Datasets:
just-108
/
C2

Dataset card Data Studio Files Community
1
text
stringlengths
0
4.35M
gubernur bengkulu peraturan gubernur bengkulu nomor tahun tentang pedoman pengelolaan arsip terjaga dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bengkulu, menimbang aa. bahwa untuk menjaga keutuhan danperlu dilakukan identifikasi, pemberkatan, pelaporan dan penyerahan arsip terjaga, bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan arsip terjaga, perlu menetapkan pedoman pengelolaan arsip terjagterjagadibidang kearsipan yang berkedudukan ibu peraturan gubernurgubernur sebagaimana dimaksud pada bertujuan: a.http. jdih.bengkuluprov.go.idyprovinsi base kependudukan dan sistem informasi administrasi kependudukaniwilayah perbatasan dan pulau terdepan provinsi bengkuluarsip tentang dasar penetapan wilayah provinsi, arsip tentang batas perairan provinsi dan kabupaten kota, .arsip tentang tata ruang laut provinsi dan perairan yuridiksi, dan .arsip tentang penetapan wilayah provinsi dan kabupaten kota. arsip kepulauan yang strategisprovinsi bengkulu, berikut administrasi kependudukan, dan arsip tentang pulau pulau yang berbatasan langsung antara provinsi bengkulu dengan provinsi lain. arsip perbatasan yang strategis, meliputi: arsip tentang batas wilayah provinsi bengkulu yang meliputi batas darat dan batas laut teritorial, arsip tentang batas wilayah provinsi bengkulu yang meliputi batas darat dengan provinsi bengkulu dan provinsi sumatera barat,dan arsip tentang perbatasan wilayah kabupaten kota provinsi bengkulu yang meliputi batas darat dengan kabupaten kota dari provinsi bengkulu dan provinsi sumatera barat, serta batas wilayah antar kabupaten kota provinsi bengkulu. arsip perjanjian internasional yang strategis, meliputi: intertenaga listrikgubernur, arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh gubernurprovinsi bengkulu, dan http jdih.bengkuluprov.go.idpelaporan,http. jdih.bengkuluprov.go.idgubernur melalui lembaga kearsipan provinsi,meliputi dokumen: daftar berkas arsip terjaga,dan daftar isi berkas arsip terjaga pelaporan dibuat rangkap (tiga), masing masing untuk pencipta arsip, lembaga kearsipan provinsi dan gubernur. http jdih.bengkuluprov.go.idb.: kepala pencipta arsip melaporkan arsip terjaga kepada gubernur melalui lembaga kearsipan provinsid.lembaga kearsipan provinsigubernur. berdasar surat sebagaimana dimaksud pada huruf gubernur menetapkan daftar arsip terjaga pemerintah provinsi. berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf lembaga kearsipan provinsi melaporkan daftar arsip terjaga pemerintah provinsi kepadalima penyerahan copy dan hard copy. http jdih.bengkuluprov.go.id penyerahan arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh lembaga kearsipan provinsi atas nama gubernur dengan disertai berita acara penyerahan salinan arsip terjah.jenis arsip dasar klasifikasi unit penanggung ket. pertimbangan keamanan pengolah jawab dananaaamasakasa asas dolanan unit kerja makanan asas aan olla jenis seri arsip pakan maa san asa sanansasasann (haaaaaaaaaaa media simpan pakan deeaaaaaeaknkaeelaaa klasifikasi keamanan dan akses banana san alasan asas aan volume maa san aan aan (0d kurun waktu donganaaananaaanana nanang dhneeneeen tea retensi mnaanaasan san asa suasana (@oaenanan anna tingkat perkembangan macan tanaman sanaa nanas samaran dananenaonennena ana san ann nana aan kondisi arsip daan sanak sana 010haannaaaaan nama pendataan manan aan sasa oia waktu pendataan maka sana u0)l aan aan keterangan petunjuk pengisian: kolom diisi dengan nama instansi, kolom isi dengan nama unit kerja, kolom isi dengan judul atau uraian singkat yang menerangkan isi dari jenis arsip, kolomisi dengan jumlah arsip yang tersimpan, seperti lembar, berkas, meter lari dan sejenisnya, kolom isi dengan keterangan masa kurun arsip tersebut tercipta: dih.bengkuluprov.go.idlom engan keterangan kondisi fisik arsip, seperti baik, perlu perbaikan, dan rusak, kolom isi dengan nama petugas pendeta arsip terjaga, kolom berupa nama orang, lembaga organisasi, tempat wilayah, masalah dan kurun waktu. http. jdih.bengkuluprov.go.idupacara agustus upacara bendera ini pee upacara agustus m11http jdih.bengkuluprov.go.idkp. kepegawaian dob aleuut, sekat atau guide pembatas antar file folder (82cm! aanterjaga. contoh: daftar berkas arsipterjaga nomor unit uraian kurun jumlah keterangan berkas pengolah informasi waktu berkas pelaporan. keterangan petunjuk pengisian: kolom , isi dengan nomorurut, kolom, isi dengan nomor berkas dari arsip terjaga, kolom , isi dengan nama unit pengolah yang menciptakan arsip terjaga, kolom , isi dengan uraian informasi dari berkas arsip terjaga, kolom, isi dengan masa kurun arsip terjaga yang tercipta, kolom . ban berkas item informasi arsip arsip tas ana keterangan petunjuk pengisian: kolom), isi dengan nama unit kerja yang menciptakan arsip terjaga, kolom, isi dengan nomorurut, kolom , isi dengan nomor berkas dari arsip terjaga, kolom , isi dengan nomor itemarsip, kolom, isi dengan uraian informasi arsip dari setiap berkas arsip terjaga, kolom, isi dengan tanggal arsip terjaga itu tercipta, kolom isi dengan jumlah banyaknya arsip terjaga dalam satuan sesuaihttp. jdih.bengkuluprov.go.id"eooooocen nenek aaaaaa pada hari ini . tanggal . bulan .voodoo ud.oosa bertempat.rosetta kami yang bertanda tangan bawah ini: nama jawawa ka0e can per enak aan metan aan alan hse jabatan nga tan oke nana semen era kena era aan una ana aan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama. seesesete yang selanjutnya disebut pihak pertama nama gngnannananannan sankei sana nana aan angan ana nana aan akan tabah. corevenare 2k2ak ken eeee rena san man len era esa te tempat), . (tanggal). pihak pertama pihak kedua pimpinan pencipta arsip ) kepala anri ttd. ttd. supra .m.h. pembina nama mudbengkulu, menimbang bahwa standar harga satuan regional provinsi bengkulu telah diatur dalam peraturan gubernur bengkulu nomor tahun tentang standar harga satuan tahun anggaran bahwa peraturan gubernur bengkulu nomor tahun tentang standar harga satuan tahun anggaran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diubah dengan melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan pengtentuan lampiran dgubernur ini bertujuan sebagai pedomangubernurgubernur ini mengatur mengenai batastertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun: honorarium bendahara umum daerah bud), honorarium kuasa bendahara umum daerah kbd), pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), staf( ppk skpd) dan pejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja pengelola keuanganjuru bayar gaji honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuankerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawabpengelola keuangan untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran dpa),dengan ketentuan sebagai berikut: kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebihdari (satu) dpa dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai denganjumlah dpa yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu danyang dikelola pada masing masing dpa. alokasi honorarium tersebutbberikut: jumlah ppk skpd tidak boleh melampaui jumlah ppk skp sebelum penggabungan, dan besaran honorarium ppk skpd didasarkan pada jumlah payang dikelola ppk skpd. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawabpengelola keuangan dalam (satu) tahun anggaran paling banyak yobendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. juru bayar gaji merupakan asn yang ditunjuk oleh kepala skpd untuk membantu tugas dari bendahara pengeluaran sebagai juru bayar gajieriksa hasil pekerjaan ejabat pemeriksa hasil pekerjaan hp) dapat menerima honorarium dengan satuan honorarium berupa orang bulan ob:knis tim teknis adalah pengelola pengadaan barang jasa atau tim yang ditetapkan oleh pa,knis, pengelola teknis berdasarkan kepala skpd. honorarium narasumber atau membahas, moderator, pembawa acara, pembaca doi(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dannarasumber atau membahas adalah (enam puluh) menit, baikmasyarakat, atau dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggarasepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatanberasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan atau masyarakat.dalam hal narasumber atau membahas tersebut berasal darisatuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikanhonorarium sebesar (lima puluh persen) dari honorariumworkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion,dan kegiatan sejenis(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dangubernur wakil gubernurdaerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorariumjabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan rp20. (duapuluh juta rupiah) per bulan. klasifikasi dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,tertentu berdasarkan surat keputusan gubernur gubernurgubernurberwenang. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum suatuwilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan gubernur ini,ujuh puluh lima persen) dari upah minimum provinsi bengkulu, lulusan di dii diri sarjana terapan diberikan paling banyak (delapan puluh persen) dari upah minimum provinsi bengkulu lulusan sarjana s1) diberikan paling banyak (delapan puluh lima persen) dari upah minimum provinsi bengkulu lulusan master s2) diberikan paling banyak sembilan puluh lima persen) dari upah minimum provinsi bengkulu dan lulusan doktor s3) diberikan paling banyak (seratus dua puluh lima persen) dari upah minimum provinsi bengkulu. honorarium rohaniawan honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan olehabaik cetak maupun elektronikgubernurpembuathonorarium penulisan butir soal tingkat provinsiyang memberikan wawasan pengetahuan dan atau sharingexperience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikanyaigubernurgubernur. honorarium yang diberikan kepada tim yang ditetapkan dengan keputusan gubernurjuncto peraturan daerah provinsi bengkulu nomor tahun tentang pembentukangubernur dan bertugas untuk melaksanakan pembahasan perda bersama dprd provinsi bengkulu. tim pembahasan rapergub bertugas untuk menyiapkan dan membahas rapergub bersama instansi terkait sebelum ditetapkan oleh gubernur. pemberian honorarium pengurus barang milik daerah diberikan paling banyak (dua belas) bulan, pada tingkat pengguna anggaran pengguna barang berjumlah paling banyak (empat) orang, pada tingkat kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang paling banyak (dua) orang. satuan biaya honorarium terinci pada tabel tabelj .honorarium bendahara umum daerah bud) honorarium kuasa bendahara umum daerah (kbd pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt nilai pagu dana s.d. rp50 juta nilai pagu dana 50juta s.d. rp100staf pejabat pelaksana teknis kegiatan pptj .il. nilai pagu dana atas rp1 triliunsatuan kerja pengelola keuangan daerah ppk skpdatau bendahara penerimaanpembantu atau bendahara penerimaan pembantujuru bayar gaji s.d juta juta s.d juta juta s.d juta juta s.d miliar ( btriliu0 jutamiliar nilai pagu pengadaan diatas rp5 miliar s.d. rp10 miliarrp100 miliar s.d. rp250 miliar0llun juta 'rp5 miliar nilai pagu pengadaan diatas miliar s.d. rp10 miliar '. rp100 miliar s.d. rp250 miliar il.tun pro mata pagu pengadaan jasa konsultansi s.d rp50 juta nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp50 juta s.d rp100 juta nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas juta s.d rp100 juta nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp100 juta s.d rp250 juta nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp250 juta s.d rp500 juta nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp500 juta s.d rp1 miliar nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp1 miliar s.d rp2, miliar nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp2, miliar s.d rp5 miliar nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp5 miliar s.d rp10 miliar j . nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp10 miliar s.d rp25 miliar nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp25 miliar s.d rp50 miliar nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp50 miliar s.d rp75 miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp75 miliar s.d rp100 miliar nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp100 miliar s.d rp250 miliar oo. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp250 miliar s.d rp500 miliar nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas s.d rp500 miliar s.d rp750 miliar g . nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp750 miliar s.d rp1 triliun nila pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp1 triliun honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan php) ran honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan php) juta.d500 juta juta.d miliar miliar.d miliar op g225 milad millar miliar.d miliar op lo. miliar s.d miliar op miliar s.d miliar op miliar.d miliar op miliar s.d miliar j)) miliar s.d miliar honorarium tim teknis s.d juta b) juta.d500 juta op (|) juta.d1 miliar miliar s.d miliar miliar s.d miliar miliar10 miliar miliar.d20 miliar op miliar s.d miliar miliar s.d miliar miliar.d miliar mw) miliar.d miliar honorarium tim tenaga ahli pengelola teknis osd200 juta lol p) juta.d juta op e) juta.d1 miliar miliar s.d miliar miliar s.d miliar miliar10 miliar milyar.d20 milyar op miliar s.d miliar miliar s.d miliar miliar.d miliar miliar s.dya kepala daerah pejabat setingkat| gubernur7oo200| honorarium pembawa acara honorarium pembaca doa honorarium panitia ketua wakil ketua soogubernur pengarah penanggungsarjana s1) master s2) doktor s3) honorarium pendamping dan atau fasilitator tenaga pendamping tenaga koordinator pendamping tenaga fasilitatorfooter pembuat artikel peratau website penanggung jawab redaktur editor web admin web developerujian honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi honorarium penyusunan butir soal tingkat per butir provinsi soal honorarium telaah butir soal tingkat provinsi telaah materi soal per butir soal telaah bahasa soal per butirlama diklat s.d hari penanggung jawab ketua wakil ketua sekretaris anggota lama diklat s.dpre aral ketua wakil ketua sekretaris anggotaanggota pengarah ob ok penanggung jawab ob ok ketua ob ok wakil ketua ob 0k |e. sekretaris b o | . anggota ob 0k honorarium tim penilai angka kredit tim penilai angka kredit dupapengurus barang milik daerah tingkat kpa kpb non askomponen sebagaimana diaturpelaksana perjalanan dinas dapat diberikan biaya pemeriksaan covid rapid test dan swab antigen) sepanjang dalam masa pandemi covid ketentuan lampiran peraturan gubernur ini mengatur komponen perjalananan biaya pemeriksaan covid diatur dalam lampiran peraturan gubernur ini. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam nigerinon asn dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didan tabel berikut ini tabel uang harian perjalanan dinas luar daerah pen aceh sumatera utara riau kepulauan riau jambi sumatera barat (oh (0h 1g. jawa timur .0h bali | 0h nusa tenggara barat| nusa tenggara timur| kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan kalimantantimur kalimantan utara sulawesi utara .oh gorontalo .0h sulawesi barat .0h mam sulawesi selatan sulawesi tengah sulawesi tenggara maluku maluku utara .0h papua |.0h papua barat (oh tabel uang harian perjalanan dinasdalam daerah kota bengkulu lebih dari jam kab. kaur kab. bengkulu selatan kab. seluma kab. bengkulu tengah kab. kepahiang kab. rejang lebong kab. lebong kab. bengkulu utara kab. mukomukonegara, pejabat daerah, pejabat eselon dan pejabat eselon yangpengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara,pejabat daerah, pejabat eselon dan pejabat eselon dalam rangkaperjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yangdiberikan secara lumpur, satuan biaya uang representasi terinci pada tabel tabel uang representasi perjalanan dinas pejabat negara, pejabat daerah pejabat eselon pejabat eselon satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeriinwakil gubernur eselon tyiidan pimpinan non dprd (golongan pejabat aceh (sumatera utara riau (kepulauan riau jambi (sumatera barat (sumatera selatan lampung (bengkulu bangka belitung (banten jawa barat id.k.i jakarta jawa tengah id.i yogyakarta kalimantan utara (sulawesi utara (gorontalo (sulawesi barat (sulawesi selatan (sulawesi tengah (sulawesi tenggara maluku maluku utara papua papuadalam provinsi bengkulu terinci pada tabel tabel biaya penginapan perjalanan dinas dalam provinsi bengkulu dn gubernur wakil gubernur pimpinan dprd pejabat eselon (in anggota dprd pejabat eselon pejabat eselon iii golongan (in pejabat eselon iv golonganiii (in golongan i ii dan non asmenginap. komponen paket mencakup akomodasi (satu) malam, makan (tiga)kali, rehat kopi dan kudapan (dua) kali, ruang pertemuan dankeuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan,gubernur atau eselon baar biaya kegiatan rapat diluar kantor setingkat gubernur atau eselon tabel satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor setingkat eselon o)oa2uang harianln0 uraian |satuan besaran rp) kendaraan dinas pejabat pejabat eselon unit pejabat eselon unitdan atau lapangan roda (dua)dan roda (tiga lapangan unit satuan biaya jasa wasit dan jasa peserta kegiatan non asn satuan biaya jasa wasit juri per pertandingan satuan biayabiaya jasa wasit juri per pertandingandiatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut: tabel satuan biaya dan jasa wasit juri per pertandingan br jasa wasit juri per pertandingan parajasa peserta kegiatan non asn jasa peserta kegiatan non asn uang transport) ketentuan,satuan biaya sewaya sewa kendaraan diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut tabel satuan biaya sewa kendaraan sewa kendaraan kegiatan insidentil roda (empat) hari roda (enam) truk sedang hari roda (mo|o ratan pa. satpam penjaga malam dan pengemudi petugas kebersihan dan pramubakti satpam penjaga malam, pengemudi, bandara dan pramubakti khusus badan penghubung jakarta petugas kebersihan khusus badan penghubung jakarta tenaga tertentu lainya jasa tenaga tertentu lainya khusus badan penghubung jakarta tabel jasa patroli pengawal ajudan yang berasal dari tni polri gubernur jb. wakil gubernur patroli pengawal dari tni polri gubernur jb. wakil gubernur ketentuanpatroli pengawal sebagai berikut untuk kepala skpd pejabat setingkat eselon hanya diperbolehkan (satu) orang pengemudi, kecuali untuk skpd yang memberikan pelayanan khusus yang membutuhkan lebih dari (satu) orang tenaga pengemudi, untuk satpam dan petugas kebersihan tidak termasuk seragam dan perlengkapan,gubernur bengkulu tentang jumlah kuota thl yang ditetapkan per skpd,,gubernur bengkulu,jasa yang diberikan kepada, jprovinsi bengkulu. tabel jasa pelayanan kesehatan untuk pelayanan bantuan p3k lha jasa dokter jasa perawat oh tabel ') jasa pengamanan '' o nee jgubernurdiatur dan ditetapkan sesuai tabelmolanggotapemerintah provinsi bengkulu diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut tabel jasa konsultan hukum pengacara hukum honorarium konsultan hukum pengacara advokat) satuan biaya jasa pengurus rumah ibadah jasa yang diberikan kepada pengurus rumah ibadah baitul ialah diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut tabel satuan biaya jasa pengurus rumah ibadah honorarium pengurus rumah ibadah ketua umum sekretaris imam besar imam ii v |e. muazin muazin ii v l.0b jasa tenaga ahli tenaga profesionalprovinsi bengkulu untuk pembentukan tim teknis kegiatan dan dapat dianggarkan pada kegiatan berkenaan, jasa tenaga ahli tenaga profesional diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut tabel honorarium honorarium jasa tenaga ahli tenaga profesional profesor yang disetarakan yang disetarakan s1 d3 yang disetarakan ketentuan pemberian jasa tenaga ahli tenaga profesional sebagai berikut,,mer diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut tabel satuan biaya jasa tenaga programmer programer junior jasa petugas penjaga telur penyu honorarium yang diberikan kepada petugas penjaga telur penyu dalam rangka pelestarian biota laut yang dilindungi. standar satuan biaya jasa petugas penjaga telur penyu diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut tabel satuan biaya jasa petugas telur penyu jasa petugas penjaga telur penyu jasa petugas pintu air (ppa) honorarium yang diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan provinsi bengkulu. standar biaya jasa petugas pintu air diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut tabel satuan biaya jasa petugas pintu air petugas pintudub, standar satuan biaya bonus atlet pelatih kejuaraan nasional pupil panas perparpanas komnas,) diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut tabel bonus atlet pelatih kejuaraan nasional pupil panas perparpanas komnas) meja lal. bonus atlet pelatih kejuaraan nasional( pupil panas perparpanas komnas) |o.|a emas perak l.0ok perunggu p.ok ketentuangubernur. satuan biaya kontribusi asosiasi satuan biaya kontribusi asosiasi iuran atau kontribusi yang diberikan kepada asosiasi yang menaungi organisasi yang diikuti oleh pemerintah provinsi bengkulu. standar biaya kontribusi asosiasi ditetapkan sesuai tabel berikut tabel satuan biaya kontribusi asosiasi asosiasi pemerintah provinsi seluruh tahun indonesia apps) forum sekretariat daerah seluruh indonesia tahun forsedasi) satuan biaya jasa tenaga kesehatan satuan biaya jasa tenaga kesehatan biaya jasa tenaga kesehatan diberikan khusus kepada dokter spesialis kedokteran jiwa asn non asn. standar biaya jasa tenaga kesehatan ditetapkan sesuai tabel berikut tabel satuan biaya jasa tenaga kesehatan jasa tenaga kesehatan orang bulan gubernur bengkulu, ttd. wahidin merahanggaran pendapatan dan belanja daerah ketentuan lampiran dalam peraturan gubernur jawaban yang terdiri atas: satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa profesional, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya konsumsi rapat dan kegiatan satuan biaya pemeliharajakarta mon jakarta balikpapan jakarta ibuamd1. jakarta mataram jakarta medan jakarta padang jakarta palangkaraya jakarta palembang po. jakarta palu p7. jakarta pangkal pinang ps. jakarta pekanbaru po. jakarta pontianak b0. jakarta (semarang b1. jakarta iso b2. jakarta surabaya b3. jakarta (ternate b4. jakarta (timika b5. (ambon denpasar asal bisnis rp) ekonomi rp) jayapura ambon kendari ambon makassar bo. jambon manokwari k0. jambon (palu ki. (ambon sorong jambon surabaya bon ternate (balikpapan banda aceh balikpapan (batam balikpapan denpasar (balikpapan (yogyakarta balikpapan makassar . (balikpapan (medan (balikpapan (padang balikpapan palembang (balikpapan (pekanbaru balikpapan semarang balikpapan solo balikpapan surabaya balikpapan timika ibandaaceh (denpasar (banda aceh jayapura (bandaaceh yogyakarta ibandaaceh makassar ibandaaceh manado bandaaceh (pontianak bandaaceh semarang ibunda aceh solo ibunda aceh surabaya ibandaaceh timika bandarlampung balikpapan bandar lampung banda aceh bandar lampung (banjarmasin bandar lampung batam (bandar lampung biak (bandar lampung (denpasar (bandarlampung jayapura (bandarlampung yogyakarta (bandarlampung (kendari bandar lampung (makassar (bandar lampung (malang (bandar lampung (manado (bandar lampung (mataram (bandarlampung (medan "bandarlampung (padang bandar lampung palangkaraya bandar lampung palembang bandar lampung (pekanbaru bandar lampung (pontianak (bandarlampung (semarang (bandarlampung solo (bandar lampung surabaya bandar lampung (timika bandung batam bandung denpasar bandung jakarta bandung ami (bandung yogyakarta (bandung padang bandung palembang (bandung pangkal pinang bandung pekanbaru dibangun (semarang bandung solo bandung (surabaya bandung (semarang banjarmasin solo banjarmasin (surabaya banjarmasin mimika batam banda aceh batam denpasar batam jayapura batam yogyakarta batam makassar batam manado batam medan batam padang batam palembang batam pekanbaru er ono mogok asal "" batam semarang coord param man papa maa soo aa. pes. pak banda aceh bak batam aaa biak jayapura tao biak yogyakarta tao. maa men nan ato bia pontianak labial mimika biak jayapura denpasar kupang denpasar. (kupang teolog denpasar ) maka, aan pol maa maa denpasar palangkaraya t sss denpasar palangka denpasar palembang oog denpasar pekanbaru meson man jenar pama man man te8 yogyakarta t5 jamal kotak pasal kurang ani mami pal mas malang sarsour pama manado san ooa siar ooa jambi surabaya anna jambi yogyakarta jayapura yogya jayapura ' | jayapura medan jayapura padang jayapura palembang jayapura pekanbaru jayapura pontianak jayapura ((timika kendari ibunda aceh kendari batam(surabaya kendari (timika kupang jayapura kupang yogyakarta kupang makassar (kupang manado .p15.xo. asal bisnis rp) ekonomi rp) aer malang palembang malang pekanbaru malang timika manado medan manado (padang manado (palembang manado (pekanbaru manado pontianak manado semarang manado iso manado surabaya manado timika mataram balikpapan mataram ibandaaceh mataram (banjarmasin mataram batam .mataram biak mataram jayapura .mataram yogyakarta .mataram (makassar .mataram (manado .mataram medan mataram (padang mataram ((pontianak medan semarang medan solo medan (surabaya medan timika padang makassar padang pontianak padang semarang padang padang surabaya padang mimika palangkaraya ibandaaceh (palangkaraya batam palangkaraya yogyakarta palangkaraya (mataram palangkaraya (medan palangkaraya (padang asal bisnis rp) ekonomi rp) ane palangkaraya (pekanbaru palangkaraya semarang palangkaraya solo palangkaraya (surabaya (palembang balikpapan palembang makassar palembang (pontianak palembang semarang palembang solo (palembang (surabaya (palembang mimika palu makassar (palu poso palu sorong palu surabaya palu li pangkal pinang (balikpapan pangkal pinang banjarmasin pangkal pinang (batam pangkal pinang yogyakarta (pangkal pinang (makassar pangkal pinang manado pangkal pinang medan pangkal pinang (padang pangkal pinang (palembang inang kal pinang (pekanbaru pangkal pinang (pontianak pangkal pinang semarang pangkal pinang solo pangkal pinang surabaya pekanbaru (pontianak (pekanbaru (semarang pekanbaru solo .(pekanbaru surabaya .pekanbaru timika .pontianak (makassar i807.pontianak semarang (pontianak solo (pontianak surabaya (pontianak mimika (semarang makassar solo makassar (surabaya (denpasar surabaya jayapura surabaya makassar (surabaya ((pembiayaan secara cost). tabeljambi sumatera barat ((d.k.i. jakarta jawa tengah ino| provinsi satuan besaran rp) uan beryosraean a areseaar era: hawa timur orang kali bali orang kali nusa tenggara barat nusa tenggara timur kalimantan barat ((sulawesi barat (sulawesi selatan (semua maenkesi kabupaten kota dalam provinsi yang sama (one way)kota bekasi orang kali kab. bekasi orang kali kab. bogor orangli dakar kepulauan seribu orang kali biaya pemeriksaan kesehatan covid biaya pemeriksaan kesehatan covid merupakan biaya yang diberikan kepada asn non asn dalam melaksanakan perjalanan dinas sepanjang pandemi covid dan ditetapkan pada tabel tabel satuan biaya pemeriksaan kesehatan covid mo) umma arum swab antigen orang kali swab pcr orang kali besaran biaya pemeriksaan kesehatan covid dibayarkan secara cost. dalam hal biaya pemeriksaan melebihi dari standar yang ditetapkan, dapat dibayarkan sepanjang dibuktikan dengan pengeluaran rill (akuntansi nota pembayaran). satuan biayan kegiatan terinci pada tabel tabel satuan biaya konsumsi rapat kegiatan rapat koordinasi tingkat orang kali kepala daerah eselon setara rapat biasa dan kegiatanbiaya pemeliharaan kendaraan dinas pejabat gubernur ketua dprd unit tahun anggota dprd unit tahun pejabat eselon unit tahun pejabat eselon unit tahun biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat unit tahun double gardan unit tahun roda dua unit tahunlal75ubernur bengkulu, ttd. wahidin merah
gang, kaa gubernur bengkulu peraturan gubernur bengkulu nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi provinsi bengkulu dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bengkulu menimbang :a. bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan institusi dan nilai nilai demokrasi, keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan, bahwa dengan pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna mengoptimalkan upaya provinsi bengkulu, mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan provgubernur bengkulu tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsitenaga pendidik, peserta didik, asn dan masyarakat. penyelenggaraan pendidikan adalahtenaga pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi dan bersertsiswa siswi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khususkhusus yang selanjutnya disebut slb adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengahbengkulu. masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politikatau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci. insersi adalah penyisipan atau integrasi intisari nilai nilai dalam proses pendidikan dan pelatihan. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan pendidikan antikorupsi provinsi bengkulu. peraturan gubernurtenaga pendidik, peserta didik, dan aparatur sipil negara bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi, kerjasama dan koordinasi, sosialisasi dan publikasi, pendanaan, bab iii penyelenggaraan pendidikan antikorupsi bagian kesatu sasaran sasaran penyelenggaraan pendidikan antikorupsi adalah peserta didik, yang terdiri atas, peserta didik sma smk slb negeri, dan peserta didik sma smk slb swasta tenaga pendidik, yang terdiri atas: tenaga pendidik sma smk slb negeri, dan tenaga pendidik sma smk slb swasta aparatur sipil negara asn) dan ekstra kurikuler. implementasi pendidikan antikorupsi, pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus melaksanakan proses pembelajaran dengan menginterogasibagian ketiga tenaga pendidik pendidikan antikorupsi bagi tenaga pendidik sma smk slb negeri dan swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan angka dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan dan perangkat daerah terkait. tenaga pengajar dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada yaitu yang telah memiliki sertifikasi penyuluh antikorupsi dari lembaga yang berwenang. pendidikan antikorupsi bagi tenaga pendidik sma smk slb negeri dan swasta sebagaimana dalam huruf angka dan angka dilakukan melalui workshop, sosialisasi, atau bentuk lainnya. tenaga pendidik yang telah mengikuti pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada peserta didik dengan berpedoman pada bahan ajar. bahan ajar yang akan dilaksanakan oleh tenaga pendidik dibuat oleh satuan pendidikan dan ditetapkan oleh dinas. (l) penyelenggaraan pendidikan antikorupsi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam diberikan pada satuan pendidikan sma, smk dan slb. pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada diintegrasikan dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kn). pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab kepala sekolah. penerapan pendidikan antikorupsi pada sma, smk dan slb sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan kelas xi, dan xii setiap semester. bagian keempat aparatur sipil negara penyelenggaraan pendidikan antikorupsi bagi asn sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan. pelatihan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada jenis: pelatihan teknis: pelatihan fungsional, pelatihan manajerial, pelatihan dasar: pelatihan kepemimpinan, dan atau pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab kerjasama penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bengkulu bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya, dan atau pihak ketiga. bab koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat koordinasi dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada diantaranya dengan komisi pemberantasan korupsi, kementerian lembaga dan atau instansi vertikal daerah. bab sosialisasi dan publikasi perangkat daerah yang membidangi pendidikan, pendidikan dan pelatihan komunikasi dan informasi melaksanakan sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi daerah. bab vii monitoring, evaluasi dan pelaporan gubernur bengkulu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi melalui inspektorat daerah provinsi bengkulu. dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi, inspektorat daerah provinsi bengkulu dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait sesuai kebutuhan. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilapori pendanaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah dan pendapat lainnya yang dianggap sah. bab penghargaan gubernur dapat memberikan penghargaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan pendidikan antikorupsi. penghargaan diberikan kepada perorangan badan lembaga yang berhasil dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsialam pelaksanaan peraturan gubernursupra h.,m.h pembina utama muda nip.
il) salinan gubernur bengkulumembiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, bahwa untuk tertib administrasi dan efektivitas penyaluran dana bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten kota dalam provinsi bengkulu, perlu diatur mengenais9. babitarget pendapatan adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata yang merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, dalam hal ini adalah rencana besaran penerimaan pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang apbd pada tahun berkenaan. realisasi pendapatan adalah pencapaian dari target pendapatan, dalam hal ini adalah hasil penerimaan pencapaian pajak daerah yang telah diperhitungkanemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerint pajak yang selanjutnya disingkat dbh pajak adalah bagian daerah kabupaten kota dari pajak daerah provinsi yang berasal dari penerimaan pkb, bbn kb, bbb, pap dan pajak rokongelola keuangan daerah dpa skpddaerah berdasarkan spmdaerah kabupaten kota. bagian kedua tujuan tujuan ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penyaluran dbh pajak daerah provinsi untuk pemerintah daerah kabupaten kota, dalam:jawab. bab penganggaran badan melakukan perhitungan perkiraan dbh pajak daerah provinsi per daerah kabupaten kota setiap tahun. perhitungan perkiraan dbh pajak daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada rancangan target pendapatan pajak daerah provinsi. perhitungan perkiraan dbh pajak daerah dicantumkan dalam alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pada rancangan perda apbd yang disetujui dprd. alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi selanjutnya dimuat dalam penjabaran apbd dalam kelompok belanja bagi hasil sampai dengan rincian objek belanja per jenis pajak daerah tahun berkenaan. dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada dicantumkan nama daerah kabupaten kota dan besaran bagi hasil pajak daerah masing masing daerah kabupaten kota. bab ili bagi hasil pajak daerah bagian kesatu jenis pajak daerah jenis pajak daerah yang dibagihasilkan, terdiri atas: pkb, bank, bbb, pap, dan pajak rokok. bagian kedua alokasi dan pemanfaatan bagi hasil pkb dan bbn kb, bbb, pap dan pajak rokok paragraf pkb dan bbn kb hasil penerimaan pkb dan bbn kb disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten kota sebesar 30x (tiga puluh persen) setelah dikurangi insentif pemungutan pajak persentase bagi hasil pkb dan bank sebanyak (tig hasil penerimaan pkb paling sedikit 10y6 (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerri sarana transportasi daerah kabupaten kota. paragraf bbb hasil penerimaan bbb disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten kota sebesar (tujuh puluh persen) setelah dikurangi insentif pemungutan pajak. persentase bagi hasil bbbpotensi panjang jalan kabupaten kota paragraf pap hasil penerimaan pap disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten kota sebesar (lima puluh persen) setelah dikurangi insentif pemungutan pajakwilayah kabupaten kota paragraf pajak rokok hasil penerimaan pajak rokok disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten kota sebesar (tujuh puluh persen) dengan memperhitungkan rasio jumlah penduduk pada masing masing daerah kabupaten kota terhadap jumlah penduduk daerah provinsi. persentase bagi hasil pajak rokokjumlah penduduk kabupaten kota hasil penerimaan pajak rokok paling sedikit (lima puluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah kabupaten kota, dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang, sesuaib penetapan penyaluran bagian kesatu jumlah alokasi bagi hasil pajak daerah provinsi yang akan direalisasikan dihitung oleh badan. alokasi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. penyaluran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah. penyaluran dbh sebagaimana pada sesuai dengan kemampuan keuangan daerahdalam apbd atau perubahan apbd. dalam hal terdapat kelebihan kekurangan penyaluran dbh pajak daerah provinsi akan diperhitungkan pada penyaluran berikutnya. dalam hal dbh pajak daerah belum dicantumkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan, maka dicantumkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan. dbh pajak provinsi kecuali pajak rokok dapat disalurkan kepada kabupaten kota apabila pemerintah kabupaten kota telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan milik pemerintah kabupaten kota minimal (sembilan puluh persen) pada tiap bulan tahun berkenaan., maka penyaluran bagi hasil pajak rokok diperhitungkan pada tahun berikutnya yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab penyaluran dan pertanggungjawaban bagian kesatu penyaluran penyaluran dbh pajak daerah provinsi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: penyaluran dbh pajak daerahbadanbadan, surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilengkapi dokumen sebagai berikut: surat permohonan pencairan dana bagi hasil pajak daerah provinsi dari ppid, keputusan gubernur tentang jumlah alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang akan direalisasikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota, dan surat penyediaan dana spd). bagian kedua penerbitan spm dan sp2d dalam rangka pelaksanaan anggaran transfer daerah kabupaten kot(l), disampaikan kepada bendahara umum daerah kuasa bendahara umum daerah provinsi. a19 berdasarkan spm sebagaimana dimaksud pada bendahara umum daerah provinsi kuasa bendahara umum daerah provinsi menerbitkan sp2d sebagai perintah pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah provinsi rekening kas umum daerah kabupaten kota. tata cara penerbitan spm dan sp2d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah kabupaten kota menyampaikan lembar konfirmasi transfer lkt) kepada ppid provinsidari rekening kas umum daerah kabupaten kottiga pertanggungjawaban pertanggungjawaban pembagian bagi hasil penerima pajak daerah provinsi,p antara pemerintah daerah dalambankbken supranjs:h., m.h pembina tama muda nip. http jdih.bengkuluprov.go.id . lampirankop kepala daerah lembar konfirmasi transfer (lkt) dana bagi hasil pajak yang bertandatangan dibawah ini bupati walikota ").o eeeeeeaaa (diisi nama daerah) menyatakan bahwa pemerintah kabupaten kota sass (diisi nama daerah) telah menerima transfer dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi bengkulu untuk triwulan tahun anggaran. dengan rincian sebagai berikut: jenis realisasi penerimaan pada rekening bud jumlah pemerintah kabupaten kota rp.) pkb bank bbb pap pajak rokok jumlah dana tersebut telah diterima pada rekening kas daerah sebagai berikut: nomor rekening tata nama rekening: nama bank kontes tan sasnanana kemanan senen ana keadaan aan arena rana ana diterima tanggal oo. tempat, tanggal . bupati walikota .io osn materai rp. tanda tangan asli dan stempel basah) nama coret yang tidak perlu ssp tvw s.h.,m.h pembina utama muda nip.
gubernur bengkulu peraturan gubernur bengkulbengkulu, menimbanggubernurgubernurbengkulu menetapkan, pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi bengkulu, gubernur adalah gubernur provinsiksud peraturan gubernur ini adalah sebagai petunjuk daprovinsi bengkulu. tujuan peraturan gubernurperaturan perundang undangan yang berlaku. bab ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan gubernur ini meliputi kriteria, penganggaran, prosedur penyusunan belanja tidak terduga, pelaksanaan dan ketatausahaan, cc. pertanggungjawaban dan pelaporan, dan pengawasan, monitoring dan evaluasirtolongan darurat, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang dan pangan, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementar,case fatality rate)sg. angka proporsi penyakit proportional rate)tidak terduga untukmengacu kepada standar pelayanan minimal seperti perbaikan fasilitas umum antara lain dan masyarakat(masyarakat) yang mengalami atau terkenapad), bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut skpd teknis mengajukan rencana kebutuhan belanja rkb) keadaan darurat kepada ppid selaku bendahara umum daerah bud) dengan melampirkan keputusan gubernur tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan mutlak tanggung jawab belanjagubernur ini, ppid selaku bud mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala skpd teknisgubernur dan menandatangani berita acara pengeluaran belanja tidak terduga oleh bukan dan skpd teknis terkaitransfer rekening pelaksana tanggap darurat bencana kejadian luar biasa pada skpd teknis terkait dan dibuktikan dengan tanda terima uang oleh skpd teknis terkai skpd teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada gubernur dengan tahapan sebagai berikut laporan kejadian dari pemerintah setempat dalam hal ini bisa dilakukan oleh kades, lurah dan camat secara berjenjangfoto kejadian dokumentasi pendukung. setelah mendapat persetujuan gubernurgubernur, besaran bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam, bencana sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, skpd teknis dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan ketatausahaan dana belanja tidak terduga, dibuka rekening tersendiri untuk belanja tidak terduga ketatausahaan dana,rserta dampak sistemik yang ditimbulkan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh skpd teknis kepada gubernur untuk diteliti oleh tim anggaran pemerintah daerah tapi): hasil penelitian yang telah disetujui oleh tapi ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan gubernur surat permohonan permintaan pengembalian, surat permohonan wajib pajak retribusi, kelengkapan sebagaimana dimaksud pada,gubernur. (l) tanggap darurat merupakan status keadaan darurat bencana provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi rapat koordinasi bpbd provinsi bengkulu dengan skpd lembaga terkait. rekomendasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim reaksi cepat penanggulangan bencana berdasarkan penugasan dari kepala pelaksana bpbd provinsi bengkulu. kepala pelaksana bpbd provinsi bengkulu mengajukan rencana kebutuhan belanja rkb) tanggap darurat bencana kepada ppid selaku bendahara umum daerah setelah masa tanggap darurat bencana ditetapkan oleh gubernur. (l) dalam hal terdapat kejadian tanggap darurat, keadaan darurat dan kejadian luar biasa kota kabupaten provinsi bengkulu maka pemerintah provinsi bengkulu dapat memberikan bantuan melalui belanja tidak terduga, pengajuan belanja tidak terduga untuk kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan sebagai berikut bupati walikota menetapkan status tanggap darurat, keadaan darurat dan atau kejadian luar biasa, bupati walikota mengajukan permohonan bantuan untuk keperluan status tanggap darurat, keadaan darurat dan atau kejadian luar biasa dengan melampirkan kab (rencana kerja anggaran biaya) dan bukti bukti pendukung lainya, ppid selaku bud mencairkan dana belanja tidak terduga untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf setelah mendapat persetujuan dari gubernur dan ditransfer langsung rekening pelaksana tanggap darurat, keadaan darurat dan atau kejadian luar biasa, ketatausahaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, besaran bantuan belanja tidak terduga untuk kota kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam hal terdapat sisa belanja maka pemerintah kabupaten kota melalui skpd teknis mengembalikan sisa belanja tersebut melalui kas daerah provinsi bengkulu bab pelaksanaan dan ketatausahrgeseyang dibebanklaut dan udara,atau sewa bahan dangempa dan tsunami, pengadaan barang sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kebanjiranioo. mobilisasi dan demobilisasi peralatantempat sampah, upah untuk tenaga kebersihan lingkungan, dan tenda dan perlengkapan dapur umum laiobatan, termasuk dalamnya perlengkapan untuk logging bencana, isolasi korban, pengadaan vaksin, penyediaan alat bantu dengar abd):(l),anggaran dan penggunafitas serta menghindari terjadinya tumpang tindih pendanaan kegiatan kegiatan yang telah danai selain dari apbd. bab pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan belanja tidak terduga dicatat tersendiri pada buku kas umum bendahara pengeluaran skpd teknis terkait.abupaten kota dan dokumentasperaturan iniskpd teknis terkait, dan dilengkapi dengan bukti buktiskpd teknis terkait dan dilengkapi dengan bukti bukti. format administrasimeliputi kwintal, berita acara serah terima bantuan uang, berita acara serah terima bantuan peralatan dan logistik, penyaluran dana dalam bentuk uang, rekapitulasi belanja barang, penyaluran dana dalam bentuk barang, penyaluran dana dalam bentuk jasa, rincian nama nama penerima belanja kebutuhan tanggap darurat, dan rincian nama nama pemberi jasa yang diberikan uang lelah dari belanja tidak terduga, rekapitulasi penyaluran belanja tidak terduga. pengelola belanja tidak terduga untuk biaya tanggap darurat bencanauntuk biaya tanggap darurat bencanaundanganyang ada dengan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah. pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dengan melampirkan dokumen antara lain: surat pernyataan dan atau keputusan keadaan darurat bencana, kwitansi dan serta jasa, bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai lokasi bencansewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil, bukti bukti lain yang sah. dalam hal terdapat sisa penggunaan atas belanja tidak terduga yang telah dianggarkan disalurkan maka skpd teknis terkait untuk segera menyetorkan kembali dana belanja tidak terduga yang telah diterima kas daerah, bukti setoran atas sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban atas belanja tidak terduga. bab vii monitoring dan evaluasi monitoring,kantor perwakilan provinsi bengkulu, evaluasi atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan skpd terkait: hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepadapembinaurat pernyataan pertanggungjawaban belanja surat pernyataan mutlak tanggung jawabprovinsi bengkulu melalui badan pengelolaan keuangan daerah bpk) provinsi bengkulu yang dipergunakan untuk ., sejumlahbengkulu nomor . tahun. tanggal. tentang. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada gubernur bengkulu selambat lambatnya (satu) bulan setelah kegiatan selesai. mengetahui bengkulu, . kepala opd teknis yang menyatak s.h.,m.h pembina utama muda nip.acara pengeluaran belanja tidak terduga kop perangkat daerah berita acara pengeluaran belanja tidak terduga sampai nite magma punya pada hari ini. tanggal. bulan. tahun.bertempat badan pengelolaan keuangan daerah provinsi bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini nama nip jabatan alamat selanjutnya disebut pihak pertama nama nip jabatan alamat selanjutnya disebut pihak kedua pihak pertama telah menyerahkan belanja tidak terduga kepada pihak kedua sebesar enmomotome mia. pemakan sana mom untuk digunakan sebagai. selanjutnya dalamgubernur bengkulu selambat lambatnya (satu) bulan setelah kegiatan. demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. mengetahui bengkulu, .ooo. pihak pertama pihak keduaaranya.h.,m.h pembina utama muda nip. lampiran iiinda terima uang kop perangkat daerah tanda terima uang nee been memanen kesemua telah terima dari bendahara pengeluaran skpd provinsi bengkulu uang sebesar eememmewbik berniat "monemifak kaokertena preeeawa kilsansntn lee psp untuk keperluan. eeoooeee men era penanda mem empraann pemamah bas terbilang snes ppp mem santana penautan gamma kabempoa eman mengetahui bengiilk, doanya senen kepala skpd teknis yang menyatakan nip oren eren een aerasi nip eren ren event me s.h.,m.h pemain.k titans kaitan berita acara serah terima bantuan uang sudah terima dari uang sebesar pop nanaanananananannnanannnlnnnnnnanannnllnnnnnn terbilang nnanananannnnananananananananannananananananananana nana naanananaanana kanannya untuk pembayaran bantuan dana tanggap darurat bencana setuju dibayar lunas dibayar yang menerima, pengguna anggaran, pada tanggal bendahara pengeluaran ttd ttd ttd nama) nama) nama) nip. nak. nip. nak. nip. nak. b.berita acara serah terima bantuan uang berita acara serah terima bantuan uang nomor anak pada hari ini, ., tanggal ., bulan terbilang untuk pembayaran operasional penanganan darurat bencana pihak kedua, pihak pertama, c.berita acara serah terima bantuan peralatan dan logistik berita acara serah terima bantuan peralatan dan logistik pada hari ini, ., tanggal ., bulan . jjjjumlah keterangan haa pihak kedua, pihak pertama, d.penyaluran dana dalam bentuk uang penyaluran dana dalam bentuk uang periode waktu .n jumlah penerima uraian rp) tanggal kab kota kecamatan penyaluran desa kelompok .) jumlahrekapitulasi belanja barang rekapitulasi belanja barang ang volume satuan tan f.penyaluran dana dalam bentuk barang penyaluran dana dalam bentuk barang periode waktu .oen penyalur penerima uraian tanggal nilai kab kota kecamatan jenis barang) volume rp.) desa kelompok .) jumlah .(lokasi)., .(tanggal bulan tahun). yang menyerahkan barang, pembawa yang menerima bantuan, penanggung jawab, jabatan .iii stan g.penyaluran dana dalam bentuk jasa penyaluran dana dalam bentuk jasa periode waktu .oen pemberi uraian nilai penerima jasa tanggal jenis penyaluran kab kota kecamatan nama jasa) rp) desa kelompok .) kelok dan volume) samih.rincian nama nama penerima belanja kebutuhan tanggap darurat rincian nama nama penerima belanja kebutuhan tanggap darurat periode waktu .iocooell nomor urut .(sesuai nomor urut lampiran atau vii) tanggal oom jenis barang jasa .ieieeenna penerima kab kota kecamatan desa kelompok dan lain lain nama anggota nilai yang tanda keterangan kabupaten kota kecamatan diterima tangan desa kelompok .i.rincian nama nama pemberi jasa yang diberikan uang lelah dari belanja tidak terduga rincian nama nama pemberi jasa yang diberikan uang lelah dari belanja tidak terduga periode walt "ci. oom srmowoes conwwmee tema kkk akan uan aan nomor urut (sesuai nomor urut lampiran vii) tanggal eur ana kaa pre bbm ras jenis jasa menaneenemnn nya maamanona kita anna bea orr ann pemberi jasa ii. dbd.( sebutkan nama kelompok pemberi jasa) nama nama nilai yang keterangan tanda tangan penerima diterima rp) total dana yang disalurkan .(lokasi)., .(tanggal bulan tahun). yang menyerahkan dana bantuan,, y$xetapan nilai jual kendaraan bermotor dan nilai jual kendaraan bermotorcollin5y6bab iii penghitungan dasar pengenaan pkb dan bankpasai digunakan sebagai dasar pengenaan pkb dan bank30y6yo0sepuluh persen) dari dasar pengenaan bbn kb. tj)bank. pengenaan pkb dan bank kendaraan bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar (nol koma lima persen) dari dasar pengenaan pkb dan bankuntuk orang yang memiliki badan hukum indonesia. yang bergerak dibidang angkutan umum untuk orang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk oranguntuk barang yang memiliki badan hukum indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum untuk barang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk barang. pemberlakuan pkb angkutan umum untuk orang kbl berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam dan pemberlakuan pengenaan bbn kb angkutan untuk untuk orang kbl berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam hanya diberikan kepada angkutan umum untuk oorang kbl berbasis baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk orang kbl berbasis baterai pemberlakuan pkb angkutan umum untuknum untukuntukbarang kbl berbasis baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuksalinan sesuai dengan aslinya plh. kepala biro hukum dan hak asasi manusia kepala bagian peraturan peru dang un dangan, saipul yum s.h.m.h. pembina tk. nip. nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor ppanbenror meme dasar ambulance arm roll bak kayu blind van era sao0.oo0 pus mesiu t ibu tingkat anjamaman compact (is concrete pump ( conveyor belt |orang l damkar (double cabin dump a ai mo, |gandengan |o o jesjiap bak |o | jes lorena poo powo &o sado0oo| sac00o.0oo| imikrobus o20. j toe, |27juni bus feslmxa |o 2r000. a5000. .000000o| monaco zat sagoowo| se00o000| seto00i loe loe prime mover pia oo) refrigerator m.ooo.ooo semi trailer tangga hidrolik ara tractor head as000000| as000000| (trader (vakum beo han tahun2oli pickup blindvan |doublecabin| microbes light truck truck tonton tractor head| ambulance loo pom poo carroll lc00. bar kyu oo ) pake a aer 2r000. ar.c000000o| van box bus bus medium (ho lbusmaxi pen meme pee o000n| (aa conveyor ber oo poo jaslerans |o 2no00000o| idamkan so.ooo.ooo so. (double cabin (pump poo flat deck subatom freezer gandengan |2sj lap bak o pes iammasanmaaana aa, | dar (minibus po0000| room w mixer ( & aan basisarum m anda gag i a tractor head ,j nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor ambulance uan jam roll anu men se mann none (bak besi san a etena blind van box ibu oo esoooooo| |bus medium ibu tingkat bus mai icowpacror |co rete pump (conveyor belt |crane b non damkar (derek |pub cabin . |dump (flat deck po freezer lap bak s jlandasanterbang ala logging imikrobus minibus mie ro man mobil jenazah prime mover refrigerator (river container semi trailer sky list station wagon |weber tanduk "tangga hidrolik (tanki se.ooo.ooo| ara wing box prima mo mek blindvan double cabin| microbes light truck truck tonton tractor head| ambulance jam roll bak besi (s0 blind van ana ana box u. sim bus |bus medium bus tingkat bus maxi car carrier po) concrete pump |conveyor belt crane poo idamkan derek double cabin . | |freezer (s0 gandengan lad bak landasan terbang logging |mikrob mna minibus milik .0u0 mobil jenazah jamaah i refrigerator t (rivercontainer semi trailer lasisrrurn isr tanduk .l tanki tractor head was trailer (vakum nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor san nama prana dada says lae nebula nce man jam roll bak kayu o hak besi blind van bgt. ono ius fana maan bus tingkat bus maxi |car carrier |compact a |concrete pump b conveyor belt io. crane damkar |derek (double cabin zen dump (flat deck (freezer gandengan mikrob minibus monas) metoo| sao prime mover refrigerator nan river container lo & self loader can 2mm| semi trailer station wagon sleeper tanduk tangga hidrolik |tanki |tractor head | trailer pama boss wing box io. aw ambulance jaman jam roll bak besi behind van box bus bus medium ibu tingkat (eu 2x3 bustami o pom car carrier compact loh concrete pump crane idamkan derek doubt,e cabin jislpump &o flat deck ana jap bak landasan terbang logging mikrob |minibus mixer refrigerator (river container (self loader sky lrt ko. station wagon (tanduk |tanki sz. actor head trailer vakum t nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor tahun ubah bentuk e memanen bak kayu ewe n bak besi blind van box bus ann lo ts000000| bus medium ibu tingkat zee bus maxi car carrier s0ooo.ooo| compact concrete pump !conveyor belt crane damkar |derek double cabin |flat deck koboi tap bak (landasan terbang |logging groups ana minibus oo) mixer mobil jenazah prime mover refrigerator ( river container self loader |semi trailer bas merana sky lift (station wagon |o sleeper tanduk tangga hidrolik ana tanki da1 tractor head (trailer (vakum i jaa box oo ana teras ambulance poo bak kayu 2m0og| bak besi s6000o.ooo| si. .0o00o| s1. blind van | box bus (2vs ium bus tingkat bus maxi car carrier (compacror concrete pump conveyor belt (crane damkar derek geon (double cabin . bump flat deck (sp ber a b |gandengan poo lad bak landasan terbang logging (minibus ngo mixer mobil jenazah |prime mover (refrigerator river container self loader (sem pearce ana aau b station wagon sleeper |tanduk tangga hidrolik (tanki rac rhea doo oo | oo vakum twin box nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor pee fambuanos o o |o earmrou, voodoo| ss000000| s200oo| alearkayu sr 2r0000007 jalearpsi o ro00000| s20000000 isleumbvan s2000000| se00omo| i s2000. rox 200000o| s20000001 s20000001 s2000000| aus t ieoooooo| te0000001 paus ibu tingkat . nn tanam janjoakcaraag ppi moooof tool jaloomeaerok jaslooneremepuur iislbamka s0o0000| go0000oo| er.ooo.ooo| tr saya jasjpume voodoo| jaga wol jenjtampasantersang e i p w jarlmusus t2000ol heh e w palmas 2onion| te000a (mori gelagat ho ieo jprmemovk ehh who jargremerator beelrivercomamer noooooo| i07000000| torooomo0| pesgserrtoapek sr000000 samo nag e2cbooo jssramdum ser000000 jrangaamyo ric etd jarmeaerormsd pas iwingbox oo no! ubah bentuk ambulance lom helarmror, 3sooooool cesoooooo| se000n00| sesko0oo| bakar karu leak esi ipl solo.ooo| ss. .ooo| islsunpvan s200onto| se000poo| as. expo o33000. | koh o0ooo| ts00000| per jarlearcar rer soooooo| ss000000| ss00oo| jaeleomeaeror ne, icowerorser w w idamkan so.0000o0o0ol sooko.tool. te.0o0.oo0ol t8.000000ol jarlperek t ti agoooooo| a8000. iis inousisaxsin 3so0botol s2000000| asooooool jaslpume eooocoo| tas000000| a2000000| jeejoaweaan jesliapsak p t p2s|morosus as0ooo| esooooog jarlmusus asoooooo| as00000| e w |most memakan a8000000| as00oo| jsolerimemovek w r jarremarator pepe js2jmvercomame t05000000p to200000| isaseurtoader cbooo00| s80000007 |so|stamina gon a8000000| a80000| w jarjawea o jsspramoum poso soo sorot jsoprancaammorouc pepe i tw jaofrani o ooo| |sono| teooooo| teo jarprracrormsas e p soooooo jas vakum p aalwnasogo w w t w t i taliwang r e i
salinan aas falspajakyo0: m.h. pembina utama muda nip: 1968w221(bbn kb) untuk pemerintah daerah dalam provinsi bengkulu tahun anggaran sebesar dibagi rata| sebesar dibagi berdasarkan potensi jumlah bea jualan pembagian kabiireesrjngta. kabupaten kota balik kendaraan bermotor kab ten kota masing masing ama ken kabupaten kabupaten kota kota bengkulu unit unit rejang lebong unit unit 70x bengkulu selatan 30y6 unit unit 70y bengkulu utara unit unit lebong unit unit ,17y0 kaur unit unit ,68y0 kepahiang unit unit yo | muko muko unit unit 70y0 |seluma 3y0 unit unit ,37y0 bengkulu tengah unit unit jumlah unitsm., m.h. pembina. drama muda nip.
salinan par naik an&m., m.h. pembina utama muda nip:(pkb) untuk pemerintah daerah dalam provinsi bengkulu tahun anggaran kabupaten kota masing masing per kabupaten kota bermotor kabupaten kota kabupaten kota tada6 kota bengkulu unit unit ,53y0 rejang lebong 30y0 unit unit 70x bengkulu selatan unit unit ,92y6 bengkulu utara 30y60 3y0 unit unit lebong 30y6 3y6 unit unit ,31y6 kaur unit unit kepahiang unit unit muko muko 30y0 unit unit ,10y0 seluma 3y6 unit unit 70y0 ,43y0 bengkulu tengah 30y6 unit unit 70x jumlah won| unit i7ooovok to0,doge. supra, m.h. muda nip.
salinan ss)is5h5 idnbonotumowoete. mtowaipenatawprov.go,permosidhvbenekworow sae, wahidin merah diundangkan bengkulu pada tanggal april sekretaris daerah provinsi bengkulusupra, s4h.,m.h pembina ut#mna muda nip: 1968122ykabupaten kota sebesar dibagi rata per| sebesar dibagi berdasarkan potensi jumlah penduduk peminatan kabupaten kota kabupaten kota kabupaten kota s v oot s3. (bengkulu selatan org org 70y ,90y6 bengkulu utara org org 70w ,04y0 rejang lebong org org 70y9 kota bengkulu 30y2 org org kaur org org seluma ,00y6 org org 70y ,41y6 mukomuko org org 70y0 i(lebong org org kepahiang org org 70y ,30y6 bengkulu tengah org org 70y ,00y6 salinan sesuai dengan aslinya, plt. kepala biro hukum dan ham gubernur bengkulu asisten pemerintahan dan kesra, ttd, wahidin merah supra, s a., m.h pembina uma muda nip:
salinan soitbonokunoros ontatujuh belas persen), triwulan sebesar (dua puluh sembilan koma empat persen), triwulan iii sebesar (enam puluh lima koma sembilanmoyganbenatuworowaio, supra, $:h.,m.h pembina utama muda nip.
naga lia papan gubernur kalimantan tengahukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat kalimantan tengah hampir setiap tahunnya pada musim kemarau telah mengakibatkan kabut asap sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi seluruh masyarakat luas, bahwa telah tejadi kebakaran lahan yang luas serta menimbulkan kabut asap yang tebal wilayah kalimantan tengah, yang tidak dapat sepenuhnya diatasi deng: bahwa sehubungan de'r.r tentang pemerintahan daerah cemara secara xez.z unesa tanu" nong tamparan lencana: besar3 rasangguhan pemberlakuan peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tentang 'sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudkdi palangka raya pada agustus uber kalimantan tengah,huruf angkyang menegaskan terhitung mulai februari melarang kendaraan dinas menggunakan jenis bbm tertentu berupa bensin gasoline) ron termasuk provinsi sumatera utara,perlu diaturan provinsi sumatera utara, bahwa telah ditetapkan dengan peraturan gubernur nomor tahun tetapi karena kondisi kepadatan lalu lintas provinsi sumatera utara, mengakibatkan bertambahnya waktu tempuh yang mengakibatkan konsumsi bahan bakar minyak bbm) yang digunakan mengalami penambahan sehinggakretari yang selanjutnya disebut kendaraan dinas. bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang selanjutnya disingkat bbm. babbermotoriii kondisi fisik dan tata cara pemeliharaan perawatan kendaraan dinas pemberian bbm terhadap kendaraan dinas diberikan kepadabagi kendaraan dinas yang diusulkan oleh skpd untuk dihapus dari daftar inventaris barang tidak memperolehdanyang menggunakan pertamax, (satu) voucher dengan nilai rp. (lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan dinas roda (dua). distribusi bbm untuk kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas diberikan dengan besaran sebagai berikut: kendaraan roda (enam) luar kota medan disesuaikan dengan jarak tempuh, konsumsi bbm dan lama daerah: kendaraan roda (empat) minibus luar kota medan disesuaikan dengan jarak tempuh, konsumsi bbm dan lama didaerah: kendaraan roda (enam) dalam kota medan sebanyak (dua) sampai dengan (empat) voucher per hari apabila dioperasikan, kendaraan roda (empat) minibus dalam kota medan diberikan sebanyak (satu) sampai dengan (tiga) voucher per hari apabila dioperasikan. distribusi bbm untuk kendaraan dinas operasional pejabat lingkungan sekretariat diberikan dengan besaran sebagai berikut: kendaraan dinas gubernur dan wakil gubernur diberikan (enam puluh enam) voucher per bulan, kendaraan dinas sekretaris daerah provinsi sumatera utara diberikan (delapan) voucher per minggu, kendaraan roda (empat) minibus diberikan (empat) voucher per (lima) hari kerja, d.kendaraan roda (dua) sebanyak (satu) voucher per hari (lima) hari kerja. distribusi bbm untuk kendaraan dinas operasional lingkungan dinas badan lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas badan. distribusi bbm untuk kendaraan roda (dua) hanya diberikan untuk pengantar surat surat kedinasan. untuk pertanggungjawaban pendistribusian bbm bagi kendaraan yang bertugas didalam kota medan dilakukan dengan melampirkan bon pembelian dari spbu, sedangkan untuk kendaraan yang bertugas dii, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ainogah, ditgubernur sumatera selatan, menimbang a.bahwa berdasark, telah diatur mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal, bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi me ambahan objek perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh unit pelayanan terpadu satu pintu, penyederhanaan pelayanan dan percepatan waktu penyelenggaraagubernurromosi dan perizinan penanaman modal daerah lembaran daerah provinsi sumatera selatan tahun nomor seri dj),terromosi dan perizinan penanaman modal daerah yang selanjutnya disebuperizinan terpadu satu pintu selanjutnya disebut penyelenggaraan ptsp adalahperizinan dan perizinan yang dilaksanakan terpadu secara satu pintu, pada badan promosi dan perizinan penanaman modal daerah provinsi sumatera selatan. unit pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disebut unit ptsp adalah unit penyelenggara pelayanan perizinan secara terpadu pada badan promosi dan perizinan penanaman modal daerah provinsi sumatera selatan. jenis pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu, dan atau akademisi, dan atau profesionaladalah meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang penanaman modal, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan bidang penanaman modal, menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal, mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal, memberikan informasi mengenai penanaman modal. sasaran penyelenggaraan ptsp maupun non perizinan, dan terwujudnya iklim investasi yang kondusif. bab iii penyelenggaraan pelayanan perizinan bagian kesatu susunan organisasi penyelengaraan ptsp pada bp3md secara teknis dan administrasi dilaksanakan oleh unit ptsp bawah koordinasi kepala badan. susunan organisasi unit ptsp terdiri dari koordinator, urusan pendaftaran dan informasi, urusan pengolahan dan penerbitan, urusan monitoring dan evaluasi, tim teknis. bagan susunan organisasiuraian tugas masing masing personalia unit ptsp sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai atau penolakan permohonan surat perizinaerbitan dan atau penolakan permohonan surat non iziyelenggaraan pelayanan oleh unit ptsp sebagaimana dimaksud dalammeliputi informasi mengenai kebijakan kebijakan dan peraturan peraturan teknis bidang pelayanan perizinan,, pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan, pelayanan dan penanganan pengaduan. unit ptsp sebagaimana dimaksud dalam bidang penanaman modal. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam unit ptsp, mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan, dan evaluasi dan pelaporan. bab jenis dan waktu pelayanan jenis perizinan yang dilayani pada unit ptsp adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran iii yang merupakan harian tak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. jenis non izin yang dilayani padatata cara pelayanan tata cara pelayanan perizinan pada unit ptsp adalah sebagai berikut,melapor kepada kepala badan untuk menugaskan tim teknis melakukan penelitiantas permohonan dimaksud, apabila surat izin telah ditandatangani oleh kepala badan maka koordinator unit ptsp menerbitkan skr dan menginformasikan kepada ptioron 'bahwa pius perizinan telah selesai, pemohon mengambil skr dan membayar retribusi tempat pembayaran yang telah ditentukan, il. pemohon mengambil surat izilayanan pengaduan apabila pelayanan perizinan oleh unityang dilakukan baik secara lisanunit ptsp paling lambat dalam waktu (tiga) hari kerja. bagan alur mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada dan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. bab vii pembiayaan besarnya retribusi perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan daerah. sumber pembiayaan unit ptsp dibebankan pada apbd provinsi. bab viii sumber daya manusia pegawai unit ptsp adalah pegawai yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh kepala badan. tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan gubernur. pegawai unit ptsp dan anggota tim teknis sevayarntara timmixksul pada tagawa mo, uas tunjangan khusus yang besarannya ditetapkan dengan keputusan gubernur. kepala badan berkewajiban meningkatkan kemampuan sumber daya manusia ptsp secara berkesinambungan. untuk pengembangan pelayananiauntuk mengadakan kerjasama internasional sebagai mana dimaksud pada harus mendapat persetujuan gubernur sesuai ketentuan yang berlaku. bab sarana dan prasarana sarana dan prasarana unit ptsp adalah terdiri dari: gedung kantor ptsp, tata ruang kantor loket loket pelayanan, jaringan sistem pelayanan local area network (fasilitas jaringan, server ups dan aplikasi): media informasi tentang jenis jenis layanan, prosedur, biaya, persyaratan dan waktu penyelesaian, website, touch screen, sms gateway: sms online untuk pengaduan melalui handphone. bab pelaporan kepala badan menyampaikan laporan secara tertulis setiap (tiga) bulan kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan. bab informasi bagian kesatu pemberian informasi bp3md3md, baik dalam bentuk peragaan, visual, maupun media elektronik. bp3mddua sistem informasi bp3mdxii kepuasan masyarakat bp3md wajib melakukan survei indeks kepuasan masa rakyat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan. dalam melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada bp3md dapat bekerjasama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat sebagai mana dimaksud pada berdasarkan standar pelayanan perizinan yang dilakukan setiap (enam) bulan atau paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. hasil survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada diumumkan kepada masyarakat melalui media massa. standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan gubernur. bab xiii insentif pegawai pegawai yang ditugaskan pada unit ptsp dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai kemampuan keuangan pemerintah provinsi. pengaturan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiv pembinaan, pengendalian dan pengawasan pembinaan dan pengendalian unit ptspbagan susunan organisasi unit pengelola pelayanan terpadu satu pintu kepala bp3md koordinator tim teknis urusan urusan urusan pendaftaran pengelolaan monitoring dan disinformasi danpenerbitan evaluasi gubernur sumatera selatan, dto alex noerdinuraian tugas personalia unit pengelola pelayanan3md provinsiadan. urusan pendaftaran dan informasi mempunyai tugas sebagai berikut pendaftaran perizinan, informasi perizinan, penyuaraan mila, urusan pengolahan dan penerbitan bertugas verifikasi dan validasi perizinan, perhitungan dan penetapan retribusi daerah, membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan,iran iii peraturan gubernur sumsel nomor ' tahun tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daftar jenis dan waktu penyelesaian izin dan non izin pada ptsp bp3md provinsi izin |lain usaha perikanan iup) sana sengsara indonesia sikppii) bawah tanah surat izin pemanfaatan air sisa) bawah tanah apsis semua maatentaaa links asing izin pembentukan kantor cabang pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta iuiphhk) s.d. m3 thn iuiphhk s.d. m3 thn kota lintas kabupaten kota lintas kabupaten kota berbahaya) pengecer terdaftar siput supper modal merger asing rata izin usaha industri non izin no| jenis waktu (hari) khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten kota dalam satu provinsim arak pee operator bidang telekomunikasi' ') ) '| ' ' ) (jer eatatateatatas sakit berhadiah sales promotion bahan berbahaya) distributor terdaftar rekomendasi izin biro perjalanan dalam kendaran aga hadi umroh gubernur sumatera selatan, dto alex noerdin lampiran iv: peraturan gubernur sumsel nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bagan alur mekanisme pengaduan pada ptsp bp3md unit kerja pengaduan agunan telp sma fax sms kotak pengaduan kanan ema pada pemohon penerima informasi verifikasi tidak gubernur sumatera selatan, dto alex noerdin gan telaah doel ie: haa lb sz|| yaa beny |jag| szn3 bai aan cape yna cangubah untuk kedua kalinyakap mal tem ai, ara sanga san presiden ton indonesia: ja," age keputusan presiden republik indonesia mau . o . mahunapol . mao end kami, pd. presiden republik indonesia, membawa surat menteri, luar negeri tanggal desember gak nos y67 perihal surat keputusan presiden republik indonesia mengenai pengesahan protokol' persetujuan res scheits nimbang &. bahwa persetujuan antara pemerintah republik indonesia din pemerintah republik demokrasi jerman (tentang pence lesbian kewajiban kewajiban pembayaran pembayaran nan dan bunga indonesia kepada kreditur kreditur republik iis demokrasi jerman)s jang telah ditanda tangani berlin pada tanggal' oktober nur bahwa pemerintah republik indonesia tidaknya keberatan untuk mengadakan persetujuan tersebut pada huruf diminta . mengingat alat dan undang undang sar ketetapan xxxiii mars pen keputusan presiden republik indonesia nos171 tahun jo. keputusan presiden republik indonesia tahun nan amanat presiden republik indonesia kepada ketua dewan perwakilan rakjat djakarta tertanggal agustus hk ora ska sea men menetapkan pertama mengesahkan persetujuan antara pemerintah republik es." indonesia dan pemerintah republik demokrasi jerman (ten "an tang penyelesaian kewajiban kewajiban pembayaran "|. pembayaran dan bunga oleh indonesia kepada kreditur kreditur republik demokrasi jerman) jang telah ditanda tanganismulai berlaku pada tanggal tetap . agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan ks, pengundangan keputusan presiden republik indonesia inks dane dengan penempatan kedalam lembaran negara republik indonesias sr. salinan coco dai oma era ser tuna pan nema nemann jan sat kan presiden republik indonesia. salinan keputusan presiden ini disampaikan kepada men (el. dewan perwakilan rakjat gotong royong, sena 2s para menteri, goa sekretaris jenderal departemen luar negeri,. ''. kepala biro hukum konsuler departemen luar negeri, drs. oey beng b.n.i. unit i), kolonel slamet haryanto, hankam: ditetapkan djakarta, pada tanggal ipar ran gcp. pd. presiden indonesia, soeharto jenderal t.n.i. diundangkan djakarta, aan aon baran ipa ting pada tinggi kabinet ampera republik indonesia aas sekretaris, naa ipa kerana des s.h. one t.n.i. lembaran negara republik indonesia tahun
fti*daftar pulau pulau kecil terluar nama pulau nama koordinat lain titik terluar pulau lintang, bujur) titik dasar dan petunjuk provinsi jenis garis pangkal pulau merakit pulau merakit selat singapura to. tr.o jarak td. td.001a= garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau pulau sentuh pulau sentuh selat singapura td.oia tr.oia jarak to.oia td. garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau pulau tolong malang biru pulau tolong malang biru laut natuna is'oo" to. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau pulau damar pulau damar laut natuna td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau pulau mangkat pulau mangkat laut natuna to. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau pulau tolong nanas pulau tolong nanas laut natuna td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau pulau tolong belajar pulau tolong belajar laut natuna to. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau pulau tolong boro pulau tolong boro laut natuna td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau presiden republik indonesia pulau semiun pulau sebelum pulau semiun pulau sebelum pulau pulau sekantung sekantung pulau semua pulau sub kecil pulau kepala pulau semua pulau sub kecil pulau kepala pulau sebatik pulau sebatik laut natuna ''t td. tr. jarak td. td.030a= garis pangkal lurus kepulauan laut cina selatan td.030a tr.030a jarak td.030a td. garis pangkal lurus kepulauan laut cina selatan oo' td.030b tr.030a antara td.030b td.030d garis pangkal biasa laut cina selatan 0ri9''t td.030d tr. jarak td.030d td. garis pangkal lurus kepulauan laut cina selatan ooh" 2swt td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan laut natuna '5r td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan laut natuna lot td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi o'lo" td. tr. jarak td. td.036a= garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi td.036a tr. jarak td.036a td.036b= garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi '2rt td.036b tr. jarak td.036b td. garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi td. tr. jarak td. td. =h0, garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau kepulauan riau kepulauan riau kepulauan riau kepulauan riau kepulauan riau kalimantan utara kalimantan utara wa,' presiden republik indonesia lesi td. td. '4r' pangkal lurus kepulauan pulau pulau maratha maratha kalimantan timur su^ lesi tr. ^o^' td. td. pangkal lurus kepulauan pulau pulau sambil sambil kalimantan timur laut sulawesi sq'ss" td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan pulau pulau lingkaran ingin sulawesi tengah laut sulawesi td. tr. jarak td. td.044a= garis pangkal lurus kepulauan pulau pulau komando sasando sulawesi tengah laut sulawesi td.044a tr.044a antara td.044a td.044b garis pangkal biasa pulau pulau dolanan dolanan sulawesi tengah laut sulawesi td.044b tr.044a jarak td.044b td. garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan pulau bongkol pulau bangkit sulawesi utara laut sulawesi td.049a tr.049a jarak td.049a td.051a= pulau mate page pulau mate ratu sulawesi utara garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi 'i5'' td.051a tr. jarak td.051a td.053a= garis pangkal lurus kepulauan pulau pulau makalah makalah laut sulawesi pulau kawa luso td.053a tr. jarak to.053a td. garis pangkal lurus kepulauan pulau kawalusu laut mindanao td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan pulau pulau kawin kawin sulawesi utara sulawesi utara sulawesi utara im. a^l presiden republik indonesia nama pulau pulau atuba wayang pulau malam pit nama lain pulau pulau more pulau more pulau atuba wayang pulau manga pulau manga pulau marapi pulau antara pulau kako rotan pulau kaba pulau view besar pulau antara pulau kelarutan pulau kebaruan pulau view pulau off pulau budi [i^ perairan, i'i 'koordinat titik terluar lintang, bujur) titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal sulawesi utara laut mindanao td. tr. antara td. td.055a garis pangkal biasa td.055a tr. jarak td.055a td.055b= pangkal lurus kepulauan laut mindanao td.055b tr. jarak td.055b td. garis pangkal lurus kepulauan sulawesi utara laut filipina td. tr. antara td. td.056a garis pangkal biasa sulawesi utara laut filipina td.056a tr. jarak td.056a td.057a garis pangkal lurus kepulauan laut pinima td.057a tr. antara td.057a td. garis pangkal biasa sulawesi utara laut filipina td. tr. jarak td. td.058a= garis pangkal lurus kepulauan laut filipina td.058a tr.058a antara td.058a td. garis pangkal biasa sulawesi utara laut filipina td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan sulawesi utara laut maluku td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan laut halmahera td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan td. tr. jarak td. td. pangkal lurus kepulauan sulawesi utara maluku utara .< pre den republik indonesia nama pulau pulau pulau miss pulau danilo bras pulau beyond pulau wiki p^rai rn7r nama^ lain titik terluar pulau lintang, bujur) pulau fans pulau miss pulau danilo pulau bras pulau beyond pulau wiki samudera pasifik is'ss"? samudera pasifik 16wt samudera pasifik oqo if titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal td. tr. antara td. td.066a garis pangkal biasa td.066a tr. jarak to.066a td. garis pangkal lurus kepulauan td. tr. jarak td. td.070a= garis pangkal lurus kepulauan pa^flk^'^ tr. td. td.072a i7' garis pangkal biasa samudera pasifik td.072a tr. jarak td.072a td. garis pangkal lurus kepulauan td. td.076b= garis pangkal lurus kepulauan td. td. garis pangkal lurus kepulauan pulau habe pulau haber laut aragua td. tr. jarak td. td. 'h" garis pangkal lurus kepulauan pulau pulau kolom kolom pulau pulau kodepos klepon laut aragua td. tr. jarak td. td.088a= garis pangkal lurus kepulauan laut aru td.088e tr. jarak td.088b td.088f= ,15nm garis pangkal lurus kepulauan presiden republik indonesia nama pulau laut aru td.092tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan pulau lang pulau lang papua laut td. tr. jarak td. td. garis pangkal luas kepulauan pulau putri pulau putri laut td.097a tr. jarak td.097a td. garis pangkal luas kepulauan pulau ararkula maluku pulau karate besar td. tr. jarak td. td. garis pangkal luas kepulauan laut ''t pulau karerei maluku pulau enam bulai pulau panam bulai laut i9' td. tr. jarak td. td.099a= garis pangkal luas kepulauan maluku pulau kultural utara pulau kultural utara laut aru ''t td.099a tr. jarak td.099a td. garis pangkal luas kepulauan maluku pulau kultural selatan pulau kultural selatan laut td.loo tr.loo jarak td. td.100a= garis pangkal lurus kepulauan maluku laut td.look tr.look antara td. 100a td. 1oob garis pangkal biasa pulau karang pulau karang maluku laut td.oob tr.oob jarak td.100b td. garis pangkal luas kepulauan laut aru td.l tr.oob antara td. td. garis pangkal biasa pulau enu pulau enu maluku laut td.ivia tr. look jarak td. a td. garis pangkal lurus kepulauan pulau batu goyang pulau batu goyang laut td. tr. jarak td. td. garis pangkal luas kepulauan maluku laut aru td. tr. jarak td. td. garis pangkal luas kepulauan suhu yut pulau kei besar maluku presiden republik indonesia r'i nama pulau pulau larat pulau satu bun pulau selalu nama ivan pulau pulau larat pulau asutubun pulau selalu pe^ran,^ koordinat titik terluar lintang, bujur) laut aru laut timor titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan td. tr. antara td. td. 105c garis pangkal biasa laut timor td. 105c tr. jarak td.105c td. =ll,26nm garis pangkal lurus kepulauan laut timor td. tr. jarak td. td.106a= garis pangkal lurus kepulauan pulau batas susu pulau marvel pulau zetima rang lesti pulau kisah pulau wetan pulau batarkusu pulau masala pulau meantime arang pulau leti hijau kisah pulau wetan pulau liang laut timor laut timor 49t6"t laut timor laut timor laut timor laut timor selat wetan selat wetan selat wetan td.106a tr. jarak td.106a td. garis pangkal lurus kepulauan td. tr. jarak td. td.107a=110tr. antara td. td. loa garis pangkal biasa td.lla tr. jarak td. loa td. garis pangkal lurus kepulauan td.lll tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan td. tr. jarak td. td. 112a= garis pangkal lurus kepulauan td.112a tr.112a jarak td. 112a td. ran garis pangkal lurus kepulauan presiden republik indonesia koordinat^ titik terluar lintang, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal pulau alor pulau pulau batik pulau rote pulau batik pulau rote selat ombak selat ombak laut satu laut satu samudera hindia td. tr. antara td.l td. 113a garis pangkal biasa td.113a tr.113a jarak td. 113a td. run garis pangkal lurus kepulauan td.113btr. jarak td. 113b td. garis pangkal lurus kepulauan tr. td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan nusa tenggara timur nusa tenggara timur nusa tenggara timur pulau dana pulau td. tr. dana lio jarak td. td. pangkal lurus kepulauan nusa tenggara timur pulau sabu pulau sabu pulau dana pulau minggu pulau mengadu laut satu td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan pulau dana samudera hindia td. tr. antara td. td. 123a garis pangkal biasa td.123a tr. jarak td.123a td. ,55nm pangkal lurus kepulauan samudera hindia td.125a tr. antara td. td. garis pangkal biasa td.125a tr. jarak td.125a td.128b= pangkal lurus kepulauan nusa tenggara timur nusa tenggara timur nusa tenggara timur presiden republik indonesia nama pulau gili sepasang pulau nusa barong nama lain pulau pulau sophia louis pulau pulau nusa nusa penida penida pulau barung perairan, koordinat titik terluar lintang, bujur) title dasar dan petunjuk jenis garis pangkal samudera qgo jarak td. td. pangkal lurus kepulauan samudera hindia n" samudera hindia n3017' to. tr. jarak td. mi34a= ,47nm garis pangkal lurus kepulauan td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan provinsi nusa tenggara barat jawa timur pulau ngeyel pulau pasukan pulau pusaka tangan pulau batuk look pulau nusa manuk pulau ddi pulau karang pada yang pulau sekuel pulau panahan pulau pusaka tangan pulau batuk look pulau manuk pulau deli karang bayang samudera hindia '3r td. tr. jarak to. td. 139a= garis pangkal lurus kepulauan td. 139a tr. jarak td.139a td. ,75nm pangkal lurus kepulauan samudera hindia td. tr. jarak td. td. 144a= garis pangkal lurus kepulauan td. tr. jarak td. td. i7' pangkal lurus kepulauan hm?a td. 144c tr. jarak td.144c td. pangkal lurus kepulauan hm^a td. tr. ordo" jarak td. td.148a= ,35nm 3r25" pangkal lurus kepulauan samudera hindia td.148a tr. jarak td. 148a td. garis pangkal lurus kepulauan jawa timur jawa timur jawa barat jawa barat banten banten presiden republik indonesia perairan,. with^ torii lain titik terluar pulau bertuah pulau pulau pulau guna guna kolak kolak pulau batukecil lintang, bujur) samudera hindia samudera hindiabanten lampung pulau pulau mega pulau subaru baru pulau utara pulau enggano enggano pulau mega pulau subaru baru pulau pagi utara pulau sinyal nya sandera tr. 154a jarak td.154a td. pangkal lurus kepulauan samudera hindia td. tr. antara td. 154b garis pangkal biasa samudera to. 154b tr. pangkal lurus kepulauan samudera hindia td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan td.156tr, jarak td. td. 0r49" pangkal lurus kepulauan td. tr. jarak td. td. pangkal lurus kepulauan samudera hindia samudera hindia rss" td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan td. tr. jarak td. td. 161b= garis pangkal lurus kepulauan bengkulu bengkulu sumatera barat sumatera barat sumatera barat presiden republik indonesia samudera hindia 5ri4"t td.164b tr. antara td.164b td. garis pangkal biasa pulau sibuk pulau sibuk sumatera utara samudera hindia so'o?" td. tr. jarak to. td. garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan pulau bunga pulau bunga sumatera utara samudera hindia pulau simeq lue cut pulau simeq lucu td. tr. jarak to. td. garis pangkal lurus kepulauan aceh samudera hindia '5r pulau salat besar pulau salat besar td. tr. antara td. td.171c garis pangkal biasa samudera hindia td. tr.171a jarak td.171c td. garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia 2r46"t to. tr. jarak to. td. garis pangkal lurus kepulauan pulau raya pulau raya samudera hindia to. tr. jarak td. td.176a= garis pangkal lurus kepulauan pulau rusa pulau rusa samudera hindia i\ilmu baieele ^lah td.176a tr.176a jarak to.176a td. garis pangkal lurus kepulauan pulau benggala samudera hindia td. tr. antara td. td.177a garis pangkal biasa pulau rondo presiden republik indonesia pulau weh pulau weh pulau berhala pulau berhala pulau batu mandi pulau batu mandi pulau rupat pulau rupat pulau beng kalis pulau bengkalis pulau rang sang pulau rangsang pulau tolong hiu kecil pulau lyu kecil pulau kari mun anak pulau karimun kecil pulau nipa pulau nipa pulau selam pung pulau batu berantai batu berhenti samudera hindia 'irt laut andaman selat malaka selat malaka 4r05"t selat malaka selat malaka selat malaka 'h" selat malaka ii'so" os"? selat malaka selat main 'irt selat main >i2" selat main selat singapura ii' td.177atr. jarak td. 177186a= garis pangkal lurus kepulauan td.186a tr.186a jarak td. 186antara td. td. 190a garis pangkal biasa td.190a tr. jarak td. oa td. garis pangkal lurus kepulauan td. tr. jarak td. td.191a= garis pangkal lurus kepulauan td.192tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan sumatera utara kepulauan riau kepulauan riau kepulauan riau kepulauan riau kepulauan riau iy, v ^ 's. presiden republik indonesia nama pulau nadia lain pulau perairan, koordinat titik terluar lintang, bujur) titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal provinsi pulau putri pulau nongsa selat singapura td. tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau pulau bintan pulau bintan selat singapura td, tr. jarak td. td. garis pangkal lurus kepulauan kepulauan riau pulau malang berdaun pulau malang berdaun selat singapura td. tr.o antara td. td.o garis pangkal biasa kepulauan riau, parikesitpeta pulau pulau kecil terluar presiden republik indonesia, ttd. joko widodo salinan sesuai dengan aslinya sekretariat kabinet [ang kemaritiman, satya bhakti parikesitkelancaran pelaksanaan pengembangan industri industri strategis dan industri hankam, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan keputusan presiden nomor tahun sehingga berbunyi sebagai berikut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan pembina industri strategis sehari hari sebagaimana dimaksud dalam dengan keputusan presiden dibentuk suatu badan pelaksana pengelola industri strategis ketua dewan pembina industri strategis sekaligus memimpin badan pelaksana pengelola industri strategis". mengubah ketentuan keputusan presiden nomor tahun sehingga berbunyi sebagai berikut dengan ditetapkannya keputusan presiden ini, keputusan presiden nomor tahun tentang team pengembangan industri pertahanan keamanan, tetap berlaku. man pkn yaa nya x1y wat presiden republik indonesia dalam . dalam melaksanakan tugasnya, dewan pembina industri strategis mengadakan kerjasama dengan team pengembangan industri pertahanan keamananuari presiden republik indonesia, ttdbasic agreement dan supplementary agreement. mengesahkpesan yan ny)azfebruari jumlahnya adalah rp. (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah): maret jumlahnya adalah rp. (tiga juta seratus enampuluh empat ribu rupiah), april jumlahnya adalah rp. (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), mei jumlah adalah rp. (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah)tiga juta dua ratus duabelas ribu rupiah)amaah haji tahun tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan. kan yan ny, presiden republik indo kesia ketentuan tekniskan n1z nv sn presiden republik indonesia, menimbang a.bahwajalan bebas hambatan cawang semanggi dan jalan bebas hambatan jakarta cawang bekasi yang merupakan bagian ruas jalan jakarta cawang cikampek. pertama: jalan tol cawang semanggi sepanjang dan jalan tol jakarta cawang bekasi sepanjang diperuntukkan bagi pemakai jalan yang merupakan kendaraan bermotor beroda (empat) atau lebih. kedua besarnya tol untuk jalan tol cawang semanggi dan jalan tol jakarta cawang bekasi sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama berikut ruas ruas jalan yang terdapat dalamnyakan n17 na5 ny) ny)mulbeberapa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa presiden republik indonesia, menimbang bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara terkendali dan terpusat yang telah dilakukan sejak tahun telah berhasil memantapkan tata cara pengadaan barang dan jasa secara lebih berhasil guna dan berdaya guna, bahwa dalam usaha pembinaan dan peningkatan pendayagunaan aparatur negara pada umumnya, dinilai sudah tepat waktunya untuk menerapkan tata cara pengadaan tersebut lingkungan masing masing departemen dan lembaga pemerintah secara fungsional: cc. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mencabut ketentuan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalamdiubah, keputusan presiden nomor tahun tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dalambeberapa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa. mencabut:, sejauh yang menyangkut pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara terkendali oleh tim pengendali pengadaan barang peralatan pemerintah ppp): pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara terkendali oleh ppp departemen lembaga. pengadaan barang barang tertentu yang dilaksanakan secara terpusat oleh sekretariat negara dibawah koordinasi ppp. keputusan presiden nomor tahun tentang tata cara pengendalian dana dan tata cara pelaksanaan pembayaran dalam rangka pengadaan barang peralatan pemerintah.an sy) ny) snn. presiden republik indo kesia apabila pada saat mulai berlakunya keputusan presiden ini masih terdapat permintaan persetujuan terhadap rencana pengadaan barang dan jasa yang belum memperoleh penetapan atau persetujuan ppp atau ppp departemen lembaga, maka permintaan tersebut beserta berkas berkasnya dikembalikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan, rencana pengadaan barang barang tertentu yang dilaksanakan secara terpusat oleh sekretariat negara yang sedang berlangsung, tetap diselesaikan oleh sekretariat negara, belum dilaksanakan oleh sekretariat negara, dilaksanakan sendiri oleh masing masing instansi yang membutuhkannya. pedoman lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai akibat daripada ditetapkannya keputusan presiden ini akan diatur secara tersendiopetercapainya tujuan pembentukan dana pengasuhan putra putri pedalaman irian barat, dan dengan memperhatikan kemajuan pembangunan serta kehidupan rakyat daerah irian barat, dipandang perludan selanjutnya menetapkan peruntukan sisa kekayaaertamakedua sisa kekayaan dana pengasuhan putra putri pedalaman irian barat yang ada pada saat mulai berlakunya keputusan presiden ini, disumbangkan kepada yayasan superstar dan yayasan dharma masing masing sebesar (lima puluh persen) dari jumlah sisa open n1 wat presiden republik indo kesia kekayaan tersebut. ketiga jumlah sisa kekayaan dan pelaksanaan penyampaian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, dilaporkan kepada presiden. keempat keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal januari ditetapkan jakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia ttd soeharto
ntiga ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jamaah sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah)dalam bulan: januari jumlahnya adalah rp. pebruari jumlahnya adalah: rp. maret jumlahnya adalah rp. aprilrestan aka way presiden republik indo kesiatiga ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu rp. (lima puluh tiga ribu dulan. mengingat undang uman ya ny) wat presiden republik indo kesia bab ketentuan umum yang dimaksud dalam keputusan presiden inian ya wat presiden republik indo kesiapr, dprd dan dprd adalahmilihan. ppd ppd ii, pps, pantarlih, dan kpps adalah. panwaslak panwaslak ii, dan. desa kelurahan adalah desa atau kelurahan atau wilayah setingkat desa kelurahan. anri adalah warganegara republik indonesia. tps adalah tempat pemungutan suara. man wat presiden republik indo kesiajumlah anggota dpr yang dipilih dalam pemilihan umum bagi daerah pemilihan timor timur sesuai ketentuan peraturan pemerintah ditetapkan sebanyak banyaknya (empat) orang. jumlah anggota dprd dan dprd yang dipilih untuk masing masing daerah pemilihan propinsi daerah tingkat timor timur ditetapkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah. bab badan penyelenggara pelaksana dalam menentukan susunan, pembentukan, dan tatakerja badan penyelenggara pelaksana pemilihan umum yaitu ppd i ppd ii pps pantarlih kpps dan panwaslak panwaslak ii panwaslakcam propinsi daerah tingkat timor timur berpedoman kepada sampai dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan hal sebagai berikut: dalam hal wilayah kabupaten daerah tingkat belum terbentuk kejaksaan negeri, jabatan ketua panwaslak dilaksanakan oleh kepala inspektorat wilayah kabupaten setempat, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dapat tan dub sai presiden republik indo kesia dilaksanakan karena diwilayah kabupaten tersebut belum diangkat kepala inspektorat wilayah kabupaten, jabatan ketua panwaslak dilaksanakan, mengikutsertakan unsur golkar, pdi, dan partai persatuan dalam susunan keanggotaan ppd dan pps serta panwaslak dan panwaslakcam dalam badan penyelenggara pelaksana pemilihan umum disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan organisasi yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa unsur organisasi yang diikutsertakan tersebutnegara republik indonesia penyelenggaraan pendaftaran pemilih dan jumlah penpencatatan nama pemilih serta keterangan lain mengenai diri pemilih dan pencatatan jumlah penduduk anri dari tiap keluarga untuk tiap desa kelurahan dalam wilayah kerja pantarlih, dilakutimor timur. man pan ya ny) wap presiden republik indo kesiadalam halbab pemungutan suara dan penghitungan suara penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara tps berpedoman kepada sampai dengan dan sampai dengan peraturan pemerintah dengan ketentuan bahwa dalam halopen "aa wappresiden republik indonesia, menimbang: bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya beban tugas dan semakin pentingnya peranan biro pusat statistik dalam menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu menyempurnakan kembali kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja biro pusat statistik: bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi biro pusat statistik, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja biro pusat statistik,memutuskan: menetapkan: keputusan presiden republik indonesia tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja biro pusat statistik. bab kedudukan, tugas, dan fungsi biro pusat statistik yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disingkat bpss dipimpin oleh seorang kepala. bpsketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan, dan keagamaan: dan lain lain: mengadakan daya upaya agar masyarakat menyadari akan tujuan dan kegunaan statistikan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan analisis bidang statistik produksi dan kependudukan, serta bidang statistik distribusi dan neraca nasional: pembinaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan statistikpelaksanaan kerjasama bidang statistik dengan lembaga organisasi lain baik dalam maupun luar negeri, penyajian data kepada pemerintah dan masyarakat dari hasil kegiatan statistik produksi dan kependudukan, serta statistik distribusi dan neraca nasional secara berkala baik dari hasil penelitian sendiri maupun dari data sekunder, penyebarluasan statistik melalui berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung,bab organisasi bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi bps terdiri dari: kepala: wakil kepala, deputi administrasi: deputi perencanaan dan analisis statistik, deputi statistik produksi dan kependudukan: deputi statistik distribusi dan neraca nasional: pusat pendidikan dan pelatihan statistik, perwakilan bps daerah: unit pelaksana teknis. bagian kedua kepala dan wakilbps sesuai dengan tugas dan fungsi bps serta membina aparatur bps agar berdayaguna dan berhasilguna, menentukan kebijakan teknis pelaksanaan bidang statistikserta kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah: membina dan melaksanakan koordinasimelaksanakan kerjasama bidang statistik dengan lembaga organisasi lain baik dalam maupun luar negeri. wakil kepala berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala. wakil kepala bps mempunyai tugas membantu kepala dalam membina dan mengembangkan administrasi bps agar berdayaguna dan berhasilguna, membantu kepala dalam mengkoordinasikan tugas tugas deputi, pusat pendidikan dan pelatihan statistik, dan perwakilan bps daerah: mewakili kepala dalam hal kepala berhalangan: melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala. bagian ketiga deputi administrasi deputi administrasi adalah unsur pembantu pimpinan bidang pembinaan dan pelayanan administrasi,laksanakannyusunan kebijakan bidang pembinaan umum dan pelayanan administrasi lingkungan bps, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, serta penyebarluasan statistik kepada masyarakat, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi, dan tatalaksana, pengelolaan perlengkapan dan perbekalan untuk mendukung tugas dan fungsi bps: pengendalian pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bpskepegawaian dan organisasi, biro perlengkapan dan perbekalan, biro pengendalian. bagian keempat bidang perencanaan dan analisis statistik, yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala. deputi perencanaan dan analisis statistik mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kegiatan perencanaan program dan metodologi statistik, sistem informasi statistik, pengolahan hasil sensus, survai, dan data sekunder, serta menyelenggarakan analisisnyusunan kebijakan bidang perencanaan, sistem informasi statistik, pengolahan data, serta analisis, dan pengembangan statistik, penyusunan perencanaan program dan metodologi statistik dalam rangka pelaksanaan sensus, survei, maupun data sekunder, penyusunan data base statistik, sistem diseminasi data dan informasi statistik lainnya dalam rangka penyusunan sistem informasi statistik: pengolahan hasil sensus, survei, dan data sekunder baik secara manual maupun komputer: penyusunan analisis dan pengembangan teknik statistik: pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala. deputi perencanaan dan analisis statistik terdiri dari biro perencanaan program dan metodologi: biro sistem informasi statistik, biro pengolahan data, biro analisis dan pengembangan. bagian kelima bidang statistik produksi dan kependudukan, yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala. deputi statistik produksi dan kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinyusunan kebijakan bidangningkatan mutu data statistik pertanian, industri, konstruksi, pertambangan dan energi, kesejahteraan rakyat serta statistik demografi dan ketenagakerjaan sehingga makin lengkap, akurat, dan tepat waktu: penyerangan, pemeliharaan sistem, dan peningkatan kecermatan dataproduksi dan kependudukan terdiri dari: biro statistik pertanian: biro statistik industri: biro statistik kesejahteraan rakyat, biro statistik demografi dan ketenagakerjaan. bagian keenam bidang statistik distribusi dan neraca nasional, yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala. deputi statistik distribusi dan neraca nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kegiatan statistik harga dan keuangan, perdagangan dan jasa, serta neraca nasional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud deputi statistik distribusi dan neraca nasional menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan bidang pelaksanaan kegiatan statistik harga dan keuangan, statistik perdagangan dan jasa, neraca produksi, serta neraca konsumsi dan akumulasi, pelaksanaan kegiatan statistik harga dan keuangan, perdagangan dan jasa, penyusunan neraca produksi, serta penyusunan neraca konsumsi dan akumulasi, peningkatan mutu, sehingga makin lengkap, akurat dan tepat waktu, penyerangan, pemeliharaan sistem dan peningkatan kecermatandistribusi dan neraca nasional terdiri dari: biro statistik harga dan keuangan, biro statistik perdagangan dan jasa: biro neraca produksi: biro neraca konsumsi dan akumulasi. bagian ketujuh pusat pendidikan dan pelatihan statistik pusat pendidikan dan pelatihan statistik yang selanjutnya disebut pusdiklat statistik, adalah unsur penunjang tugas dan fungsi bps bidang pendidikan dan pelatihan statistik, yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala. pusdiklat statistik dipimpin oleh seorang kepala pusat. pusdiklat statistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan statistik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedelapan perwakilan bps daerah perwakilan bps daerah adalah instansi vertikal bps. pada tingkat propinsi dapat dibentuk perwakilan bps yang disebut kantor statistik propinsi, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh gubernur kepala daerah tingkat sedangkan secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada kepala. pada tingkat kabupaten kotamadya dapat dibentuk cabang perwakilan bps yang disebut kantor statistik kabupaten kotamadya, yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh bupati walikotamadya kepala daerah tingkat ii, sedangkan secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada kepala kantor statistik propinsi. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka pelaksanaan operasional lapangan, pada tingkat kecamatan dapat diadakan seorang atau lebih petugas sebagai mantri statistik. jumlah petugas sebagaimana dimaksud dalam ini disesuaikan dengan beban kerja. mantri statistik dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh camat setempat, sedangkan secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada kepala kantor statistik kabupaten kotamadya. bagian kesembilan unit pelaksana teknis dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi bps, lingkungan bps, kepangkatan, dan pemberhentian kepala dan wakil kepala adalah jabatan eselon ia. deputi adalah jabatan eselon dan setinggi tingginya eselon la. kepala biro dan kepala pusat adalah jabatan eselon ila. kepala kantor statistik propinsi adalah jabatan setingkat eselon ii. kepala kantor statistik kabupaten kotamadya adalah jabatan setingkat eselon iii. pejabat fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala diangkat dan diberhentikan oleh presiden. wakil kepala diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul kepala. deputi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul kepala. pejabat eselon diangkat dan diberhentikan oleh menteri sekretaris negara atas usul kepala. pejabat eselon iii bawah diangkatdalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bps dibebankan kekesama yang dapat dipergunakan untuk pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi bps, dan yang tatann hettim pencari fakta kasus meninggalnya munirtugas tim pencari fakta kasus meninggalnya munir yang dibentuk dengan keputusan presiden nomor tahun belum selesai seluruhnya, maka dipandang perlu memperpanjang masa tugas tim pencari fakta kasus meninggalnya munirmbentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya munir, memutuskan menetapkan perpanjangan masa tugas tim pencari fakta kasus meninggalnya munir. masa tugas tim pencari fakta kasus meninggalnya munir sebagaimana dibentuk dengan keputusan presiden nomor tahun tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya munir diperpanjang selama (tiga) bulanalembanglemblembwalikota kepala daerah kotapraja palembang palembang, sukarnopos, telegram dan telepon tertanggal juni u i dan tanggal november u l jang antara lain mempermaklumkan bahwa pada tanggal november diketahui bahwa kiriman uang sebesar rp. dari kantorpos dan telegram pembantu jogjakarta untuk kantorpos dan telegram pembantu kawasan tidak terdapat kantorpos terakhir ini dalam hal ini pengurus kantorpos dan telegram pembantu kawasan martopuspito tidak bebas dari tuduhan kesalahan pengabaian pekerdjaan atau kelalaian, hal mana diakui dalam surat keterangan tanggung jawab mutlaknya jang menyatakan kesanggupannja untuk melunasi jumlah kerugian negara sebesar rp. tersebut dengan angsuran tiap bulannya rp. il. surat direktur jenderal pos, telegram dan telepon tanggal agustus jang antara lain mempermaklumkan bahwa jang bersangkutan hingga bulan juni dengan tertib telah menganggur sampai jumlah rp. jang bersangkutan mengajukan surat permohonannya agar dapat diberikan pembebasan sebagian dari jumlah kerugian negara jang harus belajar tii. surat dewan pengawas keuangan tertanggal desember tgr jang menyatakan tidak berkeberatan atas pemberian pembebasan sejumlah rp. dari pembayaran jumlah kerugian negara sebesar rp. tv. surat menteri perhubungan darat, pos, telekomunikasi dan pariwisata tanggal pebruari menimbang bahwa menurut penyelidikan tak ada tanda tanda keterangan jang dilakukan oleh jang bersangkutan bahwa berhubung dengan itu terdapatlah cukup alasan untuk memberi pembebasan kepada sdr. martopuspito sebesar rp. jawabkan kepadanya sebesar rp.martopuspito, pengurus kantorpos dan telegram pembantu kawasan, diberi pembebasan dari pembayaran sebesar rp. (seribu rupiah) jaitu sebagian dari jumlah kerugian negara sebesar rp. jang dipertanggung jawabkan kepadanya. man naz my sehat pip presiden republik indonesia salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada badan pemeriksa keuangan bogor, menteri keuangan djakarta, thesaurus jenderal djakarta, thesaurus negara, biro urusan anggaran,, bagian keuangan) (3x), direktur jenderal pos, telegram dan telepon bandung (3x), jang bersangkutan dengan perantaraan direktur jenderal pos, telegram dan telepon bandung. ditetapkan djakarta pada tanggal pebruari presiden republik indonesia menteri pertama tt.d. juanda
klm ."'" ,l'" ,;_ '.~" . uenetnplcan terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini pertama: memberhen'ikan dengan bo'r mab dari" kanggo than m.p.r.s. golongan r ya a:nglmtan r at let. kol. pens. noerdin nrj?l2456, (pa1 d.am i iskandar muda) let. kol. pens. soekarno, urp.l6599, (pa'j'. illi dam vii diphone goro) kol. 11lt h1g s1t.e hill? (kami~dam ii s ul'l itr.r); let. kol. soepardjo ni1j?l4529 (pajvlen dam vrr diponegoro) dengan pernyataan terima masih i'pemerintah atas jasa jasa mereka terhadap negara; mengangkat sebagai anggota if. i).r. golong san karya anglica'lian darat untu1c mengganti mereka tersebut serta1via":" brig. djent. a.j. blestari, sebagai penggant~ let. kol. pens. noerdin iaj. djent. waluyo l'uspojudo, sebaga.:i penggal11.~i jei.~. kol. pens. soekarno; l'ii an: penetapan presiden tahun keputusan presiden tahun pasal alat (l) lubang undang besar; iv :3rj,widjaja), ""'~i bahwa brig. den. a.j. blestari taj end. wi],u ij11sp kolonel mat mun mur at: hp.lle185 (j~ang])a1vi dan let kol. ular1anu nhj? ol42 (l") am8n. i viii brawl djaja) dipandang memenuhi syarat syarat untuk diangkat sebagai ang kota m.p.r.s. golong an karya angkatan darat; sura t; llen teri pa lima angkatan dara t tanggal pebruari ~i!;\~~~; l964; .'''\~:~~i "~~"';'r.~ bahwa perlu member be rrb kan or a.ng anggota golongan j(a. tya;~ arg lat.an dar dari lccn.anggota.e.nn m.p. berhubung dengan: orang dari mer eka telah ber het dari ang cat da.r at ka rena .pensiun, dan orang lagi dari mereka 'telah diangkat dalam jabatan lain; bahwa untu1c meng lowongan lceanggo than "m.ij.r.s. karena hnl tersebut diatas, perlu menunjuk beber.pa orang dari angkatan darat sebagai penggantinya sebagai a.anggota m.p. kami, plt ide rep1idi,ik ind olm keputus alt presiden milik ind olm sia tahi dif1964 . presiden ~e:p ue' indonesia mengi:nat membuat \_" 'i :;.,'t:, .>; f~:~~'. .:~'!;" sukarno t.d. ditetapkan djakarta pada tangga1 maret presiden republik indonesia pe11'ik.ah keputusan 1ni amp a.l kan lce jang r ke t.ngan urut lle tia.b dan dipergunakan aeb e.ge. mana mea+ lnj said ut.u lari a.mpa can ulc lle t.a.hu.t. kepada par a wald_1 l)perdana r.1menteri, pe.r men ter ket ura dm.an per wa ic.tenn ro.lcj go'cong bojong, pimpinan l\'b.djenis r mua awet aua lcj sementara, pimpinan diperas, secret liat d.p.il g.r. dan rit.p.h.s., secretary juga .do terner ikta eng ell:l .i, door. k0101181 r,'fn rmm mur at; l'ffi'). ]_685, sebagai orig ganti k010ne1 lung si1;cpu, dan let. k01. 'h. sukardanll sebagai peng ganti kol. soeparcljo. dengan ent a.hwa lad alma perabot dj: l1ca dikemudian elj tcrdnpai; kew1 jrllsn k.out donn ill ftv presiden republik indonesia :).
