatu kepala uvrmeliharaan rutin jalan, jembatan, pertamanan dan alat berat, jembatan, pertamanan dan alat berat; mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan, jembatan, pertamanan dan alat berat dengan unit kerja terkait; pemeliharaan rutin jalan meliputi pengisian celah retak permukaan (sealing), liburan aspal dan penambahan lubang, watching lubang jalan; pemeliharaan rutin jembatan meliputi rehabilitasi perbaikan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan jembatan; pemeliharaan dan perbaikan serta kondisi alat alat berat; pengembangan dan pemeliharaan rutin taman, jalur hijau, hutan kota, dan pemeliharaan pohon pohon pelindung bahu dan median jalanjdih kota singkawang kepala uvrvri; mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada subbagian tata usaha; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala upi sesuai dengan tugas dan fungsinya. jdih kota singkawang jawab kepada kepala upt. bab tata kerja dan pelaporan bagian kesatu tata kerja kepala upt dalam melaksanakan tugas,, menerapkan sistem pengendalian internal. kepala upt bertanggung jdih kota singkawangisu sun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku. setiap unsur pimpinan unit kerja lingkungan uvrnvii pembiayaan pembiayaan untuk mendukung kegiatan uvrupt diangkat dan diberhentikan oleh walikota dannjdih kota singkawangbab ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, seluruh pegawai negeri sipilmijdih kota singkawang pada dinas pekerjaan umum dan penataan rulampiran peraturan walikota singkawang nomor tahun tanggal agustus, jembatan, pertamanan dan alat berat kepala uvr subbagian tata usaha kelompok jabatan fungsionaltata cara pemungutan pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak hotel kota payakumbuh dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota payakumbuh menimbang bahwa pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak hotel merupakan,payakumbuh telah menetapkan peraturan daerah kota payakumbuh nomor tahun tentang pajak restoran, peraturan daerah kota payakumbuh nomor tahun tentang pajak parkir, peraturan daerah kota payakumbuh nomor tahun tentang pajak hiburan dan peraturan daerah kota payakumbuh nomor tahun tentang pajak hotel, maka dipandang perlu dalam penatausahaannya dilaksanakan melalui mekanisme tata cara pemungutan pajak yangstoran, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak hotelparkirwalikota payakumbuh nomor tahun tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak daerah, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak daerah dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data wajib pajak objek pajak berita daerah kota payakumbuh tahun nomor peraturan walikota payakumbuh nomor tahun tentang ketentuan umum pajakcara pemungutan pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan,rikota payakumbuh, yang memiliki objek pajak wilayah kota payakumbu untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha berupa: fotokopi e ktp pengusaha penanggung jawab kuasanya untuk wajib pajak badan yang menjalankan usaha berupa: fotokopi e ktp pengusaha penanggung jawab kuasanya fotokopi perjanjian kerjasama akte pendirian atau dokumen pendirian beserta perubahancc. untuk wajib pajak orang pribadi dan badan dengan status cabang berupa: fotokopi e ktp pengusaha penanggung jawab kuasanya surat keterangan sebagai cabang,pengelolaan keuangan dan asetkepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetkota payakumbuh untuk selama lamanya, wajib pajak yang memiliki lebih dari (satu) ppd untuk menentukan ppddaerah, wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya kota payakumbuhpajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak hotel harus disampaikan kepada walikota paling lambat lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampirkan keterangan dan atau dokumen pendukungwalikota ini. penyampaian speed sebagaimana dimaksud disertai lampiran dokumen berupa: rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan rekapitulasi penggunaan berikut tindakan bon penjualan bill) atau struk cash register bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindakan ssd) speed dapat disampaikan secara langsung dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset cg. utd pajak daerah bentuk dan isi speed adalahpengelolaan keuangan dan aset. bentuk dan isi skpd, skpdkbt, dan skpd adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikotapengelolaan keuangan dan aset. berdasarkan kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, petugas pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetpengelolaan keuangan dan aset. apabila pembayaran pajak dilakukan pada bendahara penerimaan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetpengelolaan keuangan dan asetwalikotarestoran, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak hotel dilaksanakan paling lambat (lima belaswalikota ini. bab tata cara pembukuan dan pelaporanusaha dengan omzet paling sedikit rp. lima puluhpengelolaan keuangan dan asetwalikota.walikota ini dan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak (satu) kalwalikotaxiiwalikota,walikota atau pejabat untuk memanggil wajib pajak agar datang kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dalam rangka pemeriksaan,,anb.sasaran pemeriksaan pajak parkir yaitu memeriksa karcis parkir yang telah diporporasi dan menggunakan nomor urut tercetak, memeriksa harga karcis parkir yang menjadi objek pajak parkir, .memeriksa jumlah karcis parkir yang terjual dengan laporan penjualan karcis parkir, memeriksa buku kas. sasaran pemeriksaan pajak hotel yaitu memeriksa data jumlah kamar, tarif kamar serta contract rate, memeriksa laporan laba rugi (profit and loss statement), memeriksa data penjualan harian (daily sales report), memeriksa data penjualan kas dan kredit pada buku besar (ledger), memeriksa data penjualan kredit dengan daftar piutang, memeriksa data penjualan dan pengumuman service, memeriksa daftar pembayaran gaji dan service karyawan,,, memeriksa jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan service pada rekening koran bank, memeriksa laporan guest house laporan tamu check dan check out) sasaran pemeriksaan pajak restoran yaitu memeriksa jumlah penjualan makanan dan minuman,, memeriksa pembayaran service dan bukti pembayaran service, sasaran pemeriksaan pajak hiburan yaitu memeriksa karcis tanda masuk yang telah diporporasi dan menggunakan nomor urut tercetak, memeriksa buku kas, rekening koran, catatan persediaan karcis tanda masuk, laporan jumlah pengunjung, memeriksa laporan penerimaan kas, memeriksa pembayaran service dan bukti pembayaran service,, b.,: membuat skpd, skpd, skpdkbt dan std.walikotakelurahankelurahelurahanpengelolaan keuangan dan asetjenis pajakpendapatan pengelolaan keuangan dan asetpengelolaan keuangan dan asetpengelolaan keuangan dan aset. hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetpengelolaan keuangan dan asetpayakumbuh dan kepala bidang penagihan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. petikan keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada oleh kepala bidang penagihan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetb.skpdkbt, c.skpd, dan d.d.dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetxiii ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan walikota ini, peraturan walikota payakumbuh tersebut dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlakuotelrestoranparkiriburayakumbuh, riza lep ia. diundangkan payakumbuh pada tanggal mila sekretaris daerah kota payakumbuh, berita daerah kota payakumbuh tahun nomor
re) sional, proposional, netral dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, bahwa dengan adanya perubahan mekanisme penyampaian, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan harta kekayaan penyelenggara negara sesuaimenetapkan peraturan walikota payakumbuhebut dengan komisi pemberantasan koruppayakumbupemerintah kota payakumbuh adalah pejabat lingkungan pemerintah kota payakumbuh yang wajib mengisi dan menyampaikan lakob maksud dan tujuan maksud dari peraturan walikota ini adalah sebagai dasar aturan penyampaian, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan lakon terhadap penyelenggara negara lingkungan pemerintah kota payakumbuh. tujuan dari peraturan walikota ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya penyampaian, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan lakon lingkungan pemerintah kota payakumbuh secara tepat, efektif, dan taat asas sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab iii penyampaian lakon pejabat lingkungan pemerintah kota payakumbuh yang wajib menyampaikan lakon adalah walikota, wakil walikota, pejabat struktural eselon ii, pejabat struktural eselon iii,pejabat sebagaimana dimaksud dalam(alkomisi pemberantasan korupsi. lakon merupakan dokumen milik negara. kewajiban pejabat lingkungan pemerintah kota payakumbuh yang wajib menyampaikan lakon adalah mengisi formulir e lakon sesuai dengan format yang ditentukan dan melengkapi data yang dibutuhkan, menyampaikan lakon rangkap (dua) kepada walikota payakumbuh cg. bpsdm kota payakumbuh untuk disampaikan komisi pemberantasan korupsi melalui lakon,sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab pemanfaatan lakon kepatuhan dan kebenaran dalam pelaporan lakon dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen manajemen sumber daya manusia. lakon dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan oleh inspektorat untuk memonitor perkembangan dan asal usul harta milik wajib lakon. bab pengawasan atasan langsung pejabat wajib lakon wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berjenjang penyampaian lakon dan melaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian melalui badan pengembangan sumber daya manusia kota payakumbuh apabila terjadi pelanggarayakumbuh. bab vii sanksi wajib lakon yang berstatus pegawai negeri sipil yang tidak menyampaikan lakon sesuai dengan target waktu yang ditentukan dianggap melanggar angka peraturan pemerintah nomor tahun dan diberikan sanksi atas ketidakpatuhan dan ketidakbenaran pelaporan lakon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: hukuman disiplin ringantim pengelola memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menghukum atas ketidakpatuhan dan ketidakbenaran pelaporan lakon, sebelum dijatuhi hukuman disiplin terlebih dahulu diberi surat peringatan teguran sebanyak (dua) kali dengan tenggang waktu surat selama (tujuh) hari kerjanegeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut juga dijatuhi hukuman disiplin yang sama oleh atasannya, penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan peraturan perundang undangan. i6\|t! iwatirota riza ratan diundangkan payakumbuh pada tanggal exwalikota singkawang, menimbang bahwa dalam rangka penerapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan sistem elektronik kota singkawang, perlu disusun mekanisme pelaksanaannya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,pada huruf perlu.omor tahun tentang pedoman pen.s..nomor tahun peraturan daerah kota singkawang nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat. jangka menengah daerah kota singkawang tahun lembaran daerah kota singkawang tahun nomor memutuskan bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan.menyelenggarakan uru.san pemerintah yang menjadi kewenangan daerahbagian wilayah dan daerah kota yang dipimpin oleh camat. kelurahan adalah perangkat kecamatan yang bentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. bidang penelitian dan pengembangan adalah bidang penelitian dan pembangunan badan perencanaan pembangunan daerah kota singkawang. perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, menurutsecara elektronik yang selanjutnya disebut musrenbang adalah kegiatan musrenbang yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi mulai dan usulan tingkat kelurahan, usulan tingkat kecamatan dan forum perangkatnkelurahan yang selanjutnya disebut musrenbanglurkelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan (satu) tahunan.l. musrenbang kelurahan adalah pelaksanaan musrenbang kelurahan secara elektronik. musrenbang kecamatan adalah pelaksanaan musrenbang kecamatmusrenbangkykamus usulan adalah kumpulan nama nama kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, kapan, dimana clan oleh siapa kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik dilaksanakan, bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi pelaksanaan musrenbang dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencana.kelurahan; pelaksanaan musrenbang kecamatan; pelaksanaan. musrenbang forum perangkat daerah; pelaksanaan musrenbang pokok pokok pikiran anggota dprd; dan pelaksanaan musrenbang rencana kerja perangkat daerah. bab iii pelaksanaan e musrenbang bagian kesatu tujuan tujuan pelaksanaan muse.bang adalah memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan; dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.; mewujudkan good governance lingkungan pemerintah kota singkatan.g; menghindari adanya usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;kota singkawangn: penyelia; administrator bappeda; operator perangkat daerah; operator kecamatan; operator kelurahan; dan operator pokok pokok pikiran anggota dewan perwakilan rakyat daerah. tim musrenbang sebagaimana dimaksud dalam adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota. tugas dan tanggung jawab tim musrenbang sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut administrator bappeda membuat buku panduan penggunaan aplikasi; memastikan aplikasi musrenbang berjalan dengan baik; mengelola (menambah, menghapus, mengunci membuka) login user musrenbang; mendampingi tim musrenbang dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan secara elektronik bila diperlukan; menjadi narasumber kegiatan workshop dan seluruh kegiatan musrenbang; dan penyelia menyerahkan login user dan password aplikasi musrenbang kepada tim musrenbang; mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir tim musrenbang pada saat pelaksanaan workshop dan pelaksanaan musrenbang; menjadi narasumber kegiatan workshop dan kegiatan. musrenbang; melaksanakan pengembangan aplikasi e musrenban.g secara berkala. operator perangkat daerah mengikuti kegiatan workshop; memverifikasi usulan masuk dan kecamatan; dan mencetak berita acara forum perangkat daerah. operator kecamatan mengikuti kegiatan workshop; memverifikasi usulan masuk dcamatan. operator kelurahan mengikuti kegiatan workshop; memasukkan usulan kelurahan masing masing; memverifikasi usulan yang sudah masukkl arahan. pokok pokok pikiran anggota dewan perwakilan rakyat daerah: mengikuti kegiatan workshop; menuentry dan mengirimkan usulan pokok pokok pikiran anggota dprd kepada badan perencanaan dan pembangunan daerah kota singkawang mencetak berita acara. bagian ketiga kamus usulan sebagai alat bantu bagi peserta musrenbang dalam menuentry usulan aplikasi musrenbang disusun kamus usulan. kamus usulan merupakan daftar nama nama item kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian keempat workshop musrenbang untuk efektifitas kegiatan musrenbang kota singkawang, bappeda memfasilitasi kegiatan workshop musrenbang sebelum dimulainya kegiatan musrenbang. peserta yang akan mengikuti kegiatan workshop musrenbang adalah seluruh operator musrenbang tingkat perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan yang ditunjuk oleh masing masing pimpinan unit kerja. materi workshop musrenbang tingkat kelurahan adalah website aplikasi musrenbang; komputer dan koneksi jaringan internet; user login kelurahan; dan hasil musrenbang kelurahan. materi workshop musrenbang tingkat kecamatan adalah website aplikasi musrenbang; komputer dan koneksi jaringan internet; user login kecamatan; dan hasil musrenbang tingkat kecamatan. materi workshop musrenbang tingkat forum perangkat daerah adalah: website aplikasi musrenbang; komputer dan koneksi jaringan internet; user login perangkat daerah; dan hasil forum perangkat daerah. materi workshop musrenbang untuk pokok pokok pikiran anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah: website aplikasi musrenbang; komputer dan koneksi jaringan internet; user login operator pokok pokok pikiran anggota dprd; dan hasil pokok pokok pikiran anggota dprd. narasumber workshop musrenbang adalah administrator dan pejabat dani bappeda yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kota singkawang. bagian kelima tahapan. musrenbang tahapan pelaksanaan musrenbang terdiri dan: pra musrenbang; musrenbang kelurahan; musrenbang kecamatan; musrenbang pokok pokok pikiran anggota dprd; musrenbang forum perangkat daerah; clan pasca musrenbang pra musrenbang sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui rapat pembahasan pembuatan keputusan tim pelaksanaan musrenbang; menyusun rancangan awal rencana kerja perangkat daerah yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan desember; menerima dan memeriksa laporan kesiapan penyelenggaraan musrenbang dan menyampaikan laporan kepada kepala bappeda; memproses data awal aplikasi e musrenbang berupa update kamus usulan, menambah menghapus user tim musrenbang, membuat panduan penggunaan aplikasi musrenbang; menyelenggarakan workshop dan simulasi aplikasi musrenbang penyerahan login user dan password aplikasi kepada seluruh tim musrenbang yang telah ditunjuk; dan penyerahan login user dan password aplikasi kepa.da seluruh tim musrenbang yang telah ditunjuk. musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui; lurah melaksanakan musrenbang kelurahandengan melibatkan ketua rt, ketua rw, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua kelompok tani nelayan, ormas, lpm dan lain lain yang dilaksanakan pada minggu (empat) bulan januari; lurah beserta jajarannya melaksanakan musyawarah perencanaan dan pembangunan kelurah; masing masing kelurahan dapat mengusulkan. maksimal1 usulan pembangunan yang ada wilayah kelurahan; usulan pembangunan yang tidak termasuk dalam penetapan usulan pembangunan kelurahoperator kelurahan mengakses alamat website aplikasi musrenbang; login sebagai user kelurahan; memasukkan usulan basil keputusan musrenbang kelurahan; mencetak berita. acara musrenbang kelurahan, dan mengirim usulan kelurahan kecamatan melalui aplikasi rentang. musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui camat melaksanakan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada minggu pertama sampai dengan minggu kedua pada bulan februari tahun berjalan dengan melibatkan unsur pemerintah kota singkawang, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani nelayan, ormas dan lain lain; penetapan usulan pembangunan kecamatan yang telah diverifikasi tingkat kecamat dan rencana strategis kecamatan; operator musrenban.g kecamatan mengakses alamat website aplikasi musrenbang; operator kecamatan login sebagai user kecamatan; operator e musrenbang bersama tim kecamatan melakukan verifikasi (menolak menerima) usulan kelurahan memverifikasi usulan kelurahan; usulan pembangunan yang tidak termasuk dalampenetapan usulan pembangunan kecamatmengirim usulan kecamatan perangkat daerah selambat lambatnya pada minggu ketiga bulan februari pada tahun berjalan; dan mencetak berita acara musrenbangkecamatan. musrenbang pokok pokok pikiran anggota dprd sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui: penyampaian pokok pokok pikiran anggota dewan perwakilan rakyat daerah hasil reses dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan desember sampai akhir bulan januari tahun berjalan. usulan pokok pokok pikiran anggota dprd dapat berupa usulan masyarakat yang tidak terakomodir oleh musrenbang tingkat kelurahan atau musrenbang tingkat kecamatan maupun usulan anggota dprd berdasarkan hasil reses. mengakses alamat website aplikasi musrenbang; login sebagai user anggota dprd; dan mengirim usulan pokok pokok pikiran badan perencanaan dan pembangunan daerah; musrenbang forum perangkat daerah sebagaimana.a dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui: kepala perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat, insan profesi, organisasi kemasyarakatan dan elemen pendukung terkait dengan fungsi perangkat daerah; penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah dilaksanakan pada minggu pertama bulan desember; operator mengakses alamat website aplikasi musrenbang; login sebagai user operator perangkat daerah; perangkat daerah dapat mengusulkan usulan mandiri sesuai kebutuhan serta tugas dan fungsi perangkat daerah; tim perangkat daerah dapat menyetujui menolak usulan masuk dani kecamatan dan pokok pokok pikiran anggota dprd berdasarkan rencana strategis perangkat daerah; mencetak berita acara forum perangkat daerah. pasca musrenbang sebagaimana dimaksud pada huruf dilakuan.akan melalui tim bappeda mengakses alamat website aplikasi musrenbang; login sebagai user operator organisasi perangkat daerah; mencetak rekapitulasi usulan kelurahan, kecamatan, forum opd dan pokok pokok pikiran anggota dprd; kepala badan. perencanaan pembangunan daerah melakukan.akan musrenbang rencana kerja perangkat daerah atau musrenbang kota selambat lambatnya pada bulan maret minggu keempat dengan melibatkan seluruh unsur unsur pemerintahan daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan elemen pendukung yang relevan dalam mendukung musyawarah perencanaan pembangunan; dan mencetak berita acara rencana kerja perangkat daerah. dalam m.menentukan skala prioritas usulan pembangunan harus mempertimbangkan program prioritas sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah pemerintah kota singkawang; kegiatan prioritas sesuai rencana strategis perangkat daerah pengampu kegiatan; azas manfaat dan pemerataan pembangunan; dan status kepemilikan lahan. kepala bagian yasmalizar, nip. tahapan pelaksanaan musrrenbang sebagaimana dimaksud dalam disusun dalam standar opera.signal prosedur so
sebagai tindak lanjut dardiubah sehingga berbunyi kodedinas pendidikan, d tahun tentang tata cara koordinasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sumatera barat, menimbang bahwa sistem irigasi sangat berkaitan dengan ketahanan pangan, sehingga diperlukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang baik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tingkat kemakmuran masyarakat dapat mewujudkan, bahwa guna mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang baik, diperlukan koordinasi antar pengelola irigasi yang terkait dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, bahwa koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi daerah perlu didukung denganmutuskan gubernur adalah gubernur sumatera barat. dinas pengelolaan sumber daya air adalah dinas pengelolaan sumber daya air provinsi sumatera baratbaratprovinsi sumatera barat. kabupaten kota adalah kabupaten kota provinsi sumatera barat pengelola irigasi adalah organisasi perangkat daerah yang terkait dalam penyelenggaraan irigasi daerah. perkumpulan petani pemakai airnagarisekunder, gabungan beberapa blok jaringan sekunder, atau suatu daerah irigprimer, gabungan beberapa blok jaringanatau wakil komisi irigasi kabupaten kota yang terkait. masyarakat petani adalah masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi p3a maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi p3a, saluran, dan atau ulasannya berada lebih dari suatu wilayah kabupaten kota, sesuai ketentuan peraturan perundang undangmembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnyjaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya. faktor adalah angka perbandingan antara debit tersedia dengan debit kebutuhan. pengelola irigasi adalah organisasi perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola irigasi dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder daerah. peraturan gubernur ini bertujuan mewujudkan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, mewujudkan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien, dan mewujudkan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang terarah oleh petugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasirimer dan sekunder daerah dilaksanakan pada daerah irigasi dengan luas sampai dengan dan atau daerah irigasi lintas kabupaten kot3a. partisipasi masyarakat petaniberupa operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh petugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. petugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pengamat pengairan, staf pengamat, juru pengairan, petugas operasi bendung, dan petugas pintu air. petugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala dinas pengelolaan sumber daya airterdiri dari pembangunan jaringan irigasi dan atau peningkatan jaringan irigasi. pembangunan jaringan irigasi dan atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahap yang meliputi: perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, dan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyusunan perencanaan pembangunan berupa penetapdaerah yang bersangkutan, penyusunan rencana induk pengembangan irigasi berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, memberikan pendampingan kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang bermaksud memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan dapat membangun jaringan luar jaringan primer dan sekunder berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi, dan melakukan survei, investigasi dan desain termasuk studi kelayakan untuk pembangunan jaringan irigasi baru untuk perluasan areal pelayanan dengan melakukan konsultasi publik. tahap pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pemberian penggantian yang layak atas kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi. tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pelaksanaan konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. tahap persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. bagian ketiga pengelolaan sistem irigasi pengelolaan sistem irigasi merupakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. dalam pengelolaan sistem irigasi, masyarakat petani p3a gp3a ip3a dapat berpartisipasi. pengelolaan sistem irigasi dalam kegiatan operasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi: pengumpulan data, perencanaan operasi, cc. pelaksanaan operasi, dan monitoring dan evaluasi. pengelolaan sistem irigasi dalam kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:cc. pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, dan pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi. pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas: kondisi hidrologis meliputi data curah hujan, debit sungai, tinggi muka air, debit saluran pembawa, dan saluran pembuang, kondisi hidrometeorologis meliputi data suhu atau temperatur udara, kecepatan angin, kelembapan dan penguapan, dan kondisi pertanaman meliputi data luas tanam, luas panen, intensitas tanam, dan produktivitas. perencanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: perencanaan tahunan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berupa kesepakatan bersama secara tertulis antara gubernur dengan p3a dan pengguna jaringan irigasi lainnya, penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi oleh dinas pengelolaan sumber daya air setelah adanya kesepakatan dalam rapat komisi irigasi, cc. penyampaian rencana tahunan penyediaan air oleh komisi irigasi kabupaten kota dan penyampaian rencana tahunan kepada p3a gp3a ip3a melalui dinas kabupaten kota yang membidangi irigasi sebagai data alokasi air penggunaan air irigasi, menunggu hasil peninjauan kembali oleh p3a gp3a ip3a dan pemakai air irigasi lainnya terhadap rencana tahunan penyediaan air irigasi dalam hal tidak terjadi kesesuaian dengan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah disepakati, penyusunan rencana tata tanam yang mengacu pada hasil konsultasi dan komunikasi dalam komisi irigasi provinsi oleh dinas kabupaten kota yang membidangi irigasi berdasarkan prakiraan ketersediaan air sumbernya dan usulan luas tanam dari p3a gp3a ip3a, guna optimalisasi bila diperlukan diterapkan sistem golongan, penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi lintas kabupaten kota yang dilakukan melalui kerjasama dalam forum koordinasi daerah irigasi, penyusun, usulan luas tanam p3a gp3a ip3a dan pemakai air untuk kepentingan lainnya, menyusun rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disepakati oleh komisi irigasi provinsi dan kabupaten kota, penyusunan, j . penyusunan rencana pengamanan jaringan irigasi, dan penyusunan anggaran biaya operasi jaringan irigasi. pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyusunan, dengan mempertimbangkan jikamaka dilakukan dengan menerapkan faktor koefisien atau faktor namunkota dapat menetapkan pola giliran pembagian dan pemberian air irigasi yang dilaksanakan oleh kabupaten kota, penyusunan realingukuran debit saluran pada setiap bangunan ukur debit pintu pengambilan dicatat sekurang kurangnya (satu) kali setiap hari ddengan p3a, dan penyusunan penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh p3a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: monitoring pelaksanaan operasi, kalibrasi alat ukur: dan cc. monitoring kinerja daerah irigasi. inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas: data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh asset irigasi,dan kondisi jaringan irigasi yang meliputi data kerusakan dan pengaruhnya terhadap areal layanan. perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: inspeksi rutin dilakukan setiap (lima belas) hari sekali untuk memastikan jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan, penelusuran jaringan irigasi dilakukan berdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru pengairan secara ruti, berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan identifikasi dan dan analisis tingkat kerusakan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan pemeliharaan, kemudian disusun rencana aksi sesuai dengan skala prioritas, dilakukan pengukuran dan pembuatan detail desain perbaikan jaringan irigasi berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tingkat kerusakan, perhitungan rencana anggaran biaya dilakukan berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan setempat dengan mengacu kepada standar biaya barang dan jasa provinsi,dan penyusunan program dan rencana kerja. pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pemeliharaan rutin dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan hasil inspeksi rutin, pemeliharaan berkala dilaksanakan secara periodik disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, cc. penanggulangan dilakukan jika pekerjaan bersifat darurat agar bangunan dan saluran segera berfungsi,dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilakukan dengan cara swakelola dan kontraktual. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pemantauan dan evaluasi pada kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sendiri baik secara swakelola ataupun kontraktual, pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap, cc. pemantauan dan evaluasi dilaporkan mingguan dan bulanan, hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk keperluan perbaikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang sedang berjalan,dan untuk perbaikan perencanaan program pemeliharaan pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun. bab iii tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagian kesatu umum dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelola irigasi diberikan wewenang dan tanggungjawab. wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pengelola irigasi. pengelola irigasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas organisasi perangkat daerah yang membidangi irigasi, komisi irigasi provinsi, dan petani pemakai air. organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas dinas pengelolaan sumber daya air, badan perencanaan pembangunan daerah, dan dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. komisi irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari unsur: pemerintah, dan non pemerintah. petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari atas: p3a, gp3a, dan ip3a. bagian kedua wewenang dan tanggung jawab perangkat daerah wewenang dan tanggung jawab dinas pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menyiapkan rancangan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, melaksanakan program bidang irigasi sesuai kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder, mendorong partisipasi, dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi, berpartisipasi dalam melaksanakan upaya pengendalian alih fungsi lahan dari daerah irigasi, menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air bagi keperluan irigasij . melaksanakan penyuluhan dan menyebarluaskan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani, membantu memfasilitasi proses pembentukan komisi irigasi, il. memberikan pertimbangan aspek teknik keimigrasian dalam penelitian usulan bantuan kepada masyarakat petani, m.memberikan pertimbangan aspek teknik keimigrasian dalam memberdayakan p3a, melaksanakan program bidang irigasi sesuai kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, oo., mempersiapkan anggaran, personil, dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, memberikan dukungan pada rencana tata tanam tahunan, menyusun rencana pembagian dan pemberian air tahunan, melaksanakan inventarisasi jaringan irigasi, melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dan atau tahunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder, melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat, serta rehabilitasi secara swakelola dan atau kontraktual jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder, meningkatkan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan, dan atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder, dan merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder. wewenang dan tanggung jawab badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian,dalam rencana pembangunan provinsi, memberikan dukungan aspek perencanaan dalam melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi, memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi komisi irigasi provin. wewenang dan tanggung jawab dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian, menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian, melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian, menetapkan sistem pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian, melaksanakan pengembangan lahan pertanian, mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu, menetapkan sentra komoditas pertanian, menetapkan sasaran area tanam, j . memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan provinsi tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, il. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder, menyusun rencana tata tanam tahunan, memberikan dukungan aspek pertanian dalam pengendalian alih fungsi lahan irigasi, oo. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber air dan air irigasi yang diutamakan untuk kepentingan petani, memberikan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan p3a, gp3a, atau ip3a, melaksanakan dan memberikan bimbingan konservasi air irigasi, memberikan bimbingan penerapan teknologi optimasi pengelolaan air untuk usaha tani, memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan pelaksanaan fungsi komisi irigasi provinsi, dan. bagian ketiga tugas dan fungsi komisi irigasi provinsi komisi irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam hurufprovinsi, yang meliputi daerah irigasi yang luasnya sampai dengan dan atau daerah irigasi lintas kabupaten kota, dan daerah irigasi strategis nasional dan atau daerah irigasi yang luasnya lebih dari bersifat lintas kabupaten, baik yang sudah ditugasi pembantuankan maupun yang belum tugas pembantuankan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsiankegiakomisi irigasi provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam3a pada tingkat daerah irigasi dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain. bagian keempat tugas p3a gp3a ip3a p3a sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringanjaringan irigasi tersier, operasi dan pemeliharaan, dan atausial, dan atau tenaga kerja, dengan semangat kemitraan, membangu, sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundangan undangantersier. gkerja sama antar p3a untuk mengembangkmengembangkan dan pengelolaan sistem irigasi. in primsistem irigasi, mengkoordinasikan p3a pada supengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. bab koordinasi antar pengelola irigasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dilaksanakan koordinasi antar pengelola irigasi. koordinaantar pengelola irigasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan untuk menciptakan tata kerja dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk komunikasi, sinkronisasi, cc. integrasi kegiatan, amplifikasi, rapat koordinasi antar instansi,dan forum koordinasi daerah irigasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam dengan cara memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan interaksi antara bagian pengelola irigasi. sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih kegiatan dalam pengelolaan irigasi. integrasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kegiatan yang memiliki kesamaan. amplifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk penyederhanaan tanpa mengurangi efektivitas tugas pengelola irigasi yang bersangkutan. rapat koordinasi antar instansi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap teknis pelaksanaan keputusan komisi irigasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi daerah irigasi kewenangan provinsi. forum koordinasi antar daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan irigasi masing masing daerah irigasi sebagai masukan dalam pembahasan rapat komisi irigasi, dan teknis pelaksanaan hasil rapat komisi irigasi provinsi tentang operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengamanan jaringan irigasi masing masing daerah irigasi. bab monitoring dan evaluasi dinas pengelolaan sumber daya air melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan caramonitoring dan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pada periode selanjutnya. bab pembinaan dan pengawasan gubernur melalui dinas pengelolaan sumber daya air melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder daerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: sosialisasi, advokasi, dan cc. pelatihan pengisian bangko bagi petugas jaringan irigasi, gubernur melalui dinas pengelolaan sumber daya air melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder daerah. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengumpulkan dan memeriksa laporan bangko operasi dan pemeliharaan, melakukan inspeksi rutin oleh petugas pengelola irigasi untuk memastikan jaringan irigasi berfungsi dengan baik, dan melakukan penelusuran jaringan irigasi berdasarkan hasil inspeksibagan struktur organisasi dinas energi dan sumber daya mineralpertambangan ketenagalistrikan geologi dan air tanah energi seksi seksi ksi penyiapan wilayah pertambangan inventarisasi dan pengembangan inventarisasi gen dan air tanah inventaris asi penemu angan pemanfaatan sumber daya mineral pengusahaan ketenagalistrikan pengusahaan dan pemanfaatan dan batubara pengusahaan dan konservasi energi air tanah seksi seksi evaluasi dan pelaporan seksi seksi konservasi energi pertambangan pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan air tanahkutipan yang selanjutnya disebut smkn kutipan adalah smkn kutipankutipankutipankutipankutipankutipan. tata kelola dalam pengelolaan blue smkn kutipankutipan paragraf umum pejabat pengelola blue smkn kutipankutipankutipankutipan. paragraf pemimpin blue smkn kutipan pemimpin blue smkn kutipankutipan agar lebih efisien dan produktif, merumuskan penetapan kebijakan teknis blue smkn kutipanblue smkn kutipansmkn kutipsmkn kutipan kepada gubernur, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya. pemimpin blue smkn kutipkutipan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin blue smkn kutipan. pejabat teknisnya bagian kedua pembina dan pengawas blue smkn kutipan paragraf umum pembina dan pengawas blue smkn kutipankutipkutipankutipankutipankutipan. pengangkatan anggota dewan pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola blue smkn kutipan diangkat. pengangkatan dewan pengawas blue smkn kutipankutipan, menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan blue smkn kutipkutipankutipan, dan kinerja blue smkn kutipankutipankutipankutipankutipan merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan review sistem pengendalian internal blue smkn kutipankutipankutipan. pemimpin blue smkn kutipanalkutipan. blue smkn kutipankutipankutipankutipan. kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin blue smkn kutipankutipan. pejabat keuangan dan pejabat teknis bersinergi dalam pencapaian tujuan blue smkn kutipankutipankutipankutipan. pemimpin blue smkn kutipankutipan. pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: sebagai penghubung antara manajemen blue smkn kutipkutipan. memediasi percepatan tindak lanjut dan setelah disetujui pemimpin blue smkn kutipankutipan terdiri atas: pelayanan standar proses, pelayanan standar kompetensi lulusan, cc. pelayanan standar pengelolaan,kutipankutipankutipankutipan. bab pengelolaan sumber daya manusia bagian kesatu umum pegawai blue smkn kutipankutipan semua pns pada blue smkn kutipankutipankutipankutipankutipan membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin blue smkn kutipankutipan, dan latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga luar blue smkn kutipankutipankutipankutipansalinan sanaan desa tahun anggaranvisi dan misi rencana pembangunan jangka menegah daerah rpm) provinsi sulawesi baratpemberdayaan pemerintah desa melalui dukungan pendanaan, maka perlu diberikan bantuan keuangan desa dari anggaran dan pendapatan belanja daerah provinsi sulawesi barat: bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf perlu menetapkan peraturan gubernurgaperhatikan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal desember tentang evaluasi peraturan daerah pemerintahan provinsi sulawesi barat tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran dan rancangan peraturan gubernur sulawesi baratsulawesi barat kepada pemerintah desa tahun anggaran dengan peraturan ini, ditetapkansebagaimana tersebut dalam lampiran lampiran ii, alur keuangan dan mekanisme laporan pertanggung jawaban. pedoman umum bantuan keuangan khusus kepada pemerintahsulawesi barat. bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sulawesi barat. mekanisme pencarian bantuan khusus kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud mengacu pada pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah provinsi sulawesi barat dan pedoman pengelolaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan daerah provinsi sulawesi barat yang ditetapkan oleh gubernuruntuk kelancaran pelaksanaan tugas pemberian bantuan keuangan desa bentuk tim fasilitas bantuan keuangan desa yang ditetapkan dengan keputusan gubernur sulawesi barat. inspektorat provinsi sulawesi baratsulawesi barat dapat melibatkan inspektorat kabupatensulawesi barat, pemerintah desa, tim fasilitas bantuan keuangan desa seta stakeholders lain dalam pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan pebruari gubernur sulawesi barat, ttd anwar adnan saleh diundangkan mamuju pada tanggal,pberdasarkan surat edaran menteri perhubungan republik indonesia nomor tahun tanggal januari tentang penyesuaian tarif angkutan umum kelas ekonomi dinyatakan bahwa besaran penurunan tarif angkutan jalan kelas ekonomi minimal (limaaa,e.,guna memudahkan pelaksanaan pengenaan tarif baru, bila dalam besaran tarif terdapat angka satuan atau puluhan maka dibulatkan angka ratusan terdekat. bab iii pengawasanlampiran peraturan gubernur nomor tahun tentang penetapan lintasan dan tarif angkutan penyeberangan kapal motor penyeberangan sumut lintas onan tunggu baligewat golongan unit golongan iii kebal golongan kendaraan penumpang unit kendaraan barang unit golongan kendaraan penumpang lagi kendaraan barang wat golongan kendaraan penumpang kendaraan barang unit golongan vii maka golongan viii man plt. gubernur sumatera utara wakil gubernur, salinan ses dengan aslinya ttd kepala biro tengku erry nuranina anak anak org kendaraan golongan una. golongan wat golongan iii mai golongan kendaraan penumpang bagi kendaraan barang unit golongan kendaraan penumpang unit kendaraan barang kiran golongan kendaraan penumpang sial kendaraan barang unit golongan vii unit golongan viii tan salinan sesuai dengan aslinya pit. gubernur sumatera utara kepal iko hukum, wakil gubernur, van ttd sulaiman pembina utama muda iv c) tengku erry nurani nip. lampiran iiionan tunggu balige jarak mil jenis muatan tarif rp) penumpang umum dewasa org anak anak org kendaraan golongan unit golongan lia golongan iii host golongan kendaraan penumpang maa kendaraan barang unit golongan kendaraan penumpang sat kendaraan barang lai golongan kendaraan penumpang tas kendaraan barang umat golongan vii unit golongan viii nat salinan sgmbape aslinya pit. gubernur sumatera utara kepala rio umum, wakil gubernur, lan ttd danajibata took jarak mil jenis muatan satuan tarif rp) penumpang umum dewasa ceng anak anak org kendaraan golongan golongan sina golongan iii golongan kendaraan penumpang min kendaraan barang lani golongan kendaraan penumpang kendaraan barang unit golongan kendaraan penumpang unit kendaraan barang yani golongan vii unit golongan viii unit salinan sesuai aslinya plt. gubernur sumatera utara kepala jum, wakil gubernur, ttdgolongan unit golongan iii unit golongan kendaraan penumpang most kendaraan barang golongan kendaraan penumpang kendaraan barang wait golongan kendaraan penumpang unit kendaraan barang golongan vii out, golongan viii golongan unit salinan sesuai dengan aslinya plt. gubernur sumatera utara kepala biro hukum, wakil gubernur, ttd sulteluk dalamkran golongan unit golongan iii wat golongan kendaraan penumpang unit kendaraan barang tni golongan kendaraan penumpang eri kendaraan barang unit golongan kendaraan penumpang umat kendaraan barang ketan golongan vii unit golongan viii wp: golongan unit plt. gubernur sumatera utara salinan sesi aslinya wakil gubernur, kepala kum, ttd tengku erry nurani pembina utama muda iv c) nip.
tak rmpembangunan provinsi banten tahun anggaran diperlukan acuan secara menyeluruh bagi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan guna efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaatpembentukan organisasi perangkat daerah provinsi banten,doman pelaksanaan pembangunankerja adalah bagian perangkat daerah selaku kuasa pengguna anggaralam rangka pengadaan jasdan dalam rangka pengadaan jasa kpoordinator ppt adalah pejabat yang menjadi atasan ppt yang membantu pengguna anggaran dalam mengoordinasikanuntuk melaksanakan pengadaan barang jasaaupundaket pekerjaan atas rp200. (dua ratus juta rupiah) khusus untuk pekerjaan konstruksi proses penerimaan pekerjaan setelah melalui penelitian panitia pho fho yang dibentuk untuk itudana alokasi khususokumen lainnya adalah data jumlah jenis dan ketentuan ketentuan yang mendukung terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. peraturan gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lingkungan pemerintah provinsi banten dalam melaksanakan apbd tahun anggaranmbangunan daerah. kerangka peraturan gubernur ini meliputi: babi pendahuluan, b.babi pengorganisasian, tugas dan kewenangan pelaksana kegiatan pembangunan, bab iii perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, bab pengelolaan barang milik daerah, bab pengendalian, pengawasan, dan revi kegiatan, dan bab penutup. keralampiran peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tanggal januari pemerintah daerah provinsi jawa timur penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran urusan pemerintahan keuangan organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerah ppid) kode rekening jumlah rp) bertambah berkurang) penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan \|6e\|o,0o0\| pada perusahaan milik daerah bumi perusahaan daerah air bersih perda tahun bank jatim perda tahun bpr jatim perda tahun pwu panca wira usaha) perda tahun jgu (jatim gha utama) perda tahun pju petronas jatim utama) perda tahun jamkrida jaminan kredit daerah) perda tahun bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah bumn sir surabaya industri estate angkut) astrid kode rekening jumlah rp) bertambah berkurang) penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan rp.) (oopbb) lampiran bagi hasil dari pajak penghasilan ph) perpres tahun dan wajib pajak orang lampiran viierpres tahun pdh lampiran bagi hasil dari iuran tetap land rent) perpres tahun lampiran bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran perpres tahun eksploitasi royalti) lampiran bagi hasil dari pertambangan minyak bumi perpres tahun lampiran bagi hasil dari pertambangan gas bumi perpres tahun lampiran bagi hasil dari pertambangan panas bumi perpres tahun lampiran xiii bagi hasil cukai hasil tembakau bagi hasil cukai hasil tembakau perpres tahun lampiran viii dana alokasi umum dana alokasi umum ,0o0\| dana alokasi umum perpres tahun lampiran xiv dana alokasi khusus dana alokasi khusus fisik dana alokasi khusus fisik reguler bidang perpres tahun pendidikan lampiran ho. ah. dana alokasi khusus fisik reguler bidang perpres tahun kesehatan dan lampiran dana alokasi khusus fisik reguler bidang perpres tahun pertanian lampiran dana alokasi khusus fisik reguler bidang perpres tahun kelautan dan perikanan lampiran dana alokasi khusus fisik reguler bidang perpres tahun jalan lampiran dana alokasi khusus fisik penugasan bidang perpres tahun pendidikan lampiran dana alokasi khusus fisik penugasan bidang perpres tahun kesehatan dan lampiran dana alokasi khusus fisik penugasan bidang perpres tahun pariwisata lampiran dana alokasi khusus fisik penugasan bidang perpres tahun jalan lampiran dana alokasi khusus fisik penugasan bidang perpres tahun pasar lampiran dana alokasi khusus fisik penugasan bidang perpres tahun irigasi lampiran dana alokasi khusus fisik penugasan bidang perpres tahun lingkungan hidup dan kehutanan lampiran dana alokasi khusus fisik afirmasi bidang perpres tahun pendidikan lampiran dana alokasi khusus non fisik ,0o0\| dana bantuan operasional sekolah bos) perpres tahun lampiran xvi dana tunjangan profesi guru pns daerah perpres tahun lampiran xvi dana tambahan penghasilan guru pns perpres tahun daerah lampiran xvi dana bantuan operasional kesehatan bok) perpres tahun lampiran xvi dana peningkatan kapasitas koperasi, perpres tahun usaha kecil dan menengah lampiran xvi dana pelayanan administrasi kependudukan perpres tahun lampiran xvi kode rekening jumlah rp) bertambah berkurang) penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan rp.) \|6e\| tunjangan khusus guru perpres tahun lampiran xvi bantuan operasional penyelenggaraan perpres tahun museum dan taman budaya museum) lampiran xvi bantuan operasional penyelenggaraan perpres tahun museum dan taman budaya taman lampiran xvi budaya)dip phd antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi jawa timur nomor phd pdip pk pendapatan hibah untuk program hibah surat menteri keuangan jalan daerah phd) mk. dana penyesuaian dan otonomi khusus dana penyesuaian dana insentif daerah perpres tahun lampiran xvii belanja daerahpemerintah pusat belanja hibah kepada pemerintah pusat (oo onobos kepada satuan pendidikan dasar dan menengah belanja hibah bos kepada satuan pendidikan dasar dan menengahdan pemerintahan desa belanja bantuan keuangan kepada ,o0\| kabupaten kota belanja bantuan keuangan kepada kabupaten bangkalan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten banyuwangi belanja bantuan keuangan kepada kabupaten blitar la elo. belanja bantuan keuangan kepada kabupaten bojonegoro belanja bantuan keuangan kepada kabupaten bondowoso belanja bantuan keuangan kepada kabupaten gresik belanja bantuan keuangan kepada kabupaten jember belanja bantuan keuangan kepada kabupaten jombang belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kediri belanja bantuan keuangan kepada kabupaten lamongan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten lumajang belanja bantuan keuangan kepada kabupaten madiun belanja bantuan keuangan kepada kabupaten magetan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten malang belanja bantuan keuangan kepada kabupaten mojokerto belanja bantuan keuangan kepada kabupaten nganjuk belanja bantuan keuangan kepada kabupaten ngawi belanja bantuan keuangan kepada kabupaten pacitan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten pamekasan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten pasuruan 2i1 belanja bantuan keuangan kepada kabupaten ponorogo belanja bantuan keuangan kepada kabupaten probolinggo kode rekening jumlah rp) bertambah berkurang) penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan sl joel oo. belanja bantuan keuangan kepada kabupaten sampang belanja bantuan keuangan kepada kabupaten sidoarjo belanja bantuan keuangan kepada kabupaten situbondo belanja bantuan keuangan kepada kabupaten sumenep belanja bantuan keuangan kepada kabupaten trenggalek belanja bantuan keuangan kepada kabupaten tuban belanja bantuan keuangan kepada kabupaten tulungagung belanja bantuan keuangan kepada kota batu belanja bantuan keuangan kepada kota blitar belanja bantuan keuangan kepada kota kediri belanja bantuan keuangan kepada kota madiun belanja bantuan keuangan kepada kota malang belanja bantuan keuangan kepada kota mojokerto belanja bantuan keuangan kepada kota pasuruan belanja bantuan keuangan kepada kota probolinggo belanja bantuan keuangan kepada kota surabayakode rekening jumlah rp) bertambah berkurang) penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan belanja bantuan keuangan kepada provinsi lainnya belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota lainny\|kode rekening jumlah rp) bertambah berkurang) penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan \|. lo. ho. lo. \|6e\| . belanja tidak terdugageluaran pembiayaan daerah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah badan usaha milik daerah bumi) bank jatim gubernur jawa timur dr. soekarno
gubernur jawa timutertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerahtidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan daerah provinsi jawa timursistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah provinsi jawa timur. sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah provinsi jawa timur terdiri dari: lampirandannggaran pendapatan dan belanja daerah, dan lampiran bagan akun standar. sistem . sistem dan prosedur pengelolaan keuanglingkungan pemerintah daerah provinsi jawa timur yang memperoleh dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa timur wajib melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalamsalinan ldiubah sehingga,,,, bagian perekonomian, terdiri dari: subbagian ekonomi kreatif, subbagian pertambangan dan energi,,,pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, dan subbagian tata usaha biro dan layanan pengadaan secara elektronik,,,.,, subbagian tata usaha pimpinan, arsip dan ekspedisi,:sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, ii, iv, vi, vii, viii dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. diantara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf yaitu a, a.l pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program sekretariat daerah dan penyusunan rencana kerja biro pembangunan dan kerjasama,, penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat daerah, penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas tugas kepada atasbagian pengadaan barang jasa sebagai unit kerja pengadaan barang jasa ukpga) usunan rencana kerja dan anggaran bagian pengaderian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang jasad perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi jambi dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan, pelaksanaan jasapengadaan barang jasa dalam rangkarencana kerja subbagian pengelolaan pengadaan barang jasamonitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintpengadaan barang jasa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang jasa serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis pengadaan barang jasa. ketentuan huruf dbiro dan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas membantu bagian pengadaan barang jasdan laporan bidang ketatausahaan dan rumah tangga biro serta pelaksanaantata usaha biro dan layanan pengadaan secara elektronik menyelenggarakan fungsi: penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian tata usaha biro dan layanan pengadaan secara elektronik, pelaksanaan administrasi kepegawaian, cc. pelaksanaan administrasi keuangan biro, pelaksanaan administrasi pengelolaan barang biro, pelaksanaan administrasi kegiatan surat menyurat dan kearsipan biro, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja biro, penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas biro, pengelolaanpengumpulan dan pendokumentasian data barang jasa hasil pengadaan, dandan, cc. pemantauan pelaksanaan pelayanan bidang administrasi kepegawaian sekretariat daerah,, pelaksanaan pembinaan budaya kerja dalam rangka pengembangan kinerja aparatur,, h.llaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang analisis jabatan dan beban kerja,, il. pelaksanaan pembinaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, mengoordinasikan penyusunan evaluasi jabatan pemerintah provinsi jambi,oo.,, cc. penyiapan bahan pembinaan budaya kerja dalam rangka pengembangan kinerja aparatur, penyiapan bahan konsultasi bidang budaya kerja, penyiapan bahan koordinasi bidang budaya kerja, penataan pelaksanaan program kegiatan fasilitasi bidang budaya kerja,rencanaan kegiatan kepegawaian,sn, pelaksanaan dan pengevaluasian disiplin aparatur salah satunya melalui program handle, penyiapan penetapan keputusan kenaikan gaji berkala dan pemindahan pns lingkup sekretariat daerah,, penyiapan bahan administrasi kepegawaian sekretaris daerah, asisten dan staf ahli,i, cc. penyiapan pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja perangkat daerah provinsi, penyiapan pelaksanaan pemanfaatan hasil analisis jabatan dan beban kerja perangkat daerah provinsi, penyiapan bahan pembinaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja kabupaten kota,mengoordinasikan penyusunan evaluasi jabatan pemerintah provinsi jambilompok jabatan fungsional pengadaan penyusunan dan pengelolaan pemantauan pengadaan pan sama dalam program barang jasa pembinaan dan evaluasi dan advokasi pengadaan kerjasama antar barang jasa bangunan tata usaha biro dan pemantauan fisik dan layanan pengadaan dan evaluasi perhubungan secara elektronik kerjasamanusa tenggara barattelah ditetapkan dengannamubadan pengelolaan pendapatan daerah yang selanjutnya disebut bappeda adalah badan pendapatan daerah provinsi nusa tenggara barat. dinas kesehatan adalah dinas dinas kesehatan provinsi nusa tenggara barat. satuan tugas penanganan corona virus disease yang selanjutnya disebut satgas penanganan covid adalah satgas covid yang ditetapkan oleh gubernur yang bertugas melakukan penanganan terhadap covidaplikasigubernurrotokol penanggulangan covid adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan penanggalan covid yang telah ditetapkan sebagai wabah klb komm.covidasn, dan pengurus fasilitas umum fasilitas tempat kerja fasilitas tempat ibadah atas pelanggaran protokol penanggulangan covid antara bab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab dan diantara dan disisipkan (delapan) yakni sampai dengan sehingga berbunyi sebagai berikut: bab optimalisasi pencegahan dan penanggulangan covid bagian kesatu umum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid daerah, pemerintah daerah melaksanakan: percepatan vaksinasi covid optimalisasi penggunaan aplikasi peduli lindungi, dan penguatan kapasitas rumah sakit rujukan covid bagian kedua percepatan vaksinasi covid pemerintah daerah melaksanakan vaksinasi covid kepada masyarakat melalui vaksinasi program atau vaksinasi gotong royong yangvid sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan badan hukum badan usaha dan atau pihak terkait. penerima vaksin dalam pelaksanaan vaksinasi covid sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut bayaran gratis. untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi covidpelaksanaan vaksinasi covid sebagaimana dimaksud dalam harus mencapai target paling sedikit 70y6 (tujuh puluh persen) dari jumlah penduduk daerah telah vaksinasi. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan vaksinasi covid khusus orang lanjut usia harus mencapai target paling sedikit (enam puluh persen) telah vaksinasi. ketentuan pencapaian target sebagaimana dimaksud pada dan adalah untuk vaksinasi covid dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. apabila pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam dan telah terpenuhi, pemerintah daerah melakukan vaksinasi covid untuk anak usia (enam) tahun sampai dengan anak usia (sebelas) tahun. vaksinasi covid sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan vaksin corona vac sinovac bio firma untuk vaksinasi dosis pertama. pelaksanaan vaksinasi covid untuk dosis kedua dilakukan paling cepat (empat belas) hari terhitung sejak vaksinasi dosis pertama diberikan kepada penerima vaksin. ketentuan pelaksanaan vaksinasi covid sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dilakukan sesuai dengan standar atau prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. untuk melaksanakan upaya pendeteksian dini covid pemerintah daerah berkoordinasi dengan kementerian kesehatan dalam penyediaan kelengkapan fasilitas tes polymerase chain reaction pcr) gene target failure staf) pada laboratorium kesehatan daerah dan laboratorium lain yang ditetapkan oleh badan penelitian dan pengembangan kesehatan kementerian kesehatan republik indonesia. bagian ketiga optimalisasi penggunaan aplikasi peduli lindungi setiap penerima vaksin covid sebagaimana dimaksud dalam diberikan surat keterangan vaksinasi berupa kartu vaksinasi covid atau sertifikat vaksin elektronik. sertifikat vaksin elektronik sebagaimana dimaksud pada terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari protokol penanggulangan covid daerah yang bertujuan untuk mendukung penanganan penyebaran covid secara nasional yang meliputi kegiatan: pemberian informasi zonasi atau peringatan (warning dan fencing), pelaksanaan pengawasan (surveillance), pengunduhan sertifikat vaksin elektronik, pemberian informasi hasil tes covid dan sebagai bukti akses layanan publik. bagian keempat rumah sakit rujukan covid dalam mengantisipasi lonjakan jumlah kasus covid pemerintah daerah melakukan penguatan kapasitas rumah sakit rujukan covid yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang intensive care unit (icu) serta logistik pendukung. logistik pendukung sebagaimana dimaksud pada dapat berupa ketersediaan obat obatan dan oksigen. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subyek pengaturan pengendalian covid meliputi: setiap orang (melakukan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan(menyiapkan sarana dan prasarana meliputi tempat mencuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pengaturan menjaga jarak, dan menyediakan scan optimal scan quick respon or) code aplikasi peduli lindungi bagi karyawan dan pengunjung yang datang), subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehata mengurangi mobilitas, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pubsmenyediakan scan optimal scan quick respon or) code aplikasi peduli lindungi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelanggaran terhadap protokol penanggulangan covid dapat dikenakan: sanksi administratif,, teguran tertulis: dan cc. penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, atau denda administratif paling banyak sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). setiap orangdenda administratif: atau sanksi sosial.ketentuan diubahdasarkan pada ketidak patahanuntuk menindaklanjuti arahan dalam teguran lisan dan teguran tertulis. selain denda administratif sebagaimana dimaksud pada pelanggaran terhadap protokol penanggulangan covid dapat dikenakan sanksi penutupan sementara tempat kegiatan dan atau penutupan tetap tempat kegiatan. judul bab diubah, dan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab sosialisasi, fasilitasi dan perserta masyarakat gubernur menugaskan satgas penanganan covid untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi. sosialisasi sebagaimana dimaksud terkait dengan informasi edukasi cara pencegahan dan pengendalian covid kepada masyarakat. fasilitasi sebagaimana dimaksud yaitu fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid dengan pendekatan (testing, tracing, treatment). masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran protokol penanggulangan covid kepada sat pol atau pejabat yang berwenang. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dapat melalui pengiriman surat e mail layanan pesan singkat dan atau sarana lain. laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ditindak lanjuti paling lambat jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak laporan diterima. selain dapat memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam masyarakat dapat berperan serta dalam hal: menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan cc. memberikan sosialisasi menyebarluaskan informasi mengenai protokol penanggulangan covlancip bio hukum, setda ken: lag neon abdul gani kasus4 sana dengan aslinya tap biro hukum can pin vum, air
salinan san aaa pujidalamsih terdapat beberapa jenis kendaraan bermotor yanng belum tercantum nilai jualnya, sehingga perlu menetapkan nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar untuk menghitung pajak kendaraan bermotor dan bea balik namamutuskan menetapkanubah lampiranmenambah jenis, merek, tipe dan nilai jualnya sehingga lampiran satudalam pelaksanaanya telah beberapa kali mengalami perubahan karena beberapa ketentuan dalam peraturan gubernur tahun belum mengatur secara teknis mengenai penghapusan piutang pajak, pembukuan, dan pengenaan tarif progresif serta pemeriksaan pajak,pada lampiran angka bahwa jika suatu perubahan peraturan perundang undangan mengakibatkan materi peraturan perundang undangan berubah lebih dari 50y6 (lima puluh persen) makatautautaupengaturan ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif, besaran nilai perolehan air permukaan dan harga dasar air permukaan, cc. tata pengisian dan penyampaian speed, skpd, skpdkbt, skpd, std serta surat peringatan. tata cara pembayaran pkb, bbn kb, bbb, dan pajak air permukaan, tata cara pemberian keringanan pajak,dan pemeriksaan pajak. bab iii pajak kendaraan bermotor bagian kesatung meliputidaerahtidak diketahui nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor yang meliputiyang meliputi tekanan gandar, yang membedakan atas dasar jumlah sumbu as, roda, dan cc. (cc). tata cara penghitungan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada dan didasarkan pada penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotorapabila nilai jual kendaraan bermotor tidak tercantum dalam lampiran peraturan gubernur tentang perhitungan dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor maka menggunakan nilai jual kendaraan bermotor tahun sebelumnya.nilai jual kendaraan bermotor tidak tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada maka nilai jual kendaraan bermotor dapat ditetapkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. penetapan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh gubernur kepada menteri dalam negeri sebagai bahan perhitungan penetapan nilai jual kendaraan bermotor tahun berikutnya. penetapan nilai jual kendaraan bermotor oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan permohonan penetapan nilai jual kendaraan bermotor seperti dari atom, importir atau pabrikan produsen kendaraan bermotor. permohonan penetapan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada dibuat secara tertulis kepada gubernur melalui kepala dinas dan diajukan paling lambat (tiga) puluh hari sebelum kendaraan bermotor yang diajukan penetapan nilai jual kendaraan bermotor dijual atau dipasarkan kepada masyarakat. permohonan penetapan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paling sedikit menyebutkan: merek tipe kendaraan, isi silinder, dan cc. tahun pembuatan. berdasarkan permohonan penetapan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada kepala dinas menetapkan nilai jual kendaraan bermotor dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan oleh tim penilaian dan perhitungan nilai jual kendaraan bermotor yang dibentuk dengan keputusan kepala dinas. hasil pembahasan tim sebagai dasar penetapan nilai jual kendaraan bermotor oleh kepala dinas sebagaimana dimaksud pada untuk percepatan dan efisiensi penerimaan pkb, maka penetapan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada dapat dijadikan pedoman perhitungan pkb dan bbn kb yang terutang, dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam keputusan kepala dinas. bagian kedua tarif tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum, (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pemerintah, pemerintah daerah, dan tni polriagian ketiga tata cara pelaksanaan pengenaan tarif progresif penentuan urutan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan berdasarkan urutan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan daerah. pengenaan tarif progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan dari pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, tni, dan polri, kendaraan bermotor yang dimiliki oleh badan usaha, kendaraan bermotorkendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar.etiap kendaraan bermotor yang telah terdaftar pada kantor bersama samgat dan dilepas diserahkan hak kepemilikan atau penguasaannya karena jual beli hibah waris hadiah penghapusan dump kepada pihak lain, harus dilaporkan atas pelepasan penyerahan hak dimaksud kemenggunakan surat pemberitahuan atau surat keterangan pelepasan penyerahan hak yang tersedia disampaikan dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelepasan penyerahan hak. surat pemberitahuan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat merk tipe kendaraan, tahun pembuatan kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor nkb),dan nama dan alamat penjual. penyampaian pelaporan atas pelepasan penyerahan hak sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada unit pelayanan pendapatan daerah dinas dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk ktp): fotokopi kartu keluarga kk), dan fotokopi akuntansi penjualan (bila ada). berdasarkan surat pemberitahuan atas pelepasan hak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan pkb dan bbn kb atau petugas yang telah ditunjuk oleh kepala unit pelayanan pendapatan daerah dinas melakukan pemblokiran kendaraan bermotor yang telah dilepas haknya atas penguasaannya. untuk menghindari pengenaan tarif pajak progresif, wajib pajak atau penanggungkepada unit pelayanan pendapatan daerah dinas kantor bersama samgat sebelum melakukan pendaftaran.kepada unit pelayanan pendapatan daerah dinas kantor bersama samgat sebagaimana dimaksud dalamesarnya tarif pajak progresifentuk surat pemberitahuan atau keterangcara penghitungan pajak kendaraan bermotor nilaiajak sebagaimana dimaksud dalam bagian kelima saat terulangnya pajak kendaraan bermotor saat terulangnya pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor stok) dan atau saat pendaftaran kendaraan bermotor. setiap kendaraan bermotor, termasuk alat berat dan alat besar, saat terutang pajaknya adalah setelah wajib pajak mengisi spp atau dokumen lain yang dipersamakan. setiap wajib pajak terlambat melaporkan kendaraan bermotor kantor bersama samgat dikenakan denda sebesar (dua puluh lima persen). bab bea balik nama kendaraan bermotor bagian kesatu dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan tabel nilai jual yang ditetapkan dengan peraturan menteri dalam negeri, nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah berdasarkan harga pasaran umum, dan dalam hal harga pasaran umum belum diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkannilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf dilaporkan kepada menteri dalam negeritiap tahun dan ditetapkan dengan peraturan gubernur. bagian kedua tarif tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan umum, dan (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar. tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan umum dan (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar. terhadap kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil lelang negara dan hasil penghapusan aset dump), pengenaan besaran tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga cara penghitungan bea balik nama kendaraan bermotor nilaiempat saat pajak terutang pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor pada saat wajib pajak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor. setiap wajib pajak mengisi spp atau bentuk lain yang dipersamakan. pajak terutang sejak diterbitkan skpd atau dokumen lain yang dipersamakan. speed sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat untuk kendaraan bermotor baru adalah (tiga puluh) hari sejak saat tanggal pembayaran faktur, untuk kendaraan bermotor bukan baru adalah sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak, dan untuk kendaraan bermotor luar daerah adalah (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal. setiap wajib pajak terlambat mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar (dua puluh lima persen). bab pajak bahan bakar kendaraan bermotor bagian kesatudan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, maka nilai jual dihitung sebagai perkalian (seratus per seratus jatuh belas koma lima) dengan harga jual. bagian kedua tarif tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah sebesar (tujuh koma lima persen). bagian ketiga cara perhitungan pajak nilai besaran pokok pajak bahan bakarbahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam dan hasil perhitungan nilai besaran pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan (dua) angka dibelakang koma. bagian keempat saat pajak terutang saat terulangnya pajak adalah saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menggunakan dan atau menjual bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan atau konsumen. penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan speed atas penjualan bahan bakar minyak dan penyetoran pbb kb yang dihampiri rekapitulasi setiap tanggal (lima) bulan berikutnya kepada gubernur melalui kepala dinas. penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang kas daerah melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh gubernur dengan nomor rekening sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penyetoran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan ssd paling lambat tanggal (dua puluh limapenyedia bahan bakar ditunjuk sebagai wajib pungut berdasarkan keputusan gubernur. pelaksanaan monitoring dan evaluasipenyedia bahan bakar lainnya,air dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan gubernur. bab pajak air permukaan bagian kesatu dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak untuk menghitung besarnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air dikalikan tarif pajak sebesar (sepuluh persen). nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada adalah volume air yang diambil dalam meter kubik m3) dikalikan dengan harga dasar air. bagian kedua penetapan pajak penetapan besarnya jumlah pajak ditetapkan dalam bentuk skpd. wajib pajak yang telah membayar pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa ssd. ssd sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh dinas bab vii harga dasar air permukaansosial, niaga, industri dan kelompok pertani tata cara pemungutan pajak daerah bagian kesatu tata cara pengisian dan penyampaian speed setiap wajib pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikanorang atau badan yang diberi kuasa. speed atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan dinas paling lambat untuk pajak bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan bermotor baru adalah (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyerahan faktur, kendaraan bermotor bukan baru dan atau kendaraan bermotor pindahan dalam daerah adalah (tiga puluh) hari kalender sejak saat tanggal penyerahan kwitansi, dan kendaraan bermotor pindahan luar daerah adalah (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat keterangan fiskal. untuk pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor baru adalah (tiga puluh) hari kalender sejak saat kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor bukan baru adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku pajak, dan kendaraan bermotor pindahan luar daerah adalah (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal antar daerah. untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah (lima) hari kerja sejak penyetoran pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang. bagian kedua penerbitan skpd skpd skpdkbt std berdasarkan speed ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan skpd atau dokumen lain yang dipersamakan. berdasarkan penerbitan skpd diterbitkan lagi skpd dan skpdkbtdan pada tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan std ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar (dua persen) sebulandinas atau instansi yang ditunjuk sesuai denganhasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada dan paling lama jam harus disetorkan secara bruto kas daerah. bagian kedua tata cara penagihan dalam waktu (tiga puluh) hari sejak skpd diterbitkan, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ditagih dengan std atau skpd atau skpdkbt atau skpd. bagian ketiga tata cara pengisian dan penyampaian speed, skpd, skpdkbt, std, dan surat peringatan speed merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak daerah. speed sebagaimana dimaksud pada sekaligus berfungsi sebagai skpd untuk pemungutan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan spot untuk pajak air permukaan yang memuat penetapan besaran pajak terutang, tunggakan dan denda. speed sebagaimana dimaksud pada untuk pemungutan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah formulir atau surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor spp) yang digunakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaporkan dan data untuk menghitung besarnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang. berdasarkan speed sebagaimana dimaksud pada diterbitkan skpd yang menentukan besarnya jumlah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang speed paling sedikit memuat untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor nama dan alamat lengkap wajib pajak data identitas kendaraan bermotor, masa berlaku pajak, status data tingkat kepemilikan, nomor ktp dan nomor nota pajak skpd) terakhir, nomor polisi kendaraan bermotor, nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, tanggal, bulan dan tahun penyerahan kendaraan bermotor, dan faktur dan atau kwitansi pembelian kendaraan bermotor. untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor nama dan alamat lengkap wajib pajak, wilayah penjualan bahan bakar, jenis bbm, harga jual, jumlah bahan bakar yang diserahkan atau digunakan dan sektor usaha badan usaha yang menggunakan bbm, tanggal, bulan dan tahun penyerahan dan penggunaan bbm, jumlah pajak terutang, penghitungan pajak terutang, rekap rincian lengkap penyerahan dan penggunaan bbm, dan tempat pembayaran. cc. untuk pajak air permukaan data wajib pajak, data objek pajak, data penghitungan pajak, ketetapan pajak terutang berupa pokok, tunggakan dan denda, tanggal jatuh tempo, dan tempat pembayaran. berdasarkan speed dan skp pajak, ccberdasarkan speed dan skpd, diterbitkan skpdkbt merupakan surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. skpdkbt sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat data wajib pajak, penambahan jumlah pajak terutang, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. dalam waktu (tiga puluh) hari sejak skpd diterbitkan pajak terutang tidak atau kurang bayar ditagih dengan std. std sebagaimana dimaksud pada adalah surat untuk melakukan tagihan pajak. std sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat data wajib pajak, besarnya jumlah pokok pajak, dan besarnya sanksi administratif berupa bunga dan atau denda apabila wajib pajak tidak membayar sejak std diterbitkan, maka dalam waktu (empat belas) hari diterbitkan surat peringatan pertama. dalam waktu (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan pertama, maka diterbitkan surat peringatan kedua. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada dan tidak dilunasi wajib pajak sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. surat peringatan dan surat paksa dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. surat peringatan dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada dan paling sedikit memuat nama wajib pajak penanggung pajak, besaran utang pajak, cc. perintah untuk membayar, saat pelunasan pajak, dan dasar penagihan. bab tata cara pengurangan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan pembatalan ketetapan pajak bagian kesatu pejabat yang berwenang memberikan pengurangan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan pembatalan ketetapan pajak gubernur menunjuk kepala dinas sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penetapan pengurangan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan pembatalan ketetapan pajak. bagian kedua tata cara permohonan pengajuan pengurangan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan pembatalan ketetapan pajak pengurangan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan pembatalan ketetapan pajak dilakukan terhadap keberatan yang dilakukan wajib pajak terhadap ketetapan pajak, sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, ketetapan pajak yang tidak benar atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan gubernur ini, std, atau suatu kondisi tertentu wajib pajak atau objek pajak. keberatan sebagaimana dimaksud dalam diajukanhampiri tanda bukti pelunasan pajak terakhir, tanda bukti diri yang masih berlaku, surat keterangan bengkel bahwa kendaraan bermotor dalam keadaan rusak, fotokopi bpk, dan terhadap wajib pajak yang akan mengajukan permohonan keringanan dengan status kepemilikan kendaraan bermotor atas nama orang lain maka harus melakukan bbn kbdisampaikan kepada gubernur c.g kepala dinas melalui kepala unit pelayanan pendapatan daerah dinas daerah setempat. atas permohonan keberatan wajib pajak, kepala dinas atas persetujuan gubernur dalam jangka waktudianggap dikabulkanhuruf huruf huruf dan huruf dilakukan kepala dinas berdasarkan data dinas dan atau laporan wajib pajakdan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bagian ketiga besarnya pengurangan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan pembatalan ketetapan pajak besarnya pengurangan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan pembatalan terhadap pajak daerah dengan ketentuan sebagai berikut terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang tertinggal dapat diberikan pengurangan paling tinggi 6o (lima puluh persen) dari sanksi pajak terutang, dan terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang tertinggal sanksi administratif dapat diberikan pengurangan paling tinggi (lima puluh persen) dari sanksi pajak terutang. bab tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah bagian kesatu pejabat yang berwenang memberikan kelebihan pembayaran pajak daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh gubernur, kepala dinas menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak daerah skpd). bagian kedua tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia yang disertai alasan jelas dan perhitungan penetapan pajak daerah awal dan seharusnya serta kelengkapan berkas dokumen. kelengkapan berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada antara lain surat permohonan, skpd atau dokumen lain yang dipersamakan, ktp dan faktur stok akuntansi pib, dan surat setoran pajak daerah ssd). permohonan disampaikan kepada gubernur c.g. kepala dinas melalui kepala unit pelayanan pendapatan daerah daerah setempat sesuai domisili wajib pajak. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran dan teknis operasional pengelolaan pelayanan permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah ditetapkan denga keputusan kepala dinas. bab xii kedaluwarsa penagihan sesuai dengan kewenangannya kepala dinas dapat mengajukan penghapusan piutang pajak daerah kepada gubernur dalam hal hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa sehingga tidak mungkin lagi ditagih lagi, atau hak untuk melakukan penagihan pajak sebelum kadaluwarsa tetapi piutang pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. piutang pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah wajib pajak penanggungpajaknya,, wajib pajak penanggung meninggalkan indonesia untuk selama lamanya, dan wajib pajak penanggung pajak yang tidak dapat diketemukankecamatan setempat selama (empat belas) hari kerja. penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. piutang pajak yang akan dihapuskan wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak dan telah dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. piutang pajak yang belum kadaluwarsa tetapi piutang pajak tidak dapat atau tida mungkin ditagih lagi harus terlebih dahulu dicatat dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang pajak. terhadap piutang pajak sebagaimana dimaksud pada tidak dilakukan lagi tindakan penagihan. kepala dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak setiap akhir tahun kepada gubernur. daftar usulan sebagaimana dimaksud pada dan daftar cadangan sebagaimana dimaksud dalamtercantum dalam daftar usulan dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak. dalam melaksanakan tugasnya, tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh gubernur. jika diperlukan, gubernur dapat memerintahkan ppn dan juru sita untuk mendampingi tim sebagaimana dimaksud pada tim sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan gubernur. hasil penelitian tim.yang telah dilakukan penelitian, kepala dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada gubernur disertai pertimbangan. bab xiii pelaksana pemungutan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya kepala dinas melaksanakan pemungutan pajak daerah yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan, dan penyetoran. bab xiv tata cara pembukuan dan pemeriksaan pajaksetiap tahun. pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuatwajib pajak diwajibkan setiap akhir tahun secara teratur menutup pembukuan dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca laba rugi. gubernur menunjuk kepala dinas untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. penunjukan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. penentuan pemeriksaan terhadap perpajakan daerah yang dilakukan berdasarkan data atau keterangan dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemeriksaan kembali data objek pajakempatsurat pernyataan keterangan kepemilikan kendaraan yang bertanda tangan bawah ini nama nananannananananana makanan aan anakan anakan aan alamat nnanaannanannnlnlanlanlaa ana naa naa aan pekerjaan nakanananaanannaanann aan anna anna anna alan aan aan ktp nananannananananana makanan aan anakan anakan aan telah menjual kendaraan atas identitas sebagai berikut an. pemilik knananaanananaaaa anna aan aan anna ana ana anna jenis merek: .neocooooronnknnannnnnnnnnnnnnnnannnnan nnn nana tipe nananannananananana makanan aan anakan anakan aan tahun naananaaanananaa anal aan anna aan kepada nama nananannananananana makanan aan anakan anakan aan alamat nnananananannnlnnlanlaaa nenek ana ana dengan ini menyatakan keberatan atas identitas saya digunakan sebagai identitas kendaraan tersebut atas. untuk itu kami memohon pemblokiran atas kendaraan tersebut agar mengganti identitas pemilik tersebut. demikian surat pernyataan ini buat, dengan sesungguhnya dan sebenar benarnya. untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. materai r, pemanfaatan air permukaan yang digunakan badan sosial, niaga, industri, dan kelompok pertanian provinsi kalimantan selatan kelompok harga dasar pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (m3) sosial solid umum asrama badan sosial rp. rumah ibadah yatim piatu rp. sosial khusus rumah sakit pemerintah rp. terminal bus pasar rp. niaga usaha kecil dalam rumah tangga rp. usaha kecil mini market losmen rp. rumah sakit swasta poliklinik laboratorium apotik rp. praktek dokter pengacara rp. hotel melati rumah makan billboard catering gedung pertemuan pondok wisata rp. hotel bintang apartemen rp. hotel bintang rp. sembah salon rp. bank night club bar bioskop super market usaha penyewaan jasa kantor rp. real estate perumahan lapangan golf kolam renang. rp. service station bengkel cuci mobil rp. mean iii. (industri: pabrik rp. pabrik makanan minuman rp. pabrik kimia obat obatan kosmetik rp. pabrik mesin elektronik rp. pabrik logam rp. pabrik tekstil pengrajin batik sasirangan rp. agro industri rp. industri air mineral rp. industri pertambangan rp. industri lainnya rp. iv. kelompok usaha pertanian perkebunan rp. perikanan rp. peternakan rp. dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi, dan gas alam provinsi kalimantan selatan kelompok harga dasar pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pertamina dan para kontraktor untuk kegiatan industri rp. pertambangan minyak dan gas bumi perusahaan daerah air minum rp. pt. pln persero) untuk pembangkit listrik tenaga air rp. kwh plta untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi plt) dan rp. pembangkit listrik tenaga uap pltu)perluonalreguler, memutuskan dan kebudaya adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada smp m ts, small lb, sma ma, small male yang berada pada (satu) wilayah kabupaten kota kecamatan sanggar gugus sekolahraturan gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal menyalurkan dana bossa kepada satuan pendidikkalimantan selatan merupakan salah satu tujuan pemasaran komoditas hasil pertanian, karena itu masyarakat perlu dilayani dengan penyediaan komoditas hasil pertanian dengan mutu yang memadai dan terlindungi dari hal hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf dan dalam upaya mendorong pengembangan usaha bidang pertanian, perlu adanya peningkatan daya saing komoditas hasil pertanian dan peningkatan mutu dalam era perdagangadalah badan ketahanan pangan provinsi kalimantan selatan dalam hal ini yang menangani mutu dan keamanan pangan. dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dinas peternakan provinsi kalimantan selatan, dan dinas perkebunan provinsi kalimantan selatan yang selanjutnya disebut dinas terkait adalah dinas yang melaksanakan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu dan keamanan pangan. komoditas hasil pertanian adalah produk segar hortikultura, tanaman pangan, hasil perkebunan, peternakan, perikanan, dan produk olahan primer. sertifikasimutu dan keamanan komoditas hasil pertanihasil pertanihasil pertanian. standar mutu dan keamanan komoditas hasil pertanihasil pertanian. pelaku usaha adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha komoditas hasil pertanian antara lain: produsen, pemasok, distributor, dan pengecer. pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran komoditas hasil pertanihasil pertanihasil pertaniadalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian, dan survei terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian guna memastikan kesesuaian standar mutu dan label yang ditetapkan. bab peredaran komoditas hasil pertanian bagian kesatu persyaratan mutu dan keamanan setiap komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar, dan atau keluar dari daerah harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: surat keterangan asal usul komoditas hasil pertanian, dan sertifikat mutu dan label yang memuat standar mutu dan keamanannya. keterangan asal usul komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud huruf tercatat pada manajemen pasar tradisonal pasar induk hotel restoran dan rumah sakit. keterangan asal usul komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud hurufamanan komoditas hasil pertanian harus memenuhi persyaratan: teknis:redanhogen. sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan oleh kkp. bagian kedua standar dan label mutu dan keamanan setiap komoditas hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan harus diberikan label mutu dan keamanan. setiap orang yang melakukan pemasaran komoditas hasil pertanian daerah harus mencantumkan label sebagaimana dimaksud pada kemasan komoditas hasil pertanian. pencantuman label pada kemasan komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada berlaku terhadap: komoditas hasil pertanian yang berasal dari dalam daerah, dan komoditas hasil pertanian yang berasal luar daerah. pencantuman label pada kemasan komoditas hasil pertanikomoditas hasil pertaniomoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pengawas mutu dan petugas pengawas keamanan pangan dan atau pengujian ulang oleh pemerintah daerah sebelum diedarkan. standar mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam standar nasional indonesia sni). apabila komoditas hasil pertanian tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dankomoditas hasil pertanian harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan. standar mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam dan didasarkan pada hasil pengujian laboratorium uji mutu dan keamanan. bagian ketiga kelembagaan pengendalian mutu dan keamanan untuk mewujudkan standardisasi mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah secara bersama sama dapat membentuk lembaga institusi unit kerja pengendalian mutu dan keamanan. organisasi dan tata kerja kelembagaan pengendalian mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud pada telah tertuang dalam kkp provinsi kalimantan selatan. bab iii perizinan usaha komoditas hasil pertanian setiap pelaku usaha komoditas hasil pertanian harus mendapatkan izin tertulis dari pemerintah daerah dimana pelaku usaha dan atau tempat usaha berdomisili. izin usaha komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap (tiga) tahun sekalhasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pemegang izin: tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan dalam izin, tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu (enam) bulan berturut turut, dan atau cc. melanggar peraturan perundang undangan. bab penyediaan sarana tempat usaha komoditas hasil pertanian untuk pengendalisistem terminal komoditas hasil pertanian. standar sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi: estetika tempat usaha, aman dari pengaruh pencemaran, dan cc. persyaratan teknis. bab pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan bagian kesatu pengemasan komoditas hasil pertani, dan keamanan komoditas dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis, dan fisik komoditas hasil pertanihasil pertanianertanian untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan yang layak dikonsumsi atau diedarkan. pengujian mutu dan keamananmutu dan keamananmutu dan keamanan komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam pengambilan contoh dapat dilakukan pasar, sentra penjualan, produsen komoditas hasil pertanian, dan atau tempat tertentu lainnya. bab vii retribusi setiap orang pribadi atau pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan bidang komoditas hasil pertanian dikenakan retribusi. pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengujian mutu dan keamanan laboratorium milik daerah, dan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian milik daerah. besarnya retribusi atas pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii kerja mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan atas dasar prinsip:omoditas hasil pertanian, dan sama sebagaimana dimaksud pada diatur tersendiri dalam perjanjian kerja samhasil pertanian yang masuk, beredar, dan keluardan keamanan kepada masyarakat dalam bidang komoditas hasil pertanian yang dilaksanakan oleh dinas terkait. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: budi daya, pasca panen, cc. pengolahan, dan distribusi, pembinaan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dinas terkaithasil pertanian. pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh petugas pengawas mutu dan pengawas keamanan pangan komoditas hasil pertanian yang ditugaskan oleh badan. pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala dan secara khususkomoditas dan atau keterangan asal komoditas hasil pertanian kepada petugas pengawas mutu dan petugas pengawas keamanan pangan. apabila komoditas belum disertai sertifikat dokumen keamanan pangan dan atau keterangan asal komoditas hasil pertanian,komoditas. penahanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mengamankan komoditas dengan cara penyegelan dan menempatkan komoditas dibawah penguasaan dan pengawasan petugas mutu dan petugas keamanankomoditas dan keterangan asal komoditas hasil pertanian, dilakukan penolakan dan atau penarikan dari peredaran. apabila komoditas hasil pertanian telah disertai sertifikat dokumen keamanannya, petugas mutu dan petugas keamanankomoditas dan keterangan asal komoditas hasil pertanian dengan identitas komoditas pada kemasan dan fisik komunitas hasil pertanian. dalam hal hasil pemeriksaan identifikasi komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada terbukti: tidakatau fisik komoditas hasil pertanianfisik komoditas hasil pertanian, dilakukan pengambilan contoh komoditaskomoditas hasil pertanian berada dibawah penguasaan dan pengawasan petugas pengawas mutu dan pengawas keamanankomoditas yang beredar. penolakan pemasukan dan atau penarikan peredaran komoditas pangan segar hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemilik atau kuasanya oleh petugas pengawas mutu dan petugas pengawas keamanan pangan. pengawasan terhadap proses pemasaran komoditas hasil pertanian dilakukan dengan mengendalikan pemasaran komoditas hasil pertanian pada pasar tradisonal toko modern mall ritel hotel restoran sampai tingkat kabupaten kota. bab sanksi administratifatauncegahan terjadinya tindak pidana korupsi lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi,lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan,. memutuskan: bab ketentuan umum dalam peraturan gubernurprovinsi kalimantan selatan adalah aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan. pelapor adalah pegawai lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatprovinsi kalimantan selatan yang berinteraksi dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi kalimantan selatan termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok,provinsi kalimantan selatangubernur kalimantan selatan membentuk unit pengendalian gratifikasi upg) dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan. upg sebagaimana dimaksud pada berkedudukan sekretariat daerah provinsi kalimantan selatan dan bersifat non struktural. upg sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada gubernur kalimantan selatan, upgprovinsi kalimantan selatan:unit pengendalian gratifikasi unit pengendali gratifikasi upg) terdiri atas pembina, pengarah, ketua, sekretaris dan anggota. ketua upg sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh sekretaris daerah provinsi kalimantan selatan sekretaris upg sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh inspektur provinsi kalimantan selatan anggota upg sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait. susunan upg sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. skpd membentuk satuan pelaksana unit pengendalian gratifikasi dilingkungan kerjanya masing masing. satuan pelaksana unit pengendalian gratifikasi skpd sebagaimana dimaksud pada terdiri atas ketua jabat oleh kepala skpd sekretaris jabat oleh sekretaris kabar cc. anggora terdiri seluruh kepala bidang dan kepala upt. susunan satuan pelaksana unit pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala skpdpelaporan gratifikasi dari aparaturkerjanyasekretariat daerah sebagai skpd membentuk satuan pelaksana unit pengendalian gratifikasi dilingkungan sekretariat daerah. satuan pelaksana unit pengendalian gratifikasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas ketua jabat oleh asisten pemerintahan sekretaris jabat oleh kepala biro hukum anggora terdiri seluruh kepala biro susunan satuan pelaksana unit pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh sekretaris daerahlaporan gratifikasi dari aparatur lingkungan sekretariat daerahlalui sekretarissekretariat daerahbab pencegahan gratifikasi pegawai pemerintah provinsi kalimantan selatanprovinsi kalimantan selatanetua satuan pelaksana upg skpd melalui sekretarisnya masing masing. ketua satuan pelaksanaan upg skpd melaporkan kepada ketua upg provinsi melalui sekretaris yang berkedudukan pada inspektorat provinsi. upg provinsi melaporkan kepada gubernur dan komisi pemberantasan korupsi dengan tembusan inspektur jenderal kementerian dalam negeripadapadavii sanksi pelanggaran pelanggaran terhadap upaya pencegahan gratifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan upg lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja inspektorat provinsi kalimantan selatrencana kehutanan tingkatdalam huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang perencanaan kehutanan disebutkan bahwada pihak dan disahkan oleh gubernur bahwa berdasarkan ketentuserta ketentuan peraturan menteri kehutanan nomor menhub il tentang pedoman penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi, perlu menetapkan rencana kehutanan tingkat provinsi kalimantan selatan untuk jangka waktu (dua puluhhutanan tingkat1l tentang sistem perencanaan kehutanan, peraturan menteri kehutanan nomor menhub l ii tentang rencana kehutanan tingkat nasional rkt) tahun peraturan menteri kehutanan nomor p.o1 menhub il tentang pedoman penyusunan rencana kehutanan tingkat provinrencana kehutanan tingkat provinsi kalimantan selatan tahun ruang lingkup rencana kehutanan tingkat provinsi kalimantan selatan tahun meliputi perencanaan kawasan hutan dan hutan luar kawasan hutan dalam wilayah administrasi provinsi kalimantan selatan. rencana kehutanan tingkat provinsi kalimantan selatan sebagaimana dimaksud pada untuk menggambarkan indikasi spasial atau ruang perencanaan kehutanan untuk jangka waktuprovinsi kalimantan selatan sebagaimana dimaksud dalam berisikstribusi sektor kehutanan wilayah provinsi kalimantan selatan untuk jangka waktu (dua puluh) tahun. rencana kehutanan tingkat provinsi kalimantan selata,provinsi kalimantan selataprovinsi kalimantan selatanagar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan tata cara penetapan status penggunaan barang milik daerah pemerintah provinsi kalimantan selatan:, selaku pengelola barang milik daerah. biro perlengkapan adalah kepala biro perlengkapan sekretariat daerah provinsi kalimantan selatan,kepala skpd lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan,kalimantan selatanatau perolehan lainnya yang skerja unit kerjdaerah gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah provinsi kalimantan selatan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan barang milik daerah pemerintah provinsi kalimantan selatan berupa tanah dan atau bangunan gedung. dalam melaksanakan ketentuan pada (l), gubernur dibantu oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah, kepala biro perlengkapandan menetapkan status penggunaan barang milik daerah. bab iii penetapan status penggunaan barang milik daerahkepala skpd selaku pengguna barang melaporkan barang milik daerah pemerintah provinsi kalimantan selatan yang dicatat pada kartu inventaris barang kib) kepada sekretaris daerah selaku pengelola barang disertai dengan usul penetapan status penggunaan, sekretaris daerah melalui kepala biro perlengkapan sekretariat daerah selaku pembantu pengelola barang milik daerah meneliti laporan dan usul penetapan status penggunaan barang milik daerah dari kepala skpd sebagaimana dimaksud pada huruf dan kepala biro perlengkapan mengajukan usul penetapan status penggunaan barang milik daerah kepada gubernur melalui sekretaris daerah setelah dinilai memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. penetapan status penggunaan barang milik daerah pemerintah provinsi kalimantan selatan selain tanah dan atau bangunan gedung ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah. penetapan status penggunaan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, barang yang pengalamannya telah direncanakan untuk dihibahkan, dan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur. dalam meneliti laporan dan usul penetapan status penggunaan barang milik daerah dari skpd, sekretaris daerah dapat membentuk tim peneliti laporan dan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diketuai oleh kepala biro perlengkapan. barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada skpd untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya,barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada skpd, dapat digunakan sementara oleh skpd lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaannya, setelah terlebih dahulu melaporkan kesepakatan masing masing wewenang dan tanggung jawab antara skpd, untuk mendapatkan persetujuan gubernur. pengalihan status penggunaan dari satu skpd kepada skpd lainnya dilaksanakan setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari gubernur, dan dapat dilakukan berdasarkan inisiatif gubernur dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada skpd bersangkutan. kepala skpd wajib menyerahkan barang milik daerah pemerintah provinsi kalimantan selatagubernur melalui sekretaris daerah untuk dicabut penetapan status penggunaannya dan diserahkan kepada sekretaris daerah. tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu harus mendapatkan persetujuan gubernur. bab ketentuan peralihkepentingan pelaksanaan manajemen pegawai negeri sipil dan tertib administrasiaka dipandang perlu pengaturan kembali tentang syarat, bahw dipandang sudah tidak sesuai lagkedinasandimilikinya. pencantuman gelar peningkatan pendidikan adalah pengakuan gelardimilikinyakenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagian kesatulingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan ijazah. tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalamyangalam rangka manajemen pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan, maka pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan dilaksanakan secara berjenjang. yang dimaksudd iii, d iv si1, dari s2 spesialis dan dari spesialis il. penyesuaian kenaikan pangkat dapat diberikan bagi. golongan ruang ii b,ii a keyang diperoleh dimilikijatsah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakupendidikan tinggi atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan. bagian kedua pelaksanaan dan persyaratan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ujian penyesuaian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dibagi dalam (tujuh) kualifikasi, yaitu: dan masih berpangkat juru muda tingkat golongan ruang i b bawah, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang i dan masih berpangkat juru tingkat golongan ruang 1i d bawah, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi pengatur muda, golongan ruang ii a kualifikasi iii bagi pns yang memperoleh surat tanda tamat belajar ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau atau diploma dan belum berpangkat pengatur muda tingkat golongan ruang ii b kualifikasi bagi pns yang memperoleh ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa,kualifikasi bagi pns yang memperoleh ijazah sarjana s1), ijazah diploma dan belum berpangkat penata muda, golongan ruang iii a, kualifikasi bagi pns yang memperoleh dan belum berpangkat pengatur muda tingkat golongan ruang iii b, dan kualifikasi vii bagi pns yang memperoleh ijazah doktor s3) atau ijazah spesialis bidang kedokteran dan belum berpangkat penata, golongan ruang iii cprovinsi kalimantan selatan. persyaratan administratif untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah berstatus pns lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan secara berjenjang, memperoleh stub ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang sah menurut peraturan perundangan yang berlakudari pejabat yang berwenang, ijazah yang akan disesuaikan sebagai berikut: pns yang memiliki ijazah slip sederajat tetapi belum berpangkat juru c): pns yang memiliki ijazah sta sederajat tetapi belum berpangkat pengatur muda ii a), pns yang memiliki ijazah diploma tetapi belum berpangkat pengatur muda tk. (ii b), pns yang memiliki ijazah sarjana muda, ijazah diploma iii atau ijazah akademi tetapi belum berpangkat pengatur i1 c), pns yang memiliki ijazah diploma atau sarjana s1) tetapi belum berpangkat penata muda iii a), pns yang memiliki ijazah magister s2) atau ijazah spesialis bidang kedokteran tetapi belum berpangkat penata muda tk. (iii b): dan pns yang memiliki ijazah ijazah doktor s3) atau ijazah spesialis bidang kedokteran tetapi belum berpangkat penata iii c). bagi pns yang memiliki memperoleh ijazah tetapi tidak memiliki surat izin belajar dari pejabat yang berwenang, dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan syarat sebagai berikut: berstatus pns lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatandan cc. serendah rendahnya memiliki pangkat golongan ruang juru muda tk.k.k.k.minimal tahun bagi pns yang memiliki, dan penata muda tingkat iii b) dengan masa kerja golongan minimal tahun bagi pns yang memiliki ijazah doktor s3) atau ijazah spesialis bidang kedokteran. usul untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud ini hanya dapat diberikan diajukan bagi pns yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus) sebelum peraturan gubernur ini diundangkandaerahlingkungan pemerintah daerahgubernur. bagian ketiga materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, materi ujian meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum, dan tes karakteristik pribadi. (sesuai materi tes cons dengan cat). bab iii pencantuman gelar peningkatan pendidikan bagian kesatu tata cara dan persyaratan umum pns yang telah berpangkat terendah atau lebih sesuai dengan ijazah yang dimilikinya, pencantuman gelar peningkatan pendidikan dimaksud pada ditetapkan bersamaan dengan surat keputusan kenaikan pangkat periode berikutnya, bagi pns yang telah memiliki ijazah, sedangkan periode kemangkatannyans yang menyelesaikan pendidikannya (lulus) melewati masa studi maksimal yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini, tidak dapat mengajukan usul pencantuman gelar peningkatan pendidikan, pencantuman gelar peningkatan pendidikan bagi pns dilaksanakan secara berjenjang. pencantuman gelar peningkatan pendidikan diberikan (satu) kali per tahun. bagian kedua persyaratan administratif usul sebagaimana dimaksud dalam harus melampirkan:izin belajarcpy sah ijazah dan transkrip nilai terakhir, dan uraian tugas jabatan pns yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. bab ketentuan lain lain pns yang memiliki surat izin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya (lulus) dengan melewati masa studi maksimal sebagaimana yang diatur dalam peraturan gubernur terkait izin belajar, dapat mengajukan usulan pencantuman gelar peningkatan pendidikan. usulan sebagaimana dimaksud pada tetap mengacu pada persyaratan sebagaimana tercantum dalam usulan sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pns yang tidak memiliki surat izin belajar tetapi memiliki ijazah yang lebih tinggi daripada ijazah yang diakui secara kepegawaian, dapat mengajukan usulan pencantuman gelar peningkatan pendidikan. pns yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud ini harus ikut serta dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah walaupun pns yang bersangkutan telah memiliki pangkat terendah atau lebih. usulan sebagaimana dimaksud ini tetap mengacu pada persyaratan yang tercantum pada usulan sebagaimana dimaksud ini harus melampirkan persyaratan sebagaimana yang tercantum pada ditambah dengan sertifikat lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali huruf usulan sebagaimana dimaksud dalam dan hanya dapat diajukan selama pns yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan (lulus) sebelum peraturan gubernur ini diundangkan. pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penemuan ijazah bagi pns kabupaten kota dan instansi vertikal mana panitia ujiizin belajar,batas waktu pendidikan izin belajar batas paling lama jenjang pendidikan pendidikanbantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada pemerintah daerah lainnya, bahwa dalam rangka membantu dan bentuk solidaritas untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam nusa tenggara barat tersebutdan gubernur nusabantuan keuangan adalah bantuan keuangan bersifat khusus. inspektorat provinsi adalah inspektorat daerah provinsi kalimantan selatan dan inspektorat daerah provinsi nusa tenggara baratbab iii sumber dana dan penganggaran bagian kesatu sumber danabersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kalimantan selatan tahun anggaran bagian kedua penganggadianggarbantuan keuangan dalam rangka pembangunan fasilitas pendidikan sekolah menengah atas negeri nusa tenggara barat sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pemerintah provinsi nusa tenggara barat sebesar rp1. (satu miliar rupiah). pemerintah provinsi nusa tenggara baratpemerintah provinsi nusa tenggara barat ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah provinsi nusa tenggara barat. bab mekanisme pencairan bagian kesatu mekanisme pencairan bantuan keuangan provinsi kalimantan selatan gubernur nusa tenggara baratdan keuangan daerahpemerintah provinsi nusa tenggara barat, ditandatangani dan ditempel, referensi bank atas rekening kas daerah pemerintah provinsi nusa tenggara baratnggunaan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi nusa tenggara barat. dokumen sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada kepala skpd yang membidangi lingkup pemerintah provinsi nusa tenggara barat. bagian kedua mekanisme pencairan belanja pemerintah provinsi kalimantan selatan. mekanisme pencai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undisiensi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada pemerintah provinsi nusa tenggara baratmbangunan fasilitas pendidikan provinsi nusa tenggara barat. bab pengawasan inspektorat daerah provinsi kalimantan selatan melakukan pengawasan terhadap bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi nusa tenggara barat. inspektorat daerah provinsi kalimantan selatan dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dapat dibantu oleh inspektorat daerah provinsi nusa tenggara barat. bab vii pelaporan gubernur nusa tenggara baratdan keuangan daerah provinsi kalimantan selatan paling lambat tanggal januari laporan sebagaimana dimaksud pada dengan tembusan disampaikan kepada inspektur provinsi kalimantan selatan dan kepala badan keuangan daerahcirebonnomor tahun pimpinan dan anggota dprd, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf peraturan walikota cirebon diatas, maka dipandang perlu mengatur tunjangan komunikasi intensif, dan belanja nomor tahun penunjang operasional pimpinan dprd, nilai tentang jaminan asuransi kesehatan pimpinan dan anggota dprd beserta keluarganya, tunjangan komunikasi intensif dan belanja tunjangan perumahan pimpinan dan anggota penunjang operasional pimpinan dprd, nilai dprd, dan standar harga kualitas bahan jaminan asuransi kesehatan pimpinan dan anggota pakaian dinas pimpinan dan anggota dprd dprd beserta keluarganya, tunjangan perumahan kota cirebon tahun anggaran yang pimpinan dan anggota dprd, standar harga ditetapkan dengan peraturan walikota kualitas bahan pakaian dinas pimpinan dan cirebon: anggota dprd kota cireboberdasarkan ketentuan peraturan undang undang nomor tahun tentang pemerintah nomor tahun tentang perbendaharaan negara lembaran negarasebagaimana telah diubah indonesia nomor beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun telah diatur undang undang nomor tahun mengenai tunjangan komunikasi intensif, tentang pemeriksaan pengelolaan dan belanja penunjang operasional pimpinan tanggung jawab keuangan negara dprd, nilai jaminan asuransi kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun pimpinan dan anggota dprd beserta nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang dan anggota dewan perwakilan rakyperaturan pemerintah nomor tahun beberapakali diubah terakhir dengan undang tentang pengelolaan keuangan daerah undang nomor tahun tentang lembaran negara republik indonesia tahun perubahambinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah undang undang nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun tentang perimbangan keuangan antara nomor tambahan lembaran negara pemerintah pusat dmajelis permusyawaratan rakyat, dewan kabupaten kota lembaran negara republik perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah indonesia tahun nomor tambahanlembaraepublik indonesia nomorperaturan indonesia nomor sebagaimana telah dewan perwakilan rakyat daerah lembaran diubah tiga kali terakhir dengkedudukan protokoler dan keuangan pimpinan indonesia nomor peraturan walikota nomor tahun peraturan menteri dalam negeri nomor tentang standar satuan harga barang dan tahun tentang pedoman pengelolaan jasa pemerintah kota cirebon tahun keuangan daerah sebagaimana telah diubah anggaran berita daerah kota cirebon dengan peraturan menteri dalam negeri tahun nomor nomor tahun tentang perubahan peraturan walikota nomor tahun atas peraturan menteri dalam negeri nomor tentang standar belanja pemerintah kota tahun tentang pedoman cirebon tahun anggaran berita pengelolaan keuangan daerah: daerah kota cirebon tahun nomor peraturan menteri dalam negeri nomor memutuskan: tahun tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, menetapkan tunjangan komunikasi intensif dan penganggaran dan pertanggungjawaban belanja penunjang operasional penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dprd, nilai jaminan asuransi pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kesehatan pimpinan dan anggota serta tata cara pengembalian tunjangan dprd beserta keluarganya, komunikasi intensif dan dana operasional, tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd, standar harga peraturan daerah nomor tahun kualitas bahan pakaian dinas pimpinan tentang kedudukan protokoler dan dan anggota dprd kota cirebon keuangan pimpinan dan anggota dewan tahun anggarkemampuan keuangan daerah kota cirebon diubah tiga kali, terakhir dengan peraturan ditentukan dengan perhitungan pendapatan daerah nomor tahun tentang umum daerah dikurangi belanja pegawai perubahan kedua atas peraturan daerah negeri sipil daerah pns) yaitu sebagai kota cirebon nomor tahun tentang berikut kedudukan protokoler dan keuangan pendapatan umum daerah pada apbd pimpinan dan anggota dewan perwakilan tahun anggaran terdiri atas rakyat daerah kota cirebon lembaran pendapatan asli daerah kota cirebon tahun nomor daerah rp. tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor dana bagi hasil . rp. dana alokasi umum . rp. anggota dprd dengan keluarganya yang menjadi jumlah . j.c.u. rp. tertanggung dalam asuransi sebagaimana dimaksud pada belanja pegawai negeri sipil daerah pada apbd tahun adalah (satu) orang suami istri dan (dua) orang anggaran sebesar rp. anak. sehingga kemampuan keuangan daerah pada apbd tahun jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan anggaran telah rp. dikurangi anggota dprd beserta keluarganya diberikan dalam bentuk rp, sama dengan rp. pemeliharaan rawat jalan: pemeliharaan rawat inap: pemeliharaan general check kali untuk tahun),pemeliharaan persalinan bagi kelahiran anak kedua, kelompok sedang. pemeliharaan rawat gigi, dan pemeliharaan kaca mata (kaca mata baca). berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam tunjangan kan kasi bagi pimpinan dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud anggota dprd sebesar (dua) kali uang representasi pada huruf dan huruf hanya diberikan pada ketua dprd, diberikan setiap bulan. pimpinan dan anggota dprd. berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam bagi anak yang berusia (dua puluh satu) tahun dan tidak belanja penunjang operasional pimpinan dprd melanjutkan sekolah kuliah (pendidikan formal) maka disediakan sebesar (empat) kali uang representasi ketua kepada anak yang bersangkutan tidak mendapatkan asuransi dprd ditambah (dua sepeda) kali jumlah uang kesehatan, sedangkan bagi anak yang melanjutkan sekolah representasi seluruh wakil ketua dprd, dibayar setiap kuliah (pendidikan formal) yang berusia sampai dengan tanggal bulan berikutnya dengan melampirkan surat (dua puluh lima) tahun harus melampirkan surat keterangan pertanggungjawaban (spj).nilai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.lima juta rupiah) per jiwa per tahunaacirebon belum dapat menyediakan fasilitasistandar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas tunjangan perumahan bulan berikutnya akan dihentikan. beserta atributnya bagi pimpinan dan anggota dprdpakaian sipil harian paling tinggi rp. (satu juta dengan besaran sebagai berikut enam ratus ribu rupiah), ketua dprd . rp. (delapan juta pakaian sipil resmi paling tinggi rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah), delapan ratus ribu rupiah) wakil ketua dprd . rp. (enam juta pakaian dinas harian lengan panjang paling tinggi rp. delapan ratus ribu rupiah): (satu juta empat ratus ribu rupiah). anggota dprd . rp. (enam juta kualitas bahan pakaian dinas disesuaikan dengan standar tiga ratus ribu rupiah). harga sebagaimana dimaksud pada fasilitas perumahan dinas untuk pimpinan dprd ketua, pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada dan (dua) wakil ketua) telah disediakan. melalui proses pengadaan barang dan jasapsa sin (ea lag audio mana berita terakota cirebon tahun nomor
berita daerah kota cirebon gemar lan taun nomor tahunpenerapan dari aplikasi sistem informasi manajemen daerah sima) keuangan yang merupakan, maka perlu disusun sistem dan prosedur penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah sima) keuangan, bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud huruf maka perlu mengaturyang dimasukan dalam aplikasi sima atas persetujuan tertulis dari ketua tapibaik tapi maupun dengan badan anggarankoordinator iikoordinator iikoordinatorupdate atau releaselakukan back pada data yang berjalan dan harus.maka skpd tersebut harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala dprrd kepada kepala bagian akuntansi pada dprbackrector sesuai back terakhir. transaksi yang hilang diantara data restore dan terakhir harus disentri kembali oleh user admin atas persetujuan ketua tim administrator simayangkut teknis pelaksanaannyaitar rah kota cirebon, masa berita daerah ota cirebosistem informasi manajemen daerah (sima) keuanganapbd. kepala dprdrrrd, kepala seksi pelaporan keuangan bidang akuntansi pada dprrd: kepala seksi anggaran pengeluaran daerah bidang penganggaran pada dprdalam memfasilitasi skpd dalam proses penyusunan apbd,laksanakan pembukuan keuangan daerah secara sistematis dan kronologis terhadap realisasi apbd, penyusunan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan semester dan prognosis, dan secara berkala melaporkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan aplikasi sima keuangan kepada koordinator. pelaksana pada dprrrencana kerja skpd yang telah disusun tersebut, harus ditetapkan dengan keputusan walikota. bab penentuan pengalokasian pagu anggaran skpd pada aplikasi sima pagu anggaran skpd disusun berdasarkan kua dan pas apbd serta kua dan pas perubahan apbd.