presiden republik indonesiamemiliki peranan yang besar dalam menyejahterakan kehidupan bangsa serta mampu mendorong terciptanya kemandirian bangsa dan peningkatan daya saing, bahwa untuk lebih mengefektifkan dewan teknologi informasi dan komunikasi nasional yang dibentuk dengperlu menyempurnakan tugas dan susunan keanggotaan. membentuk dewan teknologi informasi dan komunikasi nasional, yang selanjutnya disebut dewan tik nasional. dewan tik nasional sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional,masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta memberdayakan masyarakat, dan memberikan . presiden republik indonesia memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien. susunan keanggotaan dewan tik nasional sebagaimana dimaksud dalam terdiri atasperencanaan pemda merangkap anggota agunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional, anggota menteri komunikasi dan informatika: menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri perindustrian, menteri kesehatan: menteri keuangan, menteri riset dan teknologi, menteri pariwisata dan ekonomi kreatif: dan sekretaris kabinet. tim. ha, presiden republik indonesia tim pelaksana ketua dr. ing. ilham akbar habibie, m.b.a, wakil ketua wakil menteri perencanaan pembangunan nasional, sekretaris direktur jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika, kemenag rian komunikasi dan informatika: wakil sekretaris muhammad andy zaky, wakil sekretaris mira tayyiba, anggota deputi bidang komedi nasi infrastruktur dan pengembangan wilayah, kementerian koordinator bidang perekonomian, direktur jenderal apli kasi informatika, semen tarian komunikasi dan informatika: sekretaris jenderal kementerian kesehatan, sekretaris jenderal kementerian perdagangan, direktur jenderal ang garan, kementerian keuangan, sekretaris . presiden republik indonesia sekretaris kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepala pusat teknologi informasi dan komuni kasi, kementerian sendi ikan dan kebudayaan, ketua umum masyarakat telematika indonesia: wakil ketua umum bidang ict dan penyiar an, kamar dagang dan industri indonesia, amir bamboo, sylvia marlin, indra utomo, hari sungkar, garuda subordo, zainal hasibuan: verano nasution, dan asin sasongko sastrosubroto. tim penasihat: ketua umum kamar dagang dan industri indonesia: ketua komite inovasi indonesia: ketua komite ekonomi indonesia: rektor. presiden republik indonesiadirektur utama telekomunikasi indonesia tbk, direktur utama indosat tbk, direktur utama axiata tbk: dan para pakar dan praktisi baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh ketua harian tim pengarah. tim mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (stakeholders) bidang industri teknologi dan informasi, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh ketua harian tim pengarah. dalam hal dipandang perlu, ketua harian tim pengarah dapat menambah keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mendukung pelaksanaan tugas dewan tik nasional sebagaimana dimaksud dalam dapat dibentuk kelompok kerja dan sekretariat dewan tik nasional. tugas . presiden republik indonesia tugas dan susunan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat dewan tik nasional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua harian tim pengarah. dewan tik nasional menyelenggarakan rapat pleno paling kurang (dua) kali dalam satu tahun yang dipimpin oleh ketua tim pengarah. rapat koordinasi teknis dapat diselenggarakan bila diperlukan paling kurang (tiga) bulan sekali, yang dipimpin oleh wakil ketua tim pengarah atau ketua harian tim pengarah. tim pengarah. dewan tik nasional dalam pelaksanaan tugasny. ha, presiden republik indonesia segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dewan tik nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dengan ditetapkannya keputusan presiden ini makahasil pekerjaan dewan teknologi informasi dan komunikasi nasional yang dibentuk berdasarkserahkan dan dilanjutkan oleh dewan tik nasional sesuai dengan ketentuan keputusan presiden iniibnu purna
te)langsungan fungsi prasarana sumber daya air yang telah dibangun pada wilayah sungai toba asahan, wilayah sungai serayu bogowonto, dan wilayah sungai jratunseluna, perlu dilaksanakan upaya operasi dan pemeliharaan: bahwa untuk melaksanakan upaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah dapat menugaskan perusahaan umum perum) jasa tirta yang merupakan badan usaha milik, negara bidang pengelolaan sumber daya air untuk melaksanakan pengusahaan sumber daya air permukaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup, bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tentang perusahaan umum perum) jasa tirta mengatur bahwa, perubahan wilayah kerja perusahaan umum perum) jasa tirta ditetapkan dengan keputusan presiden, berdasarkan usul menteri teknis dan pertimbangan menteri: bahwa . nay a9,perlu menetapkan penambahan wilayah kerja perusahaan umum keputusan presidekeputusan presiden nomor tahun tentang penetapan wilayah sungai,. . presiden republik indonesia menambah wilayah kerja perusahaan umum perum) jasa tirta dalam. dilaksanakan oleh perusahaan umum perum) jasa tirta sesuai denganan peraturan perundang undangan bidang sumber daya air. . psi pan a. bidang perekonomian, serat bti iradiasi da,
presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang hari ik indonesia dan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi, bahwa sebagai negara kepulauan, indonesia memiliki potensi perikanan yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari, bahwa selama ini pemangku kepentingan bidang perikanan telah memperingati tanggal november sebagai hari perikanan dunia world fisheries day),ikaikan nasional. pertama menetapkan tanggal november sebagai hari ikan nasional. kedua hari ikan nasional bukan merupakan hari libur. ketiga:tan,uat, nu) presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia tahun tentang perubahan peraturan masa berlakunya bonus ekspor presiden republik indonesia, menimbang bahwa dianggap perlu mengambil langkah langkah yang lebih disesuaikan dengan perkembangan kers serta tata tiara dijual beli b.e. jang tertib mengingat undang undang dasar alat ketetapan mars xxxiii mars ketetapan mars xxii mars undang undang tahun keputusan presiden tahun mendengar dewan stabilitas ekonomi nasional memutuskan: menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang perubahan peraturan masa berlakunya bonus ekspor. jangka waktu berlakunya bonus ekspor selama tiga bulan taklim seperti jang ditetapkan dalam keputusan presidium kabinet dikira aa tanggal mei alat dirubah mendjadi duapuluh satu hariadhi tanggal bonus ekspor. bonus ekspor jang sudah kadaluarsa dibeli oleh bank sentral. bank sentral menetapkan kers pembeliannya. . muat, mean nan presiden republik indonesia bonus ekspor jang pada hari mulai berlakunya keputusan ini masih mempunyai sisa jangka waktu berlaku jang lebih dari hari, mendjadi kadaluwarsa pada hari dua puluh dua sesudah hari mulai berlakunya keputusan ini dengan akibat seperti tersebut dalam keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya..n.bu dhabi, persatuan emirat arab pada tanggal sampai dengan januari o2omengingatll dan atau kenegaraan abu dhabi, persatuan emirat arab pada tanggal sampai dengan januari 2o2odua ketigajoko widodo rrd januari
eresiden tahun era amanat u7pp pemrakarsa perpres tentang ikatan dinas mengatur tentang ikatan dinas pertama yang masa tahun tentang kepolisian keanggotaan polri berlakunya (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi kepolisian negara republik republik indonesia anggota polri dan dituangkan dalam bentuk surat indonesia perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang calon anggota polri sebelukatan dinas polri idp)truktur organisasi rumah sakit tahun tentang kementerian sakit tugas dan fungsi unsur organisasi rumah sakit rumah sakit kesehatan besaran organisasi organisasi rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah presiden republik indonesia n0.| judul ) materimuatan amanat pp pemrakarsa spp ss. . perpres tentang sertifikasi bendahara pelaksanaan sertifikasi tahun tentang kementerian pada satuan kerja pengelola anggaran syarat peserta ujian sertifikasi tata cara pelaksanaan keuangan pendapatan dan belanja negara tunjangan sertifikasi kepada bendahara anggaran, pendapatan dan penyelenggara sertifikasi belanja negara perpres tentang lembaga penerbangan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan. tahun tentang lembaga dan antariksa nasional organisasi: susunan organisasi, kepala, sekretariat keantariksaan penerbangan dan utama, deputi bidang penginderaan jauh, deputi bidang antariksa nasionalyang menyebutkan bahwa: penerbangan, unsur pengawas, unsur pendukung dan ketentuan mengenai tugas, unit pelaksana teknis, serta jabatan fungsional fungsi, kewenangan, dan tata kerja susunan organisasi lembagkeantariksaan nasional tahun tentang lembaga penyelenggaraan keantariksaan visi dan misi penyelenggaraan keantariksaan keantariksaan penerbangan dan tujuan dan sasaran penyelenggaraan keantariksaan antariksa nasional kebijakan penyelenggaraan keantariksaan menyebutkan bahwa: rencana strategi penyelenggaraan keantariksaan induk sebagaimana dimaksud peta rencana strategis jangka pendek, menegah dan pada ditetapkan oleh panjang penyelenggaraan keantariksaan presiden melalui usulan menteri rencana pendanaan dan implementasi rencana induk yang mengoordinasikan lembaga keantariksaan nasional pengawasan dan pengendalian ketentuan penutupsulawesi utara, provinsi gorontalo, dan rencana pola ruang nasional provinsi sulawesi tengahaceh dan provinsi sumatera utarainduk penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika tahun tentang badan penyelenggaraan meteorologi, nasional meteorologi, klimatologi, dan meteorologi klimatologi klimatologi, dan geofisika visi dan misi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, geofisika. dan geofisika dan geofisika tujuan dan sasaran penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika kebijakan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika strategi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika peta rencana strategis penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika pengawasan dan pengendalian presiden republik indonesia era amanat du7pp pemrakarsa ketentuampenutup loo perpres tentang kebijakan dan strategi kebijakan dan program pengurangan dan penanganan tahun tentang kementerian nasional dalam pengelolaan sampah sampah pengelolaan sampah rumah lingkungan hidup dan upaya pengurangan timbunan sampah tangga dan sampah sejenis kehutanan penentuan prioritas jenis sampah sampah rumah tangga kurun waktu yang ditentukan untuk penanganan sampah perpres tentang lembaga pencegahan pembentukan tahun tentang kementerian dan pemberantasan perusakan hutan susunan keanggotaan pencegahan dan pemberantasan lingkungan hidup dan tugas dan kewenangan perusakan hutan kehutanan kedudukan dan tanggung jawab tata cara pelaksanaan tugas lembaga perpres tentang pengadaan teknologi batasan keadaan tertentu sebagai syarat pemerintah tahun tentang kementerian industri melalui proyek putar kunci untuk dapat melakukan pengadaan teknologi industri perindustrian perindustrian melalui proyek putar kunci kewajiban penyedia teknologi dalam proyek putar kunci untuk melakukan alih teknologi kepada pihak domestik pembiayaan pengadaan proyek putar kunci pengelolaan proyek putar kunci perpres tentang kebijakan industri arah dan tindakan untuk melaksanakan rencana induk tahun tentang kementerian nasional pembangunan industri nasional ipin) yang disusun perindustrian perindustrian untuk jangka waktu (lima) tahun, antara lain memuat: sasaran pembangunan industri fokus pengembangan industri tahapan capaian pembangunan industri pengembangan sumber daya industri pengembangan sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan industri presiden republik indonesia merga amanat du7pp pemrakarsa ig. fasilitas fiskal dannonfiskal ' ) |ooo perpres tentang industri yang memiliki kriteria dan perizinan tahun tentang kementerian keunikan dan merupakan warisan perlindungan dan pelestarian perindustrian perindustrian budaya bangsa dan industri menengah pemberdayaan tertentu yang dicadangkan pemberian fasilitas. pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional peran serta masyarakat pengawasan dan pengendalian penyelesaian sengketa perpres tentang penetapan kondisi batasan krisis ekonomi nasional tahun tentang kementerian dalam rangka penyelamatan industri yang diselamatkan perindustrian perindustrian perekonomian nasional melalui sektor besaran biaya industri jangka waktu penyelamatan instansi yang melaksanakan penyelamatan evaluasi atas penyelamatan krisis ekonomi tersebut perpres tentang pemberian mengatur pemberian penghargaan kepada perorangan, tahun tentang kementerian penghargaan bidang kepariwisataan organisasi pariwisata, lembaga pemerintah serta badan kepariwisataan pariwisata usaha yang berprestasi luar biasa berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan kepeloporan dan pengabdian bidang pariwisata bentuk penghargaan berupa pemberian piagam, uang atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat perpres tentang pemberian insentif mengatur pemberian insentif kepada pengusaha dan atau tahun tentang kementerian kepada pengusaha dan atau masyarakat masyarakat dalam pembangunan pariwisata pulau kecil kepariwisataan pariwisata dalam pembangunan pariwisata pulau kecilinduk pembangunan pencarian dan pertolongan nasional yang tahun tentang basarnas pencarian dan pertolongan memuat: pencarian dan pertolongan badan pencarian dan visi pertolongan) misi tujuan sasaran rencana pembangunan pencarian dan pertolongan nasional memperhatikan: rencana pembangunan nasional rencana pembangunan daerah kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi arah dan strategi pembangunan pencarian dan pertolongan nasional meliputi: operasi pencarian dan pertolongan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan sistem pencarian dan pertolongan jangka waktu pembangunan pencarian dan pertolongan nasional: jangka waktu tahun dapat diperpanjang tahun penutup perpres tentang badan nasional mengenai pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, struktur tahun tentang basarnas pencarian dan pertolongan organisasi, dan tata kerja badan nasional pencarian dan pencarian dan pertolongan badan pencarian dan pertolongan pertolongan) presiden republik indonesia n0.| judul ) materimuatan amanat pp pemrakarsa perpres tentang perubahan atas menambahkan pimpinan dan anggota dewan tahun kementerian perpres tahun tentang perwakilan rakyat daerah dprd) sebagai salah satu tentang jaminan sosial kesehatan jaminan kesehatan peserta penerima upah nasional penyesuaian ketentuan iuran bagi keluarga yang suami dan istrinya pekerja penerima upah ketentuan pindah manfaat bagi peserta yang telah memilih iuran dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas tertentu pengaturan obat dan alat kesehatan program, termasuk alat kontrasepsi fasilitas kesehatan bukan milik pemerintah, terkait kebutuhan dan kecukupan tahun pengadaan, distribusi, dan tata caranya tentang badan perluasan manfaat jaminan kesehatan, seperti dengan penyelenggaraan jaminan menambahkan pelayanan akibat ketergantungan sosial narkotika dan atau alkohol serta pelayanan medis akupuntur dalam pelayanan kesehatan yang dijamin huruf penyesuaian ketentuan cara pembayaran kapital kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah non bold dan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah pusat pengaturan tentang moral hazard, waste, abuse dan fraud, termasuk upaya pencegahan, deteksi dini, penindakan, prosedur pengawasan, sanksi administrasi, dan denda bagi pelaku fraud presiden republik indonesia uea amanat du7pp pemrakarsa perpres tentang tata cara pemilihan keanggotaan dan persyaratan anggota dewan pengawas tahun tentang kementerian dan penetapan anggota dewan pengawas dan direksi bpjs kesehatan badan penyelenggaraan kesehatan dan anggota direksi serta calon panitia seleksi pemilihan dewan pengawas dan direksi jaminan sosial pengganti antar waktu dewan pengawas bpjs kesehatan dan direksi badan penyelenggara tata cara pemilihan dan penetapan dewan pengawas jaminan sosial kesehatan dan cara pemilihan dan direksi bpjs kesehatan tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu dewan pengawas dan atau direksi bpjs pembiayaan perpres tentang konsil tenaga susunan organisasi konsil tahun kementerian kesehatan indonesia keanggotaan konsil tentang keperawatan kesehatan unsur unsur keanggotaan konsil tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan tahun pergantian antar waktu anggota konsil tentang tenaga kesehatan perpres tentang pedoman perencanaan kependudukan dan atau penyediaan tahun tentang kementerian penyelenggaraan perkembangan parameter perkembangan kependudukan kesehatan kependudukan dan pembangunan analisis dampak kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga kerjasama pendidikan kependudukan keluarga berencana, dan sistem penanganan isu isu kependudukan informasi keluarga penyelenggaraan keluarga berencana pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perpres tentang perubahan atas besaran tunjangan kinerja bagi ketua, wakil ketua, sek tahun tentang kementerian perpres tahun tentang retoris, anggota, dan tenaga sensor lembaga sensor film lembaga sensor film pendidikan dan tunjangan kerja bagi ketua, wakil tanggal pemberian tunjangan kinerja kepada ketua, kebudayaan ketua, sekretaris, dan anggota lembaga wakil ketua, sekretaris, anggota, dan tenaga sensor presiden republik indonesia era amanat du7pp pemrakarsa sensor film lembagasensorflm look perpres tentang tata cara pemilihan organ badan penyelenggara jaminan sosial tahun tentang kementerian dan penetapan anggota dewan pengawas keanggotaan dan persyaratan dewan pengawas dan ketenagakerjaan tenaga kerja dan anggota direksi serta calon direksi pengganti antar waktu dewan pengawas tata cara pemilihan dan penetapan dewan pengawas dan direksi badan penyelenggara dan direksi, tata cara pemilihan dan penetapan calon jaminan sosial ketenagakerjaan anggota pengganti antar waktu dewan pengawas dan direksi badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan perpres tentang kelengkapan pengaturan tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tahun tentang kementerian organisasi, mekanisme dan pembiayaan mekanisme kpai perubahan atas pemberdayaan komisi perlindungan anak indonesia pembiayaan kpai tahun tentang perempuan perlindungan anak perlindungan anak perpres tentang percepatan langkah dan strategi pemenuhan hak dan perlindungan tahun tentang kementerian pelaksanaan kabupaten dan kota layak anak melalui pengembangan kabupaten kota layak anak perubahan atas pemberdayaan anak pembagian peran para pihak dalam pengembangan tahun tentang perempuan kabupaten kota layak anak perlindungan anak perlindungan anak perpres tentang penetapan daerah penetapan kabupaten daerah tertinggal tingkat tahun tentang kementerian desa, tertinggal nasional berdasarkan kriteria, indikator dan sub percepatan pembangunan pembangunan daerah indikator ketertinggalan daerah daerah tertinggal tertinggal, dan penetapan kabupaten daerah tertinggal dilakukan setiap transmigrasi (lstrategi nasional strategi nasional percepatan pembangunan daerah tahun tentang kementerian percepatan pembangunan daerah tertinggal strana ppt) memuat arah kebijakan dan percepatan pembangunan desa, pembangunan tertinggal strana ppt) strategi dalam rangka percepatan pembangunan daerah daerah tertinggal daerah tertinggal, dan tertinggal secara nasional transmigrasi strana ppt dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana strategis kementerian lembaga terkait tingkat pusat, yang selanjutnya dijabarkan dalam penyusunan rencana aksi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal strana ppt menjadi pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal baik tingkat provinsi maupun tingkatpembangunan antarwilayah perpres tentang rencana aksi nasional rencana aksi nasional percepatan pembangunan tahun tentang kementerian percepatan pembangunan daerah daerah tertinggal ran ppt) memuat rencana program percepatan pembangunan desa, pembangunan tertinggal ran ppt) dan kegiatan quick wins dan prioritas dalam rangka daerah tertinggal daerah tertinggal, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal tingkat transmigrasi nasional ran ppt dijadikan pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah rkp) dan rencana kerja kementerian lembaga terkait tingkat pusat setiap tahunnya, yang merupakan penjabaran dari strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal presiden republik indonesia uea amanat du7pp pemrakarsa ran ppt dijabarkan dalam rencana pendanaan jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi danantarwilayah perpres tentang dewan insinyur mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen, tahun tentang kementerian indonesia dan jumlah anggota serta pendanaan keinsinyuran riset, teknologi, dan pendidikan tinggi perpres tentang hak keuangan ketua, hak keuangan ketua, wakil ketua dan anggota majelis tahun kementerian wakil ketua dan anggota majelis pertimbangan tenaga nuklir ketenaganukliran riset, teknologi, dan pertimbangan tenaga nuklir pendidikan tinggi perpres tentang kebijakan strategis rancangan kebijakan strategis nasional pembangunan tahun tentang kementerian nasional pembangunan ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi tahun sistem nasional penelitian, riset, teknologi, dan pengetahuan dan teknologi tahun pengembangan, dan penerapan pendidikan tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi perpres tentang persyaratan dan tata persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tahun tentang kementerian cara serta jumlah pemberian uang tunai penyelenggaraan kesejahteraan sosial tunai sosial presiden republik indonesia top era amanat u7pp pemrakarsa perpres tentang persyaratan dan tata persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan tahun tentang kementerian cara serta besaran tunjangan berkelanjutan bagi perintis kemerdekaan dan keluarga penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan bagi perintis kemerdekaan pahlawan sosial dan keluarga pahlawan perpres tentang sistem penguatan tujuan, prinsip dan sasaran sistem penguatan tahun kementerian kesetiakawanan sosial nasional kesetiakawanan sosial nasional sosial strategi dan jalur penguatan upaya penguatan mekanisme penyelenggara dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota kelembagaan, koordinasi, sarana dan prasarana pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan ketentuan peralihan dan penutup perpres tentang badan penyelenggara ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tahun tentang kementerian jaminan produk halal bijih) susunan organisasi serta pembiayaan badan jaminan produk halal agama penyelenggara jaminan produk halal perpres tentang badan pengelola pembentukan, susunan organisasi, tata cara tahun tentang kementerian keuangan haji pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pengelolaan keuangan haji agama pelaksana keuangan haji syarat dan tata cara pengangkatan pegawai bpk syarat umum dan syarat khusus anggota pelaksana pengganti antar waktu anggota badan pelaksana tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu presiden republik indonesia uea amanat du7pp pemrakarsa perpres tentang badan ketahanan melaksanakan tugas pemerintah bidang pangan tahun tentang kementerian pangan pangan pertanian perpres tentang honorarium bagi penerima honorarium pengawas haji indonesia tahun tentang kementerian ketua, wakil ketua, dan anggota komisi besaran honorarium penyelenggaraan ibadah haji agama pengawas haji indonesia penetapan pelaksanaan pemberian honorarium tidak secara tegas) perpres tentang tata cara penetapan jenis energi yang terkait dengan kondisi krisis dan tahun tentang kementerian dan penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi energi energi dan sumber daya darurat energi kondisi krisis energi dan darurat energi berdasarkan mineral kriteria teknis operasional kondisi krisis energi dan darurat energi berdasarkan kriteria nasional tata cara penetapan kondisi krisis dan darurat energi tindakan penanggulangan kondisi krisis energi dan darurat energi presiden republik indonesia era amanat uu7pp pemrakarsa perpres tentang tunjangan jabatan urgensi tunjangan jabatan fungsional arsiparis tahun arsip nasional fungsional arsiparis besarnya tunjangan jabatan arsiparis tentang kearsipan tata cara pemberian tunjangan pencabutan ketentuan yang mengatur tunjangan tahun jabatan fungsional arsiparis sebelumnya bentang jabatan fungsional perpres tentang tunjangan profesi jabatan arsiparis sebagai profesi tahun tentang arsip nasional arsiparis urgensi tunjangan profesi arsiparis pelaksanaan tahun besarnya tunjangan profesi tentang kearsipan tata cara pemberian tunjangan profesi perpres tentang pelaksanaan hak anak tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi tahun tentang kementerian korban dan anak saksi dalam lembaga sistem peradilan pidana anak hukum dan ham tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi luar lembaga perpres tentang rencana aksi nasional materi yang diatur dalam rancangan peraturan presiden rencana aksi nasional hak kementerian hak asasi manusia indonesia tahun tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun asasi manusia indonesia tahun hukum dan ham antara lain: sebagaimana diatur tujuan dan program saham dalam peraturan presiden pelaksana, penanggungjawab dan sekretariat saham tahun tentang rencana pelaksanaan program saham aksi nasional hak asasi manusia indonesia tahun telah berakhir sehingga presiden republik indonesia era amanat uu7pp pemrakarsa perlu dilanjutkan dengan rencana aksi nasional hak asasi manusia indonesia tahun perpres tentang kedudukan, susunan kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan susunan tahun tentang kementerian organisasi, tugas, fungsi, dan organisasi sekretariat jenderal perubahan atas hukum dan ham wewenang sekretaris jenderal lembaga tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris tahun tentang perlindungan saksi dan korban jenderal perlindungan saksi dan korban tata kerja sekretariat jenderal pembentukan perwakilan lps daerah 16d perpres tentang pencabutan atas mencabut keputusan presiden tahun tentang untuk melaksanakan putusan kementerian keputusan presiden tahun perlakuan terhadap mereka yang terlibat g.30s pki p hum hukum dan ham tentang perlakuan terhadap mereka golongan dan menyatakan bahwa keputusan presiden mengenai uji materiil terhadap yang terlibat .s pki golongan tersebut tidak berlaku terhitung sejak tanggal keppres tahun diundangkannya peraturan presiden ini tanggal juni tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat pki gol. dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tanggal agustus kementerian koordinator bidang polhukam yang menyepakati pencabutan keppres tahun tersebut dengan menerbitkan perpres presiden republik indonesia era amanat su7pp pemrakarsa bks keimigrasian hukum dan ham jangka waktu pemberian bks penentuan tempat bandara yang dapat dijadikan pintu masuk indonesia bagi wisatawan mancanegara tersebut perpres tentang kebijakan umum perencanaan, penyelengaraan, dan pengawasan sistem tahun tentang kementerian pertahanan negara tahun pertahanan negara pertahanan negara pertahanan perpres tentang program pembangunan pelaksanaan program pembangunan kapal selam tahun kementerian kapal selam tentang pertahanan negara pertahanan tahun tentang industri pertahanan perpres tentang pengamanan objek ciri ciri objek vital nasional dan objek vital nasional tahun kementerian vital nasional yang bersifat strategis tentang kepolisian negara pertahanan penyelenggaraan pengamanan republik indonesia kewenangan dan tanggung jawab tahun tentang pertahanan negara tahun tentang tentara nasional indonesia tahun tentang wilayah negara tahun tentang penataan wilayah pertahanan negara perpres tentang pembentukan instansi kedudukan dan tugas perpres tahun kementerian vertikal kementerian pertahanan organisasi, eselonisasi, dan tata kerja tentang instansi vertikal pertahanan administrasi kementerian pertahanan presiden republik indonesia uea amanat uu7pp pemrakarsa ''''' '#' '#'' : perpres tentang pengiriman kontingen pembentukan dan penugasan pasukan tni dalam rangka tahun kementerian garuda satgas heli mi tni manusia pengalihan pengiriman kontribusi satgas heli mi tni pertahanan pada misi pemeliharaan dunia mali dari misi misi named manusia tahun perpres tentang jabatan fungsional kategori dan kriteria jabatan fungsional tahun tentang kementerian tentara nasional indonesia jenis jabatan fungsional administrasi prajurit tni pertahanan jenjang jabatan fungsional tunjangan jabatan fungsional pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional pembinaan jabatan fungsional jabatan dan pangkat perpres tentang pengiriman pengertian dan tujuan pengiriman pasukan misi tahun tentang kementerian pasukan kontingen penjaga perdamaian pemeliharaan perdamaian hubungan luar negeri luar negeri pertimbangan pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian personalia pasukan misi pemeliharaan perdamaian penarikan pasukan dari suatu misi pendanaan yang ditanggung pemerintah perpres tentang perubahan atas persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran tahun tentang kementerian perpres tahun tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk administrasi kependudukan dalam negeri kependudukan dan catatan sipil persyaratan dan tata cara pencatatan sipil penetapan denda administratif dan biaya pelayanan perpres tentang perubahan atas pengaturan mengenai tugas, fungsi, kedudukan dan tahun tentang kementerian perpres tahun tentang dewan keanggotaan dprd pemerintahan daerah dalam negeri pertimbangan otonomi daerah presiden republik indonesia era amanat su7pp pemrakarsa perpres tentang lembaga administrasi fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga administrasi tahun tentang kementerian pan dan negara negara aparatur sipil negara lan perpres tentang badan kepegawaian fungsi, tugas, dan kewenangan badan kepegawaian tahun tentang kementerian pan dan negara negara aparatur sipil negara bkn perpres tentang jenis jabatan yang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah tahun tentang kementerian pan dan dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja aparatur sipil negara dengan perjanjian kerja perpres tentang sekretariat komisi organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja tahun tentang kementerian pan dan pemilihan umum, komisi pemilihan sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat penyelenggara pemilihan umum umum provinsi, komisi pemilihan umum komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi kota dan kabupaten pemilihan umum kabupaten kota perpres tentang sekretariat badan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja tahun tentang kementerian pan dan pengawas pemilu, badan pengawas sekretariat jenderal badan pengawas pemilu, sekretariat penyelenggara pemilihan umum badan pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu badan pengawas pemilu provinsi, dan sekretariat panitia pemilu kota dan kabupaten, panitia pengawas pengawas pemilu kabupaten kota, dan sekretariat pemilu kecamatan bawaslu kecamatan perpres tentang komisi pemilihan kedudukan keuangan anggota komisi pemilihan umum, tahun tentang kementerian pan dan umum, badan pengawas pemilu, dewan badan pengawas pemilu, dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum kpu kehormatan penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu, komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum provinsi, komisi komisi pemilihan umum kabupaten kota, dan badan pemilihan umum kabupaten kota, dan pengawas pemilu provinsi sah presiden republik indonesia judul materi muatan amanat pemrakarsa perpres tentang perubahan atas peningkatan eselonisasi kepala badan narkotika tahun tentang badan narkotika perpres tahun tentang nasional narkotika nasional badan narkotika nasional perubahan tugas dan fungsi perpres tentang penjaminan ketentuan umum tahun tentang kementerian pemerintah atas pembiayaan maksud, tujuan, dan prinsip keuangan negara keuangan infrastruktur melalui pinjaman penjaminan pemerintah atas pinjaman langsung langsung dari bank pembangunan penilaian kelayakan internasional kepada bumn pengelolaan risiko pembinaan dan pengawasan penutup perpres tentang perubahan atas percepatan pembangunan jalan tol sumatera tahun tentang kementerian perpres tahun tentang jalan tol pekerjaan umum dan pembangunan jalan tol sumatera perumahan rakyaln presiden republik indonesia bistik simbolon presiden republik indonesia uea amanat du7pp pemrakarsa perpres tentang tata kelola gas bumi memberikan pengaturan yang dapat mensinkronisasikan tahun tentang kementerian kebijakan pasokan gas bumi, konsep agregasi, dan minyak bumi dan gas energi dan sumber daya pengaturan kegiatan usaha gas bumi yang dapat mineral mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi indonesia perpres tentang perubahan atas perubahan besaran honorarium bagi anggota dewan tahun tentang kementerian perpres tahun tentang hak energi nasional energi energi dan sumber daya keuangan dan fasilitasi lainnya bagi mineral anggota dewan energi nasional jo. perpresperpres tentang pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi perpres tahun kementerian pembangunan jaringan distribusi gas gas bumi untuk rumah tangga meliputi: tentang kebijakan energi energi dan sumber daya bumi untuk rumah tangga rencana tahapan pelaksanaan pembangunan jaringan nasional mineral distribusi gas bumi untuk rumah tangga alokasi gas bumi bagi jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga harga jual gas bumi dari kontraktor kontrak kerja sama atau badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi untuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga penugasan pelaksana pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dengan skema pengelolaan aset barang milik negara berupa penyertaan presiden republik indonesia judul materi muatan amanat pemrakarsa dal pemerintah pusat ppp) perpres tentang perubahan atas pengaturan dimaksud untuk memberikan payung hukum tahun tentang kementerian perpres tahun tentang bagi pelaksanaan: minyak bumi dan gas energi dan sumber daya penyediaan, pendistribusian, dan penyiapan regulasi dalam hal rencana relokasi subsidi mineral penetapan harga liguefied petroleum gas solar menjadi lpg untuk nelayan jadi dilaksanakan (lpg) untuk nelayan (pada tahun direncanakan baru akan dilaksanakan pilot project, untuk kemudian dapat direncanakan persiapan pelaksanaan penyiapan sni penggunaan lpg untuk nelayan, serta penyiapan regulasi terkait). rencana tersebut mempertimbangkan: perbandingan nilai penghematan penggunaan solar untuk nelayan atau nilai penghematan penggunaan lpg untuk nelayan. kesiapan infrastruktur dalam konversi solar lpg untuk nelayan perpres tentang perubahan atas mengatur tentang: tahun tentang kementerian peraturan presiden tahun penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga untuk minyak bumi dan gas energi dan sumber tentang penyediaan, pendistribusian, dan bahan bakar gas meliputi cng dan mini l cng plant daya mineral penetapan harga bahan bakar gas untuk transportasi jalan penugasan bumn untuk menyelenggarakan pengadaan pembangunan dan pengoperasian sbg cng perpres tentang perubahan perpres kinerja penganggaran kementerian lembaga yang belum tahun tentang kementerian tahun tentang pemberian optimal sehingga perlu suatu alat untuk memacu kinerja anggaran pendapatan dan keuangan penghargaan dan pengenaan sanksi atas penganggaran, salah satunya dengan memberikan belanja negara pelaksanaan anggaran belanja penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan kinerja kementerian lembaga yang bersangkutan presiden republik indonesia melalui perpres ini, diharapkan dapat memacu memotivasi kementerian lembaga dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja penganggaran meningkat perpres tentang koordinasi pengelolaan penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap tiap sektor tahun tentang kementerian wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan dan perikanan dan pulau pulau kecil terpadu pulau pulau kecil sebagaimana perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang telah diubah dengan bersifat lintas provinsi dan kawasan strategis nasional tahun tertentu dan program akreditasi nasional rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap tiap instansi pemerintahperpres tentang pemanfaatan pulau perizinan pemanfaatan tahun tentang kementerian pulau kecil dan pemanfaatan perairan persyaratan perizinan pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan dan perikanan sekitarnya dalam rangka penanaman pulau pulau kecil sebagaimana modal asing telah diubah dengan tahun perpres tentang penyelenggaraan perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah undang tahun kementerian penelitian dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil tentang pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan pesisir dan pulau pulau kecil pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pesisir dan pulau pulau kecil pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana telah diubah tata cara hasil penelitian dan pengembangan dengan tahun presiden republik indonesia uea amanat u7pp pemrakarsa pengaturan penelitian asing wilayah pesisir dan dan pulau pulau kecil perpres tentang pendidikan, pelatihan, peningkatan pengembangan sumber daya manusia undang tahun kementerian dan penyuluhan wilayah pesisir dan bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau tentang pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan pulau pulau kecil kecil pesisir dan pulau pulau kecil kerja sama dengan berbagai pihak, baik tingkat sebagaimana telah diubah nasional, maupun tingkat internasional dengan tahun dan perpres tentang komite nasional coral kelembagaan, tugas, dan fungsi cti cff indonesia konvensi coral triangle initiative kementerian triangle initiative coral reef, fisheries, coral reef, fisheries, and kelautan dan perikanan and food securities indonesia( cti cff) food securities indonesia cti cff) perpres tentang pengembangan, ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat tahun tentang kementerian penataan, dan pembinaan pasar rakyat, perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat mulai perdagangan perdagangan pusat perbelanjaan, swalayan dan dari pedagang, pelaku usaha, maupun konsumen dan permulaan fasilitas penunjang, penataan dan sanitasi serta standarisasi sarana dan prasarana penataan dan pembinaan pasar rakyat tata ruang dan zonasi perizinan perpres tentang pasar lelang pelaku pasar lelang tahun tentang kementerian komoditas komoditi yang diperdagangkan dalam pasar lelang perdagangan perdagangan tata cara transaksi revitalisasi pasar lelang lembaga yang menangani pasar lelang komoditas pokok dan barang penting dan kebutuhan penting perdagangan perdagangan presiden republik indonesia merata amanat su7pp pemrakarsa stabilitas harga barang dan perlindungan terhadap ketersediaan dan pengadaan barang pengendalian mutu ketentuan dan syarat penyimpanan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan penting jangka waktu penyimpanan barang perpres tentang barang yang terkait jenis barang atau produk yang termasuk sebagai tahun tentang kementerian dengan keamanan, keselamatan, barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, perdagangan perdagangan kesehatan, dan lingkungan hidup kesehatan, dan lingkungan hidup yang belum diatur dan dalam peraturan perundang undangan lainnya. barang dimaksud pada perpres ini tidak termasukpendaftaran barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup tata cara penghentian dan penarikan barang yang tidak didaftar menurut ketentuan yang berlaku perpres tentang barang dan atau jasa jenis barang yang dilarang untuk diperdagangkan tahun tentang kementerian yang dilarang atau dibatasi jenis barang yang dibatasi untuk diperdagangkan perdagangan perdagangan perdagangannya tata cara penetapan barang yang dilarang maupun dan barang yang dibatasi untuk diperdagangkan barang dalam pengawasan yang diperdagangkapemberdayaan pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses tahun tentang kementerian koperasi, usaha mikro, kecil, dan dan atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan perdagangan perdagangan menengah sektor perdagangan pemasaran kerja sama dengan pihak lain yang dianggap mampu memberikan progres bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perpres tentang kampanye pencitraan strategi kampanye dan promosi produk dan jasa dalam tahun tentang kementerian indonesia negeri perdagangan perdagangan pembiayaan pelaksanaan kebijakan kampanye pencitraan indonesia jenis produk dan jasa unggulan koordinasi pusat dan daerah perpres tentang pembentukan tim pembentukan tim perunding perjanjian perdagangan tahun tentang kementerian perunding perjanjian perdagangan internasional rkp perdagangan perdagangan internasional perpres tentang tata cara pemberian mengatur mengenai tata cara pemberian preferensi tahun tentang kementerian preferensi perdagangan secara unilateral perdagangan secara unilateral kepada negara kurang perdagangan perdagangan kepada negara kurang berkembang berkembang perpres tentang perubahan perpres tujuan pembiayaan sekunder perumahan tahun tentang kementerian tahun tentang pembiayaan maksud pembiayaan sekunder perumahan adalah dana perimbangan pekerjaan umum dan sekunder perumahan membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan perumahan rakyat sekunder perumahan mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman. kegiatan lain: penempatan dana dan penyertaan presiden republik indonesia n0.| judul materimuatan amanat pp pemrakarsa ian hah perpres tentang rencana pembangunan penyusunan perencanaan pembangunan dan tahun tentang kementerian dan pengembangan perumahan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perumahan dan kawasan pekerjaan umum dan kawasan permukiman nasional nasional permukiman perumahan rakyat perpres tentang komite akreditasi pembentukan komite tahun tentang badan standardisasi nasional struktur keanggotaan standardisasi dan penilaian nasional fungsi dan kewenangan kesesuaian pembiayaan kedudukan dan tanggung jawab perpres tentang badan standardisasi kedudukan, tugas, dan fungsi tahun tentang badan standardisasi nasional susunan organisasi standardisasi dan penilaian nasional tata kerja kesesuaian eselon, pengangkatan, dan pemberhentian pendanaan perpres tentang perubahan atas tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang peraturan pemerintah nomor kementerian peraturan presiden nomor tahun rencana struktur ruang tahun tentang rencana agraria dan tata ruang tentang penataan ruang kawasan rencana pola ruang tata ruang wilayah nasional jakarta, bogor, depok, tangerang, arahan pemanfaatan ruang lampiran bekasi, puncak, cianjur arahan pengendalian pemanfaatan ruang pengawasan pemanfaatan ruang kawasan nomor kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaanriau dan provinsi kepulauan riau.susunan peraturan presidenresiden tahun menetapkan kesatu pres ide republik indonesia kesatu kedua ketiga keempat kelima menetapkan rancangan peraturan presiden sebagaimana tercantum dalam la.pe3 mei umum dan perundang undangan, savanna jaman q, # frf:s it.) eni el r bl.l d()ne.:i! tentang program pei\turunan peraturan presiden tahun judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa perpres tentangnondelegasi pemberian penghargaan pelaksanaan anggaran belanja ldan pemerintah daerah. sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja k l dan pemerintah daerah. kementerian keuangan perpres tentang penerimaan pinjaman komersial luar negeri kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah nomor tahun o03 tentang keuangan negara percepatan proses permohonan persetujuan. persyaratan permohonan persetujuan pinjaman komersial luar negeri. sanksi. kementerian keuangan perpres lampiran keputusan presiden republik indonesia nomor tahun sr;l;:\ pi jbl lk i,\i i .rr '' judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa perpres tentang tata kelola yang baik bagi badan penyelenggara jaminan sosial nomor tahun o11 tentang badan penyelenggara jaminan sosial status hukum, kedudukan kelembagaan dan hubungan organ bpjs. perencanaan dan pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban, penilaian kinen'a, dan kebijakan remunerasi. kementerian keuangan perpres tentang pengesahan nomor tahun tentang perubahan keempat atas tahun tentang pajak penghasilan nomor tahun ooo tentang peq'ajian internasional pengesahan. pemberlakuan. kementerian keuangan perpres $.k ru rl,t>* i r f : : l iie l.i ir, lii i l judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa perpres tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah tajikistan republik mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan annomor tahun tentang perjanjian internasional cakupan persetujuan. klausul substantif (penentuan penduduk, pembagian hak pembajakan atas profit (perusahaaan, but, pelayaran,cakupan persetujuan. klausul substantif (penentuan penduduk, pembagian hak pembajakan atas profit( perusahaaan, but, pelayaranperprespres ije eil ! i).i i., judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa nomor tahun ooo tentang peq'ajian internasional perpres tentang peraturan pelaksanaan atas nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum nomor tahun ol2 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tahapan pengadaan tanah. inventarisasi dan identifikasi pemilikan, penggunaan, serta tanah. penilaian ganti kerugian. penguasaan, pemanfaatan penyerahan hasil pengadaan tanah. sumber dana pengadaan tanah. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional perpres tentang reforma agraria nondelegasi kerangka regulasi. kerangka kelembagaan. akuntabilitas (proses pelaporan dan evaluasi). kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional perpres rr :si di i'.i frl bl ll( r\i i)(.) judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa perpres tentang rencana induk pengelolaan perbatasan negara menjalankan perpres nomor tahun ol7 tentang perubahan atas perpres nomor tahun olo tentang badan nasional pengelola perbatasan desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. perencanaan jangka panjang pengelolaan perbatasan negara. pengelolaan. kementerian dalam negeri perpres tentang koordinasi perencanaan dan penganggaran pengelolaan bagi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan menjalankan perpres nomor tahun tentang perubahan atas perpres nomor tahun tentang badan nasional pengelola perbatasan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. koordinasi peny. kementerian dalam negeri perpres ell eif bl.ik ^.id ci'. i::,\ judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa perpres tentang pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat cinta.s sektoral menjalankan nomor tahun oo7 tentang energi dan tujuan pengawasan. ruang lingkup pengawasan. kelompok pengawasan. tindak lanjut pengawasan. kementerian energi dan sumber daya mineral t2. perpres tentang perubahan la.peran nomor tahun ollperubahan lampiran teknik penyusunan naskah akademik. perubahan l,lampiran teknik penyusunan peraturan perundang undangan. kementerian hukum dan hak asasi manusia perpres tentang penegakan hukum pidana lingkungan hidup terpadu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor tahun oo9 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup penegakan hukum administrasi. penyelesaian sengketa lingkungan hidup. penegakan hukum pidana. kementerian kehutanan dan lingkungan hidup perpres tentang rencana t,r.nasi kawasan antarwilayah nomor tahun oi4 tentang kelautan nomor tahun oa7 tentang penataan ruang jangka waktu, kedudukan dan fungsi.kementerian kelautan dan perikanan press df:l pti baik li'idc:|.:i judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa nomor tahun ol7 tentang perubahan atas tahun oob tentang rencana tata ruang wilayah nasional perpres nomor tahun tentang kebijakan kelautan indonesia hak dan masyarakat. kewajiban serta partisipasi perpres tentang rencana t,nasi kawasan strategis nasional nomor tahun oot tentang penataan ruang nomor tahun ol7 tentang perubahan atas nomor tahun o08 tentang rencana tata ruang wilayah nasional jangka waktu, kedudukan dan fungsi'hak dan kewajiban serta partisipasi masyarakat. kementerian kelautan dan perikanan perpres pres den }?f:publik ii\do nt.s:a judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa perpres tentang pembentukan, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja badan pelayanan dan perlindungan pekerja migran indonesia nomor tahun tentang perlindungan pereda migran indonesia pembentukan. fungsi. struktur organisasi, dan tata kerja badan pelayanan dan perlindungan pekerja migran indonesia. kementerian ketenagakerjaan perpres tentang pengelolaan pemberian bantuan internasional nondelegasi ruang lingkup, prinsip, dan kewenangan. penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. pelaksanaan kerja sama. promosi dan diseminasi informasi. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. kementerian luar negeri perpres tentang usaha penyediaan bangunan nomor tahun tentang jasa konstruksi perizinan usaha penyediaan bangunan. pengembangan usaha penyediaan bangunan. kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat perpres tentang penyusunan pokok pikiran kebudayaan dan strategi kebudayaan nomor tahun ol7 tentang pemajuan kebudayaan dan alat ffl tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota. tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. tata cara penyusunan strategi kebudayaan. kementerian pendidikan dan kebudayaan perpres f]re lten i{.': lli l li\ n.i i: ' :: !,a judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa perpres tentang bantuan tambahan penghasilan bagi guru tetap bukan pegawai negeri sipil nondelegasi kriteria. sumber bantuan. kewenangan yang memberikan bantuan. kementerian pendidikan dan kebudayaan perpres tentang strategi nasional pencatatan sipil dan statistik nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun oo6 tentang administrasi kependudukan mekanisme tunggal yang mengatur pengumpulan statistik kelahiran dan kematian. pedoman langkah langkah strategis k l dalam memperluas cakupan layanan pencatatan peristiwa penting dan kependudukan. kementerian perencanaan pembangunan nasional bappenas perpres tentang strategi nasional pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender nondelegasi pedoman umum percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender. kementerian perencanaan pembangunan nasional bappenas perpres tentang pengelolaan danau berkelanjutan nondelegasi dasar semua pihak dalam pengelolaan danau. pengelolaan danau yang terintegrasi. pembagian peran yang jelas lintas k l dan pemda. kementerian perencanaan pembangunan nasional bappenas perpres ident regu bli doi'.lf : judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa perpres tentang strategi nasional kelanjutusiaan tahun nondelegasi pembangunan masyarakat dan sdm terkait kelanjutusiaan. penguatan institusi pelaksana strategi kelanjutusiaan. peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu. peningkatan kualitas kesehatan. kementerian perencanaan pembangunan nasional bappenas perpres tentang industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa dan industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara nomor tahun ol4 tentang perindustrian jenis industri yang dikategorikan sebagai industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya. jenis industri menengah tertentu yang dicadangkan hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia. kementerian perindustrian perpres tentang kebijakan pengelolaan, kegiatan produksi, dan penjaminan industri pertahanan nomor tahun ol2 tentang industri pertahanan dan perencanaan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. perencanaan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan. standardisasi serta kelaikan produk dan atau alat peralatan pertahanan dan keamanan. kementerian pertahanan pembinaan pres ei'.i republik lrl d(ii'r :i, judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa pembinaan, registrasi, dan sertifikasi industri pertahanan. supervisi, asistensi, dan fasilitasi pengembangan industri pertahanan. sumber pendanaan. pengendalian dan pengawasan (bagian) penguasaan teknologi. promosi, (bagian) pengendalian, dan pengawasan teknologi dan atau produk yang dihasilkan. perpres tentang syarat tata cara pemberian penghargaan bidang kedisabilitasan nomor tentang disabilitas tahun penyandang syarat dan tata cara pemberi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. syarat dan tata cara pemberian penghargaan kepada badan hukum dan lembaga neg rra yang mempekerjakan penyandang disabilitas. syarat dan tata cara pemberian penghargaan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas. kementerian sosial perpres frf's it)[: t?e_f)u t.t l r e_.i judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa perpres tentang perubahan atas perpres nomor tahun ol2 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dalam rangka peace papan pembangunan provinsi pua dan provinsi pua barat nondelegasi perubahan pengaturan mengenai: batasan nilai pengadaan langsung berdasarkan kriteria indeks kejahatan konstruksi. penetapan wilayah pemberlakuan batasan nilai pengadaan langsung berdasarkan kriteria daerah tertinggal, terbelakang, dan terisolir. pembinaan iklim usaha dan keberpihakan pada pengusaha lokal asli papua dan papua barat. pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang jasa papua dan papua barat. pengembangan katalog lokal papua dan papua barat. l,lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah perpres tentang rencana induk penanggulangan bencana rib) nondelegasi kerangka penanggulangan bencana. tim koordinasi nasional. sasaran. pendanaan. badan nasional penanggulangan bencana perpres pres ide\ republik indo.kesia judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa perpres tentang rencana induk pencarian dan pertolongan nasional nomor tahun tentang pencarian dan pertolongan perencanaan pencarian dan pertolongan. penyelenggara rn pencarian dan pertolongan. badan saguna efektivitas pelaksanaan undang undang nomor tahun o2o tentang cipta kerja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, perlu dilakukan sosialisasi secara masif dan terarah kepada masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri; bahwa perlu memiliki pencapaian tujuan yang sama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hum dan huruf perlu menetapkan keputusan presiden tentang saran tugas percepatan sosialisasi undang undang nomor tahun o2o tentang cipta kedua; mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahu.rr menetapkan memutus(an: keputusan presiden tentang satuan tugas percepatan sosialisasi undang undang nomor tahun 2o2o tentang cipta kerja. 1. presiden republik indonesia dalam rangka mensinergikan substansi, strategi, dan kegiatan, dibentuk satuan tugas percepatan sosialisasi undang undang nomor tahun o2o tentang cipta kerja, yang selanjutnya disebut satgas undang undang cipta kerja. satgas undang undang cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasat berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. satgas undang undang cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: ketua sdr. mahendra siregar; wakil ketua sdr. suahasil nazar; wakil ketua sdr. khatib basri; wakil ketua iii sdr. raden pardede; sekretaris sdr. arif budiman. satgas undang undang cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: mensinergikan substansi sosialisasi undang undang nomor tahun o2o tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya; menentukan strategi sosialisasi undang undang nomor tahun o2o tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya dalam media informasi yang dimiliki kementerian lembaga otoritas pemerintah daerah provinsi kabupaten kota; mengonsolidasikan pres ide republik indonesia mengonsolidasikan kegiatan provinsi kabupaten kota; menunjuk penanggung jawabpada forum forum yang berkaitan dengan investasi dalam negeri dan luar negeri; dan merekomendasikan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian lembagalotoritas pemerintah daerah provinsi kabupaten kota terkait undang undang nomor tahun o2o tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satgas undang undang cipta kerja memiliki kewenangan: mengonsolidasikan rencana program; memberikan arahan kepada kementerian lembaga otoritas pemerintah daerah dalam; memantausecara langsung maupun melalui laporan yang disampaikan oleh kementerian lembaga otoritas pemerintah daerah; melakukan koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan undang undang nomor tahun o2o tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya dari kementerian lembaga otoritas pemerintah$ daerah; dan mendapatkan salinan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan undang undang nomor tahun o2o tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh kantor staf presiden. presiden republik indonesia pasa1 dalam rangka sinergi sosialisasi undang undang nomor tahun o2o tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya, menteri kepala lembaga kepala otoritas gubernur bupati wali kota wajib mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang satgas undang undang cipta kerja. dalam pelaksanaan tugasnya, satgas undang undang cipta kerja dibantu oleh sekretariat satgas undang undang cipta kerja. sekretariat satgas undang undang cipta kerja dipimpin oleh kepala sekretariat yang berada pada unit kerja sekretariat kementerian sekretariat negara. dalam pelaksanaan tugasnya, satgas undang undang cipta kerja dapat membentuk kelompok kerja. satgas undang undang cipta kerjaundang undang cipta kerja diberikan honorarium dan fasilitas berupa biaya perjalanundang undang cipta kerja, sekretariat satgas undang undang cipta kerja, dan kelompok kerja dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui anggaran belanja kementerian sekretariat negara. satgas undang undang cipta kerja bertugas sejak keputusan presiden ini ditetapkanstasi hukum, jaman
salinan menimbang mengingdengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus telah ditetapkan keputusan presiden nomor tahun tentang dewan nasional kawasan ekonomi khusus; bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dewan nasional kawasan ekonomi khususmbali dewan nasional kawasan ekonominasional kawasan ekonomi khusus6); peraturan menetapkan presiden republik indonesiadewan nasional kawasan ekonomi khusus.terdiri atas: ketua menteri koordinator bidang perekonomian; anggota menteri keuangan; menteri sekretaris negara; menteri dalam negeri; menteri perindustrian; menteri perdagangan; menteri agraria ruang kepala badan nasional; menteri pekerjaan perumahan rakyat; menteri perhubungan; menteri ketenagakerjaan; menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional; dan tata pertanahan umum dan menteri presiden republik indonesia menteri investasi kepala badan koordinasi penanaman modalndidikan, kebudayaan:,, riset, dan teknologi; menteri kesehatan; menteri energi dan sumber daya mineral; dan sekretaris kabinet. dewan nasional bertanggung jawab ddan sewaktu waktu bila diperlukan. pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dewan nasional undangan. seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh dewan nasional kawasan ekonomi khusus yang dibentuk dengan keputusan presiden nomor tahun tentang dewan nasional kawasan ekonomi khusus diserahkan dan dilanjutkan oleh dewan nasional. presiden republik indonesia pada saat keputusan presiden ini mulai berlaku, keputusan presiden nomor tahun tentang dewan nasional kawasan ekonomi khusus dicabut d:salinan presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor 1tahun 2o2o tentang penetapan kedap.atan kesehatan masyarakat virus disease ot9 covid menimbang mengingat dengan rai{mat tuhan yang maha esa presiden republik indo\kesia, bahwa penyebaran corona virus disease cold l9) yang bersifat luar biasa dengar ditandai jumlah kasus dan atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas '*,wilayah dan lintas negara diri berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan kearrtanan, serta kesejahteraan masyarakat indonesia: bahwa berdasarkan pe:timbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan keputusan presiden tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease covid ! urrriang undang dasar negara republik indonesia' i'ahun j945; undang undang nomor tahun tentang kekararrtinaan kesehatan .::baran negara republik lndonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6236l.; itjtuskan: menetapkan kesatu kedua ketiga presiden republik indonesia memutuskan: keputusan presiden tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease (cold i menetapkan color virus disease o19 david i9 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. i\{menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat corona vi;us disease cory d lg) lndonesia yang '^wajib .dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan kctcntua.r peraturan perundang undang.n, keputusan ['residen ini mulai berlaku.r pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal maret o2o presiden republik ii,indonesia, joko widodo salinan sesuai dengan aslinya sekretaris't negara lik indonesia dan perundang undangan, trc anna jaman
salinan it{investasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan bersama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, perlu dilakukan pengawalan (end end dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan bersama; bahwa pengawalan (end end dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan melalui pembentukan satuan t[gas percepat\gas percepatan investasi; (l) undang undang dasar negara republik indonesia tahun memutus(an: keputusan presiden tentang satuan tugas percepatan investasi. dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, dibentuk saran t\gas percepatan investasi, yang selanjutnya disebut satgas investasi. satgas investasi sebagaimana dimaksud dalam berada bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. presiden republik indonesia satgas investasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: ketua menteri investasi kepala badan koordinasi penanaman modal; wakil ketua wakil jaksa agung; wakil ketua wakil kepala kepolisian negara republik indonesia; sekretaris seri. dini purwa satgas investasi sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha; menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) untuk sektor sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi; mendorong percepatan usaha bagi sektor sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional lokal; mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian lembaga otoritas dan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota terhadap pejabat pegawai yang menghambat pelaksanaan investasi maupun yang dapat menambah biaya berinvestasi indonesia. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satgas investasi memiliki kewenangan: menetapkan. presiden republik indonesia menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus segera ditindaklanjuti kementerian lembaga otoritas pemerintah daerah; dan melakukan koordinasi terkait realisasi investasi dengan kementerian lembu aga otoritas pemerintah daerah. dalam pelaksanaan tugasnya, satgas investasi dibantu oleh sekretariat satgas investasi. sekretariat satgas investasi dipimpin oleh kepala sekretariat yang berada pada unit kerja sekretariat kementerian investasi badan koordinasi penanaman modal. dalam pelaksanaan tugasnya, satgas investasi dapat membentuk tim pelaksana. satgas investasiinvestasi diberikan honorarium dan fasilitas berupa biaya pedalaminvestasi, sekretariat satgas investasi, dan tim pelaksana dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui anggaran belanja kementerian investasi badan koordinasi penanaman modal. satgas investasi ditetapkan. bertugas sejak keputusan presiden ini 12] jawa barat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian wilayah provinsi jawo2l tentang kawasan ekonomi khusus lio; bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan kawasan ekonomi khusus lio sebagaimana dimaksud pada huruf dan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun oo9 tentang kawasan ekonomi khusus,dibentuk dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi jawa baratkawasan kawasan ekonomi khusus jawa barat; mengingat: presilio keputusan presiden tentang dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi jawa barat. menetapkan dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi jawa baratbarat; wakil ketua bupati bogor; anggota. presiden republik indonesia anggota staf khusus menteri koordinator bidang perekonomian bidang pengembangan industri dan kawasanbarat; kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jawa barat; kepala dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi jawa barat; sekretaris daerah kabupaten bogor; asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah kabupaten bogor; dan kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten bogosedikit (satu) kali dalam (enam) bulan atau sewaktu waktu bila diperlukan. presiden republik indonesiabar202mesin tae bagian dokumentasi umum kn) sub biru setkab' | ann prl.sidepada konferensi tingkat tinggi asean ke tanggal november phnom penh, kamboja, indonesia telah ditetapkan sebagai ketua konferensi tingkat tinggi asean ke dan ketua asean standing committee asc) periode juni sampai dengan juni bahwa dengan menjadi ketua konferensi tingkat tinggi asean ke dan ketua asc, pemerintah indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan konferensi tingkat tinggi asean ke yang akan diselenggarakan bali pada tanggal oktoberean ke . maa sesi presiden republik indonesia membentuk panitia nasional penyelenggara konferensi tingkat tinggi asean ke yang selanjutnya dalam keputusan naggadakan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan konferensi tingkat tinggi ktt) asean ke bali pada tanggal oktoberlain, organisasi internasional dan badan badan lainpapan kun presiden republik indonesia susunan keanggotaan panitia nasional adalah sebagai berikut ketua menteri luar negeri. wakil ketua sekretaris negara. sekretaris sekretaris jenderal departemen luar negeri. wakil sekretaris deputi sekretaris negara bidang administrasi. ketua dan wakil ketua bidang materi persidangansteering committeenegara. dang pit sidin republik indonesia menteri pertanian. menteri kehutanan. menteri energi dan sumber daya mineral. menteri perhubungan. menteri kelautan dan perikanan. libali. steering committeesteering committee. untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas sehari hari ketua dan wakil ketua bidang materi persidangan, bidang acara dan persidangan, dan . tas fe: naya side republik indonesia ketua dan wakil ketuaanitia nasional dibantu oleh sebuah sekretariat panitia nasional yang secara officio dipimpin oleh sekretaris dan wakil sekretaris. fasal segala pembiayaan yang diperlukan bagi panitia nasional untuk pelaksanaan kegiatan konferensi tingkat tinggi ktt) asean dibebankan pada anggaran pendapatan dun belanja negara sekretariat negara tahun anggaran panitia nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ktt asean kekann, pgn pan. ttd megawati soekarnoputri salinan sesuai dengan aslinya pap mean snr deputi serta kabinet dan telurida gan, tabung nee aia dog kar: mahattands.pada konferensi tingkat tinggi g20 ke riyadh, tanggal november o2o, indonesia telah ditetapkan sebagai presidensi g20 tahun bahwa untuk mengoptimalkan posisi indonesia sebagai penyelenggara presidensi g2o indonesia tahun perlu membentuk suatu panitia nasional yang melakukan serangkaian kegiatan berupapresidensi g2o indonesia tahun mengingat (l) undang undang dasar negara republik indonesia tahun memutuskan: presiden republik indonesia, memutuskan: keputusan presiden tentang penyelenggara presidensi g2o panitia nasional indonesia tahun menetapkan membentuk panitia nasional penyelenggara presidensi g20 indonesia tahusi g20 indonesia meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan presidensi g20 indonesia pada tahun o2l dan tahun yang terdiri atas: pertemuan konferensi tingkat tinggi; pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral; pertemuan tingkat sherpa; pertemuan tingkat deputi; pertemuan tingkat working group; pertemuan tingkat engagement group; program side events; dan program road g2o indonesia pertemuan konferensi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf ber tra konferensi tingkat tinggi g2o tahun g2o summit yang selanjutnya disebut ktt g2o tahun pertemuan. presiden republik indonesia. pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pertemuan yang dihadiri oleh menteri dan gubernur bank sentral pada pembahasan substansi finance track serta pertemuan yang dihadiri menteri atau pejabat setingkat menteri pada pembahasan substansi sherpa track. pertemuan tingkat sherpa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan melibatkan sherpa negara anggota g20 dengan pembahasan substansi pada sh.era track. pertemuan tingkat deputi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan melibatkan deputi negara anggota g20 dengan pembahasan substansi pada sherpa black dan finance black. pertemuan tingkat working group sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga focal point pada serta track dan finance track dengan pembahasan substansi yang menjadi bahan masukan dalam pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral, pertemuan tingkat sherpa, dan pertemuan tingkat deputi. pertemuan tingkat engagement group sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan lembaga negara dan atau non pemerintah pada rangkaian presidensi g20 indonesia. program side events sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap kepada anggota g2o mengenai agenda prioritas presidensi g20 indonesia. program road g20 indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan: mempromosikan ketahanan ekonomi nasional dan upaya pemulihan ekonomi indonesia sebagai respon terhadap pandemi corona virus disease (co 1e); mempromosikan pencapaian indonesia dalam menerapkan reformasi dan demokrasi; mempromosikan presiden republik indonesia. mempromosikan kepemimpinan dan komitmen indonesia dalam pembahasan isurogram side events dan program radio g20 indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat berupa: seminar, workshop, policy dialogue, intentional conference, dan fans group discussion; pameran, antara lain ekonomi kreatif, produk dalam negeri, digital econom dan financial technology; gelar budaya; forum investasi; forum kedua sama ekonomi; forum industri keuangan dan perbankan; promosi dagang; dan kegiatan terkait lainnya. program side events sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan ktt g20 tahun atau dilaksanakan dalam kurun waktu persiapan dan pelaksanaan presidensi g20 indonesia. program road g20 indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sebelum penyelenggaraan ktt g20 tahun panitia nasional mempunyai tugas: men5rusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan presidensi g2o indonesia, termasuk dalamnya penentuan tema, agenda prioritas, dan rangkaian kegiatan presidensi g20 indonesia; menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan presidensi g2o indonesia; mengadakan presiden republik indonesia mengadakan persiapan dan penyelenggaraan melalui kemitraan dengan troika g20, negara anggota g20, dan organisasi internasional; mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program side events; mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program road g20 indonesia dan melakukan monitoring penyelenggaraan presidensi g2o indonesia. penyelenggaraan ktt g20 tahun dilaksanakan pada kuartal keempat tahun provinsi bali. panitia nasional terdiri atas: pengarah; ketua; penanggung jawab bidang; koordinator hariankemaritiman dan investasi; dan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.ua sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bidang slrcrpa track; bidang finance track; dan bidang dukungan penyelenggaraan acara. bidang s?wpa track sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: ketua menteri koordinator bidang perekonomian; ketua menteri luar negeri;lmenteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. 7. presiden republik indonesia ketua sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: mengoordinasikan pelaksanaan tugas penanggung jawab bidang; mengoordinasikan pelaksanaan tugas koordinator harian; mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan presidensi g2o indonesia;dan penanggung jawab bidang pengamanmenteri sekretaris negara;. presiden republik indonesia menteri hukum dan hak asasi manusia; menteri kesehatan; menteri pertahanan; menteri energi dan sumber daya mineral; sekretaris kabinet; anggota menteri pariwisata dan ekonomi kreatif kepala badan pariwisata dan ekonomi kreatif; kepala staf kepresidenan; dan wakil menteri badan usaha milik negara ii. penanggung jawab bidang side events sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: ketua menteri perdagangan;investasi kepala badan koordinasi penanaman modal; wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wakil kepalkesehatanpresiden republik indonesiaurnalis yangpenanggung jawab bidang side events sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: merencanakan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang side events sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan ktt g20 tahun men5rusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang side events dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian presidensi g2o indonesia; mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan program side events sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan ktt g2o tahun melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua; dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang side events kepada ketua melalui sekretariat. 12. presiden republik indonesia penanggung jawab bidang pengamanan5goordinasikan dan melaksanakan pengamanan query query important person, query important person, dan pihak pihak terkait pada penyelenggara. koordinator harian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: koordinator harian bidang slrcrpa track; dan koordinator harian bidang finance track. koordinator harian bidang sherpa track sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas:track sebagaimana dimaksud padaoordinator harian bidang slrcrpa track sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: menghadiri dan memimpin pertemuan tingkat s?rupa dan pertemuan lainnya yang terkait dengan sherpa track; mengoordinasikan substansi dan usulan prioritas pemerintah republik indonesia pada sherpa track serta mensinergikan dengan finance track; membantu pelaksanaan tugas ketua bidang sherpa track; mengoordinasikan penyusunan rencana induk dalam rangka penyelenggaraan rangkaian pertemuan sherpa track pada presidensi g20ekerja sama dengan troika2o, negara anggota g20, dan organisasi internasional melaksanakan. presiden republik indonesia melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua bidang slrcrpasherpa track. koordinator harian bidang finance track sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: menghadiri pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral; menghadiri dan memimpin pertemuan tingkat deputi pada finance track; mengoordinasikan substansi dan usulan prioritas pemerintah republik indonesia pada finance track serta mensinergikan dengan sherpa track; membantu pelaksanaan tugas ketua bidang finance track; mengoordinasikan pen5susunan rencana induk dalam rangka penyelenggaraan rangkaian pertemuan finance track padao indonesia bekerja sama dengan troika g2o, negara anggota g2o, dan organisasi internasional; melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua bidang financefinance track. presiden republik !indonesiatrack dan finance trrackvallpolitik, hukum, dan keamanan; wakil ketua sekretaris kementerian sekretariat negara; direktur presiden republik indonesi.anggota presiden republik indonesia sekretariat bidang sherpa track dan finance trackbidang sh.era track dan bidang finance trackdukungan penyelenggaraan acaradengan kementerian lembaga terkaitsherpa track dan bidang finance trackslrcrpa track dan ketua bidang finance track. sekretariat bidang dukungan penyelenggaraan acaracara anggota panitia nasional maupun dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang dukungan penyelenggaraan acara; mengoordinasikan presiden republik indonesia t7 mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaandengan kementerian lembaga terkaitslrcrpa track dan finance track0 indonesiadukungan penyelenggaraan acaradukungan penyelenggaraan acara.masa kerja panitia nasional terhitung ditetapkannya keputusan presiden ini tanggal desember sejak sampai tanggaltim presiden republik indonesia tim kerja sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas panitia nasional. segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan presiden ini dibebankan kepada: anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian lembaga terkait; anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun o2i dan tahun anggaran bank [indonesia tahun o2t dan tahun dan atau sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangantanggal juni penyampaian laporan pertanggungjawaban masing masing ketua bidang sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh ketua bidang sherpa tracklaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pengarah secara berkala atau sewaktu waktu diperlukan. penanggung jawab bidang dan koordinator harian bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepadasecara berkala atau sewaktu waktu diperlukan. passundangan dan rasi hukum, anna jaman
salinan presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor i2tahun2022jawa timur dan perluasan pembantu. dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus gresik; bahwa atas dasar penetapan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus gresik sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukankawasan ekonomi khusus, peraturan pemerintah nomor tahun o2l 1rentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, serta peraturan presiden nomor tahun tent"singasargresik lembaran negara republik indonesia tahun o2l nomor l42,perubahan atas keputusan presiden nomor tahun 2oi9 tentang dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi jawa timur. beberapa ketentuan dalam keputusan presiden nomor tahun ol9 tentang dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi jawa timur, diubah sebagai berikut: ketentuan presiden republik indonesia _2_ ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:timur; wakil ketua bupati gresik; wakil ketua ii: bupati malang; anggotatimur; kepala biro perekonomian, sekretariat daerah provinsi jawa timur; sekretaris daerah kabupaten malang; kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten malang; sekretaris daerah kabupaten gresik; dan kepala presiden republik indonesia kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten gresik. ketentuan dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:open government partnership dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa open government partnership merupakan suatu kemitraan yang dibentuk pada bulan september dan bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana dicanangkan oleh setiap negara anggotanya, bahwa open government partnership mendorong negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya sebagai konsekuensi alamiah dari suatu negara demokrasi, bahwa untuk meningkatkan peran serta indonesia dalam kegiatan kegiatan open government partnership dimaksud, indonesia perlu secara aktif menjadi anggota open government partnershipopen government partnershipopen government partnership. menetapkan keanggotaan indonesia pada open government partnershipopen government partnership dan sesuai dengan peraturan perundang undangan nasionalolitik, hukum, are keamanan, ika, aeg en bisa simbolon
ld:una, kabupaten seruyan, kabupaten gianyar, kabupaten sintang, dan kota ternate. . ld: presiden republik indonesia aijri. ii"\ indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang cuti bersama pegawai negeri sipil tahun 2oi8 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa cuti bersama diperlukanundang undang dasar negara republik indonesia tahunmengingat peraturan menetapkan pertama kedua ketiga pres den republik indonesianegeri sipil tahun menetapkan cuti bersama pegawai negeri sipil tahun yaitu pada tanggal ll, dan juni senin, selasa, rabu, kamis, senin, selasa, dan rabu) sebagai cuti bersama hari raya idul fitri hijriyah dan tanggal desember ol8 seninpegawai negeri sipit yang melaksanakan tugas bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, tetap melaksanakan tugasnya selama cuti bersama pegawai negeri sipil tahun pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada dictum ketiga diberikan tambahan jumlah cuti tahunan sebagai kompensasi atas jumlah cuti bersama yang tidak digunakan. keempat kelima i$449pg1, deputi bidang hukum
bahwa . bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada pahlawan nasional mohammad doesn thamrin, dr. g.s.s.j. rarulangi, ir. juanda kartawidjaja, tout mutia, frans kaisiepo, dr. k.h. ihan chalid, dr. h.c.) ir. soekarno, dan dr. h.c.) drs. mohammad hatta, perlu mencantumkan gambar pahlawan yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional verse but sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas negara kesatuan republik indonesia; bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang mata uang, penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah negara kesatuan republik indonesia ditetapkan dengan keputusan presiden; presiden republik indonesia, dengan rahmat tuhan yang maha esa negara kesatuan republik indonesia menimbang sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas penetapan gambar pahlawan nasional tentang nomor tahun keputusan presiden republik indonesia pres.den republik indonesia salinan keputusan .ugerahan gelar pahlawan nasional kepada mohammad doesn thamrin almarhum; keputusan presiden nomor tahun tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada dr. g.s.s.j. ratulangi almarhum; keputusan presiden nomor tahun tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada ir. juanda kartawidjaja almarhum; keputusan presiden nomor tahun tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada tout mutia almarhumah; keputusan presiden nomor tahun tentang penganugerahan ge1ar pahlawan nasional kepada frans kaisiepo almarhum); keputusan presiden nomor tkj tahun tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada dr. k.h. idham chalid almarhum); presiden republik indonesia mengingat gambar . menetapksebagai berikut: gambar pahlawan nasional dr. h.c.) ir. soekarno dan dr. h.c.) drs. mohammad hatt100. (seratus ribu rupiah); gambar pahlawan nasional ir. juanda kartawidjaj50. (lima puluh ribu rupiah); gambar pahlawan nasional dr. g.s.s.j. ratulangi0. (dua puluh ribu rupiah); keputusan presiden tentang penetapan gambar pahlawannasional sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas negara kesatuan republikindonesia. memutuskan: keputusan presiden nomor tk tahun ten tang penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada almarhum dr. h.c.) ir. soekarno; keputusan presiden nomor tk tahun tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada almarhum dr. h.c.) drs. mohammad hatta; presiden republik indonesia menetap.akan pasa14 . penggunaan gambar dan nama pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam untuk penerbitan rupiah kertas negara kesatuan republik indonesia tahun emisi pasa13 gambar dan nama pahlawan nasional dimaksud dalam telah mendapat dari ahli arts masing masing pahlawan penggunaan sebagaimana persetujuan nasional. pasa12 gambar pahlawan nasional mohammad doesn thamrin. (dua ribu rupiah); dan gambar pahlawan nasional tout mutil. ooo,oo(seribu rupiah), sesuai dengan gambar dan namasebagai rupiah dengan gambar pahlawan nasional frans kaisiepo gambar utama pada bagian depan kertas negara kesatuan republik indonesia pecahan rpl o.ooo,oo(sepuluh ribu rupiah); gambar pahlawan nasional dr. k.h. idham chalids.ooo,oo(lima ribu rupiah); presiden republik indonesia ajaran salinan sesuai dengan aslinya kementerian sekretariat negara republik indonesia :wakil~~ng perundang undangan dan ilustrasi hukum, joko widodo ttd. presiden republik indonesia, ditetapkan jakarta pada tanggal juli keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. presiden republik indonesia gambar . gam bar pahlawan nasional dr. h.c.) ir. soekarno dan dr. h.c.) drs. mohammad hatta lam peran keputusan presiden republik indonesia nomor tahupresiden republik indonesia gambar . gambar pahlawan nasional dr. g.s.s.j. ratulangi gambar pahlawan nasional ir. juanda kartawidjaja presiden republik indonesia gambar . gambar pahlawan nasional dr. k.h. idham chalid gambar pahlawan nasional frans kaisiepo presiden republik indonesia salinan sesuai dengan aslinya kementerian sekretariat negara indonesia jc. i:)u,~~;~;'~'~ undang undangan dan hukum presiden epub indonesia. ttd. joko widodo gambar pahlawan nasional tout mutia gambar pahlawan nasional mohammad doesn thamrin presiden republik indonesia
tiamberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu mengembangk: bahwa untuk mensinergikan kebijakan atas pengembangan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu membentuk komite kebijakd memutuskan. membentuk komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, yang selanjutnya disebut komite kebijakan. komite kebijakan berkedudukan dan bertanggungjawab kepada presiden. komite kebijakan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikut: merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,saha mikro, kecil, dan menengah: dan cc.saha mikro, kecil, dan menengah. . presiden republik indonesia susunan keanggotaan komite kebijakan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: ketua menteri koordinator bidang perekonomian, anggota menteri keuangan, menteri dalam negeri: menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah, menteri perindustrian, menteri perdagangan: menteri pertanian, menteri kelautan dan perikanan, menteri tenaga kerja, menteribadan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia, sekretaris deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan, kementerian koordinator bidang perekonomian. . tag presiden republik indonesia a ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua komite kebijakan. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam komite kebijakan: berkoordinasi dengan bank indonesia dan otoritas jasa keuangan, dan dapat melibatkan dan bekerja sama dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, serta pihak lain yang dianggap perlu. untuk membantu pelaksanaan tugas komite kebijakan, dibentuk tim pelaksana. susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja tim pelaksanakebijakan. . presiden republik indonesia untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas komite kebijakan, dibentuk sekretariat komite kebijakan. sekretariat komite kebijakan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara fungsional oleh deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan, kementerian koordinator bidang perekonomian.komite kebijakkebijakan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara pada anggaran kementerian koordinator bidang perekonomian: bahwa mahkamah agung sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan menurutaguentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ccagungketentuan diubah sehingga berbunyiiantara dan disisipkan (satu) baru yakni yangalam hal mahkamah gung berpendapat bahwa pemohon atau dalam hal mahkamah bah permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan (a)ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:diantara dan paragraf tentang peradilan umum disisipkan (satu) baru yakni yang berbunyi:pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh mahkamah agung. diantara dan bab vii mengenai ketentuan penutup disisipkan (tiga) baru yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: sebelum komisi yudisial sebagaimana dimaksud dalam terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh mahkamah agung untuk mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. jabatan kepaniteraan mahkamah agung yang dijabat oleh hakim harus disesuaikan dengan ketentuan undang undang ini paling lambat (lima) tahun sejak undang undang ini berlaku ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada kepaniteraan mahkamah agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai personel militer. dalam bab vii ketentuan penutup ditambah (satu) baru yakni yangnegara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. perubahan tersebut, samping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun, syarat syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung,il. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengkhususan bidang hukum tertentu disesuaikan dengan kebutuhan, ketua muda perdata misalnya dapat terdiri dari ketua muda hukum perdata umum dan ketua muda hukum adat. ketua muda hukum pidana dapat terdiri dari ketua muda hukum pidana umum dan ketua muda hukum pidana khusu?sarjana lain? dalam ketentuan ini adalah sarjana syariah dan sarjana ilmu?sarjana lain?, lihat penjelasan huruf huruf cukup jelas. hakim agung hoc antara lain hakim agung hoc hak asasi manusia berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia dan hakim agung hoc dalam perkaraangka cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hari sidang? dalam ketentuan ini tidak termasuk masa resekit jasmani dan rohani secara terus menerus? dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik. huruf yang dimaksud dengan ?tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya? adalah misalnya yang bersangkutan melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya. yang dimaksud dengan ?prestasi kerja luar biasa? dalam ketentuan ini, diatur dalam ketentuan mahkamah agung sesuai dengan peraturan perundang undangan. angkajumlah hakim agung paling banyak (enam puluh) orang. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutwakil ketua mahkamah agung sebagaimana dimaksud pada terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial. wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara. pada setiap pemandangan sebagaimana dimaksud pada mahkamah agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketuai oleh ketua muda. wakil ketua bidang non yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. masa jabatan ketua, wakil ketua, dan ketua muda mahkamah agung selama (lima) tahun. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan perbuatan tercela? adalah perbuatan atau sikap, baik dalam maupun luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan dalam ketentuan ini adalah undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. cukup jelas. cukup jelas. angka selama pemberhentian sementara, hakim agung yang bersangkutan tidak dapat menangani perkarlihat penjelasan hurufmemeriksa perkara, mahkamah agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatahlian bidang hukum:apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat: memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf: cc.da mahkamah agung dapat diangkat hakim hoc yang diatur dalam undang undang. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: hakim agung diangkatdewan perwakilan rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh komisi yudisial. pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada (a) dilakukan paling lama (empat belas) hari sidang sejak nama calon diterima dewan perwakilan rakyat. ketua dan wakil ketua mahkamah agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh presiden.gangkatan hakim agung, ketua dan wakil ketua, dan ketua muda mahkamah agung sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam waktu paling lama (empat belas) hari kerja sejak pengajuanhakim agung wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. sumpah atau janji hakim agungketua, wakil ketua, dan ketua muda mahkamah agung mengucapkan sumpah atau janji hadapan presiden. hakim anggota mahkamah agung: telah berumur (enam puluh lima) tahun:dalam hal hakim agung telah berumur (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai dengan (enam puluh tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokterketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja majelis kehormatan mahkamah agung diaturketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pada mahkamah agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepaniteraan mahkamah agung ditetapkan dengan keputusanpada mahkamah agung dan sekurang kurangnya (tiga) tahun sebagai panitera paddua) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat banding dan (lima) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat pertamapegawai negeri sipil bidang teknis perkara pada mahkamah agung. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: panitera mahkamah agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul mahkamah agung diambil sumpah atau janjinya oleh ketua mahkamah agung. diantara dan bagian keempat disisipkan (satu) baru yakni yang berbunyi sebagai berikut: panitera, panitera muda dan panitera pengganti pada mahkamah agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia: mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang undangan,panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada mahkamah agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannyaatau melanggar sumpah atau janji jabatan. bab bagian keempat tentang sekretaris jenderal mahkamah agung diubah menjadi tentang sekretaris mahkamah agung. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pada mahkamah agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris mahkamah agung.pada sekretariat mahkamah agung dibentuk beberapa direktorat jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan.belum memangku jabatannya, direktur jenderal dan kepala badan diambil sumpah atau janjinya oleh ketua mahkamah agung. ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat dan badan pada mahkamah agung, ditetapkan dengan keputusan presiden atas usul mahkamah agung. dan dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: mahkamah agung dalam
mulan ya nkepulauankepulauan bangka belitung, bahwa dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama kepulauan bangka belitung, perlu diadakan peninjauan kembali daerah hukum pengadilan tinggi agama palembang yang meliputi daerah hukum pengadilan agamakepulauan bangka belitung, mengingat :. man nya ny) snkepulauan bangka belitung. membentuk pengadilan tinggi agama kepulauan bangka belitung yang berkedudukan pangkal pinang. . mulan nya x1y wat presiden republik indo kesia daerah hukum pengadilan tinggi agama kepulauan bangka belitung meliputi wilayah provinsi kepulauan bangka belitung. seluruh pengadilan agama wilayah provinsi kepulauan bangka belitung merupakan pengadilan tingkat pertama dari pengadilan tinggi agama kepulauan bangka belitung. dengan terdikurangi dengan daerah hukum pengadilan agama seluruh wilayah provinsi kepulauan bangka belitung. pada saat terbentuknya pengadilan tinggi agama kepulauan bangka belitung, perkara yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama kepulauan bangka belitungpalembang tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi agama palembang, perkara yang telah diajukan kepada pengadilan tinggi agama palembang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada pengadilan tinggi agama kepulauan bangka belitungumum dengan terbentuknya provinsi kepulauan bangka belitung dan semakin berkembangnya pembangunan wilayah provinsi kepulauankepulauan bangka belitung. oleh karena sampai saat ini provinsi kepulauan bangka belitungkepulauankepulauan bangka belitung wilayah provinsi kepulauan bangka belitung. pembentukan pengadilan tinggi agama palembang yang daerah hukumnya meliputi provinsi kepulauan bangka belitung didasarkan pada penetapan menteri agama nomor tahun tentang pembentukan pengadilan agama mahkamah syariah sumateramesin nw) watkepulauan bangka belitung yang berkedudukan ibukota kepulauan bangka belitung dengan undang undang. dengan dibentuknya pengadilan tinggi agama kepulauan bangka belitung, perlu diatur pula daerah hukum pengadilan tinggi agama palembang dengan mengeluarkan daerah hukum pengadilan agama diseluruh wilayah provinsi kepulauan bangka belitung dari daerah hukum pengadilan tinggi agama palembang. dengan dibentuknya pengadilan tinggi agama kepulauan bangka belitung, wilayah provinsi kepulauan bangka belitung yang semula termasuk daerah hukum pengadilan tinggi agama palembang dialihkan menjadi daerah hukum pengadilan tinggi agama kepulauankepulauan bangka belitung, pengadilan agama yang ada wilayah provinsi kepulauan bangka belitung adalah pengadilan agama sungai liat, pengadilan agama tanjung pandan, dan pengadilan agama pangkal pinang. . man tata ny) wat presiden republik indo kesia dengan dihanya meliputi daerah hukum pengadilan agamaikut memberantas segala tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, bahwa terorisme merupakan kejahatan karena terorisme merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia,manusia dapat dilindungi dan dijunjung tinggi: bahwa. bahwa negara negara anggota perserikatan bangsa bangsa dan masyarakat yang beradab menegaskan secara sungguh sungguh untuk mengecam secara tegas seluruh bentuk, metode, upaya, dan tindakan terorisme sebagai tindak pidana yang sangat kejam, termasuk mereka yang merusak hubungan persahabatan antarnegara dan mengancam integritas teritorial, keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara negara yang berdaulat, bahwa untuk mencegah tindak pidana terorisme, diperlukan kerja sama antarnegara yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupunmengatur bahwa tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi harus dianggap bukan sebagai suatu tindak pidana politik atau tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh tindak pidana politik atau tindak pidana yang dilatarbelakangi olehbagi negara pihak untuk bekerja sama melalui penyesuaian hukum nasional dan pertukaran informasi, termasuk upaya kerja sama alih teknologi untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang diatur dalam konvensi. menyatakan bahwa konvensi tidak mempengaruhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara dan individu sesuai dengan hukum internasional, khususnya tujuan dan prinsip piagam perserikatan bangsa bangsa dan hukum humaniter internasional. konvensi ini tidak mengatur kegiatan angkatan bersenjata yang terlibat dalam konflik bersenjatpernyataan . pernyataan declaration) terhadap dimaksudkan bahwa tuntutan yurisdiksi negara lain tidak serta merta ada keterkaitan pemerintah republik indonesia untuk menerima tuntutan dimaksud sepanjang belum ada perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kecuali pemerintah republik indonesia menyetujui diberlakukannya asas resiprositas. diajukannya pensyaratan reservation) terhadap konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima pengajuan kepada mahkamah internasional, kecuali dengan kesepakatan negara pihak yang bersengketa.pernyataan declaration) terhadap danpernyataan declaration) terhadap dumum latar belakang pengesahan republik indonesia, untuk membuat perjanjian dengan negara lain.memberantas segala bentuk tindak pidana baik yang bersifat nasional maupun transnasional, terutama tindak pidana terorisme, maka bangsa indonesia bertekad untuk memberantas tindak pidana terorisme tersebut baik melalui bilateral, regional, maupun internasional. pertimbangan indonesia untuk menjadi pihak padatindakan terorisme sesungguhnya merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang tidak membeda bedakan target serta korban. ciri ciri kejahatan terorisme tersebut membedakannya dengan kejahatan yang lain. indonesia telah mengalami akibat tindakan terorisme yang secara keseluruhan telah menimbulkan korban jiwa dan materi dalam jumlah yang sangat besar. kerugian tersebut menjadi lebih luas dengan timbulnya kerugian ekonomi dan citra buruk terhadap keamanan indonesia. mengingat. mengingat tindakan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dengan skala global, maka penanggulangannya secara efektif harus dilakukan melalui kerjasama internasional meliputi tiga hal utama: pembakuan aturan yang merupakan rujukan bersama masyarakat internasional, pengembangan lembaga dan peraturan perundang undangan nasional serta kerjasama antar lembaga: dan cc. pemberantasan terorisme dan jaringannya. indonesia sebagai negara anggota perserikatan bangsa bangsa mempunyai komitmen untuk melakukan aksesi terhadapsebagai salah satu upaya dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui kerja sama bilateral, regional maupun internasional. pokok pokok isi konvensi konvensi ini mengatur ketentuan tindak pidana dan penangananny. konvensi tersebut terdiri atas pembukaan dan (dua puluh empat). pembukaan. pembukaan konvensi juga mengamanatkan negara melakukan dan meningkatkan kerja sama dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme mengingat serangan teroris, khususnya dengan cara pengeboman, telah menimbulkan keprihatinan yang dalam bagi masyarakat internasional. memberikan definisi fasilitas negara atau pemerintah, fasilitas infrastruktur, bahan peledak, angkatan bersenjata suatu negara, tempat umum, dan sistem transportasi publik. mengatur tindak pidana yang menjadi ruang lingkup konvensi. konvensi inmelawan hukum dan sengaja mengirimkan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, dalam, atau terhadap tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, sistem transportasi masyarakat, atau fasilitas infrastruktur yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, luka berat atau dengan tujuan untuk menghancurkan tempat, fasilitas atau sistem yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. ketentuan ini berlaku juga bagi orang yang melakukan percobaan atas tindak pidana tersebut dan bagi mereka yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut. mengatur batasan yurisdiksi dari konvensi ini yang menyatakan bahwa konvensi tidak berlaku untuk tindak pidana terorisme yang dilakukan dalam wilayah suatuyurisdiksi berdasarkan konvensi ini. . mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh negara pihak,.