berita daerah kota cirebon gema lon imut nomor tahun peraturan walikota cirebon nomor tahun tentang kebijakan akuntansierapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualwalikota cirebon tentang kebijakan akuntansidaerah kota cirebon tahun nomor a): memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota cirebonprd, dan tercantumcirebokota cirebonrcantum. arus kas merupakananfaat sosial dalam kebijakan akuntansada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentupemerintah kota cirebon dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangantercantum dalam apbd. laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements),an diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah kota cirebon yang khususota berpedoman pada sap. kebijakan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah kotadalam memuat definisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan, dan prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan. bab ruang lingkup kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi pemerintah kota terdiri dari kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah kota cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi akuntansi pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi akuntansi belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi akuntansi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi akuntansi aset sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi akuntansi piutang sebagaimana tercantum dalam lampiran vii peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi akuntansi persediaan sebagaimana tercantum dalam lampiran viii peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi akuntansi investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi akuntansi aset tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi akuntansi konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran xii peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi ekuitas dana sebagaimana tercantum dalam lampiran xiii peraturan walikota ini, kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa sebagaimana tercantum dalam lampiran xiv peraturan walikota ini, oo. contoh format laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini, contoh format neraca sebagaimana tercantum dalam lampiran xvi peraturan walikota ini, contoh format laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam lampiran xvii peraturan walikota ini, dan contoh format catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran xviittd, hasanuddintransstandar pelayanan minimal (spm) undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan lembaran negara bidang ketenagakerjaanberdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tentang keuangan negara lembaran negara tahun tentang pedoman penyusunan republik indonesia tahun nomor dan penerapan standar pelayanan minimal, tambahan lembaran negara republik setiap pemerintah kabupaten kota perlu indonesia nomor menetapkan standar pelayanan minimal, bahwa berdasarkan pertimbangan undang undang nomor tahun tentang sebagaimana dimaksud pada huruf penyelesaian perselisihan hubungan industri dipandang perlu menetapkan standar lembaran negara republik indonesia tahun pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan nomor tambahan lembaran negara kota cirebon dengan peraturan walikota republik indonesia nomor cirebon: undang undang nomor tahun mengingat undang undang nomor tahun tentang tentang pemeriksaan pengelolaan dan kesehatan dan keselamatan kerja lembaran tanggung jawab keuangan negardoman penyusunan dan peneraptentang perubahan kedua atas undang peraturan "pemerintah nomor tahun undang nomor tahun tentang tentang pedoman pembinaan pemerintahan daerah lembaran negara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan republiklaporan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah pemerintahan daerah kepada pemerintah, lembaran negara republik indonesia tahun laporan keterangan pertanggungjawaban nomor tambahan lembaran kepala daerah kepada dewan perwakilan negara republik indonesia nomor baya" daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan area undang undang nomor tahun kepada masyarakat lembaran negara tentang penempatan dan perlindungan republik indonesia tahun nomor tenaga kerja indonesia luar negerilembaga teknis daerah, satuan polisi tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pamong praja dan kantor pelayanan perijinan pemerintahan daerah lembaran negara terpadu pada pemerintah kota cirebon republik indonesia tahun nomor lembaran daerah kota cirebon tahun papi negara publi nomor tambahan lembaran daerah kota indonesia nomor cirebon nomor seri d): keputusan gubernur nomor tahun pantai tahun tentang standar pelayanan minimal spm) bidang ketenagakerjaan kabupaten dan kota pemerintah kota cirebon gambaran daerah provinsi jawa barat, tambahan lembaran daerah kota cirebon peraturan daerah nomor tahun nomor seri d): tentang rincian urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah kota cirebon memutuskan lembaran daerah kota cirebon tahun menetapkan peraturan walikota tentang standar nomor tambahan lembaran daerah kota pelayanan minimal (spm) bidang cirebon nomor seri d): ketenagakerjaan kotaj, tentang standar pelayanan minimal spm) bidang ketenagakerjaan kota cirebon. walikota adalah walikota cirebon. dinas adalah dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota cirebon. urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang tujuan ditetapkannya spm bidang ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan kepada pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf ketenagakerjaan. kesejahteraan rakyat. standar pelayanan minimal spm) bidang ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut spm bidang ketenagakerjaan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam fungsi spm bidang ketenagakerjaan sebagai penyelenggaraan urusan wajib ketenagakerjaan. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata rata minimal jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan yang harus dicapai pemerintah kota sebagai penyedia urusan wajib. pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat: indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan. wajib daerah berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan, target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pada tahun yang bersangkutan. pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat berbasis apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran kinerja, kota cirebon. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan apbd pelayanan ketenagakerjaan: dan alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bab bidang ketenagakerjaan pemerintah kota. maksud, tujuan dan fungsi spm bidang ketenagakerjaan bab iii spm bidang ketenagakerjaan maksud ditetapkannya spm bidang ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman bagi pemerintah kota dalam melaksanakan pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan urusan wajib kota tentang pelayanan ketenagakerjaan. ketenagakerjaan wajib berpedoman pada spm bidang ketenagakerjaan. spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan ini berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi wajib ketenagakerjaan sesuai spm. jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan tahun dan sebagaimana tercantum bab dalam lampiran peraturan walikota ini. mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang ketenagakerjaan bab pelaksanaan dan pertanggungjawaban mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang ketenagakerjaan sebagai berikut penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan sesuai spm penyelenggaraan spm dapat dilaksanakan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini organisasi perangkat daerah yang membidangi dilaksanakan oleh dinas. ketenagakerjaperencanaan pembangunan daerah pelayanan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan ketenagakerjaan tahun anggaran yang bersangkutan sesuai spm dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan mengacu pada spm yang telah ditetapkan dan menjadi kompetensi yang dibutuhkan. prioritas bagi daerah:etenagakerjaan, spm bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur peraturan walikota ini dilaksanakan sesuai dengan standar terhadap pelaksanaan spm, dan teknis yang ditetapkan oleh kepala unit organisasi provinsi yang melakukan monitoring dan evaluasi secara membidangi ketenagakerjaan atas nama gubernur dan berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan bidang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan kota. ketenagakerjaan. bab bab viii pembinaan evaluasi dan pelaporan pembinaan penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan sesuai dinas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja spm dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten dan pelayanan ketenagakerjaan sesuai spm kepada kementerian kota oleh pemerintah provinsi. dalam negeri dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi melalui gubernur. bab pembinaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pembiayatenagakerjaan sesuai spm: sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian untuk pencapaian target sesuai spm dibebankan pada apbd target spm, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.bab pemenuhan spm bidang ketenagakerjaan. ketentuan penutup bab vii pengawasanwalikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan ketenagakerja(aanterakhir dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan pelayanan mama sem)gan naa pemerintahan daerah ima: ubi menetapkan standar pelayanan minimal: nomor tambahan lembaran paha berdasarkan pertimbangan negarakesehatan tentang kesehatan lembaran negara kota cirebon dengan peraturan walikota republik indonesia tahun nomor cirebon:kesehatan nomor tentang pedoman pembinaan dan tahun tentang pedoman pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pengaduan kasus pencemaran dan atau daerah lembaran negara republik indonesia perusakan kesehatanlaporan penyelenggaraan pelayanan minimal, pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertangaungiavabar erna sana kepala daerah kepada dewan perwakilan rencana pena standar dea anan rakyat daerah dan informasi laporan minimal: penyelenggaraan pemerintahan daerahperaturan pemerintah nomor tahunperaturan walikota adalah peraturan walikota cirebon tahun nomor tambahan lembaran tentang standar pelayanan minimal spm) bidang kesehatan daerah kota cirebon nomor seri d): kota cirebon. dinas adalah dinas kesehatanlembaga teknis daerah, satuan berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. polisi pamong praja dan kantor pelayanan pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi perijinan terpadu pada pemerintah kota pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan cirebon lembaran daerah kota cirebon kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf tahun nomor tambahan lembaran kesejahteraan rakyat. daerah kota cirebon nomor seri d), standar pelayanan minimal spm) bidang kesehatan yang peraturan daerah nomor tahun selanjutnya disebut spm bidang kesehatan adalah tolok ukur tentang kecamatan dan kelurahan pada untuk mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan pemerintah kota cirebon lembaran daerah urusan wajib kesehatan. kota cirebon tahun nomor jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan tambahan lembaran daerah kota cirebon wajib. tan nomor seri dj: indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan. memutuskanpelayanan minimal (spm) bidang kota cirebon. kesehatan kota cirebon. ketentuan umum bab maksud, tujuan dan fungsi spm bidang kesehatkesehatkesehatan. pemerintah kota adalah pemerintah kota cirebon. tujuan ditetapkannya spm bidang kesehatan adalah spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan tahun masyarakat, dan dan sebagaimana tercantum dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. gan kuis sebab lampiran peraturan walikota ini. bab fungsi spm bidang kesehatan sebagai pelaksanaan dan pertanggungjawabansehatan kepada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan kesehatankesehatan, dilaksanakan oleh dinas.laksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai spm pembiayaan apbd pelayanan kesehatan, dan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib dibutuhkan. bidang kesehatan pemerintah kota. bab iii spm bidang kesehatan spm bidang kesehatpemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan membidangi kesehatan atas nama gubernur dan disesuaikan wajib berpedoman pada spm bidang kesehatan. dengan karakteristik dan kemampuan kota. walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib kesehatan sesuai spm. bab mekanisme dan dinas pelaksanaspm, mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang kesehatan penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian sebagai berikut target spm, penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan spm, dan penyelenggaraan spm dapat dilaksanakan oleh unit penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan pemenuhan spm bidang kesehatbab vii perencanaan pembangunan daerah pelayanan kesehatan pengawaskesehatan sesuai spm. kesehatan,dinas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai spm kepada kementerian dalam bab negeri dan kementerian kesehatan melalui gubernur. pembinaan bab pembiayaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatpn peng sex audio mana as. beriaa3 iaw lkl xawasasw basah.w yaa bahwa b3adiubah terakhir dengan undang undang standar pelayanan minimal (spm) nomor tahun tentang perubahan bidang ketahanan pangan kota cirebobahwa berdasarkan pertimbangan nomor tambahan lembaran dipandang perlu menetapkan standar undang undang nomor tahun tentang pelayanan minimal bidang ketahanan pengesahan international treaty plant pangan kota cirebon dengan peraturan genetic resources for food and agriculture walikota cirebon, perjanjian mengenai sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian) mengingat peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun tentang ketahanan pangan lembaran negara republik tentang pembagian urusan pemerintahan indonesiaasa apakah bal negarakeputusan menteri negara kesehatan nomor tahun tentang pedoman pengelolaan peraturan pemerintah nomor tahun pengaduan kasus pencemaran dan atau tentang pedoman pembinaan dan perusakan kesehatan::seri djesehatan kota cirebon. peraturan daerah nomor tahun tentang lembaga teknis daerah, satuan dakar aliya ain kota cirebon polisi pamong praja dan kantor pelayanan urusan wajib adalah urusan yan tan mendasar perijinan terpadu pada pemerintah kota berkaitan den hak dan pela aman dasar warga ara. cirebon lembaran daerah kota cirebon pelayanan dasar "mas arakan alah fun tahun nomor tambahan lembaran pemerintah dalam memberikan dan mengurus seperti daerah kota cirebon nomor seri d), guru peri kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf peraturan daerah nomor tahun kesejahteraan rakyat. tentang kecamatan dan kelurahan pada standar pelayanan minimal spm) bidang kesehatan yang pemerintah kota cirebon lembaran daerah selanjutnya disebut spm bidang kesehatan adalah tolok ukur kota cirebon tahun nomokesehatan. nomor seri d), dalah nilai van kiri standar pelayanan minimal (spm) get tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja bidang ketahanan panganiii bab spm bidang ketahanan pangan maksud, tujuan dan fungsi spm bidang ketahanan pangan pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan ketahanan pangan wajib berpedoman pada spm bidang ketahanan pangan. maksud ditetapkannya spm bidang ketahanan paetahanan pangan. spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini berkaitan dengan pelayanan ketahanan pangtujuan ditetapkannya spm bidang ketahanan pangan adalah dalam lampiran peraturan walikota ini. meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat, dan bab meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ketahanan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pangan. penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan sesuai spm fungsi spm bidang ketahanan panganpelaksanaan penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan ketahanan sesuai spm dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan pangan, kompetensi yang dibutuhkan. cc.bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pembiayaan apbd pelayanan ketahanan pangan, dan peraturan walikota ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib yang ditetapkan oleh kepala unit organisasi provinsi yang bidang ketahanan pangan pemerintah kota. membidangi ketahanan pangetahanan pangan sesuai spm. bab pembinaan penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan mekanisme dan koordinasi pelaksanaan sesuai spm dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten spm bidang ketahanan pangan dan kota oleh pemerintah provinsi. mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang ketahanan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pangketahanan perhitungan kebutuhan pelayanan ketahanan pangan sesuai pangan atau badan usaha milik daerah atau lembaga mitra spm: pemerintah kota sesuai spm yang telah ditetapkan, penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian perencanaan pembangunan daerah pelayanan ketahanan target spm, pangan tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan spm, dan spm yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan daerah, pemenuhan spm bidang ketahanan pangan. melakukan sosialketahanan pangan:ketahanan pangan sesuai spm. ketahanan pangantor melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja dalam berita daerah kota cirebon. pelayanan ketahanan pangan sesuai spm kepada kementerian dalam negeri dan kepala badan ketahanan pangan melalui ditetapkan cirebon gubernur. pada tanggal april walikota cirebon, bab pembiayaan ttd, suwardi sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan ketahanan pangan untuk pencapaian target sesuai spm dibebankan pada apbd diundangkan cirebon dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. pada tanggal april sekret merah kota cirebon, bab aan ketentuan penutup kon son hasanuddin mana hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ma iag peraturan walikota ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan ten tersendiri. eberhasterakhir dengan undang undangtentang perlindungan dan pengelolaan bidang lingkungan hidup kota cirebon lingkungan hidupperaturan pemerintah nomor undang undang nomor tahun tahun tentang pedoman penyusunan tentang perimbangan keuangan antara dan penerapan sia ndar pelayanan minimal, pemerintah pusat dan pemerintahan daerahperaturan pemerintah nomor tahun tentang pengendalian pencemaran udara pelayanan minimal bidang lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun kota cirebon dengan peraturan walikota nomor tambahan lembaran negara cirebon,ngendalian kerusakan tanah untuk tanggung jawab keuangan negara produksi biomassratu kia tahun peraturan pemerintah nomor tahun pengendalian pencemaran airnegara keputusan menteri negara kesehatan nomor republik indonesia nomor tahun tentang pedoman pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau peraturan pemerintah nomor tahun perusakan kesehatan: tentang pedoman,,lingkungan hiduplingkungan hidupdemarhtah kota cirebon lembaran daerah standar pelayanan minimal spm) bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut spm bidang lingkungan hidup kota cirebon tahun como adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam maa set daerah ota cirebon penyelenggaraan urusan wajib lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidup bidang lingkungan hidup pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan lingkungan hidup wajib berpedoman pada spm bidang lingkungan hidup. maksud ditetapkannya spm bidang lingkungan hiduplingkungan hidup. spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikotaujuan ditetapkannya spm bidang lingkungan hidup adalah tahun dan sebagaimana tercantum meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan hidup kepada dalam lampiran peraturan walikota ini. masyarakat, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkungan bab hidup. pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup sesuai spm fungsi spm bidang lingkungan hidupdilaksanakan oleh kantor. yang harus dicapai pemerintah kota sebagai penyedia pelayanan lingkungan hidup, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup cc. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama sesuai spm dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat berbasis kompetensi yang dibutuhkan. anggaran kinerja, acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan apbd pelayanan lingkungan hidup, dan alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib spm bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam bidang lingkungan hidup pemerintah kota.ingkungan hidupingkungan hidup sesuai spm. bab pembinaan penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup sesuai mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten dan spm bidang lingkungan hidup kota oleh pemerintah provinsi. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang lingkungan walikota ini dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, hidup sebagai berikut bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi penyelenggaraan spm dapat dilaksanakan oleh unit perhitungan kebutuhan pelayanan lingkungan hidup sesuai organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan spm, hidup: target spm: perencanaan pembangunan daerah pelayanan lingkungan cc. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan spm, dan hidup tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan spm yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi pemenuhan spm bidang lingkungan hidup. daerah, cc. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan bab vii penyelenggaraan spm: pengawasanwalikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan terhadap pelaksanaan spm, dan pelayanan lingkungan hidup sesuai spm.tan dalam berita daerah kota cirebon. kantor melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan lingkungan hidup sesuai spm kepada kementerian ditetapkan cirebon dalam negeri dan kementerian lingkungan hidup melalui pada tanggal april gubernur. walikota cirebon bab otak on, pembiayaan ttd suwardi sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan lingkungan hidupdiundangkan cirebon bab pada tanggal april ketentuan penutup sekret merah kota cirebon, nn!apa tersendiri. janin neekaa aib wlb rb$bdiubah terakhir dengan undang undang bidang pemerintahan dalam negeri kota cirebon nomor aan pda #rumahabahwa berdasarkan pertimbangan nomor tambahan lembaran sebagaimana dimaksud pada huruf aa, negara republik indonesia nomor dipandang perlu menetapkan standar undang undang nomor tahun pelayanan minimal bidang pemerintahan tentang kewarganegaraan republik indonesia dalam negeri kota cirebon dengan lembaran negara republik indonesia tahun peraturan walikota cirebon,and nan arah peraturan pemerintah nomor tahuprovinsi pemerintahan area republikpedoman pembinaan dan pelayanan minimal, pengawasan penyelenggaraan pemerintahanyusunan negara republik indonesia nomor kencana pencapaian standar pelayanan minimal, kan hadis ialbalnaot peraturan daerah nomor tahun pemerintahan daerah kepada pemerintah, tentang rincian urusan pemerintahan yang laporan keterangan pertanggungjawaban dilaksanakan pemerintah kota cirebon kepala daerah kepada dewan perwakilan lembaran daerah kota cirebon tahun rakyat daerah dan informasi laporan nomor tambahan lembaran daerah kota penyelenggaraan pemerintahan daerah cirebon nomor seri d):merintahan dalam negerikependudukan dan pencatatan sipil kota perijinan terpadu pada pemerintah kota cirebon dan dinas pekerjaan umum, perumahan, energi dan cirebon lembaran daerah kota cirebon sumber daya mineral kota cirebon. tahun nomor tambahan lembaran kantor adalah kantor kesatuan bangsa, politik dan daerah kota cirebon nomor seri d): perlindungan masyarakatkecamatan dan kelurahan pada berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. pemerintah kota cirebon lembaran daerah pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi kota cirebon tahun nomor pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan tambahan lembaran daerah kota cirebon kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf nomor seri d): kesejahteraan rakyat. standar pelayanan minimal spm) bidang pemerintahan memutuskan dalam negeri yang selanjutnya disebut spm bidang pemerintahan dalam negeri adalah tolok ukur untuk menetapkan peraturan walikota tentang mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan standar pelayanan minimal (spm) wajib pemerintahan dalam negeri. bidang pemerintahan dalam negeri jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan kota cirebon.acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pada tahun yang bersangkutan. pembiayaan apbd pelayanan pemerintahan dalam negeri: apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kota cirebon.bab iii maksud, tujuan dan fungsi spm bidang pemerintahan dalam negeri spm bidang pemerintahan dalam negeri ang par pol pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan melaksanakan kot tentang layanan pemerintahan dalam negeri wajib berpedoman pada spm bidang elarsanaka urusan wali ola tentang pelayanan pemerintahan dalam negeri. pemerintahan dalam negeri. tujuan ditetapkannya spm bidang pemerintahan dalam negeri spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota adalah ini berkaitan dengan pelayanan pemerintahan dalam negeri yang meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dalam negeri meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target kepada masyarakat,dan tahunan tahun dan sebagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. pemerintahan dalam negeri. bab pelaksanaan dan pertanggungjawaban fungsi spm bidang pemerintahan dalam negeri. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam negeri sesuai tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota wajib daerah berkaitan dengan pelayanan pemerintahan ini dilaksanakan oleh dinas dan kantor. dalam negeri: cc.cc. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan spm, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam mengembangkan standar standar teknis dalam pelayanan negeri sesuai spm dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan pemerintahan dalam negeri: kompetensi yang dibutuhkan.spm bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan bidang dimaksud dalam peraturan walikota ini dilaksanakan sesuai pemerintahan dalam negeri. dengan standar teknis yang ditetapkan oleh kepala unit organisasi provinsi yang membidangi pemerintahan dalam bab negeri atas nama gubernur dan disesuaikan dengan karakteristik pembinaan dan kemampuan kota. pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan negeri sesuai spm dan mekanisme kerjasama antar daerah wajib pemerintahan dalam negeri sesuai spm. kabupaten dan kota oleh pemerintah provinsi. bab mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang pemerintahan dalam negerimekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm pemerintahan perhitungan kebutuhan pelayanan pemerintahan dalam dalam negeri sebagai berikut negeri sesuai spm, penyelenggaraan spm dapat dilaksanakan oleh unit penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian organisasi perangkat daerah yang membidangi target spm: pemerintahan dalam negeri atau badan usaha milik daerah cc. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan spm: dan atau lembaga mitra pemerintah kota sesuai spm yang telah penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan ditetapkan: pemenuhan spm bidang pemerintahan dalam negeri.pemerintahan dalam negeri sesuai spm. ditetapkan cirebon bab viii pada tanggal april evaluasi dan pelaporan walikota cirebon, ttd, dinas dan kantor melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan pemerintahan dalam negeri sesuai suwardi spm kepada kementerian dalam negeri melalui gubernur.merintahan pun dalam negeriapa bab kan hasanuddin ketentuan penutup ma. tipemanah tambahan lembaran negara republik nomor tahun indonesia nomor sebagaimana telah basu auauau dapat$"luwu diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang perubahannanaman modal kota cirebon tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat danmenimbang bahwa berdasarkan ketentuan negarananaman modal lembaran negara setiap pemerintah kabupaten kota perlu republik indonesia nomor tahun menetapkan standar pelayanan minimalaturan pemerintah nomor tahun dipandang perlu menetapkan standar tentang pengelolaan keuangan daerah pelayanan minimal bidang penanaman lembaran negara republik indonesia tahun modal kota cirebon dengan peraturan nomor tambahan lembaran negara walikota cirebon:doman penyusunan dan penerapan tanggung jawab keuangan negara standar pelayanan minimaldoman pemberian insentif dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pemberian kemudahan penanaman modal daerahedoman pemberian insentif dan pemerintahan daerah kepada pemerintah, pemberian kemudahan penanaman modal laporan keterangan pertanggungjawaban daerah lembaran negara republik indonesia kepala daerah kepada dewan perwakilan tahun nomor tambahan lembaran rakyat daerah dan informasi laporan negara republik indonesia nomor penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat lembaran negara keputusan menteri negara penanaman modal republik indonesia tahun nomor nomor tahun tentang pedoman tambahan lembaran negara republik pengelolaan pengaduan kasus pencemaran indonesia nomor dan atau perusakan ketahanan pangan: peraturan pemerintah nomor tahun peraturan menteri dalam negeri nomor tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan tahun tentang petunjuk teknis pemerintahan daerah lembaran negara penyusunan dan penetapan standar republik indonesia tahun nomor pelayanan minimalrencana pencapaian standar pelayanan tentang pembagian urusan pemerintahan minimal, antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah peraturan daerah nomor tahun kabupaten kotananaman modalpenanaman modalanaman modal kota cirebon tahun nomor yang selanjutnya disebut spm bidang penanaman modal tambahan lembaran daerah kota cirebon adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam nomor seri d): penyelenggaraan urusan wajib penanaman modal. jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan memutuskan wajib.anaman modalanaman pangan bidang penanaman modal maksud ditetapkannya spm bidang penanaman modal adalah pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan sebagai pedoman bagi pemerintah kota dalam melaksanakan penanaman modal wajib berpedoman pada spm bidang urusan wajib kota tentang pelayanan penanaman modal. penanaman modal. tujuan ditetapkannya spm bidang penanaman modal adalah spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal kepada ini berkaitan dengan pelayanan penanaman modal yang meliputi masyarakat, dan jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan penanaman tahun dan sebagaimana tercantum modal. dalam lampiran peraturan walikota ini. bab pelaksanaan dan pertanggungjawaban fungsi spm bidang penanaman modalpenyelenggaraan pelayanan penanaman modalpenanaman dilaksanakan oleh kantor. modal, cc.pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas sesuai spm dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan pembiayaan apbd pelayanan penanaman modal, dan kompetensi yang dibutuhkan.melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan spm, dan spm bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara peraturan walikota ini dilaksanakan sesuai dengan standar berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan bidang teknis yang ditetapkan oleh kepala unit organisasi provinsi yang penanaman modal. membidangi penanaman modalanaman modal sesuai spm. pembinaan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sesuai spm dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten bab dan kota oleh pemerintah provinsi. mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang penanaman modalmekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi penanaman modal sebagai berikut perhitungan kebutuhan pelayanan penanaman modal sesuai penyelenggaraan spm dapat dilaksanakan oleh unit spm: organisasi perangkat daerah yang membidangi penanaman penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian modal atau badan usaha milik daerah atau lembaga mitra target spm, pemerintah kota sesuai spm yang telah ditetapkan, penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan spm, dan perencanaan pembangunan daerah pelayanan penanaman penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan modal tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pemenuhan spm bidang penanaman modal.anaman modalnanaman modalkantor melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja walikota cirebon, pelayanan penanaman modal sesuai spm kepada kementerian dalam negeri dan biro koordinasi penanaman modal melalui ttd, gubernur. suwardinanaman modal aan untuk pencapaian target sesuai spm dibebankan pada apbd pan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan penutup iagbahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf perlu mengatur pembiayaan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah untuk kegiatan yang bersifat wajib, nomor tahun belanja pegawai, belanja penyediaan jasa awas administrasi keuangan, belanja listrik, peraturan walikota cirebon telepon, air, makanan dan minuman serta nomor tahun operasional bahan bakar kendaraan pada dinas kebersihan dan pertamanan kota tentang cirebon bbm, pelumas, suku cadang, jasa service) lingkungan pemerintah kota daerah untuk kegiatan yang bersifat wajib, peraturan walikota cirebon: belanja pegawai, belanja penyediaan jasa administrasi keuangan, belanja listrik, telepon, mengingat undang undang nomor tahun bahan bakar kendaraan pada dinas kebersihan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan dan pertamanan kota cirebon nepotisme lembaran negara republik bbm, pelumas, suku cadang, jasa service) indonesia tahun nomor tambahan lingkungan pemerintah kota cirebon lembaran negara republik indonesia nomor tahun anggaran walikota cirebon, undang undang nomor tahun tentang keuangan negara lembaran menimbang bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan negara republik indonesia tahun roda pemerintahan kota cirebon perlu adanya nomor tambahan lembaran negara pembiayaan kegiatan pada satuan kerja republik indonesia nomor perangkat daerah untuk kegiatan yang bersifat wajib, belanja pegawai, belanja undang undang nomor tahun penyediaan jasa administrasi keuangan, tentang perbendaharaan negara lembaran belanja listrik, telepon, air, makanan dan negara republik indonesia tahun minuman serta operasional bahan bakar nomor tambahan lembaran negara kendaraan pada dinas kebersihan dan republik indonesia nomor pertamanan kota cirebon bbm, pelumas, suku cadang, jasa service) lingkungan pemerintah kota cirebon:doman pembinaan lembaran negara republik indonesia dan pengawasan penyelenggaraannomor sebagaimana telah diubah antara pemerintah, pemerintahan daerah dengan undang undang nomor tahun provinsi dan pemerintahan daerah tentang perubahan atas undang kabupaten kota lembaran negara tahun undang nomor tahun tentang nomor sebagaimana telah diubah undang undang nomor tahun dengan peraturan menteri dalam negeridaerah atas peraturan menteri dalam negeri lembaran negara republik indonesia nomor tahun tentang pedoman tahun nomor tambahan pengelolaan keuangngelolaan keuangantambahan lembaran daerah tahun nomor tambahan lembaran nomor seri d), daerah nomor seri a), peraturan daerah nomor tahun memperhatikan berita acara persetujuan bersama antara tentang sekretariat daerah dan sekretariat walikota cirebon dengan dprd kota dewan perwakilan rakyat daerah pada cirebon nomor ba. dprd pemerintah kota cirebon lembaran daerah dan nomor ba. dprd dalam cirebon tahun nomor tambahan rangka persetujuan perda tentang lembaran daerah nomor seri d), anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggarannomor seri d), menetapkan peraturan walikota tentang pembiayaan kegiatan pada satuan peraturan daerah nomor tentang kerja perangkat daerah untuk lembaga teknis daerah pada satuan polisi kegiatan yang bersifat wajib: pamong praja dan kantor pelayanan belanja pegawai, belanja penyediaan perijinan terpadu pada pemerintah kota jasa administrasi keuangan, belanja cirebon lembaran daerah kota cirebon listrik, telepon, air, makanan dan tahun nomor tambahan lembaran minuman serta operasional bahan daerah nomor seri d): bakar kendaraan pada dinas kebersihan dan pertamanan kota peraturan daerah nomor tahun cirebon (bbm, pelumas, suku cadang, tentang kecamatan dan kelurahan pada jasa service) lingkungan pemerintah kota cirebon lembaran daerah pemerintah kota cirebon tahun kota cirebon tahun nomor anggaran tambahan lembaran daerah nomor seri d), sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam negeri nomor tahun tentang perubahan atas peraturan berita daerah kota cirebon. menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan cirebon dan dan maka sambil menunggu pada tanggal januariwalikota cirebon, belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib: belanja pegawai, belanja penyediaan jasa administrasi ttd, keuangan, belanja listrik, telepon, air, makanan dan minuman serta operasional bahan bakar kendaraan pada dinas suwardi kebersihan dan pertamanan kota cirebon bbm, pelumas, suku cadang, jasa service) dapat dibayarkan pada awal tahun berkenaan. diundangkan cirebon pada tanggal januari sekret merah kota cirebon, enya uas tahunan arrest o8e5 hasanuddin mana nan fa) 3saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaiaiiasaassasssmsmsmsmsmumsmsmwmsmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmw republik indonesia nomor peraturan walikota cirebon undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalanrhubungan kota cireboberdasarkan ketentuan diubahdoman penyusunan kedua atas undang undang nomor tahun dan penerapan standar pelayanan minimal, tentang pemerintahan daerah setiap pemerintah kabupaten kota perluipandang perlu menetapkan standar tentang perimbangan keuangan antara pelayanan minimal bidang perhubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah kota cirebon dengan peraturan walikota lembaran negara republik indonesia tahunjalan lembaran negara republik tentang pemeriksaan kendaraan bermotor indonesia tahun nomor tambahanjalan tentang laporan penyelenggaraan lembaran negara republik indonesia tahunomor kepala daerah kepada dewan perwakilan peraturan pemerintah nomor tahun rakyat daerah dan informasi laporan tentang kendaraan dan pengemudi penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun kepada masyarakat lembaran negara nomor tambahan lembaran republik indonesia tahunrepublik indonesia nomor provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten peraturan pemerintah nomor tahun kota lembaran hri indonesia tentang pedoman penyusunan dan penerapan republik indonesia a737): standar pelayanan minimal lembaran para udi ones yomgubernur nomor tahun tahun nomor tambahan lembaran tentang standar pelayanan minimal spm) negara republik indonesia nomor sehubungan kabupaten dan kota provinsi awa barat,laut pemberian surat ijin usaha mengeluarkan sipil dan terpenuhinya kebutuhan perijinan urusan wajib perusahaan angkutan laut sinopsis dan super sesuai angkutan laut sesuai supply demand tersebut tidak (sipil) dan surat ijin operasi dengan kebutuhan dengan masa yang ada saat itu berjalan, kecuali perusahaan angkutan laut berlaku selama perusahaan pelayaran pos khusus (sinopsis) dan surat masih menjalankan kegiatan kecil dan ijin usaha pelayaran rakyat usahanya sertifikat (super) lintas daerah dalam pengawas provinsi terpenuhinya persyaratan administrasi 0x5 tidak adanya dan persyaratan teknis perijinan sesuai perusahaan tentang angkutan pelayaran yang perairan menggunakan kapal perahu melayani teregistrasi perijinan terlaksananya upaya pembinaan urusan wajib setiap (satu) tahun penilaian kinerja perusahaan tidak berjalan, karena tidak adanya dukungan sarana prasarana pengawasan (kapal perahu pengawas) mengeluarkan surat ijin berlayar terlaksananya upaya pengawasan dan tidak adanya (sib) setiap kali kapal beroperasi pengendalian kapal perusahaan berlayar yang merekrut perahu kapal tgt (perusahaan perorangan) pemberian rekomendasi mengeluarkan rekomendasi terpenuhinya persyaratan perijinan 0y6 0y6 0y6 tidak adanya pendirian pembukaan kelayakan usaha rekomendasi sesuai dengan perusahaan tentang angkutan perairan yang merekrut jenis indikator target tahunan rusak wajib nilai penjelasan una pelayanan kinerja aan pon ana ane pemerasan cabang usaha untuk perahu kapal beroperasi pelabuhan s71gt internasional dan nasional (perusahaan dalam wilayah kota perorangan) telah memilki ijin usaha perusahaan 0x5 tidak adanya perusahaan yang merekrut perahu kapal tgt (perusahaan perorangan) terpenuhinya kelak lautan kapal dan 0y6 0y6 0y6 kepulauan pemberian surat ijin usaha mengeluarkan surat ijin usaha terpenuhinya kebutuhan perijinan usaha kewenangan penunjang angkutan laut penunjang angkutan laut penunjang angkutan laut sesuai supply ada apel ekspedisi muatan kapal laut demand yang ada saat itu eml), perusahaan bongkar muat pbm), jasa pengurusan transportasi terpenuhinya persyaratan ijin usaha kewenangan jpt), perusahaan tally dan sesuai dengan tentang ada apel depo peti kemas dpk) angkutan perairan angkutan bandar dan usaha penyewaan alat alat khusus depo peti kemas wajib memiliki 0y6 0y6 0y6 kewenangan penunjang angkutan laut perbengkelan dan lapangan ada apel dalam kota penumpukan peti kemas melayani teregistrasi perijinan terlaksananya upaya pembinaan dan 0x5 kewenangan setiap (satu) tahun penilaian kinerja perusahaan ada apel pemberian rekomendasi mengeluarkan rekomendasi terpenuhinya persyaratan administrasi kewenangan pendirian pembukaan kelayakan usaha penunjang dan persyaratan teknis sesuai dengan ada apel cabang perusahaan angkutan laut tentang angkutan penunjang angkutan laut perairan pemberian ijin kerja keruk dan mengeluarkan ijin kerja keruk dan terpenuhinya persyaratan administrasi 0y6 0y6 0y6 kewenangan ijin kerja reklamasi dalam reklamasi pelabuhan dan persyaratan teknis sesuai dengan ada apel kota tentang kenavigasian jenis indikator target tahunan rusak wajib nilai penjelasan busana pelayanan kinerja laga pam one penjelasan pemberian ijin rekomendasi mengeluarkan rekomendasi ijin tersedianya rekomendasi untuk setiap kewenangan ijin kerja keruk dan ijin kerja keruk dan ijin reklamasi kegiatan dan berlaku sampai dengan ada apel reklamasi pantai sesuai pantai luar pelabuhan pekerjaan tersebut selesai duka dlr pelabuhan mengeluarkan rekomendasi ijin terpenuhinya persyaratan administrasi kewenangan dalam kota kerja keruk dkp dlr dan teknis sesuai dengan ada apel pelabuhan pelabuhan tentang kenavigasian internasional dan nasional walikota cirebon, ttd, suwardi sekret merah kota cirebon, (in oase audio lampiran iiiudara, pos dan telekomunikasi jenis indikator target tahunan saj yuan pelayanan kinerja pelaksanaan penerbitan ijin menerbitkan ijin mendirikan terlaksananya pemberian ijin mendirikan mendirikan bangunan imb) bangunan imb) bagi bangunan bangunan imb) sesuai persyaratan bagi bangunan bangunan bangunan dalam kawasan kawasan keselamatan operasi dalam kawasan keselamatan keselamatan operasi penerbangan kpop) operasi penerbangan penerbangan kpop) untuk (kpop) setelah mendapat bandar udara bukan pusat rekomendasi dari penyebaran yang ruang udara penyelenggara bandar udara disekitarnya tidak dikendalikan pemberian bimbingan dan memberikan bimbingan dan terlaksananya bimbingan dan 100y6 100y6 penyuluhan kepada penyuluhan tentang keselamatan penyuluhan keselamatan operasi masyarakat sekitar bandara operasi penerbangan kop) penerbangan kop) bagi masyarakat udara sekitar bandar udara pelaksanaan pemantauan mengoordinasikan kegiatan filateli terselenggaranya kegiatan filateli secara 100y6 100y6 dan evaluasi kegiatan filateli teratur serta penyusunan laporannya melaksanakan pembinaan filateli meningkatnya minat masyarakat 100y6 100y6 lingkungan masyarakat terhadap filateli memantau, mencatat dan meningkatnya kedisiplinan masyarakat 100y6 100y6 melaporkan perkembangan filateli melalui kegiatan filateli penerbitan ijin dan mengeluarkan jin terkenalnya penyelenggaraan jasa pengawasan jasa titipan lokal, penyelenggaraan jasa titipan titipan cabang, agen perusahaan lokal, cabang, agen dalam kota jasa titipan nasional dan internasional melaksanakan pengawasan terbitnya usaha jasa titipan dan tidak kegiatan usaha jasa titipan melanggar ketentuan yang berlaku penerbitan surat rekomendasi mengeluarkan surat rekomendasi terselenggaranya usaha jasa titipan untuk pendirian ijin nasional untuk pendirian ijin nasional yang terkendali pengusahaan jasa titipan pengusahaan jasa titipan pengusulan perencanaan mengusulkan rencana perumusan tampilnya ciri standar pos dan perumusan standar pos dan standar pos dan telekomunikasi telekomunikasi khas daerah telekomunikasi penerbitan ijin menerbitkan ijin penyelenggaraan terselenggaranya instalasi kabel rumah 100x5 penyelenggaraan instalasi instalasi kabel rumah gedung gedung ikr g) kabel rumah gedung ikr g) (ikr g) menyelenggarakan ujian instalasi yang bersertifikasi dapat sertifikasi untuk penyelenggara dipertanggungjawabkan instalasi kabel rumah gedung penyelenggaraan jasa menerbitkan ijin penyelenggaraan terlaksananya pemberian ijin jasa telekomunikasi yang bersifat jasa telekomunikasi yang bersifat telekomunikasi yang bersifat lokal lokal lokal penyelenggaraan jaringan menyelenggarakan jaringan tersedianya jaringan telekomunikasi telekomunikasi yang bersifat telekomunikasi yang bersifat lokal yang bersifat lokal lokal melaksanakan pemantauan dan terbitnya penggunaan dan penerbitan pelanggaran atas penyelenggaraan alat perangkat pos ketentuan sertifikasi dan dan telekomunikasi penandaan alat perangkat pos dan telekomunikasi nama (an damai ppa perangkat pos dan telekomunikasi dan telekomunikasi penyelenggaraan menyelenggarakan tersedianya alat perangkat pencatat telekomunikasi khusus telekomunikasi khusus data percakapan telepon dpt) yang telah teruji dan bersertifikasi menjamin keakuratan data yang diperlukan penerbitan sertifikasi atau menerbitkan sertifikasi atau tersedianya alat perangkat pencatat proses sertifikasi terhadap proses sertifikasi terhadap data percakapan telepon dpt) yang alat perangkat pencatat data alat perangkat pencatat data telah teruji dan bersertifikat menjamin percakapan telepon dpt) percakapan telepon dpt) oleh keakuratan data yang diperlukan oleh balai uji melalui balai uji melalui persyaratan persyaratan diakreditasikan dan diakreditasikan dan atau atau mendapat penunjukan mendapat penunjukan pemerintah pemerintah cg. direktorat cg. direktorat jenderal pos dan jenderal pos dan telekomunikasi telekomunikasi jenis indikator target tahunan pelayanan kinerja ikan pemberian ijin penggunaan mengeluarkan surat ijin terselenggaranya penggunaan frekuensi spektrum frekuensi radio dan penggunaan spektrum frekuensi yang terkendali dan sesuai orbit satelit untuk televisi dan radio dan orbit satelit untuk peruntukannya radio lokal, dengan tetap televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spektrum tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional frekuensi nasional walikota cirebon, ttd, suwardi sekret merah kota cirebon, tag min epaper audio rupa(khusus) penyusunan tatralok (tataran tersusunnya buku tataran tersusunnya gambaran kondisi pola transportasi lokal) untuk kota transportasi lokal tatralok) pergerakan semua sub sektor periode (lima) tahunan transportasi kota tersusunnya arah kebijakan transportasi untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang walikota cirebon, ttd, suwardi sekret merah kota cirebon, sae psa (ee hasanuddin mae fa) peraturan daerah nomor tahun memutuskan tentang rincian urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah kota cirebon menetapkan peraturan walikota tentang lembaran daerah kota cirebon tahun standar pelayanan minimal (spm) nomor tambahan lembaran daerah kota bidang perhubungan kota cirebon nomor seri d):jrhubunghubungan, informatika dan perijinan terpadu pada pemerintah kota komunikasiraturan daerah nomor tahun pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan tentang kecamatan dan kelurahan pada kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf pemerintah kota cirebon lembaran daerah kesejahteraan rakyat. kota cirebon tahun nomor standar pelayanan minimal spm) bidang perhubungan yang tambahan lembaran daerah kota cirebon selanjutnya disebut spm bidang perhubungan adalah tolok nomor seri dj: ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib perhubungan. jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama urusan wajib. pelayanan perhubungan kepada masyarakat berbasis indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis anggaran kinerja, pelayanan. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pembiayaan apbd pelayanan perhubungan, dan pada tahun yang bersangkutan. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah bidang perhubungan pemerintah kota. kota cirebon. bab iii bab spm bidang perhubungan maksud, tujuan dan fungsi spm bidang perhubungan pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan wajib berpedoman pada spm bidang perhubungan. maksud ditetapkannya spm bidang perhubuperhubungan. spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini berkaitan dengan pelayanan perhubungan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan tahun tujuan ditetapkannya spm bidang perhubungan adalah dan sebagaimana tercantum dalam meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan kepada lampiran peraturan walikota ini. masyarakat, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bab perhubungan. pelaksanaan dan pertanggungjawaban fungsi spm bidang perhubungan sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan sesuai spm alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata rata minimal sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini yang harus dicapai pemerintah kota sebagai penyedia dilaksanakan oleh dinas. pelayanan perhubung: mengembangkan standar standar teknis dalam pelayanan perhubungan, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perhubungan sesuai melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur spm dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi terhadap pelaksanaan spm, dan yang dibutuhkan. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan bidang perhubungan. spm bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam bab peraturan walikota ini dilaksanakan sesuai dengan standar pembinaan teknis yang ditetapkan oleh kepala unit organisasi provinsi yang membidangi perhubungan atas nama gubernur dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan kota. pembinaan penyelenggaraan pelayanan perhubungan sesuai spm dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten dan kota oleh pemerintah provinsi. walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib perhubungan sesuai spm. bab pembinaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan mekanisme dan koordinasi pelaksanaan walikota ini dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, spm bidang perhubungan bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi perhitungan kebutuhan pelayanan perhubungan sesuai spm, penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target spm, mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan spm, dan perhubungan sebagai berikut penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan penyelenggaraan spm dapat dilaksanakan oleh unit pemenuhan spm bidang perhubungan. organisasi perangkat daerah yang membidangi perhubuperencanaan pembangunan daerah pelayanan perhuburhubunganpelayanan perhubungan sesuai spm kepada kementerian dalam ttd, negeri dan kementerian perhubungan melalui gubernur. bab suwardi pembiayaan diundangkan cirebon pada tanggal april sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan perhubungan untuk sekret merah kota cirebon, pencapaian target sesuai spm dibebankan pada apbd dan aa, sumber lain yang sah dan tidak mengikat. ekon bab ketentuan penutup masa din jaw bgdarat jenis indikator target tahunan rusak wajib nilai pro ban ya, pelayanan kinerja penyusunan dan penetapan penyusunan rencana umum adanya master plan pembangunan dan rencana umum jaringan pembangunan dan perencanaan program kegiatan jaringan tranportasi jalan transportasi jalan sekunder program kegiatan jaringan sekunder kota transportasi jalan sekunder penetapan rencana umum tersedianya keputusan kepala daerah pembangunan dan perencanaan yang mengatur masalah pembangunan program kegiatan jaringan bidang transportasi darat transportasi jalan sekunder evaluasi kinerja dan dampak monitoring dan evaluasi pembangunan 100y6 100y6 pembangunan sub bidang pada transportasi darat transportasi darat penyusunan dan penetapan menginventarisasi semua jalan tersedianya hasil inventarisasi kelas jalan kelas jalan dan atau daya yang ada kota untuk disusun dan atau daya dukung jalan mst, dukung jalan muatan sumbu sesuai dengan kelasnya dan atau dikoordinasikan dengan instansi terkait terberat (mst) jalan kota daya dukung jalan mts dengan dan dilakukan (satu) kali (satu) tahun. berpedoman kepada tahun tentang jalan menetapkan kelas jalan dan atau tersedianya keputusan walikota yang daya dukung jalan mts sesuai menetapkan kelas jalan sekunder dan atau dengan kelas dan fungsinya daya dukung jalan mts wilayahnya dan dengan memperhatikan berkoordinasi dengan instansi terkait tahun tentang jalan penetapan lokasi terminal melakukan perencanaan desain menyusun rencana lokasi terminal tipe penumpang tipe lokasi terminal tipe dan menetapkan titik titik lokasiterminal tipe spasi aan wilayah kota masing masing dengan supply demand terminal tipe memperhatikan kota penyelenggaraan aktivitas pengoperasian, pemeliharaan, terlaksananya tertib penyelenggaraan terminal penumpang pengelolaan terminal penumpang terminal tersedianya sarana dan prasarana fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal jenis indikator target tahunan rusak wajib nilai mind pelayanan kinerja penetapan lokasi terminal melakukan perencanaan desain tersedianya rencana umum penetapan 50y9 100x5 barang lokasi terminal barang dan mem lokasi terminal induk perhatikan peningkatan supply tersedianya penetapan lokasiterminal 70x, 100x demand terminal barang barang pelaksanaan pengujian pelayanan pengujian kendaraan tersedianya alat pengujian kendaraan 80y4 90y4 berkala kendaraan bermotor bermotor bermotor tersedianya sumber daya manusia untuk pengujian kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi terlaksananya pengujian kendaraan bermotor yang tertib sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemeriksaan melakukan pemeriksaan diterapkannya sanksi bagi pelanggaran kendaraan bermotor jalan kendaraan bermotor sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku terlaksananya kegiatan pemeriksaan 100x kendaraan bermotor secara periodik pemberian ijin bengkel umum memberikan ijin bengkel umum tersedianya prosedur pemberian ijin kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor melakukan pengujian memberikan akreditasi bengkel terlayani pemohon ijin bengkel kendaraan 100x kendaraan bermotor yang melakukan pengujian bermotor, baik bengkel perawatan, kendaraan bermotor perbaikan maupun rancang bangun penyusunan jaringan trayek menyusun perencanaan dan tersusunnya jaringan trayek angkutan angkutan kota pengaturan jaringan trayek kota dengan ditetapkan dalam keputusan angkutan kota walikota pemberian ijin trayek pemberian ijin trayek angkutan melayaninya pemberian ijin trayek angkutan kota kota angkutan kota yang cepat dan akurat pemberian ijin usaha pemberian ijin usaha angkutan melayaninya pemberian ijin usaha angkutan penumpang dan ijin usaha angkutan yang cepat dan akurat angkutan barang pemberian ijin operasitaksi pemberian ijin operasi angkutan melayaninya pemberian ijin operasi yang melayani wilayah kota taksi angkutan taksi yang cepat dan akurat penetapan tarif angkutan menyusun bahan perhitungan tarif terbitnya keputusan walikota tentang kota kelas ekonomi dasar dan jarak untuk menyewa tarif angkutan kota bangka antara kemampuan daya beli masyarakat dengan kelangsungan usaha angkutan jenis indikator target tahunan rusak wajib nilai pus pelayanan kinerja tes penentuan lokasi rambu lalu menyusun dan menginventarisasi terlaksananya survey kebutuhan rambu lintas, marka jalan, alat kebutuhan rambu lalu lintas, lalu lintas, marka jalan dan lain lain pemberi isyarat lalu lintas, marka jalan dan lain lain setiap setiap ruas jalan kota dan dilakukan alat pengendali dan ruas jalan kota (satu) kali dalam (satu) tahun pengaman pemakai jalan terlaksananya koordinasi dengan instansi serta fasilitas pendukung terkait akan kebutuhan rambu lalu lintas, jalan kota marka jalan dan lain lain setiap ruas jalan kota setiap tahun pengadaan, pemasangan dan tersedianya fasilitas kelengkapan jalan pemeliharaan pill, rambu lalu lintas, marka, alat pengendali dan adanya keputusan walikota tentang pengaman jalan serta fasilitas pemasangan fasilitas lalu lintas yang pendukung lalu lintas jalan bersifat perintah dan atau larangan pengadaan dan memasang rambu lalu lintas, tersedianya rambu lalu lintas, marka jalan, pemasangan rambu lalu marka jalan, alat pemberi isyarat alat pemberi isyarat lalu lintas, alat lintas, marka jalan, alat lalu lintas, alat pengendali dan pengendali dan pengaman pemakai jalan pemberi isyarat lalu lintas, pengaman pemakai jalan serta serta fasilitas pendukung jalan kota, alat pengendali dan fasilitas pendukung jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi yang pengaman pemakai jalan jalan nasional dan jalan provinsi berada dalam wilayah kota serta fasilitas pendukung dalam kota jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi dalam kota penentuan lokasi fasilitas melakukan perencanaan adanya keputusan walikota tentang y46 parkir untuk umum kebutuhan parkir dan penentuan penentuan titik lokasi parkir lokasi parkir badan jalan (on street parking) melakukan kajian penentuan terbitnya rekomendasi parkir luar badan lokasi parkir luar badan jalan jalan (off street) (off street) dan menerbitkan rekomendasi mengoperasikan fasilitas melakukan pengelolaan pada terlaksananya pengelolaan parkir parkir untuk umum lokasi parkir luar badan jalan (off street) penyelengaraan manajemen melakukan koordinasi dengan terselenggaranya kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas instansi terkait dalam rekayasa lalu lintas jalan kota, jalan nasional dan pengambilan keputusan jalan provinsi yang berada penyelenggaraan manajemen dan dalam wilayah kota rekayasa lalu lintas jenis indikator target tahunan rusak wajib nilai prop pelayanan kinerja penyelengaraan analisis membuat suatu kajian analisis terlaksananya kajian analisis dampak lalu dampak lalu lintas jalan dampak lalu lintas jalan provinsi lintas kota, jalan nasional dan jalan negara dan berkoordinasi provinsi yang berada dengan instansi terkait dalam wilayah kota menerbitkan rekomendasi terjadinya tingkat pelayanan ruas jalan perijinan bangunan berdasarkan dan persimpangan kajian dampak lalu lintas penyelenggaraan penerapan manajemen dan tersedianya data kecelakaan lalu lintas data dari pencegahan dan rekayasa lalu lintas polresta penanggulangan kecelakaan inventarisasi daerah rawan tersedianya data daerah rawan lalu lintas wilayah kota kecelakaan kecelakaan lalu lintas pemberian ijin penggunaan menerbitkan perijinan terjadinya pelayanan ruas jalan dan jalan selain kepentingan lalu penggunaan jalan selain persimpangan serta adanya jalan alternatif lintas kepentingan lalu lintas berdasarkan kajian lalu lintas pembinaan pendidikan dan menerbitkan rekomendasi terselenggaranya pendidikan dan latihan latihan mengemudi perijinan usaha mendirikan mengemudi yang sesuai dengan ketentuan pendidikan dan latihan atau adanya tempat, instruktur dan kendaraan sekolah mengemudi latihan pengaturan, pengawasan penempatan petugas pengatur terjadinya tingkat pelayanan ruas jalan dan pengendalian lalu lintas lalu lintas, pengecekan dan dan persimpangan pengawalan pengaturan dan menerbitkan surat ijin bongkar tertuanya bongkar muat angkutan barang belum pengendalian bongkar muat muat angkutan barang jalan jalan disahkan angkutan barang jalan dalam perda walikota cirebon, sekret merah kota cirebon, ttd, suwardi son psa gam se sen fe5 hasanuddin fa)2memulai lembaran negara republik indonesia tahun nomor tahun nomor tambahan lembaran negara basu auauau dapat$"luwubidang koperasi diubah terakhir dengan undang undang dan usaha kecil menengah kota cirebon nomor tahun tentang perubahapendis hasan lala negaraaa, dipandang perlu menetapkan standar peraturan pemerintah nomor tahun pelayanan minimal bidang koperasi dan tentang pengelolaan keuangan daerah usaha kecil menengah kota cirebon lembaran negara republik indonesia tahun dengan peraturan walikota cirebon,urusan koperasi tentang pedoman pembinaan dan dan usaha kecil menengah nomor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kep menko tentang standar daerah lembaran negara republik indonesia pelayanan minimal bidang koperasi usaha tahun nomor tambahan lembaran kecil dan menengah yang wajib dilakukan negara republik indonesia nomor kabupaten kotatunjuk teknis pemerintahan daerah kepada pemerintah, penyusunan dan penetapan standar laporan keterangan pertanggungjawaban pelayanan minimal, kepala daerah kepada dewan perwakilan peraturan menteri dalam negeri nomor rakyat daerah dan informasi laporan tahun tentang pedoman penyusunan penyelenggaraan pemerintahan daerah rencana pencapaian standar pelayanan kepada masyarakat lembaran negara minimal: republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik peraturan daerah nomor tahun indonesia nomor tentang rincian urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah kota cirebon peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintahan lembaran daerah kota cirebon dahan antara pemerintah, pemerintahan daerah cirebon nomor seri dj: provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota lembaran negara republik peraturan daerah nomor tahun indonesia tahun nomor tambahan tentang sekretariat daerah dan sekretariat lembaran negara republik indonesia nomoroperasi peraturan daerah nomor tahun dan usaha kecil menengahindustrian, perdagangan dan perijinan terpadu pada pemerintah kota koperasi, usaha mikro kecil menengahntah kota cire lembu kesejahteraan rakyat. pku gem is standar pelayanan minimal spm) bidang koperasi dan uni pipa usaha kecil menengah yang selanjutnya disebut bidang mada aran area ola miedo koperasi dan usaha kecil menengah adalah tolok ukur untuk nomor eri d), mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah. memutuskan jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan menetapkan peraturan walikota tentang wajib. tan standar pelayanan minimal (spm) indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis bidang koperasi dan usaha kecil pelayanan. menengah kota cirebon. target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. bab apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah ketentuan umum kota cirebon.bab acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas maksud, tujuan dan fungsi spm pembiayaan apbd pelayanan koperasi dan usaha kecil bidang koperasi dan usaha kecil menengah menengah, dan alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang koperasi dan usaha kecil menengah pemerintah maksud ditetapkannya spm bidang koperasi dan usaha kecil kota. menengahoperasi bab iii dan usaha kecil menengah. spm bidang koperasi dan usaha kecil menengah tujuan ditetapkannya spm bidang koperasi dan usaha kecil pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan koperasi menengah adalah dan usaha kecil menengah wajib berpedoman pada spm bidang meningkatkan kualitas pelayanan koperasi dan usaha kecil koperasi dan usaha kecil menengah. menengah kepada masyarakat, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah. spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini berkaitan dengan pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja fungsi spm bidang koperasi dan usaha kecil menengah dan target tahunan tahun dan sebagai sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota inibab pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah kepada pelaksanaan dan pertanggungjawabanoperasi dan usaha kecil menengah: penyelenggaraan pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama sesuai spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah kepada walikota ini dilaksanakan oleh dinas. masyarakat berbasis anggaran kinerja: perencanaan pembangunan daerah pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah tahun anggaran yang bersangkutan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan koperasi dan usaha mengacu pada spm yang telah ditetapkan dan menjadi kecil menengah sesuai spm dilakukan oleh tenaga dengan prioritas bagi daerah: kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.operasi dan usaha kecil menengah, spm bidang koperasi dan usaha kecil menengah sebagaimana melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur dimaksud dalam peraturan walikota ini dilaksanakan sesuai terhadap pelaksanaan spm, dan dengan standar teknis yang ditetapkan oleh kepala unit melakukan monitoring dan evaluasi secara organisasi provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan bidang menengah atas nama gubernur dan disesuaikan dengan koperasi dan usaha kecil menengah.operasi dan usaha kecil menengah sesuai spm. pembinaan penyelenggaraan pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah sesuai spm dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten dan kota oleh pemerintah provinsi. bab mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang koperasi dan usaha kecil menengahoperasi dan usaha kecil mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang koperasi menengah sesuai spm, dan usaha kecil menengah sebagai berikut penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian penyelenggaraan spm dapat dilaksanakan oleh unit target spm, organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan spm, dan usaha kecil menengah atau badan usaha milik daerah atau penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan lembaga mitra pemerintah kota sesuai spm yang telah pemenuhan spm bidang koperasi dan usaha kecil ditetapkan, menengah.koperasi dan usaha kecil menengah sesuai spm. bab viii ditetapkan cirebon evaluasi dan pelaporattd, pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah sesuai spm kepada kementerian dalam negeri dan kementerian koperasi suwardi dan usaha kecil menengah melalui gubernur. bab diundangkan cirebon pembiayaan pada tanggal april sekret merah kota cirebon, asa sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah untuk pencapaian target sesuai spm (gan dibebankan pada apbd dan sumber lain yang sah dan tidak tea hen mengikat. jpg audio mena ae bab ketentuan penutup berita daerah kota cirebon tahun nomork nomor nomor tahun undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan wwwperaturan walikota cirebon lembaran negara republik indonesia nomor nomor tahun undang undang nomor tahun tentang pemerintahan tentang daerah lembaran negara republik indonesia tahun standar pelayanan minimal (spm) nomor tambahan lembaran negara republik indonesia bidang industri dan perdagangan kota cirebon nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun tentangketentuanundang undang nomor tahun tentang perimbangan kabupaten kota perlu menetapkan standar keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerahpandang perlu peraturan pemerintah nomor tahun tentang menetapkan standar pelayanan minimal bidang pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik industri dan perdagangan kota cirebon indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara dengan peraturan walikota cirebon:doman metrologi legal lembaran negara republik penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal indonesia tahunang nomor tahun tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan perindustrianlaporan peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, diraba sapa bira, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tambahan ena daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi kota cirebon seri laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada ota cirebon nomor eri d), masyarakat lembaran negara republik indonesia tahun peraturan daerah nomor tahun tentang nomor tambahan lembaran negara republik indonesia lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong nomor praja dan kantor pelayanan perijinan terpadu peraturan pemerintah nomor tahun tentang pada pemerintah kota cirebon lembaran daerah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, kota cirebon tahun nomor tambahan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah aran daerah kota cirebon nomor eniindonesia nomor kecamatan dan kelurahan pada pemerintah kota peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman cirebon lembaran daerah kota cirebon hun evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran kota cirebon seri negara republik indonesia tahun nomor tambahan ota cirebon nomor eri d), lembaran negara republik indonesia nomor memutuskan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor mpp kep tentang pedoman standar pelayanan menetapkan peraturan walikota tentang standar minimal bidang perindustrian dan perdagangan: pelayanan minimal (spm) bidang industri keputusan gubernur jawa barat nomor tahun dan perdagangan kota cirebon. tentang standar pelayanan minimal spm) bidang industri dan bab perdagangan kabupaten kota,pemerintah adalah pemerintah pusat. seri d): pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi jawa barat. peraturan daerah nomor tahun tentang sekretariat gubernur adalah gubernur jawa barat. daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota adalah kota cirebon. pada pemerintah kota cirebon lembaran daerah kota pemerintah kota adalah pemerintah kota cirebon. cirebon tahun nomor tambahan lembaran daerah peraturan walikota adalah peraturan walikota cirebon tentang kota cirebon nomor seri d), standar pelayanan minimal spm) bidang industri dan perdagangan kota cirebon. walikota adalah walikota cirebon. dinas adalah dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha mikro kecil menengah kota cirebon. fungsi spm bidang industri dan perdagangan sebagai urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata rata minimal yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. harus dicapai pemerintah kota sebagai penyedia pelayanan pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah industri dan perdagangan kepada masyarakat, dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. daerah berkaitan dengan pelayanan industri dan perdagangan: standar pelayanan minimal spm) bidang industri dan cc. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama perdagangan yang selanjutnya disebut spm bidang industri dan pelayanan industri dan perdagangan kepada masyarakat perdagangan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja daerah berbasis anggaran kinerja, dalam penyelenggaraan urusan wajib industri dan perdagangan. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan apbd pelayanan industri dan perdagangan, dan wajib. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis bidang industri dan perdagangan pemerintah kota. pelayanan. target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja bab iii pada tahun yang bersangkutan. spm bidang industri dan perdagangan apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon. pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelayanan industri dan bab perdagangan wajib berpedoman pada spm bidang industri dan maksud, tujuan dan fungsi spm perdagangan. bidang industri dan perdagangan maksud ditetapkannya spm bidang industri dan perdagangan spm sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah kota dalam berkaitan dengan pelayanan industri dan perdagangan yang meliputi melaksanakan urusan wajib kota tentang pelayanan industri dan jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan tahun perdagangan. dan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. tuj ditetapkan spm bid industri perd tujuan. ditetapkannya bidang industri dan perdagangan pelaksanaan dan pertanggungjawaban meningkatkan kualitas pelayanan industri dan perdagangan kepada masyarakat,dan penyelenggaraan pelayanan industri dan perdagangan sesuai spm meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan industri dan sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini perdagangan. dilaksanakan oleh dinas. bab pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan industri dan perdagangan pembinaan sesuai spm dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. pembinaan penyelenggaraan pelayanan industri dan perdagangan spm bidang industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud sesuai spm dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten dan dalam peraturan walikota ini dilaksanakan sesuai dengan standar kota oleh pemerintah provinsi. teknis yang ditetapkan oleh kepala unit organisasi provinsi yang membidangi industri dan perdagangan atas nama gubernur dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan kota.walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi industri dan perdagangan sesuai spm. perhitungan kebutuhan pelayanan industri dan perdagangan sesuai spm, bab penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm, spm bidang industri dan perdaganganindustri dan perdagangan. mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang industri dan perdagangan sebagai berikut bab vii penyelenggaraan spm dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pengawasan perangkat daerah yang membidangi industri dan perdagawalikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pelayanan industri dan pelayanan industri dan perdagangan sesuai spm. perdagai melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan spm, mengembangkan standar standar teknis dalam pelayanan dinas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja industri dan perdagangan, pelayanan industri dan perdagangan sesuai spm kepada melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap kementerian dalam negeri dan kementerian perindustrian serta pelaksanaan spm,dan kementerian perdagangan melalui gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan gang terhadap kinerja pelayanan bidang industri dan perdagangan.era hasanuddin nae ai) bertali aerakykota cirebonggulangan kemiskinan dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota balikpapan, menimbang: bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskimiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sektor dan multi periode sehingga penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan mendiskriminasi, bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan partisipatif melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, bahwa peraturan daerah kota balikpapan nomor tahun tentang penanggulangan kemiskinduduk miskin adalah orang miskin yang berdomisili kota balikpapan dan memiliki kartu tanda penduduk ktp) dan atau kartu keluarga kk) kota balikpapan. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kota balikpapan yang selanjutnya disingkat kpk adalah tim yang berota balikpapan. perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota balikpapan sebagai unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahbalikpapan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan kota balikpap berdasarkan asas: keadilan, kesetiakawanan, keterpaduan, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang lebih baik sehinggameliputi: pemenuhan hak dasar penduduk miskin yang meliputi: hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas sandang dan pangan, hak atas perumahan, hak atas potensi diri, hak atas akses kesempatan kerja dan berusaha, dan hak atas pelayanan dan atau perlindungan hukum. pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan, dan penurunan jumlah penduduk miskin daerah. bab pendataan penduduk miskin bagian kesatu kriteria penetapan kriteria penduduk miskin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemutakhiran data penduduk miskin dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sistem layanan dan rujukan terpadu dan atau sistem sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dapat melakukan pendataan tambahan yang memuat informasi potensi penduduk miskin dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah. pada saat verifikasi lapangan, penduduk miskin wajib memberikan keterangan dan informasi kepada petugas sesuai dengan kondisi yang sebenardan penghapusan sebagai penduduk miskin. ketentuan mengenai mekanisme sistem layanan dan rujukan terpadu diatur dengan peraturan wali kota. bagian kedua verifikasi dan validasi data verifikasi dan validasi data dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penduduk miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kelurahan sesuai wilayah tempat tinggalnya. pemerintah daerah dapat melakukan pendaftaran pasif atas penduduk miskin yang memiliki keterbatasan. kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai penduduk miskin harus melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah tempat tinggalnya. lurah harus menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada dan kepada kpk melalui camat. pengolahandiolah dan dipergunakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga penetapan data dan identitas penduduk miskin data penduduk miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan kepada wali kota untuk selanjutnya ditetapkan sebagai data penduduk miskin. untuk mendapatkan pelayanan program penanggulangan kemiskinan, penduduk miskin harus menunjukkan kartu kepesertaan. kartu kepesertaan dapat dicabut sewaktu waktu apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, keadaan yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi dengan kriteria penduduk miskin. kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada meliputi: pindah kependudukan keluar daerah, mampu secara ekonomi, dan meninggal dunia. mengundurkan diri. setiap orang dilarang menyalahgunakan kartu kepesertaan. rumah tempat tinggal penduduk miskin diberi tanda khusus. tanda khusus yang diberikan pada rumah tempat tinggal penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada dilarang untuk dilepas atau dicabut. penduduk miskin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi berupa penghapusan dari data penduduk miskin. bab iii kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan bagian kesatu kebijakan penanggulangan kemiskinandua strategi penanggulangan kemiskinan strategi penanggulangan kemiskinan daerah dilakukan dengan: a.mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, b.meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, c.mengembangkan dan memberdayakan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan d.mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. bagian ketigpangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, rumah layak huni, dan penyediaan air bersih dan sanitaspenduduk miskin, pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi penduduk miskin, peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan penduduk miskin, pendampingan religius bagi penduduk miskin, dan pemberian bantuan hukum bagi penduduk miskinpelatihan keterampilan kerja, bantuan peralatan kerja, bantuan permodalan, dan bimbingan pengelolaan manajemen usaha. program pangan bagi penduduk miskinndidikan bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: beasiswa bagi anak penduduk miskin yang bersekolah sd mi, slip m ts, sta ma, perguruan tinggi, dan subsidi biaya daftar ulang biaya partisipasi bagi siswa yang berasal dari penduduk miskin yang menempuh jenjang pendidikan pada sekolah swasta. program pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemberian layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur, perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, jaminan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan bantuan transportasi dan akomodasi pengobatan luar daerah. program rumah layak huni bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: perbaikan rumah kurang layak huni, pembangunan rumah layak huni, dan pembangunan dan atau perbaikan sarana prasarana lingkungan. program penyediaan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: fasilitasi penyediaan air bersih dan jaringannya, fasilitasi pembuatan sarana mandi cuci kakus umum, dan fasilitasi penyediaan sanitasi meliputi pengelolaan persamaan, air limbah domestik berupa penyediaan air bersih dan jaringannya. program pendampingan atau advokasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban yang diselenggarakan melalui kegiatan: penyuluhan dan atau diseminasi kebijakan nasional dan atau daerah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan penduduk miskin, danmental dan sosial. program pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi penduduk miskin berdasarkan potensi dan atau minat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pelatihan kewirausahaan dan pelatihan motivasi pengembangan diri, dan bimbingan dan konseling kewirausahaan. program peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyuluhan sosial, pendampingan sosial, dan konseling, peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat, dan peningkatan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi penduduk miskin. program pendampingan religius bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: ceramah keagamaan, dan bimbingan dan konsultasi keagamaan. program pemberian bantuan hukum bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemberian informasi, nasehat, dan pertimbangan hukum, memfasilitasi terjadinya mediasi hukum, memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum, dan memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan dengan memberikan bimbingan teknis dan atau pelatihan keterampilan kerja dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal. program bantuan peralatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan dengan memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk peralatan kerja. program bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan dengan memfasilitasi akses lembaga keuangan. program bimbingan pengelolaan manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bimbingan teknis dan atau pelatihan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha, bimbingan dan atau pelatihan manajemen pemasaran, fasilitasi akses terhadap peluang dan atau tempat usaha, fasilitasi kemitraan usaha, dan fasilitasi akses terhadap informasi pasar. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan wali kota. bab koordinasi penanggulangan kemiskinan bagian kesatu pelaksanaan koordinasi kebijakan,membahas: penyusunan spk, penyusunan program penanggulangan kemiskinan dalam rpm dan rencana kerja pemerintah daerah, dan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan. bagian kedua pembentukan kpk dalam upaya melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah dibentuk kpk. kpk sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan wali kota. kpk sebagaimana dimaksud padaeanggotaan kpk terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kpk ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab peran serta masyarakat masyarakat berperan serta dalam pendataan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. peran serta sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: badan usaha, lembaga pengelola zakat, infak dan sedekahpenduduk miskin. pendapat, informasi, dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemerintah daerah,badan usaha dan pelaku usaha yang memiliki program sendiri untuk melakukan pemberian bantuan, pengawasan wali kota bersama kpk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat: pendataan, penyerahan bantuan, dan pelayanan. pemerintah daerah membentuk layanan khusus penerimaan pengaduan masyarakat. bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: sistem pengaduan, telepon, cc. pesan singkat atau sejenisnya, media sosial, jaringan sosial, surat elektronik, dan atau petugas khusus layanan. ketentuan mengenai mekanisme penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. bab viii pelaporan dan pembinaan bagian kesatu pelaporan wali kota melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah kepada gubernur kalimantan timur. laporsesuai dengan kebutuhan. bagian kedua pembinaan wali kotaketentuan penyidikan pejabatdan meminta bantuan ahli dalamkotanomor tahun tentang penanggulangan kemiskinan umum kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dihadapi oleh semua kabupaten kota. angka kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. prosentase penduduk miskin kota balikpapan merupakan yang terendah dibandingkan dengan kabupaten kota lain provinsi kalimantan timur yaitu sebesar pada tahun namun secara kuantitas masih cukup besar yaitu sebanyak jiwa menempati posisi (lima) setelah kutai kertanegara, samarinda, kutai timur dan paser. pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan swasta bekerja bersama sama untuk melakukan upaya upaya agar angka kemiskinan tersebut secara kualitas maupun kuantitas dapat dikendalikan. pembangunan infrastruktur dan perekonomian lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi secara merata seluruh wilayah dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat kota balikpapan. selain itu upaya upaya pengendalian inflasi juga sangat penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok pasar pasar tradisional sehingga berdampak positif pada kemampuan atau daya beli masyarakat. kebijakan penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui program program bantuan yang terangkum dalam konsep percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. pada tingkat nasional, untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. strategi strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya: memperbaiki program perlindungan sosial sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar akses terhadap pelayanandisisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital. pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata mata sebagai obyek pembangunan.pembangunan inklusif partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangupada tingkatan program, pemerintah daerah membaginya dalam tiga kluster yaitu: kluster kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga kelompok program inifokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. kluster il: kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. kluster iii: kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadumikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha kata berskala mikro dan kecil. aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. dengan diterbitgelola jaminan sosial serta undang undang nomor tahun tentang jaminan kesehatan nasional merubah semua sistem jaminan kesehatan yang yang sebelumnya masih parsial dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota berintegrasi dalam satu sistem yaitu jaminan kesehatan nasional dengan tujuan akhir adalah universal coverage (tidak ada penduduk indonesia yang tidak terjamin kesehatannya). kota balikpapan belum menerapkan universal coverage, karena kemampuan fiskal yang belum memungkinkan. sehingga pemerintah daerah mendorong masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang baik dapat membayar iuran premi kesehatan secara mandiri. sementara itu masyarakat dengan kondisi sangat miskin, miskin dan rentan miskin menjadi kewajiban pemerintah daerah dibiayai oleh apbd melalui program penerima bantuan iuran jamkesdasif yang memiliki keterbatasan adalah pendaftaran yang dilakukan oleh petugas dengan cara melakukan kunjungan rumah penduduk yang tidak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri kelurahan karena memiliki keterbatasan ekonomi, ftanda khusus adalah tanda yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa keluarga yang menghuni rumah tersebut merupakan penduduk miskin yang masuk dalam data program penanggulangan kemiskinan kota balikp, )o,, ) jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan pendapatan transfer semula bertambah (berkurang) ., ) jumlah pendapatan transferp. retribusi daerah,bertambah (berkurang) , , (berkurang) jumlah belanja operasional setelah perubahan rp. belanja modal, semula bertambah (berkurang) jumlah belanja modal setelah perubahan rp. belanja tidak terduga,: semula bertambah (berkurang) , , , ) jumlah belanja modal tanah setelah perubahan rp.rp. bertambah (berkurang) belanja bantuan keuangan. semula bertambah (berkurang) , o,o,o,mbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo semula o, bertambah lra) kabupaten pohuwabupati pohuwato, aipl bunga diundangkan marisa pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten pohuwato, sumber daya airlangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, sehingga keberadaannya perlu dipelihara dan dilestarikpengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan yang harmonis, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, bahwa peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang penyelenggaraan pengairan kota bandung sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan bidang sumber daya aibandunggerakan nasional kemitraan penyelamatan airpengelolaan sumber daya air. babimbidangi sumber daya air dan mengevaluasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalianmanfaatan . pemanfaatan adalah upaya penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. pengembanganengendalian adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan akibat pencemaran yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas air.meliputi air permukaan, air bawahrakarsa adalah badan usaha, kelompok masyarakat, atau orang perseorangan atas prakarsa sendiri yang melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air untuk kepentinganris sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungazimberikan dasar keabsahan dalam melakukan melakukan perbuatan hukum tertentu. bagian kedua tujuan pengelolaan sumber daya air bertujuan untukdimanfaatkan sebesar besar kemakmuran rakyat, berperan dalam rangka pengembangan potensi perekonomian daerah, dan. bagian ketiga ruang lingkup (l) ruang lingkup pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan, pendayagunaan, pengembangan, pemeliharaan, dan atau pengendalian. objek pengaturan sebagaimana dimaksud pada mencakup pengelolaan irigasi, sungai, dan cc. air minum. bab kebijakan pengelolaan sumber daya air jl) pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan konsisten melalui kebijakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan . pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air. kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada jl) dapat ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerahdaerah. dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah, penyusunan kebijakan pembangunan daerah harus mempertimbangkan kondisi sumber daya air. kebijakan sebagaimana dimaksud pada disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah dan ditetapkan oleh walikota. bab iii(l) perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf.pencegahan yang bersifat fisik dan(l)pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnyapemerintah daerahjl)jd)merintah daerah(l) pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan, antara lain, dalam bentukwalikota. pemerintah daerah. paragraf pengaturan prasarana dan sarana sanitasi jl) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan melalui. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut oleh dinas yang membidangi prasarana dan sarana sanitasi setelah berkoordinasi dengan dinas terkait. pemerintah daerah(dl). paragraf pengendalian pengolahan tanah daerah hulu jl) pengendalian pengolahan tanah daerah hulu dilakuksempadan sumber air (l)merintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya setelah berkonsultasi dengan dewan sumber daya air. pedoman penetapan dan pemanfaatan daerah sempadan sumber air ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. jl)pemerintah daerah.(l)pemerintah daerahmerintah daerah dan kawasan pelestarian alam (l) pelestarian hutan lindungpemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah . pemerintah daerah mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam. pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga pengawetan air j dan atau waduk. pemerintah daerah mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada (l) pada dilakukan dengan caramberikan insentif dan disinsentif. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada setiap orang yang menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuh: mendaur . mendaur ulang air yang telah dipakai. disinsentif diberikan kepada setiap orang yang menggunakan air berlebihan atau boros. jenis dan bentuk insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. pedoman penghematan air diatur berdasarkan peraturan perundang undangan(l)daerah tersendiri. bagian keempatdaerah.sesuai peraturan perundang undangancc. penetapan zona pemanfaatan sumber air (l)walikota melakukan kegiatan.walikota dalam pengelolaan sumber daya air, menetapkan zona pemanfaatan sumber ai(d0)(ld). penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilakukan olehdaerah mengatur kompensasi kepada pemakai. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi diatur dalam peraturan walikota. (l)j),s5) rencana penyediaan sumber daya air tahunan ditetapkan oleh walikotumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh walikotwalikota. bagian kelima penggunaan sumber daya air (l) penggunaan sumber daya airumber daya air sebagai media sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pemanfaatan sungai untuk transportasi dan rekreasi. penggunaan air dan daya air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pemanfaatan untuk air minum, rumah tangga, dan industri. penggunaan sumber air sebagai media sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pemanfaatan untuk konservasi dan sumber air baku. penggunaan . penggunaan air, sumber air, dan atau daya air sebagai media dan materi sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan prinsip. (d0) dalam penggunaan sumber daya air, pengelola sumber daya air wajibmegang izin wajib memberikan kompensasi atas kegiatan penggunaan sumber daya air berupa perbaikan prasarana dan sarana lingkungan, pemberian air bersih kepada masyarakat sekitar sumber daya air, pemberian fasilitas sosial dan fasilitas umum sekitar pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi: dan kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat luar sistem irigasi yang sudah ada. . jl)s5) hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada memerlukan izin apabila tanganjl)mber daya air, kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat:(l)jl) pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam adalah pengembangan air pada cekungan air tanah. air tanah sebagaimana dimaksud pada. ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bagian ketujuh pengusahaan sumber daya air jl)pengendalian daya rusak air bagian kesatu umum (l) pengendalian daya rusak air meliputi upaya pencegahan sebelum terjadi bencana, penanggulangan pada saat terjadi bencana, dan pemulihan akibat bencana. upaya pencegahan sebelum terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi normalisasi saluran sungai drainase irigasi, penetapan pil banjir, perkuatan tebing saluran sungai drainase irigasi, sosialisasi kepada masyarakat. penetapan pil banjir sebagaimana dimaksud pada huruf adalah acuan ketinggian tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana dengan luas tertentu mulai dari hulu sampai dengan hilir. upaya (s5)dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan dewan sumber daya air. jl) pengaturan sebagaimana dimaksud dalam.. pengendalian sebagaimana dimaksud dalamjl) pemerintah daerahsesuai(dl) pemerintah daerah. (d0)dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian ketiga penanggulangan daya rusak air (dl)akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpd dan masyarakat. pelaksanaan penanggulangan bencana akibat daya rusak air dikoordinasikan oleh skpd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bencana sesuai deng. pemerintah . pemerintah daerah(l) pemerintah daerah wajib melakukan pemulihan sumber daya air akibat bencanupaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan peran serta masyarakat. (l) dalam hal terjadi bencana yang ditimbulkan akibat dari usaha dan atau kegiatan, pemulihan wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada tidak mengurangi atau menghapuskan tanggung jawab pidana atau perdananya. bab sistem informasi sumber daya air (d0)daerah. informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalams5), ekonomi, danjl) pencatat data, penyimpan data dan informasi,jd)kementerian lembaga pemerintah nonkementerian institus.operasional dan prosedur berdasarkan peraturan perundang undangan. jenis informasi sumber daya air yang bersifat khusus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. jl)skpd menyelenggarakandaerah, pengevaluasian semua informasi sumber daya air yang dikelola oleh skpd dikoordinasikan dengan pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat dan provinsi. pengelolaan sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam sesuai peraturan perundang undangan. bab. bab vii pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan (l).(l) pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atass5)ada peraturan perundang undangan. . jl) operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh5) setiap prasarana sumber daya air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan. jl) pemerintah daerahsama sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemerintah daerah dalam wilayah sungai yang bersangkutan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya airdaerah. (l)daerah(l)laku usaha dan atau kegiatanlaku usaha dan atau kegiatan. bab viii pengelolaan irigasi jl) pengelolaan irigasi meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan. kegiatan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada meliputi pendayagunaan air irigasi, pendayagunaan perkumpulan masyarakat pengguna irigasi, cc. pembangunan jaringan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. pengaturuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkunganjl) perencanaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui kegiatan inventarisasi kebutuhan: peningkatan keandalan air irigasi, penyediaan prasarana irigasi yang baik, peningkatan sumber daya manusia pengelola irigasi, dan kebijakan untuk menghindari alih fungsi jaringan irigasi. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rencana pengelolaan irigasi. pembangunan jaringan irigasi dilakukan lokasi yang sesuai dengan keberadaan lahan pertanian dan atau sesuai rencana tata ruang wilayah. . pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pembangunan jaringan irigasi harus memenuhi syarat syarat teknispemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air tanah secara terpadu guna memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat. prinsip satu sistem irigasi yang merupakan satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang, dpemeliharaan jaringan irigasi dilakukan melalui kegiatan pencegahan agar tidak dilakukan alih fungsi irigasi, penjagaan kualitas dan kuantitas air irigasi, pembuatan garis sempadan irigasi bab pengelolaan sungai pengelolaan sungai meliputi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian. (l) pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan kelas air dan kelas peruntukannya. kelas air sebagaimana dimaksud pada terdiri at.meliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pelaporan, penetapan status mutu air sungai, cc. penetapan garis sempadan sungai. kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada sumber air dan dilakukan paling sedikit (enam) bulan sekali. jl) penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud dalam huruf adalahpemerintahpemerintah daerah mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air. (l) pengaturan garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam huruf sungai ditentukan pada sungai tidak bertanggal, sungai . sungai bertanggal, danau dan situ: mata air. saluran air. sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai yang membentuk ruang sungai. palung sungaiberfungsi sebagaienam meter) atau dengan kapasitas sampai m3 detik(lima75m3tig'lims5) garis . s5) garis sempadan danau, situ, waduk, dan rawa sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan mengelilingi danaudua ratus meter) dari pusat mata air. garis sempadan saluran sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan paling sedikit berjarak (tigdudusatu meter) dari tepi kiri dan kanan saluran, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan (satu meter) atau dengan kapasitas sampai m detik. pengendalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengb pengelolaan air minum jl) pengelolaan air minum meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian. pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pad. perencanaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan atau perancangan teknik terinci. rencana induk sebagaimana dimaksud dalam hurufpengelolaan air minudalam huruf paling sedikit memuatstudi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun berdasarkan: rencana induk pengembangan pengelolaan air minum yang telah ditetapkan, hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, unsur budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta kajian sumber pembiayaan. . jl) perancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun berdasarkan rencana induk pengembangan pengelolaan air minum yang telah ditetapkan, hasil kajian kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, kepastian sumber pembiayaan. rancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam hurufmanfaatan sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah daerah. kegiatan dilakukan oleh penyelenggara dan dapat melibatkan peran serta masyarakat. pedoman dan tata cara pemanfaatan ditetapkan dengan peraturan walikota. pengembangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi pengendalian mutu air minum, pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air minum, pembangunan jaringan distribusi, pemeliharaan sumber air minum yang berkelanjutan, penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. . pengendalian sebagaimana dimaksud dalam meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. (l) pencegahan sebagaimana dimaksud dalam adalah upaya terpadu yang meliputi kegiatan pengawasan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi untuk mengurangi resiko kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. pelaksanaan pencegahan dilakukan melalui kegiatan penguatan organisasi, mekanisme koordinasi, pengembangan regulasi, pengawasan terhadap penataan hukum, peningkatan kapasitas aparat, partisipasi masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana. tata laksana pencegahan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh walikota. (l) penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam adalah tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mengatasi dan menanggulangi dampak lingkungan akibat daya rusak air guna meminimalisasi kerugian masyarakat dan lingkungan. pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada meliputi penanggulangan daya rusak air, penanggulangan dampak lingkungan akibat daya rusak air. pemulihan sebagaimana dimaksud dalam adalah upaya terpadu untuk merehabilitasi kualitas lingkungan biologis dan fisik dalam rangka mengembalikan fungsi ekologis dan daya dukung lingkungan dari dampak daya rusak air. pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: rehabilitasi untuk memulihkan fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan pemantauan . pemantauan dan evaluasi. bab perizinan pengelolaan sumber daya air perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan pada sumber air, penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu. (l) izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dilakukan pada sumber air permukaan diberikan oleh walikota untuk wilayah sungai dalam daerah. izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputi izin pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai, izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan atau alur sungai saluran, izin pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai, izin pemanfaatan bekas sungai, iziizin pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air, izin pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi, izin pembuangan air limbah sungai, izin pengambilan bahan komoditas tambang sungai, dan izin pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan keramba atau jaring apungegiatanegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf diberikan jangka waktu selama (satu tahun. izin . izin sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf diberikan oleh walikota sesuai dengan peraturan perundang undanganngelolaan lingkungan hidup12) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin diatur dengan peraturan walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan. jl) pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib untuk mematuhi ketentuan dalam izin:. pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air,tentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pelaksanaan konstruksi pada setiap sumber air diatur dalam peraturan walikota. jl) penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentucekungan air tanah wajib mendapat izin dari walikota. (dl) izin penggunaan sumber daya airprasarana dan bagian kedua persyaratan izin persyaratan izin meliputi persyaratan administrasi, persyaratan yuridis, persyaratan . cc. persyaratan teknis, dan persyaratan waktu.dan h. persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup akta pendirian, kartu tanda penduduk: rekomendasi, dokumen kelayakan lingkungan, izin izin lain yang terkait, pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak,dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. paragraf . paragraf persyaratan teknisproduksi, penggunaan mesin, alat ukur, sistem tanggap darurat,dan ketersediaan prasarana dan sarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. paragraf persyaratan waktu jl) penetapan keputusan izin ditertibkan paling lama (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. dalam hal pemberi izin melampaui batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan maka permohonan izin dianggap ditolak. dalam hal izin dianggap ditolak sebagaimana dimaksud pada maka pemohon izi, apabila upaya banding administratif ditolak maka pemohon dapat mengajukan gugatan ptun. bagian ketiga tata laksana pengurusan izin tata laksana pengurusan izin diatur lebih lanjut oleh walikota. bagian keempatzin. pemanfaatan . pemanfaatan air yang berasal dari sumber air sebagaimana dimaksud dalamunsurlimb xii kelembagaan bagian kesatu umum pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air dilakukan skpd. bagian kedua dewan sumber daya air paragraf umum (l) untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air dibentuk dewan sumber daya air kota bandung yang selanjutnya disebut dewan sda. dewan sda adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat daerah. dewan sda bersifat non struktural, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota. jl) keanggotaan dewan sda terdiri atas perwakilan dari unsur pemerintah daerah: akademisi, perkumpulan petani pemakai air p3a) mitra cai, dunia usaha: tokoh masyarakat, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat. keanggotaan dewan sda ditetapkan dan diberhentikan dengan keputusan walikota. paragraf fungsi dewan sda yang dimaksud dalam berfungsi memberikan . memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada walikota atau instansi terkait dalam pengelolaan sumber daya air, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. paragraf tugas dewan sda mempunyai tugas membantu walikota dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya airota sekitarnya, penyusunan program pengelolaan sumber daya air kota,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan airdewan sda menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wilayah dan antar kepentingan dalam pengelolaan sda pada tingkat kota pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sda pada tingkat kota pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sda pada tingkat kotaota.ota. ketentuan lebih lanjut mengenai dewan sda diatur dengan peraturan walikota. bab. bab xiii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan dan pengawasan (l) pembinaan teknis dan administrasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan air dilakukan oleh walikota. dalam pelaksanaan pembinaan teknis, walikota dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada skpd terkait. bagian kedua pengawasan jl) pengawasan dalam rangka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana sumber daya air dilakukan oleh walikota. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada walikota dapat menyerahkan sebagian wewenangnya kepada skpd terkait. bab xiv hak dan kewajiban masyarakat bagian kesatu hak (l) setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganngawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, peran serta sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui dukungan dalam bentuk moril dan materil serta keahlian dalam rangka pengelolaan sumber daya airgelolaan sumber daya air. bagian . bagian kedua kewajiban (l) setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian sumber daya air dengan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan sumber daya aircemaran dan perusakan sumber daya air, melakukan pemantauan pengendalian pencemaran dan atau perusakan sumber daya airsumber daya air, dan kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan, dan atau pemulihan sumber daya air. bab larangan setiap orang atau badan dilarang menempatkan, mendirikan, baik secara keseluruhan atau sebagian bangunan daerah sempadan sungai dengan jarak kurang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, membuang sampah, limbah padat atau cair sumber air, mendirikan bangunan untuk hunian atau kegiatan usaha daerah sempadan sungai dan atau atas saluran sungai. pengecualian pemanfaatan lahan daerah sempadan sungai atau saluran adalah untuk kegiatan kegiatanpon dan pipa air minum, pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan ataumbuangan air. babsumber daya asumber daya airsumber daya airsumber daya air, memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang sumber daya airumber daya aiperundang undangan yang berlaku. penanggung jawab atas jaringan sumber daya airserta ditandatangani dan disampaikan kepada walikota. apabila bab xvii sanksi administrasi bagian kesatu sanksi administrasi (l)ksanaan seluruh kegiatan, dan pencabutan izin. penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan peraturan daerjl). jls5) dikenai sanksi administratifgian . bagian kedua pengenaan sanksi administrasi (l)tata cara pengenaan sanksi administrasi (l) terhadap tindak lanjut dari hasil pengawasan yangsebagai dimaksud pada dilakukan dengan pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah benar benar terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan atau telah melanggar hukum. denda administrasi dilakukan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tindakan . tindakan konkret paksaan pemerintah dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan antara lain: memindahkan, mengosongkan, menutup pembuangan saluran air, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran oleh pihak penanggung jawab usaha dan atau usaha. bab xviii sanksi pidana jl) pelanggaran terhadap ketentuan huruf huruf dan hurufl) tindak pidana pencemaran dan atau perusakan dan atau tindak pidana lainnya terhadap sumber daya air dipidana berdasarkan undang undang tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan atau undang undang tentang sumber daya airditetapkan semua izin yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini harus disesuaikan. dalam hal terdapat jarak garis sempadan sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, maka dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun wajib dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur mengenai bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan. izin pemanfaatan air dan sumber air serta izin pemanfaatan lahan, izin perubahan jaringan sumber daya air serta izin paling lambat (satu) tahun. babpenyelenggaraan pengairan: dan peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang retribusi pengaikatalis rah kota bandung, ati oa. peer,as di, si. tama madya nip. lembaran daerah kota bandung tahun nomor penjelasan peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan sumber daya air umumumber daya airumber daya airakhirnya peraturan daerah ini memberikan waktu selama (enam) bulaerasi adalah pengaliran udara dalam air untuk meningkatkan kandungan oksigen dengan memancarkan air atau melewatkan gelembung udar, antara lain, berupa: dan atau j . perebaa, le, peraturan daerah kotawalikota bandung, menimbangpada huruf sangat ditentukan oleh kualitas peraturan daerah tertata cara pembentutata cara pembentukan peraturan daerah(l)walikota(l)jl) pengundangan peraturan daerah(l)(l)dengan cara:dan atau skpd pemrakarsa. bab viii partisipasi masyarakat jl). babknik penyusunan dan atau bentuk peraturan walikota, peraturan bersama kepala daerahwalikota.nyatakan dicabut, danapril. pada judul peraturan daerah perubahan ditambahkan frase "oooooooo woooohbbook van koophandel, staasblad nan , kata menetapkan ,sertamateri yang: memberikan beban kepada masyarakat, mengurangi kebebasan masyarakat: bab()n tangan nama . contoh: lembaran daerah kota bandung tahun . nomor penjelasan . bab tujuan dan ruang lingkup peraturan daerah ini bertujuan::sebagai berikut.panitia(l) panitia legislasi dalamwalikota. bagian kedua persiapan (l) rancangan peraturan daerah baik yang berasal dari dprd maupun dari walikota disusun berdasarkan proliga. dalam keadaan tertentu, dprd atau walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah, luar sebagaimana dimaksud (l) rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh walikota disiapkan oleh pimpinan skpd atau pejabat yang ditunjuk oleh walikotawalikota. (l) rancangan peraturan daerah yang berasal dari dprd dapat disiap(l),dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. bagian kedua pembahasan (l)jl) pembahasan rancangan peraturan daerah dprd dilakukan oleh dprd bersama walikota atau pejabat yang ditugaskan ditunjukalam tata tertib dprd. . jl) rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembalitata tertib dprd. (l)walikota atau pejabat yang ditunjuk ditugasktiga penetapan (l) rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dprd dan walikota disampaikan kepada walikota. (dl)identifikasi (l) penomoran dan identifikasi peraturan daerah dilakukan oleh sekretariat daerah.
lembaran daerah kota bandung tahun nomor pan aankota bandungketentuan tentang bangunan kota bandung telah ditetapkan dengan peraturan daerah kotamadya tingkat bandung nomor tahun tentang bangunan wilayah kotamadya daerah tingkat bandung, namun demikian dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang bangunan gedung beserta peraturan pelaksananya maka peraturan daerah kotamadya tingkat bandung nomor tahun sebagaimana dibangunan ge aktifdalam lingkungan pemerintahan daerrumah susunencegahan dan penanggulangan kebakarngunan dan kawasndung. dinas . dinas adalah satuan organisasi perangkat daerah yang terkait bidang teknis bangunan gedungbidang bangunan gedung. petugas adalah seorang atau lebih dalam lingkungan dinas dan atau pihak yang ditunjuk untuk tugas penyelenggaraani. mendirikan bangunan gedung igaris sempadan jalan yang selanjutnya disingkat gsj adalah garis batas luar pengaman jalan atau rencana lebar jalsar hijau yang selanjutnya disingkat kdh adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan daerah hijau bangunan gedung dengan luas persil kavling. daerah hijau bangunan yang selanjutnya disingkat dhb adalah daerah hijau pada bangunan yangizin melihara. surat lisensi bekerja perencana yang selanjutnya disingkat slip adalah sarana kendali yang digunakan pemerintah daerahencanaan , pembangunan, pemanfaatan, pelestarian maupu(surat izin mendirikan bangunan), peraturan perundang undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum. babmeliputi aspekklasifikasi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, pembinaan, penyidikan dan sanksi. bab. bab iii fungsi bangunan gedung bagian pertamadaerah, digolongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usahajl): bangunan pura, bangunan vihara: dan bangunan kelenteng pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, dan sejenisnya, bangunan gedung perindustrian industri kecil, industri sedang, industri besar berat, dan sejenisnya, bangunan . bangunan gedung perhotelan stasiun kereta api, terminal bus, halte bus, terminal u gudang, dan bangunan gedung tempat parkir. puskesmas, klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium kesehatan dan sejenisnya,satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi, sepanjang sesuai dengan peruntukan lahan. . fungsi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan kompleksitas, permanen, tingkat resiko kebakaran, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan. bagian kedua penetapan fungsi bangunanrtl dan atau peraturan setempat walikota menetapkan fungsi dan atau perubahan fungsi bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus. penetapan fungsi bangunan khusus ditetapkan oleh pemerintah. bagian ketiga perubahan fungsi bangunan gedungperubahan fungsi dan penggunaan ruang suatu bangunan atau bagian bangunanperubahan fungsi bangunan gedung harus mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh walikota. persyaratan administratif bangunan gedung meliputi bukti hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah: dan imbdoman dan atau standar teknis, rencana teknis bangunan gedung. j dan akte bukti kepemilikan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang pertanahan,an dimana bangunan tersebut terletak. jl)perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada antara lain harus memuat dengan jelas para pihak yang mengadakan perjanjian, hak dan kewajibanjain yang menjadi kesepakatan para pihak. kegiatan pendataan dan pendaftaran untuk bangunan gedung baru dilakukan bersamaan dengan proses imb. kegiatan pendataan dan pendaftaran untuk bangunan gedung yang telah berdiri dilakukan bersamaan dengan proses pengesahan surat keterangan laik fungsi bangunan gedung atau proses imbtata cara pendataan dan pendaftaran bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian ketiga persyaratan teknis bangunan paragraf umum setiap pembangunan dan pemanfaatan gedung harus memenuhi, intensitas, arsitektur bangunan gedung, dan pengendalian dampak lingkungan. . (l) pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam harus sesuai dengan peruntukan lokasi kawasan yang diatur dalam rtrw, rdr, trk dan atau rtl. setiap pihak yang memerlukan, berhak mendapatkan keterangan secara terbuka melalui dinas yang terkaityang akan dibangun. keterangan peruntukan dan intensitas bangunan sebagaimana dimaksud pada berisi kepadatan bangunan, fungsi bangunan gedung yang diizinkan, ketinggian bangunan gedung yang diizinkan, garis sepadan bangunan, jumlah lantai (lapis) bangunan bawah permukaan tanah dan ktb yang diizinkan, arahan geometrik. keterangan peruntukan dan intensitas bangunan ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. dalam hal rtrw, rdr, trk dan atau peraturan bangunan setempat dan rtl belum ditetapkan, maka walikota dapat memberikan persetujuan membangun bangunan gedung dengan pertimbanganrdr, peraturan bangunan setempat dan rtl berdasarkan rtrw:,..ngunan gedung yang didirikan harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan meliputi persyaratan kepadatan dan persyaratan ketinggian bangunan gedung berdasarkan rtrw, rdr, rtl, dan peraturan bangunan setempat. untuk bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan gedung yang dilestarikan dapat menggunakan kdb dan klb sebelumnya sepanjang tidak mengalami perubahan. persyaratan kinerja dari ketentuan kepadatan dan ketinggian bangun. walikota, dapat memuntuk suatu kawasan atau lingkungan tertentu, seperti kawasan wisata, pelestarian, perkantoran, perdagangan dan lain lain, dengan pertimbangan kepentingan umum dengan tetap memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan. ketinggian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan kali jarak antara garis garis sempadan bangunan yang berhadapan pada jalan yang bersangkutan. ketinggian . ketinggian bangunan pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada dan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas udara. (l) penetapanalam hal kdb dan jlb klb belum ditetapkan dalam rtrw, rdr, rtl dan atau. ketentuan besarnya kdb dan kwalikota dapat menetapkan rencana percetakan dalam suatu kawasan lingkungan atas pertimbangan kepentingan umum dan ketertiban pembangunan, dengan persyaratan, untuk persil persil sudut bilamana sudut persil tersebut dilangsungdalam . s5) dalam hal terdapatan kdb dan klb. penetapan besarnya kdb, jlb klb untuk pembangunan bangunan gedung(l)roseatas lantai ruangan dihitung (lima puluh proses), selama tidak melebihi (sepuluh proses). ram dan tangga terbuka dihitung (lima puluh proses), selama tidak melebihi (sepuluh prosedibelakang gsj. batasan perhitungan luas ruang bawah tanah1) melanin yang luasnya melebihi (lima puluh proses) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh. (l) ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam diukur dari permukaan tanah setempat dengan mempertimbangkan pil (nol koma nol) jaldiatas titik tertinggi permukaan jalan, kecuali untuk bangunan yang dilestarikan. bangunan rumah tinggal tunggal dan deret, tinggi puncak atap bangunan maksimal (lima belas) meter dari permukaan tanah tempat bangunan tersebut berdiri dengan tetap mempertimbangkan klb pada lokasi tersebut. (l) bangunan tidak diperkenankan mengganggu jaringan telekomunikasi. ketinggian bangunan gedung dan bangun bangunan tidak diperkenankan mengganggu jaringan listrik. (l) tinggi ruang dari lantai penuh lantai penuh berikutnya maksimum (dima) meter. perhitungan tinggi ruang pada guna dan bangunan gedung sejenis lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada (l) gsb ditetapkan dalam rdr, trk, rtl dan atau peraturan bangunan setempat. setiap pembangunan atau pemanfaatan gedung sebagian atau seluruh dari suatu bangunan tidak boleh melanggar gsb yang telah ditetapkan. penetapan gsb sebagaimana dimaksud dalam meliputi garis garis sempadan muka bangunan, garis sempadan samping kiri dan kanan serta belakang bangunan terhadap batas persil, garis sempadan pagardanau, jaringan umum dan lapangan umum. penetapan gsb sebagaimana dimaksud dalam(s5)centimeterdalam . dalam hal. pada suatu kawasan lingkungan yang terdiri dari, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud padal) padajarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum (empat) meter, sedangkan untuk bangunan gudang serta industri dapat diatur tersendiripada bangunan rapat setiap kelipatan maksimal (lima belas) meter arah dalamdua meter kali tiga meter) dan tetap memenuhi kdb setempadalam suatu tapak diatur sebagai berikut: dalam .(l) walikota dapat menetapkan tatacara pemisahan halaman muka suatu bangunan dari jalan, dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta keserasian lingkungan. untuk sepanjang jalan atau kawasan tertentu, walikota dapat menerapkan desain standar pemisah halaman sebagaimana dimaksud pada dalam hal yang khusus walikota dapat memberikan pembebasan dari ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan setelah mempertimbangkan hal teknis terkaitpagar pemisah disepanjang jalan jalan umum tidak diperkenankan mengguna dan atau keluar kecuali jika jalur jalur jaringan umum kota direncanakan sebagai jalur jalan atau gang belakang untuk umum.jl) setiap bangun bangunan baik pada bangunan gedung atau pekarangan tidak boleh mengganggu arsitektur bangunan gedung dan lingkungangunan gedung yang didirikan pada kawasan cagar budaya atautentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya. s5) bentuk bangunan gedung sesuai kondisi daerahnya.pada lokasi lokasi tertentu walikota dapat menetapkan secara khusus arahan rencana tata bangunan dan lingkungan. ketentuan tentang bangun bangunan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. tata ruang dalam pada bangunan gedung selain rumah tinggal harus mempertimbangkan fungsi ruang, efisiensi dan efektivitas ruang, serta ketentuan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. bangunan tempat tinggal mempertimbangkanyang berfungsi sebagai rumah tinggal susun dan apartemen sekurang kurang memiliki ruang ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan hunian, kegiatan umum dan pelayanan. bangunan perkantorpertokoan atau perbelanjaan5) bangunan gedung perhotelan sekurang kurang memiliki ruang ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan perhotelan, kegiatan umum dan pelayanan.bangunan pelayanan kesehatan sekurang kurangnya harus memiliki ruang ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan pemberian pelayanan. tata . tata ruang dalam untuk bangunan tempat ibadah, bangunan monumental, gedung serbaguna, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, gedung olah raga, serta gedung sejenis lainnya diatur secara khusus. penempatan fasilitas kamar mandi dan kakus untuk pria dan wanita harus terpisah. j1)(l) penempatan dinding dinding penyekat dan lubang lubang pintu jendela diusahakan sedapat mungkin simetris terhadap sumbu sumbu denah bangunan mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa.ruang penunjang dapat ditambahkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan kegiatan bangunan, sepanjang tidak menyimpang dari penggunaan utama bangunan. ruang utilitas atas atap plat dak, hanya dapat dibangun apabila digunakan sebagai ruangan untuk melindungi alat alat mekanikal, elektrikal, tangki air, cerobong (saf) dan fungsi lain sebagai ruang pelengkap bangunan. pada bangunan tertentu dapat dibangun landasan helikopter (helipad) selama memenuhi keandalan bangunan gedung. bagian . bagian atas bangunan gedung yang digunakan sebagai landasan helikopter (helipad)) meter, atau sesuai yang ditentukan oleh instansi berwenang. dalam hal ruang utilitas sebagaimana dimaksud dalam yang luasnya melebihi (lima puluh proses) dari luas lantai dasar, dianggap sebagai lantai penuh. dalam hal ruang utilitas sebagaimana dimaksud dalam yang luasnya kurang dari (lima puluh proses) dari luas lantai dasar, diperhitungkan hanya seluas lantai yang digunakan. setiap baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem. (l) setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan koefisien dasar hijau kdh) dan ruang terbuka hijau pekarangan rth) sesuai dengan peruntukan dalam rtrw, rdr, rtl dan atau peraturan setempat. kdh minimal (sepuluh proses) pada daerah sangat padat padat danruang terbuka diantara garis pagar dan gsb diutamakan sebagai ruang terbuka hijau pekarangan (rth). ruang terbuka hijau pekarangan sebanyak mungkin diperuntukkan bagi penghijauan penanaman atas tanah. dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasan masih tergolong rth sejauh ditanami pohon peneduh yang ditanam atas tanah, tidak dalam wadah kontainer yang kedap air. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dipertimbangkan dan disesuaikandalam . dalam hal rth sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan, maka walikota dapat menetapkan untuk lokasi lingkungan yang terkait dengan setiap permohonan banguna(l) daerah hijau bangunan dhb) dapatdhb merupakan bagian dari kewajiban pemohon bangunan untuk menyediakan rth, dengan ketentuan luas dhb diperhitungkan sebagai luas rth namun tidak lebih dari (dua puluh lima proses) luas rth. (l), yaitu potensi bahaya yang terdapat pada jenis jenis tertentu yang sistem perasaannya destruktif, batang dan cabangnya rapuh, mudah terbakar serta bagian bagian lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia. penempatan tanaman harus memperhitungkan pengaruh angin, air, kestabilan tanah wadah sehingga memenuhi syarat syarat keselamatan pemakai. untuk memenuhi fungsi ekologis khususnya perkotaan, tanaman dengan struktur daun yang rapat besar seperti pohon menahun harus lebih diutamakan. untuk pelaksanaan kepentingan tersebut pada dan walikota dapat membentuk tim penasehat untuk mengkaji rencana pemanfaatan jenis jenis tanaman yang layak tanam rth berikut standar perlakuannya yang memenuhi syarat keselamatan pemakai. . (l) setiap bangunan gedung selain rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret sederhana harus menyediakan sistem sirkulasi dan fasilitas parkir secara proporsional dengan intensitas bangunan. sistem sirkulasimemperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki. s5) sirkulasi harus memungkinkan adanya ruang gerak vertikalharusharus berorientasi pada kepentingan pejalan kakipenyediaan parkir pekarangan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan1(dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap adalah apabila kegiatan tersebut antara lain berakibpembuangan umum. (s5) bangunan gedung yang menggunakan bahan kaca pantul pada tampak bangunannya, maka sinar yang dipantulkan tidak boleh melebihi (dua puluh empat proses). ketentuan lebih rinci tentang tata bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf persyaratan keandalan bangunan setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung. . setiap bangunan gedung harus memenuhi, dari segi strukturnya harus memenuhi persyaratan kemampuan dalam memikul beban dan atau kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan sertateknisampai pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, sehingga apabila terjadi kerusakan kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan upaya menyelamatkan diri dan evakuasi pengguna bangunan gedung. s5) struktur bawah bangunan gedung harus mempunyai kemampuan menahan gaya pergerakan pergeseran tanahbaikan atau perkuatan struktur bangunan harusdalam . dalam hal bangunan gedung sudah tidak laik fungsi, maka bangunan gedung harus dilakukan pembongkaran dan setiap pembongkaran bangunan gedung(l) persyaratan persyaratan perencanaan struktur yang harus dipenuhi dalam perencanaan adalah sebagai berikut analisis struktur harus dilakukan dengan cara cara mekanika teknik yangbila diperlukan untuk menunjang analisis teoritis,mekanik bahan yaitu kekuatwajib mengikuti persyaratan sebagai berikutdapat meminta diadakannya percobaan ulang lanjutan atau tambahan laporan tim yang berisi syaratperencanaan dan perhitungan struktur bangunan gedung mencakup konsep dasar, penentuan data pokok, analisis sistem pembebanan,setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bangunan pada bagian struktur atas baik dinding atau atap dengan metoda kontruksi beton, baja, kayu, bambu maupun kontruksi lain dengan teknologi khusus harus memenuhi persyaratan kemampuan dalam memikul beban yang timbul akibatpenentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti standar teknis sni, normalisasi dan ataudan penentuan sistem pondasi bangunan, harus didasarkan atas analisa hasil penelitian tanah atau kondisi tanah pada lokasi tempat bangunan tersebut akan dibangun. rencana . rencana pondasi sebagaimana dimaksud pada harus diperhitungkan agar aman terhadap bangunan sekitarnya. rencana pondasi harus diperhitungkan terhadap semua gaya baik dari struktur atas maupun beban lain yang dilimpahkan pada sistem pondasi tersebut, dan harus menjamin kestabilan berat bangunan terhadap berat sendiri, beban bangunan dan gaya gaya luar, serta tidak melebihi daya dukung tanah dan penurunan yang diizink(l) padaapat dibuktikan secara teknis dan dinyatakan layak setelah mendapat penilaian dari tagdengan memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi. (dl)meriksaan . pemeriksaan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berkala sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi yang sesuais5)yang dimaksud. bahan bangunan prefabrikasi harus dirancangangkat pada saat pemasangan pelaksanaengamanan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi sistem penangkal pasif, sistem penangkal aktif, akses jalan keluar dan untuk pemadaman kebakaran, sistem pencahayaan darurat, tanda arah keluar exit, sistem peringatan bahaya dan manajemen penanggulangan kebakaran yang disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, kuantitas pengguna dan intensitas bangunan. (l) sistem penangkal pasif harus memenuhi persyaratan penerapan yangistem . sistem penangkal pasif harus memenuhenangkal pasaktifenangkal aktif meliputi sistem pemadam kebakaran: sistem deteksi alarm kebakaran: sistem pengendalian asap kebakaran, dan pusat pengendali kebakaran. sistem penangkal aktakses jalan keluar dan pemadaman kebakaran harus tersedia pada ruang dalam maupun luar bangunan gedung dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangunan gedung tersebutjalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran tersebut harus mengikuti standar, normalisasi teknis dan atau peraturan perundang undangan yang berlakuistemmenyelamatkan diri, yang meliputi sistem pencahayaan darurat, tanda arah keluar: dan sistem peringatan bahaya. persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar, dan sistem peringatan bahaya dalamjl) setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, ketinggian dan dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran. persyaratan dan tatacara unit managemen kebakaran pada bangunanpetir terhadap bangunan gedung secara efektif untuk melindungi bangunan gedung terhadap bahaya petir, dalam upaya untuk mengurangi risiko kerusakan terhadap bangunan gedung, perlengkapan bangunan lainnya termasuk jiwa manusia. sistem penangkal petir harus memperhatikan hal hal yang meliputi perencanaan sistem penangkal petir, instalasi penangkal petir, pemeriksaan dan pemeliharaan. persyaratan sistem penangkal petir pada bangunan gedung harus memenuhi standar, normalisasi teknis serta peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam , transformator distribusi, pemeriksaan dan pengujian, dan pemeliharaan persyaratan sistem kelistrikteknis sistem kelistrik dan klasifikasi, luas dan tinggi ruang dan kuantitas penggunanya. bangunan dalam halghargapencahayaan dan klasifikasi, luas dan tinggi ruangkekuatan cahaya5). persyaratan sistem pencahayacahayaair bersih yangdan standar mutubersih dalam bangunan gedung diupayakan sedemikian rupa agar menjamin kualitas air. s5) penampungan air bersih harus memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung. kualitas air bersih harus sesuai dengan standar, peraturan perundangan undangan tentang baku mutu kualitas air bersih dan kesehatbahaya dan beracun tidak boleh digabung dengan air limbah domestik. s5) air limbah yang berisi bahan berbahaya dan beracun b3) harus diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan. air sistem air limbah padaair limbahperaturan perundang undangan5) persyaratan sistem penyaluran air hujyaluran air hujan lainnya yang belum diatur, atau yang belum mempunyai sni, maka dapat digunakan standar baku. (l) setiap bangunan gedung harus dilengkapi fasilitas sanitasi yang meliputi saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah, dan atau pengolahan sampah lokal. persyaratan fasilitas sanitasi pada bangunan harus sesuai dengan standar teknis dan standar kesehatan serta peraturan perundang undangan. sumber sampah padat permukiman berasal dari. setiap .5) bagi pengembang perumahan, bangunan komersil wajib menyediakan wadah sampah, fasilitas pemilahan, alat pengumpul dan tempat penampu.. sampah padat kecuali sampahlimbah medis padat yang berupakelola sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam hal terdapat persyaratan lainnya yang diatur, atau yang belum mempunyai sni, digunakan standar baku dan atau pedoman teknis. (l) sistem instalasi gas medik pada setiap bangunan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbarik, klinik bersalin. dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya harus memenuhi persyaratan system instalasi gas medik sesuai standar, normalisasi teknis serta peraturan perundang undangan. sistem gas medik atau vakum meliputi semua sistem perpipaan untuk oksigen,pembuangan sisa gas anestesi, dan campuran dari gas gas tersebut. sistem layanan gas khusus atau vakum, hanya berlaku bagi gas tersebut. perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem yang berkaitan dengan sistem perpipaan sentral gas medik dan sistem vakum medik harus mempertimbangkan potensi bahaya kebakaran dan ledakan. sistem . sistem yang sudah ada yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan boleh tetap digunakan sepanjang pihak yang berwenang telah memastikan bahwa penggunaannya tidak membahayakan jiwa. s5) lokasi untuk sistem pasokan sentral dan penyimpanan gas gas medik harus memenuhi persyaratan berikut dibangun dengan akses luar dan masuk lokasi untuk memindahkan silinder, peralatan, dan sebagainya, dijaga keamanannya dengan pintu atau gerbang yang dapat dikunci, atau diamankan dengan cara lain, harus dibangun dengan menggunakan bahan interior yang tidak dapat terbakar atau sulit terbakar, sehingga semua dinding, lantai, langit langit dan pintu sekurang kurangnya mempunya tingkat ketahanan api, dilengkapi dengan rak, rantai, atau pengikat lainnya untuk mengamankan masing masing silinder, baik yang terhubung maupun tidak terhubung, penuh atau kosong, agar tidak roboh, dipasok dengan daya listrik yang memenuhi persyaratan sistem kelistrikan esensial: apabila disediakan rak, lemari, dan penyangga, harus dibuat dari bahan tidak dapat terbakar atau bahan sulit terbakar: persyaratan instalasi gas medik harus mengikuti standar keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, dan.menggunakan bahan bahan bangunan yang ramah lingkungan, dan harus menggunakan bahan bangunan yang menunjang pelestarian lingkungan. dalam halyang dibangun dan atau difungsika (visual), serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan. (dl) untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung maka tata letak ruatata letak ruang harus mempertimbangkan fungsi ruang, aksesibilitas kedalam ruang dan keterkaitan dengan fungsi ruang ruang lainnya jumlah penggunapenentuan tata letak ruang juga mempertimbangkan penggunaan ruang ditinjau dari tingkat kepentingan publik, atau pribadi, dan efisiensi pencapaian ruangetiap pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus mempertimbangkan kondisi dan kelembaban udara dalam ruang yang dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya sesuai dengan fungsi bangunan gedung ruangramah lingkungan. persyaratan kenyamanan temperatur udara dalam ruang harus mengikut standar, normalisasi sertaetiap pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus mempertimbangkan terwujudnya kenyamanan pandangan baik dari dalam luar bangunan maupun dari luar bangunan ruang ruang tertentu dalam bangunan gedung. dalam memenuhi terwujudnya kenyamanan pandangan dari luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus memperhatidalam memenuhi terwujudnya kenyamanan pandangan dari dalam luar. untuk kenyamanan pandangan pada bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, yaitu standar kenyamanan pandangan pada bangunan gedung, normalisasi dan atau peraturan perundang undangan. dalam hal yang direspon dalam bentuk keluhan, yaitusetiap bangunan gedung dan pemanfaatan bangunan gedung harus mempertimbangkan kenyamanan pengguna terhadap getaran yang ditimbulkan oleh kegiatan yang berada pada lingkungan dan atau pada bangunan gedung dan atau pada lingkungan dan atau pada bangunan gedung lain sekitarnya. penggunaan peralatan dan atau teknologi yang menimbulkan getaran harus mempertimbangkan kenyamanan pengguna dan lingkungan sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang bersangkutan. setiap bangunan gedung harus mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran sesuai persyaratan teknis dan standar tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getar. jl) akibat kegiatan dari dalam maupun luar bangunan. setiap pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kenyamanan terhadap kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan yang berada dalam bangunan terhadap lingkungan dan atau pada bangunan gedung lain sekitarnya. setiap . setiap pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus mempertimbangkan kenyamanan pengguna pada ruang ruang tertentu dalam bangunan gedung terhadap gangguan kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan pada ruang ruang lainnya dan atau oleh lingkungan dan atau bangunan gedung lain sekitarnyharus dirancang untuk mewujudkan tingkat kenyamanan yang diinginkan dalam menanggulangi gangguan kebisingan dan haruss5) setiap bangunan gedung harus meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan sampai dengan tingkat yang diizinkan akibat dari. setiap perancangan bangunan gedung harus mempertimbangkan bahan bangunan dan pelayanan yang digunakan tempat ini, komponen bangunan yang dapat menahan kebisingan eksternal dalam dan atau keluar bangunan, komponen bangunan yang dapat mencegah kebisingan dalam bangunan, tingkat bunyi perancangan dan kualitas yag diharapkan. untuk kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung, maka bangunan gedung harus memenuhi standar tata cara perencanaan kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung. setiap bangunan selain rumah tinggal tunggal, deret sederhana harus memenuhi. (dl) bagi semua orang termasukkemudahan hubungan horizatau koridor antar ruang. s5)(l) setiap bangunan gedung umum bertingkat bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lanjut usiajarak antara landasan tangga (border) sampai landasan berikut pada suatu tangga, tidak boleh lebih dari (tiga koma enam puluh) meter, yang diukur secara vertikal. setiap tangga harus mempunyai ruang bebas vertikal (head room) minimal (dua) meter yang diukur dari lantai tindakan sampai pada ambang bawah struktur atasnya. jumlah . jumlah anak tangga dari lantai sampai border atau sebaliknya minimal (tiga) buah dan maksimal (delapan belas) buah. lebar tangga pada rumah tinggal minimal (enam puluh) sentimeter sedang untuk bangunan lainnya minimal (satu) meter. apabila lebar tangga melebihi (satu koma delapan puluh) meter, maka harus ditambah pegangan tangga pada setiap jarak minimal (satu) meter atau maksimal (satu koma delapan puluh) meter. kemiringan tangga pada rumah tinggal tidak boleh melebihi sudut (tiga puluh empat derajat). tangga melingkar (tangga silinder) dapat digunakan pada rumah tinggal dan apabila digunakan sebagai jalan keluar, (kegiatan temporer). (l) persyaratan lebar ram ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. kemiringan rampada setiap panjang ram maksimal (lima belas) meter harus disediakan landasan (border) dengan minimal panjang (tiga) meter. permukaan lantai ram harus diberi lapisan kasar atau bahan anti slip. (l) kemiringan ram lurus bagi jalan kendaraan pada bangunan parkir, maka perbandingan tinggi dan panjangnya harus membentuk kemiringan maksimal (satu) berbanding (tujuh). apabila lantai parkir mempunyai sudut kemiringan, maka sudut kemiringan tersebut maksimal (satu) berbanding (dua puluh). (l) pada ram melingkar jalan satu arah, lebar jalan minimal (tiga koma enam puluh lima) meter dan untuk jalan dua arah, lebar jalan minimal (tujuh) meter dengan pembatasan jalan lebar (lima puluh) sentimeter tinggi minimal (sepuluh) sentimeter. jari . jari jari ram melingkar minimal (sembilan) meter dihitung dari jalan terdekat. setiap jalan pada ram melingkar harus mempunyai ruang bebas (enam puluh) sentimeter terhadap struktur bangunan. bangunan parkir yang menggunakan ram melingkar, diperkenankan maksimal (lima) lantai lurus dan pada dinding pembatas ram terluar harus menggunakan penguatan strukturtersedia lif kebakaran yang dimulai dari lantai dasar bangunan (ground floor)truktur dan material lif harus selalu dalam keadaan kuat, tidak cacat dan memenuhi syarat syarat keselamatan dan keamanan. sumber daya listrik untuk lif kebakaran harus direncanakan dari dua sumber yang berbeda. (l) setiap bangunan gedung, selainjut u.jut usia. (untuk fasilitas penyandang cacat, dan sarana penyharus mengikuti standar, normalisasi serta peraturan perundang undangan. s5)yang bersifat umum. penyediaan area parkir bagi penyandang cacat dan lanjut usia harus dekat dengan jalur aksesibilitas serta memungkinkan naik turunnya kursi roda. pintu pagar dan pintu akses dalam bangunan gedung harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang cacat dan lanjut usia secara mandiri. kemiringan, lebar ram, dan border tempat manuver kursi roda bagi penyandang cacat dan tangga trap bagi lanjut usia, harus memberikan keamanan dan kenyamanan dengan dilengkapi pegangan rambatan dan pencahayaan yang cukup. bila bangunan gedung tidak dilengkapi dengan lif khusus bagi penyandang cacat, maka lif orang barang harus dapat digunakan oleh penyandang cacat dan lanjut usia. bila bangunan gedung tidak dilengkapi dengan lif, maka harusrinci mengenai keandalan bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab penyelenggaraan bangunan gedung bagian pertama pembangunan. paragraf perencanaan teknis (l) perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari (dima puluh) meter persegi dapat dilakukan oleh ahli yang tidak memiliki sertifikat. perencanaan bangunan sampai dengan (dua) lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli dan telah memiliki kualifikasi bekerja perencana. perencanaan bangunan lebih dari dua lantai, bangunan gedung umum, dan bangunan khusus harus dilakukan oleh badan hukum profesional atau perorangan yang mempunyai kualifikasi sesuai bidangnya. perencana perorangan maupun pada badan hukum profesional, bertanggung jawab secara pribadi atas bangunan yang direncanakannya terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang undangan. perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud pada dan terdiri dari perencanaan arsitektur, perencanaan konstruksi, perencanaan instalasi dan perlengkapan bangunan gedung, dan disertai dengan rencana kerja dan syarat syarat pekerjaan rks), pekerjaan pemeliharaan perbaikan bangunan, meliputi memperbaiki bangunan dengan tidak merubah konstruksi dan luas lantai bangunan, pekerjaan w) meter persegiuntuk . untuk bangunan gedung yang ditetapkan sebagai bangunan yang dilestarikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf setiap dokumen teknis hasil perancangan dan perencanaan harus ditandatangani oleh perancang atau perencana sebagaimana dimaksud pada orang yang ahli dan telah memiliki kualifikasi bekerja perencana sebagaimana dimaksud dalam harus memiliki surat lisensi bekerja perencana sesuai bidangnya masing masing tergantung klasifikasi bangunan yang akan dibangun, yaitu meliputi perancang arsitektur bangunan, perencana struktur bangunan, cc. perencana instalasi dan perlengkapan bangunan. apabila terjadi penggantian orang yang ahli dan telah memiliki kualifikasi bekerja perencana sebagaimana dimaksud dalam maka setiap dokumen teknis harus ditandatangani kembali oleh perancang atau perencana yang baru. (l) penggunaan bahan bangun(enam puluh prose. dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari gambar rancangan dan rencana bangunan meliputi gambar site plan (tata letak bangunan dan tanaman), gambar rancangan arsitektur, gambar .,ck plan), pola sirkulasi dan garis koordinasi antar bangunan gedung. paragraf tag (dl) tag ditunjuk dan ditetapkan oleh walikota. masa kerja tag sebagaimana dimaksud pada adalah (satu) tahun, kecuali masa kerja tag fungsi khusus diatur lebih lanjut oleh menteri. keanggotaan taegiatan mendirikan bangunan gedung wajib mengikuti persyaratan yang tercantum dalam imb(l) pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan gedung sampai dua pgedung dengan luas lantai lebih dari (lima ratus meter persegi atau bertingkat lebih dari (dua) lantai atau bangunan spesifik. segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan gedung, baik berupa kerusakan fisik lingkungan maupun keselamatan manusia, menjadi beban dan tanggung jawab pelaksana atau pemilik bangunan gedung. walikota dapat memerintahkan menutup atau menghentikan kegiatan pembangunan bangunan gedung atau bangun bangunan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan. walikota dapat memerintahkan kepada pemilik atau pengelola bangunan gedungsecara teknis tidak memenuhi syarat keselamatan atau tidak memenuhi estetika lingkungan. (l) walikota dapat memerintahkan penghuni untuk segera mengosongkan dan membongkar bangunan gedung atau bangun bangunan apabila mengancam keselamatan maupun jiwa manusia atas pertimbangan teknis dari tag. apabila bangunan gedung atau bangun bangunan sebagaimana dimaksud pada sudah dikosongkan, perbaikan atau pembongkaran dilakukan oleh pemilik bangunan. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh walikota dengan biaya dibebankan kepada pemilik bangunan gedung atau bangun bangunan. (dl)dengan mempertimbangkan keamanan dan keserasian lingkungan sekelilingnya'(l). dalam pelaksanaan kegiatan membangun bangunan gedung yang tingginya lebih dari (sepuluh) lantai atau lebih dari (empat puluh) meter harus dilengkapi dengan alat pemadam api, sarana pembersih bagi kendaraan yang keluar masuk proyek, dan lampu tanda untuk menghindari kecelakaan lalu lintas udara. . (l)perhatikan keselamatan dan keamananyang berdekatan maupun lingkungannya. (l) pelaksana wajib menyediakan tempat tinggalwalikota berwenang memerintahkan penghentian penutupan, perbaikan pada kegiatan pembangunan untuk keselamatan dan kepentingan umum apabila pelaksanaan pembangunan yang dinilai belum sesuai ketentuan, selama pemilik bangunan gedung tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, tanah pekarangan, luas pekarangan, pagar atau batas pekarangan, tidak serasi dengan prasarana dan sarana lingkungan. walikota berwenang memasuki halaman, pekarangan dan atau bangunan gedung dalam rangka pengendalian bangunan gedung. . pengawasan pada pelaksanaan pembangunan bangunan gedung tertentu yang memerlukan keahlian khusus, dilakukan oleh tenaga ahli sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh pemilik bangunan gedung. (d atau dengan melakukan perbaikan yang dibuktikan secara teknisjl). (l) pada pekerjaan galian, penimbunan hasil galian dan penimbunan bahan material, tidak boleh menimbulkan bahaya atau gangguan lingkungan. pekerjaan galian dan pemasangan struktur dinding penahan tanah sebagai pencegah longsoran wajib diawasi oleh tenaga ahli. jl) pengamanan struktur sementarawajibgedung tinggi atau bangunan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya. (l) pelaksana atau pemilik bangunan wajib segera membersihkan segala kotoran atau memperbaiki segala kerusakan terhadap prasarana dan sarana kota akibat pelaksanaan pembangunan. pada pelaksanaan kegiatan membangun bangunan bertingkat, pembuangan puing atau sisa bahan bangunan dari lantai tingkat harus dilaksanakan dengan sistem yang tidak membahayakan dan mengganggu lingkungan. setiap kegiatan membangun yang dilaksanakan secara bertahapragraf . paragraf slf bangunan gedung setiap bangunan gedung tertentu yang telah selesai dibangun sebelum digunakan terlebih dahulu harus mempunyai slf. walikota menerbitkan slf setelah permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan. persyaratan dalam mengajukan slf, meliputi surat permohonan, berita acara pemeriksaan dari pengawas, gambar pelaksanaan pembangunan (as built drawing), dan fotokopi imb, status hak atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. (l). permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dapat diproses apabila masih memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. (d0) untuk bangunan gedung tertentu yang telah berdiri, wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan fungsinya oleh pihak pemilik pengelola dan melaporkan hasilnya kepada dinas. pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tenaga konsultan ahli yang telah diakreditasi, setiap (lima) tahun sekali dan untuk bangun bangunan setiap (satu) tahun sekali. dinas sebagai dasar penerbitan perpanjangan slfberakhirnya masa berlaku sertifikat laik fungsi. (l) dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan slf beserta laporannya. walikota dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan slf. bagian kedu dan perawatandan besar terhadap lingkungan. pemilik bangunan gedung tertentuoleh pemilik pengelola, sehingga sesuai dengan fungsinya. dalam . dalam hal pemeliharaan bangunan gedung tertentu(dl) perawatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik, pengguna bangunan gedung atauharus menerapkan prinsip dan faktor keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. s5) hasil kegiatan perawatan dituangkan dalam laporan perawatan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan slf. paragraf pemeriksaan secara berkala bangunan gedung (l) pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa yang memiliki sertifikat. pemeriksaan bangunan gedung tertentu yang mengalami kebakaran atau bencana alam yang akan dipergunakan kembali, dilaksanakan secara khusus tanpa menunggu pemeriksaan berkala. paragraf pengawasan pemanfaatan bangunan gedung walikota dapat melakukan pengawasan atas pemanfaatan bangunan gedung yang memiliki indikasi berubah fungsi atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan. bagian . bagian ketiga pelestarian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungannya dalam kawasan cagar budaya, harus dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis, guna menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung dan lingkungannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya. bagian keempat pembongkaran (l)pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangunan gedung tertentu. pembongkaran bangunan gedung yang tidak memiliki imb atau sebagian maupun seluruhnya yang tidak sesuai dengan imb, dilakukan sesuai dengan ketentuan pembongkaran. tidak memiliki imb: dan pemeriksaan lapangan. penetapan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diatur oleh walikotawalikota, biaya pembongkaran ditanggung oleh pemerintah daerah. j0)(dl)dan bangunan bangunan yang dilestarikan oleh pemerintah, disertai laporan terakhir hasil pemeriksaan secara berkala. dalam aragraf pelaksanaan pembongkaran (l) dan khusus untuk bangunan cagar budaya diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budayamelaksanakan pembongkaran bangunan, walikota bekerja sama dengan unsur pimpinan daerah dan instansi lain yang dianggap perlu. (d dan bangunan bangunan yang dilestarikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tentang pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budayprinsip keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. . (l) pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung yang tidak memiliki dan atau sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan imb sebelumnya diberikan peringatan dalam bentuk surat panggilan, surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan, dan surat perintah pembongkaran ditetapkan oleh walikota. bentuk peringatan sebagaimana dimaksud pada untuk bangunan khusus dilakukan oleh pemerintah. dalam hal bangunan gedung yang secara administratif maupun teknis dapat izinkan maka pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana disebut dalam huruf dan huruf dilaksanakan penyegelan sampai dengan diterbitkannya imb. pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh pemilik bangunan sesuai dengan perintah dan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah daerah. s5) pembongkaran bangunan gedung apabila tidak dilakukan oleh pemilik bangunan gedung, pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah atas biaya pemilik bangunan kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampudan atau pembongkaran dilaksanakan oleh walikota. (l) surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dikenakan terhadap bangunan bangunan baik pada awal kegiatan pelaksanaan, maupun pada tahap lanjutan. batas waktu bentuk peringatan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan maksimal (tujuh) hari kerja. . surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan dikenakan terhadap pemilik pengguna bangunan gedung yang telah diperingatkan untuk menunjuk pelaksana pembangunan yang terakreditasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan tetapi tidak melaksanakannya, pemilik pengguna bangunan gedung yang menghentikan pelaksanaan pembangunan dan telah menerima surat peringatan untuk menunjuk pelaksana pembangunan yang terakreditasi, tetapi tetap tidak melaksanakannya, dan pemilik pengguna bangunan gedung yang tidak menjalankan kesungguhannya untuk menunjuk pelaksana pembangunan yang terakreditasi sebagaimana tercantum dalam surat peringatan. penyegelan dikenakan terhadap bangunan yang telah dikenakan tindakan surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam tetapi tidak dipatuhi, atau terhadap pelaksanaan pembangunan telah sampai pada tahap pekerjaan pondasi atau pelaksanaan pembangunan berhenti, tetapi yang bersangkutan tidak juga menunjuk pelaksana pembangunan yang terakreditasi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan tidak dipatuhi. (l) pemilik pengguna bangunan gedung yang segel, dan secara administratif ataupun teknis memenuhi persyaratan wajib mengajukan pib untuk sebagian atau seluruhnya maksimal (empat belas) hari kerja. apabila pemilik pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan sebagai mana dimaksud pada akan dilaksanakan proses pembongkaran. . (l) surat perintah bongkar dikenakan terhadap bangunan gedung yang telah dicabut izinnya atau bangunan gedung yang tidak memiliki izin. batas waktu surat perintah bongkar terhadap tindakan penertiban berikutnya maksimal (tujuh) hari kerja. pembongkaran dilakukan apabila bangunan yang telah diperintahkan untuk dibongkar sendiri tidak dipatuhi, pelaksanaan pembangunan berhenti tetapi yang bersangkutan tidak mengurus izin mendirikan bangunan baru, dan yang bersangkutan tidak membuat pernyataan kesanggupan mengurus imb yang baru selama jangka waktu yang tercantum dalam surat perintah bongkar. pembongkaran dilaksanakan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk dibantu oleh dinas instansi lain yang dianggap perlu. untuk pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada walikota mengeluarkan surat perintah pelaksanaan pembongkaran. mekanisme pembongkaran penertiban bangunan gedung dan bangun bangunan diatur lebih lanjut oleh walikota. paragraf pengawasan pembongkaran bangunan gedung j. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dan diawasi oleh pemerintah daerah. bab peran masyarakat bagian pertama pengawasan (dl)walikota. jl)bagian kedua penyampaian pendapat dan pertimbangan (l)(l)(l)(l)jl)(l). bab viii sanksi bagian pertama sanksi administrasi (l) pemilikroses) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. paragraf pada tahap pembangunan (l) pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi peringatan tertulis. dalam hal pemilik bangunan gedungtersebut, maka pemilik bangunan, dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunandalam (s5)d0aragraf pada tahap pemanfaatan (d0)dalam haldalam . dalam halgian kedua ketentuan pidana.pada dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab. bab ketentuan peralihan (dl)diatur lebih lanjut oleh walikota yang dilakukan selambat lambatnya (dua belas) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan. dengan berlakunya peraturan daerah ini imb,. daerah kota bandung, ((& siswa sandi daerah kota bandung tahun nomor penjelasan atas peraturan daerah kota bandungmemuat ketentuan pokok mengenai bangunan gedung, dinasnya masing masi. yang dimaksud dengan motel adalah penginapan yang ditujukan terutama untuk pelancong bermotif, kamar kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia. yang dimaksud dengan hostel adalah tempat untuk menginap yang murah (biasanya mendapat bantuan pemerintah) bagi mahasiswa, karyawan yang sedang dalam pelatihan dan sebagainya. yang dimaksud dengan penginapan adalah bangunan gedung rumah tinggal yang disewakan untuk menginap. yang dimaksud dengan endotel adalah bangunan gedung yang memiliki fungsi gabungan antara kondominium (apartemen sewa) dan hotel. yang dimaksud dengan(satu) bulan dengan memungut uang pemogokan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan terminal bandar udara adalah sebuah bangunan bandar udara dimana penumpang berpindah antara transportasi darat dan fasilitas yang membolehkan mereka menaiki dan meninggalkan pesawat. huruf bangunan gedung sarana olah raga dan kebugaran terdiri dari stadion olah raga, lapangan olah raga, kolam renang, pusat kebugaran (fitness centre), spa, panti mandi uap (sauna) dan lain lain. yang dimaksud dengan stadion olah raga adalah sarana olah raga baik tertutup maupun terbuka yang dilengkapi dengan tribun penonton. yang dimaksud dengan lapangan olah raga adalah sarana olah raga terbuka yang tidak dilengkapi dengan tribun penonton. yang dimaksud dengan kolam renang adalah suatu bangunan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak anak dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum. yang dimaksud dengan pusat kebugaran adalah suatu bangunan yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh untuk perorangan, kelompok atau keluarga dengan menggunakan sarana olah raga serta menyediakan jasa pelayanan makan dan minum. yang dimaksud dengan spa adalah tempat pemandian air panas. yang dimaksud dengan panti mandi uap adalah suatu bangunan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minlinik adalah fasilitas medis yang lebih kecil dari rumah sakit yang hanya melayani keluhan tertentu. yang dimaksud dengan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatanhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. penetapan bangunan gedung dengan fungsi khusus oleh menteri. dalam satu bangunan gedung dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu fungsi sepanjang masih didominasi oleh fungsi utamanya sesuai dengan peruntukan dalam rtrw, rdr atau rtl, jyang dimaksud dengan peraturan setempat antara lain peraturan zonasi (koning regulation), dan lain lainusulan fungsi dan klasifikasi indari satu fungsi fung. perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha) ditetapkan oleh walikota melalui proses izin mendirikan bangunan gedung baru. cukup jelas. cukup jelas. dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung adatn dan lingkungannya. dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung semi permanen dan daruratdata yang diperlukan meliputi data umum, data teknis, data status riw, dan gambar leger bangunan gedung, dalam bentuk formulir isian yang disediakan pemerintah daerahtrkerangan rencana kota diberikan oleh dinas yang memiliki kewenangan bangunan gedung atas jalan umum, saluran, atau sarana lain merupakan bangunan layang sebagai bangunan penghubung yang fungsinya antara lain untuk sirkulasi antar bangunan, jembatan penyeberangan orang jpo), bangunan penghubung komersial, dan lain lain. bangunan gedung bawah tanah yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota merupakan bangunan penghubung yang fungsinya antara lain untuk sirkulasi antar bangunan, terowongan penyeberangan orang atau kendaraan, bangunan penghubung komersial, dan lain lain. yang dimaksud dengan sarana dan prasarana jaringan kotabangunan gedung bawah atau atas air merupakan bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada bawah atau atas air, yang fungsinya sebagai bangunan umum atau bangunan komersial, contohnya bangunan rekreasi air, restoran atas di dalam air, dan lain lain. yang dimaksud dengan ruang bebas adalah ruang sekeliling penghantar (kawat listrik) saluran udara tegangan tinggi suit) atau saluran udara tegangan ekstra tinggi stet) yang besarnya tergantung tegangan, tekanan angin dan suhu kawat penghantar. ruang tersebut harus dibebaskan dari orang, makhluk hidup dan benda lain tersebut demikian pula demi keamanan dari suit atau stet itu sendiri. kegiatan manusia dan keberadaan benda lainnya hanya dapat dilakukan dalam ruang aman, sehingga untuk membangun harus memperhatikan letak dan ketinggian bangunan dari suit dan stet(enam puluh proses) sampai dengan yo(seratus proses)), sedang (tiga puluh proses) sampai dengan (enam puluh proses)) dan rendah (lebih kecil dari (tiga puluh proses)). untuk daerah kawasan padat dan atau pusat kota dapat ditermeliputi bangunan tinggi klb minimum (sembilan) kdb) dengan minimum (sembilan) lantai dan tinggi puncak bangunan minimum (empat puluh) meter dari lantai dasar, bangunan sedang (klb maksimum (delapan) kdb) dengan maksimum (delapan) lantai dan tinggi puncak bangunan maksimum kurang dari (empat puluh) meter dari lantai dasar, dan bangunan rendah (klb maksimum (empat) kdb) dengan maksimum (empat) lantai dan tinggi puncak bangunan maksimum kurang dari (lima belas) meter dari lantai dasar. cukup jelas. daya dukung lahan adalah kemampuan lahtensif oleh pemerintah daerah. kompensasi dapat berupa kelonggaran klb dan kddan penerimaan besaran kdb klb harus dilengkapi dengan persetujuan dari para pihak pemilik percetakan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. overset dapat berupa konsol atau kantilever. konsol yaitu balok yang satu ujungnya terpasang pada suatu penopang tetap dan ujung lainnya bebas. kantilever adalah tembok yang penganjur keluar sebagai penahan balkon, konstruksi batang (balok) yang salah satu ujungnya dijepit dan ujung lainnya bebas: penopang, penyangga. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. superblok adalah deretan beberapa gedung bertingkat dalam suatu kawasan atau area atau berupa blok hunian dan atau blok komersial yang sangat besar yang tertutup untuk lalu lintas, tersedia jalan untuk pejalan kaki, jalan masuk, dan jalur hijau. melanin adalah lantai antara yang terdapat dalam ruangan atau tingkat bangunan beratap rendah yang terletak menjorok diantara dua tingkat sebuah gedung (biasanya antara lantai dua dan lantai tiga). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.dalame ruangan tidak lebih dari (dua belas metermuka bangunan adalah garis yang pada pendirian bangunan arah jalan yang berbatasan, atau garis atas permukaan tanah yang tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar pagar pekarangan. garis sempadan samping kiri dan kanan serta belakang adalah garis batas samping belakang terhitung dari jalan yang berbatasan, tidak diperkenankan didirikan suatu bangunan. garis sempadan pagarloteng adalah garis batas terhitung dari jalan yang berbatasan tidak diperkenankan didirikan suatu loteng. garis sempadan sungaigaris sempadan danau adalah garis batas luar pengamanan danau. penetapan garis sempadan bangunan gedung sepanjang sungai,adalah bahwa keberadaan bangunan gedung tersebut tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan disekitar bangunan gedung. yang dimaksud dengan keserasian adalah bahwa materi ketentuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung hasilnya didapat keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. yang dimaksud dengan keselarasan dengan lingkungan adalah materi ketentuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung hasilnya didapat keselarasan tata kehidupanyang dimaksud dengan kekuatan dtiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kekuatan dan kekakuan, berupa integritas arsitektural bangunan yang tidak cukup kaku dapat menyebabkan terjadinya deformasi yang menyebabkan rusaknya elemen non struktural, seperti kaca, partisi, dan kulit bangunan, serta jaringan utilitas. kenyamanan penghuni pengguna bangunan gedung perorangan pada bangunan gedung akibat beban horizontal yang berlangsung secara berkesinambungan (beban angin), akan mengganggu kenyamanan penghuni pengguna bangunan gedung. stabilitas struktur. akibat beban horizontal, bangunan gedung dapat terguling. effect dapat menambah eksentrisitas beban horizontal. kekuatan bahan penggunaan bahan bahan bangunan harus sesuai dengan persyaratan batas kekuatan yang ditentukan. persyaratan kekuatan bahan harus memenuhi standar nasional indonesia sni) atau standar industri indonesia sii) yang terbaru. jika belum ada ketentuan sni atau sii, maka digunakan acuan internasional yang terbaru. bahan bahan yang dipergunakan harus melalui uji kekuatan uji laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. yang dimaksud dengan kestabilanlisis teoritis adalah analisis yang menggunakan teori dasar perhitungan struktur. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelaslainnya secara struktural menurut suatu sistem menyerap dan meneruskan beban statis dan dinamis tanah, meliputi struktur bangunan bawah (sub structure) yaitu bagian struktur bangunan bawah lantai dasar yang terletak pada tanah yang menerima dan meneruskan beban statis dan dinamis dalam tanah. struktur bangunan atas (upper structure) adalah bagian struktur bangunan atas lantai dasar yang membentuk suatu kesatuan untuk meletakan komponen bangunan yang lain, menerima dan meneruskan bebas statis dan dinamis struktur bangunan bawah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelastiang baja harus memperhitungkan faktor korosi sesuai dengan sni. cukup jelas. pada perencanaan pondasi, besarnya lanjutan kepala tiang akibat gaya horizontal maksimal inci) kecuali ditetapkan lain oleh kepala dinaspembebanan sebesar (dua ratus prosesdengan ukuran yang sama, untuk pondasi tiang pancang dan yang sejenisnyainci). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. persentasi tulangan minimum untuk konstruksi dinding penahan tanah untuk basemen disyaratkan pada tiap sisi, pada kedua arah baik pada dinding maupun pondasinya. untuk mengendalikan retak maka digunakan tulangan horizontal yang lebih banyak khususnya pada dinding dinding tipis. tulangan atas dan bawah harus digunakan pada pondasi dinding penahan tanah agar keadaan baik akibat lentur yang tidak dapat diperkirakan analisa statis ekivalen yang tidak dapat diatasi, demikian juga pengulangan pada kedua sisi dari dinding harus disediakan untuk dinding dengan tebal (seratus mili meter)enangkalengamanan terhadap bahayacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem penangkalyang dimaksud dengan sprinter adalah suatu sistem pemadam api yang bekerja secara otomatis bilamana suhu ruang mencapai suhu tertentu. yang dimaksud dengan hidran kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan air yang bertekanan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran. sistem pencegahanyang paling sedikit mempunyai lonceng atau sirine dan sumber tenaga cadangan, alat pengendara, panel indikator yang dilengkapi dengan fasilitas kelompok alarm, sakelar penghubung dan pemutus arus, fasilitas pengujian tenaga cadangan dengan volt meter dan ampere meter, serta peralatan bantu lainnyasetiap alarm yang dipasang pada bangunan, harus selalu siap pakai. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kompartemenisasi adalah sistem kompartemen sebagaiapi untuk waktu yang sesuai dengan kelas bangunan. contoh persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran adalah penempatan tangga kedap asap sebagai tangga kebakaran pada bangunan harus mudah dan dapat dicapai melalui ruang tunggu, balkon atau teras terbuka. yang dimaksud dengan, misalnya penggunaan genteng kaca atau daylight. cukup jelas. tingkat kekuatan cahaya atau tingkat pencahayaan atau tingkat iluminasi(tiga ratus meter) persegi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. air bersih yang dialirkan alat lambing dan perlengkapan lambing yang digunakan untuk umum, memasak, pengolahan makanan, pengalengan atau pembungkus, pencucian alat makan dan minuman, alat dapur dancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. sistem pengolahan air limbah dan atau air kotor dapat berupa sistem pengolahan air limbah dan atau air kotor yang berdiri sendiri seperti septic tank atau sistem pengolahan air limbah dan atau air kotor terintegrasi dalam suatu lingkungan kawasan kota. wajib dilengkapi dengan perangkap lemak dan minyak. pemeliharaan perangkap lemak wajibyang melebihi ketinggian (empat) lantai selain persyaratan yang ditentukan wajib dilengkapi juga dengan cerobong sampah, kecuali apabila menggunakan cara lain atas izin daresi perencana meliputi: (a)urat lisensi bekerja perencana (b)urat lisensi bekerja perencana, (c)baik yang telah memiliki maupun yang belum memiliki surat lisensi bekerja perencana. adapun bentuk hasil kerja dari perencana tersebut meliputi (a) rencana arsitektur ialah hasil perencanaan yang meliputi pekerjaan mengenai arsitektur bangunan gedung dan lingkungan. (b) rencana kontruksi ialah hasil perencanaan yang meliputi pekerjaan yang mengenai konstruksi kekuatan bangunan gedung. (c) rencana instalasi dan perlengkapan bangunan gedung ialah hasil perencanaan yang meliputi pekerjaan mengenai instalasi dan perlengkapan bangunan gedung cukup jelas. ahli yang mengerjakan perancangan dan perencanaan tersebut bertanggung jawab atas hasil rancangan dan rencananya tersebut. cukup jelas. untuk bangunan yang dilestarikan harus tetap menggunakan tenaga ahli pemegang siap atau konsultan perencana dengan persetujuan tim ahli bangunan gedung. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. gambar rencana dan rancangan bangunan diwujudkan dalam gambar yang dilengkapi dengan tata letak bangunan, ukuran, penjelasan penggunaan ruang, dan bahan serta menyatakan letak garis sempadan dan sejenisnya. khusus untuk rancangan dan rencana bangunan untuk pembaharuan, perluasan atau perubahan, disertai dengan gambar kondisi awal dan gambar keadaan yang dirancang dan direncanakan. cukup jelas. cukup jelaskementriapapan nama proyek harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan perancah atau bekistingcukup jelas. alat bantu dalam kegiatan membangun dapat berupa ram, jembatan, tangga darurat, jaring pengaman dan alat bantu lainnya. alat bantu tersebut sebelum digunakan dalam kegiatan pembangunan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh dinas teknis. cukup jelas. penggunaan daya listrik sementara misalnya untuk lif barang orang dan peralatan lainnya yang operasionalnya memerlukan daya listrik. penyediaan bahan untuk kebutuhan pembangunan harus sesuai dengan keperluannya, serta penyimpanan dan penempatannya tidak boleh mengganggu lingkungan sekitarnya juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlakukerjaan yang memerlukan keahlian khusus antara lain pekerjaan dalam bidang galian tanah untuk kedalaman lebih dari (dua) meter dan atau lokasi yang rapat, struktur penahan tanah, dewatering (penurunan muka air), pondasi dalam: struktur bangunan khusus. pembiayaan penelitian terhadap kekuatan struktur dibebankan kepada pemilik, pelaksana atau pengawas pembangunan konstruksi. pembiayaan perbaikan penggantian bahan dibebankan kepada pemilik, pelaksana atau pengawas pembangunan konstruksi. cukup jelas. pembiayaan pengujian mutu bahan dibebankan kepada pemilik, pelaksana atau pengawas pembangunan konstruksi. kegagalan struktur adalah kondisi bangunan gedung yang tidak memenuhi aspek kekuatan dan kekakuan, serta kestabilan dari segi struktur. pembongkaran dilakukan oleh pemilik bangunan atau oleh dinas dengan biaya dibebankan kepada pemilik bangunan. cukup jelas. cukup jelas. tenaga ahli yang ditunjuk harus memiliki sertifikat keahlian pada bidang tersebut dan pembiayaannya dibebankan kepada pemilik bangunan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelaswaliinstansi teknis terkaitmilik bangunan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala dengan menggunakan tenaga ahli dan biaya dibebankan kepada pemilik bangunantenaga ahli yang ditunjuk harus memiliki sertifikat keahlian pada bidang tersebutdalam mengidentifikasi bangunan gedung yang dilestarikan mengikuti ketentuan perundang undangan yang berlaku. hurufhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemilik rumah tinggal yang tidak mampu adalah pemilik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tidak mampu secara finansial menurutri bahaya yang ditimbulkan, dan atau pelanggaran ketentuan perizinan,,
ngga gr dek betblue per desemberplt. bupati kotawaringin barat, ttd bambang purwantodengan aslinya kepala "1g hukum, rusli efendi, s.h., nip.