asahsahan, dipandang perlu membentuk kabupaten batu bara wilayah provinsi sumatera utara, bahwa pembentukan kabupaten batu btu baraasahan bersama penjabat bupati batu btu btu bbatu btu b. pemerintah kabupaten asahan yang berada dalam wilayah kabupaten batu bara, badan usaha milik daerah bumi) kabupaten asahan yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada kabupaten batu bara, cc. utang piutang kabupaten asahan yang kegunaannya untuk kabupaten batu bara menjadi tanggung jawab kabupaten batu bara, dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kabupaten batu basahatu basahtu bara sebesar rp. (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) setiap tahun selama (tiga) tahun berturut turutbatu bara sebesar rp. (limatu bara. apabila kabupaten asahasahan untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten batu bara. apabila provinsi sumaterabatu bara. penjabat bupati batu bara menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada kepada bupati asahan. penjabat bupati batu b. penjabat bupati batu bbatu bbatu batu bara menyusun rancangan peraturan bupati tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten batu bara untuk tahun anggaran berikutnya. rancangan peraturan bupati batu bara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah disahkan oleh gubernur sumatera utara. proses. proses pengesahan dan penetapan peraturan bupati batu bbatu basahan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten batu bara. semua peraturan daerah kabupaten asahan, peraturan dan keputusan bupati asahan yang selama ini berlaku kabupaten batu batu basahasahan nomor k dprd tentang persetujuan pemekaran wilayah kabupaten asahan untuk pembentukan kabupaten batu bara dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten asahan nomor k dprd tanggal agustus tentang kesanggupan dukungan dana kepada pemerintah kabupaten baru hasil pemekaran kabupaten asahan dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara nomor tanggal oktober tentang persetujuan terhadap rencana pemekaran kabupaten batu bara provinsi sumatera utara. berdasarkan hal tersebut pemerintah .atu bara. pembentukan kabupaten batu bara yang merupakan pemekaran dari kabupaten asahan terdiri atas (tujuh) kecamatan, yaitu kecamatan medang deras, kecamatan sei suka, kecamatan air putih, kecamatan lima puluh, kecamatan malawi, kecamatan tanjung tiram termasuk pulau sala namo dan pulau pandang, dan kecamatan sei balai. kabupaten batu bbatu btu bara. dalam melaksanakan otonomi daerah, kabupaten batu batu b. ruang wilayah kabupaten batu btu bara diusulkan oleh gubernur sumatera utara dengan pertimbangan bupati asahan. cukup jelas. cukup jelas. atu b. cukup jelas. cukup jelas. pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati batu bara kepada apbd provinsi sumatera utara dan apbd kabupaten asah. pemerintah kabupaten asahan dalam wilayah calon kabupaten batu bsahan kepada pemerintah kabupaten batu bara. demikian pula bumi kabupaten asahan yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada kabupaten batu basahan kepada pemerintah kabupaten batu btu bara diserahkan oleh pemerintah kabupaten asahan kepada pemerintah kabupaten batu bk dprd tanggal agustus dan surat keputusan bupati asahan nomor pehsahasahatu btu bara wilayah provinsi sumatera utara dalam negara kesatuan republik indonesia. . kabupaten batu bara berasal dari sebagian wilayah kabupaten asahan yang terdiri atas cakupan wilayah: kecamatan medang deras: kecamatan sei suka, kecamatan air putih: kecamatan lima puluh: kecamatan malawi, kecamatan tanjung tiram, dan kecamatan sei balai. dengan terbentuknya kabupaten batu bara, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten asahan dikurangi dengan wilayah kabupaten batu bara sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua batas wilayah kabupaten batu bara mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan bandar khalifah, kabupaten serdang bedagai dan selat malaka, sebelah timur berbatasan dengan selat malaka dan kecamatan air woman, kabupaten asahan: sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan meranti, kabupaten asahan dan kecamatan ujung padang, kabupaten simalungun, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan besar alias, kecamatan bandar, kecamatan bandar masalah, kecamatan batu anggar, kabupaten simalungun dan kecamatan tebing tinggi, kabupaten serdang bedagaiatu batu bara sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten batu btu batu bara berkedudukan kecamatan lima puluhtu batu b.atu batu bara dan pelantikan penjabat bupati batu batu b. peserta pemilihan umum tahun yang dilaksanakan kabupaten asahan. jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten batu basahan yang asal daerah pemilihannya pada pemilihan umum tahun terbagi dalam wilayah kabupaten asahan dan kabupaten batu batu bara atau tetap pada keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten asahan. penetapan keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten batu bara sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh komisi pemilihan umum kpu) kabupaten asahan. peresmian pelantikan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten batu bara dilaksanakan paling lambat (enam) bulan setelah pelantikan penjabat bupati batu bara. bagian ketiga pemerintah daerah untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan kabupaten batu btu b.utara untuk melantik penjabat bupati batu batu bara sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten asahbatu b.
mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, bahwa tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia, cc. bahwa kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, bahwa pemerintah republik indonesiasalinan naskah aslumum tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat tempat lain, dari satu negara negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya. kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. dengan demikian, indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. indonesia telah mempunyai sejumlah undang undang yang substansinya terkait dengan konvensi ini, antara lain: undang undang nomor tahun tentang ekstradisi, undang undang nomor tahun tentang narkotikbantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, dan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perserikatan bangsa bangsa telah membentukmelalui resolusi perserikatan bangsa bangsa nomor sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. indonesia, sebagai negara anggota perserikatan bangsa bangsa,, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. walaupun indonesia ikut serta menandatangani konvensi tersebut, indonesia menyatakan pensyaratan reservation) terhadap yang mengatur mengenai pilihan negara pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan konvensi. pokok pokok isi konvensi tujuan konvensi konvensi menyatakan bahwa tujuan konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. prinsip. prinsip konvensi menyatakan bahwa negara pihak, dalam menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. ruang lingkup konvensi konvensi menyatakan bahwa konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang tercantum dalam dan konvensi, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam huruf konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi. konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan: lebih dari satu wilayah negara, suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan wilayah negara lain, cc. suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana lebih dari satu wilayah negara, atau suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan negara lain. kewajiban negara pihak konvensi menyatakan bahwa negara pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam dan konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antaraparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan. konvensi membuka kemungkinan bagi negara pihak untuk melakukan upaya pembentukan peraturan perundang undangan nasional untuk mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam huruf dankepada mahkamah internasional, kecuali dengan kesepakatan para pihaknsyaratan terhadap konvensi perserikatan bangsa bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi pemerintah republik indonesia tidakreservation article paragraph united nations convention against transnational organized crime the government the republic indonesia does not consider itself bound the provision articlecernlan "dar pena ek, bahwa. men kun bpa presiden republik indonesiagrasi. i. mulan kun dana presiden republik indonesia beberapa ketentuan dalamseluruhnya berbunyi sebagai berikut:antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam untuk mengajukan permohonan grasi. menteri sebagaimana dimaksud pada berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam dan dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada presiden. ketentuan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: ketentuan. mulan msn kun dana presiden republik indonesiaketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hariantara dan bab disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang grasi diselesaikan paling lambat tanggal oktober terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan undang undang nomor tahun tentang grasi, jangka waktu (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam dihitung sejak undang undang ini mulai berlaku. undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar. man danumum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang grasi, permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang permohonan grasi diberikan waktu penyelesaian selama (dua) tahun terhitung sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang grasi. namun, tenggang waktu (dua) tahun tersebut ternyataadanyatentang grasi perlu diperpanjang sampai dengan tanggal oktoberyangberdasarkan . men ya presiden republik indonesia berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas undang undang nomor tahun tentang grasi. ii. demi angka:. . wat presiden republik indonesia ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan diskriminatif. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka perpanjangan waktu (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal oktober sampai dengan tanggal oktober dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelesaian permohonan grasi yang diajukan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang permohonan grasi dan telah diproses berdasarkan undang undang nomor tahun namun belum selesaibanggai kepulauanggai kepulauan, perlu dilakukan pembentukan kabupaten banggai laut provinsi sulawesi tengah. bahwa pembentukan kabupaten banggai laugai lautbanggai lauanggai kepulaulima2. (dua miliar lima ratus juta rupiah). pemerintah . presiden republik indonesiaanggai laut. apabila kabupaten banggai kepulauanggai kepulauan untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten banggai lautbanggai laut. penjabat bupati banggai lauanggai kepulauan. penjabat bupati banggai lau. presiden republik indonesia penjabat bupati banggai laubanggai lautbanggai laubanggai laut berdasarkan hasil pemilihan umum tahun penjabat bupati banggai laut menyusun rancangan peraturan bupati tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banggai lautbanggai lautbanggai lauanggai laut bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banggai laut menetapkan peraturan daerah, dan bupati banggai lauanggai kepulauan sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini tetap berlaku kabupaten banggai lauanggai lauanggai kepulauan yang mempunyai luas wilayah t3. km? dengan jumlah penduduk pada tahun berjumlah t183. jiwa terdiri atas (sembilan belas) kecamatan dan (dua ratus sepuluhbanggai lautbanggai lautpembangunan yang holistik tidak terlaksana secara optimal dan dirasakan oleh masyarakat wilayah kabupaten banggai laut mengingat rentang kendali pemerintah yang terkendala oleh faktor geografis. akibatnya kondisi kehidupan dan kesejahteraan sebagian besar masyarakat wilayah ini masih memprihatinkan, padahal wilayah kabupaten banggai laut memiliki potensi ekonomi yang memadai untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, yakni dari kekayaan sumber daya alamnya, seperti batubara, chronic, granit, gypsum, kaolin, dan pasir kuarsa. kabupaten banggai laut kaya akan jenis biota laut, termasuk yang dilindungi, salah satu jenis biota laut yang dilindungi tersebut adalah kepiting kenari. posisi. presiden republik indonesia posisi kabupaten banggai laut yang strategis yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa dengan wilayah provinsi maluku utara, yang nantinya akan meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga akan memberikan dampak positif (multiplier effect) bagi pembangunan berbagai sektoranggai kepulauan nomor: dprd tanggal juli tentang usul pemekaran kabupaten banggai kepulauan, keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banggai kepulauan nomor: pts dprd tanggal desember tentang usul persetujuan pemekaran kabupaten banggai kepulauan menjadi dua kabupatenusul persetujuan pembentukan kabupaten banggai, surat pernyataan pimpinan dprd kabupaten banggai kepulauan tanggal maret tentang kesediaan pengalokasian anggaran apbd kabupaten induk kepada kabupaten pemekaran selama (tiga)lepasan kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah otonom baru dob)keputusan . presiden republik indonesiauntuk penyelenggaraan pemerintahan, j ntukan daerah otonom baru dob) dengan namalokasi ibu kota daerah otonom baru dob) kabupaten banggai laut banggai, illepasan kecamatan yang menjadi cakupan wilayahookabupaten banggai laut untuk penyelenggaraan pemerintahan, keputusan bupati banggai kepulauan nomor: tahun tanggal agustus tentang persetujuan pembentukan kabupaten banggai laut: keputusan. presiden republik indonesia keputusan bupati banggai kepulauan nomor: tahun tanggal agustusagustus tentang persetujuan mengalokasikan dana abpnyerahan kekayaan dan aset daerahmberian alokasi dana untuk penyelenggaraan pilkada pertama kalintukan kabupaten banggai laut: keputusan bupati banggai kepulauan nomor: tahun tanggal meirian alokasi dana untuk penyelenggaraan pilkada pertama kali mengalokasikan dana apbnyerahan kekayaan dan aset kepada kabupaten banggai laut, aa. keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi tengah nomor: dprd tanggal april tentang penerimaan usul pembentukan kabupaten banggai kepulauan menjadi (dua) daerah otonom provinsi sulawesi tengah, bb. keputusan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi tengah nomor: imp dprd tanggal september tentang kesanggupan dukungan dana bantuan untuk pembentukan kabupaten banggai laut, ccnama calon kabupaten, cakupan wilayah calon kabupaten, dan calon ibukota kabupaten banggai laut, dd. keputusan . fan presiden republik indonesia ddbanggai laut, ee. keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi tengah nomor: dprd tanggal juni tentang persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah calon kabupaten banggai laut, ff. keputusan gubernur sulawesi tengah nomor: rope g.st tanggal desember, gg. keputusan gubernur sulawesi tengah nomor: ro.adm pem g.st tanggal mei tentang persetujuan pemindahan personil dari provinsi calon kabupaten banggai laut provinsi sulawesi tengah, dan hh. keputusan gubernur sulawesi tengah nomor: ro.adm pum gst tanggal agustusanggai laut. pembentukan kabupaten banggai laut yang merupakan pemekaran dari kabupaten banggai kepulauan terdiri atas (tujuh) kecamatan, yaitukabupaten banggai laut memiliki luas wilayah keseluruhan t725, km? dengan jumlah penduduk t63. jiwa pada tahun dan terdiri atas (enam puluh enam) desa kelurahan. dengan terbentuknya kabupaten banggai lautnggai laut. dalam . r9anggai lautbanggai launggai adalah desa tindakan laut, desa lama, desa kini, desa lambang, desa motil pololoba, desa pangkalan, desa pasir putih, kelurahan lompat, kelurahan tano bonunungan, dan kelurahan dudung. huruf desa yang masuk dalam cakupan kecamatan banggai utara adalah desa pendek, desa bone baru, desa polisi tuban, desa paisumosoni, desa posisi, dan desa lokotoi. huruf desa yang masuk dalam cakupan kecamatan bokan kepulauan adalah desa toronto, desa kondang, desa nggasuang, desa ndindibung, desa mungkin, desa paisubebe, desa kaukus, desa pendapat, desa buang buang, desa timnas, desa kasuari, desa sonic, desa minang, desa mandel, desa bolokut, dan desa kelak. huruf desa yang masuk dalam cakupan kecamatan bangkurung adalah desa tolong sagu, desa tahun, desa kenari, desa lanting, desa kalupapi, desa bone bone, desa belerang, desa tulang, desa sasabobok, desa along, desa mungkin lean, dan desa dungeon. huruf desa yang masuk dalam cakupan kecamatan labor adalah desa alasan, desa lipulalongo, desa paisulamo, desa along, desa mansalean, desa bontoa, desa liputalas, dan desa padingkian. huruf f. presiden republik indonesia huruf desa yang masuk dalam cakupan kecamatan banggai selatan adalah desa tolokibit, desa matang, desa bantuan, desa marino padas, desa kelapa lima, dan desa labuan kapelan. huruf desa yang masuk dalam cakupan kecamatan banggai tengah adalah desa konsonan, desa adegan, desa timbang, desa gonggong, desa badumpayan, desa moment, desa ginting, dan desa posts along. cukup jelas. yang dimaksud wilayah kabupaten banggai kepulauan setelah terbentuknya kabupaten banggai laut adalah mencakup wilayah kecamatan totikung, kecamatan torium, kecamatan liang, kecamatan bulagi, kecamatan buko, kecamatan bulagi selatan, kecamatan tinangkung selatan, kecamatan torium selatan, kecamatan peling tengah, kecamatan bulagi utara, kecamatan buko selatan, dan kecamatan tinangkung utaranggai kepulauan dan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banggai kepulau cukup jelas. dalam rangka pengembangan kabupaten banggai lauanggai lauanggai lauanggai laut diusulkan oleh gubernur sulawesi tengah dengan pertimbangan bupati banggai kepulauanbanggai laut untuk pertama kali berasal dari hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banggai kepulauanggai kepulauan dalam wilayah kabupaten banggai lauggai kepulauan kepada pemerintah kabupaten banggai laut. badan usaha milik daerah bumi) kabupaten banggai kepulauan yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya beradacukup jelas. . ra, a9eling kepulauan! benggala laut maluku tenoaroti nah raup togongpoti poo kec. banggai utara beting partai wp. olukaluka poo. pioner, ampas edan "we ho lan slh kec banggai rta aa. lega yam iho bandang nggak atan pga wetkikpaso mas ipulkoago rombongan mas "3x lena manurung riasan lan totalnya bank: lah iya sabinenbnooalut kec bangkurung buah provinsi sulawesi tengah as, f'p. tog (p. fgreongan ep. batangan impas togonglantai lan pb. sicula bang tembak nsp sean paulo panen lolos ma, loki pp. saloka . pr telepon kec, ikatan bokan lay boleh ) tik o2' masehi sich kecil satu kecil teroris kepulauan sil jeeamelaa kepulauan siluman rebusan lea kartini tarian side lisa kalibata togongboyoko merana kepulauan banggai betina sago asas laut banda o"ls ini ibukota kabupaten pena latar ana men aan kabupaten banggai laut batas administrasi kecamatan gunung provinsi sulawesi tengah kata pengantaran kebugaran das 18m 36m jubanggai kepulauan,anggai kepulauamerupakan kabupaten asal kabupaten banggai launggai laut wilayah provinsi sulawesi tengah dalamkabupaten banggai laut berasal dari sebagian wilayah kabupaten banggai kepulauan yang terdiri atas cakupan wilayah:anggai laut, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten banggai kepulauan dikurangi dengan wilayah kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga batas wilayah kabupaten banggai laut mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan laut maluku, selat kalimatan, dan selat bangkurung, sebelah timur berbatasan dengan laut maluku, sebelah selatan berbatasan dengan laut banda, dan sebelah barat berbatasan dengan teluk tolanggai lauanggai laut. dengan terbentuknya kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten banggai laut menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten banggai laut sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten banggai lauanggai laut berkedudukan banggai kecamatan bangganggai lautanggai laut dan pelantikan penjabat bupati banggai lauanggai lauanggai laubanggai laut.banggai laubanggai laut sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banggai kepulauanbanggai lauanggai laut paling lambat (enam) bulan sejak tanggal pelantikan. bagian ketigabanggai laugai lauanggai laut sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauanbanggai lauanggai kepulauan. bab personel, aset, dan dokumen bupati banggai kepulauan bersama penjabat bupati banggai launggai laut sesuai dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banggai kepulauan dan bupati banggai kepulauanggai lautanggai launggai lautanggai launggai lauanggai kepulauaanggai laut yang berada dalam wilayah kabupaten banggai laut, badan usaha milik daerah kabupaten banggai kepulauan yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada kabupaten banggai laut, cc. utang piutang kabupaten banggai kepulauan yang kegunaannya untuk kabupaten banggai laut menjadi tanggung jawab kabupaten banggai laut, dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kabupaten banggai lauanggai kepulauanhsosialis viet nam. mengesahktan seni sean dra purwanto samapsisosialis viet namsi. perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan republik sosialis viet nam, cc.ekstradisi. psi presiden republik indonesia ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidantidak satu pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut perjanjian ini,,ihak diminta telah menyetujui sebelumnya, orang tersebut belum meninggalkan wilayah pihak peminta dalam waktu (tiga puluh,. ii. . fmpererat hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, bahwa. pki presiden republik indonesiafederasi jerman, pada tanggal februari berlinmengingat: dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang . pki d9. . fat d9yang salinan naskah aslinya dalam bahasa indonesia, bahasa jermora mang undangan, fara ain ln, nik ptw anti ty. presiden republik indonesia kerja samadan selanjutnya perlu disahkan dengan undang undang. materi muatan dalamantara lain: lingkup kerja sama, meliputi: kebijakan pertahanan, kebijakan keamanan dan militer, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan bidang bidang lainnya yang telah disetujui. kerja sama antara kedua belah pihak dalam bentuk: kunjungan kunjungan resmi dari para pejabat tinggi, perwakilan perwakilan baik militer dan sipil dari kementerian pertahanan kedua negara, kunjungan kunjungan kerja dan belajar, menjadi peserta kursus, pelatihan dan latihan bersama angkatan bersenjata antara kedua negara, hubungan yang setara antara lembaga lembaga militer kedua negara, pembicaraan . pki presiden republik indonesia pembicaraan bilateral para ahli, pertukaran informasi dan pengalaman, dan bentuk bentuk kerja sama lainnya yang berdasarkan prinsip prinsip timbal balik yang saling menguntungkan. pembentukan forum dialog pertahanan indonesia jerman indonesia germany defence dialogue idd) yang bertugas untuk memonitor, menangani, dan mengulas pelaksanaan kedua belah pihak menjamin bahwa informasi dan intelijen yang dicapai sebagai hasil dari kontak bilateral akan dilindungi sesuai dengan peraturan yang ada. kedua belah pihak akan menanggung biaya masing masing yang terkait dengan pelaksanaan ini. penyelesaian persengketaan diselesaikan secara tersendiri melalui konsultasi dan negosiasi kedua belah pihak. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor
mei aas yang selama ini terjadi indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberontakannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara indonesia dalam organisasi dalam dan atau luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia, bahwa. to. presiden republik indonesia bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakasetiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah (satu per tiga). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini. untuk . bo, presiden republik indonesia untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama (seratus dua puluh) hari. jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama (enam puluh) hari. apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada dan tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama (dua puluh) hari. untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama (enam puluh) hari. apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari. pelaksanaan penahanan tersangka tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada sampai deng. ag, presiden republik indonesia ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama (empat belas) hari. apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada duntut umum melakukan penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme dalam jangka waktu paling lama (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterimabukti permulaan yang cukup, penyidik berwenangdansanakan tindak pidana terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme. penyadapan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik. penyadapan sebagaimana dimaksud pada dilakusatu) tahun. hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme. penyadapan . psi naa teh presiden republik indonesia penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorismelindungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan. psi presiden republik indonesia ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelindungan sebagaimana dimaksud dalam yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatandan bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. pelindungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan. ketentuan mengenai tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutpelindungan sebagaimana dimaksud dalam yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksicc. pemberian. to. presiden republik indonesia pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa, dan pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. pelindungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang pelindungan saksi dan korban. tata carajudul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab pelindungan terhadap korban diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: korban merupakan tanggung jawab negara. korban sebagaimana dimaksud pada meliputi: korban langsung, atau korban tidak langsung. korban sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme. bentuk. presiden republik indonesia bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada berupa: bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, cc. santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan kompensasi.sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang pelindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi lembaga terkait. bantuan medis sebagaimana dimaksud pada diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme. tata caraompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada korban atau ahli warisnya. kompensasi. to, presiden republik indonesia kompensasi sebagaimana dimaksud pada pembiayaannya dibebankan kepada negara. kompensasi sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang pelindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan. dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang pelindungan saksi dan korban. penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan. kompensakorban belum berumur (delapan belas) tahun dan tidak bawah pengampunan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang pelindungan saksi dan korban. dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada korban tetap diberikan. dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan. pembayaran . taj presiden republik indonesia pembayaran kompensasikorban berhak mendapatkan restitusi. restitusi sebagaimana dimaksud pada merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. restitusi sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan. penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan. restitupelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat (satu) tahun dan paling lama (empat) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintahterorisme . psi ra, presiden republik indonesia dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. pasai dihapus. ketentuan tetap, penjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi antara bab vii dan bab viii ditambahkan (tiga) bab baru, yakni bab via, bab vii, dan bab vii sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viadalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati hatian. pencegahan . r9, presiden republik indonesia pencegahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: kesiapsiagaan nasional: kontra radikalisasi: dan deradikalisasi. bagian kedua kesiapsiagaan nasional kesiapsiagaan nasional merupakanesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemerintah. pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kementerian lembaga yang terkait bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan terorisme. kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. s5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan peraturan pemerintah. bagian. nas to. presiden republik indonesia bagian ketiga kontra radikalisasi kontra kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada dilakukontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan peraturan pemerintah. bagian keempat deradikalisasi dederadikalisasi . tp. presiden republik indonesia deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan kepada: tersangka: terdakwa: cc. terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme: atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanaderadikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf diberikan melalui tahapan: identifikasi dan penilaian: rehabilitasi: edukasi: dan reintegrasi sosial. (s5) deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dilaksanakan melalui: pembinaan wawasan kebangsaan: pembinaan wawasan keagamaan, dan atau kewirausahaan. pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian. ketentuan. dg. presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. bab vii kelembagaan bagian kesatu badan nasional penanggulangan terorisme badan yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut badan nasional penanggulangan terorisme, berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. badan nasional penanggulangan terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. badan nasional penanggulangan terorisme berkedudukan ibukota negara republik indonesia. badan nasional penanggulangan terorisme berfungsi: menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional bidang penanggulangan terorisme: menyelenggarakan . presiden republik indonesia menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional bidang penanggulangan terorisme: dan melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam badan nasional penanggulangan terorisme berketentuan mengenai susunan organisasi badan nasional penanggulangan terorisme diatur dengan peraturan presiden. bagian kedua peran tentara nasional indonesia tugas tentara nasional indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. dalam . g . presiden republik indonesia dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tentara nasional indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan presiden. bagian ketiga pengawasan dewan perwakilan rakyat republik indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme. ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme diatur dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. bab vii ketentuan peralihan pada saat undang undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang pengadilan, dilaksanakanl. presiden republik indonesiadan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. korban langsung sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang pelindungan saksi dan korban. pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan korban yang dikeluarkan oleh badan nasional penanggulangan terorisme. permohonan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan paling lama (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang undang ini mulai berlaku. pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologisbesaran. ta, presiden republik indonesia besaran kompensasi kepada korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang pelindungan saksi dan korbsyarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. dihapus. antara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut:indak pidana terorisme yang ada dalam undang undang ini berlaku secara mutasi mutans terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana pendanaan terorismeki nanlipa undang undangan, ban roti taj presiden republik indonesiamaupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakatobjekmum tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional. tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama tingkat internasional untuk menanggulanginya. tindak. presiden republik indonesia tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. oleh karena itu, tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara. dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, baik dalam maupun luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada tindak pidana terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya tindak pidana terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional. sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, perubahan undang undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalamnamun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban. dalam. presiden republik indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh badan nasional penanggulangan terorisme. untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan badan nasional penanggulangan terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan kelengkapan dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang melaksanakan tugas bidang penanggulangan terorisme. selain itu, penanganan tindak pidana terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga lembaga yang terkait, termasuk tentara nasional indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi terorisme. peran tentara nasional indonesia dalam mengatasi aksi terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi tentara nasional indonesia sebagaimana ditentukan dalam undang undang yang mengatur mengenai tentara nasional indonesia dan pertahanan negara. dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik indonesia. berdasarkan . to, presiden republik indonesia berdasarkan hal tersebuundang undang. beberapa materi muatan yang diatur dalam undang undang ini, antara lain: kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer paramiliter pelatihan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme, pemberkatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan korporasi, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu, kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum, 'pelindungan korban sebagai bentuk tanggung jawab negara, pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing masing yang dikoordinasikan oleh badan nasional penanggulangan terorisme, dan kelembagaan badan nasional penanggulangan terorisme, peran tentara nasional indonesia, dan pengawasannya. ii. .korban yang bersifat massal adalah korban yang berjumlah banyak. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, antara lain informasi, peta, gambar, dan citra. angka . presiden republik indonesia angka cukup jelas. organisasi terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam diam atau gerakan bawah tanah. cukup jelas. yang dimaksud dengan pelatihan lain misalnya pelatihan teknologi informasi dan pelatihan merakit bom. yang dimaksud dengan ikut berperang" antara lain ikut membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam perang, contohnya sebagai tenaga medis, logistik, dan kurir. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka . pus d9, presiden republik indonesia angka yang dimaksud dengan dapat mengakibatkan dalam ketentuan ini ditujukan bagi setiap orang yang terdeteksi dan atau memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja mengucapkan ucapan, sikap atau perilaku dengan tujuan menghasut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. angka ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual. yang dimaksud dengan menggerakkan antara lan melakukan hasutan dan provokasi, memberikan hadiah, uang, atau janji. angka ketentuan ini merupakan aturan khusus, karena itu tidak berlaku ancaman pidana pada permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan tindak pidana yang lebih rendah daripada ancaman tindak pidana yang telah selesai. yang dimaksud dengan persiapan dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana terorisme. angka . bgpenahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain tersangka. psi nan presiden republik indonesia cukup jelas. dalam ketentuan ini, penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lainnay, presiden republik indonesia angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan korban langsung adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme, misalnya korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom. huruf yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung atau sebaliknya. yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara. cukup jelas. b. presiden republik indonesia objek vital yang strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau cc. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi. fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umumtindak pidana terorisme yang selanjutnya disebutperwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta staf, organisasi internasional lainnya luar perserikatan bangsa bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili perserikatan bangsa bangsa. ketentuan. tes presiden republik indonesia yang dimaksud dengan instansi lembaga terkait antara lain kementerian lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi nonpemerintah. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme bersama dengan tuntutan. jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiel dan materieketentuan ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. angka cukup jelas. dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan prinsip kehati hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang berwenang selalu bersikap hati hati (prudent) dalam rangka memberikan pelindungan hukum dan hak perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pejabat tersebuontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi adalah berbagai upaya untuk melawan paham radikal terorisme dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi lainnya. cukup jelas. yang dimaksud dengan terencana adalah berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional. yang dimaksud dengan terpadu adalah dengan melibatkan kementerian lembaga terkait. yang dimaksud dengan sistematis adalah melalui tahapan dan program tertentu. yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah dilakukan secara terus meneruorang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal terorisme dan berpotensi melakukan tindak pidana terorisme. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan identifikasi dan penilaian adalah penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal terorismenya. huruf yang dimaksud dengan. huruf c. tg. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan edukasi adalah pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal terorisme. huruf yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah serangkaian kegiatancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyebutan badan yang ditentukan dalam sebelumnya dimaknai sebagai badan nasional penanggulangan terorisme. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf b. presiden republik indonesia huruf dalam ketentuan ini menyelenggarakan koordinasi dimaksudkan untuk mencapai sinergi antarlembaga terkait. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan mengoordinasikan antarpenegak hukum adalah koordinasi yang dilakukan oleh badan nasional penanggulangan terorisme dengan penyidik, penuntut umum, dan petugas pemasyarakatan termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum yangilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tentara nasional indonesia adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam undang undang yang mengatur mengenai tentara nasional indonesia dan undang undang yang mengatur mengenai pertahanan negara. pembentukan peraturan presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud denganadalah korban. presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukupjelas. cukup jelas. angka dihapus. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pasi pat presiden republik indonesia ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal baliknggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massaljek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun dan paling lama (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: . hata presiden republik indonesia setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan wilayah negara kesatuan republik indonesia, membuat, menerima, memperoleh,atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan republik indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksudpuluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai bahan peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama (tujuh) tahun. dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada terbukti digunakan dalam. presiden republik indonesia setiap orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan republik indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada dan yang dapat dipergunakanbelas) tahun. diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme wilayah negara kesatuan republik indonesia atau negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada dalam negeri dan atau luar negeri atau negara asingorang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama (tujuh) tahun. pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan korporasidua belas) tahun. b. hate presiden republik indonesia setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, dan atau ikut berperang luar negeri untukrekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud padambuat, mengumpulkan, dan atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada (l)warga negara indonesia yang dijatuhi pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada (l) sampai dengan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun. pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. diantara. pas niliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: .
presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentangutututara, mengingat . musiutara. bab ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: provinsi sulawesi ututara. . pasi presiden republik indonesia tanggal september merupakan tanggal pembentukan provinsi sulawesi ututara provinsi sulawesi utara terdiri atas (sebelas) kabupaten dan (empat) kota, yaitu: .a.talaud: kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, kabupaten minahasa, kabupaten minahasa selatan: kabupaten minahasa tenggara, kabupaten minahasa utara: il. kota bitung: kota kotamobagu, kota manado, dan kota tomohon. 4. presiden republik indonesia ibu kota provinsi sulawesi utara berkedudukan kota manado. provinsi sulawesi utarautllutter nuninistrasi hukum, san (as s2) tan nya gin savanna jaman mautut. perpustakaan negara. perguruan tinggi. jawatan pengajaran. kursus kursus. pendidikan guru. sekolah menengah umum . pengajaran teknik. pengajaran perekonomian. pengajaran kewanitaan . sekolah pendidikan kemasyarakatan. . fan wat pan presiden republik indonesia sekolah menengah pamong praja . sekolah rendah latihan. tunjangan kepada sekolah sekolah partikelir, asrama asrama partikelir dan murid murid sekolah lanjutan jawatan pendidikan masyarakat . kursus penilik pendidikan masyarakat . pemberantasan buta huruf . perpustakaan rakyat. kursus pengetahuan umum. urusan pemuda, kepanduan dan olahraga. jawatan kebudayaan. urusan kesenian. perguruan tinggi kesenian perguruan kesenian. urusan purbakala. arsip negara. bagian bahasa. tunjangan kepada lembaga kebudayaan dan sebagainya tunjangan kepada musium dan lembaga pengetahuan tahuan, dan sumbangan untuk penerbitan buku buku pengetahuan . . open mula presiden republik indonesia jawatan perlengkapan dan bangunan pengeluaran tak tersangka. jumlah. sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah. tujuh ratus lima puluh dua juta tiga puluh dua ribu seratus rupiah. bab penerimaan) pusat kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dan pengeluaran umum. pusat kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dan pengeluaran umum: pembayaran kembali persekat gaji dan penerimaan lain lain. penerimaan berhubung dengan ongkos ongkos keperluan pegawai. uang ujian. pembayaran oleh yang bersangkutan untuk barang barang pembagian yang diberikan kepadanya. penerimaan uang langganan pewarta. penerimaan berhubung dengan pemeriksaan film. . man wan presiden republik indonesiakepada mahasiswa. penerimaan berhubung dengan rumah sakit dan apotek universitet gajah madauang kursus kursus pengajar untuk kursus pengantar kewajiban belajar. uang kursus kursus pengantar kewajiban belajar. pendidikan guru. pendidikan guru. uang sekolah sekolah. man presiden republik indonesiayang dibuat dalam pelajaran kerajinan pada sekolah sekolah lain. open nat presiden republik indonesiapamong praja. sekolah menengah pamong praja. sekolah menengah pamong praja. uang sekolah sekolah menengah pamong praja. sekolah rendah latihan. sekolah rendah latihan. uang sekolah sekolah rakyat latihan. uang sekolah sekolah rakyat latihan luar biasa. uang sekolah sekolah taman kanak kanak latihan. jawatan pendidikan masyarakat. kantor pusat pendidikan masyarakat. sumbangan dari berbagai bagai badan. kursus penilik. open nat presiden republik indonesiabacaan ulangan.pemuda, kepanduan dan olah raga. urusan pemuda, kepanduan dan olah ragaurusan purbakala. urusan purbakala. penerimaan biaya melihat candi candi. balai bahasa. balai. man uap) nat presiden republik indonesia jawatan perlengkapan dan bangunan. gudang buku buku dan alat alat pelajaran. pendapatan dari penjualan dan pemakaian buku buku, alat alat pelajaran dan percetakan. pendapatan dari pemungutan penggantian alat alat pelajaran. percetakan. percetakan. pendapatan dari penjualan buku buku, majalah majalah. pembayaran pesanan pesanan oleh badan badan yang bersangkutan.salinan ara cas leiiihibah apbd kota tegal tahun anggaran . skpd nama alamat koordinator jumlah penjelasan konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan atau jasa dan bantuan sosial berupa barang bentuk dan isi laporan realisasi anggaran skpd pemerintah kota tegal skpd oagua amin pendapatan sayang san man merasa etmpragaa batan pgamasemssaas ketiga masyarakat maa pihak ketiga masyarakat sus e rsm| bentuk . bentuk dan isi laporan realisasi anggaran ppid pemerintah kota tegal laporan realisasi anggaran ppid untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember. perubahan amors oeemompammasubaran jai pendapatan pajakbaerah hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan jasa tambinfendapatan asi daerahyangsah) o| opamrermeanan dini begitasipja bagasi bukalapak dana aokasiumum dana abkasikhusus dao omumpenoapa darinya gsa jati pendapatantibah pa. |obanabarat daerah lainnya jasa dana penyesuaiandan otonomikhuus lainnya poomumpenoapatan ruma eeamamparuwesne da2 beanjabunga bammasubsi pasa aamjatibah pzi. team bantuan sosa di6 belanja bantuan keuangan pemuja agitasi belanja tidak terduga oo oma sama sueeusyeeasm pemerataan para bao openeramaawpemerayaan peran pai pagasmetesarmamasan sebelumnya jaan encairanbana cadangan mampantaranwstenoraan tea penerimaan piyama daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman je.i. penerimaan piutang daerah pay jangrmmmamtenmmastsas daerah doomampeneamaan peenertuaranpemeiaraan darah d2 (pembentukan dana cadangan |emmtantantmetanteematea dana pembayaran pokokutang ja.2a (rembesan pinjamanbaerah non permanen) oumumpencetuaran eememvamnerro isis bim pembiayaan anggaran lpa) bentuk . .bentuk dan isibej maa tera aman toman mamaantam aan sesgeomammamaag kemampesaamnranyaman pemarnmsansatbaran dmantemmamtaraasn dan gas oma gas corona dasa marpemain pemanas jememanemaranseea rassmantemtarantsaon men (sotamemmmentawsetemantana konversi daerah xxx hasil pengelolaan kekayaan daerah xxx yang dipisahkan yang dipisahkan lain lain pendapatan asli daerah xxx lain lain pendapatan asli daerah xxx yang sah yang sah jumlah pendapatan asli daerah jumlah pendapatan asli daerah oompamaman lain lain pendapatan daerah yang sah lain lain pendapatan daerah yang sah jumlah pendapatan jumlah pendapatan belanja tidak langsung belanja operasi tera belanja barang dan jasbelanja jumlah belanja surplus defisit surplus defisit uas iremammosan demeamambasan pengeluaran pembiayaan daerah pengeluaran pembiayaan daerah sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan xxx xxx siapa) siapa)sosial apbd kota tegal tahun anggaran . nama alamat skpd jumlah penjelasan koordinator fpsiubah sebagai berikut: ketentuan diubahmasyarakat pihak ketiga pada skpd koordinator penerima hibah. nama penerima, alamat penerima dan jenis hibah yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pada nphhibah berupa nama, alamat, skpd koordinator penerima hibah dan jumlah hibah dalam lampiran iii peraturan walikota tentang penjabaran apbd. bentuk dan isi lampiran iiiberkenaan pada ppid. obyek belanja bantuan sosial,sosial berupa nama, alamat, skpd koordinator penerima bantuan sosial dan jumlahntuk dan isi. ketentuan diubah dan antara dan disisipkan (satu) yakni (2a)apat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. kepala dppkadentuk dan isika haderajat kesehatan masyarakat kota tegal dan memudahkan akses penyelenggaraan kegiatan jaminan kesehatan masyarakat kota tegdiubah. unit instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan, laboratorium kesehatan lingkungan, akademi keperawatan, unit penyelenggara jkm. ketentuan bab iii bagian kedua ditambah (satu) paragraf, yakni paragraf yang berbunyi sebagai berikut: paragraf unit penyelenggara jkm unit penyelenggara jkm merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas kesehatan kota tegal. unit penyelenggara jkmunit penyelenggara jkmjaminan kesehatan masyarakat daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada unit penyelenggara jkm mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan jaminan kesehatan masyarakat, melakukan kerjasama dengan ppk ppk dan ppk dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jkm baik pelayanan dasar maupun rujukan, mengelola urusan administrasi dan keuangan, melakukan sosialisasi, advokasi dan mengelola pengaduan masyarakat, melakukan penyelesaian secara kekeluargaan maupun hukum bila terjadi perselisihan dengan ppk, mengelola kepesertaan jkm, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan ppksusunan organisasi unit penyelenggara jkm terdiri dari kepala, subbagian tata usaha, cc. kelompok jabatan fungsional, subbagian yelenggara jyelenggara jkmunit penyelenggara jkmyelenggara jaminan kesehatan masyarakat pada dinas kesehatanj) salinan mayelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah lingkungan pemerintah kota tegal perlu mengatur petunjuk pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, bahwa untuk mengatur petunjuk pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah perlu merubahrosedur telah memuat sop pencatatan, pelaporan untuk lap. keuangan asset pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan asset prosedur tindak lanjut hasil| sop tindak lanjut telah dibuat lap. tindak lanjut lhp api pimpinan melakukan evaluasi| memo lap. saran dan secara berkala dan berjenjang arahan pimpinan terhadap prosedur yang ada ada tidaknya penyajian kondisi, lap evaluasi prosedur kendala dan rekomendasi dalam laporan evaluasi prosedur hasil evaluasi prosedur tindak lanjut lap. dituangkan dalam laporan dan evaluasi prosedur digunakan pimpinan skpd sebagai bahan penyempurnaan prosedur isumerdtamsa ada tidaknya sarana penegakan data laporan integritas nilai etika (aturan kepegawaian perilaku) skpd dan seluruh lap. lakon pejabat struktural telah dok. pakta integritas menyampaikan data kekayaan pimpinan menerapkan kompetensi dok mekanisme sdm dalam organisasi skpd penerimaan pegawai dok penempatan sistem diklat ada tidaknya penggunaan daftar nominatif pertimbangan resiko dalam pegawai pengambilan keputusan dalam daftar urut menerapkan manajemen berbasis kepangkatan duk) kinerja ada tidaknya penerapan sistem dok alur tugas pendelegasian wewenang tanggung jawab dalam melaksanakan roda organisasi ada tidaknya uraian tugas kepada daftar uraian tugas masing masing personil pada skpd ada tidaknya pembinaan dok pembinaan karier karir pola karir pegawai pada pegawai skpd ada tidaknya penetapan sistem dok. diklat diklat bagi pegawai guna meningkatkan kemampuan profesionalisme (ee penerapan penetapan rumpun jabatan bagi pegawai ada tidaknya penetapan dok evaluasi kinerja kompetensi pegawai, mulai dari mekanisme penerimaan pns sampai dengan pengkajian kinerja pegawai ada tidaknya dok pemantauan evaluasi terhadap pemantauan evaluasi penguasaan implementasi uraian uraian tugas tugas (jobs description) masing masing personil ada tidaknya penetapan personil dok sertifikasi yang mengelola keuangan asset bendaharawan daerah berdasarkan keuangan kompetensinya slireoyakan pimpinan menetapkan kebijakan dok. kebijakan tertulis guna mendukung pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada skpd yang bersangkutan ianyansara sang pan tujuan sasaran yang telah ditetapkan kebijakan telah disosialisasikan dok. sosialisasi dikomunikasikan kepada personil skpd pimpinan telah menetapkan dok. kak kerangka kak tor sebagai acuan dalam acuan kerja) tor penentuan kebijakan term reference). pimpinan telah menyusun dan| tim money menetapkan tim berdasarkan kompetensi untuk melakukan pemantauan penerapan kebijakan kebijakan disusun secara dok. kebijakan sederhana efektif digunakan sebagai acuan pelaksana program kegiatan kebijakan telah dapat memberikan lap. realisasi kinerja motivasi bagi pns dalam pencapaian tujuan unit kerja satker ema disiplin pegawai kepegawaian ketepatan penggunaan perangkat lap. pemanfaatan aset pelaksanaan kebijakan kebijakan dapat diterima secara lap. evaluasi kebijakan organisasi kebijakan telah mendeskripsikan dok. indikator kinerja tingkat ketepatan keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan kebijakan telah disahkan sebagai dok. renstra dan kak pedoman acuan pelaksanaan program kegiatan kebijakan telah digunakan sebagai dok. tor pedoman acuan pelaksanaan program kegiatan pengelolaan sumber kebijakan| dok. kepegawaian dan seperti kepegawaian, pelaksanaan program program kebijakan telah dijabarkan ke| dok. jumlah dalam jumlah jenis kegiatan iii. penilaian resiko manajemen pengelolaan resiko adalah cara bagaimana menangani semua resiko (baik dari dalam maupun luar organisasi) yang ada dalam instansi pemerintah skpd, tetapi pada semua resiko yang mengancam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah skpd. tahapan tahapan pada proses penilaian resiko terdiri dari identifikasi resiko dan penanganan resiko, sedangkan proses evaluasi merupakan siklus pengelolaan resiko, seperti digambarkan pada gambar program penilaian resiko tor kegiatan r usulan resiko (penanganan resiko) gambar siklus penilaian resiko dalam pelaksanaan penilaian resiko, diperlukan data dan informasi mengenai pelaksanaan identifikasi resiko identifikasi resiko dilaksanakan awal (perencanaan), dengan melaksanakan identifikasi tahapan tahapan kegiatan yang tertuang dalam tor kegiatan beserta pelaksana kegiatan. penetapan titik kritis pada kegiatan titik kritis diperoleh dari tor pelaksanaan kegiatan strategis. penetapan titik kritis berdasarkan pada tahapan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tor sehingga ketepatan kegiatan atas sasaran program, ketepatan alokasi anggaran dan kebutuhan serta ketepatan penetapan indikator kinerja dapat tergambar dengan jelas. sehingga perubahan penetapan titik kritis dapat pula digunakan untuk merevisi tor yang telah ditetapkan sebelumnya. menyusun daftar resiko daftar resiko merupakan rekapitulasi dari seluruh resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan yang menjadi tanggung jawab skpd. daftar resiko memuat penyebab dan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi. resiko resiko yang telah diidentifikasi tersebut, selanjutnya rekapitulasi dalam daftar resiko seperti pada tabel tabel formulir daftar resiko. daftar resiko (nama skpd) skpd nama pimpinan nip kegiatan tujuan aktivitas disusun tanggal keterangan penyusun kegiatan diisi dengan titik kritis kegiatan disetujui tanggal diperiksa imp. skpd tanggal pemeriksa penanganan resiko berdasarkan daftar resiko yang telah ditetapkan, disusun rencana upaya upaya yang akan dilakukan untuk menangani resiko yang telah teridentifikasi. upaya upaya tersebut diarahkan untuk mengeliminasi penyebab terjadinya resiko. daftar penanganan resiko skpd tersebut dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya seperti terlihat pada tabel tabel daftar penanganan resiko daftar penanganan resiko (nama skpd) skpd nama pimpinan nip kegiatan tujuan aktivitas harga survei harga negara beberapa sampel dengan indikator ang lebih spesifik ehh disusun tanggal keterangan penyusun kegiatan diisi dengan titik kritis kegiatan nama, nip dan tanggal disetujui tanggal diperiksa tanggal imp. skpd pemeriksa pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan resiko pemantauan dan evaluasi merupakan proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan resiko yang telah dilakukan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan resiko yang lebih baik kemudian hari. kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan resiko dilaksanakan pada awal tahun anggaran berjalan oleh setiap skpd. hal ini bertujuan untuk menilai pencapaian target dan realisasi pelaksanaan kegiatan, serta kendala yang terjadi. hasil pemantauan dan evaluasi penanganan resiko diharapkan menjadi masukan bagi pimpinan skpd. mekanisme dan prosedur mekanisme dan prosedur dimulai dari penetapan tim penilai resiko, tim penanganan resiko, tim pemantauan dan evaluasi resiko, mekanisme penilaian resiko, mekanisme penanganan resiko, mekanisme pemantauan dan evaluasi resiko, prosedur penilaian dan penyampaian hasil penilaian resiko, prosedur penanganan dan pelaporan hasil penanganan resiko, serta prosedur pemantauan dan evaluasi penilaian resiko. saran penilaian resiko penilaian dilakukan berdasarkan sub unsur lingkup penilaian resiko meliputi penilaian resiko, penanganan resiko serta pemantauan dan evaluasi resiko.penilaian resikogambilan data primer pelaksanaan penilaian resiko uraian tdk dokumen sempurna penilaian resiko tee tor apakah setiap tor yang dibuat telah| dok. tor memuat tujuan dan kegiatan yang renstra selaras dengan renstra apakah tor yang dibuat telah| dok. tor menguraikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilengkapi dengan alokasi sumberdaya sdm, keuangan dan fisik) tega asma dilengkapi jadwal pelaksanaan masing masing kegiatan apakah masing masing kegiatan telah dok. senja dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan indikatornya apakah tor telah menetapkan titik dok. daftar kritis dari tahapan kegiatan yang akan resiko dilaksanakan dan merupakan aktivitas yang paling dominan dalam pencapaian tujuan titik kritis tahapan kegiatan resiko apakah dalam penetapan resiko telah| dok. daftar memenuhi unsur kejadian kemungkinan resiko dan menimbulkan kerugian apakah resiko yang ditetapkan telah| dok. daftar dilengkapi dengan penyebab terjadinya resiko resiko serta dampak yang akan terjadi apakah penilaian resiko telah dok. daftar dituangkan dalam daftar resiko dan resiko telah disahkan oleh penyusun maupun pemeriksa spip |b. penanganan resiko ojo apakah daftar penanganan resiko telah dok. dibuat untuk masing masing resiko yang penanganan telah ditetapkan resiko apakah penanganan resiko yang dibuat dok. jae asa penyebab terjadinya resiko resiko perennis smabmaa| ragam penanganan resiko dari masing masing penanganan titik kritis kegiatan resiko apakah penanganan resiko telah| dok. dituangkan dalam daftar penanganan penanganan resiko dan telah disahkan oleh penyusun resiko kegiatan maupun pemeriksa spip |c. pemantauan dan evaluasiresiko apakah mekanisme atau prosedur| dok. pemantauan dan evaluasi resiko telah penilaian dibuat siklus resiko apakah skpd telah membuat dok. rekapitulasi resiko dan upaya penilaian penanganan resiko siklus resiko pemantauan dan evaluasi resiko penilaian siklus resiko apakah spip skpd telah melakukan dok. pemantauan evaluasi resiko yang telah penilaian dituangkan dalam rekapitulasi resiko siklus resiko dan upaya penanganan resiko isa evaluasi resiko telah dibuat dan penilaian dilengkapi dengan saran rekomendasi siklus resiko apakah saran rekomendasi telah dok. ditindaklanjuti penilaian siklus resiko iv. penguatan lingkungan pengendalian, penguatan lingkungan pengendalian merupakan bagian dari aktivitas pengendalian, khususnya tentang penegakan aturan yang menunjukkan penambahan kesadaran (kultur) pengendalian dalam instansi pemerintah skpd. unsur unsur yang harus dikuatkan oleh instansi pemerintah skpd akan tergantung dari hasil nyata penilaian efektivitas lingkungan pengendalian. aktivitas penguatan lingkungan pengendalian aktivitas penguatan lingkungan pengendalian dilaksanakan melalui sub unsur lingkungan pengendalian yaitusarana penilaian penguatan lingkungan pengendalian penilaian penguatan lingkungan pengendalian yang meliputi delapan sub unsur lingkungan pengendalian dilakukan untuk. sarana penilaian penguatmatriks penilaian penguatan lingkungan pengendalian pendukung ara oo instansi pemerintah telah menetapkan aturan dan menerapkan aturan perilaku yang perilaku berlaku instansi pemerintah yang bersangkutan. secara berkala pegawai menandatangani berita acara pernyataan untuk menerapkan aturan penandatangan perilaku pakta integritas aturan perilaku pakta integritas. pimpinan instansi pemerintah menjelaskan pedoman dan mempertanggungjawabkan adanya mekanisme intervensi atau pengabaian atas yang mengatur pengendalian intern. intervensi adalah diperkenankan tindakan yang terpaksa dilakukan walau nya melakukan menyimpang dari kebijakan prosedur yang intervensi dan ada) pengabaian atas legenda lian intern pimpinan memberikan penghargaan untuk dokumen yang meningkatkan penegakan integritas dan terkait dengan kepatuhan terhadap nilai etika. pemberian penghargaan kepada pegawai komitmen terhadap kompetensi ' ' )) e| | instansi pemerintah mengidentifikasi uraian kegiatan dan standar kompetensi yang jabatan dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi instansi pemerintah menyelenggarakan laporan pelatihan dan pembimbingan untuk pelaksanaan membantu pegawai mempertahankan dan diklat, meningkatkan kompetensi pekerjaan pelatihan kantor sendiri dan seminar workshop kepemimpinan yang kondusif '))o | pimpinan memiliki sikap selalu| kebijakan mempertimbangkan resiko dalam yang dibuat pengambilan keputusan pada terkait tupoksi daftar resiko atas setiap kebijakan yang dibuat teo kinerja tee sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi instansi pemerintah struktur disesuaikan dengan ukuran dan sifat organisasi kegiatan tee jawab yang tepat wewenang diberikan kepada pegawai yang pedoman tepat sesuai dengan tingkat tanggung pendelegasian jawabnya wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi wewenang, sop memahami bahwa wewenang dan tanggung pendelegasian jawab yang diterimanya terkait pihak wewenang dan lain dalam instansi yang bersangkutaninstansi pemerintah telah menetapkan kebijakan pros kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen edr sampai dengan pemberhentian pegawai pembinaan sdm instansi telah melakukan penelusuran berkas latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen rekrutmen tentang penelusuran pegawai tee intern pemerintah yang efektif instansi pemerintah memiliki mekanisme rencana kerja memberikan inan memadai atas ketaatan, kehebatan, inspektorat efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah instansi pemerintah memiliki mekanisme surat atensi peringatan dini dan peningkatan api efektivitas manajemen resiko atas pemerintah tere pemerintah terkait terdapat hubungan kerja yang baik antar berita acara anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, sehingga tercipta mekanisme saling uji rekonsiliasi lea seniman dilakukan secara rutin kegiatan pengendalian karakteristik kegiatan pengendalian kegiatan pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh personil serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik titik kritis kegiatan hasil analisa resiko. karakteristik kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok strategis instansi skpdharus disesuaikan dengan sifat khusus instansi skpd, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis,aktivitas pengendalian aktivitas pengendalian dilaksanakan melalui aspek kegiatan utama pengendalian yaitu revi atas kinerja instansi pemerintahgendalian pada penetapan dan revi atas indikator dan ukuran kinerj. pengendalian atas pemisahan fungsi, pengendalian atas otorisasi, transaksi dan kejadian penting, pengendalian atas pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pengendalian atas pembatasan akses terhadap sumberdaya dan pendapatannya, pengendalian atas akuntabilitas sumber daya dan pendapatannya, dan pengendalian atas dokumentasi yang baik terhadap sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. kegiatan pengendalian dilakukan pula oleh atasan langsung dalam bentuk pengendalian atasan langsung. pengawasan oleh pimpinan atau dikenal dengan pengendalian atasan langsung terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengetahui sedini mungkin hambatan yang terjadi atau mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta memberikan jalan pemecahannya, mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan penyimpangan, mengevaluasi apakah pencapaian hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan, memperoleh masukan bagi penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang, mengevaluasi tujuan skpd yang tercantum dalam dpa, dan penilaian terhadap kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas dan memberi keyakinan bahwa kegiatan pengendalikegiatan pengendalian pengendalian dilakukan berdasarkan (dua) unsur lingkup kegiatan pengendalian intern yang meliputi aktivitas pengendalian dan pendukung pengendaliankegiatan pengendalian. uraian tdk dokumen par neptune kegiatan pengendalian pimpinan telah menetapkan visi, misi renstra organisasi secara tertulis skpd yang organisasi bersangkutan tee pokok dan fungsi dari skpd organisasi kegiatan pengendalian dapat digunakan lap money secara efektif sebagai acuan kegiatan pengendalian skpd penanggung jawab kegiatan telah kak dan tor menyusun kak tor sebagai acuan dalam masing masing kegiatan sebagai sarana untuk penilaian resiko pimpinan menetapkan prosedur dan| sop kegiatan kebijakan pada skpd guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi pelaksanaan pemantauan evaluasi lap money terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian pengendalian telah berjalan baik dan efektif ter secara berkala berkelanjutan manusia pada skpd pengendalian atas pengelolaan sistem sop informasi, seperti pengamanan sistem informasi informasi, pengendalian atas akses dan pengembangan serta perubahan perangkat lunak skpd pengendalian atas pengelolaan sistem sop (ee berdasarkan tanggung jawab tugas sesuai dengan pemisahan fungsi tupoksi yang ditetapkan pimpinan telah melakukan pengendalian dok data dan terhadap kelengkapan pemrosesan data informasi |ramadan akurasi pemroncaan bata fakta terhadap akurasi pemrosesan data data pimpinan telah melakukan pengendalian lap money pengesahan dokumen sumber, serta pengendalian fisik dan keuangan skpd |atasindikator danukran cinema arp atas indikator dan ukuran kinerja beban ema untuk melakukan pemantauan indikator ukuran kinerja jaan masingmasing bagian kegiatan jorgantaasi dari masing masing bagian kegiatan organisasi atas transaksi kejadian penting pada skpd jenaka asas (7d) (aset transaksi kejadian skpd arsiparis dokumentasi prosedur tetap pembatasan akses atas sop kegiatan dibuat pendapatannya penguatan kegiatan pengendalian pimpinan menetapkan sop mekanisme prosedur penerimaan terhadap penerimaan api dalam melakukan pemeriksaan api instansi yang bersangkutan pimpinan menetapkan mekanisme atau sop data dan prosedur penyediaan data yang diperlukan informasi oleh api dalam melakukan pemeriksaan instansi yang bersangkutan prosedur konsultasi kepada api skpd koordinasi pimpinan menetapkan mekanisme atau sop tindak prosedur pelaksanaan tindak lanjut hasil lanjut pemeriksaan pelaksanaan tindak lanjut hasil dok pemeriksaan tepat waktu inventarisasi tindak lanjut pimpinan telah menunjuk menetapkan tim personil untuk penanganan tindak lanjut tindak hasil pemeriksaan api lanjut satgas spip ketetapan penggunaan perangkat kerja tim pendukung dalam melakukan tindak lanjut tindak hasil pemeriksaan api lanjut satgas spip pendokumentasian hasil pelaksanaan dok tindak lanjut hasil pemeriksaan api guna inventarisasi memudahkan pencarian apabila tindak lanjut diperlukan pemanfaatan tindak lanjut rekomendasi inventarisasi dari hasil pemeriksaan oleh pimpinan guna tindak lanjut perbaikan manajemen skpd perencanaan vi. informasi dan komunikasi pimpinan skuntuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan skpd melalui pencatatan dan pelaporan pencatatan pengendalian atas pencatatan akan menjamin keandalan proses pengolahan data menjadi keluaran yang bebas dari kekeliruan dan kesalahan yang fatal signifikan. pencatatan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut sistem pencatatan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi. prosedur pencatatan keuangan dan menjualnya harus disusun dengan baik dan cermat. sistem pencatatan harus didukung kebijakan pimpinan yang jelas dan memadai pencatatan harus menggunakan dokumen sumber, formulir, tabulasi, daftar daftar statistik dan buku buku yang dirancang secara memadai. pencatatan harus lengkap dan informative. pencatatan harus menaati sistem dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. pencatatan harus diselenggarakan secara akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. pencatatan harus dilakukan secara sederhana, konsisten, runut dan terintegrasi. dipisahkan dari fungsi penguasaan dan penyimpanan, direvisi dicek secara berkala. adanya pembatasan akses atas sumber daya dan pendapatannya. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pendapatannya. il. sebagai dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. pelaporan pimpinan skpd selaku kuasa pengguna anggaran barang berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). laporan kinerja terdiri dari laporan keuangan dan substansi teknis kegiatan. laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan lk), dan laporan barang milik daerah. sedangkan laporan substansi teknis kegiatan terdiri dari perkembangan pencapaian target realisasi penyerapan dana, pencapaian target fisik, kendala yang dihadapi, pemecahan permasalahan kendala, saran tindak lanjut secara berkala serta laporan akhir, laki dan laporan lainnya sesuai kebutuhan. penyusunan laporan tersebut harus mengikuti prinsip prinsip laporan pada umumnya, yaitu harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. sehubungan dengan itu perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti laporan harus relevan, tepat waktu, dapat dimengerti (jelas dan cermat), dan dapat dipercaya diandalkan, dalam bentuk yang berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan. penilaian unsur informasi dan komunikasi dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas pemantauan yang dilakukan dan memberikan keyakinan bahwa informasi dan komunikasi yang dilakukhinformasi dan komunikasi penilaian dilakukan menurut (tiga) sub unsur pada lingkup informasi dan komunikasi yang meliputi informasi, komunikasi serta bentuk dan sarana komunikasiinformasi dan komunikasi dokumen pimpinan skpd telah memiliki sop informasi mekanisme prosedur tertulis mengenai data base informasi pada skpd yang bersangkutan. mekanisme atau prosedur yang dibuat lap. evaluasi telah cukup operasional sebagai acuan sop dalam penyampaian informasi lingkup skpd, seperti memuat rencana evaluasi berkala, kriteria persyaratan yang digunakan dalam penyusunan dan penyampaian informasi, metodologi dsb. penvoswanjpesmpamn ran dalam penyusunan penyampaian informasi pada skpd yang bersangkutan. penyusunpenyampaisnake snn dompet personal yang kompeten. kompetensi personil pengelola informasi dilaksanakan secara lap. informasi periodik sesuai tahapan kegiatan atau berkala. jadwal waktu yang ditetapkan. pengelolaan informasi telah menggunakan sop. kriteria atau persyaratan yang tepat pemantauan sebagai dasar pelaksanaan pemantauan. informasi ruang lingkup frekuensi informasi telah lap. money. mencakup pengendalian intern, keuangan, aset daerah, pelaksana. pengelolaan informasi menggunakan dok. perangkat daftar periksa (check list), pengelolaan daftar kuesioner, atau perangkat lainnya informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. eee eee out put berupa laporan. informasi materi dalam laporan minimal menyajikan lap.pengelolaan kondisi lapangan, kendala dan informasi rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. pengelolaan informasi dilakukan dengan lap.pengelolaan menganalisa hasil dibandingkan dengan informasi kriteria yang sudah ditetapkan. hasil pengelolaan informasi dilaporkan data tepat waktu kepada pimpinan skpd atau pengiriman lap. pemberi tugas. hasil pengelolaan informasi sop. didokumentasikan sebagaimana mestinya arsiparis doku sehingga dapat dengan mudah didapat mentari ketika diperlukan. kelemahan yang ditemukan selama dok. tindak pengelolaan informasi segera lanjut money ditindaklanjuti oleh pimpinan skpd informasi pihak pihak lainnya. kelemahan yang ditemukan segera dok. tindak dikomunikasikan kepada pihak yang lanjut money bertanggung jawab atas fungsi tersebut informasi atasan langsungnya. komunikasi pimpinan instansi pemerintah telah sop. memiliki mekanisme atau prosedur komunikasi tertulis mengenai pelaksanaan komunikasi dilingkupi skpd yang bersangkutan. mekanisme yang dibuat minimal telah sop. memuat tahapan waktu pelaksanaan, komunikasi susunan personil pelaksana, metodologi dan sebagainya. mekanisme prosedur telah digunakan sop. sebagai acuan dalam kegiatan komunikasi komunikasi lingkup skpd tersebut. sop. komunikasi pengelolaan komunikasi telah sesuai sop sop. untuk masing masing kegiatan. komunikasi personil pejabat informasi komunikasi telah dilakukan dan oleh personil yang kompeten, serta sertifikasi dipimpin oleh pejabat yang berwenang personil pejabat pengalaman memadai. pengelolaan informasi komunikasi kompetensi memahami bagaimana pengendalian personil pejabat intern instansi pemerintah seharusnya bekerja bagaimana implementasinya. pengelolaan informasi komunikasi kompetensi evaluasi bagaimana pengendalian intern personil pejabat instansi pemerintah seharusnya bekerja bagaimana implementasinya. evaluasi terhadap informasi dan lap evaluasi komunikasi dilaksanakan secara periodik informasi dan sesuai rencana dan luasnya program komunikasi kegiatan yang dilaksanakan. evaluasi terhadap informasi komunikasi dok, latar dilakukan pada saat adanya kejadian belakang misalnya perubahan besar dalam rencana evaluasi atau strategi manajemen, pemekaran atau informasi penciuman instansi pemerintah, atau komunikasi perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran. (kia nasi reda pemanasan kamus didasari atas hasil resiko dan pemantauan komunikasi berkelanjutan. frekuensi informasi komunikasi lap. informasi didasarkan atas hasil penilaian resiko dan komunikasi pemantauan berkelanjutan. penilaian resiko evaluasi informasi komunikasi lap. evaluasi menggunakan perangkat daftar (check informasi list), daftar kuesioner, atau perangkat komunikasi lainnya yang tepat dapat dipertanggungjawabkan. evaluasi informasi komunikasi telah lap. evaluasi menggunakan kriteria atau persyaratan informasi yang tepat sebagai dasar penilaian komunikasi pelaksanaan informasi. kegiatan informasi komunikasi telah lap. evaluasi menghasilkan out put berupa laporan informasi hasil kegiatan. komunikasi evaluasi informasi komunikasi lap. evaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam informasi mencapai tujuan dan sasaran program komunikasi kegiatan. evaluasi kegiatan informasi komunikasi lap. evaluasi telah menyajikan analisa efektif, efesien, informasi ekonomis dan tertib it). komunikasi dalam laporan evaluasi lap. evaluasi informasi komunikasi disajikan kendala informasi dan rekomendasi untuk mengatasi komunikasi permasalahan yang dihadapi. hasil evaluasi informasi komunikasi sop arsiparis didokumentasikan dengan baik sehingga dokumentasi dengan mudah didapat ketika diperlukan. kelemahan yang ditemukan selama dok. tindak evaluasi kegiatan informasi komunikasi lanjut lap. segera diselesaikan oleh pimpinan skpd evaluasi dan pihak pihak terkait lainnya. informasi komunikasi kelemahan yang ditemukan segera dok. tindak dikomunikasikan kepada pihak yang lanjut lap. bertanggungjawab atas fungsi tersebut evaluasi dan atasan langsungnya. informasi komunikasi hasil pelaksanaan evaluasi dok. tindak informasi komunikasi segera dilaporkan lanjut lap. kepada pimpinan skpd atau pihak pihak evaluasi terkait lainnya. informasi komunikasi skpd telah memiliki mekanisme secara sop tertulis sebagai prosedur untuk pengembangan pengembangan sistem informasi dan sistem komunikasi. informasi dan komunikasi mekanisme atau prosedur tersebut lap materinya telah cukup operasional untuk operasional pengembangan sistem informasi sop komunikasi. pengembangan sistem informasi dan komunikasi mekanisme atau prosedur tersebut telah lap digunakan secara optimal dalam operasional mengembangkan sistem sop informasi komunikasi pada skpd yang pengembangan bersangkutan. sistem informasi dan komunikasi pimpinan skpd telah menunjuk tim atau sk. dinas petugas khusus untuk memantau dan kepala utd mengembangkan sistem informasi komunikasi guna pengembangannya. pimpinan skpd telah menindaklanjuti dok. tindak rekomendasi hasil money yang dilakukan lanjut hasil oleh petugas pengelola sistem money. informasi komunikasi guna pengembangannya. tindakan korektif dibidang rekapitulasi informasi komunikasi dilaksanakan oleh responsivitas pimpinan skpd dalam jangka waktu yang tindak lanjut ditetapkan pimpinan skpd telah menggunakan rekomendasi rekomendasi hasil money money revi informasi komunikasi atau revi lainnya untuk memperkuat terciptanya pengendalian intern pimpinan skpd telah mencegah terjadinya lap. hasil kesalahan yang berulang dibidang money informasi komunikasi. (kait ata sekementani tin penata| |inuthasi lanjut atas rekomendasi tim pengelola lanjut hasil sistem informasi komunikasi. (dipertuan sat: pengembangan stem) (same melaporkan status pengembangan sistem secara berkala. informasi komunikasi. vii. pemantauan pengendalian intern kegiatan pemantauan sistem pengendalian intern untuk menilai kualitas kinerja dari waktu waktu dan memastikan rekomendasi hasil audit dan revi telah ditindaklanjuti. pimpinan skpd berkewajiban menindaklanjuti sesuai rekomendasi hasil pengawasan dapat berupa tindakan administratif dan penyelesaian kerugian daerah. tindakan administratif tindakan administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin pegawai sesuai dengan nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil. untuk pelanggaran disiplin ringan agar diperiksa oleh atasan langsung dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, sedangkan pelanggaran disiplin sedang atau berat, dilimpahkan inspektorat kota tegal untuk diperiksa oleh tim hoc (sesuai keputusan walikota tegal nomor tentang pendelegasian wewenang pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pns kepada inspektur kota tegal), setelah sebelumnya diperiksa oleh atasan langsung dengan dihampiri berita acara pemeriksaan dan berkas lain yang mendukung. penyelesaian kerugian daerah tindak lanjut terhadap penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan melalui penggantian kerugian daerah secara damai, tuntutan ganti rugi tgr) dan tuntutan perdata, tuntutan perbendaharaan, tindakan pengaduan tindak pidana dan tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah bidang kelembagaan, kepegawaian, dan penatalaksanaan. penilaian pemantauan untuk mengukur efektifitas pemantauan dan memberi keyakinan bahwa pemantauan dan memberi keyakinan bahwa pemantauan telah dilaksanakan secara tepat dan memadai terhadap implementasi spip, pencapaian tujuan organisasi, kendala laporan keuangan, pengamanan asset daerah dan peraturan perundang undangan. sarana penilaian pemantauan pengendalian intern penilaian dilakukan berdasarkan sub unsur lingkup pemantauan pengendalian intern yang meliputi pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit.pelaksanaan penilaian disajikan dalam tabel tabel matriks penilaian pemantauan pengendalian intern. dokumen pa pimpinan skpd telah memiliki sop mekanisme prosedur tertulis mengenai pemantauan pelaksanaan pemantauan berkelanjutan pada skpd yang bersangkutan mekanisme atau prosedur yang dibuat telah laporan cukup operasional sebagai acuan dalam pelaksanaan pelaksanaan evaluasi lingkup skpd pemantauan tersebut, seperti memuat evaluasi berkala, kriteria persyaratan yang digunakan dalam pemantauan, metodologi dan sebagainya mekanisme prosedur telah digunakan laporan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelaksanaan pemantauan lingkup skpd yang pemantauan bersangkutan pemantauan menggunakan kak tor yang kak tor dibuat khusus untuk masing masing laporan pemantauan yang dilakukan pelaksanaan pemantauan tea ang kompeten skpd pemantauan dilaksanakan secara periodik kak tor sesuai tahapan kegiatan atau jadwal waktu laporan yang ditetapkan. pelaksanaan pemantauan pemantauan telah menggunakan kriteria laporan atau persyaratan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pelaksanaan pemantauan pemantauan ruang lingkup dan frekuensi pemantauan laporan telah mencakup pengendalian intern, pelaksanaan keuangan, asset daerah, pelaksanaan pemantau pemantauan menggunakan perangkat daftar laporan periksa (check list), daftar kuesioner, atau pelaksanaan perangkat lainnya yang tepat dan dapat pemantauan dipertanggungjawabkan materi dalam laporan minimal menyajikan laporan kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan yang pemantauan dihadapin spip. petunjuk pelaksanaan penyelenggaramantauan dilakukan dengan menganalisa laporan kriteria yang sudah ditetapkan pemantauan hasil pelaksanaan pemantauan segera| dokumen dilaporkan tepat waktu kepada pimpinan pelaporan skpd laporan pelaksanaan pemantauan hasil pemantauan didokumentasikan sop arsiparis sebagaimana mestinya dan dapat dengan dokumentasi mudah didapat ketika diperlukan kelemahan yang ditemukan selama rekapitulasi pimpinan skpd tindak lanjut kelemahan yang ditemukan segera berita acara dikomunikasikan kepada pihak yang klarifikasi bertanggungjawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya almari pimpinan skpd telah memiliki mekanisme sop evaluasi atau prosedur tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi lingkup skpd yang bersangkutan mekanisme yang dibuat minimal telah| sop evaluasi memuat tahapan dan waktu pelaksanaan evaluasi, susunan personil, metodologi, dan sebagainya mekanisme prosedur telah digunakan laporan sebagai acuan dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan lingkup skpd tersebut evaluasi evaluasi menggunakan kak tor yang| kak tor dibuat khusus untuk masing masing evaluasi kegiatan evaluasi yang dilakukan tim evaluasi dilakukan oleh personil yang kepala kompeten, serta dipimpin oleh pejabat yang skpd berkewenangan dan pengalaman memadai esa, mengenai visi, misi, dan tujuan skpd serta sertifikasi tim kegiatannya money tim evaluasi memahami bagaimana sertifikasi pengendalian intern skpd seharusnya piagam spip bekerja dan bagaimana implementasinya evaluasi dilaksanakan secara periodik jadwal sesuai rencana dan luasnya evaluasi kak program kegiatan yang dilaksanakan tor evaluasi evaluasi dilakukan pada saat adanya| dokumen kejadian misalnya perubahan besar dalam usulan evaluasi rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciuman skpd, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran ruang lingkup dan frekuensi evaluasi| dokumen didasarkan atas hasil penilaian resiko dan usulan evaluasi pemantauan berkelanjutan penilaian resiko evaluasi menggunakan perangkat daftar laporan periksa (check list), daftar kuesioner, atau evaluasi perangkat lainnya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan evaluasi telah menggunakan kriteria atau laporan persyaratan yang tepat sebagai dasar evaluasi penilaian pelaksanaan evaluasi menu output berupa laporan hasil pemantauan evaluasi evaluasi menilai keberhasilan atau laporan kegagalan dalam mencapai tujuan dan evaluasi sasaran program kegiatan eee efektif, efisien, ekonomis dan tertib evaluasi dalam laporan evaluasi disajikan kendala laporan dan rekomendasi untuk mengatasi evaluasi permasalahan yang dihadapi baik sehingga dengan mudah didapat ketika dokumentasi diperlukan meet segera diselesaikan oleh pimpinan instansi responsivitas pemerintah dan pihak pihak terkait lainnya tindak lanjut kelemahan yang ditemukan segera berita acara dikomunikasikan kepada pihak yang nobulan bertanggungjawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya dilaporkan kepada pimpinan skpd pelaporan mma (skpd telah memiliki mekanisme secara sop tindak tertulis sebagai prosedur untuk lanjut lhp menindaklanjuti temuan hasil audit atau review lainnya mekanisme prosedur tersebut materinya laporan tindak telah telah cukup operasional untuk lanjut lhp menindaklanjuti temuan hasil audit atau revi lainnya mekanisme atau prosedur tersebut telah laporan tindak digunakan secara optimal dalam lanjut lhp menindaklanjuti temuan hasil audit dan hasil revi lainnya pimpinan skpd telah menunjuk tim atau| kepala petugas khusus untuk memantau skpd penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan hasil revi lainnya pimpinan skpd telah menindaklanjuti dokumen seluruh temuan dan rekomendasi hasil audit rekapitulasi lainnya tindak lanjut lhp tindakan korektif dilaksanakan oleh| laporan tindak pimpinan skpd dalam jangka waktu yang lanjut lhp telah ditetapkan pimpinan skpd telah menggunakan pelaksanaan rekomendasi hasil audit atau revi lainnya tindak lanjut guna memperkuat pengendalian intern lhp jintan yang sama bening ena pada mencatat temuan yang sama berulang terjadi pada inventarisasi tahun berikutnya lhp pimpinan skpd telah memantau tindak laporan lanjut atas temuan hasil audit dan revi pemutakhiran serta rekomendasinya data lhp pimpinan skpd secara berkala melaporkan dokumen status penyelesaian audit dan revi kepada pemutakhiran pimpinan sehingga dapat meyakinkan data lhp kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi vii. penutup petunjuk pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah kota tegal ini disusun merujuk pada nomor tahun tentang sistem pengendalian intern pemerintah spip) dan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan spip serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan pemerintah kota tegal. pedoman ini dimaksudkan agar setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah dalam implementasinya dapat melakukan sistem pengendalian intern pemerintah secara komprehensif dan penuh tanggungjawab dengan melibatkan seluruh unsur aparatur yang terkait. implementasi dari spip ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi skpd dilingkungan pemerintah kota tegal dalam upaya mencegah segala penyimpangan, ketidakpatuhan dan senantiasa memenuhi prinsip good governance serta berfungsi sebagai alat kendali yang bermanfaat bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugaspetunjuk pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) lingkungan pemerintah kota tegal pendahuluan gambaran umum dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor tahun pada tanggal agustus tentang sistem pengendalian intern pemerintah spip), maka satuan kerja perangkat daerah skpd) diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi (penyelewengan)spip sendirterhadapet daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. spip terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, )informasi dan komunikasikegiatan instansi pemerintah. tuntutan nomor tahun yang mengamanatkan pimpinan instansi untuk bertanggung jawab terhadap efektifitas penyelenggaraan spip lingkungan masing masing menjadikan substansi petunjuk pelaksanaan dirancang sedemikian rupa guna memberikan pembekalan yang memadai bagi pimpinan instansi serta pejabat berwenang lainnya agar dapat melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan spip dan meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian lingkungan masing masing instansi skpd. maksud dan tujuan maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah lingkungan pemerintah kota tegal ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengamanan aset daerah lingkungan pemerintah kota tegal. tujuan memberikan panduan bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) dalam pelaksanaan spip dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). sebagai petunjuk pelaksanaan bagi satgas spip dalam melakukan penilaian penerapan sistem pengendalian intern pemerintah lingkungan pemerintah kota tegal. ruang lingkup ruang lingkup pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah spip) yang dijabarkan dalam masing masing kegiatan utama lingkungan pemerintah kota tegal, meliputi unsur unsur berikut lingkungan pengendalian pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah kota tegal harus mampu menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan skpdesiko pengendalian intern harus mampu memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi instansi skpddilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan skpdsesuai ketentuan. informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan secara berjenjang melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. pemantauan pengendalian internserta memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revi lainnya dapat segera ditindaklanjuti. ii. lingkungan pengendalian pelaksanaan pengendalian pada lingkungan pengendalian lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam satuan kerja perangkat daerah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern, dimana dalamnya telah terbangun sistem pengendalian intern yang efektif yangguna mendukung terbentuknya sistem pengendalian intern pemerintah yang baik, lingkungan pengendalian memerlukan organisasipenanggung jawab operasional suatu program kegiatan. melalui pengorganisasian, bentuk, merupakan salah satu ciri dari good governance. pengorganisasian yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut mengacu pada upaya menciptakan organisasi yang efektif dan efisien, struktur organisasi harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan organisasi, wewenang tanggung jawab untuk masing masing jabatan harus seimbang dengan tugas dan fungsinyaharus diikuti dengan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. pembentukan struktur organisasi:. sumberdaya manusia (personil) sumberdaya manusia (personil) merupakan subsistem dalam suatu organisasi yang diciptakan sebagai upaya agar pegawai dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk didalamnya usaha untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah kerja serta disiplin dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. dengan pengelolaan personil secara kontinyu dan konsisten, diharapkan produktivitas pegawai akanpegawai, perlu dirancang pola karier pegawai yang sesuai dengan misi organisasi, budaya organisasi dan kondisi perangkat pendukung sistem kepegawaian yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundangan pegawai negeri sipil yang berlaku. sistem pembinaan karier pegawai diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan organisasi dan individu, yang mencakup aktivitas yang sangat luas. aktivitas yang perlu diperhatikan sekurang kurangnya dimulai dari pola rekrutmen, pembinaan, penghargaan dan sanksi, pengembangan kode etik pns (aturan perilaku) dan pemberhentian pegawai. kebijakan pimpinan satuan kerja perangkat daerah skpd) dalam melaksanakan programnya wajib memiliki kebijakan (ketentuan hukum) yang dapat dijadikan landasan bagi pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan. dalam penyusunan kebijakan agar memperhatikan prinsip prinsip rasionalitas, prinsip efektifitas, prinsip efisiensi, dan prinsip produktivitas. kebijakan merupakan salah satu sarana pengendalian intern pemerintah untuk memandu pelaksanaan program kegiatkebijakan merupakan pedoman yang didokumentasikan dan berlaku pada setiap aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan program kegiatan. beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan adalah mengacu pada tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah kota tegal yaitu renstra pemerintah kota tegal. masing masing satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah kota tegal, dalam menyusun kebijakan mengacu pada program yang ditetapkan. mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi terhadap pelaksanaan program kegiatan. dibuat secara tertulis dan jelas pada setiap program kegiatan. dapat secara efektif dikomunikasikan kepada seluruh personil dan skpd dalam lingkup pemda. dapat memberikan motivasi pencapaian tujuan, program atau target. ditinjau kembali secara berkala untuk diselaraskan dengan perubahan lingkungan. transparan dan dapat menjadi sarana komunikasi timbal balik antara atasan dan bawahan. dapat meningkatkan disiplin kerja para pegawai. konsisten dengan tujuan organisasi. prosedur prosedur adalah rangkaian (urut urutan) dari beberapa perintah atau statemen sesuai dengan kebijakan pimpinan. prosedur harus dibuat sederhana dan mengacu guna memberikan pelayanan prima. pimpinan satuan kerja perangkat daerah skpd) perlu membuat prosedur kerja sebagai sarana pengendalian intern. penyusunan prosedur dan implementasinya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut dapat menguraikan tahapan secara rinci target, tepat waktu dan keluaran (output) yang diharapkan sesuai dengan masing masing tahapan. prosedur harus memiliki tujuan yang dapat diidentifikasi (diketahui) secara jelas. pengorganisasian prosedur harus dapat menunjang tercapainya tujuan. penyusunan prosedur harus didukung dengan kebijakan yang memadai. peraturan daerah yang terkait harus dipertimbangkan dalam penyusunan prosedur. penempatan personil dalam pelaksanaan prosedur harus memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya. prosedur harus dibuat sederhana, efisien, fleksibel kecuali untuk kegiatan yang bersifat mekanis maupun teknis. kegiatan kegiatan atau langkah langkah dalam prosedur harus terkoordinasi dan terdapat pengecekan internal dalamnya. dituangkan secara tertulis dan mudah dimengerti, serta dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait. hasil pelaksanaan prosedur harus dibuatkan laporannya dan dilakukan revi secara berkala. sarana penilaian lingkungan pengendalian penilaian unsur lingkungan pengendalian yang meliputi organisasi, prosedur, sumberdaya manusia, dan kebijakan dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas lingkungan pengendalian yang telah dibangun. untuk memberi keyakinan bahwa lingkungan pengendalian suatu satuan kerja perangkat daerah telah tepat dan memadai untuk mendukung implementasi sistem pengendalian intern pemerintah spip) diperlukan sarana penilaian. sarana penilaisarana pelaksanaan penilaian pengambilan data primer lingkungan pengendalian. aaaa ada tidaknya bagan organisasi di| perda tentang skpd yang bersangkutan organisasi dan tata kerja kesesuaian organisasi dengan peraturan walikota tugas pokok dan fungsi skpd tentang skpd ada tidaknya mekanisme dan alur skpd tentang pekerjaan serta tanggung jawab penetapan tim penanggung jawab kegiatan satuan pelaksana) sop kegiatan ada tidaknya rentang kendali bagi kumpulan peraturan pimpinan dalam organisasi atau kriteria lainnya yang berkaitan dengan organisasi ada tidaknya analisis seleksi| daftar nominatif kompetensi personil dalam pegawai dan daftar menduduki jabatan urutan kepangkatan pimpinan melakukan pemantauan lap. hasil evaluasi terhadap merasionalisasi kepegawaian organi organisasi pada skpd dalam sasi pelaksanaan kegiatan lap. satgas spip organisasi dilengkapi dengan| dok. analisa jabatan struktur organisasi dan uraian daftar uraian tugas tugas job description) organisasi didukung dan dok. tata hubungan dilengkapi dengan sistem kerja hubungan kerja yang terintegrasi sop koordinasi antar bagian secara vertikal maupun horizontal. organisasi dilengkapi dengan lap. evaluasi kinerja definisi wewenang dan sosialisasi sop pendelegasiannya serta ketepatan kegiatan pengisian personil dalam mekanisme organisasi pendelegasian wewenang struktur organisasi dan uraian lap. sosialisasi tugasnya disosialisasikan kepada seluruh personil karyawan. berkala terhadap organisasi yang organisasi telah ada guna penyempurnaan renstra organisasi organisasi rekomendasi hasil evaluasi lap tindak lanjut hasil tersebut digunakan untuk evaluasi perbaikan organisasi bnfameaw pimpinan menetapkan prosedur skpd tertulis (sop) skpd daftar sop daftar kegiatan iso dibuat lengkap seluruh| lap evaluasi sop kegiatan sesuai dengan sop setiap kegiatan tupoksi kebutuhan organisasi kesesuaian prosedur dengan| lap evaluasi prosedur kebutuhan organisasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi skpd kerja hama siak beneetayn eka ketan sederhana, tidak bertele tele, jelas pelaksana kegiatan dan fleksibel tee pee kebijakan secara tertulis prosedur disosialisasikan dok. sosialisasi dikomunikasikan kepada seluruh prosedur karyawan pegawai pada skpd
salinan sar lain atas iman pan unp nun nun nan nan tempat tgl lahir ann nun nnn nnn nnnnneeen nrp alamat plan rtrw. kelurahan. judul. kecamatan. j.iio. selaku ahli waris dari nama knkkakaaa anakan tempat tgl lahir ann nun nnn ann nnn alamat plakat rtrw. kelurahan. kecamatan. yang meninggal dunia . jeruk. pada hari . jon tanggal . bulan . jj.i tah jo: fotokopi kartu jamkesmas kartu jamkesda kartu jadesta putih:: surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh ketua rt, ketua rw, lurah dan camat,:persyaratan fotokopi rangkap (empat). pemohon ( ) mengetahui mengetahui mengetahui ketua . ketua li. lurah ( ) ( ) pangkat nip. mengetahui camat (naanaanannnanna anna tempat tgl lahir dkk ana alamat pekan rtrw. kelurahan. kecamatan. jj. hubungan kekeluargaan pakan nana ana (dengan meninggal) dengan ini menyatakan bahwa saya adalah ahli waris dari nama nnanaaanannnnn aan tempat tgl lahir kkakakaka kakak nana alamat panas rtrw. kelurahan. kecamatan. jj.ooo. yang meninggal dunia .iee pada hari. tanggal . bulan . tah jjj. lurah pangkat nip. mengetahui. mengetahui camat ooekan aan tempat tgl lahir aan alamat plakat rtrw. kelurahan. puisi. kecamatan.o.ooo. dengan ini menyatakan bahwa saya adalah orang tua anak lahir mati dari nama knakakakaaa ana tempat tgl lahir kaakaaakak kkn alamat plak rtrw. kelurahan. muu.i. kecamatan.cdo. yang meninggal dunia . w.aaa pada hari . j.o tanggal . bulan . tah oo. demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. yang membuat pernyataan ) mengetahui mengetahui mengetahui ketua . ketua jj. lurah. ( a ' a pangkat nip. mengetahui . mengetahui camat jo. bbmanan kaka tempat tgl lahir pakan aan alamat maan nan rtm. rw. kelurahan. ju.i.ii ww,. kecamatan. jj.iio. selaku ahli waris dari nama manan kaka tempat tgl lahir pakan aan alamat maan rt. rw. kelurahan. judul. kecamatan. jj. dengan ini menyatakan bahwa:ooooooo ahli waris, warga adalah penduduk kota tegal yang bertempat tinggal kota tegal paling singkatmkesda kartu jadesta putihkartu jamkesda kartu jadesta putihberkenaan pada ppid. bentuk bantuan uang duka bagi warga tidak mampu berupa uang tunai sebesar (lima ratus ribu rupiah) yang peruntukannya sebagai pengganti pengurusan jenazah. bab pelaksanaan dankwitansi bukti penerimaan uang duka. mhseptember sampai dengan desember ppid membuat rekapitulasi penyaluran bantuan uang dukauang duka yang diterima oleh masing masing individu dan atau keluarga. babkartu jamkesda kartu jadesta putih yang dinyatakan oleh lurah diketahui camat, nama dan tanggal lahir yang tertulis pada kartu jamkesmas kartu jamkesda kartu jadesta putihmh:bab vidan akuntansi bukti penerimaan bantuan uang duka. bab ix:.o cak.osok rms terkena mataan lembaga kemasyarakattetangwartetangga pemerintah kota tegal tee kecamatan kelurahan nk. rara jalan . j.w. nomor . tegal telp. . kode pos. berita acara pemilihan dan pembentukan pengurus nomor na enennnn tanin pada hari ini . tanggal. berdasarkan keputusan lurah penananaann nomor li. tanggal . tentang penetapan panitia pemilihan ketua rt.nnananannannnnnana selaku anggota panitia pemilihan telah melaksanakan pemilihan ketua . . yang dihadiri oleh . kepala keluarga kk) dari jumlah keseluruhan . kepala keluarga kk) sehingga memenuhi kuorum. hasil pemilihan adalah sebagai berikut ahh hah last berdasarkan hasil tersebut, terpilih sdr i . sebagai ketua . .oooooow masa bhakti. kelurahan .iii. kecamatan .i menindaklanjuti hasil pemilihan tersebut atas, telah dibentuk susunan kepengurusan a.l. masa bhakti lut oom mnwarga can pemerintah kota tegal kecamatan kelurahan anno kaya jalan . jeruk. nomor . tegal telp. . kode pos. berita acara pemilihan dan pembentukan pengurus nomor deenannnnnnnnnnnnn pada hari ini.tanggal.berdasarkan keputusan lurah . nomor . tanggal kameo tentang penetapan panitia pemilihan pengurusanakanannnnnnnnannaan selaku anggota panitia pemilihan enknakennnnnnannaaanaaa selaku anggota panitia pemilihan nnkannnnnnnnnnaaaa selaku anggota panitia pemilihan telah melaksanakan pemilihan ketua . masa bhakti . yang dihadiri oleh . pengurus dari jumlah keseluruhan . pengurus sehingga memenuhi kuorum. hasil pemilihan adalah sebagai berikut me last berdasarkan hasil tersebut, terpilih sdr i . sebagai ketua . masa bhakti benua kelurahan . kecamatan . menindaklanjuti hasil pemilihan tersebut atas, telah dibentuk susunan kepengurusan rw. masa bhaktiomlurah tentang penetapan pengurus rukun tetangga dan rukun warga pemerintah kota tegal kecamatan. kelurahan. tae jalan wrarerennnanenn menanam nenek keputusan lurah. kecamatan. kota tegal nomorlurah.n menimbang bahwa agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat lingkungan rukun tetangga dan rukun warga, bahwa berdasarketapkan pengurus rukun tetangga dan rukun warga se kelurahan . masa bhakti tahun .j. kecamatan, memutuskan: menetapkan kesatu pengurus rukun tetangga dan rukun warga kelurahan . kecamatan . kota tegal masa bhakti tahu. ditetapkan tegal pada tanggalcamat tentang penetapan pengurus rukun tetangga dan rukun warga ptn pemerintah kota tegal kecamatan. jalan nan nemenin enam keputusan camat . kota tegal nomor tentang pengesahan keputusan lurah . nomor.camat nanah, menimbang bahwa melaksanakan ketentugesahkan keputusan lurah. nomor . tentang penetapan pengurus rukun tetangga dan rukun warga se kelurahan . masa bhakticamat: memutuskan menetapkan kesatu mengesahkan keputusan lurah . nomor. tentang penetapan pengurus rukun tetangga dan rukun warga kelurahan . kecamatan . kota tegal masa bhakti tahun ditetapkan tegal pada tanggal camat enananaaanannnagian tata pemerintahan sekretariat daerah yang selanjutnya disingkat bagian tata pemerintahan adalah bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kota tegalbertanggung jawab kepada walikobertanggungjawab kepada walikota.melaksanakanlembaga rukun tetangga dan rukun warga. menugaskan kepada kepala bagian tata pemerintahan, camat, dan lurah sesuai tugas pokok dan fungsi melaksanak. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dan kepala bagian tata pemerintahan, camat, dan lurah sesuai tugas pokok dan fungsi lapor dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. bab pembentukan rukun tetangga dan rukun warga bagian kesatu pembentukan rukun tetangga pembentukan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah kktiga puluh lima) kkgian. bagian kedua pembentukan rukun warga pembentukan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah rtlima) rt. pembentukan sebagaimana dimaksud pada berada dalam (satu) wilayah kelurahanb iii tata cara pembentukan pengurus rukun tetangga dan rukun warga bagian kesatu susunan pengurus pengurus terdiri dari ketua, sekretaris: bendahara, dan seksi seksi sesuai dengan kebutuhrus terdiri dari ketua, sekretaris: bendahara, dan seksi seksi sesuai dengan kebutuhan.ngurus yang dapat dipilih menjadi pengurus dan sebagaimana dimaksud dalam dan adalah penduduk setempat warga negara republik indonesia yang menjadi anggota dan yang memenuhi syarat sebagai berikut: warga negara republik indonesia dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, pendidikan paling rendah tamat sekolah dasar sd) atau sederajat untuk ketua dan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama smp) sederajat untuk ketua rw, berumur sekurang kurangnya (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin, penduduk tetap setempat baik laki laki maupun perempuan, mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian, dipilih secara musyawarah, dan pada saat pemilihan ketua dan rw, calon terpilih ketua dan tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemerintah kelurahan setempat dan atau tidak sedang menjabat sebagai pengurus lpml. bagian ketiga tahapan pemilihan pemilihan ketua dan dilaksanakan dengan tahapan persiapan, pemilihan ketua dan rw, cc. penetapan hasil pemilihan ketua dan oleh lurah ditetapkan dengan keputusan lurah, pengesahan atas penetapan hasil pemilihan ketua dan oleh camat melalui keputusan camat, pengukuhan pengurus dan oleh camat, dan pelaporan oleh camat kepada walikota tegal melalui kepala bagian tata pemerintahan. bagian keempat panitia pemilihan paragraf rukun tetangga panitia pemilihan ketua dibentuk oleh lurah dan ditetapkan dengan keputusan lurah. . panitia pemilihan ketua berjumlah (tiga) orang yang terdiri dari pengurus setempat sebagai ketua, pemuka masyarakat setempat sebagai sekretaris: dan (satu) orang setempat sebagai anggotalingkungan setempat, memeriksa dan meneliti nama nama calon dan kelengkapan persyaratan, cc.paragraf rukun warga panitia pemilihan ketua dibentuk oleh lurah dan ditetapkan dengan keputusan lurah. panitia pemilihan ketua berjumlah (lima) orang yang terdiri dari lurah atau perangkat kelurahan sebagai ketua, pemuka masyarakat setempat sebagai sekretaris: dan cc. (tiga) orang pengurus setempat sebagai anggota. panitia pemilihan ketua tidak dapat dicalonkan sebagai ketua rwkepala lingkungan setempat, memeriksa dan meneliti nama nama calon dan kelengkapan persyaratbagian. bagian kelima tata cara pembentukan pengurus paragraf rukun tetangga tata cara pemilihan ketua adalah sebagai berikut ketua dipilih oleh setempat dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya (dua pertiga) lingkungan setempat, apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan ketua tidak dihadiri sedikitnya (dua pertiga) jumlah kksatu) hari setelah pemilihan pengurus rt, paragraf rukun warga tata cara pemilihan ketua adalah sebagai berikut ketua dipilih oleh pengurus inti yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara lingkungan setempat. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan pengurus rw, tidak dihadiri sedikitnya (dua pertiga) dari jumlah pengurus inti rtpengurus intidua) hari setelah pemilihan pengurus rw. bagian keenam penetapan dan pelaporan hasil pembentukan pengurus dan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya ditetapkan oleh lurah melalui keputusan lurah. . berita acara hasil pembentukan pengurus dankeputusan lurah tentang penetapan pengurus dan selanjutnya disahkan oleh camat dengan keputusan camat. bentuk dan isi keputusan lurah dan keputusan cammat melaporkan pelaksanaan pembentukan pengurus dan wilayahnya kepada walikota tegal melalui kepala bagian tata pemerintahan dengan melampirkan data jumlah dan beserta nama nama pengurus dan wilayahnya. bagian ketujuh masa bhakti masa bhakti pengurus dan adalah (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya. apabila terdapat pengurus dan yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa bhakti, maka paling lama dalam kurun waktu (tiga) bulan harus sudah terpilih kembali sampai akhir masa bhakti. selama kurun waktu (tiga) bulan masa tenggang diisi oleh pengurus antar waktu guna mempersiapkan kembali kepengurusan. pengurus dandan menjadi penduduk wilayah lain, tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai anggota pengurus,pengurus dan yang telah menjabat pada saat berlakunya peraturan walikota ini tetap menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan masa baktinya berakhir. bab iv. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan atas peraturan walikota ini dilakukan oleh kepala bagian tata pemerintahan, camat, dan lurah, serta kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok danep) salinan aka tea tags udan efisiensi penanggulangan bencanubahan atas peraturan waliko. ketentuandiubah sehingga berbunyi sebagai berikut kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh pejabat setingkat eselon lingkungan pemerintah kota tegal dan bertanggungjawab kepada kepala bpbd. peraturan walikotaas tea tags uan, serta memiliki integritas diperlukan peningkatan disiplin pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota tegal, bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf perlu digunakan sistem kehadiran secara elektronikecara elektronik unit kerja periode wrp mama (se (se fef (rojas (is adas (re far (ae |2e|2s (2s hdr plg aan plg aan plg plg plg plg plg plg bea plg catatan tanggal hari libur jadwal nasional diberi tanda blok mengetahui hdr waktu kehadiran kepala skpd plg waktu pulang nama pangkat nip. salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan organisasi walikota tegal,tidak metan peg lisan tertulis belajar luar ket tugas wkt a10 a83 ass. j5. ass. . aaajwjj).bb ass. .aaajjjj. lil lho na. jj)j. last. lt. jumlah o o o )o1|oohadir loo $"masa sgg ooh dee j8" las. koo ''# w":5ta a,keterangan tidak hadir dinas luar, ijin, cuti, sakit, tugas belajar, beban tugas, tanpa keterangan, dan sebagainya ditulis lengkap hari.oleh operator. kehadiran pegawai dapat dilakukan secara manual dalam halpagi hari saat kedatangan dan sore hari. pegawai yang melaksanakan tugas luar pada saat jam kerja dan tidak bisa mengisi kehadiran secara elektronik, wajib memiliki surat keterangan melakukan tugas, atau bukti tugas luar lainnya. ketidakhadiran pegawai dikarenakan sebagaimana dimaksud pada dan pada skpdyang ditunjuk sebagai pengguna barang. bentuk dan isi permohonan izint, mencetak daftar kehadiran pegawai lingkungan skpd skpd. bab pelaporan kehadiran kepala skpddua tentang tambahan penghasilan. babdaftar hadir hari tanggal joo. unit kerja ponannanaa tan tanaanaaaan nama tanda tanda keterangan nip. jam jam tangan tangan nip. nip. nip. nip. nip. nip. nip. soo tete kepala skpd nama pangkatrmohonan izin pemberitahuan kop skpd unit kerja permohonan izin pemberitahuan yang bertanda tangan bawah ini, kami nama nip pangkat gol jabatan unit organisasi dengan ini mengajukan permohonan pemberitahuan terlambat masuk kerja izin pulang sebelum waktunya selama . jam menit ), pada .enkaaak, tanggal .i jjj. dengan alasan, yaitu demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. menyetujui tidak menyetujui ) kepala skpd hormat kamiesien dan efektif sertamemutuskan menetapkanterakhir dengan peraturan gubernur sebagai berikut:ketentuan bab angka dihapus daninspektorat adalah inspektorat provinsi jambi,provinsi jambi: lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah provinsi jambi,provinsi jambi,mbi: badan lingkungan hidup daerah adalah badan lingkungan hidup daerah provinsi jambi, badan ketahanan pangan adalah badan ketahanan pangan provinsi jambi: badan penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu selanjutnya disebut bpmf ppt adalah badan penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu provinsi jambi, badan perpustakaan dan arsip daerah adalah badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi jambi, badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan adalah badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan provinsi jambi,jambi: badan kepegawaian daerah yang selanjutnya disebut bkd adalah badan kepegawaian daerah provinsi jambi,raden matter provinsi jambi, rumah sakit jiwa daerah yang selanjutnya disebut rsud adalah rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi, dihapus, dihapus, kantor perwakilan pemerintah daerah adalah kantor perwakilan pemerintah daeraheselon adalah tingkatan dalamidang data dan informasi pengembangan penanaman modal sub bidang data dan informasi pengembangan penanaman modal mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan bidang data dan informasi pengembangngembangan dan kerjasamadata dan informasi pengembangan penanaman modal mempunyai fungsi pengumpulan, penyiapan dan pengolahan data potensi daerah dan sarana prasarana penunjang dalam rangka penanaman modal yang akan ditawarkan kepada investor, pelaksanaan evaluasi potensi dan bahan masukan usulan, saran dalam rangka menarik investor melakukan penanaman modal, cc. mengoordinasikan hasil penyusunan data potensi daerah dengan kabupaten kota dalam rangka penanaman modal, pemberian pelayanan informasi kepada calon investor dalam rangka penanaman modal daerah, pelaksanaan penyusunan pedoman tatacara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi, penyusunan peta potensi penanaman modal daerahpelayanan perizinan bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan bidang pelayanan perizinbidang pelayanan perizinan mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian serta pemberian pertimbangan usulan penerbitan perizinan dan non perizinan dalam rangka kegiatan penanaman modal pada sektor primer, sekunder dan tersier daerah, pemberian penilaian atas permohonan untuk penerbitan perizinan usaha penanaman modal, pemberian penilaian untuk permohonan penerbitan non perizinan dan fasilitasi usulan fasilitas penanaman modal, penginventarisasian dan penyiapan bahan bahan regulasi dan deregulasi bidang penanaman modal daerah, pelaksanaan pembinaan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten kotaidang pembinaan dan penanaman modal sub bidang pembinaan dan penanaman modal mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan bidang pembinaan dmbinaan dan pengendalianpembinaan dan penanaman modal mempunyai fungsi penyiapan bahan dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan bkpm, bpmf dan ppt provinsi, dan ptsp kabupaten kota, penghimpunan laporan laporan yang disampaikan oleh penanam modal tentang laporan kegiatan penanaman modal lpm): cc. pengevaluasian laporan produksi dan ekspor yang dilakukan oleh investor dan kegiatan pma dan mdn, pembuatan laporan realisasi perkembangan perusahaan pma dan mdn: pemberian bimbingan teknis tentang pengisian lpm kepada perusahaan pma mdn, pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan perencanaan peraturan perundang undangan untuk pengembangan penanaman modallaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian umum dan kepegawaian mempuyai fungsibadan, penyiapan usulan pensiun pns lingkungan badan:bagian kedelapan 180a dan diubah, sehingga 180a berbunyi sebagai berikut, bagian kedelapan bidang kesejahteraan dan perlindungan anak 180a bidang kesejahteraan dan perlindungan anak mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan bidang kesejahteraan dan perlindung, perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender kg) dan anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten ko18la dan diubah, sehingga 18la berbunyi sebagai berikut, paragraf sub bidang kesejahteraan anak 181a sub bidang kesejahteraan anak mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan bidang kesejahterakesejahteraan dan perlindungan anakanak mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan anak, pemberianhak hak partisipasi anak pemberian advokasi dan fasilitasi kesejahteraan anak sertakebebasan dan partisipasi anak, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, hak hak sipil, pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis bidang kesejahteraan anak, pengumpulan, pengelolaan analisis dan pengkajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah provinsi jambiliana sistem administrasi pelayanan publik permohonan hak atas tanah. sistem administrasi pelayanan publik permohonan hak atas tanah kantor pertanahan liana dosen fakultas hukum universitas pulang e mail: abstrak penelitian ini mengenai bagaimana sistem administrasi pelayanan publik yang efektif dan efesien seharusnya dilakukan kantor pertanahan bagaimana konsep efesien efektifitas sistem administrasi pelayanan publik terhadap permohonan hak atas tanah kantor pertanahan peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia tanggal apri. bp, keberpihakan pelayanan terutama dibidang pertanahan, proses penyelesaian berbelit belit dan mahal, kesadaran pegawai kantor pertanahan tentang sapta tertib pertanahan masih kurang, sosialisasi prosedur pelayanan dan jenis jenis pelayanan kurang mengerti masyarakat, apakah kantor pertanahan melaksanakan pelayanan hak atas tanah yang efektif dan fesyen. penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan socio legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. hasil penelitian memberikan jawaban bahwa pelaksanaan sistem administrasi pelayanan publik terhadap permohonan hak atas tanah kantor pertanahan masih banyak yang belum diketahui masyarakat, bagaimana kemudahan dan pelayanan yang telah tersedia, sumber daya manusia pada setiap pegawai dengan persoalan persoalan terkait permohonan hak atas tanah belum semuanya mumpuni sementara kantor pertanahan telah melakukan inovasi pelayanan dengan tehnologi dan inovasi sehingga proses pendaftaran permohonan hak atas tanah yang efektif dan efesien dapat terwujud melalu. saran dari penelitian ini kepada pemerintah agar selalu melakukan check and balance pada kantor kantor pertanahan mengenai pelayanan, kepada kantor pertanahan agar lebih solid dan inovatif demi mewujudkan sistem pelayanan publik yang efektif dan efesien, dan masyarakat agar datang sendiri kantor pertanahan untuk melakukan pengurusan tanahnya sendiri, tanpa perantara atau calo. kata kunci: sistem administrasi pelayanan publik, permohonan hak atas tanah, kantor pertanahan. abstract the decree the head national land affairs agency the republic indonesia dated april public information service the national land affairs the republic indonesia. the service management operational procedure standard and act public service requires that the public service should performed fairly and citizen oriented. practice, the staff the office still lacked qualities, unaware called sapta tertib pertanahan, and socialization the service provided the office. efficiency and effectiveness the service concerning the rights land affairs have been particular interest the research. ths research had purpose find out the implementation administration system public service municipal office land affairs and the concept efficiency effectiveness the proposal for the rights land the office. method used was socio legal research based primary and secondary data. the data obtained were analyzed gualitively. results the study revealed that the jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret implementation administration system the public service the rights land proposal had not been performed properly due lacking qualities human resource the staff. the municipal office actually had applied innovation service and technology application order efficient and effective through service code namely prima excellent service, non stop service, and one line service. the research recommended the government perform check and balance the land affairs office dealing with public service, particular the tangerang municipal office, order inspire the similar agency other regions. effective and efficient public service for the proposal the right land nationwide may help create good governance stature the public service, which free fraud and violation. keywords: public service administration system, rights land proposal, municipal office land affairs. pendahuluan permohonan adalah permintaan kepada yang lebih tinggi kedudukannya', arti hak atas tanah semuanya memberi kewenangan untuk memakai bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan yang hakekatnya pemakaian tanah hanya dibatasi dua tujuan pertama memenuhi tujuan untuk diusahakan misalnya untuk pertanian, perkebunan, perikanan mungkin juga peternakan dan kedua tanah dipakai sebagai tempat untuk membangun sesuatu untuk keperluan macam macam masing masing diberi nama hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai administrasi publik dan administrasi negara tidaklah berbeda. administrasi negara sebagai konsep tidak lepas dari konsep aparatur negara. dalam praktek pembangunan administrasi negara dalam garis besar haluan negara bhn) dan rencana pembangunan lima tahun replika) disebut pembangunan aparatur pemerintah (sampai dengan bhn selanjutnya disebut aparatur negara. bhn pembangunan berbagai dalam dimensi administrasi negara diberi judul penyelenggaran negara yang misinya perwujudan aparatur negara kkn) secara teoritis pemerintah memiliki dua kedudukan sebagai salah satu organ negara dan sebagai administrasi negara .hlm.hlm.hlm. ibid, hlm.lm. liana sistem administrasi pelayanan publik permohonan hak atas tanah. masyarakat yang memegang hak hak informal mungkin memiliki bukti informal hak yaitu dokumen diterima oleh masyarakat tetapi tidak oleh administrasi negara formal. komponen penegakan, perlindungan sangat penting untuk administrasi tanah efektif karena hak atas tanah yang berharga ketika klaim mereka dapat ditegakkan. komponen seperti itu memungkinkan hak seseorang yang diakui mendapat perlindungan dari tindakan orang lain. perlindungan ini dapat berasal dari negara atau masyarakat melalui konsensus sosial. pengaturan hukum formal, hak dapat diberlakukan melalui sistem pengadilan, pengadilan dan lain lain. dalam lingkungan kepemilikan adat, hak dapat diberlakukan melalui para pemimpin adat, hak dapat diberlakukan melalui para pemimpin adat. dalam kasus kedua, orang dapat dirangsang mengakui hak orang lain melalui mekanisme seperti masyarakat. orang yang tau hak hak mereka dan tahu apa yang harus dilakukan jika hak hak tersebut dilanggar, lebih mampu melindungi hak hak mereka daripada mereka yang kurang mengetahuinya terhadap hak tersebut seperti tatacara terhadap atas tanah termasuk mendefinisikan bagaimana hak dapat dipindahkan dari pihak satu kepada pihak lainnya melalui penjualan, sewa, pinjaman, hadiah, warisan, hibah tatacara pengaturan penggunaan lahan meliputi perumusan cara dimana kontrol penggunaan tanah harus direncanakan dan dilaksanakan tatacara penilaian tanah dan perpajakan termasuk merumuskan metodologi untuk menilai dan pajak tanah. kebijakan pokok pertanahan sekaligus arah pembangunan bidang pertanahan adalah sukses pemecahan masalah pertanahan, kinerja birokrasi pemerintah dalam rangka peningkatan manajemen pertanahan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel lingkungan badan pertanahan nasional republik indonesia menetapkan sapta tertib pertanahan pada tanggal juni melalui keputusan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor kep vi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas semua pimpinan unit kerja dan staf lingkungan kantor pertanahan, sapta tertib pertanahan yaitu tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral. ibid hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret penyelenggara pelayanan harus memiliki standar dan publikasi sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan, standar pelayanan merupakan ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan. dalam penyusunan standar pelayanan harus diketahui output produk pelayanannya, kemudian segala upaya mencapai output pelayanan tersebut meliputi prosedur pelayanan berisikan deskripsi seluruh kegiatan pelayanan sampai keluar output pelayanan yang dibakukan, baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan, termasuk pengaduan. janji pelayanan yang mengakomodasi parameter keprimaan pelayanan seperti keramahan, kerapuhan, keterbukaan, kompetensi, aksebilitasi, sarana, prasarana.termasuk apabila gratis sesuai dengan katagori pelayanan berdasarkan pertimbangan ekonomi. hakekat pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat, pelayanan publik ini terutama diberikan untuk hal hal yang sifatnya mendasar seperti pendidikan, sosial, keamanan dan ketertiban, lingkungan, perekonomian, kependudukan, ketenagakerjaan dan pertanahan . ilmunya administrasi merupakan kegiatan pelayanan dan salah satu fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah menyelenggarakan pelayanan publik, sandang siagian mengatakan teori klasik ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state) sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan pelaksanaakedua fungsi tersebut. istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu sanksi ibid, hlm. op. cit, hlm. siagian sandang, loc. cit hlm. liana sistem administrasi pelayanan publik permohonan hak atas tanah. adalah pengabdian dan pengayoman. seorang administrator diharapkan tercermin sifat sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. faktor lain yang menyebabkan sulit didapatkan keterangan dan informasi mengenai kinerja pelayanan publik dikarenakan begitu kompleksnya indikator kinerja, yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik. hal ini disebabkan oleh stakeholders yang sangat banyak dan memiliki kepentingan yang berbeda beda pada birokrasi publik. kondisi ini kontras dengan sektor privat yang indikator kinerjanya relatif lebih sederhana. kesulitan lainnya dalam mengukur kinerja birokrasi publik adalah dikarenakan tujuan dan misi birokrasi publik seringkali menjadi absurd dan tidak jelas karena sifatnya multidimensional. konsekuensinya, indikator pengukuran kinerja bagi tiap tiap stakeholders juga berbeda beda. namun demikian menurut riyanto ada beberapa indikator yang dapat digunakan mengukur kinerja birokrasi publik yaitu produktivitas, kinerja layanan, responsivitas, responsibility, akuntabilitas. ekspansi komputerisasi kantor pertanahan dimulai tahun dimulainya penggunaan basis data spasial, walaupun masih terpisah dengan basis data tekstual serta mulai dilakukan konversi data spasial. tahun digitalisasi peta pendaftaran provinsi dki jakarta yang mencakup bidang tanah terdaftar, dicetuskannya parasit hingga tahun komputerisasi kantor pertanahan kkp) sudah mencakup kantor pertanahan. tahun dimulai perombakan atas sistem, aplikasi dan basis data, diadopsinya land administration domain model latm, sebagai struktur inti basisdata, penggunaan arsitektur aplikasi tier, antarmuka pengguna berbasis web, basisdata terpusat kantor pusat bpn ri, perawatan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan secara mandiri dan satu basis data untuk data tekstual dan spasial. sampai tahun sudah dilakukan implementasi komputerisasi kantor pertanahan kkp) (empat ratu tigapuluh) kantor pertanahan dengan pembiayaan melalui apbn. dilaksanakannya kkp adalah transformasi layanan publik pertanahan, tidak ada lagi pelayanan permohonan sertifikat hak atas tanah secara manual, proses permohonan sertifikat hak atas tanah dapat monitoring melalui komputer, proses permohonan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan secara tertib dan berurutan (first first out), terbentuknya data base pertanahan yang selaluhlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret date dan dapat digunakan dalam kegiatan pelayanan informasi pertanahan. seiring implementasi kkp, dibangun pula database pertanahan melalui kegiatan konversi atau digitalisasi data pertanahan, baik data tekstual buku tanah) maupun data spasial surat ukur dan peta pendaftaran tanah). sampai dengan medio agustus telah tersedia database juta bidang tanah dari total juta bidang tanah terdaftar bersertifikat yang tersebar kabupaten kota dan propinsi. selain kkp ada lagi pelayanan publik kantor pertanahan yang telah mengalami inovasi yaitu pelayanan parasit, layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif dengan "hadirnya" petugas bpn tengah tengah masyarakat. one day service, layanan satu hari selesai dibidang pertanahan yang dilaksanakan pada loket pelayanan kantor pertanahan maupun mobil parasit. layanan ini dilaksanakan untuk jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu hari jam) yang dilaksanakan pada hari kerja. layanan pertanahan one day service antara lain pengecekan sertifikat, penghapusan hak tanggungan roya), pendaftaran hak milik berdasarkan surat keputusan, peningkatan hak perubahan hak, peralihan hak, surat keterangan pendaftaran tanah skt), perpanjangan hak tanpa ganti blank, pencatatan sita, pencatatan blokir. quick service, adalah layanan dibidang pertanahan yang dapat diselesaikan lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan, layanan hari kerja dapat diselesaikan dalam waktu jam sehingga dapat ditunggu oleh pemohon layanan. layanan ini meliputi penghapusan hak tanggungan roya) dengan persyaratan tertentu, perubahan hgb menjadi untuk luas tertentu, serta surat keterangan pendaftaran tanah skt). disediakan loket khusus quick service yang memudahkan masyarakat pemohon layanan, tidak ada penambahan biaya untuk memperoleh layanan cepat atau quick service. program layanan akhir pekan atau weekend service, adalah pelayanan luar hari kerja yaitu pada akhir pekan atau hari sabtu. masih ada hambatan dalam proses pencapaian kinerja kantor pertanahan yaitu pemahaman persepsi dan koordinasi antara teknis dan keuangan, tingginya beban kerja pada kantor pertanahan, pelayanan sempat terkendala ketika migrasi kkp dari desktop web, pelayanan sempat terkendala ketika proses pelayanan pertanahan dilakukan. langkah langkah kantor pertanahan dalam menangani kendala dengan liana sistem administrasi pelayanan publik permohonan hak atas tanah. mengadakan rapat konsultasi internal untuk membahas terkait kegiatan teknis dan sistem pencairan anggaran, melakukan training dan konsultasi secara maksimal untuk mengatasi perubahan aplikasi dari desktop web, melakukan koordinasi instansi pusat atau kantor pemerintah lainnya, terkait dokumen dokumen yang perlu dipindahkan seperti buku tanah, hingga sarana dan prasarana untuk melakukan training service excellent untuk meningkatkan mutu front office, melakukan konsultasi bpn provinsi maupun bpn pusat untuk memperoleh saran solusi. antisipasi kendala dilakukan dengan langkah langkah berikut (a) tetap menyelenggarakan rapat kerja internal, hal ini berfungsi untuk menyamakan persepsi antara teknis dan keuangan. adanya peraturan peraturan baru juga perlu diinformasikan pada forum ini. selain membahas rencana kegiatan, rapat berguna untuk menyampaikan evaluasi kinerja sehingga progress nya dapat terkontrol dengan baik. (b) tetap melakukan konsultasi bpn provinsi dan bpn pusat ketika menghadapi permasalahan yang sulit diatasi (c) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perlu diselenggarakan training service excellent pada tingkat manajerial. (d) meningkatkan kinerja pegawai dengan character building, yang diharapkan dapat mempererat rasa solidaritasberdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan pelaksanaan sistem administrasi pelayanan publik kantor pertanahan mengalami perubahan, meski belum maksimal diharapkan kemampuan sumber daya manusia pegawai dapat merata mengenai pengetahuan tentang permohonan hak atas tanah, sehingga setiap permohonan berjalan sampai selesai dengan seefektif dan seefisien mungkin. kedua, sistem loket sudah mulai diterapkan dan sistem komputerisasi, namun sistem dan fasilitas kantor pertanahan masih belum banyak diketahui masyarakat sehingga masih saja banyak proses dilakukan pada hari hari kerja reguler, pelayanan hari weekend belum banyak dimanfaatkan masyarakat, pelayanan publik pertanahan telah kembangkan melalui inovas, sangat disayangkan bila masyarakat belum memanfaatkan pelayanan tersebut. saran: pertama, saran kepada pemerintah pembuat undang undang (legislatif) agar dapat membuat peraturan perundang undangan yang mengakomodasikan terperinci mengenai pelaksanaan sistem pelayanan permohonan hak atas tanah, pemerintah agar melakukan check and balance pada kantor pertanahan mengenai pelayanan, sehingga pelayanan selalu terkontrol, strategi sistem administrasi melalui online sistem untuk pelayanan pendaftaran hak atas tanah kantor pertanahan. kedua, kepada pelayan masyarakat kiranya pelayanan semakin efektif dan efesien mengadakan pemberitahuan sebagai sarana iklan lebih sering lagi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan merasa dekat akan sistem pelayanan publik yang, diharapkan kepada masyarakat melakukan kepengurusan tanahnya oleh diri sendiri, tanpa perantara atau calo, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. liana sistem administrasi pelayanan publik permohonan hak atas tanah. daftar pustakbambang waluyo, penelitian hukum dalam praktek, jakarta, sinar grafika, bernhard lambang, konflik pertanahan, pustaka margaret, jakarta, #nnn2n2221n11222222, reforma agraria, pustaka margaret, jakarta,.a.m effendy, pokok pokok hukum adat, semarang, duta grafika,mda freeman, lloyd's introduction jurisprudence, london, steven& sons, fifth edition,majalah bumi bakti, mencari akar sengketa pertanahan, edisi tahun sandang siagian, administrasi pembangunan, gunung agung, jakarta, rachmat soemitro, masalah peradilan adminstrasi dalam hukum pajak indonesia, fresco, jakarta, ridwan hr, hukum administrasi negara, raja grafindo persada, jakarta, jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maretsulistyowati& sidharth, metodologi penelitian hukum konstelasi dan refleksi, buku obor, jakarta, sumardjono maria s.w, tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya, kompas, yogyakarta, puteri, rekonstruksi politik hukum hak atas ai, surya pena gemilang, jawa timur,armoni, pengembangan pengantar teori sosial, tiara yoga, yogy, undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pelayanan publiknomor tahun tentang scope standar prosedur operasional peraturan pelayanan) liana sistem administrasi pelayanan publik permohonan hak atas tanah. administrasi pertanahan bagian dari administrasi negara yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pertanahan diselenggarakan oleh badan pertanahan nasional kementrian atr bpn) serta instansi vertikalnya daerah kabupaten kota yaitu kantor pertanahan. bpn selaku pelaksana utama pelayanan pertanahan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar guna tercapainya tujuan reformasi agraria nasional. ketentuan peraturan kepala bpn tanggal april nomor tahun tentang pelayanan informasi publik lingkungan bpn pada pelayanan informasi publik diselenggarakan pada setiap tingkatan lingkungan bpn, kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan. bpn satu satunya institusi yang memiliki kewenangan melaksanakan tugas pemerintah bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. kewenangan mencakup kegiatan kebijakan, pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial ataupun keagamaan serta institusi pemerintah. kantor pertanahan sudah seharusnya melaksanakan prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, dan keadilan yang merata merupakan prinsip prinsip ketentuan pendaftaran tanah dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang harus diakomodasi dalam pelaksanaan sistem administrasi pelayanan publik terhadap permohonan hak atas tanah kantor kantor pertanahan. kantor pertanaha akibat keberpihakan dalam memberikan pelayanan terutama dibidang pertanahan. secara historis puncak sengketa pertanahan telah terjadi sejak berlakunya undang undang agraria kolonial yang dikenal sebagai agraris wet, sumber konflik dan sengketa pertanahan adanya ketidakharmonisan, ketidaksetaraan atau ketimpangan dalam struktur kepemilikan penguasaan tanah hakekatnya konflik pertanahan yang menjadi sengketa tanah disebabkan kurang terbitnya administrasi, ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif, meningkatnya kebutuhan tanah, peraturan yang tumpang tindih, masih banyaknya tanah terlantar, kurang cermat notaris dan plat dalam menjalankan tugasnya, belum adanya persamaan persepsi dan interpretasi para penegak hukum khususnya dalam pertanahan . kegiatan dinas luar, peninjauan suatu kegiatan, membantu pekerjaan bagian subsid ataupun seksi lain mengakibatkan tugas pokoknya terbengkalai, lemahnya kinerja majalah bumi bakti, mencari akar sengketa pertanahan, edisi tahun bernhard lambang, konflik pertanahan, pustaka margaret, jakarta, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret pertanahan, terjadinya penyimpangan atau pengingkaran terhadap citra hukum, ketidak akurasi produk sertifikat hak atas tanah, lemahnya sistem administrasi pertanahan, tulang tindih tugas tugas pelayanan, kinerja pelayanan publik buruk, manajemen pembagian tugas belum tertata, pembagian tugas antara urusan pelayanan administratif dan membantu tugas pimpinan bercampur aduk. peralatan pendukung tidak memadai, kualitas sumber daya manusia sdm) yang rendah, ketidakmampuan petugas memberikan solusi kepada pemohon karena keputusan harus dari atasan dan berpegang teguh kepada jumlah jenis mengakibatkan kondisi waktu pelayanan relatif lama, koordinasi seharusnya membantu akhirnya menghambat pemberian pelayanan. persyaratan permohonan hak atas tanah yang tidak lengkap serta pemohon yang tidak kooperatif turut menghambat kinerja pelayanan administrasi, andaikan ada koordinasi yang tepat antara pemohon dengan petugas pelayanan, persoalan lagi ketika lokasi tempat tinggal pemohon jauh dari kantor pertanahan dan kesibukan pemohon membuat penyelesaian permohonan hak atas tanah menjadi lama pada akhirnya menjadi tunggakan pekerjaan. hukum tanah (groundrecht) ialah semua norma tertulis maupun tidak tertulis mengenai tanah, yang antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban subyek hukum atas tanah, cara cara memperoleh tanah, peralihan hak atas tanah dan semua perjanjian yang berhubungan dengan tanah. menurut mr. ter haar bzn membedakan dua macam pengertian mengenai hukum tanah, yaitu hukum tanah dalam keadaan diam (groundrecht rust), mengatur tentang hak hak atas tanah, baik hak masyarakat hukum atas tanah, maupun mengenai hak perseorangan atas tanah, seperti hak membuka tanah, hak milik, hak memungut hasil, hak wenang pilih hak wenang beli, hak keuntungan jabatan atas tanah dan sebagainya. hukum tanah dalam keadaan bergerak (grondrecht becoming), mengatur tentang hak untuk memperoleh dan memindahkan hak atas tanah, seperti hak menjual tanah, menghadiahkan tanah, menghibahkan tanah, menyediakan tanah untuk badan hukum adat (wakaf, yayasan) dan sebagainya. menurut hukum adat yang dapat mempunyai hak atas tanah bukan hanya orang perseorangan, melainkan juga persekutuan hukum. hak persekutuan hukum atas tanah ini biasanya disebut hak pertuanan atau hak ul.ham effendy, pokok pokok hukum adat, semarang, duta grafika, hlm. liana sistem administrasi pelayanan publik permohonan hak atas tanah. ketentuan dalam uud menyebutkan bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat bermakna tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara yang tegaskan kembali dalam undang undang pokok agraria nomor tahun rupa) menyebutkan macamnya hak hak penguasaan tanah dalam dan yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yangdapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang, baik sendiri maupun bersama samadengan lain serta dapat badan badan hukum, hak hak atas tanah yang dimaksud dalam ini memberikanyang tinggi. a.p. perlindungan berpendapat pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre tas hak) terhadap suatu bidang tanah. kata ini berasal dari bahasa latin capitatum" yang tegas, cadastre adalah record pada lahan lahan, nilai dari pada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. dengan demikian, cadastre merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari tersebut dan juga sebagai continuous recording (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah." pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan rechts cadastre legal cadastre. jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. tujuan hukum" meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinyhlm. soedirman kartohadiprodjo tujuan hukum (termasuk dalamnya kebijakan hukum pertanahan) yaitu diberikan istilah pengayoman perlindungan), dimana secara singkat padat tujuan hukum adalah mengayomi atau melindungi manusia yaitu bukan hanya melindungi atau mengayomi secara pasif, hanya mencegah tindakan sewenang wenang dan mencegah jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus menerus. sehingga hukum bisa menciptakan kondisi sosial yang manusiawi untuk mengembangkan seluruh kemanusiaannya secara utuh. presiden joko widodo dalam acara penyerahan sertifikat tanah program strategis tahun lapangan sepakbola desa silakan, kabupaten belu, provinsi nusa tenggara timur ntt) pada rabu, desember menyampaikan bahwa kepemilikan sertifikat tanah bagi pemiliknya merupakan hak hukum yang harus dijamin oleh pemerintah, sertifikat ini adalah hak hukum bagi pemilik, baik yang tanah adat, yang dulu letter atau lirik sekarang sudah jadi shm sertifikat hak milik) bagaimana pelaksanaan sistem administrasi pelayanan publik yang efektif dan efesien kantor pertanahan dalam proses kepastian hukum terhadap hak atas tanah. kedua bagaimana konsep efesien dan efektif dari sistem administrasi pelayanan publik hak atas tanah kantor pertanahan. tujuan dan kegunaan penelitian berdasarkan permasalahan atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan birokrasi dan sistem administrasi pelayanan publik lingkungan kantor pertanahan bpn. secara praktis penulis sendiri dapat memperluas wawasan, mendalami sistem administrasi pelayanan permohonan hak atas tanah yang terapkan kantor pertanahan, bagi masyarakat diharapkan menjadi hasanah dan informasi terkait pelayanan pada kantor pertanahan dengan harapan masyarakat dapat turut berperan aktif dalam percepatan pembangunan. bagi pemerintah kiranya dapat menjadikan referensi dalam upaya memperbaiki sistem administrasi pelayanan yang terapkan kantor pertanahan atau instansi pemerintah lainnya yang saat ini dibutuhkan perubahan pada sistem birokrasi dan sistem pelayanan sebagaimana rupa nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria dan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pelayanan publik. metode penelitian pelanggaran hak saja, baca dalam, soedirman kartohadiprodjo, pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia, cit. hlm xix. pager page diunduh tanggal maret liana sistem administrasi pelayanan publik permohonan hak atas tanah. dalam pelaksanaan praktek hukum secara umum ada tiga nilai yang mendasarinya, yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan hukum, dan nilai kepastian hukum ditambah kebijakan publik sebagaimelakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. nilai nilai tersebut adalah nilai dasar keadilan keadilan hakikatnya bukan terbatas pada definisi atau konsep dalam kaitannya dengan hukum alam the natural law), tetapi lebih pada soal praktis menurut derita menegakkan hukum tidak sekaligus menciptakan keadilan, pandangan leon petrazycki keadilan adalah fenomena yang konkrit yang dapat ditangkap melalui penelitian intuisi kita, gunawan setiabudi mendefinisikan keadilan dalam arti subjektif suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. keadilan adalah konkret dengan melihat pernyataan dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia khususnya alania ke yang mencantumkan secara eksplisit kata keadilan sosial memiliki makna keadilan bersifat konkrit. dasarnya keadilan memiliki ragam makna menyebabkan banyak keragaman dalam definisinya, jhon ras mengatakan sebuah masyarat dikatakan baik apabila didasarkan pada dua prinsip yaitu fairness yang menjamin semua anggota apa pun kepercayaan dan nilai nilainya, kebebasan semaksimal mungkin dan veil ignorance, yang hanya membenarkan ketidaksamaan sosial dan ekonomi apabila ketidaksamaan itu dilihat dalam jangka panjang justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung. bojonegoro menerangkan hubungan antar manusia dengan tanah baik kolektif maupun individual bersifat ditinggal dilandasi nilai nilai sila kedua pancasila hubungan antara manusia dengan tanah yang bersifat kolektif dapat dijumpai pada dan yang menegaskan bahwa seluruh wilayah indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat indonesia yang bersatu sebagai bangsa indonesia dan bahwa bumi, air dan kekayaan alam itu dalam tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat." lapituju dalam http lapatuju, blog pot. um keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, diakses tanggal maret puteri, rekonstruksi politik hukum hak atas air, surya pena gemilang, jawa timur, hlm.hlm. sumardjono maria s.w, tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya, kompas, yogyakarta, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret nilai dasar kemanfaatan hukum. teori dasar yang kedua adalah kemanfaatan hukum. prinsip kegunaan kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianisme atau madzhab utilitas. prinsip utility tersebut dikemukakan oleh jeremy bentham dalam karya monumentalnya introduction the principles morals and legislation bentham mendefinisikannyabahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. aliran utilitas menganggap pada prinsipnya tujuan hukum hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. bentham berpendapat,nilai dasar kepastian hukum. mahzab sociological jurisprudence adalah eigen hlich dan roscoe pound mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah buku yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the centre gravity legal development lis not legislation, nor jurassic, nor judicial decision, but society)'?, rumusan tersebut menunjukan kompromi antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat yaitu hukum demi adanya kepastian hukum deng. kepastian hukum atas sertifikat merupakan tujuan utama pendaftaran hak atas tanah, sebagaimana ketentuan rupa, memperoleh sertifikat, tujuannya bukan sekedar mendapatkan fasilitas, melainkan merupakan hak bagi pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang undang.? hak atas tanah yang terdaftar bebas dari segala gugatan orang lain dan demikian pula mengelakkan suatu adenium yang dikenal yaitu nemo dat agung non haber, pada ketentuan peraturan pemerintah tahun menyebutkan bahwa yang telah menguasai dengan itikad baik suatu bidang tanah selama tahun atau lebih secara berturut turut dapat dilakukan pendaftaran tanah yang dikuasainyainya tersebut ?'. kebijakan publik kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi,dan lapituju, op. cit mda freeman, lloyd's introduction jurisprudence, london, steven& sons, fifth edition, hlm.hlm. bodi harsono, lok. cit, hlm. perlindungan, pendaftaran tanah indonesia, penerbit bandar maju, bandung, hlm. liana sistem administrasi pelayanan publik permohonan hak atas tanah. psikologi. salah satu kebijakan publik dalam sistem negara modern adalah legal politics yang kemudian dipakai sebagai istilah untuk politik hukum. teori black box kebijakan publik karya david easton sangat sesuai relevan menjelaskan berbagai unsur atau lingkungan (environment), yang mempengaruhi pembuatan kebijakan bernama hukum (dalam wujud peraturan perundang undangan) tersebut, teori ini akan didukung dengan teori teori kebijakan publik lainnya. david easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai nilai kepada masyarakat , karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai dalamnya. hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya. hukum selalu dalam proses terus bergulir untuk mencapai keadilan. metode penelitian menggunakan pendekatan socio legal berarti terdapat dua aspek penelitian pertama aspek legal research yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti norm peraturan perundang undangan dan kedua socio research yaitu digunakan metode dan teori ilmu ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. pendekatan ini tetap dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. data penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data dengan memaparkan semua data, data primer maupun data sekunder dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan. penarikan kesimpulan menggunakan metode triangulasi, triangulasipembanding terhadap data itu?. pembahasan administrasi adalah usaha dan kegiatan meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara cara penyelenggaraan pembinaan organisasi atau usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. administrasi kata yang berasal dari bahasa latin administrasi puteri, op. cit, hlm. ibid. harmoni, pengembangan pengantar teori sosial, tiara yoga, yogyakarta, hlm. hlm. dalambambang waluyo, penelitian hukum dalam praktek, jakarta, sinar grafika, ibid, hlm. kamus besar bahasa indonesia, loc. cit, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret yang berarti manage dedikasinya antara lain menjadi administrasi yang berarti featuring atau pemerintahan, dalam kamus besar bahasa indonesia kbbi) administrasi diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, administrasi dapat diartikan juga usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaanserta mencapai tujuan, administrasi dapat lagi sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah kemudian administrasi juga dapat diartikan suatu kegiatan kantor dan tata usaha. fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan pelaksanaandua fungsi tersebut. administrasi pertanahan berhubungan dengan berbagai aturan aturan kepemilikan tanah diterapkan dan dioperasikan. administrasi pertanahan baik formal atau informal terdiri dari berbagai pilihan sistem dan proses untuk pengelolaan yaitu hak atas tanah yang mencakup alokasi hak atas tanah, batas batas bidang tanah yang hak tersebut dialokasikan, transfer dari satu pihak kepada pihak lain melalui dialokasikan, pemindahan dari satu pihak kepada pihak lain melalui penjualan, sewa, pinjaman, hadiah atau warisan, abdikasi keraguan dan perselisihan mengenai hak dan batas batas paket. regulasi penggunaan tanah yang meliputi perencanaan penggunaan tanah dan pengakuan hukum dan abdikasi konflik penggunaan lahan. penilaian dan perpajakan tanah terkait pengumpulan pendapat melalui bentuk bentuk penilaian tanah dan perpajakan, dan abdikasi sengketa penilaian dan perpajakan tanah. informasi atas tanah, orang dan hak hak atas tanah merupakan dasar administrasi pertanahan yang efektif sejak hak atas tanah tidak ada dalam bentuk fisik dan harus diwakilkan dalam beberapa cara. pengaturan hukum formal, informasi mengenai hak apakah dipegang oleh individu, keluarga, masyarakat, negara atau organisasi komersial dan lainnya, sering dicatat dalam beberapa bentuk pendaftaran tanah dan sistem kadaster, dalam lingkungan kepemilikan adat, informasinya tidak tertulis dan diadakan dalam masyarakat melalui memori kolektif dan pelibatan saksi. rachmat soemitro, masalah peradilan adminstrasi dalam hukum pajak indonesia, fresco, jakarta, hlm. dalam ridwan hr, hukum administrasi negara, raja grafindo persada, jakarta, hlm. sandang siagian, administrasi pembangunan, gunung agung, jakarta, hlm. bernhard lambang, reforma agraria, pustaka margaret, jakarta, hlm.
salinan ta, walikota tegalmasyarakat untuk pengentasan kemiskinpenghasilan masyarakat kota tegal perlu membentuk kelompok usahaaspek pengembangan usaha mampu mempertahankan dan mengembangkan keberlangsungan kelompok usaha bersama, bagi kelompok usaha bersama yang belum berhasil akan dilakukan pembinaan. bab penutup demikiaini disusun untuk lebih memperjelas teknis pelaksanaan dilapangan demi tercapainya keberhasilan kegiatan penanggulangan kemiskinan. keberhasilan kegiatan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh pemahaman kemantapan kerjasama intra dan intern sektoral dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan tentu saja tidak lepas dari kemampuan serta dedikasi seluruh pelaksana kegiatan pembentukan kelompok usaha bersama. akhirnya semoga tuhan yang maha esa melimpahkan rahmat dan hidayah nycontoh contoh format berita acara pembentukan kelompok usaha bersama, keputusan lurah tentang pembentukan kelompok usaha bersama, surat pernyataan, surat pernyataan tanggung jawab, pakta integritas, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, naskah perjanjian hibah daerah nph), berita acara serah terima, sistematika pelaporan penggunaan hibah. berita acara pembentukan kue pada hari . ni. tanggal . bulan . tahun knannanananaan get.) telah dibentuk kelompok usaha bersama kue) dengan nama kelompok usaha bersama kue) . yang beranggotakan (sepuluh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut nama jabatan dalam kelompok too adapun rencana kegiatan kelompok usaha bersama kue) ini adalah: demikian berita acara ini dibuat pada hari tanggal dan tahun sebagaimana tersebut atas untuk dapat dipergunakan semestinya. ketua, sekretaris, mengetahui, ketua . ketua .rw. kelurahan kelurahan kecamatan cak. kecamatan pemerintah kota tegal kecamatan serena kelurahan unenenononodononononononanoanoo onn kan sennnananaan telp snnrannan xu. tegal . keputusan lurah . oo. kecamatan .e.cbooo. oo. nomor tentang pembentukan kelompok usaha bersama (kue). tahun kelurahan co. kecamatan one menimbang aa. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan menambah penghasilan warga miskin kelurahan . maka perlu dibentuk kelompok usaha bersama kue) tahun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka kelompok usaha bersama kue) . yang dibentuk oleh anggota kelompok perlu ditetapkan dengan keputusan lurah . kecamatan .:mbentukan organisasi kecamatan dan kelurahan kota tegal: peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan desa desa wilayah kota tegal menjadi kelurahan:memutuskan menetapkan kesatu menetapkan pembentukan kue kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, kelompok usaha bersama kue) . kelurahan . kecamatan penamaan kota tegal tahun kedua keputusan ini berlaku pada tanggal januari dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimanamestinya. ditetapkan tegal padatanggal lampiran keputusan lurah ll. nomor tanggal kelompok usaha bersama (kue) ll. nama jabatan alamat soo surat pernyataan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dua ribu tiga belas . . bertempat ., yang bertanda tangan bawah ini nama umur pekerjaan alamat selaku ketua dan atas nama kue . kelurahan . kecamatan . kota tegal, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup mengelola dan mengembangkan kelompok usaha bersama kue) secara bersama sama, tidak akan menyalahgunakan (menjual membagi) bantuan alat alat untuk kelompok usaha bersama kue). apabila kemudian hari ternyata, saya dan anggota tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia mendapatkan sanksi dengan mengembalikan bantuan alat yang sudah diterima. mengetahui, yang membuat pernyataan lurah cs. ketua kue .w.oouop pengurus dan anggota yang membuat pernyataan: nama jabatan dalam kue tanda tangan shoe sob, uanketua look materai ttd.jasamengetahui, kepala dinas sosial, tenaga kerja dan lo. transmigrasi kota tegal materai ttd tegal, ketua kue. naskah perjanjian hibah daerah (nph) nomor: antara pemerintah kota tegal dengan pada hari ini ., tanggal . bulan .tahun dua ribu tiga belas bertempat kota tegalkota tegaloan sebanyak ., hibah sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk . j.: melaksanakan administrasi atas dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,:enienium) yang merupakan satu kesatuan dengan nphlima) rangkap, sebanyak (satu) rangkap dengan tandatangan asli dan stempel basah serta bermaterai cukup pada sisi pihak pertama dan (dua) rangkap dengan tandatangan asli dan stempel basah tanpa materai diserahkan kepada dppkad kota tegal, (satu) rangkap dengan tandatangan asli dan stempel basah serta bermaterai cukup pada sisi pihak kedua diserahkan kepada pihak kedua, (satu) rangkap dengan tandatangan asli dan stempel basah tanpa materai diserahkan kepada dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota tegal, yang masing masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh para pihak. pihak kedua pihak kesatu berita acara serah terima nomor: pada hari ini ., tanggal . bulan . tahun dua ribu tiga belas, bertempatwu. untuk selanjutnya disebut pihak kedua. berdasarkan perjanjian hibah antara pemerintah kota tegal dengan . jj.ij. nomor: tanggal maka kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima hibah dimaksud dengan syarat syarat ketentuan sebagai berikut: pihak pertama menyerahkan hibah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan . berupa. kepada pihak kedua. pihak kedua setelah menerima bantuan hibah untuk menunjang pelaksanaan kanan anna berupa le. dari pihak kesatu akan mempergunakan hibah tersebut sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam proposal hibah. demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani kota tegal pada tanggal tersebut atas oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan seperlunya. pihak kedua pihak kesatu sistematika pelaporan penggunaan hibah sistematika pelaporan penggunaan hibah adalah sebagai berikut: pendahuluan berisi tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan penerima bantuan bahan alat kue. ii. maksud dan tujuan berisi tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan penerima bantuan bahan alat kue. ii. hasil kegiatan berisi tentang hasil kegiatan setelah menerima bantuan bahan alat kue. iv. penutup berisi tentang hal hal yang perlu disampaikan oleh penerima bantuan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. tandatangan dan stempel vi. lampiran lampiran (dokumen administrasi dan dokumentasi kegiatan)ikal jayabab pendahuluan latar belakang pemberdayaan masyarakat miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistemoleh karena itu penurunan angka kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. kita menyadari dewasa ini telah terjadi perubahan fundamental terhadap peradaban paradigma pemberdayaan masyarakat miskin yaitu menjadi suatu gerakan kesetiakawanan sosial nasional yang inisiatifnya muncul dari masyarakat dengan fokus subyek manusia. untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah kota tegal melalui dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota tegal melaksanakan program pemberdayaan sosial dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin yang sasarannya adalah kelompok masyarakat miskin dan diwadahi dalam kelompok usaha bersama. maksud dan tujuan maksud pembentukan kelompok usaha bersama adalah memberikan bantuan pelayanan kepada keluarga miskin, sehingga terdapat kesatuan langkah dan keterpaduan dalam pelaksanaan program. tujuan umum pembentukan kelompok usaha bersama adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. tujuan khusus pembentukan kelompok usaha bersama memberikan wadah bagi keluarga miskin untuk mengembangkan diri melalui kue, meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin, memperluas peluang dan kesempatan berusaha bagi keluarga miskin. dasar hukum undang undang dasar,tanggal desember dokumen pelaksanaan anggaran dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota tegal. sasaran sasaran kegiatan adalah keluarga miskin yang memenuhi persyaratan sebagai berikut keluarga tidak mampu, dibuktikan memiliki jamkesmas jamkesda jadesta putih atau surat keterangan tidak mampu, memiliki berbagai keterbatasan penghasilan, pendidikan, perumahan, ketrampilan dan hubungan sosial, usia maksimal tahun, warga masyarakat kota tegal dan sudah menikah (dibuktikan memiliki ktp kk), mempunyai kemauan berusaha dan keinginan untuk berkembang. bab bentuk, nama dan kepengurusan kelompok usaha bersama, program kerja kelompok usaha bersama, tugas, hak dan kewajiban anggota kelompok usaha bersama bentuk, nama dan kepengurusan kelompok usaha bersama bentuk kegiatan adalah kelompok usaha bersama, nama kelompok usaha bersama berdasarkan kesepakatan anggota, keanggotaan kelompok usaha bersama terdiri dari kepala keluarga miskin, salah satu anggota kelompok usaha bersama sesuai angka atas, dapat berasal dari keluarga non miskin yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kelompok usaha bersama, susunan pengurus kelompok usaha bersama terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan (tujuh) orang anggota. program kerja kelompok usaha bersama setiap kelompok usaha bersama yang telah dibentuk dan disusun kepengurusannya wajib mempunyai program kerja rencana kegiatan. program rencana kerja kue hendaknya memuat tujuan yang hendak dicapai kelompok usaha bersama, jadwal pertemuan anggota kelompok usaha bersama, pokok kegiatan yang akan dilaksanakan, tugas, hak dan kewajiban anggota kelompok usaha bersama sebagai pengelola kelompok usaha bersama kedudukan ketua, sekretaris dan bendahara selain sebagai pengurus juga sebagai anggota kelompok usaha bersama, tugas ketua mengkoordinir dan memotivasi anggotanya dalam menjalankan kelompok usaha bersama, melaporkan perkembangan kelompok usaha bersama setiap (enam) bulan (semester) kepada walikota melalui kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, tugas sekretaris mencatat semua kegiatan buku administrasi tugas bendahara mencatat dan melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan buku kas beserta bukti bukti pengeluaran yang sah, tugas anggota kelompok usaha bersama melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing. hak anggota kue: mendapatkan bantuan sarana dan prasarana untuk kelompok usaha bersama, memperoleh pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan, kewajiban anggota kelompok usaha bersama: melaksanakan kesepakatan kelompok usaha bersama, sanggup mengikuti mengadakan pertemuan rutin sebagai media untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan ketrampilan, sanggup memanfaatkan bantuan sebaik baiknya, sanggup dibina secara kelompok, sanggup untuk mengelola dan memelihara bantuan sarira yang diterima, anggota kelompok usaha bersama sanggup mengembangkan kegiatan tersebut, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada walikota tegal melalui dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kota tegal, menandatangani pakta integritas, menandatangani naskah perjanjian hibah daerah nph), menandatangani berita acara penyerahan barang, membuat surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dalam kelompok usaha bersama ini. bab iii tata cara, prosedur mekanisme bantuan kelompok usaha bersama dan ketentuan kelompok usaha bersama tata cara rapat anggota kelompok usaha bersama, berita acara pembentukan kelompok ditandatangani seluruh anggota, surat keputusan kelurahan tentang pembentukan kelompok usaha bersama, prosedur mekanisme bantuan kelompok usaha bersama pengajuan proposal ditujukan kepada walikota tegal c.g kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota tegal, dan camat mendapat tembusan, setiap kue mengajukan proposal yang ditandatangani ketua rt, ketua lurah, setiap proposal yang masuk akan diverifikasi asistensi oleh tim teknis. ketentuan kelompok usaha bersama usaha mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masyarakat kota tegal, usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak diperbolehkan untuk sewa lahan, usaha ditempatkan dalam salah satu anggota yang tidak mampu, bukan untuk usaha jual beli barang bekas (sepeda, motor, mobil, elektronik), tidak diperbolehkan untuk menjual asset kelompok usaha bersama. bab indikator keberhasilan kue aspek organisasi mempunyai program kerja yang jelas. pengelolaan kelompok usaha bersama dilaksanakan secara kelompok dengan didukung struktur organisasi yang mantap. masing masing anggota kelompok usaha bersama telah mampu melaksanakan tugas yang telah ditentukan (kesepakatan kelompok) kelompok usaha bersama dilengkapi administrasi pembukuan sebagai berikut buku tamu buku nobulan buku inventaris buku kas keuangan buku daftar anggota dalam pengelolaan kelompok usaha bersama, kegiatan pembinaan dan pemberian bantuan sosial keluarga miskin menganut prinsip artinya pertama: bahwa bantuan tumonjo bermanfaat bagi anggota t kedua bahwa bantuan harus dapat tuangkan berkembang artinya menjadi lebih banyak melebihi jumlah awal. t ketiga bahwa bantuan harus dapat timbal memberi kesejahteraan bagi lingkungannya aspek usaha kesejahteraan sosial tahun ke kegiatan pembinaan dan pemberian bantuan sosial keluarga miskin berjalan (sesudah kegiatan pembentukan dan pemantapan kelompok usaha bersama. tumbuhnya kesadaran anggota untuk bersosialisasi, terselenggaranya pertemuan anggota kelompok usaha bersama secara rutin, tumbuhnya kesadaran anggota untuk berusaha meningkatkan kesejahteraannya, tumbuhnya rasa kesetiakawanan sosial diantara para anggota sendiri maupun dalam lingkungannya. tahun ke kegiatan pembinaan dan pemberian bantuan sosial keluarga miskin berjalan. kegiatan tahun pertama telah berjalan dengan baik dan lancar, menambah kesejahteraan anggota kelompok usaha bersama, bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompok usaha bersama.