pap perandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung tengah, menimbang bahwa untuk memberikan kesempatan kepada calon peserta didik jenjang pendidikan dasar kabupaten lampung tengah, maka perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang penerimaan calon peserta didik, bahwa dalam rangka menjamin akses pendidikan, pemerataan pendidikan, dan peningkatan partisipasi jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dangelolaan dan penyelenggaraan pendidikerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasalampung tengah, dinas adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lampung tengah: dewan pendidikan adalah dewan pendidikan kabupaten lampung tengah:, komite sekolah adalah komite komite sekolah yang terdapat satuan pendidikan yang ada kabupaten lampung tengahis dan jenjang pendidikan tertentu, penerimaan peserta didik baru reguler yang selanjutnya disingkat ppdb regulerpenerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan. pengelolaanpenyelenggara kan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerleksi reguler adalah seleksi penerimaan peserta did sesuai persyaratan dan prinsip prinsip standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. hari adalah hari kerja. bab asas, maksud dan tujuan penyelenggaraan ppdb berasaskan: objektif: transparan, akuntabel: dan nondiskriminatif. maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam ppdb pada jenjang pendidikan dasar pada sekolah negeri kabupaten lampung tengah guna mensukseskan wajib belajar (sembilan) tahun. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah: meningkatkan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki sekolah negeri meringankan beban orang tua wali murid calon peserta didik dalam membiayai pendidikan anak bab iii tata cara penerimaan peserta didik ( ), calon peserta didik tingkat sekolah dasar dapat memilih sekolah berdasarkan domisilinya. satuan pendidikan dilarang menerapkan seleksi baca tulis dan berhitung (calistung) dalam proses ppdb terhadap calon siswa baru sekolah dasar seleksi penerimaan peserta didik baru ditetapkan melalui (empat) jalur penerimaan yaitu: jalur reguler jalur bina lingkungan jalur keluarga miskin jalur prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: peserta didik melalui jalur reguler sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penerimaan calon peserta didik yang terbuka untuk seluruh warga negara untuk semua jenjang pendidikan dasar peserta didik melalui jalur bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah calon peserta didik yang diterima: peserta didik melalui jalur keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada huruf adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin kabupaten lampung tengah yang dibuktikan dengan kartu identitas keluarga miskin yang berlaku, termasuk didalamnya anak yatim piatu, dan anak yang memerlukan perhatian khusus: peserta didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik, olah raga dan kesenian yang diraih pada kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, penetapan kuota calon ppdb sebagaimana dimaksud huruf meliputi jalur khusus yang terdiri dari anak tenaga kependidikan setempat dan anak berkebutuhan khusus, proses seleksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. & ) seleksi ppdb melalui (empat) jalur sebagaimana dimaksud dalam dengan kuota sebagaimana berikut: peserta didik melalui jalur reguler sebanyak (empat puluh keseratus) dari daya tampung, peserta didik melalui jalur bina lingkungan sebanyak (empat puluh keseratus) dari daya tampung: cc. peserta didik jalur keluarga miskin sebanyak (sepuluh keseratus) dari daya tampung, peserta didik melalui jalur prestasi sebanyak (lima keseratus) dari daya tampung, apabila kuota masing masing jalur sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan dialihkan jalur lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. (&) pimpinan satuan pendidikan yang tidak mematuhi ketentuan daya tampung sebagaimana dimaksud dalamsatuan pendidikan dasar seleksi penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dasar negeri dilakukan berdasarkan umur bila terdapat usia calon peserta didik yang sama maka dilakukan seleksi dengan prioritas sebagai berikut: calon peserta didik yang berdomisili paling dekat jaraknya dengan sekolah: calon peserta didik baru yang berasal dari kecamatan setempat atau dalam kabupaten lampung tengah calon peserta didik baru yang memiliki prestasi dibidang olah raga, seni kreatifitas dan minat mata pelajaran baik perorangan maupun beregu yang memperoleh prestasi sebagai juara i,ii atau iii paling rendah pada tingkat kabupaten calon peserta didik baru yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah prestasi yang diraih selama kurun waktu (tiga) tahun terakhir dan diberi penghargaan berupa dapat diterima tanpa melalui seleksi ppdb ( ) tahapan penyelenggaraan ppdb meliputi: sosialisasi: pendaftaran: seleksi: penetapan hasil seleksi pengumuman, pendaftaran ulang: dan pelaporan. ketentuan tentang tahapan penyelenggaraan ppdb sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. ( ) proses seleksi ppdb sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan kriteria: jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, tingkat kemampuan ekonomi keluarga perserta didik: prestasi calon peserta didik. jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari orang tua calon peserta didik. tingkat kemampuan ekonomi keluarga perserta didik sebagaimana dimaksud pada (&) huruf b,dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh kepala kampung lurah tempat domisili orang tua calon peserta didik. prestasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan piagam atau bentuk penghargaan lainnya. daftar calon peserta didik ppdb wajib diverifikasi secara faktual oleh ketua panitia penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan. ketua panitia penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen pendaftaran calon peserta didik. ( ) ketua panitia yang tidak melaksanakan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif oleh kepala dinaspembiayaan ( ) pembiayaan ppdb dapat dibebankan kepada apbd kabupaten lampung tengahngawasan bagian kesatu pengawasan pemerintah daerah ( ) pengawasan pelaksanaan ppdb dilakukan secara bersama sama oleh dinas, inspektorat, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kampung kelurahan sesuai tugas dan fungsinya masing masing: setiap satuan pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan ppdb kepada dinas paling lama (lima belas) hari setelah tanggal terakhir daftar ulang: kepala dinas menyampaikan laporan pelaksanaan ppdb kepada bupati paling lama (tiga puluh) hari setelah tahun ajaran baru dimulai. (&) pimpinan satuan pendidikankepala dinas. kepala dinasbupatgawas sekolah pengawas sekolah berwenang mengawasi panitia penyelenggara ppdb. bab vii ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini. bab ndang undang dasar negara republik indonesia tahun udn udn menegas jawab dalam melaksanakan tujuan tersebut, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. pemerintah daerah bertanggung tersebut dapat dilakukan dengan mengawal penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan. jalur bina lingkungan bukan hanya membuka akses lebih luas karena beban biaya pendidikannya dibebankan pada pemerintah daerah. melalui penerimaan jalur bina lingkungan diharapkan mampu melaksanakan manajemen yang berbasis sekolah. manajemen berbasis sekolah akan membuat pemerataan tidak hanya bagi peserta didik, namun juga pada penyelenggaraan pendidikan daerah secara keseluruhan. untuk memberikan kesempatan jenjang pendidikan dasar kabupaten lampung tengah, maka perlu ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar kabupaten lampung tengah. peraturan daerah ini ditetapkan dalam rangka menjamin akses pendidikan, pemerataan pendidikan, dan peningkatan partisipasi pendidikan jenjang pendidikan dasar kabupaten lampung tengah. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas objektif , adalah bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi syarat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, bukan berdasarkan penilaian subjektif penyelenggara penerimaan peserta didik baru. huruf yang dimaksud dengan asas transparan , adalah bahwa pelaksanaanyang mungkin terjadi. huruf yang dimaksud dengan asas akuntabel , adalah bahwhuruf yang dimaksud dengan asas nondiskriminatif adalah bahwcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. huruf cukup jelas huruf apabila alokasi peserta didik melalui proses ppdb bl sebanyak (empatpuluh keseratus) dari daya tampung tidak terpenuhi, maka alokasi tersebut dapat diisi dengan peserta didik dari jalur regulerdana cadpenemuan kas rp. saldo pembiayabagian hukum dan pembentukan perda sekretariat dprd kabupaten kolaka timur tahun camdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka timur, menimbang bahwa penilaian zakat merupakan kewajiban umat. islam yang mampu sesuai tuntunan al gurun dan hadistmengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat kabupaten kolaka timur, maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara amanah (profesional, transparan, akuntabeldaerah tilgelolaan zakat bab ketentuan umum didalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten kolaka timur. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten kolaka timur. bupati adalah bupati kolaka ti kepala kantor departemen agama adalah kepala departemen agama kabupaten kolaka timurlawesi tenggara. panas kabupaten adalah panas kabupaten kolaka timurinfak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan luar zakat untuk kemaslahatan umum. shadagah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan seorang muslimaoleh orang yang melanggar ketentuanorganisasi bupati dapat mengusulkan terbentuknya pengurus panas kabupaten kolaka timur kepada direktur jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama setelah diadakan ftin proper tes oleh dprd. sebelum pengusulan sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu bupati melalui bagian kesra membentuk tim seleksi untuk melaksanakan seleksi calon pengurus panas kabupaten. tim seleksi calon pengurus panas sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur pemerintah, dprd, mui, dan tokoh masyarakat. hasil seleksi calon pengurus panas yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada yang diajukan kepada dprd untuk fit and proper test jumlahnya harus lebih (tiga) atau sebanyak banyaknya (dua) kali dari jumlah pengurus panas kabupaten. fit and proper tes dprd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh komisi yang membidangi dan dapat mengikuti sertakan unsur kemenag kolaka timur dan panas propinsi. tata cara pelaksanaan ftin proper tes sebagaimana dimaksud pada ditentukan komisi dprd berdasarkan tabib dprd. tata cara dan aturan pelaksanaan seleksi pemilihan pengurus bazaar kabupaten sebagaimana dimaksud pada diatur dan ditetapkan oleh tim seleksi pengurus panas kabupaten. panas kabupaten kolaka timur sebagaimana dimaksud dalam merupakan organisasi vertikal yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bazaar provinsi. panas kabupaten kolaka timurkolaka timur membentuk upz pada skpd, badan usaha milik daerah,perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayah desakolaka timur mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. laz dapat dibentuk oleh masyarakat melalui lembaga pemerintahan desa serta olesebagai organisasi kemasyarakatan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri. pembentukan laz sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat zin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan.merintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan laz disertai pembinaannya disetiap desa kelurahan. bab hak dan kewajiban muzakki dan badan amil zakat nasional, kabupaten dan laz muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari panas kabupaten dan atau laz tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. panas kabupaten atau laz mempunyai kewajiban: mengumpulkan, menerima dan mengambil dari muzakki serta mengingatkan para muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat, memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada mustahil, bab pembiayaan panas, laz. dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi untuk biaya operasional, panas kabupaten dapat menggunakselain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dan panas kabupaten dapat dibiayai denganagama. biaya operasional laz dapat dibebankan pada apbd dan atau hak amil yang besarnya ditetapkan berdasark: a.emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, cc. perniagaan, d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan pertambangan, perindustrian, h.pendapatan dan jasa, dan rikamulai awal bulan januari sampai dengan akhir bulan desember. pengumpulan zakat mal dapat dilakukan dalam bentuk batang dan dalam bentuk setoran langsung rekening bank yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. tata cara, prosedur dan mekanisme pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. sasaran pengumpulan zakat adalah para muzakki terdiri dari: perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari: lembaga pemerintah daerah dan dprd, lembaga instansi vertikal kementerian non kementerian): perusahaan daerah negara, perusahaan swasta. badan usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaaan daerah negara termasuk para kontraktor, konsultan pedagang dan pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi dan atau asosiasi kabupaten kolaka timur. sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh panas kabupaten untuk tingkat wilayah kecamatan: adalah para muzakki terdiri dari: pimpinan dan karyawan pada lembaga pemerintah tingkat kecamatan sampai desa kelurahan para pedagang pemilik toko pasar pasar yang berada dalam wilayah tingkat kecamatan. para muzakki atau warga yang berada wilayah kecamatan panas kabupaten dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten kolaka timur dalam pengumpulan zakat infak dan sedekah bagi pegawai negeri sipil lingkup pemerintah kabupaten kolaka timur melalui pemotongan gaji. bazaar kabupaten dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa, majelis ta lim, remaja masjid atau karang taruna desa kelurahan dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah bagi warga didesa kemarahannya masing masing. bazaar kabupaten dapat bekerja sama dengan memfasilitasi pembentukan laz dan atau menunjuk sebagai upz majelis ta lim, remaja masjid atau karang taruna desa kelurahan dalam rangka pengelolaan,pengumpulan zakat, infak dan sedekah bagi warga didesa kemarahannya masing masing. tata cara kerja sama dan pengumpulan dan pengelolaan zakat,infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. badan amil zakat kabupaten laz dapat menerima harta selain zakat seperti infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat, dalam bentuk dana dapat dilakukan dengan cara langsung melalui rekening yang ditunjuk. bab vii pendayagunaan zakat hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan fakir, miskin, amil, mualaf, origin, sabillillah dan ibnu sabil pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan skala prioritas dan proporsional kebutuhan mustahil kabupaten kolaka timur dengan mengedepankan azas dan prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabel dan profesionalisme yang islami. pendayagunaan hasil pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam dan dikelola dan disalurkan untuk didesa kelurahan masing masing wilayahnya sebesar dan sisanya dikelola kepada panas kabupaten. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pendayagunaan zakat dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur melalui peraturan bupati. hasil penerimaan infak, shadagah, hibah, wasiat, waris, aparat sebagaimana dimaksud dalam didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif, bantuan social dan kepentingan umum. dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin, dana usaha produktif diberikan dikelola secara profesional ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis. prosedur dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat, waris, aparat akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab viii penghitungan zakat muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama, panas kabupaten atau panas tingkat kecamatan laz dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya,tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, zakat yang dibayarkan kepada panas kabupaten upzcara penghitungan pengurangan pajak penghasilan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban pasai bupati dan dprd sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kerja panas kabupaten. ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja panas kabupaten termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan perundang undangan oleh panas kabupaten serta prinsip prinsip syariah. dalam hal pengawasan keuangan panas kabupaten, bupati dapat meminta bantuan akuntan publik. panas kabupaten laz wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana : sosial keagamaan lainnya kepada panas provinsi dan bupati tembusan kepada dprd dalam setiap (enam) bulan dan akhir tahun serta melalui media cetak setahun sekali sebagai pertanggung jawaban moril kepada pemberi mulaibupati tembusan dprd dalam,dan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dewan syariat nasional dandiaudit syariat dan keuangan sebagaimana aan dimaksud pada (l) dan disampaikan kepada panas. laporan sebagaimana dimaksud dalam pasai dan pasaisi panas kabupaten tingkat kecamatan atau laz serta upz wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap pemberi mulai. panas kabupaten atau laz serta upzatau laz yang menerima dana dari infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lamadana dari infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada wajib disetorkan rekening kas umum bazaar pada bank pembangunan daerah bank yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang serta dicatat dan dibukukan sesuai standart akuntansi dalam pembukuan tersendiri. panas kabupaten atau laz yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan sanksi administratif. laz yang tidak melaksanakan kewajibil)atau ketentuan pidana setiap pengelola badanlain lain dalam menunjang pelaksanaan tugas panas kabupaten, pemerintah kabupaten menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana serta membantu biaya operasional yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanjaede tanggal i. bupkinkolaka timur, cakra anwar sanusi diundangkan kolaka timur pada tanggal ol pit. sekretaris daerah kabupaten kolaka timur, tiba: penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kolaka timur nomor tahun tentang pengelolaan zakat penjelasankolaka timuryaitu panas kabupatena$abupaten kolaka timur serta kemaslahatan ummata allah ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. bahwa susunan pengurus badan amil zakat kabupaten kolaka timur yang akan diusulkan kepada menteri terlebih dahulu diproses atau diseleksi oleh yang dibentuk dengan keputusan bupati yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, mui, dewan perwakilan rakyat daerah, kantor departemen agama dan tokoh masyarakat dan sebelumnya diberitahukan kepada panas untuk mendapatkan rekomendasi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas kewajiban muzakki mengeluarkan zakatnya melalui badan amil zakat dimaksudkan adalah bersifat penekanan betapa pentingnya lembaga pengelolaan zakat tersebut, agar potensi zakat itu dapat dikelola dengan baik untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah, serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas hak amil dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kolaka timur. besarnya presentasi hak amil dari zakat yang terkumpul atur dalam keputusan bupati. semua anggota amil zakat diberikan harta zakat sekedar upah yang disesuaikan dengan tugasnya dan tidak boleh lebih dari itu karena kalau mengambil upah lebih besar dari semestinya maka perjanjian mengubah batal, maka jumlah yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahil zakat yang lain. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf s dcukup jelascukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelastahun nomor lampiran peraturan daerah kabupaten kolaka timur nomor tahun tentang pengelolaan zakat pedoman menghitung zakat sendiri hasil hasil pertambangan tambang emas senilai tiap emas murni tahun tambang perak senilai tiap emas murni tahun tambang timah, platina, besi, senilai tiap tembaga serta emas murni tahun tambang batu batuan seperti senilai tiap batu bara, marmer, dan emas murni tahun sejenisnya tambang minyak dan gas senilai tiap dena nbangosenaiainya \|panas mam tanah penghasilan tetap dan jasa profesi jenis harta pendapatan, gaji, senilai jika belum honorarium, lembur, mencapai nisab dsb emas tiap dari waktunya murni tahun dianjurkan bertindak atau bersedekah jasa konsultan, notaris, senilai komisioner, trave tiap biro, salon, emas tahun transportasi, murni perbengkelan, akuntan, artis, moderator, dsb la: hasil pertanian dan perkebunan padi jika airnya beras tiap panen susah dan jika airnya mudah gabah biji bijian jagung, kacang, kedelai, idem tiap panen dsb. tanaman hias: anggrek dan segala jenis idem tiap panen idem bunga bunga rumput rumputan rumput hias, tebu, idem tiap panen idem bambu, dsb. sayur sayuran bawang, wortel, cabe, idem tiap panen idem dsb. hasil peternakan jenis harta kambing domba ekor tiap setiap dan biri biri ekor domba tahun bertambah umur ekor zakat tahun tambahan kacangan ekor domba tahun umur kacangan umur tahun sapi, kerbau, dan ekor ekor kuda atau domba umur ekor tahun kacangan umur tahun entah ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor rika barang temuan harta terpendam senilai saat harta karun emas memperolehnya peninggalan harta ka zakat fitrah jenis nisab kadar waktu keterangan bisa berupa mempunyai akhir bulan menurut uang kelebihan ramadhan mazhab makanan makanan sebelum menurut pokok untuk sholat idul mahmud keluarga fitri yunus kadar jenis perdagangan dan perusahaan jenis harta industri seperti semen, pupuk dan tekstil dan senilai tiap tahun barang sejenisnya emas murni perdagangan ekspor impor, kontraktor, real senilai tiap tahun estate, emas murni percetakan penerbitan, swalayan supermarket, usaha perhotelan, tempat hiburan, senilai tiap tahun restoran, dan usaha emas murni sejenisnya jenis, emas, perak dan uang ond kadar waktu emas murni emas murni perhiasan, senilai perabotan, dan emas murni tiap tahun perlengkapan rumah tangga dari emas perak senilai iman aan mana perhiasan, perabotan, dan senilai tiap tahun perlengkapan rumah emas murni tangga dari perak kaca logam mulia selain perak seperti senilai tiap tahun platina dan yang emas murni batu permata seperti intan, senilai dns tiap tahun berlian, dan emas murni sejenisnya, uang simpang senilai deposito dan giro emas murni tiap tahun sana peta rta ditetapkan tirawuta pada tanggal pj. bupati kolaka timur, anwar sanusidomplakukan penyesuaian dan penataan kembali peraturan daerah nomor tahun tentang tata caracenter dalam negeri 5)dompu tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten dompu nomor diubah sebagai berikut ketentuan angka angka angka dan angka diubah, dan ditambahkanmaksud dengann pemerintahan:staf yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakandalah pelaksana tugas kepala desa wilayah kerja tertentu.memperoleh ketentuan hukum tetap. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pegawai negeri sipil kabupaten kota setempat yang akantambahkan (dua) sehingga berbunyi sebagai berikut masa jabatan perangkat desa berakhir sampai dengan usia enam puluh) tahudiantara huruf dan huruf disiapkan (satu) huruf, yakni kufurdasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa, dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusi bupati dompu, bambang yasin diundangkan dompu pada tanggal sekretaris daerah kabupaten dompu, kl, lembaran daerah kabupaten dompu tahun nomor.9pnomor.).dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bandungota bandung makarusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah, dan untuk itu dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf maka perlu diatur upayakotamadya bandung adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. rencana adalah hasilkegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga nonwajibtujuan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitudan menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi kalangan pemerintah, dunia usaha, industri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. bagian ketiga sasaran sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: terkenalnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana, melindunginyap. bab. bab tugas dan wewenang pemerintah daerah (dl)ota, dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kotawalikota. babsatu inventarisasi lingkungan hidup (d0)kota bandung.walikota. bagian kedua penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dl). cc.bab pemanfaatan (l) untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota wilayahwalikota. bab . bab pengendalian bagian kesatu umum (l) kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi: pencegahan, penanggulangan,:emerintah daerah wajib melakukan pencegahan dengan melakukan upaya:.ota bandungdan udara, dan cc.walikota. pencegahanj. penentu(l)alam peraturan walikota. jl)alam peraturan walikota. paragraf pencemaran tanah dan air tanah jl) upaya pencegahan pencemaran tanah dan air tanah meliputi:(l) setiap orang wajib untuk:elolaan . pengolahan air limbah dengan cara aplikasi pada tanah wajib mendapatkan izin dari walikota. ketentuan mengenai perizinan pengolahan air limbah diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf pencemaran udara (,jl)alam peraturan walikota. paragraf . paragraf pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (l)walikotaatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. paragraf limbah padat (l) setiap orang wajib:rosesjl). j:alam peraturan walikota. (l). ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam peraturan walikotawalikota. (d0jwalikotajl) pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui:. . (l):s5) ketentuan lebih lanjut tentang upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan walikota. bab kajian lingkungan hidup strategis bagian kesatu umum jl)bagian . bagian kedua ruang lingkup lhsjl)jl) lhs dilaksanakan secara: terpadu, berkelanjutan, fokus: transparan, akuntabel: partisipatif: dan interaktif. lhs dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk: memastikan bahwa kajian dampak lingkungan tepat untuk semua tahap keputusan strategik dan relevan untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, memuat . memuat saling keterkaitan antara aspek biofisik, sosial dan ekonomi, dan cc.:: arus informasi dalam keseluruhan rangkaian proses bersifat bebas, : k, dilakukan secara profesional, tegas, adil, tidak berpihak, dan seimbang, cc.: : siklus proses bersifat dinamis dan terus memperbaiki hasil, . (dl)::: keterkaitan (holistik), keseimbangan, dan keadilan. (dl) lhs dapat dilaksanakan: : pengkajian pengaruh rancang: merumuskan konteks, tujuan, dan lingkup lhs serta rona lingkungan hidup, .sifat signifikanjl)walikota. s5)jl): memenuhi kriteria baku kerusakanwalikotaturan perundang undangan. bab viii studi kelayakan lingkungan bagian kesatu umum (l) studi kelayakan lingkungan meliputi: amdal:5)(d0), biaya, atau kegiatan penyusunannya. bagian kedua amdal paragraf umum j0)(l) komisi penilai dibentuk oleh walikota. paragraf susunan keanggotaan komisi penilai jl)sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh kepala skpd:: ketua.:jl) komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: j0): pertimbangan .0)(l). jl)jjl). walikota(l)(dl)(d0). kepala skpd(d0) ukl upl sebagaimana dimaksud dalam diperiksa oleh kepala skpd. kepala skpd. dalam hal kepala skpdwalikota. walikota wajib menjawab pengajuan banding paling lambat (tujuh) hari kerja. dalam hal walikota tidak menjawab atau tidak memerintahkan kepada kepala skpd(dl) rekomendasi ukl upl suatu usaha dan atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa atas kekuat. apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan atau kegiatan lokasi, pemrakarsa wajib membuat ukl upl baru sesuai dengan ketentuan peraturan daerah inihendakhendak. (l) rekomendasi ukl upl suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal berdasarkmenjadi batal atas kekuatan peraturan daerah ini apabila diterbitkan oleh pejabat tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam dan atau bagian kelima surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suppl) (d0jl). bagian kedua fungsi izin lingkungan izin lingkung, cc. pengendalian, koordinasi:walikota berwenang memberikan izin lingkungan. jl) kewenangan walikota sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan pada: rencana usaha dan atau kegiatan yang pemeriksaan ukl up nya dilakukan oleh pemerintah daerah. walikotadalam walikota dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh walikotawalikota:.(l)(d0)walikotawalikota. bagian . bagian ketujuh penolakan pemberian izin lingkungan jl) walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila: (d0). wajib segera mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang sudah diterbitkan, dan :(d0)(, akses informasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: tahapan .(d)jl)l): dan internalisasi biaya lingkungan hidup. instrumenwalikota ., bagian ketiga anggaran berbasis lingkungan hidup jl)ota bandung, daya pulih sebagai akibat dari pencemaran dan atau kerusakan. bab pemeliharaan (. bab xiijl):walikota. bab xiv pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (dl) pld diangkat oleh walikota. kewenangan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala skpd. . (dl)(l)jl)walikota melalui kepala skpd. (dl)(l). jl) tata cara pengangkatan pejabat pengawas meliputi: pejabat pengawas, persyaratan pengangkatan,walikota. bab pembinaan (d0): pelatihan, bantuan teknis: dan hal hal j larangan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,. bab xv:viii fasilitasi penyelesaian sengketa (dl): dan pelayanan fasilitasi lainnya yang diperlukan. dalam xix standar pelayanan minimal bagian kesatu umum jl)jl) walikota melaksanakan pengawasan terhadap instansi sesuai pencapaian target standar pelayanan minimal. walikota. bab data dan informasi lingkungan (dl) pemerintah daerah wajib menyediakan data dan informasi lingkungan yang meliputi: status lingkungan hidup: pusat atau balai informasi, website (e government, e procurement), cc.:.(l) walikota berwenang mengenakan sanksi adminwalikotajl) walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada skpd. teknis pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, denda administratif: dan atau pembatalan izin lingkungan paragraf . paragraf teguran tertulis jl) penanggung jawabdalam hal pelanggarannya:: perusakan lingkungan,jl)s5)kenakan sanksi administratif yang lebih berat. paragraf paksaan pemerintah jl): membuang atau melepaskan limbah media lingkungan secara langsung tanpa diolah, dan atau membuang atau melepaskan limbah media lingkungan yang kadar parameternya melampaui baku mutu,aksaan pemerintahjl) apabila dalam jangka waktu tertentu, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terlambat jl): dan: alasan .jl)walikota mempertimbangkan: pendapat ahli, hasil uji labotarium, dan saran teknis dari pld. paragraf denda administratif (l)ngenaan sanksi denda administratif. s5) keputusan pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat namaekaran kecamatan dan kelurahan lingkungan pemerintah kota bandung, telah ditetapkan dengterdapat ketidaksesuaian batas wilayah antara yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah nomor tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan kondisi nyata, serta dengan munculnya aspirasi masyarakat kecamatan antasari dan kecamatan buahbatu terutama yang menyangkut kendala teknis berkaitan dengan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan batas wilayah kerja kecamatan dan kelurahketentuan dalamiubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut batas wilayah kerja kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam yang tercantum dalam lampiran ii, iv, vi, vii, viii, dan diubah sebagai berikut lampiran . lampiran kecamatan ujungberung batas bagian barat kecamatan ujungberung dengan kecamatan mandalajatibarat kelurahan pasir endah kecamatan ujungberung dengan kelurahan sindang jaya kecamatan mandalajati yang semula sungai cijalupang menjadi pintu masuk provinsi jawa barat dan sungai cigiringsing. lampiran ii, kecamatan arcamanik batas bagian utara kecamatan arcamanik dengan kecamatan antasari adalah branding kali kecil antara jalan parakan mas dengan jalan parakan mas vi, sub lampiran batas bagian utara kelurahan cisaranten endah kecamatan arcamanik dengan kelurahan antasari tengah kecamatan antasari adalah branding kali kecil antara jalan parakan mas dengan jalan parakan mas vi. lampiran iv, kecamatan antasari batas bagian selatan kecamatan antasari dengan kecamatan arcamanik adalah branding kali kecil antara jalan parakan mas dengan jalan parakan mas sub lampiran batas bagian selatan kelurahan antasari tengah kecamatan antasari dengan kelurahan cisaranten endah kecamatan arcamanik adalah branding kali kecil antara jalan parakan mas dengan jalan parakan mas lampiran kecamatan antasari batas bagian timur kecamatan antasari dengan kecamatan gedebage, yang semula jalan gedebage selatan menjadi anak kali susukan gede, batas bagian barat kecamatan antasari dengan kecamatan buahbatucipamokolan kecamatan antasari dengan kelurahan cisaranten kidul kecamatan gedebage, yang semula jalan gedebage selatan menjadi anak kali susukan gede, sub. sub lampiran batas bagian barat kelurahan mekarjaya kecamatan antasari dengan kelurahan mayasari kecamatan buahbatu yang semula jalan rancabolang sungai ronggeng menjadi sungai durian cbooo). batas bagian utara kelurahan mekarjaya kecamatan antasari dengan kelurahan mayasari kecamatan buahbatu adalah jalan ciwastra. batas bagian selatan kelurahan manjahlega kecamatan antasari dan kelurahan mayasari kecamatan buahbatu adalah jalan saturn selatan dan anak kali sungai ronggeng, lampiran vi, kecamatan buahbatu batas bagian timur kecamatan buahbatu dengan kecamatan antasarimayasari kecamatan buahbatu dengan kelurahan manjahlega kecamatan antasari, yang semula jalan rancabolang sungai ronggeng menjadi sungai durian kelurahan mekarjaya kecamatan antasari, batas bagian selatan kelurahan mayasari kecamatan buahbatu dengan kelurahan mekarjaya kecamatan antasari adalah jalan ciwastra, dan batas bagian utara kelurahan mayasari kecamatan buahbatu dengan kelurahan manjahlega kecamatan antasari adalah jalan saturn selatan dan anak sungai ronggeng. lampiran vii, kecamatan gedebage batas bagian utara kecamatan gedebage dengan kecamatan panyileukanbatas bagian barat kecamatan gedebage dengan kecamatan antasari, yang semula jalan gedebage selatan menjadi anak kali susukan gede, sub lampiran batas bagian utara kelurahan cimincrang kecamatan gedebage dengan kelurahan mekar mulya kecamatan panyileukan, yang semula rel kereta api menjadi jalan soekarno hatta, sub lampiran batas bagian barat kelurahan cisaranten kidul kecamatan gedebage dengan kelurahan cipamokolan kecamatan antasari, yang semula jalan gedebage selatan menjadi anak kali susukan gede. lampiran . lampiran viii, kecamatan panyileukan batas bagian selatan kecamatan panyileukan dengan kecamatan gedebagesub lampiran batas bagian barat kelurahan cipayung wetan kecamatan panyileukan dengan kelurahan mekar mulya kecamatan panyileukan, yang semula sungai cilamaya menjadi jalan gempol, sub lampiran batas bagian selatan kelurahan mekar mulya kecamatan panyileukan dengan kelurahan cimincrang kecamatan gedebage, yang semula rel kereta api menjadi jalan soekarno hatta. lampiran kecamatan mandalajati batas bagian timur kecamatan mandalajati dengantimur kelurahan sindang jaya kecamatan mandalajati dengan kelurahan pasir endah. peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal januari hal hal mengenai batas wilayah, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, penganggaran, daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi jawa barat tanggal april dan pelayanan lainnya dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada
salinan nakabupaten kotawaringinrovinsi semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlahdilaporkan dalam laporan realisasi anggaran ttd diundangkan pangkalan bun pada tanggal oktober bambang purwanto setda kab. kotawaringin barat, rusli efendi, s.h., nip. daftar isi peraturan daerah kabupaten kotawaringin barat daftar isi lampiran ringkasan perubahan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerahc.o.cbooo woo woman dinas kesehatan .coooooooo woo woo www woman aan rumah sakit umum da tah .oooooooo ww#(w0w aan dinas pekerjaan umum .voodoo nan badan perencanaan pembangunan daerah .ooooooo woo www jaan dinas perhubungan komunikasi dan informatika .ooo manah badan lingkungan hidup .ooo wo## www dinas kependudukan dan pencatatan sipil .oooooooo wo. woo jjj ana badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana .ocoooooo woo www woman dina sial ana dinas tenaga kerja dan transmigran .o.voodoo www #w# www aan dinas koperasi, umkm dan pasar .voodoo woman badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat .cbooo woo www ###w satuan polisi pamong praja .oooooooooooo woo woo wo. www www anakan dewan perwakilan rakyat daerah .ooooooo wom banana kepala daerah dan wakil kepala daerah .co.ooo woo woo oom makanan sekretariat daerah .ooooooocoooooo woooooomm#oo# mona nenek anakan sekretariat dprd .ooocoocooo voodoo wo. woman anna nana dinas pengelolaan keuangan daerah skpd .ooooooo#oo wommbanknknkan aan dinas pengelolaan keuangan daerah ppid .ooc.ooo woo wo. woo w# w#### wahana badan kepegawaian .cbooo won nana inspektorat kabupaten .ocooooooo wook ana kantor pelayanan terpadu perizinan .oo woo www www wana badan penanggulangan bencana daerah kecamatan arut s lahan .voodoo.ooo. oo. .0w. .w.(w(w aan kecamatan arut utara .ooo www man kecamatan kumai .ooooocoooo woo women kecamatan kotawaringin lama .oooomb nana kecamatan pangkalan lada .ocoocooco woo woo www www wen kecamatan pangkalan banteng .ooo woo www www www man kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan .oo.oooooooo oom. badan pemberdayaan masyarakat dan desa .voodoo wo. www maan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah .o.cbooo wo. wan dinas pertanian dan peternakan .morocco woo woo woo www women anakan dinas erk nan esa kanan dinas kehutanan aa naa ena akan dinas kebudayaan dan pariwisata .o.oooocoo women dinas kelautan dan perikanan .ooooooooooo w0w0w(wj( aka dinas perindustrian dan perdagangan .ooooco www www perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampirantahun anggaran kode urai jumlah rp) bertambah berkurang) rain sebelum ketela rekening perubahan perubahan rp) pendapatan daerah pendapatan asli daerah kera eea sae bee maa pajak daerah retribusi daerah eomoonog soto hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain lain pendapatan asli daerah yang sah ses dna dana perimbangan gear asa con. aga. oo0.og dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum maa ana ben dana alokasi khusus lain lain pendapatan yang sah re5. .c0000 resapan soojumlah pendapatan daerah belanja daerah .s00. belanja tidak langsung hana pera belanja pegawai \|. belanja subsidi bean belanja hibah belanja bantuan sosial soo hanhan belanja langsung belanja pegawai perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran belanja barang dan jasa belanja modal \|. jumlah belanja daerah senseooona eengassosod sumekdaparingkasan perubahan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasibertambah bertambah kode daerah sebelum perubahan\| setelah perubahan berkurang) sebelum perubahan setelah perubahan berkurang) jae rp) tidak langsung langsung jumlah belanja tidak langsung langsung jumlah belanja rp) urusan wajib (pendidikan dinas pendidikan, pemuda dan olah raga fungsi pendidikan meta101 (fungsi: kepemudaan dan olah oog\| oog\| oog\| oog\| oog\| oog\| raga kesehatan ,00j ,00j134. dinas kesehatan fungsi kesehatan rumah sakit umum daerah fungsi kesehatan ih & pekerjaan umum dinas pekerjaan umum fungsi pekerjaan umum fungsi perumahan 000p o,oo\| o00\| fungsi penataan ruang o,0o\| o,00f fungsi lingkungan hidup 0oof 0o0o\| oo) (perencanaan pembangunan (rose (padan perencanaan pembangunan s08.0g\| .d17.o00. daerah fungsi perencanaan pembangunan fungsi penanaman modal h lho i1.o7 (perhubungan dinas perhubungan komunikasi dan informatika fungsi perhubungan fungsi komunikasi dan informatika o,oo\| o,oof o,o0\| o,o0\| lingkungan hidup o,oo\| badan lingkungan hidup o,oo\| o,oo\| o,oo\| o,ooj fungsi lingkungan hidup 00o\| ooo\| 2es6.o98.o00,oo\| kependudukan dan catatan o,oo\| .ooe.oo0.o0) sipil perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran ii) dinas kependudukan dan o,oof o,ooj pencatatan sipil fungsi kependudukan dan catatan 00f woong .oo0o0\| sipil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak badan pemberdayaan perempuan o,oo\| o,oo\| dan keluarga berencana fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak fungsi keluarga berencana dan keluarga sejahtera h48 ihosia o,oo\| dinas sosial o,ooj o,ooj o,0o\| o,oo\| fungsi sosial 00o\| ooo\| 26e0. ketenagakerjaan (aa panas tenaga kerja dan "see ro11601. .0g .0g transmigrasi fungsi ketenagakerjaan fungsi ketransmigrasian o,o0\| jas asi dan usaha kecil 3o0.o00.o00. 2s) menengah dinas koperasi, umkm dan pasar fungsi koperasi dan usaha kecil ooo.) menengah fungsi perdagangan ,00j kesatuan bangsa dan politik o,oo\| o,ool dalam negeri badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat fungsi kesatuan bangsa dan politik dalam negeri satuan polisi pamong praja o,oo\| o,ooj o,oo\| o,oo\| fungsiewan perwakilan rakyat daerah 90oo\| o0o\| o,oo\| o,o0\| o,oodan wakil kepala oog dog (e.az0o00.o0\| sag daerah perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran iifungsi perumahan ooo fungsi perencanaan pembangunan fungsi pertanahan ,00j fungsi kebudayaan 000p o,oo\| o00\| jiran (fungsi kepemudaan dan olah ooo o.0g o.0g o.0g ooo kisi raga fungsi kesatuan bangsa dan politik dalam negeriungsi ketahanan pangan o,0o\| o,00f fungsi pemberdayaan masyarakat 00f o0g soo desa fungsi komunikasi dan informatika pagi kang energi dan sumber daya ooo o.0g o.0g o.0g ooo mineral fungsi perdagangan 000p o,oo\| o,oo\| sekretariat dprd lo. o,o\| fungsi otonomi daerah, o,o0\|gelolaan keuangan ".0g\|kepegawaian o,0oj o,0oj o,oo00j o,0oj o,00jntor pelayanan terpadu perizinan fungsi otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran ii) kepegawaian dan persandian pelan pengelola keuangannanggulangan bencana daerah fungsi perumahan 0oof 0o0o\| ooselatanutaraumaiotawaringin lampangkalan ladda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran ii) kecamatan pangkalan banteng o,oo,ooj o,ooj o,ooj kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan fungsi ketahanan pangan o,oo\| o,ooj fungsi pertanian o,oo\| o,ool fungsi kehutanan pooh 000l ooo o00\| o,oo\| pemberdayaan masyarakat oog a07 desa badan pemberdayaan masyarakat o,ooj (as.a.o0000) dan desa fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak fungsi pemberdayaan masyarakat 00f 1840p desa kearsipan o,0o\| o,0o\| o,oo\| o,o0o\| o,oo\| kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah fungsi kearsipan o,oo\| o,o0\| fungsi perpustakaan 000p o,oo\| . jurusan pilihan o,0o\| jz.o1 (pertanian \|. o,ooj dinas pertanian dan peternakan \|t. fungsi ketahanan pangan o,oo\| o,0oj o,oo\| o,0o\| dinas perkebunan o,ooj o,ooj o,o0\| fungsi ketahanan pangan nos o,0o\| fungsi pertanian o,oo\| o,ooj jz.o2 (kehutanan o,ooj o,ooj o,ooj ,00o\| (dinas kehutanan ooo\| .r99. ,o0\| fungsi kehutanan o,oo\| o,ooj (pariwisata o,0o\| jz.oa.o1 dinas kebudayaan dan pariwisata o,o0\| fungsi kebudayaan 000f o,0o\| fungsi pariwisata \|. o,0oj\| perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran ii) kelautan dan perikanan .o5.o1 dinas kelautan dan perikanan \|. o,ooj o,o0\| fungsi kelautan dan perikanan o,0o\| z.o7 perindustrian o,0o\| o,oo\| o,o0\| dinas perindustrian dan perdagangan \|t. fungsi penanaman modal o,oo\| o,0oj fungsi perdagangan pooh 000l ooo ooo) fungsi perindustrian o,0o\| jumlah ( . .0o0,o0\| ,3l612. oagii)pemuda dan olahragbertambah kode jumlah anggaran berkurang) rekening uraian sesium dasar hukum perubahan setelah perubahan rp) pendapatan daerah pres tahun tentang tambahan penghasilan bagi guru pnssis ssa teror besa) program pelayanan administrasi perkantoran aa) penyediaan jasa surat menyurat belanja barang dan jasa 22an ko0h penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air (o.do0. dan listrik belanja barang dan jasa go0. beton ngangeos kota masa tai belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor pan sai cai belanja pegawai belanja barang dan jasa don ina. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja belanja barang dan jasa penyediaan alat tulis kantor sat food saroaood belanja barang dan jasnyediaan barang cetakan dan penggandaan mesarooood esa tea tea belanja barang dan jasa o00pa00 belanja pegawai belanja barang dan jasa jan (apat rapat koordinasi dan konsultasi luar ,0g .0ganang belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor so.o0.oo0.od ioooaoa eoonvoo toro belanja barang dan jasa belanja modal mp0 na. ir.)eater food enoooodnan7eo.o0j perundang undangan belanja barang dan jasa been jean noah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa program pendidikan anak usia dini i7os0s. fnsoaooood edu0o oto) pengadaan alat praktik dan peraga siswa sen goa belanja barang dan jasa pelatihan kompetensi tenaga pendidik so.o0.oo0.od belanja barang dan jasa ipa d0) program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun penambahan ruang kelas sekolah belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir belanja pegawai penang belanja modal sos pembangunan sarana air bersih dan sanitasi temon tana belanja modal inn ina.belanja modal pengadaan mebeluer sekolah tonooood sresoopood ona0aoa belanja pegawai belanja modal rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah nana lang nan. belanja pegawai belanja modal ono nah rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah belanja pegawai oman belanja modal rehabilitasi sedang berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkirjgn bn.) 3aa penyelenggaraan paket setara smp pon aan nana leon nanayediaan beasiswa berprestasi belanja barang dan jasa d0) dan program pendidikan menengah pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah belanja modal pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir belanja modal pan d0)jean anna belanja modal pengadaan mebeluer sekolah tan too toneoaa goovonoa belanja modal jon penn0 bon o00p0 pengadaan alat rumah tangga sekolah belanja pegawai 00jj100, belanja barang dan jasa dki pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala taman, lapangan o.0g upacara dan fasilitas parkir belanja barang dan jasa lon rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah belanja modal rehabilitasi sedang berat laboratorium dan praktikum sekolah belanja modal rehabilitasi sedang berat perpustakaan sekolah belanja modal pelatihan kompetensi tenaga pendidik eas oouop oouop sad ted belanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan penyusunan kurikulum so00000000 enoonaoo soon belanja barang dan jasa doa da0. penyediaan bantuan operasional manajemen mutu bom) belanja pegawai ,00j\| belanja barang dan jasa penyelenggaraan paket setara smu lan oon belanja barang dan jasa monitoring, evaluasi dan pelaporan s.oo0.ooo.od bayaran pagar belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan minat bakat dan kreativitas siswana men belanja barang dan jasa penyediaan beasiswa berprestasi sen oonooood esooooood pendoa ted belanja pegawai belanja barang dan jasa program pendidikan non formal ataooood tae total pers kota) foo pengembangan pendidikan kekasaran belanja pegawai belanja barang dan jasa re5 ong pengembangan pendidikan kecakapan hidup belanja pegawai pen aan) belanja barang dan jasa program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pembinaan kelompok kerja guru kkg),0g ,0g perlindungan terhadap profesi pendidik belanja pegawai belanja barang dan jasa program manajemen pelayanan pendidikan food food arise too pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan belanja pegawai belanja barang dan jasa non mna.) pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan bidang pendidikan belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan dewan pendidikan karen ann0) belanja pegawai belanja barang dan jasa sen na20 log) penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikanantan belanja barang dan jasa belanja modal ton ina20 o00. aja program pendidikan tinggi pemberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah surplus defisit) bet ooo poker seed oa) tssneoaesodndidikan, pemuda dan olah ragperan serta kepemudaan pembinaan organisasi kepemudaan belanja pegawai ippa belanja barang dan jasa jumlah surplus (defisit)\|rda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kesehrekening uraian sebelum berkurang) dasar hukum perubahan setelanretribusi pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan daerah lain lain pendapatan asli daerah yang sah panah jumlahperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kesehatanktw. barat tahun tentang tambahan penghasilan atas kelangkaan profesi bagi dokterrogram pelayanan administrasi perkantoran sana aan aan penyediaan jasa surat menyurat belanja barang dan jasa .c xcciiii ann man dan listrik .2j belanja barang dan jasa penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan besa kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa 25n penyediaan jasa administrasi keuangan prana belanja pegawai belanja barang dan jasa ina20 penyediaan jasa kebersihan kantor adan sao belanja pegawai belanja barang dan jasa s00p penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja .2i belanja barang dan jasa 3g. perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kesehatanrangs kantor belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal lang opapan ammenuopd belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor teo korona belanja modal pengadaan meilleur ton tor apa belanja pegawai belanja modal l tolol perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kesehat(pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung o.0g t00,0pegawai belanja barang dan jasa program peningkatan kapasitas sumber daya common aparatur pendidikan dan pelatihan formal lan k.0g o.0gdewasaoa. peningkatan pemerataan obat dan perbekalan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kesehatan kesehatan belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan mutu penggunaan obat dan o.0g o.0g perbekalan kesehatan .3i belanja modal i00.0p program upaya kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan penduduk miskin puskesmas dan jaringannya belanja pegawai belanja barang dan jasa pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan belanja barang dan jasahe. ciri, ann dan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan belanja pegawai belanja barang dan jasa 25an ian b0100eningkatan kapasitas laboratorium o.0g o.0g pengawasan obat dan makanan belanja pegawai belanja modalperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kesehatan sadar hidup sehat belanja pegawai belanja barang dan jasa san penyuluhan masyarakat pola hidup sehat belanja pegawai belanja barang dan jasa ona0h peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatanpodium (gay), kurang vitamin dan kekurangan zat gizi mikro lainnya .2ipara belanja barang dan jasa naa tan dngadaan alat logging dan bahan bahan saman l logging wo belanja barang dan jasa d0)sehatan peningkatan imunisasi tata belanja pegawai bea belanja barang dan jasa peningkatan surveillance epidemiologi dan belanja pegawai belanja barang dan jasa program standarisasi pelayanan kesehatan etos belanja pegawai belanja barang dan jasa ban pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan belanja pegawai belanja barang dan jasa lo0n0 monitoring, evaluasi dan pelaporan aon anai t tc@eeasarareodpenang belanja modal pengadaan sarana dan prasarana puskesmas tasarrosand belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal indah perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kesehatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas ,0j pembantu belanja modal pengadaan sarana dan prasarana posyandu o.0g o.0g belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana puskesmas belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling belanja barang dan jasa ona rehabilitasi sedang berat puskesmas pembantu belanja barang dan jasa belanja modbelanja barang dan jasa program peningkatan pelayanan kesehatan lansia perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kesehatan pelayanan pemeliharaan kesehatan pata sesendonog, gar3ro0n00) belanja pegawai belanja barang dan jasa sersehatan rumah sakit umum daerah sultan imanudin pangkalan bukode jumlah anggaran berkurang) uraian te e dasar hukum rekening sebelum setelah perubahan rp) perubahan pendapatan daerah pendapatan asli daerah maa lain lain pendapatan asli daerah yang sah jumlah common seno zonda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a rumah sakit umum daerahbelanja langsung to0002 ets teadministrasi keuangan anasaooood ganovoo belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan alat tulis kantor ban den danh belanja barang dan jasa \|. penyediaan peralatan dan perlengkapan bli kantor belanja pegawai belanja modal go020 penyediaan makanan dan minuman belanja barang dan jasa on.) (dki pengadaan meilleur halo ana ign belanja modal pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung banana kantor belanja barang dan jasa inn na20 rehabilitasi sedang berat rumah dinas perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a rumah sakit umum daerah belanja modal bang bang program peningkatan kapasitas sumber daya oo) oo) aparatur bimbingan teknis implementasi peraturan o.0g o.0g perundang undangan belanja barang dan jasa o0\|ronapaopd belanja pegawai aan belanja barang dan jasa program standarisasi pelayanan kesehatan enuoopaood tes nebula sena penyusunan standar kesehatan belanja pegawai belanja barang dan jasa tttt pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan\|. belanja pegawai belanja modal \|. pengadaan alat alat rumah sakit iman tes eranaod sad belanja pegawai belanja modal pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah\| sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang unggul dan lain lain) belanja pegawaiperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a rumah sakit umum daerah rumah sakit belanja barang dan jasa program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan alih teknologi kedokteran dan ho . .kesehatan belanja barang dan jasa kemitraan peningkatan kualitas dokter dan .s00. oo) .so0,ooyioo.0g belanja pegawai belanja barang dan jasa kemitraan pengobatan bagi pasien kurang merasa tas .oidmampu l w bt ww le wol belanja barang dan jasa pia pn) program peningkatan pelayanan kesehatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rsud belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah ruas surplus (defisit) issn marmerrumah sakit umum daerahkode urai jumlah anggaran berkurang) rekening rain sebelum dasar hukum perubahan \|setelan perubahan rp) pendapatan daerah an0g, (pendapatan asli daerah \|. retribusi daerah perda kab. kotawaringin barat nomor tahun tentang pelayanan persamaan dan kebersihan peraturan daerah kab. kotawaringin barat th. tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah jumlah ieoaoona terpana gamma belanja daerah pa) penaperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas pekerjaan umumbisana belanja pegawai belanja barang dan jasa k0.) nn0.ah sen kon.h0\| penyediaan jasa kebersihan kantor belanja pegawai belanja barang dan jasa 21an 21an i00.0p penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja belanja barang dan jasa termos penyediaan alat tulis kantor serasa pesisir .2jak fak listrik penerangan bangunan kantor belanja barang dan jasa don. don. perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas pekerjaan umumrupa rupa belanja barang dan jasa a90 hape hapesarpuoon.oa santosa tenan belanja modal kanan osn badan pengadaan meilleur belanja modal pemeliharaan rutin berkala gedung kantor too metro cs3t ono)mon. mon. pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung sii sii kantor belanja barang dan jasa program peningkatan disiplin aparatur teoooooood baca sena) pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya belanja barang dan jasa tea program peningkatan kapasitas sumber daya s0.0g aparatur bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan belanja barang dan jasa nn. . perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas pekerjaan umbelanja barang dan jasa inn inn penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun belanja barang dan jasa program pembangunan jalan dan jembatan asa soo aee class sos san pembangunan jalan belanja pegawai belanja barang dan jasa ena lea mna kes ang belanja modal pembangunan jembatan belanja pegawai belanja barang dan jasa sena len belanja modal peningkatan jalan food suowood soa eee belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal boo ina ban jan peningkatan jalan lingkungan pemukiman belanja pegawai aan aan belanja barang dan jasa belanja modal k0. lane sno lang a70 program pembangunan saluran kasi drainase gorong gorong pembangunan saluran drainase gorong eni 'gorong belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal program pembangunan trap talud bojong sorga sorga eraooaoo) pembangunan trap talud brondong belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal (oo perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas pekerjaan umumtetedko ooo sorga tetes ooa) belanja barang dan jasa belanja modal program pembangunan sistem informasi data ,00j base jalan dan jembatan penyusunan sistem informasi data base jalan belanja barang dan jasa belanja modal mao mona pon gong aon penyusunan sistem informasi data base jembatan belanja barang dan jasabelanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal on.) on.) rehabilitasi pemeliharaan alat alat bera belanja pegawaibarang dan jasa belanja modal pembangunan pintu air one soe tek tageteoda season) belanja pegawai belanja barang dan jasa aan men pena belanja modal iii perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas pekerjaan umum rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi tata bae erat belanja pegawai ana anang belanja barang dan jasa rehabilitasi pemeliharaan normalisasi saluran sungai belanja barang dan jasa optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang dana damn dibangun belanja pegawai lana k0. lana kana belanja barang dan jasa pembangunan jaringan irigasi sorga tetes batara) belanja pegawai ban pan belanja barang dan jasa belanja modal \|. peningkatan jaringan irigasi rasa reo russo food seed ora) belanja pegawai merana gna belanja barang dan jasa )\| belanja modal ina fan ipa kana non9lea belanja barang dan jasa pengembangan distribusi air minum set aas bar obama get too) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal ben anu lan annban seb anan pembangunan prasarana pengaman pantaipekerjaan umum program pengembangan wilayah strategis t1. dan cepat tumbuh perencanaan pengembangan infrastruktur belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan peningkatan infrastruktur supwood tsn2nao0opa donsarana dan prasarana air bersih perdesaan belanja pegawai bea belanja barang dan jasa belanja modal sarah pan anang rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan @i7.o00,0oj perdesaan belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan jalan perdesaan belanja pegawai belanja barang dan jasa han belanja modal jumlah ate surplus (defisit) anaanate lokasi sananetena) sonata dead em$$pmm55gelolaan areal pemakaman soa2 san kota son een too pembangunan sarana dan prasarana pemakaman belanja pegawai .2j belanja barang dan jasa belanja modal jumlah soa2 san kota son een too surplus (defisit) coraetoaton otot, miss erencanaan tata ruang eooooa fan ternoda penyusunan rencana teknis ruang kawasan belanja pegawai pena tea belanja barang dan jasa belanja modal jumlah ana. ngn0 n0nn0 )j0, surplus (defisit) pesokerjaan umum bertambah jumlah anggaran rekening uraian sebelum setelan perubahan berkurang) dasar hukum perubahan setelah perubahan rp) belanja daerah belanja langsung program pengembangan kinerja pengelolaan menara sasa ho. persamaan .&i penyusunan kebijakan manajemen adi pengelolaan sampah belanja barang dan jasa belanja modalbon a0n.p01 peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persamaan belanja pegawai aan belanja barang dan jasa program pengelolaan ruang terbuka hijau rth) penataan rth belanja pegawai san aan belanja barang dan jasa belanja modal ian boo jan pea nnn0) perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas pekerjaan umum pemeliharaan rth ani aan ino an) belanja pegawai belanja barang dan jasa mann joan. jumlah eno san ta001) laoperubahan perubahan rp) (sasooooona eko abon belanja daerah s.as9.adoooroa belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor eas eoo8526750. belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan b3.s0010omo tomo kantor belanja pegawaibelanja barang dan jasa belanja modal penyediaan makanan dan minuman 1es. .0g ted.4s2. belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor r0.s. spa belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional .2o0,h bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undanganperencanaan belanja pegawai belanja barang dan jasa program perencanaan pengembangan wilayah\|belanja pegawai belanja barang dan jasa o0s10102 ana modkoe sanitasi perkotaan belanja pegawai belanja barang dan jasa program perencanaan pembangunan daerah kpereaeanetapan rkd onogembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal program perencanaan pembangunan ekonomi zona teszoooe penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal koordinasi perencanaan pembangunan bidang kanan tama ekonomi belanja pegawaidan do. monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja barang dan jasaerhubungan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah desa surplus (defisit) mood lo ubadan perencanaan pembangunanromosi dan kerjasama sao banana sono investasi koordinasi perencanaan dan pengembangan kai penanaman modal oi belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah (eno surplus (defisit, tanas perhubungan,komunikasi dan informatikapendapatan daerah sana 2e.siaran.o) (pendapatan asli daerah \|. .2i retribusi daerah peraturan daerah kab. kotawaringin barat th. tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir tepi jalan umum perda kab. kiw. arat tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor perda kab. kotawaringin barat nomor tahun tentang retribusi menara perda kab. kotawaringin barat tahun tentang retribusi terminal perda kab. kotawaringin barat nomor tahun tentang retribusi tempat khusus parkir peraturan daerah kab. kotawaringin barat th. tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan perda kab. kotawaringin barat tahun tentang retribusi izin trayek jumlah spa belanja daerah ea)jasa. n0nn0 2asanbara aah penyediaan jasa kebersihan kantor \|. belanja pegawai belanja barang dan jasa sera sah pan kong penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjanyediaan alat tulis kantor bade belanja barang dan jasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan magnoaood tarocooaa belanja pegawai lan a3peralatan rumah tangga resnum oat .3i belanja modal penyediaan makanan dan minuman troops0opa belanja barang dan jasa oa. (apat rapat koordinasi dan konsultasi luar oo) daerah belanja barang dan jasa o,00l program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pembangunan gedung kantor belanja pegawai ,00j\| belanja modal pengadaan kendaraan dinas operasional fpnoooooa belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor belanja barang dan jasa pan pan belanja modal pengadaan meilleur koooaoa teo korona belanja modal i00.0p pemeliharaan rutin berkala gedung kantor son gong) belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan season0 tanameliharaan rutin berkala perlengkapan ,00j gedung kantor belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung san oon kantor belanja barang dan jasa nn0. don mna.)sonokorona sad belanja barang dan jasa ing na. program peningkatan kapasitas sumber daya oopegawai belanja modal \|. penyusunan norma, kebijakan, standar dan tonton ton prosedur bidang perhubungan belanja barang dan jasa lia don dorogram peningkatan pelayanan angkutan opold kegiatan peningkatan disiplin masyarakat o,0g o.0g menggunakan angkutan belanja pegawai belanja barang dan jasa 1l wwowlovw olehrogram pembangunan sarana dan prasarana ,0j ooo) perhubungan pembangunan halte bus, taxi gedung terminal belanja modal program pengendalian dan pengamanan lalu masa lintas pengadaan rambu rambu lalu lintas pang na. belanja modal program peningkatan kelaikan pengoperasian .coo.o00,o0) kendaraan bermotor pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor belanja modal pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal indah ear san l01 program pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas lland pembangunan dermaga gedung lland belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah w2n.cs9. surplus (defisit) a20 isn. 2as05000perhubungan komunikasi dan informatikarogram pengembangan komunikasi, informasi daanion ipa pan o lho lho jumlah in9. in0. surplus (defisit) ka. a0rda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a badan lingkungan hidupbertambah kode uraian rumah anggaran gelangekonom food ss:to0.od 1l wow low leo perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a badan lingkungan hidupan ban penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air g.ooo.ooo.o0) dan listrik belanja barang dan jasa anna panahren obama tren obama belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor taman tama belanja pegawai belanja barang dan jasa pop pop penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja belanja barang dan jasa penyediaan alat tulis kantor ite too ite too belanja barang dan jasa a9023an mah 23an mah penyediaan peralatan dan perlengkapan tan tan kantor belanja barang dan jasa belanja modal san san penyediaan peralatan rumah tangga belanja modal penyediaan makanan dan minuman temooopa temooopa belanja barang dan jasa mah mah rapat rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah belanja barang dan jasa . .#"ppp perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a badan lingkungan hidup program peningkatan sarana dan prasarana ,0j aparatur pembangunan gedung kantor belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor iuo korona iuo korona belanja modal bon nn00 bon nn00 pengadaan meilleur sanam belanja modal o0\| o0\| pemeliharaan rutin berkala gedung kantor tera tera belanja barang dan jasa sen ina sen ina pemeliharaan rutin berkala kendaraan de.0a. ,0g @.ooo.ooo.oo) dinas operasional belanja barang dan jasa \|. pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung o0g kantor belanja barang dan jasa program peningkatan disiplin aparatur sap oooaoa sap oooaoa pengadaan mesin kartu absensi belanja modal pengadaan pakaian dinas beserta ,0j ,0j perlengkapannya belanja barang dan jasa lon on0 lon on0o0in bin o00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun k00hop in00 hop in00 sosialisasi kebijakjana belanja modal pengelolaan dan limbah ses esooaoa sen sooko (t. belanja barang dan jasa pengkajian dampak lingkungan stood stood belanja barang dan jasa belanja modal peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) belanja barang dan jasa koordinasi penyusunan amdal mad madana dan rasosoooolantai dan laut lestari genoa tesaoooa belanja barang dan jasa lena pengendalian dampak perubahan iklim pes anang belanja pegawai belanja barang dan jasa san mna ann pengendalian kerusakan hutan dan lahan ha.gon ha.gojgn belanja barang dan jasa pengembangan data dan informasi lingkungan belanja barang dan jasa penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa program peningkatan pengendalian polusi teranaooood teranaooood pengujian emisi udara akibat aktivitas industri belanja barang dan jasa pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengendalian kebakaran hutan aoa pengadaan alat pemadam kebakaran hutan belanja barang dan jasa o00. o a io. perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a badan lingkungan hidup sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengelolaan ruang terbuka hijau sasar sasar mh) penataan rth bana. bana. belanja barang dan jasa jumlah .10n,lingkungan hidup dinas kependudukan dan pencatatan sipikode uraian jumlah anggaran dasar hukum rekening sebelum setelah perubahan perubahan rp) peso s3o loo5o belanja daerah gse237s00n00 )o231l wwwrogram pelayanan administrasi perkantoran o,mojo,0ooj0, belanja pegawai belanja barang dan jasa ,00f,00y4, aparatur pembangunan gedung kantor belanja pegawai belanja modal \|.,00j kantor belanja barang dan jasa program peningkatan disiplin aparatur j0,o0jo, .2j belanja barang dan jasa program peningkatan kapasitas sumber daya dogj0, belanja pegawai, dan pemeliharaan)sosialisasi kebijakan kependudukan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah surplus (defisit) ggit11 belanja daerah belanja langsung o.o7s.o011e.n30.o00. belanja barang dan jasa penyediaan alat tulis kantor .s8aoio.0g oo) daerah belanja barang dan jasaapa belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor .2' 'basa aparatur bimbingan teknis implementasi peraturan o.0g o.0g perundang undangan .2fasilitasi pengembangan pusat pelayanan oo) terpadu pemberdayaan perempuan p2tp2) belanja pegawaipegawai belanja barang dan jasa pengembangan sistem informasi gender dgender belanja barang dan jasa jumlah s.a6s. yaa surplus (defisit) )\|( yakontrasepsi essopnood rara pelayanan pemasangan kontrasepsi belanja pegawai janabelanja barang dan jasa raja fasilitasi forum pelayanan krr bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah(oibb posyandu padu " '&zvzjii belanja pegawai belanja barang dan jasa in0. jumlah surplus (defisit) gesek o0neeestesl sas20. .oderda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas sosiabertambah kode uraian suman anggaran berkurang)belanja langsung sas eooood pea enooood ))\| 1l wol wow perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas sosi90e2 se2 ooo belanja pegawai ,00j belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor ten emo0opa ten emo0opa belanja pegawai belanja barang dan jasa indah indah a90 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja belanja barang dan jasa 00j\| penyediaan alat tulis kantor epooooaoa epa oo0aoa belanja barang dan jasa na.ina0h ina0h a9enan za, daerah belanja barang dan jasa ope zona0 program peningkatan sarana dan prasarana ,0g aparatur m1. pemeliharaan rutin berkala gedung kantor belanja pegawai bea den angoo.enoooaoa belanja modal gp0 ion ina a9on on0 lon on0 a9dao mana heo obor aparatur bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan belanja barang dan jasa hop ina20 r4.2j belanja barang dan jasa penyusunan laporan keuangan semester belanja barang dan jasa beo beo a90 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa a90una belanja barang dan jasa pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosialkesejahteraan sosial sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) belanja pegawai belanja barang dan jasa gon. in0. prasarana kualitas pelayanan, sarana dan pena pena prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pms lho belanja pegawai belanja barang dan jasa menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa belanja pegawai belanja barang dan jasa lon g00p0 ono nah program pembinaan anak terlantar pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar belanja pegawai belanja barang dan jasa terlantar belanja pegawai belanja barang dan jasa kesejahteraan sosial usaha kesejahteraan sosial masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa i16, masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa o0000 pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial belanja pegawai belanja barang dan jasa b00. b00. a90 perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinasbelanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal jumlah ia1.n00, surplus (defisit) ooo0sosialjeon pendapatan asli daerah .2i retribusi daerah perda tahun tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asinget program pelayanan administrasi perkantoran se. sawan\|0. .od belanja barang dan jasa penyediaan alat tulis kantor belanja barang dan jasa 114a414.0g kantor belanja pegawai perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas tenaga kerja dan transmigrasi r18 belanja modal o.o0 bangoo)teonoooojronoa(an a01ningkatan disiplin aparatur o,o0saloofoodbelanja barang dan jasa pendidikan dan pelatihan keteiapan tenaga kerja siap pakai"czc fdthrxd belanja pegawai belanja barang dan jasa a4. sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan t7e.s00.0g oo) tentang ketenagakerjaan belanja pegawai belanja barang dan jasajumlah surplus (defisit) )\|( o.a2ransmigrasian organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasiwilayah transmigrasi soo seafood gesokeko does.3i belanja modal jumlah ser soo second ntt surplus (defisit) see eta ere too) .00h oil owl oledinas koperasi, usaha mikro, kecil, menengahmkm dan pasar002ss1.c0nol sn0.o00. pendapatan asli daerah retribusi daerah perda kab. kotawaringin barat tahun tentang retribusi pelayanan pasar jumlah m1.operasi, umkm dan pasarerasoscoooe program pelayanan administrasi perkantoran 37omsoraod taitessan22n. perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas koperasi, umkm dan pasar penyediaan peralatan dan perlengkapan shi kantor belanja barang dan jasa belanja modal penyediaan peralatan rumah tangga ro.as0. belanja barang dan jasa belanja modal penyediaan bahan bacaan dan peraturan tara perundang undangan1i belanja pegawai belanja modal pengadaan kendaraan dinas operasional maraaooog belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor stood belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor cai .3i belanja modal pengadaan meilleur azdinas koperasi, umkm dan pasar p151asing.o0.odana belanja pegawai belanja barang dan jasab! belanja barang dan jasa sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil lo. menengah belanja pegawai belanja barang dan jasa perencanaan, koordinasi dan pengembangan ,00j usaha kecil menengah belanja barang dan jasa fasilitasi pengembangan usaha kecil lo. menengah doi belanja barang dan jasa fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengaha4. .a1 monitoring, evaluasi dan pelaporan resucoooafasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi belanja pegawasosialisasi hari kepada usaha mikro kecil menengaa4.barang dan jasa oil peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas koperasi, umkm dan pasar iis1 belanja pegawai belanja barang dan jasa penyebaran model model pola pengembangan koperasi belanja pegawai ,00j ,00j belanja barang dan jasa monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja barang dan jasa sh ore elastis sana nanssatsn o0) 55eh50e137\| pre12s000 pkoperasi, umkm dan pasarefisiensi perdagangan era dalam negri penyempurnaan perangkat peraturan, o.0g o,0g kebijakan dan pelaksanaan operasional belanja barang dan jasa pengambangan pasar dan distribusi barang produkbelanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kalima dan asongkegiatan penataan tempat berusaha bagi .o00.og oo) pedagang kalima dan asongan belanja barang dan jasa jumlah surplus (defisit) )\|( 10badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakatelanja langsung sako2solo0od yaa belanja pegawai belanja barang dan jasa po..2i belanja barang dan jasa penyediaan alat tulis kantor co720a00. belanja pegawai belanja barang dan jasa pomasam kantor belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal penyediaan peralatan rumah tangga .2j belanja barang dan jasa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan belanja modanyediaan makanan dan minuman susacooo,00j belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor ,00j s.ooo0.od belanja modal pengadaan meilleur \|. belanja pegawai belanja modal ana pemeliharaan rutin berkala gedung kantor belanja barang dan jasa po. pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional belanja pegawai beo. pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu lia ono belanja barang dan jasa program peningkatan kapasitas sumber daya .o00. aparaturmbangunan pos jaga ronda1l wowwolorogram kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan fasilitasi pencapaian halaqah dan berbagai orum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan belanja pegawai o,00f belanja barang dan jasa seminar, talk show, diskusi peningkatan kmodalyusunan data base partai politik dan verifikasi data pemilih belanja barang dan jasa belanja modal o0jj1 monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja barang dan jasa program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alammantauan dan penyebarluasan informasi oo) potensi bencana alam belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah os2 :57a surplus defisit) sssatuan polisi pamong prajkoo (belanja daerah o,7i\|satuan polisi pamong pra,00j penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00j .2koo.8s2.rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar s00.0g\|3i belanja modalkendaraan o.0g dinas operasionalan jasa ooo aaa. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun belanja pegawaibbisinganana man samenyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi belanja pegawai belanja barang dan jasa evi perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a satuan polisi pamong praja penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah s.san.esa. wal surplus (defisit) sa7e0o0.od walatuan polisi pamong praja perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dewan perwakilan rakydaerah bertambah kode uraian umar anggaran tertuang) dasar hukum rekening sebelum setelah rp) perubahan perubahan (belanja daerah (belanja tidak langsung ,00j13,295sumber dana padnomor tahun sebagaimana diubah beberapa kali, terakhirnomor tahun sebagaimana diubahperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dewan perwakilan rakyat daerahewan perwakilan rakyateno bertambah! lma jumlah anggaran mode uraian semahanggaan getaran) dasar hukum sebelum perubahan rp) perubahan belanja daerah (belanja tidak langsung ,0g ,0g sumber dana paemerintah nomor tahun tentang kedudukan keuangan kepala daerah wakil kepalajumlah gaga onobelanja langsung program pengelolaan areal pemakaman tes to2 too koa seed ood ptun pembangunan sarana dan prasarana pemakaman belanja modal pemeliharaan sarana dan prasarana terang terang pemakaman belanja pegawai ena ona belanja barang dan jasa jumlah tes to2 too koa seed ood ptun surplus (defisit) etooopokese tas00 on) ntt hh, a "data informasi zenodo seafood s.sso. tak pelaksanaan pelelangan secara elektronik lpse) belanja pegawai belanja barang dan jasa b0020fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan bvc belanja pegawai belanja barang dan jasa program perencanaan pembangunan daerah sen sas eko share2ooa anoa tan koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring, evaluasi dan pelaporan masam taman tamara pelaksanaan rencana pembangunan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa l ooooil solo oleh perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a sekretariat daerah peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang dan jasa ulp) belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah tnos top sar narod tea surplus (defisit) son tonoofear ses000 teaataan penguasaan, pemilikan, sasa sasa penggunaan dan pemanfaatan tanah penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dog.) dan pemanfaatan tanah belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal ,00f0, jumlah toa toa surplus defisit) ton ooe s2ste www blsekretariat daerah bertambah jumlah anggaran rekening uraian ma beruang dasar hukum (sebelum perubahan\| perubahan rp) leo yel belanja daerah (belanja langsung peningkatan pelayanan kehidupan beragama pelayanan ibadah haji belanja pegawai belanja barang dan jasa pemberdayaan lembaga penghulu setoran cai cai belanja pegawai belanja barang dan jasa a90o.0g o.0g lo. keagamaan loh belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah termasekretariat daerah bertambah jumlah anggaran resting uraian a uan dasar hukum sebelum perubahan perubahan rp) lelo belanja daerah belanja langsung oo.manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerahsarana dan prasarana olahraga belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah asset koa zooid surplus defisit) booookeaan bona)didikan politik masyarakat para ia75000. ewooooooe2a monitoring dan pelaporan pemilu belanja pegawai naa belanja barang dan jasa jumlah para ia75000. evooooooe2a surplus (defisit) eso kola tokoh0roh oil olbertambah kode jumlah anggaran berkurang) rekening uraian sebelum dasar hukum perubahan setelah.4i lain lain pendapatan asli daerah yang sah jumlah s0opold epaoooaoa ted belanja daerah toto sana sersan taisekretariat daerah bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negaraderasasnopa erasia program pelayanan administrasi perkantoran espana ese zonj00 o0000 gon. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan maa kantor\|. ,oo\| penyediaan jasa jaminan barang milik daerah esanpaood belanja barang dan jasa d0maan bea belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor sen food task oa) belanja barang dan jasa 2in1) perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a sekretariat daerah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja belanja barang dan jasa penyediaan alat tulis kantor eooood ted ted belanja barang dan jasa 00anam listrik penerangan bangunan kantor belanja barang dan jasa aya b0000 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor belanja barang dan jasa daan belanja modal penyediaan makanan dan minuman lea snn aa)rasa suara aparatur pembangunan gedung kantor belanja modal pengadaan kendaraan dinas operasional tooood food belanja pegawai belanja modal \|. pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor seed opold belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan rumah jabatan dinas gesek soon belanja barang dan jasa belanja modal pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan ene cai caiesoopoood ted ted belanja barang dan jasa r00 d0) pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa oo) ttttssb kooooola asahi kokoa) sena belanja pegawai pan belanja barang dan jasa belanja modal penyediaan jasa sewa rumah jabatan genoooo0o sotez eoaooood ted ted belanja barang dan jasa ona.0roaooperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a sekretariat daerah masyarakat, pimpinan anggota organisasi 'sosial dan masyarakat belanja barang dan jasa don mna.).o00. pemerintah daerah lainnya belanja barang dan jasa dk.) kan kang, ynpegawai belanja barang dan jasa evaluasi appraisal aset barang daerah stooaanlo. undangan bodi belanja pegawai belanja barang dan jasa publikasi peraturan perundang undangan tera belanja barang dan jasada kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a sekretariat daerah peraturan perundang undangan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa on00h ion na. jan program pembinaan dan pelayanan hukum pemberian bantuan hukum belanja pegawai belanja barang dan jasa program peningkatan kesadaran dan pemahaman hak asasi manusia pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia saham) belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah toto sana sersan tai '''''',',',, surplus (defisit) 7o0,d0ys1 .3a7belanja langsung program peningkatan ketahanan pangan seo pertanian perkebunan koordinasi pembangunan lingkup pertanian belanja pegawai belanja barang dan jasa pan jumlah pohon surplus (defisit) kas pohoingkatan kapasitas aparatur samar anom pemerintah desa pelatihan aparatur pemerintah desa dalam dog.) jan belanja pegawai belanja barang dan jasa jan bag i3, jumlah .an0 sn0 v00n0 surplus (defisit) song ono soo mekretariat daerah bertambah kode jumlah anggaran berkurang) uraian b v dasar hukum rekening sebelum setelah rp) perubahan perubahan (belanja daerah )o, (belanja langsung program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa wwwo.0go,o0) daerah belanja pegawai j0,ekretariat daerah mae tt bertambah! jumlah anggaran kode uraian tulowwwbelanja barang dan jasa ana san abarang dan jasa hen arah hen angan aan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan pembangunan'peningkatan infrastruktur tenaga ag1. ,00ji3, listrik perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a sekretariat daerah santan santan belanja barang dan jasa belanja modal ipa bana spa nnh peg jumlah aang o11. ani surplus (defisit) to0.o0\| a11\|o, program perlindungan konsumen dan masa pengamanan perdagangan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa belanja pegawai j0, belanja barang dan jasa monitoring dan evaluasi pengendalian penyaluran raskin belanja barang dan jasa ipa akan koordinasi lingkup investasi perdagangan dan industri belanja pegawai belanja barang dan jasa ben akan jumlah ana papanperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a sekretariat dprda7assconol oss4ns200000 pr6.s0g000n0sekretariat dprd program pelayanan administrasi perkantoran pure sarasroa eno te"soona. .t00.0d rasara kao kantor belanja pegawaiaco.food tas perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a sekretariat dprd perundang undangan .3i belanja modal penyediaan makanan dan minuman s0a00 d0n.z0000000 belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan \|. .2o.0g o.0g aparatur bimbingan teknis implementasi peraturan o.0g o,0g perundang undangan .2jen rapat rapat alat kelengkapan dewan belanja barang dan jasa rapat rapat paripurna cai.2i belanja barang dan jasa peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd .2i belanja barang dan jasa jumlahprd dinas pengelolaan keuangan daerah skpan keuangan daerah kode uraian suman anggaran anggaran garang dasar hukum rekening sebelum setelah rp) perubahan perubahan dea a.s aaa xf$jf$f$jjg (pendapatan daerah pendapatan asli daerah .1i pajak daerah perda nomor tahun tentang pajak hotel perda kab. kotawaringin barat tahun tentang pajak restoran perda kab. kotawaringin barat tahun tentang pajak hiburan perda kab. kotawaringin barat tahun tentang pajak reklame perda kab. kotawaringin barat tahun tentang pajak penerangan jalan perda kab. kotawaringin barat tahun tentang pajak air tanah perda kab. kotawaringin barat tahun tentang pajak sarang burung walet perda kab. kotawaringin barat tahun tentang pajak mineral bukan logam dan batuan peraturan daerah nomor tahun perda kab. kotawaringin barat tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan hasi pengelolaan kekayaan daerah yang lo. dipisahkan books lain lain pendapatan asli daerah yang sah jumlah test pada ees see oki terong) belanja daerah oise o00 oat to. ooo.0003s2et a0) tops belanja tidak langsung sumber dana dauengon. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air kana dan listrik belanja barang dan jasa penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan eee kaa tokoh5kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa penyediaan jasa administrasi keuangan taeranod taman royal sad belanja pegawai banana belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor nooooood belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja srpuooaoa belanja barang dan jasa penyediaan alat tulis kantor zooid zooid belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan tos0opold belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan komponen instalasi desa listrik penerangan bangunan kantor belanja barang dan jasa barong ber anand penyediaan peralatan dan perlengkapan ,0g kantor belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal penyediaan peralatan rumah tangga tenpoodra tama daerah belanja barang dan jasa peningkatan mutu pelayanan publik kran tong) belanja pegawai j100, belanja barang dan jasa nas o00. sana) program peningkatan sarana dan prasarana ,0g (se.o75.oo0.o0) a17 aparaturi20120050203 pembangunan gedung kantor ter ran br5000.0g) eri) belanja pegawai belanja modal lag pengadaan kendaraan dinas operasional anno nana konon belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor mnsoopaood koooaoa tua belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor s2nsooaoa goooooa reza belanja modal pemeliharaan rutin berkala gedung kantor sapa o0ao belanja barang dan jasa pemeliharaan rutinfberkalakendaraan boi\| li. dinas operasional belanja barang dan jasa ttteemasa cam pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan laporan keuangan semester san nh. gaon on.) belanja pegawai belanja barang dan jasa kon program peningkatan dan pengembangan (a.coo.oo0,oo) pengelolaan keuangan daerah penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbdaan kon) penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan apbd belanja barang dan jasa ana mnian aninn na. pon n00.a0) intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah belanja pegawai jaa haa belanja barang dan jasa nn.meliharaan dan pengembangan sistem ,0j oo) oo) informasi pengelolaan keuangan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal gp0 jumlah surplus (defisit) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaajabat pengelolakeuangan daerah ppirtambah logo brian suman anggaran berulang dasar hukum rekening sebelum setelah rp) perubahan perubahan pendapatan daerah dana perimbangan .1i dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajakresiden nomor tahun tentang rincian apbn tahun anggaran peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana perimbangdana alokasi umum peraturan presiden nomor tahun tentang rincian apbn tahun anggaran dana alokasperda kabupaten kotawaringin barat tentang apbd t.a pejabat pengelola keuangan daerah ppid apbn tahun anggaran peraturan presiden nomor tahun tentang rincian apbn tahun anggaran dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pelaksanaan dak tambahan pada apbn ta. \|lain lain pendapatan yang sah .1i pendapatan hibah penerusan hibah pemerintah indonesia dari pemerintah australia melalui aus aid untuk water hibah and sanitation hibah dan pmk pmk. tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemda dalam rangka bantuan pendanaan pascabencana .3i dana bagi hasil pajak dari provinsi dan undang undang nomor tahun tentang pajak dan pemerintah daerah lainnya retribusi daerah dana penyesuaian dan otonomperaturan presiden nomor tahun tentang rincian apbn tahun anggaran bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah surat gubernur kalimantan tengah nomor keu daerah lainnyasurat gubernur kalimantan tengah nomor keujumlah lee tebas dok eo3e eos tot aka t2orbit belanja daerah ana belanja tidak langsung .3i belanja subsidi ) tahun tentang pengelolaan keuangan daerah perda kabupaten kotawaringin barat tentang apbd t.a pejabat pengelola keuangan daerah ppid .4i belanja hibah tahun tentang hibah daerah permendagri tahun sebagaimana diubah dengan permendagri tahun tentang pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari apbd perlu tahun sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan perlu tahun tentang perubahan kedua atas perlu tahun tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial belanja bantuan sosial \|. sumber dana bagi hasil pajak bukan pajak belanja bagi hasil kepada undang undang nomor tahun tentang desa provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang desa belanja bantuan keuangan kepada undang undang nomor tahun tentang desa provinsi kabupaten kota, pemerintahan desa dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang partai politibersumber dari apbn peraturan pemerintah nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik belanja tidak terduga jumlah gen esa doi bab solo sassoooe surplus defisit) sosok pembiayaan daerah g3uo 001p parafrasa osetogett ooo penerimaan pembiayaan daerah .1i sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya siapa) (penerimaan pinjaman daerah dan obligasi o.0g daerah pengeluaran pembiayaan daerah fponuoo nona feoovovopaood penyertaan modal investasi) pemerintah daerah perda tahun tentang perubahan ketiga atas perda kab. kotawaringin barat tahun tentang penyertaan modal pemkab ktw. barat pada pt. bank pembangunan daerah kalteng perda tahun tentang penyertaan modal pemkab kotawaringin barat pada perusahaan daerah air minum dam) tirta arut pangkalan bun. perda tahun tentang perubahan kedua atas perda tahun tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat marketing sejahtera perda tahun tentang penyertaan modal perda kabupaten kotawaringin barat tentang apbd t.a pejabat pengelola keuangan daerah ppid pemerintah kabupaten kotawaringin barat pada pt. penjaminan kredit daerah prov. kalteng pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaanapbd t.a pejabat pengelola keuangan daerah ppid perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a badan kepegawaikepegawaian belanja langsung se2o1oesood maa program pelayanan administrasi perkantoran o34 .2s02.362s00. belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor eresonoo zadsektor,00j perundang undangan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a badan kepegawaian belanja barang dan jasa bkanan aparatur pembangunan gedung kantor belanja modal pengadaan kendaraan dinas operasional ooorooood belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor .2i belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan meilleur o00) re.o00. seok.2i belanja barang dan jasa program peningkatan kapasitas sumber daya edi aparatur perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a badan kepegawaian penyusunan laporan keuangan semester hao sana belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun belanja pegawai pan nansan meh seleksi dan penetapan pns untuk tugas belajar .2.2monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja barang dan jasa jumlah sana sanga ted surplus (defisit) )\|( beast.od tedpegawaian perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a inspektorat kabupateabupateinspektorat kabupaten belanja langsung va program pelayanan administrasi perkantoran s.s00.od nasao60s. .od belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor a78: belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tans.es2.oo0.od belanja barang dan jasa perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a inspektorat kabupatetaman(en ang po) .3i belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor rana belanja barang dan jasa belanja modal ptomato kantor belanja barang dan jasa a20o.0g o,0ginspektorat kabupatelanjut hasil temuan pengawasan kepad(t.rda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a inspektorat kabupaten penyusunan kebijakan sistem dan prosedur .0g oo) pengawasan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah surplus (defisit) s13.inspektorat kabupaten kantor pelayanan terpadu periziterpadu perizinan bertambah kode uraian rumah anggaran berkurang), dasar hukum rekening sebelum setelah perubahan perubahan rp) pendapatan daerah "t. etitokoh00o0k tas ooo ira belanja daerah term sopac00. (2oa.o00,00j kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa s00 pon inn.) penyediaan jasa administrasi keuangan jan inn sana para oo) belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor seed oara tmwoaoa) sean belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja koo0aoa snaroooo) belanja barang dan jasa pon inn.) penyediaan alat tulis kantor belanja barang dan jasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan pa)elanja modal banana penyediaan bahan bacaan dan peraturan .0g) oo) ,o0ji00,0g perundang undangan belanja modal nn0 bon kena: asah a90 a90era food sonooopa sang rain aparatur pendidikan dan pelatihan formal naio. perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kantor pelayanan terpadu perizinan)ooood zad zadioi. bio belanja pegawai sei belanja barang dan jasa program mengintensifkan penanganan sasa masam pengaduan masyarakat pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat belanja barang dan jasa 0a20 non9 jumlah surplus (defisit) pama raa mma sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan mnbadan penanggulangan bencana daerah bertambah kode uraian jumlah anggaran \|iagaan dan ertanosn neo ameliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran belanja barang dan jasa dki dki a90 jumlah o0\| .b00 surplus (defisit) ono o0) anperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a badan penanggulangan bencana daerah belanja langsung i677 soo) oo) dan listrik belanja barang dan jasa 000l aaa wwwan too esa tod read belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor danhasan dasa penggandaan belanja barang dan jasa kon. in020 penyediaan komponen instalasi oo) listrik penerangan bangunan kantor belanja barang dan jasa sasa non bola nah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor belanja barang dan jasa belanja modal o00 penyediaan peralatan rumah tangga belanja barang dan jasa belanja modal kn.n0 i00.0p penyediaan makanan dan minuman \|. belanja barang dan jasa bapa mn0. (apatrrapat koordinasi dan konsultasi luar ro.0g daerah belanja barang dan jasa pan japkoooaoa spuoooaoa spa belanja modal mon inn na.o.0g o.0g gedung kantor belanja barang dan jasa lara moon baro aahrpnoooooa ipnoooaoa pengadaan pakaian dinas beserta o.0g o,0g perlengkapannya belanja barang dan jasa pengadaan pakaian kerja lapangan belanja barang dan jasa oon.aan manah banana sankeuangan semester belanja pegawai lan belanja barang dan jasa xie koipegawai o0\| belanja barang dan jasa aan y00. a50 patroli satgas dan posko penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan belanja pegawai belanja barang dan jasa patroli pencegahan dan siap siahaan oo) terhadap banjir dan tanah longsor belanja pegawai belanja barang dan jasa program tanggap darurat pasca bencana ras oooooa sasooopa penyusunan program dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi belanja barang dan jasa koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belanja barang dan jasa pengendalian program rehabilitasi dan rekonstruksi belanja pegawai belanja barang dan jasa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tea toko ane bencana www belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal bana onna jaa program tanggap darurat penyediaan jasa keuangan dan pembentukan rc src belanja barang dan jasa pon ngn g0n. pengangkutan logistik belanja barang dan jasa 1l kosovo www look perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a badan penanggulangan bencana daerah monitoring dan evaluasi status keadaan darurat bencana belanja barang dan jasa apr gong0 aja gongrda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kecamatan arut selselathol tanavonoko0000000. ko00rpo0poros20selatanoo.od fta program pelayanan administrasi perkantoran foodarut selatan penyediaan makanan dan minuman emjanperlengkapan gedung kantor solo0.od belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor ,00j belanja modal pengadaan meilleur rperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kecamatan arut selatan belanja barang dan jasa bang bimbingan teknis implementasi peraturan oo),00j belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah san esosooooe surplus (defisit) bea.sas.o00. ww olo wol www olokkecamatan arut selatan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kecamatan arut utarutarutara97 program pelayanan administrasi perkantoran s64sanam kantor belanja modal penyediaan makanan dan minuman belanja barang dan jasa perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kecamatan arut utarbayaran za1va belanja modal pemeliharaan rutin berkala gedung kantor ,00jio0, belanja modal pemeliharaan rutin berkala kendaraan o.0g oo)indahan tugas pns belanja barang dan jasa dan deo program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sosialisasi peraturan perundang undangan ,00j.s perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kecamatan arut utara) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahu,00j apb desa belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah don. surplus (defisit) )(arut utara) perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kecamatan kumamabol lanonoo0g p0000100.umaia0. program pelayanan administrasi perkantoran o8s.ooo.oo koran.ooanen belanja barang dan jasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan a0kumai penyediaan peralatan rumah tangga recucoooa trjan pengadaan kendaraan dinas operasional .3from oo0ora belanja modal pengadaan meilleursentosa0 kantor belanja barang dan jasa rehabilitasi sedang berat gedung kantor o.o00.od soon belanja barang dan jasa program peningkatan disiplin aparatur belanja barang dan jasa perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kecamatan kumai program peningkatan kapasitas sumber daya s00g\| aparatur bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan belanja barang dan jasa sevoroood belanja pegawai belanja barang dan jasa program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan broo keuangan desa evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa obbumai kecamatan kotawaringin lamwaringin lam(belanja daerah a.o6a 70a. taiotawaringin lam0so00od program pelayanan administrasi perkantoran s e00 soo0sooood belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor senonohfood taecamatan kotawaringin lama penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor belanja modal penyediaan makanan dan minuman sepak0.od s.oo0c00.0d zad0.sa0. ted belanja modal pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas .3i.3i belanja modal pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan r000. belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala rumah dinas belanja barang dan jasa po. pemeliharaan rutin berkala gedung kantor locow perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kecamatan kotawaringin lama belanja barang dan jasa bang (sammas0000\|rda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kecamatan kotawaringin lama evaluasi rancangan peraturan desa tentang ,00j lo. apb desa belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah a.o6a 70a. tai surplus (defisit) tiotawaringin lama kecamatan pangkalan ladladlanonoo0g p0000100.ladg9. m,00o) kantor .3i belanja modal perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a kecamatan pangkalan lada penyediaan makanan dan minuman ' ?)!ti aparatur pembangunan gedung kantor belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor a0a00.lada penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun hoon.ooo.od terh ci , evaluasi rancangan peraturan desa tentang lio apb desa 0th obb belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah surplus (defisit) tanlada kecamatan pangkalan bantengbantenghol le5000000eko00po hoopsbanteng8s0 penyediaan jasa surat menyurat ,00j belanja barang dan jasa o,00foesosoood belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor evo.s0025enyediaan peralatan dan perlengkapan .d00. kal kantor belanja modal jani,00j belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor belanja modal pengadaan meilleur r2 s00. .s00.o00. belanja modal pemeliharaan rutin berkala rumah jabatanekonom0.odrogram peningkatan kapasitas sumber daya ,0g aparatur bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan belanja barang dan jasa a75.o82.lo. apb desbanteng kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pkantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pang kepada pegawai negeri sipil dilingkungan pemkab. ktw. belanja langsung keeremod tos00p00.poj program pelayanan administrasi perkantoran sapa tattoobesama dan listrik belanja barang dan jasa akan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional belanja barang dan jasa o0\| penyediaan jasa administrasi keuangan tonga tattoo belanja pegawai belanja barang dan jasa o0\| penyediaan jasa kebersihan kantor sesama tattoo belanja pegawai han belanja barang dan jasa o0\| penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tenun tattoo belanja barang dan jasa o,00jo, penyediaan alat tulis kantor mood tattoo belanja barang dan jasa lo0n0 aktation0 listrik penerangan bangunan kantor belanja barang dan jasa indah akan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor belanja modal penyediaan peralatan rumah tangga tan ooa tattoo belanja modal amodal bon akan pembangunan gedung kantor belanja modal o0\| pengadaan perlengkapan gedung kantor town tattoo belanja modal bon akan pengadaan meilleur belanja modal o0\| pemeliharaan rutin berkala gedung kantor sasa tattoo belanja barang dan jasa oosaman gedung kantor belanja barang dan jasa akan program peningkatan disiplin aparatur \|on kano\| o0\|yusunan pelaporan keuangan akhir tahun ton aahbelanja pegawaihasan oran akansae taooaoa tattoo belanja pegawai sea belanja barang dan jasa monitoring, evaluasi dan pelaporan tomas ooo tattoo belanja barang dan jasa jae ong akankantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pejahteraan petani mesin pelatihan petani dan pelaku agribisnis .coo.ogses sai belanja barang dan jasa peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani kelompok taningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian perkebunan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah sa2ood surplus (defisit) soo) o ooo.okantor penyuluhan pertanian dan ketahanan panganerlindungan dan konservasi sumber daya sasa hutan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai o,ogo.oo dampak perusakan hutan belanja barang dan jasa bon pansurplus (defisit) ena kona) added aabadan pemberdayaan masyarakat dan desmasyarakat dan desadesrogram pelayanan administrasi perkantoran tessooooa penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air o.0g o.0gtood belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor f,00j penyediaan alat tulis kantor s9.s02 belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan .oco.o00.od rar0spa oa.engadaan kendaraan dinas operasional o,o0\|asoooouopcaibudayaan masyarakat! pedesaan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan,14i pelaksanaan musyawarah pembangunan desa neo.ooo.o sang,00j monitoring, evaluasi dan pelaporanpegawai belanja barang dan jasa l otd owl lilmonitoring, evaluasi dan pelaporan srosoooa rovouca belanja pegawai belanja barang dan jasabelanja pegawai belanja barang dan jasa program penguatan penyusunan dan ba87112209 pendayagunaan profil desa dan kelurahan penyusunan pendataan profil desa dan kelurahan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah darteaod surplus (defisit) ss1a0.oo0.odperpustakaan, arsip dan dokumentasi daerahadministrasi perkantoran sen teranood a.0a1 t0000nn2 penyediaan jasa administrasi keuangan belanja pegawai belanja barang dan jasa aahtatanonopa road belanja barang dan jasa jasa jai penyediaan alat tulis kantor belanja barang dan jasa ,00j penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00j ear sapa ta2812001011152a belanja barang dan jasa been penyediaan komponen instalasi oo) listrik penerangan bangunan kantor belanja barang dan jasa ana nnn,00jti daerah belanja barang dan jasa r00modal o000 ja2 pengadaan perlengkapan gedung kantor belanja modal pengadaan meilleur fer2napaood mo0. belanja pegawai belanja modal pemeliharaan rutin berkala gedung kantor foto00pa .o00. saaran program peningkatan disiplin aparaturngadaan pakaian dinas beserta ooo) perlengkapannya belanja barang dan jasa son o0n20 program peningkatan kapasitas sumber daya gaa.oo0.o0ganas belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun san belanja pegawai belanja barang dan jasa hina program perbaikan sistem administrasi .c00. kearsipan mengklasifikasikan data belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan sarana penyimpanan belanja pegawai belanja modal in020 program penyelamatan dan pelestarian dokumenyarsip daerah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip belanja barang dan jasa lana aan penduplikatan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika belanja barang dan jasa anrogram pemeliharaan rutin berkala sarana dan ooo) prasarana kearsipan monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi o.0g o,0g situasi data belanja barang dan jasa 21an ana jumlah surplus (defisit) nan, arsip dan dokumentasia0balpenyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya bacarawatan bahan pustaka ssevouca asa belanja barang dan jasa 7r26 jumlahtanian dan peternakbelanja barang dan jasa pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawijabelanja modal io perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas pertanian dan peternakan monitoring, evaluasi dan pelaporan mana m00. belanja pegawai belanja barang dan jasa ona.0h jumlah sarabertambah kode jumlah anggaran berkurang) rekening uraian sebelum setelah perubahan! r0 ! dasar hukum perubahan telah perupa rp) (pendapatan daerah (pendapatan asli daerah retribusi daerah peraturan daerah kab.kotawaringin barat th. tentang retribusi rumah potong hewan perda nomor tahun jumlah a12. n0nn0 a00 a00 (pertanian dan peternakno' ' oil u u u wa penyediaan jasa administrasi keuangan lan san snp sena belanja pegawai belanja barang dan jasa on. penyediaan jasa kebersihan kantor ana belanja pegawai belanja barang dan jasa ana penyediaan jasa perbaikan peralatankerja o,ool belanja barang dan jasa uu u u wa penyediaan alat tulis kantor belanja barang dan jasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan enoooaoa belanja barang dan jasa 22an ina penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor belanja barang dan jasa koosemoga sreoovoa tai belanja barang dan jasa jos bean kon) jan rapat rapat koordinasi dan konsultasion.) pengadaan kendaraan dinas operasional belanja modal il. ,00j\| pengadaan meilleur toko belanja modal inn inoo) oo)on o0020il. program peningkatan pengembangan sistem webtoontanian dan peternakan ikhtisar realisasi kinerja skpd belanja pegawai belanja barang dan jasa p01 penyusunan laporan keuangan semester o,0g o,0gd00.d0lan g000 ban peningkatan kemampuan lembaga petani kala bel belanja pegawai belanja barang dan jasa beana. inn na20 pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian perkebunan tepat guna belanja pegawai belanja barang dan jasa po. pengembangan dan pendayagunaan alat mesin pertanian belanja pegawai 00jj100,il. perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas pertanian dan peternakan pertanian perkebunan belanja pegawai belanja barang dan jasa 2aon mna.) yaa perlindungan dan pengamanan produksi pertanian belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pengembangan lahan dan tata guna air pertanianan moon) pengawasan perdagangan ternak antar daerahbelanja modal mon mna.) pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat belanja pegawai ban nan belanja barang dan jasa belanja modal pengembangan agribisnis perternakan belanja pegawai ena nah ara belanja barang dan jasa esp.sarana produksi peternakan era a00 dang) belanja pegawai belanja barang dan jasa sni sen non mna.) jumlah ana ono soo0)kebunan bertambahbelanja pegawai belanja barang dan jasa penanganan pasca panen dan pengolahan hasil\| pertanian belanja pegawai belanja barang dan jasa pengembangan diversifikasi tanaman belanja pegawaii2, peningkatan mutu dan keamanan pangan. monitoring, evaluasi dan pelaporanleisooonl 7ersooonl ondol jumlah surplus pers,kebunkebunan) program pelayanan administrasi perkantoran me.co0.oo0.odoo)z0200000nsp. .aaaaaa perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas perkebunan).3i belanja modal pemeliharaan rutin berkala gedung kantor bisnis. .0daan ookebunan).o02rtanian perkebunan masyarakatbelanja modal pengembangan bibit unggulteeth:bzbzoz:zvd belanja barang dan jasa monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja barang dan jasa musyawarah perencanaan pembangunan perkebunan ti belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah .soo.ogkebunan) perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kehutbelanja daerah (erda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kehutanan program pelayanan administrasi perkantoran ean tangon penyediaan jasa administrasi keuangan belanja pegawai belanja barang dan jasa indah penyediaan jasa kebersihan kantor belanja pegawai sea belanja barang dan jasa penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja frenoooa belanja barang dan jasa bn0 penyediaan alat tulis kantor belanja barang dan jasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan mesla kantor belanja pegawai lan belanja modal penyediaan peralatan rumah tangga ete ooo belanja modal pa0 ina2olomon daerah belanja barang dan jasa \|. perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kehutananmodal s0n pengadaan meilleur belanja modal pemeliharaan rutin berkala gedung kantor oooaoa ete kota) belanja pegawai belanja barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan maroon antao kantor belanja barang dan jasa han ana program peningkatan disiplin aparatur \|.oma test belanja barang dan jasa program fasilitas pindah purna tugas pns ou0 kook ajh pemulangan pegawai yang pensiun sanperundang undangan belanja barang dan jasa iagnnnn loses anon) program peningkatan pengembangan sistem )ji00.dinas kehutanan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd belanja pegawai hen pen pai on.agprogram pemanfaatan potensi sumber daya hutan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi belanja pegawai belanja barang dan jasa perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pengelolaan dan pemanfaatan hutan kek unta belanja pegawai belanja barang dan jasa d0) kon l01 pengembangan industri dan pemasaran hasil ,0g oo) hutan belanja pegawai belanja barang dan jasa pengembangan pengujian dan pengendalian o.0g peredaran hasil hutan belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring, evaluasi dan pelaporan sonssoaoa belanja pegawai belanja barang dan jasa program rehabilitasi hutan dan lahan koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan belanja pegawai belanja barang dan jasa o00p0 pembuatan bibit benih tanaman kehutanan kana ong) belanja pegawai perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kehutanan 2belanja barang dan jasa hen bana monitoring, evaluasi dan pelaporan see oo00 ted belanja pegawaibelanja pegawai belanja barang dan jasa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan seeettokooa mood belanja pegawai taun belanja barang dan jasa belanja modalterma gerasseoaaa surplus (defisit) .s,hutananbertambah jumlah anggaran kode uraian rr,gelolaan kekayaan budaya test teman oran fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya belanja pegawai banana banana belanja barang dan jaspengembangan kebudayaan dan pariwisatbudayaan dan pariwisata fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah teens prenoasosaod goa7a koo eas surplus (defisit) soe tekno opo1 eas a,a,ahawlooconoonovl 2ananomoo0g ' ? on0 ood pendapatan asli daerah retribusi daerah perda kab. kotawaringin barat nomor tahun tentang retribusi rekreasi dan olahraga jumlah (ebudayaan dan pariwisatad program pelayanan administrasi perkantoran s6a. tabanoomon teroyediaan peralatan rumah tangga tooa204.s0.so0.o00.ooot belanja modal ,00j\| program peningkatan disiplin aparatur saa00. .0g pengadaan pakaian dinas beserta o.0g o,0goa2010100 program peningkatan pengembangan sistem perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kebudayaan dan pariwisatcai belanja pegawai belanja barang dan jasabelanja barang dan jasbarang dan jasa koordinasi30g dalam dan luar negerieningkatan pembangunan sarana dan saman prasarana pariwisatagembangan daerah tujuan wisata teranood belanja pegawai belanja barang dan jasa pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi belanja barang dan jasa program pengembangan kemitraan o,0o0\|dinas kelautan dan perikbertambah kode urai jumlah anggaran berkurang) rekening rain sebelum telah perubahan dasar hukum perubahan setelah perubahan rp) pendapatan daerah 7e1.od0 (perda nomor tahun perda kab. ktw. barat tahun jumlah 2e2te tooood sad belanja daerah aaaaaa tor oss esa)kelautan dan perikanwon bes.anak0aan. kan ion.) belanja pegawai belanja barang dan jasa m09. penyediaan jasa kebersihan kantor belanja pegawai belanja barang dan jasa o0n o0n20 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja belanja barang dan jasa penyediaan alat tulis kantor san na. belanja barang dan jasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan tawon belanja barang dan jasa 00np0yediaan peralatan dan perlengkapan ooo) kantor belanja modal penyediaan makanan dan minuman ceeesoooo ses ora) belanja barang dan jasa esa mnana ken pengadaan perlengkapan gedung kantor belanja barang dan jasa belanja modal inn ina. pengadaan peralatan gedung kantor sana gong) belanja modal pengadaan meilleur bean nara belanja modal pemeliharaan rutin berkala gedung kantor ata sad belanja barang dan jasa sep ona pemeliharaan rutin berkala kendaraan @.ooo.ooo.o0jsed toooaoas.0a. aparatur perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kelautan dan perikanteraenood belanja pegawai belanja barang dan jasa program pemberdayaan ekonomi masyarakat saman taman pesisir pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir belanja pegawai aa belanja barang dan jasa pengelolaan dan pengembangan kelautan dan perikanan belanja pegawai belanja barang dan jasa ang olah han kon program pengembangan budidaya perikanan pengembangan bibit ikan unggul lea nan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modalsono esok oa) belanja pegawai belanja barang dan jasa \|. belanja modal perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas kelautan dan perikanan program pengembangan perikanan tangkap toon pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal sen hon mna.) pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap belanja barang dan jasa pon son png peningkatan perikanan tangkap belanja pegawai belanja barang dan jasa nan belanja modalbelanja pegawai belanja barang dan jasa o0a20 jan nng.h0)belanja pegawai belanja barang dan jasa \|. belanja modal peningkatan sarana prasarana pengolahan tradisional belanja pegawai apaan lan belanja barang dan jasa monitoring,evaluasi dan pelaporgembangan promosi dan pemasaran hasil ,0j perikanan belanja pegawai banana belanja barang dan jasa belanja modal jumlah won surplus defisit) (travers.oo0.o0klautan dan perikananrindustrian dan perdagpromosi dan kerjasama sanamho. menengah loh belanja barang dan jasa pengembangan potensi unggulan daerah peran kanlan ona penyelenggaraan pameran investasi belanja pegawai belanja barang dan jasa a51 monitoring, evaluasi dan pelaporan )ji0o. (t. belanja barang dan jasa program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasinyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah feast ono ted surplus (defisit) )\|( sebut ooo0) enreooood ted food oolindustrian dan perdagangrlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan koordinasi peningkatan hubungan kerja o.0g o.0g dengan lembaga perlindungan konsumen belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi penyelesaian permasalahan o.0g o.0g permasalahan pengaduan konsumen belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan pengawasan peredaran barangoperasi pasar ,00j belanja pegawai belanja barang dan jasa telegram peningkatan dan pengembangan ekspor pengembangan informasi peluang pasardagangan luar negri belanja pegawai belanja barang dan jasa beer peningkatan efisiensi perdagangan dalam negripeningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah asanescoooe teasanecoo.bospoo nh.rogram pelayanan administrasi perkantoran foe2a0anama.o0.o00.hun o00a ted belanja barang dan jasa p07ennaood belanja pegawai belanja barang dan jasa program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi p07. pengembangan sistem inovasi teknologi o.0g o,0g industri belanja barang dan jasa penguatan kemampuan industri berbasis teknologi gx,aii belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengembangan industri kecil dan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a dinas perindustrian dan perdagangpemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah belanja pegawaipegawai belanja barang dan jasarogram peningkatan kemampuan teknologi industri pengembangan dan pelayanan teknologi industri belanja barang dan jasa jumlah surplus iv:organisasi sebelum perubahan setelah perubahan bertambah program dan kegiatan jenis belanja jan jenis belanda ntan berkurang) kode program dan kegiatan jenis belanja jumlah jenis belanja ' ) ) e jumlah pegawai barang jasa modal pegawai barang jasa modal rp) jurusan wajib ja. (pendidikan ,00j (oto kyt pendidikan, pemuda dan olah ragoog\| o0g\| keuangan o101 o0g persediaan jasa kebersihan a2oog dod\| tesraoooag 2a2woong o0ono penyataan makanan dan 'e2 a10 dod\| #seaiaoooag a00. 'e2 a10oog oog\| oog o0g\| 'o0g\| kantor perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran pemeliharaan rutin berkala o,o0l o,o0l o,00lhotoo.0g hari tertentu program peningkatan kapasitas o,o0o\| sumber daya aparatur sosialisasi peraturan perundang o.0dog soseooooag 200og g0) o0g akhir tahun (ro1010115 program pendidikan anak usia oo) dini pengadaan alat praktik dan peraga siswa pelatihan kompetensi tenaga ooo) oo) oo) ooo) too pendidik program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun penambahan ruang kelas sekolah oo) oo) pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir pembangunan sarana air bersih #as0. g00\| o0g dan sanitasi (rotor .1g\|pengadaan alat praktik dan o21\| peraga siswa pengadaan mebeluer sekolah o,ool o,ool pemeliharaan rutin berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah rohabitas sedang berat ruang oo) oo) kelas sekolah rehabilitasi sedang berat taman, tool ooo\| perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran lapangan upacara dan fasilitas parkir .63(po penyelenggaraan paket setara oo) oo) "2g smp pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa penyediaan beasiswa berprestasi program pendidikan menengah pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir o01011710 pengadaan alat praktik dan peraga siswa pengadaan mebeluer sekolah o,o0o\| o,oo\| pengadaan alat rumah tangga a00. doo dod\| dooperpustakaan sekolah tan kompetensi tenaga avec00. avec00. jesesoooodl g0) o0g pendidik pelatihan penyusunan kurikulum penyediaan bantuan operasional manajemen mutu bom) peng anggaran paket setara oo) smu evaluasi dan o00.o00og dobj soogooooag ei.o0oog pelaporan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa penyediaan beasiswa berprestasi o,oo\| (anton pena pendidikan non a00) ion ooo dog). tas atacooag fan as0.a00 a00. formal pengembangan pendidikan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran pengembangan pendidikan kecakapan hidup program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan doa pecahan kelompok kerja guru o00. saison0n0) o00. kkghao pena manajemen pelayanan 2eso5.a0000 s05.a000g pendidikan(ot pembinaan dewan pendidikan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan program pendidikan tinggi o,0o\| o,oo\| pemberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi kesehatan (lo00 sato.0oog dod\| sarapaoooag lo00 sat0.00rda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran ( o2 1penyediaan peralatan rumah oog tanggaoa pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatan gedung eooconod\| s00.o0oo(ato bangsa peningkatan disiplin o00.o000g dae\| s1200o000g o00.o0o0anyusanan pelaporan keuangan sis o00. dog ke2song sis o00. o0g akhir tahun (o2ao2.o1 bea obat dan perbekalan .9g1. kesehatan lengan obat dan perbekalan o00107 geos2sero0\| kesehatan #esonoooo\|erda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran pro2a o201 evograrm upaya kesehatan .o0\| masyarakat pelayanan kesehatan penduduk miskin puskesmas dan jaringannya seo layanan kefarmasian dan alat dog #iz2woong a12o0og o0g kesehatan o0peningkatan kesehatan masyarakat peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan penyediaan biaya operasional dan\| .0g oog pemeliharaan (ato pengawasan obat dan "sea s00.ga6 searogram pengembangan obat asli indonesia vb pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia voja masyarakat pola 2s00.ong te2so0og dod\| 2i6e1sorong 2s00.ong 'sno6.o0n hidup sehat peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan (ato tarra perbaikan gizi doo dog) #7asiaoooog wes2aoo.o0\| masyarakat (oa pointgejposiisas kebijakan lingkungan siam dod\| #22sr2coba siam sehat program pencegahan dan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran penanggulangan penyakit menular peavemotantoggng sarang dog\| 1se12s soo ooo01 s1255000) neng nyamuk pengadaan alat logging dan bahan bahan logging pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular peningkatan imunisasi o,oo\|ooo)gunan puskesmas 2167s00g 200rb s07.476o0 pembantu pengadaan puskesmas keliling pengadaan sarana dan prasarana do. .0g do. .0g ro.og puskesmas pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu ena sarana dan prasarana dog s ane.o00. dog s.ane.o00. dog posyandu it pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana puskesmas pemeliharaan rukeliling rehabilitasi sedang berat puskesmas pembantu program kemitraan peningkatan\| pelayanan kesehatan (oa kemitraan asuransi kesehatan masyarakat program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran penyusunpenyediaan jasa administrasi 7o. .0g keuangan penyediaan alat tulis kantor o,oo\| penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (oa penyedo,ool o,0o\| o,0o\| o,oo\| ,00j\| pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor (hehabitasi sedang berat rumah s00.0g soo.) ooo) dinoa penyusunan pelaporan keuangan .o00. .o00. ooo) akhir tahun program standarisasi pelayanan kesehatan penyusunan standar kesehatan .03i pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata pembangunan rumah sakit o,oo\| o,oo\| pengadaan alat alat rumah sakit oo)program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan \|kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan \|kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis oren pengobatan bagi pasien dod\| #esoeozrsag kurang mampu program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat peningkatan mutu pelayanan kesehatan rsud pekerjaan umum (dinas(penyediaan jasa administrasi me: kali keuangan penyediaan jasa kebersihan dod\| teseosooag s001\| o0g kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor\|penyediaan makanan dan oog roo.o\| minuman rapat rapat koordinasi dan o.0,00j\| ( o31. pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan meilleur o,o0\|l o,ool han elemen rutin berkala fen00.o0nog aaa6.7on aa1seong esarsoooo\|juga ago program peningkatan disiplin oog aparatur pengadaan pakaian dinas beserta o.00l o,00l perlengkapannya .03i pengadaan pakaian kerja lapangan pengadaan pakaian kopi oo) oo) ooo 0oof pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu e#feftctt program peningkatan kapasitas o,o0\| o,ool sumber daya aparatur bimbingan teknis implementasi o,o0ldog 1a2sorong o0g akhir tahun program pembangunan jalan dan jembatan pembangunan jalan pembangunan jembatan peningkatan jalan hoa peningkatan jalan lingkungan reg pemukiman program pembangunansaluran drainase gorong gorong pembangunan saluran drainase gorong gorong program pembangunan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran aturanenabiltasiteo00.long '22c00.00n00\| teo00.woong fan ser.long base jal)b renabilitasipemeliharaan btatalat 3g bera rehabilitasi pemeliharaan alat alat.08i pembangunan pintu air (rai \|oaksanaar normalisasi saluran 0g dojo 0g oo. o00 sungai kana wasipemeinaraan jaringan "7o.er2.oo0.0g .ag00.0g "e. .oo0.0g dog irigasi rehabilitasi pemeliharaan normalisasi saluran sungai optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun pembangunan jaringan irigasi peningkatan jaringan irigasi program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah b envesiaan prasarana dan sarana\| air limbah o0pengembangan distribusi air series s240000) sono minum program pengendalian banjir mengendalikan banjir pada daerah\| perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran tangkapan air dan badan badan sungai pembangunan prasarana pengaman pantai program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh perencanaan pengembangan infrastruktur pembangunanipeningkatan infrastruktur program pembangunan infrastruktur perdesaanningkatan jalan perdesaan perumahan dinas pekerjaan umum (resto aan pengelolaan areal f00000 so4 soo (s721o000\| pemakaman pembangunan sarana dan prasarana pemakaman sekretariat daerah (rasa00520 aan pengelolaan areal taste.a0o soap ira son oo0.g\| 35r a24c00. taste.a0o msmawog tea osa.o0oo pemakaman pembangunan sarana dan prasarana pemakaman pemeliharaan sarana dan prasarana pemakamanataan ruang dinas pekerjaan umum (rasio ana perencanaan tata oto.) tango0.among\| 3s8c00. moto. d0r.a00 @solo.oo) o4g ruang \|penyusunan rencana teknis ruang kawasan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran wae tara test mean soo.oo 3g pembangunan (rosa (pada perencanaan pembangunan daerah (ashxeo1 pelayanan teresa0oog year0.o0o0g\| sa515.d0. tozesaoog gila jessioaooogj ssanasadong\| 3cbooo0g administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat o,oj (rae oefpenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik angan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional penyediaan jasa administrasi tar asa.0n dod\| #aeeacooag doo #iegaoonogl g00 dog keuangan (rae oejpenyediaan jasa kebersihan oog oog kantor penyediaan jasa perbaikan dog 2200woong doo #x2 k00oog, g00 dog peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor (rae penyediaan barang cetakan dan oog oog penggandaan bea komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor iti \|penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan makanan dan 21eo0og dod\| 2n0eoooag 21ngo0og doo 2enngoooog, o00\| dog minuman (rae rapat rapat koordinasi dan 9g konsultasi luar daerah (ato angan peningkatan sarana #aoo.ong) ooo #aoo.ong) lanassaz0001\| gasoaooo0) dan prasarana aparatur pembangunan gedung kantor (rae pengadaan kendaraan dinas operasional pengadaan perlengkapan gedung 0g 0g mooooonoe teownoooagj #oooooog kantor (rae pengadaan peralatan gedung oog roo.o\| kantor maan rutin berkala 0g te100. dog teroooooa 0g s00. doo eoooooog esanoooon\| gedung kantor jos. rutin berkala fe5o00. fe5o00. kendaraan dinas operasional (rae pemeliharaan rutin berkala oog oog peralatan gedung kantor (ashxeo1 peningkatan disiplin a00. dog) 38doa0ag o0.a0000 doo 22s0a00ool (issanoooan\| sa) aparatur (rae pengadaan pakaian dinas beserta oog oog perlengkapannya kao pengadaan pakaian khusus hari oog dog sa00o000g\| oog ooo do) gg) kisanoconoo to0og hari tertentu perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran program peningkatan kapasitas o,o0\| o,o0\| o,o0\|isemesteran pee pelaporan keuangan coo.og coo.og dog akhir tahun program pengembangan data informasi pen penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanarencanaan lo. pembangunan daerah naa hi. penyusunan rancangan rkd o,0o\| ops ovarian musrenbang dod\| yen2n22s0g sorang rkd penetapan rkd koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban mkp) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerahperencanaan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran pengembangan ekonomi masyarakat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonominaa moncong, evaluasi dan o,ool pelaporanio. perhubungan daerah pen sekretariat daerah o,oo\| program pengembangan data informasi pelaksanaan pelelangan secara elektronik lpse) program pengembangan wilayah perbatasan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan program perencanaan pembangunan daerah koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana io. pembangunan daerah pen peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang dan jasa ulp) perhubungan dinas perhubungangun aaa mm. os,5g keuangan penyediaan jasa kebersihan soo0g dog) 2nasa soo f975s000) kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor o(tangga no, penyediaan makanan dan tango00.o) dog toooooooag taboo00. tocoocono0j pengadaan kendaraan dinas operasional pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan meilleur o,o0l oo,onata sedang berat gedung 0g dog\| tes2seoooog 0g o0g kantor juga or. program peningkatan disiplin s1 .oo0.g\| s1 s1 .0o0.g\| s1 aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pengadaan pakaian kerja o00.angunan prasarana dan fasilitas perhubungan perencanaan pembangunan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiroro peningkatan pelayanan angkutan kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutangram pengendalian dan pengamanan lalu lintas pengadaan rambu rambu lalu fo00. secondo0a o00.o00og lintas pengadaan marka jalan program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor program pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas lland enagggunan dermaga gedung o00.og\| sono00. &o00. lland (lingkungan hidup dinas pekerjaan umumlolaan ruang terbuka hijau rth) perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran penataan rth ,00j pemeliharaan rth #ecos0oo nen0tanggaperlengkapan gedung oog oog kantor pengadaan peralatan gedung polata aan peningkatan disiplin .a0000 yahoo.ono0\| 5so0nc000g aeoaoog tattoo0n,o aparatur pengadaan mesin kartu absensilampiran enggan pakaian kerja oog lapangano) akhir tahuososinisasi kebijakan pengelolaan "ag persamaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup penilaian kota ten0000000\| sehat adipurapeningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) pengembangan produksi ramah lingkungan koordinasi penyusunan amdal o,0o\|antai dan laut lestari perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran (ros \|pengendalian dampak perubahan\| iklim (rasi pengandaian kerusakan hutan 0g dog mooooooa 0g iso0000000\| dan lahw pengembangan data dan informasi lingkungan penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah program peningkatan pengendalian polusi pengujian emisi udara akibat aktivitas industri pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair program pengendalian kebakaran hutan pengadaan alat pemadam kebakaran hutan koordinasi pengendalian kebakaran hutan sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan program pengelolaan ruang terbuka hijau rth) penataan rth sean daa dan ten tas.aoo on9 sos o00 ten tasaooog geo1ooo.oo\|perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran lain perizinan kendaraan dinas operasional jasa administrasi e7oco.o) dog\| se7stoooog e7oco.o) neo\| o,o0\| o,oo\|\| o,ool pengadaan perlengkapan gedung hrooocono0\| o0nc000\| ooooonog kantor pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pemeliharaan rutin berkala o,00l kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor hox to01 program peningkatan disiplin a00) o0g\| a00) o00) oo)e#fectctt .0last. o,0o\| o,0o\| o,0oanyusanan pelaporan keuangan o00. tso00a dog sesosok res o00. tso00a akhir tahun program penataan administrasi kependudukan pembangunan dan pengoperasian) siak secara terpadu perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran \|implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)perempuan dan perlindungan anak 1a1taa1.4aa1. (penyediaan jasa administrasi ooo) keuangan a1aa1. oponyadaan jasa kebersihan f095000. dog\| ras7soon0 949c00. neng kantor a41. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor o,0o\| o,oo\| o,0o\| o,oo\| penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor a1aa1. penyediaan makanan dan o0g\| ooo) o0g\| oo) oo) o0g\| minuman rapat rapat koordinasi dan o,0o\|1a41. pengadaan kendaraan dinas operasional (pengadaan perlengkapan gedung o0g\| o0g\| oo) o0g\| kantor a41lampiran eeo penyusunan pelaporan keuangan ooo) akhirooo) perempuan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender badan pemberdayaan masyarakat dan dearga berencana dan keluarga sejahtera perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana program pelayanan kontrasepsi pelayanan pemasangan kontrasepsinaa program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga )ipad pengkajian pengembangan model operasional bkb posyandu ipad sosial (dinas sosial program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat#zasoooag .000g o0g keuangan ogfpenyediaan jasa kebersihan ooo) kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja h484t sedang berat gedung dog dog dog dog kantor (aa8. boga peningkatan disiplin oo9 oo9 aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (ah oejpa# perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampir) pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin pelatihan keteingkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pks \|penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (sana nana pembinaan anak foto.o00 oo) #roc0xoo0og "asegaooog @1s15000. terlantar pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantaro,0o\| o,0o\|o,00lws50.0n. dod\| #searaoooag s50.0\| o,oo\| o,o0o\| o,o0jai penyediaan peralatan rumah e00000. ioooonod\| 770no000g i0000. toocooog\| tangga penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan benda makanan dan 0g toge c000) dog\| tosiaoooog 0g toge c000) josidoooogjaan akan peningkatan disiplin o00.a0000 do) soo0a.oo0ag o00.a000g0. oo0. oog akhir tahunprogram peningkatan kesempatan kerja nan informasi bursa ss200000\| o00\| o0g tenaga kerja penyiapan tenaga kerja siap ooo) pakai penmonitoring, evaluasi dan pelaporan lanang dan usaha kecil ja7. menengah asas01 dinas koperasi, umkm dan to6.a11 .0g pasar program pelayanan administrasi perkantoran 15a1. penyediaan jasa surat menyuratg\|kepada naa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan5. pembangunan gedung kantor pengadaan kendaraan dinas operasional pengadaan perlengkapan gedung ta524000. f2ers0000\| 1s00ag mama (s00. kantor \|pengadaan peralatan gedung ooo) kantor pengadaan meilleur o,0o\| o,nsson aparatur peningkatan disiplin dag tos.ago.o00, dag tos.ago.o00, dag aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pengadaan pakaian kerja s005.o00 dobj osoooag s005.o000g o0g lapangaooo) akhir tahunanonioring, evaluasi dan pelaporogpakanakatan kerjasama bidang ooo)kualitas kelembagaan koperasi peningkatan sarana dan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampirmonitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal badan perencanaan pembangunan daerahdinas perindustrian dan perdagangan program peningkatan promosi io. dan kerjasama investasi na) .02pengembangan potensi unggulan ooo) daerah peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal opnvelenggaraan pameran investasi hie2o70i a54 aoi, evaluasi dan dog #seeoooag o,ool pelaporan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal kebudayaan sekretariat daerah o,oo\| peningkatan pelayanan kehidupan beragama pelayanan ibadah haji perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran a7a .0pemberdayaan lembaga ooo) penghulukeagamaan a720a01 kebudayaan dan ,d0 pariwisata aro nan pengelolaan kekayaan tor 2solo f2150. tense.among rias se0.a00og budaya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno o0\|pengembangan kebudayaan dan pariwisatajae ana mudahan dan olah 218ne0.o00,0g\| raga dinas pendidikan, pemuda dan olah raga program peningkatan peran serta kepemudaan amin organisasi kepemudaan se0ef pendapatan dan pelatihan dasar 'ez00001. "sa soon dod\| #soooooooag 'ez00001. kepemimpinan program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat daerah sekretariat daerah program peningkatan peran serta kepemudaan sea organisasi o000) dog\| soo kepemudaan program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga peningkatan manajemen o.o0\| o.o0) organisasi olahraga tingkat perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran \|perkumpulan dan tingkat daerahpemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana'a745000. dog) yon 7snoooag sax.ong ta745000.a00. dog #e0oolong a00. o0g tangga penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan benda makanan dan 0g dog boceoooog 0gperalatan gedung oog ooo ooooooog sorong oog ooo sc00.o00. kantor perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran pengadaan meilleur o,ooj o,oo agunan pelaporan keuangan soo c00. dog 1esooooog soo c00. o0g akhir tahumbangunan pos jaga rondh1. program kemitraan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiron ao022i akan pendidikan politik masyarakat penyuluhan kepada masyarakat okonginasi forum forum diskusi .0g politik penyusunan data base partai politik dan verifikasi data pemilih monitoring, evaluasi dan ooo) pelapor(oa a.ogtoreoooag .otool o,00l perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiranganwo bangunan pelaporan keuangan tan o00. '2so00. pol ono tan o00. '2so00. o0g akhir tahun program peningkatan keamanan\|o.ool o.ool o.ool o.ool perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiraktek prostitusi penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme sekretariat daerah o,oo\| ( io1z0a571 pendidikan politik 2375con) reioooon,o) ooo) 2araoooag 2375con) faso. (@.s00.o0000\| masyarakat cafe monitoring dan pelaporan pemil\|(sekretariat daerah program pelayanan w629., kdh wkd, pimpinan anggota dprd ) keenan jasa jaminan barang ooo) milik daerah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan \|dinas operasionaloo0\| o00.0g\| keuangan penyediaan jasa kebersihan 0g s0c00. dog\| serasa woong 0g o00. kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor 0(penyediaan makanan dan o.0g to.8l o,ool'jabatan dinas pemsiharaar rutin berkala rumah o0g\| oo0o0g\| oo0\| o0g\| o0g\| oog\| oog\|rantas sedang berat gedung fa87o con soo00.o .0000g fa87oc0n. kantor penyediaan jasa sewa rumah o0g\| oo0\| o0g\| o0g\| o0g\| oog\| joo.og jabatan zona akan peningkatan disiplin s00. coa ooo dog) s0ncooog s00. coa ooo aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pengadaan pakaian khusus hari o0g\| oo0\| o0g\| o0g\| oog\| oog\| hari tertentu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bimbingan teknis implementasi perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran \|naa penyusunan laporan keuangan semester (aon penyusunan pelaporan keuangan .0g\| .0g\| ooo) akhir tahua7. manajemen aset o00.0g coo.og oo0.og #1e.oo0.0g dog barang daerah a7. evaluasi appraisal aset barang ooo)doa oejunikas peraturan perundang s00.woong dobj aceooooag s00.woong o0mbinaan dan pelayanan hukum pemberian bantuan hukum program peningkatan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran kesadaran dan pemahaman hak asasi manusia pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia graham) pen sekretariat dprd, kdh wkd, pimpinan anggota dprdar song dog) #socinsooag 2song keuangan ogf persediaan jasa kebersihan oog oo0\| o0g\| o0g\| oog\| oog\|basasonn0\| 7a12song o0g tangga penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan penyediaan makanan dan f2s6s.o0og dog #esesoooag so7i7.woons00. ong\| s0no00. 0g poo c00 kantor peliharaan rutin berkala rumah oog oogperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran (java too oto to"re soo.aoo dog) 1acoaoooog "re soo.aoo o0g aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya program peningkatan kapasitas o,00l0apa apa alat kelengkapan con dog #rooooooag #a150.o00o0gdinas pengelolaan keuangan daeraho7persediaan jasa administrasi oo0\| o0g\| .292s500. keuangan penyediaan jasa kebersihan s00. dog\| "oooooooag s00. nenfree te penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1efbonyeciaan peralatan rumah oog oog tangga penyediaan makanan dan .0000g dobj #eogaoooag .0000g o0g minuman rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah hgberinkatan mutu pelayanan .0000g dog s77eooooag publik program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pembangunan gedung kantor o,0o\| o,0o\| o,0o\| pengadaan kendaraan dinas operasional (aon pengadaan perlengkapan gedung 19e. kantor pengadaan peralatan gedung 0g 020. ega peningkatan disiplin oo9 oo9 aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (aon pengadbai.07i penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran apbd .08i penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd penyusunan rancangan peraturan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran)#9intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah badan) desdog sooooooag lo00. tangga 2ra anto penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan perbedaan makanan dan s10c0n0) dog teraoooag 1s1oc0n0) rerocooog minuman rapat rapat koordinasi dan (l o,oo\| o,oo\| o,oo\| pengadaan kendaraan io. dinas operasional pen pengadaan peralatan gedung hio0000000\| ##i2no000 g00\|ntaran rutin berkala 0g aoc00. dog "ooooooog 0g aoc00. o0g meilleur rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor aan peningkatan disiplin 6o00. do) o00ag eo00.a0000 aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya program peningkatan kapasitas poodog #soooooag semester penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun program peningkatankapasitas o,o0\|.04i pendidikan dan pelatihan fungsional bagi pns daerah program pembinaan dan pengembangan aparatur perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran penyusunan rencana pembinaan "ag karir pns seleksi penerimaan calon pns ,0o\| o,oo\| penempatan pns o,oo\| o00o\| penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis pns .05i pembangunan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah aka mar dan penetapan pns untuk o00.o000g o00.0000g tugas belajar pemberian penghargaan bagi pns yang berprestasi .09imonitoring, evaluasi dan pelaporan inspektorat7eso\| o,oo\| pengadaan kendaraan dinas operasional pengadaan perlengkapan gedung #7asocooa #o00.erabitas sedang berat gedung f50000 so0.o0n kantor gan peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (aondah lanjut hasil temuanda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampirantor pelayanan terpadu perizi#9ooessooag moiesco.o)\| tool pengadaan kendaraan dinas operasional (aonkan peningkatan disiplin do) 257eacooag o0g aparatur pengadaan pakaian dinas besertao,o0\| ,0o0\| o,0o0\|oo keuangan naa.0g .o00.0g\| .o00.0g\| ooo) akhir tahupejabat pengelola keuangseoog tar0o00. dod\| 2ensoeoooag far song ha10o00. keuangan og\|penyediaan jasa kebersihan oo) oo) ooo) ooo) kantor penyediaan alat tulis kantor o,0o\| o,0o\| o,ool(penyediaan peralatan rumah tangga penyataan makanan dan 0g pearaaooog dog\| ssaraoooag 0g desa..0g\| os.an peningkatan disiplin dog) soon oo0ag es00.a0oog aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pengadaan pakaian kerja oog lapangan pengadaan pakaian khusus hari dog #2o0oo00agbmturunan pelaporan keuangan dog 2200o00ag o0g akhir tahuatroli satgas dan posko penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan patroli pencegahan dan siap ooo perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran siahaan terhadap banjir dan tanah longsor program tanggap darurat pasca bencana penyusunan program dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pengendalian program rehabilitasi dan rekonstruksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana program tanggap darurat o,0o\| o,0o\| penyediaan jasa keuangan dan pembentukan trc src pengangkutan logistik o,0o\| o,oo\| o,0o\| o,o0\| o,oo\| monitoring dan evaluasi status keadaan darurat bencana kecamatan arut selipod dod\| cisoooag aei2ana makanan dan dog dog dpengadaan peralatan gedung perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran inn i ieee.a0000 do) sesoaco0ag so0.a0oo5# kecamatan aruen c00. dod\| #atesoooag den c00. 'atesooo0gl g0) o0g keuangan o8\|penyediaan jasa kebersihan ooo) kantor penyediaan alat tulis kantor o,oo\| o,oo\| o,oo\| o,oo\|perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahanilleur o,ool o,ool o,oo\| pemeliharaan rutin berkala o,o0\| gedung kantor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional (rana ata aang peningkatan disiplin "ooo. .o) dae) tooaoooog "ooo. .o) aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya zo1n08 fan fasilitas pindah purna doo) sasacooog o,oo\| tugas pns pemindahan tugas pns o,0oj o,0oj program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sosialisasi peraturan perundang oopoo keuangan naa .01i penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan turunan pelaporan keuangan coo dog o00woong coo o0g akhir tahun program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa aitdhdhd evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa kecamatan kuma\| neng keuangan penyediaan jasa kebersihan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran wp850.0000g dobj sessooooag .000o,o0\|'zooooooog\| .0000ganas sedang berat rumah 0g dojo 0g dinas rehabilitasi sedang berat gedung oog roo.og kantor program peningkatan disiplin 2e.aoo. ,0j 2e.aoo. ,0j aparatur o,o0o\| o,0o\| o,o0rda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran penyusunan laporan keuangan oo0\| oo) oog semester agunan pelaporan keuangan tan c00.\| dog "ooooooog tan c00.\|ega atan kotawaringin a56. lamn4000 dog\| tetoeoooaso0og dod\| sasgeoooa'jabatan dinas pengadaan perlengkapan gedung 16s0so000 kantor pengadaan meilleur pemeliharaan rutin berkala rumah oog oog\| oog o0g\| oo) oog jabatan pemeliharaan rutin berkala rumah perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran panas rakitan sedang berat gedung 72soo) ter soooooog\| o00. soindahan tugas pns o,0o\| o,0o\| o,0o\| o,oo\| program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sosialisasi peraturan perundang ooo)e bangunan pelaporan keuangan s2c001 s00. dog mesooag s2c001 s00.matan pangkalan yeo see s0oo sen ar.o0oog\| yeo san @elenco0.o0) ladperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran22soron20160221eneiharaan rutin berkala rumah rekor dog\| ranieoooag rekor 'sorong\|mbinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan h desa perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa kecamatan pangkalan bantesoseosooo) kantor pengadaan meilleur o,o0\| o,o0\| pemeliharaan rutin berkala rumah 0g ta. 0g a065. jabatan (aon \|pemeliharaan rutin berkala rumah ooo)abitas sedang berat gedung s6s0nc000 kantor boga peningkatan disiplin oo9 oo9 aparatur pengadaan pakaian dinas beserta oo\|2i penyusunan laporan keuangan semester leo penusukan pelaporan keuangan dog toe2woong o0g akhir tahun program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa br evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa hi. ketahanan pangan sekretariat daerah o,oo\| program peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan koordinasi pembangunan lingkup pertanian w w kantor penyuluhan pertanian #opasooag apo.o) o.o0\| o.o) o.o0) o.o0\|too cr penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1efbonyeciaan peralatan rumah oog oog tangga il aa2101. penyediaan makanan dan .o00o0g dog 2520sorong 2s205.o00o0go,0oj o,0oj pembangunan gedung kantor (2s pengadaan perlengkapan gedung o(aa peningkatan disiplin "as oo0.a00o dog) fssooaoooog "as o00.a0oog aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pakaian khusus hari .0000g dog #esoooooag .0000g o0gas pelaporan keuangan aoc00. dog sooooooog aoc00. akhir tahunngembangan cadangan pangan daerah perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran .0115a pengembangan desa mandiri ooo) pangan monitoring, evaluasi dan pelaporan (aon pisa pertanian dan ana xenon yara woong\| sara171 s0) maag a02.cis dos ooo peternakanpengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija pengembangan perbenihan pembibitan monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas perkebunanpenanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (pengembangan diversifikasi a00. seo ooo. dod\| senciooooag a00. song ra0e10000\| tanaman (pengembangan pertanian pada lahan kering peningkatan mutu dan keamanan 27aso dod\| 227osoba 227sog o0g pangmberdayaan masyarakat desa \|(sekretariatadan pemberdayaan masyarakat dan desa perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran program pelayanan son son 97a. administrasi perkantoran o,oo\| o,oo\| o,oo\| o,oo\| oefpenyesiaan jasa komunikasi, oog sumber daya air dan listrik anta jasa pemeliharaan iis dan perizinan kendaraan dinas operasional penyediaan jasa administrasi dod\| tserisooag ser.song doo merisonag, g00 dog keuangan og\| penyediaan jasa kebersihan o.0g kantor penyediaan jasa perbaikan .oog dog doo resooooaogl peralatan kerja bb penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan komponen instalasi isi iis listrik penerangan bangunan kantor been peralatan dan jasoooooog\| 10s0000oog jasooogooe\| hosoaoooog o00\| dog perlengkapan kantor 1penyediaan makanan dan oog minuman dalan koordinasi dan fas00. dod\| #asoooooag fee .long doo. iseesaoonog #07soon0\|oog dinas operasional pengadaan perlengkapan gedung pol g00j dog kantor pembicaraan rutin berkala oog gedung kantor penalaran rutin berkala s00. dog soseooooag s00. doo. sosooooogl o00\| dog kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin berkala oog peralatan gedung kantor (ai aan peningkatan disiplin fasa. oo) stasacooag fasa. doo snasamooog goo o0g aparatur pengadaan pakaian dinas beserta oog perlengkapannya sera pakaian khusus hari 0g dog\| "essooooo 0g doo. tessamooogl o00j dog hari tertentu jean2ai pang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bimbingan teknis implementasi o0g oog peraturan perundang undangan (ara param peningkatan room masa room mastafasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah permanor evaluasi dan ooo)cong evaluasi dan .0000g dog #osooooag p060.0000g pelaporanprogram penguatan oo0\| o0g\| penyusunan dan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran pendayagunaan profil desa dan kelurahan penyusunan pendataan profil desa dan kelurahan (statistik o,oo\| o,oo\| o,oo\| o,oo\| o,oo\| o,ooj i.2a kearsipan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi7 keuangan penyediaan jasa kebersihan .ong sanad dog seraoooag .ong sanad kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja hi. penyediaan alat tulis kantor o,0o\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan vuaan peralatan rumah 0g f22500. dog raso 0g f22500. o0g tangga paavesiaan makanan dan ooo) minuman oro) pengadaan kendaraan dinas operasional jai pengadaan perlengkapan gedung goooconod\| booooooag 'as00.rda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor (asa peningkatan disiplin "soo.0n.o\| dog) 17eoaoooag "soo.0n.o\| o0g aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya program peningkatan kapasitas lo.semester seo penyusunan pelaporan keuangan s00.0g\| s00.0g\| ooo) akhir tahun program perbaikan sistem administrasi kearsipan mengklasifikasikan data pengadaan sarana penyimpanan program penyelamatan dan pelestarian dokumen'arsip daerah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsipmonitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data komunikasi dan informatika dinas perhubungan komunikasi dan informatika program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa naa pembinaan dan pengembangan jaring\|komunikasi dan informasi perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran (sekretariat daerah o,o0\|perpustakaan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi(ae pengembangan minat dan budaya ooo)lenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca (ae ogpuikasi dan sosialisasi minat dan 0g) budaya baca penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah pari evaluasi dan ooo) pelaporan perawatan bahan pustaka oo) oo) jurusan pilihan (pertanian kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan program peningkatan kesejahteraan petani perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran r01 sojpaaunan petani dan pelaku #a00.coo. .c00. oog agribisnis penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis por \|peningkatan kemampuan 'image\| ooo) petani peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani kelompok o1 jasa pertanian dan kdi peternakan program pelayanan administrasi perkantoran je.o1sog fg20001 dog) #n2s6i soo fg20001. keuangan angin jasa kebersihan .o00.0g "2age.o00. .0g '2age. dog kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja le.o1 penyediaan alat tulis kantor o,0dod\| ssoeoooag #570x o00e.o1 pembangunan gedung kantor pengadaan kendaraan dinas operasional je.o1 pengadaan meilleur pemeliharaan rutin berkala perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampirfs00. do) soon oo0ag ps00. aparatur por oejpangaraan pakaian khusus hari o.0gren co0 dog o00woong ren co0 o0g akhir tahun program peningkatan kesejahteraan petani aan petani dan pelaku s00. s00. os0.oog agribisnis por peningkatan kemampuan 'lembaga\|ngembangan dan pendayagunaan alat mesirlindungan dan pengamanan produksi pertanian pengembangan lahan dan tata s2gsonoog s2g.ong he20 s00 guna air pertanian program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran pemeliharaan kesehatan dan o,00l pencegahan penyakit menular ternak r01 pengawasan perdagangan ternak oa) antar daerah ena peningkatan produksi en ria soo a50 .s00o sana errors.oo0o0\| hasil peternakan pembibitan dan perawatan ternak pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat r01 og\| pengembangan agribisnis o.0g perternakan penyediaan sarana produksi peternakan dinas perkebunan program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyuratton co01 dod\| #erasoooag .0000g keuangan r01 og\|penyediaan jasa kebersihan ooo) oo) ooo)rr01 pengadaan perlengkapan gedung 78e50.0g\| kantor pengadaan peralatan gedung color\| o00a color o0o. g00\| o0g kantor pengadaan meilleur pemeliharaan rutin berkala igedungkantor perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran .r menasiitasi sedang berat gedung ooo) kantor ron. program peningkatan disiplin se.ei2.r 04penyusunan pelaporan keuangan ooo) akhir tahun program peningkatan kesejahteraan petani por ena petani dan pelaku so.o00.og) agribisnis penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis sao angkatan kemampuan lembaga dog petanrogram peningkatan produksi perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran pertanian perkebunanlahan pertanian noor, evaluasi dan 'a00000. 'a00000. pelaporan musyawarah perencanaan pembangunan perkebunan z.o2 kehutanan kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangdampingan kelompok usaha perhutanan rakyata2o20i penyataan jasa administrasi a70 dog\| me72oo0oog ag7 sono ne2o201 (pemesan peralatan rumah oog ooo 257eco000\| oog ooo o0g tangga g o ou perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran r02202. t(penyediaan makanan dan oog minuman rapat rapat koordinasi dan to00o\| pengadaan kendaraan dinas operasional poe2o20i pengadaan peralatan gedung jesoooooog\| 16a000000g o0g kantor pengadaan meilleur r02202. pembicaraan rutin berkalapv2o201 aan peningkatan disiplin tass7saloon dog) fsasracooog so0.a0000 gaa7so00. aparatur pengadaan pakaian dinas beserta m1. perlengkapannya r02202. pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu paz2o201 fasilitas pindah purna o00.o0o0g dae\| 2o000.o000g o,o0\| tugas pns r02202. pematangan pegawai yang oog roo.og pensiun program peningkatan kapasitas o,o0\| sumber daya aparatur bimbingan teknis implementasi o,00l peraturan perundang undangan program peningkatan o,o0\|nn penyusunan laporan keuangan semester poe2o20i penyusunan pelaporan keuangan hi0oo00. dog #oooooag tool akhir tahun program pemanfaatan potensi sumber daya hutan pembentukan kesatuan o,00l pengelolaan hutan produksi perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan poe2o201 ts0ghengeliaan dan pemanfaatan fano0010 so0.woong toko00) hutan pengembangan industri dan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran pemasaran hasil hutan .08i pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan pso manilorina evaluasi dan ooo) pelaporan ro220201 program rehabilitasi hutan dan .o00. lahan koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan pembuatan bibit benih tanaman o.0g kehutanan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan poe2o20i moncong evaluasi dan aso.oog dobj seasooooag #aso.woong pelaporanenanggulangan kebakaran hutan dan lahan program perencanaan dan pengembangan hutan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat nee dan sumber daya mineral sekretariat daerah)mbangunan peningkatan infrastruktur tenaga listrik pariwisata poso01 pesam kebudayaan dan ae. "age20. sae. ag0.s07. 7e5. pariwisata program pelayanan administrasi perkantoran perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran penyediaan jasa surat menyurat o,ooj roe2o001 oefpenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tana jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional roa20001 penyediaan jasa administrasi keuangan pos2jadi ogpenyetiaan jasa kebersihan dobj #2nesooag doo #renesonag g00 dog kantor penyediaan jasa perbaikan o.0g ooo) peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor o,oo\| o,oo\| o,oo\| o,o0\| o,oo\| pos2jadi meenyesia barang cetakan dan seed dog sesoooag seed doo #rsegaooog, o00\| dog penggandaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor roe2o001 19penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pos2jadi penyediaan peralatan rumah f25000. dog sesoooag f25000. doo sesaoaag, g00 dog tangga roe2o001 (penyediaan makanan dan oog minuman pos2jadi dalan koordinasi dan dod\| ten2sa2070g fear doo. isararorog yassesonog\| konsultasi luar daerah poa20101 program peningkatan sarana ooo ooo dan prasarana aparatur roa20001 \|pengadaan kendaraan to7. .o00. dinas operasional pos2jadi pengadaan perlengkapan gedung 2arsooog #sooconod\| 2067so00a 2arsooog ksoooono0l pnersaooag o00 dog kantor pengadaan meilleur o.0oj o.0oj roe2o001 pembicaraan rutin berkala oog gedung kantor pos2jadi penalaran rutin berkala ts00o0oog dog toseooooag ts00o0oog doo. tosoomoogl o00\| dog kendaraan dinas operasional roe2o001 pemeliharaan rutin berkala oog peralatan gedung kantor pos2bagi renata sedang berat gedung 0g #o000. 0g 0g) wogonoeoon\| hong kantor poa20101 program peningkatan disiplin ooo oog ooo .aoo. aparatur pos2bagi gaia sara pakaian dinas beserta 0g dog ssdoooooog 0g doo. sedoomooogl o00\| dog perlengkapannya penzoaci pang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur roe2o001 bimbingan teknis implementasi o0g oog peraturan perundang undangan ena param peningkatan homo pasca homo pasce ' penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd bet penyusunan laporan keuangan semester roa20001 penyusunan pelaporan keuangan 72e.o00.0g 72e.o00.0g akhir tahunkoordinasi dengan sektor pendukung pariwisata pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar io. negeri pen program pengembangan destinasi pariwisata r042. (pengembangan objek pariwisata unggulan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata r042. pengembangan daerah tujuan wisata pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi paszoao1 pengembangan do) #600a.o00ag kemitraan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata kelautan dan perikanan pasca kelautan dan tea season tanah zoom tas sea soo tandon soo e2n don wo7sna.o0000\| perikanan program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat o,o02. penyediaan jasa administrasi kai keuangan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran ros200101o,oo\| .11is2oa0i penyediaan peralatan rumah dog g00\| (tangga pena (penyediaan makanan dan o.oo pos2oa0i pengadaan perlengkapan gedung .0000g seo0no00g .0000g kantor ros20501 pengadaan peralatan gedung ag kantor pengadaan meilleur oo) oosca peningkatan disiplin do) #so0aoo0ag #s00.a0000 aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pes2oggi sera pakaian khusus hari 0g dog\| es0oolong 0g o00\| o0g hari tertentu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihan formal o,0o\| o,0o\| o,os2oso1 aan pelaporan keuangan soo soo akhir tahun program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran .01iengelolaan dan pengembangan kelautan dan perikanaos2oa0i doo serangan dan pengembangan he16co0.o00o0g han7 so0.noorngembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap peningkatan perikanan tangkappeningkatan sarana prasarana pengolahan tradisional posaoso1 kara valas dan .3o0. dog pelaporan pengembangan promosi dan pemasaran hasil perikanan lz.o6 perdagangan pasa koperasi, umkm dan .7as ter coa soo tas con (o6n40. pasarperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran (e pengagan kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kalima dan asongan sekretariat daerah program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan .03i peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa monitoring dan evaluasi pengendalian penyaluran raskin koordinasi lingkup investasi perdagangan dan industri dinas perindustrian dan perdagangankonsumen fasilitasi penyelesaian permasalahan permasalahan pengaduan konsumen peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa \|merasionalisasi dan pengembangan upt kemetrologian daerah operasi pasari program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri pengembangan pasar dan distribusi barang produk peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran .o7 (o7207. (penyediaan jasa administrasi 30g keuangan per2or0i ogpenyetiaan jasa kebersihan a00n dog 2ssaaooag o0go720701 penyediaan makanan dan oor. gan peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ro7207. o2oefpeperda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd peron nanas pelaporan keuangan o00. dog toseoooog o00. o0g akhir tahunmampuan teknologi industri pengembangan dan pelayanan teknologi industri jz.o8 iketransmigrasian dinas tenaga kerja dan transmigrasi hjumlah bertambah kode uraian sebelum setelah berkurang) perubahan perubahan rp) pelayanan umum toe perencanaan pembangunan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi kotama daerah, perangkat daerah, kepegawaian san maasazmno0 sena berawan2sog persandian men men eng kearsipan komunikasi dan informatika nn. pertahanan tai cai tai ketertiban dan keamanan ttg (kesatuan bangsa dan poli dalam niger ekonomi to7 pembuangan ketenagakerjaan koperasi dan usaha kecil menengah otto penanaman modal ketahanan pangan ))\| pemberdayaan masyarakat desa pertanian ketuanan ser energi dan sumber daya mineral kelautan dan perikanan oe200 perdagangan. perindustrian ketransmigrasian perda kabupaten kotawaringin barat tentang perubahan apbd t.a lampiran lingkungan hidup lingkungan hidup pertanahan ,oo\| perumahan dan fasilitas umum pekerjaan umum perumahan (o7 kesehatan kesehatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera jos pariwisata dab budaya kebudayaan pariwisata agama o,oo\| o,o0\|daftar jumlah perubahan pegawai per golongan dan per jabatan lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal oktober kabupaten kotawaringin barat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran golongan ruang tenaga staf jumlah golongan iv e golongan iv d golongan iv c golongan iv b golongan iv a 9ogl jumlah golongan golongan ild golongan iii c golongan ill b golongan i a jumlah golongan iii golongan in d golongan golongan il b golongan il a oo) jumlah golongan golongan i d golongan i c golongan i b golongan i a jumlah golongan total san ad)oktober kabupaten kotawaringin bardalam tahun ini kode judul tahun jumlah realisasi s.d rp) kegiatan kegiatan perubahan akhir apbd apbd apbd perubahan apbd manani lampiran viii daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah lampiran viii peraturan daerah nomor tahun tanggal: oktober kabupaten kotawaringin barat daftar pinjaman daerah tahun anggaran jumlah pembayaran jumlah tanggal tahun jumlah prosentase tahun ini sisa pembayaran sumber pinjaman dasar hukum perjanjian pinjaman nilai jangka waktu bunga tujuan rp) rp) pinjaman aa! pinjaman pagi penggunaan , t , w:id daerah obligasi pinjaman nominal obligasi (tahun) pinjaman pinjaman pokok pokok obligasi rp) pin) pinjaman bunga pinjaman bunga daerah daerxiiperlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik, bahwa peraturan perundang undangan belum mengatur secara terperinci mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik lingkungan pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta sehingga diperlukan, yang dimaksud dengan: rekomendasi adalah persetujuan dari pemerintah daerah daerah istimewa yogyakartarsandianihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik meliputi: dinas, otoritas pendaftaran, pengguna, dan perangkat daerah.memiliki kewenangan:berperan:emilik atau pengguna sertifikat elektronik meliputi: gubernur dan wakil gubernurcc.yte.gubernur, wakil gubernur: dan rekomendasi. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh: gubernur apabila permohonan diajukan oleh gubernur, wakil gubernur apabila permohonan diajukan oleh wakil gubernur:jika pemilik atau pengguna sertifikat elektronik tidak bekerja visualisasi sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik berupa quick response code (or code) lee km ran "mi pan sente lab debt mean contoh penggunaan tanda tangan elektronik dalam surat demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. kepala opa pelan ir. rony riyanto hari, m.t. nipse) badan siber dan sandi negarrkdrincian rksebagaimana dimaksud dalamdalam halprovinsi daerah istimewa yogyakartamerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta menggunakan program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakartadaftar isi peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor tahun daftar .oooocoor wo wo woo wen tht lampiran perlu nomor tahun . nana iii bab pendahuluan .ooooooo. woo oom bank latar belakang .cbooo woo woo oom malas dasar hukum .ooooooo wo woman hubungan antar dokumen .oo woo www sistematika dokumen rkd .oco woo ana maksud dan tujuan .ooocoooo wo# woo woo maen bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan .voodoo woooooo gambaran umum kondisi daerah .ooooooooo wook aspek geografi dan demografi .voodoo. woo aspek kesejahteraan masyarakat .oooocoo. woo aspek pelayanan umum .ooooooo woo jaka. aspek daya saing daerah .voodoo woo wo wooaaaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkd sampai tahun berjalan dan realisasi rpm .oocoooo permasalahan pembangunan daerah .cbooo woo bab iii rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah .ooo# woo www mennnannnnnanaaankaaaaaaaaaa arah kebijakan ekonomi daerah. produk domestik regional bruto pdrb) dan pertumbuhan ekonomi .bocor wo. # w## wmnnnnnnnnnannnaaaaaana. struktur sektor ekonomi. kanan struktur pengeluaran dalam pdrb .ooooooo woo isi .o.ooorcoroo wo. wmnnnnnannnannnnnalaalnnaaaaaan ketenagakerjaan .ioocococooo wo. wmoonnnnaakalkana kemiskinan .cocok woo wo.rco wo. woman ketimpangan regional .ooocooooooo voodoo woo ketimpangan pendapatan .cocok woo woo woo woomoooo. arah kebijakan keuangan daerah .cbooo woo.o woo analisis keuangan daerah .voodoo woo. perhitungan kapasitas keuangan daerah .cbooo.o woo analisis sumber pendapatan daerah tahun rencana .i. analisis penerimaan pembiayaan daerah .i.i.oo.oco.oo. wo. woo perhitungan pengeluaran daerah .cocoon woocca analisis pengeluaran pembiayaan tahun rencana .i.ooo. bab tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah .ooo.o tema pembangunan daerah .ooooooooo momo. prioritas pembangunan daerah .iooooooooo woo prioritas pembangunan kewilayahan .ooooooo woo sasaran pembangunan daerah .voodoo.o voodoo bab rencana program dan kegiatan prioritas daerah .voodoo bab penutup .ooo wo# women rencana kerja pembangunan daerah tahun bab pendahuluan latar belakang pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap sikap masyarakat, dan institusi institusi nasional, samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan today, pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka rogers, pembangunanmun emo 2tes201 keeaspek penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. terkait dengan hal tersebut maka pada tanggal maret telah dikeluaralam peraturan bersama menteri tersebut dinyatakan bahwa: penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. mun emo 2ex201 kejutaprovinsi. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsiprovinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal rkd provinsi. pelaksanaan musrenbang rkd. musrenbang rkd untuk tahun ini dilakukan revitalisasi dalam pelaksanaannya, dimana terjadiprovinsimun emo 2tes201 keeprovinsi dilaksanakan. indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsiawal provinsi. provinsiyang merupakan tahun akhir dari pelaksanaan rpm.gambar bagan alir perumusan awal prioritas dan program pembangunan daerah pada tahap penyusunan rancangan awal rkd rkp ipjp prioritas program) pembangunan nasional th.(n) penyusunan rank. arah kebijakan pembangunan awal rkd lima tahunan periode .( telaahan indikasi program prioritas th.(n) ragam, kegiatan .(n) pelaksanaan evaluasi rkd forum konsultasi tahun lalu rancangan prioritas program kegiatan rancangan prioritas program kegiatan musrenbang rkd renstra program kegiatan th.(n) penyusunan prioritas program skpd senja skpd kegiatan .(n)provinsi: peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuanhubungan dokumen perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan skpdbeserta kerangka pendanaangambar bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan rkd provinsiata dan kebijakan pikiran dprd informasi nasional provinsi rancangan pera rancangan awal rkd senja skpd analisis perumusan provinsi gambaran permasalahan umum, pembangunan daerah daerah tama rancangan analisis ekonomi rkd dana kedua moritasan (perumusan program" aas pesan ekonomi kal pita ese kebijakan bea pagu musrenbang penetapan tahun lalu pagu indikasi rkd provinsi ttg rkd midi dek rancangan penyusunan ab kota orum rencana program tahunberjalan phasartapag" akhir rkd kua pas indikasi penyusunan apbd bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun lalu dan n demografi karakteristik lokasi dan wilayah provinsi daerah istimewa yogyakarta diy) berada pulau jawa bagian tengah, tepatnya sisi selatan pulau jawa, dengan bagian selatan dibatasi lautan indones kabupaten wonogiri sebelah tenggara kabupaten purworejo sebelah barat kabupaten magelang sebelah barat laut gambar il. peta provinsi daerah istimewa yogyakarta administrasi provinsi provinsi jawa tengah daerah istimewa yogyakarta tab: gate lana wara fin provinsi jawa tengah (es ara ngan pem legenda semi mia ban ba, eta peter hesnintan sati saras sartosari eungsari gene am) oma ama provinsi diy terletak pada posisi astronomi antara lintang selatan dan bujur timur. diy adalah salah satu provinsi dari provinsi wilayah indonesia dan merupakan provinsi terkecil setelah dki jakarta, dengan luas km? atau dari luas indonesia km?). secara administratif, provinsi diy terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu: kabupaten kulon progo km? kabupaten bantul km? kabupaten gunungkidul km? kabupaten sleman km? kota yogyakarta km? wilayah terluas provinsi diy adalah kabupaten gunungkidul, sedangkan wilayah terkecil adalah kota yogyakarta. gambar il. persentase luas wilayah menurut kabupaten kota provinsi diy kota yogyakarta sumber: diy dalam angka bps provinsi diy berbeda dengan provinsi lain yang banyak mengalami pemekaran sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun jumlah kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan desa provinsi diy tidak mengalami perubahan. wilayah provinsi diy terbagi menjadi kecamatan dan kelurahan yang tersebar seluruh kabupaten dan kota, dengan rincian: kabupaten kulon progo terdiri dari kecamatan dan kelurahan desa kabupaten bantul terdiri dari kecamatan dan kelurahan desa kabupaten gunungkidul terdiri dari kecamatan dan kelurahan desa kabupaten sleman terdiri dari kecamatan dan kelurahan desa kota yogyakarta terdiri dari kecamatan dan kelurahan desa provinsi diy tidak memiliki kawasan pedalaman dan kawasan yang terpencil, juga ditengarai tidak ada desa yang berada wilayah lembah atau daerah aliran sungai. pada wilayah pesisir terdapat desa yang berada sepanjang wilayah selatan kabupaten kulon progo, bantul sampai dengan gunungkidul. pada wilayah daratan yang datar terdapat desa atau sebanyak dari seluruh desa provinsi diy. sementara, pada wilayah lereng punggung bukit terdapat desa yang tersebar sebanyak desa kabupaten kulon progo, desa kabupaten bantul, desa kabupaten gunungkidul, dan desa kabupaten sleman. mun emo 2ex201 kejutan tabel ii. jumlah desa menurut kabupaten kota dan letak geografis provinsi diy, dataran aliran sungai bukit kulonprogo gamungda aan sem . semata provmsidy dasa sumber: diy dalam angka bps provinsi diy hasil rapat verifikasi dari tim nasional pembakuan nama sukabumi yang dilaksanakan pada tanggal juli yogyakarta telah dihasilkan daftar pulau wilayah provinsi diy yaitu sebanyak pulau, yang semuanya masuk dalam wilayah kabupaten gunungkidul yang tersebar pada kecamatan, yaitu purwosari, panggang, tanjungsari, terus, dan girisubo. tabel pulau pulau wilayah kabupaten gunungkidul provinsi diy kecamatan dea wamaputan panggang jumping lawang mondo purwodadi watupayungsiyung watupanjang watunglambor watuganten lor watuganten kidul watubebek watutogog jepit girisubo jongkok watutopi ngusulin tiling kalong ambon songbanyu gungunggandul gudeg baron layar kokoh sumber dirjen pemerintahan umum depdagri) wilayah diy yang terletak pada ketinggian antara dari permukaan laut tercatat sebanyak pada ketinggian kurang dari sebanyak pada ketinggian antara sebanyak dan pada ketinggian atas sebanyak berdasarkan satuan fisiografis, diy terdiri dari satuan pegunungan selatan, seluas km?, ketinggian terletak kabupaten gunungkidul pegunungan seribu) memnon teman2 2x21 pendeta:.berdasarkan informasi dari badan pertanahan nasional, dari km? luas diy, merupakan jenis tanah litosol, regosol, latosol, ,97x grumusol, mediteran, alluvial, dan adalah tanah jenis rencana. gambar persentase luas wilayah menurut jenis tanah provinsi diy alluvial rencana mediteran maan sumber: diy dalam angka bps provinsi diy mun emo 2tes201 keen diy beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. suhu udara rata rata yogyakarta tahun berkisar antara ccurah hujan per hari tahun mencapai maksimum dengan hari hujan per bulan sebanyak kali. tabel rata rata suhu udara, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, arah angin, curah hujan, dan hari hujan provinsi diy kecepatan angin knot gwahpujnperhan hari hujanperbwlan kai sumber: stasiun geofisika klas yogyakarta, penggunaan lahan provinsi diy terbagi menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. pada tahun lahan yang digunakan untuk pertanian tercatat seluas yang terdiri dari lahan sawah seluas dan lahan bukan sawah seluas ha., rawa rawa, hutan negara, dan lainnya masing masing seluas ha, ha, ha, dan ha. pada tahun terlihat bahwa penggunaan lahan terluas adalah untuk penggunaan lahan pertanian bukan sawah tabel ii. luas lahan pertanian untuk sawah terluas berada kabupaten sleman yaitu ha, diikuti kabupaten bantul ha, kabupaten kulon progo ha, kabupaten gunungkidul ha, dan terkecil kota yogyakarta ha, sedangkan lahan pertanian bukan sawah terluas berada kabupaten gunungkidul seluas ha, diikuti kabupaten kulon progo ha, kabupaten sleman ha, kabupaten bantul ha, dan kota yogyakarta ha. sementara itu, luas lahan bukan pertanian kabupaten gunungkidul seluas ha, kabupaten bantul ha, kabupaten sleman ha, kabupaten kulon progo ha, dan kota yogyakarta ha. kabupaten kulon progo dan gunungkidul penggunaan lahan terbesar untuk lahan pertanian bukan sawah dan terkecil untuk pertanian sawah. kabupaten bantul dan kota yogyakarta penggunaan lahan terbesar sebagai lahan bukan pertanian, sedangkan penggunaan terkecil kabupaten bantul sebagai lahan pertanian bukan sawah dan kota yogyakarta sebagi lahan pertanian sawah. sementara itu, kabupaten sleman mane peta te01 ruu penggunaan lahan terluas sebagai lahan pertanian sawah dan terkecil sebagai lahan pertanian bukan sawah. tabel luas lahan pertanian dan bukan pertanian menurut kabupaten kota provinsi diy (hektar) kabupaten kota tan pkn sumber: diy dalam angka bps provinsi diy tabel 1l. menunjukkan perkembangan penggunaan lahan pertanian pada tahun sebesar naik menjadi tahun kemudian turun menjadi tahun sedangkan luas lahan bukan pertanian tahun sebesar turun menjadi tahun dan naik menjadi tahun penurunan dan peningkatan luas penggunaan lahan bukan pertanian pada tahun dan terjadi seiring dengan peningkatan dan penurunan luas penggunaan lahan pertanian pada tahun yang sama. mam peta co01 pena tabel luas penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian provinsi diy, man sini pen penggunaan lahan matan itahanbertanian lahan sawah a7s2\| ibemengaran ason\| aas1\| a7ane \|1ne0\| jamegantuan sar dam bukansawah says tensor times kebun masing padang rumput jamak op2\| oo2\| sa\| oz) soal pang o2r\| o22\| 7s) oas\| (lahan sementaratidak usahakan lors\| ttahanditanamkayu kayuan tag ti16)\| ita isterkebunan o2s\| ozz\| lainnya (pekarangan tanaman \|tahan bukanpertaman saw0 pekarangan lahan untuk bangunan damn asso asal\| mas jaman dapat 3mutan negara sar\| sar\| 1sos\| sar\| ataimmya ass) se) jumlah a0o\| sumber: diy dalam angka bps provinsi diy potensi pengembangan wilayah berdasarkan peraturan daerah provinsi diy nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) provinsi diy, kawasan budidaya provinsi diy terdiri dari: kawasan hutan produksi kebijakan pengambangan kawasan peruntukan hutan produksi provinanten param keren mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan produksi: d). mempertahankan fungsi kawasan hutan. penetapan kawasan peruntukan hutan produksi provinsi diy diarahkan pada: kabupaten gunungkidul seluasprovinsimanten param keren penetapan kawasan peruntukan pertambangana). mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri usaha mikro, kecil dan menengah: b).a). memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada: b). meningkatkan kualitas pelayanan pendukung kawasan pendidikan tinggimemnon teman2 2x21 pendeta:provinsiaturan daerah provinsi diy nomor tahun tentang rtrw provinsi diy, penetapan kawasan rawan bencana alam provinsicc30m dari permukaan air laut). gambar peta rawan bencana provinsi diy aba provinsi jawa tengah kabupaten purworejo swonsral landa pake are ane tanda, sel . maa mana btmmeia yogyakarta sumber: rtrw provinsi diy, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yang mungkin tejadi wilayah provinsiberdasarkan hasil sensus penduduk sp) jumlah penduduk provinsi diy tahun tercatat sebanyak jiwa dengan jumlah penduduk laki laki atau sebanyak jiwa dan penduduk perempuan atau jiwa. sex ratio penduduk provinsi diy sebesar yang berarti terdapat laki laki untuk setiap perempuan. sex ratio menurut kabupaten kota yang terendah adalah kabupaten gunungkidul sebesar dan tertinggi adalah kabupaten sleman sebesar tabel jumlah penduduk provinsi diy hasil sensus penduduk menurut jenis kelamin dan kabupaten kota kulon progo gunungkidul yogyakarta provinsi diy sumber: diy dalam angka bps provinsi diy dilihat dari persebaran penduduk provinsi diy pada tahun jumlah penduduk terbesar berada kabupaten sleman sebanyak juta orang atau sebesar kemudian diikuti oleh kabupaten bantul sebanyak ribu orang atau kabupaten gunungkidul sebanyak ribu orang atau dan kabupaten kulon progo sebanyak ribu orang atau sementara jumlah penduduk terendah berada kota yogyakarta sebanyak ribu orang atau gambar il. persebaran penduduk provinsi diy menurut kabupaten kota, yogyakarta kulon progo sumber: diy dalam angka bps provinsi diy menurut pembagian perkotaan dan perdesaan provinsi diy, persentase penduduk perkotaan sebanyak jiwa atau sebesar dan penduduk perdesaan sebanyak jiwa atau sebesar penduduk kabupaten kulon progo yang tinggal perkotaan sebanyak jiwa dan perdesaan sebanyak mun emo 2tes201 keen jiwa penduduk kabupaten bantul berada perkotaan sebanyak dan perdesaan sebanyak jiwa sedangkan penduduk kabupaten gunungkidul sebagian besar tinggal perdesaan yaitu sebanyak jiwa dan tinggal perkotaan hanya sebanyak jiwa sementara itu, penduduk kabupaten sleman yang berada perkotaan sebanyak jiwa dan tinggal perdesaan sebanyak jiwa x). tabel 1l. jumlah penduduk tahun menurut perkotaan perdesaan provinsi diy kota yogyakarta provnsibv) ( \|ixcozso\| asasi\| sumber: sensus penduduk sp) bps pada tahun kelompok umur tahun tercatat kelompok umur tahun sebesar dan lanjut usia yaitu umur tahun atas sebesar besarnya proporsi penduduk berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk diy. komposisi kelompok umur penduduk diy tahun didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur tahun sebanyak ribu orang atau sebesar sementara itu, tahun dan penduduk diy didominasi oleh kelompok usia tahun, yaitu sebanyak ribu orang tahun dan ribu orang tahun mam peta co01 pena tabel jumlah penduduk hasil proyeksi menurut kelompok umur provinsi diy (x1000), sumber: diy dalam angka bps provinsi diy laju pertumbuhan penduduk provinsi diy pada tahun sebesar kabupaten bantul dan sleman memiliki angka pertumbuhan atas angka provinsi masing masing sebesar dan sementara angka pertumbuhan terendah berada kota yogyakarta sebesar gambar ii. laju pertumbuhan penduduk provinsi diy menurut kabupaten kota, sumber: diy dalam angka bps provinsi diy dengan luas wilayah km , kepadatan penduduk provinsi diy tercatat jiwa per km?. kota yogyakarta yang mempunyai luas wilayah terkecil memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu jiwa per km?, sedangkan kabupaten gunungkidul yang mempunyai wilayah terluas memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu jiwa per km . gambar il. kepadatan penduduk provinsi diy menurut kabupaten kota, kulon progo bantul gunungkidul sleman yogyakarta sumber: diy dalam angka bps provinsi diy berdasarkan data bps, persentase penduduk diy umur tahun atas menurut kegiatan pada agustus adalah merupakan angkatan kerja bekerja dan pengangguran), sedangkan sisanya sebesar merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing masing adalah dan ,66x). sementara pada agustus jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak juta orang atau sebesar dari total penduduk provinsi diy berumur tahun atas bekerja dan pengangguran). jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja pada periode yang sama sebanyak ribu orang atau sebesar (sekolah mengurus rumah tangga dan lainnya ,10x). tabel 1l. penduduk berumur tahun keatas menurut kegiatan provinsi diy agustus) agustus) agustus) kegiatan angkatan kerja bekerja bukan angkatan kerja sekolah tangga lainnya jumlah sumber: diy dalam angka, beberapa edisi, bps provinsi diy sementara berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian perdagangan ,70x, jasa industri dan sisanya sektor sektor lainnya. tabel 1l., penduduk provinsi diy lapangan pekerjaan utama jumlah industri pengolahan perdagangan besar, eceran, dan rumah makan sumber: diy dalam angka bps provinsi diy berdasarkan data dinas tenaga kerja dan transmigrasi, jumlah pencari kerja pada tahun sebanyak orang turun sekitar dibanding tahun sebelumnya yang sebesar orang. mereka terdiri dari laki laki dan perempuan. dari jumlah tersebut berpendidikan sta, diploma ill, diploma iv s1, serta s2 s3, adalah slip dan sisanya berpendidikan sd. persentase lowongan pekerjaan yang tersedia dan penempatan masing masing adalah dan dari total pencari kerja. jumlah transmigran dari provinsi diy pada tahun tercatat sebanyak atau sebanyak jiwa. jumlah transmigran terbanyak berasal dari kabupaten kulon progo yaitu dan terkecil dari kota yogyakarta kk. daerah penempatan terbanyak adalah provinsi sumatera selatan yaitu kk jiwa, diikuti kalimantan barat kk jiwa, sedangkan penempatan terkecil bengkulu sebanyak kk jiwa. tabel il. realisasi pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal provinsi diy, kabupaten kota kepala keluarga kk) \|. iwa sumber: diy dalam angka bps provinsi diy disnakertrans provinsi diy jumlah pns seluruh provinsi diy tahun sebanyak orang dengan komposisi pns laki laki sebanyak orang atau dan perempuan sebanyak orang atau komposisi pns menurut wilayah tugas terbanyak berada kabupaten sleman yaitu orang, diikuti kota yogyakarta sebanyak orang, bantul orang, gunungkidul orang, dan kulon progo orang. sementara pns yang bertugas provinsi sebanyak orang. munte pads 2a20 keren tabel jumlah pegawai negeri sipil pns) menurut jenis kelamin provinsi diy, kabupaten kota lakilaki perempuan jumlah jaman sis) asam sumber: diy dalam angka bps provinsi diy bkn provinsi diy data pendidikan provinsi diy pada tahun tercatat jumlah jenjang hingga sekolah menengah atas sma) sebanyak unit sekolah atau meningkat dibandingkan dengan tahun yang tercatat sekolah. jenjang sekolah dasar sd), pada tahun memiliki sekolah dengan jumlah murid sebanyak anak dan diasuh oleh guru. untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni smp tercatat sebanyak sekolah dengan anak didik yang diasuh oleh orang guru. pada sekolah menengah umum, tercatat sebanyak orang guru yang mengajar siswa yang tersebar pada sekolah. adapun untuk tingkat sekolah menengah kejuruan terdapat unit sekolah dengan siswa yang diajar oleh orang guru. jumlah murid putus sekolah tercatat anak atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun pada jenjang ptn periode provinsi diy memiliki perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak orang dengan jumlah dosen tetap sebanyak orang. tabel jumlah mahasiswa dan dosen pada perguruan tinggi negeri ptn) provinsi diy, ama perguruan tinggi mahasiswa dosen sekolah tinggi pertanahan nasional goo akademi teknologi kulit yogyakarta sekolah tinggi teknologi nuklir nasional sekolah tinggi multimedia sar) sekolah tinggi penyuluh pertanian ce) ot as02\| asas sumber: diy dalam angka bps provinsi diy mane peta te01 ruu adapun jumlah pts provinsi diy pada periode tercatat sebanyak institusi dengan rincian akademi: sekolah tinggi: universitas, politeknik: dan institut. sementara jumlah mahasiswa pts tercatat sebanyak orang yang diasuh oleh orang dosen. tabel jumlah perguruan tinggi pt), mahasiswa, dan dosen menurut jenis perguruan tinggi swasta pts) provinsi diy, institusi amstiut masa politeknik total sumber: diy dalam angka bps provinsi diyprovinsi diy pdrb atas dasar harga konstan adik) nilai pdrb provinsi diy adik pada tahun mencapai milyar rupiah lebih besar dibandingkan dengan tahun yang sebesar milyar rupiah. pertumbuhan nilai pdrb tahun tersebut berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar sektor jasa jasa sebesar sektor pertanian sebesar sektor industri pengolahan sebesar xx, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar x6, sektor konstruksi sebesar ,89x6, dan sektor lainnya adalah sektor keuangan, sewa, jasa perusahaan, listrik, gas air bersih, serta pertambangan penggalian masing masing sebesar dan selama kurun waktu dari tahun sampai hampir semua sektor kontribusi terhadap pdrb mengalami kenaikan, kecuali sektor pertanian yang turun dari tahun sebesar menjadi pada tahun dan sektor pertambangan dan penggalian turun dari tahun sebesar menjadi pada tahun tabel nilai dan kontribusi sektor dalam pdrb adik tahun dasar provinsi diy (milyar rupiah), \|. mala jam penggalian listrik, gas air restoran pengangkutan nan komunikasi keuangan, sewa, js. perusahaan doom saman aan\| sketsa isbn sussex semen anas! oon \|bawaan soo minat sesi sumber: bps provinsi diy pada tahun nilai pdrb provinsi diy menurut lapangan usaha adik diperkirakan mencapai kisaran milyar rupiah hingga milyar rupiah, sedangkan tahun diperkirakan berkisar antara milyar rupiah hingga milyar rupiah. tabel 1l. proyeksi nilai pdrb provinsi diy berdasarkan lapangan usaha adik (milyar rupiah), pertambangan penggalian industri pengolahan listrik, gas air bersih perdangan, hotel restoran pengangkutan komunikasi keu, persewaan jasa urusan jlasajasa .97a, keterangan: m moderat dan o optimis sumber: analisis makro ekonomi, bappeda provinsi diy mane peta te01 ruu berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun dan kontribusi terbesar dalam pdrb berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran masing masing sebesar dan sementara, kontribusi terendah berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, yaitu diperkirakan sebesar tabel proyeksi kontribusi sektor dalam pdrb adik tahun dasar provinsi diy, no) lapangan usaha listrik, gas air bersih \| bangunan \|berdgngn total restoran keu persewaan biasa trust jasajasa pdrb keterangan: m moderat dan o optimis sumber: analisis makro ekonomi, bappeda provinsi diy pdrb atas dasar harga berlaku adb) nilai pdrb provinsi diy tahun adb mencapai milyar rupiah naik dari tahun yang sebesar milyar rupiah. selama periode sampai struktur perekonomian diy didominasi oleh (empat) sektor, yaitu jasa jasa, perdagangan hotel dan restoran, pertanian, dan industri pengolahan. porsi sektor jasa jasa, perdagangan hotel dan restoran, serta industri pengolahan cenderung meningkat setiap tahun sedangkan sektor pertanian cenderung menurun. penurunan kontribusi sektor pertanian sebagai akibat menurutnya luas lahan pertanian dan kenaikan harga biaya produksi pertanian. kontribusi sektor industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan dari tahun menjadi pada tahun kontribusi sektor konstruksi pada tahun relatif tidak bergerak dibandingkan dengan tahun yaitu sedangkan pada tahun kontribusi sektor ini mengalami penurunan menjadi dan meningkat kembali pada tahun menjadi kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran selama kurun waktu sampai terus mengalami peningkatan. pada tahun kontribusi sektor ini sebesar meningkat menjadi pada tahun dan pada tahun sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor jasa jasa dalam perekonomian diy. pada tahun kontribusi sektor jasa jasa yang merupakan sektor paling dominan provinsi diy tergeser oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. namun pada tahun dan kontribusi sektor jasa jasa kembali mendominasi dengan kontribusi mencapai pada tahun dan pada tahun tabel nilai dan kontribusi sektor dalam pdrb adb provinsi diy (milyar rupiah), penggalian industri pengolahan listrik, gas, air bersih perdagangan, hotel, restoran pengangkutan komunikasi keuangan, sewa, jasa perusahaan \|lasajasa sumber: bps provinsi diy tabel bawah memperlihatkan perbandingan nilai nominal pdrb antar waktu dan antar daerah., sedangkan kulon progo merupakan kabupaten dengan nilai pdrb terkecil. mate pat 2e20 peran tabel nilai pdrb adb menurut kabupaten kota provinsi diy (juta rupiah), koma ame sumber: bps provinsi diy ket: angka sementara, " angka sangat sementara dari gambar bawah terlihat bahwa selama kurun waktu (lima) tahun, kinerja perekonomian kabupaten sleman dan kota yogyakarta melampaui rata rata provinsi diy. angka rata rata provinsi diy diperoleh dari jumlah pdrb kabupaten kota se provinsi diy dibagi dengan jumlah kabupaten kota. kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua wilayah merupakan penopang perekonomian provinsi diy. sementara itu, kinerja ekonomi kabupaten bantul hampir sama dengan rata rata provinsi diy, sedangkan kinerja ekonomi kabupaten gunungkidul maupun kabupaten kulon progo masih bawah rata rata provinsi diy. gambar il. nilai pdrb adb menurut kabupaten kota provinsi diy, @ kulonprogo bantul gunungkidul 4s, iga tttvsf sumber: bps provinsi diy dilihat dari sisi kemampuan wilayah,mma paten kereprovinsi diy, pada, sedangkan lahan pertanian daerah tersebut relatif tandus dengan produktivitas rendah. sementara itu, kota yogyakarta dengan luas wilayah terkecil mampu mencapai nilai pdrb yang lebih besar (urutan kedua setelah kabupaten sleman). sebagai ibu kota provinsi diy, kota yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih memadai, sehingga terdapat banyak aktivitas ekonomi setiap sektor. tabel bawah menyajikan perbandingan pdrb antar kabupaten kota menurut lapangan usaha pada kondisi tahun dari tabel tersebut diketahui keunggulan masing masing daerah menurut sektor kegiatan ekonomi. kabupaten gunungkidul lebih dominan sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian dibandingkan kabupaten kota lainnya. kabupaten sleman lebih unggul sektor industri pengolahan: sektor konstruksi: serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. sementara itu, kota yogyakarta lebih unggul sektor listrik, gas, dan air bersih: sektor pengangkutan dan komunikasi: sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan: serta sektor jasa jasa. tabel ii. nilai pdrb kabupaten kota menurut lapangan usaha provinsi diy adb tahun (juta rupiah) amen (asma tawa eng saman (eta pertambangan pes dini masal isasi mika mika perdagangan, hotel mata mita bea kera pengangkutan keuangan, real estat sumber: bps provinsi diy tabel bawah menyajikan kontribusi sektor sektor dominan menurut kabupaten kota provinsi diy tahun kabupaten kulon progo kontribusi pdrb terbesar berasal dari sektor pertanian, jasa jasa, dan perdagangan. kabupaten bantul kontribusi terbesar dari sektor pertanian diikuti kontribusi sektor industri dan perdagangan. kabupaten minato poto kesenian gunungkidul kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, jasa jasa, dan perdagangan. sementara itu, kabupaten sleman berasal dari sektor perdagangan, jasa jasa, dan industri, sedangkan kota yogyakarta kontribusi terbesar berasal dari sektor jasa jasa, perdagangan, dan disusul sektor pengangkutan. tabel il. kontribusi sektor sektor dominan menurut kabupaten kota provinsi diy sumber: bps provinsi diy tabel bawah memperlihatkan nilai pdrb per kapita menurut kabupaten kota provinsi diy. dengan membandingkan nilai pdrb per kapita antar kabupaten kota provinsi diy, terlihat bahwa terjadi kesenjangan antar daerah rupiah, tiga kali pendapatan yang diterima oleh penduduk kabupaten kulon progo, bantul, dan gunungkidul, yang masing masing hanya sebesar juta rupiah, juta rupiah, dan juta rupiah. tabel nilai pdrb per kapita adb menurut kabupaten kota provinsi diy (rupiah), kabupaten kota gunungkidul yogyakarta sumber: bps provinsi diy laju pertumbuhan ekonomi andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara sektoral, spasial (wilayah kabupaten kota), dan penggunaan nilai tambah, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan pada sektor, kabupaten kota, atau komponen penggunaan apa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi provinsi diy. pertumbuhan menurut sektor laju pertumbuhan ekonomi provinsi diy pada tahun mencapai naik poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun yang mencapai ,43x. kemudian pada tahun perekonomian provinsi diy kembali mengalami pertumbuhan sebesar ,16x dibandingkan tahun sebelumnya. perkembangan laju pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian diy semakin membaik. gambar il. pertumbuhan ekonomi provinsi diy @ pertumbuhan ekonomi a sumber: bps provinsi diy dana potent101 kereta apabila dilihat pertumbuhan pdrb pada tahun terhadap tahun sebelumnya beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan adalah: sektor jasa jasa: sektor konstruksi: sektor pertambangan dan penggalian: sektor listrik, gas dan air bersih: sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya. bahkan sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar pada tahun pertumbuhan tertinggi tahun sektor pertambangan dan penggalian dan terendah sektor pertanian sumber utama pertumbuhan dari sektor jasa jasa, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan: serta sektor pengangkutan dan komunikasi. tabel il. laju pertumbuhan pdrb provinsi diy menurut lapangan usaha a00 januar stik gas bersih sss\| cao\| a00\| konstruksi eoo\|asa\| 60e\| tesla sej aan ear) ear @dm sos\| aas\| ase\| sas\| sumber: bps provinsi diy ket: angka sementara, angka sangat sementara berdasarkan hasil proyeksi, pertumbuhan ekonomi provinsi diy diperkirakan berkisar antara sedangkan pada tahun diperkirakan berkisar antara perekonomian pada tahun diperkirakan mengalami perlambatan sebagai dampak krisis global dan stabilitas sosial politik indonesia. tabel ii. proyeksi pertumbuhan pdrb menurut sektor adik provinsi diy usah o kolom perkenan, hotel restoran doliasarsa sae san leo sao sao ket: m moderat dan o optimis sumber: analisis makro ekonomi, bappeda provinsi diy gambar il. proyeksi pertumbuhan ekonomi provinsi diy, pertumbuhan ekonomi 2012m 2013m ket: m moderat dan o optimis sumber: analisis makro ekonomi, bappeda provinsi diy pertumbuhan menurut kabupaten kota jika diamati menurut kabupaten kota provinsi diy, pada tahun pertumbuhan ekonomi paling pesat terjadi kota yogyakarta, yakni mencapai dalam periode rata rata pertumbuhan per tahun kota yogyakarta tertinggi dibanding dengan rata rata pertumbuhan per tahun kabupaten lain provinsi diy, yaitu sebesar namun andil yang diberikan kota yogyakarta terhadap pertumbuhan ekonomi diy tahun hanya mencapai lebih rendah dibandingkan andil yang diberikan oleh pertumbuhan kabupaten sleman xx). hal ini menunjukkan bahwa minato pot keren pertumbuhan ekonomi diy sebesar disumbang oleh kabupaten sleman dan kota yogyakarta sebesar selain kota yogyakarta dan kabupaten sleman, kabupaten bantul juga memberikan andil terhadap pertumbuhan provinsi diy tahun lebih dari mana laju pertumbuhan rata rata dalam periode mencapai per tahun. kinerja ekonomi kabupaten bantul yang semakin meningkat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah provinsi diy. tabel pertumbuhan ekonomi kabupaten kota, rata rata pertumbuhan per tahun, dan andil pertumbuhan provinsi diy kabupaten kota pertumbuhan sumber: bps provinsi diy ket: angka sementara, "angka sangat sementara pertumbuhan menurut penggunaan berdasarkan penggunaan nilai tambah yang dihasilkan provinsi diy, pertumbuhan tertinggi pada tahun dicapai oleh komponen konsumsi lembaga nirlaba (non profit institution) mencapai xx. komponen lain yang tumbuh cukup tinggi adalah komponen konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada komponen konsumsi pemerintah, yaitu sebesar demikian pula, secara rata rata dalam periode komponen konsumsi lembaga nirlaba menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, yakni sebesar per tahun. kemudian diikuti oleh komponen konsumsi pemerintah dan komponen konsumsi rumah tangga, yakni masing masing mencapai dan per tahun, sedangkan rata rata pertumbuhan ekspor barang dan jasa dan rata rata pertumbuhan impor, yaitu masing masing sebesar dan per tahun. andil penggunaan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi diy pada tahun pada komponen konsumsi rumah tangga yakni mencapai hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang diciptakan provinsi diy masih banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga. pada posisi berikutnya, komponen ekspor barang dan jasa juga memberikan andil yang cukup besar, yakni mencapai seiring dengan semakin membaiknya perekonomian global. andil yang diberikan oleh komponen impor barang dan jasa yang cukup besar menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan penduduk masih dipasok dari luar negeri atau luar daerah. berarti provinsi diy masih tergantung pada negara atau daerah lain. tabel pertumbuhan ekonomi menurut penggunaan, rata rata pertumbuhan per tahun, dan andil pertumbuhan provinsi diy komponen penggunaan pertumbuhan konsumsi lembaga nirlaba pembentukan modal tetap bruto pmb) perubahan inventori") pdrb dee sumber: bps provinsi diy ket: angka sementara, angka sangat sementara cc. laju inflasi perkembangan laju inflasi dari tahun sampai dengan tahun ditunjukan pada gambar bawah. inflasi pada tahun sebesar turun drastis pada tahun menjadi namun kemudian pada tahun terjadi kenaikan inflasi menjadi dan penurunan pada tahun menjadi gambar il. laju inflasi provinsi diy, @ inflasi sumber: bps provinsi diy mam peta co01 pena tingginya inflasi pada tahun salah satu akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bbm pada pertengahan tahun berdampak pada meningkatnya harga harga berbagai komoditas baik tingkat produsen maupun tingkat konsumen. berbeda dengan inflasi yang terjadi pada tahun yang mendekati dua digit, pada tahun diy mengalami inflasi yang terendah dibanding dengan inflasi tahun tahun sebelumnya, yaitu faktor faktor yang menyebabkan rendahnya inflasi yang terjadi indonesia merupakan dampak keseluruhan dari eksternal dan internal. krisis ekonomi global menyebabkan permintaan dunia menurun, dan berimbas dengan terjadinya penurunan harga komoditas pasaran internasional. kondisi ini kemudian berdampak indonesia. faktor internal, dengan tidak adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan pricing shock seperti menaikan tarif dasar listrik tdl) dan atau bahan bakar minyak (bbm) sepanjang tahun lain pihak pasokan komoditas kepada masyarakat dan lancarnya distribusi barang saat menjelang natal dan tahun baru menyebabkan harga barang pasaran tidak melonjak. disisi lain, melonjaknya harga bahan makanan pokok sebagai akibat anomali musim ditahun merupakan pemicu utama terjadinya inflasi diy hingga mencapai jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka inflasi tahun tabel ii. proyeksi inflasi provinsi diy, sumber: analisis makro ekonomi, bappeda provinsi diy proyeksi inflasi diy tahun dan masing masing sebesar ,00xx dan ,20x. kenaikan inflasi tahun diperkirpdrb per kapita pdrb per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah wilayahnilai pdrb per kapita provinsi diy atas dasar harga berlaku adb) sejak tahun sampai mengalami peningkatan. pada tahun pdrb per kapita diy sebesar juta rupiah mengalami kenaikan secara nominal hingga tahun mencapai juta rupiah. sementara itu, kenaikan pdrb per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai pdrb per kapita atas dasar harga konstan adik) pdrb per kapita adik selama kurun waktu sampai terus mengalami kenaikan, dari tahun sebesar juta rupiah menjadi sebesar juta rupiah pada tahun tabel il. perkembangan pdrb per kapita adb dan adik provinsi diy (rupiah), sumber: bps provinsi diy indeks gini dan pemerataan pendapatan menurut bank dunia pada gambar bawah terlihat bahwa rasio gini cenderung menurun dari pada tahun menjadi pada tahun sebaliknya, dengan ukuran kriteria bank dunia kbd), persentase pendapatan yang dinikmati oleh penduduk berpendapatan terendah memiliki kecenderungan meningkat dari pada tahun menjadi pada tahun fenomena penurunan rasio gini dan peningkatan persentase pendapatan yang dinikmati oleh penduduk berpendapatan terendah menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk provinsi diy semakin merata. gambar 1l. rasio gini pemerataan pendapatan kriteria bank dunia provinsi diy @ rasio gini si kbd roll toro mem ne. dna sumber: bps provinsi diy indeks ketimpangan williamson ketimpangan antar wilayah yang diindikasikan oleh indeks williamson pada periode menunjukkan trend yang meningkatwilayah (kabupaten kota) provinsi diy semakin memprihatinkan. gambar indeks williamson provinsi diy wi sumber: bps provinsi diy persentase penduduk atas garis kemiskinan menurut data bps, pada tahun tercatat garis kemiskinan diy senilai rupiah per kapita per bulan meningkat dibanding garis kemiskinan tahun yang senilai rupiah per kapita per bulan. tabel ii. indikator kemiskinan provinsi diy, tahun garis kemiskinan jumlah penduduk miskin rp kapita bl) (ribu jiwa) sumber: statistik daerah bps provinsi diy dengan batas garis kemiskinan tersebut tabelmenjadi sementara itu, persentase penduduk bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dari tahun sebanyak ribu jiwa atau sebesar dari total penduduk diy menjadi ribu jiwa atau sebesar pada tahun gambar persentase penduduk bawah dan atas garis kemiskinan provinsi diy, bawah garis kemiskinan mdi atas garis kemiskinan sama gama man man ban sumber: bps provinsi diy increment capital output ratio icon) provinsi diy selama kurun waktu angka icon provinsi diy per tahun relatif tinggi atas (enam) persen. hal ini berarti kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan provinsi diy dapat dikatakan relatif kurang efisien. angka icon yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran pada tahun icon provinsi diy sebesar dan cenderung mengecil sampai dengan tahun sebesar kemudian icon provinsi diy mencapai puncaknya ketika terjadi musibah gempa sebesar dan kembali menurun pada tahun menjadi sebesar dan turun lagi menjadi pada tahun selanjutnya, pada tahun angka icon mengalami kenaikan menjadi dan tahun angka icon mengalami perbaikan menjadi sejalan dengan menguatnya laju pertumbuhan ekonomi (lpe). gambar perkembangan icon provinsi diy, lpe s icon sumber: icon sektoral provinsi diy bps provinsi diy angka koefisien icon pada tahun yang mencapai menunjukkan bahwa pada tahun tersebut banyak investasi dilakukan tetapi output yang dihasilkan hanya mengalami pertumbuhan positif yang relatif kecil. seperti diketahui, bahwa pada tahun provinsi diy terjadi gempa bumi yang menghancurkan sebagian besar bangunan, mesin dan peralatan produksi sehingga pelaku ekonomi harus melakukan penggantian atau perbaikan barang barang modal tersebut. sebagai akibatnya nilai investasi pada tahun itu relatif menjadi besar sementara produksi menurun karena belum pulihnya kapasitas produksi. sementara itu, membaiknya angka icon pada tahun dan dikarenakan barang modal dan peralatan yang rusak pada tahun sudah diperbaiki dan mulai berproduksi secara normal. sedangkan memburuknya angka icon pada tahun kemungkinan disebabkan oleh krisis ekonomi global yang menyebabkan kegiatan investasi semakin mahal tetapi pemasaran produk output mengalami kendala karena penurunan daya beli secara global. pada tahun icon turun menjadi yang berarti untuk memperoleh satu unit tambahan output diperlukan unit tambahan investasi. pada tahun diperkirakan angka icon provinsi diy berada pada kisaran angka (m) (o). angka tersebutgambar 1l. proyeksi icon provinsi diy, icon soo non nm 2011m 2012m 2013m ket: m moderat dan o optimis sumber: analisis makro ekonomi, bappeda provinsi diy perkembangan nilai investasi dalam penyusunan icon provinsi diy, pengertian investasi dibatasi pada penambahan pembentukan modal tetap bruto pmb) dan perubahan inventori inventori). pmb merupakan investasi fisik dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya, sedangkan perubahan inventori merupakan selisih stok barang pada posisi akhir dan awal tahun. berdasarkan pdrb adik perkembangan nilai investasi provinsi diy selama periode mengalami peningkatan tabel pada tahun nilai investasi yang ditanamkan mencapai trilyun rupiah, kemudian naik menjadi trilyun rupiah pada tahun dan sebesar trilyun rupiah tahun serta mencapai sekitar trilyun rupiah pada tahun tabel perkembangan nilai investasi provinsi diy adik juta rp) atm menor desas banana engan enatabel perkembangan nilai investasi provinsi diy adb juta rp) aan pura mentor toneberdasarkan pendekatan investasi sama dengan pmb ditambah perubahan inventori, selama periode diperoleh icon provinsi diy sebesar jika ditinjau menurut sektor, maka sektor sektor pertanian: perdagangan, hotel dan restoran, konstruksi: keuangan, real estat dan jasa perusahaan merupakan sektor sektor ekonomi yang mempunyai icon relatif rendah (lebih efisien), sedangkan sektor listrik dan air bersih: sektor jasa jasa: sektor pengangkutan dan komunikasi: serta sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan merupakan sektor sektor dengan perolehan icon relatif tinggi, yang berarti relatif kurang efisien. koefisien icon untuk sektor pertanian relatif kecil kemungkinan besar karena masih sangat tergantung kepada alam. peranan sumber daya alam masih cukup besar dalam menentukan produksi output. sentuhan mekanisasi pertanian masih sangat terbatas, biaya produksi masih didominasi oleh intermediate cost, yaitu input yang habis dalam satu kali produksi. tabel icon sektoral", inventori pertanian kehutanan pertambangan penggalian industri pengolahan listrik, gas& air bersih ) konstruksi perdagangan, hotel& restoran ' ) \| pengangkutan komunikasi ' jasadnya ea sumber: icon sektoral, bappeda provinsi diy bps provinsi diy keterangan: perhitungan icon sektoral dengan metode standar, lag dengan pendekatan investasi pmb dengan dan tanpa perubahan inventori tabel 1l. disajikan kebutuhan investasi untuk beberapa skenario pertumbuhan ekonomi. sebagai ilustrasi untuk skenario pertumbuhan ekonomi maka diperlukan investasi sebesar trilyun rupiah pada tahun untuk skenario pertumbuhan diperlukan investasi senilai trilyun rupiah dan untuk skenario manten param keren pertumbuhan diperlukan investasi sebesar trilyun rupiah pada tahun yang sama. untuk target pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu diperlukan investasi trilyun rupiah pada tahun untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk swasta dan rumah tangga baik dari dalam maupun luar provinsi serta luar negeri. tabel skenario pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi provinsi diy, tahun skenario persentase nan angsuran pertumbuhan investasi investasi investasi juta rp) terhadap pdrb adik adb konstan juta rp) juta rp) eoo asa6 sumber: icon sektoral, bappeda provinsi diy bps provinsi diy catatan icon metode standar lag indeks implisit investasi pada tahun pdrb konstan juta rupiah kenaikan pdrb yang diharapkan jika dilihat dari besaran icon tabel 1l. maka sektor pertanian: perdagangan, hotel, dan restoran: konstruksi: dan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan adalah sektor sektor dengan angka icon relatif rendah, sedangkan jika dilihat dari serapan tenaga kerja, maka sektor perdagangan, industri, pertanian, dan jasa jasa merupakan sektor sektor dengan kemampuan serapan tenaga kerja yang relatif cukup tinggi tabel sementara jika dilihat dari dampak penggantinya (multiplier effects), maka sektor industri pengolahan mempunyai dampak pengganda yang relatif tinggi. dengan melihat beberapa indikator tersebut atas, maka: sektor pertanian dapat menjadi prioritas utama investasi karena sektor tersebut mempunyai icon terendah, serapan tenaga kerja yang cukup tinggi, dan kepemilikan sumber daya lahan dan air yang relatif memadai provinsi diy. prioritas investasi kedua adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran karena mempunyai icon yang relatif rendah dan serapan tenaga kerja yang tinggi. prioritas investasi ketiga adalah sektor industri pengolahan, meskipun angka icon relatif agak tinggi namun mempunyai serapan tenaga kerja yang tinggi dan dari hasil penghitungan tabel input output provinsi diy mempunyai forward dan backward lineages yang relatif tinggi. mane peta te01 ruu kemudian sektor yang mungkin menjadi prioritas investasi adalah sektor jasa jasa, karena mempunyai serapan tenaga kerja yang cukup tinggi meskipun sektor ini mempunyai angka icon yang relatif tinggi tabel distribusi serapan tenaga kerja provinsi diy menurut sektor, sektor pertanian \| ) industri pengolahan konstruksi beat ames\| aman aman anan\| aga restoran jasajasa jumlah (orang) sumber: icon sektoral, bappeda provinsi diy bps provinsi diy diolah dari rakernas) sektor penggalian meskipun mempunyai nilai icon yang relatif rendah tidak direkomendasikan untuk menjadi pilihan prioritas investasi karena provinsi diy tidak menonjol dalam kepemilikan sumberdaya alam tambang dan mineral. perlu upaya bersama untuk melindungi lahan pertanian dan daerah aliran sungai das) dari kerusakan lingkungan dan pencemaran (polusi). demikian pula sektor listrik dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi juga bukan merupakan pilihan prioritas investasi yang urgent karena selain angka icon nya relatif tinggi, juga lebih bersifat capital intensive. angka kriminalitas periode tahun sampai tahun jumlah kasus penipuan dan pencurian meningkat. kasus pencurian tahun sebanyak meningkat menjadi kasus pada tahun sedangkan kasus penipuan tahun sebanyak kasus meningkat menjadi kasus pada tahun sementara itu, kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, dan pemalsuan uang tercatat mengalami penurunan selama periode kasus narkoba pada tahun tercatat sebanyak kasus turun menjadi kasus tahun kasus pembunuhan menurun dari kasus tahun menjadi kasus pada tahun kasus kejahatan seksual, penganiayaan, dan pemalsuan uang masing masing menurun menjadi kasus, kasus, dan kasus pada tahun dari sebanyak kasus, kasus, dan kasus pada tahun mun paya dat t21201 invent tabel angka kriminalitas provinsi diy, pel sesama pan dumbhtasspenpuan seo\| asa nne\| dimhtasspemamanung \|lamtndakmnsisdama tahun sm) dhmanpeneuau sasana saree sarana sumber: polda provinsi diy fokus kesejahteraan sosial angka melek huruf angka melek huruf provinsi diy tahun sebesar meningkat dari tahun yang sebesar angka melek huruf pada masing masing kabupaten kota provinsi diy mengalami peningkatan pada tahun dibandingkan dengan tahun pada tahun angka melek huruf tertinggi berada kota yogyakarta yaitu diikuti oleh kabupaten sleman kabupaten bantul kabupaten kulon progo dan terendah kabupaten gunungkidul yaitu tabel angka melek huruf menurut kabupaten kota provinsi diy, provinsi kabupaten bika bec sumber diy dalam angka, beberapa edisi, susunan bps provinsi diy sementara berdasarkan hasil oleh bps, angka melek huruf penduduk usia tahun atas sebesarmelek huruf penduduk usia tahun atas daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan rendahnya angka melek huruf penduduk usia tahun atas disebabkan oleh rendahnya angka melek huruf penduduk usia tahun atas. angka melek huruf penduduk usia tahun atas sebesar ,44x yaitu diikuti kabupaten sleman kabupaten bantul dan kabupaten kulon progo sementara angka terendah berada kabupaten gunungkidul yaitu angka rata rata lama sekolah provinsi diy dari kurun waktu sampai tahun mengalami peningkatan kecuali kota yogyakarta angka rata rata lama sekolah tahun sama dengan tahun sebelumnya. tabel angka rata rata lama sekolah menurut kabupaten kota provinsi diy, angka rata rata lama sekolah provinsi kabupaten kota yogyakarta sumber bps provinsi diy cc. angka partisipasi kasar apk) apkpaket selama kurun waktu mengalami penurunan, dari tahun sebesar menjadi pada tahun penurunan apk tersebut juga terjadi pada jenjang pendidikan smp m ts paket yaitu dari tahun sebesar turun menjadi pada tahun sementara pada jenjang pendidikan sm ma paket tahun sebesar mengalami peningkatan menjadi pada tahun gambar 1l. perkembangan apk menurut jenjang pendidikan provinsi diy, m2007 m2008 m2009 m2010 sd mi paket smp m ts pake sm ma paket sumber: bps ri, angka pendidikan yang ditamatkan berdasarkan hasil sensus penduduk sp) penduduk provinsi diy usia tahun atas yang tidak belum pernah sekolah sebesar tidak belum tamat tamat sd ml sederajat dan tamat smp m ts sederajat sebesar penduduk usia tahun atas yang tamat sm sederajat sebesar tamat di dii diri sebesar tamat div s1 sebesar ,80x dan tamat s2 s3 sebesar xx. gambar 1l. persentase penduduk usia tahun atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan provinsi diy, damar kam anatomis mri tamat )#r# tanam haa tidak belum tamat isa\|l tidak belum pernah sekolah baso sumber: bps sementara penduduk provinsi diy daerah perdesaan kualitas sdm nya lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. persentase penduduk usia tahun atas berpendidikan minimum tamat smp m ts sederajat perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan persentase penduduk perempuan usia tahun atas berpendidikan minimum tamat smp m ts sederajat lebih rendah dibandingkan laki laki angka kematian bayi dalam kurun waktu akb menunjukkan perbaikan. menurut data dari bps, akb provinsi diy tercatat sebesar per kelahiran hidup. angka tersebut lebih rendah dibandingkan hasil survei demografi dan kesehatan indonesia ski) yang sebesar per kelahiran hidup. gambar il. perkembangan angka kematian bayi akb) provinsi diy, dan angka kematian bayi ski sumber: statistik daerah bps provinsi diy usia harapan hidup usia harapan hidup uhh) provinsi diy tahun sebesar tahun. uhh tertinggi berada kabupaten sleman tahun diikuti oleh kabupaten kulon progo tahun, kota yogyakarta tahun, dan kabupaten bantul tahun. sementara uhh terendah berada kabupaten gunungkidul yaitu tahun. dilihat dari perkembangan uhh provinsi diy dari tahun hingga tahun mengalami peningkatan. hal ini berarti angka harapan hidup provinsi diy cukup tinggi. tabel angka harapan hidup menurut kabupaten kota provinsi diy, usia harapan hidup (tahun) provinsi kabupaten kulon progo gunungkidul yogyakarta provinsi diy sumber: bps provinsi diyprovinsi diy tahun sebanyak orang dari angkatan kerja sebanyak orang naik dari tahun yang sebanyak orang dari angkatan kerja sebanyak orang.. tabel jumlah penduduk yang bekerja dan angkatan kerja (orang) provinsi diy, penduduk yang bekerja angkatan kerja ket: angka proyeksi sumber: disnakertrans provinsi diy, dari angka jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah angkatan kerja diperoleh angka rasio penduduk yang bekerja disajikan pada gambar bawah. rasio penduduk yang bekerja provinsi diy tahun sebesar turun menjadi tahun meningkat menjadi tahun kemudian naik lagi menjadi pada tahun sementara tahun rasio penduduk yang bekerja diproyeksikan tetap dari tahun sebelumnya, yaitu gambar il. rasio penduduk yang bekerja provinsi diy, @ rasio penduduk yang bekerja jaa mn, mol sumber: disnakertrans provinsi diy, fokus seni budaya dan olahraga jumlah grup kesenian provinsi diy dari tahun hingga tahun mengalami pasang surut, meskipun demikian tahun diprediksi akan mengalami kenaikan. jumlah grup kesenian provinsi diy tahun tercatat sebanyak naik dari tahun sebelumnya. jumlah gedung kesenian pada tahun yang sama sebanyak gedung dan diproyeksikan naik menjadi berjumlah gedung pada tahun sementara, jumlah klub olahraga tahun sebanyak dan gedung olahraga berjumlah gedung. tabel perkembangan seni, budaya, dan olahraga provinsi diy, ha cansanpembangaan ano jumlah grup kesenian sumber: disbud disdikpora provinsi diyunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. aps merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. aps terdiri dari angka partisipasi kasar apk) dan angka partisipasi murni apm). apk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum suatu tingkat pendidikan, sedangkan apm menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah tingkat pendidikan tertentu. aps pada kelompok usia tahun provinsi diy selama kurun waktu mengalami kenaikan dari sebesar tahun menjadi tahun demikian halnya dengan aps kelompok usia tahun mengalami kenaikan dari sebesar tahun menjadi tahun sedangkan aps kelompok usia tahun meningkat dari pada tahun menjadi tahun sementara aps pada kelompok usia tahun mengalami penurunan dari sebesar tahun menjadi tahun gambar 1l. perkembangan aps menurut kelompok usia provinsi diy, tahun tahun tahun tahun sumber: bps ri, lebih lanjut, menurut hasil sensus penduduk sp) oleh bps, aps kelompok usia tahun sebesar kelompok usia tahun sebesar kelompok usia tahun sebesar dan kelompok usia tahun sebesar aps kelompok usia tahun sebesar menunjukkan masih terdapat kelompok usia wajib belajar tahun) sebesar ,50x yang tidak bersekolah. gambar 1l. aps penduduk menurut usia sekolah provinsi diy, aps tahun tahun tahun tahun sumber: bps provinsi diy jika dilihat dari apm nya, pada jenjang pendidikan sd mi selama kurun waktu mengalami kenaikan, tahun sebesar menjadi tahun kemudian pada jenjang pendidikan smp m tahun sebesar naik menjadi tahun sementara pada jenjang sm ma, apm tahun sebesar naik menjadi tahun gambar 1l. perkembangan apm menurut jenjang pendidikan provinsi diy, m2007 m2008 m2009 m2010 sd mi smp m sm ma sumber: bps ri, fokus layanan urusan pilihan tabel bawah menunjukkan perkembangan investasi pma dan mdn kurun waktu serta proyeksi nilai investasi tahun dan nilai investasi tabel merupakan nilai realisasi investasi yang dilaporkan melalui kantor yang menangani penanaman modal kabupaten kota dan diy. nilai investasi mdn secara kumulatif provinsi diy tahun sebesar trilyun rupiah meningkat dari tahun yang sebesar trilyun rupiah, sedangkan nilai investasi pma secara kumulatif tahun sebesar trilyun rupiah lebih besar dari tahun yang sebesar trilyun rupiah. pertumbuhan investasi terbesar terjadi pada tahun sebesar dengan nilai pertumbuhan investasi trilyun rupiah. sementara pada tahun dan pertumbuhan investasi diproyeksikan masing masing sebesar dan sebesar tabel realisasi investasi pma dan mdn tahun dan proyeksi tahun provinsi diy investasi mdn investasi pma total investasi tahun rp) rp) pma# mdn angka proyeksi sumber: bkpm provinsi diy aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah pengeluaran riil per kapita pengeluaran riil per kapita provinsi diy tahun sebesar ribu rupiah lebih besar dari tahun yang sebesar ribu rupiah. selama periode pengeluaran riil per kapita mengalami kenaikan. tahun(ribu rupiah) provinsi diy, pengeluaran riil per kapita provinsi kabupaten kulon progo gunungkidul yogyakarta provinsi diy sumber: diy dalam angka, beberapa edisi, bps provinsi diy nilai tukar petani ntp) ntp merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, yaituntp provinsi diy tercatat mengalami peningkatan dari tahun sampai dengan tahun ntp pada tahun sebesar meningkat menjadi tahun naik kembali menjadi tahun dan menjadi tahun sebesar naik sebesar dari tahun yang sebesar semakin tinggi ntp menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan petani semakin baik. gambar 1l. nilai tukar petani ntp) provinsi diy, sumber: bps provinsi diy menata eta arena pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan per kapita pada tahun rata rata pengeluaran per kapita penduduk provinsi diy sebesar rupiah sebulan, terdiri dari rupiah untuk makan pangan dan rupiah untuk konsumsi bukan makan. apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pengeluaran konsumsi per kapita tersebut mengalami kenaikan sebesar yang disebabkan oleh kenaikan pengeluaran makanan18, dan kenaikan pengeluaran non pangan sebesar pada tahun dan porsi konsumsi makanan masih lebih rendah dibandingkan dengan porsi konsumsi non makanan. tabel rata rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas provinsi diy, sel perubahan kelompok komoditas (ag jumlah 46s011\| sumber: statistik daerah bps provinsi diy selama kurun waktu pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita provinsi diy terus mengalami perkembangan. pada tahun pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tercatat sebesar naik menjadi sebesar tahun tahun dan tahun gambar 1l. pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita provinsi diy, lol lol loo0.ooo ktp pengeluaran konsumsi sumber: bps provinsi diy, dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tersebut atas terbagi dalam pengeluaran konsumsi untuk pangan dan non pangan. perkembangan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita provinsi diy dalam kurun waktu disajikan pada gambar bawah. tahun pengeluaran konsumsi non pangan per kapita sebesar mengalami kenaikan pada tahun dan masing masing menjadi dan gambar 1l. pengeluaran konsumsi non pangan per kapita provinsi diy, moy oo.co moo moo l00o.oo mlm pengeluaran konsumsi . pangan per kapita sumber: bps provinsi diy, fokus fasilitas wilayah infrastruktur luas wilayah produktif luas wilayah produktif provinsi diy selama kurun waktu mengalami peningkatan, tahun seluas hektar (ha),tahun dan tahun gambar 1l. luas wilayah produktif provinsi diy, luas wilayah produktif tag nam tag te. sumber: dinas pup esdm provinsi diy, fokus iklim berinvestasi angka kriminalitas kasus tindak kejahatan provinsi diy dari kurun waktu terus mengalami peningkatan. tahun tercatat sebanyak tindak kejahatan terjadi provinsi diy, yang terdiri dari tindak kejahatan jenis konvensional sebanyak kasus, transnasional kasus, dan merugikan negara kasus. tahun terdapat kasus kejahatan (konvensional kasus, transnasional kasus, dan merugikan negara kasus). sementara tahun tercatat sebanyak kasus tindak kejahatan (konvensional kasus, transnasional kasus, dan merugikan negara kasus). tabel jumlah tindak kejahatan menurut jenis kasus polda provinsi diy, sumber: diy dalam angka bps provinsi diy polda provinsi diy jumlah demonstrasi selama kurun waktu jumlah unjuk rasa yang terjadi provinsi diy terus mengalami penurunan. tahun tercatat sebanyak kasus unjuk rasa, tahun sebanyak kasus, kemudian tahun tercatat sebanyak kasus. gambar 1l. jumlah unjuk rasa demonstrasi) provinsi diy, jumlah unjuk rasa sumber: diy dalam angka bps provinsi diy dan polda provinsi diy fokus sumber daya manusia kualitas tenaga kerja rasio lulusan s1 s2 s3)provinsi diy, kabupaten kota diploma i ii diplomalll diploma iv s1 s2 s3 kulon progo gunungkidul yogyakarta provinsi diy sumber: bpprovinsi diy tahun sebesarjuntuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif tahun dan yang sudah tidak produktif lagi tahun lebih). gambar 1l. rasio ketergantungan penduduk provinsi diy, naa man mao sal bnn sumber: statistik daerah bps provinsi diy mane peta te01 ruuipjp untuk jangka waktu tahun, rpm untuk periode telaksanaan program kegiatan pembangunandirencanakan dan ditargetkan. untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan harus dievaluasirealisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. dari jumlah program pada program utama sebanyak program dengan jumlah kegiatan total sebanyak kegiatan, terdapat kegiatan yang capaian fisiknya tidak selesai atau dari seluruh kegiatan yang ada. adapun rincian kegiatan tersebut adalah sbb: realisasi mop tan sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah peningkatan status hak atas tanah pembangunan rumah sakit fasilitas pergantian antar waktu paw) anggota dprd provinsi diy \| rapat rapat alat kelengkapan dewan koordinasi dan komunikasi pimpinan dan sekretaris dprd dan prop. sang diy hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama ujian sertifikasi keahlian pbj fasilitasi untuk lanjut usia panti berdua masyarakat optimalisasi tegakan kayu putih kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dalam daerah pelayanan psikososial bagi pks trauma center termasuk bagi .\| korbanbencana penampungan, angkutan dan pengawalan transmigran \| rapat rapat paripurna diklat prajabatan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri" realisasi besi elo angkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri" ' \| pelayanan sertifikasi bagi kepala keluarga rumah rumah terdampak legislasi rancangan. peraturan kunjungan kerja alat kelengkapan dprd propinsi diy keluar daerah pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri pendidikan pelatihan teks pelatihan transmigran regional penyusunan bahan ajar sejarah diy rehabilitasi penyandang cacat prop undang penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan anggota dprd fasilitasi dan simulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial kegiatan reses men pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma pembangunan pembangkit listrik peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata pengembangan perbenihan padi tingkat petani pengembangan produksi semen beku sapi ' ' pembahasan rancangan peraturan daerah diklat fungsional pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung perhubungan udara" diklat struktural peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan jompo realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. untuk program kegiatan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan target kinerja hasil, adalah luar kegiatan kegiatan yang capaiannya kurang dari atas. sehingga jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada adalah kegiatan atau realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. tidak ada kegiatan yang capaiannya melebihi target kinerja. faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program kegiatan secara umum factor penyebab kurangnya capaian target beberapa kegiatan adalah terkait dengan factor keistimewaan diy seperti masa jabatan gubernur yang diperpanjang sehingga kegiatan kegiatan yang terkait menjadi tidak dilaksanakan, seperti kegiatan pansus yang terkait dengan pelantikan kepala daerah maupun sosialisasi uuk yang hingga saat ini ruu nya belum final sehingga tidak dapat dilaksanakan sosialisasi. selain itu juga terdapat sisa sisa lelang, sifat kegiatan yang lintas sector lintas instansi lintas tingkatan pemerintahan hingga efisiensi dalam pelaksanaan program kegiatan. implikasi yang timbul terhadap target capaian program rpm dan kinerja pembangunan daerah. setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan dalamnya pada dasarnya merupakan unsurec: kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterkaitan dengan kegiatan yang lain dengan mendukung upaya percepatan pembahasan tingkat pusat dan kegiatan sosialisasi dilaksanakan setelah rusuk ditetapkan.sosialisasi peraturan pengadaan dan menjadwalkan kegiatan kegiatan tersebut pada awal tahun anggaran. tabel evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan provinsi daerah istimewa yogyakarta tamat vin ani perkiraan realisasi capaian realisasi target target dan realisasi kinerja program target target rpm sampai dengan nanaalsseh oma tete pengadaan alat praktik dan peraga angka melek huruf persen disdikpora \|o1 pengadaan perlengkapan sekolah angka rata rata lama disdikpora eka sekolah tahun penyelenggaraan pendidikan anak usia dini angka partisipasi kasar: disdikpora for lor oe2 pengembangan kurikulum bahan ajar disdikpora dan model pembelajaran paud paud persen pemberian alat peraga edukatif ape) sd mi persen disdikpora pengembangan kelembagaan paud nonformal slip m persen disdikpora pengembangan kelembagaan smu ma smk persen disdikpora pembinaan kreativitas persen disdikpora komunikasi, informasi dan edukasi program wajib belajar pendidikan disdik dasar sembilan tahun sd mi persen 'sei spora penyediaan bantuan operasional sekolah bos) jenjang sd mi sdb dan smp m serta pesantren salafiyah dan sat pend nonlogam slip m\|. \|3o \|alma\| \|osseror\| olor oe3 penyediaan beasiswa retrieval untuk disdikpora anak putus sekolah smu ma smk persen lor pengembangan smp bertaraf disdikpora internasional angka kelulusan: pengembangan dan peningkatan mutu smpn galur kulonprogo sd mi persen disdikpora pengembangan dan peningkatan mutu smpn wates kulonprogo slip m persen disdikpora pengembangan dan peningkatan mutu smpn karangrejo disdikpora gunungkidul smu ma smk persen pengembangan dan peningkatan mutu smpn wonosari gunungkidul angka putus sekolah: disdikpora o1lor\| jambore uks nasional jumlah prestasi siswa disdikpora dalam olimpiade kejuaraan seleksi, pembinaan dan pengiriman tingkat nasional dan pengembangan pembelajaran even oo1 multikultural dan kearifan lokal bagi siswa sd smp internasionalor pembinaan sekolah sehat dan dokter peringkat disdikpora kecil penyediaan beasiswa bagi keluarga jumlah sekolah standar disdikpora tidak mampu nasional: penyelenggaraan paket setara smu sd mi sekolah disdikpora peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri smp m sekolah disdikpora pengembangan kurikulum sma sma ma smk sekolah disdikpora oo1 pengembangan kurikulum smk jumlah sekolah bertaraf disdikpora internasional: pengembangan sma bertaraf internasional sd mi sekolah disdikpora pengembangan smk bertaraf internasional smp m sekolah disdikpora pengembangan pendidikan berbasis disdik kearifan dan keunggulan lokal sma ma smk sekolah isaikpora pengembangan dan peningkatan jumlah sekolah berbasis mutu sman wates kulonprogo keunggulan lokal kab kota disdikpora pengembangan dan peningkatan jumlah lembaga pnf mutu sman wonosari gunungkidul memenuhi standar nasional lembaga disdikpora pengembangan dan peningkatan mutu smkn pengasih kulonprogo prestasi kejuaraan pnf peringkat disdikpora pengembangan dan peningkatan mutu smkn wonosari gunungkidul jumlah mahasiswa orang fo) disdikpora penerbitan jurnal karya ilmiah jumlah mahasiswa asing orang disdikpora alone kesehatan to\|alma\| \|osseror\| program promosi kesehatan dan ojo pemberdayaan masyarakat umur harapan hidup tahun penyuluhan masyarakat pola hidup per sehat angka kematian balita kh) dinkes peningkatan peran serta masyarakat melalui upaya kesehatan berbasis per dinkes masyarakat ukm) angka kematian bayi kh) per angka kematian ibu dinkes program perbaikan gizi masyarakat melahirkan kh) penyusunan peta informasi \|o2lor\| oo2 pemberian tambahan makanan dan cakupan rawat jalan dinkes vitamin puskesmas persen penanggulangan kurang energi protein kep), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium dinkes gay), kurang vit. dan kekurangan zat gizi mikro lainnya cakupan rawat inap persen alel perilisan umum program pembangunan saluran persentase panjang drainase gorong gorong jaringan jalan dalam kondisi dpuesdm baik persen \|o3 lor pembangunan saluran drainase persentase luasan yang dpuesdm lingkungan terlayani air irigasi persen program rehabilitasi pemeliharaan persentase daerah yang oo1 jalan dan jembatan dikonversi terhadap luasan dpuesdm total lahan persen rehabilitasi pemeliharaan jalan persentase penduduk beraksen air minum persen rehabilitasi pemeliharaan jembatan persentase layananjaringan air limbah terpusat apy rehabilitasi pemeliharaan jalan dak) persentase penanganan banjir terhadap daerah dpuesdm potensi persen pemeliharaan rutin jalan penambahan penyediaan liter dati for pemeliharaan rutin jembatan persentase penurunan dpuesdm genangan persen program inspeksi kondisi jalan dan persentase penduduk yang oo1 jembatan terlayani pengelolaan dpuesdm sampah persen inspeksi kondisi jalan jumlah tpa sampah yang menggunakan sistem sanitasi dpuesdm landfill jumlah jalal voommaan \| program pengembangan perumahan persentase penurunan backlog dalam penyediaan dpuesdm perumahan persen penetapan kebijakan, strategi dan persentase peningkatan dpuesdm program perumahan lingkungan sehat perumahan persen penyusunan norma, standar,prosedur persentase jumlah dan manual spm) komunitas perumahan yang dpuesdm difasilitasi persen sosialisasi peraturan perundang persentase pengurangan undangan bidang perumahan kawasan kumuh persen dpuesdm los ooatsanmuang program perencanaan tata ruang jumlah kawasan yang dikembangkan jumlahrencana tata ruang penyusunan rencana rencana detail program pembangunan prasarana dishub dan fasilitas perhubungan info peningkatan pengelolaan terminal dishub angkutan darat" info pembangunan sarana dan prasarana v c rasio kendaraan yang dishub pendukung perhubungan udara" melintas perkotaan rasio info rehabilitasi pemeliharaan fasilitas persentase fasilitas dishub flava angkutan umum buy the service" keselamatan lalulintas jalan persen info program rehabilitasi dan dishub pemeliharaan prasarana dan fasilitas load factor penumpang info lla angkutan umum persen rehabilitasi pemeliharaan sarana dan persentase peningkatan dishub prasarana jembatan timbang pergerakan pesawat pertahun persen info rehabilitasi pemeliharaan sarana dan persentase peningkatan dishub prasarana laut dan asap" jumlah penumpang angkutan info kereta api jarak pendek persen rehabilitasi pemeliharaan fasilitas persentase peningkatan dishub keselamatan lalu lintas penyediaan simpul info transportasi persen program pengembangan kinerja tingkat penurunan pengelolaan persamaan pencemaran udara dan air:. \|3o \|alma\| \|osseror\| peningkatan peran serta masyarakat bod dalam pengelolaan persamaan (mg it) blh program pengendalian pencemaran cod dan kerusakan lingkungan hidup air (mg it) blh koordinasi penilaian kota sehat koordinasi penilaian langit biru dana hc(ug m cukai tembakau udara blh pengawasan pelaksanaan kebijakan jumlah sumber pencemar unit lingkungan hidup lingkungan yang tertangani usaha ala blh pengelolaan dan limbah penurunan luas kerusakan blh lahan pengkajian dampak lingkungan penurunan fluktuasi muka hidup air tanah blh pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak program keserasian kebijakan indeks pembangunan peningkatan kualitas anak dan gender ipg) ppm perempuan persen pelaksanaan sosialisasi yang terkait indeks pemberdayaan armor\| oo3 sengan kesetaraan gender, gender g3em) ppm pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak persen keluarga berencana dan keluarga sejahtera program keluarga berencana kb) terbentuknya kelompok masyarakat peduli kelompok ppm pelayanan kie terbentuknya pusatrealisasi jawab tahun dengan tahun tahun tahun (tahun kegiatan target s d tahun tahun ala sos program pemberdayaan fakir miskin itas adat kat) lol komunitas adat terpencil kat dan dinas penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya cakupan penanganan pks persen peningkatan kemampuan capacity building petugas dan pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin, dinas kat dan pks lainnya pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan dinas sosial pemulangan meneruskan perjalanan dinas orang terlantar nar program peningkatan kualitas dan jumlah angkatan kerja disnakertr produktivitas tenaga kerja ans bintik tensi based train disnakert jaa por oas stok competent based seiring jumlah kesempatan kerja ref! #ref! lor pembinaan peserta pemasangan tingkat pengangguran disnakertr perusahaan terbuka ans alo pelatihan dan fasilitasi teknisi bagi disnakertr pencari kerja ans pelatihan ketrampilan pencari kerja disnakert untuk penempatan alo pelatihan ketrampilan untuk tenaga kerja mandir3o yama \|osseror\| alo pelatihan keterampilan institusional disnakertr bagi pencari kerja ans pelatihan ketrampilan keliling mobil disnakertr training unit ans pelatihan keterampilan teknologi disnakertr tepat guna untuk usaha mandiri ans kerja ans pengembangan produktivitas melalui disnakertr pelatihan kewirausahaan ans kerja ans alo sosialisasi dan fasilitasi peserta disnakertr pemasangan jepang ans pembinaan peserta pasca disnakertr pemasangan perusahaan ans alo pembinaan peserta pasca disnakertr pemasangan jepang ans pendidikan dan pelatihan ketrampilan disnakertr amt bagi pencari kerja ans pelatihan manajemen usaha bagi disnakertr pertumbuhan investas003ooo\|.2oo \|3o \|alma\| \|osseror\| kerjasama investasi daerah peningkatan koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah bkpm dan dunia usaha peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan bkpm pelaksanaan penanaman modal" penyelenggaraan pameran potensi bkpm daerah" o14 pemutakhiran data sistem informasi bkpm potensi investasi daerah" penyusunan analisa ekonomi peluang bkpm investasi andalan daerah jumlah kunjungan pelestarian dan pengembangan jumlah grup kelompok upacara adat" kesenian grup pemberdayaan perempuan dalam jumlah benda cagar bidang budaya budaya buah penyelenggaraan kompetisi bahasa jumlah peristiwa budaya dan sastra jawa event penyelenggaraan kompetisi budaya jumlah penghargaan organisasi bagi anak anak budaya penerbitan majalah bahasa jawa jumlah desa budayayelenggaraan anugerah buaya kepada lembaga, pelaku pelestari budaya, pengembangan adat dan tradisi program peningkatan peran serta jumlah sentra kepemudaan pemberdayaan pemuda unit disdikpora nasional: fasilitasi aksi bhakti sosial disdik: peningkatan kemandirian dan pengembangan sentra pemberdayaan o11 pemuda pon peringkat disdikpora pemberdayaan peran serta pemuda disdikpora untuk pembangunan pedesaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri program peningkatan keamanan dan jumlah pusat takes kenyamanan lingkungan penanggulangan bencana buah lin pelatihan sar lintas provinsi diyyasa \|osseror\| ie, lte fasilitasi pembinaan pembekalan baeksang anggota satuan lintas lintas fasilitasi validasi anggota satuan baeksang lintas lintas fasilitasi rekrutmen anggota baru baeksang sar lintas lintas pengadaan sarira operasional sar baeksang lintas provinsi diy lintas pendirian pos kambing lokasi baeksang shelter lintaskpd yang mendapatkan jumlah antar pemerintah daerah dan menerapkan iso skpd bkpm fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan bkpm pelayanan publik berd luh ketersediaan pangan: program pemberdayaan penyuluhan bpp petani peningkatan kompetensi dan kkal kap iya keprofesian tenaga penyuluh ketersediaan energfasilitasi pendampingan feat ketersediaan protein gr kap hr bpp penyusunan programa penyuluhan penguatan dpm gapoktan bpp program pemberdayaan dan peningkatan mutu pengembangan ketahanan konsumsi dan kewaspadaan bpp pangan pangan: penyusunan data neraca bahan kkal kap makanan konsumsi energi bpp pengembangan ketersediaan pangan konsumsi protein gr kap hr bpp penguatan cadangan pangan skor pph pola pangan harapan) skor bpp pemberdayaan lumbung pangan pengembangan bpp penyuluhan: penyusunan skpd peningkatan kualitas penyuluh orang bpp sertifikasi prima pada hortikultura peningkatan segar kemampuan petani dan pihak bpp terkait orang gerakan pola pangan beragam, penyusunan pola pangan harapan bpp (pph) harmonisasi dokumen sistem penyebaran informasi produk pangan lokal dan pameran hari pangan bpp sedunia hps)angan. pemberdayaan wanita dalam rangka bpp percepatan diversifikasi pangan antara penyusunan data informasi gerakan keamanan pangan daerah bpp rawan pangan penyusunan peta ketahanan dan oss penyusunan database pangan lokal bpp peta potensi pangan lokal) desa tai mma program peningkatan kebudayaan jumlah usaha ekonomi kelompok masyarakat pedesaan masyarakat perdesaan desa kel ppm pemberdayaan lembaga dan peningkatan jumlah organisasi masyarakat partisipasi masyarakat dalam bppn pembangunan deso \|alma\| \|osseror\| penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas pelatihan tenaga teknis dan lembaga kemasyarakatan ppm masyarakat desa kelurahan persen penyelenggaraan diseminasi informasi ppm bagi masyarakat desa lot o11 fasilitasi dan koordinasi ppm ppm mandiri perdesaan ulo program pengembangan lembaga ppm ekonomi pedesaan pelatihan ketrampilan manajemen pembentukan badan usaha milik desa program peningkatan partisipasi ppm masyarakat dalam membangun desa ulo pembinaan kelompok masyarakat ppm pembangunan desa program peningkatan kapasitas ppm aparatur pemerintah desa pelaksanaan bulan bakti gotong ppm royong masyarakat ulo o11 penguatan lembaga kemasyarakatan ppm desa kelurahan program peningkatan prasarana sarana dan penataan ppm administrasi pemerintahaan \|alma\| \|osseror\| awal isa program pengembangan data informasi statistik daerah pertumbuhan pdrb persen pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah pdrb: pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik skala atas dasar harga kabupaten kota konstan trilyun koordinasi dan kerjasama antar atas dasar harga penyusunan analisis makro ekonomi indeks ketimpangan angka daerah regional indeks poo a05 peraga atas dasar harga ama ema atas dasar harga oktaf\| ago maen pompa \|osen \|comes lap yorearsran program perbaikan sistem ketersediaan peraturan produk pad administrasi kearsipan perundangan kearsipan hukum digitalisasi arsip elektronik rasio jumlah skpd terhadap arsiparis orang pad pengkajian dan pengembangan pad bidang kearsiilaian dan penyusutan arsip pad tekstual penilaian dan penyusutan arsip pad kartografi program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah pad statis apa ammsaammtomama program pengembangan komunikasi, penyediaan pelayanan dishub informasi dan media massa dari government sentris mine menuju citizen sentris persen pengadaan alat studio dan penambahan layanan dishub komunikasi" data center dgs unit info pengkajian dan pengembangan sistem ketersediaan informasi informasi" dalam bentuk digital dishub terhadap data dan informasi info keseluruhan persen penyelenggaraan layanan informasi dishub publik info penyerapan aspirasi masyarakat dan dishub o11 pengembangan layanan informasi info mm \|alma\| \|osseror\| program pengembangan budaya baca jumlah perpustakaan dan pembinaan perpustakaan berbasis unit pad pengembangan minat dan budaya rasio jumlah baca perpustakaan terhadap unit oran pad jumlah penduduk pelaksanaan koordinasi rasio jumlah pustaka jas jon fon pengembangan perpustakaan terhadap jumlah penduduk orang pad kerjasama perpustakaan dengan lembaga pemerintah non jumlah anggota jaringan pad pemerintah"? jogja library layanan perpustakaan ketersediaan jogja study centre rumah belajar pad modern) unit lomba perpustakaan dan minat ketersediaan gedung pad baca induk perpustakaan unit pengembangan koleksi bahan pad pustaka pengembangan layanan perpustakaan pad keliling pengembangan otomasi bahan pustakkajian dan pengembangan pad bidang perpustakaan program pengembangan sarana dan pad prasarana perpustakaan rehabilitasi sedang berat rumah pad belajar modern kajian sarana dan fasilitas pad perpustakaan penyusunan grand design pad pengembangan perpustakaan desa alay kemasan program peningkatan kesejahteraan petani nilai tukar petani persen distant optimalisasi pemanfaatan lahan peningkatan produktivitas pekarangan tanaman pangan persen pengembangan hortikultura lokasi peningkatan produksi integrated farming hortikultur3oo \|alma\| \|osseror\| fasilitasi dana penguatan modal hasil peningkatan populasi pertanian dpmphp) ternak persen distant pengembangan kelembagaan pasca oo1 panen dan pelaku usaha olahan hasil berkembangnya aktivitas distant pertanian kelembagaan petani gapoktan pengembangan perbenihan padi tingkat petani konversi lahan persen distant pemberdayaan penangkap benih pengembangan benih sayuran distant tingkat petani pangan penanganan pasca panen dan distant pengolahan hasil pertanian pasar pangan garut penanganan pasca panen dan distant pengolahan hasil peternakan penyusunan rencana kebutuhan distant sarana produksi pertanian peningkatan mutu hasil pertanian sni distant pangan, hosti, ternak) penyediaan benih dan pengembangan jabal kedelai pang. \|3o \|alma\| \|osseror\| pembenahan lahan pembibitan unit distant produksi ngipiksari hewan program peningkatan pemasaran distant hasil produksi pertanian promosi atas hasil produksi pertanian distant unggulan daerah peningkatan mutu dan oo1 pengembangan pemasaran hasil distant pertanian program peningkatan penerapan distant teknologi pertanian pertanian jaringan irigasi bomb. dan fasilitasi sarana oo1 pengendalian opt dan brigade distant proteksi sekolah lapang pengendalian hama terpadu alpha) berkelanjutan sekolah lapang pengendalian hama terpadu alpha) pangan dan hostalma\| \|osseror\| fasilitasi tahan pertanian distant berkelanjutan pembinaan pengedar dan pengawasan distant mutu benih sertifikasi padi, palawija dan bibit distant ternak pengembangan buah, sayur dan distant biofarmaka fasilitasi sarana laboratorium dan distant lahan praktek program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak distant pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis distant pemeliharaan kesehatan dan program peningkatan produksi hasil distant peternakan penelitian dan pengolahan gizi dan distant pakan ternak sapsam senar program peningkatan kualitas sdm distant dan kelembagaan petani petani diklat pengolahan dan pemasaran distant hasil pertanian mmm program pemanfaatan potensi hutan pembentukan kesatuan pengelolaan dishutbun hutan produksi pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutinventarisasi dan tindak lanjut dishutbun pengelolaan hutan hutan pengelolaan sumber benih tanaman dishutbun kehutanan pengelolaan hutan terpadu kerjasama pemda diy dengan perguruan tinggi dishutbun pengolahan penyulingan minyak kayu dishutbun putih program rehabilitasi hutan dan dishutbun lahan kehutanan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi dishutbun hutan dan lahan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan dishutbun optimalisasi peran masyarakat dalam konservasi dan mana senna nan mana bnn ptimalisasi peran pesanggem dalam dishutbun pengelolaan hutan" program perlindungan dan dishutbun konservasi sumber daya hutan penyuluhan kesadaran masyarakat dishutbun mengenai dampak perusakan hutan ale forfarpenfammmmman a a a a a saa pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dishutbun program pembinaan dan penerbitan dishutbun industri hasil hutan