salinan opa isa ada ams mea taxon aaa walikota tegaluntuk memberikan pelayanan informasi publik lingkungan pemerintah kota tegal kepada pengguna informasi publik, perlu menyelenggarakpelayanan informasi publimenetapkan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu ppid pembantu ditetapkan dengan keputusan walikota atas usulan kepala badanngidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi lingkungan badan publik masing masing, mengolah, menata dan menyimpan data dan atau informasi lingkungan badan publik masing masing, melaksanakan pelayanan informasi publik, menyeleksi dan mengujilingkungan badan publikmenyelesaiksekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sekretariat ppid terdiri dari: seksi pengelola informasi, seksi pelayanan informasi, seksi dokumentasi dan arsip, dan seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa. sekretariat ppid sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. sekretariat ppid bertanggung jawab kepada ppid. seksi pengelola informasi sebagaimana dimaksud dalam bertugas mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari seluruh badan publik. . seksi pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam bertugas memberikan pelayanan atas permintaan informasi dari pemohon informasi. seksi dokumentasi dan arsip sebagaimana dimaksud dalam bertugas mengolah, menata, dan menyimpan data dan atau informasi yang diperoleh dari seluruh badan publik. seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam bertugas memberikan pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang ditujukan kepada badan publik. bab koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan bagian kesatu koordinasi ppidsetiap badan publik. dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ppid, jelas dan mudah dipahami. dalam hal adanya permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ppid mengkoordinasikan: pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan ppid pembantu setiap badan publik untuk memenuhi permohonan informasi publik, dan fasilitasi pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu yang dikecualikan. dalam hal terdapat penolakan keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik, ppidbagian kedua evaluasi, pengawasan dan pelaporan ppid melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh badan publik. . hasil koordinasi, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaporkan kepada walikota melalui sekretaris daerah secara berkala dan tahunan. laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (tiga) bulan. laporan tahunaftar badan publik satuan kerja perangkat daerah kota tegalpemberdayaan perempuan, masyarakat dan keluarga berencana, badan pelayanan perizinan terpadu, dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dinas kelautan dan perikanan, dinas kesehatan, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah industrimuda, olah raga, pariwisata dan kebudayaan, rumah sakit umum daerah kardinal, bagian tata pemerintahan sekretariat daerah, bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah, bagian umum sekretariat daerah, bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah, bagian kesejahteraan sosial sekretariat daerah, bagian keuangan sekretariat daerah, bagian humas dan protokol sekretariat daerah, kantor lingkungan hidup, kantor perpustakaan dan arsip daerah, kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, satuan polisi pamong praja, kecamatan tegal timur, kecamatan tegal barat, kecamatan tegal selatan, kecamatan maradona, kelurahan jambon, kelurahan seok, kelurahan panggung, kelurahan mangkukusuman, kelurahan mintaragen, kelurahan pegunungan kidul, kelurahan lebong lor, kelurahan kandungan, kelurahan rekaman, kelurahan. kelurahan kraton, kelurahan tegalsari, kelurahan muarareja, kelurahan kalinyamat wetan, kelurahan bandung, kelurahan lebong kidul, kelurahan tunong, kelurahan return, kelurahan lebong kulon, kelurahan lebong tengah, kelurahan randugunting, kelurahan kaligangsa, kelurahan krandon, kelurahan jabatan, kelurahan maradona, kelurahan kalinyamat kulon, kelurahan sumurpanggang, kelurahan pegunungan lor,kejuruan negeri smkn) sekolah menengah kejuruan negeri smkn) sekolah menengah kejuruan negeri smkn) lembaga non struktural lingkungan pemerintah kota tegal lembaga pengadaan secara elektronik, badan narkotika daerah, badan penanggulangan bencana daerah, lembaga penyiaran publik lokal radio sebaya pro fm. c. badan usaha milik daerah kota tegal bpr bkk maradona, bkk tegal barat, bpr bank pasar, perusahaan daerah air minum.pelayanan informasi publpublik adalah satuan kerja perangkat daerah kota tegal tegalpemerintah kota tegalsebaliknywalikota ini. bab tujuan tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi badan publik dalam penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat pengguna informasi. bab iii badan publik badan publik dalam peraturan walikota ini terdiri dari skpd: lembaga non strukturaldublik mempunyai kewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan walikotae:ppidbab klasifikasoleh badan publikdan atau berdampak kepada publik yang dikeluarkan oleh badan publik:jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan atau jk sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disampaikan oleh badan publik yang dalam kegiatannya memiliki potensi menimbulkan dampayang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada meliputi: a.informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena: informasi tentang organisasi, administrasi, dan kepegawaian, informasi tentang peraturan dan atau keputusan badan publik, perjanjian badan publik dengan pihak ketigayang dilaksanakan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menangani, jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal, jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat, daftar serta hasil penelitian yang dilakukan,ldan atau m. bagian kedua. bagian kedua informasi yang dikecualikan badan publik wajib membuka akses informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangangecualian informasi publik beryang menyatakan bahwa, dan atau terjaminnya akuntabilitas badan publik. bab kelembagaan pelaksanasekretaris daerah sebagai ketua, asisten pemerintahan dan administrasi sebagai anggota, dan asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial sebagai anggota. . tim pertimbangan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa informasi, dan memberikan pertimbangan dalah menyelesaikan hal hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini. bagian kedua pejabat pengelola informasi dan dokumentasi walikota menunjuk dan mengangkat ppid. ppid sebagaimana dimaksud pada ditunjuk dan diangkat dari pejabat struktural atau pejabat lain yang membidangi informasi publik. dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintahan daerah, ppid sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh sekretariat ppid dan ppid pembantu yang berada badan publik. ppid bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerahsebelum menentukan suatu informasi sebagaiee.
salinan kam sea pnp udengan mmarowuw semucawa sum faveomsan| serapol mmarowuw semucawa sum faveomsan| sera jawa barat rp. dki jakarta rp. jawa tengah rp. bol sama semcawcowa sum jaomoma| seretmambarat rp. dki jakarta rp. jawa tengah rp. pol sumbawa sememeawa juowomoa| seramsewa kendaraan roda aceh per hari rp. sewa kendaraan hanya dapat diberikan kepada sumatera utara per hari rp. walikota wakil walikota, pimpinan dprd dan riau per hari rp. sekda kepulauan riau per hari rp. jambi per hari rp. biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk sumatera barat per hari rp. pengemudi sumatera selatan per hari rp. bbm lampung per hari rp. pajak bengkulu per hari rp. bangka belitung per hari rp. sewa kendaraan menggunakan biaya riil banten per hari rp. jawa barat per hari rp. dki jakarta per hari rp. jawa tengah per hari rp. diy per hari rp. jawa timur per hari rp. bali per hari rp. nusa tenggara barat per hari rp. jenis kegiatan perincian kegiatan satuan indeks harga keterangan nusa tenggara timur per hari rp. kalimantan barat per hari rp. kalimantan tengah per hari rp. kalimantan selatan per hari rp. kalimantan timur per hari rp. sulawesi utara per hari rp. gorontalo per hari rp. sulawesi barat per hari rp. sulawesi selatan per hari rp. sulawesi tengah per hari rp. sulawesi tenggara per hari rp. maluku per hari rp. maluku utara per hari rp. papua per hari rp. papua barat per hari rpimpinan dan anggota dprd serta pntegal ini mulso| sama semcawcowa sum jaomowesa| seretm.0001 sampai dengan jam golongan rp. untuk tenaga harian lepas dan tenaga kontrak dalam golongan iii rp. perjalanan dinas disetarakan dengan golongan pol sumbawa sememeawa juowomoa| seram golongan rp. golongan rp. untuk kegiatan dinas dalam kota yang menggunakan kendaraan pool disediakan bahan bakar liter kegiatan uang representasi walikota wakil walikota, pimpinan dprd rp. |pada hari tersebut dan khusus untuk kendaraan patroli dan sekda satpol dan kendaraan operasional pju disediakan anggota dprd serta eselon rp. |bahan bakar liter hari. biaya transport menggunakan kendaraan dinaspol sumbawa sememeawa juowomoa| seram jakarta ltr jember ltr pegawai yang mendampingi walikota wakil walikota jepara ltr ketua dprd sekda pimpinan skpd dapat menggunakan jombang ltr |fasilitas transportasi yang sama dengan walikota wakil karanganyar ltr walikota ketua dprd sekda pimpinan skpd dengan karawang ltr melampirkan surat tugas mendampingi kebumen ltr kediri ltr kendal ltr klaten ltr kudus ltrpol sumbawa sememeawa juowomoa| seram sidoarjo ltr situbondo ltr sragen ltrkelas bisnis dprd dan sekda anggota dprd dan eselonvip kelas dprd dan sekda pol sumbawa sememeawa juowomoa| seram anggota dprd dan eselon kelas eselon iii golongan kelas iia eselon golongan iii kelas iia golongan kelas iia kereta apidan sekdapol sumbawa sememeawa juowomoa| seram jawaalimantan timur rp. ketua dprd sekda pimpinan skpd dapat menginap sulawesi utara rp. pada hotel penginapan yang sama dengan walikota gorontalo rp. wakil walikota ketua dprd sekda pimpinan skpd sulawesi barat rp. dengan melampirkan surat tugas mendampingi sulawesi selatan rp. dan menginap pada hotel penginapan dengan biaya sulawesi tengah rp. sesuai standar golongan spp dan atau biaya sulawesi tenggara rp. terendah pada hotel penginapan dimaksud maluku rp. maluku utara rp. papua rp. papuabarat rp. anggota dprd dan eselo
naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten bandung tentang pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun dinas lingkungan hidup kabupaten bandung tahun anggaran, naskah akademik kata pengantar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun secara berkelanjutan dan ramah lingkungan merupakan suatutarget yang harus diwujudkan untuk menyediakan lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan amanat peraturan perundangundangan dan pemenuhan hak asasi manusia. salah satu aspek non teknis yang penting dan harus dipenuhi untuk mewujudkan lingkungan yang bik dan sehat tersebut adalah penyediaan regulasi pengelolaan limbah tingkat kabupaten. salah satu langkah dalam penyiapan regulasi pengelolaan limbah tersebut adalah penyusunan naskah akademik yang dibutuhkan sebagai rujukan untuk penyusunan materi. naskah akademik sebagaimana dimaksud meliputi materi substansi tinjauan teoritik dan empirik, peraturan perundamgdangan terkait, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, dan angkatan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. masing masing materi substansi tersebut telah memberikan penguatan kepada pentingnya penetapan suatu peraturan daerah tentang pendem limbah kabupaten bandung sebagai suatu langkah strategis bagi pemerintah kabupaten bandung dalam untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah wilayahnya serta menyediakan lingkungan yang baik dan sehat bagi hanya. akhir kata, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik ini, kami ucapkan terima kasih dan semogaapa yang diberikan dapat bermanfaat. bandung, juli tim penyusun, naskah akademik didukung landasan teori dan konsep yang diperoleh dari kajian pustaka referensireferensi dan peraturan perundangundangan maka akan dirumuskan beberapa landasan yang menjadi dasar penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan limbah yang baru. beberapa landasan dimaksud adalah landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. untuk memperkuat landasan sosiologis maka akan dilakukanbservasi lapangan pada kondisi eksisting teknis pengelolaan limbah b3, sertahasil desk studydan observasi serta survey lapangan selanjutnya dikaji dan analisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran tajam kondisi naskah akademik daftar isi kata pengantar daftar isi daftar tabel daftar gambar daftar singkatan bab hi. pendahuluan latar belakang identifikasi permasalahan tujuan dan kegunaan naskah akademis tujuan kegunaan metode alur pikir teknik pengumpulan data dan analisis bab hi. kajian teoritis dan praktik empirik kajian teoritis limbah limbah medis rumah sakit) kajian terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan non7 kedudukan peraturan daerah fungsi peraturan daerah hierarki peraturan perundang undangan materi muatan peraturan daerah landasan pembentukan peraturan daerah naskah akademik kajian empirik bab ii. analisis peraturan perundang undangan terkaitkesehatan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerahab dk. landasan filosofis, yuridis dan sosiologis landasan filosofis landasan konstitusional naskah akademik |ii landasan sosiologis landasan yuridis bab v.arahan pengaturan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah wewenang pemerintah daerah penetapan limbah bahan berbahaya dan beracun pengurangan limbah bahan berbahaya penyimppembuangan) limbah bahan berbahaya dan beracun pengecualian limbah bahan berbahaya dan beracunpembinaan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pembinaan sanksi administratif ketentuan penyidikan ketentuan pidana ketentuan peralihan ketentuan penutup bab penutup simpulan saran daftar pustaka naskah akademik |iii daftar tabel tabel rincian biaya kerugian karena abai baku mutu tabel nilai ekonomi produksi tanaman setiap zona sebelum dan setelah terjadinya pencemaran tabel nilai kerugian total sawah lokasi peneliti#setiap tahun tabel analisis valuasi sawah lokasi penelitian sebagai feeding ground tabel kerugian masyarakat sektor kesehatan untuk biaya perawatan karena sakit tabel jumlah biaya untuk memperoleh air lokasi penelitian tabel pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tabel pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tabe19. kewenangan penyusunan program kedaruratan tabel pengelolaan indonesia tabel pengelolaan limbah indonesia tabel kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan dalm pengelolaan b3dan limbah naskah akademik |iv daftar gambargambar penampang melintang fasilitas penimbunan akhir.landfill) gambar penanganan limbah medis (infeksius) gambar bangunan penyimpanan limbah gambar silo penyimpanan limbah gambar penampang melintang fasilitas penumpukan limbah (waste pile) gambar penampang melintang impoundment permukaan gambar pola pengangkutan rekomendasi dan manifes gambar korban pencemaran limbah lahan pertanian rusak, tanaman pun mati) gambar air sungai dusun legong, rancaekek, bandung foto: indra nugraha) gambar kerangka pikir landasan yang digunakan dalam pembentukan peraturan daerah pengelolaan limbah gambar jumlah tiap industri kab. bandung gambar jumlah industri menengah besar berdasarkan kecamatan naskah akademik babi pendahuluan latar belakang bahan berbahaya dan beracun b3) adalah semua bahan senyawa baik padat, cair, maupun gas memiliki potensi mengakibatkan kerusakan pada kesehatan manusia dan lingkungan akibat beberapa karakter yang dipunyai senyawa itu. efek limbah terhadap kesehatan musik berupa efek akut dan efek kronis. efek akut dapat meliputi: kerusakan saraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem radio vaskuler, kerusakan sistem pernafasan, penyakit kulit, dan kematian. sedangkan efek kronis dapat meliputi: efek karsinogenik( pendorong terjadinya kanker), efek mutagenik (pendorong mutasi sel tubuh), efek teratogenic (pendorong terjadinya cacat bawaan), dan kerusakan sistem reproduksi. menurut sutiyoso limbah yang dibuang langsung lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar dan bersifat akumulatif sehingga kadarnya makin lama akan makin meningkat. karena sifat persistent dari bahan b3, maka dampak yang timbul dapat berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkuit) bahan dan daringjaring rantai makanan. pencemaran limbah indonesia sudah sangat memprihatinkan. kasus tersebut dikarenakan industri tidak mengelola limbah dengan baik sebelum dibuang sehingga mencemari ekosistem sungai dan lahan pertanian dia industri. dua diantara kasus pencemaran limbah indonesia yakni kasus jawa timur dan jawa barat. pencemaran limbah jawa barat menurut penelitian beberapa organisasi seperti walhi jawa barat, lbh bandung, pawapeliing dan greenpeace asmat mengkhawatirkan. menurut laporan mereka bahwa kawasan rancaekek mengalami kerugian ekonomi dengan jumlah lebih dari triliun rupiah akibat pencemaran limbah sungai citarum. kerugian tersebut meliputi berbagai bidang, diantaranya bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kesehatan. setidaknya hektar lahan pertanian tercemar oleh limbafireenpeace indonesia mengingat risiko yang diakibatkan, maka pengelolaan limbah perlu dikendalikan secara berkelanjutan dan terpadu agar tidakmenimbulkan naskah akademik kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. pengelolaan limbah kabupaten bandung sebelumnya sudah memiliki landasan hukum berupnamun demikian seiring dengan perkembangan peraturan perundangundangan pengelolaan limbah saat ini, yaitu yang ditandai dengan penetaplimbah bahan berbahaya dan beracun selain peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud bahwapengeldaan limbah sudah secara tegas2009tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas dasar beberapa hal tersebut adalahmenjadi penting untuk mengevaluasi dan selanjutnya menyediakan naskah akademik serta rancangan peraturan daerah yang baru tentang pengelolaan limbah kabupaten bandung merupakan refleksi terhadap penyehggaraan kewenangan pengelolaan limbah yang diberikan peraturan perundangundangan kepada pemerintah kabupaten, progresif dan mampu menjawab kebutuhan pengaturan pengelolaan limbah dan dukungan pengaturan pada pengendalian dan pengelolaan lingkungarhidup secara keseluruhan identifikasi perm kesalahan berdasarkan latar belakang sebagaimana disampaikan atas maka identifikasi permasalahan hukum yang terkait dengan penyusunan, meliputi: apakah pengelolaan limbah perlu dilakukan mengingat beberapa dampak negatif yang ditimbulkannya? apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan limbah b3? naskah akademik apakahmemiliki landasan hukum yang kuat sehingga harus ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan daerah? apakah pengelolaanselain memiliki landasan yuridis juga memiliki landasan filosofis dan sosiologis? tujuan dan kegunaan naskah akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakanadis, tujuan penyusunan naskah akademik adalahsebagai berikut: tujuan merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah b3. mengindentifikasi peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan limbah b3kelolaan limbah b3. merumuskanngelolaan limbah b3. kegunatentang pengelolaan limbah b3. metode metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik meliputundangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian dan pengkajian, serta referensi lainnya yang dibutuhkan. naskah akademik alur pikir alur pikir penyusunan naskah akademilini dengan sasaran akhiradalah tersusunnya perda kabupaten bandung tentang pengelolaan limbah dimulai dari mengidentifikasi isu strategis pemuka peraturan daerah yang baru tentang pengelolaan limbah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang baru. sebagaimana undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pada lampiran tentang pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup kewenangan daerah kabupaten kota alam pengelolaan b3, dan limbah bahan b3, adalah: penyimpanan sementara limbah dan pengumpulan limbah dalam (satu) daerah kabupaten kota. sementara itu, beraturan pemerintah nomor tahun 200pada lampiran menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangannya dalam hal pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah b3, pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah b3, pelaksanaan sistem tanggap darurat, penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah dan penerbitan ajang meliputi: izin pengumpulan limbah b3, izin lokasi pengolahan limbah b3, dan izin penyimpanan sementara limbah b3. kemudian peraturan pemerintah nomor tahun menyebutkan bahwa bupati walikota memiliki kewenangan melakukan pengawasan pengelolaan limbah b3, kewenangan tersebut membawa konsekuensi diperlukannya peraturan daerah tentang pengelolaan limbah sebagai perangkat pengaturan atas pengelolaan limbah teknik pengumpulan data dan analisis sebagai langkah pertama penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan limbah adalah menyusun naskah akademik yang akan dimulai dengan studi komprehensiflengan metode desk studymelaluiindentifikasi pada isu isu strategis pengelolaan limbah untumempertegas justifikasi perlunya peraturan daerah tentang pengelolaan limbah yang baru. dengan naskah akademikrehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (rs rth) kabupaten bintan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bintan, menimbang bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin perlu dilakukan upaya penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni maka bupati bintan menerbitkan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi rumah keluarga miskin yang tinggal ditunjuk pelaksanaan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. jdih.bintankab.go.id bagian keempat pendamping pendamping terdiri dari unsur tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task), karang taruna, pekerja sosial masyarakat psm) dan tokoh pemuda yang ditunjuk oleh kepala desa lurah disetujui oleh camat. pendamping sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut membantu penerima manfaat bantuan sosial rs rth membuat proposal pengajuan bantuan rs rth. membantu penerima manfaat bantuan sosial rs rth membuat pertanggungjawaban keuangan. memberikan pembinaan dan motivasi terhadap keluarga penerima manfaat bantuan sosial rs rth membantu penerima manfaat bantuan sosial rs rth membuat permohonan untuk memperoleh rekomendasi pencairan dana kepada kepala desa lurah. mengawasi pencairan dana dan pembelian bahan bahan serta upah tukang yang akan digunakan untuk perbaikan rs rth serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah sampai dengan selesai membantu membuat laporan perkembangan fisik rumah (lima puluh persen), (tujuh puluh persen), dan (seratus persen)per unit rumah dalam bentuk foto kegiatan yang dikirimkan dinas sosial kabupaten bintan. bab kewajiban penerima manfaat bantuan sosial rs rth penerima manfaat bantuan sosial rs rth mempunyai kewajiban sebagai berikut membuat permohonan tertulis usulan bantuan sosial rs rth kepada bupati yang diketahui oleh rt,rw, lurah kepala desa dan camat. membentuk . jdih.bintankab.go.id membentuk pengurus kelompok penerima manfaat terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, dan mengusulkan kepada kepala desa lurah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah. menandatangani pakta integritas membuat surat pernyataan bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan bantuan rs rth sampai dengan (seratus persen), yang diketahui oleh keluarga famili terdekat sesuai dengan peraturan yang berlaku. melakukan penilaian dan membuat perhitungan terhadap rumah yang akan direhabilitasi mencari dan menunjuk toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang membuka rekening bank atas nama penerima manfaat bantuan rs rth. membuat dan mengusulkan proposal bantuan sosial rs rth kepada kepala desa lurah dengan melampirkan rab dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. membeli bahan bangunan yang dibutuhkan setelah dana bantuan rs rth diterima melalui rekening pada bank yang telah ditunjuk. mencari dan menunjuk tukang yang akan melaksanakan perbaikan rumah, serta ikut. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas perkembangan (tujuh puluh persen) dan (seratus persen) baik fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan rs rth kepada kepala desa lurah dengan melampirkan photo setelah diperbaiki. il. bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi rumah sampai dengan selesai (seratus persen), dan bersedia menerima sanksi hukum jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu selama (enam puluh) hari kerja. membuat surat pernyataan bahwa rumah yang ditempati adalah rumah satu satunya. membuat. jdih.bintankab.go.id membuat surat pernyataan diatas materai rp. untuk tidak akan menjual atau menyewakan rumah yang telah direhabilitasi melalui program rs rth dan akan tetap menempati bersama keluarganya paling kurang (lima) tahun. bab vii standar penanganan kegiatan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni standar penanganan kegiatan bantuan sosial rs rth meliputi pelaksanaan kegiatan bantuan sosial rs rth sebagai bantuan yang dilaksanakan secara bergotong royong. pengadaan bahan bangunan dilaksanakan oleh penerima manfaat dan difasilitasi diawasi oleh pendamping. bangunan rumah menggunakan batak dan minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan. wajib menyediakan jamban keluarga. sebagai bukti penyelesaian program bantuan sosial rs rth rumah harus dilakukan pengecatan. bab viii lokasi dan sasaran lokasi dan sasaran penerima manfaat bantuan sosial rs rth ditetapkan dengan keputusan bupati sumber dana apbd bintan. bab penganggaran penganggaran bantuan rs rth mengacu pada peraturan bupati bintan nomor tahun tentang hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd kabupaten bintan. dinas sosial. jdih.bintankab.go.id bab mekanisme pencairan dana jl) pencairan bantuan rs rth didasarkan daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan bupati. dinas sosial melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan pencairan dana yang masuk dari desa kelurahan dan membuat surat pengantar pencairan dana kepada dprd kabupaten. kepala dprd kabupaten bintan merealisasikan dana bantuan rs rth kepada penerima manfaat melalui rekening bank masing masing sesuai dengan tahapan pencariannya, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. dana bantuan rs rth yang sudah masuk rekening bank penerima manfaat dapat dicairkan setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari kepala desa lurah, sesuai dengan tahapan kegiatan pekerjaannya. penetapan besaran bantuan sosial rs rth kepada masing masing penerima baik untuk pembelian bahan dan upah tukang akan ditetapkan dengan keputusan bupati. pencairan dana rs rth kepada penerima bantuan sosial melalui rekeningnya dapat dicairkan untuk tahap pertama sebesar 70y6 (tujuh puluh persen) dan sisanya sebesar 30y6 (tiga puluh persen) dapat dicairkan setelah penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar (tujuh peluh persen) tahap pertama dengan melampirkan faktur pembelian bahan bahan serta foto pembangunan fisiknya. khusus bantuan rs rth sharing dana apbn dan apbd, maka bantuan yang bersumber dari apbd dapat dilakukan pembayaran sekaligus yo(seratus persen), sedangkan bantuan yang bersumber dari apbn mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh kementerian sosial. bab pelaporan kegiatan bagian kesatu laporan penerimaan dana sebagai. jdih.bintankab.go.id sebagai laporan penerimaan dana, penerima manfaat bantuan rs rth menandatangani bukti penerimaan dana bantuan rs rth berupa kwitansi dan dokumen lainnya baik dana (tujuh puluh persen) maupun (tiga puluh persen) dprd kabupaten bintan, yang diterima melalui rekening penerima rs rth. bagian kedua laporan penggunaan dana penerima manfaat rs rth setelah melakukan pembelian bahan yang digunakan untuk kebutuhan rs rth, melaporkan kepada kepala desa lurah dengan melengkapi bukti pembelian bahan bahan faktur sesuai dengan rencana kebutuhan. kepala desa lurah meneruskan laporan penggunaan dana dari masing masing penerima manfaat rs rth baik (tujuh puluh persen) maupun (seratus persen) kepada bupati melalui dinas sosial setelah diketahui oleh camat. untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (tujuh puluh persen) oleh dinas sosial diteruskan bukan untuk diproses pencairan tahap kedua sebesar 30y6o (tiga puluh persen). penerima manfaat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (tiga puluh persen) melalui kepala desa setelah diketahui oleh camat kepada bupati melalui bukan. dokumentasi berupa gambar rumah dan sesudah direhabilitasi. bab xii sosialisasi sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya memberikan informasi mengenai program bantuan sosial rs rth kepada penerima manfaat tentang hak dan kewajibannya. peserta . jdih.bintankab.go.id peserta sosialisasi adalah camat kepala desa lurah, tokoh masyarakat, pendamping dan penerima manfaat. bab xiii pendanaan dana kegiatan bantuan sosial rs rth adalah dana bantuan sosial kepada masyarakat yang bersifat stimulan, bersumber dari apbd kabupaten bintan dan dana sharing apbn. dalam pelaksanaan pembangunan rth dapat dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat berupa dana pribadi maupun tenaga yang dapat dinilai dengan uang untuk menambah kualitas maupun menambah total rab yang disahkan dengan dokumen rab perubahan masing masing rumah, dengan ketentuan bahwa rumah harus selesai sampai dengan (seratus persen) sesuai dengan pagu yang ada. bab xiv monitoring dan evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim koordinasi rs rth tingkat kabupaten, camat, kepala desa lurah serta pendamping. monitoring dan evaluasi ditujukan untuksanksi administrasi bagi penerima manfaat rs rth yang tidak menggunakan dana bantuan rs rth untuk pembelian bahan bangunan dan upah tukang sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan, dapat dikenakan sanksi berupa penghentian pencairan dana yang bersangkutan pada tahap pembayaran berikutnya. bagi . jdih.bintankab.go.id bagi penerima manfaat rs rth yang tidak menempati dan atau menyewakan menjual rumah setelah rehabilitasi sebagaimana yang telah tuangkan dalam surat pernyataan akan kenakan sanksi berupa tidak akan diberikan bantuan dari program pemerintah daerahbantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dto adi prihantara berita daerah kabupaten bintan tahun nomor pan man keputusan menteri sosial nomor huk tentang penetapan wilayah kerja direktorat penanganan fakir miskin perdesaan, direktorat penanganan fakir miskin perkotaan, direktorat penanganan fakir miskin pesisir, pulau pulau kecil dan perbatasan antar negara, peraturan bupati bint peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (rs rth)mempunyai wilayah kerja ditingkatdalam wilayah kabupaten bintan, rukun . jdih.bintankab.go.id rukun wargaludinas sosial adalah dinas sosial kabupaten bintan. dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kabupaten bintabintan tim penggerak pkk adalah tim penggerak pkk kabupaten bint rumah tidak layak huni yang selanjutnya tim koordinasi pelaksana rs rth adalah tim yang dibentuk oleh bupati bintan terdiri dari skpd terkait untuk mengkoordinir kegiatan kegiatan yang diusulkan, penerima. jdih.bintankab.go.id penerima manfaat bantuan sosial rs rth adalah keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima bantuan rs rth dengan keputusan bupati. pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi dibidang usaha kesejahteraan sosial yang melakukan pendampingan terhadap penerima manfaat. kelompok penerima manfaat rs rth adalah kelompok penerima bantuan rs rth yang terdiri kepala keluarga yang berdekatan tempat tinggal dalam (satu) desa kelurahan dengan jumlah anggota antara kk, merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan rs rth agar masing masing anggota dapat saling membantu berbagai sumber daya sehingga tujuan program pemberdayaan dapat tercapai. bab tujuan tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial rs rth tercapainya persamaan persepsi pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial rs rth tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni dan nyaman bagi keluarga miskin meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin, dan pendidikan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. bab iii kriteria penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni kriteria rumah tidak layak huni adalah kondisi rumah memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun puisinya. rumah. jdih.bintankab.go.id rumah merupakan satu satunya rumah yang dimiliki dan ditempati dan atas nama satu kepala keluarga yang berada wilayah daerah. rumah harus dibangun pada lokasi rumah yang tempati oleh penerima bantuan sosial, dengan pergeseran lokasi dapat dilakukan jika lokasi rth gunakan untuk kepentingan umum lokasi rth termasuk dalam rencana penataan kawasan lokasi rth dianggap rawan bencana sehingga berbahaya bagi kelangsungan hidup pemilik rumah yang bersangkutan. lokasi rth dibawah kepemilikan sah perusahaan atau pihak lain, dan telah dikembalikan kepada pemiliknya sehingga perlu untuk dipindahkan (direlokasi) tempat yang telah tersedia (khusus untuk penerima bantuan sosial rs rth yang bersumber dari apbd). kriteria penerima manfaat bantuan sosial rs rth adalah berdomisili daerah yang dibuktikan dengan ktp identitas diri dan kartu keluarga yang masih berlaku. berasal dari keluarga yang kurang mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu perlindungan sosial kps) atau kartu program keluarga harapan pkh), atau surat keterangan tidak mampu skt) dari kepala desa lurah setempat. memiliki rumah atas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan lahan tidak bersengketa. khusus penerima manfaat yang berada wilayah pemukiman pesisir pantai, dan akan dilakukan penataan dapat diberikan bantuan dana kegiatan bantuan rs rth baik yang rusak berat maupun rusak ringan dengan persyaratan pemilik rumah tidak keberatan rumah bongkar untuk perbaiki dan atau ditata ulang pada kawasan yang bersangkutan. persyaratan . jdih.bintankab.go.id persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan oleh pemilik rumah diketahui kepala desa lurah dan camat. wilayah pemukiman pesisir pantai sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati bintan. bab pelaksana kegiatan bantuan sosial rs rth diselenggarakan oleh pelaksana yang terdiri dari tim koordinasi yang terdiri dari koordinator tingkat kabupaten koordinator tingkat kecamatan koordinator tingkat desa kelurahan pendamping penerima manfaat bantuan sosial rs rth pelaksana rs rth sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab tugas dan tanggungjawab bagian kesatu tim koordinator kabupaten tim koordinator tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf angka terdiri dari dinas sosial, bappeda dprd dinas pekerjaan umum, dan tim penggerak pkk tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan rth melakukan . jdih.bintankab.go.id melakukan verifikasi data calon penerima manfaat bantuan sosial rs rth yang diusulkan oleh camat melalui survey tim dan pihak kecamatan, desa kelurahan. mengusulkan data calon penerima manfaat rth kepada bupati melalui tapi untuk dilakukan penganggaran program. menerima usulan penerima manfaat rs rth untuk ditetapkan dengan keputusan bupati. menerima usulan pendamping bantuan sosial rs rth dari camat calon penerima manfaat bantuan sosial rs rth untuk ditetapkan dalam keputusan bupati. dinas pekerjaan umum selaku tim teknis bertugas membantu membuat gambar rumah dan perhitungan besar anggaran serta jenis bahan bangunan untuk pekerjaan rehabilitasi rumah untuk dijadikan gambaran kerja bagi masyarakat penerima manfaat. melakukan sosialisasi program bantuan sosial rs rth kepada penerima manfaat masing masing kecamatan penerima bantuan. melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan yang diusulkan oleh calon penerima manfaat. dinas sosial melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan pencairan yang disampaikan desa kelurahan dan membuat rekomendasi pencairan dana kepada dprd. dprd merealisasikan pencairan bantuan sosial rs rth rekening penerima manfaat bantuan sosial rs rth. melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan lapangan bersama camat, kades lurah dan pendamping. il. menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan kemajuan fisik terhadap perbaikan kegiatan bantuan sosial rs rth dari masing masing penerima manfaat bantuan sosial rs rth melalui kepala desa lurah yang diketahui oleh camat yang diteruskan kepada bupati. membuat. jdih.bintankab.go.id membuat laporan perkembangan kegiatan bantuan rs rth dan laporan akhir kepada bupati. bagian kedua koordinator tingkat kecamatan koordinator tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka adalah camat, mempunyai tugas sebagai berikut menghimpun data rth dari kepala desa lurah selaku koordinator tingkat desa kelurahan, melakukan verifikasi terhadap data rth yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf menyampaikan data usulan calon penerima manfaat bantuan sosial rs rth kepada bupati melalui dinas sosial selaku koordinator tingkat kabupaten. mengusulkan calon pendamping kegiatan rs rth kepada bupati melalui dinas sosial selaku koordinator tingkat kabupaten untuk ditetapkan dalam keputusan bupati. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rth serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan sosial rs rth sampai dengan selesai (seratus persen) wilayahnya.bantuan sosial rs rth dari kepala desa lurah kepada bupati melalui kepala dinas sosial kabupaten bintan selaku koordinator tim koordinasi rs rth dengan melampirkan photo rumah setelah direhabilitasi. bagian ketiga koordinator tingkat desa kelurahan koordinator tingkat desa kelurahan adalah kepala desa lurah, mempunyai tugas pokok sebagai berikut melaksanakan pendataan rth sesuai kriteriailitasi dan mengirimkan kepada camat. bertanggung . jdih.bintankab.go.id bertanggung jawab terhadap kebenaran data rs rth wilayahnya sesuai dengan kriteria yang diusulkan bupati melalui camat dan dituangkan dalam surat pernyataan. membuat surat keputusan kelompok penerima manfaat rs rs rth yang beranggotakan antara sampai dengan orang. menerima usulan proposal permohonan bantuan sosial dari calon penerima manfaat bantuan sosial rs rth, serta melakukan verifikasi terhadap kelengkapan usulan proposal permohonan setelah diketahui oleh rt, rw, dan kepala desa lurah selanjutnya disampaikan kepada camat. memberikan rekomendasi terhadap pencairan dana bantuan sosial rs rth yang diajukan oleh penerima manfaat kepada bank yang akan digunakan untuk pembelian bahan bahan sesuai dengan rencana kebutuhan pada setiap tahapan kegiatan. mengawasi pembelian bahan bahan bangunan oleh penerima manfaat, dan pengaturannya sampai lokasi sasaran setempat. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rs rth wilayahnya sampai dengan selesai (seratus persen). melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, serta pembinaan kepada pendamping dan kelompok penerima manfaat rs rth. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan rs rth tentang kemajuan fisik sebesar 70y6 (tujuh puluh persen) dari penerima manfaat dengan melampirkan pakta integritas kepada bupati melalui dinas sosial setelah diketahui oleh camat guna untuk pencairan dana tahap berikutnya sebesar (tiga puluh persen). menyampaikan laporan akhir kemajuan fisik (seratus persen) kepada bupati melalui dinas sosial yang diketahui oleh camat dengan melampirkan foto rumah hasil perbaikan dengan posisi penerima manfaat ada dalam gambar rumah tersebut. bagian keempat. jdih.bintankab.go.id
sd) kdidalam rangka pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bintan nomor tahun tentang pajak daerah, peraturan daerah kabupaten bintan nomor tahun tentang retribusi jasa umum, peraturan daerah kabupaten bintan nomor tahun tentang retribusi jasa usaha, dan peraturan daerah kabupaten bintan nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, bahwa adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah pelaksana pemungutngangkatan api jadi sos sebagai bupati bintan provinsi kepulauan riau, peraturan daerah kabupaten bintan nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas kabupaten bintan lembaran daerah kabupaten bintan tahun nomor memutuskan. www.jdih.bintankab.go.id memutuskan:aborganisasi. www.jdih.bintankab.go.id organisasi perangkat daerah untuk membantu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pihak lain yang membantu perangkat daerahb.iv. www.jdih.bintankab.go.id bab besaran insentif besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahpemungutan pajak daerah dan retribusi daerahsebagai berikut. www.jdih.bintankab.go.idtapan besaran pembayaran insentif dan penerima pembayaran insentif diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. www.jdih.bintankab.go.idpada akhir triwulan realisasi kurang dari (empat puluh persen) atau lebih, insentif untuk triwulan belum dibayarkan pada awal triwulan ii,pada akhir triwulan iii realisasi mencapai 75y6 (tujuh puluh lima bersenjata lebih, insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan iv,h.. www.jdih.bintankab.go.idngajuan pembayaran insentif dilengkapi dengan daftar target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan dan daftar rincian nominatif penerima insentif. pertanggungjawaban pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah dibuktikan dengan tanda terima bukti akuntansi dan atau tanda terima lainnya yang sejenis oleh penerima. biaya insentif pajak daerah dan retribusi daerah yang disalurkan oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, pertanggungjawabannya dibuktikan dengan bukti akuntansi penerimaan kepada penerimperaturan bupati kabupaten, juni plt, sekretaris daerah kabupaten bintan dto adi prihantara berita daerah kabupaten bintan tahun nomor sai www.jdih.bintankab.go.id
tea erencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi jawa barat tahun telah ditetapkdaerah provinsi jawa barat, perlu dilakukan perubahan terhadap:yang selanjutnya disebutemerintah daerah provinsi jawa barattentuan dalam lampiran diubah sebagai berikut: bab subbab subbab subbab dan subbab diubah, bab subbab dan sub subbab diubah, bab subbab diubah: bab tabel diubah, bab subbab subbab subbab subbab dan subbab diubah, setelah subbab ditambah (satu) subbab yakni subbab serta tabel diubah, bab vii subbab dan tabel diubah, bab viii subbab dan tabel diubah, bab tabel diubah, dan bab subbab dan subbab diubah:umum rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi jawa barat tahun adalah dokumen dasar perencanaan pembangunan daerah provinsi jawa barat, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi jawa barat. rpm merupakan penjabaran visi, misi, dan program gubernur yang disusurpm provinsi jawa barat tahun ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun seiring dengan dilaksanakannya rpm provinsi jawa barat tersebut, terjadi perubahan atas kewenangan urusan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, kebijakan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden nomor tahun ditetapkan rpm tahun yang mengacu pada nawacita yang menjadi janji presiden dan wakil presiden, serta perubahan terkait perangkat daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam. peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka harmonisasi terhadap perubahan atas kewenangan urusan pemerintah daerah provinsi, penyelarasan terhadap nawacita, dan perubahan terkait perangkat daerah provinsi,dictum kedua instruksi menteri dalam negeri tahun tentang tindak lanjut peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah kepada kepala daerah dan ketua dprd seluruh indonesia. peraturan daerah ini mencakup perubahan atas beberapa nomenklatur beserta definisinya, serta lampiran terkait perubahan kewenangan, penyelarasan terhadap rpm, perubahan perangkat daerah, dan evaluasi indikator kinerja daerah. ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah provinsi jawa barat nomor
nan san: sai feat gubernurmelaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerahyelenggaraan urusan pemerintahnur jawa baratpenjelasan atasprovinsi jawa barat perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan daerah provinsiprovinsi jawaprovinsi jawaprovinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta kewenangan baru daerah provinsiprovinsi jawa barat nomor tahun perlu dicabut serta menggantiunsur manajemen dan atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan dalam rincian sub urusan, maka tidak lagi melekat pada substansi urusan pemerintahan. cukup jelas yang dimaksud 'pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. yang dimaksud 'mengoordinasikan' adalah aktifitas menghubungkan, memadukan dan menyelaraskan untuk mencapai suatu tujuan terkait penyelenggarprovinsi jawapemetaan potensi meliputi pemetaan terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya budaygubernur''9g,ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi, meliputi: penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen, penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen yang ditugaskan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan. urusan pemerintahan konsumen sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan sesuai kewenangan daerah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. urusan pemerintahan konsumen yang ditugaskan berdasarkan asas tugas pembantuanbab iiiprovinsicc.nyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan: sendiri oleh daerah provinsi, melalui cara menugaskan daerah kabupaten kota berdasarkan asas tugas pembantuan, atau melalui cara menugaskan des,provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalamwajib ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan gubernur. paragraf urusan pemerintahan pilihan pemerintah daerah provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan hasil pemetaan potensi dan kondisi daerah provinsi. urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada meliputi bidang urusanpilihan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bagian ketiga pelaksana urusan pemerintahan daerah provinsi penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihanwajib dan urusan pemerintahan pilihan, pemerintah daerah. bab tugas pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten kota dan penugasan kepada desa bagian kesatu tugas pembantuan pemerintah daerah provinsikonsumen. pemberian tugas pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada disertai perencanaan dan pendanaannya. pemberian tugas pembantuan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan gubernur. bagian kedua penugasan kepada desa pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan kepada desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan konsumengubernurprovinsi dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi lain, pemerintah daerah kabupaten kota, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota dari daerah provinsiprovinsiprovinsiprovinsigubernurlain lain pemerintah daerah provinsi dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan konsumenkonsumen sebagaimana dimaksud dalam mendapatkan persetujuan dprd, danberita daerah provinsi jawa barat nomor seri e), dancakram provinsi jawa barat
las gubernur jawa baratdirikan perusahaan daerah jasa dan kepariwisataan propinsi daerah tingkat jawa barat berdasarkan peraturan daerah propinsi daerah tingkat jawa barat nomor tahun jo. peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bentuk badan usaha milik daerah yang telah ada harus menyesuaikan menjadi perusahaan umum daerah atau perusahan perseroan daerah dalam jangka waktu paling lama (tiga) tahun terhitung sejak undang undang nomor tahun diundangkan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, perlu menetapkan peraturan daerah provinsi jawa barat tentang perubahan bentuk perusahaan daerah jasapublik indonesia tanggal!. bagian kesembilan rencana kerja, laporan tahunan, dan penggunaan laba paragraf rencana kerja dalam menjalankan kegiatan usaha jasa dan kepariwisataan jabar, mengacu pada: rencana kerja jangka pendek, dan rencana kerja jangka panjang. rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan rencana kerja anggaran tahunan perusahaan rap) yang disusun setiap tahun sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan rencana usaha (business plan) yang disusun untuk jangka waktu (lima) tahun. rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh direksi dan disampaikan kepada dewan komisaris untuk mendapat persetujuan. rencana kerja yang telah mendapat persetujuan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada disahkan melalui rups, sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. rapap sebagaimana dimaksud pada atau rap baru belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, maka rap tahun buku sebelumnya masih tetap berlaku. paragrafjasa dan kepariwisataan jabar berakhir. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada harus memuat paling sedikitjasa dan kepariwisataan jabarjasa dan kepariwisataan jabartata cara penyusunan, pengawasan, dan pengesahan jasa dan kepariwisataan jabar terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf penggunaan laba penetapan dan penggunaan laba diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan dalam rups. bab penyertaan modal penyertaan modal daerah pada jasa dan kepariwisataan jabar merupakan modal disetor untuk pemenuhan modal dasajasa dan kepariwisataan jabar ditetapkan dengan peraturan daerah. bab sumber permodalan sumber permodalan jasa dan kepariwisataan jabarsumber modalusahaan. sumber modal jasa dan kepariwisataan jabar yang berasal dari pinjaman dan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat berasal dari pemerintah daerah provinsi atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sumber modal perseroan yang berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, dan hibah dari pemerintah daerah provinsi dapat berupa penerusan dari pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab prinsip pengelolaan dalam pengelolaan usaha, jasa dan kepariwisataan jabar wajib melaksanakan prinsip: peningkatan kinerja dan produktivitas usaha jasa dan kepariwisataan jabar, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang meliputi: transparansi: akuntabilitas, responsibility, kemandirian: dan keadilan, cc. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha jasa dan kepariwisataan jabar. bab vi.jasa dan kepariwisataan jabar sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam anggaran dasar. bab vii pembubaran dan likuidasi pembubaran dan likuidasijasa dan kepariwisataan jabar sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam anggaran dasar. ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi anak perusahaan jasa dan kepariwisataan jabar ditetapkan dalam rups dan selanjutnya dimuat dalam anggaran dasar. bab viii pembinaan, pengawasan, dan pengendalian direksi wajib menyampaikan laporan keuangan jasa dan kepariwisata. gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban jasa dan kepariwisataan jabar sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan penilaian jasa dan kepariwisataan jabarsebagaimana dimaksud pada laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada harus diperiksa oleh kantor akuntan publik independen. laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada s5), disampaikan kepada gubernur paling lambat (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. bab ketentuan lain lain pengaturan mengenai teknis operasional jasa dan kepariwisataan jabar,bab ketentuan peralihan pendirian jasa dan kepariwisataan jabar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini. selama proses pendirian jasa dan kepariwisataan jabar sebagaimana dimaksud dalam jawi masih tetap menjalankan kegiatan perusahaan,perjanjian kerjasama yang telah diselenggarakan oleh jawibab ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini berlaku:d),umum badan usaha milik daerah bumi) merupakan perangkat dan sarana bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada daerah untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah daerah sebagaiprovinsi jawa barat telah mendirikan bumi perusahaan daerah pd) jasa dan kepariwisataan melalui peraturan daerah perda) provinsi jawa barat nomor tahun jo. perdaidang usaha jasa dan kepariwisataan meliputi bidang usaha properti, perdagangan, perbengkelan dan transportasi, perhotelan dan kepariwisataan, serta jasa lainnya. dalam historisnya, jasa dan kepariwisataan merupakan perusahaan daerah hasil peleburan dari kerta wisata, kerta grafika, kerta wahana, kerta karya, dan kerta firma. keberadaan jasa dan kepariwisataan selama ini memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah provinsi jawa barat. terhadap kedudukan jasa dan kepariwisataan, secara normatif harus dilakukan sinergitas dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini. bentuk perusahaan daerah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sudah tidak diakui lagi. pengaturan bentuk bumi dalam undang undang nomor tahun hanya menyebut (dua) bentuk perusahaan yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. perusahaan umum daerah merupakan bumi yang seluruh modalnya dimiliki (satu) daerah dan tidak terbagi atas saham. perusahan perseroan daerah merupakan bumi yang berbadan hukum perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51y4 (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh (satu) daerah. namun demikian, sampai saat ini pemerintah pusat masih belum menetapkan peraturan pelaksanaan untuk bumi, sehingga pengaturan untuk penyelenggaraan bumi berbentuk perusahaan umum daerah masih belum jelas. adapun untuk penyelenggaraan bumi berbentuk perusahaan perseroan daerah akan mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. perubahan bentuk hukum jasa dan kepariwisataan menjadi perseroan terbatas adalah suatu keniscayaan agar bumi ini dapat diakui secara legal. perubahan menjadi juga akan membawa konsekuensi pada penerapan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance gcg). dengan penerapan prinsip prinsip gcg, dituntut dilakukannya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga organ atau perangkat perusahaan dapat berfungsi secara profesional dan optimal. selanjutnya depan diharapkan peran dan fungsi jasa dan kepariwisataan jabar pada masa mendatang dapat ditingkatkan. untuk optimalisasi dan peningkatan kapasitas perusahaan, juga perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan bidang usaha perusahaan dan restrukturisasi modal dasarhuruf aset, kewajiban, dan ekuitas yang berasal dari jawi sebagaimana tercantum dalam neraca penutup jawi. huruf cukup jelas penilaian aset oleh lembaga yang berkompeten dimaksudkan agar nilai yang dihasilkan valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.jasa dan kepariwisataan jailikan saham (seratus persen) oleh pemerintah daerah provinsi sesuai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. cukup jelasjawi adalah badan usaha milik daerah yang didirikan dengngangkatan direksipengangkatan dewan komisaris huruf cukup jelas yang dimaksud dengan penggabunganusahaan atau lebih, atau sebagian aktiva dan asia perusahaan beralih karena hukum kepada (satu) perusahaan atau lebih. cukup jelas yang dimaksud dengan likuidasi'daerah dan atau dengan badan usaha swasta badan lamaksud meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik daerah dalam mengoptimalkan sumber daya milik pemerintah daerah provinsi secara efisien, efektif, dan produktif. tujuan: mengelola dan mempercepat pengembangan kawasan wisata daerah provinsi, b.menggerakan perekonomian daerah, meningkatkan daya guna barang milik daerah sebagai kekayaan yang dipisahkan, meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, meningkatkan investasi daerah: meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, dan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah. bab perubahan bentuk hukum perusahaan daerah bagian kesatu umum dengan peraturan daerah ini, jawi diubah bentuk hukumnya menjadi perseroan terbatas. perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada merupakan perusahaan perseroan daerah. dengan perubahan jawi menjadi perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada dan maka seluruh kekayaan, perikatan, pengurus, dan pegawai jawi menjadi kekayaan, perikatan, pengurus, dan pegawai perseroan terbatas. bagian kedua pembentukan perseroan terbatas pembentukan perseroan terbatas meliputi: nama perseroan, tempat dan kedudukan, kekayaan, neraca, kegiatan usaha, modal dan saham: organisasi, dan kepegawaian. direksi jawi memproses pendirian perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga neraca penutup dan neraca pembuka direksi jawi. neraca penutup yang telah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh gubernur setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari badan pengawas jawi. direksi perusahaan perseroan daerah neraca pembuka yang telah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada disetujui pemegang sahamb iii perusahaan perseroan daerah bagian kesatu nama perusahaan perseroan daerah dan logo nama perusahaan perseroan daerah adalah perseroan terbatas jasa dan kepariwisataan jabar perseroan), selanjutnya disebut jasa dan kepariwisataan jabar. dalam hal nama perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada tidak mendapat persetujuan dari kementerian hukum dan ham, maka nama perusahaan ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk diusulkan kembali kepada kementerian hukum. dan ham, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. untuk penegasan identitas jasa dan kepariwisataan jabar perseroan) sebagaimana dimaksud padabagian kedua tempat kedudukan kantor pusat jasa dan kepariwisataan jabar berkedudukan bandung. kantor cabang, unit usaha, perwakilan, dan atau anak perusahaan dari jasa dan kepariwisataan jabar, berkedudukan tempat kegiatan usaha. bagian ketiga kekayaan kekayaan jasa dan kepariwisataan jabar, terdiri atas: aset, kewajiban, dan ekuitas yang berasal dari jawi, dan tanah dan bangunan yang berasal dari jawnah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf harus dinilai terlebih dahulu oleh lembaga berkompeten dan independen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. hasil penilaian aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. nilai aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada dan disertakan langsung pada saat pendirian jasa dan kepariwisataan jabar dan dimuat dalam neraca pembuka jasa dan kepariwisataan jabar. bagian keempat kegiatan usaha paragraf bidang kegiatan usaha bidang kegiatan usaha jasa dan kepariwisataan jabar, terdiri atas: kepariwisataan, meliputi: destinasi pariwisata, industri pariwisata, dan pemasaran pariwisata, properti, dan cc. jasa perbengkelan. paragraf pengembangan usaha dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam jasa dan kepariwisataan jabar dapat membentuk anak perusaha dan pertimbangan dari dewan komisaris. dalam hal rups menyetujui pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada maka direksi jasa dan kepariwisataan jabar memproses pendirian anak perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. direksi harus memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada secara triwulan kepada pemegang saham. bagian kelima modal paragraf modal dasar modal dasar jasa dan kepariwisataan jabar ditetapkan sebesar rp3. (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) dengan nilai lembar saham ditetapkan dalam anggaran dasar. paragraf modal disetor pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar jasa dan kepariwisataan jabarjasa dan kepariwisataan jabar paling sedikit (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam atau sebesar rp875. (delapan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh sebagaimana dimaksud pada berasal dari ekuitas dan nilai tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pemenuhan modal dasar dan modal ditempatkan pemenuhan modal dasar dan modal ditempatkan pada jasa dan kepariwisataan jabar sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. paragraf perubahan modal dasar perubahan modal dasar jasa dan kepariwisataan jabarenam kepemilikan saham pemegang saham jasa dan kepariwisataan jabar yaitu pemerintah daerah provinsi. kepemilikan saham pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada sebesar (seratus persen). saham pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. saham yang dikeluarkan oleh jasa dan kepariwisataan jabarujuh organisasi paragraf organ organ jasa dan kepariwisataan jabar, terdiri atas: rups:paragraf direksi direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan jasa dan kepariwisataan jabar untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan jasa dan kepariwisataan jabar. direksi paling sedikit (dua) orang, terdiri atas (satu) orang direktur utama dan (satu) orang direktur. pengangkatan dan pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rups. masa jabatan direksi adalah (empat) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai direksi diatur dalam anggaran dasar jasa dan kepariwisataan jabar. direksi jasa dan kepariwisataan jabar untuk pertama kali diangkat berasal dari direksi jawi, dengan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalamatas (satu) orang komisaris utama dan (satu) orang anggota komisaris. pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rups. masa jabatan dewan komisaris adalah (empat) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar. dewan komisaris jasa dan kepariwisataan jabar untuk pertama kali diangkat berasal dari badan pengawas jawi, dengan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedelapan kepegawaian pegawai jasa dan kepariwisataan jabarjasa dan kepariwisataan jabar untuk pertama kali diangkat berasal dari pegawai jawi. pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksi jasa dan kepariwisataan jabar.
eni rta 2d: gubernur jawa baratuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa barat telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahunbahwa sebagai pelaksanalakukan peninjauan kembali terhadap peraturan daerah provinsilanja rumah tangga belanja raaragraf, meliputi: kegiatan penunjang,prdlaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan gubernur(1angian ketiga pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd (1(l)tae), sepanjang mengaturubah pengaturan mengenai tunjangan bagi pimpinan dan anggota dprd yang sebelumnyaimplikasi dari terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun tersebut, maka peraturan daerah perda) nomor tahun beserta perubahannyakhususnya mengenai hak keuangan dan administrasi harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun mengamanatkan penyesuaian pengaturan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dprd paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah tersebut diundangkan yaitu tanggal juni sehingga batas akhir penyesuaian jatuh pada tanggal september adapun mengenai pengaturan mengenai kedudukan protokoler masih mengacu kepada peraturan pemerintah nomor tahun dengan demikian, pengaturan mengenai kedudukan protokoler dalam perda nomor tahun juga masih berlaku. dalam melaksanakan pengelolaan dana operasional hak keuangan dan administratif, peraturan daerah ini berpedoman kepadtunjangan keluarga terdiri atas tunjangan istri suami dan tunjangunjangan reses hanya diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd yang mengikuti reses, sedang bagi pimpinan dan anggota dprd yang tidak mengikuti reses tidak diberikan tunjangan reses. cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan rumah negara adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daer huruf yang dimaksud dengan belanja rumah tangga adalah seluruh biaya yang dibutuhkan sehari hari dalam penyelenggaraan rumah tangga pimpinan dprd, termasuk belanja makan minum tamu. huruf tunjangan perumahan diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd apabila pemerintah daerah provinsi belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya. hurufatribut pimpinan dan anggota dprd adalah penutup kepala seperti kopiah nasional atau kerudung, pin lambang dprd, dan dasi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas jika telah disediakan dan telah menempati, menghuni, atau memakai rumah negara dan perlengkapannya, serta disediakan atau menggunakan kendaraan dinas jabatan atau kendaraan lain yang disediakan dengan menggunakan apbdbarat,belanja penunjang kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian bagian kesatu penghasilan paragraf umum penghasilan pimpinan dan anggota dprpada huruf dan huruf dibebankan kepada pimpinan dan anggota yang bersangkutan. penghitungan pembebanan pajunjanganlaksanakan dengan ketentuan: ketua dprd diberikan setara dengan gaji pokok gubernur, wakil ketua dprd diberikan sebesar 80x (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua dprd: dan cc. anggota dprd diberikanyang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara, sesuaisebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam paragraf tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain (1l)laksana(1l)besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan gubernur, yaitu sebesar (tujuh) kali dari uang representasi ketua dprd. bagian kedua tunjangan kesejahteraan paragraf umum,jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bedasarkparagraf rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan pimpinan dprd disediakan rumah negara dan perlengkapannya,(1l) anggota dprd dapatprovinsi belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada dapatuntuk standar rumah negara bagi anggota dprd tidak termasuk meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. bagi suami dan istri yang menduduki jabatan anggota dprd hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. anggota dprd yang suami atau istrinya menjabat sebagai gubernur wakil gubernur tidak diberikan tunjangan perumahan. anggota dprd yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan. pemakaian rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan, serta kendaraan dinas jabatan,. dalam hal anggota dprd berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya rumah negara dan perlengkapannya yang disediakantidak dapat diubah. paragraf tunjangan transportasisesuai ketentuan peraturan perundang undangan. besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan kepada anggota dprd disetarakan dengan standar kendaraan dinas pejabat eselon lingkungan pemerintah daerah provinsi. anggota dprd yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
tas tas gubernur jawa barat peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang pengembangan ekonomi kreatif dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, menimbang bahwa,daerah jawa barat, bahwa untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif yang ada daerah provinsi jawa barat: bahwa provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pengembangan dan pemberdayaan pelakugembangan ekonomi kreatifsumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif bagian kesatu umum: pengusaha ekonomi kreatif daerah provinsi, dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya daerah provinsi. interaksi pelaku ekonomi kreatif, pengusaha ekonomi: kreatif dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya merupakan aspek utama dalam keberlanjutan ekonomi kreatif. bagian kedua hak dan kewajiban pelaku ekonomi kreatifatau pemerintah daerah kabupaten kot, mendapatkan perlakuan secara adil, provinsi, dan mendapatkan hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya pengusaha ekonomi kreatif berkewajiban: memiliki perizinan usaha yang sesuai menjunjung tinggi nilai nilai agama, etika, moral, kesusilaan,pusat kreasi pusat kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif: dan pusat inkubasi bisnis. pusat kreasi sebagaimana dimaksud dalam dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para pelaku ekonomi kreatifngusaha pemula ekonomi kreatif, dan pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota memfasilitasi penyediaan pusat kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangannya. penyediaan pusat kreasi sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: pusat kreasikreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. pusat kreasi dibentuk olehpusat kreasi. ketentuan mengenai pembentukan pusat kreasi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan gubernur. bab vii kewirausahaan ekonomi kreatif pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten kota memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya. fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: mitra kreasi, dan atau mitra produksi antar usaha kreatif tingkat nasional dan global. mitra kreasi dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif dan atau pengusaha ekonomi kreatif. mitra produksi mencakup kerja sama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap, meliputi: perencanaan, pembuatan atau pengolahan, cc. pengendalian, dan pengawasan. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kotaprovinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota melaksanakan identifikasi usaha industri kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota mendorong dan memfasilitasi, dan akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi kreatif berkualitas dan kompetitif. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kotabab viii promosi ekonomi kreatif dan atau pemerintah daerah kabupaten kota. produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dan atau pengusaha ekonomi kreatif daerah provinsi wajib untukdan antar pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kotadan pemerintah daerah kabupaten kota mengharuskan media masa untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif daerah provinsi. bab kelembagaan ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif daerah provinsi jawa barat, akademisi, pelaku usaha dan atau pelaku industri kreatif: komunitas kreatif: dunia usaha: dan unsur media ketentuan mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernur. bab kota kreatif bagian kesatu kriteria kota kreatif dalam peraturan daerah ini, daerah kabupaten kota dapat dikategorikan sebagai kota kreatif, meliputi: aplikasi dan game developer: arsitektur:oo. seni rupa, dan televisi dan radio. dalam hal pemerintah daerah kabupaten kota akan mengembangkan kota kreatif selain yang dimaksud pada tersebut, pemerintah daerah kabupaten kota harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi. pemerintah daerah provinsi menyediakan sarana dan prasarana kota kreatif. penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada berupa: ruang kreatif: pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, dan museum, komunitas kreatif: acara seni dan budaya berupa pameran dan festival, pusat pemasaran produk kreatif, dan pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif. persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernur. babdan pemerintah daerah kabupaten kotatata cara melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernur. kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam dan dapat dilakukan dengan pola: inti plasma, sub kontrak: waralaba: perdagangan umum, distribusi dan keagenan, perdagdalam pengembangan usahaekonomi kreatif pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota memperluas sumber pendanaan dalam upaya pengembangan program ekonomi kreatif. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota membantu para pelaku usaha ekonomb xivngembangan ekonomi kreatif umum proses pembangunan yang dilakukan indonesia dan khususnya jawa barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan cita cita kemerdekaan bangsa indonesia yang tercantum dalam alinea ke uud yaitu memajukan kesejahteraan umumbarat akan dapat dicapai dan dijaga pertumbuhan serta pemecatannya. oleh karena itu adanya laju pertumbuhan yang stabil dibutuhkan agar tetap tercipta lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja yang terus bertambah. dengan demikian peningkatan dan pengembangan berbagai sektor usaha bidang ekonomi menjadi hal yang amat penting. salah satu sektor yang menjanjikan dan amat terbuka untuk dikembangkan adalah apa yang saat ini dikenal sebagai sektor industri kreatif. industri kreatif adalah inti dari ekonomi kreatif yang mengandalkan pada kreativitas dan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan oleh kreativitas tersebut. antara tahun kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto pdb) nasional adalah rata rata sebesar rp587, triliun dengan jumlah usaha kreatif pada tahun adalah juta unit usaha. dalam hal penyerapan tenaga kerja pada tahun jumlah penduduk yang bekerja sektor ekonomi kreatif adalah juta jiwa atau sekitar dari jumlah penduduk bekerja. wacana dan konsep mengenai ekonomi kreatif ini baru mendunia pada akhir tahun an, padahal berbagai bidang usaha yang dikelompokkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif telah ada sebelum konsep tersebut mengemuka. indonesia sendiri, pengembangan ekonomi kreatif baru dimulai sejak tahun hingga saat ini, sehingga sektor ekonomi kreatif membutuhkan perencanaan yang lebih terstruktur dan terperinci. ekonomi kreatif ini mencakup bidang usahadaerah provinsi jawa barat memiliki keanekaragaman budaya dan sumber daya alam hi, sehingga merupakan wilayah yang sangat potensial untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif. untuk itu, diperlukan adanya kebijakan untuk membangun sistem dan jaringan kerja sama antara potensi potensi ekonomi kreatif berbagai daerah daerah provinsi jawa barat. sistem dan jaringan kerja sama yang diperlukan adalah sistem dan jaringan yang luwes dan fleksibel, yang menjadi manifestasi dari kreativitas tetapi mampu memenuhi sasaran pembangunan pemerintah daerah provinsi jawa barat. peraturan daerah diperlukan sebagai dasar pemecahan masalah pemberdayaan ekonomi kreatif agar ekonomi kreatif daerah provinsi jawa barat tumbuh dan berkembang. pemerintah daerah provinsi berperan dalam mengembangkan dan memberdayakan pelaku usaha kreatif, usaha kreatif, dan industri kreatif. ii. demi cukup jelas huruf yang diasas efisiensimberdayaan ekonomi kreatifberwawasan lingkungankeberlanjutanidentitas bangsaasas persaingan sehatasas kepastian hukumdaya saingkreativitas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelascukup jelasberdaya saing global huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pengarusutamaan ekonomi kreatif adalah dengan mempertimbangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan pendorong perekonomian. huruf cukup jelascukup jelas cukup jelas pembagian kegiatan ekonomi kreatif berdasarkan pertimbangan didasarkan pada pemikiran aspek bisnis, finansial, dan keberpihakan pada nilai seni dan budaya bangsa indonesia. huruf ekonomi kreatif berbasis warisan budaya terdiri atas ekspresi budaya tradisional yang antara lain meliputi seni kriya, kerajinan tangan, festival, dan perayaan serta bentuk bentuk arsitektur, situs budaya yang antara lain meliputi situs arkeologi, museum, galeri seni, perpustakaan, gedung bersejarah. huruf ekonomi kreatif berbasis seni terdiri atas seni rupa yang antara lain meliputi seni lukis, seni patung, dan keramik, seni pertunjukan yang antara lain meliputi panggung teater, tari, opera, sirkus, wayang, seni musik dan lagu, seni fotografi. huruf ekonomi kreatif berbasis media terdiri atas media cetak dan berita antara lain meliputi buku, cetakan dan publikasi: audiovisual antara lain meliputi film, televisi, radio, dan penyiaran. huruf ekonomi kreatif berbasis kreasi fungsional terdiri atas desain yang antara lain interior, grafik, fashion, perhiasan, mainan dan boneka, program komputer, permainan video, animasi, konten kreatif digital, jasa kreatif yang antara lain arsitektur, periklanan, rekreasi budaya, penelitian dan pengembangan kreatif, produk kreatif pertanian, produk kreatif kelaeasi indonesiakebangsambinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui.kelembagaan ekonomi kreatif daerah adalah lembaga non strukturalbagian kedua asas pengembangan ekonomi kreatif berasaskan: manfaat: efisiensi berkeadilan: ketiga tujuan dan fungsi tujuan peraturan daerah ini adalah untuk: mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif: mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif, cc. memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif daerah provinsi:&d. mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif daerah provinsi untuk melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, le.ekonomi kreatif berfungsi menyejahterakan masyarakat jawa barat dan meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing global, mengelaborasikan keberpihakan pada nilai nilai seni dan budaya, memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif daerah jawa barat: dan menstimulasi rencana pembangunan daerah dengan pengarusutamaan ekonomi kreatif. bagian keempat kedudukandan cc. pemangku kepentingan untuk berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif. bab ruang lingkup dan kegiatan bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:: promosi ekonomi kreatif, kelembagaan ekonomi kreatif, kota kreatif:: dan m.pengawasan dan pengendalian bagian kedua kegiatan kegiatan ekonomi kreatif terdiri atas: ekonomi kreatif berbasis budaya, ekonomi kreatif berbasis seni, ekonomi kreatif berbasis media dan teknologi, dan ekonomi kreatif berbasis kreasi fungsional desain. kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam merupakan objek pelindungan kekayaan intelektual yang diatur dalamgian kedua pendataan perangkat daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun statistik ekonomi kreatif daerah provinsi dan sistem informasi ekonomi kreatif daerah provinsi, yangb pengembangan produk ekonomi kreatifindustri kreatif, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. pengembangan produk ekonomi kreatif dilakukan melalui tahapan:penyusunan rencana, program, dan kegiatan seksi pengamanan persandian, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengamanan data informasi, cc. pelaksanaan koordinasi pengamanan peralatan sandi dan kunci sistem sandi, pelaksanapelaksanaan pemeliharaan materiil persandian dan asistensi pengamanan dokumen, pelaksanamberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang persandian, menyiapkan dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup dukungan dan kerjasama, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinanbekas bagian hukum, sem... seksiuraian,kkkkoordinasi perencanaan dan program utd. melaksanakan program kerja sekretariat dan sub bagian perencanaan dan program, melaksanakan mengkuda diodalaki)(l) bidang informasi dan komunikasi,j .pelaksanaceej .melaksanakan kebijakan teknis bidang persandian, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang persandian, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang persandian dan pengamanan informasikoordinasi pengelolaan sistem persandian dan pengolahan data,rsandian dan pengolahan data, melaksanakan pengembangan sistem database dan pelaporan database pemerintah kabupaten morowali utara, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang persandian dan pengolahan data, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepaladibidang pelayanan perizinan dan non perizinanelolaadministrasi pelayanan penyelenggarayusunan, mengevaluasi, laporperizinan,j .il.iiiiii mempunyai fungsi melaksanakan perencanapengidentifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, melaksanakan mengkoordinasikanenyiapan penyusunan bahan perumusan, melaksanakan pengkajibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai fungsi penyiapan bahan merumuskan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulnyiapan bahan merumuskan, merencanakan, mengumpul dan monitoring, cc. penyiapannyiapan mengkoordinasikan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengolah, memimpin, penyiapan, penyiapan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan, penyiapmelaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh pimpinan. seksi pengaduan dan informasi layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelayanseksi pengaduan dan informasi layanan mempunyai fungsi dan menyiaplaksanakanlaksanakanmbuatan konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, memfasilitasi dan memberikan layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, j .kebijakan dan penyuluhan layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengkajian, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan bidang kebijakan dan penyuluhan layanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kebijakan dan penyuluhan layanan mempunyai fungsilaksanakan kebijakan teknis dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan, melaksanakanlaksanakmberian penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, melaksanakanlaksanaklaksanakan plaksanakanil. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi pelaporan dan peningkatan layanan mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pengkajian, evaluasi dan pelaporan bidang pelaporan dan peningkatan layanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelaporan dan peningkatan layanan mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan penyusunan data, melaksanak, melaksanakanlaksanakan pembangunalaksanakan pembuatandan j . melaksanakandelapsem alenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten morowali utara.iii susunan organisasi bagian kesatu dinas pendidikan dan kebudayaan daerah susunan organisasi dinas penanaman modal, terdiri atas kepala dinas, sekretaris, membawahi sub bagian program keuangan dan aset, dan sub bagian umum dan kepegawaian. bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modalbidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layandaerah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepadalaksanapenyusunan kebijakan, rencana program kegiatan dan anggaran bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, penyiapan pengelolaan data dan informasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, cc. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, penyiapan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, penyiapan pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, penyiapan pengelolaan kepegawaian lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, penyiapan koordinasi daerah, penyiapan pengelolaan barang milik daerah lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga lingkungan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, penyiapan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, dan il. melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh pimpinan. sub bagian program, keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan program dan koordinasi penyusunan rumusan program pengelolaan keuangan dan asetlaksanakan pengelolaan data dan informasi, melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan asset dibidangoordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawabdibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi dan hubungan masyarakatgelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar induk kepegawaian dik) dan daftar urut kepangkatan duk):, melaksanakan mengkoordinasikan dengan kepala kepala sub bagian lain dan pimpinan serta menyiapkan perlengkapan yang butuhkan masing masing bidang unit kerja, melaksanakan evaluasi dmelaksanakan tugas penyiapan, pengkajian, penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal mempunyai fungsi penyiapan penyusunan rencana program kerja dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, penyiapan pengkajian, penyusunan program dan pengusulan rencana umum bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, cc. penyiapanyiapiapan bahan pelaporan dan evaluasi rencana pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh pimpinan. seksi perencanaan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan penanaman modal mempunyai fungsi melaksanakan pengumpulan data dan analisis, melaksanamantauan dan monitoring pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran, melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasiembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan iklim penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan iklim penanaman modal mempunyai fungsi melaksanakan pengumpulan data, melaksanaromosi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi promosi penanaman modal mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan program teknis seksi promosi penanaman modal, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal mempunyai fungsi penyiapan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, penyiapnyiapan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal, penyiapan pengolahan data penanaman modal, penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh pimpinan. seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pembinaan bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugasmbinaan pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi penyelesaian masalah bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal mempunyai fungsiolahan data dan sistem informasi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pelaporan bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugasmelaksanakan perencana program kegiatan dan anggaran, melaksanakan pemantauan dan pengolahan data, melaksanakmonitoring dan evaluasi pelaksanalimanyiapan perencanaan, koordinasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai fungsi a.penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan, pemeriksaan, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi dan mengevaluasi, b.penyiapan bahan pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan, penyiapan bahpenyiapan bahan merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi dan mengevaluasi, penyiapan pelaporan, mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan perizinan dan non perizinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinkecil dan menengah, perindustrian dan perdagewesesuai dengan aslinya kain (ng bagian hukum, sem alekelembagaan, perizinan dan pengawasan, seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, dan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan kewirausahaan. bidang perindustrian dan perdagangan, membawahi seksi perindustrian: dan seksi perdagangan. unit pelaksana teknis dinasngelolaan ketatausahaan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pemberian layanan teknis administrasi kepada satuan organisasi dinasmbuatan program kerja dinas, penyiapan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, cc. penyiapan bahan pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas, penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris, penyiapan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan dinas, penyiapan bahan evaluasi dan menyusun laporan program kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan dinaspengumpulan data dan bahan penyusunan program, penyusunan anggaran dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta melakukan verifikasi, evaluasi dan pembinaan perbendaharaanhimpunan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan dibidang koperasi usaha mikro kecil menengah perindustrian dan perdagangan, melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran rka) dan menghimpun dokumen pelaksanaan anggaran dpa): melaksanakan pengelolaan adminstrasi keuangan dan perbendaharaan, melaksanakan verifikasi, fasilitasi, menghitung anggaran, dan perbendaharaan, melaksanakan pengelolaan barang milik daerah mengkoordinasikan pengadaan langsung barang modal mengkoordinasikan pengadaan langsung barang habis pakai mengkoordinasikan pendistribusian barang inventaris sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku: melaksanakan evaluasi, penyusunan dan menyiapkan laporan kegiatan dinas menyusun laporan tentang asset dinas menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnyameliharaan barang inventaris, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi dan pengembangan karier pegawai, pendayagunaan aparatur serta pengelolaankesehatan dan puskesmas:dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh pimpinan. bagian ketiga bidang koperasi dan usaha mikro bidang koperasi dan usaha mikro mempunyai tugas penyiapan bahan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan, pembinaan dan fasilitasi kelembagaan koperasi dan umkm, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan. untuk menyelenggarnyusunan kebijakan teknis bidang koperasi dan umkm: penyiapan bahan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang koperasi dan umkm, penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan serta bimbingan teknis kelembagaan koperasi dan umkm dan menetapkan penertiban izin usaha simpan pinjam, menetapkan penertibmengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, penyiapan bahan penyelenggaraan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha bidang koperasi dan umkm serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penyiapan bahan analisis, evaluasi program, pengembangan kinerja dan kegiatan bidang koperasi dan umkm, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi kelembagaan, perizinan dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan, perizinan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan lingkungan hidup mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan dan penyusunan program kegiatan seksi: melaksanakan program dan kegiatan seksi, melaksanakan verifikasi data jumlah koperasi akurat dan kegiatan penguatan kelembagaan dan pembinaan kelembagaan koperasi dan umkm: melaksanakan koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, memfasilitasi penerbitan rekomendasi pendirian koperasi dan umkm, melaksanakan mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan kelembagaan koperasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam, melaksanakan koordinasi penerapan peraturan perundang undangan dan sanksi bagi koperasi serta pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit usaha simpan pinjam, melaksanakan analisis pengembangan kinerja monitoring, evaluasi program dan pelaporan kegiatan dalam lingkup seksi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh pimpinan. seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi koperasi dan umkmkoordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi koperasi dan umkm, melaksanakan program dan kegiatan mengkoordinir perluasan akses pembiayaan permodalan bagi pengembangan koperasi dan umkm, melaksanakan promosi akses pasar bagi produk koperasi dalam dan luar negeri, melaksanakan fasilitasi pengembangan menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis koperasi dan umkm, melaksanakan fasilitasi bantuan peralatan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan bagi perangkat organisasi koperasi dan umkm: melaksanakan analisis, orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah dan kewirausahaan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan koperasi dan umkm, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh pimpinan. seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia, koperasi dan kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia, koperasi dan usaha kewirausaha, koperasi dan kewirausahaanmelaksanakan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang undangan bidang koperasi dan umkm, melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen kelembagaan bagi koperasi dan umkm, melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan sarana dan prasarana masyarakat dalam beroperasi dan berwirausaha, melaksanakan peningkatan mutu sumber daya manusia (sdm) penerima dana perkuatan permodalan usaha, melaksanakan analisis permohonan bantuan dan fasilitas yang ajukan koperasi dan umkm dalam rangka pengembangan usaha, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia, koperasi dan kewirausahaan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh pimpinan. bagian keempat bidang perindustrian dan perdagangan bidang perindustrian dan perdagangan mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk teknis, bimbingan teknis, fasilitasi sarana dan prasarana usaha, pembinaan dan pengembangan dibidang perindustrian dan perdaganganiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang perindustrian dan perdagangan, penyiapan bahan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan, cc. penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan serta bimbingan teknis kelembagaan perindustrian dan perdagangan, penyiapan bahan fasilitasi sarana dan prasarana usaha industri dan perdagangan, penyiapan bahan mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan, penyiapan bahan penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang industri dan perdagangan, penyiapan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan usaha sektor industri dan perdagangan, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang berikan oleh pimpinan. seksi perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian yang meliputi industri hasil pertanian, hasil kehutanan dan perkebunan serta industri aneka kerajinan dan umum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perindustrian mempunyai fungsi melaksanakan pengumpulan bahan, data, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perindustrian, melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi industri, melaksanakan kegiatan peningkatan hasil dan mutu produksi industri melalui penerapan standar pengawasan mutu dan diversifikasi produk dan teknologi, melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana usaha industri, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan dibidang industri, melaksanakan pemberian pertimbangan teknis terkait perizinan dibidang perindustrian, melaksanakan peningkatan dan pengembangan pemberdayaan investasi dan industri, melaksanakan peningkatan kerja sama antar sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan perindustrian, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh pimpinan. seksi perdagangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi sarana perdagangan barang dan jasa, bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perlindungan konsumen, informasi pasar dan kemetrologian. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perdagangan mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan program pengembangan usaha perdagangan, melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha perdagangan dalam dan luar negeri serta pengadaan dan penyaluran barang dan jasa, melaksanakan fasilitasi pengembangan pasar dan distribusi barang produk, melaksanakmelaksanakan pelayanan izin perdagangan, melaksanakan penyusunan petunjuk teknis ketertiban, pengawasan dan pemeliharaan pasar, melaksanakan penyelenggaraan ketertiban dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, melaksanakan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pemberdayaan motivator dan mediator serta penyelesaian sengketa konsumen, melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan metrologi lokal, pembinaan serta pengendalian sdm metrologi legal skala kabupaten, melaksanakan pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan serta pembukuan dan pelaporan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang berilampiran peraturan bupati kendal nomor tanggal september rincian dana desa setiap desa kabupaten kendal tahun anggaran rp) rp) rp) rp) iplantungan (rumah o | 2as. ikedten ntlogopayung ' ) | . wonopnapi 'o o ) | imanggungmangu ) | | . wirtomulyo o o | karanganyar ' ) | wurangagung ' ) | o ) | wan . o o | ja0| wab ibendosari ' ) ) ) e| agung ' ) | o ) | iparakansebaran ) e | ) as) patung oo. oo o )o i| kerikil ooo o ) | ja7 ipucakwangi o o) | | jas pagaruyung ' ) | ) | tambakrejo | genangan isurokontowetan | ibangunsari lo ) | ikebongembong ' ) isurokontokulon ipagergunung ' ) igondoharum jbringinsari loo o)ooo)o e| purwosari ' ) ) o) | ingargosari l'o) ) o) | pesarean tambakrejo ' ) ) | iharjodowo | peron oo 6i6.3as000| o o | idamarjati ' ) | | yos ari loo o o | ikalipakis | oo 6i6.3as000| iselokaton | ingadiwarno ) '| itampingwinarno ) | | kebumen .3a5000) oo | sukorejo ' ' ) ) | | jkalibogor oo 6l6.3a5. oo jplososari loo ) 6l6.3a5. oo (at imlatharjo .3a5. (as iwirosari ' ) ) o o | jpagersari l'o) ) ) | | selo oo. o o | isurugsewu ) e| 6l6.8as000) oo sedang oo. si6. isukomangli ' ) | jkalibareng ' ) o ) | ikalilumpang ' ) | jkalices oo ) isidokumpul ' ) | isidodadi oo isukodadi ikaliputih | aa7. getas si6.3as000) oo ibanyuringin ' o )o | ikedungsari lo o o o o) | o | ingareanak | ) | |66e| isingorojo icacaban ikalirejo o o | merbah 6i6.3a5000) o ) | rayu 6i6.3a5. o o | kertasari 'o ) ) ) | | peron sandang ' o '| pakis oo 6i6. | isumberahayu | tamansari ' ) | sumbangan ' ) | o o ) o | 1s7. jpagertoyo oo ) o o | isrwulan 6i6.3a5000) | tabel si6.8as000) o o | ingesrepbalong ' ) )o | | isonoharyo 'o ) e| jatisari lo o o | imargosari | tambakrejo oo ) o page woo oo) si6.3as000) o | boja ' |megono 6i6.3a5000) | jpasigitan ' ) '| | ibanjarejo 'oo ) o o)o | j lebar oo si6.3as000) o | krs oo. si6.3a5000) oo van sio.3as000| o | ingatan ho) oo 6i6.3a5000) ikarangmanggis | . jkaligading pur oo)oe| 6i6.3as. o | blimbing oo si6.3a5000) | isalamsari lo ) | i sampingan icampurejo | boja 6i6.3a5000) ibebengan | imeteseh ' ) | o616.3a5000) oo |triloba gi6.8as000) | kaliwungu sumberejo | inolokerto ikumpulrejo o | tass. karangtengah | gi098a176| ja10| isarirejo ' ) | | 9a4s8a31| ja ikrajankulon kutoarjo o '| o | won eyo ' ' )o)o | gi6.3as000) o | j4, ' o o o | 6i6.3a5s000) o o | rangsang ' (tunggulsari | ) sumur a17 borok menjalin oo | ikertomulyo sidorejo oo si6.8a5s000) o to7. irejosari loo ) .3a5000) turunrejo oo | purwokerto oo ) o ibrangsong oo) o6l6.3a5000) o jkebonadem |pegangan |margomulyo oo si6.3as000) o pesawahan | pekuncen oo 6i6.3a5000) o o a81 puguh si6.3a5s000) o idawungsari ' o ) | ppucangrejo o oo)o)o | igubugsari ' ) o) | ipegandon oo oo penanggalan ' ) o ) | o | woos ari ' ) ) o ) | ikarangmulyo ' ) e| o | |(gemuk sedayu 6i6.3a5000) | j140| ipamryan o ) | oo 92490o. a41, hjenarsari | j142| poco eyo oo 6i6.3as000| gebang 6i6.3a5000) ikrompaan igemuhblanten | tamangede ' ) | o | (a47 jlumansari 'oo ) | | j148| wonorejo lahan 6l6.3a5000) o | ipucangrejo o o | | a51, ert oo 6i6.3a5s. s60.49a. jtrharjo o icepokomulyo again si6.3a5000) o o | weberi ' isidomukti 6l6.3a5000) o o | jpenyangkringan ) | (a57, ibumu imanggungsari ' ) | | sumberagung | ) | pangasinan 6l6.3a5000) weberi si6.3as000) oo o o | inawangsari lo o | ikarangdowo | jpenaruban isambongsari | ) | jkaranganom payung o o | ipucuksari ' ) | jtratemulyo imontongsari ' )o) | |sepiring ' grandes .i porosa oo 6i6.3as000) o o | to015458| ibotomul 6i6.3as000) ja7 iseng oo o o oe| oo | idamarsari l' ) | | ikarangayu | ja77| ikarangsuno | gondang ' o ) '| sidomulyo juling oo | ikaliayu | ikalirandugede ) | | ikorowelangkulon ' ikorowelanganyar ' ) | | margorejo | imargosari | wonosari oo 6i6.3a5s. oo janji oo tambakrejo ' ' ) ) | a91 ikebonharjo purwokerto oo ) | jambearum purwosari ' o ) o o | 6l6.3a5. isukolilan | jbangunrejo ' ) ) | | ikumpulrejo imagersari lo o o ) | won dosa lo ) 6i6.3a5000) | jpidodowetan | jpidodokulon jbangunsari 'o) ) | ikartikajaya |204irowosari ' ' (wonotenggang sosok ksa lo'o o o ) | gandusari ' ) | gida9g271 karangsari 'o) ) | parakan o | itambaksari ' | ) | watipurwo | .9a5| irowosari o o ) | tanjungsari oo o o ) | tanjunganom | ) isendangdawuhan ) | ikebonsari bulak 6i6.3a5000) igebanganom oo) o o | igempolsewu | ) sar. .67a| isendangsikucing oo) | ) ' o ) | |kangkung (truk | jlebosari 'o ) ) | ikadilangu | igebanganomwetan jkalyoso si6.3a5000) o isukodadi isendangkulon ' ) | ) | isendangdawung ' ) | | laban oo jkarangmalang wetan ' ) ' | jungsemi kangkung ' '| tanjungmojo irejosari oo) 6l6.3a5000) ikalirejo ringinarum (nger 6l6.3a5000) | .29a. ikedungasri ' ) ) ) | jkedunggading ' o o o)o | irnginarum ingawensari loo o o o)o | | toro oo ) iwungurejo ' ' ) o o | irowobranten ' )) e| icaruban ' '| |24a| si6.3a5s. o o o ) | purworejo 6i6. o202418. ipagerdawung ' ) | 6i6.3a5. | |247ngampel ' ' )(dempelrejo | ) ) | tat.as0. gas trurateeps ete sas.ooo, i gap sanremo ete.soo0| y .as1688 wong ete sas. i ep u rosa ete.3solo| asep sum rsa oetosasooo ub0song ape oetosasoool s2.0a19160| esa uiesonagung ote sas. ngampel kulon etosasoool sel game wetan ete sas.ooo, i svpipayuna etosasoool t ess eanyuure ete sas.ooo (kaliwungu selatan jeruk giling 0s017. ikedungsuren ' ) e ' | ibarupono ' ) | iprotomulyo oo ) | magelang | ) oo ) | lantaran | isukomulyo sio.3a5000| ' o ) | isidomakmur jaw sii. mm. bupati kendal, cap ttd. mira annisa
lampiran peraturan bupati banjar nomor tahun tanggal agustus format keputusan pambakal tentang pembentukan panitia pemilihambentukan panitia pemilihan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) desa. tahun. menimbang bahwa akan berakhirnya masa tugas badan permusyawaratan desa . periode . maka akan dilaksanakan pemilihan badan permusyawaratan desa yang baru periode . bahwa untuk menindaklanjuti peraturan bupati banjar nomor . tahun dipandang perlu menetapkan panitia pemilihan badan permusyawaratan desa :ksanakan penetapan rangking calon anggota bpdkeputusan panitia anggota bpd tentang penetapan calon anggota bpd yang berhak dipilih pemerintah kabupaten banjar kecamatan . panitia badan permusyawaratan desa. keputusan panitia badan permusyawaratan desa. nomor . tahun. tentang penetapan calon badan permusyawaratan desa (bpd) desa. yang berhak dipilih periode ketua panitia badan persyaratan desa (bpd) desa. menimbang bahwa untuk menindaklanjuti huruf.perhatikan surat panitia pemilihan badan permusyawaratan desa . nomor., tanggal. .perihal penyampaian calon badan permusyawaratan desa. memutuskan menetapkan penetapan calon badan permusyawaratan desa (bpd) desa. yang berhak dipilih periode pertama menetapkan calon badan permusyawaratan desa yang berhak dipilih periode sebagaimana terlampir. kedua memerintahkan kepada panitia pemilihan nama nama calon badan permusyawaratan desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dictum pertama, agar diumumkan kepada masyarakat desa. sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketiga keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkanpanitia pembina kecamatan. pambakal. lampiran keputusan ketua panitia pemilihan badan permusyawaratan desa bpd) desa . nomor. tanggal. daftar calon badan permusyawaratan desa yang berhak dipilih tempat 0g: nama pendidikan pekerjaan alamat ket. tanggal lahir ditetapkan di. pada tanggal. panitia pemilihan bpd ketua, tanda tangan nama terang format keputusan panitia pemilihan anggota bpd tentang penetapan lokasi, tempat, tanggal dan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. kecamatan. sekretariat.en keputusan panitia pemilihan badan permusyawaratan desa nomor . tahun. tentang penetapan lokasi, tempat, tanggal dan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara ketua panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa . menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilihan badan permusyawaratan desa perlu ditetapkan lokasi, tempat, tanggal dan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara bahwa untuk maksud huruf konsideran ini perlu ditetapkan denghasil musyawarah pembentukan panitia pemilihan badan permusyawaratan desa yang dilaksanakan pada tangga. bulan.tahun. memutuskan menetapkan penetapan lokasi, tempat, tanggal dan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara. pertama menetapkan lokasi, tanggal, dan waktu pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilihan badan permusyawaratan desa . kecamatan.(1l) priode bertempat di. kedua pemungutan suara dilaksanakan pada hari. tanggal.bulan.dimulai dari jam. s d. danperhitungan suara dimulai dari jam. sampai dengan jam.sampai selesai:banjar panitia pembina kecamatan. pambakal.mbentukan panitia pemilihan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) desa . tahun . pertama membentuk panitia pemilihan bpd. dengan susunan keanggotapanitia pemilihan badan permusyawaratan desa desa. kecamatan.(d) sekretariat.en mmm keputusan panitia pemilihan badan permusyawaratan desa nomor . tahun. tentang penetapan tempat, tanggal dan waktu pendaftaran bakal calon badan permusyawaratan desa. kecamatan. ketua panitia pemilihan badan permusyawaratan desa, menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran bakal calon badan permusyawaratan desa perlu ditetapkan tempat, tanggal dan waktu pendaftaran bakal calon badan permusyawaratan desa,utuskan menetapkan penetapan tempat, tanggal dan waktu pendaftaran bakal calon badan permusyawaratan desa . kecamatan. pertama menetapkan tempat pendaftaran bakal calon badan permusyawaratan desa . kecamatan. priode . bertempat di. kedua tanggal pendaftaran dimulai dari tanggal. bulan. tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal. bulan. tahun dari jam.sampai dengan jamecamatan. pambakal. format keputusan ketua panitia pemilihan bpd tentang penetapan calon bpd terpilih panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa . kecamatan. keputusan ketua panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa . nomor. tahun. tentang penetapan calon badan permusyawaratan desa terpilih menimbang bahwa untuk menindak lanjuti peraturan bupati banjar nomor . tahun tentang tata cara pemilihan badan permusyawaratan rakyat secara serentak kabupaten banjar. bahwa salah satu calon bpd yang berhak dipilih telah memperoleh suara terbanyak pada pelaksanaan pemilihan bpd desa.: bahwa untuk maksud kufur dan konsideran ini, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan bpdberita acara perhitungan suara pemilihan badan permusyawaratan desa. pada hari. tanggal .bulan.tahun dua ribu sembilan belas. memutuskan menetapkan penetapan calon bpd terpilih pertama menetapkan saudara .sebagai calon badan permusyawaratan desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak, kedua calon badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dictum pertama berhak menjadi badan permusyawaratan desa. . yang definitif periode ketiga masa bakti badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dictum kedua selama (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, keempat keputusan ini disampaikan kepada bupati banjar untuk mendapat pengesahan, kelima keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. ditetapkan di. pada tanggal. panitia pemilihan bpd ketua,. tanda tangan nama terang tembusan disampaikan kepada yth panitia pembina kabupaten banjar, panitia pembina kecamatan. panitia pemilihan badan permusyawaratan desa . saudara.( calon badan permusyawaratan desa terpilih hasil test). format berita acara tentang pembentukan panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) berita acara pembentukan panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. kecamatan. kabupaten banjar tahun pada hari ini. tanggal. bulan. tahun dua ribu sembilan belas, badan permusyawaratan desa. kecamatan. kabupaten banjar telah melaksanakan pembentukan panitia pemilihan bpd desa. kecamatan. kabupaten banjar. susunan panitia pemilihan bpd desa. kecamatan. adalah sebagai berikut susunan panitia pemilihan badan permusyawaratan desa bpd) desa. oam tangkap napa bendahara merangkap kanoman demikian berita acara dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. ditetapkan di. jj. pada tanggal. pambakal desa. tanda tangandesa . penyeleksian bakal calon bpd pada hari ini. tanggal. bulan. tahun panitia pemilihan badan permusyawaratan desa . telah melaksanakan rapat penyeleksian bakal calon badan permusyawaratan desa dari sejumlah bakal calon yang terdaftar. bakal calon badan permusyawaratan desa hasil penyaringan yang memenuhi persyaratan adalah. panitia pemilihan bpd sekretaris, ketua, anggota,j .porkan hasil pelaksanaan pemilihan bpd kepada pambakal.perubahan bakal calon bpd desa . pada hari ini. tanggal. bulan. tahun . panitia pemilihan badan permusyawaratan desa .telah melaksanakan rapat perubahan bakal calon badan permusyawaratan desa ., sehubungan dengan surat yang ditujukan oleh anggota masyarakat, perihal keberatan atas dialognya saudara l.a. nama donanananaanaannnanaaaaa anna anna tempat tgl lahir . pendidikan denaaaananananaaaaaa anna pekerjaan kanannananan nana nan nana aan aan ana ana alamat denaaaananananaaaaaa anna .a. nama donaaaannaanananananananaa naa tempat tgl lahir .hoon pendidikan penaaaaaanaaanaaaaa aan pekerjaan kakannananannananan nana aan aan aan anna alamat pnaaaananaaanaa aan st.tidak setelah diadakan penelitian terhadap nama nama tersebut diatas, bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon badan permusyawaratan desa ., maka dengan ini panitia pemilihan badan permusyawaratan desa mengadakan perubahan bakal calon badan permusyawaratan desa . panitia pemilihan bpd sekretaris, ketua, anggota format berita acara tentang pemungutan suara pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) berita acara pemungutan suara pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. kecamatan. pada hari ini., tanggal., bulan., tahun ., telah dilaksanakan perhitungan suarapapua pemilihan badan permusyawaratan desa se), kecamatan,. bertempat di., perhitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir dan dibuka langsung oleh ketua panitia pemilihan pada jam. pemungutan suara disaksikan oleh panitia pembina kabupaten banjar panitia pembina kecamatan. panitia pemilihan badan permusyawaratan desa . saksi dari masing masing badan permusyawaratan desa masyarakat yang hadir. adapun jumlah surat suara pemilih surat suara yang disediakan sebanyak.lembar surat suara yang terpakai sebanyak.lembar surat suara yang rusak sebanyak.lembar surat suara yang tidak terpakai sebanyak.lembar surat suara yang batal abstain tidak sah sebanyak.lembar pemilih yang terdaftar sebanyak.orang pemilih yang hadir memberikan suara sebanyak. orang pemilih yang tidak hadir sebanyak.orang setelah dilaksanakannya perhitungan suara oleh panitia pemilihan yang disaksikan oleh para saksi dari masing masing calon badan permusyawaratan desa, masyarakat yang hadir dan para undangan, diperoleh jumlah suara masing masing calon pambakal sebagai berikut nama tempat pendidikan pekerjaan alamat tanggal lahir penkkakaana dst surat suara yang batal tidak sah jumlah selama jalannya pelaksanaan pemungutan suara keberatan keberatan yang diajukan disampaikan oleh demikian berita acara perhitungan suara kami buat dengan sebenar benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. dibuat di. pada tanggal. panitia pemilihan bpd sekretaris, ketua, anggota anggota, saksi saksi dst format berita acara tentang rapat pengundian nomor urut calon badan permusyawaratan desa berita acara rapat pengundian nomor urutgundian nomor urut bagi0g: nama pendidikan pekerjaan alamat tanggal lahir dst demikian berita acara rapat pengundian nomor uruthasil test tertulis calon badan permusyawaratan desa berita acara hasil test tertulistest tertulis bagi calon badan permusyawaratan desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama jumlahnya pada saat pemilihan pambakal yang dilaksanakan pada tanggal.bulan.tahun. pelaksanaan test tertulis dihadiri oleh panitia pembina kecamatan dari panitia pembina kecamatan dan para anggota badan perwakilan desa. calon badan permusyawaratan desa yang berhak dipilih yang mengikuti test tertulis adalah tempat nama pendidikan pekerjaan alamat tanggal lahir dst berdasarkan hasil jawaban calon badan permusyawaratan desa yang berhak dipilih yang mengikuti test tertulis terhadap materi materi soal yang diberikan, maka yang memperoleh nilai tertinggi adalah saudara :.dan berhak untuk menjadi badan permusyawaratan desa periode. demikian berita acara test tertulispenundaan perhitungan suara berita acara penundaan perhitungan suara pada hari ini. tanggal. bulan. tahun., kami yang bertanda tangan dibawah ini, setelah bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, berhubung pemilih yang memberikan suara pada pemilihan badan permusyawaratan desa belum mencapai kuorum dari jumlah pemilih yang terdaftar. sesuai dengan maka perhitungan suara ditunda selama.jam, dari jam. sampai dengan jam. demikian berita acara ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan ditandatangani secara sadar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. dikeluarkan di. pada tanggal. panitia pemilih bpd sekretaris, ketua, anggota .dst saksi saksi dst. format berita acara tentang rapat penetapan ranking calon badan permusyawaratan desa berita acara rapat penetapan rankingetapan rankingnama pendidikan pekerjaan alamat tanggal lahir dst demikian berita acara rapat penetapan rangkingsurat pernyataan tentangnnaannananannnanana nana anna aan ana tempat tanggal lahir knanannanaanannan nana ana aan annaakananaanaann ana agama nnnnnananana nana nana nana anna aan anna alamat nnaaanannannnaana aan ana aan aan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai bakal calon badan permusyawaratan desa . kecamatan. kabupaten banjar, sebagai umat beragama bertakwa kepada tuhan yang maha essetia dan taat kepada pancasila dan uud negara kesatuan republik indonesia surat pernyataan setia dan taat kepada pancasila dan uud negara kesatuan republik indonesiasebagai warga negara kesatuan republik indonesia akan setia dan taat kepada pancasila dan uud serta negara kesatuan republik indonesikeabsahan dokumen persyaratan calon badan permusyawaratan desa surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan calon badan permusyawaratan desacalon bpd desa. kecamatan. kabupaten banjar yang mengikuti pemilihan badan permusyawaratan desa secara serentak kabupaten banjar tahun menyatakan bahwa kelengkapan dokumen persyaratan calonbadan permusyawaratan desa tersebut, sayasurat pernyataan tentang untuk menerima hasil keputusan pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) surat pernyataan saksi untuk menerima hasil keputusan pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. .kecamatan. kabupaten banjar saya yang bertanda tangan dibawah ini nama anaanannananananana nana nana ananama nnanaananananaan nana nama anna aanmenyatakan sebagai saksi pada pemilihan badan permusyawaratan desa secara serentak kabupaten banjar tahun desa. kecamatan. kabupaten banjar siap dan bersedia menerima semua keputusan hasil pemilihan badan permusyawaratan desa yang dilaksanakan desa tersebut. apabila kami para saksi berbuat kesalahan, kecurangan, keributan dan keonaran pada acara pemilihan badan permusyawaratan desa tersebut diatas, kami para saksi, format surat pernyataan tentang bersedia dicalonkan menjadi bakal calon badan permusyawaratan desa (bpd) surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi bakal calon badan permusyawaratan desa (bpd) desa bersedia dicalonkan menjadi bakal calon badan permusyawaratan desa peneeneleeeaaa. kecamatan. kabupaten banjar periodebelum pernah menjabat sebagai badan permusyawaratan desa (bpd) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai badan permusyawaratan desa (bpd) desal jenis kelamin nnaaanannaannaanaa nana aandengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai badan permusyawaratan desa keeeeeaen. kecamatan. kabupaten banjar sebanyak (tiga) kali berturut turut dalam masa jabatanmaterai nama jelas format surat pernyataan tentang calon anggota badan permusyawaratan desa surat pernyataan calon anggota badan permusyawaratan desa.kecamatan kabupaten banjarbenar benar warga desa. kecamatan. kabupaten banjar siap dan bersedia maju sebagai calon anggota badan permusyawaratan desa . kecamatan. kabupaten banjar pada pemilihan badan permusyawaratan desa serentak kabupaten banjar tahun dengan mengikuti semua peraturan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan. menyatakan bahwa kelengkapan dokumen persyaratan calon anggotaanggota badan permusyawaratan desa tersebut, saya siap dan bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan perundang undangantata naskah surat menyurat pemilihan anggota bpd tata naskah dinas panitia pemilihan badan permusyawaratan desa kop surat kop surat panitia pemilihan badan permusyawaratankapital tebal panitia pemilihan bpd dengan ukuran huruf tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal desa pentaanaananann kecamatan .i.? dengan ukuran huruf tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal kabupaten banjbadan permusyawaratan desa ditandatangani dan stempel panitia pemilihan. bentuk kop surat panitia pemilihan pambakal dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut panitia pemilihan bpd desa mn. kecamatan nana kabupaten banjar sekretariat . nomor pekan. . kepada sifat yth. nenek lampiran perihal donna pnanananannanananannananaaan panitia pemilihan bpd desa. kecamatan. pagi kabupaten banjar (ara ketua, pemilihan bpd inn t8 surat ban ii. stempel panitia pemilihan stempel panitia pemilihan kepala desa berbentuk lingkaran. bentuk stempel panitia pemilihan badan permusyawaratan desa sebagai berikut contoh stempel untuk panitia desa dengan skala aan (aa pemilihan bpd je, paten iii. sampul surat sampul surat panitia pemilihan badan permusyawaratanbpd baris kedua : desa . kecamatan baris ketiga kabupaten banjar baris sekretariat .ooooooe senen nenek anna keempat contoh sampul panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa . kecamatan oo. kabupaten banjar sekretariat bo. nomor . kepada format buku pendaftaran pemilih format buku pendaftaran pemilih tempat 0g:daftar hasil penjaringan bakal calon anggota bpd format daftar hasil penjaringan bakal calon anggota bpdformat undangan panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. kecamatan. sekretariat.en kepada yth undangan bapak ibu sdr (i) pemilihan bpd nomor lena. tempat dengan hormat, dalam rangka pemilihan badan permusyawaratan desa . kecamatan., dengan ini mengundang bapak ibu seri) untuk memberikan suara hak pilih pada pemilihan dimaksud, yang insya allah dilaksanakan pada hari benaanaannnananananaaan tanggal jam penataan s o. tempat demikian undangan ini disampaikan ,atas kehadiran bapak ibu surili) sangat diharapkan dan diucapkan terima kasih. panitia pemilihan bpd, sekretaris ketua, catatan undangan ini harap dibawa pada saat pemberian suara. n22555n55555555555555 p ton sini tanda terima undangan pemilihan bpd sudah terima undangan dari panitia pemilihan badan permusyawaratan desa kecamatan. kabupaten banjar provinsi kalimantan selatan. yang menerima, nama jelas format surat penyampaian bakal calon anggota bpd panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. kecamatan.) sekretariat.en manananaaananaananananan nomor: kepada yth lampiran: (satu) berkas. perihal penyampaian pambakal desa . jj.c.idj. calon bpd tempat panitia pemilihan badan permusyawaratan desa. kecamatan. berdasarkan keputusan pambakal desa nomor. tahun., telah melaksanakan penjaringan, penyaringan pengumuman bakal calon badan permusyawaratan desa hasil penyaringan, perubahan bakal calon badan permusyawaratan desa dan pengumuman bakal calon badan permusyawaratan desa setelah perubahan, bersama ini disampaikan daftar bakal calon badan permusyawaratan desa see. periode sebagaimana terlampir. demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. panitia pemilihan bpd sekretaris, ketua, anggota tembusan disampaikan kepada yth panitia pembina kabupaten banjar panitia pembina kecamatan. lampiran surat keputusan pambakal desa. nomor. tahun. tanggal. susunan panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. bendahara merangkap anggota anggota demikian berita acara dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. pambakal desa. tanda tangan nama terang format tanda bukti pendaftaran panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. kecamatan. sekretariat.en tanda bukti pendaftaran bakal calon badan permusyawaratan desa (bpd) desa . tempat tgl lahir bankaaanannanaa aan terdaftar sebagai bakal calon badan permusyawaratan desa (bpd) desa . kecamatan. periode dengan nomor urut pendaftaran catatan catatan bnkananaanannnaana aan aan panitia pemilihan bpd sekretaris, ketua, daftar perubahan bakal calon bpd daftar hasil perubahandaftar nama calon bpd yang mendaftarkan diri daftar nama calon badan permusyawaratan desa yang mendaftarkan diri nama tempat persyaratan administrasi yang ada friday tanggal lahir dilengkapi pernyataan calon setia dan taat pada pancasila, uud negara dan pemerintah ri. keterangan tidak pernah terlibat langsung tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila, uud ,g.30s pki atau kegiatan organisasi terlarang lainnya. dst ijazah slip yang sederajat fotocopynya kenataananaya na, panitia pemilihan bpd sekretaris, ketua, anggota daftar bakal calon bpd daftar. lahir dikeluarkan di. pada tanggal. panitia pemilihan bpd sekretaris, ketua, anggota tanda bukti pendaftaran pemilih panitia pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. kecamatan. sekretariat. tanda bukti pendaftaran pemilih tempat tgl lahir pandaan aan terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. dengan nomor urut pendaftaran .! nomor. catatan catatan knanaananaananann panitia pemilihan bpd sekretaris, ketua, daftar bangko buku pendaftaran pemilih bangko buku pendaftaran pemilih tempatperhitungan suara blank penghitungan suara pemilihan badan permusyawaratan desa perolehan suara bakal calon bpd pemilihan badan permusyawaratan desa bpd) desa. kecamatan. kabupaten banjar jumlah keterangan jumlah disesuaikan dengan jumlah calon badan permusyawaratan desa yang berhak dipilih pemilihan badan permusyawaratan desa (bpd) desa. kecamatan. kabupaten banjar tot toe oto tot toto ori tot bole salah format surat suara surat suara pemilihan badan permusyawaratan desa dengan (sepuluh) calon surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal (satu) folio halaman dalam berisi (satu) kotak untuk nomor, foto, dan nama calon (satu) kotak untuk nomor tanpa foto dan nama halaman luar berisi sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan panitia pemilihan bpd sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan surat suara banjar banjar panitia pemilihan badan permusyawaratan desa rat suara desa pemilihan bpd desa .ooooooo. kec. kecamatan .oo kabupaten banjar kabupaten banjar ketua, tahun foto foto foto foto foto ukuran 4x6 ukuran 4x6 ukuran 4x6 ukuran 4x6 ukuran 4x6 kotak suara bentuk dan ukuran kotak suara sei duduk n catatan ukuran panjang lebar tinggi bentuk dan ukuran bantalan color catatan ukuran panjang lebar tinggi alat color bentuk dan ukuran alat color ukuran panjang tali panjang alat mencoblos format keputusan pambakal tentang penetapan rangking calonetapan rangking calon anggota badan permusyawaratan desa (bpd) desa. tahun. menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan peraturan bupati banjar nomor. tahun.tentang tata cara pelaksanaan pemilihan badan permusyawaratan desa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf konsideran tersebut diatas perlu dibuat keputusan pambakal. dalam rangka menetapkan rangking calon anggota badan permusyawaratan desa yang akan dipilih. panitia pemilihan badan permusyawaratan desaenah lokasi pemungutan suara dan rincian tugas panitia pemilihan denah lokasi pemungutan suara dan rincian tugas panitia pemilihan denah lokasi pemungutan suara bilik bilik bilik suara suara suara kotak suara data dona dove nga keterangan metal ketua panitia meja wakil ketua meja3 sekretaris meja anggota petugas mencolok undangan panggilan nomor anggota petugas pengatur tempat duduk pemilih nomor anggota pengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya nomor anggota peraga dikota suara) nomor petugas keamanan pintu masuk nomor9 petugas keamanan pintu keluar iulangkah anggota nomor harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun berada bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dansaksi und.lain tempat duduk pemilih kotak gea suara aaa nego keterangan metal ketua panitia meja wakil ketua meja3 sekretaris meja anggota nomor anggota membantu anggota nomor nomor anggota mencatat perolehan penghitungan suara nomor saksi dan para undangan nomor8 hak dipilih dan atau saksi serta pemilih. langkah anggota nomor dan nomor memilapapan penghitungan suara pemilihan bpd papan penghitungan suara pemilihan badan permusyawaratanbakal calon gaga, till ill till keterangan jumlah disesuaikan dengan jumlah calon badan permusyawaratan desa yang berhak dipilih ii. suara tidak sah www mula # bupati banjar, ttd khalilurrahmnetapan rangking calon anggota badan permusyawaratan desa (bpd) desa. tahun. pertamacc.:
lampiran peraturan bupati banjar nomor tahun tanggal september daftar penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten banjar tahun formula penyaluran bakaba ' ' tanpa ' ' (pemutus dadonesoool emo asin soo, pemutus nipah ' o 7956a8000| aluh alun besar ,35a, lalu aluh kecil pokok '?e .6a1,o00| handal bujur ' ')!e ,9a1000| kuil besar ,585s, ' terapi ' ' 8s0o,97aoo0o| lalat muara '' bulanan ' oe ,86s, jatuh aluh kecil muara ' ' las (simpang warga dalam | 4020525000l masa mo, dion kuil kecil ' handal baru ')?e ' ' bambu sungai musang ,88a, tatah pembangkit laut simpang empat ' ' e sungai laku 7oa, ' ' 2s81, menara baru '!. kertak hanyar pasar kamis menara tengah ' ' belatung baru '' banua hanyar ' ' mekar raya ' ?e sungai kupang gunung papua '?oe ' ' makmur 75a, tambak siang darat ' ' ,49a000| ,988s, tambak siang laut malintang ''?o kayu bawang banyu hilang '?oe gunung ujung tambak siang baru ' ' malintang baru ,560o000| teladan baru sungai bakung '?e 8as411, sungai tandipah lok bintan ,28a, ' ' gudang hilang sungai pinang lama ' ' pembantaian pemakan ,0a8, sungai tabuk kota sungai tabuk keramat lok bundar ' gudang tengah peramban keliling bentengllir sungai pinang baru paku alam lok bintan dalam formula penyaluran pematang panjang sungai dangkal tajau bandung si7, bumbu jaya ' '!.e sungai sinai ,38sa0o00| pasangan selatan ''| tanjung tema ' linear t94,sa4000| murung kenanga ' )oe| tunggullrang tambak baru cintai alus lingkaran tambak baru ulu bina muara tunggullrangllir tunggullrang ulu labuan tabu |indragiri ' ') ) e| ) o151, jawa laut pasangan utara pasangan barat tambak berulir kram mendingin barat '' karangintan pandak daun jinnah habang ulu ' mali mali lok tangga ' e dihuni bijih penyamaran sungai alang sungai asam mandikapau timur awang dangkal barat ' ' awang dangkal timur sungai besar mendingin timur '!?e pasar lama jinnah habangllir sungai arfak 14a, padang panjang sungai landas aliran t18, pulau nyiur mandikapau barat '' balau ,8a7000| pangeran jati baru pasar jai ''' | ) danau salak '' tambak danau kaitkan trs, sungai alat ' ' pangeran ulu ' ) ) | ' astambul kota astambul seberang sungai tuan ulu banua anyar sungai tuan kelampaianllir kesampaian ulu imamat ,97a000| lok cabang pematang hambatan kesampaian tengah ' . tambangan formula penyaluran banua anyar danau salak sungai tuan ilir minggu raya makmur karya alalak padang benua anyar centauri paku simpang empat lok jantung tanahintan sungai raya sungkai ' ) | ) sungai langsat aliran t36, 1a7,8a7, surian hanyar keramat mina batu bagian (cabi tos, berkat mulya | ) sungkai baru paling tali garis hanyar pasar lama sungai tabuk simpang lima karya makmur '' '!e sindang jaya sumber sari | ) manapun lok tunggul lobang baru pengaruh benteng jatim alimukim penyiaran antaramu | ) mangkuk kertak empat '!e tumpangi kupang rejo sungai pinang kerelaan rantau nangka '' ' rantau bakul belimbing lama 17aas1, sumber baru belimbing baru praktik sumber harapan hakim makmur tikungan lama jalan s66, benua riam ,670o, sungai japan ,s78000| rantau bujur '' jabatan rantau balai tikungan baru bilangan aranio paru | ) baru t29, bawahan pasar bawahan seberang pematang danau formula penyaluran surian 70s,29a000| mataraman simpang tiga bawahan selain takuti ta1063000| pariaman lok tamu sungai jati mangkalawat gunung ulin t11, tanah abang pindahan baru | ) handal pura 1a94608, kampung baru 8o6,l67,o00| bawahan pabrik jambu burung tambak padi haur kuning ' !e jambu raya tumpang t73s, salat makmur muara halang teluk selong sungai batang sungai batangllir ''rekaman ,58s4, keramat atasan senior tambak anyar melayu trs,0o00000| melayullir akar bergantung '' dalam pagar | ) tambak anyar ulu pematang baru melayu tengah akar baru dalam pagar ulu rekaman ulu mekar s00, tambak anyar ilir sungai kita keramat baru pakaian dalam ' e atasan senorllir maduro balangan ' )oe gunung batu batang banyu sungai lurus batu tanam pasar baru perampasan atas '' perampasan bawah ' e remo angkipih formula penyaluran rantau bujur ' ' ) ' ) 1a9s84, lok tanah telaga baru rampah tatah dangkal dangkal tengah sayap baru tatah sayap mekar sari pandan sari tampang awang pembangkit darat pembangkit baru pembangkit tengah tatah jarum t6, jarum laut ' tambah raya bupati banjar, ttd khalilurrahman
lampiran peraturan bupati banjar nomor tahun tanggal januari formulasi indikator kinerja utama pemerintah kabupaten banjar indikator perangkat daerah meningkatnya angka jumlah tindak kriminal yang terjadi selama tahun dibagi jumlah dinas kebudayaan dan nuansa kriminalitas penduduk dikali pariwisata kehidupan sekretariat daerah beragama angka kriminalitas jumlah tindak kriminal tertangani dalam tahun dinas pendidikan masyarakat yang tertangani jumlah penduduk satpol dalam dinas pemuda dan olahraga kehidupan badan kesatuan bangsa dan sehari hari politik meningkatnya indeks dinas pendidikan kualitas pembangunan ipm kesehatan pendidikan pengeluaran dinas perpustakaan dan sumber daya manusia ipm) kearsipan manusia dinas kebudayaan dan pariwisata dinas kesehatan rsud ratu alesha pertumbuhan dinas ketahanan pangan penduduk pertumbuhan penduduk dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pr jumlah penduduk pada tahun pemberdayaan perempuan dan po jumlah penduduk pada tahun dasar perlindungan anak periode waktu antara tahun dasar dan tahun (dalam tahun) dinas pemuda dan olahraga bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id indikator perangkat daerah tujuan tujuan (iku) formulasi penanggung jawab menurunnya tingkat jumlah pengangguran terbuka adalah usia angkatan kerja dibagi dinas tenaga kerja dan tingkat pengangguran jumlah penduduk angkatan kerja dikali transmigrasi pengangguran terbuka tingkat pengangguran jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja terbuka jumlah penduduk angkatan kerja meningkatnya persentase dinas sosial derajat penduduk dinas pengendalian penduduk, kesejahteraan miskin tingkat keluarga berencana, laki jumlah penduduk miskin sosial kemiskinan persentase penduduk miskin pem peng mean pemberdayaan perempuan dan jumlah penduduk perlindungan anak menurunnya indeks risiko (e) c badan penanggulangan risiko bencana bencana risk risiko), pengertian risiko: bencana daerah risiko adalah peluang untuk rugi. dinas pekerjaan umum dan risiko adalah kemungkinan kehilangan. penataan ruang risiko adalah ketidakpastian (uncertainty). risiko adalah kejadian yang dapat merugikan, bencana disaster)" vulnerability (kerentanan) elemen berisiko capacity (kapasitas) kemampuan masyarakat mengatasi bencana jika suatu kejadian sudah terjadi dan kejadian tersebut mengandung unsur kerugian, maka kejadian itu dinyatakan sebagai bencana, bukan risiko mengandung unsur kerugian, maka kejadian itu bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id indikator perangkat daerah tujuan formulasi tujuan (iku) penanggung jawab meningkatnya laju dinas tanaman pangan dan inklusivitas pertumbuhan pena hortikultura pertumbuhan ekonomi pdrb, dinas pekerjaan umum dan ekonomi pertumbuhan pdrb dimana: penataan ruang daerah ttl tahun pengamatan pdrb dinas peternakan dan tahun pengamatan pub sebelumnya perkebunan dinas perikanan dinas koperasi dan usaha mikro dinas perindustrian dan dimana: perdagangan persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke i dinas kebudayaan dan indeks gini indeks gini oi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengelola pariwisata sampai kelas ke i dinas penanaman modal dan nilai gini ratio berkisar antara dan jika: pelayanan terpadu satu pintu gs0, ketimpangan rendah 03s ketimpangan sedang ketimpangan tinggi alat, alif, alang bt) dimana &i11 sedangkan alam dihitung dengan rumus sebagai berikut laju inflasi laju inflasi ikonnya isap 4lnf anno oo tatang dimana int, nilai inflasi paca tahun infeneah nilai pada tahun berikutnya tahun . bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id indikator perangkat daerah meningkatnya ikh formulasi indeks dinas lingkungan hidup kualitas lingkungan ikh ika) iku) (40y6 intl) hidup keterangan:kualitas tutupan lahan lag nilai relatif tap rumus metode ip: nett) marmorata cu) yatetmu peningkatan indeks bai kualitas air pi, baik (memenuhi baku mutu) pj, cemar ringan pi, cemar sedang pi, cemar berat peningkatan indeks iku (leu intl (th peningkatan indeks dimana: kualitas tutupan lahan intl indeks kualitas tutupan lahan tutupan hutan meningkatnya persentase persentase jaringan jalan dan jembatan serta simpul jaringan dinas pekerjaan umum dan konektivitas konektivitas perhubungan ditambah persentase sistem jaringan transportasi penataan ruang antar wilayah dan keselamatan transportasi dinas perhubungan bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id meningkatnya persentase penjumlahan persentase bobot dari komponen permukiman layak dinas perumahan dan kelayakhunian pemukiman huni yaitu cakupan rumah layak huni ditambah permukiman layak huni lingkungan permukiman yang nyaman ditambah yo pemanfaatan dinas pekerjaan umum dan tata ruang dan bangunan penataan ruang dinas lingkungan hidup satpol indikator perangkat daerah meningkatnya indeks reformasi akumulasi penilaian program program reformasi birokrasi sebagai badan kepegawaian daerah kualitas tata birokrasi irb) komponen pengungkit dengan sasaran reformasi birokrasi sebagai dan pengembangan sumber kelola hasil. daya manusia pemerintahan komponen pengungkit terdiri dari inspektorat manajemen perubahan badan perencanaan penataan peraturan perundang undangan pembangunan, penelitian dan penataan dan penguatan organisasi pengembangan penataan tatalaksana badan kesatuan bangsa dan penataan sistem manajemen sdm politik penguatan akuntabilitas dinas pemberdayaan penguatan pengawasan masyarakat dan desa peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa komponen hasil terdiri dari kecamatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dinas komunikasi, pemerintah yang bersih dan bebas kkn informatika, statistik dan kualitas pelayanan publik persandian unit layanan pengadaan barang ulp) dinas perpustakaan dan kearsipan dinas kependudukan dan pencatatan sipil satpol dinas pertanahan rsud ratu alesha bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id badan pengelola keuangan dan aset daerah dinas pendapatan sekretariat daerah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bupati banjar, ttd khalilurrahman bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id
pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten hulu sungai tengah tahun anggaran (ribu rupiah)ear evan aan ppi ertemtrg uses doors doa somos 2esse| above none asasi oma aon aoo2steps abroad| teaser (or jamangitaiatan pranata ertemtrg das? uses come came) sooko test7 none doom asasi oma ason aoosaeos genap) fase famangatiatan datar ertemtrg geo soal spam tour books oo1zz came orasi ome aaa aoosmisee asroma| parfamangatiatan ptk ppi ertemtrg sao esa come came sos 2eea moore jones pooasiso ooe aso7| asosmeeoa aasnasa| tense erfamangatiatan pan pap ertemtrg dat esa come camp score a00 jones parama home sora asosiasi manten sen paamangatianan tenar ppp ertemtrg ost estas come came shoes tem none osama koma aon aooesmasa sastesson| pefamangatatan papar sapi artemtag asas uses home came sos moore oom ame |ooa aon acomeea asia rasa pefamangiaitmr pantang papi tema eos spam doa came soo 7ero| alosa cone women sore asem assai sn7201saa| rena inn perfamangaataa demam par ertemtrg doo asa esse costa cone after tenar loose owner oansmao asem asosssoe aoossos| a32 bee pramana ertemtrg ra0 esa come done omi sos ses zoos dome dasar2 oma icon aooorasao agen amanat pig srpski ertemtrg dop asa does opa asa cas loose moore one note powo asem asoorrsaa bangsa| nas (eelamangattuaa eos seneng ari anthem doo dora esa olas aan oem sos 3roo| above omar aon poorest2 essen) season| inn pefamangatattaa tatar ati ertemtg asia sero other (oa ordo soo aras comes same oma aon aoosssesa eneonaaa| rasa inn erfamangatataan pram ati ertemtrg daa uses come other somos moore doom sasa oma icon acosta modal ass comma pegagan ertemtrg ser esa come came soo ordo books doom asam2 sos asem asossessa aso2se| tassa pefamunarsa petani rpp ertemtrg dara esa com ama soo sore loose jones poster does aso1e asoamsses asonaser| tenan tamtama papan dati tempat gan user home da7 came sos moore dome doors |some aon acooeamme tasrosae| con perfamusama pemakan api tertemtrg a06 sosa soars mor free soon a00 jones rasio soo aso1e acossesi taatnsna| ass perfamusarsa patas ppi mag see esa comma oase soo 3seas books omnes osama sore asosamsrs tastosoua| earbafpamatan petai tertemtrg uses spare oso sos a0ne area owner loses ore aon asossrraa ena0na0se| frasa inn paman arak ppi tempat uses sos dar mms soo 17os cone moskee ore asem acossiseo erarasae| ass perfpamatan tran ppi tempat dat sea eos oom loose noms dana poso sore asosrreos secara| perfharman rang ati ttemtrg dan ese7 come oma some7 s2es a00 docomo yesno more aso1r|asosssesi gensonaora| trafo0| eni inn diana aman penta ertemtrg eei sess spam (os cams somos parse amors one so0roa oma asoka aoo2sara sag0010o0| teaser inn ditelan massa jamangganng ertemtarg set spam case soo ore ) books doom posaeeo rose aso1r aooseeae senada| tenor ditolianan amasseman irpuratan ppi ema ser ever other mog fares soo aer moore jones spesies asas asoseeon monosasasel rasio| dilan asean jamarkemyag ari ertemtg asa esse sosro cam loose ass ) above dome osazso soo sore asoserses tangoosera| ser ditnlimanamasseman tawa api stem ase6 eco door dar cars soo zen moore dome romeo some aom acosmeere aasaseae| manca param amat papi ertemtrg data sea oops door cas soo tree foto none some soo asem asossseee tensortoea| frasa ditnftmn amar pemarah ari enteng asia essere powo obesa moore oise above mami ormas |loose sore acoweeeo sapaan) ena pianltamn masa pama ati stem kosmo coor came loose 7amino| owner oro2 oosa asas konsep geratesese| sean inn ditahan asa ivan ari artemtrg aro oss con aan oem sos ssi above doom classis koma aon obamas asrama eno dilamar pasang ertemtg saat esa doors dar cars soo aro aoe oom pss one asops asossesoa ago mar inn pisiltamn pasa rapat ppi tertemtrg da0 sos come mor manee soosi nara loose arabes ome sosa aooossera ansnanmaa| angan enftmama pemesan ati enteng esa onar doo comes somos asa a00 names samo sos asops asossea oesman| mayor| selama pat ppi tempat sesi eos a71 oma soo soo| above namo pine soo aon asossrosa genanoeaa| trans| alokasi formula jumlah penduduk jumlah penduduk miskin tuaswilayah kecamatan nama desa alokasi dasar klasifikasi desa idm alokasi maa afirmasi jumlah rasio jumlah jumlah rasio jumlah bobot |'indeks kesulitan) rasio indeks crm total bobot alokasi formula desa penduduk penduduk penduduk miskin penduduk miskin geografis kesulitan geografis berkembang books berkembang |o berkembang berkembang 6s3 000ss berkembang 4s12 kayu ramah berkembang matang ginalun berkembang .844s berkembang berkembang berkembang berkembang .000os mahang sungai hanyar berkembang berkembang lambat selatan berkembang o.zoos berkembang .0os4 .000s mahang matang bandung berkembang |asspandawan mua berkembang |o berkembang mahang putat berkembang |o 89a berkembang banua sepenggal berkembang |o o.coo4 berkembang jas1landasan temuan berkembang .000os o.2soo kontrol penghitungan pagu dana desa kabupaten hulu sungai tengah hasil perhitungan pagu dana desa kabupaten hulu sungai tengah pagu alokasi dasar kabupaten hulu sungai tengah hasil hitung alokasi dasar kabupaten hulu sungai tengah pagu alokasi afirmasi kabupaten hulu sungai tengah hasil hitung alokasi afirmasiupaten hulu sungai tengah jumlah desa pit. bupati hulu sungai tengah ttd
lampiran peraturan bupati kutai barat nomor tahun tentang pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, pembangunan jembatan, pembangunan prasarana gedung perkantoran, pembangunan rumah toko dan rumah kantor, pembangunan prasarana pelabuhan, pembangunan prasarana air bersih (wtp) dan pembangunan lamin adat kabupaten kutai barat. dinas pekerjaan umum kabupaten kutai barat. pembangunan jembatan telur aji jangka m'). pembangunan jembatan layang flyover pembangunan jembatan layang flyover kelak ilir m?). pembangunan jembatan layang flyover kelak seberang m). pembangunan jalan pendekat dua jalur jembatan telur aji jangka sp. smu kelak pembangunan jalan dua jalur jembatan sp. pld km). pembangunan drainase median dua jalur jembatan sp. pld km). pembangunan paving jalan dua jalur jembatan sp. pld( km). pembangunan drainase pinggir jalan dua jalur jembatan sp. pld km). pembangunan jalan dua jalur jembatan sp. karangan km). pembangunan jalan dua jalur sp. smu kelak sp. perkantoran pembangunan jalan dua jalur sp. pld sp. smu km). pembangunjalan dua jalur sp. poros pelabuhan pembangunan jalan dua jalur simpang poros pelabuhan km). pembangunan drainase median jalan dua jalur sp. poros pelabuhan km). pembangunan paving jalan dua jalur sp. poros pelabuhan km). pembangunan drainase pinggir jalan dua jalur pelabuhan km). pembangunan jalan dua jalur pusat perkantoran simpang raya m). pembangunan drainase median jalan dua jalur sp. smu kelak sp. perkantoran pembangunan drainase median jalan dua jalur sp. pld sp. smu km). pembangunan drainase medidrainase pinggir jalan dua jalur sp. smu kelak sp. perkantoran pembangunan drainase pinggir jalan dua jalur sp. pld sp. smu km). pembangunan drainase pinggir jalan dua jalur sp. smu auri km). pembangunan paving jalan dua jalur auri sp. perkantoran km). pembangunan paving jalan dua jalur sp. smu kelak sp. perkantoran pembangunan paving jalan dua jalur sp. pld sp. smu km). pembangunan paving jalan dua jalur sp. smu sp. auri km). pembangunan paving jalan dua jalur auri sp. perkantoran km). pembangunan parit perkantoran sp. raya pembangunan drainase pinggir jalan sp. perkantoran sp. raya m). pembangunan paving jalan perkantoran sp. raya m). pembangunan jalan pendekat bandara pembangunan paving jalan dua jalur auri km). pembangunan jalan dua jalur bandara km). pembangunan drainase pinggir jalan dua jalur auri km). pembangunan jalan ma. tolong dinding ma. nyaring ma. milik bermain besi panjang pembangunan jalan ma. tolong dinding ma. nyaring ma. milik bermain besi km). pengaspalan jalan benang terulang sp. ma. tolong tolong km). pembangunan pelabuhan sendawa. water treatment plan wtp) (3x50 i dt). water treatment plan wtp) (2x25 i dt). pembangunan kantor dinas badan unit). pembangunan bukan unit). ii. dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten kutai barat. pembangunan lamin adat unit). ditetapkan sendawa pada tanggal, september bupati kutai barat, ttd ismail thomas
inn sub bagian sub bagian sub bagian nan perencanaan keuangan umum dan kepegawaian p ssp ptt ttl tts bidang bidang bidang sumber daya peternakan dan perkebunan peternakan dan kesehatan perkebunan seksi seksi seksi pengembangan dan perlindungan tanaman pembibitan dan produksi kewilayahan peternakan perkebunan seksi seksi seksi pengembangan dan produksi perkebunan kesehatan hewan kewilayahan perkebunan seksi seksi seksi pengembangan sumber daya pengembangan usaha, kesehatan masyarakat manusia pengolahan dan pemasaran veteriner, pengolahan dan hasil pemasaran bupati banjar, keterangan unit pelaksana teknis garis komando ttd nan garis koordinasi khalilurrahman
lampiran peraturan bupati pelalawan nomor tahun tentang rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan kabupaten pelalawan tahun program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur engel tangan data dasar pekebun kelapa saw untuk dukungan dan tata kelola perkebunan yang lebih baik ___________& ______________________ melakukan pendataan pekebun (oleh seluruh pemangku kepentingan) sesuai dengan format stub tersedianya data lengkap pekebun dari seluruh kabupaten pelalawan april dinas perkebunan dan peternakan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyusun peraturan bupati peraturan daerah yang mewajibkan pks untuk mendata pekebun yang memasok tbs khususnya pekebun ditetapkannya peraturan bupati peraturan daerah tentang kewajiban pks untuk mendata pemasok snya. desember dinas perkebunan dan peternakan bagian hukum sekretariat daerah dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan perusahaan perkebunan asosiasi pekebun meningkatkan alokasi anggaran dari apbd dan sumber sumber lain untuk pembiayaan dan pendaftaran stub untuk semua pekebun kabupaten pelalawan adanya alokasi anggaran apbd dan sumber sumber lain yang meningkat untuk kegiatan pendaftaran stub desember dinas perkebunan dan peternakan bagian hukum sekretariat daerah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana pem binaan penyelenggaraan inform asi geospatial atik (1gt) tutupan kebun kelapa saw kompilasi dan pengintegrasian igt tutupan kebun sawit. tersedianya igt tutupan kebun sawit yang terintegrasimelakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat lokasi perkebunan tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif kabupaten pelalawan terlaksananya pemetaan partisipatif kabupaten pelalawanpeningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa saw berkelanjutan bagi pekebun kelapa saw dan pem angka kepentingan lainnya tingkat kabupaten sosialisasi setiap kecamatan desa, mengenaiperaturan terkait lainnya laporan sosialisasi dari setiap kecamatan desa tentangdinas lingkungan hidup kantor pertanahan kabupaten pelalawan program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana peraturan terkait lainnya pekebun bisa menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan aturan aturan tersebut dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu peningkatan sinergitas antara para pem angka kepentingan dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa saw menyelenggarakan pertemuan rutin kbbi setidaknya (dua) bulan sekali. tersedianya dokumentasi laporan pertemuan rutin april dinas perkebunan dan peternakan seluruh anggota kbbi sesuai pemangku kepentingan lainnya yang terkait. mendirikan sekretariat kbbi kab. pelalawan tersedianya laporan tentang pembentukan sekretariat kbbi kabupaten pelalawan april sekretariat daerah kabupaten pelalawan dinas perkebunan dan peternakan seluruh anggota kbbi sesuai pem bentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa saw berkelanjutan tingkat provinsi dan kabupaten kota penghasil kelapa saw review forum multipihak yang ada kab. pelalawan menjadi tim pelaksana daerah. terbentuk tim pelaksana rak pelalawan dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit kabupaten pelalawan sekretariat daerah kabupaten pelalawan dinas perkebunan dan peternakan pem bangunan jalan untuk mendukung kualitas usaha per^bulan kelapa membangun dan memperbaiki jalan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing terbangunnya jalan yang memenuhi standar untuk meningkatkan daya saing desember dinas pekerjaan umum dan penataan ruang program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana saw kabupaten pelalawan. kelapa sawit kabupaten pelalawan kelapa sawit kabupaten pelalawan. dinas perkebunan dan peternakan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa perbankan perusahaan perkebunan. peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha mengusulkan personel dan anggaran untuk mengikuti pendidikan ppn khusus perkebunan dan lingkungan hidup terdapat personil dan anggaran yang mengikuti pendidikan ppn khusus perkebunan dan lingkungan hidup april badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah dinas perkebunan dan peternakan dinas lingkungan hidup sekretariat daerah kabupaten pelalawan peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan peningkatan kapabilitas, bangun kapasitas pekebun untuk menggunakan benih bersertifikat sesuai peraturan pem perintah ____________ a____________________ mengidentifikasi calon penangkap penangkap benih yang dapat dijangkau oleh pekebun tersedianya daftar calon penangkap penangkap benih kecamatan kabupaten pelalawanmengadakan pelatihan dan pendampingan benih bersertifikat bagi penangkap benih laporan penyelenggaraan pelatihan perbenihan bagi penangkap benih, calon penangkap memenuhi aprilprogram kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana persyaratan untuk mendapatkan ijin menangkap benih peningkatan pelatihan bagi pekebun mengenai praktek pertanian yang baik gap) melakukan penyuluhan pelatihan tentang pemeliharaan kebun yang baik (misalnya: pemupukan, hama penyakit dsb.) pelatihnya seluruh pekebun mengenai praktek perkebunan yang baikenyuluh swadaya penyuluh swasta perusahaan perkebunan peningkatan akses pendanaan prem ajaran tanam bagi pekebun menyelenggarakan temu usaha yang mempertemukan pekebun dengan perbankan sumber dana lainnya laporan penyelenggaraan temu usaha antara perkebunan dan lembaga keuanganmenciptakan saha alternatif bagi pekebun selama menunggu tanaman hasil peremajaan menghasilkan tersedianya pilihan pilihan usaha alternatif bagi pekebun yang melaksanakan peremajaan kebunnyapercepatan pem bentukan dan penguatan kelam bagian pekebun meningkatkan frekuensi sosialisasi pentingnya kelembagaan pekebun laporan kegiatan sosialisasi tentang pentingprogram kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana asosiasi pelaku usaha. melaksanakan pendampingan pembentukan kelembagaan pekebun laporan pendampingan terbentukmeningkatkan frekuensi pelatihan dan pendampingan bagi pengurus koperasi tersedianya laporan penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan bagi pengurus koperasi.peningkatan penyuluhan pertanian kawasan sentra perkebunan kelapa saw memutakhirkan jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan yang meliputi asn, swasta dan swadaya. tersedianya penyuluh perkebunan dari asn, swasta dan swadayamerekrut tenaga penyuluh baru bidang perkebunan. tersedianya penyuluh barurogram kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah meningkatkan kapasitas penyuluh melalui pelatihan dan pemasangan. tersedianya tenaga penyuluh yang kompeten dan terampilpengelolaan dan pemantauan lingkungan peningkatan upaya konservasi keanekaragaman dalam lansekap perkebunan ___________1____________________ menyiapkan rancangan peraturan daerah terkait dengan pengawasan pengelolaan keanekaragaman adanya peraturan daerah mengenai pengawasan pengelolaan keanekaragaman daerah april dinas lingkungan hidup bagian hukum sekretariat daerah dinas perkebunan dan peternakan melakukan pemutakhiran profil keanekaragaman setiap tahun tersedianya laporan keanekaragaman dengan data dan informasi yang paling mutakhir desemberperusahaan perkebunan mengembangkan sistem informasi keanekaragaman daerah tersedianya data yang akurat dan mutakhir terkait kondisi keanekaragaman hi, lingkungan dan sosial budaya desember dinas lingkungan hidup dinas perkebunan dan peternakan program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana __________ ______________________ masyarakat yang dapat diakses oleh publik dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura perusahaan perkebunan menginventarisasi dan memantau jumlah luasan dan lokasi wilayah abt (cvf a) kabupaten pelalawan termasuk yang telah ditetapkan oleh perusahaan perkebunan tersedianya data dan informasi tentang jumlah luasan areal bernilai konservasi tinggi dan lokasinya kabupaten pelalawanmengidentifikasi potensi calon areal yang dapat diusulkan menjadi kee. tersedianya data dan informasi tentang potensi ekologi, sosok, ancaman kehati, dan informasi penting lainnya yang memenuhi kriteria sebagai kee desemberlembaga swadaya masyarakat lembaga adat melayu pelalawan. menyusun strategi pengelolaan wilayah wilayah yang teridentifikasi sebagai kee adanya strategi pengelolaan kee yang disepakati oleh stakeholder kabupaten pelalawan. juni badan koordinasi penataan ruang daerah board) dinas lingkungan hidup dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dinas perkebunan dan peternakan program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana kantor pertanahan kabupaten pelalawan lembaga adat melayu pelalawan menyiapkan peraturan daerah tentang pengelolaan kee dan abt adanya peraturan daerah tentang pengelolaan kee dan abt juni dinas lingkungan hidup bagian hukum sekretariat daerah dinas perkebunan dan peternakan lembaga adat melayu pelalawan melakukan pengawasan terhadap para pemegang izin lingkungan terkait pengelolaan kee. tersedianya laporan pengawasan pemegang ijin terkait pengelolaan kee. april dinas lingkungan hidup dinas perkebunan dan peternakan mengelola insentif yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pengelolaan kee, abt dan kawasan lindung lokal lainnya kabupaten pelalawan tersedianya laporan penggunaan dana insentif untuk pengelolaan kee, abt dan kawasan lindung lokal lainnya kabupaten pelalawan april dinas lingkungan hidup pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan memberikan penghargaan kepada kecamatan atau desa yang dinyatakan bebas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adanya desa desa atau kecamatan yang mendapatkan penghargaan atas upaya mereka mencegah karhutla april badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pelalawan dinas lingkungan hidup perusahaan perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap adanya laporan pembinaan dan pengawasan terhadap april dinas lingkungan hidup program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana perusahaan pemegang konsesi. perusahaan pemegang izin konsesi terpenuhinya standar minimal kesiapsiagaan peralatan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundangan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pelalawan dinas perkebunan dan peternakan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kepolisian resor pelalawan lembaga swadaya masyarakat. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem informasi yang sudah ada untuk dapat memberikan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan. adanya laporan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem informasi dalam rangka pemberian peringatan dini kebakaran hutan dan lahansatuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dinas perkebunan dan peternakan mengkoordinasikan dengan perusahaan tentang penyusunan lokasi titik rawan api serta jalur yang aman untuk evakuasi tersedianya peta detail tentang lokasi rawan kebakaran, jalur evakuasi dan jalur aman tindakan pemadaman kebakaran april badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pelalawan dinas lingkungan hidup program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana dan tindakan pemadaman api masing masing perusahaan perkebunan kepolisian resor pelalawan dinas perkebunan dan peternakan satuan polisi pamong praja dan madam kebakaran perusahaan perkebunan memberikan bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan masyarakat peduli api kelompok tani peduli api untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran meningkatnya kapasitas masyarakat tentang teknis kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran meningkatnya jumlah anggota masyarakat peduli api kelompok tani peduli api aprildinas perkebunan dan peternakan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran perusahaan perkebunan menyediakan sarana dan prasarana penanganan kebakaran kebun dan lahan tersedianya sarana dan prasarana penanganan kebakaran kebun dan lahan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pelalawan dinas lingkungan hidup satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dinas perkebunan dan peternakan program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana perusahaan perkebunan penurunan isi gas rumah kaca grk) secara lin tas sektor kebun dan lahan melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi grk pada perkebunan secara periodik. tersedianya laporan inventarisasi emisi gas rumah kaca, baseline dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik.hubungan perusahaan perkebunan. melakukan mitigasi emisi grk yang berasal dari penggunaan pupuk anorganik perkebunan kelapa sawit. turunnya penggunaan pupuk anorganik perkebunan sebagai upaya mitigasi grkikanan dan kelautan perusahaan perkebunan. mrv (measurement, reporting, and verification) pengukuran, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan isi grk perkebunan sawit meningkatkan kapasitas sdm dalam penurunan emisi grk. tersedianya sdm yang kompeten dalam melakukan pengukuran emisi grk. dinas lingkungan hidup peningkatan pem angkatan lahan kritis sebagai upaya melakukan identifikasi lahan kritis maupun status tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan kantor pertanahan kabupaten pelalawan program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana penurunan isi gas rumah kaca kepemilikan dalam dan atau luar kawasan hutan. dalam dan atau luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pem angkatan limbah kelapa saw untuk peningkatan rantai nilai ekonom meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan april dinas perkebunan dan peternakan badan penelitian dan pengembangan daerah upt kawasan teknopolitan dinas lingkungan hidup dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan sekolah tinggi teknologi pelalawan mengembangkannira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah adanyadan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah april dinas perkebunan dan peternakan upt kawasan teknopolitan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan tata kelola dan penanganan sengketa percepatan penyelesaian konflik lahan melaksanakan program pendaftaran tanah tersedianya laporan program pts yang dimiliki oleh seluruh pekebun april kantor pertanahan kabupaten pelalawan camat terkait program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana sistematik lengkap pts) kepada seluruh pekebun kepala desa terkait melaksanakan sosialisasi tentang rtrw kepada pekebun terhadap status tanahnya materi sosialisasi hasil evaluasi sosialisasipanitia pertimbangan landreform ppl) kepala desa terkait asosiasi pekebun perusahan perkebunan lembaga swadaya masyarakat membuat peta informasi wilayah kecamatan sampai level desa yang dapat diakses oleh pekebun peta informasi wilayah kecamatan dan desacamat terkait kepala desa terkait asosiasi pekebun perusahan perkebunan lembaga swadaya masyarakat percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam ejnfasilitasi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan penerbitan peraturan tentang dinas perkebunan dan peternakan program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana pem bangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat. fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa saw kawasan area penggunaan lain memfasilitasi penanganan sengketa pertanahan dalam areal perkebunan kelapa sawit laporan kemajuan mediasi dan penanganan sengketa pertanahan dalam areal perkebunan kelapa sawit bagian tata pemerintahan, sekretariat daerah tim terpadu penanganan konflik sosial) dinas perkebunan dan peternakan kantor pertanahan kabupaten pelalawan penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan yang terindikasi ekosistem gambut melakukan identifikasi perkebunan kelapa sawit yang terindikasi ekosistem gambut. daftar identifikasi perkebunan kelapa sawit yang terindikasi ekosistem gambut. dinas lingkungan hidup kabupaten pelalawan melalui koordinasi dengan: kementerian lingkungan hidup dan kehutanan badan restorasi gambut dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau penyelesaian perm kesalahan tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit _________ ________________ meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan provinsi mekanisme kerjasama dan koordinasi dengan pengawas tenaga kerjaan provinsi april dinas tenaga kerja bagian hukum sekretariat daerah bpjs kesehatan kantor kab. pelalawan bpjs ketenagakerjaan kantor cabang perintis pelalawan perusahaan perkebunan program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana asosiasi perusahaan gaki, indo) serikat pekerja buruh mengadakan sosialisasi peraturan dan undang undang ketenagakerjaan. materi sosialisasi hasil evaluasi sosialisasi april dinas tenaga kerja bagian hukum sekretariat daerah bpjs kesehatan kan tor kab. pelalawan bpjs ketenagakerjaan kantor cabang perintis pelalawan perusahaan perkebunan asosiasi perusahaan gaki, indo) serikat pekerja buruh membuat kerjasama antara dinas perkebunan dan peternakan dengan bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan untuk memastikan perlindungan tenaga kerja kebun kebun masyarakat yang memiliki pekerja antara dinas perkebunan dan peternakan dengan bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan juni dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bpjs kesehatan kantor kab. pelalawan bpjs ketenagakerjaan kantor cabang perintis pelalawan pelaksanaan sertifikasi iso dan akses pasar produk produk sawit percepatan pelaksanaan sertifikasi iso untuk pekebun dan perusahaan sosialisasi iso kepada pekebun adanya laporan sosialisasi iso kepada pekebun setiap tiga bulan april dinas perkebunan dan peternakan dinas lingkungan hidup program kegiatan keluaran target waktu lembaga pelaksana dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan memberikan penghargaan dan insentif kepada pekebun yang telah bersertifikat iso adanya pekebun bersertifikat iso telah menerima penghargaan dan insentif. april dinas perkebunan dan peternakan perusahaan perkebunan
rencana strategis (renstra) rumah sakit umum daerah tapan tahun pemerintah kabupaten pesisir selatan rumah sakit umum daerah tapan jalan lintas padang tapan bid kecamatan basa ampek balai tapan kode pos rsud tapan kata pengantar puji dan syukur kami persembahkan kehadiran allah swt, dimana berkat karunia dan hidayah nya juga rsud tapan telah menyusun rencana strategis renstra) tahun s.d sebagai pedoman dalam melaksanakan program program strategis untuk mencapai visi rumah sakit. kami menyadari rencana strategis renstra) ini, masih terdapat kekurangan dan kelemahannya, namun kami berupaya dengan segenap kemampuan yang ada dengan mengakomodir semua masukan dari seluruh satuan kerja lingkungan rsud tapan. terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu. untuk lebih sempurnanya rencana strategis renstra) tahun s.d rsud tapan ini, kami mengharapkan asupan yang membangun, guna lebih baiknya rsud tapan pada masa yang akan datang. tapan, januari direktur rsud tapan dr. erina mira nip. rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional tapan, dengan status demikian rumah sakit tapan harus berbenah diri dengan memperluas wawasan agar dapat menjalankan fungsi dan tugas pokok dengan baik. salah satunya adalah upaya promosi memasyarakatkan program program pembinaan yang telah dan akan dilakukan. tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah berdasarka dinyatakan bahwa rsud tapan merupakan unsur pelaksana pada kabupaten pesisir selatan sebagai berikut kedudukan rumah sakit umum daerah tapan adalah unit pelaksana teknis daerah utd) dibawah dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan dilingkungan pemerintahan kabupaten pesisir selatan dan merupakan pusat rujukan dalam pelayanan kesehatan tapan, direktur rumah sakit umum daerah tapan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung terhadap kepala dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan. tugas pokok rumah sakit umum daerah tapan mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna, bermutu, terpadu dan berkesinambungan, kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. fungsi untuk melaksanakan visi dan tugas diatas, maka rumah sakit umum daerah tapan mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan penyelenggara rencana dan program kerja dibidang pelayanan kesehatan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan medis melaksanakan pelayanan penunjang medis melaksanakan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan melaksanakan pelayanan rujukan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional informasi kesehatan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan humas, serta bimbingan konseling konseling rohani melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan pembentukan tim reaksi cepat trc) struktur organisasi struktur organisasi rsud tapan berdasarkan peraturan bupati kabupaten pesisir selatan tahun tentang pembentukan rumah sakit umum daerah tapan dari direktur utama kepala sub bagian tata usaha kepala seksi penunjang medis kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan struktur organisasi rsud tapan direktur rsud tapan dr. erina mira nip kasual kasi pelayanan medis dan keperawatan idris, skm ns. dori efriharma, kep lks usu nip nip nip fungsional funguraian tugas direktur direktur rsud tapandan wewenang direktur, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya, menyusun dan menyampaikanlaporan keuangan unit yang dipimpinnya, menetapkan pejabat pelaksaan teknis kegiatan dan pejabat ketatausahaan keuangan,melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan kepala sub bagian tata usaha kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pelaporan. fungsi kasual penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan upt dinas, mengkoordinasikan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaporan upt dinas, pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan. uraian tugas kasual: melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan cc. melakukan telaah dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan menyusun program, rencana pendapatan, pengelolaan keuangan berdasarkaperundang undangan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan pemantauan keuangan melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan pelaporan mengonseptata usaha, serta sumber daya yang berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas menyiapkan berkas berkas perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan pelaporanmelaksanakan tugas dibidang pelayanan meliputi pelayanan medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. fungsi kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan pelaksanaan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan, mengkoordinasikan, penyusunan, pelaksanaan, pencatatan, dan pengelolaan segala kebutuhan pelayanan medis, penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia tenaga medis dan keperawatan berdasarkan standar kompetensi, mengkoordinasikan dan kerjasama antar kepala seksi dan pejabat fungsional lainya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, dan pelaporan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan. uraian tugas kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan d1) rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional menyusun rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.seksi pelayanan medis dan keperawatan, mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan medis serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian, penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan rekam medis melakukan pengawasan terhadap tindakan malapraktik pelayanan rumah sakit memberi petunjuk dan membagi tugas kepada staf tentang pelaksanaan tugas masing masing serta menilai pelaksanaan pekerjaan staf sebagai pembinaan dan pengembangan karir melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan, pemulangan pasien menyiapkan keperluan pelaksanaan tugaslakukan penanganan keluhan pasien dan pengunungan rumah sakit terhadap pelayanan yang mereka terima rumah sakit mengatur jadwal pelayanannganalisa dan mengatur program kerja seksi pelayanan medis sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan serta membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas melakukan analisis dan membuat rencana kebutuhan tenaga dilingkungan seksi pelayanan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan pokoknya penunjang medis kepala seksi penunjang medis mempunyai tugas membuat rencana kerja seksi penunjang medis berdasarkan kebutuhan, memantau, pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan. fungsi kepala seksi penunjang medis perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kebutuhan tenaga medis, paramedis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan dilingkungan dibidang penunjang medis. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang mediss, penunjang medis bekerjasama dengan instalasi terkait. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis. pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedis non perawatan dan non medis. melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada seksi penunjang medis. pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien bawah instalasi penunjang medis. uraian tugas kepala seksi penunjang medis membuat rencana kerja seksi penunjang berdasarkan kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan menyusun rencana kebutuhan tenaga instalasi yang ada lingkungan seksi penunjang instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi laboraturium, instansi gizi, css, gas medis, ipsos. secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi, berkoordinasi dengan instalasi terkait menyusun program dan rencana pengembangan kompetensi staf pada instalasi yang ada dilingkungan seksi penunjang menyusun rencana obat obatan, bahan habis pakai, dan reagensia utara dan laboraturium) serta anggaran biaya berdasarkan kebutuhan pelayanan upt dinas menganalisa menyetujui usulan pengadaan dan permintaan obat obatan, bahan rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional habis pakai dan reagensia) dari ruangan menyusun jadwal rapat koordinasi dengan staf dan kepala ruangan instalasi yang berada lingkungan seksi penunjang mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf agar tidak terjadi penyimpangan sehingga setiap permasalahan dapat segera diketahui melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. sumber daya rsud tap:dokter oker umm dokter spesialis dokter gigi dokter gigi spesies farmasi apoteker farmasi bim farmasi asisten apoteker men keperawatan unesco isi keperawatan dit keperawatan oo(sp ko o kebidanan div kebidanan kebidanan kebidanan keperawatangig div keperawatan gig dil perawat gigi kesehatan masyarakat isikesehatan masyarakat ata isanitarin gizi dca rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional dini gizi |pi gii oo) keterangan fisik fisioterapis keterapianfisiklainnya teknisi medis reduksionis optiksen diri radiogafer terekam medis teknik elektromedik bi analisis kesehatan analisis kesehatan ts din analisis kimia analisis kesehatan perkara(asc sarana sarjana sarjana muda bsa segsmp t t duma sumber rsud tapan tahun sumber daya keuangan sumber daya keuangan rsud tapan berasal dari kapital jkn, dak, dan operasional apbd. dana operasional yang didapatkan dari apbd masih tergolong kecil dan hanya mencukupi kebutuhan operasional prioritas saja. berikut ini realisasi keuangan rsud tapan dari berbagai sumber dana: sumber dana realisasi tahun realisasi tahun realisasi tahun operasumber dana realisasi tahun realisasi tahun realisasi tahun asset tanah dan bangunan bangunan gedung rsud tapan terletak diatas areal yang luas tanahnya dengan total luas gedung untuk pelayanan dan administrasi rsud m2. tabel data tanah dan bangunan tahun alat transportasi rsud tapan dilengkapi alat transportasi berupa ambulance dan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini tabel alat transportasi tahun jenis kendaraan polisi tahun pembelian minibus xena minibus kijang nova minibus triton minibus adanya kinerja pelayanan pelayanan kesehatan rumah sakit dilaksanakan secara holistik sesuai dengan visi dari pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. pelayanan paripurna dapat terlihat dari kegiatan antara lain promosi kesehatan rumah sakit dan humas pelayanan kesehatan penanganan kasus rujukan penanganan kasus gawat darurat pelayanan yang dilaksanakan rumah sakit umum daerah pratama tapan dapat dikelompokkan dalam (empat) kategori kelompok pelayanan. transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional pelayanan medik pelayanan perawatan pelayanan pesawat daratan pelayanan penunjang medik pers promosi kesehatan rumah sakit) dan konseling rohani. dari empat kelompok pelayanan tersebut diselenggarakan pada instalasi instalasi yang terdiri dari instalasi rawat jalan poliklinik instalasi rawat inap instalasi bedah minor instalasi gawat darurat instalasi penunjang terdiri dari instalasi dan kegiatan khusus yaitu instalasi laboratorium instalasi farmasi instalasi gizi instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit instalasi gas medis instalasi radiologi instalasi css instalasi laundry instalasi sanitasi rekam medik layanan informasi instalasi rawat jalan instalasi rawat jalan yang berfungsi melaksanakan pelayanan pemulihan pemeliharaan dan pengobatan, pelayanan penunjang medik dan non medik dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut pelayanan medik umum dan gigi pelayanan medik spesialis dasar klinik penyakit dalam klinik anak klinik kebidanan dan penyakit kandungan rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun daftar isi bab pendahuluan oo. oom latar belakang .voor.ooomooommmeeneeneneneneeeennenneeaka landasan hukum oo. anakan maksud dan uan .cbooo.coor.moo.momoommenenenen efek sistematika penulisan .o.o.ooo.momo woommmmeneneenenenenenennna ena bab tugas, fungsi dan struktur organisasi. tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah.ooo.nomor sumber daya rsud tapan .o.ro.mo.ro.mo.mo.momo anno kinerja pelayanan. enenneneneneneeeennn tantangan dan peluang pengembangan pelayanan .o.o.co.o.mom.mommunun bab iii isu isu strategis berdasarkan tugas dan fung si.oooomnnn33 identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan rsud apa oom telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah pilih w.co.oorocoroooorrerennnnnnnnnennnannnnnannannnannnanannannananannnannnannannanananananan telaah renstra kementrian kesehatan .o.ro.moon.mo wo.momomenenenennenenan penentuan isu isu strategis. bab visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan. visi rsud tapa. misi rsud tapan.o.ooeeeeeeeneee tujuan dan sasaran rsud tapan. oma strategi dan arah kebijakan .oro. wo.mo woo.mommeneeeneeenenenenean bab rencana program, kegiatan utama, indikator, kinerja utama, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.ooooommmmmnnnnnnaaaan rencana program dan kegiatan.o.o.owo.momo mom nenneneneneneneneenenan bab indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm . indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm .e.ro.o. bab vii pen tutup moon fin rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional masing masing klinik memiliki ruang konsultasi, ruang periksa dan ruang tindakan. pelayanan penunjang medik laboratorium farmasi konsultasi gizi layanan konser bimbingan konseling) radiologi laundry css pers gas medis pelayanan penunjang non medik administrasi pusat pengendali akses sanitasi ipsos ruang tunggu layanan informasi pelayanan rujukan kesehatan instalasi rawat inap instalasi rawat inap berfungsi melaksanakan pelayanan pemeliharaan, pemulihan, perawatan dan pengobatan yang terdiri dari pelayanan rawat inap penyakit kebidanan kandungan pelayanan rawat inap penyakit dalam pelayanan rawat inap anak instalasi gawat darurat dokter jaga jam perawat kontrol jam laboratorium jam ambulance jam instalasi apotik jam transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional instalasi penunjang instalasi laboraturium berfungsi menunjang diagnosa dan memantau perjalanan penyakit. untuk menjamin akurasi pemeriksaan laboraturium secara terus menerus melakukan pengendalian mutu hasil pemeriksaan instalasi farmasi instalasi farmasi berfungsi menunjang medik dalam kegiatan pengadaan produksi obat penyimpanan obat dan alat alat kesehatan pelayanan obat dan alat alat kesehatan kegiatan pelayanan resep khusus untuk pasien rawat inap, pasien rawat jalan serta pasien emergency. instalasi gizi instalasi gizi berfungsi menyediakan makanan bagi pasien rawat inap yang meliputi penyusunan menu pengadaan bahan mentah pengolahan bahan mentah penyimpanan makanan distribusi makanan pengumpulan kembali wadah tempat makan dari seluruh ruangan dan teriakan kembali, untuk dipergunakan pada jadwal berikutnya. konsultasi gizi diet instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit instalasi pemeliharaan saran rumah sakit terdiri dari sub instalasi yang berfungsi: pemeliharaan sarana air bersih pemeliharaan dan perbaikan bangunan, listrik, telepon dan audio visual pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan pelatihan teknis instalasi sanitasi instalasi sanitasi berfungsi menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit, pengamanan limbah agar tidak mencemari lingkungan. untuk melaksanakan da2 tersebut, instalasi sanitasi melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut: penyediaan air bersih pengelolaan kebersihan, pembuangan sampah dan lingkungan pengolahan limbah pengendalian vektor peralatan yang dimiliki seperti insinerator rekam medik fungsi unit rekam medik adalah membuat, memelihara menyimpan dan mengelola catatan medik pasien kegiatan kegiatan unit rekam medik antara lain: menerima dan mencatat pendaftaran pasien menyiapkan formulir catatan medik melaksanakan administrasi pasien rawat inap menyiapkan dan memelihara catatan medik evaluasi dan laporan menyiapkan jawaban rujukan memifalisitasi dokumen visum kinerja cakupan pelayanan jumlah kunjungan instalasi rawat jalan data kinerja pelayanan rawat jalan rsud tapan selengkapnya dapat dilihat pada tabel bawah ini tabel kunjungan instalasi rawat jalan untan tahun201s tahun2016 sumber data bidang pelayanan kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan jenis pembayaran tabel jumlah pasien berdasarkan cara bayar transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional bpjs instalasi gawat darurat jumlah pasien yang berkunjung rsud pratama tapan melalui instalasi gawat darurat igd) tahun sebanyak pasien. dengan jumlah pasien baru sebanyak dan pasien lama dengan data jenis kelamin laki laki dan perempuan tabel cakupan pelayanan pada instalasi gawat darurat jenis pelayanan laki laki bpjs kinerja mutu pelayanan pada tahun rumah sakit umum daerah pratama tapan mempunyai jumlah tempat tidur sebanyak tempat tidur. tabel indikator rawat inap los hat 2hai 3hai t12 yoo tabel indikator rawat menurut kelas jawatan dengan memperhatikan data indikator kinerja mutu pelayanan secara umum tersebut diatas, maka terlihat bahwa indikator yang tahun menunjukan peningkatan terhadap pemanfaatan tempat tidur (bor) pada tahun adalah3 y6. ona rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional sedangkan untuk indikator los (rata rata lama pasien dirawat) rsud tapan berkisar dengan rata rata hari dan untuk indikator bto (frekuensi pemakaian tempat tidur) berkisar kali dalam satu tahun dan ini masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh kementrian kesehatan kali dalam satu tahun. rata rata net death rate ndr) dan gross death rate gdr) selama tahun terakhir sebesar yoo dan y60.capaian standar pelayanan minimal tabel capaian standar pelayanan minimal selada betatonnontntatari team best mean aan gawat saving anak dan dewasa bersertifikat yang masih berlaku bls ppid gels als bencana darurat setelah pasien datang setelah pasien datang kepuasanpelanggan |sgg kematian pasien 24jam |eduapersembu miapersemmi aan ppp membayar uang muka pelayanan dokterpemberipelayanan dokterspesialis 10096dokterspesialis kinikpyke dalam klinik pyktbatam kini kebidanan kini kebidanan |e kinikkebidanan kini anak 'akimikbedah kinikbedah kini anak tekimikmata |e kiniemata kinikumum dang kimia neurolog rihik newsroom gami pan rihik paru gimik umum kini umum rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional amors trampome jam buka pelayanan s d setiap s d setiap s d setiap hari kerja, kecuali jum'at hari kerja, kecuali jum'at hari kerja, kecuali jum'at laka anggi rawat jalan g0 menit somedokter pemberi pelayanan dokter spesialis rawat inap perawat minimal pendidikan dokter penanggung jawab pasien rawat inap penyakit dalam penyakit dalam penyakit dalam kebidanan |e kebidanan kebidanan bedah bedah bedah tht nan jiwa jam visite dokter spesialis s d setiap s d setiap s d setiap hari kerja hari kerja hari kerja kejadian infeksi pasca operasi kejadian infeksi nosokomial jasa tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan kematian rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional emmsmpeanga rawat inaptiram waka tunggu operasieekar maka adanya kejadian operasi salah sisi a00 kes man man orangamitamamtamatmpammm reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube perkalian pre eklampsia 0y6 0y6 sepsis 0y6 0y6mata menyulut adakempea pesanan dengan jao0g tindakan operasi kane nat hasan pas kesatria man presentase vasektomi tubektomi) rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasionaln yang mendapat konseling mantap oleh bidan terlatih g kepuasan pelanggan t t rata rata pasien yang kembali perawatan intensif dengan kasus yang sama 72d4) waku tunggu astpekyanantnorstow |30met 30met pelaksana expertise dokter sp. dokter sp. kepuasan pelanggan zag jam jag laboratorium waktu tunggu hasil pelayanan menit menit menit laboratorium pelaksana expertise dokter sp.s50 s50 s50sek e waktu tunggu pelayanan obatjadi menit menit menit obat racikan menit menit menit rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional tee, poo pemberian obat kepuasan pelanggan sosok penulisanresepsesuaiformularium s90 0d) kepuasanpelanggan ketetapan waktu makmankepadapasien |eso jago json pasien seo pemberian diet toe transfusi tejdanrekstamsna datang pada setiap unit pelayanan 24jam setelah selesai pelayanan mendapatkan informasi yang jelas pelayanan rawat jalan pelayanan rawat inap baku mutu limbah cair bod mg l bod mg l cod mg l cod mg l dengan aturan pertemuan direksi kelengkapan laporan akuntabilitas desa pangkat ketepatan waktu pengurusan gajberkaa too rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun daftar gambar dan tabel gambar struktur organisasi rsud tapan kabupaten pesisir selatan. tabel data ketenagaan kesehatan rsud tapan.o.momo.momomomomememeeneenan tabel data ketenagaan bidang umum rsud tapan .o.ooo.room.momo.momomumen tabel data tanah dan bangunan tahun .o.o.coo.oo.momo.mo.momemeneenenenenean tabel alat transportasi tahun .o.coor.roo wo.momomomomenenenenenenenneeenean tabel kunjungan instalasi rawat jalan tahun . ordo.ro.moommemumuenenenn tabel jumlah pasien berdasarkan cara bayar tahun .o.o.orooomomom mem tabel cakupan pelayanan pada instalasi gawat darurat tahun .o.nomor. tabel indikator rawat inap tahun .oo.oocooco.mom oom tabel indikator rawat menurut kelas jawatan tahun . a.cooromom meme tabel capaian standar pelayanan minimal .o.o.roo. wo.omo.momomenenenneneenean tabel cost recovery rate crr) parsial tahun .o.co.ro.coor.mo.momemenmn tabel cost recovery rate crr) total tahun . ordo.ro.moommememuenenen tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan rsud .o.oo.cbooo. woman tabel rasio antara realisasi dan anggaran rsud tapan .o.oo.co.moo.mmmm tabel kondisi sarana dan prasarana rsud tapan tahun .co.o.ooomomom tabel kondisi peralatan yang terdapat rsud tapan tahun ace. tabel data ketenagaan kesehatan rsud tapan tahun .ro.como.mom mmm tabel data tenaga kesehatan dan non kesehatan tahun .io.rock.coomomommm.owoomo.momo menenun efek tabel identifikasi permasalahan yang berasal dari lingkungan eksternal. tabel telaah visi, misi dan program kepala daerah wakil kepala daerah.rian kesehatan tabel data bor per kelas tahun .e.o.cbooo.moon.momo momen eneneaan tabel tujuan dan sasaran rsud tapan.o.voor.momomeeneeneeneneneneeeennn tabel tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan.o.oocooooooooooomapratama tapan. oom. tabel indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm. rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional tee poo minimal jam setahun cosreovey keuangan tentang tagihan pasien rawat inap insentif) sesuai kesepakatan waktu eat jenazah yna ini nan ambulance kereta jenazah masyarakat yang membutuhkan ian pelayanan pemasaran jenazah alat keepatnwaktpemenmaraamant peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan ketentuan kalibrasi a ketepatan waktu penyediaan linen untuk aan anime pon pam adaanggota pryangteraan tersedia apd setiap instalasi kegiatan pencatatan dan pelaporan ,5y6 infeksi nosokomial hai health parameter)keuangan cost recovery rate crr) parsial realisasi pendapatan realisasi belanja operasional) tabel cost recovery rate crr) parsial tahun tahun realisasi pendapatan sen belanja crr parsial operasional rp. rp. tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan rsud tapan anggaran pada realisasi anggaran realisasi anggaran pada anggaran pada pada pendapatandaerah' | ' rps16200409 o rp. belanja langsung rp. rp. rp. rp. penerimaan piutangdaerah| tantangan dan peluang pengembangan pelayanan rsud tapan tantangan pengembangan aspek pelayanan mengembangkan pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi dan dikelola dengan optimal untuk menghadapi era globalisasi dan era pasar bebas asia mea). rumah sakit yang dapat bekerjasama dengan pt. bpjs adalah rumah sakit yang sudah terakreditasi. tingginya tuntunan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima. pelayanan unggulan yang lebih modern dan spesialistik seperti pelayanan rehabilitasi penamaan narkoba, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan rawat inap jiwa dan pelayanan haemodialisis. aspek sarana dan prasarana tingginya angka kunjungan menggambarkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang lebih lengkap serta penyediaan lahan parkir yang memadai. semakin berkembang dan bertambah canggihnya alat penunjang kesehatan. pemenuhan alat kesehatan sesuai dengan standar tipe rumah sakit. transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional aspek sumber daya manusia sumber daya manusia yang masih perlu tingkatkan dalam memenuhi kebutuhan minimal operasional kelas sesuai standar yang ditetapkan. rendahnya komitmen petugas dalam penerapan standar prosedur operasional dan standar asuhan. aspek keuangan. pola tarif rumah sakit yang masih rendah. pengembangan pendapatan rumah sakit dari sumber penghasilan diluar jasa layanan. peluang pengembangan aspek pelayanan tingginya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan rumah sakit. tingginya minat masyarakat menggunakan rumah sakit pratama tapan sebagai pusat pelayanan kesehatan. jumlah tenaga profesional yang semakin lengkap. dapat kembangkan sebagai rumah sakit rujukan berwawasan wisata. aspek sumber daya manusia meningkatnya jumlah tenaga perawat klasifikasi lulusan tingkat sarjana. aspek sarana dan prasarana menjadikan insinerator yang berstandar akreditasi dan dapat menampung limbah dari unit pelayanan kesehatan yang berada kabupaten pesisir selatan.dentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan rsud tapan gambaran sarana dan prasarana rsud tapan tabel kondisi sarana dan prasarana rsud tapan tahun jenis sarana tidak ket prasarana sesuai tdk sesuai ada standar standar bangunan ruang gawat luas ruangan darurat bangunan ruang rawat luas ruang tunggu jalan pasien, ruang tindakan dan ruang konsul dokter bangunan ruang rawat tidak ada ruang inap konsultasi, ruang tindakan ada diinternir saja, tidak ada ruang linen (bersih kotor), gudang kotor bersih, ruang evakuasi pasien bangunan ruang alat belum bedah kamar operasi memfungsikan bangunan ruang rawat intensif bangunan ruang radiologi bangunan ruang fasilitas pelayanan laboratorium klinik masih sederhana bangunan ruang gizi ruangan bersebelahan dengan gas medis bangunan ruang rehabilitasi medik