penatausahan dan penerbitan dishutbun peredaran hasil hutan audit peredaran hasil hutan dan dishutbun industri primer program pengembangan agribisnis dishutbun perkebunan peningkatan kemampuan lembaga dishutbun petani perkebunan pengembangan tanaman perkebunan dishutbun pada lahan marginal program peningkatan pemasaran dan distribusi hasil perkebunan dishutbun promosi atas hasil produksi program pemanfaatan teknologi dan dishub' lal peningkatan produksi perkebunan ishutbun pengolahan dan pemasaran hasil fasilitasi sarana dan prasaranintensifikasi tanaman perkebunan dishutbun pada lahan marginal sertifikasi bibit benih tanaman kehutanan dan perkebunan dana dishutbun cukai) pelatihan penerapan teknologi dishutbun pengendalian hama terpadu pelatihan teknis budidaya perkebunan pengembangan agensi dan dishutbun pestisida nabati pengembangan bibit unggul dishutbun perkebunan pengembangan dan pemeliharaan kebun benih perkebunan dishutbun pengendalian hama terpadu dishutbun komoditas perkebunan peramalan, pengamatan, analisa dan rekomendasi pengendalian opt dishutbun perkebunan perlindungan perbenihan varietas komoditas tembakau dana dishutbun cukai) program pembinaan dan pengawasan peningkatan rasio jos bidang pertambangan elektrifikasi\|alma\| \|osseror\| koordinasi pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan peningkatan kapasitas lintas propinsi energi listrik persen dpuesdm pemetaan geologi teknik dan wilayah pemenuhan kebutuhan air pertambangan daerah sulit air persen dpuesdm program pengelolaan air tanah tersedianya informasi oo1 berwawasan konservasi publik bagi kelompok jml strategis kelompok dpuesdm pembangunan sarana pemantauan air tanah dpuesdm pembinaan dan pengendalian pengambilan air tanah dpuesdm pendayagunaan air tanah daerah sulit air dpuesdm penyusunan desain pemboran air tanah dpuesdm program pembinaan, pengawasan dan pengembangan energi dpuesdm pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola energi terbarukan dpuesdm pengembangan biogas untuk masyarakat pedesaan dpuesdm penyusunan rencana umum energi pembangunprogram pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakardetail desain energi terbarukan dpuesdm pemanfaatan energi alternatif untuk ikm dpuesdm pengawasan bahan bakar bersubsidi pengawasan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan usaha bahan bakar dan energi dpuesdm pengembangan bahan bakar nabati oli oos dpuesdm program pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan dpuesdm fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pemenuhan listrik dpuesdm pembangunan pembangkit listrik o1i dpuesdm pembangunan jaringan listrik pedesaan dpuesdm peningkatan kinerja pengelola bidang energi dan ketenagalistrikan dpuesdm penyediaan sistem informasi energi dan ketenagalistrikan dpuesdm perbaikan, pemeliharaan, dan pemindahan pembangkit listrik dpuesdm penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan dpuesdm jalal yommsta program pengembangan pemasaran rata rata lama tinggal pariwisata wisatawan hari analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata jumlah wisatawan orangingkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dispar pariwisata" wisnu orang pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata" wisman orang dispar pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri jumlah mice satuan pengembangan statistik kepariwisataan jumlah desa wisata satuan dispar pelatihan pemandu wisata terpadu pad pariwisata diy milyar pembuatan bahan bahan promosi penyusunan dan penerbitan tabloid dispar pariwisata" o11 pengelolaan pelayanan informasi dispar pariwisata" pariwisata peningkatan pembangunan sarana dispar dan prasarana pariwisata pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan dispar standardisasi" pemberdayaan masyarakat sadar pengembangan dan penguatan informasi dan databaseembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata" dispar pelaksanaan koordinasi pembangunan dispar kemitraan pariwisata" kesenian pengembangan sdm dan o11 profesionalisme bidang pariwisata dispar fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi pelaku wisata" dispar fasilitasi penyelenggaraan event dispar kepariwisataan" lor penyelenggaraan event dispar kepariwisataan" mama program pemberdayaan ekonomi jumlah kelompok wanita masyarakat pesisir nelayan kelompok disebutkan pembinaan kelompok ekonomi peningkatan jumlah masyarakat pesisir kelompok pembudidaya disebutkan lahan marginal persen program pemberdayaan masyarakat jumlah kelompok oo1 dalam pengawasan dan pengendalian masyarakat pengawas disebutkan sumberdaya kelautan perikanan kelompok optimalisasi dan pengembangan peningkatan jumlah siswasmas masyarakat pesisir yang disebutkan diberdayakan persen program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam jumlah produksi perikanan pendayagunaan sumberdaya laut budidaya ton fasilitasi perijinan perikanan tangkap jumlah produksi perikanan dan budidaya tangkap to2o \|3o \|alma\| \|osseror\| program peningkatan mitigasi oo1 bencana alam laut dan prakiraan kg kapita disebutkan biota laut konsumsi ikan per kapita th pembinaan mitigasi bencana pada luas potensi lahan yang masyarakat dimanfaatkan persen disebutkan program peningkatan kegiatan luasan kawasan budaya kelautan dan wawasan konservasi, restoring, disebutkan maritim kepada masyarakat rekening persen pengembangan jiwa kebahagian peningkatan jumlah nelayan dan pembudidaya persen disebutkan penyelenggaraan hari nusantara peningkatan sistem sarasehan bersih pantai, seminar) penyuluhan kelautan dan disebutkan perikanan persen program pengembangan budidaya peningkatan jumlah perikanan generasi muda cinta bahari persen disebutkan los lor oos pembinaan dan pengembangan disebutkan perikanan pembinaan mutu benih dan induk dilaut penemu. induk, calon induk dan bibit disebutkan unggul unit budidaya air tawar penemu induk, bibit unggul budidaya air laut disebutkan penemu induk, bibit unggul budidaya disebutkan air payau optimalisasi pemanfaatan pakan ikan disebutkan alternatif tangkap11 pengembangan usaha perikanan disebutkan tangkap skala kecil penangkapan ikan pengadaan kapal bagi nelayan disebutkan dak) program pengembangan sistem disebutkan penyuluhan perikanan pengembangan sistem penyuluhan disebutkan kelautan dan perikanan los lor ooa pengembangan kelembagaan disebutkan penyuluh swadaya lor cos pengembangan kelembagaan disebutkan kelompok kelautan dan perikanan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan disebutkan gerakan memasyarakatkan makan monitoring dan pengujian mutu hasil disebutkan perikanan pengembangan pola kemitraan antar disebutkan pelaku usaha kelautan dan perikanan pameran pengembangan pengolahan produk perikanan dan kelautan optimalisasi pemasaran produk perikanprogram pengembangan kawasan oo1 budidaya air laut, air payau dan air disebutkan tawar pengembangan rekayasa teknologi budidaya air laut sunday disebutkan pengembangan rekayasa teknologi disebutkan budidaya air tawar pengembangan rekayasa teknologi disebutkan budidaya air payau program rehabilitasi ekosistem dan dilaut (etalase manten param keren permasalahan pembangunan daerah. bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam pembangunan. berikut adalah rangkuman permasalahan pembangunan dari masing masing urusan. urusan wajib urusan pendidikan pembinaan pendidikan inklusi belum optimal penanganan anak kebutuhan khusus belum optimal pembinaan sdm pendidikan belum optimal menurunnya minat baca siswa dan generasi muda masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya pendidikan yang agak tinggi kepada orang tua keyakinan masyarakat terhadap sekolah masih lebih rendah dibandingkan dengan bimbingan belajar terutama dalam menghadapi ujian nasional yang menggambarkan bahwa proses belajar mengajar sekolah belum berkualitas dan mantap sikap mental kejujuran, kepercayaan diri dan tanggungjawab siswa generasi muda masih lemah rendah belum ada standar acuan bagi sekolah dalam penyusunan raps penurunan minat pelajar mahasiswa untuk belajar yogyakarta karena mahalnya biaya pendidikan. urusan kesehatan derajat kesehatan provinsi diy telah berada atas rata rata nasional. namun demikian, pemerintah provinsi diy perlu mewaspadai hal terkait program kesehatan yang akan memiliki tantangan tersendiri mengingat permasalahan kesehatan semakin variatif dan komplek dari tahun tahun. selain itu, terdapat kecenderungan stagnasi perbaikan dalam pencapaian indikator baik indikator aki, akb maupun kaba. keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata mataluar kesehatan, sehingga perlu dukungan dari berbagai sektor diy. hal tersebut sejalan dengan realita bahwa kemiskinan diy masih cukup tinggi. selain itu terjadi kecenderungan meningkatnya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. implementasi pola hidup bersih dan sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik. implementasi tersebut memnon teman2 2x21 pendeta. implementasi jaminan kesehatan semesta jadesta) provinsi diy memerlukan dukungan dari berbagai pihak. sistem rujukan kesehatan belum berjalan dengan baik. hal tersebut mengakibatkan kasus rawat jalan dan rawat inap rumah sakit semakin meningkat. kemampuan anggaran yang belum merata berpengaruh pencapaian target pembangunan kesehatan. permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan jiwa provinsi diy masalah kesiapan keluarga pasien menerima kembali paska perawatan garasi. selisih klaim jamkesda jamkesos pasien yang bermasalah sehingga mengakibatkan piutang rumah sakit tidak tertatih. kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang masalah kesehatan jiwa dan deteksi dini nya. masyarakat baru memahami masalah kesehatan jiwa terbatas pada masalah gangguan jiwa (psikotik.) urusan lingkungan hidup letusan erupsi gunung merapi yang terjadi tahun menyebabkan perubahan kualitas air sungai, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hi, serta perubahan bentang lahan terutama daerah kabupaten sleman dalam kurun waktu yang panjang. pemulihan kondisi seperti semula secara alami akan memerlukan waktu yang cukup panjang serta sumberdaya yang besar.memnon teman2 2x21 pendeta urusan pekerjaan umum adanya keterbatasan sumber air baku air minum provinsi diy, khususnya yang selama ini menggantungkan pada sumber mata air wilayah terdampak erupsi merapi kontribusi pemerintah kabupaten kota sebagai pemegang tanggung jawab utama penanganan drainase belum maksimal masih kurangnya kesadaran masyarakatdalam pengelolaan air limbah serta keterbatasan kapasitas keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam pengembangan cakupan pelayanan air limbah terpusat. manajemen jasa pengujian belum optimal belum optimalnya pemahaman pihak pihak terkait terhadap regulasi jasa konstruksi urusan penataan ruang rencana tata ruang provinsi: belum optimalnyakerjasama antar sektor dan antar daerah (kabupaten kota): kota memnon teman2 2x21 pendetabelum adanya bantuan permodalan untuk pemuda sebagai tindak lanjut pelatihan kewirausahaan, sarana latihan para atlet semakin berkurang: pembibitan atlet masih memerlukan optimalisasi: sikap mental atlet seperti sportivitas, disiplin dan semangat juang masih rendah. urusan penanaman modal identifikasi potensi investasi sektor unggulan provinsi diyiy yang sempit dan harga tanah yogyakarta yang cenderung semakin mahal. belum adanya aturan khusus terkait peningkatan iklim investasi provinsi diy. kurangnya koordinasi antar stakeholder penanaman modal provinsi diy dalam melaksanakan perencanaan investasi (sebagai contoh program pengembangan kawasan ekonomi khusus kek) kulon progo yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan) perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan pameran investasi yang dikoordinir oleh bkpm ri. 8g) belum semua perusahaan (investor) yang terdaftar, merealisasikan investasinya diy. aliran listrik yang tidak stabil (sering padam secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu), menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kerugian karena gangguan proses produksi dan komunikasi urusan koperasi dan usaha kecil menengah sektor koperasi pembina teknis koperasi kurangnya tenaga untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan koperasi, tim verifikasi dan proses badan hukum koperasi, penilai kesehatan koperasi, penilai pemeringkatan koperasi, pembinaan kelembagaan, pembinaan usaha, monitoring dan evaluasi. belum adanya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, padahal organisasi koperasi banyak bersentuhan dan rentan dengan masalah hukum baik pidana maupun perdata. memnon teman2 2x21 pendeta gerakan koperasi sektor usaha kecil dan menengah. permasalahan permasalahan umkm yang masih dirasakan dalam pembinaan dan pemberdayaan umkm adalah sebagai berikutlaporan perkembangan data umkm dari kab kota secara periodik belum dapat terpenuhi. sektor pembiayaan perekonomian syari'ah dalam upaya untuk mengembangkan umkm ada beberapa kendala antara lain sulitnya mengakses sumber sumber pembiayaan dan permodalan serta terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan modal yang dimiliki. realita menunjukkan bahwa sumber pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam memperkuat permodalan usaha yang dikembangkan relatif masih kecil. perbankan masih terikat kepada beberapa persyaratan klasik yang mempersulit kuku dalam memperoleh sumber permodalan. karakteristik yang melekat pada kuku seringkali dijadikan alasan untuk menjatuhkan kuku dengan perbankan dan sebagian kuku masih belum menggunakan manajemen modern dan sumber daya manusia yang memadai sehingga mempersulit menghambat akses kuku bermitra dengan lembaga lain termasuk lembaga keuangan perbankan non perbankan. urusan kependudukan dan catatan sipil masih adanya perbedaan data orang asing pemegang izin tinggal terbatas izin tinggal tetap itas tiap) antar instansi yang berwenang. memnon teman2 2x21 pendetapetugas registrasi kependudukan desa kelurahan dan operator siak kecamatan, kota dan kabupaten saat ini masih sering dipindah tugas tempat lain, sehingga petugas baru perlu mendapat pelatihan pengoperasian sia, kota kabupaten, provinsi. belum terwujudnya jaringan komunikasi database kependudukan secara nasional. urusan ketenagakerjaan data penganggurdiyemnon teman2 2x21 pendeta, halal, dan bermartabatp2tpa dari tahun tahun semakin meningkat (tahun kasus, tahun kasus, tahun kasus dan tahun kasus. dari korban kekerasan terhadap perempuan berlatar belakang masalah ekonomi) urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera masih adanya duplikasi kelembagaan daerah, yaitu ppm sebagai lembaga yang mengampu urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera daerah dan perwakilan badan koordinasi keluarga berencana nasional bukan) yang merupakan instansi vertikal dengan urusan yang sama.rendahnya tingkat pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi, hal ini dapat dilihat dari hasil survei perilaku krr (ppm bahwa ,20x remaja menyatakan perlu pendidikan kesehatan reproduksi sekolahdari capaian indikator kinerja yang ada, indikator yang belum tercapai yaitu belum tercapainya load factor angkutan umum. hal ini disebabkan karena dari jenis moda pelayanan angkutan umum yang ada akbp, perkotaan dan trans jogja), hanya layanan trans jogja yang dapat mencapai target. untuk angka rata rata, layanan trans jogja diharapkan dapat meningkatkan load factor penggunaan angkutan umum secara keseluruhan. mun emo 2tes201 keen urusan komunikasi dan informatikakondisi jaringan masih lemah dikarenakan masih sangat tergantung dengan pihak lain kurang optimalnya fungsi tim manajemen perubahan dan inovasi implementasi tampil) dgs sdm yang memiliki kemampuan relatif sedikit. urusan pertanahan belum adanya kepastian hak pemanfaatan tanah baik sg, pag dan tanah kas desa karena pengaturan tentang pertanahan yang masuk dalam rusuk diy masih dalam pembahasan dpr ri. kurang lancarnya proses pengumpulan berkas pendaftaran tanah desa glagaharjo, sehingga dari target sertifikat hanya tercapai sertifikat sampai batas waktu yang telah ditentukan. masih banyaknya permasalahan bidang pertanahan, belum semua permasalahan yang masuk bisa ditangani, baru permasalahan yang bisa ditangani padadinamika kehidupan dan mobilitas kegiatan orang asing pemegang kita kitap yang cukup tinggi dan komplek dengan segala aktivitasnya yang tidak hanya berada diy, tetapi mobilitas mereka sampai luar yogyakarta tidak selalu dapat terpantau belum adanya keterpaduan antar daerah dalam rangka melakukan koordinasi dan saling tukar menukar informasi yang didapatkan yang berkaitan dengan aktivitas, kegiatan dan keberadaan orang asing daerahnya masing masing. kegiatan penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing pemegang surat pemberitahuan penelitian dari kementerian dalam negeri tidak seluruhnya melaporkan pelaksanaan kegiatan penelitian diy, oleh karena itu pemantauan kegiatan penelitian oleh orang asing daerah tidak seluruhnya dapat terpantau. data orang asing pemegang visa kunjungan singkat seperti kunjungan wisata yogyakarta dengan pintu masuk tidak melalui yogyakarta sulit peroleh data yang akurat karena keberadaan mereka hanya tercatat hotel tempat menginap, sedangkan pihak hotel tidak melaporkan data tersebut kepada instansi resmi pemerintah manten param keren diy belum memiliki tempat penampungan imigran atau yang dikenal dengan rumah detektif imigran rudenim) sehingga ketika terjadi ada imigran ilegal yang tertangkap akan mengalami kesulitan untuk penempatannya. masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian imigran ilegal.. terdapat perda provinsipotonomi daerah substansi tahun belum implementasi masih menimbulkan mulduplikasi peran dengan instansi vertikal kantor perwakilan bukan provinsi diy), ketidakjelasan peran, tugas dan fungsi dari ppm provinsi diy dalam pelaksanaan program dan ks, karena kegiatan yang seharusnya menjadi kewenangan provinsi diy sebagian besar telah dilaksanakan oleh kantor perwakilan bukan provinsi diy. berpedoman padaerah membentuk kbd tingkat provinsi dan kabupaten kota, kondisi saat ini kbd provinsi diy belum terbentuk. indikator dan subindikator penilaian perlombaan desa yang kurang representatif. poin utama perlombaan desa pada dasarnya adalah bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. namun skor penilaian penilaian dari bidang tersebut hanya sebesar menata eta arena aplikasi komputer pendukung dalam rangka penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat nasional belum berfungsi secara maksimal. pemerintahan umum tata pemerintahan rusuk diy sampai saat ini masih dalam proses pembahasan oleh hanja rusuk diy komisi dpr ri, yang memasuki masa sidang perpanjangan periode januari april sehingga target kinerja tahun berupa undang undang tentang keistimewaan yogyakarta belum dapat terealisasi. dengan belum selesainya pembahasan rusuk diy maka kegiatan sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan target kinerja sosialisasi terhadap orang belum dapat dilaksanakan. biro organisasi adanya peraturan pusat yang memerlukan tindak lanjut daerah, antara lain kelembagaan amanat nomor tahun tentang penanggulangan bencana yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan pembentukan badan penanggulangan bencana daerah bpbd) berpengaruh terhadap susunan organisasi dan tata kerja sook) badan kesbanglinmas. susunan organisasi badan kesbanglinmas yang sebelumnya terdapat bidang penanggulangan bencana yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana perlu disesuaikan. sesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja satpol pp)menjadi urusan badan kesbanglinmas akan dialihkan menjadi fungsi satpol pp. nomor tahun tentang kearsipan, mengamanatkan bahwa arsip inaktif kurang dari tahun dikelola oleh masing masing skpd, sehingga susunan organisasi pad yang memuat bidang arsip dinamis perlu dievaluasi, permendagri nomor tahun tentang pedoman organisasi dan tatakerja unit pelayanan perijinan terpadu p2t) daerah, ditindaklanjuti dengan pembentukan gerai p2t sehingga susunan organisasi dan tata kerja (sook) pada bkpm perlu dievaluasi: berdasarkan surat mendagri nomor tanggal april tentang penataan kelembagaan perangkat daerah bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan surat manten pat keren mendagri nomor tanggal februari perihal perubahan nomenklatur kementerian yang mengamanatkan agar evaluasi kelembagaan daerah menunggu perubahan nomor tahun dan nomor tahun pemberian tambahan penghasilan pegawai tpp) sesuai peraturan gubernur nomor tahun baru berdasarkan kinerja instansi dan disiplin pegawai, belum menggambarkan kinerja pegawai. belum adanya peraturan daerah yang mengatur pelayanan publik sebagai tindak lanjut undang undang tahun tentang pelayanan publik. biro hukum untuk tenaga legal drafting (fungsional tertentu) belum sesuai ketentuan yang berlaku. banyak peraturan pelaksanaan peraturan daerah berupa peraturan gubernur yang belum ditindaklanjuti oleh skpd. inspektorat jumlah pemeriksa auditor yang ada tidak sebanding dengan beban kerja. terkait dengan pertimbangan opini badan pemeriksa keuangan bpk) tidak hanya terbatas pada hasil audit atas laporan keuangan, tetapi juga terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi temuan bpkguna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. peraturan perundang undangan yang sering berubah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang begitu cepat, sehingga menuntut para auditor inspektorat provinsi diy untuk selalu mengikuti perubahan perubahan tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas sebagai pengawas. biro administrasi pembangunan implementasi dalam pelaksanaan bagian penelitian dan pengembangan biro administrasi pembangunan sekretariat daerah provinsi diy banyak menemui hambatan yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah. belum seluruh instansi yang melakukan penelitian atau lembaga penelitian perguruan tinggi negeri maupun swasta bersedia memnon teman2 2x21 pendeta mengirimkan atau memberikan hasil hasil penelitian pemerintah provinsi diy. hasil hasil penelitian yang sudah dikirimkan sebagian besar kurang implementasi bagi pembangunan daerah provinsi diy, hal ini disebabkan karena penelitian yang dilakukan lembaga penelitian perguruan tinggi negeri maupun swasta banyak pada penelitian penelitian ilmu murni, sehingga terlalu teoritis keilmuan saja. banyak hasil hasil penelitian terapan tepat guna yang belum terdata sehingga masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat untuk bisa dimanfaatkan. belum kuatnya kedudukan lembaga penelitian dan pengembangan kabupaten kota, menyebabkan tidak optimal dalam memonitor kegiatan penelitian yang tidak terpantau. hal ini juga berakibat pada litbang provinsi yang tidak dapat mengetahui secara pasti kegiatan penelitian yang dilaksanakan kabupaten kota. minimnya hasil penelitian yang sesuai dengan tema pembangunan dan implementasi bagi pembangunan provinsi diy. biro administrasi perekonomian dan sumber daya alam kelembagaan yang mengatur mengenai perizinan dirasa belum memadai, mengingat banyaknya jenis perizinan yang harus ditangani dan memerlukan spesifikasi kemampuan yang cukup spesifik bagi pengampunan perkembangan ukm yang terhambat akibat keterbatasan penyaluran dana baik berupa bantuan maupun pinjaman oleh bank pembangunan daerah bpd) yang diakibatkan oleh status yang masih berupa perusahaan daerah pd). belum ada kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi prakiraan kondisi yang akan datang, yang diakibatkan oleh perubahan status bpd peran penyuluh dalam melakukan bimbingan teknis kepada petani peternak petani ikan petani kehutanan petani kebun belum optimal. biro administrasi kesejahteraan rakyat munculnya penyakit yang bersumber pada binatang (leptospirosis) yang menjangkiti masyarakat. penanganan lansia belum optimal. pelayanan penempatan dan perlindungan bagi tki belum optimal. penempatan transmigran dan sarana serta prasarana pendukung pengembangan wilayah transmigrasi lokal belum memadai. memnon teman2 2x21 pendeta belum terbentuknya tim koordinasi program keluarga berencana tingkat provinsi diy sehingga pelaksanaan keterpaduan kerjasama dengan lembaga lembaga terkait belum optimal belum kalinya data tentang rumah tangga sasaran rts) program raskin belum maksimalnya kesadaran bagi umat muslim untuk melaksanakan zakat, infak dan shodagoh dan belum optimalnya pengelolaan zakat,infak dan shodagoh belum optimalnya penegakan regulasi hukum berkaitan dengan kedisiplinan bagi para pemilik kos pondokan bagi pelajar dan mahasiswa biro umum jumlah petugas protokol yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah penerimaan tamu, kegiatan kunjungan gubernur daerah, dan kegiatan acara resmi yang dihadiri gubernur diy. peraturan perundang undangan yang selalu berubah dan masih bersifat umum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, sehingga menuntut petugas protokol untuk menyesuaikannya. pengelolaan pengelolaan informasi yang berkembang media massa sebagai dampak dari persaingan antar media dan kebebasan media yang masih perlu diimbangi dengan sdm media yang berkualitas. media elektronik, yaitu televisi masih terjebak pada pemberitaan yang cenderung bombastis, tanpa memperhitungkan dampak psikologis masyarakat misalnya dalam pemberitaan tentang bencana erupsi merapi. frekuensi pelayanan tamu tamu pemerintah daerah yang sangat tinggi dengan jadwal yang sulit diprediksi. sekretariat dprd untuk mendukung tugas dan fungsi dalam rangka pelayanan terhadap kegiatan dprd provinsi diy, maka baik kualitas dan kuantitas sdm masih kurang sesuai kebutuhan. masih terdapat pegawai yang belum memiliki kemampuan teknis keterampilan yang mencukupi sesuai bidang tugasnya, misalnya dalam hal jurnalisme, web, audio visual, komputer, kemampuan dalam berbahasa inggris, akuntansi, listrik dan sound system. kesadaran disiplin meningkatkan kinerja masih dirasakan kurang. perubahan pola pikir, sikap dan transformasi birokrasi masih memerlukan waktu. manten param keren administrasi keuangan daerah pendapatan asli daerah masih bertumpu pada pajak daerah. belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi. dana perimbangan yang masih bersifat given. ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat. belum semua skpd yang mempunyai pendapatan memahami mekanisme penyetoran pendapatan. belum semua skpd dalam penyusunan aliran kas berdasarkan anggaran yang dibutuhkan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan kesulitan dalam merealisasikan dan harus melakukan revisi anggaran kas dan dpa yang telah ditetapkan. belum semua skpd mengetahui tidur pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, ketatausahaan, pencatatan akuntansi untuk pelaporan. dalam pengelolaan dan optimalisasi aset daerah masih diperlukan tenaga yang kompeten dibidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan. peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan sdm yang kompeten dibidang dan sarana prasarana untuk aplikasi skpd yang dilaksanakan mulai tahun anggaran pengelolaan aset dalam tahun dalam lhp bpk dinyatakan telah tercapai wtp namun masih terdapat paragraf penjelasan aset kabupaten kota belum dilengkapi berita acara serah terima barang basta), temuan itu sudah ditindaklanjuti penyelesaiannya tahun untuk itu perlu langkah langkah strategis dalam mempertahankan opini wtp. pengelola barang dan pengurus barang terhadap aplikasi sistem manajemen aset sima) masih kurang dan dalam pencatatan aset untuk modal dan belanja barang dan jasa yang bisa dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset. masih ada kesulitan dalam inventarisasi barang milik daerah yang ada skpd skpd. penyelesaian tanah eks bioskop indra. kegiatan t.a (perubahan) belum selesai untuk biaya penggantian untuk pengosongan penghuni yang menguasai tanah dan bangunan, baru orang yang terealisasi sisanya orang akan diselesaikan t.a berikutnya, tetapi t.a dan t.a belum dianggarkan. kepegawaian pemeliharaan mesin absensi elektronik cukup merepotkan karena terjadi banyak kerusakan mesin masing masing skpd. manten param keren seleksi penerimaan calon pns berdasarkan peraturan bersama menpan dan rb, menteri dalam negeri dan menteri keuangan dilakukan penundaan sementara penerimaan cons tahun upaya penerapan diklat sistem satu pintu belum optimal. belum maksimalnya pemanfaatan alumni diklat baik alumni diklat struktural maupun diklat teknis dan diklat fungsional. sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat belum optimal belum optimalnya analisis kebutuhan diklat akd) yang mengakibatkan diklat diklat teknis fungsional) yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. banyak daerah yang mengutamakan diklat aparatur daerahnya sendiri dan meningkatnya kompetisi dengan lembaga diklat yang lain dalam hal penyelenggaraan diklat. persandian rendahnya pemanfaatan persandian persandian sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh pejabat pimpinan lingkungan pemerintah provinsi diy. hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menjaga informasi rahasia kalangan pejabat pemerintah provinsi diy kelembagaan persandian belum terlaksananydampaknya menyulitkan pelaksanaan fungsi pembinaan dan persandian keterbatasan sdm pada proses regenerasi sdm terdapat hambatan kekurangan personel yang membidangi persandian peralatan keterbatasan peralatan yang digunakan sebagai sarana untuk mendukung kinerja persandian masih sangat dirasakanprovinsi diymemnon teman2 2x21 pendeta koordinasi program dan kegiatan dengan kabupaten kota belum optimal, dikarenakan skpd kabupaten kota yang mengampu urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa masih tersebar beberapa skpd. urusan sosial program pengentasan kemiskinan melalui pola konsentrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimaldampingan pks belum dilakukan secara berkesinambungan dan belum optimal, sedangkan penanganan pks harus dilakkeberadaan utd belum dikembangkan secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada klien maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. urusan kebudayaan belum tersusunnya draft review master plan museum dengan pengelolaan berstandar internasional yakni museum sonobudoyo dan museum ulen sentadu sehingga pedoman untuk menuju berstandar internasional belum ada, masih menggunakan master plan yang lama. belum ditetapkannya cagar budaya yang ada provinsi diy oleh kabupaten kota walaupun inventarisasi mengenai cagar budaya telah tersedia. urusan statistikmemnon teman2 2x21 pendebelum tersedia gedung depojumlah tenaga fungsional tertentu (pustakawan dan arsiparis) yang tersedia masih belum sesuai dengan perlu nomor jumlah arsiparis orang dan pustakawan orang. saat ini ada orang tenaga pustakawan dan tenaga arsiparisbelum rampungnya pembangunan gedung layanan yang representatif, saat ini gedung yang digunakan untuk layanan kurang nyaman, disamping itu daya tampung dan ketahanan gedung bangunan akibat gempa menjadikan pelayanan kurang nyaman. pada tahun badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi diy ditetapkan sebagai center excellent budaya jawa, untuk mendukung ceo tersebut diperlukan dukungan sarana dan prasarana maupun pengembangan serta koordinasi yang pada tahun anggaran ini belum ada. pengembangan perpustakaan oleh pemda provinsi diy terlebih dalam pengelolaan sdm nya yang belum sepenuhnya diperhatikan melalui apb des. urusan pilihan yang dilaksanakan urusan pariwisata persaingan antar wilayah indonesia dalam bidang kepariwisataan tingkat kejenuhan wisatawan terhadap otw yang ada provinsi diy, sebagai akibat kurangnya diversifikasi otw yang ada strategi promosi yang kurang efektif sarana, prasarana dana akomodasi yang belum maksimal, misal kurangnya sarana transportasi dan dari otw malam hariproduksi perikanan dan kelautan lokal provinsi diy belum mampu mengimbangi kebutuhan ikan masyarakat provinsi diy, sehingga 70x kebutuhan produk masih didatangkan dari luar daerah. belum optimalnya kelembagaan pelaku memnon teman2 2x21 pendeta usaha bidang kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan, nelayan, pengolah maupun pemasar produk perikanan)provinsi diynyamemtontetma 2x21 panensarana dan prasarana. pemilikan lahan pertanian hasil put tahun provinsi diy juga menunjukkan bahwa sebagian besar tut jkt provinsi diy menguasai lahan pertanian kurang dari hapenggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimiawifaktor luar pemanasan global perubahan iklim global mengakibatkan perubahan iklim yang cukup ekstrem dan tidak menentu sehingga menyulitkan petani dalam pengaturan musim tanam. kebijakan ekonomi makro kebijakan pemerintah berupa ratifikasi persetujuan wto dan acuta berakibat pada masuknya produk impor pasar domestik secara masal yang tidak dapat dibendung. hal tersebut menjadi ancaman bagi produk pertanian lokal karena pada umumnya harga produk lokal lebih mahal, akibat inefisiensi dalam pengelolaan usaha. samping itu penjualan produk pertanian lokal biasanya dilakukan dengan sistem curah sehingga kalah bersaing dengan produk impor dalam hal pengemasan produk. menata eta arena dampak lahar dingin merapi lahan dingin berdampak pada tidak berfungsinya jaringan irigasi hulu yang mengakibatkan ketersediaan aliran dari hulu hilir berkurang dan tidak mencukupi untuk budidaya tanaman. aliran lahan dingin juga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian karena tertutup pasir (di wilayah kulonprogo ha, sleman dan bantul ha)keterlambatan proses lelang sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan seperti pemupukan dan penanaman. urusan energi dan sumber daya mineral masih terdapat kurang lebih khususnya kabupaten gunungkidul, kabupaten kulon progo dan kabupaten bantul kegiatan usaha pertambangan belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum ditetapkannya wilayah usaha pertambangan wup) oleh menteri energi dan sumber daya mineral esdm) dan wilayah pertambangan rakyat wpr) oleh bupatimemnon teman2 2x21 pendeta persediaan bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah dan negara lain misalnya: serat tumbuhan, kayu, kulit, perak, bambu, ikm, terigu, kedelai, dan susu kemitraan usaha pemasaran masih minim sehingga jaringan pasar masih terbatas. 8g) ikm belum optimal memanfaatkan pasar global karena daya saing masih rendah dan dihadapkan adanya peraturan lingkungan hidup, hari, manajemen mutu atau iso masih banyak barang dijual belum menggunakan sni, misalnya: pupuk dan air minum isi ulang, produk logam, batik, kerajinan dan lain lain karena penerapan sni masih dirasakan cukup mahal. kemampuan promosi ikm masih terbatas, disebabkan biaya promosi dianggap relatif mahal. j)) urusan perdagangan perdagangan dalam negeriabupaten kotabelum semua kabupaten kota mempunyadan dari bps dan pks yang ada kinerjanya masih belum optimal karena terbatasnya dukungan dana operasionbanyaknya produk impor yang masuk provinsi diy menurunkan daya saing pemasaran produk dalam negeri yang mengakibatkan pengusaha ikm dalam negeri yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. untuk mengikuti penyelenggaraan pasar lelang, pelaku usaha masih memerlukan bantuan pendampingan. belum optimalnya pembinaan dan pengawasan distribusi komoditi tertentu seperti gula radiasi, pupuk bersubsidi, bahan berbahaya, minuman beralkohol dan barang kebutuhan strategis lainnya. daya saing produk dan kemampuan umkm dalam mengakses pasar masih relatif rendah, khususnya kemitraan dengan toko toko modern dalam hal pemasaran. perdagangan luar negeri krisis keuangan yang masih berlanjut mempengaruhi negara negara tujuan ekspor potensial provinsi diy yaitu amerika serikat dan uni eropa mengakibatkan permintaan ekspor menurun dengan terjadinya hal tersebut otomatis ekspor amerika serikat dan uni eropa mengalami penurunan. beberapa komoditi yang mengalami penurunan secara signifikan dan mempengaruhi total ekspor provinsi diy antaranya adalah komoditi mebel kayu furnitur, kerajinan kayu, kerajinan perak, kertas, teh hijau, teh hitam, produk kulit, dan beberapa produk ekspor lain. samping itu ada beberapa negara tujuan ekspor yang mengalami peningkatan antaranya adalah negara tujuan india, cina, jepang, korea selatan, ke negara tersebut mengisi kosongkan permintaan dari amerika serikat dan uni eropa. prediksi depan jika krisis eropa membaik ekspor akan meningkat lebih dari bahan baku beberapa jenis industri yang menghasilkan produk ekspor mulai langka dan sangat tergantung pada daerah lain, sehingga harga menjadi mahal misalnya serat alam, kayu dan bambu. bahan baku perak adanya maka bahan baku perak menjadi mahal (dikenakan pajak ganda dan masing masing 10x). bahan perak yang bermutu baik lebih menguntungkan ekspor karena tidak kenakan pajak ekspor dan harga jual bahan baku lebih mahal. manten param keren adanya black market yang memanfaatkan fasilitas ekspor, hanya dengan permainan dokumen ekspor bahan baku perak diekspor tapi hanya masuk pabean dan bahan baku perak beredar lagi pasar lokal. bahan baku industri kulit dan produk kulit kpk) langka dan mahal karena masih dibukanya kran ekspor bahan baku kulit dengan pungutan ekspor relatif rendah sesuai tahun larangan impor bahan baku kulit mentah dari beberapa negara yang terkena virus pmk sesuai edaran menteri pertanian tn510 a n penerapan sertifikat legalitas bagi bahan baku kayu oleh negara uni eropa dimana bahan baku harus bersumber dari hutan yang dikelola secara berkesinambungan. belum adanya ipar terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh industri kulit kondisi infrastruktur (jalan dan jembatan) dibeberapa kabupaten kota provinsi diy, belum memadai bagi angkutan kontainer, menyebabkan terhambatnya kelancaran angkutan barang. belum memakainya layanan pelabuhan ekspor dan prasarananya. media perbankan dalam mendukung peningkatan produksi ekspor belum berjalan dengan lancar. balai metrologi belum terpenuhinya alat standar jenis tertentu. masyarakat pemilik pemakai alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http) belum sepenuhnya memahami tentang hak dan kewajibannya berkait dengan peraturan kemetrologian. pengusaha alat http provinsi diy saat ini sulit berkembang karena kekurangan tenaga ahli. banyaknya produk http impor yang ilegal produk cina) yang beredar. balai pelayanan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual mahalnya biaya pengurusan sertifikat hki belum adanya peraturan daerah terkait dengan pengelolaan layanan bisnis line belum tersedianya database hki. urusan ketransmigrasian jumlah warga masyarakat yang menginginkan transmigrasi lebih banyak dari jumlah alokasi program. sehingga setiap tahun ada masyarakat yang tidak bisa terlayani untuk ikut transmigrasi.un emo 2tes201 keen mendorong terjadi keresahan ketidakbenaran transmigran. hal ini terbukti lokasi penempatan yang gagal yaitu: upt lintang kaya kabupaten tana tidung kalimantan timur sebanyak karena rumah, fasilitas dan prasarana lain belum siap. lokasi gebang perkasa, semua kabupaten sambas kalimatan barat sebanyak karena lokasi tumpang tindih dengan perusahaaan waktu kerjasama antar daerah ksad) dijanjikan setiap ternyata setelah ditinjau hanja dan masih ada sengketa dengan penduduk setempatsuatu provinsiprovinsprovinsi diy dengan harga konstan pada tahun adalah sebesar rp. trilyun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar sedangkan proyeksi pdrb tahun diperkirakan masing masing mencapai kisaran rp22. rp22. nilai pdrb tahun sampai dengan triwulan adalah sebesar rp24, trilyun. prediksi kisaran rdb pada dan adalah rp23. rp23. dan rp24. rp24. seperti ditunjukkan tabel tabel il. nilai pdrb provinsi diy berdasarkan lapangan usaha adik (juta rp) tahun lapangan usaha pertambangan penggalian industri listrik, gas air perdangan, hotel restoran lapangan usaha 2011m 2012m 2013m peg dan keu, persewaan jasa urusan pdrb keterangan: adalah angka proyeksi sumber: penyusunan makro ekonomi diy tahun proyeksi tersebut menggunakan perkiraan pertumbuhan ekonomi diy tahun dan masing masing adalah sebesar dan ,40x. pada tahun perekonomian akan menghadapi tantangan berat berupa perlambatan sebagai dampak krisis global dan stabilitas sosial politik terkait persiapan menyambut perhelatan politik tahun struktur sektor ekonomi selama tahun dan tidak ada perubahan struktur kontributor pdrb regional provinsi diy. sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan pdrb pada tahun hal ini sejalan dengan peranan dinamika sektor perdagangan dan kepariwisataan provinsi diy yang semakin meningkat. tabel il. kontribusi pdrb sektoral provinsi diy berdasarkan lapangan usaha harga konstan xx) lapangan usaha pertambangan dan penggalian industri pengolahan perdagangan, hotel restoran transportasi dan komunikasi keuangan, real estat jasa perusahaan pdrb sumber: penyusunan makro ekonomi diy tahun peranan sektor berturut turut dari yang tinggi rendah setelah sektor perdagangan dan hotelpola ini juga akan terus berlanjut masa mendatangktor perdagangan diy didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor. komoditas dengan nilai ekspor tertinggi adalah pakaian jadi tekstil dengan pangsa dari total ekspor diy. penyumbang terbesar berikutnya adalah mebel kayu dengan pangsa dan sarung tangan kulit dengan pangsa secara sektoral seperti ditampilkan dalam tabel il. pertumbuhan pdrb tertinggi terjadi sektor keuangan, real estate dan jasa keuangan seperti. hal ini terjadi karena dinamika sektor perumahan. sejalan dengan nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tertinggi, maka kontribusi sektor ini secara konsisten juga menjadi yang tertinggi dalam perekonomian. sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian dan industri pengolahan bahkan proyeksi pertumbuhan optimis sektor pertanian selalu berada bawah sampa tahun seperti ditunjukkan pada tabel sektor pertanian memberikan kontribusi besar karena sebagian besar wilayah diy khususnya kabupaten kulonprogo, bantul dan sleman masih merupakan lahan pertanian dengan karakteristik berbeda. meskipun demikian pertumbuhannya sektor ini cenderung melambat dari tahun tahun. tabel pertumbuhan pdrb sektoral provinsi diy berdasarkan lapangan usaha harga konstan tahun x6) lapangan usaha pertambangan dan penggalian perdagangan, hotel restoran transportasi dan komunikasi lapangan usaha keuangan, real estat jasa perusahaan sumber: sumber: penyusunan makro ekonomi diy tahun struktur pengeluaran dalam pdrb dari sisi permintaan dari tahun tahun, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi seperti ditunjukkan pada tabelbeberapa survei mendukung adanya peningkatan konsumsi pada tahun hasil survei konsumen yang menunjukkan bahwa nilai indeks keyakinan konsumen selama tahun berada dalam zona optimis walaupun pada akhir tahun menurun akibat erupsi merapi. tabel nilai pdrb provinsi diy berdasarkan penggunaan harga konstan (juta rp) jenis penggunaan tan gan beng konsumsi rumah angga konsumsi pemerintah pembentukan modal tetap domestik bruto pdrb sumber: sumber: penyusunan makro ekonomi diy tahun tabel il. menunjukkan dinamika proyeksi pertumbuhan pdrb provinsi diy berdasarkan penggunaan.flyover, underpass, waterboom, industrial estate tikungan dan santoso, inland port, pembangunan beberapa hotel berbintang, dan lain lain. permintaan ekspor juga mulai membaik walaupun belum sepenuhnya pulih dan ikut memicu tambahnya investasi. sedangkan, perdagangan antar daerah diy diperkirakan masih akan mengalami defisit, mengingat diy bukan merupakan daerah industri sehingga banyak mendatangkan barang manufaktur dari luar daerah. tabel proyeksi pertumbuhan pdrb provinsi diy berdasarkan penggunaan harga konstan kes asa jenis penggunaan ken kana pembentukmenurut data bps, pertumbuhan nilai pdrb riil berdasarkan harga konstan provinsi diy tahun berdasarkan penggunaan adalah berturut turut pengeluaran konsumsi rumah tangga pengeluaran konsumsi lsn ,22x, pengeluaran konsumsi pemerintah pembentukan modal tetap x6, ekspor barang dan jasa dan lainnya adalah x6. sementara produksinya untuk tahun disajikan tabel survei penjualan eceran juga menunjukkan masih terdapatnya kecenderungan masyarakat umum untuk menaikkan konsumsi terhadap hampir semua kelompok komoditi indeks penjualan eceran selama tahun laporan meningkat, yaitu dari pada tahun menjadi pada tahun beberapa indikator konsumsi menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor meningkat, penerimaan pajak pertambahan nilai ppn), dan pajak penghasilan ph) juga meningkat. sisi konsumsi pemerintah, nilai riil konsumsi pemerintah hanya tumbuh persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebesar persen. perlambatan peningkatan nilai riil konsumsi dipengaruhi oleh inflasi tahun yang meningkat cukup tinggi. pada tahun proyeksi pertumbuhan nilai riil pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan lagi dengan kisaran pertumbuhan sebesar namun proyeksi nilai tersebut akan turun tahun dan nilai investasi yang ditanamkan diy pada tahun tercatat sebesar rp5. miliar atau tumbuh sebesar persen yoy, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya persen). sedangkan pembentukan proyeksi modal tetap domestik bruto mengalami fluktuasi mana ada kenaikan tahun dan ,70x), sedangkan tahun terjadi penurunan pnbayai co01 proton faktorantara lain pembangunan beberapa hotel baru sehingga jumlah kamar mengalami peningkatan, dan juga proyek proyek property residensial maupun komersial. selain itu, beberapa proyek infrastruktur juga sedang dikerjakan seperti pembangunan pelabuhan tanjung adikarya kecamatan temon sudah mencapai persen dan beberapa infrastruktur yang mendukung pelabuhan tersebut antara lain tempat pelelangan ikan tpi), shelter nelayan, pabrik es, docking atau tempat perbaikan kapal dan pemecah ombak. pertumbuhan komponen lainnya, termasuk dalamnya ekspor impor, perdagangan antar wilayah dan perubahan stok, mengalami pertumbuhan persen yoy, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh persen. nilai riil komponen ini meningkat dari rp1. miliar menjadi rp1. miliar pada tahun laporan. sementara itu, andil komponen lainnya meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari persen pada tahun menjadi pada tahun laporan. kinerja ekspor diy meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. inflasi pada tahun inflasi diy berada atas inflasi indonesia. tingkat inflasi diy tahun adalah sedangkan inflasi indonesia adalah laju inflasi tahunan kota yogyakarta tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan ibu kota provinsi lain pulau jawa. selain kota yogyakarta, pada tahun pulau jawa terdapat dua ibu kota provinsi yang juga mengalami lanjut inflasi atas persen yaitu surabaya persen) dan semarang persen). kondisi ini mirip dengan kondisi tahun dimana pada waktu itu yogyakarta mengalami laju inflasi tahunan sebesar persen yoy sementara ibu kota propinsi lain pulau jawa laju inflasi tahunannya kurang dari persen. tabel i1. menunjukkan bahwa proyeksi moderat inflasi diy untuk tahun dan masing masing sebesar dan inflasi yang rendah diperkirakan terjadi karena pemerintah mampu menjaga stok kebutuhan bahan pangan dan barang konsumsi lainnya melalui pemberdayaan kemampuan lokal maupun kegiatan impor. kenaikan tahun diperkirakan sementara itu beberapa faktor yang kemungkinan dapat mendorong inflasi tahun mendatang antara lain adalah masih terus meningkatnyaterkait cukup tingginya capaian inflasi pada tahun sebelumnya. tabel proyeksi inflasi provinsi diy, tahun range angka proyeksi proyeksi angka moderat sumber: sumber: penyusunan makro ekonomi diy tahun icon tingkat efisiensi suatu perekonomian diukur dengan angka increment capital output ratio icon). suatu daerah memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang semakin efisien jika nilai icon nya semakin kecil yang menunjukkan semakin sedikitnya modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. hal ini berarti tingkat produktivitas investasi dan perekonomian diy meningkat, mana icon yang lebih rendah menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi. tren icon diharapkan mengalami penurunan dibandingkan tahun yang menunjukkan perbaikan efisiensi aktivitas ekonomi diy. icon provinsi diy adalah sebesar pada tahun proyeksi nilai icon selama tahun sampai dengan ditampilkan tabel il. pada tahun diperkirakan angka icon increment capital output ratio) provinsi diy akan berada pada kisaran angka (m) (o) yang artinya untuk menghasilkan output rp. diperlukan investasi sebesar rp. angka inikenaikan icon tahun diperkirakan karena dampak krisis global mempengaruhi kegiatan ekonomi dan efektivitas investasi. proyeksi angka icon provinsi diy diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian diy arah yang lebih baik. ini disebabkan semakin membaiknya mengenalnya nilai icon diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (pdrb) sehingga target target makroekonomi yang dirumuskan dapat tercapai. pencapaian target target makroekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. perkembangan icon provinsi diy dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel proyeksi icon provinsi diy tahun sumber: sumber: penyusunan makro ekonomi diy tahun ketenagakerjaan jumlah penduduk usia kerja diy pada agustus sebanyak juta orang atau turun sebesar jika dibandingkan dengan agustus juta orang atau tergolong sebagai angkatan kerja, sedangkan sisanya bukan angkatan kerja karena sedang mengikuti sekolah, menjadi ibu rumah tangga, atau kegiatan lainnya. jumlah penduduk yang bekerja pada agustus sebanyak juta orang, turun sebesar ribu orang bila dibandingkan dengan keadaan pada agustus juta orang). tingkat partisipasi angkatan kerja provinsi diy pada agustus sebesar persen turun jika dibandingkan agustus persen). angkatan kerja diy pada agustus sebanyak juta orang, persen diantaranya atau sebanyak juta orang bekerja dan sisanya persen atau ribu orang merupakan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka). presentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan agustus persen) seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang melambat. sementara itu, dibandingkan dengan angka pengangguran nasional persen) presentase pengangguran diy lebih kecil. kondisi ini dapat dicermati dalam angka pertumbuhan kedua kategori ini pada periode dimana rata rata laju pertumbuhan berkisar antara tabel proyeksi penduduk usia tahun atas menurut kegiatan orang) provinsi diy jumlah penduduk rasio pengangguran terhadap angkatan kerja sumber: sumber: penyusunan makro ekonomi diy tahun jika laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja sejalan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja, maka kondisi yang berbeda berlaku pada laju pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan jumlah pengangguran terbuka. laju pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan jumlah pengangguran terbuka diperkirakan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik tingkat lokal maupun nasional. proyeksi persentase angkatan kerja yang menganggur selama tahun berkisar antara sampai seperti ditunjukkan pada tabel investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja secara optimal. kemiskinan nilai garis kemiskinan provinsi diy pada maret sebesar rp224. per kapita per bulan. dibandingkan dengan angka bulan yang besarnya rp211. per kapita per bulan, sementara itu tingkat kemiskinan turun menjadi persen. jumlah penduduk miskin provinsi diy dari tahun tahun cenderung menurun. dimaksud. tabel proyeksi penduduk miskin provinsi diy jumlah thd penduduk provinsi sumber: penyusunan makro ekonomi diy tahun tingkat kemiskinan provinsi diy diproyeksikan cenderung menurun dari tahun tahun. proyeksi prosentase penduduk miskin dari tahun sampai adalah sebagai berikut dan seperti ditunjukkan pada tabel. ketimpangan regional tingkat ketimpangan regional antara daerah diukur dengan indeks ketimpangan williamson. semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. indeks williamson pada tahun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. seperti ditampilkan pada tabel !l. proyeksi indeks tersebut menurun pada tahun menjadi dari pada tahun sedangkan produksinya pada tahun dan meningkat menjadi dan hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketidakmerataan regional antar kabupaten kota se provinsi diy. tabel ii. indeks williamson provinsi diy tahun indeks williamson sumber: sumber: penyusunan makro ekonomi diy tahun dan hasil olahan ketimpangan pendapatan ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan indikator koefisien gini. ketimpangan pendapatan yang membesar ditunjukkan angka koefisien gini yang meningkat (lihat tabel i!. proyeksi koefisien gini provinsi diy tahun adalah yang mengalami peningkatan dibandingkan indeks tahun yang sebesar proyeksi koefisien tersebut turun pada dan masing masing menjadi dan perkembangan koefisien tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat diy semakin mengecil. tabel koefisien gini provinsi diy sumber: sumber: penyusunan makro ekonomi diy tahun dan hasil olahan arah kebijakan keuangan daerah analisis keuangan daerah dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan apbd, kemampuan keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program kegiatan pembangunan daerah. keuangan daerah terdiri dari seluruh komponen yang ada pada pos pendapatan daerah dan pada pos penerimaan pembiayaan. sejalan dengan pencapaian misinya, maka kondisi keuangan daerah pada tahun diperkirakan masih akan mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu meningkat tajam. hal ini diselaraskan dengan beberapa prioritas kebijakan sisi belanja yang pada akhirnya dikembalikan untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut. pada tahun ini, kemampuan keuangan daerah masih akan didominasi dari sisi pendapatan daerah. meski demikian ketatausahaan pada sisi penerimaan pembiayaan juga mulai dibenahi secara administrasi sehingga lambat laun sisi ini akan pula dijadikan penopang keuangan daerah. evaluasi atas hasil perhitungan kapasitas keuangan daerah rkd tahun rencana dalam rpm diamanatkan bahwa, prediksi kapasitas keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar setiap tahunnya. kenaikan tersebut diasumsikan pada kenaikan yang mencerminkan kinerja langsung dari pemerintah provinsi diy. target kapasitas keuangan daerah yang disusun awal dalam rpm tergambar seperti table berikut. tabel 1ll. evaluasi catatan atas perhitungan kapasitas kedua rkd tahun provinsi daerah istimewa yogyakarta uraian proyeksi rpm tahun catatan dan rp) pemaparan pendapatan asli daerah kenaikan pad diasumsikan bea mia eee tambahan esaasasoogs\| rebus bahan anasaaneas\| hasil pengelolaan keuangan daerah taimtaim bayangan sgeesissa\| dana perimbangan kenaikan dana perimbangan milea dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan perasissabadits mens men bana lokasi umum tesgmaaaoa\| bana alokasikhusus somayapase\| lain lain pendapatan daerah yang sah kenaikan lain lain batalbsssosskskasi mean masanya damn asmenssral joamabamrat dana bagi hasil pajak dari provinsi dan peamammanoantama (banapenyesuaiandan otonomi khusus 3a99sess83\| bantuan keuangan dari provinsi atau perang man men ott pendapatan) agoogsesenaas\| irencsiranbanacadangani sisa lebih riil perhitungan anggaran sisa diasumsikan tidak lebih betuststtsksisosiln ocasia sana isawokasneracadsern anoooogooooo\| uraian proyeksi rpm tahun catatan eft rp) kewajiban kepada pihak ketiga sampai saldo minimal kasta dengan akhir tahun yang belum diasumsikan terselesaikan kestantniutan domba@ asesnsarioos\| jumlah proyeksi penermaantitfasb:g 188740525845a\| penghitungan kapasitas keuangan daerah alur penghitungan kapasitas keuangan daerah, dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dapat digambarkan seperti bawah ini. prediksi yang telah disusun dalam dokumen rpm pada tahun dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi realita yang berjalan hingga tahun serta beberapa prakiraan mendasar yang diprediksikan terjadi pada tahun yang akan dating. dari hasil evaluasi kemudian dianalisis ulang sehingga didapatkanlah angka prediksi sesuai kondisi yang berlaku. gambar i!l. penghitungan kapasitas keuangan daerah hasil telaahan evaluasi kapasitas kapasitas keuangan daerah penghitungan keuangan daerah th. (n) kapasitas keu rkd untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen pembentuk kapasitas keuangan daerah dan bagaimana komponen komponen tersebut saling mempengaruhi maka beberapa langkah perhitungan berikut perlu dilakukan. tahap analisis dan perhitungan penerimaan daerah rata rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah: rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sebagai berikut: tabel rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta rata rata uraian rp) rp) rp) pertama pendapatan pendapatan asli daerah \| . rata rata uraian rp) rp) rp) pertamajak bag(bamarata rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah tabel rata rata pertumbuhan target belanja tidak langsung daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta rata rata uraian pertumbuhan nan neon non neng belanja pegawai rata rata uraian pertumbuhtabel rata rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta rata rata uraian pertumbuhanrata rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah tabel i11. rata rata pertumbuhan neraca daerah rata rata uraian pertumbuhan rp) rp) rp) aset aset lancarlainnya tagihan bagi hasil kemitraan tagihan tuntutan ganti kerugian daerah kemitraan dengan pihak ketiga aset tak berwujud jumlah aset daerah kewajiban jangka pendek utang perhitungan pihak ketiga utang jangka pendek lainnya bagian gian antar ang jangka panjang rata rata uraian pertumbuhan rp) rp) rp) kewajiban jangka panjang utang jangka panjang ekuitas dana ekuitas dana lancar pendapatan yan yang ditangguhkan cadangan persediaan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hdiinvestasikan dalam dana cadangan jumlah kewajiban dan ekuitas dana analisis sumber pendapatan daerah tahun rencanadan pt. jasa raharja. dana penyesuaian dan otonomi khusus. analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan: analisis sumber pendapatan daerah bawah ini tergambar proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya. paling besar kontribusi terhadapa pendapatan daerah dari tiga tahun terakhir adalah pendapatan asli daerah pad), dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. secara rinci sumbangan pad dari sector pajak daerah masih menjadi unggulan diikuti dengan penerimaan dana alokasi umum dau) dari pusat. kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah provinsi diy sudah mampu memenuhi kebutuhan pendapatannya secara mandiri melalui kinerja pajak daerah. tabel prosentase sumber pendapatan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta uraikinerja realisasi pendapatan daerah analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan apbd dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. analisis dilakukan dengan mengisi tabel kinerja realisasi pendapatan dibawah ini. tabel kinerja realisasi pendapatan daerah kinerja uraian pendapatan asli daerah pajak daerah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan lain lain padtabel atas menunjukkan bahwa kinerja realisasi pendapatan daerah yang terburuk adalah dari sisi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. hal ini dikarenakan optimalisasi terhadapa pengelolaan bumi belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. oleh karenanya kebijakan dalam pembenahan bumi yang termasuk dalamnya kemungkinan adanya penyuntikan modal perlu diperhatikan dengan lebih seksama. agar depan bumi dapat mandiri dan perlahan mengurangi ketergantungan dari apbd. analisis proyeksi pendapatan daerah dalam analisis ini. asumsi indikator makro ekonomi pdrb laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain lain) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing masing komponen pad. kebijakan dibidang keuangan negara. proyeksi pendapatan terlihat dalam tabel sebagai berikut. tabel proyeksi pendapatan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta proyeksi tahun uraian rp) pendapatan pendapatan asli daerah pajak daerah retribusi daerah hasil lol hy. dipisah asil pengelolaan keuangan daerah ang dipisahkan lain lain pad yang sah period \|omotatmngan dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak alokasi alokasi lain lain pendapatan daerah yang sah proyeksi tahun uraian rp) hibah dag jomepenerimaan pembiayaan daerah analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. metode perhitungan yang digunakan pada dasarnyaerimaan pembiayaan daerah mencakup: tabel proyeksi penerimaan pembiayaan daerah proyeksi tahun uraian rp)hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil penjualan perusahaan milik daerah bumi menuraian rp) las penerimaanhasilpenerbitan obigasidaeran ieomisstmaamman sman penerimaan kembali penerimaan pinjaman ioommintmotstteti dugaan (penerimaan pitangbaerah ea peneimaanputangdaerandaripendapatangseran penerimaanpiutangdserahdaripemernan penerimaan putangdaerandaripemerintandaerantam sa enerimaanpiutang daerah darilembagakeuanganbank penerimaanpivtang daerah darilembagakevangan bukanbank\| berikut disajikan hasil analisis proyeksi pendapatan rkd tahun secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana rpm. dari perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan pengurangan. hasilnya dituangkan dalam tabel berikut. tabel proyeksi target penerimaan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta proyeksi rpm proyeksi rkd tahun selisih uraian tahun rencana rencana rp) ket rp) rp) pendapatan asli mata mie pajak daerah ada kenaikan yang cukup besar karena adanya kenaikan tarif pajak dan pemberlakuan pajak progresif retribusi daerah adanya pengurangan potensi retribusi sebagai tindak lanjut pembatasan sesuai uraian tahun rencana rencana rp) ket rp) rp) wan hasil pengelolaan adanya keuangan daerah kenaikan yang yang dipisahkan cukup baik karena pembinaan buku meningkat lain lain pad kerjasama yang sah dengan pihak ketiga semakin baik dana perimbangan dana bagi hasil beberapa pajak bagi hasil penerikonseku bukan pajak isinya ikut berkurangnya nya sudah dilimpahkan kepada pemkab peak dana alokasi mengurungnya umum jumlah pegawai dana alokasi pembatasan khusus pemberian dak hanya untuk sector penting saja lain lain pendapatan daerah yang sah hibah kerjasama dengan pihak ketiga meningkat omapawae dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah uraian tahun rencana rencana rp) ket rp) rp) dana penyesuaian titipan gaji dan dan otonomi tunjangan khusus untuk guru bantuan keuangan. dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya total pendapatan penerimaan aam pencairan dana hasil penjualan kek. daerah yang dipisahkan nan dana bergulir pinjaman daerah pengembalian penerimaan agency 2asisoooooo\| 2557n600000\| repo0oo\| proyeksi siapa riil sesuai hasil proyeksi perhitungan apbd saldo kas neraca kurang lebih daerah 10x dari total pendapatan ada kasta oran kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan eesatantamuan semen sosozzoos\| 2ms95cease1\| sererasasse\| mun emo 2tes201 keen proyeksi rpm proyeksi rkd tahun selisih uraian tahun rencana rencana rp) ket rp) rp) jumlah kapasitas (b) (c) penghitungan pengeluaran daerah penghitungan dilakukan dengan mengambil data dan informasi proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun rencana dari rpm, kemudian ditelaah dan disinkronkan dengan hasil evaluasi pada langkah (a). pada komponen yang bersesuaian lalu ditambah dikurangi untuk menghasilkan proyeksi belanja dan pengeluaran daerah rkd tahun rencana. penambahan pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan analisis proyeksi belanja dan pengeluaran rkd tahun rencana yang telah dilakukan, mencakup: analisis belanja daerah tahun rencana analisis belanja daerah tahun rencana mencakup analisis terhadap: belanja tidak langsung, meliputi: gaji dan tunjangan pns dihitung dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan, antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah accressyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. belanja penerimaan anggota dan pimpinan dprd serta operasional kdh wkd dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan anggota dprd yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangangi hasil dihitung berdasarkan besarnya perjanjian bagi hasil dengan pihak iii. belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. belanja langsung, meliputi: belanja honorarium pns, khusus untuk guru dan tenaga medis dihitung dengan berdasarkan kelangkaan profesi. belanja beasiswa pendidikan pns. belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya). belanja sewa gedung kantor. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya). analisis pengeluaran pembiayaan tahun rencana analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana. pada prinsipnya metode perhitungan yang digunakangeluaran pembiayaan daerah mencakup: pembentukan dana cadangan. penyertaanmodal (investasi) pemerintah daerah: badan usaha milik pemerintah bumn): badan usaha milik daerah bumi): badan usaha milik swasta. pembayaran pokok utang: pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah: pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain: pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank: pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank, pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah: pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain: pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank, pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank, pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo: pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo. pemberian pinjaman daerah: pemberianpinjaman daerah kepada pemerintah: pemberianpinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain. hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana kemudian dituangkan dalam tabel berikut. tabel il. penghitungan kebutuhan belanja pengeluaran pembiayaan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta proyeksi proyeksi rpm tahun rkd tahun selisih uraian keterangan rencana rencana rp) rp) rp) yo03obantuan kepada desa belanja bantuan partai politik pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan penyertaan modal investasi) pemerintah daerah total pengeluaran wajib dan mengikat untuk mendapatkan nilai dana yang akan digunakan dalam penghitungan pagu indikatif, atas kapasitas keuangan riil yang telah dihitung diatas, dikurangkan terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi program kegiatan wajib mengikat yang harus diselenggarakan karena beberapa alasan: menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan, menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. tabel il. penghitungan kebutuhan belanja langsung: wajib mengikat dan prioritas provinsi daerah istimewa yogyakarta proyeksi proyeksi rpm rkd tahun selisih uraian keterangan tahun rencana( rp) rencana rp) rp) pet program kegiatan yang menampung belanja honorarium pns khusus untuk guru dan tenaga medis program kegiatan yang menampung belanja beasiswa pendidikan pns program kegiatan yang menampung belanja jasa kantor khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, telepon, air, dil) program kegiatan yang menampung belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) program kegiatan yang menampung belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) total belanja langsung wajib dan mengikat rana kera penanganan dana prodi mulantahun ditentukan dengan mempertimbangkan halpembangunan jangka panjang daerah provinsi diy tahun penekanan pada tahapan lima tahun adalahimana dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi salah satu indikasi program utamanya adalah rehabilitasi dan pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tahun pembangunan daerah tahun adalah tahun terakhir dari rpm tahun untuk mewujudkan visirkd tahun capaian capaian pada tahun tahun sebelumnya isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani: tingginya kemiskinan dan pengangguran pedesaan perkotaan kurangnya sarana prasarana pendukung keterkaitan antar wilayah belum optimalnya pengembangan potensi sumberdaya alam untuk menopang ketahanan pangan dan energi terbatasnya kapasitas aparat pemerintah dalam tata kelola kepemerintahan yang baik tingginya ancaman bencana alam dan menurunnya daya dukung lingkungan rencana kerja pemerintah tahun sebagai satu kesatuan rencana pembangunan nasional, dengan tiga kata kunci (key word) utama tema yaitu: daya tahan ekonomi (resilience), daya saing, serta cc. serta peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hal hal atas maka ditetapkan tema pembangunan provinsi diy pada tahun adalah: penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat . gambar iv. kerangka pikir keselarasan isu strategis dengan key word tema tahun mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi be memberdayakan masyarakat diwilayah kantong kemiskinan mendorong sektor unggulan daerah memperbaiki birokrasi dan tata kelola yang baik penguatan daya saing (competitiveness) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik talented people, investasi, dan mobile factors lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan. daya saing perekonomian akan dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi. apabila kita berbicara mengenai produktivitas, maka unsurnya yang paling pokok adalah sumber daya manusia sdm) dan teknologi. efisiensi menyangkut aspek kelembagaan ekonomi, terutama bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan sedikitnya hambatan dalam transaksi. penguatan daya tahan resilience) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas ranto paten keren ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti kenaikan bahan bakar minyak). perekonomian yang tidak mudah terombang ambing tersebut, antara lain ditandai oleh tiga ciri berikut. pertama, adanya diversifikasi kegiatan ekonomi, seperti tercermin dalam keragaman sumber mata pencaharian penduduknya, sumber penerimaan daerahnya, dan sebagainya. kedua, pelaku ekonominya mempunyai keluwesan yang tinggi (flexibility) dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan usaha yang dapat berubah dengan cepat. ketiga, kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung (conducive) terciptanya iklim usaha yang sehat. peningkatan kesejahteraan rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun spritual.provinsi diy tahun adalah: reformasi birokrasi dan tata kelola, prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola skpd yang lebih baik dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi rpm (meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance). pendidikankualitas lulusan semua jenjang dan jalur pendidikan, peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama kantong kantong kemiskinan, pengembangan pendidikan yang berbasis multikultural untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan, dan toleransi: peningkatan budaya baca masyarakat: peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahragsehatan, prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan: kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat: aksesibilitas dan kualitas pelayanan dan kesehatan reproduksi:patent kereta penanggulangan kemiskinan: prioritas ini ditetapkan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin terutama daerah kantong kantong kemiskinan dan dalam rangka meningkatkan: kualitas pengelolaan ketenagakerjaan: kualitas pengelolaan ketransmigrasian: kemandirian dan kebudayaan masyarakattahanan pangan, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakatinfrastruktur, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas, pemerataan prasarana dan sarana publik terutama daerah kantong kantong kemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan kemanfaatan ruangiklim investasi dan usaha, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang adaptifenergi, prioritas ini ditetapkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap energi terutama energi baru terbarukan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta efisiensi konsumsi energilingkungan hidup dandan ketahanan masyarakat terhadap bencana. mane potaaont01 keretadaerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang relatif tertinggal daerahnya, sehinggaertinggalan pembangunannya dengan daerah laikebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. prioritas ini ditetapkan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budayego es201 ketan prioritas pembangunan kewilayahan selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan tahun juga menggunakan pendekatan kewilayahan. pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya. lokasi yang akan menjadi perhatian utama dalam pembangunan tahun adalah daerah kantong kantong kemiskinan dimana keluarga miskin tinggal. sebaran daerah kantong kantong kemiskinan provinsi daerah istimewa yogyakarta dapat dilihat pada peta berikut ini. gambar iv. sebaran penduduk miskin provinsi diy kaa tea na, jumlah keluarga miskin peta kemiskinan provinsi diy agen yang menjadi fokus sasaran seng pembangunan lintas sektor dilihat dari sebaran jumlah keluarga miskin, kantong kantong kemiskinan sebagian besar terdapat wilayah kabupaten gunungkidul dan kulon progo. namun demikian, terdapat titik kecamatan empat kabupaten sleman, gunungkidul, bantul, kulon progo) dan kecamatan kota yogyakarta yang menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor. titik titik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel iv. kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor tahun nol kabupaten kota kecamatan op. adegan amanah mon moga aranamojo op. semai ema serangan karawang kota yogyakarta tegalrejo s.e ommbuinaro merangsang getongtengen gambar iv. kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor tahun kota yogya: sleman: tegalrejo gamping umbulharjo segan merangsang prambanan gedongtengen gunungkidul: sea player kera karangrejo aa . semana pa semi sia a31 ponton datang poecila jong ppp gedangsari taman kabupaten bantul da5 ali kulon progo: bantul: kakap kasihan kalibawang seon samigaluh banguntapan titik titik kantong kemiskinan imogiri provinsi diy yang menjadi sasaran pembangunan lintas sektor sasaran pembangunan daerah sasaran utama yang harus dicapai daerah istimewa yogyakarta pada tahun adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka harapan hidup serta pengangguran.iv. target pembangunan daerah tahun pertumbuhan ekonomi kemiskinan pengangguran tan (ranking atau nasional) keterangan: pertumbuhan ekonomi: persentase laju perubahan produk domestik regional bruto pdrb). kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja. indeks pembangunan manusia ipm): indeks komposit dari angka harapan hidup, rata rata lama sekolah, angka melek huruf, pengeluaran per kapita yang disesuaikan. bab rencana program dan kegiatan prioritas daerahpendidikan program pendidikan anak usia dini. program wajib belajar pendidikan dasar tahun. program pendidikan menengah. program pendidikan tinggi. program pendidikan luar biasa. program pendidikan nonformal. program pendidikprogram pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. program akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka. program pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan. pemuda dan olahraga program peningkatan perserta kepemudaan. program pemberdayaan dan pengembangan pemuda. program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. komunikasi dan informatika program pengembangan komunikasi, informasi dan media massakebudayaan program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. program pengembangan nilai budaya. program pengelolaan keragaman budaya. program pengelolaan kekayaan budaya. program peningkatan sarana dan prasarana kebudayaerencanaan pembangunan program perencanaan sosial dan budaya. kesehatan program sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan program pelayanan kesehatan. program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. program kesehatan keluarga. program penanganan pembiayaan kesehatan penduduk miskin. program perbaikan gizi masyarakat. program pengembangan lingkungan sehat. program pendidikan kesehatan dan sumberdaya kesehatan. program pengembangan manajemen kesehatan. program sistem informasi kesehatan. program penelitian dan pengembangan kesehatankeluarga berencana dan keluarga sejahtera program keluarga berencana. program pelayanan kontrasepsi. program kesehatan reproduksi remaja. program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual termasuk hiv aids. program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri program pendidikan politik masyarakat. program pengembangan wawasan kebangsaan. program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. mane papa te01 kane program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat. pemberdayaan masyarakat dan desakebudayaan masyarakat perdesaan. program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desaingkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. program peningkatan per.. program pengembangan sistem penyuluhan perikanan. program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.program rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam. program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut. program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kotoo. program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. program penataan peraturan perundang undangan. program pemantapan reformasi birokrasiprogram peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. uu. program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah. program fasilitasi dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintah. program pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan. program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah. program analisis kebijakan pembangunan. program penelitian dan pengembangan. program pendidikan kedinasan. bb. program pembinaan dan pengembangan aparatur. program manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. aa. program pengembangan persandian. bb. program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. pertanian program peningkatan kualitas sdm dan kelembagaan petani. program peningkatan kesejahteraan petani. program peningkatan ketahananketahanan pangan program pemberdayaan penyuluhan. program pemberdayaan dan pengembangan ketahanan pangan. pariwisatakemitraan. koperasi dan ukm program penciptaan iklim usahaperindustrian program pengembangan industri kecil dan menengah. program pengembangan sentra sentra industri potensial. program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi. program peningkatan kemampuan teknologi industri. program pembinaan dan pengembangan industri kreatif. program penataan struktur industri. penanaman modaldaya, sarana dan prasarana daerah. perdagangan program peningkatan kerjasama perdagangan internasional. program peningkatan dan pengembangan eksptenaga kerjatransmigrasi program transmigrasi regional. program transmigrasi lokal. program pengembangan wilayah transmigrasi. kehutanan dan perkebunan program pengembangan agribisnis. program peningkatan pemasaran dan distribusi hasil perkebunan. program pemanfaatan teknologi dan peningkatan produksi perkebunan program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. program rehabilitasi hutan dan lahan. program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan. 8g. program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. program perencanaan dan pengembangan hutan. perencanaan pembangunan program perencanaan pembangunan ekonomikota kota menengah dan besar program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam pemerintahan umum program pengembangan investasi dan aset daerah. program pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan mikro. program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. energi dan sumberdaya mineral program pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan. program pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar. program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. program pengelolaan air tanah berwawasan konservasi. kearsipantatistik program pengembangan data informasi statistik daerah. kependudukan dan catatan sipil program penataan administrasi kependudukan. pertanahanekerjaan umum program peningkatan jalan dan jembatan. program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan. program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya. program penyediaan dan pengelolaan air baku. program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. program pengendalian banjir. program pengelolaan persamaan. mane papa te01 kane program pengembangan kawasan. ii. program pembangunan saluran drainase gorong gorong. j . program pembangunan, pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan. program pengaturan jasa konstruksi. program pelayanan jasa pengujian. perumahanataan kawasan padat penduduk dan kumuh. penataan ruang program perencanaan tata ruang. program pemanfaatan ruang. program pengendalian pemanfaatan ruang. perhubungan program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. program peningkatan pelayanan angkutan. program peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. lingkungan hidupgelolaan ruang terbuka hijau. selanjutnya program dan kegiatan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini: bab penutup rencana kerja pembangunan daerah provinsi diy tahunprovinsi diy tahun tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat pemerintah provinsiprovinsi,provinsitugas pokok dan fungsi dictum kesebelas angka instruksi presiden nomor tahun tentang kebijakan perkerasan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, perlu adanya penyediaan cadangan pangan daerah,provinsi harus memiliki cadangan pangan sebanyak ton setara berascadang, instruksi presiden nomor tahun tentang kebijakan perkerasan. memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang cadangan pangan daerah. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksudkan dengan cadangan pangan daerah adalah sejumlah tertentu beras milik pemerintah daerah sebagai cadangan beras daerah dan dikelola oleh satuan organisasidaerah istimewa yogyakarta. tim pelaksana daerah adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertugas membantu pemerintah daerah menyalurkan cadangan pangan daerah daerah istimewa yogyakarta. tim pelaksana kabupaten kota adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten kota yang bertugas membantu pemerintah kabupaten kota menyalurkan cadangan pangan daerah sampai dengan tingkat desa. maksud penyediaan dan penyaluran cadangan pangan daerah adalah sebagai upaya daerah dalam memantapkan ketahanan pangan masyarakat. tujuan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan daerah adalah sebagai upayagelolaan cadangan pangan daerah adalah untuk rumah tangga miskin dan atau masyarakat pada daerah yang mengalami: kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darura. bab penyediaan solton. beras sebagaimana dimaksud pada harungadaan dan biaya pengelolaan cadangan pangan daerah yang sah. dalam mengelola cadangan pangan daerah soldalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan daerah tidak disalurkan kepada kelompok sasaran, lembaga sebagaimana dimaksud pada dan atau soldaerah. pengelola sebagaimana dimaksud pada berhak untukalori setara (tiga ratus tiga puluh) gram beras per orang per hari selama waktu yang ditentukan sesuai hasil investigasi tim pelaksana diy. balai desa kalurahan atau lokasi ditingkat desa kalurahan yang telah disepakati sebagai daerah sasaran menjadi titik bagi penyaluran beras cadangan pangan daerah. pengiriman beras dari gudang pengelola sampai lokasi titik bagi menjadi tanggungjawab pengelola. apabila terjadi kondisi darurat yang bisa menyebabkan rawan pangan transien maka tim pelaksana kabupaten kota melakukan peninjauan dan identifikasi kelompok sasaran yang berhak menerima bantuan cadangan pangan daerah. berdasarkan hasil identifikasi tim pelaksana kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada kepala badan dinas kantor yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan tingkat kabupaten kota mengajukan permintaan bantuan beras cadangan pangan daerah kepada gubernur melalui sold yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang ketahanan pangandan jumlah bantuan beras yang akan disalurkan. tim pelaksana pemerintah daerah melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran calon penerima bantuan beras cadangan pangan daerah sesuai dengan permintaan sebagaimana dimaksud dalam kepala sold yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan menetapkan penerima bantuan, lokasi dan jumlah bantuan yang akan diberikan berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada kepala sold yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan memerintahkan kepada pengelola cadangan pangan daerahpemerintah desa kelurahan bersama masyarakat bertanggungjawab menyalurkan beras cadangan pangan kepada penerima yang berhak sebagaimana dimaksud pada penyerahan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada dengan berita acara. bab pelaporan sold yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan melaporkan kepada gubernur tentang jumlah stock dan realisasi penyaluran cadangan pangan daerah secara periodik setiap (enam) bulaentang rencana kerja pembangunan daerah tahun bab pendahuluan latar belakang ditengah tantangan realitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan berbagai aspek seperti konservasi lingkungan, hak asasi manusia, dan teknologi informasisuatu kompleksitas permasalahan yang saling terkait antar sektor, meskipun demikian cita cita pembangunan yogyakarta yang berkarakter, berbudaya, maju, dan makmur adalah sebuah tujuan akhir yang harus dicapai. dioptimalisasi sumber daya dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. hadirnya sebuah landasan yang kuat bagi pembangunan yogyakarta akan mampugubernur diy sri sultan hamengkubuwono dalam menyongsong peradaban baru yang mana yogyakarta dihadapkan oleh. nilai yang dipegangpproses optimalisasi atas potensi sda dan sdm diharapkan agarkedua prasyarat yangrkd diy masyarakat. pembangunan jugarkd diyccp ipjp pena pembangunan nasional th.(n) dag tahunan periode rkd es. pmid ons prioritas pmb., pagar catatan musrenbang rkd prioritas program skpd senja skpd kegiatan .(n)rkd diyrkd diygambar hubungan dokumediycatatan kebijakan pikiran dprd informasi nasional provinsi rancangan naa awal rkd senja skpd a43 analisis perumusan provinsi gambaran permasalahan umum, pembangunan kondisi daerah lama daerah rancangan analisis kedua prioritas dan (ra evaluasi pembangunan ekonomi inap rkd. beserta gerakan besertapagu musrenbang ppergub tahun lalu pagu indikasi rkd provinsi ttg rkd pmid pak nr rancangan penyusunan ab kota orum rencanaprogram ban poriparibmi kua pas indikasi penyusunan apbd gambar bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan rkd diy rkd diyan demografi karakteristik lokasi dan wilayah luas dan batas wilayah administrasian sebelah selatan dengan samudera indonesia. nag ipa sang ser pf. tan eng eni ari ne: taun pi) ah, jan ibukota promosi pp) sekota kabupaten kota ans gean antena ta, neta batas kecamatan disita tar seanpnari sam eva gt: dalan karta api garis pantai lag bag mean jam sumber: bappeda diy, gambar peta administrasi diy il rkd diy wilayah diy yang terluas adalah kabupaten gunungkidul,km? k. gunungkidul bantul. km? mpa pp. yogyakarta km? sumber: dda bps provinsi diykulonprogo bantu gunungkidul sleman sman \| a7 kota yogyakarta div sumber: dda bps provinsi diyil rkd diy tabel jumlah desa menurut kabupaten kota dan letak geografis diy lembah daerah lereng punggung dataran aliran sungai bukit sumber: dda bps provinsi diykeagamaan (basa nomatttaurkd diy penikaman bea dimalam jepit watutogog girisubo jongkok, lahan dengan kemiringan seluas km?irkd diy.kd diy peta satuan fisiografi daerah istimewa yogyakarta metana klaten sukoharjo men naga waduk maan satuan daerah randa bee seruan gunungapi merapi sumber: bappeda diy, gambar peta satuan fisiografirkd diyrkd diy batuan yang berupa karbonat yang memilki karakteristik mudah meloloskan airil rkd diyeds emil tag pad mag! formasi susi oyoil rkd diy aluvial seluas km2, litosol ,93km0, resin ,83km2, grumusol ,35km2., mediteran ,40km2, dan latosol ,49km2. latosol alluvial ,49km2 74km? mediteran km? litosol ,93km? grumusol ,35km?diyl rkddas das progo das opak das oyo dta karst serangdebit rerata bulanan (m2 det) was town vas sungai progo sta. karangtalun) sangat opak si: tora) il rkd diy sungai sungaioro banden ara sungai code sia sidomulyo bao sungai gadlarwone gie. benang sungai wrong si. tanam \| info goo sumber: data blh dan dpp esdm diy diolah, tahunm rkd diyan kecepatan angin antara knot. peta iklim dibawah ini menunjukkan kondisi iklim wilayah diy yang terbagi menjadi agak basah, sedang dan agak kering. ibukota kabupaten abi pain n. pai una fat bh. anna ran pentungan ham menurut senat japan \| sumber bappeda diy, gambar peta iklim diy rkd diy penggunaan lahan penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindungmama pra kia aia pan sie san # ips sana pedas, ng. ibukota provinsi (aa akan subang ibukota kabupaten kota all ap, mep eka mmmrsea ala mak sai ji, wat (gi jaan anri bpa saja ena aan ian maa ba" asap lau gans pantai han cng" semak belukar play ha sawah tubuh sumber bappeda diy, gambar peta penggunaan lahan diy, selanjutnya,rkd diy penetapan hutan fungsi lindung di:: kabupaten gunungkidul terletak kecamatan gedangsari, ngawen, dan semi, dan zona. kawasan sepadan sungai luar kawasan perkotaan ditetapkan pada sungai bogowonto, progo, dan opak..versi terdiri dari cagar alam ha, taman wisata alam ha: suaka margasatwa ha, taman nasional ha, dan taman hutan raya ha. rkd diy hutan lindung hutan produksi hutan lindung hutan konservasi sumber dda bps provinsi diy gambar luas hutan menurut tata guna hutan diy bantul: kulon progo sleman: gunungkidul sleman bantul kulon progo sumber: dda bps provinsi diy gambar luas hutan menurut kabupaten kota diy (hektar), rkd diy:::il rkd diyrkd diyrkd diyil rkd diy wilayah rawan bencana berdasarkan peraturan daerah diy nomor tahun tentang rtrw diy,il rkd diypena banyan saban pake agar daa "pa come kemernargadetoweathil rkd diyata www www,rkd diykelompok umur,43x.il rkdkulonprogo bantul gunungkidul sleman yogyakarta? sedangkan kota yogyakarta yang memiliki rkd diy. tabel dibawah ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk kabupaten dan kota diwilayah diy pada tahun tabel kepadatan penduduk menurut kabupaten kota diy, luas wilayah jumlah kepadatan kabupaten kota penduduk pendudukpen, sek abaikan ana una ppp lalunya pen mas tani naa sah sumber bappeda diy, gambar peta kepadatan penduduk diy rkd diyl ipm diy menurut komponen, harapan hidup angka melek rata rata lama pengeluaran riil tahun tahun) huruf sekolah per kapita (tahun) (ribu rupiah)l ipm antar kabupaten kota diy, kabupaten kota sumber: bps provinsi diy, rkd diy dibawah ini adalah peta ipm masing masing kabupaten kota diy, pada tahun \|. ta works pembangunan manusia daerah istimewa yogyakarta tahun naa r3) pen tip aa, pa, er, peta, pra ena char aoa mapan haha tera. tia ' lan amang arema lana tl. ja. mid ppa adat akan aan peta nee rar kaa pet wol pai a07 pai aia tank bah gan pesanpertumbuhan pdrb,40xpertumbuhan ekonomi tahun bahkan merupakan angka tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil: serta industri furnitur memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan sektor industri rkd diy pengolahan yang produksinya sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik melalui kegiatan pariwisata maupun permintaan ekspor. pertumbuhan tertinggi berikutnya dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi kemudian disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa yang masing masing tumbuh sebesar dan sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih tumbuh positif sebesar @ pertumbuhan ekonomi sumber: bps provinsi diy, gambar. bahkan lebih rendah daripada rata rata pertumbuhan ekonomi pulau jawaperkembangannya sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. sedangkan peranan sektor pertanian yang merupakan sektor primer cenderung menurun. penurunan kontribusi sektor pertanian sebagai akibat konversi lahan pertanian dan kenaikan harga biaya produksi pertanian. hal ini menunjukkan bahwa perekonomian diy il rkd diy mengalami pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga jasa. industrialisasi yang biasanya terjadi pada beberapa wilayah yang semula berbasis pertanian tidak sepenuhnya terjadi diy.ataupertama. penggalian perdagangan, hotel restoran keu., real estate perusahaan pdrb atau peningkatan nilai pdrb terjadi semua sektor. rkd diy tabel nilai pdrb diy atas dasar harga konstan adik) menurut lapangan usah juta rupiah), lapangan usaha pertanian pertama. penggalian industri pengolahan konstruksi perdagangan, hotel restoran pengangkutan komunikasi perusahaan jasa jasa pdrbperdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa jasa, sektor pertanian: serta sektor industri pengolahan. kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengolahan cenderung meningkat pada tahun dibandingkan tahun sedangkan peranan sektor lainnya mengalami penurunan pada tahun sektor jasa memberikan kontribusi terbesar pada pdrb diy dengan rata rata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar setelah itu diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sektor pertanian x), serta sektor industri pengolahan dengan kontribusi tabel distribusi persentase pdrb diy adb menurut lapangan usaha, rain uraian pertambangan penggalian industri pengolahan ust, gas beri konstruksi perdagangan, hotel restoran il rkd diy uraian pengakuan komunikasi keuangan, persewaan jasa perusahaan pdrbs146 @ konsumsi rumah tangga konsumsi pemerintah " i pembentukan modal tetap bruto pmb) lainnya"gambar distribusi pdrb diy menurut penggunaan adb selama tahun perekonomian diy didorong oleh meningkatnya semua komponen permintaan akhir dalam pdrb penggunaan, terutama konsumsi rumah tangga yang mampu tumbuh sebesar dibandingkan dengan pertumbuhan selama tahun yang mencapai pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun sedikit melambat sebagai dampak dari melemahnya daya beli rkd diy masyarakat akibat kenaikan harga (inflasi) barang dan jasa kebutuhan rumah tangga yang mencapai level selama tahun komponen pmb selama tahun mengalami pertumbuhan sebesar hal ini berarti mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun komponen konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh positif sebesar selama tahun pencairan dana khusus sebagai implementasi keistimewaan yogyakarta memberi sedikit pengaruh terhadap peningkatan konsumsi pemerintah selama tahun ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah dan luar negeri oleh penduduk diy masih cukup tinggi. tabel pdrb diy adb menurut penggunaan, jenis penggunaan umah tangga pemerintah pembentukan modal tetap bruto pmb) ekspor barang impor barang pdrbpertumbuhan ekonomi diymeningkatrentang waktu tahun kecenderungan besarnya porsi konsumsi non makanan dalam konsumsi rumah tangga diy terkait dengan konsumsi penduduk kota yogyakarta, kabupaten sleman, dan kabupaten bantul yang telah mengarah pada pola konsumsi penduduk perkotaan yang ditandai dengan konsumsi non makanan relatif besar. hal ini dapat mengindikasikan meningkatnya rkd diy tingkat kesejahteraan penduduk. hukum engel menyatakan, bahwa dengan meningkatnya tingkat pendapatan penduduk maka porsi makanan akan semakin berkurang. nilai pdrb yang berasal dari konsumsi pemerintah selama tahun cenderung mengalami peningkatan dengan rata rata kontribusi sebesarhal ini berarti terjadi peningkatan kontribusi sebesarnamun demikian, kontribusinya terhadap pdrb diy justru mengalami penurunan sebesar dari ,33x pada tahun menjadi ,26x pada tahun hal ini menunjukkan bahwa pdrb diy lebih didominasi oleh konsumsi yang kontribusinya terus menggeser pengeluaran untuk investasi. sementara itu, nilai ekspor barang dan jasa diy meningkat pada tahun dibandingkan tahun sebesar trilyun rupiah. namun, nilai impor barang dan jasa juga meningkat pada tahun bahkan melampaui nilai ekspor pada tahun yang sama, sehingga nilai ekspor neto diy bertanda negatif sebesar trilyunpada tahun disamping untuk memenuhi konsumsi domestik, beberapa komoditas yang diimpor juga digunakan untuk konsumsi para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. fenomena ini dapat menjelaskan bahwa impor yang dilakukan oleh pelaku ekonomi diy sebagian dire ekspor karena tidak dikonsumsi seluruhnya.rkd diyeo ooo ket: tahun angka sementara sumber: bps provinsi diy, gambar perkembangan laju inflasi kota yogyakarta tahun berdasarkan angka sementara diketahui bahwa inflasi kota yogyakarta tercatat sebesar yang disumbang dari inflasi kelompok bahan makanan sebesar dan dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar inflasi pada tahun mengalami peningkatan pada hampir seluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok sandang. kelompok transportasi dan komunikasi bahkan meningkat sangat signifikan sumbangannya pada inflasi tahun hal ini dimungkinkan karena adanya kenaikan harga bbm. tabel perkembangan inflasi kota yogyakarta menurut kelompok pengeluaran kelompok pengen kelompok pengeluaran dimata aan sar jasa tembakau bakar disandang pase (san san poo ase\| il rkd diy kelompok pengeluaran sites kora yogyakarta asa 7a, kemudian naik mencapai juta rupiah pada tahun atau naik sebesar juta rupiah. sementara itu,secara riil pdrb per kapita pada tahun sebesar juta rupiah naik menjadi juta rupiah pada tahun atau naik sebesar juta rupiah. :00c @ pdrb per kapita adb r pdrb per kapita adik sumber: bps provinsi diy gambar nilai pdrb per kapita diy (rupiah), indeks gini dan pemerataan pendapatan versi bank dunia ukuran tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif dapat dilihat dari besar indeks gini. rkd diy keterangan: angka estimasi sumber: bps provinsi diy gambar rasio gini diy, indeks gini tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. menurut kategori yang dibuat oshima, angka gini rasio diy tergolong pada kelompok ketimpangan moderat indeks gini pada tahun mengalami penurunan dibanding tahun hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk diy semakin menyempit walaupun belum terlalu signifikan. indeks ketimpangan regionalmenurut tipologi klasse meningkatnya kesenjangan perekonomian ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan diy, sehinggail rkd diy . , keterangan: angka estimasi sumber: bps provinsi yang mencapai tabel jumlah penduduk miskin garis kemiskinan, tahun garis kemiskinan penduduk miskin rp kapita bln) (ribu orang) maret karet sept maret maret sept sumber: susunan maret september rkd diyhal ini berarti terjadi penurunan sejumlah ribu orang selama kurun waktu empat tahun walaupun sempat terjadi kenaikan pada periode maret mar mar mar sep mar sep mar sep sumber: susunan maret september gambar persentase jumlah penduduk miskin diy,maret tercatat mencapai kemudian menurun menjadi pada september atau terjadi penurunan sebesar dalam empat tahun. penduduk miskin tersebar perkotaan maupun perdesaan jumlah penduduk miskin daerah perkotaan pada september sebanyak ribu orang, bertambah ribu orang bila dibandingkan keadaan september yang mencapai ribu orang. jumlah penduduk miskin daerah perdesaan pada september sebanyak ribu orang, mengalami penurunan sekira ribu dari keadaan september yang jumlahnya mencapai ribu orang. hal ini sebagai akibat dari urbanisasi penduduk wilayah perkotaan il rkd diy tabel jumlah dan persentase penduduk miskin menurut tipe daerah, september september daerah tahun jumlah penduduk persentase penduduk miskin miskin perkotaan september maret september2013 perdesaan september maret september2013 kota desa september maret september2013 sumber: susunan september maret dan septemberkenaika17, persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan keadaan september yang mencapai persen.mengalami penurunan. indeks kedalaman kemiskinan turun dari pada september menjadi pada september secara umum dalam kurun waktu maret hingga september cenderung mengalami penurunan, walaupun pada periode maret sempat mengalami kenaikan. demikian pula indeks keparahan kemiskinan turun dari menjadi pada periode yang sama tabelakin rkd diy mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit. selama kurun maret hingga september indeks keparahan kemiskinan juga memiliki kecenderungan yang sama dengan indeks kedalaman. @ indeks kedalaman keparahan popok sumber: susunan maret september gambar indeks keparahan kemiskinan diy, indeks kedalaman kemiskinan p1) dan indeks keparahan kemiskinan p2) pada september daerah perkotaan lebih tinggi dari pada perdesaan. pada bulan september indeks kedalaman kemiskinan p1) untuk perkotaan mencapai sementara daerah perdesaan mencapai indeks keparahan kemiskinan p2) daerah perkotaan sementara daerah perdesaan mencapai hal ini berarti rata rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan. kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin daerah perkotaan juga lebih lebar dibandingkan dengan daerah perdesaankam kom desa indeks kedalaman kemiskinan p1) september maret september rkd diy oom kota desa indeks keparahan kemiskinan p2) september maret september sumber: susunan maret september dan maret angka kriminalitas yang tertanganiahun jumlah kejahatan terselesaikan persentase kasus kejahatarkd diynaik menjadi tahun dan menjadi ,49x dan tahun berdasar data bps, sekitar penduduk diy buta huruf, yang sebagian besar ditengarai berusia tahun keatas. sumber bps provinsi diy, angka sementara kota angka melek huruf kabupaten gunungkidul sumber bps provinsi diy, rkd diysumber bps provinsi diy, angka sementara gambar perkembangan rata rata lama sekolah tahun) diy(setara sta).rkd diy tabel perkembangan rata rata lama sekolah diy menurut kabupaten kota, progo gunungkidul sumber bps provinsi diy, sedangkan apabila dilihat dari data pilah rata rata lama sekolah menurut jenis kelamin, rata rata lama sekolah laki laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.sedangkanbanyak faktor yang mempengaruhi rendahnya rata rata lama sekolah perempuan dibanding laki laki antara lain: faktor ekonomi, sosial, dan budayarkd diy tabel perkembangan angka partisipasi kasar apk) diy menurut kabupaten kota periode rata rata rata rata kabupaten kulon pers kabupaten kbbi dbd dpd eng kabupaten kulon versi kabupaten tees eng kabupaten kulon cersssas had bad doa kabupaten tes win sumber: dinas pendidikan, pemuda dan olah raga diy, rkd diy dari periode sampai dengan periode capaian apk diy menunjukkan peningkatan dari menjadi pada periode terjadi penurunan dari periode menurun menjadi periodeil yen rkd diy tabel perkembangan angka partisipasi murni apm) diy menurut kabupaten kota periode kab kota angka partisipasi murni rata rata rata rata rata rata rata rata apm tingkat kota yogyakarta kabupaten sae s5sag bantul kabupaten s926 kulon progo kabupaten sg4s ggs gunungkidul kabupaten sleman apm tingkat slip kota yogyakarta kabupaten za99 bantul kabupaten sa47 si, kulon progo kabupaten eg46 gunungkidul kabupaten sleman sa78 sos si,oe si,og soo1 apm tingkat sta kota yogyakarta seo4 saga se42 kabupaten e4, bantul kabupaten e9,eo kulon progo kabupaten saat so49 gunungkidul kabupaten same sleman ses e0o, s9,6se e34a5 sumber: dinas pendidikan, pemuda dan olah raga diy,rkd diy, sd mi jumlah lulusan pada jenjang sd mi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang sd mi tahun sebelumnya persentase kelulusan ujian nasional jumlah lulusan pada jenjang smp mts jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang smp mts tahun sebelumnya persentase kelulusan ujian nasional rkd diy jenjang pendidikan angka kelulusan sma smk ma jumlah lulusan pada jenjang sma smk ma jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang sma smk ma tahun sebelumnya persentase kelulusan ujianberdasarkan ski angka kematian bayi akb) diy tahunrkd diy kalimantan timur dki jakarta mak sulawesi sala kep. bangka belitung sumatera selatan bengkulu bali jawa barat lampung jawa timur kalimantan barat banten jawa tengah sulawesi utara lam jambi keluar sumatera utara target ang amarah selatan) mdg's has pan tangga aceh kalimantan tengah papua nusa tenggara barat sulawesi tengah sulawesi barat maluku utara gorontalo papua barat (per kelahiran hidup) sumber ski gambar perbandingan angka kematian bayi per kelahiran hidup antar provinsi selama kurun sampai dengan angka kematian bayi per kelahiran hidup diy mengalami peningkatan. tahun sampai dengan angka kematian bayi per kelahiran adalah kemudian naik menjadi per kelahiran bayi tahun kenaikan akb tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus terkait upaya penurunannya, dikarenakan kenaikannya yang drastis dan angka tersebut melebihi dari target millennium development goals gs) nasional tahun yang sebesar per kelahiran hidup. sumber dinas kesehatan diy, gambar perkembangan angka kematian bayi per kelahiran hidup diy tahun rkd diy jumlah kematian bayi yang dilaporkan diy dalam kurun waktu menunjukkan kecenderungan meningkat. jumlah kematian bayi pada tahun sebesar naik pada tahun menjadi dan naik lagi pada tahun menjadi baru kemudian turun pada tahun menjadi tabel jumlah kematian bayi dan jumlah kelahiran hidup diy tahun jumlah kematian bayi (berumur kurang naa sumber dinas kesehatan diyski tidak memunculkan besaran angka kematian ibu aki) diy, sehingga untuk melihat derajat kesehatan ibu digunakan jumlah kasus kematian ibu yang terjadi pertahun. jumlah kematian ibu diy dari tahun mengalami fluktuasi. gambaran kasusnya adalah sebagai berikut: jumlah kematian ibu kasus menurunl jumlah kematian ibu dan jumlah kelahiran hidup diy tahun sumber dinas kesehatan diyrkd diycapaian tersebut telah jauh melampaui target nasional pada tahun rkd diyrkd diy tabel perkembangan rasio penduduk bekerja diy tahun sumber dinas nakertrans diy, angka sementara fokus budaya, pemuda dan olahraga budaya uvg t, s ngguangkah awal untuk melaksanakan kewenangan tersebut adalah perluil rkd diy adat istiadat, tradisi, dan seni budaya tabel jumlah organisasi kesenian diy, organisasi sinematografi organisasi seni pertunjukkan organisasi seri rupa oo perusahaan film perusahaan bioskop perusahaan persewaan dan penjualan film sumber: dinas kebudayaan diy, tabel perkembangan seni dan budaya menurut kabupaten kota diy, kab kota rasio grup kesenian per rasio gedung kesenian per penduduk penduduk kabupaten bantu,jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya rkd diy jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya institusi pendidikan bidang kebudayaan sumber: dinas kebudayaan diy, tabel perkembangan sistem budaya diy, upacara adat dan tradisi daur hidup organisasi penuh kepercayaan sumber: dinas kebudayaan diy,intangible) maupun tidak kasat mata (intangible).ymbol simbol rkd diy: tabel perkembangan pembangunan kebudayaan diy, jumlah kunjunganlumen geersembudga saj jumlah desa budaya desa berkategori maju jumlah dokumen seni budaya dananya seni yang dokumen dilestarikan jumlah sumber sejarah yang sumber terkelola sejarah jumlah gedung sem budaya gedung peristiwa sejarah pelaku sejarah cemara rakyat akan kuno upacara adat moi batik mau tuak kerajaan property budaya sumber: dinas kebudayaan, data pembangunan daerah diy, bappeda diy organisasi kepercayaan yang hidup ada organisasi yang tersebar kab bantul sebanyak kabrkd diyltan)diy sebenarnya masih memiliki desa budaya, tetapi baru desa budaya yang termasuk dalam gubernur tentang desa budaya. dari desa budaya, baru desa budaya yang telah diklasifikasikan tingkat perkembangannya yaitu desa bertaraf emosional, bertaraf berkembang, bertaraf maju. desa budaya merupakan kantong pertahanan budaya rakyatlebih nyata lagi apabila desa budaya yang lainnya segera di sk kanil rkd diy$kesenianrkd diyn target yang sama yakni angkakembangan kesenian diy berjalan dengan baik, baik dalam maupun luar keraton. hingga saat ini terdapat organisasi kesenian yang tersebar wilayah diy. sumber galeri seni yang didirikan ada buah. dinas kebudayaanil rkd diymenurut hasil pengkategorian tahun dapat kita lihat pengklasifikasian kelompok seni sebagai berikut tabel klasifikasi kelompok seni, santa jaman teman abu menentang \|kemupsien teman sumber dinas kebudayaan, setelah tahun pembaharuan data klasifikasi kelompok seni belum dilakukan lagi. untuk tahun tahun mendatang diperlukan pendataan kembali dan regulasi kelembagaan kelompok senirkd diyterdapat sebanyak kawasan cagar budaya wilayah diy yang tersebar kab. bantul sebanyak kawasan cagar budaya, kab. gunungkidul sebanyak kawasan cagar budaya, kab. sleman sebanyak kawasan cagar budaya, kota yogyakarta sebanyak kawasan cagar budaya. museum yang tersebar diy ada sekitarsentadu dan museum sonobudoyo diproyeksikan menjadi museumil rkd diy tabel kawasan cagar budaya kawasan cagar budaya penetapan pro pakualaman gubernur ambarketawang bupati ambarbinangun bupati sumber: dinas kebudayaan diy tabel jumlah peninggalan sejarah kepurbakalaan, enda cagar budaya yang ditetapkan kawasan cagar budaya con monumen sejarah perjuangan sumber: dinas kebudayaan diy, tabel penanganan cagar budaya, jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimilki sumber: dinas kebudayaan diy,mendapat penghargaan serta ditetapkan menjadi cagar budaya. untuk indikator persentase capaian tahun sama dengan yang ditargetkan, yaitu masing masing karena rencana target bcb yang direhabilitasi, direkonstruksi dipenuhi oleh kegiatan yang ada dinas kebudayaan. angka diperoleh dari cagar budaya dengan kondisi baik rkd diy dibandingkan dengan jumlah seluruh cagar budaya yang terdata yaitu sejumlah capaian tahun tersebut mengalami kenaikan dari tahun untuk indikator persentase bcb tidak bergerak berkategori kondisi baik sebesar tabel klasifikasi bcb hingga, kiasinkasi jam jorok yeimemasona psa mending nasional mendikbud, gubernur, walikota kab kota gubernur walikota total yang sudah diklasifikasikan total yang belum diklasifikasikan foto arr pas \|a8s sar sumber dinas kebudayaan diyxx. sampai pada tahun bcb dan situs yang sudah ditetapkan oleh kementerian kebudayaan mencapai dari semua bcb dan situsrkd diy tabel perbandingan data bcb diy dan nasional, tahun aspek nasional bob situs yang retakan bcb situs yang dipugar agustus yang dipercaya juru pererinara status roses sumber bappenas ri, tahundisebutkan urusan pemerintah provinsi dibidang kebudayaan sub bidang purbakala antara laicc. penetapan bcb situs skala provinsi. penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skalaiindonesia telah memiliki terbaru untuk pengelolaan cagar budaya, yaitu tahun tentang cagar budaya menggantikan tahun diy sangat kaya akan cagar budaya baik intangible maupun intangible yang bernilai rkd diy besar bagi peradaban manusia yang harus terjamin kelestariannya dan merupakan daerah istimewa. yogyakarta masih menggunakan perda peraturan daerah tahun tentang pengelolaan kcb dan bcb, yang disusun berdasarkan regulasi nomor tahun tentang benda cagar budaya. isi isi dalam perda harus disesuaikan dengan tahun tentang cagar budaya karena banyak konsep dan objek yang berbeda. akhir juni perda berhasil dituntaskan oleh legislatif dan eksekutif setelah melalui proses yang panjang dan menjadi perda tahun tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya. inti isi perda adalah pengembangan budaya yogyakarta yang terintegrasi dalam konsep keistimewaan: pengelolaan meliputi kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan:rdasarkan perda nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi diy tahun pemerintah provinsi memilki kewenangan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sebagaimana bunyi ketentuan berikut:idalamnya. il rkd diy museum yang tersebar. tabel daftar museum diy kraton ngayogyakarta hadiningrat pagelaran siti hinggil, kompleks kraton kadipaten kraton yogyakarta gembira loka kebun raya rejowinangun kotagede yogyakarta monumen pahlawan pancasila kentungan condongcatur depok sleman kentungan monumen yogya kembali jl. lingkar utara, tongkang sariharjo ngaglik sleman museum biologi ugm sultan agung bantaran wirogunan merangsang yogyakarta museum affandi jl. laksda adi sucipto jaringan caturtunggal depok sleman museum bahari yogyakarta jl. martadinata wirobrajan wirobrajan wirobrajan yogyakarta museum batik dan sulaman yogyakarta ji. dr. sutomo bausasran rt. rw x11 bausasran danurejan yogyakarta museum batik kraton yogyakarta kompleks kraton yogyakarta kadipaten kraton yogyakarta museum benteng vredeburg jenderal yani pengupasan gondomanan yogyakarta museum dewantara kiri griya tamansiswa wirogunan merangsang yogyakarta museum dr. yap jl. teuku cik ditiru terbang terbang gondokusuman yogyakarta museum bioteknologi mineral jl. banjarsari banjarsari, tambak bayan caturtunggal depok sleman museum gumuk pasir depok parangtritis kretek bantul museum kayu sanggama jl. jogja wonosari gading player gunungkidul museum kesatuan pergerakan wanita jl. adisutjipto dengan caturtunggal depok indonesia sleman rkd diy maa esa museum kristal kraton yogyakarta kompleks kraton yogyakarta kadipaten kraton museum perjuangan kolonel sutiyoso brongtokusuman emn kemtausiman tegangan costata museum purbakala tamanwisata jl. raya yogya solo prambanan sukoharjo aan museum pro pakualaman jl. sultan agung purwokinanti pakualaman ind nnntinihgtsi nnn penis gnu museum pusat tni dharma jenderal sudirman terbang gondokusuman museum pusat tni dirgantara jl. solo kompleks lanud adisutjipto maggio mart kosakata mengatakan keganasan tembi rumah budaya jl. parangtritis tembi timbulharjo seon ind meiitinhssk anakan museum wayang kekayaan yogyakarta jl. yogya wonosari baturetno agamawan museum allen sentadu jl. boyong kaliurang barat hargobinangun pakem dossssibodbsiand mnn e"bisnbssbaslinan museum sultan hamengku buwono bangsal kencana, kompleks kraton yogyakarta adat kat akan museum sonobudoyo unit bijian yogyakarta cokrokiranan panembahan kraton kadin dosen museum sonobudoyo unit jl. trikora prawirodirjan gondomanan pang museum seni lukis kontemporer jl. wulung jaringan caturtunggal depok menes aman una semen museum ashita loka pangsa jenderal bantaran wetan yogyakarta gunungketur tmn alasan museum sasana wiratama jl. hos cokroaminoto tegalrejo tr. iii endang. (atap tatap togarontogatata sumbersekarang sedang dalam proses revitalisasi. tahun jumlah kunjungan museum tercatat sebanyak orang dan jumlah kunjungan otw sebanyak orang. dari angka tersebut maka diketahui capaian indikator kunjungan museum terhadap otw tahun rkd diy adalah sebesar ,64y atau sebesar ,43x dari target yang ditetapkan yaitu persentase capaian tahun tersebut lebih tinggi dibanding dengan capaian tahun yang sebesar tahun museum sonobudoyo bersama museum vredeburg, museum budaya tembi, museum allen sentadu mendapat penghargaan sapta pesona untuk museum yang memiliki toilet umum bersih. selain kelompok kesenian, pengembangan budaya diy juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. saat ini terdapat desa budaya yang tersebar kab. bantul sebanyak desa budaya, kab. kulonprogo sebanyak desa budaya, kab. gunung kidul sebanyak desa budaya, kab. sleman sebanyak desa budaya. pemuda dan olahragauraian organisasi kepemudaan jumlah organisasi olah raga standar internasional \|l. unit standar nasional sumber disdikpora diy,rkd diy tabel perkembangan seni, budaya dan olahraga diy, capaian pembangunan jumlah grup kesenian per rana aan far fan jumlah gedung kesenian per jumlah klub olahraga per jumlah gedung olahraga per see ajajajaja sumber: disbud diy disdikpora diy, aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib urusan pendidikan angka partisipasi sekolah pendidikan dasaratau sedang sekolah (sd slip) per penduduk usia pendidikan dasar. rkd diy tabel perkembangan angka partisipasi sekolah aps) pendidikan dasar diy tahun jenjang pendidikan sd mi tahun) usia thn sedang sekolah jumlah penduduk kelompok usia tahun jas anak usia tahun smp m tahun) dea thnsedang jumlah penduduk kelompok usia tahun \|aps anak usia tahun sumber disdikpora diy data pembangunan daerah, bappeda diy, angka partisipasi sekolah diy masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti. untuk aps sd mi terjadi penurunan pada tahun akan tetapi mulai tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. untuk aps smp m pada tahun mengalami kenaikan yang cukup besar akan tetapi pada tahun selanjutnya terjadi fluktuasi capaian walaupun masih diatas tabel perkembangan angka partisipasi sekolah aps) kabupaten kota diy, kabupaten kota sedang jumlah aps sedang jumlah aps sekolah penduduk sekolah penduduk sumber disdikpora diy, rkd diy pemerintahtabel rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar diy, jenjang pendidikan (jumlah penduduk kelompok usia tahun rasio per jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia tahun rasio per sumber disdikpora diy dan data pembangunan daerah, bappeda diy, secara umum dapat dilihat jika ketersediaan gedung sekolah semakin lama semakin berkurang. data tersebut jika dilihat dari rata rata layanan setiap gedung sd mi sebesar anak, setiap gedung smp m sebesar maka ketersediaan gedung sd mi dan smp m sudah cukup memadai sehingga tidak perlu menambah gedung sekolah. yen rkd diy tabel ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menurut kabupaten kota diy, smp mts usia tin jumlah jumlah kabupaten kota jumlah penduduk jumlah penduduk gedung usia rasio gedung usia rasio sekolah sekolah .\|keb. kulon progo kab. gunungkidul sumber disdikpora diy, rasio rata rata pada jenjang sd mi diy sebesar dan pada jenjang smp m sebesar untuk rasio tertinggi ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang sd mi berada kabupaten kulon progo sebesar dan diikuti oleh kabupaten gunungkidul sebesar sedangkan rasio tertinggi ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang smp m berada kabupaten kulon progo sebesar dan diikuti oleh kabupaten gunungkidul sebesar untuk rasio terendah ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang sd mi berada kota yogyakarta dengan dan smp m berada kabupaten bantul sebesar rasio gururkd diy tabel jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar diy, jenjang pendidikan sd mi jumlah guru jumlah murid ddk usia thn sedang sekolah) x3: rasio (per lac tn. tan den.lain dan pena smp m jumlah guru jumlah murid ddk usia thn sedang sekolah) rasio (per sumber disdikpora diy, rasio guru murid untuk sekolah sederajat pada tahun sebesar per seribu ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar murid, sedangkan pada sekolah setingkat slip dengan rasio setiap guru mengajar anak sekitar secara umum pada jenjang pendidikan dasar setiap guru mengajar sekitar murid. tabel perbandingan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kabupaten kota diy, sd mi usia thn smp m usia thn jumlah jumlah murid murid ddk rasio kabupaten kota jumlah ddk rasioper jumlah guru usia712\| guru ssia13 per thn sdg sekolah) sdg sekolah) kota yogyakarta kab. bantul kab. kulon progo kab. gunungkidul kab. sleman provinsi sumber disdikpora diy, rkd diy pendidikan menengah angka partisipasi sekolahangka partisipasi sekolah pendidikan menegah diy untuk anak usia tahun dalam lima tahun terakhir (tahun menunjukan nilai yang terus meningkat. meningkatnya aps pendidikan menengah. tabel perkembangan angka partisipasi sekolah aps) pendidikan menegah diy, sta sederajat tahun) jumlah murid usia thn jumlah penduduk kelompok usia tahun aps pendidikan menengah sumber disdikpora diy, tabel angka partisipasi sekolah aps) pendidikan menengah usia per kabupaten kota diy, kabupaten kota sedang jumlah kab. gununekoui sumber disdikpora diy, kalau kita perhatikan capaian aps pendidikan menengah tahun per kabupaten kota diy tahun maka terlihat sangat variatif dan kesenangannya sangat tinggi. aps pendidikan menengah rkd diy yang terendah adalah kabupaten gunungkidul sebesar dan yang tertinggi adalah kota yogyakarta yaitu sebesardalam menunjang program wajib belajar tahun pemerintah senantiasa meningkatkan pelayanan bidang pendidikan, salah satunya adalah pembangunan sekolah baru yang akan menampung anak usia tahutabel ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah diy, (jumlah penduduk tahun sumber: disdikpora diy, tabel ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan menengah menurut kabupaten kota diy, kabupaten kota sumber: disdikpora diy, rkd diy rasio ketersediaan sekolah sta sederajat per penduduk usia sekolah diy mulai tahun sampai tahun menunjukkan angka yang meningkat ini berarti untuk rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah juga meningkat. peningkatan rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah ini merupakan cerminan perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana belajar bagi anak usia sekolah. dengan terus bertambahnya jumlah penduduk tentunya juga harus diiringi penambahan fasilitas belajar berupa sekolah. rasio guru terhadap murid seperti halnya pada pendidikan dasar jumlah ketersediaan guru pada jenjang pendidikan menengah juga akan sangat mempengaruhi kualitas dan mutu pendidikan. keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran angka rasio guru terhadap murid tahun)jumlah guru dan murid jenjang pendidikan menengah diy, sumber: disdikpora diy, rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dalam lima tahun terakhir (tahun menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, pada tahun rasio guru terus meningkat hingga tahun yaitu ini berarti bahwa pada tahun seorang guru membawahi sekitar murid dan pada tahun seorang guru membawahi sekitar murid. rkd diy tabel perbandingan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan menengah menurut kabupaten kota diy, jumlah kabupaten kota jumlah murid ddk rasio per guru usia sdg sekolah) kab. gunungapi sumber: disdikpora diy, pendidikan anak usia dini paud) pendidikan anak tidak hanya pada sekolah formal seperti sd, smp dan sma namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun)jika pertumbuhan anak dirangsang dengan benar dan baik maka akan sangat berpengaruh saat mereka nantinya dewasy pendidikan anak usia dini paud) sangat digalakkan diberbagai daerah kabupaten maupun kota. jumlah lembaga paud terus bertambah dari setiap tahunnya. begitu pula jumlah murid paud terus meningkat. tabel jumlah lembaga, murid paud diy, jumlah (rat anak peserta peserta anak prosentase prosentase lembaga didik lembaga didik terlayani belum terlayani lol lal f# nf) rkd diy prosentase jumlah anak peserta peserta anak prosentase prosentase lembaga didik lembaga didik gerejani belum terlayani f#nf) sumber disdikpora diy, angka putus sekolah berbagai program pemerintah dalam bidang pendidikan telah diberikan kepada masyarakat baik yang sifatnya umum seperti bantuan operasional sekolah bos) dan yang sifatnya khusus seperti bantuan siswa miskin bsm) disemua jenjang pendidikan mulai hingga sta dan juga ada program keluarga harapan pkh) yang diperuntukkan bagi masyarakat golongan sangat miskin. salah satu tujuan dari program program tersebut untuk mengurangi angka putus sekolah terutama bagi mereka yang kurang mampu. namun pada kenyataannya masih juga terdapat siswa yang putus sekolah. angka putus sekolah penduduk usia tahun sd mi selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. akan tetapi terjadi kenaikan angka putus sekolah pada tahun sehingga mencapai angka tabel angka putus sekolah tingkat dan diy tahun bani 00o7\| 00a\| (sleman 00oa\| 0a2\| oa8\| o00\| (tata oa7\| sumber disdikpora diy, rkd diy o,a0 ( kulon progo yogyakarta nk oo sie ya. e :# sumber disdikpora diy, gambar angka putus sekolah tingkat dan diy tahun untuk sekolah smp murun. pada tahun angka putus sekolah tingkat smp m sebesar persen dan meningkat hingga pada tahun sebesar persen. tabel angka putus sekolah tingkat smp dan mts diy tahun s d kugor progo bantul gunungkidul sleman yogyakarta ihatarata sumber disdikpora diy, il rkd diy # yogyakarta saman i gunungkidul @ kulon progo yan cx. sumber disdikpora diy, gambar angka putus sekolah tingkat smp dan mts diy tahun s d sedangkan pada sekolah sma smk maingkat. pada tahun angka putus sekolah tingkat sma smk ma sebesar persen dan meningkat hingga sebesar persen pada tahun tabel angka putus sekolah tingkat sma dan diy tahun (ali ponorogo oeg 06a 0eg 07e a\|sleman 0e3 tamara 0as 04k osi sumber: disdikpora diy, il rkd diy nasa @ kulon progo nan gunungkidul nla samar ana sumber disdikpora diy, gambar angka putus sekolah tingkat sma dan diy tahun jika dilihat per kabupaten kota diy, pada tahun angka putus sekolah untuk jenjang sekolah setingkat tertinggi adalah kabupaten gunungkidul yaitu sebesar persen sedangkan terendah sebesar persen yaitu kota yogyakarta. pada tahun angka putus sekolah setingkat slip tertinggi adalah kabupaten sampang dengan capaian angka persen dan terendah kota yogyakarta sebesar persen. sedangkan angka putus sekolah setingkat sta tertinggi juga kabupaten gunungkidul yaitu sebesar persen sementara terendah kabupaten bantul sebesar persen. angka kelulusant kelulusan akan dinyatakan lulus. angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas dari pendidikan tersebut, jika suatu sekolah banyak siswanya yang lulus maka sekolah tersebut rkd diy mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding sekolah yang siswanya sedikit lulus. selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun kelulusan sekolah sd mi angkanya berfluktuasi, namun dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat. berbeda halnya dengan angka kelulusan sekolah smp m ts, dalam lima tahun terakhir sangat berfluktuasi bahkan pada tahun terjadi penurunan yang cukup tajam, tahun sedangkan angka kelulusan sekolah setingkat sma smk ma angka kelulusannya dalam lima tahun terakhir terus meningkat, kecuali tahun tabel angka lulusan tingkat dan diy tahun kabupaten (sleman katadata sumber disdikpora diy, @ kulon progo bantul d gunungkidul sleman t yogyakarta sumber disdikpora diy, gambar angka lulusan tingkat dan diy tahun rkd diy tabel angka lulusan tingkat smp dan mts diy tahun rata 5nes olas sisa os28 o0g3 sumber disdikpora diy, . @ kulon progo bantul sial ten i gunungkidul sleman yogyakarta sumber disdikpora diy, gambar angka lulusan tingkat smp dan mts diy tahun s d tabel angka lulusan tingkat sma dan diy tahun kabupaten (kara sumber disdikpora diy, il rkd diy aa. nyi bantul sleman sumber disdikpora diy, gambar angka lulusan tingkat sma dan diy tahun guru yang memenuhi kualifikasi s1 d iv kemampuan seorang tenaga pendidik guru sangat dipengaruhi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pendidikan seorang guru maka dia akan mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan yang pendidikannya rendah. tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan. persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan s1 div pada jenjang pendidikan dasar dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun begitu juga pada jenjang pendidikan menengah terjadi peningkatan, dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan s1 div pada jenjang pendidikan dasar jumlahnya lebih tinggi jika dibanding pada pendidikan menengah. secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan s1 div terus mengalami peningkatan, hal ini merupakan tuntutan jaman serta adanya sistem sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya. rkd diy tabel persentase guru yang memenuhi kualifikasi s1 div per jenjang pendidikan diy, jenjang pendidikan pendidikan dasar sd mi) jumlah guru memenuhi paman aon soo a01 daan pendidikan menengah smp m ts) jumlah guru memenuhi nanas danar damar sumber disdikpora diy, jika dilihat secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan s1 div menurut kabupaten kota diy pada tahun berkisar antara hingga persen. persentase tertinggi adalah kota yogyakarta persen dan terendah kabupaten gunungkidul persen. perbedaan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan s1 div antar kabupaten kota diy antara yang terendah dan tertinggi sangat besar (hampir dua kali lipatnya), kondisi ini memberikan gambaran adanya kesenjangan tingkat pendidikan guru. tabel prosentase guru yang memenuhi kualifikasi s1 div (sd sta) menurut kabupaten kota diy, kota yogyakarta kab. bantu kab. gunungkidul kab. sleman provinsi sumber disdikpora diy,l rkd diyselama kurun waktu sampai dengan jumlah posyandu diy mengalami peningkatan dari unit tahun dengan jumlah balita sebanyak balita. dari tahun tahun selalu mengalami peningkatan, tahun sebanyak unit, sedangkan tahun sebanyak unit dan tahun meningkat menjadi unit, dan diproyeksikan sebanyak unit. jumlah balita diy mengalami fluktuasi. tahun meningkat menjadi balita dari tahun sebanyak jumlah balita tahun sebanyak dan meningkat tahun menjadi balita. perkembangan jumlah balita diy yang fluktuatif juga mempengaruhi rasio posyandu per satuan balita diy. rasio posyandu per satuan balita diy tahun sebesar kemudian naik tahun menjadi dan turun menjadi tahun tabel jumlah posyandu, jumlah balita, dan rasio posyandu per satuan balita diy tahun rasio posyandu per satuan tengssiskssd misi mis miss mid most sumber dinas kesehatan diy, angka sementararkd diysedangkan untuk proyeksi jumlah penduduk yang meningkat akan mempengaruhi rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk. tabel rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk tahun puskesmas pembantu sumber bps provinsi diy dinas kesehatan diy, diolah angka sementaraamantumansaa fmansantumumpasan il rkd diy rasio rumah sakit per satuan pon sumber bps provinsi diy dinas kesehatan diy, diolah angka sementaradata bor rumah sakit diy menunjukkan angka dari semua kelas tempat tidur rumah sakit. jumlah penduduk diy pada tahun mencapai jiwa. jumlah pemerintah dan swasta sebanyak buah, bor masih tergolong rendah yaitu s6. standar angka ratio tempat tidur dibanding penduduk adalah sehingga dengan demikian dibutuhkan sebanyak tt, data yang ada menunjukkan bahwa diy sudah mempunyai tt. dengan demikian diy jumlah tempat tidur rumah sakit dirasa sudah cukup terpenuhi. apalagi didukung dengan cakupan kunjungan penduduk miskin fasilitas kesehatan masih sangat rendah s6), sehingga penting bagi semua provider untuk menjalankan sistim rujukan dengan benarjumlah jumlah jumlah bed kab kota jumlah jumlah tempat tempat tidur hari okupansi peer kab kulon peter rkd diy jumlah jumlah jumlah bed kab kota jumlah jumlah tempat tempat tidur hari okupansi gunungkidul kan sumber dinas kesehatan diyketersediaan tenaga dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi sudah atas target renstra kementerian kesehatanwalaupun rasio dokter umum diy sudah atas target renstra kementerian kesehatan per penduduk), tetapi jumlah tersebut masih bawah ideal dokter umum melayani penduduk). sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis diy tahun adalah sebanyak orang menurunrasio tersebut sudah jauh atas target renstra kementerian kesehatan per penduduk)rkd diy tabel dan dinas kesehatan diy, diolah angka sementara rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk ketersediaan tenaga kesehatan merupakan faktor penentu dalam memberikan gambaran pelayanan kesehatan kepada penduduknya. adapun tenaga medis yang dimaksud adalah tenaga kesehatan. tenaga kesehatan yang dicakup dalam hal ini adalah tenaga dokter dan paramedis. rasio perawat diy tahun sebesar per penduduk, angka ini atas angka target renstra kementerian kesehatantarget renstra kementerian kesehatan yang sebesar per penduduk. tabel jumlah dan rasio perawat dan bidan per penduduk diy, rasio perawat per penduduk rasio bidan per penduduk sumber bps provinsi diy dan dinas kesehatan diy, diolah angka sementara rkd diyspaangka ini,73x dan meningkat lagirkd diyjumlah ibu yang ditolong oleh tenaga cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memilikimelalui dana apbd telah dilakukan konservasi sumber daya air dengan menyelesaikan ded untuk embung dan pengerjaan pembangunan unit embung baru. pada tahun telah dialokasikan perencanaan pembangunan embung, dan pembangunan baru sebanyak unit, serta melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi pada embung yang telah terbangun dan waduk sermon. kegiatan kegiatan rkd diy. program penyediaan dan pengelolaan air baku pada tahun telah berhasil menambah ketersediaan air baku diy sebanyak it detik, dan akan dilanjutkan pada tahun dengan mengalokasikan kegiatan perencanaan penyediaan dan pengelolaan air baku yang diharapkan menjadi landasan bagi pencapaian target penambahan penyediaan air baku sebanyak .200liter detik dari kondisi awal pada tahun dalam rangka meningkatkan persentase luasan daerah irigasi di) terlayani dilakukan kegiatan perencanaan rehabilitasi, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi kewenangan provinsi, serta peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif. pada tahun telah diselesaikan penyusunan inventarisasi dan detail desain rehabilitasi jaringan irigasi pada (empat) daerah irigasi dengan total areal seluas ha, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diy, dan kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan pada (empat belas) daerah irigasi. serangkaian kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun yang diharapkan dapat menambah persentase luasan terlayani sebesar dari tahun sebelumnyapenanganan banjir terhadap daerah potensi banjir dilakukan untuk menangani sejumlah titik sampai dengan tahun melalui serangkaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai yaitu dengan peng,:, rkd diypanjang jembatan persentase kondisi jalan provinsi dengan kondisi mantap adalah sebesar pada tahun dan meningkat menjadi atau sepanjang km. persentase ini diharapkan dapat terus meningkat dengan pelaksanaan rincian kegiatan pada tahun sebagai berikut: peningkatan jalan provinsi sepanjang dan peningkatan jembatan provinsi sepanjang rehabilitasi jalan provinsi sepanjang apbd), dan (dak) rehabilitasi unit jembatan sepanjang pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang dan pemeliharaan rutin jembatan provinsi sepanjangalur lintas selatan adalah merupakan salah satu usahatau sebesar rkd diyil rkd diyada tahun anggaran melalui pendanaan apbn telah melaksanakan kegiatan optimalisasi kinerja tpa sanitasi landfill kabupaten kulon progo dan kabupaten gunungkidul, kegiatan penyediaan test kabupaten bantul test panggungharjo misi), kabupaten sleman test bayern), dan kabupaten gunungkidul test selang). melalui pendanaan apbd diy pada telah dilaksanakan penyusunan spm pengelolaan persamaan. melalui kegiatan kegiatan tersebut presentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan pada tahun telah meningkat mencapai sesuai dengan data masterplan penanganan drainase kpy, telah teridentifikasi sebanyak titik genangan kpy. pada akhir tahun telah tertangani titik genangan dari total titik genangan kawasan perkotaan yogyakarta. pada tahun anggaran melalui pendanaan apbn telah dilakukan penyediaan jaringan drainase untuk menangani titik genangan kawasan anti dan kawasan sembrono wilayah kabupaten sleman, sedangkan melalui pendanaan apbd diy telah ditangani titik genangan kawasan seon kabupaten bantul dan kawasan mantrijeron kota yogyakarta, sehingga sampai dengan tahun sejumlah titik genangan telah tertangani atau mencapairkd diypada tahun melalui pendanaan apbd diy telah dilaksanakan kegiatan penyediaan infrastruktur kawasan ngemplak sleman dan kawasan desa pertumbuhan sandakan bantul, sedangkan melalui fasilitasi apbn telah memfasilitasi penyediaan infrastruktur dasar kawasan megapolitan sindumartani dan ngemplak kabupaten sleman, kawasan agropolitan banjaroyo kabupaten kulon progo dan kawasan agropolitan dling dan sarden kabupaten bantul, sehingga selama tahun telah memfasilitasi sejumlah kawasan agropolitan megapolitan, dan dari kawasan tersebut kawasan telah dinyatakan tuntas penanganannya adalah kawasan agropolitan banjaroyo dan sarden, sehingga sampai dengan tahun telah dibangun dukungan infrastruktur kawasan agropolitan megapolitan telah tertangani atau mencapai pada kawasan perkotaan terdapat lokasi yang perlu ditingkatkan akesbilitasnya. pada akhir tahun sejumlah lokasi atau yang tersebar kecamatan miskin telah memfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan. pada tahun melalui pendanaan apbd diy telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan berupa pembangunan sarana prasarana jalan lingkungan lokasi, sehingga sampai dengan akhir tahun aksesibilitas kawasan perkotaan yogyakarta khususnya pada kecamatan miskin telah meningkat menjadi lokasi atau 64x.pada akhir tahun sejumlah lokasi atau wilayah yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan. sampai dengan tahun melalui pendanaan apbd diy telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan jalan lingkungan sehingga aksesibilitas kawasan miskin wilayah perdesaan telah meningkat menjadi lokasi atau rkd diy urusan perumahan pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata rata sekitar unit rumah. pembangunan pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar per tahun hingga tahun dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah diy, pemerintah diy melakukan berbagai upayasampai dengan tahu. pada tahun telah dilaksanakan perbaikan rth sejumlah dan pada tahun sejumlah unit.ada (lima puluh)empat puluh lima) komunitas. peningkatan perserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan, dilakukan melalui penyuluhan kepada komunitas perumahan pada (lima) komunitas. rkd diyunitl rusunawa diy kabupaten twin cokrodirjan kota yogyakarta suryatmajan legal panggung kota yogyakarta tegalpanggung kota yogyakarta jetis golongan kota yogyakarta umbulhago tahunan uad kota yogyakarta umbulhafo bilangan tembawang teman mat snduaai semarang teman mati situasi besaran sem mai smua pringwulung condongeatur pinewutung condongcatur ngemplak umbumaran ngemplak umbulmartani caturungsal caturtunggal stikes ambarketawang ngke sendangdadi pangaunghario panggungharj lanud adisutjipto \|. bantul banguntapan banguntapan ngestiharjoil rkd diy kawasan permukiman kumuh yang mencapai titik lokasi ha) pada tahun menjadi pada akhir tahun atau sebanyak titik lokasi kawasan kumuh.. urusan penataan ruang sesuai dengan tahun tentang penyelenggaraan penataan ruang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang terdapat perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. dimana dalam rpm target pelaksanaan kegiatan penataan ruang diy70xketegasan dari pemerintah daerah istimewa yogyakarta dalam kegiatan penataan ruang antara lain adalah berkewajiban untuk menyusun perencanaan tata ruang skala provinsi berdasarkan undang undang tahun tentang penataan ruang, dan telah dituangkan dalam perda tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi daerah istimewa yogyakarta tahun untuk selanjutnya agar lebih implementasi dijabarkan pada rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi. berdasarkan status penyusunan rtrw provinsi kabupaten kota, saat ini dari wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang diamanatkan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang untuk melakukan penyesuaian rtrw nya, daerah istimewa yogyakarta telah menetapkan melalui peraturan daerah rtrw provinsi diy), rtrw kabupaten bantul, sleman, kulon progo, gunung kidul) dan rtrw kota yogyakarta). namun demikian sehubungan dengan telah terjadinya bencana erupsi merapi, yang telah mengakibatkan berubahnya kondisi struktur dan pola ruang pada wilayah diy, serta dengan telah ditetapkannya undang undang tahun tentang keistimewaan diy, maka rtrw diy perlu dilakukan rkd diy peninjauan ulang atau review rtrw diy. sehingga diharapkan pada tahun review perda rtrw diy sudah dapat ditetapkan. nn pangan ngy rona lapan png too nan ra, kulonprogo ale ag geyantase nan il karangsewu poncosst. aan barang perbatasan puwetss jogjakarta outer ringroad nah wonogiri aka intan nasional atan inn tuan jalur jalan lintas selatan mana har top emosi jalur jalan lintas selatan mean daan panjang gambar peta jalur jalan lintas selatan il rkd diyel dengan diterbitkannya undang undang tahun tentang keistimewaan diy ruang yang dilakukan tidak bisa rkd diy kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi, khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaaan lahan pada kawasan lindung, untuk selanjutnya dievaluasi hasil dari pemantauan tersebut sebagai bahan dalam pengaturrpmdokumen ipjp diy untuk periode adalah ipjp diy tahun yang diatur dalam peraturan daerah provinsi diy nomor tahun pelaksanaan ipjp diy telah berlangsung selama dua periode waktu rpm dan saat ini memasuki tahap ketiga, yang berarti saat ini merupakan proses pertengahan pelaksanaan ipjp diy. pada tahun telah dilakukan review ipjp diy hal tersebut dilakukan karena lahirnya undang undang nomor tahun tentang keistimewaan diy yang dipastikan akan membawa dampak yang signifikan dalam pembangunan diy. disamping itu, review terhadap dokumen ipjp diy tersebut untuk penyelarasan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor il rkd diy tahun sebagai pedoman penyusunan dan penyajian dokumen perencanaan. beberapa hasil dari review tersebut adalah sebagai berikut: penyusunan kerangka logika penurunan dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pembangunan belum tertuang secara tertulis dalam dokumen ipjp diy. terdapat perbedaan struktur redaksional yang dituangkan dalam dokumen ipjp diy dengan yang dituntut dalam permendagri nomor tahun namun secara substansi sudah memenuhi yang dipersyaratkan. integrasi nilai dasar keistimewaan hamemayu hayuning bawang, sangkar parking dumai dan manunggaling kawula gusti) dengan visi dan misi dalam dokumen ipjp diy. dokumen rpm diy yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan untuk periode adalah rpm diy yang ditetapkan dalam peraturan daerah diy nomor tahun rpm adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran visi, misi, dan program gubernur untuk jangka waktu (lima) tahunan dengan berpedoman pada ipjp serta memperhatikan rvhpn dan rpm. rpm diy tahun ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan setelah pelantikan gubernur pada tanggal oktober (berlakunya nomor tahun sementara itu, penjabaran visi dan misi dalam dokumen rpm dituangkan dalam rkd yang merupakan dokumen tahunan. urusan perhubungan penyelenggaraan urusan perhubungan daerah istimewa yogyakarta, masih terbatas pada layanan transportasi darat (jalan dan jalan rel) dan transportasi udara, dengan fokus layanan adalah transportasi jalan, mengingat tanggung jawab dan urusan yang menjadi kewenangan dari pemerintah diy. bidang transportasi jalan, sampai dengan saat inidaerah istimewarkd diykonsep baru ini, diharapkan resiko yang dapat diterima oleh operator terkait dengan penyediaan biaya operasi kendaraan, dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. selain itu, dengan standarkeberadaan layanan trans jogja, tidak serta merta menghilangkan layanan angkutan perkotaan reguler. banyaknya jumlah angkutan perkotaan reguler yang memiliki ijin trayek, menyebabkan tidak semua layanan angkutan perkotaan reguler melebur dalam layanan buy the service trans jogja.angkutan umum dan manajemen rekayasa lalulintas menjadi (dua) hal utama yang diprioritaskan oleh pemerintah diy saat inintuk memudahkan perpindahan layanan angkutan umum jalan, diy memiliki beberapa terminal penumpang, yang terinci sebagai berikut il rkd diy tabel jumlah simpul transportasi jalan diy oo. sumber: dinas perhubungan, dari beberapa terminal yang ada, (dua) terminal sudah terintegrasi layanan angkutan umum perkotaan dan akbp, yakni terminal bilangan (tipe kota yogyakarta dan terminal nombor (tipe kabupaten sleman. untuk memudahkan perpindahan trayek maupun akses layanan angkutan umum perkotaan, sampai dengan tahun telah tersedia halte trans jogja statis dan halte trans jogja portable perkotaan yogyakarta. dari halte statis tersebut, (dua) buah halte telah dilengkapi fasilitas park dan ride, yakni halte prambanan dan pabean. fasilitas park and ride tersebut, merupakan fasilitas pendukung bagi pengguna angkutan umum perkotaan, dimana penumpang angkutan umum dapat menitipkan kendaraannya dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. sedangkan untuk angkutan perkotaan reguler selain trans jogja, proses perpindahan penumpang dan fasilitas untuk naik turun penumpang masih dilakukan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga keberadaan pengendalian dan pemantauan pelayanan angkutan umum jalan, mutlak diperlukan.reguler rkd diy angkutan perkotaan tahun angkutan akbp reguler sumber dinas perhubungan, komunikasi, informatika diy, untuk mendukung pergerakan angkutan umum jalan dan mempersempit ruang gerak kendaraan pribadi perkotaan yogyakarta, mulai tahun telah diterapkan manajemen dan rekayasa lalulintas berbasis kawasan. terdapat (tujuh) kawasan yang akan diatur, yakni jati kencana demak ijo, malioboro, kraton, kranggan, dengan, kota gede dan setoran. sedangkan untuk keselamatan lalu lintas jalan diperlukan kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalulintas jalan, berupa rambu lalulintas, marka jalan, pagar pengaman, lampu penerangan jalan laju), rambu petunjuk pengarah jalan (rpp), warning light, dan alat pemberi isyarat lalulintas api traffic light). kebutuhan akan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalulintas jalan ini sangat kondisional, disesuaikan dengan manajemen rekayasa lalulintas yang ada dan kajian keselamatan jalan. untuk moda transportasi darat lainnya, penumpang kereta api didominasi angkutan kereta api jarak pendek yogyakarta solo) dan beberapa simpul stasiun yang ada daerah istimewa yogyakarta, tercatat sebagai berikut tabel jumlah simpul transportasi kereta api diy simpul transportasi . feat1 ola esa apa kelas3 sumber: dinas perhubungan, pada tahun terdapat (duabelas) layanan kereta api yang berangkat dari stasiun yogyakarta dan bukan merupakan kereta api terusan, dengan (tiga) diantaranya merupakan kereta api jarak pendek. sedangkan untuk kereta api terusan yang berhenti stasiun yogyakarta, terdapat layanan untuk semua jurusan dan tipe layanan. il rkd diy kondisi transportasi udarsebesar gerakan atau mengalami kenaikan dari gerakan pada tahun sedangkan untuk penerbangan luar negeri, terdapat gerakan pada tahun atau naik sebesar dari gerakan tahun jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara untuk penerbangan domestik adalah sebesar atau naik sebesar dari pada tahun untuk pengguna layanan luar negeri, jumlah penumpang sebesar atau naik sebesar dari penumpang pada tahun kondisi itu menunjukkan bahwa pergerakan pesawat atau operasi penerbangan yang ditunjukkan dengan adanya proses take off landing bandara adisutjipto meningkat sangat pesat. sampai dengan tahun terdapat (satu) bandar udara daerah istimewa yogyakarta yang melayani penerbangan domestik maupun luar negeri, dengan klas layanan i b sebagaimana tabel dibawah ini tabel jumlah simpul transportasi udara diy mesra sumber: dinas perhubungan, urusan lingkungan hidup kondisi kualitas air kondisi kualitas air sungai diy memliki sungai utama.l) parameter kimia oksigen terlarut do), bod, cod, klorin bebas, sulfida h2s), fluorida, fosfat os), nitrat no3rkd diy deterjen), serta parameter biologi bakteri koli tinja focal coli) dan total coli). sedangkandari hasil analisis store tersebut secara umum sungai provins1berikut ini tabel status mutu air sungai diy dengan metode store, nama sungai nilai baku nilai eksisting kualitas keterangan store air sungai hingga sungai bedug hingga \|0yo s31 hingga hingga sungai konten \|& hingga sungai baik \|c 02hingga2a gemar beratil rkd diy antara lempeng tektonik samudra dengan lempeng tektonik benua asia.rkd diyrkd diykualitas air laut dari hasil pengukuran parameter fisika, kimia, biologi dan logam terlarut pantai baron, pantai depok, pantai glagah pantai kumar, pantai sunday dan pantai titik pada tahun yang dilaksanakan dalam dua periode selama satu tahun (bulan maret dan juli), menunjukkan bahwa secara fisik, suhu air laut sejuk sampai panas, yaitu antara 310telah diukur menunjukkan bahwa air laut diy berada dalam batas normal, yaitu antara kadar salinitas lebih tinggi pada bulan juli dari pada bulan maret yang berbanding lurus dengan berkurangnya curah hujan. rkd diy kondisi kualitas air tanah hasil pemeriksaan kualitas air sumur pada tahun 2012yang dilakukansecara keseluruhan ada parameter yang diuji. hasil analisis laboratorium menunjukkan ada empat parameter yang melebihi baku mutu dan satu parameter yang bawah baku mutu. parameter yang melebihi baku mutu adalah mangan, bakteri koliform dan bakteri koli tinja. sedangkan parameter yang bawah baku mutu adalah parameterkondisi udara ambienil rkd diyt dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel kualitas udara ambien sekitar ruas ruas jalan protokol diy, udara mutu konsentrasi cc.berdasarkan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan pts ieosinrkd diy ha. luas suaka margasatwallhanya saja yang berupa lahan sawah dan berupa lahan kering marjinal.nya. akan lebih memprihatinkan lagi jika penyempitan lahan diikuti dengan penurunan tingkat kesuburan karena penggunaan pupuk kimia yang intensif, sehingakibat produksi biomassa, yaitu pada sifat berkurangnya permeabilitas tanah, meningkatnya volume bv) dan meningkatnya daya hantar listrik dhl) pada beberapa sampel tanah. kondisi partisipasi masyarakat adanya peningkatan perserta masyarakat dalam penanganan lingkungan yaitu munculnya kelompok kelompok warga masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan yang peduli dalam hal penanganan sampah rumah tangga, pembuatan sumur resapan biopori, penghijauan dan konservasi sumberdaya alam, meskipun jumlahnya masih terbatas. il rkd diy kondisi pendapatan penegakan hukum lingkungan berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungantahun diy mempunyai dua kedudukantahun penetapan urusan pertanahan sebagai salah satu bidang keistimewaan dan sesuai dengan amanah jo. undang undang nomor tahun tentang keistimewaan diy. rkd diyail rkd diyuntuk tanah kas desa,secara umum, masih banyak permohonan pemanfaatan tanah (baik sg, pag, maupun tanah kas desa)rkd diyjumlah penduduk diy yang memiliki akta kelahiran kurang dari dari total penduduk diy, pemilik akta perkawinan masih bawah 50x dari total penduduk diy, dan kepemilikan akta kematian tidak lebih dari 50x dari total penduduk yang meninggal dalam satu tahunadalah upaya peningkatan peran perempuan untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses, kontrol, manfaat terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur dan meningkatkan kualitas diri. tujuan dari pemberdayaan perempuan antara laiil rkd diy sedangkdan indeks pemberdayaan gender idumber bps, kementerian dan gambar perkembangan ipg diy, capaian ipg dari tahun tahun mengalami peningkatan. tahun capaian ipg diy sebesar berdasarkan sebaran kabupaten kota diy i1 rkd diy capaian ipg tahun tertinggi adalah kota yogyakarta sebesar dan capaian terendah adalah kabupaten gunungkidul. tabel capaian ipg menurut kabupaten kota diy, kabupaten kota kota yogyakarta kab. bantul kab. kulon progo kab. gunungkidul kab. sleman sumber bps, kementerian &pa tabel capaian menurut komponen, jenis kelamin, dan kabupaten kota diy, maa angka melek rata rata sumbangan huruf lama sekolah pendapatan hidup provinsi kabupaten gurun gurun (ay) yogyakarta kulon progo gunung kidul kota yogyakarta sumber bps, kementerian &pa sedangkani1 rkd diy tabel capaian idg diy, perempuan sebagai sumbangan keterlibatan perempuan indeks tenaga manager, perempuan dalam pemberdayaan provinsi parlemen been, pendapatan gender idg) administrasi, teknisi kerja sumber bps provinsi diyrkd diy tabel anggota dprd diy dan kabupaten kota diy berdasarkan jenis kelamin tahun dprd jup (ronyogakara (keburatensieman jan a800 poor jane sumber ppm diy keterwakilan perempuan lembaga legislatif diy baik dprd diy maupun dprd kabupaten kota masih belum mencapai 30x.diperlukan afirmatif policy dalam mengadvokasi perempuan untuk lebih berperan dalam politik. ccrkd diy tabelan menurut kabupaten kota diy, rasio rasio rasio kota 3e9\| ses yogyakarta tam kanan progo kab.rkd diyana sumber pusdatinaker kemenakertrans, diolah penyelesaian pengaduanlumen pereaduansansterangai \|1s05 sio ser jumah pengatur jam jane (ajo sumber ppm diyrkd diytahun tahun tahun tahun tahun tahun wilayah kab. gunungkidul o1pv sumber kantor kementerian agama kab kota urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera undang undang nomor tahun menegaskan bahwa diperlukan kebijakan afirmatifi1 rkd diy pembangunan kependudukan erat katanya dengan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahteraperkembangan jumlah penduduk yang melebihi proyeksi, kepesertaan pria masih rendah.rkd diytercatatrasio akseptor . uraianberdasarkan data riskesdas capaian rata rata nasional unset need adalah sebesar yang berarti capaian diy sudah lebih baik dari capaian nasionalrkd diy sumber bukan perwakilan diy gambar perkembangan unset need diy,keluarga ini jumlah sumber bukan diy, diolahrkd diy lembaga bina keluarga lembaga bina keluarga bkb, bkr, bkl)r, bkl daerah istimewa yogyakarta selalu mengalami pertumbuhan. tabel lembaga bina keluarga menurut kabupaten kota diy tahun kabupaten jml jml jml jml jml jml jml jml jml jml jml jml bkb bkb bkb bkb bkr bkr bkr bkr bkl bkl bkl bkl px) px) px) px) px) px) kota yogyakarta kuonoroo 3e7\| a2\| sej gunung kidul sleman sa\| sumber data ppm diy diolah percontohan. urusan sosial panti sosial untuk mewujudkan masyarakat diy yang sejahtera, pemerintah daerah diy melalui dinas sosial melakukan berbagai program berbasis masyarakat. hal ini dilakukan dengan meningkatkan harkat, martabat serta kualitas hidup manusia. selain itu mencegah dan mengendalikan serta mengatasi masalah sosial, meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan sosial masyarakat, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial serta mengembangkan sistem dan sarana serta prasarana unit kesejahteraan sosial. rkd diy panti panti sosial yang dikelola dinas sosial merupakan implementasi nyata dari hal atas. terdiri dari panti untuk balita, anak, remaja dan usia lanjut terlantar, panti anak jalanan, panti penyandang cacat, panti untuk gelandangan dan pengemis, panti bagi mantan wanita tuna susila, dan panti bagi mantan pengguna narkoba dikelola secara serius untuk mengatasi permasalahan sosial diy. layanan yang diberikan panti panti sosial ini meliputi perawatan dan asrama, kesehatan dan gizi, pembinaan dan mental, pendidikan, kesejahteraan sosial, bimbingan dan latihan keterampilan, penampungan sementara, identifikasi dan motivasi hingga pembinaan awal rujukan. berikut ini panti sosial milik pemerintah daerah diy. panti sosial asuhan anak panti sosial bina remaja panti sosial kresna reda panti sosial pamanda putra panti sosial karya wanita panti sosial bina karya balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas brand) lebih detail tentang keberadaan panti sosial milik pemerintah dan swasta kabupaten kota wilayah daerah istimewa yogyakarta dapat dilihat tabel berikut: tabel jumlah panti sosial milik pemerintah dan swasta menurut kabupaten kota diy tahun pefefenerenenfanenfanfem fana fanfanfan (si ikoravoevaeera lala isis 'elemwerou lelslsl 'skkuonesoeo inlilils lela isl 'lewu julelslelelols isle isl: 'sistem inlanlelililols sloss islelslsls istri: iris isleslelolsisi isles sumber dinas sosial diy rkd diy tabel tersebut menunjukkan keberadaan panti sosial yang ada masing masing kabupaten kota diy dan berdasarkan layanan yang dilakukan. keberadaan panti tersebut menunjukkan komitmen terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial baik oleh pemerintah maupun kelompok sosial kemasyarakatan swasta. keberadaan panti anak terlantar dan penyandang cacat mengalami peningkatan, sedangkan panti untuk lanjut usia, tuna susila dan korban napa mengalami penurunan. penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) penyandang masalah kesejahteraan sosial pks)upaya upaya dalam penanganan pks telah diberikan melalu berbagai bentuk. namun demikian tentunya tidak serta merta bisa menjangkau kepada seluruh pks karena berbagai keterbatasan. tabel bawah ini menunjukkan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap pks diy. persentase pks yang memperoleh bantuan sosial memang masih terbatas. tabel pks yang memperoleh bantuan sosial tahun tahun pks yang seharusnya pks yang persentase pks yang menerima bantuan diberikan bantuan memperoleh bantuan sosial keterangan data sementara sumber data pembangunan daerah diy penanganan pks merupakan masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan upaya upaya penanganan terus menerus dan terpadu. masalah ini tidak berdiri sendiri, dibutuhkan strategi yang sistematis dan terarah untuk kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. rkd diy tabel perkembangan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) diy tahun jenis pks naik anak balita terlantar anak terlantar anak berhadapan dengan menurun hukum anak dengan kedisabilitasan anak yang memerlukan menurun perlindungan khusus lanjut usia terlantar penyandang disabilitas muasusta xee ass menurun bekas warga binaan lembaga meningkat pemasyarakatan orang dengan hiv dan aids meningkat (op korban penyalahgunaan napa korban tindak kekerasan korban bencana alam perempuan rawan sosial menurun ekonomi keluarga bermasalah sosial meningkat psikologis tetap pls (pls (karena keluarga fakir miskin belum ada updating data pls) sumber dinas sosial diy laporan hasil pemutakhiran data pks dan asks baik secara signifikan maupun tidak. penurunan jumlah pada beberapa jenis pks secara langsung rkd diy atau tidak langsung disebabkan berhasilnya intervensi melalui pelayanan sosial oleh berbagai pihak, menurunnya kejadian bencana alam serta meningkatnya kebudayaan para pks. sedangkan meningkatnya jenis pks disebabkan dari berbagai hal seperti pendatang musiman yang kemudian menetap diy menjadi pks seperti pengemis dan pemulung, meningkatnya penularan kasus hiv aids akibat perilaku seks beresiko dan penggunaan alat suntik tidak steril, serta permasalahan keluarga akibat problem ekonomi. potensi sumber kesejahteraan sosial asks) potensi sumber kesejahteraan sosial asks) adalah sumber dan potensi yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan sebagaiekerja sosial n a n a n a n a profesional pekerja sosial fungsional tenaga kesejahteraan sosial masyarakat psm lembaga konsultasi n a n a n a kesejahteraan keluarga lk3) wahana kesejahteraan n a sosial berbasis masyarakat wanita pemimpin n a n a n a n a n a n a kesejahteraan sosial wps), rkd diy sosial kecamatan task), melakukan usaha kesejahteraan sosial uks) keterangan n a (belum ada pendataan terhadap jenis asks tersebutasks semakin optimal. untuk meningkatkan kinerja asks, dinas sosial melakukan berbagai upaya seperti pengembangan kapasitas melalui pelatihan, pemberian stimulan kelembagaan, manajemen organisasi, penguatan jaringan kemitraan dunia usaha. dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas asks diy diharapkan mampu untuk membantu mengatasi problem sosial dan membantu peningkatan kesejahteraan diy. urusan ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka tpt)bersedia untuk bekerja. d.i. yogyakarta tpt laki laki cenderung lebih tinggi daripadakecenderungan mengalami penurunan. pada agustus tpt sekitar pada agustus sebesar dan pada agustus dan sebesar il rkd diy dan pada agustus sebesar angka ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tpt nasional tingkat pengangguran terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, antaradanlainnya lebih tinggi tingkat pengangguran terbuka laki laki. tan sg februari agustus februari agustus februari agustus februari agustus februari agustus @ @rkd diyota yogyakarta menjadi yang paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain diy disusul kabupaten bantul kabupaten sleman dan kabupaten kulonprogo tpt terendah terjadi kabupaten gunung kidul kulon progo sleman agustus agustus2012 agustus, tingkat partisipasi angkatan kerja tak) tak merupakan persentase antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. tak berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja untuk memproduksi barang dan jasa,pada agustus tak d.i. yogyakarta persen artinya dari penduduk usia tahun atas orang adalah angkatan kerja. tak berdasarkan kelompok umur secara umum juga mengikuti pola umum struktur tenaga kerja, yaitu: rendah pada usia tahun, kemudian meningkat pada usia lebih tua,i1 rkd diytak perempuan pada hampir semua kelompok umur baik pedesaan maupun perkotaan cenderung lebih rendah daripada tak laki laki,. pola ini menunjukkan bahwa laki laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja relatif tinggi pada tingkat pendidikan dan perguruan tinggi. pola umum yang dapat dipetik yaitu pada pendidikan sangat rendah apapun pekerjaan diterima, sehingga tak nya relatif tinggi, sementara pada kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan slip sla mulai memilih pekerjaan sehingga tak nya lebih rendah. pada tingkat pendidikan yang relatif tinggi (perguruan tinggi) tak nya tampak tinggi, meskipun pekerjaan yang dilakukan belum tentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. indikasi tersebut terlihat pada mekanisme push down, misalnya pada penerimaan pns terdapat banyak pelamar yang menggunakan ijazah pada tingkat pendidikan yang lebih rendah dari yang dimilikinya. akibatnya lulusan sta menjadi tersisih. pola ini sepenuhnya diikuti oleh angkatan kerja perempuan maupun laki laki. tingkat partisipasi angkatan kerja menurut pendidikan perkotaan maupun perdesaan juga menunjukkan pola yang hampir sama, yaitu menonjol pada pendidikan rendah dan pendidikan tinggi, meskipun perdesaan relatif menonjol tingkat pendidikan rendah. daerah perdesaan, tingkat partisipasi angkatan kerja mereka yang mempunyai tingkat pendidikan persen. lain halnya tak mereka yang lulusan universitas sangat menonjol baik perkotaan maupun perdesaan.tak diy pada agustus sekitar turun sekitar poin bila dibandingkan keadaan agustus atau turunmeskipun agustus dan agustus yang rkd diy perubahannya tidak begitu tampak dibandingkan dibanding februari dan,64x. laki laki perempuan total februari februari februari. rkd diy agustus2011 agustus2012 agustus kulon progo bantul gunung kidul sleman yogyakarta sumber brs november bps provinsi diy gambar tak menurut kabupaten kota diy, agustus)urunan pada tahun menjadi angka ini menurun kembali tahun menjadi pada tahun meningkat menjadi dan pada tahun tak mengalami penurunan menjadirkd diy volume usaha seluruh koperasi diy sebesar dari rp. juta menjadi rp. juta tabel perkembangan jumlah koperasi tahun kenalan man man nan mana sumber: dinas indagkop ukm diy tahunpada tahun,18x. tabel perkembangan jumlah ukm tahun menurut sektor pertanian pertanianrkd diy tabel perkembangan wirausaha baru kab kota tahun kab kota jumlah umah \|asas9 \|1css \|aca21 \|ana07 sumber: dinas indagkop ukm diy tahun urusan penanaman modal dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dibutuhkan investasi diy. keterlibatan pelaku usaha sangat besar dalam upaya penumbuhan investasi. meskipun diy terbuka terhadap investasi baik dari dalam maupun luar negeri, tetap investasimenunjukkan bahwa pertumbuhan investasi pma mdn diy sebesar total investasi diy tahun adalah rp. yang terdiri dari mdn dan pma sebesar rp5. , . rincianinvestasi rkd diymengangkat potensi unggulan tiga kabupaten tersebut dan mempromosikannya kepada calon investor potensial. bantul kulon progo gunungkidul gambar presentase realisasi investasi hingga tahun per kabupaten kota urusan kebudayaan visi diy sesuai'. selain itu, dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang keistimewaan, maka pemerintah daerahima pilar utama dalam urusan kebudayaan menyangkut pembentukan karakter bangsa (jatidiri bangsa), peningkatan apresiasi masyarakat terhadap karya seni, budaya daerah, kesejarahan, permusuhan: pengelolaan cagar budaya yang rkd diy optimal: regenerasi sdm kebudayaan, dan penataan lingkungan yang ramah budaya, sadar budaya dan kondusif untuk kreatif dan inovasi. upaya yang ditempuh oleh pemerintah diy sebgai pusat budaya terkemuka asia tenggara adalah mewujudkandesa budaya yang maju, dan mandiri serta mampu menjadi benteng ketahanan budaya, museum museum berstandar internasional, peristiwa budaya yang bertaraf internasionalmana masyarakat bisa mengapresiasi seni budaya sermaupun nonfisik. isu strategis dalam urusan kebudayaan adalah pengembangan desa budaya dan penyiapan heritage city. desa budaya baik dalam tahap emosional maupun berkembang, diharapkan dengan pembinaan dan pendampingan dapat menjadi desa yang maju dan mandiri serta mampu menjadi benteng ketahanan budaya. sedangkan desa maupun kantong budaya yang potensial menjadi desa budaya, dibina dan didorong agar bisa menjadi embrio desa budaya, dan nantinya juga berdiri menjadi desa budaya yang maju. heritage city diarahkan dalam upaya penataan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk menjamin kelestarian eksistensi kawasan cagar budaya. pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya dalam berbagai sektor kepentingan masyarakat hendaknya dapat berjalan sinergis dan suportif, sehingga kelangsungan kelestarian cagar budaya menjadi warisan bagi generasi mendatang, serta mengentaskan kemiskinan. gelombang ekonomi keempat (fourth rkd diykreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budayapembangunan kebudayaan diy yang dilakukan bersama stakeholder terkait dalam kurun waktu dilakukan dengan menyusun program program kegiatan untukprogram yang dilaksanakan tersebut adalah:olahraga beberapa indikator dapat menggambarkan aspek pelayanan umum pada urusan kepemudaan dan olahraga. jumlah klub olahraga meningkat dari tahun sampai dengan adapun gedung olahraga dan organisasi pemuda diy dari tahun tahun tidak mengalami perubahan jumlahnya. lebih lanjut untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga cenderung fluktuatif jumlahnya dari tahun tahun. tabel perkembangan kepemudaan dan olahraga diy, pemuda kepemudaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalamrkd diynamun demikian masih ada beberapa tantangan demokrasi diy, karena terdapat capaian beberapa indikator yang masih bawah rerata nasional. daerah istimewa yogyakarta yang menjadi barometer toleransi masih dihadapkan dengan masalah kekerasan horizontal yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain, sehingga menghambat kebebasan sipil baik dalam berserikat dan berkumpul maupun kebebasan sipil berkeyakinan. kelompok kelompok 'minority within" atau yang memiliki ideologi yang berbeda seringkali sangat rentan mengalami kekerasan fisik. ironisnya, diskriminasi dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya juga masih mewarnai proses politik dan sosial keseharian baik dalam bentuk tulisan maupun pernyataan. sedangkan dalam capaian hak hak politik, aksesibilitas, khususnya fasilitas bagi kelompok difabel untuk mengekspresikan hak politik mereka masih menyisakan persoalan. hal ini ditambah oleh administrasi daftar pemilih tetap dpt) yang buruk. kinerja lembaga demokratis diy juga menyisakan beberapa catatan. komitmen penyelenggara pemerintahan diy terhadap pemenuhan hak kesehatan warga masih tidak cukup kuat bila dilihat dari alokasi anggaran kesehatan diy yang masih bawah rerata nasional. demikian juga dengan kinerja lembaga dprd diy. lembaga yang mestinya menjadi representasi warga untuk mengartikulasikan kepentingan ini tidak cukup signifikan dalam memberikan rekomendasi secara kelembagaan kepada eksekutif. sementara itu, aksi afirmasi keterwakilan perempuan dprd diy juga bawah rerata nasional. rkd diy tantangan tantangan tersebut menjadi penting untuk direspon tata pemerintahan lokal diy. sebab tatanan politik yang demokratis pada dasarnya sangat dasar dan penting namun tidak akan punya makna berarti bila tidak memberikan kontribusi yang efektif bagi kesejahteraan, termasuk dalamnya keamanan, pemenuhan hak hak dasar, tidak adanya diskriminasi dsb. oleh karena itu ada beberapa agenda kebijakan yang penting untuk dikembangkan depan wilayah diy. depan pemda perlu memfasilitasi ruang ruang interaksi dan komunikasi yang lebih intens antar komunitas sebagai 'melting pot' bagi berbagai kelompok sosial dengan latar belakang beragam, gesekan sosial yang tidak jarang berakhir pada kekerasan fisik sering terjadi. dibutuhkan adanya upaya untuk mendorong komunikasi dan dialog yang lebih intens melalui forum komunikasi warga keseharian yang sebenarnya sudah mengakar kuat diy. ruang ruang publik (public space) yang memungkinkan interaksi lintas identitas semestinya semakin banyak dikembangkan, seperti taman kota, pengembangan malioboro sebagai pedestrian, dsb. sementara itu, pembentukan enclave enclave sosial yang mempertegas identitas, seperti perumahan khusus bagi identitas tertentu, asrama mahasiswa, harus dipastikan tidak menjadi sumber pembatas sosial baru. upaya upaya mewujudkan keterlindungan warga berbasis komunitas (community policing), sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini dan mediasi konflik sosial juga penting untuk terus dirawat agar kohesi sosial terus menerus bisa dijaga yangundang undangan lainnya yang rkd diyundang undangan rkd diydalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemda diy telah mendapatkan beberapa penilai prestasi. diantaranya dalam riset igi indonesian government index) diy menempati peringkat pertama pada tahun dengan nilai unggul dari provinsi lainnya indonesia. nilai index diy yang berada atas rata rata nasional, secara konsisten juga terjadi pada masing masing arena yaitu arena pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. arena pemerintah nilai indeks tersebut adalah lebih tinggi banding nilai rata rata nasional yaitu untuk arena birokrasi, nilai induknya adalah berada atas nilai rata rata nasional yaitu sedangkan untuk arena masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi secara berturut turut adalah dan keduanya juga lebih besar dibanding nilai indeks rata rata nasional yaitu danil rkd diyrkd diy upaya reformasi birokrasi yang selalu menyertai proses penyelenggaraan pemerintahan daerah istimewa yogyakarta, meskipun telah mencapai berbagai prestasi keberhasilan, semakin menemukan relevansiny. implementasi undang undang dimaksud berdampak sangat signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah istimewa yogyakarta depan. amanat tujuan keistimewaan dan atribusi tambahan kewenangan keistimewaan yang ada dalamnya menjadi kekuatan pendorong (driving force) bagi jajaran pemerintah daerah diy untuk menata diri semakin lebih baik lagi. i1 rkd diyse,rkd diynya. @ padi i jagung ubi kayu sumber: bps provinsi diy, gambar produksi padi, jagung, dan ubi kayu tahun. i1 rkd diy a @ sapi i kambing domba de j am im tiga a72 sumber: bps provinsi diy, gambar produksi daging sapi, kambing, dan dombainn solo0 soo ayam ras pedaging \|mayamburas sumber: bps provinsi diy, gambar produksi daging ayam tahun rkd diy tabel produksi telur unggas diy tahun produksi telur (butir) tahun jumlah sumber: bps diya 5e09 yg sumber: bps provinsi diy, gambar ketersediaan energi diy tahun rkd diy sumber: bps provinsi diy, gambar ketersediaan energi diy tahun jumlah desa rawan pangan diy terus menurun dari desa pada tahun menjadirkd diy din sumber: bps diy gambar desa rawan pangan diyil rkd diy konsumsi dan pengawasan pangan jumlah konsumsi energi penduduk diy mengalami fluktuasi dari tahun hingga tahune) sebesar kkal kapita hari. sumber: badan ketahanan pangan dan penyuluhan diy, (diolah) gambar konsumsi energi diy,sudah melampaui angka kecukupan protein yang dianjurkan gr kapita hari. sumber: badan ketahanan pangan dan penyuluhan diy, (diolah) gambar konsumsi protein diy,rkd diy. sumber: badan ketahanan pangan dan penyuluhan diy, (diolah) gambar pph diy, (gram kapita hari) urusan pemberdayaan masyarakat dan desarkd diyjumlah lpml lpml asosiasi kab kota lpml lpml lpml lpml kotmyogyakana ae) men \|rabikuonpog kab. gunungkaut aga pendeta soo total oo a25 sumber ppm diymasyarakat desa yang aktif kab kota usaha ekonomi desa lumbung pasar badan jumlah simpan pinjam pangan desa kredit desa ued sp) komyogarana asa kab. gunungapi man bkn men benrkd diy tabel persentase posyandu aktif menurut kabupaten kota diy, kabupaten kota jumlah jumlah jumlah jumlah posyandu posyandu posyandu aktif posyandu aktif kalkun pros seo e0re\| tar sean) pada tahun menjadi pos pada tahun berikutnyabegitu pula dengan pkk aktif, kabupaten kota jumlah pkk aktif kota yogyakarta kab. gunungkidul jumlah diy sumber ppm diy dari menjadi i1 yen rkd diy tabel lsm aktif diy tahun2011 tahun jumlah sumber ppm diy tabel jumlah pks tahun pks yang buah tertangani pks yang buah seharusnya menerima bantuan pks yang buah diberikan bantuan sumber dinas sosial diy tabel jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial tahun jenisdati satuan karang buah taruna tenaga lessons buah masyarakat tsm) organisasi buah sosial sumber dinas sosial diy tabel jumlah lsm diy, benisaata (satuan sumber dinas sosial diy rkd diyjumlah lpm kab. gunungkidul sumber ppm diy urusannomopenting artinya dalamil rkd diyrusan kearsipanmasalah utama kearsipan adalah masih digunakannya pengelolaan secara manual dan belum terotomasi. pada tingkat kelurahan atau kecamatan, pengolahan arsip masih berbasis teknologi informasi. hal ini tentu akan mengurangi rasa kepuasan masyarakat pada layanan kearsipan. oleh karena itu perkembangan jumlah perpustakaan dan kearsipan ini harus menjadi perhatian pemerintah. hal ini sesuai dengan tahun yaitu pemerintah menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan daerah. pekerjaan kearsipan menjadi suatu kebutuhan dan keharusan yang perlu diperhatikan oleh setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta. arsip tercipta seiring berjalannya aktivitas instansi bersangkutan. semakin besar instansi maka arsip yang tercipta pun semakin banyak. permasalahan yang terkait dengan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan tentunya semakin kompleks, sehingga membutuhkan pengelolaan arsip yang tepat. permasalahan pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi milik organisasi besar saja, melainkan juga organisasi kecil, misalnya organisasi tingkat pemerintah desa yang memiliki tanggungjawab pelayanan kepada masyarakat yang permintaannya tidak mengenal waktu jam kerja. buruknya pengelolaan arsip desa akan berdampak pada keterlambatan proses layanan. oleh karena itu, pemerintah desa juga perlu memperhatikan pengelolaan arsip untuk menunjang pelayanan publik. layanan dapat diberikan dengan cepat apabila arsip tertata dengan baik. setiap pemerintah desa pasti mempunyai kewajiban memberikan layanan kebutuhan masyarakat yang harus rkd diy melalui administrasi desa, seperti pembuatan ktp, kartu keluarga akte kelahiran, akte kematian, akte kepemilikan tanah, dll. dengan jumlah penduduk yang terus bertambah banyak pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tugas kearsipan dengan cepat dan rapi. pekerjaan kearsipan sangat berpengaruh terhadap proses administrasi yang pada akhirnya bermuara pada pelayanan kepada masyarakat publik. lingkungan instansi pemerintahan, lembaga kearsipan bertugas sebagai ujung tombak pengelolaan kearsipan atau lebih khusus lagi lembaga kearsipan adalah instansi laboratorium bidang pengelolaan kearsipan sehingga banyak sistem kearsipan yang diciptakan dan diujicobakan lembaga tersebut. salah satu sistem kearsipan yang saat ini sedang diujicoba lembaga kearsipan adalah sistem pengendalian naskah dinas. esensi pengelolaan arsip adalah mengelola informasi, dalam hal ini kompetensinya adalah memanfaatkan arsip dalam perannya sebagai bahan kerja instansi. mutu informasi yang disajikan sangat mempengaruhi kinerja instansi sehingga kearsipan perlu dilaksanakan dengan baik dan tertib agar menghasilkan mutu informasi yang baik pula. adapun dalam pelaksanaan kearsipan itu sendiri dituntut untuk mampu mengoptimalkan fungsi seluruh sub sistem, baik sistem sumber daya manusia, sistem, sarana prasarana, maupun anggaran. lebih dari tahun sejak undang undang kearsipan nomor tahun tentang pokok pokok kearsipan diundangkan, dapat dikatakan kearsipan belum dikelola secara maksimal. pada umumnya terdapat kendala internal berkenaan dengan pemahaman yang keliru tentang arsip, yaitu arsip sering dianggap sebagai kertas kumal yang berdebu, serta rendahnya minat bidang kearsipan ini karena dianggap pekerjaan kearsipan kurang bergengsi. selain hal tersebut dukungan dan apresiasi pimpinan instansi masih perlu ditingkatkan, karena kondisi ini akan membuat tidak optimalnya pemanfaatan arsip instansi. permasalahan bidang kearsipan yang dihadapi dalam pembinaan kearsipan secara prinsip adalah hal yang menyangkut kebijakan pembinaan kearsipan daerah. sebenarnya permasalah yang timbul bukan sekedar masalah bagi arsiparis atau petugas arsip, akan tetapi permasalahan instansi secara menyeluruh. permasalahan tersebut secara garis besar meliputi sumber daya manusia persepsi. adanya persepsi bahwa arsip adalah tanggungjawab tu sekretaris. lebih detail lagi adalah tanggung jawab arsiparis atau petugas arsip. akibatnya il rkd diy setiap permasalahan kearsipan, selain arsiparis, petugas arsip atau kepala bagian tu sekretaris tidak merasa memiliki tanggungjawab. pengetahuan. ketidakseragaman pemahaman tentang kearsipan maupun keterbatasan pengetahuan dari berbagai elemen suatu instansi merupakan hambatan bagi pelaksanaan tata kearsipan. kuantitas. selain kualitas, jumlah arsiparis maupun petugas arsip tidak sebanding dengan volume arsip yang tercipta instansi. kesadaran. kesadaran akan arti penting arsip yang masih rendah merupakan hambatan utama pelaksanaan tata kearsipan instansi. sistem tingkat kesulitan. harus diakui bahwa sistem kartu kendali memerlukan keterpaduan serta kesamaan persepsi dari berbagai elemen suatu instansi, dari kepala sampai staf terendah harus memiliki pemahaman yang sama tentang sistem yang digunakan. hal tersebut selain terkait dengan berbagai aspek, sistem kartu kendali juga rumit dibanding sistem agenda. kebiasaan. kebiasaan penggunaan buku agenda menjadi kendala tersendiri. kebiasaan dan keengganan untuk mengenal sistem kartu kendali mengakibatkan dualisme sistem instansi. pengorganisasian. penentuan organisasi kearsipan instansi masih sering tidak jelas. pembagian kewenangan serta tugas antara unit kearsipan dan unit pengolah belum tergambar dengan jelas. demikian halnya dengan petugas dimasing masing unit hal ini ditunjang dengan tidak adanya kesadaran untuk menyerahkan arsip pada petugas. pimpinan maupun staf cenderung menyimpan arsip yang 'merasa' menjadi miliknya. cc. sarana prasarana keterbatasan sarana kearsipan merupakan hambatan bagi terlaksananya tata kearsipan yang baik. selain itu juga tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan, mengakibatkan arsip tidak bisa ditata secara sistematis. rkd diy anggaran masalah alokasi anggaran bidang kearsipan menjadi alasan klasik hampir setiap instansi berkaitan dengan tidak baiknya pengelolaan tata kearsipan instansi. memang tidak dipungkiri selama ini anggaran kearsipan menjadi satu pos dengan alat tulis kantor, selain tidak bisa menopang bagi pemenuhan sarana kearsipan, kontraprestasi petugas pengelola arsip juga masih terabaikan. usaha usaha pemerintah dalam menciptakan tertib arsip tercantum dalam nomor tahun tertulis bahwa untuk mempertinggi mutu penyelengaraan kearsipan, pemerintah harus menyelenggarakan kearsipan yang membimbing kearah kesempurnaan, melaksanakan pendidikan kader ahli kearsipan, melaksanakan penerangan control pengawasan, menyediakan perlengkapan perlengkapan teknis kearsipan, mengadakan penyelidikan penyelidikan ilmiah bidang kearsipan pada umumnya. persoalan mendasar yang dihadapi para pengelola kearsipan sebenarnya bukan terletak pada sulitnya menerapkan suatu sistem kearsipan ,tetapi lebih pada bagaimana menyakinkan orang untuk mau menerapkan sistem kearsipan. realitas tersebut dapat dilihat dalam berbagai kesempatan diskusi dan seminar bidang kearsipan yang senantiasa muncul keluhan dan persoalan klasik seputar tidak diperhatikannya bidang kearsipan suatu instansi atau organisasi, pimpinan yang memandang sebelah mata tetapi selalu ingin pelayanan cepat dan tentu saja persoalan tidak bandingnya insentif yang diperoleh pengelola kearsipan dengan beban kerja yang ditanggungnya. problema problema tersebut tentu menjadi keprihatinan bersama, mengingat kearsipan merupakan bidang yang paling vital dalam kerangka kerja suatu administrasi. tertib administrasi yang diharapkan akan menjadi sia sia ketika tidak dimulai dari tertib kearsipannya. dipandang dari nilai pentingnya arsip, arsip adalah hal yang penting. namun demikian harus dipahami bahwa arsip itu menjadi bermanfaat jika tidak diikuti dengan upaya pengelolaan arsip secara baik dan benar serta konsisten memandang dan menempatkan arsip sebagai informasi lebih dari sekedar product dari kegiatan organisasi. il rkd diy dalam perkembangannya, perpustakaan dan kearsipan diy mengalami berbagai tantangan dan permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. sesuai dengan tahun tentang perpustakaan, menerangkan, maka perpustakaan dituntut untuk bisa menjalankannya. begitu puladua fungsi tersebut menjadi salah satu prioritas dalan pelayanan publik dalam mewujudkan visi misi pembangunan diy: terwujudnya diy sebagai pusat pendidikan terkemuka asia tenggara pada tahun hingga saat ini diy telah disusun pedoman pedoman yang terkait dengan kearsipan. arsip yang terkait dengan pelestarian telah dilaksanakan penarikan baik arsip dinamis inaktif yang ada skpd yang bergabung, melikuidasi maupun berkembang. kegiatan yang bersentuhan dengan skpd pemerintah diy akan menjadi arsip dinamis inaktif, sementara arsip statis merupakan arsip permanen yang mempunyai nilai guna tinggi yang harus disimpan dan dilestarikan selamanya.tiga) kategori yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip rekaman, arsip audiovisual. tabel data pengolahan arsip statis pad hingga tahun pengolahan \|sip rekaman ajampadonuar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah dilakukan pengalihtulisan dan bahasa naskah naskah yang ada pad mencapai hampir koleksi. masih dibutuhkan kerja keras untuk menalihmediakan koleksi yang ada. kendala kurangnya sumberdaya manusia yang dapat dikaryakan perlu mendapat perhatian serius. rkd diy tabel data alih media pad hingga tahun pengolahan \| untuk penanganan arsip dinamis foto. tabel data alih media pad hingga tahun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan hampir sama. masih kurangnya jumlah tenaga perpustakaan atau pustakawan serta tenaga arsiparis yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan dan disipasi seluruh diy. sebagai contoh, banyak petugas perpustakaan sekolah dan disipasi yang masih dirangkap oleh guru mata pelajaran, padahal sesuai dengan standarnya harus dipegang oleh pustakawan murni dari segi akademisnya. permasalahan alokasi sumber dana yang tersedia perpustakaan dan kearsipan masih sangat minim. hal ini dikarenakan sebagian besar sumber anggaran dari pemerintah melalui apbn apbd. sementara sumbangan dari pihak lain seperti masyarakat atau sponsor masih sangat terbatas. masalah berikutnya adalah koleksi bahan pustaka yang masih terbatas jumlah dan macamnya, sehingga terkadang tidak mampu mencukupi kebutuhan pengunjung perpustakarkd diytimeline pascabayar sias9 3seai1 rkdurusaengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara garis besar kearsipan meliputi meliputmpanan (kronologis). untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses sumber belajar, pemerintah diy telah mengembangkan layanan perpustakaan sekolah, perpustakaan desa kelurahan, serta perpustakaan keliling. upaya tersebut dimaksudkan agar proses mencerdaskan kehidupan masyarakat dapat dipercepat.:dalam posisi inilah, perpustakaan maupun kearsipan memiliki peran strategis bagi peserta didik, pendidik, serta masyarakat dalam mengembangkan wawasannya melalui perpustakaan. yen rkd diy jumlah perpustakaan pelayanan perpustakaan sangat didukung oleh keberadaan jumlah perpustakaan. banyaknya perpustakaan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses perpustakaan dan juga memperbanyak alternatif pilihan bagi pengunjung perpustakaan sesuai dengan kebutuhannya. tabel jumlah perpustakaan diy per kabupaten kota tahun kabupaten kota kota yogyakarta bantu gunungkaau kulon progo sleman sumber pad diy dari data atas disimpulkan bahwa ada pertumbuhan jumlah perpustakaan kabupaten kota diy cukup baik. setiap kabupaten kota mengalami peningkatan jumlah perpustakaan mana pertumbuhan perpustakaan paling pesat kabupaten bantul. pengunjung perpustakaan per tahun baik buruknya kinerja pelayanan perpustakaan dapat dilihat dari seberapa banyak kunjungan perpustakaan. tabel jumlah pengunjung perpustakaan tahun tahun jumlah kunjungan jumlah orang dalam rata rata kunjungan setiap populasi yang harus orang (pemakai) dilayani perpustakaan sumber: data pembangunan daerah diy tabel tersebut menggambarkan bahwa rata rata kunjungan setiap orang perpustakaan dari tahun ketahuan mengalami peningkatan. usaha selanjutnya adalah bagaimana merencanakan peningkatan kinerja perpustakaan diy. rkd diy koleksi buku yang tersedia perpustakaan daerah diy agar dapat memberikan pelayanan yang optimal perpustakaan dituntut untuk menyediakan buku sesuai dengan kebutuhan penggunanya. semakin banyak dan semakin lengkap koleksi buku perpustakaan pasti akan menarik minat masyarkat untuk mendatanginya. tabel koleksi buku yang tersedia perpustakaan daerah diy perpustakaan daerah perpustakaan daerah sumber data pembangunan daerah diy dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah mengalami peningkatan dari tahun tahun. sedangkan jumlah koleksi jumlah buku perpustakaan daerah dari tahun meningkat secara signifikan. layanan unik perpustakaan diy layanan perpustakaan diy mempunyai beberapa keunikan kekhususan tersendiri yang tidak ditemui daerah lain. keunikan layanan perpustakaan diy tersebut diantaranya layanan center excellence. center excellence adalah layanan perpustakaan dan informasi tentang budaya lokal terutama budaya budaya masyarakat yang berada wilayah jawa. koleksi ini terdiri dari jenis buku dan audio visual dan koleksi ini hanya dipinjamkan hanya boleh dibaca ditempat. layanan kyoto corner. kyoto corner merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah diy dengan prefektur kyoto, diresmikan tanggal oktober oleh wakil gubernur diy pualam dan gubernur prefektur kyoto keiji yamada dalam rangka memperingati hanya dibaca ditempat, jumlah koleksi ada judul, eksemplar. layanan yogyasiana berisi koleksi buku tentang yogyakarta, hanya dibaca ditempat. il rkd diy layanan pustaka nusantara koleksi pustaka nusantara terdiri dari buku, majalah, audio visual berisi tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi indonesia. koleksi ini hanya dibaca tempat. perpustakaan desa kelurahan pemerintah daerah diy dalam hal ini badan perpustakaan dan arsip daerah juga mendorong peningkatan perpustakaan desa kelurahan. diharapkan berkembangnya perpustakaan desa kelurahan mampu meningkatkan daya baca masyarakat, khususnya bacaan yang sesuai dengan berbagai aktivitas kesehariannya. samping itu juga menciptakan masyarakat diy yang intelek, serta mempunyai pengetahuan global. tabel persentase perpustakaan desa diy tahun kabupaten kota jumlah jumlah desa kelurahan perpustakaan desa kelurahan desa kelurahan desa kelurahan yang sudah yang belum memiliki memiliki perpustakaan perpustakaan romvogarana a50 bantul human s037 sumber pad diy dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari jumlah keseluruhan desa kelurahan diy desa kelurahan, sebanyak atau lebih dari persen desa kelurahan telah memiliki perpustakaan. tentunya dibutuhkan dukungan berbagai pihak supaya setiap desa kelurahan mempunyai perpustakaan yang manajemennya baik yang bisa dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa kelurahanrkd diy kontribusi besar dalam perekonomianbantul dan sleman. fakta tersebutsawah irigasi sawah nontirigasi sumber: analisa data bps provinsi diy gambar luas sawah diy yang cenderung menurun, arahanwilayahrkd diyc. selain itu, produktivitas tinggi juga ditemui pada komoditas ubi kayu. luasan lahan kering yang cukup dominan diy memberikan implikasi bahwa produksi ubi kayu diy memberikan hasil yang sangat tinggi diy. adapun, capaian produktivitas komoditas tanaman pangan unggulan diy ditunjukkan dalam gambar berikut: nara e g h @ padi h jagung i kedelai ubi kayu sumber: analisa data bps provinsi diyrkd diynamun, selama populasi ternak sapi potong diy cenderung tertekan karena pengeluaran dan pemotongan ternak sapi potong diy, tidak seimbangrkd diy tabel perkembangan luas komoditas perkebunan strategis diy sumber: analisa data dishutbun diy bps provinsi diykehutanan wilayah dengan fungsi hutan diy pada tahun sebesar dari luas wilayah diy ataurkd diytabel luas hutan diy berdasarkan kewilayahan tahun sumber analisa data dishutbun diy bps diy,lil rkd diyyx.rkd diy: balai ipar seon, bantul:sc.rkd diy34xx).urusan pariwisata perkembangan jumlah wisatawan dilihat dari wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi penginapan menunjukanmalaysia, perancis, jepang dan jerman. rkd diy tabel perkembangan lama tinggal wisatawan dan jumlah wisatawan diy lama tinggal wisatawan mancanegara hari) lama tinggal wisatawan nusantara hari) jumlah wisatawan orang) nusantara wisatawan mancanegara sumber: dinas pariwisata diy angka kunjungan yang meningkat dari tahun tahun tersebut menunjukkan perkembangan sektor kepariwisataan yang menggembirakan. akan tetapi, ada dua isu strategis, yaitu rendahnya angka kunjungan wisatawan mancanegara diy dan tidak bertanya sebaran kunjungan dari segi waktu kunjungan (berpuncak pada long weekends dan libur lebaran dan sekolah) dan destinasi wisata yang dikunjungi (sehingga mengancam carrying capacity destinasi destinasi tertentu). dilihat dari kunjungan destinasi wisata, konsentrasi kunjungan masih ada pada kabupaten sleman, kota yogyakarta dan kabupaten bantul. sementara itu, pada tahun jumlah pengunjung destinasi wisata kabupaten kota meningkatdicapai orang pengunjung. hal ini menunjukan dtw wilayah diy terus dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. pertumbuhan pariwisata diy juga didorong peningkatan penyelenggaran meetings incentives conferencing exhibitions mice) tercatat pada tahun terdapat penyelenggaraan mice hotel berbintang diy. jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan infrastruktur hotel dan ruang pertemuan lainnya yang semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitasnya. pertumbuhan mice rkd diy yang cukup baik ini menjadikan diy berpeluang untuk menjadi pusat penyelenggara mice baik tingkat nasional maupun regionaletersediaan ikan per kapita untuk dikonsumsi dari tahun tahun. ketersediaan ikan per kapita diy selama tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan diy yang terus bertumbuh walaupun masih disertai dengan adanya pasokan ikan yang masuk wilayah diy dari luar daerah. pertumbuhan ketersediaan ikan diy ditunjukkan dalam gambar berikut: ket: tahun angka sementararkd diy selama lima tahun terakhir mencapai bahkan pada tahun mencapai sementara kontribusi perikanan tangkap cenderungbelum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap. namun demikian, faktor cuaca adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap diy dikarenakan menyebabkan berkurangnya jumlah trip nelayan melaut. sumber: dinas kelautan dan perikanan diy (diolah) gambar produksi perikanan budidaya diy (ton), sumber: dinas kelautan dan perikanan diy (diolah) gambar produksi perikanan tangkap diy (ton), i1 rkd diy. nilai ekspor diy pada tahun tercatat us$. jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun peningkatan ekspor diy terutama didukung oleh (lima) komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit (stk), stk sintetis dan kerajinan kulit. tujuan ekspor komoditas diy terutama pada amerika serikat, jerman, jepang, italia dan korea selatan. tabel perkembangan ekspor diy volume duta kg) nilai juta negara \| sumber: dinas indagkop ukmidilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan diy didominasi oleh pengusaha mikro dan kecil sebesar tabel perkembangan jumlah kumulatif sup yang terdaftar diy golongan usaha sumber: dinas indagkop ukm rkd diytabel perkembangan toko modern dan pasar tradisional toko modem pasar tradisional jumlah sumber: dinas indagkop ukm urusan industri kontribusi sektor industri pengolahan pada struktur pdrb diy mencapai pada tahun dengan kontribusi sebesar itu, sektor industri menempati urutan empat setelah sektor jasa, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian industri diy didominasi oleh industri kecil dan menengah ikm). dilihat dari pertumbuhan unit usaha, jumlah ikm mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun jumlah unit usaha pada tahun sebanyak .234unit atau meningkat sebesar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. demikian juga dengan penyerapan tenaga kerja yang meningkat sebesar pada tahun sehingga sebanyak orang terserap dalam sektor industri pengolahan. tabel perkembangan ikm diy jumlah unit usaha penyerapan tenaga kerja (orang) nilai investasi milyar) nilai produksi milyar) nilai bahan baku dan penolong scorers\| as5a20a\| sasouto\| ta10435 milyar) sumber: dinas indagkop ukm rkd diy meskipun indikator tersebut atas menunjukan perkembangan yang positif, namun perlu adanya perhatian khusus terkait pengembangan sektor industri mengingat pada tahun mendatang masyarakat ekonomi asean (mea) telah berlaku. terbukanya pasar perdagangan bebas asean menjadi tantangan bagi diy apakah produk produk ikm dapat bersaing dengan produk dari negara lain asean. untuk itu perlu dioptimalkan kembali program program terutama terkait dengan peningkatan daya saing produk seperti penjaminan mutu, sertifikasi dan standarisasi. urusan ketransmigrasian program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tapi juga meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dalam meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu transmigran yang bersangkut dengan diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah bawah. berhak memperoleh bantuan berupa informasi lokasi tujuan, pelatihan, perbekalan, pelayanan pengangkutan sampai tujuan, lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah, sarana prasarana daerah penempatan dan fasilitasnya serta pembinaan pengembangan usaha. ada (tiga) jenis transmigrasi dan tentang ketransmigrasian) yaitu transmigrasi umum tu) adalahtsb) adalah transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan mengikut sertakan badan rkd diytsm) adalahhingga kurun pemerintah diy telah memberangkatkan transmigrasi total sebanyak kk, yaitu masing masing pada tahun pada tahun pada tahun pada tahun pada tahun dan pada tahun selain itu juga diy telah melaksanakan program transmigrasi local. pemerintah diy juga melakukan kegiatan pelatihan dasar umum pdu) untuk semua transmigran yang akan diberangkatkan masing masing lokasi tujuan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan lokasi penempatan. berdasarkan data yang diperoleh dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi diy, sampai saat ini ada animo yang ingin bertransmigrasi dan yang sudah terdaftar sebagai calon transmigrasi dari diy dan menunggu untuk diberangkatkan. untuk mempermudah evaluasi transmigrasi, perlunya pemerintah menetapkan kriteria daerah tujuan dan tolak ukur keberhasilan transmigrasi dengan lebih jelas. komitmen daerah penempatan dalam pengusulan program pembangunan transmigrasi baru harus benar benar sudah memenuhi kriteria kelayakan program yaitu clear clean) dan (layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan), adanya kejelasan status lahan dan tidak adanya tumpang tindih peruntukan lahan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari. berkaitan dengan adanya otonomi daerah indonesia pelaksanaannya harus mengakomodasikan program ini yang antara lain dengan mengedepankan peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijaksanaan penempatan transmigrasi. il rkd diykonsumsi rumah tangga rt) per kapita diy cenderung mengalami kenaikan. pengeluaran konsumsi per kapita diy tahun sebesar juta rupiah atau meningkat sebesar dibandingkan tahun sementara itu rata rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tumbuh sebesar tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, uraian total pengeluaran (dalam juta rupiah) pengeluaran konsumsi rata rata per kapita (dalam juta rupiah) sumber: dda, beberapa edisi, bps provinsi diy (diolah)jumlah rumah tangga menurut golongan pengeluaran diy, golongan jumlah rumah rangga kapi pengeluaran per kapita sebulan sumber: dda diy rkdd yang meningkat, dimana tahun tercatat sebesar dan kemudian menjadi pada tahunket: ntp tahun merupakan rata rata ntp bulan januari sd. november sumber: bps provinsi diy, gambar nilai tukar petani diy, mulai desember perhitungan ntp yang dikeluarkan bps menggunakan tahun dasar tahun menggantikan bulan bulan sebelumnya yang masih menggunakan tahun dasar penghitungan tahun pada rkd diy desember ntp diy mencapai angka hal ini berarti mengalami peningkatan dibandingkan ntp tahundata perkembangan ntp pada bulan januari selama menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan nilai ntp diy untuk semua sub sektor pertanian kecuali peternakan. subsektor hortikultura merupakan subsektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu tahun yaitu sebesar hal ini dikarenakan subsektor hortikultura mengembangkan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi diantaranya sayur, buah, dan tanaman hias. sementara itu, subsektor peternakan justru mengalami pertumbuhan yang negatif dalam kurun waktu tahun yaitu sebesar hal ini dikarenakan adanya penurunan populasi ternak yang diiringi dengan kebijakan impor sapi. tabel nilai tukar petani dan sub sektor pendukungnya diy januari) sumber analisa data bps provinsi diy pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan per kapita pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan per kapita dari tahun hingga tahun cenderung meningkat. pengeluaran konsumsi per kapita pada tahun meningkat sebesar dibandingkan tahun peningkatan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan. pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. proporsi rata rata pengeluaran non makanan selama kurun waktu lima tahun sebesar dan sisanya sebesar untuk komoditas makanan. rkd diy tabel rata rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas diy, tahun pengeluaran pengeluaran pengeluaran makanan non makanan totalpakaian, alas kaki dan tutup kepala, serta kelompok pajak pemakaian dan premi asuransi mempunyai rata rata pertumbuhan yang negatif selama kurun waktu tahun. sedangkan sisi lain, kelompok barang dan jasa: kelompok barang tahan lama, serta kelompok keperluan pesta dan upacara mengalami rata rata pertumbuhan positif. rata rata pertumbuhan terbesar terjadi kelompok barang tahan lama yaitu sebesar tabel pengeluaran rata rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan diy, nilai rupiah) kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan air barang barang jasa pakaian. alas kaki tutup kepala barang tahan lama pajak pemakaian premi asuransi keperluan pesta dan upacara nan sumber: bps provinsi diy, i1 rkd diy proporsi terbesar dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga non makanan adalah kelompok barang dan jasa dengan rata rata proporsi selama tahun sebesar kemudian disusul oleh kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air dengan rata rata proporsi selama tahun sebesar proporsi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non makanan sebagian besar diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. sisi lain, kelompok keperluan pesta dan upacara merupakan kelompok dengan proporsi terkecil sebesar fokus fasilitas wilayah infrastruktur pekerjaan umum panjang jalan berdasarkan data pembangunan daerah tahun dapat diketahui tingkat pelayanan jalan berdasarkan untuk semua jalan diy berdasarkan kelas dan kondisi, sebagai berikut: tabel panjang jalan berdasarkan kelas dan kondisi dalam panjang jalan tahun berdasarkan kelas dan kondisi panjang jalan berdasarkan kelas jalan nasional jalan propinsi jalan kabupaten panjang jalan berdasarkan kondisi jalan baik jalan sedang jalan rusak sedang jalan rusak berat jalan kabupaten dalam kondisi baik sumber: dinas pup esdmdiy, jaringanrkd diy yang tersebar pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah diy kabupaten bantul, sleman, kulon progo dan gunungkidul, meliputi daerah irigasi. tempat pemrosesan akhir sampah tpa) wilayah diy pengelolaan sampah diy dilakukan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. untuk pengelolaan sampah kawasan perkotaan yogyakarta kpy) yang meliputi kabupaten sleman, kota yogyakarta, dan kabupaten bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu tpa tikungan. pada tahun melalui fasilitasi pendanaan apbn oleh kementerian pekerjaan umum dan apbd telah dibangun unit test serta penyediaan alat berat tpa sanitasi landfill kab. gunungkidul. kondisi capaian kumulatif jumlah tpa sampah yang menggunakan sistem sanitasi landfill sampai tahun adalah sebanyak lokasi yang diantaranya dilakukan dengan program pengelolaan persamaan dan pembangunan tpa sanitasi landfill dengan pendanaan bersama sama antara apbd kabupaten kota dan apbn melalui kementerian pekerjaan umum yang berada kabupaten gunungkidul dan kabupaten kulon progo. identifikasi genangan sistem drainase tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan subbidang infrastruktur lainnya, seperti perumahan, jalan perkotaan, dan pengembangan kawasan baru. penyelesaian permasalahan genangan suatu kawasan bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. pembangunan drainase perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh yang dimulai dari saluran primer sekunder tersier. sesuai dengan data masterplan penanganan drainase kpy teridentifikasi sebanyak titik genangan kawasan perkotaan perumahan rumah tangga pengguna air bersih pada tahun rasio rumah tangga pengguna air bersih diy adalah sebesar pencapaian pada tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dimana terjadi peningkatan persentase penduduk il rkd diy beraksen air minum layak daerah istimewa yogyakarta yang mencapai atau melayani jiwa dari total jumlah penduduk diy sebesar jiwa. rasio elektrifikasidalam upaya pemenuhan peningkatan rasio elektrifikasi, diarahkan pada peningkatan penyediaan listrik melalui kegiatan perencanaan pembangunan jaringan listrik pedesaan pengadaan dan pemasangan plus: pembuangan tinja mck),rumah tangga jumlah rumah tangga total rumah tahun tangga tangga terlayani tangga terlayani tangga terlayanirkd diykni kabupaten bantul sebanyak kabupaten kulonprogo kabupaten gunungkidul kabupaten sleman dan kota yogyakarta yang terdiri dari titik lokasi kumuh. tabel persentase lokasi kumuh yang telah ditangani ditangani data pembangunan daerah tahun perhubungan didalam penyelenggaraan urusan perhubungan, khususnya bidang lalulintas dan angkutan jalan, penerapan tehnologi informatika merupakan pendukung yang dapat meningkatkan dan memudahkan kegiatan penataan, pengaturan maupun pengendalian lalulintas angkutan jalan, khususnya daerah perkotaan. konsep penerapan tehnologi informatika ini, selanjutnya dikenal dengan nama intelligent transport systems its). sistem its ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasanmpermudah transakamanan dan kenyamanan, mengurangi polusi lingkungan dan mengefisiensikan pengelolaan transportasi. intelligent transport system its) pada prinsipnya adalah penerapan tehnologi bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat il rkd diy prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman serta ramah lingkungan. atas area traffic control system) atas adalah suatu sistem pengendalian lalulintas secara terkoordinasi suatu kawasan atau area tertentu yang berbasis pada tehnologi informasi. keberadaan atas akan meng dikoordinasikan pill satu simpang dengan pill simpang yang lainnya, sehingga pelayanannya akan lebih efektif dan dapat disesuaikan dengan jam sibuk pada masing masing simpang. tabel jumlah simpang atas diy tcakdienganibusorory dengkenibusprony tot sepasang sumber: dinas perhubungan, bus tracking system bus tracking system adalah sistem untuk memantau perjalanan bus trans jogja berbasis gps global positioning system). sistem ini bermanfaat untuk mengetahui posisi tiap tiap armada dan pola perjalanan bus trans jogja. sistem bts ini juga terintegrasi dengan bis bus information system) sehingga informasi kedatangan bus dapat diketahui oleh penumpang melalui layar lcd yang terpasang pada halte. pemasangan dan penerapan its untuk angkutan umum ini, mulai dilaksanakan pada tahun anggaran tabel jumlah halte terpasang bts bis diy sumber: dinas perhubungan, ticketing sistem tiket bus trans jogja telah mengadopsi electronic ticketing (e ticketing) pada tahun dalam perkembangannya, sistem tiket tersebut ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan (melalui e money uang elektronik) dan universitas gajah mada yogyakarta melalui kartu gama card. e money sendiri baru dilaksanakan pada tahun rkd diy tabel transaksi penggunaan kartu elektronik trans jogja simpang atas emoneyperantan 2raga\| kansas sumber: dinas perhubungan, ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah rtrw) dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah, pemerintah diy menetapkan kebijakan penataan ruang melalui perdadilihat dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. sehingga untuk tercapainya tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatan wilayah produktifikut data luas wilayah produktif menurut dinas pup&esdm per kabupaten kota diy. tabel luas wilayah produktif ha) luas wilayah produktif ha) kabupaten kota luas wilayah budidaya luas wilayah produktif rasio ha) ha) kabupaten gunungkidul sumber dpp esdm il rkd diytentang penataan ruang datentang rencana tata ruang wilayah provinsi diy tahun berdasarkan amanat dari undang undang tahun tentang penataan ruang, peraturan menteri nomor sehingga diy berikut kabupaten kota nya telah memiliki rencana tata ruang wilayah. dalam penyusunannya,rkd diy tabel jumlah tindak kejahatan menurut jenis kasus diy, damentesuspembununan as) ajo jumlah kasus penganiayaan ingin berat) jumlah kasus pencurian (surat, curator, curah, pencurian ringan biasa) jumlnkasuspermuan wo) a0se\| dumahkesus pemalsuan uang jumlah tindak kriminal selama tahun angka kriminalitas sumber: dda, beberapa edisi, bps provinsi diyhingga jumlah kasus yang berfluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan dari tahun sampai dengan tahun adalah kasus pencurian dan penipuan dengan rata rata pertumbuhan selama kurun waktu tahun masing masing sebesar dan namun, kondisi tahun kasus pencurian turun cukup signifikan menjadi kasus. sedangkan kasus penipuan pada tahun menjadi kasus atau lebih tinggi daripada tahun sejumlahi1 rkd diyberfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. bahkan pada tahun merupakan jumlah yang terkecil dalam periode tahun terakhir. unjuk rasa diy dominasi oleh unjuk rasa bidang ekonomi dengan proporsi rata rata dalam tahun terakhir sebesar sementara itu unjuk rasa bidang politik mempunyai proporsi rata rata selama tahun. namun pada tahun terjadi pergeseran dalam proporsi unjuk rasa dimana terjadi penurunan proporsi cukup signifikan dalam unjuk rasa bidang politik dan ekonomi masing masing menjadi sebesar dan sementara sisi lain, proporsi unjuk rasa bidang lainnya meningkat signifikan menjadi pada tahun tabel jumlah demo diy, jumlah unjuk rasa sumber: sid diy, ket: angka sementara cc. lama perizinan prosedur perizzzrkd diy tabel rata rata lama pengurusan izin, rata rata lama jenis izin usaha izin usaha industri primer hasil hutan kapasitas m3 tahun izin usaha perkebunan untuk budidaya izin usaha pengolahan pengawetan ikan laut tampenditankoperasipimerdansekunder sumber: bkpm diy, pengenaan pajak daerah pajak daerah : retribusi perizinan tertentu. peraturan daerah perda) yang mendukung iklim usaha sejalan dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah didorong untuk melakukan pengaturan melalui regulasi yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. regulasi dalam bentuk perda tersebut haruslah mengandung prinsip bertanggungjawab, transparan, serta akuntabel. perda tersebut juga diharapkan dapat melindungi semua pemangku kepentingan yaitu, pemda, dunia usaha, masyarakat, serta lingkungan. jumlah perda diy yang mendukung iklim usaha dalam kurun waktu hingga disajikan dalam tabel berikut: il rkd diy tabel jumlah perda yang mendukung iklim usaha diy, jumah perdateratperaman sumber: biro hukum setda diy, fokus sumber daya manusia sumberdaya manusia sdm) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. oleh karena itu, pembangunan sdm diarahkan untuk menyiapkan sdm yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan. sdm yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi daerah. kualitas sdm terkait dengan kualitas tenaga kerja dan produktivitas penduduk. indikator pembangunan sdm dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkatadalah jumlah lulusan s1 s2 s3 per penduduk. rasio lulusan s1 s2 s3 disajikan dalam tabel berikut rkd diy tabel rasio lulusan s1 s2 s3 diy, sumber: bps provinsi diy menurut data sensus penduduk sp) oleh bps, jumlah pendudukprovinsi diyyang termasuk(karena umunya sudah il rkd diytabel rasio ketergantungan diy, tahun tahun tidak produktif tahun sumber proyeksi penduduk bps provinsi diy, diolah pada tahun angka rasio ketergantungan diy sebesar yang artinya bahwa dari penduduk usia produktif menanggung sebanyak orang penduduk usia non produktif. dalam kurun waktu angka ketergantungan diy selalu mengalami peningkatan. salah satu faktor kenaikan angka ketergantungan diy adalah terkait dengan semakin tingginya capaian angka usia harapan hidup diy dan peningkatan tfr diy. peningkatan jumlah penduduk yang belum dan tidak produktif diy diikuti oleh pemerintah diy dengan beberapa kebijakan dan program terkait pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup.arpm untuk jangka waktu tahun, rpm untuk periode lrogram kegiatan pembangunan.rkd diy direncanakan dan ditargetkan. untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunansecara umum faktor penyebab kurangnya capaian target beberapa kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada dana keistimewaan memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, sehingga tidak semua keluaran dapat terpenuhi. selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat. setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan dalamnya pada dasarnya merupakan unsur100x kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan, dimana kegiatan tersebut harus melakukan lelang sehingga proses lelang tidak dapat dilakukan karena waktu yang terbatas. waktu perencanaan program kegiatan dengan dana keistimewaan harus disesuaikan,, rencana operasional pelaksanaan kegiatan rock) penting untuk mejadi acuan didalam pelaksanaan program kegiatan, indikator keluaran yang berupa jumlah orang volume harus didukung dengan data yang akurat dan didukung dengan analisis trepengawalan pelaksanaan supaya tidak melampaui tahapan waktu kritis pengumuman lelang dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya gagal lelang. il rkd diy tabel evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah tahunana! tahun berjalan indikator kinerja mela kinerja hasil hunt target urusan bidang urusan program innroket (tahun camara target dengan rkd rkd peka program dan tahun tahun20 tahun20t kegiatan d tahun ( o) tahun (v2) wave (ti pendidikan program pendidikan angka partisipasi nia kasar apk) persen disdikpora anak usia dini") paud persentase program wajib belajar kinerja pendidikan dasar pemerataan dan persen disdikpora sembilan tahun perluasan pendidikan dasar persentase kinerja program pendidikan pemerataan dan perluasan persen disdikpora menengah") pendidikan menengah sma, ma, smk)tahi sampai target realisasi obat (tahun capaian target dengan rkd rkd panda program dan ig tahun tahun20 tahun201 tahun (v2) jamo\| \|essay\| oo peningkatan program pendidikan layanan non formal dan pendidikan non orang disdikpora informal") formal dan informal program pendidikan khusus dan persentase pendidikan layanan kinerja pelayanan persen disdikpora pupuk khusus program pendidikan persentase guru mutu pendidik dan persen disdikpora tenaga kependidikan layak mengajar program peningkatan persentase manajemen pelayanan persen disdikpora pendidikan pening! atan mutu pendidikan persentase dam pendidikan peningkatan persen disdikpora pendidikan tinggi \|essay\| oo persentase program akselerasi satuan pengembangan pendidikan yang pendidikan menerapkan persen disdikpora terkemuka") pembelajaran berbasis tik jumlah peserta program peningkatan didik van serta pelayanan pendidikan pelayanan adik disdikpora pada blue pendidikan teknik berstandar persentase program pendidikan kuan karakter berbasis yang persen disdikpora budaya") menerapkan model pendidikan berbasis budaamo\| rss oo persentase program satuan pengembangan pendidikan yang mengimplementa persen disdikpora unggulan mutu ikan model pendidikan unggulan mutu pendidikan program sinergitas persentase pendidikan terhadap persen disdikpora terserap dalam pembangunan dunia kerja (il kesehatan persentase cakupan program pembinaan shaman persen dinas kesehatan kesehatan ibu yang memiliki kompetensi kebidananersentase peran sedan teeneoaamota kesehatan dan esensial generik persen dinas kesehatan pengendalian makanan fasyankes asar program pelatihan persentase mutu kesehatan dan pelatihan kesehatan dan persen dinas kesehatan peningkatan mutu institusi diklat diklat kesehatan kesehatan persentase program pelayanan layanan kesehatan dasar dan yang persen dinas kesehatan rujukan bermutu persentase program pembinaan cakupan kesehatan anak dan penjaringan persen dinas kesehatan remaja kesehatan siswa sekolah01 cum jamo\| \|essay\| oo program promosi persentase kesehatan dan pemberdayaan rumah tangga persen dinas kesehatan ber pubs masyarakat") program perbaikan gizi prevalensi balita masyarakat?) kurang kep) "pso ana kesenian persentase program pencegahan pencegahan dan dan pengendalian pen dalan persen dinas kesehatan masyarakat") pengen penyakit persentase puskesmas program pembinaan mampu persen 6t,i6 dinas kesehatan layanan pada usia psu)tahun (v2) lap josep oo . persentase kabupaten kota program yang pengembangan menyelenggarakan persen dinas kesehatan lingkungan sehat program kabupaten kota sehat persentase program pembinaan cakupan kesehatan bayi dan kunjungan persen dinas kesehatan balita neonatus pertama kn1) persentase cakupan program peningkatan kepesertaan pelayanan kesehatan programjaminan persen dinas kesehatan bapeljamkesos semesta yang dikelola oleh bapeljamkesosingkatan persentase pelayanan kesehatan penderita jiwa pada blue rsj yang dirawat persen rsj garasi garasi rsj garasi persentase cakupan program pembiayaan kepesertaan jaminan persen dinas kesehatan kesehatan bersubsidi dan mandiri terwujudnya program pengadaan, pengadaan, peningkatan sarana peningkatan dan prasarana sarana dan persen dinas kesehatan rs rsj rs paru prasarana paru mata upt, rs, dan jaringarealisasi jawab dengan rkd rkd program dan tahun tahun20 tahunzot gp kegiatan std tahun (v2) lap yeo josep terwujudnya program pemeliharaan pemeliharaan sarana dan prasarana sarana dan rs rsj rs paru prasarana persen dinas kesehatan paru mata upt, rs, dan jaringannya pii3\|o pekerjaan umum program rehabilitasi pemelihara persentase dinas pupesdm jalan dan jembatan, . jaringan jalan provinsi dalam persen program peningkatan kondisi mantap dinas pupesdm jalan dan jembatan program inspeksi cakupan jalan kondisi jalan dan dan jembatan persen dinas pupesdm jembatan yang inspekreal tahunberjalan capaian realisasi jawab target realisasi (output) haa read tingkat (tahun program dan tahun tahun2o tahun2ot kegiatan sid tahun tahun (v2) lap josep oo . persentase program pengadaan penyediaan bagi tanah untuk persen dinas pupesdm kawasan strategis infrastruktur dan kawasan strategis baru program pengembangan dan persentase pengelolaan jaringan luasan yang irigasi, rawa, dan terlayani air persen dinas pupesdm jaringan pengairan irigasi lainnya program pengelasan dan penambahan konservasi sungai, penyediaan air det dinas pupesdm baku danau, dan sumber daya air lai2ot tahun (v2) jamo\| \|essay\| oo program penyediaan dan pengelolaan air dinas pupesdm baku persentase program penduduk pengembangan persen dinas pupesdm ln: beraksen air pengelolaan air minum minum program layanan jaringan pengembangan ani air limbah dinas pupesdm pengelolaan air terpusat kpy limbah persentase program pengelolaan penerapan sistem pengelolaan persen dinas pupesdm persamaan sampah ramah lingkungan il rkd diy perkiraan realisasi realisasi target dan realisasi kinerja capaian capaian program dan keluaran kegiatan sara rpmrkd rkd enbaasi programa tahun tahun20 tahunzot tahun tahun (v2) lap josep oo .kotaan difokuskan pada wilayah kecamatan miskindesaan difokuskan pada wilayah kecamatan miskin program dukungan infrastruktur pengembangan kawasan kawasan agropolitan, persen dinas pupesdm megapolitan, dan desa agropolitan, asasi megapolitan dan potensi desa potenrealisasi tetes (tahun program dan target engan realisasi sid tahun tahun2o tahun201 tahun (v9) yam\| fusi program pengembangan pengurangan saluran jumlah titik persen dinas pupesdm drainase gorong genangan gorong persentase program keandalan pembangunan dan bangunan pengelolaan bangunan gedung negara persen dinas pupesdm gedung dan sesuai dengan lingkungan peraturan yang berlaku program pengendalian jumlah titik rawan banjir yang titik dinas pupesdm ditangani peningkatan program pelayanan jumlah sertifikatlaporan persen dinas pupesdm jasa pengujian engan hasil uji dalam pelayanan jasalaboratorium pengujian persentase program pembinaan peningkatan jasa konstruksi performanceikine persen dinas pupesdm rja jasa konstruksi persentase peningkatan penguasaan oem pengakuan tong rap penyebaran persen dinas pupesdm teknologi bidang informasi (centre pekerjaan umum excellence) bidang pekerjaan umum la\| perumah1 kegiatansid tahun tahun jamo\| \|essay\| oo peningkatan kualitas lingkungan program pengurangan dinas kawasan kumuh pemukiman yang persen pupesdm difokuskan wilayah kecamatan miskin persentase program program dinas pemberdayaan pemberdayaan persen pupesdm komunitas perumahan berbasis komunitas program berkurangnya jumlah rumah dinas pengembangan tidak layak huni persen pupesdm perumahan pertahun i1\| penataan ruang ketersediaan rencana tata program perencanaan kawasan dinas tata ruang uang pada strategis pupesdm kawasan strategis provinyos yeo josep \| . peningkatan kesesuaian program pemanfaatan pemanfaatan dinas ruang terhadap rtrw persen pupesdm kab kota dan rtrw provinsi persentase pengendalian tata ruang pada program pengendalian kawasan dinas pemanfaatan ruang perkotaan persen pupesdm yogyakarta dan kawasan lindung bawahan perencanaan pembangunan persentase kesenjangan program perencanaan pencapaian pembangunan daerah sasaran rencana persen bappeda jangka menengah dengan rerss oo persentase kesenjangan program perencanaan mean cana lisa jangka menengah persen bappeda dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan persentase kesenjangan program perencanaan mean cana pembangunan persen bappeda perekonomian jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang perekonomilag program dan sid tahun tahun20 tahun201 kegiatan aan tahun (v2) lap josep oo . persentase kesenjangan program perencanaan mean cana pembangunan sosial jangka menengah persen bappeda budaya dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya persentase kesenjangan program perencanaan pencapaian pengembangan sasaran rencana wilayah dan sarana jangka menengah persen bappeda prasarana dengan realisasi tahunan bidang sarana prasarana persentase kesenjangan program pengendalian pencapaian pembangunan daerah sasaran tahunan persen bappeda terhadap sasaran rpyos josep \| . persentase data program perencanaan pengembangan pembangunan persen bappeda data l informasi yang dapat akses alah gemmuungan pap aaa aaa aaa penerapan program peningkatan manajemen manajemen dan lalulintas persen dishubkominf rekayasa lalulintas perkotaan berbasis kawasan program pengendalian kelas dishubkominf dan pengamanan lalu keselamatan lalu persen lintas lintas jalan pengendalian program pengaturan sistem simpang sistem simpang bersinyal persen pishubkominp bersinyal perkotaan yogyakarto tahun201 cet tahun (v2) jamo\| rss oo load factor penumpang program peningkatan dishubkominf pelayanan angkutan angkutan umum persen perkotaan yogyakarta penerapan program pembangunan sistem parkir sarana dan prasarana terintegrasi moda persen dishub min perhubungan transportasi diy program pembangunan penata dishubkominf prasarana dan fasilitas rotasi antar persen perhubungan moda program pengendalian sekali dalian dan yan pengawasan pengawasan persen pishubkominf keselamatan transportasi transportacapaian target dengan rkd rkd program dan sid tahun tahun20 tahun201 kegiatan aan hun (v2) program rehabilitasi berfungsinya dan pemeliharaan sarana dan dishubkominf sarana dan prasarana prasarana persen perhubungan perhubungan program peningkatan kinerja kelaikan pan pesan pishubkominf pengoperasian penguji kendaraan kendaraan bermotor bermotor hilal lingkungan hidup pencemaran kanan persen blh kerusakan lingkungan lingkungan hidup persentase program peningkatan peningkatan kualitas dan akses akses informasi informasi sumber daya sumber daya air persen blh alam dan dan lingkungan hidupanu (v2) t stats sta peningkatan program peningkatan penataan pengendalian polusi lingkungan bagi persen blh kegiatan usaha program sumber pengembangan kinerja pencemar unit pengelolaan lingkungan yang usaha blh persamaan dibina persentase pemenuhan program pengelolaan penyediaan ruang rth terbuka hijau persen blh kawasan perkotaan program perlindungan luas lahan yang dan konservasi terkonservasi blh terhadap luasan sumber daya alam total lahan alah seomanatan lag program dan sid tahun tahun20 tahun2ot cet tahun (v2) jamo\| \|essay\| oo program perbaikan persentase penataan, penguasaan, memiliki sistem biro tata pemilikan, dan informasi persen pemerintahan pemanfaatan tanah pertanahan terpadu program penyelesaian persentase biro tata konftikekontlik pertanahan yang persen pemerintahan terselesaikan program pengembangan sistem bidang sg, pag, informasi pertanahan dan tkd yang biro tata dan sistem memiliki bidang pemerintahan pendaftaran kepastian hukum pertanahan kependudukan dan catatan siposep \| . program penataan dan pengembangan benak yang persen biro tata administrasi yang pemerintahan ber ktp (nik) kependudukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak program peningkatan jumlah kualitas hidup dan penanganan perlindungan perempuan orang ppm perempuan korban kekerasan program peningkatan jumlah kualitas hidup dan penanganan anak anak ppm perlindungan anak korban kekerasan program peningkatan persentase peran serta dan partisipasi ppm kesetaraan gender perempuan persen dalam pembangunan") penentu kebijakan publot kegiatan sid saham tahun (v2) jamo\| rss oo lembaga pemerintah program peningkatan persentase partisipasi ekonomi uan persen ppm perempuan lembaga swasta program penguatan persentase kelembagaan pembinaan pengarusutamaan organisasi persen ppm gender perempuan terlaksananya program keserasian ajaran kebijakan peningkatan persen ppm kebijakan anak dan perempuan peningkatan anak dan perempulap josep oo . persentase keanggotaan program pendidikan politik bagi perempuan perempuan persen ppm dalam organisasi politik 11x keluarga berencana dan keluarga sejahtera program keluarga persentase berencana dan cakupan peserta persen ppm keluarga sejahtera") aktif persentase program kesehatan penurunan pernikahan usia persen ppm reproduksi remaja bawah tahun program peningkatan persentase kesejahteraan keluarga tahapan keluarga persen ppm sejahterhun (v2) jamo\| rss oo persentase program lembaga bina pengembangan bina keluarga persen ppm keluarga berkategori percontohan terlaksananya program program pengembangan pusat pengembangan persen ppm pelayanan informasi pusat pelayanan dan konseling krr informasi dan konseling krr terlaksananya program peningkatan ika penanggulangan peningkatan narkoba. pms penanggulangan persen ppm narkoba, pms, termasuk hiv aids termasuk hiv aids lalat\| sosial too tooanu (v2) lap josep oo . persentase perlindungan dan program pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak anak yang persen dinas sosial bermasalah sosial mengalami permasalahan sosial persentase program pelayanan perlindungan dan dan perlindungan jaminan sosial persen dinas sosial lanjut usia terlantar bagi lanjut usia terlantar persentase program penanganan penerima dan penanggulangan perlindungan persen dinas sosial bencana sosial bagi korban bencanlap \|opera ot. persentase keberfungsian program perlindungan sosial bagi dan pemberdayaan korban tindak bagi korban tindak kekerasan, dan kekerasan, pekerja pekerjaringan persen dinas sosial migran bermasalah bermasalah sosial psikologis, dan sosial melalui korban trafficking perlindungan dan pemberdayaan sosial persentase penerimaan jaminan, program pembinaan perlindungan, para penyandang berd persen dinas sosial cacat dan trauma pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan traumakun (v2) josep \| . program pembinaan eks penyandang persentase penyakit sosial (eks keberfungsian narapidana, psk, sosial bagi tuna persen dinas sosial narkoba, dan penyakit sosial sosial lainnya) program persentase pemberdayaan fakir miskin, dan pemberdayaan penyandang masalah sosial keluarga persen dinas sosial kesejahteraan sosial miskin pks) lainnya") program persentase asks pemberdayaan potensi dalam usaha sumber kesejahteraan kesejahteraan persen dinas sosial sosial asks)") sosit stats sta tel persentase asks program pembinaan terbina, dalam hal pelestarian nilai pelestarian nilai nilai kepahlawanan, nilai perintisan, dan kepahlawanan, persen dinas sosial kesetiakawanan sosial perintisan, dan kesetiakawanan sosial persentase program pembinaan bedakan persen dinas sosial panti sosial jompo comp sesuai standar pelayanan persentase desa yang program peningkatan mendapatkan kualitas informasi informasi persen dinas sosial kesejahteraan sosial pelayanan kesejahteraan sosial program pembinaan pembinaan anaobat (tahun sapa target dengan rkd rkd realisasi sal sid tahun tahun20 tahun201 kana tahun anu (v2) josep \| . program pemberdayaan pemberdayaan kelembagaan persen dinas sosial kelembagaan kesejahteraan kesejahteraan sosial sosial \|is\| ketenagakerjaan presentase besaran tenaga kerja yang program peningkatan mendapatkan dinas tenaga produktivitas tenaga pelatihan kerja dan kerja berbasis transmigrasi kompetensi dan berbasis masyarakat' presentase program peningkatan besaran dinas tenaga atan kesempatan kerja kerja dan terhadap jumlah transmigrasi pencari kerja s4 tahun tahun20 tahun201 (en) tahun (v2) josep \| . program perlindungan mbapabuna yang dinas tenaga dan pengembangan laksanakan bana lembaga melaksanakan berjalan ketenagakerjaan sesuai dengan transmigrasi maker) standar peraturan program peningkatan presentase dinas tenaga lomba lembaga yang kia kerja dan ketan kerjaan terstandarisasi transmigrasi persentase besaran program pelayanan esai dinas penyelesaian penyelesaian dinas tenaga perselisihan hubungan kasus kerja dan industrial perselisihan transmigrasi hubungan industria201 tahun (v2) jamo\| rss oo persentase besaran jumlah program pelayanan perusahaan yang dinas tenaga pengawasan lembaga peraturan kerja dan ketenagakerjaan transmigrasi perundangan bidang norma kerja dan koperasi dan usaha kecil menengah dinas program penciptaan perindustrian iklim usaha kecil jumlah ukm uml perdagangan kind koperasi dan usisos sampai target reda ingat (ahun2010) gama tahun tahun2o tahun2ot kegiatan katun tahun (v2) peele dinas program peningkatan jumlah koperasi perindustrian kualitas kelembagaan aktif koperasi perdagangan koperasi koperasi dan ukm program dinas pengembangan jumlah perindustrian kewirausahaan dan wirausaha umkm perdagangan keunggulan kompetitif umkm baru koperasi dan usaha kecil menengah ukm eemamamantoda program peningkatan iklim investasi dan nilai investasi rp. pai pentas bkpm realisasi investningkatan jumlah surat promosi, kerjasama . dan pemerataan persetujuandjin ijin bkpm pertumbuhan investasi jam) kebudayaan program persentase dai organisasi dinas pengembangan nilai budaya kebudayaan berkategori maju persentase peningkatan program pengelolaan jumlah warisan dinas kekayaan budaya budaya dan cagar kebudayaan budaya yang dilestarikan persentase nilai program pengelolaan onde gaga dinas keragaman budaya tag. gai, kebudayaan aktugembangan anna dinas kerjasama pengelolaan hasil kat kebudayaan kekayaan budaya asi kesepakatan program peningkatan pee kang jones sarana dan prasarana kebudayaan yang kebudayaan representatif kepemudaan dan olahraga program pengembangan dan dokumen keserasian kebijakan pembangunan disdikpora pemuda kepemudaan program peningkatan jumlah sentra peran serta pemberdayaan sentra disdikpora kepemudaan pemuddara dima nan (atur pogamdan tahun tahun2o tahun2o1 kegiatan sid tahun akun (v2) josep \| . program peningkatan upaya penumbuhan peningkatan kewirausahaan dan jumlah kelompok kolom disdikpora kecakapan hidup wirausaha muda pemuda jumlah masyarakat yang program pembinaan dan pemasyarakatan mendapatkan orang disdikpora olahraga layanan atau pembinaan olahraga peningkatan program peningkatan pena sarana dan prasarana osilasi layanan disdikpora pemuda dan olahraga semu olahraga cakupan program peningkatan peningkatan disdikpora prestasi olahraga prestasi cabang medali olahragpeningkatan program man pemberdayaan dan phat dalam dansa disdikpora pengembangan animasi pemuda pemuda kesatuan bangsa dan politik dalam negeri persentase program pendidikan arun badan masyarakat partisipasi dalam kesbanglinmas pemilu jumlah kab. kota program peningkatan yang telah badan kewaspadaan dini dan terbentuk kesbanglinmas pembinaan masyarakat community policing program pemeliharaan kamtramtibnas dan penurunan kasus satuan polisi pencegahan tindak tindak kriminal kasus pamong praja kriminjamo\| \|essay\| oo program peningkatan keamanan dan kasus satuan polisi kenyamanan perang pamong praja lingkungan perda program peningkatan pemberantasan penurunan kasus asus satuan polisi penyakit masyarakat anbasganaan penurunan kasus pacu, badan konflik sosial kesbanglinmas wawasan kebangsaan i\|osep \|unit kerja ang menerapkan program peningkatan pgn pelayanan publik dan indeks unit biro organisasi kepuasan masyarakat ikm) persentase untuk kerja yang program optimalisasi menerapkan biro umum pemanfaatan teknologi sistem humas dan informasi administrasi protokol naskah dinas terpadutahun (v2) peele program peningkatan sistem pengawasan persentase internal dan penyimpangan pengendalian pada obyek inspektorat pelaksanaan kebijakan pemeriksaan kdh program peningkatan persentase pelayanan kedinasan kelancaran biro umum kepala daerah wakil penyelenggaraan protokol kepala daerah pelayan pimpinan conan peningkatan panas dean rakyat proliga yang sekretariat dprd daerah terselesaikan program penataan persentase peraturan perundang huk biro hukum undangan produk yang(v2) jamo\| essay oo program pengawasan persentase produk hukum biro hukum produk hukum yang dibatalkan biro adm. kesra persentase dan program analisis dokumen hasil kemasyarakatan, kebijakan analisis kebijakan biro am. pembangunan yang dijadikan perekonomian bahan kebijakan sda, biro adm. pembangunan program pencegahan peningkatan dini bencana jumlah desa desa bpbdanuap yeo josep \| . tingkat waktu program tanggap penanggulangan (response time bpbd rate) program persentase aset pengembangan daerah yang investasi dan aset dapat duka daerah dioptimalkan pee lapangan dan persentase deviden bumi pembinaan badan terhadap jumlah duka usaha milik daerah serta lembaga total penyertaan modal bumi keuangan mikro program peningkatan persentase kapasitas kelembagaan biro organisasi kelembagaan daerah yang efektif damo\| rss oo program peningkatan pes badan diklat pendidikan kedinasan program fasilitasi persentase pindah purna tugas pindah purna bkd pns tugas pns persentase program peningkatan kesepakatan kerjasama antar yang bkpm ditindaklanjuti pemerintah daerah dalam perjanjian kerjasama program peningkatan persentase kasus konflik antar biro tata kerjasama antar daerah yang pemerintahan pemerintah daerah terselesaikmpai dengankegiatan katun tahun (v2) jamo\| rss oo persentase kesepakatan program penataan penerapan spk biro tata daerah otonomi baru (norma standar, pemerintahan prosedur dan kriteria) persentase permasalahan program peningkatan desa yang biro tata kapasitas aparatur ditindaklanjuti pemerintahan pemerintah desa dengan kesepakatan penyelesaian persentase program fasilitasi dan ketepatan waktu optimalisasi pelantikan paw biro tata penyelenggaraan anggota dprd pemerintahan pemerintahan dan pelantikan gubernur wagub(output) sampai realisasi tingkat (tahun program dan target engan heni sid tahun tahun20 tahun2ot kegiatan sid saham akun (v2) josep \| . persentase penyelesaian program penataan permasalahan biro tata daerah otonomi baru penyelenggaraan pemerintahan urusan kab kota dan provinsi persentase program perbaikan skpd terlayani biro tata sistem administrasi tata kearsipan pemerintahan kearsipan berbasis persentase aktivitas pemda program kerjasama yang nan dengan mass media tersebarluaskan protokol melalui media maskat (tahun paparan target dengan rkd rkd nasi program dan tahun tahun2o tahun2o1 cela (v2) jamo\| rss oo persentase pemberian program fasilitasi ena hukum bantuan dan layanan aduan pengajuan biro hukum permasalahan hukum yang diterima persentase tindak lanjut atas program pengawasan klarifikasi dan haa konsultasi biro hukum rancangan produk hukum kab. kota persentase tindaklanjut program peningkatan pelaksanaan kerjasama kedaulatan diklat atas badan diklat antar daerah kesepakatan pengiriman peserta diklat darzot tahun tahun (v2) yos sepoy\| josep ot. inn inna peningkatan pengelolaan keuangan program pembinaan kab. kota sesuai dan fasilitasi peraturan pengelolaan keuangan perundang duka kab. kota undangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu persentase program penelitian dan pencapaian badan diklat biro pengembangan penelitian dan pembangunan pengembangrsen atase biro adm. kesra pengembangan pelaksanaan dan kehidupan kehidupan beragama beragama kemasyarakatan program peningkatan persentase profesionalisme tenaga peningkatan pemeriksa dan profesionalisme inspektorat aparatur pengawas pemeriksa persentase program pembinaan pelaksanaan dan pengembangan sistem badan diklat aparatur manajemen mutu iso tari ketahanan pangan uuuuuou uou program peningkatan jumlah desa penanganan daerah rawan pangan desa bpp rawan pangan panghaa rkd rkd realisasi sid tahun tahun20 tahun201 tahun akun (v2) josep \| . program peningkatan ketersedian dan ketersediaan dan bpp keamanan pangan cadangan pangan program presentase penganekaragaman pengawasan dan nga konsumsi dan pembinaan bpp keamanan pangan keamanan pangan presentase program peningkatan ketersediaan distribusi dan akses pasokan, harga bpp pangan dan akses pangan program peningkatan pemberdayaan kapasitas bpp penyuluhan penyuluh pemberdayaan masyarakat dtahun (v2) josep \| . program persentase lembaga ami usaha ekonomi ppm pedesaan desa persentase program peningkatan cakupan kebudayaan pembinaan ppm masyarakat desa lembaga masyarakat peningkatan persentase profil pemberdayaan desa, sesuai ppm pemerintah desa persentase program partisipasi cakupan masyarakat dalam partisipasi dan ppm membangun desa keswadayaan masyarakapelari jawab dengan rkd rkd tingkat program dan sid tahun tahun20 tahun2ot kegiatan sid saham akun (v2) yeo josep ot. terselenggaranya program peningkatan peningkatan kapasitas aparatur kapasitas ppm pemerintah desa aparatur pemerintah desa terselenggaranya program peningkatan mata prasarana sarankan penataan ppm penataan administrasi administrasi pemerintahan desa pemerintahan desa \|ol2\| statistik persentase program kelengkapan data pengembangan bappeda perencanaan statistik daerah yang tersedia i2s\| kearsipan optimalisasi perbaikan sistem . pengelolaan arsip sold pad administrasi kearsipan sold diy01 kegiatan katun anu t sta sta program penyelamatan bertambahnya dan pelestarian arsip pad sebagai warisan dokumen arsip budaya program peningkatan bertambahnya kualitas layanan pen bagai pad informasi arsip sebagai sumber informasi komunikasi dan informatika program pengembangan peningkatan urusanhbi komunikasi informasi layanan unggulan dan dishubkominfo dan media massa dgs per urusan pengembang sarana dishubkominfo prasarana teknologi diy informatahun jamo\| \|essay\| oo program fasilitasi pos penyebarluasan telekomunikasi informasi pengendalian pembangunan dishubkominfo frekuensi dan bagi masyarakat informasi publik masy program layanan bahan pengadaan barang dan barang dan jasa dishubkominfo asa berbasis perpustakaan pengembang sarana pad dan prasarana perpustakaan perpustakaan persentase program pengembangan dan peringatan pad pembinaan perpustakaan perpustakaia stt lal besi program peningkatan pengembangan pad pustaka budaya baca i2\| urusan pilihan dan l2\|a\| peranan persentase peningkatan ntp program peningkatan sektor pertanian kualitas sdm dan (tanaman persen dinas pertanian kelembagaan petani pangan, hortikultura, peternakan) program peningkatan komoditas olahan komoditas pemasaran hasil memenuhi dinas pertanian produksi pertanian jaminan mutu program peningkatan produksi produksi tanaman pertanian ton dinas pertanian pangan tanaman pangan il ye alan tahun akun jamo\| rss oo produksi ing program peningkatan hortikultura program peningkatan ang produksi hasil batan peternakan i2\| kehutanan program peningkatan produksi dinas kehutanan produksi perkebunan perkebunan ton dan perkebunan program ntp sektor dinas kehutanan pengembangan perkebunan dan perkebunan agribisnis perkebunan program rehabilitasi dinas kehutanan ing hutan dan lahan luas lahan kritis dan perkebunkia program dan sid tahun tahun2o tahun201 cet (v2) jamo\| \|essay\| oo program penataan persentase luas dinas kehutanan program pemanfaatan peningkatan potensi sumber daya produksi hasil persen dinas kehutanan hutan hutan perkebunan persentase jumlah industri dan penertiban industri primer hasil persen dinas kehutanan hasil hutan hutan kayu yang dan perkebunan telah dilakukan pembinaan program perlindungan persentase dinas kehutanan dan konservasi kerusakan hutan persen dan perkebunan sumber daya hutan energi dan sumber daya mineraltingkat (tahun catatan target dengan bid rkd realisasi sid tahun tahun20 tahunzot tahun tahun (v2) josep \| . program pembinaan pengawasan dan pencapaian rasio pengembangan elektrifikasi dinas pupesdm ketenagalistrikan program pembinaan pencapaian pengembangan dan penyediaan pemanfaatan energi energi baru sbm dinas pupesdm baru terbarukan terbarukan program pembinaan pengawasan rata pengendalian pengelolaan penurunan muka dinas pupesdm pendayagunaan air air tanah tanah pembinaan dan kesenian pengawasan pelaksanaan pelaksanaan dinas pupesdm konservasi energi energalitahun tahun iem\| toer pembinaan pencapaian pengawasan dan kinerja pengembangan bahan pengelolaan dinas pupesdm bakar bahan bakar pembinaan dan heel pengembangan dan pengawasan usaha pengelolaan dinas pupesdm pertambangan pertambangan lola pariwisata lo. lo. lo. lo. program jumlah pengembangan kunjungan arang dinas pariwisata wisatawan pemasaran pariwisata dtw program pengembangan jumlah daya tarik dinas pariwisata destinasi pariwisata program pengembangan jumlah kolom dinas pariwisata kemitraan pariwisbeen dare gan elo fan dom yoo meteran kelautan dan perikanan program optimalisasi konsumsi ikan kg kapita pengolahan dan per kapita serta th dan dan dinas kelautan pemasaran produksi angka kg kapita dan dan dan dan perikanan perikanan ketersediaannya iyh program produksi dinas kelautan pengembangan perikanan ton dan perikanan perikanan tangkap tangkap program peningkatan kesadaran dan jumlah dokumen dinas kelautan penegakan hukum perijinan tangkap dokumen dan perikanan dalam pendayagunaan dan budidaya sumberdaya lausteel program produksi dinas kelautan pengembangan perikanan ton dan perikanan budidaya perikanan budidaya program pengembangan luas kawasan kawasan budidaya air budidaya air laut, dinas kelautan laut, air payau dan air air payau dan air dan perikanan tawar tawar program peningkatan kualitas sdm dan kelembagaan ntp sektor rasio dinas kelautan perikanan dan perikanan perikanan dan kelautan jumlah penerima program peningkatan manfaat atas orang orang mitigasi bencana alam mitigasi bencana dan desa orang dan orang orang orang dan orang dan dinas kelautan laut dan prakiraan alam laut dan terisolir dan dan dan desa dan perikanan iklim laut prakiraan iklim desa esa desa desa esa lautkatun tahun jamo\| \|essay\| oo program rehabilitasi rasio kawasan ekosistem dan dinas kelautan cadangan sumberdaya perairan terhadap rasio dan perikanan total luas perairan alam total perdagangan dinas program peningkatan ui ekspor juta us$ penyatuan pengembangan ekspor gang koperasi dan ukm dinas program peningkatan perindustrian efisiensi perdagangan jumlah sup sup perdagangan dalam negeri koperasi dan ukbid rkd realisasi sid tahun tahun2o tahun201 kegiatan s d hun tahun isa dinas program perlindungan lah http perindustrian konsumen dan pengamanan yang diterpa dan http perdagangan angan diterpa ulang koperasi dan gang ukm ola laatste dinas program jumlah ikm ikm beaganyan pengembangan ikm mula perdagangan koperasi dan ukm dinas program peningkatan perindustrian kemampuan teknologi nilai produksi ribu rp. ora haa perdagangan industri koperasi dantahun (v2) josep \| . dinas program jumlah ikm perindustrian pengembangan ikm perdagangan industri kreatif industri kreatif koperasi dan ukm a\| (ketransmigrasian www program demise calon dinas tenaga pengembangan. transmigran yang kerja dan wilayah transmigrasi transmigrasi ditempatkan jumlah calon program transmigrasi transmigran yang dinas tenaga mendapat kerja dan pelatihan dasar transmigrasi umum i1 rkd diyreformasi birokrasi dan tata kelola, sasaran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkatbelum optimal,hukum akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata: kapasitas dan kapabilitas aparatur penegak hukum pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum daerah masih kurang: pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal: penegakan supremasi hukum masih lemah. ccimplementasi yang lebih bermanfaat dari kerjasama dengan para pihak luar negeri masih sangat kurang:rioritas pendidikan: sasaran aksesibilitas pendidikan meningkat, daya saing pendidikan meningkat, peningkatan melek huruf masyarakat kegiatan pembelajaran dalam proses pendidikan masih cenderung mekanistik: penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya, keterkaitan sybelum optimal: pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan local namun berwawasan global masih kurang, rkd diydengan kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, syywajib belajar tahun terutama bagi penduduk wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai dengan harapan: satuan pendidikan berbasis keunggulan local belum dikembangkan dengan baik, pendidikan semua jalur, jenjang. prioritas kesehatan: sasaran harapan hidup masyarakat meningkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga medis wilayah pedesaan belum meratatenaga dan ahli sanitasi, sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat jpk) bagi masyarakat yogyakarta belum optimal, dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia, memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia. prioritas penanggulangan kemiskinan: sasaran kesenjangan pendapatan masyarakat menurun tingkat kemiskinan masih diatas rata rata nasional: ketimpangan distribusi penduduk, rkd diy jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang: sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal: pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih belum optimal:, prioritas ketahanan pangan: sasaran pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat meningkat pertanian belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian,: sdm dan kelembagaan usaha perikanan belum memadai, sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal:: belum optimalnya pemantauan distribusi, harga,cal masih kurang: masih adanya daerah rawan pangan: kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh masih rendah. prioritas infrastruktur sasaran meningkatnya layanan publik bagi masyarakat transportasi beberapa ruas jalan kondisinya mulai mengalami penurunan: mulai terjadinya kemacetan pada titik titik simpangan yang merupakan akses utama masyarakat, rkd diy:, keciptakaryaan pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal: peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang layak, belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan persamaan:masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal. tata ruang pengaturan tata ruang dan wilayah belum optimal,: disparitas antar wilayah masih tinggi, perlunya percepatan pengembangan kawasan strategis, masih belum optimalnya perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat.n dan keberpihakan pada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan. komunikasi dan informatika masih minimnya infrastruktur dan sumberdaya bidang layanan teknologi informasi dalam rangka implementasi dgs, masihprioritas iklim investasi dan usaha, sasaran kunjungan wisatawan, investasi dan pengembangan industri serta ukm meningkat i1 rkd diy pariwisata masih rendahnya lama tinggal wisatawan, masih: standarisasi kualitas pelayanan wisata belum maksimal: belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata., pengembangan produk pariwisata cenderung stagnan karena terbatasnya investasi bidang pariwisata, kurang bertanya persebaran kunjungan wisata, masih tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain. koperasi dan umkm jumlah koperasi aktif masih sedikit, manajemen usaha koperasi dan umkm belum optimal: kualitas kelembagaan koperasi dan umkm masih kurang: kualitas sdm pengelola koperasi dan umkm masih rendah, akses pemodelan bagi koperasi dan umkm masih rendah. cc. investasikelembagaan dan pelayanan investasi: daya dukung peluang peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan untuk lokasi proyek, optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal: peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang: masih tingginya ketimpangan investasi antar kabupaten kota. industri daya saing produk umkm belum kuat, penggunaan bahan baku local belum optimal: ketergantungan terhadap bahan baku penolong impor masih tinggikemampuan teknologi ikm masih kurang. perdagangan akses pasar masih rendah, jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung: kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang, terbatasnya pelaku usaha umkm yang berorientasi ekspor, rkd diy rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk lokal: belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik. energi minimnya sumberdaya energi wilayah diy, upaya untuk penyediaan energi terbarukan belum maksimal: cc. gerakan penghematan energi belum berjalan efektif,lingkungan hidup dan bencana tingginya konversi lahan hutan dan pertanian lahan terbangun: perkembangan perkotaan yogyakarta arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan, cc. belum optimalnya pengendalian terhadap penambangan dan pembangunan kawasan lindung karst, peningkatan pencemaran air tanah: penurunan kualitas sumberdaya lahan dan hutan, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah: belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah secara kewilayahan: peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, i. semakin meningkatnya limbah cair, padat dan b3: kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau, khususnya kawasan perkotaan:: masih lemahnya kelembagaan pengelola air irigasi: ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, kekeringan dan potensi bahaya tsunami. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik masih terdapat daerah yang akses dengan pusat pemerintahanybisnis dengan fasilitas yang minim, masih terdapat potensi konflik ditengah masyarakat baik karena sentimen agama maupun persoalan lainnya: kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi upaya pelestarian nilai nilai luhur budaya, adat dan tradisi belum berjalan optimal arus globalisasi dan budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan budaya lokal cenderung semakin meningkat: rkd diy cc. peninggalan warisan budaya fisik (intangible) semakin terancam kelestariannya pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset untuk menarik kunjungan wisata belum optimal, masih lemahnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa, penataan bangunan dan lingkungan pada area kawasan budaya masih belum optimal, sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan aset budaya masih belum memadai: pemanfaatmaksimal: fasilitasi, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik untuk pengembangan riset penelitian guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah belum optimal: kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar stake holders masih kurang: penanggulangan kejahatan teknologi informasi masih lemah. identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah geomorfologi dan lingkungan hidup konversi lahan hutan dan pertanian lahan terbangun perang tengah gunung merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka kerucut dan lereng atas gunung api merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah wilayah tangkapan air utama, perkembangan perkotaan yogyakarta kea rah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun, kawasan karst kabupaten gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut, pencemaran air tanah meningkat menyebabkan tanah depan tidak layak untuk dikonsumsi, ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angina rebut, banjir tanah longsor, tsunami serta kekeringan menjadi tantangan masa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan, i1 rkd diy penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan, serta sumberdaya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisan lahan,, peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak, ii. peningkatan limbah cair, padat dan b3, kurangnya penyediaan ruang hijau khususnya kawasan perkotaan. kependudukan dan demografi semakin meningkatnya usia harapan hidup yang semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia, terjadinya ketimpangan penyebaran penduduk karena adanya perpindahan penduduk dari desa kota khususnya kelompok usia media produktif, dan lebih terdidik sehingga menghadapi kekurangan tenaga kerja dan sumber daya potensial untuk pembangunan wilayah, bahkan beberapa wilayah pedesaan mengalami pertumbuhan berkurang (depopulasi), cc. pertambahan penduduk kota juga diakibatkan oleh lulusan lembaga lembaga pendidikan berasal dari luar daerah yang tidak ingin kembali daerahnya sesudah menamatkan pendidikannya, ketimpangan distribusi penduduk yang semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan socekonomi dan sumber daya alam investasi, industri dan perdagangan investasi a), pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi, rkd diy b). belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi, c). daya dukung peluang peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan belum siap, d). optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal, e). peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang, f), tingginya ketimpangan investasi antara kabupaten kota. industri a). daya saing produk umkm belum kuat, b). penggunaanbahan baku lokal belum optimal dan tergantung bahan baku penolong impor, c). sistem pengembangan industri usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan, d).e). kemampuan teknologi ikm masih kurang. perdagangan a). akses pasar masih rendah, b). jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung, c). kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan dan perlindungan konsumen mash kurang, d). terbatasnya pelaku usaha umkm yang berorientasi ekspor, e). rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri, f), belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik., belum optimalnya pemantauan, distribusi, hargakal masih kurang, rkd diy masih adanya daerah rawan pangan, kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah. cc. pertanian belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, agribisnis pertanian yang di, produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sdm dan kelembagaan usaha perikanan kurang memadai, sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal, masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan dan pengkayaan sumberdaya serta system biologisnya secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. kehutanan perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal, perbaikan ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu diperbaiki, pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, social, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal, rkd diy pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal. pariwisata rendahnya lama tinggal wisatawan,, suasana kondusif masih sering terganggu oleh munculnya isu politik, keamanan dan kesehatan, kualitas pelayanan wisata belum standar, belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata, system manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha bidang pariwisata, kurang bertanya persebaran kunjungan wisata, tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain. koperasi dan ukm jumlah koperasi aktif masih sedikit, manajemen usaha koperasi dan umkm belum optimal, kualitas kelembagaan koperasi dan umkm masih kurang, kualitas sdm pengelola koperasi dan umkm masih rendah, akses permodalan bagi koperasi dan umkm masih rendah. sosial dan budaya sosial jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang sejatinya merupakan hak semua orang masih kurang dan belum merata. penurunan angka kemiskinan masih perlu terus diupayakan secara terpadu melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dengan mengedepankan program program pemberdayaan. pola pola penanganan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) untuk peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial masih belum optimal. kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial masih belum optimal. secara umum kapasitas dan rkd diy kualitas tenaga kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan. lembaga kesejahteraan soal perlu didorong lebih sigap dan tanggapterhadap permasalahan sosial yang ada. perlindungan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas sesuai amanat perda tahun tentang perlindungan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas belum berjalan seperti yang diharapkan. sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal kesehatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan kunjungan neonatus pertama kn belum optimal. mutu layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. perilaku hidup bersih dan sehat pubs) kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum masih perlu ditingkatkan.pelayanan kesehatan, serta ketertutupan jumlah tenagatenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi, rasio kemampuan pelayanan kesehatan dan tenaga medis wilayah perdesaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat belum merata cc. pendidikan pemerataan dan perluasan pendidikan dasar masih belum optimal. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya atau ada kecenderungan terjadi kapitalisme pendidikan, peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi pendidikan cenderung mekanistik, keterkaitan simasih belum optimal: rkd diykebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, siimengembangkan wajib belajar tahun terutama bagi penduduk wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai harapan, satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik, pendidikan semua jalur, jenjang,, kebudayaan pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara optimal bahkan beberapa terancam keberadaannya.yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya i1 rkd diy pengelolaan dan pembinaan desa budaya sebagai beteng pertahanan nilai tradisional yang berpredikat maju masih jauh dari harapan. belum optimalnya upaya untuk melakukan penggalian, revitalisasi dan aktualisasi terhadap nila budaya, adat dan tradisi sebagai way life bagi masyarakat pada umumnya. masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa. belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia. regenerasi pelaku seni tradisi kurang diminati oleh generasi muda. pemberdayaan perempuan, anak dan remajajumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dengan jenis kekerasan yang semakin beragam serta bersifat lintas daerah. peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunanterutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalamkehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai tenaga kerja dan transmigrasi rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi kebutuhan pasar kerja. kesenjangan ini membuat pencari kerjjumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga tidak bisa menampung angkatan kerja yang ada. perluasan kesempatan kerja belum optimal. minat penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan. rkd diy kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih cukup tinggi. kerja sama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal. kondisi daerah penempatan yang sudah disiapkan sering kali). agama masih terdapat potensi konflik masyarakat yang berlatar belakang sentimen agama, pemerintahan dan politikbelum optimalnya implementasi good governance internalisasi budaya satria pemerintahan kurang intensif dan kurang efektif hukum, pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal: penegakan supremasi hukum masih lemaharingan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri belum optimal. i1 rkd diy prasarana wilayah transportasi, pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan diperbatasan belum optimal: pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal: load factor angkutan umum belum sesuai harapan disebabkan oleh minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang rendah. semakin banyaknya titik titik kemacetan wilayah perkotaan karena masyarakat mengandalkan kendaraan pribadi. sumber daya air, tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air upaya peningkatan penyediaan air baku belum sebanding dengan meningkatnya kebutuhan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perkotaan diy. kelembagaan pengelola irigasi dan pengairan belum berfungsi secara optimal daerah istimewa yogyakarta merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya kekeringan cc. keciptakaryaan masyarakat berpenghasilan menengah bawah mengalami kesulitan memperoleh akses untuk mendapatkan lahan untuk perumahan perumahan yang layak huni. meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin yang mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung. sarana dan prasarana untuk pengembangan perumahan dan permukiman belum dijalankan secara terpadu. rkd diy belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persamaan, masih minimnyapengembangan kawasan pusat pertumbuhan, belum pertamanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan budaya, masih terdapatnya lokasi genangan kawasan perkotaan yogyakarta, belum optimalnya layanan jasa konstruksi energi dan sumberdaya mineral upaya pemenuhan kebutuhan energi diy melalui penyediaan energi baru terperbarukan masih belum maksimal, penyelenggaraan konservasi air tanah belum menjadi prioritas utamatata ruang rencana tata ruang wilayahmasih tingginya disparitas antar wilayah membutuhkan percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota kota kecil dan menengah: kurangnyapercepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial, kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan, rkd diy, dan keberpihakan kepada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan. komunikasi dan informatika kominfo)rkd diyerangka ekonomi daerah yang akan dibangun sesuai dengan misi rpm yaituupaya untuk mewujudkan misidaerahdiy dengan harga konstan pada tahun adalah sebesar trilyun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar capaian pertumbuhan ekonomi diy pada tahun sebesar ,40x merupakan capaian pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai diy selama lebih dari satu decade pasca krisis ekonomi pada sedangkan proyeksi pdrb tahun diperkirakan masing masing mencapai kisaran rp25, trilyun rp25, trilyun. pdrb diy diprediksikan mengalami kenaikan terus menerus sampai tahun dengan kisaran proyeksi rdb pada dan adalah rp27, trilyun rp27, trilyun dan rp28, rkd diy trilyun rp29, trilyun seperti ditunjukkan tabel sementara itu prediksi untuk pdrb pada tahun berkisar antara rp30, trilyun sampai rp30, trilyun. peningkatan pdrb diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi renaisans ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan diy. peningkatan pdrb tersebut harus dilandasi semangat renaisans yogyakarta, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan. tabel nilai pdrb provinsi diy berdasarkan lapangan usaha adik (juta rp) tahun oo subsektor bnn bnn bnn setara amar darma aman amar san para aman estat, jas perusahaan keterangan: adalah angka proyeksi sumber: analisa brs bps diy penyusunan makro ekonomi diy tahun proyeksi tersebut menggunakan pijakan pertumbuhan ekonomi diy tahun sebesar untuk itu, pada tahun perekonomian diy diproyeksikan akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ,65x yang merupakan hasil dari salah aktivitas masyarakat menyambut perhelatan politik (pemilu legislative dan pemilu presiden) tahun adapun untuk tahun pertumbuhan ekonomi diprediksikan mencapai stabilitas politik diharapkan berlangsung pasca dinamika politik pada tahun sebelumnya yang semakin memperkuat dinamika perekonomian wilayah. faktor faktor lain yang diperkirakan akan memberikan dorongan positif pada pertumbuhan ekonomi diy adalah proyek pembangunan infrastruktur dan in rkd diy investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta masih akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, antara lain seperti optimalisasi operasional pelabuhan perikanan tanjung adikarya, penyelesaian pembangunan jalur jalan lintas selatan dan pembangunan pembangunan bandara internasional kulon progo, penataan kawasan malioboro, stasiun tugu lempuyangan, pembangunan pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan sejumlah embung pada wilayah tertinggal diy, dan berbagai potensi investasi yang telah dikaji dan dipromosikan: berlakunya perdagangan bebas pada wilayah asean (kesepakatan masyarakat ekonomi asean) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah diy yang mengedepankan pertumbuhan wisata, pendidikan, dan budaya, dan: terjadinya kestabilan harga minyak dunia dan suplai energi, khususnya pada energi listrik terpenuhi dengan pembangunan pembangkit pembangkit baru seperti yang telah direncanakan dalam memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat pada tahun pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami peningkatan sampai pada kisaran peningkatan pertumbuhan ekonomi pada mas tersebut lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan pada sektor jasa jasa, sector keuangan, real estate jasa perusahaan, dan sector perdagangan, hotel dan restoran. prediksi itu dihasilkan dari pertimbangan prediksi pertumbuhan investasi diy yang cukup pesat pada ketiga sector tersebut yang sudah terbukti mampu mendorong peran diy dalam pengembangan pariwisata pada wilayah potensial. upaya peningkatan pertumbuhan pada wilayah potensial gunungkidul dan kulon progo) diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian diy yang selama ini memiliki disparitas wilayah yang cukup tinggi dan daya saing yang belum optimal dibandingkan provinsi lainnya pulau jawa. apabilarata rata pertumbuhan ekonomi jawa tahun sebesar wilayah sekitar diy pada tahun yang sama memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan diy, yakni untuk jawa tengah, untuk jawa timur, untuk jawa barat, dan untuk dki jakarta. rkd diy struktur sektor ekonomi capaian pada tahunsektor perdagangan, hotel dan restoransatu persen dari total pdrb. tabel kontribusi pdrb sektoral diy berdasarkan lapangan usaha harga konstan lapangan usaha pertambangan dan penggalian perdagangan, hotel restoran keuangan, real estat jasa perusahaan pdrb keterangan: adalah angka proyeksi sumber: analisa brs bps diy::rkd diyseperti ditampilkan dalam tabecctor strategis ini dengan problem ketahanan pangan. tabel laju pertumbuhan pdrb sektoral diy berdasarkan lapangan usaha harga konstan tahun lapangan usaha pertambangan dan penggalian listrik, gardan air bersih perdagangan, hotel restoran perusahaan keterangan: adalah angka proyeksi secara makro regional. kondisi internal domestik diy yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi diy adalah misi dari seluruh pemerintah kabupaten kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan good governance sebagai misi utama seperti yang tertuang pada rencana pembangunan jangka menengah daerah nya. perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan rkd diy membuat lompatan perbaikan iklim investasi pada wilayah potensial sebagai penopang perekonomian makro yang senantiasa tumbuh secara berkualitas diy dalam satu dasawarsa mendatang. struktur pengeluaran dalam pdrb dari sisi permintaan dari tahun tahun, pangsa pdrb paling besar digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yang pada tahun angkanya sebesar rp11, trilyun sedangkan produksinya pada tahun tetap paling besar yaitu sebesar antara rp13, trilyun sampai rp13, trilyun. peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.tabel nilai pdrb diy berdasarkan penggunaan harga konstan (juta rp) pembentukan domestik bruto sumber: analisa brs bps diy penyusunan makro ekonomi diy tahun pertumbuhan optimis terbesar terdapat pada penggunaan pdrb pengeluaran pemerintah yang proyeksi pertumbuhan optimisnya adalah dan sementara itu,bandara kulon progo, pembangunan kawasan pemukiman perumahan, pembangunan kawasan wisata berbasis agrowisata maupun wisata pesisir, dan lain lain. permintaan ekspor juga diharapkan mulai membaik dengan adanya perluasan pasar dan penanganan produk yang budaya saing dengan memahami selera pasar dan ikut memicu tambahnya investasi. rkd diy tabel proyeksi pertumbuhan pdrb diy berdasarkan penggunaan harga konstan mjoimjoinjetn parade sar (ara (asn (asn sasa \|aor (aan konsumsi pes jonan aon nano (an demon\| (oz asa jas joo aan jafaktor lainsampai dengan tahun antara lain pembangunan property residential maupun komersial, penyelesaian pembangunan pelabuhan tanjung adikarya kecamatan temon, dan rencana pembangunan bandara kecamatan temon. namun, masih rendahnya penggunaan pdrb untuk tujuan produktif mendorong semua pihak untuk lebih mendinamiskan sektor swasta agar meningkatkan pembentukan modal tetap domestik bruto atau meningkatkan investasi agar pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih bawah rata rata nasional dapat ditingkatkan dan sebaran investasi bisa terjadi pada wilayah potensial sesuai karakter pengembangan wilayah sehingga pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan bisa tercapai secara berkualitas. inflasi pada tahun dan tingkat inflasi diy lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional. selain pada tahun tahun tersebut tingkat inflasi diy selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional. tingkat inflasi diy melonjak dari pada tahun menjadi pada tahun demikian juga tingkat inflasi nasional melonjak dari menjadi lonjakan tingkat inflasi ini dipicu oleh beberapa faktor, antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak yang mencapai lebih dari mengakibatkan naiknya harga harga secara umum serta arus keluar modal dalam bentuk mata uang dollar mengakibatkan depresiasi terhadap mata uang rupiah sehingga barang barang yang berasal dari luar rkd diy negeri menjadi lebih mahal. tabel menunjukkan data tingkat inflasi tahunan dari tahun sampai tahun tabel perbandingan inflasi diy dengan inflasi nasional tahun yogyakarta nasional sumber: bps diy, pada tahun tingkat inflasi berkisar antara perkiraan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun merupakan tahun politik sehingga permintaan barang dan jasa mengalami peningkatan terkait dengan berbagai aktivitas politik tahun tersebut. setelah tahun tingkat inflasi diperkirakan akan terus meningkat. namun, nilainya masih berkisar bawah posisi nilai tukar yang sampai saat ini terus berada atas per dollar juga menjadi penyebab masih tingginya tingkat inflasi. tabel merupakan proyeksi tingkat inflasi tahunan diy dari tahun sampai tahun yang nilainya diperkirakan akan terus berada atas xx. tabel proyeksi inflasi diy tahun range angka proyeksi proyeksi angka moderat sumber: bps, diolah rkd diy icon increment capital output ratio atau icon merupakan rasio antara pertambahan modal dengan pertambahan output. besarnya icon menunjukkan tambahan modal yang diperlukan untuk dapat meningkatkan satu unit output. semakin kecil nilai icon, perekonomian dikatakan semakin efisien dalam hal penggunaan modal. nilai icon juga berkaitan dengan produktivitas. nilai icon yang kecil mencerminkan produktivitas yang tinggi karena dengan tingkat modal yang sama mampu dihasilkan tingkat output yang lebih tinggi. tingkat output selanjutnya akan berdampak pada pdrb dan pertumbuhan ekonomi. nilai aktual icon dari tahun sampai tahun menunjukkan tren yang menurun. hal ini dapat diartikan bahwa perekonomian diy semakin efisien dari tahun tahun. penurunan nilai icon dapat disebabkan oleh adanya alih teknologi modern serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. teknologi dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan tingkat produktivitas serta efisiensi perekonomian. diperkirakan nilai icon diy akan terus menurun sampai sebesar pada tahun dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi diy akan semakin meningkat. tabel perkembangan icon diy tahun sumber: analisis icon sektoral diy, bps, bappeda ketenagakerjaan pada tahun tingkat pengangguran terbuka diy mencapai dari total angkatan kerja. tren yang semakin menurun terlihat dari tahun tahun. pertumbuhan ekonomi diy yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. data aktual menunjukkan bahwa pada tahun tingkat pengangguran terbuka telah jauh berkurang menjadi tingkat pengangguran terbuka diperkirakan akan terus menurun hingga menjadi pada tahun jumlah angkatan kerja berfluktuasi dari tahun tahun. dari tahun sampai tahun terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebesar atau dari orang menjadi orang. jumlahnya kemudian naik sebesar pada tahun menjadi orang dan kembali turun sebesar pada rkd diy tahun menjadi orang. diperkirakan jumlah angkatan kerja diy pada tahun mencapai orang atau naik sebesar ,16x dibandingkan pada tahun tabel menyajikan data ketenagakerjaan diy dari tahun sampai tahun tabel penduduk bekerja, pengangguran terbuka, dan angkatan kerja diy tahun pengangguran jumlah migas\| goo 2016e9a tas17 g0.t0a sumber: bps diy kemiskinan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan penting dalam pembahasan pembangunan ekonomi. diy, sebaran penduduk miskin terbanyak berada kabupaten gunungkidul dan kulon progo. selama ini kegiatan ekonomi diy lebih terpusat kota yogyakarta dan kabupaten sleman sehingga tidak terjadi pemerataan dalam berbagai hal seperti kesempatan kerja, fasilitas, dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, yang semua itu nantinya berdampak pada tidak bertanya tingkat pendapatan. data aktual dari tahun sampai tahun menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan diy semakin menurun. pada tahun tercatat sebanyak penduduk diy dikategorikan sebagai penduduk miskin. sedangkan pada tahun jumlahnya telah berkurang menjadi penurunan tingkat kemiskinan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. perbaikan dalam hal ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diy serta menurunkan tingkat kemiskinan. disamping itu, upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan diy dilakukan secara simultan. hal tersebut dimulai dengan memberikan bantuan rkd diy keuangan khusus bkk) untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada rumah tangga sasaran rts) penurunan tingkat kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. selanjutnya, rts tersebut juga dijadikan sasaran dalam program kegiatan yang dilakukan skpd diy. pada tahun tingkat kemiskinan diy diperkirakan akan turun sebanyak dibandingkan tahun menjadi tabel penduduk miskin diy tahun terhadap sumber: bps ketimpangan regional tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diukur dengan menggunakan indeks williamson. besarnya indeks williamson berkisar antara dan semakin mendekati artinya ketimpangan antar wilayah semakin rendah. sebaliknya, semakin mendekati artinya ketimpangan antar wilayah semakin tinggi. indeks williamson diy memiliki kecenderungan meningkat dari tahun tahun. pemusatan kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu serta masalah tidak bertanya pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi menjadikan ketimpangan antar wilayah diy semakin tinggi. hal ini dibuktikan dengan peningkatan indeks williamson dari sebesar pada tahun menjadi pada tahun diperkirakan ketimpangan regional diy akan terus meningkat hingga mencapai pada tahun tabel indeks williamson diy tahun rkd diy sumber: analisis rdb diy, bps, bappeda, diolah ketimpangan pendapatan tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui indeks gini. besarnya indeks gini berkisar antara dan semakin mendekati artinya distribusi pendapatan semakin merata. sebaliknya, semakin mendekati artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. simon kuznets melalui pemikirannya mengenai extensive growth menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. akan tetapi, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya. tabel indeks gini diy tahun sumber: analisis rdb diy, bps, bappeda, diolah pada tabel terlihat bahwa indeks gini diy memiliki kecenderungan meningkat. peningkatan indeks gini terjadi seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi diy. hal ini sesuai dengan pemikiran kuznets mengenai extensive growth. terjadinya peningkatan indeks gini secara terus menerus dimulai tahun sampai tahun pada tahun indeks gini diy adalah sebesar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar diperkirakan pada tahun indeks gini diy akan mencapai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar rkd diy arahproyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan prediksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini: tabel proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun can ira rkd diy jumlah realisasi (n tahun (n proyeksi tahun proyeksi tahun (n) (n#belanja belanja tidak langsung belanja pegawai belanja hibah belanja bansos belanja bagi hasil kabupaten kota bantuan keuangan belanja tidak terduga belanja langsung belanja pegawai belanja barang dan jasa rkd diy jumlah realisasi (n tahun (n proyeksi tahun proyeksi tahun (n) (n# belanja modal defisit surplus pembiayaan penerimaan pembiayaan siapa penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan kembali investasi dana bergulir pengeluaran pembiayaan 117a25. pembentukan dana cadangan penyertaan modal pembayaran kewajiban tahun lalu arah kebijakan pendapatan daerahrkd diynon pajak (retribusi)trategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan: peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata. peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:: meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah, peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah: peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat, rkd diy peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, merasionalisasi penagihan pajak daerah door door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanrkd diydana penyesuaian dan otonomi khusus. sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah daerah istimewa yogyakartasekitar 50x hingga sedangkanrkd diy: meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah:pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yangmemenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidakbertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. arah pengelolaan pendapatan daerah dirkd diyperan dan fungsi upt ppd dan kantor bersama samgatpbb, pph dan cht adalah: peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain lainpendapatan yang sah,. rkd diyrkd diyarah kebijakan penerimaan dan pengeluarrkd diydaerah istimewa yogyakarta tahun ditentukan dengan mempertimbangkan beberapaillipjp perda rpm perda rpm perda rkd adalah tahun ketiga ipjp rpm ipjp lima tahun ipjp ima tahun bana rpm ana aaaaaa aaa alla sis ssi: nn) mac gambar posisi dokumen rkd terhadap ipjp dan rpm iv rkd diyalam rangka mewujudkan struktur ruang provinsi dan sistem transportasi yang meliputi: perwujudan sistem perkotaan provinsi perwujudan sistem transportasi diy perwujudan sistem prasarana lainnya perwujudan kawasan lindung nasional dan provinsi perwujudan kawasan budidaya perwujudan pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tahun pembangunan daerah tahun adalah bagian dari rpm tahun untuk mewujudkan visitahapan tahun sebagaimana dalam tahapan indikasi tema tahunan rpm adalah mendayagunakan dan menguatkan (sdm unggul, kemiskinan dan pengangguran menurun, ekonomi tumbuh, pemerataan perekonomian serta infrastruktur mantap. skenario tahapan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tidak terlepas dari tahapan lima tahunan rencana jangka panjang daerah. tahapan dan strategi tahun juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari rpm dimana tahun terakhir rpm akan menjadi tahun awal tahapan dan strategi tahun memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan ipjp dan rpm maka tahapan dan strategi tahun tidak terlepas dari tahapan ipjp lima tahun dan tahapan ipjp lima tahun iii. rkd diy wis tabel tahapan utama ipjp ipjp lima tahun ipjp lima tahun ipjp lima tahun iii ipjp lima tahun pembangunan pembangunan fasilitas fasilitas pendayagunaan penguatan upaya sarana dan pendukung utama keunggulan kapasitas keunggulan pencapaian keunggulan prasarana dasar daerah yang memiliki daya daerah melalui daerah melalui sarana keunggulan daerah, dukung berantai positif pengerahan sdm dan sarana pendukung lanjut, dan persiapan (backward effect forward fasilitas fasilitas utama penguatan orientasi dasar kompetensi effect) untuk mendorong pendukung keunggulan kompetisi pada sdm yang berdaya kemajuan daerah dan daerah, akselerasi usaha pembangunan sdm unggul, saing unggul, serta melanjutkan pembangunan ekonomi dan industri serta expansa perekonomian konsolidasi potensi kompetensi sdm yang berdaya unggulan, serta dan industri berbasis ekonomi dan saing unggul secara lebih luas penguatan jejaring untuk keunggulan daerah yang industri unggulan. serta menggerakkan potensi meningkatkan daya didukung dengan ekonomi dan industri unggulan. saing keunggulan ketersediaan energy. are pra keyword: keyword: keyword: keyword: menyiapkan membangun melanjutkan mendayagunakan dan menguatkan dan fondasi meletakkan pembangunan atas menguatkan yang telah mengoptimalkan yang telah dasar fondasi dasar yang telah dibangun dayagunakan untuk diletakkan mewujudkan cita cita tahapan secara umum tahun dengan memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan ipjp dapat digambarkan sebagai berikut. gambar posisi dokumen rkd terhadap indikasi tema tahunan rpm mendayagunakan mendayagunakan mengoptimalkan menguatkan sdm unggul, (sdm unggul, kesehatan mendayagunakan atan terjamin, membangun menguatkan kemiskinan turun, menguatkan dasar sdm unggul, miskin pengangguran dasar sdm lu: turun, kemiskinan turun, turun, investasi unggul, pengangguran pengangguran tumbuh, ekonomi meletakkan dasar kemiskinan turun, ekonomi naa nomi tumbuh, sdm unggul, turun, tumbuh, bar kt infrastruktur kemiskinanturun, pengangguran infrastruktur ruptur mantap, infrastruktur turun, mantap) mantap) masyarakat lebih tumbuh) infrastruktur berbudaya diy merata) lebih karakter) rkd diy tema rencana kerja pembangunan tahun adalah melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan".meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. percepatan pembangunan ekonomida dan sdm berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat. berkeadilan pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilandan capaian capaian pada tahun tahun sebelumnya rkd tahun indikator kinerja utama iku) gubernur tahun berjumlah kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa iku telah memenuhi kriteria tinggi iku) maupun bahkan, lebih banyak yang masuk kriteria sangat baik iku). satu iku yaitu persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya belum ditentukan target kinerjanya pada tahun persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya mempunyai target n a dan realisasi disebabkan adanya penyesuaian indikator kinerja lama pada tahapan rpm yang lama menjadi indikator kinerja baru sesuai rpm akan dihitung mulai tahun dengan demikian, pada tahun baru akan dilakukan perhitungan jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembinaan model pendidikan berbasis budaya dan model unggulan mutu pendidikan. untuk iku yang masuk kriteria baik, adalah iku lama tinggal wisatawan nusantara yang realisasinya mencapai dari target, dan iku lama tinggal wisatawan mancanegara yang mencapai dari target. rkd diy gambar. pencapaian iku gubernur tahun tinggi baik sangat baik sangat rendah sementara iku yang lain, pencapaiannya masuk kategori sangat baik bahkan, iku diantaranya, mencapai lebih dari dari target tahun mayoritas iku gubernur telah berhasil dicapai dengan kriteria tinggi dan sangat baik untuk pencapaian dengan kriteria sangat baik, bahkan dari iku atau diantaranya, realisasinya bahkan mencapai lebih dari dari rencana kinerja yang dicanangkan. isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani: sinergi penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan masih diatas rata rata nasional dimana diy dan nasional sebesar y6) pada tahun peningkatan pertumbuhan ekonomi diy, pertumbuhan ekonomi diy masih dibawah nasional pertahun peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan publik: cakupan kunjungan penduduk miskin pada fasilitas kesehatan masih sangat rendah iv rkd diy ketimpangan regional antar wilayah dengan menggunakan angka williamson terjadi peningkatan ketimpangan tahun menjadi tahun ). cc) ketimpangan pendapatan antar masyarakat berdasar gini rasio masih dirata rata nasional dimana diy sebesar dan nasional pada tahun pemenuhan pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan. pengelolaan resiko bencana, peningkatan terhadap adaptasi dan mitigasi bencana bagi masyarakat. kawasan rawan bencana alam diy berdasarkan peraturan daerah diy tahun tentang rtrw meliputi kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, kekeringan, dan gempa bumi. peningkatan keekonomian keanekaragaman dan kualitas lingkungan hidupkualitas nilai baku sungai diy yang dalam kondisi tercemar pada tahun dengan metode store (.). kualitas air tanah yang juga mengalami migrasi terutama dikarenakan adanya kandungan mangan, bakteri koliform dan bakteri coli tinja. luas laju tanah sawah yang terkoneksi setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama ditahan lahan produktif. rkd diy gambar. kerangka pikir keselarasan isu strategis dengan key word tema tahun jastotes kav peningkatan terhadap adaptasi dan mitigasi pemberdayaan gan bari kat peningkatan pelibatan eni kelompok masyarakat angka kemiskinan masih diatas rata rata dibentuknya komitmen nasional dimana diy dan nasional dan skema penguatan (kuantitas dan sebesar pada tahun penanggulangan kualitas) sdm kemiskinan level diy dan kab kotpeningkatan penegakan peraturan daerah dan luas laju tanah sawah yang terkoneksi kebijakan penataan ruang kesejahteraan rakyat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berkeadilan terutama ditahan lahan produktif. ketimpangan regional antar wilayah dengan menggunakan angka williamson terjadi pemerataan sarana pra peningkatan ketimpangan tahun sarana terutama menjadi tahun ). pedesaan dan pusat ketimpangan pendapatan antar masyarakat pertumbuhan berdasar gini rasio masih dirata rata baru kawasan strategis mendayagunakan potensi nasional dimana diy sebesar dan ekonomi nasional pada tahun ebabidak masih mendorong sekian dibawah nasional per tahun unggulan div mendasarkan sebagaimana point point diatas adapun tema rkd diy tahun adalah menguatkan sdm dan mendayagunakan potensi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. menguatkan sdm, baik kuantitas dan kualitas sdm, baik itu masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan aparatur pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan diy yang semakin kompleks. mendayagunakan potensi ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang optimal terutama pada sektor sektor yang mempunyai keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kualitas lingkungan. kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, yang terukur dari sisi pengurangan kesenjangan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar regional kewilayahan. rkd diy. prioritas ini ditetapkan dalam rangka: mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya. memupuk apresiasi masyarakat terhadap penghargaan dan partisipasi terhadap pengembangan serta pelestarian kebudayaan. cc. menurunkan jumlah penduduk miskin terutama daerah kantong kantong kemiskinan kemandirian dan kebudayaan masyarakat, kualitas pengelolaan penanganan masalah kesejahteraan sosial: pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan penduduk meningkat. peningkatan kualitas kehidupan masyarakat meningkat. disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung pertama, keberhasilan misi rpm membangun peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan). kedua, rad yang merupakan tahun terakhir rad percepatan capaian gs. status capaian terdiri indikator sudah tercapai, indikator akan tercapai dan indikator perlu perhatian khusus yakni: penurunan angka kemiskinan dan need meet dalam pelaksanaan keluarga berencana dimana target sedang realisasi tahun ekonomi, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang progresif. disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi rpm menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif). ilmu pengetahuan dan teknologiaksesibilitas pelayanan pendidikan peningkatan melek huruf rkd diy daya saing pendidikan meningkat. disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi rpm membangun peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan). hukum dan aparatur, prioritas ini ditetapkan untuk meningkatkan: kinerja pemerintah daerah pengelolaan keuangan daerah disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi rpm meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik). pembangunan wilayah dan tata ruang, prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pengembangan wilayah yang relatif tertinggal dan miskin,impangan antar wilayah. termasuk dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan energy yang berkesinambunga). penyediaan sarana dan prasarana, prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan layanan publik baik disisi kualitas maupun kuantitasnya, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat pedesaan, serta dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat). rkd diy membangun peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan misi rpm semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif misi iii rpm meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik memantapkan prasarana dan sarana daerah sumber: rpm diy diolah gambar penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan rpm diy lingkungan hidup dan mitigasipeningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung pertama, keberhasilan misi rpm memantapkan prasarana dan sarana daerah). kedua, mendukung pelaksanaan rad penurunan emisi gas rumah kaca grk) tahun prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan rkp tahun bertumpu pada prioritas nasional yaitu: sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi: ilmu pengetahuan dan teknologi: politik, ketahanan dan kemanan, hukum dan aparatur, pengembangan wilayah dan tataruang: penyediaan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. rkd diy wis sebagai kelanjutan upaya mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan rkp dan rkd, maka perlu dilakukan penyelarasan antara prioritas daerah dengan nasional. penyelarasan prioritas daerah dan nasional dapat lihat dalam bagan berikut ini. prioritas nasional prioritas daerah hukum dan aparatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lingkungan hidup dan mitigasi bencana gambar penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan nasional rkd diy prioritas pembangunan kewilayahan prioritas pembangunan kewilayahan dititik beratkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. berikut merupakan gambaran kondisi per wilayah kabupaten kota daerah istimewa yogyakarta beserta potensi pengembangannya. ipm relatif tinggi ipm relatif tinggi angka harapan hidup sedang angka harapan hidup tinggi pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, pertumbuhan ekonomi relatif tinggi kemiskinan relatif lebih rendah, kemiskinan relatif lebih rendah, tingkat tingkat pengangguran relatif tinggi pengangguran relatif tinggi sektor dominan perdagangan jasa sektor dominan: jasa kawasan resapan air pengembangan sektor non peran han abunya (perdagangan, jasa industri, transport pengembangan sektor non pertanian (permukiman industri) pariwisata pengembangan sektor perdagangan pengembangan komoditi hortikultura perkebunan pengembangan sektor pertanian lahan kering, perkebunan dan yap hortikultura jala pengembangan klaster klaster industri kecil dan agribisnis pedesaan, naa ran ah gmn rah ana paten siji aan progo sana kei semangat dari among tani dagang layar sp" karang ah, pad aas, pan pa) ber te, ipm relatif sedang kabupaten bantul: angka harapan hidup tinggi pertumbuhan ekonomi rendah megah got ipm relatif sedang kekal tngkatpengangguran aga harapan hidup rendah damar pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, sektor dominan: pertanian kemiskinan sedang, pengangguran sedang, rawan longsor, banjir dan erosi ipm relatif rendah sektor dominan: pertanian hidup rendah rawan bencana gempa bumi tsunami png megan dan pengembangan klaster klaster industri bnn pertumbuhan sita hey) kemiskinan tinggi tingkat kecil dan agribisnis pedesaan, pengembangan klastarsklaster industri kecil dan pengangguran relatif ren pengembangan sektor perkebunan, label ata sektor dominan: pertanian hortikultura perkebunan pengembangan sektor pertanian tanaman pengembangan sektor pertanian pangan lahan basah, hortikultura (sayuran) tana ga. plan grav peni tenang mi, maa laut) pengembanganindustri kelautan, perikanan dan pedesaan, pengembangan industri kelautan, perikanan dan pengembangan industri kelautan, pariwisata maritim wilayah pesisir, yang lea img bai eta perikanandanpariwisatamaritimdi ( \| gigukungolehintrastrukturjalan selatan prana (ta, wilayah pesisir, yang didukung oleh selatan pengembangan indosat kalian, perikanan dan partufbata infrastruktur jalan selatan selatan maritim wilayah pesisir, yang didukung oleh .\| infrastruktur jalan selatan selatan gambar arah pembangunan kewilayahan diy berdasarkan data dan penentuan target sasaran rumah tangga miskin dari badan pusat statistik daerah istimewa yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun rkd diy diperoleh target sasaran rumah tangga miskin sebesar rumah tangga sasaran rts). sasaran rts tersebut terbagi dalam proporsi kabupaten kota sebagai berikut: sumber: bps diy, tahun diolah gambar persentase proporsi rtm berdasarkan kabupaten kota, tahun pendetailan atas rumah tangga sasaran berdasarkan jenis pekerjaan dilakukan untuk lebih meningkatkan efektivitas program pengurangan kemiskinan. adapun pembagian sasaran berdasarkan sektor lapangan usaha adalah sebagai berikut ini: tabel jumlah sasaran rts berdasarkan sektor lapangan usaha dan kabupaten kota tahun jenis lapangan gunung kota kulon usaha bantul kidul yogya progo sleman total baiknya aa) pertanian tanaman padi palawija horkutua ge\| ass asa pertanian a9\| ara pertanian lain penggalian ustikaasar bangunan konstruksi iv rkd diy jenis lapangan gunung kota kulon usaha kidul yogya progo aan now aoi makan mandi pergudangan pee man asuransi informasi dan komunikasi total sumber: bps diy, tahun titik lokasi sasaran kemiskinan pada tahun merupakan kelanjutan dan pengembangan dari titik sasaran yang telah ditentukan pada tahun dan penentuan lokasi kecamatan didasarkan atas data pls tnp2k yang mendata penduduk berpendapatan terendah. berdasarkan data tersebut kemudian diambil kebijakan penurunan kemiskinan sebesar dengan sasaran rts yang posisinya diambang garis kemiskinan bps sebagaimana skema gambar dibawah. pan menggeser garis kemiskinan diy tujuan pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten kota yang bersifat khusus guna penanggulangan kemiskinan adalah untuk memindahkan penduduk miskin yang berada wilayah 80x oranye wilayah yang berwarnakuning, sehingga warna oranye nya menjadi lebih sedikit (berkurang). tangga warna kuning (dimulai garis kemiskinan atas) utk menjaga agartidak jatuh bawah garis kemiskinan. wilayah oranye tidak mengalami pertambahan jumlah rumah tangga akibat ada yangturun dari tidak miskin jadi miskin 40x 15g ,2gk diy maret sumber: bps diy gambar skema penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan kepada kabupaten kota tahun kebijakan rencana pembangunan untuk penurunan kemiskinan tidak hanya melalui program program regular namun juga melalui akselerasi terhadap rumah tangga sasaran berdasarkan garis kemiskinan. wujud riel dari kegiatan akselerasi rkd diy penurunan kemiskinan diy adalah dengan pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten kota yang bersifat khusus. beberapa lokasi kecamatan sebagai sasaran kemiskinan melalui skema program pemberdayaan dan bantuan keuangan terdistribusi pada kabupaten sleman terdapat (lima) kecamatan: gunungkidul tiga) kecamatan: kota yogyakarta (dua) kecamatan, kulon progo (tiga) kecamatan dan bantul (enam) kecamatan. penentuan kecamatan terpilih didasarkan atas proporsi sebaran rts baik level antar kabupaten kota dan level kecamatan dalam satu kabupaten kota. sleman: sleman kota yogya: segan tegalrejo gamping umbulharjo mati prambanan gunungkidul: player semi gedangsari ked intl kulon progo: pengasih bantul: santoso pandak kasihan seon titik titik kantong kemiskinan provinsi div banguntapan yang akan menjadi sasaran pembangunan bambang libur lintas sektor tahun bantul sumber: bappeda diy, gambar titik lokasi sasaran pengurangan kemiskinan arah kebijakan pembangunan kewilayahan tingkat kabupaten kota antara lain sebagai berikut tabel rkd diy sasaran kewilayahan tahun kabupaten kota ipm kemiskinan tingkat pertumbuhan pengangguran ekonomi kota yogyakarta gunungkidul kulon progo bantul sumber: rpm rkd diy sasaran pembangunan sasaran utama yang harus dicapai daerah istimewa yogyakarta pada tahun adalah sebagai berikut: tabel prioritas dan sasaran tahun prioritas sasaran peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. sosial budaya harapan hidup masyarkat meningkat melek huruf masyarakat meningkat ilmu aksesibilitas pendidikan meningkat pengetahuan dan teknologi daya saing pendidikan meningkat pendapatan masyarakat meningkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara ekonomi meningkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat kesenjangan pendapatan masyarakat menurun penyediaan sarana layanan public meningkat, terutama pada dan prasarana penataan sistem transportasi dan akses masyarakat pedesaan. pembangunan ketimpangan wilayah menurun wilayah dan tata pemanfaatan ruang terkendali. ruang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat hukum dan aparatur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat lingkungan hidup kualitas lingkungan hidup meningkat. dan mitigasi bencana rkd diy tabel. keselarasan isu strategis, prioritas dan sasaran pembangunan jisustrategis prioritas sasaran sinergi sosial budaya peran serta dan apresiasi penanggulangan masyarakat dalam kemiskinan pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. harapan hidup masyarkat meningkat ilmu pengetahuan melek huruf masyarakat dan teknologi meningkat aksesibilitas pendidikan meningkat daya saing pendidikan meningkat peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat pertumbuhan meningkat ekonomi diy kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat peningkatan penyediaan sarana kesenjangan pendapatan kualitas dan dan prasarana masyarakat menurun kuantitas layanan public meningkat, pelayanan terutama pada penataan pelayanan sistem transportasi dan publik akses masyarakat pedesaan. pengelolaan pembangunan ketimpangan wilayah resiko bencana wilayah dan tata menurun ruang pemanfaatan ruang terkendali. hukum dan aparatur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat peningkatan lingkungan hidup dan kualitas lingkungan hidup keekonomian mitigasi bencana meningkat. keanekaragaman dan kualitas lingkungan hidup rkd diytarget pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah a20 peran serta dan apresiasi masyarakat dalam derajat partisipasi masyarakat pengembangan dan dalam pengembangan dan pelestarian budaya pelestarian budaya. meningkat. melek huruf masyarakat angka melek huruf, meningkat dik aksesibilitas pendidikan rata rata lama sekolah. tahun meningkat. harapan hidup masyarkat angka harapan hidup. tahun meningkat sasaran indikator sasaran tapung16 pendapatan masyarakat pendapatan perkapita pertahun juta meningkat adik). ketimpangan wilayah indexkunjungan dan lama tinggal wisatawan jumlah wisatawan nusantara. orang nusantara meningkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan jumlah wisatawan mancanegara. orang mancanegara meningkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan lama tinggal wisatawan hari nusantara meningkat nusantara. kunjungan dan lama tinggal wisatawan lama tinggal wisatawan hari mancanegara meningkat mancanegara. rkd diy akuntabilitas kinerja nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah indah meningkat pemerintah. akuntabilitas pengelolaan ihi pemeriksaan bpk. wtp keuangan daerah meningkat layanan public meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan load factor angkutan perkotaan akses masyarakat meningkat. pedesaan. kualitas lingkungan hidup persentase peningkatan kualitas meningkat. lingkungan. pemanfaatan ruang kesesuaian pemanfaatan ruang terkendali. terhadap rtrw kab kota dan rtrw provinsi meningkat. sumber: rpm diy rkd diy bab rencana program dan kegiatan prioritas daerah acuan pedoman teknis dalam penyusunan rancangan awal rkd oleh provinsi dan kabupaten kota mengacu pada surat edaran menteri dalam negeri nomor tentang pedoman penyusunan rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah rkd) tahun diingatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah dalam dan huruf dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun rencana kerja pembangunan daerah rkd) yang merupakan penjabaran dari rpm daerah untuk jangka waktu satu tahun oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota sesuai kewenangannya dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah rkp).diharapkan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: memperhatikan dan mempertimbangkan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan millennium millennium development goals mdg's). menghadapi tantangan persaingan untuk meraih peluang memasuki bentuk integrasi ekonomi asean yang dikenal dengan asean economic community aec) atau masyarakat ekonomi asean (mea) yang dimulai pada tahun rkd diy antisipasi prabencana, penanggulangan bencana dan pascabencana. mendukung optimalisasi penerapan kurikulum baru tahun sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, pembangunan, operasional pemeliharaan, rehabilitasi renovasi sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan alat peraga, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. pemenuhan sarankan prasarana serta peningkatan mutu fasilitas yankee, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penanggulangan masalah gizi masyarakat, penurunan angka kematian ibu aki) dan angka kematian bayi (akb) serta mendorong jadesta penyediaan dan layanan air bersih setiap rumah tangga, penataan mck, lingkungan kumuh, sanitasi, persamaan, polusi dan pencernaan air, udara dan tanah pedesaan dan perkotaan. penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, jaringan irigasi, waduk dan situ, pengendalian banjir, penataan bantaran sungai dan kali bersih, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kantong kantong produksi serta membuka keterisolasian untuk kelancaran arus barang dan orang dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi, pembangunan dan penataan pasar tradisional. penataan ruang dan lingkungan hidup dalam upaya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau rth), pencegahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rtrw, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, sosialisasi penyuluhan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ketersediaan rumah layak huni, rkd diy menetapkan kebijakan dan strategi dibidang perumahan dan kawasan permukiman. pengembangan kepemimpinan pemuda, peningkatan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta menggerakkan pemuda sebagai kekuatan moral, control sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan. mendorong, melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha bidang penanaman modal, optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu ptsp) bidang perizinan secara cepat, mudah dan murah. i. pengembangan usaha ekonomi masyarakat berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan ukm dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil, fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembinaan ukm. mendorong peningkatan kegiatan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, pengawasan pelaksanaan perizinan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, serta penerbitan rekomendasi perijinan magang luar negeri, pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja. penyediaan dan pengendalian ketersediaan pupuk, bibit, obat obatan pembasmi hama dan sarana produksi pertanian serta peningkatan intensitas tenaga penyuluh pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, pencegahan alih fungsi lahan pertanian, pengembangan keanekaragaman produk pertanian, identifikasi kebutuhan ketersediaan pangan. oo. mendorong peningkatan peranan perempuan berpartisipasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya mencapai keterwakilan perempuan, perlindungan terhadap rkd diy perempuan yang responsive gender berupa pemberdayaan, pelayanan kesehatan, mental spiritual, pendidikan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi dan jual beli anak dan remaja (trafficking) dan kekerasan seksual. dukungan operasional jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penyediaan sarana, alat, obat dan cara penggunaan kontrasepsi, penyuluhan keluarga sejahtera, pemberian dukungan kesehatan reproduksi remaja krr), pencegahan hiv aids, infeksi menular seksual (ims) dan bahaya narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif (napa). pengendalian pemberian ijin trayek angkutan mempertimbangkan aspek kelayakan, daya dukung, kemampuan, sarana prasarana perhubungan, kemudahan akses antar moda transportasi. penyebarluasan dan penyuluhan informasi tentang penyelenggaran pemerintahan kepada masyarakat serta pengembangan kemitraan media. ss. mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban, kerjasama dengan seluruh aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan terorisme dan konflik sosial. peningkatan pemberdayaan masyarakat desa bidang usaha ekonomi masyarakat desa, peningkatan teknologi tepat guna ttg) dalam bidang pertanian dalam arti luas. uu. penanganan masalah sosial seperti pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar, psk, gelandangan dan pengemis, peningkatan penyediaan fasilitas dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, mental dan lanjut usia, serta menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pengangguran dan fasilitasi penempatan pada berbagai bidang usaha sesuai dengan keahlian. rkd diy perlindungan terhadap cagar budaya, perawatan dan pengamanan asset benda kesenian, perlindungan, pemeliharaan dan pengamanan benda cagar budaya, pengembangan pemanfaatan kesenian tradisional, penyelenggaraan dan pengelolaan museum daerah, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lembaga adat, seni dan budaya daerah. mengintegrasikan pencapaian target kinerja standar pelayanan minimal spm) yang mencakup pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan, penanaman modal, kesenian dan ketahanan pangan. pencegahan dan pemberantasan korupsi, penanganan gangguan keamanan dalam negeri, pembangunan perbatasan antar negara, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi daerah, penataan perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.rkd diy tabel program prioritas pembangunan diy tahun kode nama program urusan bidang urusan program pendidikan anak usia wajib pendidikan angka partisipasi kasar apk) dini paud program wajib belajar wajib pendidikan persentase kinerja pemerataan pendidikan dasar sembilan dan perluasan pendidikan tahun dasar program pendidikan wajib pendidikan persentase kinerja pemerataan menengah" dan perluasan pendidikan menengah (sma, ma,smk) program pendidikan non wajib pendidikan peningkatan layanan orang formal dan informal" pendidikan non formal dan informal program pendidikan khusus wajib pendidikan persentase kinerja pelayanan dan pendidikan layanan pupuk khusus rkd diy kode nama program urusan bidang urusan al\|la2 program manajemen wajib pendidikan persentase kinerja peningkatan pelayanan pendidikan mutu pendidikan program pendidikan tinggi wajib pendidikan persentase peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi program akselerasi wajib pendidikan persentase satuan pendidikan pengembangan pendidikan yang menerapkan terkemuka" pembelajaran berbasis tik program peningkatan wajib pendidikan jumlah peserta didik yang peserta pelayanan pendidikan pada mendapatkan pelayanan didik pendidikan teknik standart program pendidikan karakter wajib pendidikan persentase satuan pendidikan berbasis budaya" yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . program pengembangan wajib pendidikan persentase satuan pendidikan unggulan mutu pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan program sinergitas pendidikan wajib pendidikan persentase lulusan smk terhadap pembangunan terserap dalam dunia kerja program promosi kesehatan wajib kesehatan persentase rumah tangga ber dan pemberdayaan pubs masyarakat program perbaikan gizi wajib kesehatan prevalensi balita kurang gizi masyarakat (kep) program pengembangan wajib kesehatan persentase kabupaten kota lingkungan sehat yang menyelenggarakan program kabupaten kota sehat rkd diy kode nama program urusan bidang urusan al\|la2 program pengadaan, wajib kesehatan terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah prasarana upt, rs, dan sakit jiwa rumah sakit paru jaringannya paru rumah sakit mata program pemeliharaan sarana wajib kesehatan terwujudnya pemeliharaan dan prasarana rumah sarana dan prasarana upt, sakit rumah sakit jiwa rumah dan jaringannya sakit paru paru rumah sakit mata program sediaan farmasi, wajib kesehatan persentase kemerdekaan obat perbekalan kesehatan, dan esensial generik fasyankes pengawasan makanan dasar rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . program pelayanan kesehatan wajib kesehatan persentase pelayanan dasar dan rujukan kesehatan yang bermutu program peningkatan wajib kesehatan persentase cakupan pelayanan kesehatan pada kepesertaan program jaminan blue bapeljamkesos kesehatan semesta yang dikelola oleh babel program pembinaan kesehatan wajib kesehatan persentase puskesmas mampu lansia memberikan layanan pada usia (psu) program pembinaan kesehatan wajib kesehatan persentase cakupan persalinan ibu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan program pembinaan kesehatan wajib kesehatan persentase cakupan anak dan remaja penjaringan kesehatan siswa sekolah rkd diy kode nama program urusan bidang urusan al\|la2 oo. program pelatihan kesehatan wajib kesehatan persentase mutu pelatihan dan peningkatan mutu diklat kesehatan dan institusi diklat kesehatan program peningkatan wajib kesehatan persentase penderita jiwa yang pelayanan kesehatan pada dirawat rsj rahasia blue rsj rahasia program pembinaan kesehatan wajib kesehatan persentase cakupan kunjungan bayi dan balita neonatus pertama (kn1) program pembiayaan wajib kesehatan persentase cakupan kesehatan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri program pencegahan dan wajib kesehatan persentase pencegahan dan pengendalian penyakit" pengendalian penyakit rkd diy kode nama program urusan bidang urusan ooh program pembangunan wajib pekerjaan umum pengurangan jumlah titik saluran drainase gorong genangan gorong program wajib pekerjaan umum persentase jaringan jalan rehabilitasi pemeliharaan provinsi dalam kondisi mantap jalan dan jembatan program inspeksi kondisi jalan wajib pekerjaan umum cakupan jalan dan jembatan dan jembatan yang inspeksi program pengembangan dan wajib pekerjaan umum persentase luasan daerah irigasi pengelolaan jaringan irigasi, (di) yang terlayani air irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya rkd diy kode nama program urusan bidang urusan al\|la2 ls ooh program penyediaan dan wajib pekerjaan umum penambahan penyediaan air l det pengelolaan air baku baku program pengembangan, wajib pekerjaan umum penambahan penyediaan air l det pengelolaan dan konservasi baku sungai, danau dan sumber daya air lainnya program pengendalian banjir wajib pekerjaan umum jumlah titik rawan banjir yang titik ditangani program pelayanan jasa wajib pekerjaan umum peningkatan jumlah pengujian sertifikat laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian program pengelolaan wajib pekerjaan umum persentase penerapan sistem persamaan pengelolaan sampah ramah lingkungan rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . program pengembangan wajib pekerjaan umum persentase peningkatan kawasan perkotaan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin program pengembangan wajib pekerjaan umum persentase peningkatan kawasan perdesaan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin program pembangunan dan wajib pekerjaan umum persentase keandalan pengelolaan bangunan bangunan gedung negara gedung dan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku program peningkatan jalan wajib pekerjaan umum persentase jaringan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap program pengkajian dan wajib pekerjaan umum persentase peningkatan penerapan teknologi bidang penguasaan teknologi dan pekerjaan umum penyebaran informasi (centre excellence) bidang pekerjaan umum program pengadaan tanah wajib pekerjaan umum persentase penyediaan untuk infrastruktur aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru rkd diy kode nama program urusan bidangurusan indikator target al\|la2 lo. program pengembangan wajib pekerjaan umum persentase penduduk beraksen pengelolaan air minum air minum program pengembangan wajib pekerjaan umum layanan jaringan air limbah pengelolaan air limbah terpusat kpy program pengembangan wajib pekerjaan umum dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, kawasan agropolitan, megapolitan dan desa potensi megapolitan dan desa potensi program pembinaan jasa wajib pekerjaan umum persentase peningkatan konstruksi performance kinerja jasa kontruksi tt program pengembangan wajib perumahan berkurangnya jumlah rumah perumahan tidak layak huni pertahun program pemberdayaan wajib perumahan persentase program ter komunitas program pengurangan wajib perumahan peningkatan kualitas kawasan kumuh lingkungan pemukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin toh rkd diy kode nama program urusan bidang urusan program perencanaan tata wajib penataan ruang ketersediaan rencana tata kawasan ruang ruang pada kawasan strategis strategis provinsi program pemanfaatan ruang wajib penataan ruang peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap rtrw kab kot dan rtrw provinsi program pengendalian wajib penataan ruang persentase pengendalian data pemanfaatan ruang ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan program penataan ruang wajib penataan ruang persentase pengaturan dan keistimewaan diy" pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya program penataan kawasan wajib penataan ruang persentase penataan kawasan budaya pendukung budaya keistimewaan program pengembangan wajib perencanaan persentase data perencanaan data informasi pembangunan pembangunan yang dapat diakses kode nama program urusan bidang urusan indikator target a\|l2 loo0000006oo bah program perencanaan wajib perencanaan persentase kesenjangan pembangunan daerah pembangunan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan program perencanaan wajib perencanaan persentase kesenjangan pembangunan perekonomian pembangunan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang perekonomian program perencanaan wajib perencanaan persentase kesenjangan pembangunan sosial budaya pembangunan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya program perencanaan wajib perencanaan persentase kesenjangan pengembangan wilayah dan pembangunan pencapaian sasaran rencana sarana prasarana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang sarana prasarana rkd diy kode nama program urusan bidangurusan indikator target . ooh program perencanaan wajib perencanaan persentase kesenjangan pembangunan pemerintahan pembangunan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan program pengendalian wajib perencanaan persentase kesenjangan pembangunan daerah pembangunan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran rpm program perencanaan dan wajib perencanaan persentase kesenjangan pengendalian pelaksanaan pembangunan pencapaian sasaran rencana kegiatan keistimewaan jangka menengah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan th dio program pembangunan wajib perhubungan peningkatan pelayanan prasarana dan fasilitas transportasi antar moda perhubungan program rehabilitasi dan wajib perhubungan berfungsinya sarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan prasarana perhubungan rkd diy kode nama program urusan bidangurusan indikator target \|oo000006oo lao program peningkatan wajib perhubungan load factor penumpang pelayanan angkutan angkutan umum perkotaan yogyakarta program pembangunan wajib perhubungan penerapan sistem parkir sarana dan prasarana terintegrasi moda transportasi perhubungan diy program pengendalian dan wajib perhubungan peningkatan dukungan fasilitas pengamanan lalu lintas keselamatan lalu lintas jalan program peningkatan kelaikan wajib perhubungan kinerja pembinaan unit pengoperasian kendaraan pengujian kendaraan bermotor bermotor rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . ooh program peningkatan wajib perhubungan penerapan manajemen manajemen dan rekayasa lalu lalulintas perkotaan berbasis lintas kawasan program pengaturan sistem wajib perhubungan pengendalian sistem simpang simpang bersinyal bersinyal perkotaan yogyakarta program pengendalian dan wajib perhubungan kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan pengawasan keselamatan transportasi transportasi program pengembangan wajib perhubungan persentase dukungan sarira transportasi berbasis transportasi pada kawasan keistimewaan budaya program pengembangan wajib lingkungan hidup sumber pencemar lingkungan unit usaha kinerja pengelolaan yang dibina persamaan rkd diy kode nama program urusan bidangurusan indikator target al\|la2 ls ooh program pengendalian wajib lingkungan hidup peningkatan kualitas pencemaran dan kerusakan lingkungan lingkungan hidup program perlindungan dan wajib lingkungan hidup luas lahan yang terkonservasi konservasi sumber daya alam terhadap luasan total lahan program peningkatan kualitas wajib lingkungan hidup persentase peningkatan akses dan akses informasi sumber informasi sumberdaya air dan daya alam dan lingkungan lingkungan hidup hidup program peningkatan wajib lingkungan hidup peningkatan penataan pengendalian polusi lingkungan bagi kegiatan usaha rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . program pengelolaan ruang wajib lingkungan hidup persentase pemenuhan terbuka hijau (rth) penyediaan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan program pengelolaan wajib lingkungan hidup persentase pengelolaan lingkungan berbasis budaya" lingkungan hidup berkelanjutan berbasis budaya dalam rangka mendukung keistimewaan program perbaikan penataan wajib pertanahan persentase kecamatan yang penguasaan, pemilikan, memiliki sistem informasi penggunaan dan pemanfaatan pertanahan terpadu tanah" program penyelesaian konflik wajib pertanahan persentase konflik pertanahan konflik pertanahan yang terselesaikan rkd diy kode nama program urusan bidang urusan program pengembangan wajib pertanahan bidang sg, pag dan tkd yang bidang sistem informasi pertanahan memiliki kepastian hukum dan pendaftaran tanah program penataan dan wajib kependudukan persentase penduduk yang administrasi kependudukan dan catatan sipil ber ktp (nik) program peningkatan kualitas wajib pemberdayaan jumlah penanganan kasus hidup dan perlindungan perempuan dan perempuan korban kekerasan perempuan perlindungan anak rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . program peningkatan peran wajib pemberdayaan persentase partisipasi serta dan kesetaraan jender perempuan dan perempuan penentu kebijakan dalam pembangunan perlindungan anak publik lembaga pemerintah program penguatan wajib pemberdayaan persentase pembinaan kelembagaan perempuan dan organisasi perempuan pengarusutamaan gender perlindungan anak program peningkatan kualitas wajib pemberdayaan jumlah penanganan anak kasus hidup dan perlindungan anak perempuan dan korban kekerasan perlindungan anak program peningkatan wajib pemberdayaan persentase partisipasi partisipasi ekonomi perempuan perempuan dan perempuan lembaga swasta perlindungan anak rkd diy kode nama program urusan bidang urusan a\|l2 poo000006oo lao program pendidikan politik wajib pemberdayaan persentase keanggotaan bagi perempuan perempuan dan perempuan dalam organisasi perlindungan anak politik program kesehatan reproduksi wajib keluarga persentase penurunan remaja berencana pernikahan usia dibawah tahun program keluarga berencana wajib keluarga persentase cakupan peserta dan keluarga sejahtera" berencana aktif program peningkatan wajib keluarga persentase tahapan keluarga kesejahteraan keluarga berencana sejahtera program pengembangan bina wajib keluarga persentase lembaga bina keluarga berencana keluarga berkategori percontohan rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . ooh program pembinaan panti wajib sosial persentase pelayanan panti asuhan panti jompo asuhan jompo sesuai standar pelayanan program pembinaan eks wajib sosial persentase keberfungsian penyandang penyakit sosial sosial bagi tuna sosial eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) program pembinaan wajib sosial persentase asks terbina dalam pelestarian nilai nilai hal pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan, kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial dan kesetiakawanan sosial ss)" rkd diy kode nama program urusan bidangurusan indikator target al\|la2 program pemberdayaan fakir wajib sosial persentase pemberdayaan miskin dan penyandang sosial keluarga miskin dan fakir masalah kesejahteraan sosial miskin (pks) lainnya program pembinaan para wajib sosial persentase penerimaan penyandang disabilitas dan jaminan, perlindungan, trauma rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma program pelayanan dan wajib sosial persentase perlindungan dan perlindungan anak rehabilitasi sosial anak yang bermasalah sosial" mengalami permasalahan sosial rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . program pelayanan dan wajib sosial persentase perlindungan dan perlindungan lanjut usia jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar terlantar program penanganan dan wajib sosial persentase penerima penanggulangan bencana perlindungan sosial bagi korban bencana program perlindungan dan wajib sosial persentase keberfungsian pemberdayaan bagi korban sosial bagi korban tindak tindak kekerasan, pekerja kekerasan, dan pekerja migran migran bermasalah sosial bermasalah sosial melalui perlindungan program pemberdayaan wajib sosial persentase asks dalam usaha potensi sumber kesejahteraan kesejahteraan sosial sosial (asks)" rkd diy kode nama program urusan bidang urusan loo0000006oo lao. program peningkatan kualitas wajib sosial persentase desa yang informasi kesejahteraan sosial mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial program peningkatan kualitas wajib ketenagakerjaan persentase besaran tenaga dan produktivitas tenaga kerja yang mendapatkan kerja pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat program peningkatan wajib ketenagakerjaan persentase besaran kesempatan kerja kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja program peningkatan mutu wajib ketenagakerjaan persentase lembaga yang pelayanan lembaga terstandarisasi sesuai ketenagakerjaan peraturan perundangan yang berlaku rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . 89o program pelayanan wajib ketenagakerjaan persentase besaran jumlah pengawasan lembaga perusahaan yang ketenagakerjaan melaksanakan peraturan perundangan bidang norma kerja dan program pelayanan wajib ketenagakerjaan persentase besaran penyelesaian hubungan penyelesaian kasus industrial perselisihan hubungan industrial program penciptaan iklim wajib koperasi dan jumlah ukm unit usaha kecil menengah yang usaha kecil menengah usaha kondusif program pengembangan wajib koperasi dan jumlah wirausaha umkm baru umkm baru kewirausahaan dan usaha kecil menengah keunggulan kompetitif usaha kecil menengah rkd diy kode nama program urusan bidang urusan program peningkatan kualitas wajib koperasi dan jumlah koperasi aktif koperasi kelembagaan koperasi usaha kecil menengah program peningkatan iklim wajib penanaman modal nilai investasi investasi dan realisasi rupiah investasi program peningkatan wajib penanaman modal jumlah surat persetujuan ijin ijin promosi, kerjasama, dan prinsip pemerataan pertumbuhan investasi program pengembangan nilai wajib kebudayaan persentase organisasi budaya budaya" berkategori maju rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . program pengelolaan wajib kebudayaan persentase peningkatan jumlah kekayaan budaya" warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan program pengelolaan wajib kebudayaan persentase nilai budaya, adat keragaman budaya" dan tradisi yang digali, direvitalisasi, aktualisasi program pengembangan wajib kebudayaan persentase implementasi hasil kerjasama pengelolaan kesepakatan kekayaan budaya" program peningkatan sarana wajib kebudayaan persentase ruang seni dan dan prasarana kebudayaan budaya yang representatif rkd diy kode nama program urusan bidang urusan al\|la2 program peningkatan peran wajib kepemudaan dan jumlah sentra pemberdayaan sentra serta kepemudaan" olah raga pemuda program peningkatan upaya wajib kepemudaan dan peningkatan jumlah kelompok kelompok penumbuhan kewirausahaan olah raga wirausaha muda dan kecakapan hidup pemuda program pembinaan dan wajib kepemudaan dan jumlah masyarakat yang orang pemasyarakatan olahraga" olah raga mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga program peningkatan sarana wajib kepemudaan dan peningkatan fasilitasi layanan dan prasarana olahraga olah raga pemuda dan olahraga rkd diy kode nama program urusan bidang urusan lo. a00 program pemberdayaan dan wajib kepemudaan dan peningkatan partisipasi organisasi pengembangan pemuda" olah raga pemuda dalam organisasi pemuda program peningkatan prestasi wajib kepemudaan dan cakupan peningkatan prestasi medali olah raga olah raga cabang olahraga program peningkatan wajib kesatuan bangsa penurunan kasus pelanggaran kasus keamanan dan kenyamanan dan politik dalam perda lingkungan negeri program pemeliharaan wajib kesatuan bangsa penurunan kasus tindak kasus kantramtibmas dan dan politik dalam kriminal pencegahan tindak kriminal negeri rkd diy kode nama program urusan bidang urusan loo0000006oo lao program pengembangan wajib kesatuan bangsa penurunan kasus konflik sosial kasus wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri program peningkatan wajib kesatuan bangsa penurunan kasus pekat kasus pemberantasan penyakit dan politik dalam masyarakat (pekat) negeri program pendidikan politik wajib kesatuan bangsa persentase partisipasi dalam masyarakat dan politik dalam pemilu negeri program kewaspadaan dini wajib kesatuan bangsa jumlah kab kota yang telah kab kota dan pembinaan masyarakat dan politik dalam terbentuk community policing negeri rkd diy kode nama program urusan bidangurusan indikator target ooh program peningkatan wajib otonomi daerah, persentase proliga yang kapasitas lembaga perwakilan pemerintahan umum, terselesaikan rakyat daerah"ancaran pelayanan kedinasan kepala pemerintahan umum, penyelenggaraan pelayanan daerah wakil kepala daerah adm keuangan pimpinan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian program pembinaan dan wajib otonomi daerah, peningkatan pengelolaan fasilitasi pengelolaan pemerintahan umum, keuangan kabupaten kota keuangan kabupaten kota adm keuangan sesuai peraturan perundangan daerah, perangkat yang berlaku dengan tepat dan daerah, kepegawaian, lancar dan persandian rkd diy kode nama program urusan bidangurusan indikator target al\|la2 program peningkatan sistem wajib otonomi daerah, persentase penyimpangan pengawasan internal dan pemerintahan umum, pada obyek pemeriksaan pengendalian pelaksanaan adm keuangan kebijakan kdheningkatan profesionalisme tenaga pemerintahan umum, profesionalisme pemeriksa pemeriksa dan aparatur adm keuangan pengawasoptimalisasi wajib otonomi daerah, persentase unit kerja yang pemanfaatan teknologi pemerintahan umum, menerapkan sistem informasi adm keuangan administrasi naskah dinas daerah, perangkat terpadu daerah, kepegawaian, dan persandian program peningkatan wajib otonomi daerah, persentase kesepakatan kerjasama antar pemerintah pemerintahan umum, kerjasama yang ditindaklanjuti daerah adm keuangan dalam perjanjian kerjasama daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian program penataan peraturan wajib otonomi daerah, persentase rancangan produk perundang undangan pemerintahan umum, hukum yang terselesaikanprogram penataan daerah wajib otonomi daerah, persentase kesepakatan otonomi baru pemerintahan umum, penerapan spk norma, adm keuangan standar, prosedur dan kriteria)embagaan yang kapasitas kelembagaan pemerintahan umum, efektif dan efisien daerah"ooh program analisis kebijakan wajib otonomi daerah, persentase dokumen hasil pembangunan pemerintahan umum, analisis kebijakan yang adm keuangan dijadikan bahan kebijakan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian program penelitian dan wajib otonomi daerah, persentase pencapaian pengembangan pemerintahan umum, penelitian dan pengembangan adm keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian program pendidikan kedinasan wajib otonomi daerah, persentase pns yang mengikuti pemerintahan umum, diklata2 oo. program pembinaan dan wajib otonomi daerah, persentase informasi pengembangan aparatur pemerintahan umum, kepegawaian yang dijadikan adm keuangan sebagai bahan pengambilan daerah, perangkat kebijakan kepegawaian daerah, kepegawaian, dan persandian program fasilitasi bantuan wajib otonomi daerah, persentase pemberian layanan dan layanan hukum pemerintahan umum, hukum terhadap adm keuangan aduan pengajuan daerah, perangkat permasalahan hukum yang daerah, kepegawaian, diterima dan persandian rkd diy kode nama program urusan bidangurusan indikator target . program pengawasan produk wajib otonomi daerah, persentase produk hukum hukum pemerintahan umum, yang dibatalkanns pengelola kapasitas keuangan pemerintahan umum, keuangan dan aset yang pemerintah daerah adm keuangan menguasai operasional sipil daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian program pengembangan wajib otonomi daerah, persentase pelaksanaan kehidupan beragama pemerintahan umum, kehidupan beragamalos program pengembangan wajib otonomi daerah, persentase aset daerah yang investasi dan aset daerah pemerintahan umum, dapat dioptimalkan adm keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian program pengembangan dan wajib otonomi daerah, persentase deviden bumi pembinaan badan usaha milik pemerintahan umum, terhadap jumlah total daerah dan lembaga keuangan adm keuangan penyertaan modal bumi mikropeningkatan wajib otonomi daerah, persentase tindaklanjut kerjasama kedaulatan antar pemerintahan umum, pelaksanaan diklat atas daerah adm keuangan kesepakatan pengiriman daerah, perangkat peserta diklat dari luar daerah. daerah, kepegawaian, dan persandian program peningkatan wajib otonomi daerah, peningkatan jumlah unit kerja unit pelayanan publik pemerintahan umum, yang menerapkan iso dan adm keuangan indeks kepuasan masyarakat daerah, perangkat ikm) daerah, kepegawaian, dan persandian program pencegahan dini wajib otonomi daerah, peningkatan jumlah desa desa bencana pemerintahan umum, tangguh urusan al\|la2 oo. program penanggulangan wajib otonomi daerah, tingkat waktu tanggap korban bencana pemerintahan umum, (response time rate) adm keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian program pemberdayaan wajib ketahanan pangan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian penyuluh program peningkatan wajib ketahanan pangan jumlah desa pangan desa penanganan daerah rawan pangan program peningkatan wajib ketahanan pangan ketersediaan dan cadangan ton ketersediaan dan cadangan pangan pangan rkd diy kode nama program urusan bidang urusan program penganekaragaman wajib ketahanan pangan persentase pengawasan dan konsumsi dan keamanan pembinaan keamanan pangan pangan" program peningkatan wajib ketahanan pangan persentase ketersediaan distribusi dan akses pangan informasi pasokan, harga dan akses pangan program peningkatan wajib pemberdayaan persentase cakupan kebudayaan masyarakat masyarakat dan desa pembinaan lembaga pedesaan" masyarakat program pengembangan wajib pemberdayaan persentase usaha ekonomi lembaga ekonomi pedesaan masyarakat dan desa desa rkd diy kode nama program urusan bidang urusan loo000006oo lao program peningkatan wajib pemberdayaan persentase cakupan partisipasi partisipasi masyarakat dalam masyarakat dan desa dan keswadayaan masyarakat membangun desa program peningkatan wajib pemberdayaan persentase profil desa sesuai kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa standar pemerintah desa program pengembangan wajib statistik persentase kelengkapan data statistik daerah perencanaan yang tersedia program perbaikan sistem wajib kearsipan optimalisasi pengelolaan arsip sold administrasi kearsipan sold diy rkd diy kode nama program urusan bidang urusan ooh program penyelamatan dan wajib kearsipan bertambahnya khasanah arsip pelestarian dokumen arsip sebagai warisan budaya daerah" program peningkatan kualitas wajib kearsipan bertambahnya pemanfaatan pelayanan informasi arsip sebagai sumber informasi program pengembangan wajib komunikasi dan peningkatan layanan unggulan urusan bidang komunikasi, informasi dan informatika dgs per urusan media massa program kerjasama informasi wajib komunikasi dan persentase aktivitas pemda dengan mas media informatika yang tersebarluaskan melalui media massa rkd diy kode nama program urusan bidang urusan al\|la2 oo. program fasilitasi, pembinaan, wajib komunikasi dan penyebarluasan informasi pengendalian pos informatika pembangunan bagi masyarakat telekomunikasi dan frekuensi program pengembangan wajib komunikasi dan penguatan jaringan sarana prasarana teknologi informatika pemda diy informasi program layanan pengadaan wajib komunikasi dan layanan pengadaan barang barang dan jasa informatika dan jasa berbasis program pengembangan wajib perpustakaan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan perpustakaan" rkd diy kode nama program urusan bidang urusan pengembangan dan pembinaan wajib perpustakaan persentase peningkatan jumlah perpustakaan perpustakaan desa pengembangan budaya baca wajib perpustakaan peningkatan pustaka program peningkatan pilihan pertanian komoditas olahan memenuhi komoditas pemasaran hasil produksi jaminan mutu pertanian perkebunan program peningkatan pilihan pertanian populasi peternakan produksi hasil peternakan" program peningkatan kualitas pilihan pertanian persentase peningkatan ntp dan kelembagaan petani sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan) rkd diy kode nama program urusan bidang urusan al2 \|o. lo005 powo0000006 program peningkatan pilihan pertanian produksi pertanian tanaman ton produksi tanaman pangan pangan program peningkatan pilihan pertanian produksi pertanian holtikultura ton produksi holtikultura" program pemanfaatan potensi pilihan kehutanan peningkatan produksi hasil sumber daya hutan hutan program rehabilitasi hutan pilihan kehutanan luas lahan kritis dan lahan program perlindungan dan pilihan kehutanan persentase kerusakan hutan konservasi sumber daya hutan rkd diy kode nama program urusan bidang urusan program pembinaan dan pilihan kehutanan persentase jumlah industri penertiban industri hasil primer hasil hutan kayu yang hutan telah dilakukan pembinaan program penataan kawasan pilihan kehutanan persentase luas hutan hutan program pengembangan pilihan kehutanan ntp sektor perkebunan agribisnis perkebunan program peningkatan pilihan kehutanan produksi perkebunan ton produksi perkebunan program pembinaan, pilihan esdm pencapaian kinerja pengawasan dan pengelolaan bahan bakar pengembangan bahan bakar rkd diy kode nama program urusan bidangurusan indikator target a\|l2 \|. loo0000006oo lah program pembinaan, pilihan esdm pencapaian penyediaan energi pengembangan dan baru terbarukan sbm) pemanfaatan energi baru terbarukan program pembinaan, pilihan esdm rerata penurunan muka air (kurang dari pengawasan, pengendalian tanah pengelolaan, pendayagunaan air tanah program pembinaan dan pilihan esdm pencapaian kinerja pengawasan pelaksanaan pelaksanaan konservasi energi konservasi energi rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . ooh program pembinaan, pilihan esdm pencapaian kinerja pengembangan dan pengelolaan usaha pengawasan usaha pertambangan pertambangan program pengembangan pilihan pariwisata jumlah kunjungan wisatawan orang pemasaran pariwisata" dtw program pengembangan pilihan pariwisata jumlah daya tarik wisata dtw destinasi pariwisata" program pengembangan pilihan pariwisata jumlah pokdarwis pokdarwis kemitraan rkd diy kode nama program urusan bidang urusan al\|l2 ooh program pengembangan desa pilihan pariwisata jumlah desa wisata desa wisata wisata" program peningkatan pilihan kelautan dan jumlah dokumen perijinan dokumen kesadaran dan penegakan perikanan tangkap dan budidaya hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut program peningkatan mitigasi pilihan kelautan dan jumlah penerima manfaat atas orang bencana alam laut dan perikanan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim prakiraan iklim laut program pengembangan pilihan kelautan dan produksi perikanan budidaya ton budidaya perikanan perikanan rkd diy kode nama program urusan bidang urusan ooh program pengembangan pilihan kelautan dan produksi perikanan tangkap ton perikanan tangkap" perikanan program optimalisasi pilihan kelautan dan konsumsi ikan per kapita dan pengelolaan dan pemasaran perikanan angka ketersediaan kg kapita produksi perikanan program pengembangan pilihan kelautan dan luas kawasan budidaya air kawasan budidaya laut, air perikanan laut, air payau dan air tawar payau dan air tawar program rehabilitasi pilihan kelautan dan rasio kawasan konservasi ekosistem dan cadangan perikanan perairan terhadap total luas sumberdaya alam perairan total rkd diy kode nama program urusan bidang urusan al\|la2 program peningkatan kualitas pilihan kelautan dan ntp sektor perikanan sdm dan kelembagaan perikanan perikanan dan kelautan program perlindungan pilihan perdagangan jumlah http yang diterpa dan unit konsumen dan pengamanan diterpa ulang perdagangan program peningkatan dan pilihan perdagangan nilai eksport juta uss pengembangan ekspor program peningkatan efisiensi pilihan perdagangan jumlah sup" sup perdagangan dalam negri rkd diy kode nama program urusan bidang urusan . program pengembangan pilihan industri jumlah ikm ikm industri kecil dan menengah" program peningkatan pilihan industri nilai produksi ikm ribu kemampuan teknologi industri rupiah program pembinaan dan pilihan industri jumlah ikm industri kreatif ikm pengembangan industri kreatif kreatif" program pengembangan pilihan ketransmigrasian persentase besaran calon wilayah transmigrasi transmigran yang ditempatkan program pelayanan umum prosentase pelayanan administrasi perkantoran administrasi perkantoran rkd diy kode nama program urusan bidang urusan poo0000006oo lao program peningkatan sarana umum prosentase penyediaan dan dan prasarana aparatur pemeliharaan sarana prasarana aparatur program peningkatan disiplin umum prosentase disiplin aparatur aparatur program fasilitasi umum prosentase kelancaran pindah pindah purna tugas pns dan purna pns program peningkatan umum terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya kapasitas sumberdaya apapun aparatur program peningkatan umum terwujudnya ketatausahaan pengembangan sistem keuangan dan manajemen pelaporan capaian kinerja dan pencapaian kinerja program keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd rkd diy bab penutup rencana kerja pembangunan daerah rkd) diy tahun adalah dokumen perencanaan yang mengembang misi pelaksanaan pembangunan tahun kedua yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode rkddiydiy, pemerintah kabupaten kota se diylebih lanjut lagi, baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkaitsemadi vasih terdapat wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berpotensi menjadi kadaluwarsa penagihan,serta meringankan beb, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam dan peraturan daerah daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tentang pajak daerah, gubernur dapat memberikan penghapusan sanksi administratifalam peraturan gubenurdaftaran adalah pendaftaran awal oleh wajib pajak bagian unit layanan bukti pemilik kendaraan bermoto: pendaftaran pada tanggal april sampai dengan juli dan pembayaran pada tanggal april sampai dengan agustuss peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor tahun masih terdapatrp.bantuan untuk kelembagaanurusan pemerintahan perhubungan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan organisasi skpd dinas perhubungan, komunikasi dan informatika belanja daerah tahun anggaran kode rekening uraian penjelasan tw most program peningkatan pelayanan angkutan penyelenggaraan pelayanan angkutan umum buy the servicebiaya operasional kendaraan bok) belanja biaya operasional kendaraan bok) belanja jasa petugas halte belanja jasa petugas halte belanja perawatan kendaraan bermotor belanja surat tanda nomor kendaraan belanja surat tanda nomor kendar
salinan celeng ltelah diubah terakhir dengan beserta perubahanny, bahwa setelah dilakuan evaluasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan fleksibilitas pemanfaatan rumah daerah maka pengaturan penghunian rumah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf sudah tidak relevan lagi, sehingga peraturan gubernur nomor tahun tentang penghunian rumah daerah bermemutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang pemanfaatan rumah daerah. dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud denganrumah jabatan adalah rumahskpd, pegawai negeri sipil non pegawai negeri sipilpegawai negeri sipil yang memenuhi persyarjanjian pemanfaatan rumah daerah adalah perjanjian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan penghuni sebagai pelaksanaan teknis pemanfaatan rumahserta lembaga lain lingkungan pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta. jenis rumah daerah terdiri atas rumah jabatan, rumah jabatan tertentu eselon ii kepala skpd, rumah jabatan tertentu pns non pns, dan rumah dinas. daftar rum, selama yang bersangkutan menjabat eselon ii kepala skpd, pns non pns yang ditunjuk kepala skpd berhak menghuni rumah jabatan tertentu pns non pnsselama yang bersangkutan menjadi pnstindak lanjut teknis pemanfaatan rumah jabatan diatur dengan perjanjian pemanfaatan rumah jabatan yang ditandatangani oleh gubernur dan sekretaris daerahtindak lanjut pemanfaatan rumah jabatan tertentu diatur lebih lanjut dalam perjanjian yang ditandatangani oleh sekretaris daerah dan pejabat eselon ii kepala skpd yang bersangkutan(l) pns sertahuruf dengan surat penunjukkan kepala skpd. kepala skpd sebagaimana dimaksud pada mengajukan surat izin penghunian sip) kepada pembantu pengelola, dengan melampirkan surat penunjukkan kepala skpd. pembantu pengelola membuat surat izin penghunian sip), paling sedikit memuat obyek penghunian, jangka waktu, hak dan kewajiban penghuni, larangan, dan sanksi. format siptindak lanjut pemanfaatan rumah dinas diatur lebih lanjut dalam perjanjianformat perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam dan dengan contohrumusan perhitungan dan besaran kontribusi penggunaan rumah dinas ditetapkan dengan keputusan pembantu pengelola. besaran kontribusi penggunaan rumah dinas dihitung dengan mempertimbangkan luas bangunan dan harga satuan bangunan, nilai sisa bangunan dan kelas bumi. pembantu pengelola bertugas merenovasidan cc. rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala skpd selaku pengguna bertugas merenovasi terhadap rumah jabatan tertentu pns non pns sebagaimana dimaksud dalam huruftim. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan: oleh gubernur untuk rumah jabatan, oleh sekretaris daerah untuk rumah jabatan tertentu bagi pejabat eselon dan kepala skpd, oleh pembantu pengelola untuk rumah jabatan tertentu pns non pnsmenjadi milik daerah. penghuni rumah daerah yang telah menempati dan mempunyai sip sebelum dikeluarkannya peraturan gubernur ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sip. pensiunan pegawai, janda duda pensiunan yang telah memiliki surat perjanjianperjanjian dapat mengajukan kembali permohonan penghunian kepada pembantu pengelola selambat lambatnya (satu) bulan sebelum berakhirnya surat perjanjian. penghunian sebagaimana dimaksud pada dikenakan uang kontribusi penggunaan rumah dinas sebesar (dua ratus persen) dari tari penggunaan rumah dinas. apabila pensiunan pegawai, janda duda pensiunan sebagaimana dimaksud pada tidak mengajukan permohonangunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan atau dapat disewakan maka:daftar rumah daerah mmm dewan jl. kuncen jl. hos cokroaminoto yogyakarta jl. banjarsari nomor30 sleman jumeneng, sumbersari, mati, sleman jl. sriti nomor dengan baru, depok, sleman jl. sriti nomor dengan baru, depok, sleman jl. sriti nomor dengan baru, depok, sleman jl. cik tiro yogyakarta jl. sagan i yogyakarta wisma cemara gading jl. cendana yogyakarta ' jll padang no4 caturtunggal, depok, sleman komplek griya permata hijau, kawasan, yogyakarta ' ' jl. kapas, ledakan, caturtunggal, depok. sleman aan maan sea yogyakarta jll kusumanegara168 yogyakarta jll kusumanegara168 yogyakartajl. bantuan29 yogyakarta jl. bantuan29 yogyakarta bea mann koto dir yogyakarta o o jl. bima jurugentong, banguntapan, bantul ' ) \| ji. bima jurugentong, banguntapan, bantul ' \| ji. bima juugeniong, banguntapan, bantul \| jl. bima jurugentong, banguntapan. bantul ' ) jl. d.i panjaitan mantrijeron, yogyakarta arisan lahan kotagede, yogyakarta 2g7g pelemwulung, banguntapan, bantul pelemwulung, banguntapan, bantul pelemwulung, banguntapan, bantul tt pelemwulung, banguntapan, bantul pelemwulung, banguntapan, bantul zr pelemwulung, banguntapan, bantul pelemwulung, banguntapan, bantul tr pelemwulung, banguntapan, bantul didikan88 yogyakarta momlubsialadasssakas basi man bantul masing lor, ambarketawang, gamping, sleman dipowinatan, keparahan, merangsang, yogyakarta masukan, condongcatur, depok, sleman dinas pertanian diy rotasi lang keterangan rumah daerah dengan kantor rapikan kalung pas yaa uap palawija gading gununakaal a99 aga utd palawija, gading, gunungkidul badan pendidikan dan latihan diy lokasi oey gn. keterangan m2) (m2) dengan kantor dinas pendidikan, pemuda dan olahraga diy meat keuangan m2) (m2) rumah daerah satu komplek kesan kanan komplek slb negeri pembina yogyakarta dinas kesehatan diy keterangan tan papeles, keinginan, tirtomartani, kawasan, sleman dinas pekerjaan umum, perumahan dan esdm diy uma toa pap koor m2) (m2) jutawan, bangunharjo, seon, bantul ') ) ) e\| jutawan, bangunharjo, seon, bantul jutawan, bangunharjo, seon, bantul bawang, trimulyo, jetis, bantul rombongan, sukorejo, santoso, kulonprogo patok wetan, banjaroyo, kalibawang, kulonprogo kepuh, widomartani, ngemplak, sleman dinas kelautan dan perikanan diy lokasi keterangan m2) (m2) balai benih air tawar obat) sendangsari, rumah daerah pengasih, kulonprogo satu komplek dengan kantor balai benih udang galah bug) sama, bantul balai benih udang galah bug) sama, bantul ada. balai benih udang galah bug) sama, bantul sda balai benih udang galah bug) sama, bantul sdabejiharjo, sdasda balai benih air laut bal) sunday, gunungkidul pelabuhan perikanan pantai ppp) saeng gunungkidul pelabuhan perikanan pantai ppp) saeng sda gunungkidul dinas tenaga kerja dan transmigrasi diy makasih asrama transit, jl. hos cokroaminoto nomor yogyakarta asrama transit, jl. hos cokroaminoto nomor yogyakarta rumah daerah asrama transit, jl. hos cokroaminoto nomor yogyakarta atu kadi asrama transit, jl. hos cokroaminoto nomor engan kantor yogyakarta asrama transit, jl. hos cokroaminoto nomor yogyakarta jl. kyai mojo yogyakarta dinas sosial diy lokasi panti penyantun wanita andes, panggungharjo, rumah daerah seon, bantul satu komplek panti penyantun wanita andes, panggungharjo, dengan kantor seon, bantul panti sosial bina karya sidomulyo, karangrejo, tegalrejo, yogyakarta panti sosial bina karya sidomulyo, karangrejo, tegalrejo, yogyakarta aa. panti sosial bina karya sidomulyo, karangrejo, sda tegalrejo, yogyakarta panti sosial bina karya sidomulyo, karangrejo, tegalrejo, yogyakarta panti sosial karya wanita sidoarjo, godaan, sleman panti sosial kresna reda budi luhur unit asongan bantul panti sosial bina remaja peran, pribadi, sleman sosial bina remaja peran, pribadi, sleman .sda panti sosial bina remaja peran, pribadipamanda putra spp) napa sda karangrejo, purwomartani, kawasansdaudi bakti sda kepek wonosari, gunungkidul panti sosial bina netra isbn) seon, bantul jl. parangtritis seon, bantul panti sosial bina netra isbn) seon, bantul jl. .sda parangtritis seon, bantul panti sosial bina netra isbn) seon, bantul jl. parangtritis seon, bantul dinas kehutanan dan perkebunan diy keterangan lokasi lag serangan sumberejo, ngawi, player, gunungkidul tahunan, karangduwet, pilihan, gunungkidul panggang, girimarto, panggang, gunungkidul plumpungan, gedangsari, karangrejo, gunungkidulformat surat ijin penghunian ppa pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kepatihan danurejan telp. psw. fax. tag yogyakarta area e mail duka@ duka.jogjaprov.go.id surat izin penghunian rumah jabatan tertentu pns non pns nomor berdasarkan peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor . tahun . tentang pemanfaatan rumah daerah. surat kepala dinas badan .iieesu. daerah istimewa yogyakarta nomor bee. tanggal. perihal penunjukkan personel. dengan ini kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah istimewa yogyakarta, memberikan izin penghunian kepada nama nip pangkat jabatan instansi jumlah keluarga (satu) orang, sebagai berikut: nama anggota keluarga tempat tgl lahir hub kel lho ee ket: laki laki, perempuan untuk menempati rumah jabatan tertentu yang berlokasi alamat rumah luas tanah luas bangunan barang inventaris sebagai tempat tinggal rumah tinggal keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut: penghuni berkewajiban menempati rumah jabatan tertentumelihara kebersihan dan menjaga keamanan lingkungan: dan menyerahkan kembali rumah jabatan tertentu kepada pemerintah daerah diy selambat lambatnya (tigberhak menempati rumah jabatan tertentujabatan tertentumengubah fungsi rumah jabatan tertentu. sip berakhir, apabila jangka waktu berlaku berakhir,: dan meninggal dunia. sip ini berlaku untuk waktu (tiga) tahun terhitung sejak tanggal . sampai dengan .iiyogyakarta, pemegang pembantu pengelola, surat izin penghunian, tembusan disampaikan kepada yth. inspektur diy, kepala bkd diy: kepala dinas badan .omanfaatan rumah daerah format perjanjian pemanfaatan perjanjian antara pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta dengan saudara inn nnnoommennnnnnnnnnnnnnn nomor tentang pemanfaatan rumah jabatan rumah jabatan tertentu eselon i kepala skpd rumah dinas ) milik pemerintah daerahtentang pemanfaatan rumah daerah, kami yang bertanda tangan bawah ini nama nip jabatan alamat kepatihan, danurejan, yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak pertama nama jabatan alamatselanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai para pihak. bahwa para pihak telah setuju dan mufakat untuk mengadakan perjanjian pemanfaatan rumah jabatan rumah jabatan tertentu eselon il kepala skpd rumah dinas yang terletak mean, yang oleh para pihak telah diketahui keadaan dan letaknya dengan ketentuan sebagai berikut bab obyek perjanjian obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian ini adalah rumah jabatan rumah jabatan tertentu eselon ii kepala skpd rumah dinas ) milik daerah yang terletak .oooooooo woo dengan data sebagai berikut: luas tanah luas bangunan barang inventaris la. dst selanjutnya disebut obyek perjanjian. bab maksud dan tujuan pihak pertama menyerahkan penggunaan menyewakan ) obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam kepada pihak kedua adalah untuk peningkatan pelayanan dan peningkatan tertib administrasi penggunaan obyek perjanjian. pihak kedua akan memanfaatkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam hanya untuk tempat rumah tinggal bab iii jangka waktu perjanjian pemanfaatan obyek perjanjian ini ditetapkan untuk jangka waktu . tahun terhitung mulai tanggal . sampai dengan . . perjanjian pemanfaatan obyek perjanjian berakhir apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam berakhir. perjanjian pemanfaatan obyek perjanjian berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam apabila: pihak kedua purna tugas, pihak kedua pindah dan atau keluar dari pemerintah daerah: pihak kedua mengundurkan diri: pihak kedua meninggal dunia: pihak pertama akan memanfaatkan obyek perjanjian. bab kewajiban dan larangan pihak kedua wajib menempati obyek perjanjian selambat lambatnya dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak ditandatangani perjanjian. merawat dan memelihara obyek perjanjian, menjaga keamanan, menjaga kebersihan lingkungan, membayar pajak bumi dan bangunan, retribusi dan lain lain yang berkaitan dengan pemanfaatan obyek perjanjian dan membayar biaya pemakaian listrik, telepon, air dan atau gas: membayar uang kontribusi penggunaan atas obyek perjanjian dengan besaran yang telah ditentukan, khusus untuk penghuni rumah dinas, menanggung segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan kelalaiannya, mengosongkan dan menyerahkan kembali obyek perjanjian dalam keadaan baik kepada pihak pertama dan tanpa syarat apapun apabila perjanjian berakhir: dan membayar bea meterai dari dokumen pemanfaatan obyek perjanjian. tidak diperbolehkan memindahtangankan dan atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh obyek perjanjian dan lingkungan obyek perjanjian kepada pihak lain baik untuk keperluan yang sama maupun keperluan lain. tidak diperbolehkan mengubah fungsi obyek perjanjian. tidak diperbolehkan menggunakan sebagian atau seluruh obyek perjanjian untuk keperluan lain luar yang telah ditentukan. dari pihak pertama. dalam hal pihak pertama memberikan izin tertulis untuk mengubah bentuk dan atau menambah bangunan sebagaimana dimaksud dalam maka seluruh biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab pihak kedua. atas biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada pihak kedua tidak berhak menuntut kompensasi dalam bentuk apapun. penambahan atau perubahan bangunan menjadi milik daerah. bab denda dan sanksi apabila pihak kedua melanggar ketentuan dalam dan maka perjanjian batal demi hukum, tanpa mengurangi kewajiban kewajiban yang belum dilunasi oleh pihak kedua. kelambatan pembayaran setoran uang kontribusi penggunaan rumah dinas dikenakan denda (sepuluh persen) per bulan dari pokok uang penggunaan rumah dinas. apabila kelambatan pembayaran uang kontribusi penggunaan rumah dinas selama (enam) bulan berturut turut maka perjanjian batal demi hukum. bab penyerahan kembali obyek perjanjian apabila perjanjian berakhir maka pihak kedua harus mengosongkan dan menyerahkan obyek perjanjian dalam keadaan baik kepada pihak pertama tanpa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun. penyerahan obyek perjanjian paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian berakhir. penyerahan dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani para pihak. bab vii keadaan memaksa force majeure apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan obyek perjanjian ini timbul kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa maka kerugian tersebut ditanggung sendiri sendiri oleh para pihak. keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, taufan, gunung meletus), sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang jelas jelas dinyatakan dalam keadaan memaksa. keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada harus memiliki dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antar para pihak apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai, maka para pihak sepakat memilih tempat menyelesaikan permasalahan pengadilan negeri setempat babdendkhusus untuk pemanfaatan rumah dinas bab penetapan, besaran uang penggunaan rumah dinas dan cara pembayaran pihak kedua dikenakan uang kontribusi penggunaan obyek perjanjian sesuai dengan keputusan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah istimewa yogyakarta nomor . tanggal . ang \|. besarnya uang kontribusi penggunaan obyek perjanjian adalah .," (eenenenennnnnnnnnnnnnaaan) per bulan. uang kontribusi penggunaan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada disetor oleh pihak kedua bendahara penerimaan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah istimewa yogyakarta paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berjalan. bab ketentuan penutup pihak kedua memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk mengosongkan obyek perjanjian, apabila perjanjian berakhir atau jika pihak kedua melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini. segala biaya yang timbul sebagai akibat pengosongan atas obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pihak kedua. segala ketentuan dan syarat syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat para pihak yang menandatangani. perjanjian ini dibuat (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak. perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani para pihak dan dilaksanakan mulai tanggal . . oma dibuat yogyakarta pada tanggal pihak kedua pihak pertama coret yang tidak perluris nmbahasan revisi usulan dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta urusan tata ruang tanggal maret antara pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta dengan kementerian pekerjaan umum republik indonesia terjadi perubahan program penataan ruangkode pekerjaan umum, organisasi dinas pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineralskpd dinas pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral mtb mob bee bit menyusun materi teknismenyusun kajian lingkungan hidup strategis (lhs)sebelum perubahan sesudah perubahan naas . mme,.uu. n n"n"m smadaerah istimewa yogyakartayek dalam peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dapat dioptimalkan sebagairp1ekor rp60. harga terendah produktif (afkir) anak kelinci hias sesuai jenis: ukuran kecil ukuran sedang ukuran besar (umur bln) (umur 5bln) (umur bln) rp75. rp100. rp150. harga terendah jb. flag (lokal) rp60. rp80. rp125. harga terendah ole anggar skor rp75000, rp100. rp150. harga terendah \|a metnerland dat ekor rp75000, rp100. rp150. harga terendah min head kor rp75000, rp100. rp150000, hargaterendah (lk romana loop ekor rp75: rp100. rp150. harga terendah ole den ekor rp7 s00000 rp100. rp150. hargaterendah daun pepaya rp500, harga terendah yabittamamanhias: sambung dara polybag rp2. harga terendah ebitsayuran peek lokasi: balai pengembangan perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian 10x 5cm) emtreskakao bates hargaterendah buahkelengkeng is00000 hargaterendah beninfbbu buahnya bang rp230000 tinggi 300m benihfbibtkrisan stek rp10000 tinggi: 80m cm, isi batang, tinggi 15x15 cm, isi batang, tinggi jenis satuan tarif keterangan sertifikasi benih kelapa dalam bentuk butir rp5, butirtrenggalek salinan peraturan bupati trenggalek nomor tahun tentang pedoman pengelolaan bantuan biaya pemilihan kepalndukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun dan pemberian bantuan biaya pemilihan kepala desa dapat berjalan tertib, lancar dan bertanggungjawab, perlucamat wilayntuan adalah bantuan(l) maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman agar pemberian bantuan biaya pemilihan kepala desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah agar pemerintah desa mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan tertib, lancar dan aman. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah: sumber dan alokasi bantuan: mekanisme: cc. penggunaan, dan pertanggungjawaban. bab sumber dan alokasi bantuan bantuan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten trenggalek tahun anggaran penentuan besarnya bantuan untuk masing masing desa dihitung dengan formula: bantuan minimal untuk masing masing desa sebesar rp3. (tiga juta rupiah), dan bantuan proporsional untuk masing masing desa dihitung dengan indeks rp1. (seribu dua ratus lima puluh rupiah) tiap satu orang pemilih. besarnya bantuan proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan pada jumlah pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. bab mekanisme permohonan pencairan bantuan untuk desa diajukan oleh kepala desa atau penjabat kepala desa kepada bupati melalui camat. permohonan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan daftar pemilih tetap yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan kepala desa. penyaluran bantuan dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu bidang pemerintahan desa badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan cara ditransfer rekening pemerintah desa. bantuan sebagaimana dimaksud dalam wajib dimasukkan dalam apb des tahun berkenaan. bab penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam digunakan antara lain untuk: belanja cetak dan foto copy, belanja rapat rapat (honor rapat dan makan minum rapat), belanja perjalanan dinas, pemberian bbm: honorarium panitia, biaya akomodasi, biaya makan minum pelaksanaan kegiatan, dan biaya keamanan. bab vii pertanggungjawaban kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada bupati melalui kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa paling lambat (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara selesai. laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi dana yang diterima, dan b.rincian penggunaannya dan dihampiri kwitansi pendukelanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada desa kabupaten trenggalek tahun anggaranv tanggal februari
pangan bupati trenggalekmpat khusus parkiruntuk skpd pengelola unit kerja skpd yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, paling lambat (satu kali dua puluh empat) jam harus sudah disetorkan rekening bendahara umum badan layanan umum daerah. pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada sampai dengmenggunakan dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon maupun kartu langganan maka bentuk dokumen dimaksud berpedoman pada ketentuanoleh wajib retribusi kepada bupati melalui kepala skpd pengelola. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dihampiri: skr dan atau dokumen lain yang dipersamakan, tanda bukti pembayaran retribusi apabila pembayaran dilakukan berdasarkan skr: dan perhitungan pengenaan retribusi dan perhitungan kelebihan pembayaran menurut wajibpengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan. dengan dikabulkannya pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam paling lama (satu) bulan kepala skpd pengelola menetapterutang. pembayaran utang retribusi sebagaimana dimaksud padamelebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada kepala skpd pengelola memberikan imbalan bunga sebesar (dua persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi. pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan membebankan pada kode rekening anggaran pendapatan untuk pengembalian kelebihan pembayaran yang terjadi dalam tahun yang sama. untuk pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya dibebankan pada kode rekening belanja tidak terduga. pengembalian sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan menerbitkan spm oleh pengguna anggaran dan sp2d oleh bud didukung dengan bukti yang lengkap dan sahpengelolaviii tata cara penghapusan piutang retribusi yang tidak mungkin tertatihtanpa meninggalkan harta warisan dan atau ahli waris: dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, atau tidak diketahui lagi keberadaannya. penghapusan piutang retribusiberpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, keputusstandar minimal cetakan dokumen lain pemerintah kabupaten trenggalek pemerintah kabupaten trenggalek pemerintah kabupaten trenggalek @) skpd ) skpd ) skpd ) jl. . nomor telepon (xxxx) xxxxx jl. . nomor telepon (xxxx) xxxxx jl. . nomor telepon (xxxx) xxxxx trenggalek (kode pos) trenggalek (kode pos) trenggalek (kode pos) tanda pembayaran retribusi tempat tanda pembayaran retribusi tempat tanda pembayaran retribusi tempat khusus parkir khusus parkir khusus parkir peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor tahun tahun tahun seri "") nomor xxxxx ") seri "") nomor xxxxx ") seri "") nomor xxxxx ") masa retribusi'""") masa retribusi'""") masa retribusi'""")polisi kendaraan . polisi kendaraan . polisi kendaraan . lembar kontrol lembar ditempel kendaraan lembar untuk wajib retribusi tempat tempat pemotongan untuk pemotongan untuk penyobekan penyobekan keterangan isian: nama skpd pengelola bupati trenggalek, ") seri dalam bentuk huruf ttd ian mulyadi salinan sesuai dengan aslinya ikan masa retribusi yang diberlakukan pada sekretariat daerah dikelola skpd pengelolaicdinas pendapatan adalah dinas pendapatan kabupaten trenggalek. inspektorat adalah inspektoratpala dinas adalah kepala dinas pendapatan kabupaten trenggaleforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat peluang kertasbayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, pemungutan, pengembalian kelebihan pembayaran, penghapusan piutang, pemberian dan pemanfaatan insentif retribusimbayaran, penyetoran dan tempat, tata cara penghapusan piutang retribusi yang tidak mungkin tertatih: dan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pengelola: bagian lembar untuk ditempel kendaraan wajib retribusikelancaran pelaksanaan tugyang melakukan perjalanan dinas dan sesuai dengmaka perlu mengaturmajalengkrsetujuanerasa bupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pnsmenandatangani spp. format dan bentuk spp sebagaimana tercantum dalam lampiran,pelatihan dinas luar tempat kedudukan: dan menjemput mengantarkan . menjemput mengantarkan tempat pemakaman jenazah bupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan ptt yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas: bab iii biaya perjalanan dinas biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: uang harian: biaya transport: cc. biaya penginapan: uang representatif: sewa kendaraan dalam kota. uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan menurut jumlah hari secara lumpur yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal. biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan sesuai dengan biaya riil dandan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang: retribusi yang dipungut terminal bis stasiun bandara pelabuhan dan retribusi tol bagi yang menggunakan kendaraan dinas pribadi: untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas pribadi biaya transport diberikan berupa penggantian biaya bahan bakar yang besarnya disesuaikan dengan kapasitas kendaraan yang dipakai oleh: bupati wakil bupati ketua dprd setiap liter: wakil ketua dprd setiap liter: cc. anggota dprd setiap liter: pejabat eselon setiap kmj liter: pejabat eselon iii atau gol. setiap liter: besaran sansanaraaaa uang transport bagi pejabat eselon iv, gol. iii, gol. ii, gol. dan ptt disetarakan dengan pejabat eselon iii. besaran uang transport ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut uang transport jarak tempuh harga bahan bakar kapasitas kendaraan biaya penginapanmenginap tempat yang resmi yaitu hotel atau penginapan lainnya uang representatif sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan secara lumpur merupakan biaya yang diperlukan untuk bupati wakil bupati dan ketua dprd: wakil ketua dprd: cc. anggota dprd dan pejabat eselon ii. sewa kendaraan dalam kotabiaya sewa kendaraan dalam kota bagi bupati wakil bupati. besaran uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kotbupati wakil bupati pimpinan dprd: tingkat untuk anggota dprd serta pejabat eselon ii: cc. tingkat untuk pejabat eselon iii atau gol. iv: tingkat untuk pejabat eselon atau gol. iii: tingkat untuk pns gol. ii, dan ptt. fasilitas . fasilitas penginapan dan transport bagi bupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap ditetapkan dengan keputusan bupatsetujuanupati wakil bupatiuang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representatif dan biaya sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf dan diberikan biaya transport penuh dan khusus untuk uang harian bagi yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai huruf diberikan setinggi tingginya y6o (tiga puluh persen) dari uang harian yang berlaku: cc. uang harian, biaya transport dan biaya penginapan sebanyak banyaknya (empat) orang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf war. uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang kurangnya jam, menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas: wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan ptt yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas:pimpinan dan anggota dprd, pns dawakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan ptt. dikecualikan dari ketentuan bagi sekretaris pribadi dan atau ajudan bupati wakil bupati dapat menginap pada hotel penginapan yang sama dengan kelas dan fasilitas hotel penginapan bagi bupati wakil bupati. .eee a.ibupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan ptt hanya diberikan uang harian. selain bupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan pttbupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan ptt.ro. pejabat yang berwenang,tempat tujuan yang memerlukan waktu kurang dari jam pergi pulang dapat menginap dengan pertimbangan urgensitas permasalahan dan harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yangjabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran iibupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan ptt yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang disertai laporan pelaksanaan tugas. uang harian dan. biaya transport, biaya penginapan dan biaya sewa kendaraan dalam kota,cc. tiket pesawat : bukti pembelian bahan bakar kendaraan dan retribusi tol: bukti pembayaran moda transportasi lainnya: dalam hal tiket transportasi sebagaimana dimaksud pada tidak diperoleh, bupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan ptt sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran ipenginapan. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya sewa kendaraan dalam kota dapat berupa akuntansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh tempat penyewaan kendaraan atau pihak penyewakantorbupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan pttrosedur pembayaran biayawakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan ptt yang melaksanakan perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran dari up tup yang dikelola. pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam dapat dibayarkan untuk satu hari uang harian: satu hari uang representatif: perkiraan biaya transportasi. lnanaasansanaaa:cc:: dan peraturan bupati nomor tahun tentang perubahan lampirandicabut dan dinyatakan tidak berlaku. senpit.tatang bagai mpi lampiran peraturan bupati majalengka nomor tahun tanggal januarintah perjalanan dinas tampak depan pemerintah kabupaten lembar majalengka kode nomor surat perintah perjalanan dinas pejabat berwenang yang memberibiaya perjalanan dinas maksud perjalanan dins alatangkutanyang" cc. pengikut: nama tinggallah keterangan pembebanan anggaran instansi mata anggaran ket coret yang tidak perlu dikeluarkan di: tanggal pejabat yang berwenang) nip. tampak belakangpada tanggal dinas tersebut atas perintahnya dan semata mata kepal yang pejabat lain yang ditunjuk, ditunjuk, nip. nip. viii. perhatian: pejabat yang berwenang menerbitkan spp,hparsesuai dengan aslinya apkepakabagian hukum, majalengka (serta jpg ller.o lampiranjabat yang berwenang, yang melaksanakan perjalanan dinas, pang ara araapkepaka bagian hukum, majalengka kali tatang bagai mp19 lampiran iiibendahara, yang menerima, nip. nip, perhitungan spp rampung ditetapkan sejumlah aannannnannnnnnnnnnnnnnnnnnnan yang telah dibayar semula aanananannnnnannnnnannnnnnnnnnnnaaa sisa kurang lebih aannannnannnnnnnnnnnnnnnnnnnan pejabat yang berwenang, nippkepakabagian hukum, majalengka (serial, aah tni
berita daerah salinan kabupaten majalengka reni nomor tahunrlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan unit layanan pengadaan ulp) barang jasmajalengka. bab nnnasasansaabab pembentukan dan kedudukan ulp dengan peraturan bupati ini dibentuk unit layanan pengadaan ulp) barang jasa kabupaten majalengka. ulp sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan sekretariat daerah kabupaten majalengka. bab iii tujuan dan ruang lingkup tugas ulp ulpadanya kepastian hukum dalam proses pengadaan barang jasa: menjamin :engkoordinasikan pengadaan barang jasa luar sebagaimana dimaksud pada huruf bab organisasi bagian kesatu tugas ulp ulp mempunyai tugas:. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang jasa: melaksanakn perubahannya kedalam daftar hitam serta melaporkannya kepada lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintahbagian kedua perangkat organisasi perangkat organisasi ulp terdiri atas kepala: sekretariat: kelompok kerja pengadaan, terdiri dari kelompok kerja pengadaan barang: kelompok kerja pengadaan pekerjaan konstruksi: kelompok kerja pengadaan jasa konsultansi:persyaratan dan tugas perangkat organisasi paragraf kepala ulpkelompok kerja pengadaan: bumi. paragraf . paragraf sekretariat sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dengan pelaksana teknis dan administrasi dari fungsional umum yang ditugaskan pada sub bagian fasilitasi pengadaan bagian pengendalian program dan pembangunan setda kabupaten majalengkapengadaan: dan menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat: paragraf kelompok kerja: cc.untuk ditetapkan oleh pa kpa ppk: mengumumkan seluruh rencana pengadaan baik secara elektronik maupun secara manual: mengumumkan pengadaan barang jasa surat kabar nasional, dan atau provinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum: mengusulkan calon pemenang kepada pa kpa ppk: membuat . membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan. melakukan koordinasi, bimbingan, arahan dan masukan dalam proses pengadaan yang dilakukan diluar proses lelang seleksi:dan melakukan tugas lain sesuai peraturan yang berlaku. bagian keempat pengangkatan dan pemberhentian perangkat organisasi kepala ulp diangkat oleh bupati dari pegawai negeri sipil. kelompok kerja pengadaan dan sekretaris diangkat oleh bupati atas usulan kepala ulp. pengangkatan staf sekretariat sesuai aturan yang berlaku bagi penempatan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten majalengka inspektorat kabupaten: pendapat pengguna anggaran: masukan dari asosiasi ahli pengadaan barang jasa pemerintah tingkat kabupaten. anggota kelompok kerja pengadaan diberhentikan oleh bupati atas usulan kepala ulp jikapemberhentian sekretaris dan staf sekretariat dilakukan jika terjadi perpindahan tugas pegawai. bagian kelima :standar operasional dan prosedurberdasarkan usulan paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada kepala ulp dalam waktu paling lambat (tujuh) hari sejak menerima usulan paket pekerjaan mengajukan usulan panitia pengadaan kepada kepala skpd dimaksud. kepala skpd selaku pengguna anggaran menetapkan panitia pengadaan paling lambat (dua) hari sejak menerima usulan panitia pengadaan dari kepala ulp. kepala ulp menyerahkan keputusan pembentukan panitia pengadaan yang disertai dengan surat tugas kepada kelompok kerja pengadaan paling lambat (dua) hari. kelompok kerja pengadaan yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada melakukan penyusunan jadwal, harga perkiraan sendiri dan dokumen pengadaan untuk diserahkan kepada kepala ulp paling lambat (empat belas) hari. kepala . kepala ulp menyampaikan usulan jadwal, harga perkiraan sendiri dan dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala skpd paling lambat (dua) hari. kepala skpd selaku pengguna anggaran menetapkan jadwal, harga perkiraan sendiri dan dokumen pengadaan paling lambat (dua) hari sejak menerima usulan dari kepala ulp. selain menetapkan jadwal, harga perkiraan sendiri dan dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada kepala skpd selaku pengguna anggaran menandatangani pakta integritas. dokumen dokumen sebagaimana dimaksud pada dan diserahkan kepada kepala ulp. kepala ulp menyusun perencanaan proses lelang paling lambat (dua) hari sejak diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud pada untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh panitia pengadaan pada kelompok kerja pengadaan. panitia pengadaan pada kelompok kerja pengadaan melaksanakan proses pelelangan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bagan alur standar operasional dan prosedur ulp tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab vii pembiayaan pembiayaan ulp dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majalengka dan atau anggaran pendapatan dan belanja negara. bab riil saran rakasa bab viii ketentuan penutup ketentuan mengenai tata naskah dinas ulp ditetapkan lebih lanjut oleh bupatsph kerap bagian hukum, etd ran majalengka opa
mona berita daerah kabupaten majalengka nomor:ta!a. penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majalengkabupati buru, bupati! buru, menimbang bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran serta terwujudnya kesatuan pemahaman atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerahru tahun anggaran bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf perlu menetapkan peraturan bupatido kngelolaan barang milikpedoman. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten burrencanaan pembangunan daerah adalah. kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten buruuru. inspektur adalah inspektur kabupaten buru. kepala bagian ekonomi dan pembangunan adalah kepala bagian ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah kabupaten bu angkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran pengguna barang. satuan kerat daerah. pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat ppt.buruabupaten buru. pengelola barang adalah sekretaris daerah kabupaten buru. penyimpanngadaan barangfburu. kelompok kerja adalah perangkat organisasi unit layanan pengadaanwarsr' .ud.lan untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanjaesekretariat layanan procurementortal procurement yang berfungsi sebagai administrator sistesaran (ban9rkd adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan's pedoman pelaksanaan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buru tahun anggaran sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. bab !li ketentuan lain lainburu dalam melaksanakan kegiatan. agar berpedoman pada peraturan bupati ini. babi ketentuan penutup dengan ditetapkan peraturan ini, makadenganabupaten buru tanggal maret nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tangga! diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati burubupati buru, ttd mm. rune hentrida?ni beda, nip.