bangunan ruang tidak ada bengkel pemeliharaan sarana kerja prasarana bangunan ruang kolam bioindikator pengelolaan limbah belum ada. transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional bangunan ruang ruangan belum ada sterilisasi css bangunan ruang ruangan dan peralatan laundry tidak mencukupi transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional bangunan ruang pemasaran jenazah bangunan ruang ruangan masih kurang administrasi mana asrama bangunan ruang ambulans ruang pertemuan karena masih menggunakan ruangan rawat inap sistem informasi rumah sakit sistem dokumentasi medis pendidikan air kebutuhan air bersih belum tercukupi, dan militerisasi belum efektif saja limbah cair ipar tidak sesuai dengan kapasitas limbah yang dihasilkan rumah sakit nelle cut perangkat komunikasi jam) ket: sesuai dengan peraturan menteri kesehatangambaran kondisi peralatan rumah sakit tabel kondisi peralatan yang terdapat rsud tapan tahun kondisi peralatan pelayanan sesuai tdk sesuai tidak ket standar standar ada pelayanan obstetri masih ada peralatan gynecology ang kurang pelayanan anak ekg, resusitasi set anak, nebulizer anak, baby suction pump, flow meter pelayanan penyakit peralatan masih dalam kurang pelayanan bedah peralatan masih kurang pelayanan gigi mulut peralatan masih kurang kamar operasi bedah sentral pemamimas pelayanan anestesi dan animasi pelayanan rehabilitasi medik pelayanan keterangan fisik sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor tahun gambarookerumm dokter spesialis oktercgi dookterdigi spesies apoteker farmasi dii farmasi pai asisten apoteker ti neo |s1 keperawatan perawatan t a0 o( isp div kebidanan om kebidanan kebidanan t sikeperawatangigi reperawatancgi omperawatgii (kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat ata antrian men paya maa ata ut seketerapianfisik fisioterapis keterapianfisiklamnya eersimedis reduksionis option om radogaer merekam medis teknik elektromeak analisis kesehatan analisis kesehatan tee simak idm analisis kima analisis kesehatan karya rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasionalpasca sarjana sarjana joo sarjana muda ' | jpi (smp (sp omar sumber rsud tapan tahundalam menjalankan tugasdan pelayanan rujukan rsud tapan dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis. permasalahan dan isu strategis tersebut digunakan sebagai dasar untuk penentuan rencana tahun mendatang. berdasarkan data dan informasi tersebut yang diformulasikan dalam bentuk tabel sebagai berikutfaktor aspek kajian kondisi standar yang permasalahan saat ini digunakan internal eksternal pelayanan bor kls iii s d kurangnya pelayanan jumlah pasien kurang kls iii efektif, belum bekerjasama dengan jkn waktu menit menit ruangan belum adanya tanggap igd yang tidak igd terpadu memadai dan kekurangan dokter jaga akreditasi belum akreditasi peraturan, rsud belum terakreditasi versi kebijakan, terakreditasi standar asuhanspo (standar prosedur operasional) belum lengkap fang dan prasarana rasio luas masih terletak tidak bisa bangunan luas luas kurangnya pemukiman dikembangkan bangunan bangunan sarana dan masyarakat ruang jawatan lahan luas prasarana dan ruang terbuka) lahan terbuka) pelayanan pelayanan kesehatan lahanparkir |40m?perut insinerator kep. bipedal ketinggian polusi udara kapasitas cerobong bagi insinerator yang bipedal kurang masyarakat kurang memadai meter dari sekitar gedung tertinggi alat sesuai dengan kurang kurang sarana kesehatan permekes mempunyai subsidi penunjang medis tahun anggaran apbn atau sangat kurang tentang memenuhi apbd untuk standar rsud sarana pemenuhan tipe karena dana sarana dan blue hanya prasarana digunakan untuk biaya operasional saja letak lokasi lokasi saat ini geografis rumah sakit berada dalam rsud jauh dari zona hijau pratama garis pantai tapan sistem belum terintegrasi laporan sulitnya informasi operasional seluruh pelayanan mendapatkan rumah sakit sims ruangan dan kurang laporan dan brewing akurat dan klaim bpjs dengan terukur terlambat aplikasi bpjs, wapekspm tenaga belum kemenkes belum medis mempunyai tahun terpenuhinya dokter untuk tipe dokter spesialis spesialis penunjang akan keuangan cost recovery rate parsial sumberlatar belakang rencana strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode (dua) tahun yang akan datang dan merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki rumah sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan. upaya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada kepuasan pelanggan. berdasarkstrategis renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap satuan kerja perangkat daerah. rencana strategis rsud tapan kabupaten pesisir selatan yang selanjutnya disingkat dengan renstra rsud adalah dokumen perencanaan rsud tapan untuk periode (dua) tahun yaitu tahun dalam perjalanan (dua) tahun depan merupakan kontinuitas dari perjalanan saat ini seperti pada deskripsi. sesuai dengan ketentuan ketentuan atas, maka rsud tapan kabupaten pesisir selatan perlu menyusun dan menetapkan rencana strategis renstra) rsud tapan kabupaten pesisir selatan tahun sebagai penjabaran dari rpm. renstra rsud tapan kabupaten pesisir selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang, dan dirumuska transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional tabel identifikasi permasalahan yang berasal dari lingkungan eksternal dinamika dinamika nasional dinamika regional internasional lokal globalisasi seperti penerapan ssn meningkatnya kasus pasar global mea bpjs tahun narkoba, aids, dan dimulai jiwa sustainable keterbatasan dana development goals daerah untuk subsidi sdg,s) dimulai rumah sakit inventarisasi permasalahan berdasarkan tugas pokok fungsi dari tabel dan tabel tersebut diatas dapat dikelompokkan menjadi aspek pelayanan medis pelayanan kurang efektif, belum berlakunya jkn belum adanya igd terpadu rsud belum terakreditasi aspek sarana dan prasarana sulitnya pengembangan insinerator pembakaran limbah medis rs) sarana penunjang medis sangat kurang aspek ketenagaan belum terpenuhinya dokter spesialis penunjang aspek keuangan sulitnya peningkatan pendapatan dari sektor lainnya telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih telaah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih visi pembangunan kabupaten pesisir selatan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat kabupaten pesisir selatanpesisir selatan, selaras dengan rpm provinsi tahun dan rpm nasional tahun dan ipjp kabupaten pesisir selatmakna yang terkandung dalam penggalan visi terwujudnya masyarakat kabupaten pesisir selatan yang mandiri, unggul, agamais dan sejahtera tersebut dijabarkan sebagai terselenggara. terciptanya hubungan antar rakyat kabupaten pesisir selatan yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepi selir serta tersedia sarana dankorelasi antara visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban rsud tapan adalah sangat erat yaitu dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat kabupaten pesisir selatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa kesehatan sebagai salah satu indikator dari kesejahteraan rakyat. visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut juga sangat terkait dengan visi rsud tapan yang ingin mewujudkan rumah sakit yang profesional, akurat, integritas, nyaman, amanah, nan elok dalam memberikan pelayanan pada masyarakt mengandung maksud akan mengedepankan mutu layanan kesehatan dan berorientasi pada keselamatan pasien. upaya rsud tapan mengedepankan mutu layanan kesehatan dan berorientasi pada keselamatan pasien diharapkan akan berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. telaah misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih perwujudan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. telah ditetapkan (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pesisir selatan tahun sebagai berikut. meningkatan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait seluruh sektor. rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional mewujudkan kehidupan beragama yang bukan, toleran dan mengembangkan nilai nilai budaya abs sbk. meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mendapatkan pembanguan berkelanjutan. meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurai tingkat kejahatan kriminalitas dan peredaran obat obatan terlarang. untuk bidang kesehatan utamakan untuk menyukseskan misi yaitu . tabel telaah visi, misi dan program kepala daerah wakil kepala daerah kepala daerah wakil kepala daerah visi terwujudnya masyarakat kabupaten pesisir selatan yang mandiri, unggul, agamais dan sejahtera misiemasyarakat program program upaya kesehatan masyarakat program peningkatan mutu pelayanan kesehatan blue program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sait rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata telaah renstra kementrian kesehatan sesuai renstra dengan kementrian kesehatan tahun sasaran strategis, arah kebijakan dan strategis kementrian kesehatan serta program yang bersinergi dengan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi kementrian kesehatan serta program yang ada pada renstra rsud tapan tahun antara lainerian kesehatan indikator kinerja capaian sasaran pada sasaran pada sasaran renstra dinas renstra renstra rsud kesehatan kementerian tapan propinsi kesehatan sumatera barat meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan jumlah kabupaten kota belum terakreditasi terakreditasi yang memiliki minimal terakreditasi rsud yang bersertifikasi akreditasi nasional meningkatnya perlindungan finansial ketersediaan penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan persentase rsu kabupaten atau kota kelas yang memiliki dokter spesialis penentuan isustra skpdakseptabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. penyusunan renstra antara lain dimaksud agar layanan skpdri lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar dalam yang tidak boleh diabaikan. isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi skpd adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau kedepannya dalam penyusunan renstra, dalam hal yangrencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional panjang. suatu isu strategis bagi skpd diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi skpd dimasa lima tahun mendatang. informasi yang diperlukan dalam perumusan isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah analisis isu isu strategis yang bersumber dari internal adalah sebagai berikut tingginya tingkat hunian ruang jawatan kelas iii bor kelas iii) bor merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada suatu satuan waktu tertentu. standar bor menurut kementerian kesehatan antara s d karena kurangnya manajemen ppi rumah sakit dan belum berlakunya jkn rsud tapan, sebagai berikut tabel data bor per kelas masih lamanya waktu tanggap igd karena kurangnya tenaga dokter jaga igd yang selama ini hanya lakukan oleh orang dokter. imbasnya waktu tanggap igd menjadi menit yang seharusnya menit. rsud belum terakreditasi hal ini disebabkan peraturan, kebijakan, standar asuhan dan spo (standar prosedur operasional) belum lengkap dan ditambah lagi dengan beberapa kondisi dan fasilitas bangunan rumah sakit belum lengkap dan yang bangunan yang ada belum memenuhi standar akreditasi. alat insinerator kurang memadai belum memakainya pemenuhan alat kesehatan mahalnya biaya pengadaan alat kesehatan yang harus disediakan sehingga semuanya tidak tertampung apbd, untuk pembelian alat kesehatan pada saat ini tertumpu lebih banyak dak, hal ini pun tidak bisa dilakukan sekaligus tetapi dengan diangkut angsur pertahun berdasarkan usulan rs. rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional belum beroperasionalnya sistim informasi rumah sakit sistem informasi rumah sakit belum ada dan belum tersedianya operator untuk sistem informasi rumah sakit. isu isu strategis yang berasal dari analisis external adalah sebagai berikut memasuki tahun anggaran secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan bidang kesehatan diantaranya globalisasi seperti pasar global mea dimulai sustainable development goals gs) dimulai tahun penerapan bpjs tahun meningkatnya kasus narkoba, jiwa, stroke dan keterbatasan dana daerah untuk subsidi rumah sakit dari berbagai masalah dan tantangan tersebut atas dan dengan mempertimbangkan sebagai berikut atau memiliki daya ungkit pembanguan daerah?? apakah masalah dan tantangan tersebut memiliki dapat terhadap publik atau merupakan isu yang kondisi permasalahannya dirasa mendesak? apakah masalah dan tantangan tersebut mudah atau sulit untuk ditangani? apakah masalah dan tantangan tersebut penyelesaiannya merupkan tugas dan tanggung jawab skpd atau merupkan isu yang sebagian besar kendali langsungnya berada skpd? apakah isu tersebut menjadi prioritas janji politik yang perlu diwujudkan merupakan tugas dan tanggungjawab rsud tapan dan apakah isu yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat. ga)vnjadi rumah sakit bertaraf nasional mlaksanakan pengelolaan rumah sakit secara transparan dan akuntabel memperluas cakupan dan memberikan pelayanan professional sesuai dengan standar mutu pelayanan memenuhi tenaga sesuai dengan standar kompetensi memperkuat sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit tujuan dan sasaran rsud tapan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktunetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kesehatan terutama pengobatan dan pelayanan kesehatan rujukan kabupaten pesisir selatan. adapun rumusan tujuan dalam rencana strategis rsud tapan tahun adalah meningkatkan kualitas pelayanan" selanjutnya indikator dan target kinerja renstra rsud tapan tahun d0. rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional untuk setiap tujuan dan sasaran dapat dilihattujuan dan sasaran rsud tapan menang indeks meningkatkan tingkat madya madya utama utama paripurna paripurna akan kepuasan pelayanan pencapaian kualitas pasien kepada akreditasi pelayanan masyarakat yang bermutu dan profesional strategi dan arah kebijakan strategi dan kebijakan dalam renstra rsud tapan adalah strategi dan kebijakan rsud tapan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah rsud tapan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal rpm. strategi dan kebijakan jangka menengah rsud tapan menunjukkan bagaimana cara skpd mencapai tujuan, sasaran jangka menengah rsud tapan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas rpm yang menjadi tugas dan fungsi rsud tapan. strategi dan kebijakan dalam renstra rsud tapan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan rsud tapan bagi setiap program prioritas rpm yang menjadi tugas dan fungsi rsud tapan. strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana rsud tapandan arah kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut tabel tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan meningkatkan meningkatkan memberikan menerapkan pelayanan kualitas pelayanan kepada pelayanan yang medis dan penunjang sesuai pelayanan masyarakat yang bermutu, profesional, dengan standar sop bermutu dan terjangkau dan cepat pemantauan pelayanan profesional sesuai standar sesuai dengan standar meningkatkan pelayanan minimal rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional berbasis akreditasi medis dan para medis meningkatkan, mengoptimalkan pengunaan mengembangkan, aplikasi sims memenuhi jenis pelayanan dan pemenuhan jenis kemudahan akses pelayanan sesuai standar pelayanan meningkatkan meningkatkan meningkatkan saya menerapkan pelayanan kualitas pelayanan kepada kesehatan masyarakat medis dan penunjang sesuai pelayanan masyarakat yang dengan standar sop rujukan bermutu dan pemantauan pelayanan profesional sesuai dengan standar pelayanan minimal pengurangan elemen pokja akreditasi mengoptimalkan pengunaan aplikasi sims pemenuhan jenis pelayanan sesuai standar meningkatkan kualitas kredensialing tenaga pelatihan dan bimbingan seminar dan workshop peningkatan kapasitas aparatur meningkatkan peningkatan sumber kemandirian keuangan sumber pendapatan sakit rumah sakit meningkatkan sarana dan prasarana prasarana pemeliharaan saranadikemudian hari. renstra rsud tapan kabupaten pesisir selatan penyusunannya berpedoman dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten pesisir selatan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kegiatan (lima) tahun yang akan datang yaitu periode tahun sampai dengan tahun pelaksanaan renstra rsud tapan kabupaten pesisir selatan tahun ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja senja) rsud tapan kabupaten pesisir selatan sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja rsud tapan kabupaten pesisir selatanprogram dan kegiatan untuk dapat melaksanakan strategi dan kebijakan maka perlu disusun rencana program dan kegiatan selama periode renstra. program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut program upaya kesehatan masyarakat kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan program pengadahcu kegiatan pembangunan instalasi central steril service departement css) kegiatan pembangunan instalasi farmasi pelayanan dan gudang farmasi) kegiatan pembangunan instalasi gawat darurat kegiatan pembangunan laboratorium kegiatan pembangunan instalasi laundry kegiatan pembangunan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit ipsos) kegiatan pembangunan instalasi pemasaran jenazah kegiatan pembangunan instalasi pengelolaan makanan gizi) kegiatan pembangunan instalasi radiologi kegiatan pembangunan instalasi rawat jalan kegiatan pembangunan instalasi unit transfusi darah bank darah rumah sakit kegiatan pembangunan intensive care unit icu) kegiatan pembangunan neonatal intensive care unit nica) da9 rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional kegiatan pembangunan rawat inap kelas dan iii kegiatan pembangunan ruang operasi kegiatan pengadaan alat kalibrasi dan alat pemeliharaan kegiatan pengadaan ambulans kegiatan pengadaan instalasi pengolahan limbah ipl) kegiatan pengadaan sistem informasi untuk sims kegiatan pengadaan prasarana air bersih untuk rumah sakit kegiatan pengadaan prasarana listrik untuk rumah sakit generator set energi terbarukan) kegiatan pengadaan alat kesehatan rawat jalan kegiatan pengadaan alat laundry kegiatan pengadaan alat ruang operasi kegiatan pengadaan alat central steril supply departement css) kegiatan pengadaan alat instalasi gawat darurat igd) kegiatan pengadaan alat intensive care unit icu) kegiatan pengadaan alat laboratorium kegiatan pengadaan alat neonatal intensive care unit nica) kegiatan pengadaan unit transfusi darah bank darah rumah sakit kegiatan akreditasi rumah sakit program peningkatan mutu pelayanan kesehatan penyediaan kebutuhan pelayanan dak rencana program, kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan indikator kinerja rsud tapan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai rsud tapan dalam lima tahun mendatang sebagaimanatapan capaian ago belanja jasa profesi rumah basa peran dra daan perjalanan dinas dalam kota ata sakit pelatihan perjalanan dinas luar kota ) | 0o0 aon s00o0of| too leo ion solo| naa aaa self assessment akreditasi lo. pon icon soo0o| penyusunan dokumen akreditasi poo pon leo yon implementasi dokumentasi akreditasi pon s00f loro yon soo0| pra survey akreditasi 0o0 too yon yon paket biaya operasional yon yon novo| survey akreditasi poo too yoon soo| yon pendampingan paska akreditasi ' pon leo yon capaian bangunan igd pon yon sarana bangunan icu poo poor tor ion soo toer ion soo bangunan nica poo poo por iron bangunan hcu poo poo pon 3s000o0of| yon bangunan kelas lil da1 yoo yon sooko| yon soo bangunan unit transfusi dara bars ' ) | year roo00o00o| yon r00000| bangunan laundry poo too por roooooo| yon r0000o0o| bangunan ruang operasi pon spoof yeon sooko| gudang farmasi) bangunan instalasi radiologi ' | pon yon bangunan instalasi laboratorium yoon yon ro00o0oj| bangunan css loe yon room0o00o| yon r00000| bangunan manajemen yon at00oo0o| yeon rioooo| bangunan bars poo yon s0o00o| yon solo| bangunan ipsos poo poo yan s00o0j yon s00o0oj ian aaa aaa makanan aaa tea capaian ambulans transport double gardan yoo po. pon a00 yon ega generator set energi terbarukan) prasarana air bersihuntuk rumah saat ' | pon s0oof leo yon s00o0| pengadaan sistem informasi untuk sims ' ) | poor s00of leo yon s000| alat kalibrasi untuk pemeliharaan pon s.of leo yon ambulans emergency double gardan ) | par s0of yong s00o0| rencana strategis (renstra) rsud tapan tahun transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional ba, me bae, ma, maa me, em, mtatasasbamans ba, mam ae, em, mama me aus pasaman em, m, ema, mama nm, me nm, om, em, mss ora, aa, me, em, mania ae aa, kits kena keengganannya kena menenun kemenakan begggagn pen ben ben kena kena egg ben goo il! 0s lte lol iparndikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. indikator kinerja skpdmerupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. adapun indikator kinerja rsud tapan kabupaten pesisir selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm kabupaten pesisir selatan yang adalah sebagai berikut tabel indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm kinerja awal kondisi indikator kinerja periode target capaian setiap tahun kinerja rpm pada akhir priode rpm o0000 yoo cakupan pelayanan y6 kesehatan rujukan pasien masyarakat miskistrategis renstra) rumah sakit umum daerah pratama tapan kabupaten pesisir selatan tahun yang disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah pmid) merupakan pelaksanaan darenstra rumah sakit umum daerah pratama tapan kabupaten pesisir selatan tahun merupakan dokumen perencanaantugas pokok dan fungsi rumah sakit umum daerah pratama tapan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). selain itu, penyusunan rencana strategis rumah sakit umum daerah pratama tapan kabupaten pesisir selatan tahun merupakan pedoman penyusunan rencana kerja rumah sakit umum daerah pratama tapan kabupaten pesisir selatan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja rumah sakit umum daerah pratama tapan kabupaten pesisir selatan nantinya menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan laki) dan lima tahun. dengan demikian, renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. direktur dr. erina mira nip. transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasionamaksud dan tujuan maksud maksud penyusunan rencana strategi rsud tapan kabupaten pesisir selatan tahun disusun adalah sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran rsud tapan kabupaten pesisir selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi rumah sakit serta pencapaian visi misi secara berkesinambungan. rencana strategi rumah sakit merupakan penjabaran pula dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten pesisir selatan tahun tujuan tujuan rencana strategi tahun yang disusun oleh rsud tapan adalah sebagai berikut menjabarkan visi dan misi serta kebijakan rsud tapan dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu (dua) tahun menjadi pedoman penyusunan program, rencana kerja senja) tahunan dan rencana kerja anggaran serta rencana kerja lima tahunan sehingga dapat transformasi menuju rumah sakit bertaraf nasional melaksanakan amanat rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun yang memuat rincian kebijakan, strategi dan program khususnya pelayanan kesehatan sehingga visi kabupaten pesisir selatan yaitu. terwujudnya masyarakat kabupaten pesisir selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera. memberikan pedoman dalam penyusunan evaluasi kinerja rsud tapan sistematika penulisan bab pendahuluan. bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis, dan sistematika penulisan. bab gambaran umum pelayanan perangkat daerah bab ini memaparkan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) rsud tapanrsud tarsud tapan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas rsud tapan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rpm periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada rsud tapan. bab iii isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan rsud tap,dan penentuan isu isu strategis. bab visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakanbab rencana, program dan kegiatan, serta pendanaan pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas skpd, program lintas skpd dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada rsud tapan untuk periode tahun bab indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm pada babperaturan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang kondisi geografis kabupaten pesisir selatan yang memanjang pesisir pantai sumatera sehingga menyebabkan akses yang cukup jauh antar wilayah. kondisi ini sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat disebabkan keberadaan rumah sakit kabupaten berada wilayah kota tapan yaitu rsud tapan berdasarkan keadaan tersebut rsud tapan didirikan. secara geografis rumah sakit umum tapan memiliki luas tanah sekitar dengan luas bangunan yang diberikan oleh ridwan nasir kepada mawar dedi selaku camat basa ampek balai dengan lokasi kampung malang nagari tapan kabupaten pesisir selatan. berdasarkan bupati pesisir selatan bpsdm tanggal oktober telah diangkat dan dilantik pejabat pelaksana rsud tapan selanjutnya peresmian penggunaan rsud tapan oleh bupati pesisir selatan pada tanggal maret yang terdiri dari drg. nasrul ,mm sebagai direktur rsud tapan, idris, skm sebagai kasual, mustar lovi, sebagai kasi penunjang dan dr. erina mira sebagai kasi pelayanan, ns. dori efriharma, kep dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama wilayah paling selatan, maka pemerintah kabupaten pesisir selatan dan kementrian kesehatan melakukan pembangunan rumah sakit umum pratama tapan yang terletak wilayah kecamatan basa ampek balai tapan kabupaten pesisir selatan. rsud tapan memiliki jumlah tempat tidur tt) buah terdiri dari ruang jawatan dan igd tt, dengan tenaga yang terdiri dari dokter umum dan paramedis rumah sakit umum daerah tapan. rumah sakit umum daerah tapan dikukuhkan sebagai pusat rujukan kesehatan
lampiran peraturan bupati pati nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah format tanda pengenal pemeriksa pajak muka luar panjang www pemerintah kabupaten pati lambang kabupaten pati tanda pengenal pemeriksa pajak muka dalam: 9cm pemerintah kabupaten pati badan pengelolaan keuangan dan aset| nama daerah nip pangkat gol nomor dnanaananaanananananaaaaa jabatan berlaku s.d adalah pegawai pemerintah kabupaten pati atau tenaga ahli yang berwenang melakukan pas foto pemeriksaan bidang perpajakan daerah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah tanda tangan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah nip format surat perintah pemeriksaan kop surat surat perintah pemeriksaan nomor: lo. kepada saudara yang namanya tersebut bawah ini: diperintahkan peraturan bupati pati nomor . tentang tata cara perasaan pajak daerah terhadap wajib pajak: nama alamat masa pajak dan tahun pajak pati, oom kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pati, nip tembusan kop surat pati, kanan nan nanas nomor kepada sifat segera yth. snnnnnanananaannaan hal permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen sehubungan dengan pelaksanaan sp2 nomor keke tanggal jabatan tanggal tanda tangan cap anananananennnnean nana alamat wajib pajak .oeooooeeknnnaaanalamat wajib pajak ia. nomor dan tanggal sp2 a.a.pekerjaan jabatan alamat ia. dalam hal ini bertindak selaku: wajib pajak, iwak li)surat peringatan pertama kedua: kop surat pati, knnaanaa kan makanan nana nomor kepada sifat segera yth. nnnnnnnanananannnnan hal peringatan pertama peringatan kedua sebagai pelaksanaan pemeriksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor. tanggal penetasai jeu tanggal .iii.c.ccd, namun sampai dengan tanggal surat ini dibuat, saudara: lo) sama sekali tidak meminjamkan lo) nnaanaanannnnan aan alamat wajib pajak .oeooooeeknnnaaannomor: peeeeeeeees, tanggal "(tanggal . bulan iii. tahun. berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor: peneetanekaeeaeeee tanggal .i jj.ieeetelah diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun . tanggal . bulan . tahun . kami pangkat gol pemeriksa pajak pada .i.ieeeeeeeeeetidak bergerak berupa: ama yang dimiliki dan atau dikuasai olehati, woo wj. pemeriksa, saksi saksilock. dalam rangka melanjutkan pemeriksaan terhadap wajib pajak: nama alamat nomor dan tanggal sp2 mens. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pati, nip tembusanbulan.tahun. kami pemeriksa pajak pada . ie.ati, lo.tanggal.bulan.tahun. kami pemeriksa pajak pada . jseeeeeenen pp. yang dimiliki dan atau dikuasai oleh namaati, lx. pemeriksa, saksi saksi dannama nip pangkat gol berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor . tanggal leewajib pajak yang dalam hal ini diwakili nama pekerjaan alamatpekerjaan jabatan alamat dalam hal ini bertindak selaku .iioeeekeeeeee dari wajib pajak mot .j jce. tanggal . dengan ini menyatakan menolak membantu kelancaran pemeriksaan dengan alasan . jeanpa.beeeaeeeeea tanggal ., kami: yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kantor terhadap wajib pajak namaanggilan untuk memberikan keteranglee. tanggal been . bulan. tahun . bertempat . kami tim pemeriksa pajak dari .! nama nip pangkat golongan berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomo .ieuuukuuk. tanggal benieenaneen telah meminta keterangan sesuai dengan surat panggilan nomor: perikanan tanggal .i., kepada: nama pekerjaan alamat ban bertindak selaku nan wajib pajak wakil kuasa, dari wajib pajak nama alamat b ) ketua tim nip. anggota mengetahui, kananaananaananannnnlanaaanaaan nip. anggota: one. sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak: nama alamat nomor dan tanggal sp2 dengan ini ditugaskan kepada saudara: nama pekerjaan jabatan men nnannnnnnn alamatpati, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pati, nip tembusan aa. hasil pemeriksaan sehubungan dengan surat perintah pemeriksaan nomor keeaeeeapati, penanananannananaan nomor kepada sifat segera yth. sanannnnananananana jc ban alamat ban dalam alini bertindak selaku wajibpajak li) wak kuasa, dari wajib pajak: nama alamat ban yang diperiksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor . tanggal . |(dengan ini menyatakan menolak menerima kenjjj. tahun bee berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor . tanggal beeeeeemaa, . tanggal ., dengan ini saya nama pekerjaan alamat dalam alini bertindak selaku wajib pajak wakil kuasa, dari wajib pajak nama dognanannannan nan anananan anna nan anna kanan nana alamat bongananananannananan anna pati). yang membuat pernyataan dd. peeeeeeeeeeeu tanggal .,aneee. format undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan: kop surat pati, kanan naananan aan nomor kepada sifat segera yth. sanannnnananananananpukul tempatalformat surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kop surat pati, kanan nan nanas nomor kepada sifat penting yth. lan nknnanakana naa hal pemberitahuan pemeriksaan lapangan sehubungan dengan surat perintah pemeriksaan nomor tanggal. bersama ini diberitahukan bahwa: ama nip pangkat golia. masa pajak dan tahun pajak tujuan pemeriksaan ikesimpulan hasil pembahasan: pos koreksi cfm pembahasan yang koreksi koreksi cfm dikoreksi cfi php| tanggapan cfm.quality assurance pemeriksaan. . tahun . bertempat li) wak kuasa, dari wajib pajak: nama pekerjaan jabatan : aa.kan tahun pajak koreksi cim hasil pembahasan temu pembahasan akhir yang yang koreksi disetujui dibuat cfm akan uraian cfiuntuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagai pelaksanaan dari peraturan bupati pati nomor:., dengan ini diminta kehadiran saudara pada: hari tanggal pukugelolaan keuangan dan aset daerah nip. tanggal tanda, bertempat pati, berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor tee tanggal keutamaan, kami: yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak: namajj. format laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yth. bupati pati cg. kepala bukan kabupaten pati dengan ini saya: nama pekerjaan jabatan ia. alamat dalam hal ini bertindak selaku li) wajibpajak sakit kuasa, dari wajib pajak: nama alamat banlee tanggal .iii. sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah,o.ooennnnlnnnnnnanlnnlal|en terbilang (.i.iowasnaanananananaan metal lopati, . yang menyatakan kk. format pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujiban san . oo. demikian untuk menjadi perhatian. diterima oleh tanggal keuangan dan aset daerahktembusamm. format pemberitahuan penghentian., )dihentikan pemeriksaan karena demikian disampaikan untuk menjadi perhatian saudara. diterima oleh tanggal keuangan dan aset daerahsalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum bupati pati, fata ttd. siti subcats, sh, pembina haryanto nip. format surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor kop surat pati, knnaanaa kan makanan nana nomor kepada sifat penting yth. sana hal panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak daerah sehubungan dengan sp2 nomor . (tanggal see.ppd alamat masaktempat pigelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pati . bulan . tahun . berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor . tanggal.i. wajib pajak wakil kuasa, dari wajib pajak: nama ppd alamat ban untuk, catatan dan atau dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak dan, kananaananaananannnnlanaaanaaan nip. anggota nip. format surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen
lampiran peraturan bupati polewali mandar nomor tahun tanggal januari daftar satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sulawesi barat dan sulawesi selatan bagi sopir uang harian teman mma 1hari 2hari 3hari 4hari shari ajsmmsaan coco) mae| room tato) user biaya penginapan sopir dibayarkan sesuai dengan standar penginapan perjalan dinas pns gol. ii i disertai dengan bukti penginapan dan diketahui oleh pimpinan yang bersangkutundangan, ttd andi ibrahim masdar drs. rijal gaib, pangkat: pembina tk. nip
ana pulau sulawesi a.a an mean men men men men men men tonggak test0og sopo aon (au soon sayap mamuutengan soo seng mena pang soo| solo| pers makassar asooooo| bara rih 2s0000| bayam seong manado kesoooon| barat'h 2s0000| bayam serong kencan berapi bayam toronto as000001| baya) 2s0ooo| baya woong nijawabalu lombok suasana 2s00000| barak bayam ( booakana 2s00000| bayam (bandung bayam iso t2nsooog 2s000001| sayap bayam (pa 21soo0g berapi bara (tembok | 2s00000| bayam mpe jeikpapan baya rit 2s0po| sayap isamamnda bayam palangkaraya 2s000001| 2s0000| bayam tanaman 2s000001| bayam pontianak 2s00000| bayak bayam (aceh 20o0ng baki bayam (megan barak bayam (batam 2s000001| 2s00oo| bayam palembang bayat (tameng barak 2s0000| bayam wlmaruru 2s000001| barak bayam (mjpapuk barakhamu aasooo0| soo|nijawabaliulombok 2s0g daan baka senon eselon uang transportasi transportasi umum bbm pns biaya riil) motor en. men men men men men tsambaamow asamamasa ama soo baar 20mpamabupati pasangkayu, agus ambo djiwa lampiran mobil dinas eselon iia penginapan lokal hari udara (pp) saja agporausutawesi (bawang goa sanga sonam (eluta pang tea gag among yam arang yaa manga gag maa mena maa (eambaamov men men men mae jonas p agam| a00 maman tengan go0 gol (amin kas1s0g m0000 emas woman (ama too ago| pang aa0750) ago| makassar baar bam sao (ana baar baat stem (kendi baar baat teoomao 1a800 baar bakmi mijawabalilombok taat ka00g sm00g bakmi bakat isuabya baar baat jogatara tao aeon bakmi bam tenang baar bae iso asma asma0) bahari bae (pa 15m banpt beam ( moc | bahari baat gmpeaumamak isemamca bahari baat tpaangarya amri baat jeaamasn barat 1g0o| bam pontianak 1ses007| baar bam men ann (veda sensor bari baat year | sensor) baan bam palembang barat 1g00| bam mug sensor bari baat ulmuuu 1sesi0 bahari baat (papua 1ses00 baabeda aang asi biaya trans mobil dinas eselon ii.b penginapan lokal (hari sortasi udara (pp) biaya riil) pulau sulawesi a.a an (bawang 2mam apron| se500| (saas alam| pohon| t500| (barang asam soo sooko| so00| mena pasangkayu ama o0ooo| ( sambalamou 28ag| eeooon| sesi| ( sambaran 22sam soon| se0on0| men men tonggak terra moon cbooo| soon| as0ooo| belong am1s0g 9s00og| maroon| amsooo| boom| mamgutengan gesoooy| motor| teolog| teolog| t2sepoi (mama t2sts00 0logo| moo agooooo| a500000| tee0oog ime testing sooooog| motor| kevoooo| tb00ng| (paman testing seoooog| motor| voodoo| mamasa tests00 seoooog| motor| aevoooo| pang seoooog| motor| aevoooo| makassar w0es000)| bara rih motor| beooooo| sa6or0o0| sb6000 mana bayahiry tdoooo| baya rit setoooo| ton0| (kendi gs00o)| baa moon| bayam ieoomao 7s0000)| avait motor| bgesooo| sso0oo0 mijawabalilombok biara a8r50g as0ooi| baa topo| bakpia suasana a2s0000| baki moon| bayam ( booakana a2sp000| baki moon| bayam (bandang a250000| moon| bayam (so sreg tes0oon| baai to0o| baar tea asas0g asmooon| baai moon| bayam "tembok | sr7s0g a2sp000)| moon| bayam mpe teaiigapan a00) baek o0o| bayam isamamnda a2s0000| baai tool bayam tpaangarya a2s0000| baki moon| bayam tanaman a2500007| baki moon| bayam pontianak a2sp000)| moon| bayam teh sara0g ags001| baki toko| bayam (megan asr720g a250000n| baki moon| bayam team asmoooy| baar tool bayam (palembang aa900001| moon| bayam "tameng aa900001| bayar moon| bayam mur a2sp000n| moon| bayam (masuk asmooon| bayam moon|laus law mamuuutra ( rappang tesoool sooko|, terong (sanga pasang aero aoo| sos000| tom| 2am00a korea also| soo| sosok0| aom| (eluta resor| aoo| sos000| toy 2am00n (paras esa soon ooo| maa men man mere) tetangga sam e2ooo| sam000| pasangkayu a90000| soso00| ( eambaamou voor| tes0o0| trp000| barbara tesoool solo| tempo| #em000| tom sam aan solo| asam00 telkom| bongkar tiang ks0oo0| baan sesosok| te0 ko0| tebo tim (pa baan aesooo| cbooo| 250m mamuju tengah biaya rii) te0ooo| w010000| namu tag tool baar asooooo| #s00m insee | timang baris ketoooo| taman0| woo (pom tico baris ketoooo| 2ra0 k0| (nama teo baris kemono| 25es000| te0 k0| 223m pang nteaoog baar ketoooo| 2es000| bio makassar bawah baki 2voodoo| aso00| boon| (ana batin bakmi deroooo| oo0| ike moo baan bagi termal bari bakmi sgssooo| a360000| book mijawabalilombok ( aa 170p bam obat saya tool bait bakmi negara teo baai bagai tenang mo0) bari beam iso geo bakmi bakmi lola si9700o baya ril biaya ril imo a70 bakmi bakmi gmpeaumamak tesiteapn baa bak isemamca bakmi bakmi tpaangaya bakmi bagai yemamasn baai bagai pontianak moo) bakmi bakmi ten teolog sami otak tren a70 bait bakmi tata bakmi bakmi tambang r00 baai bakmi temui sampit beam mu bakmi bakmi (upaya 17og tooapparausurawesi ud raung tsui rpg mem hooreoa amp st, butana ts000, oo pas amp memo ata arang error mem merah (keong sangar sp, traambaamou utama men nan doreeea sesi samo bam maa mangntengn bapa mama bawah image amorf bawah bea (mama a00 bawah naa mag a00 bawah naa (mara sang emo| bapa) bakmi analog (kendang sem bapa) bakmi analog jeroan gas sem bara baar sajamamaumomsok lama teng beat barat siapa koes baar bakmi setara a0tsg baar bakmi nang tong mol paint baan ceng baat kami oes eno saat jerami imlek koes baar kami amma batan baar bakmi imamat 10t50 baar bakmi tamunya emo baar bakmi names k0tsg demo| baar bakmi pontianak komik demo baar baar koes saat toga (mem kong baar agam ham peng demo baat tamat memang k0tsg emo baar bakmi meng koespasangkayu, agus ambo djiwa lampiran vgurau sulawesi a.a mena korea men men mea arang men maa maa mae mena eng saja t60007 does tom bam (pa too san bam ( amu tenun t000| bae bea man (paman tom bam (mangsa toma| bam nyasar too baan terasa manado | eno baar bae (kedai seo bam obat berontak bam saat aoa jamasatmtombok tiara t000g bakmi obat yaya baat |barat mea iso a0r| bakmi po#kami (pa emg too bakmi tobat book 203m arti bakmi gmpeaumamaa paangarya bakmi bagai yeemamasn bakmi bakmi pontianak bari bakmi men then s00n baat po#amat (pam sm0 baat po#saat tambang bakmi bagi timang sem s00o banpt baat mu 203m baai bagai (upaya bakmi bagavtransportasi umum bbm biaya riil) motor (gpurausurawesi (memutar: (bawang ama men boros asam mo, (awatara ama mo, barang mo, tam man mena (samar asam yam bea youngi 5x2 beam bam rpg namun tengah bam erna (maserati rapih paman daan (mama era apollo rapih terong man inatasar tan baa baat eno manado eog bahai bakmi (kendi deog aga bahai bakmi toronto ta00| bam rih bani aren wjamasatmtombok (suara too) snowi baai gam ( booatana tas0og soo baai agam (bandang too sesuai baai okami (sae pase seo buat suami (ea masing e0o0 sapi suami tembok tao) soo baai baar mpe mena isamamnda too baki amami tpatangarya tao as00001| bap kami tanaman 2s0000| baki bakmi pontianak tao a50) baai bakmi tae asy a00 saat toonami (megan ago a00 baai suami (pam taboo as000| baai suami palembang tg00g baai bakmi "tameng taboo a2s000| baki bakmi matur taboo es000| baar |suami (masuk | tao bayameselon sen transportasi transportasi bbw golongan iii apurausutawesi dn men sanga perang moe men ega ( acuta tao men men men mena feambaamijawabalilombok tiara baat otak iswara soo sampit bakmi ( gatra stoo baai bagi (elang soo sampit bakmi iso emg soo sampit bakmiven og banpt bakmi tata baat bakmi timur a00 sampit beam
hal dari urusan kegiatan apbd apbd prov kh tol output tersedianya peralatan tahun gedung kantor outcome terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor kegiatan pengadaan meilleur input jumlah dana yang sekadau hulu dibutuhkan output tersedianya meilleur tahun kantor outcome terselenggaranya kegiatan pengadaan meilleur kantor kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah input jumlah dana yang sekadau hulu dinas dibutuhkan output tercapainya tahun pemeliharaan rumah dinas outcome terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutinjberkala rumah dinas kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung input jumlah dana yang sekadau hulu kantor dibutuhkan output tersedianya pemeliharaan tahun gedung kantor outcome terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung kantor kegiatan pemeliharaan rutin berkala input jumlah dana yang sekadau hulu kendaraan dinas operasional dibutuhkan output tersedianya pemeliharaan tahun kendaraan dinas operasional outcome terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor kegiatan pemeliharaan rutin berkala input jumlah dana yang sekadau hulu perlengkapan gedung kantor dibutuhkan output tersedianya pemeliharaan tahun perlengkapan gedung kantor outcome terselenggaranya kegiatan pemeliharaan penangkapan gedung kantor kegiatan pemeliharaan rutin berkala input jumlah dana yang sekadau hulu peralatan gedung kantor dibutuhkan output tersedianya pemeliharaan tahun peralatan gedung kantor musrenbang kabupaten uajedngey bueguassnw busur tak uesodej auunsnssaj 3woong odx5 laun sesyeau sesuai uep laun ustedes ucode ndk usunsnfusd # usuesyepay idxno od4 #eup sesijess sesuai uep laun dog ooo'g tin nepryas veyyningp eug kejur and vey2ded ucode usulan avg e61529 ko'gorgoraa' usbueney usp eux unrest) ussodejag apsis urdurgusduag urbuenay grey tujuan isusuedsue beauty decede3 ussodejag persis ago'oo0' m00 ausuesyepay urs bo1g decede3 agen guluapy terus solo unduegwe buah pegon tujuan utico1d # myuran yey pensil vejeyed ueepefuad efussebbuejasiey woong mulai hey hey wool snsnipj vejeyed aueipasuoj indo veyuningip muatan vel ubu nepeyac bue4 sup yeung andy srsrupi lejeyed use sung eye| soy a0rporensor suvedej ehog reed use bed a00 used bunjesus) woong usduede, wood play uejeyed efueiposue| indigo eyuningip nine nepeyas bue sup yeun and uebuedej ebay vereyed use buah uejelda 'co'eo'bu'so sop bfuuedeybuayad yasan selip uerexed ueepefuad 00k @huesebbuajasiay woong auuedeyduayad last wol sup delayed efuepassay indigo veyuringip auuedeydunjad do0' 'bl tinh nepeyas buka 2uep yeung andy #erosa sup delayed upepabuag pejabat to' 'so f'so'p angered unyesede ujjdisig ume burung was sekjen do0' 8z "00k phusuesyepaj lursboig feeder hujan sujuayy seyo spulooh anyesedy ujdysyg veyeybujuag jcyuey unpo besar bebas isj eye ehfuesebbueemay sulung joven bunga yes bebas unse) sse nges aujedennay undang kuning(p jo1uey ooo doo sz tin nepeyas bue sup tekun induk bupati yes bebas isenjigeyay gereja bay logo so jcu bunga veyejesod jeyswad kool vejeibay efususdibuapssay woong ta, iso1 ljomvl holvmioni hayat yaya vivid3m ndo ilymioni nov nyuvsvs sulih nyo hyb3ayo nyv.lni3w3d sdh nyaman invasi nisan ozz yep iph( la output tersedianya komponen bulan instalasi listrik penerangan bangunan kantor outcome meningkatnya penerangan listrik untuk pelayanan kantor kegiatan penyediaan makanan dar input jumlah dana yang kab. sekadau minuman dibutuhkan output makanan dan minuman porsi: kantor outcome tersedianya makanan dan minumanluar daerah outcome terlaksananya tugas tugas lingkungan kerja kegiatan rapat rapat koordinasi dani input jumlah dana yang kab. sekadau konsultasi dalam daerah dibutuhkan output terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah outcome terlaksananya tugas tugas lingkungan kerja kegiatan penyedia jasa tenaga input jumlah dana dan sdm kab. sekadau pendukung administrasi teknis perkantoran output terlaksananya pelayanan orang administrasi kependudukbia b07. prasarana aparatur efektivitas dan efisiensi birokrasi. kegiatan pembangunan gedung kantor input jumlah dana yang kab. sekadau dibutuhkan output terpenuhinya kebutuhan bangunan bukan tempat kerja outcome terbangunnya pagar kantor kegiatan pengadaan kendaraan input jumlah dana yang kab. sekadau dinas operasional dibutuhkansoo output terpenuhinya kebutuhan pengadaan kendaraan dinas kendaraan dinas (operasional 'operasional unit outcome terpenuhinya kebutuhan unit sepeda kendaraan dinas motor dan unit operasional mobil dinas kegiatan pengadaan perlengkapan rumah input jumlah dana yang kab. sekadau jabatan dinas dibutuhkan output terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan dinas outcome meningkatnya manfaat dan daya guna perabot rumah jabatan dinaspenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor outcome meningkatnya manfaat dan daya guna perlengkapan gedung kantor kegiatan pengadaan peralatan gedung input jumlah dana yang kab. sekadau kantor dibutuhkan output terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor outcome meningkatnya peralatan gedung kantor kegiatan pengadaan mebelaur input jumlah dana yang kab, sekadau dibutuhkan output terpenuhinya meubeleur outcome meningkatnya jumlah dan kwalitas sarana pelayanan kantorperawatan pemeliharaan unit rumah dinas outcome terpeliharanya rumah dinas kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung input jumlah dane yang bulan kantor dibutuhkan output perawatan pemeliharaan unit rutin berkala gedung kantor outcome terpeliharanya gedung kantor musrenbang kabupaten hal dari urusan bidang urusan pagu indikasi pemerintahan daerah dan prioritas sasaran target program kegiatan daerah daerah lokasi apbd apbd prov ie kes kegiatan pemeliharaan rutin berkala input jumlah dang yang kab. sekadau kendaraan dinas operasional dibutuhkan output meningkatnya kendaraan unit roda dua, dinas operasional unit roda unit roda outcome terpeliharanya kendaraan dinas operasional kegiatan pemeliharaan rutin berkala input jumlah dana yang kab. sekadau perlengkapan gedung kantor dibutuhkan output terpeliharanya peralatan unit genset gedung kantor dan komputer dan 2ac outcome terpeliharanya peralatan gedung kantor peningkatan disiplin aparatur reformasi birokrasi meningkatnya capaian program efektivitas dan efisiensi birokrasi. kegiatan pengadaan pakaian khusus input jumlah dana yang kab, sekadau hari bari tertentu dibutuhkan output tersedianya pakaian dinas pakaian dinas beserta perlengkapannya stel outcome meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas program peningkatan pengembangan reformasi birokrasi meningkatnya capaian program :. sistem pelaporan capaian kinerja dan efektivitas dan keuangan efisiensi birokrasi. kegiatan penyusunan laporan capaian input jumlah dana dibutuhkan kab. sekadau kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd output tersusunnya dokumen dokumen laki laki outcome tersedianya dokumen laki kegiatan penyusunan laporan keuangan input jumlah dana dibutuhkan kab. sekadau sementara output tersusunnya dokumen dokumen laporan keuangan laporan semester keuangan semester outcome tersedianya dokumen laporan tangan semester kegiatan penyusunan pelaporan keuangan input jumlah dana dibutuhkan kab. sekadau akhir tahun output tersusunnya dokumen dokumen laporan keuangan akhir laporan akhir tahunsitu apbd apbd prov outcome tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun kegiatan pelaksanaan asistensi rka dan input jumlah dana dibutuhkan kab. sekadau dpa output tersusunnya dokumen dokumen senja laporan keuangan akhir dan dokumen tahun rka outcome tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun program penataan daerah otonomi baru reformasi birokrasi meningkatnya capaian program pelayanan publik.terlaksananya pelayanan pelayanan administrasi terpadu bidang perizinan kecamatan dan bidang non perizinan outcome terselenggaranya urusan bidang non perizinan dan urusan bidang perizinan kecamatan belitang hilir a1. program pelayanan administrasi reformasi birokrasi meningkatnya capaian program tercapainya pelayanan perkantoran pelayanan publik adm. perkantoran kegiatan penyediaan jasa surat menyurat input jumlah dana yang kabupaten sekadau dibutuhkan output jasa surat menyurat outcome terjaminnya kelancaran surat menyurat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, input dana yang dibutuhkan kab. sekadau sumber daya air dan listrik output tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik outcome terpenuhi penyediaan. sekadau perizinan kendaraan dinas operasional output tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional outcome terjaminnya kelancaran transportasipbn am. . . . kegiatan penyediaan jasa administrasi input dana yang dibutuhkan kab. sekadau keuangan output tersedianya jasa administrasi keuangan outcome terjaminnya akuntabilitas 190t4 pengelolaan keuangan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor input dana yang dibutuhkan kab. sekadau output pemeliharaan kebersihan kantor secara menyeluruh outcome terpenuhi jasa kebersihan bulan kantortk kantor outcome terjaminnya kelancaran kerja kantor kegiatan penyediaan barang cetakan dan input jumlah dana yang kab. sekadau penggandaan digunakan output tersedianya barang cetakan dan penggandaan outcome bermanfaatnya barang toga cetakan dan penggandaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan input jumlah dana yang kab. sekadau peraturan perundang undangan digunakan output tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan outcome tersedianya informasi yang memadai kegiatan penyediaan makanan dan input jumlah dana yang kab. sekadau minuman dibutuhkan output tersedianya makanan dan minuman outcome tercukupinya kebutuhan aw, makan minum kantoroutcome meningkatnya pemahaman terhadap informasi pemerintahan kegiatan rapat rapat koordinasi dan input jumlah dana yang kab. sekadau konsultasi dalam daerah digunaaa. . . .& output terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah outcome meningkatnya pemahaman terhadap informasi pemerintahan kegiatan penyedia jasa tenaga input jumlah dana yang kab. sekadau pendukung administrasi teknis digunakan perkantoran output tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi! teknis perkantoran outcome terjaminnya administrasi lek perkantoran program peningkatan sarana dan reformasi birokrasi meningkatnya capaian program terlaksananya program prasarana aparatur pelayanan publik. peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan gedung kantor input dana yang dibutuhkan kab. sekadau output tersedianya pagar kantor outcome terlaksananya penataan gedung kantor kegiatan pengadaan kendaraan input jumlah dana yang kab. sekadau dinas operasional digunakan output tersedianya end. dinas operasional outcome terpenuhi penyediaan unit end. dinas' operasionalsedianya perlengkapan gedung kantor outcome tercukupinya perlengkapan g0x4 gedung kantor kegiatan pengadaan peralatan gedung input jumlah dana yang kab, sekadau kantor dibutuhkan output tersedianya peralatan gedung kantor outcome tercukupinya peralatan boy gedung kantor kegiatan pengadaan meilleur input jumlah dana yang kab. sekadau dibutuhkan output tersedianya meubeleur untuk mendukung kegiatan perkantorlokasi apbd apbd prov s3. outcome terlaksananya kegiatan perkantoranterpeliharanya rumah dinas outcome meningkatnya usia pakai rumah dinas kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung input dana yang dibutuhkan kab, sekadau kantor output terpeliharanya gedung kantor outcome meningkatnya usia pakai gedung kantor kegiatan pemeliharaan rutin perasional outcome meningkatnya usia pakai rumah dinas kegiatan pemeliharaan rutin berkala input dana yang dibutuhkan kab. sekadau penangkapan gedung kantor output terpeliharanya perlengkapan gedung kantor outcome meningkatnya usia pakaipegawai outcome meningkatnya disiplin dalam berpakaianem pelaporan capaian kinerja keuangan kegiatan penyusunan laporan capaian input dana yang dibutuhkan kab sekadau kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd output tersusunnya dokumen renstra, klip dan suplemen ppo dan kpjesumowane program kegiatan daerah daerah indikator apbd apbd prov apbn a2. hki' yo outcome tersedianya dokumen renstra, klip dan suplemen ppo dan kpj kegiatan penyusunan laporan keuangan input dana yang dibutuhkan kab. sekadau semester output tersusunnya laporan keuangan semester outcome tersusunnya lap keuangan semester kegiatan penyusunan pelaporan keuangan input jumlah dana yang kab. sekadau akhir tahun dibutuhkan output terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun outcome tersusun pelaporan keuangan akhir tahun kegiatan penyusunan senja dan rka input jumlah dana yang kab. sekadau dibutuhkan output adanya rencana kerja outcome tersusun rencana kerja anggaranpelayanan publik. penataan daerah otonomi barupelayanan masyarakat outcome pelayanan masyarakat masyarakat belitang hilir kecamatan belitangpelayanan publik. pelaksanaan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa surat menyurat input kecamatan belitang output outcome kegiatan penyediaan jasa komunikasi, input kecamatan belitang sumber daya air dan listrik output outcome kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan input kecamatan belitang perizinan kendaraan dinas operasional output musrenbang kabupaten hal dari urusan!bidang urusan indi pemerintahan daerah dan prioritas sasaran meera kesan indicate too outcome kegiatan penyediaan jasa administrasi input kecamatan belitang keuangan output outcome kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor input kecamatan belitang output outcome kegiatan penyediaan jasa perbaikan input kecamatan belitang peralatan kantor output outcome kegiatan penyediaan alat tulis kantor input kecamatan belitang output outcome kegiatan penyediaan barang cetakan dan input kecamatan belitang penggandaan output outcome kegiatan penyediaan komponen instalasi input kecamatan belitang istri penerangan bangunan kantor output outcome kegiatan penyediaan peralatan rumah input kecamatan belitang tangga output outcome kegiatan penyediaan makanan dar input kecamatan belitang minuman output outcome kegiatan rapat rapat koordinasi dan input kecamatan belitang konsultasi luar daerah output outcome kegiatan rapat rapat koordinasi dan input kecamatan belitang konsultasi dalamna, soo output outcome kegiatan penyedia jasa tenaga input kecamatan belitang pendukung administrasi teknis perkantoran output outcome program peningkatan sarana dan reformasi birokrasi meningkatnya capaian program terpeliharanya sarana prasarana aparatur aktivitas dan dan prasarana kantor #efisiensi birokrasi. kegiatan pembangunan gedung kantor input dana yang dibutuhkan belitang output terlaksananya paket pembangunan gedung tempat mto dan penataan halaman tempat pelaksanaan mto dan pembangunan jalan masuk kantor camat dan garasi kantor camat outcome gedung mto dan paket halaman pelaksanaan mto, jalan masuk kantor camat dan garasi kantor camat kegiatan pengadaan kendaraan input kecamatan belitang dinas operasional output outcome kegiatan pengadaan perlengkapan rumah input kecamatan belitang jabatan dinas output outcome kegiatan pengadaan perlengkapan gedung input kecamatan belitang kantor output outcome kegiatan pengadaan peralatan gedung input kecamatan belitang kantor output outcome kegiatan pengadaan meilleur input kecamatan belitangkegiatan penyusunan laporan keuangan input jumlah dana dibutuhkan sekadau hulu semester output terlaksananya penyusunan laporan keuangan semester outcome tersusunnya laporan semester skpd kegiatan penyusunan pelaporan keuangan input jumlah dana yang sekadau hulu akhir tahun dibutuhkan output terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun outcome laporan keuangan akhir tahun kegiatan penyusunan senja dan rka input jumlah dana yang sekadau hulu dibutuhkan output senja dan rka kecamatan sekadau hulu outcome senja dan rka kecamatan sekadau hulunataan pelayanan publik. daerah otonomi baru kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian input jumlah dana yang sekadau hulu tapal batas wilayah administrasi antar daerah dibutuhkan output terlaksananya fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah outcome terselenggaranyajumlah dana yang sekadau hulu terpadu paten) dibutuhkan output tersedianya pelayanan administrasi terpadu kecamatan outcome terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan program peningkatan kualitas pelayanan reformasi birokrasi meningkatnya capaian program terlaksananya publik pelayanan publik. peningkatan kualitas pelayanan publik kegiatan peningkatan kualitas pelayanan input jumlah dana yang sekadau hulu perijinan dan non penjinak dibutuhandika target lokasi programikegiatan daerah daerah ara apbd apbd prov apbn bee output outcome kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah input kecamatan belitang dinas output outcome kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung input kecamatan belitang kantor output outcome kegiatan pemeliharaan rutinfberkala input kecamatan belitang kendaraan dinas'operasional output outcome kegiatan pemeliharaan rutin berkala input kecamatan belitang perlengkapan gedung kantor output outcomekecamatan belitang perlengkapannya output outcomeim pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan penyusunan laporan capaian input kecamatan belitang kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd output outcome kegiatan penyusunan laporan keuangan input kecamatan belitang semester output outcome kegiatan penyusunan pelaporan keuangan input kecamatan belitang akhirka target lokasi program kegiatan daerah daerah indikator pala sial aa ssi? output outcome kegiatan penyusunan senja dan rka input kecamatan belitang output outcome kegiatan penyusunan rencana strategis input kecamatan belitang renstra) output outcomefasilitasi pelayanan publik. pelayanan administrasi terpadu kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian input kecamatan belitang tapal batas wilayah administrasi antar daerah output outcome kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi input kecamatan belitang terpadu paten) output outcome kecamatan belitang hulu program pelayanan administrasi reformasi birokrasi meningkatnya capaian program tercapainya program perkantoran pelayanan publik. pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa surat menyurat input dana yang dibutuhkan kab. sekadau output tersedianya surat menyurat materai outcome terlaksananya pelayanan surat menyurat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, input dana yang dibutuhkan kab, sekadau sumber daya air dan listrik output terwujudnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik outcome tersedianya, sekadau perizinan kendaraan dinas operasional output tersedianya jasa paket komunikasilokasi program kegiatan daerah daerah apbd apbd prov apbn outcome terlaksananya kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kegiatan penyediaan jasa administrasi input dana yang dibutuhkan kab. sekadau keuangan output administrasi keuangan yang tertib dan teratur outcome terlaksananya administrasi cang keuangan yang tertib dan teratur kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor input dena yang dibutuhkan kab. sekadau output tersedianya jasa orang kebersihan kantor outcome terpeliharanya kebersihan kantor kegiatan penyediaan alat tulis kantor input dana yang dibutuhkan kab. sekadau output tersedianya atkdunia yang dibutuhkan kab. sekadau penggandaan output tersedianya barang cetakan dan pengganda. sekadau listrik penerangan bangunan kantor output tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor outcome tersedianya komponen listrik kegiatan penyediaan makanan dan input dana yang dibutuhkan kab. sekadau minuman output tersedianya makanan dan minuman outcome tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat rapat koordinasi dan input dana yang dibutuhkan kab. sekadau konsultasi luar daerah output terlaksananya koordinasi luar daerah outcome terlaksananya tugas tugas lingkungan kerjaa target lokasi program kegiatan daerah daerah tor apbd apbd prov apbn kegiatan rapat rapat koordinasi dan input dana yang dibutuhkan kab, sekadau konsultasi dalam daerah output terlaksananya koordinasi bulan dan konsultasi dalam daerah outcome terlaksananya konsultasi dalam daerah kegiatan penyedia jasa tenaga input dana yang dibutuhkan kab. sekadau pendukung administrasi teknis perkantoran output tersedianya jasa orang pendukung administrasi perkantorterlaksananyangadaan kendaraan input dana yang dibutuhkan kab. sekadau dinas operasional output tersedianya kendaraan dinas operasional outcome terpenuhinya kendaraan dinas operasional kegiatan pengadaan meilleur input dana yang dibutuhkan kab. sekadau output tersedianya meilleur outcome terpenuhinya meilleur kegiatan pemeliharaan rutinberkala rumah input dane yang dibutuhkan kab. sekadau dinas output terpelihiaranya rumah dinas outcome terpeliharanya rumah dinas kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung input dana yang dibutuhkan kab. sekadau kantor output terpeliharanya rutin gedung kantor outcome terpeliharanya gedung kantar kegiatan pemeliharaan rutinfutcome terpeliharanya kendaraan loop dinas kegiatan pemeliharaan rutin berkala input dana yang dibutuhkan kab. sekadau perlengkapan gedung kantoraauwowane program kegiatan daerah daerah aren said i wh sti iis, yo output terpeliharanya perlengkapan gedung kantor outcome terpeliharanyacapainya capaian efektivitas dan program peningkatan @lisensi birokrasi. disiplinstel outcome meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur program peningkatan pengembangan reformasi birokrasi meningkatnya capaian program tercapainya pelaporan sistem pelaporan capaian kinerja dan efektivitas dan capaian kinerja keuangan keuangan @efisiensi birokrasi. yang baik kegiatan penyusunan laporan capaian input dana yang dibutuhkan kab. sekadau kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd output tersusunnya laporan capaian kinerja skpd outcome tersedianya laki dokumen kecamatan kegiatan penyusunan laporan keuangan input dana yang dibutuhkan kab. sekadau semesiaran output tersedianya laporan bulan keuangan semester outcome tersedianya laporan dokumen keuangan semester kegiatan penyusunan pelaporan keuangan input dana yang dibutuhkan kab. sekadau akhir tahun output tersedianya laporan keuangan akhir tahun outcome tersedianya dokumen dokumen laporan keuangan akhir tahun kegiatan penyusunan senja dan rka input dana yang dibutuhkan kab. sekadau output tersedianya dokumen senja bulan dan rika outcome tersusunnya dokumen dokumen senja dan rkalayanan pelayanan publik. terpadu kecamatan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi input dana yang dibutuhkan kab. sekadau terpadu paten) musrenbang kabupaten hal dari urusan!bidang urusan pemerintahan daerah dan prioritas sasaran bokator pagu indikatif lokasi programikegiatan daerah daerah apbd apbd prov apbn output terselenggaranya kegiatan paten outcome ysasonssasao| mo25500000| 53a2207311. sekadau, juli musrenbang kabupaten rencana kerja pemerintah daerah kab. sekadau tahun bab penutup pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program program yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd) ini. pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi (bidang) maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), pada masyarakat sangat penting dalam satu satuan kerja perangkat daerah skpd) dengan tetap memperhatikan peran dan tanggung jawab serta tugas yang melekat pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupatenkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) setiap tingkatan. rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten sekadau tahun merupakan acuan bagi pemerintah daerah satuan kerja perangkat daerah) maupun masyarakat termasuk swasta, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya. bagi satuan kerja perangkat daerah skpd), rkd tahun merupakan acuan pembangunan yang memuat kerangka regulasi maupun kerangka anggaran.skpd) perlu membuat rencana kerja perangkat daerah senja skpd) tahun sebagai berikut bab rencana kerja pemerintah daerah kab. sekadau tahun uraian penggunaan apbd tahun yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah uraian rencana pengguna apbd tahun yang mendapatkan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas nasional atau daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan keuangannya. cc. uraian sebagaimana yang dimaksud butir atas, perlu juga menguraikan keuangan penggunaan anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat. pemerintah daerah dengan dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten sekadau, dengan mendapatkan masukan dari senja skpd sebagaimana yang dimaksud diatas, dan merumuskan matriks rencana program dan kegiatan menjadi dokumen rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten sekadau tahun dalam membuat senja skpd, satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemkab sekadau melalui penjaringan aspirasi masyarakat dan swasta dalam forum forum konsultasi, denganuntuk menjaga efektifitas pelaksanaan program setiap satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemkab sekadaukadau sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku bab vi rencana kerja pemerintah daerah kab. sekadaukabupaten sekadau, apbd provinsi dan apbn yang diperlukan untuk melaksanakannya. rkd kabupaten sekadau tahun berlaku sejak januari sampai dengan desember langkah langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal pelaksanaan. selanjutnya bupati sekadau dan penyelenggara pemerintah daerah akan memaksakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam rkd kabupaten sekadau tahun dalam kualitas ini, maka dprd kabupaten sekadau bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program program tersebut akan direalisasikan secara optimal dan mencari sasaran karena keberhasilan pelaksanaan rkd kabupaten sekadau tahun sangat tergantung pada sikap, mental, dekat, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten sekadau. bab hal dari urusan bidang urusan pagu indikatif pemerintahan daerah dan prioritas sasaran han paoumowane w w output tersedianya kegiatan peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan outcome terselenggaranya kegiatan peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan noni perijinan kecamatan manga tamanefektivitas dan administrasi perkantoran efisiensi birokrasi. kegiatan penyediaan jasa surat menyurat input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau output tersedianya kegiatan surat bulan menyurat outcome peningkatan sumber daya bulan aparatur kegiatan penyediaan jasa komunikasi, input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau sumber daya air dan listrik output tersedianya kegiatan bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik outcome tersedianyaupaten sekadau perizinan kendaraan dinas operasional output tersedianya kegiatan bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional outcome tercapainya kegiatan bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional kegiatan penyediaan jasa administrasi input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau keuangan output tersedianya penyediaan bulan jasa administrasi keuangan outcome tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadauikegiatan wap apbd prov w p s output tersedianya kegiatan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor outcome terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor kegiatan penyediaan alat tulis kantor input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau output tersedianya alat tulis bulan kantor untuk pendukung kegiatan perkantoran outcome tersedianya alat tulis kantor untuk pendukung kegiatan perkantoran kegiatan penyediaan barang cetakan dan input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau penggandaan output tersedianya penyediaan bulan barang cetakan dan penggandaan outcome tersediaupaten sekadau listrik penerangan bangunan kantor output tersedianya penyediaan bulan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor outcome tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kegiatan penyediaan bahan bacaan dan input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau peraturan perundang undangan dnatpaa tersedianya bahan bacaan bulan dan peraturan perundang undangan outcome tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kegiatan penyediaan makanan dan input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau minuman output tersedianya makanan dan bulan minuman outcome tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan kec. nanga tarian kegiatan rapat rapat koordinasi dan input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau konsultasi luar daerah output tersedianya biaya kegiatan bulan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luarsindikat target lokasi program kegiatan daerah daerah kab apbd prov apbn aksi k33 it outcome tersedianya biaya kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kegiatan rapat rapat koordinasi dan input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau konsultasi dalam daerah output tersedianya biaya bulan akomodasi kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah outcome tersedianya biaya akomodasi kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah kegiatan penyedia jasa tenaga input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau pendukung administrasi teknis perkantoran output tersedianya penyedia bulan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran outcome tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran kegiatan penyediaan jasa pengamanan input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau kantor output tersedianya penyediaan bulan jasa pengamanan kantor outcome tersedianya jasa pengamanan kantor program peningkatan sarana dan reformasi birokrasi meningkatnya capaian program tercapainya programmbangunan gedung kantor input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau output tersedianya biaya kegiatan tahun pembangunan gedung kantor outcome terlaksananya pembangunan gedung kantor kegiatan pengadaan kendaraan input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau dinas operasional output tersedianya pengadaan tahun kendaraan dinas operasional outcome tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasionalri, has lt kegiatan pengadaan perlengkaplengkapan gedung kantor outcome tersedianya perlengkapan gedung kantor kegiatan pengadaan peralatalatan gedung kantor outcome tersedianya peralatan gedung kantor kegiatan pengadaan meilleur input terlaksananya kegiatan kabupaten berada pengadaan meilleur output tersedianya pengadaan tahun mebelaur outcome tersedianya pengadaan meilleur kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau dinas output tersedianya pemeliharaan tahun rutin berkala rumah dinas outcome tersedianya pemeliharaan rutin berkala rumah dinas kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau kantor output tersedianya kegiatan tahun pemeliharaan rutin berkala gedung kantor outcome tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor kegiatan pemeliharaan rutin berkala input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau kendaraan dinas operasional output tersedianya kegiatan tahun pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional outcome tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional peningkatan disiplin aparatur reformasi birokrasi meningkatnya capaian program terlaksananya efektivitas dan peningkatan disiplin efisiensi birokrasi. aparatur kegiatan pengadaan pakaian khusus input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau hari hari tertentubib ica ton target lokasi program kegiatan daerah daerah apbd apbd prov apbn tlh lsn soal output tersedianya kegiatan tahun pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu outcome tersedianya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu program peningkatan pengembangan reformasi birokrasi meningkatnya capaian program tercapainya program sistem pelaporan capaian kinerja dan efektivitas dan peningkatan keuangan #efisiensi birokrasi. pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan penyusunan laporan capaian input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd output tersedianya kegiatan tahun penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd outcome tersedianyainput dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau semester output tersedianya kegiatan tahun penyusunan laporan keuangan semester outcome tersedianya kegiatan penyusunan laporan keuangan semester kegiatan penyusunan pelaporan keuangan input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau akhir tahun output tersedianya kegiatan tahun penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun outcome tersedianya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun kegiatan penyusunan senja dan rka input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau output tersedianya kegiatan tahun penyusunan senja dan rka outcome tersedianya kegiatan penyusunan senja dan rka kegiatan penyusunan standar operasional input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau skpd output tersedianya kegiatan tahun penyusunan standar operasional skpda0. isl outcome tersedianya kegiatan penyusunan standar operasional skpd#efektivitas dan penataan daerah efisiensi birokrasi. otonomi baru kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian input dana yang dibutuhkan kabupaten sekadau tapal batas wilayah administrasi antar daerah output tersedianya kegiatan tahun fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah outcome tersedianyadana yang dibutuhkan kabupaten sekadau terpadu paten) output tersedianya kegiatan tahun fasilitasi pelayanan administrasi terpadu paten) outcome tersedianya kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi terpadu paten) kecamatan nanga mahap program pelayanan administrasi reformasi birokrasi meningkatnya capaian program t00 perkantoran efektivitas dan #efisiensi birokrasi. kegiatan penyediaan jasa surat menyurat input jumlah dana yang kab. sekadau dibutuhkan output tersedianya jasa surat menyurat outcome terwujudnya pelayanan materai ibr surat menyurat dan paket pengiriman selama setahun kegiatan penyediaan jasa komunikasi, input jumlah dana yang kab. sekadau sumber daya air dan listrik dibutuhkan output terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,daerah indikator target lokasi programikegiatan daerah apbd apbd prov em too s a8 outcome tersedianya jasa tersedianya jasa komunikasi, sumber daya komunikasi, air dan listrik sumber daya air dan listrik selama bulan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan input jumlah dana yang kab. sekadau perizinan kendaraan dinas operasional dibutuhkan output terpenuhinya jasa unit roda dua, pemeliharaan dan perizinan unit roda tiga, kendaraan unit roda empat dinas operasional outcome tersedianya jasa pemeliharaan pemeliharaan dan perizinan dan perizinan kendaraan kendaraan dinas operasional dinas operasional selama bulan kegiatan penyediaan jasa administrasi input jumlah dana yang kab, sekadau keuangan dibutuhkan output terselenggaranya kegiatan orang penyediaan jasa administrasi keuangan outcome terciptanya administrasi keuangan yang tertib dan teratur kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor input jumlah dana yang kab. sekadau dibutuhkan output pemeliharaan kebersihan orang kantor secara menyeluruh outcome terpeliharanya kebersihan kantor setiap harilat tulis tersedianya alat kantor tulis kantor selama bulanjumlah dana yang kab. sekadau penggandaan dibutuhkan tersedianya barang tersedianya cetakan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan secara buljumlah dana yang kab. sekadau listrik penerangan bangunan kantor dibutuhkan musrenbang kabupaten
standardisasi harga barang dan jasa untuk penanganan corona virus disease (covid honorarium petugas lapangan rp) petugas org hr penunjang operasional petugas org hr penyemprot insentif tenaga org pemakaman jenazah jenazah honorarium pengelola keuangan rp) bendahara org bln saman pembantu org bln bendahara pengeluaran neimatwr jordan| gasooooo| pembantu org bln bol men pengurus barang org bln untuk pengguna pengurus barang pengguna pada bpbd, dinas kesehatan, rp) dinas sosial, rsud sleman, dan rsud pengurus barang org bln untuk pengguna pengurus barang pengguna pada kecamatan dan dinas perindustrian dan pengurus barang org bln pee min bot men pembantu org bln semata honorarium tenaga kesehatan medis dan tenaga relawan rp) evakuasi org odp pdp kasus korban meninggal pemasaran org korban kasus meninggal pengantaran org korban kasus meninggal sampai dengan pemakaman pendamping org akan (ian rp) korban mama panas meter |ome too000gn| pak tom is000m| derrumun (omar gs0000| pusara forme too00000| tenaga org hr kesehatan medis tajpanawe toooooog| rohaniwan (omim toooooog| makan minum rp) makan minum org makan minum org petugas kali lapangan pemberian org hr makanan makan minum org petugas kali lapangan, tenaga kesehatan medis, dan relawan yang diisolasi upah jahit alat pelindung diri org apd) buah masker org buah bupati sleman, ttd cap sri purnomo neh ii. bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa untuk penanganan corona virus disease (covid honorarium daftar penerimaan atau bukti transfer, surat tugas, surat pernyataan tanggungjawab dari pimpinan skpd blue ketua regu penanggungjawab shelter. makan minum bukti pembelian, surat tugas dan jadwal piket: surat pernyataan tanggungjawab dari pimpinan skpd blue ketua regu penanggungjawab shelter. boo upah jahit daftar penerimaan atau bukti transfer, surat tugas, daftar penerimaan hasil jahit. bupati sleman, ttd cap sri purnomo anne un) neh
lampiran peraturan bupati sleman nomor tahun tentang izin usaha mikro dan kecil bentuk dan isi naskah ium gram sinema pemerintah kabupaten sleman kecamatan sleman jalan magelang km. temulawak, raharjo, sleman, yogyakarta, telepon facsimile nislewan | i website: e mail: surat izin usaha mikro dan kecil nomor: naniperaturan bupati sleman nomor tahun tentang perizinan usaha mikro dan kecil, serta hasil pendataan, kelengkapan, dan kebenaran berkas permohonan, kami memberikan izin kepada: nama kakananaanaaan nana alamat pemohon pekan aan nama usaha pekan aan jenis usaha pekan aan alamat usaha pekan aan nomor telepon pemohon? mo. mma bentuk usaha pekan aan cabang usaha jumlah pekan aan alamat cabang usaha . dan seterusnya (jika ada) jumlah modal usaha total . joo untuk menyelenggarakan usaha mikro dan kecil, mencakup produksi pemasaran barang jasa ) . coret yang tidak perlu ditetapkan pada tanggal camat sleman, uku tanda tangan, cap stempel nama terang pangkat golongan nip ium ini berlaku sebagai izin usaha, yang berlaku hingga: . joo. izin usaha mikro dan kecil ini dinyatakan tidak berlaku dan wajib dikembalikan kecamatan sleman jika: jenis usaha berubah memilik kekayaan bersih juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan milyar lokasi usaha berubah penanggung jawab pemilik usaha berubah spl tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku bupati sleman, cap ttd) sri purnomo ana
lampiranstandar pelayanan minimal bidang kesehatan jenis pelayanan standar pelayanan minimal wajib bidang kesehatanyang bersifat peningkatan promosi dan pencegahan preventif. indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatanneonatal esensialpelayanan kesehatan sesuai standar: setiap warga negara usia (lima belas) tahun sampai (lima puluh sembilan) tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, can setiap warga negara indonesia usia (enam puluh) tahun atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjutwarga negara dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, setiap warga negara terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar, dan setiap warga negara dengan risiko terinfeksi human immunodeficiency virus hiv) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. pernyataan standar dan target standar pelayanan minimal bidang kesehatan jenis mutu penerima pernyataan tar layanan layanan layanan standar get dasar yo) pelayanan sesuai standar ibu hamil setiap ibu hamil kesehatan ibu pelayanan mendapatkan hamil antennata pelayanan antennata sesuai standar pelayanan sesuai standar ibu bersalin setiap ibu bersalin kesehatan ibu pelayanan mendapatkan bersalin persalinan pelayanan persalinan sesuai standar pelayanan sesuai standar bayi baru setiap bayi baru kesehatan pelayanan lahir lahir mendapatkan bayi baru neonatal pelayanan neonatal lahir esensial bayi esensial sesuai baru lahir standar pelayanan sesuai standar balita setiap balita kesehatan pelayanan mendapatkan balita kesehatan pelayanan balita kesehatan sesuai standar pelayanan sesuai standar anak pada setiap anak pada kesehatan pelayanan usia usia pendidikan pada usia kesehatan usia pendidikan dasar mendapatkan pendidikan pendidikan dasar pelayanan dasar dasar kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kaa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pimensimuta ata, kesinambungan pelayanan, keselamatan pengertian pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak kelas (satu) sampai dengan kelas (sembilan) sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia (tujuh) sampai (lima belas) tahun luar sekolah sesuai standar, meliputi: screening kesehatan, dan tindak lanjut hasil screening kesehatan standar pelayanan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar, meliputi: screening kesehatan:, dan penilaian ketajaman indera. tindaklanjut hasil screening kesehatan, meliputi: memberikan umpan balik hasil screening kesehatan, melakukan rujukan bila diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan. definisi operasional cakupan pelayanan kesehatan pada usia capaian kinerja pendidikan dasar sesuai standar wilayah pemerintah daerah kabupaten sleman dalam kurun waktu satu kabupaten sleman tahun rumus penghitungan kinerja persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar numerator jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatdenominator jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada wilayah kerja kabupaten sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama. target o(seratuspersen) mekanisme pelayanan penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (tujuh sampai dengan lima belas tahu: mana z7. tindak lanjut hasil screening kesehatan. monitoring dan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi evaluasi berbasis masyarakat eppbgm) laporan pendataan dan laporan screening sumber daya manusia tenaga kesehatan dokter dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, tenaga kesehatan masyarakat.website penjarkes diy frekuensi setiap tahun pengumpulan data periode analisis dan setiap tahun pelaporan penanggung jawab petugas penanggung jawab program uks usaha pengumpul data dan kesehatan sekolah) pelaporanlima puluh sembilan) tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. dimensi mari akses keselamatan kesinambungan pelayanan. pengertian pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi: edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana: dan screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. standar pelayanan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi: pelayanan edukasi pada usia produktif dilaksanakan di: fasilitas kesehatan, dan atau usaha kesehatan bersumber daya masyarakat ukm) screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular minimal dilakukan satu kali dalam setahun, meliputi: pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, anamnesis perilaku berisiko, pemeriksaan sadis (periksa payudara secara klinis) dan cek iva (inspeksi visual asam asetat) untuk wanita usia (tiga puluh sampai dengan lima puluh) tahun yang sudah menikah atau mempunyai riw berhubungan seksual berisiko. tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi: melakukan rujukan bila diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan. definisi operasional persentase orang usia (lima belas sampai capaian kinerja lima puluh sembilan) tahun yang mendapat pemerintah daerah pelayanan screening kesehatan sesuai standar kabupaten sleman wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun rumus penghitungan kinerja persentase orang usia (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar numerator jumlah orang usia (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun yang mendapat pelayanan screening kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun denominator jumlah orang usia (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun yang ada wilayah kabupaten sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama. 'g. target p(seratuspersen) mekanisme penetapan sasaran usia produktif (lima pelayanan belas sampai lima puluh sembilaedukasi pada usia produktif fasilitas pelayanan kesehatan dan atau ukm (upaya kesehatan bersumber daya masyarakat), pelayanan screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular, dan tindak lanjut hasil screening kesehatan. monitoring dan laporan fasilitas pelayanan kesehatan, evaluasi rapor kesehatan untuk peserta didik smp m ts, sma ma smk: laporan monitoring faktor risiko penyakit tidak menular (ptm) berbasis pos pembinaan terpadu posyandu), pelayanan terpadu penyakit tidak , dan sistem informasi penyakit tidak menular sistem) sumber daya tenaga kesehatan, meliputi: manusia dokter, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat. tenaga non kesehatan, meliputi: tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi, dan kader kesehatan. keliling, posyandu, posyandu dan pelayanan fasilitas kesehatan swasta frekuensi setiap bulan pengumpulan data periode analisis dan setiap bulan aada usia lanjut pernyataan standar setiap warga negara usia (enam puluh) tahun atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dimensi mutu akses keamanan keselamatan pengertian pelayanan kesehatan usia lanjut (enam puluh tahun) tahun keatas sesuai standar adalah: edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, dan screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular standar pelayanan standar pelayanan kesehatan usia lanjut, meliputi: edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, yang dilaksanakan di: fasilitas pelayanan kesehatan, dan atau usaha kesehatan bersumber daya masyarakat ukm). pelayanan screening faktor risiko pada usia lanjut, untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi: pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pengukuran tekanan darah,namnesis perilaku berisiko. tindak lanjut hasil screening kesehatan, meliputi: melakukan rujukan bila diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan. minimal dilakukan satu kali dalam setahun. definisi operasional cakupan warga negara usia (enam puluh) tahun capaian kinerja atau lebih yang mendapatkan screening kesehatan pemerintah daerah sesuai standar minimal (satu) kaliwarga negara indonesia wni) usia (enam puluh) tahun keatas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar numerator jumlah warga negara berusia (enam puluh) tahun atau lebih yang mendapat screening kesehatan sesuai standar minimal (satu) kali dalam kurun waktu satu tahun denominator jumlah semua warga negara berusia (enam puluh) tahun keatas yang ada wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama target ' (seratuspersen) mekanisme penetapan sasaran usia lanjut (enam puluh) pelayanan tahun atau lebih wilayah kabupaten sleman) wilayah kabupaten sleman yang ditetapkan oleh kepala daerah. pelayanan edukasi pada usia lanjut, pelayanan screening faktor risiko untuk penyakit menular dan tidak menular minimal satu kali dalam setahun, dan tindak lanjut hasil screening. evaluasi sumber daya dokter, manusia bidan, perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat. pos binaan terpadu lansia(koordinator lanjut usia (lansia) pusat kesehatan pengumpul data dan masyarakat pelaporapelayanan kesehatan hipertensi adalah penduduk usia (lima belas) tahun keatas, pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: pengukuran tekanan darah, dan edukasi. standar pelayanan pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar, meliputi: pengukuran tekanan darah minimal satu kali dalam sebulan fasilitas pelayanan kesehatan, tekanan darah sewaktu tds) lebih dari ditambahkan pelayanan terapi farmakologi, edukasi perubahan gaya hidup dan atau kepatuhan minum obat, dan rujukan bila diperlukan. definisi operasional persentase jumlah penderita hipertensi usia capaian kinerja (lima belas) tahun atas yang mendapatkan pemerintah daerah pelayanan kesehatan sesuai standar numerator jumlah penderita hipertensi usia (lima belas) tahunhipertensi usia tahun yang berada dalam wilayah kerja kabupaten sleman berdasarkan angka prevalensi dari data riset kesehatan dasar riskesdas) terbaru dalm kurun waktu satu tahu yang sama. target (seratuspersen) mekanisme penetapan sasaran penderita hipertensi pelayanandan pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar.pelaporan terpadu pusat kesehatan masyarakat (sp2tp) melalui sistem informasi puskesmas sip): dan sistem informasi p care jaminan kesehatan nasional jkn). sumber daya dokter, atau manusia bidan, atau perawat, tenaga kesehatan masyarakat. sumber data pusat kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta serta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan frekuensi setiap bulan pengumpulan data periode analisis dan setiap bulan pelaporan tenenderita diabetes melitusadalah penyandang diabetes melitus usia (lima belas) tahun, d, dan terapi farmakologi. standar pelayanan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, meliputi: pengukuran gula darah minimal satu kali sebulan fasilitas, dan melakukan rujukan bila diperlukan. definisi operasional persentase penyandang diabetes melitus usia capaian kinerja (lima belas) tahun atas yang mendapatkan pemerintah daerah pelayanan sesuai standar wilayah kerjanya kabupaten sleman dalam kurun waktu satu tahun rumusjumlah penderita diabetes melitus usia (lima belas) tahunpenderita diabetes melitus usia (lima belas) tahun yang beradayang sama 'g. target |100o (seratuspersen): dan pelayanan kesehatan diabetes mellitus. tenan:: serta sistem informasi p care jaminan kesehatan nasional jkn). sumber daya manusia dokter bidan perawat gizi, serta tenaga kesehatan masyarakat. sumber data pusat kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan swasta, badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan ikpetugas koordinator penyakit tidak menular pengumpul data dan pelaporan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa odg) berat dimensi mutu akses, efektivitas, efisiensi, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesinambungan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia pengertian pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat bagi psikotik akut dan skizofrenia, meliputi: pemeriksaan kesehatan jiwa, dan edukasi. standar pelayanan standar pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat, meliputi: pemeriksaan kesehatan jiwa, meliputi: pemeriksaan status mental, wawancara. edukasi kepatuhan minum obat, dan melakukan rujukan bila diperlukan. definisi operasional jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang capaian kinerja mendapatkan pelayanan sesuai standar pemerintah daerah wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun kabupaten sleman rumus penghitungan kinerja persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar mani numerator jumlah orang dengan gangguan jiwa berat wilayah kerja kabupaten sleman yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. denominator jumlah orang dengan gangguan jiwa berat berdasarkan proyeksi wilayah kerja kabupaten sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama. target (seratuspersen) mekanisme pelayanan penetapan sasaran penderita orang dengan gangguan jiwa beratpemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: pemeriksaan status mental, dan wawancara. edukasi kepatuhan minum, dan melakukan rujukan bila diperlukan. monitoring dan sistem informasi puskesmas sip) evaluasi form manual pelaporan kesehatan jiwa, laporan monitoring dan evaluasi puskesmas sumber daya manusia dokter, perawat terlatih jiwa, dan tenaga kesehatan terlatih lainnya. frekuensi setiap bulan pengumpulan data periode analisis dan setiap (tiga) bulan pelaporan penanggung jawab koordinator petugas kesehatan jiwa pengumpul data dan puskesmas. pelaporan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis tb)terduga tuberkulosis tbc) adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk lebih dari dua minggu disertai dengan gejala lainnya, dan pelayanan orang terduga tuberkulosis (tbc) sesuai standar bagi orang terduga tuberkulosis, meliputi: pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi tenan standar pelayanan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis tbc) meliputi: pemeriksaan klinis: pemeriksaan gejala, dan pemeriksaan tanda. pemeriksaan penunjang, meliputi: pemeriksaan dahak, dan atau pemeriksaan bakteriologi: dan atau pemeriksaan radiologis. edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, dan melakukan rujukan bila diperlukan. definisi operasional persentase jumlah orang terduga tuberkulosis capaian kinerja tbc) yang mendapatkan pelayanan tuberkulosis pemerintah daerah tbc) sesuai standar wilayah kerjanya dalam kabupaten sleman kurun waktu satu tahun persentase orang terduga tuberkulosis tbc) mendapatkan pelayanan tuberkulosis tbc) sesuai standar dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun denominator jumlah orang terduga tuberkulosis tbc)orang terduga tuberkulosis tbc) menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita tuberkulosis tbc) dan ditetapkan oleh kepala daerah, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, edukasi perilaku dan pencegahan penularan, dan melakukan rujukan bila diperlukan. evaluasi sumber daya manusia tenaga kesehatan, meliputi: dokter dokter spesialis penyakit dalam dokter spesialis paru, perawat,naga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, dan kader kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas kesehatan swasta frekuensi setiap (tiga) bulan pengumpulan data pelayanan sesuai standar warga setiap warga negara kesehatan pelayanan negara usia usia (lima belas) pada usia kesehatan usia (lima sampai (lima produktif produktif belas) puluh sembilan) sampai tahun (lima puluh mendapatkan sembilan) pelayanan tahun kesehatan sesuai standar pelayanan sesuai standar warga setiap warga negara kesehatan pelayanan negara usia usia (enam pada usia kesehatan usia (enam puluh) tahun lanjut lanjut puluh) atas mendapatkan tahun pelayanan atas kesehatan usia lanjut sesuai standar pelayanan sesuai standar penderita setiap penderita kesehatan pelayanan hipertensi hipertensi penderita kesehatan mendapatkan hipertensi hipertensi pelayanan kesehatan sesuai standar mendapatkan diabetes diabetes pelayanan melitus melitus kesehatan sesuai standar pelayanan sesuai standar orang setiap orang dengan kesehatan pelayanan dengan gangguan jiwa berat orang dengan kesehatanjiwa gangguan mendapatkan gangguan jiwa jiwa berat pelayanan berat kesehatan sesuai standar pelayanan sesuai standar orang setiap orang kesehatan pelayanan terduga terduga orang terduga kesehatan tuberkulosis tuberkulosis tuberkulosis tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar pelayanan sesuai standar orang setiap orang kesehatan pelayanan dengan berisiko terinfeksi orang dengan kesehatan risiko human risiko human terinfeksi immunodeficiency terinfeksi immune human virus mendapatkan human deficiency virus immune pelayanan human immune hiv) deficiency immunodeficiency deficiency virus (hiv) virus (hiv) sesuai virus (hiv) standar periode analisis dan setiap (tiga) bulan pelaporan penanggung jawab pemegang program tuberkulosis tb) pusat pengumpul data dan kesehatan masyarakat, dan pelaporan pemegang program tuberkulosis tb) rumah sakitpernyataan standarmendapatkanyaitu: ibu hamil, pasien tuberkulosis tbc), pasien infeksi menular seksual (ims), penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (lsl), waria transgender, pengguna narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain (napa) suntik (pensiun), dan warga binaan pemasyarakatan wbp standar pelayanan pelayanan kesehatan yang diberikan kepadameliputi: edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, screening dengan pemeriksaan tes cepat hiv minimal kali dalam setahun,dan melakukan rujukan bila diperlukan. definisi operasional persentase orang dengan risiko terinfeksi virus capaian kinerja yang melemahkan daya tahan tubuh manusia pemerintah daerah human immunodeficiency virus hiv) yang kabupaten sleman mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun rumus penghitungan kinerja persentase orang dengan risiko terinfeksi human immunodeficiency virus hiv) yang mendapatkan pelayanan deteksi dini human immunodeficiency virus hiv) sesuai standar numerator jumlah orang dengan risiko terinfeksi human immunodeficiency virus hiv) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam tenan denominator jumlah orang dengan risiko terinfeksi human immunodeficiency virus hiv) wilayah kerja kabupaten sleman pada kurun waktu satu tahun yang sama og. target ' ' '|100yo(seratuspersen) mekanisme pelayanan penetapan sasaran human immunodeficiency virus hiv) ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi human immunodeficiency virus hiv) (penderita tuberkulosis, ims, penjaja seks, lsl, transgender, wbp, pensiun, dan ibu hamil): edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, screening dengan pemeriksaan tes cepat hiv, dan melakukan rujukan bila diperlukan. monitoring dan register sistem informasi human evaluasi immunodeficiency virus acquired immunodeficiency syndrome sha) fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, atom, dan tenaga kesehatan masyarakat. sumber data fasilitas kesehatan, meliputi: pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan swasta aplikasi sha sistem informasi hiv aids dan ims) lembaga swadaya masyarakat pendukung program frekuensi setiap bulan pengumpulan data periode analisis dan setiap tahun pelaporan penanggung jawab petugas surveilans pusat kesehatan masyarakat pengumpul data dan pelaporan bupati sleman, ttd cap sri purnomo mani penjelasan indikator spm bidang kesehatan pelayanan kesehatan ibu hamil antennataibu hamil yang mendapatkan pelayanan antennata sesuai standar adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) akhir tahun berjalan, ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya akhir tahun berjalan dihitung pada tahun berikutnya, dan pelayanan antennata yang sesuai standar meliputi: standar kuantitas: dan standar kualitas. standar pelayanan standar kuantitas, meliputi: adalah kunjungan (empat) kali selama periode kehamilan, meliputi: yaitu pelayanan antennata memenuhi kriteria meliputi: pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas lila):djj)laksana penanganan kasus, dan temu wicara (konseling). definisi operasional cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai capaian kinerja standar wilayah kerjanya dalam kurun waktu pemerintah daerah satu tahun. kabupaten sleman rumus penghitungan kinerja adalah persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil numerator jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antennata sesuai standar wilayah kerja kabupaten sleman dalam kurun waktu satu tahun denominator jumlah sasaran ibu hamil wilayah kerja kabupaten sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama target ' ' (seratuspersen) mekanisme pelayanan penetapan sasaran ibu hamilantennata sesuai standar kuantitas, dan pelayanan antennata sesuai standardokter spesialis kebidanan, atau manusia bidan, atau perawat. sumber data kohort ibu hamil pemantauan wilayah setempat pws) frekuensi triwpengumpulan data dan pelaporan pelayanan kesehatan ibu bersalin persalinapersalinan sesuai standar, meliputi: persalinan normal, dan persalinan komplikasi. standar pelayanan persalinan normal mengacu pada acuan persalinan normal apn) sesuai standar, dilakukan fasilitas kesehatan, dan tenaga penolong minimal (dua) orang terdiri dari: dokter dan bidan, atau ii. (dua) orang bidan, atau iii. bidan dan perawat. persalinan dengan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu dan pedoman manual rujukan maternal dan perinatal, serta tenan ji dasar dan rujukan. definisi operasional cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai capaian kinerja standar wilayah kerjanya dalam kurun waktu pemerintah daerah satu tahun kabupaten sleman rumus penghitungan kinerja persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standarwilayah kabupaten sleman dalam kurun waktu satu tahun denominator jumlah sasaran ibu bersalin wilayah kabupaten slemanibu bersalipersalinan normal, pelayanan persalinan komplikasi, dan rujukan pertolongan persalinan jika diperlukanmanusia dokter dokter spesialis kebidanan dan kandungan, bidan, dan perawat pws) il pengumpul data dan pelaporanstandar adalah pelayanan yang diberikan pada tenan bayi usia (nol sampai dua puluh delapan) hari, meliputi: standar kuantitas, dan standar kualitas. standar pelayanan standar kuantitas adalah kunjungan minimal tiga kali selama periode neonatal dengan ketentuan: kunjungan neonatal jam, kunjungan neonatal hari, dan kunjungan neonatal hari. standar kualitas, meliputi: pelayanan neonatal esensial saat lahir jam), meliputi: pemotongan dan perawatan tali pusat, ii. inisiasi menyusu dini imd), iii. injeksi vitamin k1, iv. pemberian salep tetes mata antibiotik, dan, meliputi: konseling perawatan bayi baru lahir dan asi eksklusif, ii. memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan manajemen terpadu bayi muda mbm), iiiiv. imunisasi hepatitis injeksi untuk bayi usia jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan, penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. definisi operasional cakupan jumlah bayi baru lahir usia (nol capaian kinerja sampai dua puluh delapan) hari yang pemerintah daerah mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru kabupaten sleman lahir sesuai standar wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun rumus penghitungan kinerja persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar numerator jumlah bayi baru lahir usia (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun denominator jumlah sasaran bayi baru lahir wilayah kabupaten sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama target o(seratuspersen) meta tenan mekanisme pelayanan penetapan sasaran bayi baru lahirdan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kuantitas dan sumber daya dokter dokter spesialis anak, atau manusia bidan, atau perawat. pengumpul data dan pelaporan pelayanan kesehatan balita pelima puluh sembilan) bulan, pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi: pelayanan kesehatan balita sehat, dan pelayanan kesehatan balita sakit. standar pelayanan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, meliputi: pelayanan kesehatan balita sehat: usia (nol sampai sebelas) bulan penimbangan minimal (delapan) kali setahunpada usia (enam sampai sebelas) bulan (satu) kali tahun, dan pemberian imunisasi dasar lengkap. usia (dua belas sampai dua puluh tigadan pemberian imunisasi lanjutan. usia (dua puluh empat sampai lima puluh sembilanpemantauan perkembangan balita, vi. pemberian kapsul vitamin vii. pemberian imunisasi dasar lengkap, viii. pemberian imunisasi lanjutan, ix. pengukuran berat badan dan panjang tinggi badan minimal (dua) kali tahun, dan edukasi dan informasi. pelayanan kesehatan balita sakit: adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (tbs) definisi operasional cakupan balita yang mendapat pelayanan capaian kinerja kesehatan balita sehat sesuai standar wilayah pemerintah daerah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun kabupaten sleman rumus penghitungan kinerja persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar numerator jumlah balita usia (dua belas sampai dua puluh tiga) bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar jumlah balita usia (dua puluh empat sampai tiga puluh lima) bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar jumlah balita usia (tiga puluh enam sampai lima puluh sembilan) bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun denominator jumlah balita usia (dua belas sampai lima puluh sembilan) bulan wilayah kerja kabupaten sleman dalam kurun waktu satu tahun yang sama catatan: balita yang belum mencapai usia satu tahun akhir tahun berjalan tidak dihitung sebagai cakupan. perhitungan balita usia (nol sampai sebelas) bulan dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia (satu) tahun (dua belas) bulan), balita yang belum mencapai usia (dua puluh empat) bulan akhir tahun berjalan tidak dihitung sebagai cakupan balita usia (dua puluh empat sampai tiga puluh lima) bulan. perhitungan dilakukan setelah balita berulang tahun yang kedua (balita genap berusia (dua) tahun (dua puluh empat) bulan): balita yang belum mencapai usia bulan akhir tahun berjalan tidak dihitung sebagai cakupan balita usia (tiga puluh enam sampai lima puluh sembilan bulan. perhitungan dilakukan setelah balita berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia (tiga) tahun (tiga puluh enam) bulan) target (seratuspersen) mekanisme pelayanan penetapan sasaran balitakesehatan balita sehat, dan pelayanan kesehatan balita sakit. evaluasi gizi berbasis masyarakat) sumber daya manusia tenaga kesehatan, meliputi: dokter, bidan, perawat, dan gizi. tenaga non kesehatan, meliputi: guru paud, dan kader kesehatan. balita frekuensi setiap bulan pengumpulan data periode analisis dan setiap semester pelaporan penanggung jawab nutrisionis puskesmas pengumpul data dan bidan pemegang program kesehatan anak pelaporan puskesmas