salinan berita daerah kabupaten majalengka si nomor tahun peraturan bupati majalengka nomor tahun bupati majalengka, menimbang bahwa dengan telah ditetapkansatuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan. kepala. kepala dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan. unit pelayanan teknis dinas yang selanjutnya disingkat utd adalah unsur pelaksana tugas teknis pada satuan kerja perangkat daerah yang menanganipegawai. pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns, adalah pns sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, lingkungan pemerintah kabupaten majalengka. kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin tk, sd, smp, sma atau smkidentifikasi kekosongan kepala sekolah adalah proses penghitungan kemungkinan terjadinya kekosongan kepala sekolah berdasarkan fakta fakta tertentu sesuai peraturan perundang undangan yang berlakupns yang memangku jabatan fungsionaluntuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala meliputi beriman.tig sebagai guru tk, memiliki sertifikat kepala sekolah tk. . persyaratan umum untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepal. berstatus sebagai guru sd, memiliki sertifikat kepala sekolah sd. persyaratan umum untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala smpp. persyaratan khusus untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala smp meliputi berstatus sebagai guru smp, memiliki sertifikat kepala sekolah smp. persyaratan umum untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sm. persyaratan khusus untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sma meliputi berstatus sebagai guru sma, memiliki sertifikat kepala sekolah sma. persyaratan umum untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala smkk.untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala smk meliputi berstatus sebagai guru smk, memiliki sertifikat kepala sekolah smk. bab iii penyiapan calon kepala sekolah bagian kesatu tahapan kegiatan penyiapan calon kepala sekolah penyiapan calon kepala sekolah dilakukan setiap tahun secara terus menerus dan berkesinambungan. penyiapan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam meliputi rekrutmenidentifikasi kekosongan kepala sekolah, pengusulan calon kepala sekolah dan seleksi calon kepala sekolah. bagian kedua identifikasi kekosongan kepala sekolah identifikasi kekosongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam meliputi jumlah, jenis dan jenjang sekolah. identifikasi. identifikasi kekosongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas berdasarkan proyeksi (dua) tahun yang akan datang. hasil identifikasi kekosongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada dan diumumkan kepada seluruh utd dan atau satuan pendidikan. bagian ketiga pengusulan calon kepala sekolah (l) guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam atau dapat diusulkan kepada dinas untuk menjadi calon kepala sekolah. pengusulan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan jika terdapat kekosongan kepala sekolah sesuai jenis dan panjangnya. pengusulan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam untuk dan dilakukan oleh kepala utd setelah mendapat masukan dari pengawas sekolah yang bersangkutan. jumlah guru yang diusulkan menjadi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada sebanyak (satu setengah) sampai dengan (dua) kali jumlah kekosongan kepala sekolah wilayah kerjanya. . pengusulan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam untuk smp, sma, dan smk dilakukan oleh kepala sekolah masing masing sesuai jenis dan panjangnya setelah mendapat masukan dari pengawas sekolah yang bersangkutan. setiap kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada hanya dapat mengusulkan (satu) orang guru sekolahnya untuk menjadi calon kepala sekolah sesuai jenis dan panjangnya. bagian keempat. seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada meliputi seleksi administratif dan seleksi akademik. seleksi administratif sebagaimana dimaksud padadiusulkan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam atau seleksi akademik sebagaimana dimaksud padaalam. dalam melaksanakan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten. bagian kelima pendidikan dan pelatihan calo sesuai jenis dan panjangnya. pengangkatan penugasan guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan. pengangkatan penugasan guru menjadi kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah mendapatkan masukandalam ditetapkan oleh bupati sesuai peraturan perundang undangan yang berlakutugas tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah meliputi melakukan penilaian akseptabilitas terhadap guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah dan telah memperoleh sertifikat kepala sekolah. memberikan penilaian terhadap kelayakan kepala sekolah untuk mendapat perpanjangan masa tugas. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui dinas sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijak yang berlaku. bab vkepala dinas dengan mempertimbangkan penilaian dari tim penilai kinerja kepala sekolah. tim penilai kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh kepala dinas yang terdiri dari kepala bidang pada dinas yang membidangi pendidikan dasar, kepala utddan sd. kepala bidang pada dinas yang membidangi pendidikan dasarp. kepala bidang pada dinas yang membidangi pendidikan menengaha dan smk. penilaiankepemimpinan yang bersangkutan, dan usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah. kriteria patokan patokan dan instrument dalam penilaian kinerja kepala sekolah ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. hasil penilaian kinerja kepala sekolah dikategorikan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dalam tingkatan amat baik a), baik (b), cukup (c), sedang (d), dan kurang (e)peroleh nilai serendah rendahnya baik berdasarkan penilaian kinerja tahunan dan penilaian kinerja (empat) tahunan. perpanjangan. perpanjangan masa tugas setelah mendapat masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolahmindahan dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah kepala sekolah yang telah melaksanakan masa tugas dalam (satu) sekolah sekurang kurangnya (dua) tahun atau karena alasan tertentu, dapat dipindahtugaskan sekolah lain dalam jenis dan jenjang yang sama. . kepala sekolah berhenti dari penugasannya karena masa penugasan berakhir, mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru, atau meninggal dunia kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya karena permohonan sendiri, diangkat dalam jabatan lain, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat: dinilai berkinerja kurang dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam berhalangan tetap, atau tugas belajar lebih dari (enam) bulan, pemberhentian kepala sekolahbab viii pembiayaan biaya yang diperlukan untuk penyiapan dan pengangkatan kepala sekolah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majalengka dan atau dari sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ix. bab ketentuan lain lain seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam dapat diikuti oleh guru yang bukan pns pada sekolah madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat, apabila diminta oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan. pns guru yang telah memiliki sertifikat kepala sekolah dapat diangkat menjadi kepala sekolah madrasah sebagai tugas tambahan sekolah madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai jenis dan panjangnya, apabila diminta oleh penyelenggara sekolah madrasah bersangkutan. pns guru sebagaimana dimaksud pada tetap menjadi guru pada sekolah negeri semula dan melaksanakan kewajibannya sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengangkatan sebagai kepala sekolah madrasah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh penyelenggara sekolah madrasah yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari bupati. pns guru yang diangkat menjadi kepala sekolah madrasah sekolah madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam tunangannya dibebankan kepada penyelenggara sekolah madrasah yang bersangkutan. bab tap mengikuti ketentuan yang diatur dalam penetapan pengangkatan dan atau inpassingnyasampai dengan berakhir masa tugasnya.tetapi belum memiliki kualifikasi akademik setingkat sarjana atau diploma (d.iv), wajib mengikuti serta menyelesaikan pendidikan setingkat sarjana (s. atau diploma empat (d.iv) selambat lambatnya sampai dengan berakhir masa tugasnya. pada saat berlakunya peraturan bupati ini, guru yang masa tugas pertamanya sebagai kepala sekolah berakhir, dapat diperpanjang untuk (satu) kali masa tugas tanpa harus mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan memperoleh sertifikat kepala sekolah. perpanjangan. perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan apabila benar benar belum ada penggantinya yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan bupati ini. pada saat berlakunya peraturan bupati ini, guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah dan memenuhi persyaratan berdasarkandapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh sertifikat kepala sekolah selambat lambatnya sampai dengan masa tugas pertamanya berakhir. guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada yang sampai dengan masa tugas pertamanya berakhir belum memiliki sertifikat kepala sekolah, tugas tambahan sebagai kepala sekolahnya tidak dapat diperpanjang. bab . bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini,jalengkabupati trenggalek salinandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati trenggalek, menimbang bahwa agar penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desaabupaten dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun berjalan tertib, lancar dan menghasil perlu menetapkan peraturan bupatitrenggalek untuk periode (satu) tahun. musyawarah perencanaan pembangunan,pemangku kepentingan desaatuan kerja perangkat daerah kabupaten kota pada tahun berikutnya. musrenbang kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan kabupaten berdasarkan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah senja skpd) hasil forum satuan kerja perangkat daerah forum skpd)encana kerja pembangunan daerah rkd). forum satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut forum skpd, adalah wahana antar skpd dengsenja skpkabupaten trenggalek yang ditetapkan berdasarkpagu indikatif usulan kecamatan, yang selanjutnya disingkat pink, adalah rencana perkiraan dana pembangunan wilayah kecamatan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh skpdmaksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan baik yang merupakan bottom planning maupun top down planning: menumbuhkembangkan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan sejak dari proses perencanaan, dan untuk mempermudah pelaksanaan perencanaan pembangunan baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: untuk mewujudkan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan untuk mewujud. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah: musrenbang desa kelurahan: musrenbang kecamatan: cc. forum skpd: musrenbang kabupaten: dan pembiayaan. bab musrenbang desa kelurahan musrenbang desa kelurahanmusrenbang desa kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu ke (empat) bulan januari. para pemangku kepentingan yang hadir dalam musrenbangdesa kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa lurah, diikuti oleh para pemangku kepentingan desa kelurah. berita acarakecamatan. pedoman penyelenggaraan musrenbang desa kelurahusrenbang kecamatan musrenbang kecamatan sebagaimanakecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke (tiga) bulan februari.abupaten pada forum skpd. pedoman penyelenggaraan musrenbang kecamatum skpd forum skpd sebagaimana dimaksud dalam huruf(l)(satu)(l) hasil forum skpdforum skpd,usrenbang:encana kerja pemerintah dan rkd provinsi. musrenbang kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh bappeda. hasil musrenbang kabupatenmusrenbang kabupatesegala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan musrenbang desa kelurahan, musrenbang kecamatan, forum skpd dan musrenbang kabupatehukum, anik suwardi
png bupati bone feo:csis iii peraturan bupati bonedengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bone, menimbang bahwa dalam rangka upaya pemerintah daerah mengendalikan pertumbuhan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern adalah melalui perizinan pengelolaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern:rhadap: bahwa dalam rangka efesiensi waktu, memaksimalkan pelayanan serta memusatkan pelayanan izin usaha pengelolaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern pada pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu melimpahkan kewenangan pengelolaan administrasi dan penandatanganan izin usaha pengelolaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern kepada kepala badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bone, bahwa berdasarkan pertimbangan' sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf atas, maka perlu menetapkan peraturan bupati boneot, tambahan lembaran daerah kabupaten bone tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupatibabibadan pelayanan perizinan terpadu adalah badan penyelenggara kegiatan perizinan yang akan memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu yang proses pengelolaannya melalui tahapan sampai kepada terbitnya dilakukan satu tempat. kepala badan adalah kepala badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bone. bab pelimpahan kewenangan melimpahkan sebagian kewenangan perizinan kepada kepala badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bone yang terdiri dari: izin usaha pengelolaan pusat pasar tradisional iup2t), izin usaha pusat perbelanjaan supp): dan izin usaha toko modern utm). sea dil pelimpahan sebagian kewenangan bidang perizinan sebagaimana maksud dalam penerbitan izinnya ditandatangani oleh kepala badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bone atas nama bupati bonetanggal januari . pati bone, rusak padjalangi diundangkan watampone padatanggal januari psekrryaris daerah kabupaten bone, yan kabupaten bone tahun nomorakalimau kecamatan pamukankalimau kecamatan pamukan selatan kabupaten kotabaru dengan ulasannya mulyadi batas barat laut batas timur desa barang batas selatan desa alusibah siteter dari titik nomorgaris batas wilayah administrasi desa hasil melintasi batas tahundesa hasil melintasi batas tahun menujusekalian, desa barang dan desa mulyadakalimau.provinsi kalimantan selatan 16r2140re '201e ian pemerintah kabupaten kotabaru kecamatan pamukan selat sekretariat daerah peta wilayah administrasi desa sakalimau coba kecamatan pamukan selatan iz kabupaten kotabaru provinsi kalimantan selatan laa lol hal ani batas batas utara mulyadi selatan alusi luas kilo meter persegi hektare panahan keterangan: toponimi batas administrasi wilayah desa jalan sn sungai barang saka mau kontur aman lo.co.t wilayah desa sakalimau pemukiman maa rta taat nam dag goda batas wayan dosa batasan ii bupati kotabaru, mezraoeujung kecamatan pulausebuku kabupaten. kotabaru nomor kdr psb xi dan, nomor kdu psb x1 yang telahsdifasilitasi oleh tim penetapan dan penegasan, batas desa kabupaten kotabaru serta pelacakan batas desa telah disepakati tarikan garis batas,, desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. batas adalah tanda pemisah .antara. desa yang bersebelahan baik berupa batas alamuvadalah unsur unsur buatan manusia seperti pilar,,ujprovinsi kalimantan selatan pemerintah kabupaten kotabaru sekretariat daerah sa pai peta batas wilayah administrasi desa rampa sai dengan desa ujung kecamatan pulausebuku kabupaten kotabaru provinsi kalimantan selatan kantor kepala naa skala keterangan ju administrasi wilayah pemukiman nyx xr sungai jalan rainan iku tol! rampa lisan sektor sebuku ctor kepala desa sungafbali motor canatentalsebuku bupati kotabaru, aan saved jafar, peraturan bupati kotabaru nomor tahun:, peraturan bupati kotabaru nomor tahun tentang batas wilayah. desa cangkang lama dengan desa cangkang baru, timur, dancangkang lama, negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesias nomor sebagaimana telah diubah beberapa kalis,.stitik titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan, dengan metode kartometrik dan atau survey dilapangan, n,ditetapkan dan ditegaskulasannya t682 hektare atau seluas t6. kilometer persegi, sebagai berikut batas utara desa kuliah. batas barat desa pantaibaru dan desa sungu kanan. batas timur: desa sungai limau. batas selatan desa cangkang barucangkang lama dengan desa sungai, limau dimulai dari titik dengan titik koordinat ,'karangsari indahcangkang baruri titik tarik garis lurus batas wilayah menuju titik dengan titik koordinat (titik koordinat berada pada jembatan sungai alam ambalan), dari titik tarikan garis batas wilayah menuju titik dengan titik koordinat (mengikuti aliran sungai alam ambalan):.dan dari titik. penyelesaian batas desa pantaibaru kecamatan,,u kananadministrasi mulai dari titik dengan titik koordinat dan dari titikdi''penegasan, batas wilayah administrasi desa cangkang lama kecamatan pulaulaut timur kabupaten kotabaru provinsi kalimantan selatan naga pmb kecamatan pulaulaut tengah berangan lea yan moms kan masi pemerintah kabupaten kotabaru sekretariat daerah peta wilayah administrasi desa cangkang lama eia lintas kecamatan pulaulaut timur pantai baru san h7t kabupaten kotabaru provinsi kalimantan selatan b skala kuliah batas batas kecamatan pulaulaut timur tn! utara kuliah ulasan barat pantai baru sungu kanan ynatemturgaxara sungai lau dar sungai bima. mn, nan anna bae luas kilo meter persegi hektare lan keterangan (son singatmau toponimi nua batas administrasi wilayah desa ag jalan ina gta tamu paman sungai i ng, cangkang iii lusesumu:? wilayah desa cangkang lama ta, can pemukiman sungu kanan (banana tubuh air haa pal cangkang baru sangar karangsari yaa pasar lada bif carota baru arta kaman pad dan soni lang ana tan bupati kotabaru, a.a dena) seakan acuan rta banana aon saved jafar manan peta dasar rupa bumi indonesia aan, peraturan bupati kotabaru nomor tahun tentang batas wilayah desa damba, batas wilayah administrasi desa dambaan dengan desa dirgahayu kecamatan pulaulaut utara, dan peraturan bupati kotabaru nomor tahun tentang batas. wilayah administrasi desa dambaan kecamatan pulaulaut, utara dengan desa teluk gosongskepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa. dambaan kecamatan pulaulaut silamiambaan kecamatan pulaulaut silam kabupaten kotabaru dengan ulasannya hektare atau seluas kilometer persegi, sebagai berikut.: batas utara desa sarang tiang. batas barat desa dirgahayu. batas timur laut. batas selatan desa teluk. gosong desa dambadesa dambaan dengan desa sarang tiang dimulai dari titik dengan titik koordinat ((titik koordinat tersebut berada pada jembatan sungai akar jalan desa), dari titik garis titik garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju titik dengan titikekoordinat (titik koordinat tersebut.berada pada pertigaan batas desa irawan, desa dambaan dan desa sarang tiang). peraturan bupati kotabaru nomor.. kabupaten kotabaru tahun nomor yaitu: sepakat bahwa tarikan batas wilayah administrasi desa dambaan:dengan desa dirgahayu kecamatan pulaulaut utara dimulai dari titik dengan titik koordinat daristitikd garis batas wilayah administrasi mengikuti masih.eriakan batas wilayah administrasi desa dambaan kecamatan pulaulaut utara,dengan desa teluk gosong kecamatan pulaulaut timur, mulai dari ke.x 417304y dari titik garis'batas wilayah administrasi mengikuti hasisverifikasi,baru nomor tahu tentang penetapan penegak. batas wilayah administrasi desa iba nama pulaulaut silam kali 'en kota pro kalimantan selatan sni er1 iso m61601e pemerintah kabupaten kotabaru sekretariat daerah peta wilayah administrasi desa dambaan kecamatan pulaulaut silam kabupaten kotabaru provinsi kalimantan selatan skala batas batas mma degan timur laut selatan teluk gosongkeceeeeant wilayah desa dambaan pemukiman tubuh air rtrw satupun kabai nano taun melakukan bom rataan lutung batas wayan der dambaan neo 17ooe lg: sala lo. bupati kotabaru, payed latar pete dasar rupa bumi indonesia analog an6000 1ao00 toko0 error :1601e
lembaran negara republik indonesia, bahwa semakin kompleksnya risikosistem pengendalian internal yang menyeluruh sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai dengan:vii organisasi dan fungsi manajemen risiko bagian kesatu umum dalam pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam perusahaan efek wajib membentuk unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko. dalam pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada perusahaan efek dapat membentuk komite manajemen risiko. bagian kedua unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko pelaksanaan unit kerja sebagaimana dimaksud dalampelaksanaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang undnanggung jawab unit kerja manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam yang terdaftar otoritas jasa keuangan. bagian ketiga komite manajemen risiko komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit terdiri atas: anggota direksi, dan pejabat bawah direksi yang membawakan fungsi perusahaan efek. komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada direktur utambab viii pengelolaan risiko kegiatan lain perusahaan efek wajib memiliki kebijakan manajemen risiko secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada kegiatan lain perusahaan efek. kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada sesuaipenilaian penerapan manajemen risiko perusahaan efek wajib menyusun penilaian sendiri penerapan manajemen risiko paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun untuk posisi per desember. perusahaan efepaling lambat pada tanggal februariketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan penilaian sebagaimana dimaksud pada dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan dapat meminta perusahaan efek untuk melakukan revisi terhadap laporan hasil penilaian sendiri jikhasil penilaian sendiriengikuti ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab xii ketentuan penutup ketentuan mengenai kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam: disiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupefek. risiko kredit adalah risiko yang disebabkan kegagalan nasabah dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan efek. risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki perusahaan efek. risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang transaksi efek baik yang dilakukan nasabah atau perusahaan efek sendiri, dan atau utang lainnya.perusahaan efek. risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan efek, dan atau aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang undangan..turan peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku bagi:dan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek. bab penerapan manajemen risiko perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalamdari perusahaan efekperusahaan efek. risiko sebagaimana dimaksud dalam mencakup: risiko operasional, risiko kredit: cc. risiko pasar, risiko likuiditas: risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis. perusahaan efek wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada & bab pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris perusahaan efeperusahaan efepaling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahunperusahaan efek dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko perusahaan efek.dan atau memberikan arahan perbaikan atas pertanggungjawaban direksi dalamkegiatan evaluasi kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun atau sewaktu waktu dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan. bab kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalamcc., identifikasi dan diversifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, penentuan limit risiko dan penetapan toleransi risiko, penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk, dan keterbukaan dan budaya sadar risiko. perusahaan efek wajib menyesuaikan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko terhadap risiko perusahaan efedan limit berjenis risiko. perusahaan efek wajib memiliki mekanisme persetujuan jika terjadi penampakan limit. babperusahaan efeperusahaan efek. bagian kedua proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dalam melaksanakan proses identifikasi risiko, perusahaan efek wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap: karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan efek, dan risiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan efek. dalam melaksanakan pengukuran risiko, perusahaan efeperusahaan efek, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. dalam melaksanakan pemantauan risiko, perusahaan efek wajib paling sedikit melakukan: evaluasi terhadap eksposur risiko, dan penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan. perusahaan efek wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usahabagaimana dimaksud dalam dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksudoleh unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko kepada direktur yang membawakan fungsi manajemen risiko dan atau komite manajemen risiko perusahaan efek secara rutin paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun untuk posisi per desember.
table contents foreword introduction sergio arena, head the seed programme part general studies chapter learning by monitoring: dilemmas original economic policy europe chapter learning by interaction: inter firm networks and enterprise support chapter regional productive systems and innovative miller chapter local productive systems and structural change chapter local systems small firms the oecd area, facing economic globalisation part country studies chapter italy: local systems small and medium sized firms and industrial changes chapter italy: trust, social capital and local development: some lessons from the experience the italian districts chapter italy: the italian club industrial districts chapter spain: industrial organisation local systems chapter spain: enterprise support structures: the valencia region model chapter united kingdom: the business links programme chapter united kingdom: consideration enterprise support policies wales chapter austria: industrial clusters chapter finland: history networking chapter netherlands: the flower growing district keunkenhof chapter united states: business clusters chapter australia: the evolving structure and strategies business networks chapter new zealand: the internationalisation competition and the emergence networks chapter the dynamic asian economies: local systems and internationalisation part iii conclusion chapter the territorialisation public policies: the role public governance and fundingkedudukan keuangan bupati dan wakil bupati bupati cia nru bahwa bupati dan wakil bupati merupakan pejabat negara yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan daerah; bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, selain diberikan gaji dan tunjangan, bupati dan wakil bupati perlu didukung dengan biaya penunjang operasional dalam rangka pelaksanaan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan masukan saran dari bpk republik indonesia perwakilan jawa barat perlu diatur kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati'n 200g tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tah'; peraturan pemerintah nomor tahun l9g0republik indonesia tahun l9g0 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia no3l60da daerah wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah, wakil rerata daerah serta janda mudanya lembaran negara republik indonesia tahun nomor l2iut* zoom nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 402} lembaran negara republik indonesia tahun 2b05 nomor l3aircent'kan organisasi perangkat daerah kabupaten cianjur lembaran daerah tahun nomor seri d); menetapkan memutuskan: peraturan bupati tentang kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati. bab ketentuanumum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud denga'ud tahun pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai lembaga eksekutif daerahi kewajiban daerah. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selain.haawaltokoh tokoh kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor43 tahun yang berada lingkungan kementrian negara lembaga. f?le r . bab kedudukan bupati dan wakil bupati adalah pejabat negara. pns yangns. selama menjadi bupati atau wakil bupati sebagaimana dimaksud pada (l), yang bersangkutan dapat dinainsbab iii penghasilan dan fasilitas bagian kesatu gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati diberikan penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. besama gaji pokok sebagaimana dimaksud pada (l),yang berasal dari pns dilarang menerima penghasilan dar atau fasilitas rangkap dari negara, daerah. bagian kedua fasilitas paragraf sarana dan prasarana bupati dan wakil bupati disediakan masing masing sebuah rumah jabatan berserta perlengkapan danapapun dari daerah. penyerahan rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada selambatlambatnya dilaksanakan (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatarurya. paragraf mobilitas bupati dan wakil bupati disediakan masing masing sebuah kendaraan dinas. kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada (l)sebagaimana dimaksud pada harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada daerah tanpa suatu kewajiban apapun dari daerah. penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan selambatlambatnya (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti darijabatannya. bagian ketiga biaya operasional untuk pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati disediakan biaya operasional untuk rumah tangga yaitu untuk membiayai kegiatan rumah tangga; pembelian inventaris rumah jabatan yaitu untuk membeli barang barang inventaris rumah jabatan; pemeliharaan rumah jabatan dan barang barang inventaris yaitu untuk pemeliharaan umum rumah jabatan dan barang barang inventaris yang dipakai dipergunakan; pemeliharaan kendaraan dinas yaitu unt'k pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai dipergunakan; pemeliharaan kesehatan yaitu untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat beserta anggota keluarganya; perjalanan dinas yaitu untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas; pakaian dinas yaitu untuk pengadaan pakaian dinas beserta atributnya; penunjang operasional. bagian keempat penganggaran dan pengelolaan (l) gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati dianggarkan dalam belanja tidak langsung pos bupati dan wakil bupati pada apbd. biaya pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan dianggarkan dalam belanja langs'ng dan tidak langsung pos sekretariat daerah pada apbkepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dan tunjangan penyusunan, pelaksanaan tata usaha, akuntansi dan pertanggungjawaban belanja bupati dan wakil bupati dipersamakan dengan belanja organisasi perangkat daerah. bab ketentuan lain dan penutup apabila bupati dan wakil bupati diberhentikan sementara, maka pengaturan mengenai hak hak keuangannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan yangnya nru cap ttd. tetep muchtar soleh maret2 dl0 daerah, diundangkan cianjur "\'.il berita daerah kabupaten cianjuer jaw, ba.rat berita negara tahun \~mengingat memang bahwa sesuai ketentuan lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor tahun rentang ?domaidan salah jelas peruntukannya seperti dana dapur at, da. l benda,na alam. dai< dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam kc.ads.an darurat dan atau mendesak lain_ya, yang beln.n apbd dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran a?sd dan memberitahu. ar. kepada pimpinan dprd. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah provinsi jawa barat yang bum teranggark.an dalam pbd kabupaten bekas1 tahun anggaran maka untu.k melaksanakan progr an dan kegiatan tersebut perlu j.tindaklanjuu melalui per bahan peraturan bupati.i nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja ?.merah kabupaten a~;:asi tahun anggaran bahwa atas dasar perimbangan ecbagaimene dimaksud pada huruf dan huruf atas. maka perubahan peraturan bulan bekasi nomor tahun 20i4 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ang'.garan tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan bulan. perubahan kedua atas peraturan bupati bli: nomor l!01f peraturan bupati bekasi tent ang l1.ndan~ ln~ so:nor tahun ternate ?cn_rd,roggarv.n ~cara yang bersih dan bebas da.n korupsi. koku~ aan xepousme {l.gambaran l'negara republik: !r.docs akun ~on!cr tambahan lembaran negara rcpubbk indonesia nomor und.ang t'.one.lilach.ik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentara.g pemeriksaan pengelolaan dan 'tanggungjawab keuangan negara fl.gamerintahaame.): undang undang nomor tahun tentang pmc.ntuk= peraturan perundang undangan lembaran sga.n negara epub jik indonesia nomor 4578t; peraturan menteri dalam nge ri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana udah beberapa kali diubah. terakhir dengan peraturan materi jam negeri nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan memberi dalam ~negeri nomor tahun tentang pedoman.n pengelolaan keuangan daerah: peran:uran menteri dal.am negeri nomor tahun tentang pedoman penyusunan angkatan pend.rapatan dan bc'la.nja daerah tahun anggaran peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ;emang pembentukan produk hukum daerah serta negara republik!; ten tang organisasi pe.rangka daerah pemerintah kabupaten bekasi sebagaimana telah beberapa<ah d1ubah terakhir dengan peraturan daerah kabupaten bekasi never tahun tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kab.,paten bekasi )nomor tahu.n tentang organisasi perangkat daerah lembaran daerah kabupaten bekasi tahun nomor sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp. rp. pembiayaan netto pembiayaan der ah penerimaan rp, pengeluaran rp. pendapatan daerah r;, belanja daerah surplus defisit] rp. anggaran pendapatan dan belanja der.ab kabur.ten bekasi tahun anggaran sejumlah [empat trilyun empat puluh sembilan milyar tujuh ratus. earn puluh empat juta enam rarus sembilan pula tt.ijuk nbu enam rarus empat putih delapan rupiah, dengan rincian sebagau: beri j. ut pas.al ": ketentuan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bekas tahun anggaran sejumlah (n_~a tribun tujuh ratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan rarus empat puluh enam rupiah), buah sehingga harus dibaca sebagai berikut 3beberapa ketentuan dalam peraturan bupati bekas: nomor "i'ahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati bekasi nomor t.align tentang penjabaran apbd tahun anggaran serta daerah kabupaten bekas ahun never diubah sebagai berikut pas~! menetapkan perubahan kedua atas peraturan: . bupati bekasi nomor tahun te1''tang penjabaran:: a:'anggaran pendar~tax dan belanja dae rah hun anggara." memutuskan.'i t.i ot\ c'rah kabupaten b.:kas1 nomor '!ahun t.:. terbang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun lembaran daerah kabupaten bekas tahun nomor it: l5. peraturan bupati bekas nomo.r tahun tent.ang penjabaran anggaran p pendapatan dan belanja t?arah tahun anggaran serta daerah kabupaten bekas, tahun nomor j6. peraturan bupati be kasi never tahun tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 'l'ahun terbbupati b&ka st4 ditetapkan cikarang pusat pada tanggal agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan perairan bupati mi, dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten bekasi. peraturan pati bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. hal hal yang diatur dalam peraturan bupati bekasi nomor tahun tentang penjabaran. apbd kabupaten bekas, rabun a.ngga.r an da.n peraturan.n bupati bekas.si nomor tahun teman perubahan peraturan bupati bekasi nomor tahun rentang penjabaran apbd kabupaten bekasi tahun anggaran sepanjang tidak diatur dalam peraturan bupati ini diyat.akan tetap berlaku. kctcnruan lampiran dan lampiran diubah .schmgga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.
tambahan lembaran negara r.i perbankan bi. pencabutan. devisa bank. nasabah. lalu lindata dan keterangan mengenai kegiatan lld yang dilakukan oleh penduduk melalui suatu sistem pemantauan lld yang efektif. data dan keterangan. samping itu, data dan keteranganbank indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor. saat ini penyampaian dokumen pendukung untuk kegiatan lld melalui bank diberlakukan untuk transaksi terkait ekspor dan transfer dana keluar dalam valuta asingdata dan keterangan antara lain terkait informasi dpi. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan lengkap adalahyang dimaksud dengan benar adalahtepat waktu adalahcukup jelas. transaksi bank dan atau nasabah yang memengaruhi afl bank dan atau kln bank, antara lain: penerimaan dari luar negeri dan pembayaran luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing, penerimaan dari bukan penduduktransaksi nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai nasabah bank laintransaksi nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai nasabah bank lain. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan transaksi dhe dan dpi adalah transaksi dhe dan dpilaporan terkait transaksi dhe dan dpi antara lain berupa laporan transaksi non tt. huruftransaksi yang dilaporkan secara gabungan dikelompokkan menurut jenis rekening dan jenis valutatransaksi nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai nasabah bank lain. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan secara daring adalah melalui jaringan khusus extranet bank indonesia. laporan lld secara daring dapat disampaikan pada hari sabtu, hari minggu, hari libur, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh bank indonesia. huruf contoh: untuk kegiatan lld januari batas akhir mpl yaitu hari sabtu tanggal februari pukul wib. huruf contoh: untuk posisi lld februari batas akhir mpl yaitu hari minggu tanggal maret pukul wib. huruf angka contoh: yang merupakan nasabah bank menerima pembayaran dhe tanggal mei bank wajib menyampaikan laporan rincian transaksi ekspor terkait informasi atas penerimaan pembayaran untuk bulan mei tersebut paling lambat pada tanggal juni pukul wib. angka cukup jelas. angka cukup jelas. contoh: yang merupakan nasabah bank melakukan pembayaran impor melalui transaksi non pada tanggal oktober bank wajib menyampaikan laporan dpi atas pembayaran impor untuk bulan oktober tersebut paling lambat pada tanggal november pukul wib. cukup jelas. yang dimaksud dengan gangguan teknisyang dimaksud dengan secara luring adalah penyampaiyang dimaksud dengan dokumen pendukung adalah dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (underlying transaction) transfer dana keluar dalam valuta asing, misalnya fotokopi pemberitahuan pabean impor, letter credit, dan tagihan (inavoice). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sandi tujuan transaksi adalah sandi yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang memengaruhi afl bank dan kln bank. message ftms antara lain message melalui sistem society worldwide interbank financial telecommunication swift). cukup jelas. data dan keterangan antara lainolehrovinsi bantenizin gangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serang, menimbang bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketentuan kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan, dan dalam rangka mempermudah dan melakukan penyederhanaan dalam proses perizinan gangguan, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan peraturan bupati serang nomor tahun tentang izin gangguan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu menetapkan peraturan bupati serang tentang perubahan kedua atas peraturan bupati serang nomor tahunbangunan gedung dan lingkungaizin gangguan. beberapa ketentuan dalamsebagaimana telah diubah pertama kaligangguan terdiri dari: dihapus, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. dihapuserang nomor tahun tentang izin gangguan, diubah kembali sehingga berbunyi sebagai berikut: . izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, ketentuan angka. ttd ratu satu khasanah diundangkan serang pada tanggal julikepala utd adalah kepala utd farmasfarmasi kelas pada dinas kesehatfarmasusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya, cc., pengamatan dan pemeliharaan mutu obat yang ada dalam persediaan, pelaporan persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatgudang farmasigan struktur organisasi utd!laksanakan tugasi oktober tor universitas lampung, tembusan jasbiadi mat akin ye. para wakil rektor, nimengarah penanggungjawab ketua wahyu eko sulistono st, wakil ketua sekretaris sumarmsp. anggota da fra memakai nya anggota anggota anggota tya anggota anggota ten anggota anggota bavaria sinaga, md. anggota indah lestari, pd. anggota ditetapkan bandar lampung karan lampung, oh) get mp. ia) mat aki nye 9p706291986031002 aa: doc: amat, enunilanhtl nsk lp3mprof. dr. ir. hariadhi mat akin, m.p. narasumberlida purba, s.t., sc., ph. iv b narasumber dr. siswanto rini, si. narasumber dr. undang rosyidi, pd. narasumber dr. abdurrahman, ill d narasumber dr. pujian, pd. iii d narasumber dr. setyarini, si. iv a narasumber dr. seni munifatullah, hum. i1 c narasumber dr. muhammad mona adha, pd., pd. i1 b narasumber mata rangga firdaus, kom., kom. n c narasumber wahyu eko sulistiono, s.t., sc. iil b narasumber ditetapkan bandar lampung rar universitas lampung, uv) 2g71 aa s4hariadhi mat akin, karet j5706291986031002 doc: amat, enunilanhtl ask lp3mn
petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagikelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhanboyolalboyolali sebagai daerah: penyediaan lahan pertanian:iklim: asuransi pertanian: bantuan dan subsidi, komoditas unggulan:: pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian: konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian:aturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petaniefektif dan efisien. huruf yang dimaksud dengan ganti rugi gagal panen akibatterjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau terbaketempat yang akan diairi. yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah infrastrukturyang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian,kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidakerita negara republik indonesiaab ketentuan umum dalam peraturan kepalingkaingkapns yang pada saat ditetapkan peraturan kepala arsip nasional republik indonesia ini memiliki pengalaman dan masih menjalankan kegiatan kearsipan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan fungsional arsiparispns sebagaimana dimaksud pada dapat diangkat dalam: jabatan fungsional arsiparis kategori keterampilan, dan jabatan fungsional arsiparis kategori keahlian. bab persyaratan pns yang akan diangkatpaling rendah diploma iiigatur, golongan ruang ii c, dan usia paling tinggi (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun. pns yang akan diangkatpaling rendah sarjana ) diploma (d iv)ata muda, golongan ruang il a pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinyad.iiiterampilan. selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pns yang berijazah d.iv sahlian untuk jenjang arsiparis ahli pertama, arsiparis ahli muda, dan arsiparis ahli madya. selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pns yang akan diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis kategori keahlian jenjang ahli utama telah memiliki pendidikan formal serendah rendahnya magister atau sederajat sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dari pendidikan tinggi yang terakreditasi. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud huruf dan huruf meliputi kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan atau pengelolaan arsip statis. pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada atasan langsung atau pimpinan unit kerja mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pns yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas bidang pengelolaan arsip paling kurang (dua) tahun. bab iii uji kompetensi uji kompetensi bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan oleh anri. uji kompetensi bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: penilaian portofolio untukpenilaian portofolio dan wawancara untuk arsiparis ahli madya dan arsiparis ahli utama. bagian kesatu penilaian portofolio penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada merupakan kompetensi bidang sesuai jenjang jabatan. pns yang akan menduduki jabatan fungsional arsiparis kategori keterampilan untuk jenjang jabatan arsiparis terampil, arsiparis mahir, dan arsiparis penyelia harus memiliki kompetensi pada bidang sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi sebagaimana dimaksud padapertama atau arsiparis ahli muda, paling rendah harus memiliki kompetensi bidang sesuai jenjang jabatan melalui kegiatan:dan mengikuti dan mendapatkan sertifikat dalam bidang pembinaanmadya paling rendah harus memiliki kompetensi bidang sesuai jenjang jabatan antara lain: mengikutidan pernah menduduki jabatan struktural bidangutama paling rendah harus memiliki kompetensi bidang sesuai jenjang jabatan antara lain: mengikuti kegiatanpernah menduduki jabatan struktural bidang kearsipan sekurang kurangnya (satu) tahun, dan menyusun karya tulis karya ilmiah hasil penelitian kajian evaluasi bidang kearsipan yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku jurnal secara nasional. bagian kedua wawancara pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan atas permintaan pejabat pembina kepegawaian dari pns yang akan mengikuti uji kompetensi bidang kearsipan kepada kepala anri. wawancara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh sensor yang telah ditetapkan oleh anri paling lambat (dua) bulan setelah penyampaian permohonan untuk mengikuti uji kompetensi diterima oleh kepala anri. hasil uji kompetensi yang terdiri dari penilaian portofolio dan wawancara sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kearsipan paling lambat (tiga) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi. bab tata cara penyesuaian passing tata cara penyesuaian passing dalam jabatan fungsional arsiparis melalui tahapan sebagai berikut: pejabat pembina kepegawaian menyampaikan usulan penyesuaian passing dalam jabatan fungsional arsiparis kepada kepala anri untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam formasi, penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan melampirkan: fotokopi ijazah d.iii atau d.iv s arsip dan pembinaan kearsipan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala arsip nasional republik indonesia, surat pernyataan dari pejabat pembina kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutafotokopi portofolio sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja bidang kearsipan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam kepala anri dalam memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan formasi yang lowong, menugaskan deputi bidang pembinaan kearsipan untuk melakukan pemeriksaanarsiparis: dan penilaian portofolio dan wawancara. dalam hal melakukan verifikasi sudah lengkap dan penilaian portofolio dan wawancara sesuai persyaratan, maka deputi bidang pembinaan kearsipan memberikan sertifikat kompetensi bidang kearsipan. apabila hasil verifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai, maka deputi bidang pembinaan kearsipan mengembalikan usulan penyesuaian passing tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian pengusul disertai dengan alasan. kepala anri memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan dalam jabatan fungsional arsiparis setelah pns memenuhi sebagaimana dimaksud huruf pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan menetapkan surat keputusan penyesuaian passing jabatan fungsional arsiparis.ditetapkan oleh kepala anri. pns yang direkomendasikan untuk duduk jabatan fungsional arsiparis harus sesuai dengan formasi jenjang jabatan yang diusulkan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. tata cara penyesuaian passing dalam jabatan fungsional arsiparanri ini. pejabat pembina kepegawaian menyampaikan usulan penyesuaian passing) nasional dalam jabatan fungsional arsiparis kepada kepala anri paling lambat desember bab ketentuan penutup peraturan kepala: bentuk penetapan pengangkatan dalam jabatan fungsional arsiparisaan ana instansi nun nun pin pin pen pinta pen ppen nan ende tape ping pnp pipet npe ape penopang pen ppn ptn jabatan nun upn pin upn pin pin ptun nnn nan tape ping pine pipet dang senapan ppn ppn pteoo arsiparis ahli pertamana instansi nun pin upn pin nnnnpe ppn epa nne tape ping pne pipet dang penopang pen ppn jabatan pun pin upn upn ende tni pen nnn pnp eni epaper ping pnp peta panen pandan ppp pnp paling rendah pejabat struktural eselon ii) menyatakan bahwa, nama ban aan kanan anna pangkat gol. ruang unit kerja akna ara unit kerja anna instansi pan aan aan taka ana ana ban ana aan pangkat gol. ruang akan jabatan pakan ana masa kerja akan pendidikan terakhir naa pengalaman kerja bidang kearsipan anakan lampiran administrasi: fotokopi ijazah d.inpan nenkan tempat, tanggal hal pakan tekankepala arsip nasional republik indonesia, mustard irawevaluasi terhadap pengaturan mengenai pemberhentian, dan penggantian antar waktuperlu melakukan penyempurnaan terhadaphentian dan penggantian antarwaktu dilaksanakan melalui rapat pleno: bawaslu untuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu ln, dan bawaslu kabupaten kota untuk bawaslu kecamatan dan bawaslu kelurahan desa termasuk pengawas tps. rapat pleno sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan pengusulan dari bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamatan. dalam hal pemberhentian dan penggantian antarwaktu bawaslu ln, pengusulan bawaslu dilakukan oleh kepala perwakilan republik indonesia. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemberhentian bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kotakecamatan dan bawaslu kelurahan desa termasuk pengawas tpsbawaslu kabupaten kota atas temuan pengawas pemilu dan ataubawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu harus diberi kesempatan untuk membela diri. dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada bawaslu kecamatan, bawaslu kelurahan desa termasuk pengawas tps diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan peraturan bawaslu mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik bawaslu kecamatan, bawaslu kelurahan desa, dan pengawas tpsdan bawaslubagi bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu dilakukan oleh bawaslu. keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada bagi bawaslu kecamatan dan bawaslu kelurahan desa termasuk pengawas tps dilakukan oleh bawaslu kabupaten kota. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggota bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, danputusan rapat pleno dkpp. selama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada hak keuangan yang diberikan hanya berupa uang kehormatan. selama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada hak protokoler anggota bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dicabuiperlukan dukungan sumber daya manusia perbankan yang senantiasa memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam mengelola bank, bahwa dalam rangka menegakkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia perbankan, perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak pihak yang memiliki peranan penting dalam usaha perbankan, bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak pihak yang telah aktif lembaga perbankan, bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses yang dinamis dan harus dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dunia perbankan,:. (l) penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap integritas pemegang saham pengendali, dan terhadap kompetensi serta integritas penguruspenilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan terhadap perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dalam kurun waktu sejak yang bersangkutan menjadi pemilik bank, atau pengurus dan atau pejabat eksekutif bank dalam kurun waktu sejak yang bersangkutan memangku jabatan sebagai pengurus dan atau pejabat eksekutif bank. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham pengendali yang mempunyai hubungan keluarga dan atau kelompok usaha dilakukan untuk keseluruhan anggota pemegang saham pengendali. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak pihak sebagaimana dimaksud dalam merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi semua anggota pemegang saham pengendali, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalamintegritas sebagaimana dimaksud dalam meliputi tindakan tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitutidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan bank indonesia dan atau pemerintah:yang melanggar prinsip kehati hatian bidang perbankan, dan perbuatan dari pengurus dan atau pejabat eksekutif yang tidak independen. penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut pengumpulan informasi: pelaksanaan pemeriksaan, konfirmasi hasil pemeriksaan dengan bank dan pihak pihak yang dinilai setelah berakhirnya pemeriksaan, penyampaian tanggapan keberatan oleh bank dan atau pihak pihak yang dinilai terhadap hasil pemeriksaan, penentuan hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan, pembahasan hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan dalam komite evaluasi perbankan: penyampaian hasil pembahasan komite evaluasi perbankan kepada bank dankomite evaluasi perbankan, pembahasan ulang dalam komite evaluasi perbankan dan pimpinan lainnya terhadap tanggapan keberatan pihak pihak yang dinilai, pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh rapat dewan gubernurbank dan ataukonfirmasi hasil pemeriksaanpenyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi (tiga) predikat yaitu lulus: lulus bersyarat, ataufaktor kompetensi dan integritas sebagaimana dimaksud dalam (l) dalam hal pihak pihak yang diberikan predikat lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagaimana dimaksud dalam hurufdiberikan predikat lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam huruf yang memiliki kredit macet pada bank dan atau bpr serta pihak pihak sebagaimana dimaksud dalam wajib menyelesaikan kredit macet yang dimiliki dalam jangka waktu selambat lambatnya (satu) tahun. pihak pihak yang diberikan predikatfaktor faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam dalam batas waktu selambat lambatnya (satu) tahun. (l) pihak pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam yang telah menyelesaikan kredit macet sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan predikat lulus. pihak pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam hurufapabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan predikat tidak lulus. pihak pihak yang diberikan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilarang menjadi pemegang saham pengendali bank dan atau bpr, pemegang saham bank dan atau bpr lebih dari (sepuluh keseratus), dan atau pengurus dan atau pejabat eksekutifyang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut serta dalam pengendalian bank dan atau bpr dalam jangka waktu selambat lambatnya (sembilan puluh) hari. pihak pihak yang dilarang menjadi pemegang saham bank lebih dari (sepuluh keseratus) sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menurunkan kepemilikannya menjadi setinggi tingginya (sepuluh keseratus) dalam jangka waktu selambat lambatnya (satu) tahun. pihak pihak yang dilarang menjadi pengurus dan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib mengundurkan diri dalam jangka waktu selambat lambatnya (sembilan puluh) hari. apabila pengurus dan pejabat eksekutif yang diwajibkan untuk mengundurkan diri dalam jangka waktu selambat lambatnya (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam tidak bersedia mengundurkan diri maka segala tindakan yang diambil oleh yang bersangkutan merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. pengunduran diri pengurus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: dalam hal masih terdapat pengurus yang dinyatakan lulus atau lulus bersyarat dan pengurus yang masih ada dinilai dapat menjalankan kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pemegang saham wajib segera menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham atau rapat anggota koperasi dalam jangka waktu selambat lambatnya (sembilan puluh) hari untuk mengesahkan pengunduran diri pengurus yang dinyatakan tidak lulus, serta mengangkat penggantinya sesuai dengan kebutuhan bank dan ketentuan yang berlaku, dalam hal tidak terdapat pengurus yang dinyatakan lulus atau lulus bersyarat, atau rapat umum luar biasa pemegang saham atau rapat anggota koperasimenunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum luar biasa pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengurus bank sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf atau pengurus bank yang ditunjuk dan diangkat menjadi pengganti sementara oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memberhentikan pihak pihak yang dilarang menjadi pejabat eksekutif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pemberhentian dan pengunduran diri pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaporkan secara tertulis oleh pengurus bank sebagaimana dimaksud dalam kepada bank indonesia. jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam terhadap pihak pihak yang diberikan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut selama (dua) tahun apabila perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian tidak material pada permodalan bank, selama (tiga) tahun apabila perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian cukup material pada permodalan bank, selama (lima) tahun apabila perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan: mengakibatkan kerugian)dan huruf ditetapkan selama (dua) tahunhuruf dan huruf ditetapkan selama (lima) tahun.dan patut diduga mengandung unsur pelanggaran tindak pidana perbankan, bank indonesia melaporkan kepada pihak yang berwenang. (l) apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam telah terlampaui, pihak pihak yang dikenakan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. prosedur penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: bagi pemegang saham pengendali yang telah menyampaikan pernyataan tertulis untuk tidak ikut serta dalam pengendalian sebagaimana dimaksud dalam dan ingin kembali menjadi pemegang saham pengendalinurunkan kepemilikannya sampai dengan (sepuluh keseratus) sebagaimana dimaksud dan ingin meningkatkan kembali jumlah kepemilikan saham pada bank dan atau bprlepaskan seluruh kepemilikannya dan bagi pengurus yang telah mengundurkan diri atau yang diberhentikan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan huruf yang ingin kembali menjadi pemilik dan atau pengurus bank dan atau bpr, akan dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pemilik dan pengurus bank dan atau bpr yang baru, bagi pejabat eksekutif yang telah mengundurkan diri atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam dan yang akan kembali menjadi pejabat eksekutif bank dan atau bpr, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank indonesia. pihak pihak yang mengajukan permohonan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam dawajib membuat pernyataan tertulis kepada bank indonesia. pihak pihak yang telah mengajukan permohonan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam namun tidak disetujui oleh bank indonesia untukakan ditetapkan jangka waktu untuk dilakukan penilaian kembali oleh bank indonesia. s5) penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan pemegang saham pengendali, pengurus dan pejabat eksekutif bank dicantumkanatur dalam ketentuan yang berlaku, apabila pihak pihak yang patut diduga melakukan tindak pidana perbankan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan tidak bersedia membuat pernyataan tertulis atau melakukan pelanggaran terhadap pernyataan tertulis yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap pernyataan tertulis yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam pejabat eksekutif yang tidak memperoleh persetujuan dari bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf namun tetap menjadi pejabat eksekutif bank. dalam hal pemegang saham pengendalimaksud dalam dan masih memiliki saham bank dan atau bpr sampai dengan setinggi tingginya sebesar (sepuluh keseratus) sebagaimana dimaksud dalam wajib segera melepaskan seluruh kepemilikannya selambat lambatnya dalam jangka waktu (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan dari bank indonesia. dalam hal pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam makadan atau bpr hanya dapatmegang saham pengendali tidak dapat menurunkan seluruh kepemilikannya dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalaman atauyang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dikenakan sanksi administratif, berupa: penurunan predikat tingkat kesehatan bank dan pengawasan bank. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diberitahukan bank indonesia kepada bank, pemegang saham pengendali dan pihak pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. proses dan ataubagi pihak pihak yang telah diberikan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pihak pihak yang telah dikenakan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini, dilakukan penelitian oleh bank indonesia untuk menentukan jangka waktu pengenaan larangan sebagaimana dimaksud dalam hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam diberitahukan secara tertulis kepada bank, pemegang saham pengendali dan pihak pihak yang dinilai. ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutnilaian kemampuan dan kepatutan fit and proper test) padapelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh bank indonesia selama ini merupakan upaya menciptakan sumber daya manusia perbankan yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap sumber daya manusia perbankan yang selama ini telah aktif lembaga perbankan serta didasarkan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan bank indonesia. selain memperhatikan faktor faktor integritas dan kompetensi, penilaian kemampuan dan kepatutanterhadap pemegang saham pengendali, pengurus dan atau pejabat eksekutif yang tidak memenuhi kriteria kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan, bank indonesia akan melakukan tindakan dalam rangka menegakkan integritas dan kompetensi perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bank indonesia berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. ii. demi angkabpr pedoman pada ketentuandimaksud dengan kelompok usaha adalah perorangan dan badan hukum, beberapa orang,termasuk dalam pengertian pengurus adalah tim pengawas dan tim pengelola bagi bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh bank indonesia kepada badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. angka cukup jelas. angka termasuk dalam pengertian direksi bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing. angka cukup jelas.. penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut dilakukan terhadap pengurus dan atau pejabat eksekutif dan atau pemegang saham pengendali bank yang aktif lembaga perbankan, sedangkan penilaian terhadap pihak pihak yang belum pernah aktif lembaga perbankan akan dilakukan berdasarkan ketentuan bank indonesia yang berlaku terhadap calon pengurus dan atau pemilik bank yang baru, antara lain dalam bentuk seleksi administratif dan wawancara. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali yang berbentuk badan hukum dilakukan terhadap pemegang saham pengendali dari badan hukum tersebutdalam hal pemegang saham pengendali bank adalah pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah maka terhadap pemegang saham pengendali dimaksud tidak dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. penilaian berkala dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sedangkan penilaian sewaktu waktu dilakukan setiap waktu apabila bank indonesia menganggap perlu berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung dan atau apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat termasuk berdasarkan informasi dari masyarakat. cukup jelas. dalam hal bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usahaseluruh kelompok usaha. yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi semua anggota pemegang saham pengendali adalah apabila salah satu atau lebih anggota pemegang saham pengendali diberikan predikat tidak lulus, maka keseluruhan anggota pemegang saham pengendalin kelompok pemegang saham pengendali. pembuktian bahwa pihak pihak yang dinilai merupakan anggota pemegang saham pengendali yang independen dilakukan oleh pihak pihak yang bersangkutan. penilaian terhadap faktor kompetensi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab dari setiap pengurus dan pejabat eksekutif berdasarkan uraian tugas yang adahuruf yang dimaksud dengan rekayasa adalah upaya upaya yang dilakukankemampuan dan kepatutan dilakukan secara berjenjang untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif. huruf informasi dapat berdasarkan hasil pengawasan maupun informasi lainnya yang diperoleh bank indonesia. huruf pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan umum maupun secara terpisah dengan melakukan pemeriksaan khusus. huruf cukup jelakomite evaluasi perbankan adalah komite yang terdiri dari pimpinan satuan kerja sektor perbankan dan sektor lainnya yang dipandang perlu bank indonesia.mengenai kualitas kredit macet berpedoman pada ketentuan bank indonesia yang berlaku tentang kualitas aktiva produktif. dalam penilaian terhadap pemegang saham pengendali, pengurus dan atau pejabat eksekutifdan huruf pernyataan tertulis ditandatangani atas meterai yang cukup. pihak pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat dan telah membuat pernyataan tertulis sesuai ketentuan pada huruf dan huruf dan atau menyelesaikan kredit macet yang dimiliki, tidak termasuk sebagai pihak pihak yang dilarang menjadi pemilik dan atau pengurus bank dan atau bprdan cukup jelas dan atau pejabat eksekutif pada bank dan atau bpr lain. dalam haltelah tidak aktif lagi bank dan atau bpr maka hasil penilaian kemampuan dan kepatutan akan menjadi dasar bagi bank indonesia untuk penilaian apabila yang bersangkutan akan aktif kembali bank dan atau bpr. dan.. cukup jelas. cukup jelas. danbank adalah berkurangnya keuntungan bank dan atau potensi kerugian yang ditimbulkan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas dan atau integritas sebagaimana dimaksud dalam penolakan permohonan antara lain diberikan bagi pihak pihak yang masih dalam proses pengadilan. pemberitahuan penolakan dan penetapan jangka waktu untuk penilaian kembali disampaikan secara tertulis oleh bank indonesia kepada pihak pihak yang mengajukan permohonan. cukup jelas. dan termasuk dalam pengertian pemegang saham pengendali adalah pemegang saham pengendali yang telah menyampaikan surat pernyataan untuk tidak ikut serta dalam pengendalian bank sebagaimana dimaksud dalam huruf cukup jelas.hak hak sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara jhuruf cukup jelas. hurufcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.mbentukan komite kebijakan, komite evaluasi, dan komite teklaksanaan program rekapitalisasi bank umum, dan peraturan bank indonesia nomor pb1 tanggal januarikena berita negara republik indonesiangelolaan keuangan apbn adalah kegiatanranataterampilan dan atau keahlian, serta perilaku kerjapranata keuangan apbranatapranata keuangan apbn sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan karier pns. pranataelolaan keuangan apbn. bagian kedua tugas jabatan tugas jabatan fungsional pranata keuangan apbn yaitu melaksanakan kegiatanbagian ketiga kategori dan jenjang jabatan jabatan fungsional pranata keuangan apbn merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. jenjang jabatan fungsional pranata keuangan apbkeuangan apbn terampil, jabatan fungsional pranata keuangan apbn mahir, dan jabatan fungsional pranata keuangan apbranata keuangan apbn terdiri atas: jabatan fungsional pranata keuangan apbnranata keuangan apbranata keuangan apbpranataranata keuangan apbnpranatapranatadan pranatapranata keuangan apbn dapat diberikan tugas sebagai: pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, atau bendahara pengeluaran pembantu. pranata keuangan apbn yang diberikan tugas sebagaimana dimaksud pada angka harus memiliki: surat keputusan pengangkatan penetapan sebagai pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, atau bendaharapranata keuangan apbn yang diberikan tugas sebagaimana dimaksud pada (l) wajib melaksanakan uraian kegiatan, yang ditetapkan dalam butir kegiatpranatakegiatan penugasan dalam jabatan fungsional pranata keuangan apbkeuangan apbn ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk jenjang jabatan pranata keuangan apbn terampil sampai dengan jenjang jabatan pranata keuangan apbn penyelikeuangan apbranata pedoman penghitungan kebutuhan pranatadiiaya negaraserta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan. pengangkatan dalam jabatan fungsional pranatatidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pranata keuangan apbn ditetapkan. paragraf pengangkatan pertama pengangkatan dalam jabatan pranataranata keuangan apbranatapranatamenjadi calon pns pns selama belum diangkat dalam jabatan fungsional pranatadalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan apbn sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dihitung secara kumulatifranata ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas bidang pengelola keuangan apbkeuangan apbranatakeuangan apbranataranata keuangan apbuji kompetensi bagi pranata keuangan apbkeuangan apbn yang mengalami kenaikan jenjang jabatan. pranata keuangan apb nkeuangan apbkeuangan apbn untuk setiap jenjang sebagai berikut: (lima) angka kredit untuk pranata keuangan apbn terampil, (dua belas koma lima) angka kredit untuk pranata keuangan apbn mahir, dan (dua puluh lima) angka kredit untuk pranata keuangan apbn penyelia. jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi pranata keuangan apbkeuangan apbn sebagaimankeuangan apbn ditetapkan sebagai berikut: skp pranatakeuangan apbn disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan, dan skp jabatan fungsional pranatakeuangan apbn dilakukan minimal (satu) kali dalam setahun. penilaian kinerja pranatapranata keuangan apb6o (lima puluh persen)sesuai dengan peraturan perundang undangan. pranata keuangan apbkeuangan apbn disampaikan oleh pranata keuangan apbnranata keuangan apbranata keuangan apbsurat penyampaian bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit bagi pranata keuangan apbn dari atasan langsungranata keuangan apbn diajukan oleh:di instansi pusat, dan kepala satuan kerja pada unit kerja pranata keuangan apbranata keuangan apbn, yaitu pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit pranata keuangan apbn, yaipranatarbendahararanata keuangan apb papahurufkeuangan apbkeuangan apbnkeuangan apbn terampil sampai dengan menjadi pranata keuangan apbn penyelia ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. pranata keuangan apbnranata keuangan apbnranata keuangan apbn mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pranata keuangan apbn penyelia sebagaimana dimaksud pada tidak bersifat kumulatif dari jenjang jabatan sebelumnya. pranataranata keuangan apbn terampil, dan (sepuluh) angka kredit untuk pranata keuangan apbn mahir. pranata keuangan apbranataeyang menduduki jabatanranata keuangan apbn diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi pranatakeuangan apbranata keuangan apbn. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pranataranata keuangan apbnkeuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau bidang ilmu lainranata keuangan apbn sebagaimana dimaksud padaranata keuangan apbnranata keuangan apbnranata keuangan apbpranatranata keuangan apbn, diklat prajabatan golongan sebesar angka kredit, dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan apb, sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni pranata keuangan apbnranata keuangan apbn. berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, sdr. farid murid, md.bidang pengelolaan keuangan apbn sebesar angka kredit, pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan apbn angka kredit, dan penunjang tugas pranata keuangan apbnkeuangan apbn terampil, pangkat penata muda, golongan ruang iii a contoh pelaksanaan tugas pranata keuangan apbnranata keuangan apbnngklasifikasi dokumen sumber analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana dengan angka kredit kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan pranata keuangan apbn penyelia. dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar pranata keuangan apbn yang melaksanakan tugas satu tingkat bawah jenjang jabatannya. seri. aliah kusumaningrum, md., nip. jabatan pranata keuangan apbn penyelia, pangkat penata tingkat golongan ruang iii d pada direktorat sistem perbendaharaan, yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun kertas kerja analisis update analisis kebutuhan penyedia barang jasa dengan angka kredit kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan pranata keuangan apbn mahir. dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar contoh penugasan dalam jabatan fungsional pranata keuangan apbn yang mendapatnya sesuai dengan panjangnya. sdr. des dhani wiastanto, md., nip. jabatan pranata keuangan apbn mahir, pangkat penata muda, golongan ruang ill a diberikan tugas sebagai ppk, sehingga sdr. des dhani wiastanto, melaksanakan kegiatan sebagai berikut tugas kegiatan sebagai ppk dengan angka kredit. menyusun kertas kerja analisis update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana angka kredit. menyusun kertas kerja analisis update analisis kebutuhan penyedia barang jasa angka kredit. menyusun kertas kerja bersaing kompetitif pembayaran angka kredit. sehinggaselain pelaksanaan tugas pada unsurnya, pranata keuangan apbn yang melaksanakanpanjangnyamd, nip. jabatan pranata keuangan apbn mahir, pangkat penata muda, golongan ruang ill a, diberikan tugas sebagai ppkk dengan angka kredit: melaksanakan uraian kegiatan pengelolaan keuangan apbn lain pada unsurnya sesuai dengan panjangnya dengan angka kredit: melaksanakan uraian kegiatan analisis pengelolaan keuangan apbn lain pada unsur pengelolaan administrasi belanja pegawai dengan angka kredit, dan atau melaksanakan uraian kegiatan analisis pengelolaan keuangan apbn lain pada unsur penyiapan analisis laporan keuangan instansi dengan angka kredit.ranata keuangan apbn: diklat fungsional bidang perbendaharaan negara sebesar angka kredit, pelaksanaan tugas bidang pengelolaan apbn sebesar angka kredit, pengembangan profesi sebesar angka kredit. unsur penunjang:pranata keuangan apbranata keuangan apbn untuk menduduki jabatan fungsional pranata keuangan apbranata keuangan apbn. pengumpulan angka kredit bagi jabatan fungsional pranata keuangan apbranata keuangan apbnpengelolaan angka kredit keuangan apbn. pelaksanaan kegiatan bidang pranata angka kreditkeuangan apbranata keuangan apbnkeuangan apbn mahir. pranataranata keuangan apbn mahir, pangkat penata muda, golongan ruang ranata keuangan apbn terampil, pangkat pengatur, golongan ruang1 d, sdr. muji harto pangestu, harus mengumpulkan angka kredit paling kurang angka kreditnomor so. tentang pengangkatan pertamapbpbnn.ooonnknnnnnnnnnnnnn unit kerja donakananakna anakeputusan menteri kepala lpnk nomor tentang pengangkatan perpindahan dari jabatan lainmengangkat: nama adanannananaananaaa aan pangkat golongan ruang tmt .eno ono klan unit kerja anananakanaa nan ann anakannyesuaian passing keputusan menteri kepala lpnk nomor tentang penyesuaian passingeuangan anggaran pendapatan dan belanjanenakanankepala lpnk nomor tentang promosnggaran pendapatan dan belanjaooocokdaftar usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional pranata keuangan apbn mane. nomor instansi masa penilaian bulan . s d bulan . tahun . aan angka kreditnya jabatan pranata keuangan apbn masa kerjagolonganlama masa kerjagolonganbaru asas eau unsur, sub unsur dan butir kegiatan lks junsurutama pendidikan doo snneeemaaenaraa ai ia? bwv v pengelolaan keuangan apbn ' \| o\| \| na pengembanganprofesi (oo mensneenatemaaeetnaa a4 jumlahunsurutama ' \| unsurpenunjang leo leo apbn naa jumlah unsurpenunjang oo butir kegiatan jenjang jabatan atas di bawah nn. ma. dan. dan. nn. ma. dan. nn. ma. nnananananaakeuangan anggaran pendapatan dan belanja negarankanananaanann aan annaknanananananaan nana ana aan aan pangkat golongan ruang tmt donaknaanannanaana nana anna aan jabatan donannanannanana anna anna aan annaketerangan hasil ume kredit sx. bukti fisik kegiatan kredit nn. naa. aalola keuangan apbn surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan keuangan apbn yang bertanda tangan bawah ini: nama dognakannananana akan aan ana maan ana aan pangkat golongan ruang tmt: loose jabatan dnkknnaannnannnnaa nana naa nana aan unit kerja dekanaakanaknnlk anna menyatakan bahwa: nama dognakannananana akan aan ana maan ana aan pangkat golongan ruang tmt: .ooooeannnnannnnln jabatan dnkknnaannnannnnaa nana naa nana aan unit kerja dekanaakanaknnlk anna telah melakukan kegiatan pembinaan bimbinganpan keterangan hasil kredit bukti fisik kegiatan kredit liaakananaananaananana ana ananananananananana anna anakan pangkat golongan ruang tmt donaakananaananaaa anna anna ana jabatan donakananaananaana nana aan ana aaaaanaakakananananananaanan anakan pangkat golongan ruang tmt donanananaanannanan anakan ana aan ana jabatan donannananaanannananananaaa anna aan aanaa.pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada yth. pejabat pengkeuangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan bukti fisiknya, sebagai berikut: pangkat nama nip jabatan unit kerja golongan ruang yo.ama kerja gol masa kera golongan penetapan angka kredit lama baru jum angka kredit penyeratau sertifikat pengelolaan keuangan apbn c. pengembangan profesi jaman unsur uta unsur penunjang w kegiatan penunjang pranatranata keuangan apbtentang kenaikan jabatanpranata keuangan apbnc unit kerja nkanannanannanananan naa dari jabatan fungsional pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara jenjang .nomor .nennannkkan tentang pemberhentian daripranata keuangan anggaran pendapatan dan belanjakepala lpnk nomor . tentang pengangkatan kembalsaudara . nip . pangkat golongan ruang . jabatan mean, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalamnaaanananana ana aan pangkat golongan ruang tmt ocean unit kerja nnannannanaananaanaaa ena anna dalam jabatan pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja . nipupati berau provinsi kalimantan timudana alokasi umumdesember noref peraturan daerah kabupaten tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran
ee sa linirencanajoo. j.eeeeeaaa. rp. dana alokasi umum semula rp. berkurang rp. jumlah dau setelah perubahan .. j.eeepemdajumlah belanja tidak langsung setelah perubahan . j.voodoo rp. belanja langsung semula rp. bertambah jumlah belanja langsung setelah perubahan . j.oooooenen. j.oooooesos setelah perubahan rp. belanja bagi hasil kepada propinsi kabupaten kota pemerintah desa semula rp. bertambah rp. jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan . j.eeeeee0 rp. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa partai politik semula rp. bertambah rp. jumlah bantuan keuangan setelah perubahan . j.ieeeeaak rp. belanja tidak terduga semula rp. berkurang rp. jumlah btt. jeeeeeeeak rp. belanja barang dan jasa semula rp. bertambah rp. jumlah belanja barang jasa setelah perubahan . j.eeee
ktransportasi kota bandar lampung dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bandar lampung, menimbang: bahwaerbangsa dan bernegara, bahwa kota bandar lampung sebagai ibukota provinsi lampung menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan sosial budaya memerlukan sistem transportasi yang tertata dengan pengaturan dan manajemen yang memenuhi kriteria nilai nilai ideal, bahwa dalam upaya penataan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang transportasiperlu diatur ketentuan penyelenggaraan transportasi kota bandar lampung sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan diatas, perlu membentuk peraturan daerah kota bandar lampung tentang penyelenggaraan transportasi kota bandar lampungar lampung nomor tahun tentang retribusi jasa umum peraturan daerah kota bandar lampung nomor tahun tentang retribusi jasa usahanyelenggaraan transportasibandar lampung. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kota bandar lampungoalan terbatas, persoalmersilan tenaga manusia, hewan atau metrotoar adalah bagian dari jalan yang diperunturminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang danbab pembinaan transportasi pembinaan transportasi merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan perhubungan secara nasional yang dikuasai oleh negara, dibina oleh pemerintah dan pemerintah daerah. pembinaan transportasipembinaan terhadap penyedia dan pengusaha jasa transportasi, pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, pembinaan teknis dan operasional, pembinaan keterpaduan antar moda, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pembinaan sumber daya manusia bidang transportasi. pembinaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam merupakan kewenangan daerah yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah ini. bab iii rencana induk jaringanwujudkan dalam tatanan transportasi lokal. tatanan transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. bab prasarana bagian kesatu perlengkapan jalan dan kelas jalan dan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada djalan dan luar badan jalan. ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. penetapan kebijakan penggunaan perlengkapan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan peraturan walikota. jalan. kelas jalan sebagaimana dimaksud pada wajib dibukukan pada buku jalan. setiap jalan yang telah beroperasi paling lama (sepuluh) tahun dan atau sesuai dengan kebutuhan wajib melakukan penilaian kelas jalan dan laik fungsi jalan. buku jalan dan laik fungsi jalan dilakukan oleh tim laik fungsi jalan, yang dibentuk oleh pembina jalan terdiri dari dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan dan kepolisian republik indonesia. buku jalan dan hasil laik fungsi jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti tim laik fungsi jalan. bagian kedua terminal untuk menunjang kelancaran perpindahan orangtransportasi kota. paragrafatas papan peramban dalam terminal signage), papan pengumuman, layanan bagasi lost and found): alat pemadam kebakaran dan atau, il. fasilitas umum. fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: toilet,fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet, fasilitas penginapan, oo. fasilitas keamanan, ruang anak anak, media pengaduan layanan dan atau, fasilitas umum lainnya sesuai kebutuh hatan, dan keamanan untuk masing masing tipe dan kelas terminal diatur lebih lanjut oleh walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf terminal barang dan dalam operasionalnya harus mendapat izin dari walikotauruf harus memperhatikan penetapan lokasi terminal barang untuk umum.walikotoleh walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.gian ketiga perparkiran paragraf fasilitas parkir fasilitas parkir terdiri atas fasilitas parkir luar ruang milik jalan, dan fasilitas parkir ruang milik jalan. fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam dapat dikelola oleh pemerintah daerah, dan atau badan usaha. pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dikelola oleh dinasfasilitas parkir untuk menunjang usaha pokok yang penyelenggaraannya dibawah koordinasi dinas. paragrafsetiap bangunan umum dan atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan satuan ruang parkir srp) sama dan dalam pelaksanaanya dibawah koordinasi dinas paragraflektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (zonaitetapkan oleh walikota. penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parki lebar pembatasan berdasarkan hari dan atau waktu dengan rambu lalu lintas. fasilitas parkir diruang milik jalan ditentukan berdasarkan kawasan (zona), dengan memperhatikan frekuensi parkir, jenis kawasan, dan derajat kemacetan lalu lintas. penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam wajib dievaluasi setiap (dua) tahun. walikota dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalamganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan peniadaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan secara bertahapdinas. penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada harus menempatkan petugas parkir. petugas parkir dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh dinas. paragraf perizinan penyelenggaraan parkir setiap kegiatan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari dinas. izin sebagaimana dimaksud pada terdiri dariparagrafwalikotaaragrafparagraf tarif layanan parkir tarif layanan parkir ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak parkir dan retribusi parkir. perubahan atas tarif layanan parkir ditetapkan oleh walikota berdasarkanb sarana bagian kesatuyak jalanbuat dan dirakit dalam negeri atau importkendaraan bermotor dan tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana maksud pada dilarang beroperasi didalam kota. setiap penerbitan surat tanda nomor kendaraan stok) kendaraan bermotor wajib uji yang beralamat dan berdomisili dalam kota wajib mendapatkan rekomendasi dari walikota melalui dinas. setiap kendaraan bermotor yang beralamat dan berdomisili dalam kota, yang melakukan perubahan spesifikasi teknis dan atau fungsi kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari walikota melalui dinas. bagian kedua pengecekan dan penguncian roda kendaraan bermotor yang mengalami kerusakanatau pihak ketiga yang telah mendapat izin dari walikota. setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pemindahan (pengecekan) kendaraan wajib memiliki badan hukum dan memiliki izin usaha dari walikota setelah mendapat rekomendasi dari dinas. izin sebagaimana dimaksud pada berlaku selama perusah. izin usaha sebagaimana dimaksud pada dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud padadengan jawab pemiliktindakan berupa penguncian dengan cara mengunciiapabila pemilik atau pengemudi melakukan pengrusakan atau menghilangkan alat kunci roda (wheel lock) kendaraan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga bengkel umum dan karoseri kendaraan setiap penyelenggaraan bengkel umum dan karoseri kendaraan bermotor wajib mendapat izin dari walikota melalui dinaskaroseri kendaraan bermotor adalah suatu usaha jasa pembuatan rumah rumah kendaraan beserta interiornya selain chasis dan mesin. bagian keempat pengujian kendaraan bermotor dan uji berkala. uji tipe sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah. uji berkala sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh dinas. uji berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf diwajibkan untuk sepeda motor roda (tiga),pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala sesuai domisili kendaraanajukan kepada pelaksana pengujian diwilayah pengujian yang bersangkutan. bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pemberian buku kartu uji dan tanda ujian undanganatau kartu uji, tanda uji berkala dan tanda samping yang berupa cat atau stiker. masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (enam) bulan. penggantian buku uji terhadap kendaraan bermotor wajib uji harus dilakukan sesuai domisili kendaraan. numpang uji dapat dilaksanakan dengan ketentuan kendaraan berada diluar provinsi sedangkan masa berlaku telah jatuh tempo, alat uji sedang rusak. terhadap peralatan uji kendaraan bermotor setiap tahun wajib dilakukan kalibrasi. lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh walikota. pengadaan lahan pembangunan dan perawatan tempat pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh dinas. pengadaan dan perawatan alat uji kendaraan bermotor dilakukan oleh dinas. dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan bagi penggunaan kendaraan bermotornebusan cahaya pada kaca kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. setiap kendaraan bermotor umum yang beroperasi dijalan dilarang menggunakan musik keras dan menempel stiker pada kaca, badan kendaraan dan aksesorisoleh walikota. bab pengemudi. untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum yang dilaksanakan oleh dinas tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. menunju. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor pada roda empat atau lebih, menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua dan roda tigbermotor umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib: mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar. mematuhi ketentuan bidang pelayanan dan keselamatan angkutan. memakai kartu identitas pengemudi ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, dinas perhubungan dan organisasi angkutan darat. bertingkah laku sopan, tertib dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. tidak membunyikan musik keras, merokok dan membuang sampah keluar kendaraan. tidak menggunakan telepon selular dan tidak minum minuman keras, narkotika dan obat terlarang lainnya. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menunjuj memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang disamping pengemudi setiap penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada harus, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari dinas. persyaratan dan tata cara memperoleh izin dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh walikota. bab vii lalu lintas bagian kesatu. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. penettapan kebijakan manajemen lalu lintas terdiri dari: manajemen kapasitas meliputi: perbaikan geometris simpang, penataan parkir tepi jalan, penetapan atas (area traffic control system), pelebaran jalan, simpang tidak sebidang (fly over atau under pass). manajemen prioritas meliputi: jalur bus khusus (bus way): lajur khusus bus, jalur lajur khusus sepeda motor, jalur lajur khusus sepeda, prioritas persimpangan, prioritas persimpangan untuk angkutan umum dan prioritas bagi kendaraan umum penumpang dan barang manajemen permintaan meliputi: penataan trayek, penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang, lajur pasang surut (control flow), sistem satu arah, pembatasan lalu lintas sistem stiker, sistem ganjil genap, area licensing system, road pricing, penetapan tarif parkir yang tinggi pada daerah pusat pusat kegiatan cbd), kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan dan, kawasan tertib lalu lintas ktl). penetapan kebijakan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturperaturan walikota. perintah dan pada meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan. perencanaan, pengadaan, pemasangan pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan dengan peraturan walikota. setiap orang tanpa izin dari walikotaatau memasang patok pengaman jalan, pembatas kecepatan dan pita pengaruh.: membuat atau memasang pintumembuat dan atau memasang sesuatuan, membuat dan atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. bagian ketiga.akan berjalan jalan wajib berjalan atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar.berhenti dan atau parkir yang dinyatakan dengan rambu rambu dan atau marka jalan pada setiap jalan ditetapkan kecepatan minimum dan atau maksimum kendaraan bermotor dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu rambu. ketentuan mengenai kecepatan minimum dan atau maksimum kendaraan sebagaimana dimaksudkan pada ditetapkan oleh walikota. bagian keempatsanadibidangnya dan akan dievaluasi oleh tim evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas. hasil evaluasi tim evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada berbentuk rekomendasi yang ditujukan kepada walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak lalu lintas diatur oleh walikota. bab viii pemeriksaan dan penyidikan kendaraan bermotor dijalan bagian kesatu pemeriksaan kendaraan bermotor dijalil sesuai dengan kebutuhil. pemeriksaan kendaraan bermotor jalanpenyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam hurufkepala dinas perhubungan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalanbagian kedua penyidikan kendaraan bermotor dijalan penyidikan kendaraan bermotor dijalan dilakukan oleh penyidik polisi republik indonesia polri)dibidang lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan, mobil barang. kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksudharus denganharus saum), adanya angkutan pengumpan feeder):an ditetapkan oleh walikota. setiap kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek harus memiliki tanda trayek yang jelas dan mudah dilihat. setiap kendaraan angkutan umum perkotaan (angkutan perkotaan dan taksi) tidak diperkenankan. memasang knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuancc. angkutan orang dengan keperluan pariwisata, angkutan taksiwalikota, angkutan taksi harusdinasupa buku uji kartu uji yang masih berlakuwalikota. paragraf angkutan orang dengan keperluan pariwisatarasi oleh dinas.walikotalam wilayah kota wajib memiliki izin dari walikota. izin sebagaimana dimaksud pada adalahangkutan antar kota dalam provinsi akbp), angkutan pariwisata, angkutan antar jemput dalam provinsi ajp) yang beroperasi dengan asal tujuan kota, wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi asal tujuan dari dinaswalikota setelah mendengar saran dan pendapat forum lalu lintaswalikotaumur kendaraan angkutan umum perkotaan dengan menggunakan angkutan penumpang umum non bus maksimum (duangkutan umum perkotaan dengan menggunakan bus maksimum (limmaksimum sebagaimana dimaksud pada dan dapat dipenuhi dengan ketentuan kendaraan tersebut lulus uji laik jalan kendaraan bermotor dan memenuhi standar pelayanan minimal spm) angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayektidak memenuhi standar pelayanan minimal spm) tidak diperkenankan beroperasi dijal,walikotapada pukul wib sampai dengan pukul wib, kecuali mendapat izin dari dinas. dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan barang yang beroperasi wilayah kota kendaraan angkutan barang wajib didaftarkan diregristrasi dinas atau, koperasi. bagian kesebelas subsidi angkutan umum dalam rangka pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada penyelenggaraan angkutan umum kota. pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada diutamakan untuk angkutan umum yang bersifat massal apbd). ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi sebagaimana dimaksud pada diatur oleh walikota. bab perhubungan laut setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari gross tonnage gt) yang berada diwilayah kota, dilakukan pengawasan keselamatan kapal, penerbitan pas perairan daratan, penerbitan sertifikat keselamatan kapal. bab bulan sejak diberlakukan peraturan daerah ini. bab xii ketentuan penyidikan selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan d meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang transportasi menghentikan penyidikan memasuki tempat tertentu, memotret, dan atau membuat rekaman atau video visualdan atau menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. bab xiitiga) kali dengan jangka waktu masing masing (tujrp. limasebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi penghentian sementarasementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada tidak menghentikan operasional kegiatan dikenai sanksi penghentian tetaptetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada tetap tidak mematuhi, dikenai sanksi pencabutan sementara izin. dalam hal pemegang izin, tetap tidak mematuhi dalam waktu (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada maka dikenai sanksi pencabutan tetap izinsatu) bulan atauxiv ketentuan peralihan kepada pengusaha atau pemilik angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang izinnya masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu izin berakhir. perizinan angkutan penumpang umum atau barangsebelum diberlakukannya peraturan daerah ini perlu dilakukan sosialisasi oleh dinas kepada masyarakat selama (enam) bulan. dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah nomor tahun tentang pola angkutan umum dalam wilayah kotamadya daerah tingkat bandar lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. menunjuk dinas perhubungan atau dalam sebutan lain sebagai pelaksan ditetapkan bandar lampung pada tanggal desgubernur nusa tenggara timur peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur nomor tahuntelah dibangun (tiga) pelabuhan pengumpan regional yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk gurita, bahwa pengoperasian pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan pemerintah provinsi sesuai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bahwa berdasarkan berita acara kementerian perhubungan nomor: ku. iii skpllasdp ntt tanggal maret ketiga pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf telah dialihkan pengoperasiannya oleh pemerintah kepada pemerintah provinsi nusa tenggarangkutan penyeberangan berita negara republik indonesia tahun nomor jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor, kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi, dan penyediaan sarana umum lainnya. usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: badan usaha pelabuhan penyeberangan, dan badan hukum indonesia atau warga negara indonesia. pelayanan kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada atas ijin kepala dinas perhubungan. pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan kegiatan dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan,hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fasilitas yang dimiliki dan ketertiban lingkungan kerja masing masing, melaporkan kepada petugas yang berwenang pelabuhan apabila mengetahui telah terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan, dan menjaga kelestarian lingkungan. pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua pelaporan dan administrasi pelayanan pelabuhan pengelola pelabuhan harus menyampaikan laporan mengenai kinerja pelabuhan secara berkala. laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada memuat sekurang kurangnya: jenis fasilitas yang dimiliki, produksi angkutan penyeberangan, petugas, keuangan, dan kondisi pelabuhan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala dinas perhubungan dengan tembusan kepada gubernur sekurang kurangnya setiap (satu) bulan selambat lambatnya pada tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. administrasi pelayanan pelabuhan meliputi retribusi: pelayanan tiket terpadu, klaim tiket penumpang dan kendaraan, pelayanan kendaraan pribadi, pelayanan penumpang, pelayanan kendaraan barang, pelayanan jasa pelayanan sandar kapal, menyuplai bbm, pengisian bbm, j . permohonan bbm, pengisian bbm dan air tawar, il. penagihan pendapatan, dan jasa non tiket sandar dan listrik). bagian ketiga jenis dan tarif penerimaan pelabuhan penyeberangan jenis dan tarif penerimaan pelabuhan penyeberangan meliputi jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam daerah terdiri atas: jasa sandar, jasa tanda masuk pelabuhan penyeberangan, jasa pemeliharaan dermaga penyeberangan, dan jasa timbang kendaraan. tarif jasa penumpukan barang, dan cc. tarif sewa tanah dan bangunan. jasa pelabuhan dan tarif sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha. bab pendanaan pendanaanpelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk gurita provinsi nusa tenggara timur umum provinsi nusa tenggara timur yang memiliki jumlah pulau sebanyak buah (pulau besar dan kecil) perlu didukung dengan layanan transportasi yang mampu membangun konektivitas wilayah terutama mewujudkan terselenggaranya sistem transportasi yang utuh guna memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari tempat asal tempat tujuan tanpa mengalami hambatan. sejalan dengan itu, dengan semakin bertumbuhnya perekonomian dan perkembangan teknologi telah mendorong perjalanan yang bersifat langsung dengan menggunakan kendaraan bermotor sehingga jaringan jalan yang terputus oleh perairan sudah tentu terhubung dengan pelabuhan penyeberangan. bahwa kewenangan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dimana pelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk gurita perlu dilakukan pengalihan kewenangan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah provinsi. berdasarkan berita acara kementerian perhubungan nomor: ku. iii skpllasdp ntt tanggal maret telah dilakukan penyerahan pengoperasian ketiga pelabuhan penyeberangan dimaksud kepada pemerintah provinsi. bahwa untuk penyelenggaraan pengoperasian ketiga pelabuhan penyeberangan dimaksud, perlu membentuk unit penyelenggara pelabuhan. berdasarkan pertimbangan tersebut,ii. demi cukup jelas"pelabuhan adalah pelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk guritayeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan. penyelenggara pelabuhan penyeberangan adalah unit pelaksana teknis dinas perhubungan. pengelola pelabuhan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas operasional pelabuhan. pengoperasian pelabuhan penyeberangan adalah aktifitas memperlancar perpindahan intra dan atau antar moda transportasi orang dan barang melalui pelabuhan penyeberangaturan daerah ini berdasarkan asas: manfaat: usaha bersama dan kekeluargaan, cc. persaingan sehat, adil dan merata tanpa diskriminasi,: berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, dan il. kebangsaan. peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan yuridis dalam pengoperasian pelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk gurita. peraturan daerah ini bertujuan untuk: menunjang kelancaran perpindahan orang, kendaraan dan barang serta keterpaduan antarmoda dan antarmoda, menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pelabuhan penyeberangan, menertibkan sumber penerimaan daerah dari sektor perhubungan. ruang lingkup dari peraturan daerah ini meliputi pengoperasian dan pengorganisasian pelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk gurita, dan tata kerja pengoperasian pelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk gurita. bab letak pengoperasian dan pengorganisasian pelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk gurita bagian kesatu letak pelabuhan pelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk gurita terletak pada titik koordinat: aimee terletak pada titik koordinat dan ls, kabupaten ngada, nagekeo terletak pada titik koordinat dan ls, kabupaten ende, dan teluk gurita terletak pada titik koordinat dan ls, kabupaten belu. pelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk gurita sebagaimana dimaksud pada merupakan pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada dioperasikan dan dilaksanakan oleh dinas perhubungan provinsi nusa tenggara timur dengan fungsi sebagai berikut penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta dan pelabuhan, d. dalam rangka pelaksanaan operasional pelabuhan, gubernur dapat menunjuk seorang koordinator pelabuhan dan petugas fungsional. koordinator pelabuhan sebagaimana dimaksud pada dapat secara officio dijabat oleh kepala bidang kepelabuhanan dinas perhubungan provinsi nusa tenggara timur. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur. bagian kedua susunan organisasi pelaksana operasional pelabuhan terdiri atas: koordinator pelabuhan, petugas fungsional ketatausahaan, petugas fungsional lalu lintas dan angkutan penyeberangan dan pelayanan jasa, dan petugas fungsional keamanan dan ketertiban. koordinator pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pada pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan. petugas fungsional ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf. petugas fungsional lalu lintas dan angkutan penyeberangan dan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penataan,ungsional keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan pelabuhwilayah kerja wilayah kerja operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: fasilitas darat: dan fasilitas perairan. fasilitas darat sebagiaan dimaksud pada meliputi fasilitas pokok, terdiri dari terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan,telekomunikasi, akses jalan masuk dan keluar, fasilitas pemadam kebakaran, dan tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik kapal. fasilitas penunjang, terdiri darfasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan). fasilitas perairan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: fasilitas pokok, terdiri dari: alur pelayaran, fasilitas sandar kapal, fasilitas bongkar muat, perairan tempat labuh, dan kolam pelabuhan. fasilitas penunjang, terdiri darbab iii tata kerja pengoperasian pelabuhan penyeberangan aimee, nagekeo dan teluk gurita bagian kesatu pelayanan pelabuhan pelabuhan penyeberangan diselenggarakan untuk pelayanan terhadap penumpang, kendaraan beserta muatannya, dan kapal motor penyeberangan. selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada pelabuhan penyeberangan disediakan pelayanan kegiatan penunjang. pelayanan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut pihak pengelola pelabuhan harus memberikan papan informasi bagi penumpang pelabuhan, pihak pengelola pelabuhan harus memasang tanda papan pengumuman yang sekurang kurangnya berisi nama dan jadwal keberangkatan kapal serta tarif tempat yang mudah terlihat, cc. pihak pengelola pelabuhan petugas pelabuhan yang sedang bertugas harus memakai pakaian dan atribut yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak pengelola pelabuhan harus memberikan pelayanan dan menyediakan jasa fasilitas pelabuhan sejak penumpang masuk area pelabuhan sampai dengan masuk kapal, pihak pengelola pelabuhan harus menyiapkan petugas selama jam dinas dan setiap pergantian petugas, harus diadakan serah terima dan membuat daftar absensi: dan pihak pengelola pelabuhan harus melakukan pengendalian terhadap tenaga kerja bongkar muat tbm). pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi keberangkatan penumpang, dan kedatangan penumpang. pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk keberangkatan penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sistem penjualan tiket, b.memberikan pelayanan sesuai dengan fasilitas yang ada pelabuhan, dan pemberitahuan keberangkatan kapal. pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk kedatangan penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi memberikan informasi alur keluar penumpang, dan pemberitahuan kedatangan kapal. pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut kendaraan penumpang, kendaraan barang, dan kendaraan angkutan alat berat. pelayanan untuk kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengaturan arus kedatangan kendaraan, penjualan tiket loket, cc. pengaturan area parkir, dan pengaturan masuk kapal, pelayanan untuk kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengaturan arus kedatangan kendaraan, penimbangan kendaraan serta muatan, penjualan tiket loket, pengaturan area parkir, dan pengaturan masuk kapal. pelayanan untuk kendaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pembatasan berat maksimum yang tidak melebihi kemampuan dan carrec kapal, pengaturan arus kedatangan kendaraan, cc. penimbangan kendaraan serta muatan, penjualan tiket loket, pengaturan area parkir, dan pengaturan dan pengamanan masuk kapal. pelayanan pelabuhan penyeberangan terhadap kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut sandar dan bongkar muat kapal, pengaturan jadwal kapal, cc. pengisian bbm dan air tawar, pembuangan limbah kapal, dan komunikasi kapal dengan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran (sbn). pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada terdiri darpertokoan, kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi, kegiatan penyediaan tempat pengaduan bagi pengguna jasa pelabuhan yang kehilangan sesuatu areal pelabuhan, jasa pariwara (iklan), kegiatan perawatan dan perbaikan kapal, penyediaan fasilitas penampungan dan atau pengolahan limbah, penyediaan jasa angkutan dari dan kapal pelabuhan,
ne0 alin walikota ternate provinsi maluku utara peraturan daerah kota ternate nomor tahun tentang penanaman modal dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ternate, menimbang bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja yang secara langsung akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota ternatedengan menjadikan kota ternate sebagai daerah yang menarik untuk penanaman modal, bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta kemudahan pelayananperaturan perundang undangan bidang lingkungan hidupperizinan, pelayanan insentif dan kemudahan,, pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintah dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kepada dpmptsp. pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui ptsp dilaksanakan dengan menggunakan spipise. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan ptsp sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutpmptsp
salinan ara sms ari bupati lebak provinsi banten peraturan daerah kabupaten lebakebak, menimbang bahwa pedagang kaki lima pkl) adalah pelakupkl) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya, bahwa keberadaan pedagang kaki limtanpa mengabaikan tercipta lingkungedagang kaki lima bupati melakukan pemberdayaan pkl dalam rangka pengembangan usahabagian kesatu hak dan kewajibankegiatan usahengan mitra bank dan lembaga keuangan lainnya. pkl mempunyai kewajiban antara lain mematuhi ketentuan perundang undangan, mematuhi zona, titik lokasi dan, menata barang dagangan danmengosongkan lokasibagian kedua larangan pkl dilarang melakukan hal hal sebagai berikut: melakukan kegiatan usaha luar zona, titik lokasi dan waktu yang ditetapkan, merombak, menambah dan atau mengubah fungsi serta fasilitas lokasi usaha pkl yang telah ditetapkan, cc. menempati lokasi usaha pkl untuk kegiatan tempat tinggal, berpindah lokasi usahausaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama (satu) bulan kalender kecuali dengan pemberitahuan kepada dinasdaerah milik jalan untuk tempat usaha, kecuali pada zona, titik lokasi dan waktu yang ditetapkan tanpa seizin bupati atau pejabat yang ditunjukan atau sesuai dengan zonasi perdagangandimaksud padaperangkat daerah terkait yang melakukan pembinaan pkl daerah. ttd dede jaelani lembaran daerah kabupaten lebak tahun nomor penjelasan atas peraturan daerah kabupaten lebak nomor tahun tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima umum dan perlu mendapatkanyang bersih, sehat, rapi dan indah. disamping itu secara ekonomi dan sosial, pedagang kaki limabidangi urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah serta perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten lebakebak nomor tahun penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan lembaran daerah kabupaten lebak tahun nomor seri e),perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan kabupaten lebkesesuaianbab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputiupati melakukan penataan dan pemberdayaan pkl. penataan pkl sebagaimana dimaksud pada: fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, cc.bab iii penataan pedagang kaki lima bagian kesatu pendataan pkl bupati melalui dinas melakukan pendataan pkl. pendataan pkl sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersama aparat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan tahapan sebagai berikut: membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan, memetakan lokasi: dan cc. melakukan validasi atau pemutakhiran data. pendataan pkl sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada: identitas pkl, lokasi pkl, cc. jenis tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha pendataan pkl sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan pkl. bagian kedupendaftaran pkl sebagaimana dimaksud dalam diperuntukan bagi pkl lama: dan pkl baru pklbaru sebagaimana dimaksud dalam harus mengajukan permohonan pendaftaran berusaha kepada pemerintah daerah pendaftaran berberusaha bagi pkl sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati bagian ketiga penetapan lokasi pkl bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukanny, keindahan dan rencana tata ruang wilayah. lokasi pkl sebagaimana dimaksud pada merupakan lokasi binaan yang dilengkapi dengan papan nama lokasi dan jumlah pkl. lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari lokasi pkl yang bersifat permanen, dan lokasi pkl yang bersifat sementarabupati menetapkan jadwal usaha pkl sebagaimana dimaksud dalamliputi wilayah sekitar tempat ibadah, ruang terbuka hijau, sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan, daerah milik jalan sebagian jalan kabupaten, tempat lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. zona merah sebagaimana dimaksud pada pada titik lokasi antara lain sekitar alun alun rangkasbitung, sekitar rumah sakit umum daerah adji daro, sekitar rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan lainnya sepanjang jalan multatuli, jalan abdi negara, jalan iko jatmiko, jalan kartini, jalan patih terus, jalan nataatmaja, jalan letnan muharram, dan jalan sunan bonang.merah sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku. zona kuning sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan tempat, hari dan jam tertentu. zona kuning sebagaimana dimaksud pada pada titik lokasi antara lain seluruh area pasar tumpah daerah mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, daerah milik jalan sepanjang jalan r.t. hardiwinangun, jalan ir. juanda, jalan sunan giri, jalan siliwangi, jalan maulana yusuf, jalan maulana hasanuddin mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, sekitar lapangan olahraga atau tempat aktivitas olahraga mulai pukul wib sampai dengan pukul wib,kuning sebagaimana dimaksud pada tidak berlakuzona hijau sebagaimana dimaksud pada pada titik lokasi antara lain: pujasera jalan iko jatmiko, pujasera balong rancalentah, jalan lingkar selatan rabinik, pujasera pada terminal angkutan umum, area pasar, area pusat perbelanjaan, dan area tempat pariwisata. ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi lokasi pkl sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. bagian keempat pemindahan,atau ruang yang sesuai peruntukannya dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, ketertiban dan tata ruang wilayah. pemindahan atau relokasi pkl sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan dan urusan ketertiban umumatau relokasi pkl dan penghapusan lokasi pkl sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupatjasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut lokalberdasarkan keputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor tahun tentang pelimpbahwa dengan diserahkannya pelabuhan laut lokal labuan lalat dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten sumbawa barat, maka penataan dan pengelolaan pelabuhan tersebut perlu diatur untuk meningkatkan sumbermbing, babi, dan sejenisnya rp. per ekor jasa bongkar muat diluar pelabuhan umum barang ekspor dan import rp. person barang antar pulau pupuk, garam, semen, terigu, dan barang bulog (beras, gula) dan barang barang lainnya rp. person hasil hutan kayu, rotan, damar dan lain lain rp. person hasil bumi, kopra, rotan, damar dan lain lain rp. person. kambing, babi dan sejenisnya rp. per ekor. jasa pemupukan gudang tertutup rp. person m53 hari lapangan pemupukan rp. person hari peti kemas container): ukuran feed: kosong rp. per unit per hari berisi rp. per unit per hari ukuran feed kosong rp. per unit per hari berisi rp. per unit per hari ukuran feed: kosong rp. per unit per hari berisi rp. per unit per hari penyimpanan hewan: kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya rp. per ekor per hari kambing, babi, dan sejenisnya rp. per ekor per hari pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya toko, warung, dan sejenisnya rp. per per tahun perumahan penduduk rp. per per tahun pelayanan terminal penumpang kapal laut: penumpang berangkat rp. per orang pengantar penjemput rp. per orang sekali masuk tanda masuk orang dan kendaraan: tanda masuk orang tanda masuk harian rp. per orang tanda masuk tetap rp. per orang tanda masuk kendaraan termasuk parkir tanda masuk harian perbulan trailer, truck gandeng rp. per kendaraan sopir nenek) truck besar rp. per kendaraan sopir nenek) pick up. mini bus, sedan dan jeep rp. per kendaraan sepeda motor rp. per kendaraan gerobak, becak dan dokar rp. per kendaraan pertahun trailer, truck gandeng rp. per kendaraan truck besar rp. per kendaraan pick up, mini bus, sedan dan sejenisnya rp. per kendaraan sepeda motor rp. per kendaraan gerobak, becak dan dokar rp. per kendaraan bab wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah daerah lingkungan kerja kr) dan wilayah daerah lingkungan kepentingan pelabuhan kp) pada pelabuhan laut lokal yang telah diserahkan oleh pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sumbawa barat. retribusi dipungut diwilayah perairan kabupaten sumbawa barat yang tidak termasuk dalam pelabuhan yang berstatus pelabuhan nasional dan pelabuhan regional. pelaksanaan pungutan retribusi daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. seluruh hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam adalah merupakan penerimaan daerah dan harusatau dokumen yang dipersamakan, skrdkbt, skrdlb. keberatan yang diajukanbatakembalikeringan dan pembebasan retribusi bupati dapat memberikan pengurangan, kekeringan dan pembebasan retribusi. pembebasan, pengurangan dan kekeringan retribusi sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan kemampuan wajib: diterimatahuumbawumbawumbawadaerah kabupaten sumbawa baratataun melaksanakan fungsi pelabuhan untuk penunjang kelancaran, keamanan dan ketertibandermaga adalah bangunan yang terdiri dari beton atau kayu yang dipergunakan sebagai tempat bersandar dan bertambah kapal, bongkar muat barang dan turun naik penumpang yang dilengkapi dengan fasilitas tertentu untuk menunjang keselamatan pelayaran. pelabuhan laut lokal adalah pelabuhan yang melayari angkutan penumpang barang maupun hewan antar kecamatan dalam kabupategross tonnage disingkat adalah ukuran besar kecilnya suatu kapapada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. jasa kepelabuhanan adalah jasa yang ditagih dari wajib retribusi yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan dan fasilitasnmotoratau pelabuhan pelabuhan lainnya. pelayaran perintis adalah lintasan pelayanan angkutan dariberpentingypengendalian pemanfaatan ruangamanan, kapal, yang dibuktikan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan pengujian. kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera indonesia dan tidak dicatat dalam daftar indonesia. awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik kapal atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sipil. anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkodaerah pada pelabuhan laut sesuai kewenangan dan peruntukannya. wajib retribusi adalah orang atau peribadi atau badan usahaterutang, jumlah kreditemukan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana bidang retribusi daerah yang telah terjadi serta menemukan kerangkanya. etal adalah satuan waktu untuk menghitung lamanya satu kapal bertambah pelabuhan, yang dihitung dengan etal sama dengan jam. bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut lokal kabupaten sumbawa barat, pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepada orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan jasa pada pelabuhan laut lokal yang dikelola pemerintah daerah kabupaten sumbawa barat. objek retribusi meliputi: jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, penggunaan permukaan air, dan jasa kepelabuhanan lainnya. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelabuhan pada pelabuhan laut lokal. bab iii golongan retribusi dan cara mengukur tingkat pengguna jasa retribusi jasa kepelabuhananlayanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan sebagai tempat untuk melakukanmampuan pemerintah daerah untuk melakukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan pemberian jasa. penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian jasa pembinaan, pengawasan dan pengendalian. struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: pelayanan kapal jasa labuh kapal yang melakukan kegiatan pelabuhan umum: kapal angkutan laut luar negeri per per kunjungan, kapal angkutan laut dalam negeri rp. per per kunjungan, kapal pela perintis dan kapal ikan rp. per per kunjungan, kapal yang melakukan kegiatan census duka: kapal angkutan laut dalam negeri per per kunjungan, kapal angkutan laut dalam negeri rp. per per kunjungan, jasa tambat kapal yang melakukan kegiatan pelabuhan umum: tambatan dermaga (besi,beton dan kayu): kapal angkutan laut luar negeri per per etal, kapal angkutan laut dalam negeri rp. per per etal, kapal pela perintis dan kapal ikan rp. per per etal. tambatan pinggiran talud kapal angkutan laut luar negeri per per etal, kapal angkutan laut dalam negeri rp. per per etal. kapal yang melakukan kegiatan census duka: kapal yang menganut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang untuk kepentingan sendiri per per etal kapal yang mengangkut kepentingan umum rp. dari pendapatan jasa tambat per per etal pelayanan barang jasa dermaga barang yang dibongkar dimuat melalui pelabuhan umum: barang ekspor dan import per per ton m3 barang antar pulau pupuk, garam, semen, terigu, dan barang bulog (beras,gula) dan barang barang lainnya rp. person m3 hasil hutan kayu, rotan dan lain lain rp. person m3 hasil tambang, batu aspal,batu pecah,situ, pasir, batu bara dan lain lain rp. person m3
walikota. bagian keenam pengelolafasilitas penanaman modal melalui ptsp yang dilaksanakan dengan menggunakan spipise. tata cara pelaksanaan dan mekanisme perizinan melalui spipise sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangandpmptsp. bab pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bagian kesatu umum walikota, transparansi, akuntabilitas: dan efektif dan efisien. bagian kedua pemberian insentif dan kemudahan pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal dengan kriteria,dan daerah tertinggalkriteria pemberian intensif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian ketiga bentuk pemberian, pelaporan dan evaluasi insentif dan kemudahan penanaman modal:dpmptspsebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam peraturan walikotapelaporankepada walikota melalui kepala dpmptspdan atau perusahaan penerusdpmptsp. tata cara penyampaian lpm diatur dalamlaporan, pengadunyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat. bab mdnmakukan usaha penanaman modal tanpa memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan melanggar kewajiban dan tanggung jawabpenghentian kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, danperizinankadis mars ikabagilukumeeramternate,nanaman modal merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan. oleh sebab itu, pemerintah kota ternateota ternate menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan peningkatan daya saing antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu ptsp) dan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik spipise) bidang penanaman modal. dalam rangka sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. oleh karenanya pemerintah kota ternate mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal kota ternatemdemerintahybadan usaha meliputidan badan usaha milik daerah bumi). sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan meliputi orang perorangan warga masyarakatkonflik akibat adanyaawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebasberdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada penanaman modal daerah bertujuan menumbuhkan sinergi dan koordinasi pembangunan bidang penanaman modal, memberikan kejelasan proses perizinan penanaman modal bagi seluruh pelaku usaha penanam modal, cc.mempercepat peningkatan dan atau realisasi penanaman modal. kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tetap memperhatikan dan melindungi kepentingan ekonomi, sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat daerah. dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah wajib memberi perlakuan yang sama bagi mdn dan pmatertuang dalam rupa daerah. rupa daerahdaerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengacu pada rupa nasional, rupa provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah. ketentuan mengenai rupa daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab iii pelaksanaan kebijakan penanaman modal bagian kesatu umum pelaksanaan kebijakan penanaman modal daerahprovinsi, pemerintah kabupaten kota dan atau swasta atas dasar prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan, b., kerjasamgali potensi daerah dan menginformasikan kepada publik melalui media, dan kerja sama promosi penanaman modal dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negerilakukan secara mandiri oleh dpmptsp dan atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota lainnya, organisasi perangkat daerah dan lembaga non pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pelayanan penanaman modal pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bidang usaha, bentuk badan usaha penanam modal, cc. perizinan dan nonterbuka dengan persyaratan sesuai ketentuandalam kegiatan penanaman modal. kriteria dan persyaratan bidang usahaiaturpengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: kesehatan, moral, cc. sosial budaya, ketahanan pangan, perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidupj . kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah,atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur dalam peraturan walikota. paragraf bentuk badan usaha penanam modal mdn dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorperizinan dan nonperizinan setiap mdn yang menanamkan modalnya daerah, wajib memiliki izin penanaman modal dari walikota melalui dpmptsppendaftaran penanaman modal, izin usaha, dan izin kantor perwakilan. jenis pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain baru: alih status, dan perubahan. jenis izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain izin usaha untuk berbagai sektor usaha, termasuk untuk penggabungan perusahaan, izin usaha perluasan untuk penanaman modal sektor industri, dan perubahan izin usaha. izin kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas izin kantor perwakilan perusahaan asing kappa)) izin kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing kp3a): izin kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing buka), dan izin kappa migas. nonperizinan antara lain berupa penggunaan tenaga kerja asing, rekomendasi teknis berbagai sektor usaha, dan bentuk nonperizinan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. ketentuan, tata cara, persyaratan serta bentuk perizinan dan nonperizinan diatur dalam peraturan walikota. paragraf jangka waktu penanaman modal jangka waktu penanaman modal dilaksanakansesuai ketentuan peraturan perundang undangpersaingan yang sehat, tidak melakukan praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah, menjaga kelestarian lingkungan hidup, melakukan rehabilitasi dan atau pemulihan terhadap lingkungan jika terjadi kerusakan dan atau pencemaran akibat dari usaha yang dilakukannya, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan pekerja, menjamin upah yang layak dan kesejahteraan pekerja sesuainetapan nag lang prodi serta perusahaan daerah perbengkelbengkelbengkelbengkelan prima otobengkelperbengkelan, dan mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan pemuda perbengkeerbengkelan, cc. menandatangani rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran pemuda perbengkelan bersama direksiperbengkel yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, dan atau cc. pejabatbengkelperbengkelerbengkelan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran pemuda perbengkeltiap akhir masa jabatan anggota dewan pengawas diberikan jasa pengabdian. jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada berupa sebesar (dua persen) dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya. jasa pengabdian sebagaimana dimaksud diberikan secara kolektif. pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan perbandingan: ketua dewan pengawas mendapat (enam puluh persen) dan anggota dewan pengawas mendapat (empat puluh persen) jika dewan pengawas berjumlah (dua) orang, ketua dewan pengawas mendapat (empat puluh persen) dan anggota dewan pengawas sebesar (tiga puluh persen) jika dewan pengawas berjumlah (tiga) orang, ketua dewan pengawas mendapat (tiga puluh persen) dan anggota dewan pengawas sebesar (tujuh puluh persen) jika dewan pengawas berjumlah lebih dari (tiga) orang. anggota dewan pengawas yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian berupa uang dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat (duadireksi direksi melakukan pengurusan terhadap pemuda perbengkelan. direksi pada pemuda perbengkelan diangkat duntuk pemuda perbengkelan ditetapkan oleh kpm. jumlah anggota direksi untuk pemuda perbengkelbengkeldireksi bertugas: menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan pengurusan pemuda perbengkelan, membina pegawai, cc. mengurus dan mengelola kekayaan pemuda perbengkelpemuda perbengkelan, menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan pemuda perbengkelan, dan menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan pemuda perbengkelan. direksi berwenang: mengangkat dan memberhentikan pegawai pemuda perbengkelanerbengkelbengkelan dalam dan luar pengadilan, menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili pemuda perbengkelan,perbengkelan prima otondatangani laporan bulanan, triwulan, dan laporan tahunan, menjual, menjadikan, atau melepaskan aset milik pemuda perbengkelperbengkeldireksi berhentinya masa jabatan. anggota direksi yang berhentnya masa jabattersebut wajib disertai dengan alasan pemberhentian. pemberhentian yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, dan atau cc. jabatanerbengkelerbengkelankanbengkelan dilaksanakan oleh dewan pengawas. dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal pemuda perbengkelbengkelan dilaksanakan oleh kpm. kpm dapat menunjuk pejabat dari internal pemuda perbengkelan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan pemuda perbengkelerbengkelan apabila: terjadi perkara pengadilan antara pemuda perbengkelerbengkelan. dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada yang berhak mewakili pemuda perbengkelan yaitu: anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pemuda perbengkelan, dewan pengawas dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan pemuda perbengkelbengkelan. anggotaanggota direksi perempuanpm. pelaksanamuda perbengkelan. pada setiap akhir masa jabatannya anggota direksi dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang sebesar (lima persen) dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatan. jasa pengabdian sebagaimana dimaksud diberikan secara kolektif. dalam hal jumlah anggota direksi lebih dari (satu orang, perbandingan pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: direktur utama mendapat (enam puluh persen) dan anggota mendapat (empat puluh persen) jika direksi berjumlah (dua) orang, direktur utama mendapat (empat puluh persen) dan anggota mendapat (tiga puluh persen) jika direksi berjumlah (tiga) orang. anggotaberasal dari pegawai berhak: menerima jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada atau memilih diangkat menjadi pegawai kembali. bab pegawai pegawai merupakan pekerja pemuda perbengkelbengkelanperbengkelan wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan: kesehatan,bengkelan satuan pengawas intern pada pemuda perbengkelmuda perbengkelan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada pemuda perbengkelerbengkelubahan rencana bisnissen), terdapat perubahan manajemen yang berpandangan perlunya untuk mengubah rencana bisnis,encana bisnisngesahan. paragraf rencana kerja dan anggaranerbengkelan prima oto yang selanjutnya disebut pemuda perbengkelan adalah badan usahaperbengkelbengkelan. direksi adalah organ pemuda perbengkelan yang bertanggung jawab atas pengurusan bumi untuk kepentingan dan tujuan pemuda perbengkelan serta mewakili pemuda perbengkelan baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarkerja dan anggaran berlaku sepenuhnya apabila sampai dengan permulaan tahun buku kpm tidak mengemukakan keberatan atau menolak rencana kerja dan anggaran. dalam hal rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ditolak, pemuda perbengkelan dapat menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya. penambahan atau perubahan rencana kerja dan anggaran dalam tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kpm. usulan perubahan rencana kerja dan anggaranrsetujuan. persetujuan atas usulan perubahan rencana kerja dan anggaranencana kerja dan anggaran oleh kpm. dalam hal kpm tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada kpm dianggap menyetujui usul perubahan dimaksud. bagian kedua operasional paragraf standar operasional prosedur operasional pemuda perbengkelerbengkelbengkelan, mengoptimalkan nilai pemuda perbengkelerbengkelanperbengkelan, mendorong agar organ pemuda perbengkelbengkelan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar pemuda perbengkelan, meningkatkan kontribusi pemuda perbengkelkerja sama pemuda perbengkel: pemerintah daerah, masyarakat luas, dan cc. pihak yang bekerja sama. pelaksanaan kerja sama pemuda perbengkelan dengan pihak lain merupakan kewenangan direksi sesuai dengan mekanisme internal pemuda perbengkelan. dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki pemuda perbengkelerbengkelperbengkelerbengkelan memprioritaskan kerja sama dengan bumi lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah. paragraf pinjaman pemuda perbengkelerbengkelan yang berasal dari hasil usaha pemuda perbengkelan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. dalam hal pemuda perbengkelbengkelaantarperbengkelan paling sedikit memuat: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan pemuda perbengkelperbengkelperbengkel, dividen yang menjadi hak daerah, cc.erbengkel setelah dana cadangan dipenuhi. besaran penggunaan laba pemuda perbengkelan ditetapkan setiap tahun oleh kpm. pemuda perbengkelrbengkelan. kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada berlaku apabila pemuda perbengkelrbengkelan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian pemuda perbengkelan. apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20y60bengkelerbengkelerbengkelbengkelbengkel evaluasi pemuda perbengkelan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. evaluasi pemuda perbengkelperbengkelemuda perbengkelan. bab maksud dan tujuan maksud pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah memberikan landasan hukum dalam pembentukan pemuda perbengkelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tujuan pengaturan pemuda perbengkelaniii nama, tempat kedudukan, dan logo dengan peraturan daerah ini didirikan dan dibentuk pemuda perbengkelan prima oto. cc. penilaian pelayanan. penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja pemuda perbengkelan. penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh pemuda perbengkelan dan disampaikan kepada kpm. penilaian tingkat kesehatan pemuda perbengkelan menjadi dasar evaluasi pemuda perbengkelan. walikotaperbengkelerbengkelbengkelpegawai yang telah diangkat sebelum berlakunya peraturan daerah ini beralih menjadi pegawai pada pemuda perbengkelan, cc.perbengkelan beralih kepada pemuda perbengkelan. bab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku peraturan daerah kota magelang nomor tahun tentang perusahaan daerah perbengkelwalikota magelang, sigit widyonindito diundangkan magelang pada tanggal pj. sekretaris daerah kota magelang, suhartonrubahan bentuk perusahaan daerah perbengkelan menjadi perusahaan umum daerah perbengkelan umum rezim pengaturan badan sama milik daerah bumi), telah berubah secara siginifikan pasca lahirnya undang undang nomor tahun jokedua regulasi tersebut, kini harus menjadidasar hukum penyelenggaraan bumi, seperti perbengkelan kota magelangregulasi bumi baru tersebut, sejumlah aspek yang belum diatur dalam regulasikota magelang nomor tahun tentang perusahaan daerah perbengkelan sudah tidak lagi relevan digunakan sehingga perlu diganti. adapun tujuan dibentuknya peraturan daerah ini, yaitu untuk menyelenggarakan usaha jasa perbengkelan dan usaha usaha lain terkait yang berkepastian hukum,agar tujuan tersebut tercapai, dalam pengaturannya dilandasi asas asas sebagai berikut: asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas transparansievaluasi, pembinaan, dan pengawasan ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan dan sekitarnya adalah wilayah terdekat dengan kota magelang dan mampu untuk dijangkau seperti kabupaten magelang, kabupaten purworejo, kabupaten temanggung dan lain lain. cukup jelas.yang dimaksud denganerbengkelan. cukup jelas. cukup jelas.pemuda perbengkelan berkedudukan dan berkantor pusat daerah. wilayah kerja pemuda perbengkelan meliputi wilayah daerah dan sekitarnya. pemuda perbengkelangiatan usaha kegiatan usaha pemuda perbengkelan meliputi pelayanan jasa perbengkelan, penjualan suku cadang kendaraan serta usaha usaha lain yang berhubungan dengan pemenuhan jasa perbengkelan. bab modal bagian kesatu modal dasar modal dasar pemuda perbengkelan ditetapkan sebesar (tujuh miliar rupiah). modal pemuda perbengkelan terdiri atas seluruh kekayaan pemuda perbengkelan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. modal awal pemuda perbengkelan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar rp500. (lima ratus juta rupiahadalah barang milik pemuda perbengkelan yang berupa benda bergerak. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. (l)(l)logo perusahaan umum daerah perbengkelan prima oto kota magelang pd. perbengkelan arti logo lambang huruf logo menyerupai huruf diambil dari huruf depan prima oto. filosofi dan kerangka dasar pengambilan huruf depan sebagai logo dimaksudkan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. warna merah dari huruf menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai kekuatan untuk menaklukkan, ekspansif (meluas), dominan (berkuasa), aktif dan vital (hidup). arti kata prima kata prima menurut kamus besar bahasa indonesia mempunyai arti pertama atau sangat baik, utama. sehingga kata prima pada logo perusahaan umum daerah perbengkelan prima oto memiliki makna bahwa perusahaan umum daerah perbengkelan diharapkan dapat melayani konsumen dengan sangat baik sehingga diharapkan perusahaan dapat berkembang secara profesional dan terpercaya. arti kata oto kata oto menurut kamus besar bahasa indonesia mempunyai arti kendaraan (kereta) dijalankan dengan motor, mobil, otomobil, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan umum daerah perbengkelan prima oto mempunyai tujuan melakukan kegiatan usaha dibidang pelayanan jasa yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. tanda anak panah tanda anak panah dalam tulisan prima oto mengandung harapan bahwa kinerja pemuda prima oto kota magelang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kecepatan, ketepatan serta memiliki rasa optimisme yang tinggi sehingga kedepan mampu maju dan terus berkembang sebagai salah satu jasa perbengkelan yang berdaya saing. walikota magelang, sigit widyonindito bagian kedua sumber modal penambahan modal untuk pengembangan pemuda perbengkelan dapat dilakukan melalugian ketiga penyertaan modal daerah penyertaan modal daerah dilakukan untuk: penambahan modal, dan pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lainperbengkelan dilakukan oleh organ pemuda perbengkelan. organ pemuda perbengkelan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kpm: dewan pengawas, dan direksi. bagian kedua kpm kpm tidak bertanggung jawab atas kerugian pemuda perbengkelrbengkelan, dan atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan pemuda perbengkelan secara melawan hukum. bagian ketiga dewan pengawastin

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.