peraturan bupati rokan hilir nomor #tahun tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan nagan pemerintmberian kesejahteraan kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten rokan hilir telah diatur dengan beberapa keputusan bupati, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan yang optimal dan proporsionalbab ketentuan umum dalam peraturan bupati rokan hilir ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten rokan hilir, pemerintah daerah adalah kabupaten rokan hilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, bupati adalah kepala daerah kabupaten rokan hilir, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten rokan hilir, perangkat daerah adalah sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas, badan, rsud, inspektorat, kantor, kecamatan, satuan polisi pamong praja dan sekretariat kopilir,rokan hilir untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten rokan hilir,kabupaten rokan hilir, umum eselon adalah tingkat jabatan strukturilir, nilai kinerja adalah tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap pegawai negeri sipil pns) dan calon pegawai negeri sipil cons)ikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja, hari kinerja adalah kurun,erja, pejabat penanggungjawab adalah kepala satuan pengguna anggaran. bab tujuan tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut: meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil pns dan calon pegawai negeri sipil cons),: meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil pns) dan calon pegawai negeri sipil cons). bab iii ruang ungkap dan besaran tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan golongan, 7b. prestasi kerja: kelangkaan profesi: tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai negeri sipil pns) dan calon pegawai negeri sipil cons). pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam butir diberikan kepada pns dan cons lingkungan pemerintah kabupaten rokan hilir yang bestambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam butir diberikan kepada pns yang menduduki jabatan struktural yang diangkat untuk struktural berdasarkan sot pemerintah daerah yang besarnypemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dalam (l) butir diberikan kepada pns cons dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah kabupaten rokan hilir yanghadap calon pegawai negeri sipil cons) diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan pns. pegawai negeri sipil pns): tambahan penghasilan tidak diberikan kepada: cons yang dikenakan hukuman disiplin, pns yang telah terbit surat keputusan pemberhentian pembayaran spp) gaji. bab alokasi anggaran dan pemberian tambahan penghasilan belanja tambahan penghasilan dianggarkan pada apbd tahun anggaranari tingkat kehadiran kehadiran sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ketepatan waktu tiba tempat tugas kantor, ketepatan waktu pulang dari tempat tugas kantor, dan tt. keberadaan tempat tugas kantor selama jam kerja. bab cara pembayaran, penerima tambahan penghasilan bagian pertama pembayaran tambahan penghasilan tambahan penghasilan, pejabat penanggung, pembayaran tambahan penghasil, format penghitungan tambahan penghasilan, permintaan tambahan penghasilan dan pengenaan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini, untuk tertib administrasi pembayaran tambahan penghasilan, diharuskan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten rokan hilir mempersiapkan absensi pegawai negeri sipil yang merupakan bukti authentic sebagai dasar pembayaran, kehadiran pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas juga didasarkan kepada pelaksanaan apel pada setiap satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten rokan hilir, bagian kedua penerima tambahan penghasilan penerima tambahan penghasilan adalah pns yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis, pns pusat yang bekerja satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan: berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada pemerintah kabupaten rokan hilir berdasarkan keputusan bupati rokan hilir, tidak menerima honorarium atau penggantian jain yang sejenis dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pns pindahan dari provinsi kabupaten kota i pns pindahan sebagaimana dimaksud pada dapat menerima tambahan penghasilan, terhitung setelah 3, dan telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, pns yang dipekerjakan atau diperbantukan pemerintah dan pemerintah daerah lain dapat diberikan tambahan penghasilan, berdasarkan keputusan bupati rokan hilir. bab.prop3 rokan hilir, kab ska yp: nan diundangkan dalam berita daerah kabupaten rokan hilir norris. tahun tanggal sekretaris daerah kabupaten rokan hilir in. kurniawan, ap,golongan bagi pns cons lingkungan pemerintah kabupaten rokan hilir besar tambahan eee pembina utama iv e golongan pangkat ruan iv d pembina utama muda iv c pembina tk. (iv b man rean pembina iv a penata tk. (ni d penata ii1 c penata muda tk. (iii b penata muda ill a pengatur tk. il d maa pengatur ji c pengatur muda tk. (ii b pengatur muda ii a juru tk. (i d bea juru i c juru muda tk. (i b ben man juru muda i a tri rokan hilir, mena suyanto lah lampiranekretariat daerah kabupaten rokan hilir besar tambahan 'nomor pegawai negeri sipil penghasilan rp. keterangan pejabat eselon il a rp. sekretariat daerah pejabat eselon ii b rp. asisten pejabat eselon ii b rp. staf ahli bupati rokan hilir pejabat eselon iii a rp. kepala bagian pejabat eselon iv a rp. kepala sub bagian rokan hilir, nor tarno nan lampiran iii:atuan kerja pemerintah daerah kabupaten rokan hilir besar tambahan nomor pegawai negeri sipil penghasilan rp. keterangan kepala badan dan dinas rp. pejabat eselon iii a rp. pejabat eselon iii b rp. pejabat eselon iv b rp. nan bubaterokan hilir, lek suyantobeban kerja dan kelangkaan profesi bagi pns cons lingkungan dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah kabupaten rokan hilir besar tambahan nomor pegawai negeri sipil penghasilan rp. profesi dokter gigi rp. perawat anestesi rp. tenaga paramedis rp. tenaga proteksi radiasi rp. koe rokan hilir, nae suyanto pole1c010 |s|s|sis|s|s wing slejelejeleje lalu cela risislelsisis onair ssi sisi sia gejala felsjalelsiria ill ami oo. ilelelel olelelelelals 3aa sar lo1solo 219j9 sial sala isis|lansia mal ris sala clue dini du lai ine par alololoi ola ne @cigicicicle selselag persela ta) sisissisisis ("siris i isieisisisisisi sui3 siz s|z sis nis asi else sel sel par exit sel |sebelas (seelaal gadoaas (el elo einlelnjalna zis s|. ||s krisis iselselse|se|selaras lelehan olslalsl isi s|i38|s| le) ssi san) rre kel tes lslslsl a95 lisa axe disleksia saja 2l.| isis alalak rilis aan isisisis gol sisisisle|sis islelsisisi slelolsisisi (elo aaaa sel dilatata alabama bai #locals.l doank 2e|disisi el ji. alan jalal tri lola sisi sisi taj ana (nan saleh maja sop pe) sisi iblis ie: ala olx sla|s oo. se|lelah @:: gan ke) |e|s| gg min bei salai? up) sisi s|e|s a91 :i) gol.is ses kakek sai
casketentuan dalammbentuk peraturan bupati tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan lingkungan pemerintah kabupaten sampang) evaluasi terhadap laki dilaksanakan sebagai stimulasi bagi instansi dilingkungan pemerintahdaerah. inspektorat kabupaten sampang merupakan evaluation tingkat kabupaten, atuan kerja perangkat daerah skpd) antara lain: badan, dinas instansi, kantor, sekretariat dprd, sekretariat kopi, bagian, rumah sakit. obyek pemeriksaan tingkat kecamatan terdiri dari seluruh kecamatan kabupaten sampang, penerimameminimalisir adanya penyimpangan pelanggaran satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah daerah kabupaten sampang. ii. pokok pokok kebijakan pengawasan:inspektorat menyusun program pengawasan tahun antara lain penyusunan program kerja pengawasan tahunan ppt):temuan pengawasan, kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif?pemeriksaan sim hp). irangkat daerah skpd). iv. pelaporan bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaran pemerintahan daerah kabupaten kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.h.a.annan hasilalam peraturan ini, yang dimaksud dengan bupati adalah bupati sampang selaku kepala daerah kabupatenkabupaten sampang, pembinaan dan pengawasan lingkungan daerah kabupaten sampang adalah proses kegiatan audit dan evaluasi agar penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah kabupaten sampang berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuenetapan kebijakan pembinaan dan pengawasan lingkungan pemerintah daerah kabupaten sampang tahun bertujuan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawas pemerintahan lain. sebagai inspektorat kabupaten sampang melakukan pengawasan terhadap: peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten sampang, cc. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan urusan pemerintahan desa daerah kabupaten sampang, percepatan menuju good governance, clean government, pelayanan publik serta kegiatan penunjangatuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan,atuan kerj,kebijakan pembinaan dan pengawasan tahun pendahuluankdaerah pada pelaksanaan apbd tahun salinan tp. ga. pin bupati blitar propinsi jawa timur peraturan bupati blitar nomor tahun tentang pedoman umum dana desa (dana desa, bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf maka perlu adanya pedoman umum dana desa untuk tahumemutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman umum dana desa (dd) kabupaten blitar tahun dengan peraturan bupati ditetapkan pedoman umum, dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan prosedur dan tata cara pemungutan pajak sarang burung waletlaksanaan prosedur dans daerah adalah kas daerahtempat pemeliharaan adalah rumah, bangunan, guatauua alam atau luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan pengusahaan sarang burung walet. pembinaan dan pengawasan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya mencegah dampak negatif pengelolaan dantagihan pajakhasil pengambilan pemanenjual pasaran umum dengan volume sarang burung walet. hasil pemungutan pajak sarang burung walet disetor secara bruto kas daerah. instansi pemungut adalah instansi teknis yang membidangi peternakan kabupaten hulu sungai selatlokasi pemungutan pajak pajak daerah yang terutang dipungut wilayah kabupaten hulu sungai selatan. babsarang burung walet terutang terjadi pada saat sarang burung walet diambil dan atau diusahak. speed, skpd dan surat tanda setoran pajak karcisbulan dan ditagih melalui std.pajak dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten hulu sungai selatan atau melalui bank yang ditunjuk. bendahara penerimaan wajib menerbitkan ssd sebagai tanda bukti hasil penerimaan yang diserahkan kepada wajib pajak. dalam hal pembayaran pajak melalui bendahara penerimaan, wajib pajak menyetorkan uang langsung kepada bendahara penerimaan dengan disertai skpd, selanjutnya bendahara penerimaan menerbitkan ssd dan selanjutnya menyetorkan hasil penerimaan bank yang ditunjuk. dalam hal pembayaran pajak melalui bank yang ditunjuk, wajib pajak wajib menyerahkan tanda bukti pembayaran slip setoran dari bank kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya bendahara penerimaan menerbitkan ssd yang diserahkan kepada wajib pajakyangkecualidatata cara yang ditentukan,dan mengurangimaka pengembalian kelebihan pembayaran dilaku. jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan setelah lewatjvi ketentuan penutup hal hal yang belum diatur sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaanketetapan pajak daerah pemerintah kabupaten surat ketetapan paj daerah urut hulu sungai selatan (skpd) masa tahun nama alamat tanggal jatuh tempo mop vera mmpagak dalam omar jumlah ketetapan pajak jumlah sanksi bunga kenaikan pata dengan huruf perhatian harap penyetoran dilakukan pada bank bendahara penerimaan dppkad kab. hss apabila skpd ini tidak kurang dibayar lewat waktu paling lama hari setelah diterima (tgl jatuh tempo) dikenakan sanksi admin. berupa bunga sebesar perbulan kandangan, an. kepala dppkad kab. hss kepala bidang pendapatan itn potong disini urut tanda terima nama kandangan, alamat yang menerima,tagihan pajak daerah ang pemerintah kabupaten hulu sungai selatan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah jalan panglima batur telp. kandangan surat tagihan pajak daerah kandangan, nomor sifat: kepada, lampiran yth. sdr pemilik pimpinan perihal sesuai data pembukuan kami bahwa saudara belum melunasi pajak, dengan ketetapan sebagai berikut nomor skpd masa pajak tahun jatuh tempo ajak la. jumlah sisa pajak terbilang ( dengan hal tersebut agar segera diselesaikan pembayarannya pada bendahara penerimaan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten hulu sungai selatan. perlu kami ingatkan bahwa pembayaran setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar per bulan, sesuai peraturan daerah yang berlaku. apabila saudara telah menyelesaikan pembayaran harap segera melaporkan bukti pembayaran. demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. an. bupati hulu sungai selatan, kepala dppkad kab. hssetoran pajak daerah pemberi ntah kabupaten hulu sungai selatan surat setoran paj daerah (ssd) nomor bukti . bendahara penerimaan dppkad kab. hss telah menerima uang sebesar dengan huruf cc. dari nama ia. alamat sebagai pembayaran pajak restoran lte let let tete tanggal diterima uang pipa pnp ane pen pep pep pipa bendahara penerima, pembayar menyetor ken lembar untuk pembayar menyetor lembar untuk bendahara penerimaan lembar untuk bidang pendapataembar haa speed) pajak sarang burung walet pemtetenmntna masa pajak bulan. tahun . dppkad kab. hulu sungai selatan perhatian harap diisi dengan jelas dan benar sesuai dengan petunjuk pengisian. setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada skpd terkait paling lambat tanggal bulan berikutnya untuk masa pajak pelaporan. keterlambatan penyerahan speed pada skpd pemungut pajak daerah akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. identitas wajib pajak nama wajib pajak alamat nama usaha alamat usaha jj , ws. ben penghitungan dan jumlah pajak yang dilaporkan berdasarkan perhitungan wajib pajak jumlah rp) harga pasaran sarang burung walet volume sarang burung walet jumlah (1x2) pajak terutang tarif pajak p terbilang jj , ws. ben data dukung surat izin usaha rekomendasi perhitungan pajak lain lainandangan, . wajib pajak, nama jelas dan cap) diterima oleh dppkad kab. hss tanggal nama petugas tanda tangan speed bupati hulu sungai selatan, achmad fikri
kas non anggarbupati adalah bupati dharmasrayajabat pengelola keuangan daerah,bud, kas non anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran kas pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintgeluaran kas adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengeluaran kas pemerintah pusat daerah baik dengan cek, uang tunai maupun dengan pengeluaran sp2d, surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat sp2d adalahtabungan dan asuransi pensiun pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut aspemerupakaniuran wajib pegawai yang selanjutnya disingkat dengan iwp adalah iuran wajib yang dipotong otomatis secara sistem untuk bpjs dan aspen. tabungan perumahan yang selanjutnya disebut perum adalah sejumlah dana yang dipotong dari gaji pns daerah untuk tabungan perumahan. pajak penghasilan yang selanjutnya disebut adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh baik perorangan,perusahaan atau badan hukum lainnydan jasa dalam peredarannya dari produsen konsumen. wajib bayar adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang menyetorkan dan atau menerima pengembalian kas non anggaran yang merupakan kewajibannya dan atau hakyang meliputi penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak. surat setoran bukan pajak yang selanjutnya disebut ssp adalah surat setoran yang dilakukan pemda untuk menyetorkan iuran wajib pns daerah, tabungan perumahan dan iuran pemda bank persepsi. surat setoran pajak yang selanjutnya disebut ssp adalah maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas terhadap potongan aspen, bpjs kesehatan, perum, ph, ppn. tujuan ditetapkannya peraturan bupatiruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis iwp, perum, dan penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis dan ppn bab jenis kas non anggaran jenis kas non anggaran adalah meliputi: penerimaan kas non anggaran meliputi: potongan iwp, potongan perum, potongan ph, potongan ppn, penerimaan lainnya yang sejenis pengeluaran kas non anggaran adalah meliputi: penyetoran iwp, penyetoran perum, penyetoran ph, penyetoran ppn, penerimaan lainnya yang sejenis iwp sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angka meliputi: aspen dan bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angka meliputi: :dan bab iiijenis iwp, perum, dan dalam rangka penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis iwp, perum dan kuasa bud menerbitkan sp2d untuk pembayaran gaji dan tunjangan, sp2d sebagaimana dimaksud pada terdiri dari gaji, tunjangan yang disertai dengan potongan potongan, potongan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari potongan iwp, perum, dan ppn, potongan sebagaimana dimaksud pada disetorkan langsung menggunakan ssp dan ssp, bagian kedua penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis dan ppn penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis dan ppn meliputi: dan ppn untuk dan tu: dan ppn untuk ls: penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis dan ppn sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu, kuasa bud bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas sebagai berikut menguji perhitungan besaran nominal potongan dan ppn, menyetorkan dan ppn kepada kas negara menggunakan ssp melakukan pembukuan dan ketatausahaan atas penerimaan dan penyetoran dan ppn, membuat laporan kepada bud paling lambat tanggal bulan berikutnya, kuasa bud sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas sebagai berikut menerbitkan sp2d untuk pembayaran kepada pihak ketiga, sp2d sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari pembayaran kepada pihak ketiga dan potongan potongan, potongan sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari dan ppn, potongan dan ppn selanjutnya disetorkan kas negara menggunakan pajak ssp. babdan tidak mempengaruhi apbd dan pembiayaan pemerintah daerah. bab pelaporan kuasa bud menyampaikan laporan tentang penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pt. aspen persero) untuk potongan aspen sekretariat bapertarum pns untuk potongan perum bpjs kesehatan untuk potongan bpjs kesehatan kepala kantor pelayanan pajak untuk potongan dan pppep ala han hukum leliarni pbsi lebat are berita daerah kabupaten dharmasraya tahun nomor
ia peraturan bupati langkat nomor tahunkecamatan dan kelurahan dengan rahmat tuhan yang maha esa lu. bupati langkatterdapat perubahan judul pada bagian keempat, sehingga perlu direvisi, bahwa berdasarkan pertimbangan.: tambahan lembaran negaraberita daerah kabupaten langkat tahun nomor memutuskan tana menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan .ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi, |. tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan kabupaten langkat berita daerah tahun nomor diubah, sebagai berikut: ketentuan judul bagian keempat bab vii diubah, sehingga bagian keempat berbunyi sebagai berikut: bagian keempat seksi pembangunan dan kesejahteraan sosial sd: .padatanggal la sekretaris daerah kabupaten langkat, berita daerah paten langkat tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum in. )a602 y002 (ak tandalam rangka kesesuaian penyusunan rka dpa skpd lingkungan pemerintah kabupaten probolinggo tahun anggaramua umum apoteker dokter paruh wak dokter resident senior siapaapa umum tenaga kesehatan sia tenaga kesehatan sempit2 bansm o tak team tenaga akuntansi tenun) il. tenaga analis data serta penanggulangan kemiskinan b.d3 tenaga konsultan teknis kecamatan anti property tenaga pendamping kelompok masyarakat anti property program app) agopaman tema| agropolitan maman megapolitan bantuan polisi pamong praja parpol) s1 d4 d3 umum sta d1 d2 sd smp pegawai tidak tetap dengan pengangkatan bupati non strata ramartansumraman con s0r000 pasar dan juru parkir tenaga poskesdes oo) tenaga kebersihan blh) sekam kecamatan task) pegawai tidak tetap ptt) dengan surat kesepakatan bersama dan penetapan bupati ptt lingkup tk, sd, smp, cabangbinan onar ptt ada badan dinas bagian ptt pada kecamatan ketentuan kenaikan honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf as dk, dan sebesar rp. untuk mengakomodir kewajiban pembayaran jaminan kesehatan bagi pegawai tidak tetap ptt) dan direalisasikan pembayarannya mulai bulan juli sebagaimana dimaksud pada huruf apoteker) diberlakukan sejak januari s d juni sebesar minus rp. dan diberlakukan sejak januari s d juni sebesar minus rp. ketentuan lampiran angka romawi perjalanan dinas huruf angka satuan biaya bbm perjalanan dinas dalam negeri diubah dan harus dibaca sebagai berikut wilayah propinsi jawa timur tempat tujuan jarak biaya jarak biaya keterangan km) bbm km) bbm liter liter sidoarjo biaya bbm malang kam situbondo aci yang batu menggunaka jember fasilitas surabaya kendaraan dinas dihitung per bangkalan liter bbm sam bai jarak berdasarkan tempat berangkat kedai ' ) e sampai tuban empat yang tulungagung spa" (ida bojonegoro poo ts, tuan bbm berdasarkan ngawi ) e tempat trenggalek berangkat magetan sampai ponorogo tempat yang sumenep sia ten ket: bagi yang berdomisili probolinggo bagi yang berdomisili paksaan ketentuan penjelasan lampiran huruf diubah serta menambahkan angka dan harus dibaca sebagai berikut honorarium penanggungbarang skpd dan skpd, bendahara pengeluaran skpd dan skpd, bendahara penerimaan skpd, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pembantu ppk skpd skpd, pengurus barang, dan pembantu bendahara, penyimpan pembantu pengurus barang, staf kegiatan pembantu ppt dan pembuat daftar gaji, yang diberikan setiap bulan berdasar pagu belanja langsung, pagu kegiatan atau target pad yang dikelola dalam satu tahun sesuai dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd, dengan ketentuan sebagai berikut pada badan keuangan daerah selain sebagai perangkat daerah juga bertugas sebagai satuan kerja pengelolaan keuangan daerah skpd). untuk itu kepala badan selaku ppid, ppk sktidak langsung (non belanja pegawai). pembebanan honorarium dimaksud dibebankan pada belanja rutin operasional sekretariat badan keuangan daerah, dalam rangka pengelolaan keuangan perangkat daerah, ppk skpd dapat dibantu oleh staf yang bertugas sebagai staf pembantu ppk skpd, maksimal orang termasuk operator sima dan bendahara pembantu, kepala perangkat daerah mengangkat dan menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) dari pejabat eselon dilingkungan perangkat daerahnya dan staf kegiatan untuk masing masing dpa skpd: dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dpa, ppt dapat dibantu oleh staf administrasi kegiatan maksimal orang, bisa ditunjuk dari unsur pns maupun non pns, apabila seorang pns ditunjuk baik menjadi ppt maupun staf kegiatan lebih dari satu kegiatan maka yang bersangkutan mendapat honor dari salah satu kegiatan atau tersebar dibeberapa kegiatan (maksimal bulan kali, disesuaikan dengan anggaran kas yang bersangkutan) dan perhitungannya merupakan jumlah kumulatif total besaran kegiatan, jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelolaan keuangan dalam (satu) tahun paling banyak 6o (sepuluh persen) dari pagu perangkat daerah, pejabat ketatausahaan barang skpd dijabat oleh sekretaris pada perangkat daerah, kecuali lingkup bagian pada sekretariat daerah kabupaten probolinggo dijabat oleh pejabat eselon iv. ketentuan penjelasan lampiran huruf diubah dan harus dibaca sebagai berikut honorarium tim pengadaan barang jasa honorarium yang diberikan kepada pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pokja) pemilihan, pejabat pengadaan barang dan jasa, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan php), panitia pemeriksa hasil pekerjaan php), pejabat pemesan, serta tim sekretariat unit kerja pengadaan barang jasa ukpga), dengan ketentuan sebagai berikutadalah pegawai negeri sipil pns) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa, diangkat oleh pengguna kuasa pengguna barang jasa, dapat dijabat oleh pengguna kuasa pengguna barang jasa untuk melaksanakan pengadaan barang jasa, apabila pada perangkat daerah dimaksud tidak terdapat pns yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa, melaksanakan purchasing untuk nilai paling sedikit atas rp. (dua ratus juta rupiah). kelompok kerja pokja) pemilihan adalah pegawai negeri sipil pns) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa,pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi pejabat fungsional personel wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukmelaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukhp dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. honorarium bagi pejabat pembuat komitmen, pejabat kelompok kerja pokja) pemilihan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan php) panitia pemeriksa hasil pekerjaan php) diberikan orang paket (op) pengadaanitunjuk pimpinan instansi institusi luar pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan yang ditugaskan untuk melakukan pemesanan. pembentukan sekretariat ulp sekretariat lpse berdasarkan suratsekretariat lpse dan ketersediaan anggarandi probolinggo pada tanggal april pj. bupati probolinggo ttd tjahjo widodo, sh.m. hum diundangkan probolinggo pada tanggal aprilpejabat ketatausahaan keuangan biaya barang skpd satuan tahun rp.) nilai pagu belanja langsung s d sungmiliar nilai pagu belanja langsung atas rp. miliar s dang rp. miliar ketentuan kenaikan honorarium sebagaimana dimaksud pada angka barang) diberlakukan sejak januarian diubah dan harus dibaca sebagai berikut pejabat pengadaan pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya rp. juta s d rp. juta pengadaan jasa konsultansi sampai dengan rp. juta pengadaan purchasing ooh pejabat pembuat komitmen dihapus dihapuse5000,pengadaan diatas rp. miliar pejabat pengadaan ooh pengadaan rp. juta s d rp. juta pengadaan rp. juta s d rp. juta e.dihapus | pejabat pemesan pengadaan rp. juta s d rp. juta pengadaan rp. juta s d sen daojuta pengadaan atas rp. juta |. pejabat pemeriksa hasil pekerjaan php pengadaan rp. juta s d rp. juta pengadaan rp. juta s d rp. juta dihapus panitia pemeriksa hasil pekerjaan php)j . pengadaan atas rp. miliar kelompok kerja pemilihan pokja pemilihan) jasa konsultansi nilai pagu pengadaan atas rp. juta s d rp. juta p ketua soo0, p sekretaris p anggota nilai pagu pengadaan atas rp. juta s d rp. juta kemah p sekretaris p anggota nilai pagu pengadaan atas rp. juta s d rp. miliar p ketua e cbooo,. p sekretaris p anggota nilai pagu pengadaan atas rp. miliar s d rp. miliar ketua es0o0, p sekretaris es0. p anggota nilai pagu pengadaan atas rp. miliar s d rp. miliar ketua cbooo, eren op ||: anggota nilai pagu pengadaan atas sosmtarsjatetomtr p ketua p sekretaris p anggota top nilai pagu pengadaan atas stotomimwakossmia p ketua tas0000, p ssewetais anggota , | nilai pagu pengadaan atas mkogamimwatosomiar p ketua tes0o00 p sekretaris p anggota top nilai pagu pengadaan atas skosomimwatotsmia tema e aset p anggota top nilai pagu pengadaan atas sotamimvatotoomis p ketua sebelas p anggota nilai pagu pengadaan atas man ketua sekretaris p anggota top pekerjaan konstruksi nilai pagu pengadaan atas rp. juta s d rp. juta (apabila melalui mekanisme ketua top p aset p anggota t nilai pagu pengadaan atas mengnmusjakssooma p ketua p sekretaris p anggota top nilai pagu pengadaan atas skosoomasakn mar p ketua p ssewetais anggota nilai pagu pengadaan atas seoimtaryare2sama ema cbooo0r| same anggota nilai pagu pengadaan atas skppsmuarsyarpsmmae ema os0000,| sake s00000, | ama nilai pagu pengadaan atas mesmtarsfarptomitan ema 7s000r| sake , | ana , | nilai pagu pengadaan atas septomtarafarp2star ketua op taro0, sekretaris anggota nilai pagu pengadaan atas mipssmiarafa star kea op pers000, sekretaris anggota nilai pagu pengadaan atas "kpsomtarsatp15mae sekretaris anggota nilai pagu pengadaan atas storomuaryatptoomuae ema sake , | msg nilai pagu pengadaan atas esa ema sake , | ame p50000,| oas barang jabatannya nilai pagu pengadaan atas skozoomusyarosonyua sekretaris anggota nilai pagu pengadaan atas hosoojmasfakotmtar sekretaris as0000, | nilai pagu pengadaan atas skormtaryagsmtar tema e e00001| sake , | ana s00. nilai pagu pengadaan atas sko2smiarafarp9mean sake , | ana eo0. nilai pagu pengadaan atas seosmiarsfarptomtan ketua toooooo, sekretaris nilai pagu pengadaan atas weptomiurafarp2sitar kera sekretaris anggota nilai pagu pengadaan atas skogomtarwyare some ema s000001| pemetaan anggota nilai pagu pengadaan atas meosomtarsaressmmar ema i7e00001| sekretaris ana nilai pagu pengadaan atas etamiarafarpt0dominan tema voodoo, sake , | ama nilai pagu pengadaan atas amar kota sekretaris p anggota top je pejabat pemeriksa hasil pekerjaan pap pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya rp. juta s d rp. juta |er panitia pemeriksa hasi pemeran php) nilai pagu jasa konsultansi atas rp. juta s d rp. juta (apabila ema se00001| emas mega , | nilai pagu pengadaan atas mkogoojaware sanga ema aooooos sekretaris mega p250000, | nilai pagu pengadaan atas skosoojuasyatotmtar tema solo0, semretaas o a00. anggota nilai pagu pengadaan atas skammtarsjare2star ema s00000, secrets o as0. anggota nilai pagu pengadaan atas skogsmtarsfarp5star kemah asketis anggota nilai pagu pengadaan atas mkorsmtargjagotommar kemah voodoo,| sekretaris , | msg nilai pagu pengadaan atas skotomtaryare25gitar ema anno sekretaris o00000, | msg oo) map2mita jap similar rp. miliar s d rp. miliar ketua sekretaris anggota , | nilai pagu pengadaan atas saosomnarsjako tamil tema t502000,| sekretaris anggota , | nilai pagu pengadaan atas oo) santtmiamakntoomiar tema s00n000,| sekretaris t anggota nilai pagu pengadaan atas man ema sekretaris anggota , | 7r sekretariat unit layanan pengadaan poa. kepala ulp t000000, ob sekretaris ulp e koordinator pokja staf administrasi oe admin agency er sekretariat lpse |a. kepala lpse ob sekretaris lpse e administrator d verifikator, help desk, tradermenambahkan huruf angka diubah dan menambahkan huruf serta angka dan diubah dan harus dibaca sebagai berikut d|fonorasum lainnya ia. honorarium narasumber pengisi tenaga ii pengajar pelatih honorarium narasumber penguji tenaga ahli pelatih tingkat kabupaten) niyangassarman s00000. ii yang disetarakan romyngameaman bawah yang disetarakan fasilitator dak pertanian honorarium pegawai tidak tetap miki abs man oo. perawat tidak tetap dengan pengangkatan bupati dokter spesialis dokter gigi spesialis remas tuaanggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerahpelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran khususnya hal hal yang berada diluar kendali pemerintah daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih bagi pemerintah daerah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atasperubahan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, hanya terbatas pada belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi pada pemerintah daerah:atau keperluan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang tidak diperlukan sebelumnya. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada dengan program kegiatan, nomor rekening belanja, serta pagu anggaran dijabarkan lebih lanjut pada lampiran peraturan ini sebagai bagian tak terpisahkan. peraturan bupati ini dapat dijadikan dasar pelaksanaan realisasi anggaran kegiatan lanjutan mendahului penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran belanja tidak langsung sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan ini akan dianggarkan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sesuai ketentuan yang berlakuperaturan bupati barito kuala nomor tahun tentang standar operasional prosedur izin reklamesiensi dan efektivitas pelaksanaan bidang perizinan umum, dipandang perlu menetapkan standar operasional prosedur izin reklamesusunan tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas dinas peraturan bupati barito kuala nomor tahun tentang pendelegasian wewenang bidang perizinan umum kepada kepala dinas penanaman modal dan ptsp kabupaten barito kuala. memutuskan: menetapkan peraturan bupati barito kuala tentang standar operasional prosedur izin reklamearito kuala, bupati adalah bupati barito kuala, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten barito kuala adalah perangkat dadoman prosedur tetap standar operasional prosedur adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur dinas ptsp kabupaten barito kuala,, bab standar operating prosedur (sop) izin reklame setiap pembuatan izin yang akan diterbitkan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. penerbitan suatu izin dilaksanakan oleh seksi persyaratan dan penetapan bidang perizinan umum. permohonan disampaikan oleh pemohon melalui loket informasi (penerimaan berkas)beri resi penerimaan dan berkas tersebut disampaikan seksi pendataan bidang pengendalian untuk dicatat buku agenda izin masuk dan mendapatkan diberikan kartu dprd. berkas permohonan diserahkan seksi persyaratan dan penetapan untuk diverifikasi (di telaah), untuk menindaklanjuti permohonan. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan perintah kepada tim teknis untuk melakukan peninjauan lapangan. berdasarkan pencernaan berkas, seksi persyaratan dan penetapan memproses berkas pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kepala bidang perizinan umum seksi persyaratan dan penetapan memeriksa dan memakai surat izin yang akan diterbitkan kepala dinas menandatangani surat bangko izin yang akan diterbitkan. format standar operasional prosedur bidang perizinan umum sebagaimana terlampirngembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efeuatan bidang perizinan umum secara efesien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk pembuatan izin reklamethis pdf created simo word pdf register peraturan walikota banjar nomor tahun tentang pengelolaan belanja hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial. bahwa untuk tertib hukum dan administrasi dalam pengelolaan belanja hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf maka untuk pelaksanaannya perlu penetapan pengaturan pengelolaan belanja hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosialutuskan menetapkan peraturan walikota tentang pengelolaan belanja hibah, bantuan keuangankeuangan dan aset daerahorganisasi perangkat daerah yang terkait selanjutnya disingkat opd adalah opd lingkungan pemerintah kota banjarkeuangan dan aset daerah kota banjar. bendahara pengeluaran ppid adalah bendahara pengeluaran dinas keuangan dan aset daerah selakuhis pdf created simo word pdf unregistered versiotujuan pemberian hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial,keuangan kepada pemerintahan desa bertujuan untuk peningkatan kinerja pemerintahan desa serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. bantuan sosial kepada masyarakat bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. bab iii anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh dinas keuangan dan aset daerah dalam kelompok belanja tidak langsung yang dituangkan dalam dpa ppid atas usulan opd atau bagian. penyaluran hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui transfer langsung rekening atas nama pemohoerdayaan dan kesejahteraan keluarga, bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan bantuan sosial, dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang yang didukung bukti bukti penggunaan pengeluaran dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian. this pdf created simo word pdf unregistered version penanggungjawab pengelolaan belanja hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial adalah kepala dinas keuangan dan aset daerah kota banjar selaku ppid. kepala opd atau bagian bertanggungjawab atas usulan belanja hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial serta laporan pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial dari penerima hibah dan bantuan kepada pemerintah kota banjar melalui dinas keuangan dan aset daerah. bab tata cara pengajuan anggaran belanja hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial opd atau bagian mengajukan usulan rencana anggaran belanja hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial sesuai tugas dan fungsinya kepada tim anggaran pemerintah daerah tapi) melalui dinas keuangan dan aset daerahopd dinas keuangan dan aset daerah selaku skpd usulan hibah, bantuan keuangan pada opd dinas keuangan dan aset daerah selaku skpd. bab tata cara pengajuan hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial pemohon bantuan menyampaikan proposal permohonan hibah, bantuan keuangan atau bantuan sosial kepada walikota melalui bagian organisasi perangkat daerah opd) terkait. bagian organisasi perangkat daerah opd) terkait melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial yang diajukan oleh pemohon bantuan melakukan survey lapangan. bagian organisasi perangkat daerah opd) terkait membuat berita acara hasil verifikasi atas proposal permohonan dan hasil survey lapangan untuk penerima hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial. pemberian hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial kepada pemohon, harus diikuti dengan penandatanganan fakta integritas yang isinya menyebutkan bahwa pemberian hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. bab tata cara pengajuan spp, spm dan pencairan sp2d belanja hibah,bantuan keuangan dan bantuan sosial bagian kesatu tata cara pengajuan spp, spm dan pencairan sp2d belanja hibah opd atau bagian membuat surat permohonan yang ditujukan langsung kepada walikota dengan melampirkan rincian rencana penggunaan beserta dokumen kelengkapannya.hibah kepada pemerintah kota banjar: pemberian hibah ditetapkan dengan keputusanthis pdf created simo word pdf unregistered version sebagai pihak kesatu, dipakai oleh kepala dinas keuangan dan aset daerah dan kepala o, contoh format naskah perjanjian hibah sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini: pemanfaatan dana hibah sebagai lampiran pada surat perjanjian pemberian hibah: melalui opd atau bagian terkait dengan tembusan dead, sebagaimana tersebut pada lampiran iii peraturan ini: berita acara verifikasi dan hasil survey dari opd atau bagian atas proposal tersebut: bukti kas pengeluaran sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini: bukti tanda terima hibah sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini. fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah tersebut akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini. bendahara pengeluaran ppid mengajukan spp ls kepada ppk dead kemudian diterbitkan spm yang ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada dinas keuangan dan aset daerah kota banjar selaku skpddinas keuangan dan aset daerah untuk ditransfer langsung kepada rekening penerima hibah. bagian kedua tata cara pengajuan spp, spm dan pencairan sp2d bantuan keuangan dan bantuan sosial bagian atau organisasi perangkat daerah opd) membuat surat permohonan yang ditujukan langsung kepada walikota dengan melampirkan dokumen kelengkapannyangajukan permohonan bantuan keuangan atau bantuan sosial kepada pemerintah kota banjar, pemberian bantuan keuangan atau bantuan sosial ditetapkan dengan keputusan walikota banjar. contoh format keputusan walikota sebagaimana dimaksud huruf tersebut pada lampiran vi: berita acara verifikasi dan hasil survey dari opd atau bagian atas proposal tersebut. fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan keuangan atau bantuan sosial tersebut akan dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini. tanda terima akuntansi bermaterai cukup dari penerima bantuan keuangan atau bantuan sosial, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan atau bantuan sosial sebagaimana tersebut pada lampiran vii: dan bukti kas pengeluaran sebagaimana tersebut pada lampiran viii. bendahara pengeluaran ppid mengajukan spp ls kepada ppk dinas keuangan dan aset daerah kota banjar kemudian diterbitkan spm yang ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dinas keuangan dan aset daerah kota banjaruntuk ditransfer langsung rekening penerima bantuan keuangan atau penerima bantuan sosial. penerima hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial kepada pemerintah kota banjar melalui bagian atau organisasi perangkat daerah opd) terkait rangkap (dua), disampaikan dinas keuangan dan aset daerah selambat lambatnya (satu) bulan setelah kegiatan selesai. this pdf created simo word pdf unregistered version penerima hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial sebesar atau lebih dari rp1. (satu milyar rupiah) harus diaudit oleh kantor akuntan publik. bantuan keuangan dan bantuan sosialsosial tahap sebelumhibah ianooo woo!. tahun tentang pengelolaan belanja hibah. memutuskan menetapkan kesatu memberikan hibah kepada .iio. kedua daftar penerima hibah dan besarnya hibahperjanjian hibah antara pemerintah kota banjar dengan ( nomor nomor pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dua ribu sembilan yang bertanda tangan bawah ini dr. herman sutrisno, walikota kota banjar, berkedudukan jalan siliwangi km.kesatu. dana kaka berkedudukan jalan keren, dalam hal ini bertindak secara sah mewakili .untuk dan atas nama keke. kota banjar yang selanjutnya disebut maka perlu memberikan hibah kepada .sebesar rp. . bahwa pihak kedua sanggup menggunakan dana tersebut sesuai keputusan walikota banjar nomor .tanggal . jjjtujuan tujuan .ooo this pdf created simo word pdf unregistered version hak dan kewajiban pihak kesatu berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah. pihak kesatu berkewajiban untuk menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui omenerima hibah. pihak kedua berkewajiban untuk memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiranmelalui opd atau bagian terkait rangkap (dua), asli disampaiksebelumnya. ketentuan penutup hal hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum (perjanjian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian hibah ini. perjanjian hibah ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap (dua), dibubuhi materai cukup pada (dua), rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli masing masing sama bunyinya dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. tiap lembar yang merupakan bagian dari kesepakatan ini dipakai oleh kedua belah pihak pada sudut kanan bawah. pihak kedua pihak kesatu ketua nan. anna walikota banjar ttd ttd (dr. herman sutrisno, mm) this pdf created simo word pdf unregistered version lampiran perjanjian hibah nomor nomor tanggal peruntukan dana hibah besarnya hibah: rp. (onnnnnnnnnannnnnn anna nana peruntukan aman naa ena genangan pihak kedua pihak kesatu ketua .unnununananannnanann walikota banjar ttd ttd (dr. herman sutrisno, mm)hibah yang bertandatangan dibawah ini nama. jabatan :. j.o ala mat !.onn berkenaan hibah yang kami terima dari pemerintah kota banjar melalui opd atau bagian . ju. kota banjar untuk kegiatan sebesar prp. aaannnnnnnnnanannnnnnnnnaan (blkbanjar nomor. tanggal . melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah kota banjar melalui opd atau bagian ., rangkap (dua), asli disampaikan dead selambat lambatnya (satu) bulan setelah kegiatan selesai. banjar, mengetahui ka. dead yang menyatakan,hibahhibahkop opd yang bersangkutan tanda terima penerimaan hibah nomor isi disesuaikan dengan kebutuhan) mengetahui ka. opd atau bagian penerimabantuan keuangan bantuan sosialkeuangan bantuan sosial.:jalan siliwangi telp fax kota banjar this pdf created simo word pdf unregistered versiokesatu memberikan bantuan keuangan bantuan sosial kepada . je. kedua daftar penerima bantuan sosial dan besarnya bantuan sosialbantuan keuangan bantuan sosial yang bertandatangan dibawah ini nama. jabatan :. j.o ala mat !.onn berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari pemerintah kota banjar melalui kantor badan dinas bagian kecamatan . ju. www. kota banjar untuk kegiatan . hoenn sebesar .ieoiusanan (efek) dengan ini menyatakan kesanggupan mempertanggungjawabkan penggunaanbanjar melalui kantor badan dinas bagian kecamatan. jka.dbanjar, . mengetahui ka. opd yang menyatakan, walikota banjar, herman sutras this pdf created simo word pdf unregistered version lampiran vbantuan keuangan bantuan sosialbantuan keuangan bantuan sosial penerima bantuan keuangan bantuan sosialakta integritas saya yang bertanda tangan bawah ini, nama tempat tgl lahir agama alamat telepon dan pekerjaan selaku penerima bantuan hibah sosial keuangan dari pemerintah kota banjar, dengan ini menyatakan bahwa tidak akan melakukan praktek kkn: akan menggunakan menyalurkan bantuan tersebut diatas yang diterima sesuai peruntukannya dalam penggunaan penyaluran bantuan tersebut diatas akan mengacu padaketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. banjar, penerima bantu walikota banjarpemerintah mengalokasikan bantuan operasional sekolah bos) tahun anggaran bahwa untuk tertib administrasi serta akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah bos) perlu disusun. memperhatikan surat edaran bersama menteri dalam negeri republik indonesia dan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor dan nomor x1i seb tanggal desember tentang pedoman pengelolaan dana bos dalam apbd memutuskan menetapkan peraturan walikotajabat oleh kepala sekolah yang mempunyai tugas khusus untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang bantuan operasional sekolah bos)bab penganggaran bantuan operasional sekolah (bos) dana bantuan operasional sekolah bos) untuk sekolah milik pemerintah daerah sekolah negeri) dianggarkan pada dpa skpd dinas pendidikan, pemuda dan olahraga yang merupakan jenis belanja langsung. dana bantuan operasional sekolah bos) untuk sekolah swastab iii mekanisme pencairan bantuan operasional sekolah (bos) bagian kesatu mekanisme untuk sekolah negeri bendahara pengeluaran dinas pendidikan, pemuda dan olahraga mengajukan spp ls yang telah diverifikasi oleh pejabat ketatausahaan keuangan ppk) kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran sejumlah seluruh anggaran dana bantuan operasional sekolah bos) yang diperuntukan bagi semua sekolah pada setiap awal triwulan,, surat perintah membayar spm): khusus untuk triwulan berikutnya melampirkan laporan spj fungsional yang telah disyahkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dari realisasi penggunaan bantuan operasional sekolah bos) triwulan sebelumnya (tanpa bukti bukti pengeluaran),bud mentransfer dana bantuan operasional sekolah bos) pemuda dan olahraga kota banjar dengan menerbitkan sp2d yang ditujukan rekening atas nama dinas pendidikan pemuda dan olahraga bendahara pengeluaran,antuan operasional sekolah bos) yang diterima rekening atas nama bantuan operasional sekolah bos) bendahara pengeluaran pembantu bpp): bendahara pengeluaran pembantu bpp) segera mentransfer kembali seluruh dana bos yang diterima kepada masing masing rekening atas nama bantuan operasional sekolah bos) atau pembantu bendahara pengeluaran pembantu ppp) seluruh sekolah, dengan besaran masing masing sekolah sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan, kepala sekolah sebagai ppp bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan operasional sekolah bos) sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku, bilamana pada akhir tahun anggaran terdapatmaupun ppp per tanggal desember terdapat nihil, bagian kedua mekanisme untuk sekolah swasta jl) kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga menyampaikan surat permohonan pencairan dana bantuan operasional sekolah bos) kepada walikota melalui kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset duka) selaku bud dengan melampirkan surat permohonan pencairan dana bantuan operasional sekolah bos) dari masing masing kepala sekolah,keputusan walikota banjar tentang tim manajemen bantuan operasional sekolah bos) kota banjar tahun fotokopi nomor rekening bank naskah perjanjian hibah, pakta integritas, rencana penggunaan anggaran dari masing masing sekolah yang telah diverifikasi oleh tim verifikator dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, untuk pengajuan triwulan (dua) dan selanjutnya harus melampirkan laporan spj triwulan sebelumnya yang telah disyahkan oleh tim verifikator dinas pendidikan, pemuda dan olahraga. kwitansi bermaterai cukup masing masing rangkap (dua) kepala duka selaku bud mentransfer dana bantuan operasional sekolah bos) kepada masing masing rekening sekolah, melalui bendahara ppid dengan menerbitkan spp ls, spm dan sp2d sejumlah dana yang sesuai dengan surat permohonan dari masing masing sekolah dan surat keputusan walikota, kepala sekolah selaku penanggungjawab pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah bos) sekolah masing masing, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan operasional sekolah bos) tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, bab pelaporan, monitoring dan pengawasan bagian kesatu pelaporan (l) sekolah atau pembantu bendahara pengeluaran pembantu ppp) wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan operasional sekolah bos) kepada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga melalui bendahara pengeluaran pembantu bpp) paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum, yang selanjutnya untuk dijadikan bahan pencairan triwulan berikutnyaantuan operasional sekolah bos) berdasarkan jumlah murid sekolah dengan melampirkan data jumlah murid bagian kedua monitoring pelaksanaan (l) monitoring dilaksanakan oleh tim manajemen bantuan operasional sekolah bos) kota banjar.responden terdiri dari sekolah dan murid, dan atau orang tua murid. monitoring dapat juga melibatkan pengawaslakukan sesuai kebutuhan. bagian ketiga pengawasan jl)pengawasan melekat dilaksanakan oleh kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga. pengawasan fungsional internal dilaksanakan oleh inspektorat kota banjar. pengawasan masyarakat dimaksudkan dalam rangka transparansi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah bos), program ini dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit unit pengaduan masyarakat yang terdapat sekolah, lembaga tersebut melaksanakan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program bantuan operasional sekolah bos) sekolah, namun tidak melakukan audit, dan apabila terdapat indikasi penyimpanan dalam pengelolaannya agar dilaporkan kepada instansi pengawas atau lembaga berwenang lainnyswansetjawan,s.h.m. yapatan pengelolaan keuangan dan asetmenyesuaikanjalan siliwangi km. telp. fax. kota banjandapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota banjar yang selanjutnya disebut duka kota banjar. kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota banjar yang selanjutnya disebut kepala duka kota banjar. bendahara umum daerah adalah kepala duka yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah selanjutnya disebutpengelola keuangan daerah adalah kepala duka yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat pengelola keuangan duka selanjutnya disebut ppid. kuas.duka selaku ppid: dan kepala duka selaku pejabat pengguna anggaran barang daerah. bagian kedua sekretaris daerah jl) sekda adalah koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah.. dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam,danuka (l) duka adalah unsur staf pemerintah kota banjar. duka dipimpin oleh seorang kepala duka yang berada dibawah dan bertanggung . kepala duka. kepala duka:, pelaporan keuangan dan asetaset milik daerah. kepala duka ppid sebagaimana dimaksud pada dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi memimpin dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dalam perumusan perencanaan dan kebijakan dalam mengambil keputusan dibidang pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang aset dan bidang anggaran, menyusun rancangan apbd dan perubahan apbd, menyusun laporan keuangan daerah dan mengelola kas daerah, melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya: menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd, mengesahkan dpa opd dpp opd: il, menetapkan spd, p . menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintahan daerah,uka selaku bud menunjuk pejabat lingkungan duka selaku kuasa bud. kepala dukapeka, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dpa) duka, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau beban anggaran belanja duka, melaksanakan anggaran dukuka, mengawasi pelaksanaan anggaran duka, dan j . melaksanakan tugas tugas lain yang dilimpahkan walikota. kepala dukasekretaris selaku kuasa pengguna anggaran dan aset daerah, pejabat lain lingkungan duka selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt). pelimpahan sebagian kewenangan tersebut pada ditetapkan walikota atas usulan kepala duka. (j0) kepala duka selaku pejabat pengelola keuangan daerah menghimpun usulan bendahara pengeluaran penerimaan dari seluruh opd untuk diusulkan menjadi keputusan walikota. bagian keempat kuasa bud (l) kuasa bud sebagaimana dimaksud pada ditetapkan walikota. kuasa bud sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyiapkan surat penyediaan dana spd), memberi jawab kepada walikota melalui kepala duka. bagian kelima pejabat pelaksana teknis kegiatan (l) pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) ditetapkan oleh kepala duk jawab kepada kepala duka. bab iii susunan organisasi jl) dan pelaporan, membawahi seksi akuntansi: dan seksi pelaporan. bidang aset daerah, membawahi seksi inventarisasi dan mutasi:tata kerjauka.dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretaris mempunyai fungsi mengelola kesekretariatan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola keuangan duka, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan sebagian fungsi sebagai kuasa pejabat pengguna anggaran dan pengguna aset duka, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dukauka, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dukuka, mengelola aset daerah yang menjadi tanggungjawab duka, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan duka, dan mengawasi pelaksanaan anggaran dukadan dan pemeliharaan barang inventarisgelola surat menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat, mengelola rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan dan pemeliharaan barang inventaris, melaksanakan layanan teknis administrasi, bidang umum dan kepegawaian, melayani teknis organisasi dan tatalaksana, memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan: menyusu, mengelola administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian: dan menyusulainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaiantanggaan yang lainnya, mencatat, membukukan dan mengurus seluruh aset dan benda berharga dinas:(d0atausahakan keuangan duka, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan melaksanakan fungsi sebagai pejabat ketatausahaan keuangan duk, melakukan verifikasi spp: melaksanakan akuntansi duka: dan menyiapkan laporan keuangan duka. (d. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian program dan evaluasi menyelenggarakan fungsi merencanakan kegiatan, menyusun program dan rencana kegiatan, cc. menyusun anggaran, menyusun laporan dukamelaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya, dan menyusun laporrenstra,(dl) bidang pendapatan dipimpin oleh kepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala duka.. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pendaptaan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian pendapatan daerah, merencanakan dan evaluasi sumber pendapatan daerah, melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, menyusun kebijakan pelaksanaan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, mengolah data dan informasi pajak daerah, pelayanan dan penagihan pajak daerah, mengawasi dan menyelesaikan sengketa pajak daerah: dan melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, bidang pendapatan sebagaimana dimaksud pada dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi perencanaan pengelolaan pendapatan, perencanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendapatan, cc. pengembangan kinerja pendapatan: dan pelaporan kinerja pengelolaan pendapatan, sarana dan prasarana kepada kepala dinas. dalam melaksanakan tugasnya bidang pendapatan dibantu olehseksi pendataan dan penilaian dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. seksi pendataan dan penilaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pendataan dan penilaidataan dan penilataan dan penilaian, melaksanakan penggalian obyek pajak daerah baru dan penertiban nomor pokok wajib pajak daerah ppd): melaksanakan proses penertiban speed dan kartu data, melaksanakan pendaftaran, pelayanan dan informasi urusan pajak daerah, merencanakan pengelolaan pendapatan daerah, melakukan urusan pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi pajak daerah, melakukan urusan perekaman, pengolahan data, analisis dan penyajian informasi pajak daerah, dan j . menyusun laporan kegiatan bidang tugasnya. seksi pendapatan dan penilaiyang berkaitan dengan pendataan dan penilaian, menyusun, mengendalikan, menginventarisasi kegiatan seksi, menyusun bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan jenis yang berkaitan pendataan dan penilaian, merencanakan penggalian objek pajak baru, perencanaan pendataan, pelayanan dan informasi urusan pajak daerah, perencanaan perekaman, pengolah data, analisis dan penyajian informasi pajak daerah, dan pelaporan kinerja pengelolaan pendataan dan penilaian. seksi penetapan dan keberatan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. seksi penetapan dan keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penetapan dan keberatan pajak daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penetapan dan keberetapan dan keberadan keberatan, melaksanakan penghitungan, penetapan dan membuat daftar ketetapan pajak daerah: melakukan urusan penetapan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melaksanakdaerah, dan menyusun laporan kegiatan bidang tugasnya. seksi penetapan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi mengolah data dan informasi permasalah yang berkaitan dengan penetapan dan keberatan: perencanaan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan seksi, cc. pengembangan dan bimbingan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan dan keberatan, pelaporan kinerja pengelolaan penetapan dan keberatannagihan, evaluasi dannagihan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penagihan, evaluasi dan pelapor, evaluasi dan pelaporanmelakukan urusan tata usaha piutang pajak, penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang pajak daerah, melaksanakan proses penagihan pajak daerah, melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi dan pengalokasian penerima serta pemantauan penyetoran pajak daerah, mengkoordinasikan realisasi pendapatan daerah dari setiap opd dan mengevaluasi realisasi penerimaan, dan menyusun laporan kegiatan bidang tugasnya. seksi penagihan,menginventarisasi permasalahan serta pemecahannya yang berkaitan dengan penagihan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan seksi: menyusun bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan jenis, berkaitan dengan penagihan dan evaluasi pelaporan, mengolah urusan tata urusan piutang pajak dan penghapusan piutang pajak daerah, melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pekerjaan seksi penagihan, evaluasi dan penaginggaran (d0) bidang anggaran dipimpin oleh kepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas bidang anggaran. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang anggaran menyelenggarakan fungsi mengkaji dan penyiapan bahan rumusan dan kebijakan dibidang anggaran, menyusun rencana dan program kerja bidang anggaran, menyusun rancangan peraturan daerah apbd dan rancangan peraturan daerah perubahan apbd: menyusun rancangan penjabaran apbd dan rancangan penjabaran perubahan apbd, menyusun dpa opd dan dpp opd, mengevaluasi rka, mengendalikan dan pengawasan terhadap apbd, mengkoordinasikan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, mengkoordinasikan dengan instansi lembaga terkait bidang anggaran, melaporkan hasil pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang angganggaran, pengembangan pengelolaan anggaran, perencanaan program kerja anggaran, perencanaan rancangan peraturan daerah apbd dan rancangan peraturan daerah perubahan apbd: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang anggaran dibantu oleh(dl) seksi penyusunanpenyusunanpenyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah menyelenggarakan fungsi menyusun rencana, analisis dan identifikasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyusunan apbd, cc. penyiapan bahan serta petunjuk teknis penyusunan apbd dan perubahan apbd, penyiapan nota keuangan rapid serta nota keuangan perubahan rapid, mengendalikan pelaksanaan anggaran opd, menyusun anggaran kas, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas. seksi penyusunanapbd, perencanaan program dan kegiatan, cc. mengolah data serta petunjuk teknis penyusunan apbd dan perubahan apbd, seksi evaluasievaluasievaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menyelenggarakan fungsi menyusun rencana program dan kegiatan seksi evaluasi apbd, melaksanakan penyusunan bahan, identifikasi dan analisis perkembangan belanja langsung, melaksanakan evaluasi rka, dpa dan dpp yang disampaikan opd, menyusun konsep draft rancangan dpa dpp, melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka evaluasi anggaran, mengendalikan pelaksanaan anggaran opd, melaporkan hasil pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas tugas yang diberikan kepala bidang anggaran. seksi evaluasiyusun dan menyiapkan bahan bahan secara menyeluruh untuk rencana kegiatan dinas: perencanaan program dan kegiatan evaluasi: melaporkan hasil jawab kepada kepala dinas.gasseluruh opd, melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi menyusun rencana program dan kegiatan perbendaharaan, melaksanakan fungsi selaku kuasa bud, memberikan bimbingan teknis kepada skpd dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dan melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh kepala sesuai dengan tugas fungsinya. kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa bud mempunyai tugas menyiapkan spd, menerbitkan spdan melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. bidang perbendaharaperbendaharaan, perencanaan penerimaan dan penempatan uang daerah dan investasi daerah, cc. pengembangan kinerja pengelolaan perbendaharaan, perencanaan pengelolaan utang dan piutang daerah: dan pelaporan kinerja pengelolaan perbendaharaan, kepada kepala dinas. dalam melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan dibantu oleh seksi belanja tidak langsung, seksi belanja langsung, dan seksi kas daerah. (d0) seksi belanja tidaktidak langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan belanja tidaktidak langsung menyelenggarakan fungsi menyusun program dan kegiatan seksi belanja tidak langsung, merencanakan pengelolaan belanja pegawai, bantuan sosial, bantuan keuangan, bantuan hibah, subsidi dan pembiayagadakan koordinasi dengan pt.aspen, akses, perum, dan instansi terkait lainnya, menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang. seksi belanja tidaktidak langsung, perencanaan belanja pegawai, bantuan sosial, bantuan keuangan, bantuan hibah, subsidi dan pembiayaan, mengolah data pengelolaan belanja pegawai dan bantuan lainnyabelanjalangsung menyelenggarakan fungsi menyusun program dalam kegiatan seksi belanja langsung, merencanakan pengelolaan belanja langsung lainnya,gadakan koordinasi dengan pengelola keuangan skpd dalam belanja langsung: menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan kepala bidang perbendaharaan. seksi belanjalangsung, perencanaan pengelolaan belanja langsung lainnya, menyusun, meneliti dan memverifikasi administrasi yang berkaitan dengan penerbitan dan pencairan sp2d, mengolah dan ketatausahaan khusus belanja langsung yang bersumber dari dana penyesuaian, perencanaan koordinasi dan pengelolaan keuangan skpd dalam belanja langsungkaskas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan kas daerah tingkat pemerintah kota banjar. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kas daerah menyelenggarakan fungsi menyusun program dan kegiatan seksi kas daerah, menatausahausun spd tingkat pemerintah kota banjar, melaksanakan dan menatausahakan penempatan uang daerah dan investasi daerah, menatausahakan pajak baik ppn maupun yang berasal dari pihak ke melaksanakan rekonsiliasi kas daerah baik harian maupun bulanan, menyusun laporan kegiatan bidang tugasnya, dan melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang perbendaharaan. seksi kas daerahkas daerah, menyusun pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd, menyusun spd tingkat pemerintahan, menyusun dan menatausahakan penempatan uang daerah dan investasi, melaporkan kinerjakuntansi dan pelaporan (d0) bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh kepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi serta penyusunan keuangan dan menyajikan informasi keuangan daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi menyusun laporan keuangan daerah, menyusun laporan prognosis realisasi anggaran, melaksanakan pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran, menyiapkan bahan penyajian informasi keuangan daerah, melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah, menyusun kebijakan sistem dan prosedur akuntansi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program bidang akuntansi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang akuntansi dankuntansi dan pelaporan, perencanaan penyediaan bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas akuntansi dan pelaporan, cc. perencanaan menyusun kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi, pengembangan kinerja pengelolaan akuntansi dan pelaporan: dan pelaporan kinerja pengelolaan akuntansi dan pelaporan kepada kepala dinas. dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan dibantu oleh: seksi akuntansi dan seksi pelaporan. (l) seksi akuntansi dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. seksi akuntansiakuntansi menyelenggarakan fungsi melaksanakan pembukuan keuangan daerah, mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan semester dan prognosis serta perhitungan apbd, menyusun laporan keuangan tahunan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, aliran kas: dan catatan atas laporan keuangan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang akuntansi dan pelaporan. seksi akuntansi sebagaimana dimaksud dalam dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi perencanaan program pembukuan keuangan daerah secara sistematis, perencanaan kebijakan sistem dan prosedur akuntansi, cc. mengolah data pengelolaan laporan keuangan secara tahunanlaporanpelaporan menyelenggarakan fungsimpersiapkan bahan penyusunan nota keuangan laporan pertanggung: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang akuntansi dan pelaporan. seksikonsolidasi data keuangan daerah dengan skpd, perencanaan penyusunan bahan bahan penyajian laporan keuangan daerah, mengolah data untuk laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang akuntansi dan pelaporan. paragraf bidang aset daerah (l) bidang aset daerah dipimpin oleh kepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bidang aset daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi serta merencanakan, menatausahadalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang aset daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan program bidang aset daerah, perumusan kebijakan pengelolaan pemanfaatan dan penertiban barang milikmenyusun laporan program bidang aset daerah: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang aset daerahset daerah, perencanaan penyediaan dan pemeliharaan aset daerah, pengembangan kinerja pengelolaan aset daerah, pelaporan kinerja pengelolaan aset daerah,bidang aset daerah dibantu oleh seksi inventarisasi dan mutasi, dan seksi pengamanan dan penghapusan. seksi inventarisasi dan mutasi dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepala kepala bidang. seksi inventarisasi dan mutasiinventarisasi dan mutasi menyelenggarakan fungsi menyusun pedoman sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah, merumuskan kebijakan dan menyusun petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah: menyusun dan membuat buku induk inventaris barang daerah serta pengisian kib, kir: melakukan rekonsiliasi mutasi barang dengan realisasi belanja modal dan penghapusan pada masing masing opd, mengumpulkan bahan data informasi serta nilai aset daerah, menginventarisir data data dokumen pemanfaatan aset daerah, mencatat penetapan penggunaan barang milik daerah khususnya kendaraan bermotor, dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan aset daerah, seksi inventarisasi dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi perencanaan pengawasan terhadap inventaris daerah, perencanaan pengelolaan data inventarisasi dan mutasi aset daerah, melaksanakan dan menyusun petunjuk pelaksanaan sensus aset daerah, dan pendataan dan pelaporan data dokumen penggunaan aset daerah. jl) seksi pengamanan dan penghapusan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepala kepala bidang. seksi pengamanan dan penghapusanpengamanan dan penghapusan menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan pemanfaatan aset daerah, mengumpulkan bahan bahan pertimbangan dalam rangka pemanfaatan aset daerah, melaksanakan pengendalian pemanfaatan aset daerah, melakukan koordinasi dalam rangka pemanfaatan,pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah, melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan data barang milik daerah yang dipersiapkan untuk dihapus, melakukan pemrosesan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah, melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah, menyiapkan bahan dan pelaksanaan tuntutan ganti rugi tgr), dan j . melaksanakan pensertifikatan tanah dan pengamanan batas tanah. seksi pengamanan dan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi perencanaan dan pengawasan terhadap aset daerah, menyusun dan mengumpulkan data aset dalam rangka pemanfaatan, cc. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah, mengolah dan menyusun data penghapusan aset daerah(d0)gian keenam pelaporan j0ujuh hal mewakili dalam hal kepala dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka kepala dinas dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannyavii ketentuan lain lain jl)gan susunan organisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kepala sekretariat sub bagian sub bagian umum dan bagan program dan kepegawaian evaluasi kelompok jabatan fungsional pendapatan anggaran perbendaharaan akuntansi aset daerah seksi penyusunan anggaran seksi seksi inventarisasi pendataan dan pendapatan dan belanja tidak akuntansi dan mutasi penilaian belanja daerah langsung seksi seksi seksi seksi seksi penetapan dan evaluasi pelaporan pengamanan dan keberatan anggaran, belanja langsung penghapusan pendapatan dan seksi belanja daerah penagihan, seksi evaluasi dan pelaporan kas daerah walikota banjar, ttd herman sutrisno
lampiran iii peraturan walikota tangerang nomor tahun tentang pedoman teknis pembentukan peraturan daerah lingkungan pemerintah kota tangerangtangerang nomor . tahun .tangeratangerang nomor . tahun tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kota tangera: bahwa . jjj.itbooktangerang dan walikota tangerapembagian berdasarkan urutan kronologistangertangerang pada tanggal. walikota tangeratangerang pada tanggal sekretaris daerah kota tangerang, tanda tangan nama pada akhir bagian penutup dicantumkan lembaran daerah kota tangerang beserta tahun dan nomor dari lembaran daerah kota tangerang tersebut. penulisan frase lembaran daerah kota tangerang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. contoh: lembaran daerah kota tangeratangerang nomor . tahun . tentang ketertiban umumtangerang, wahidin halimkantor adalah kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kota banjar. kepala kantor adalah kepala kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasipala seksi, dan kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi kantor,danlaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis bidang tata usaha, pembinaan dan pengembangan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentkantor mempunyai fungsi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi, penyusunan rencana program kerja bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi, cc. perumusan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi, dan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi. kepala kantor sebagaimana dimaksud dalam dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi, melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja perpustakaan, arsip dan dokumentasi, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi serta pelayanan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentmengevaluasi bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasikantor. sub bagian tata usaha, keuangan, rumah tangga dan kepegawairumusan kebijakan dan rencana program kerja sub bagian tata usaha, pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif sub bagian tata usaha, dan cc. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan kantorprogram kerja sub bagian tata usaha, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis sub bagian tata usaha, melaksanakan pengelolaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran, melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan ketatausahaeksi pembinaan dan pengembangan dipimpin kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. seksi pembinaan dan pengembangmbinaan dan pengembangan perpustakaan umum dan arsip daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi pembinaan dan pengembangan mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan rencana program kerja seksi pembinaan dan pengembangan, pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif seksi pembinaan dan pengembangan, dan cc. penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya. seksi pembinadan melaksanakan rencana program kerja lingkup seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan, arsip dan dokumentasi, melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga lainnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan, arsip dan dokumentasi, melaksanakan pembinaan dan pengembangan peningkatan jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan, mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kerjasama teknis jaringan perpustakaan, arsip dan dokumentasi dalam negeri maupun luar negeri, melaksanakan penelitian, mengkaji dan mengembangkan sistem, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana perpustakaan, arsip dan dokumentasi, menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum dan arsip daerah, dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala kantor sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. seksi perpustakaan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. seksi perpustakalayanan perpustakaan umum. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi perpustakaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan rencana program kerja seksi perpustakaan, pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif seksi perpustakaan, dan cc. penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya. seksi perpustakaurusan perpustakaan, melaksanakan pengkajian kebijakan teknis urusan perpustakaan, melaksanakan pengumpulan, penyiapan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan pelayanan urusan perpustakaan, melaksanakan pengolahan bahan pustaka menurut klasifikasi dan pengkategoriannya, melaksanakan penataan ruang baca perpustakaan, ruang pelayanan dan pengolahan, melaksanakan penataan serta koordinasi tenaga tenaga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan secara profesional guna menjaga keamanan serta kenyamanan dalam perpustakaan, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan, melaksanakan layanan perpustakaan umum dan atau perpustakaan keliling meliputi bimbingan pembaca, layanan sirkulasi, referensi, audio visual, story telling, dan internet, melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan sebagai bahan pertimbangan pimpinan, dan melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi. seksi pengelolaan arsip dan dokumentasi dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. seksi pengelolaan arsip dan dokumentasinatalaksanaan arsip dan dokumentasi daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi pengelolaan arsip dan dokumentasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan rencana program kerja seksi pengelolaan arsip dan dokumentasi, pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif seksi pengelolaan arsip dan dokumentasi, dan cc. penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya. seksi pengelolaan arsip dan dokumentasibidang pengelolaan arsip dan dokumentasi, melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan arsip dan dokumentasi, melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka fasilitasi pembinaan dan pelayanan lingkup pengelolaan arsip dan dokumentasi, bersama lembaga pencipta arsip, melaksanakan klasifikasi dan penilaian terhadap arsip arsip dari organisasi perangkat daerah dan penyelenggara pemerintah daerah kota serta data kolektif: melaksanakan pengelolaan arsip arsip yang telah diklasifikasi, melaksanakan akuisisi dan pengelolaan arsip statis yang diterima dari organisasi perangkat daerah penyelenggara pemerintah kota, desaakuisisiorganisasi perangkat daerah dan penyelenggara pemerintah daerah kota, melaksanakan pemeliharaan arsip arsip yang bersifat rahasia dan masih dibutuhkan dalam ukuran waktu tertentu yang telah ditetapkan, melaksanakan atau memberikan fasilitas pelaksanaan pemusnahan arsip arsip yang berdasarkan klasifikasi dan penilaian tidak bernilai guna atau habis masa potensinya sesuai aturan yang berlaku, j . melaksanakan monitoring, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan urusan kearsipan sebagai bahan pertimbangan pimpinan, dan melaksanakan tugas lain sesuaikanserta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantokantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor sebagaimana pelaksana teknis bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasiuatu organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk kaapabila kepala kantor berhalangan menjalankan tugasnya, kepala kantorkantor bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pembinaan kepegawaian. kepala kantorkantor wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan pelatihan dalam maupun luar negeri sesuai persetujuan walikota. pejabat lai yang berlaku. ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang undangeta san. an,s.h.,m. yor dbagan susunan organisasi kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi sub bagian tata usaha kelompok jabatan seksi seksi fungsional pembinaan dan seksi pengelolaan arsip pengembangan perpustakaan dan dokumentasrhitungan nilai sewa reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa, walikota banjar, menimbang: wa. bahwa berdasarkan peraturan daerah kota banjarberdasar dan ukuran mediahitungan nilai sewa., reklame papan billboard), reklame berjalan, animasi beton, bando, thin plate dan wall painting nilai jual objek pajak reklame, yang selanjutnya disebuatuan strategis reklame adalah nilai komersial dasar pengenaan pajak reklame yang didasarkan pada perhitungan luas reklame, jeniskomponen nilai jual objek pajak reklame terdiri dariketinggian reklame. komponen nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri dari: lokasi pemasangan reklame, ukuran reklame: sudut pandang, klasifikasi jalan, jenis produk reklame, letaklokasi pemasangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dikelompokkan menjadi antara lain kawasan khusus: kawasan kota, kawasan perkantoran dan pendidikan, kawasan perumahan. daftar pembagian lokasi pemasangan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran ilang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan walikota inpengelolaan jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval. daftar kelas jalhitungan dan penjelasan perhitungan nilai sewa reklame tercantumdalam lampiran iii dan lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab iii tarif pajak antesarnya nilai jual objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan rumus:.:apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu lokasi pemasangan reklame, maka nilai skornya ditetapkan menurut lokasi pemasangan reklame yang nilai skoskornya ditetapkan menurut kelas jalan yang skornya paling tinggi. perhitungan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku hanya untuk (satu) muka saja, apabila terdiri dari lebih dari (satu) muka maka dikalikan sesuai jumlah muka reklamenghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatifdicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan walikotaplt.klasifikasi jalan penyelenggaraan reklamasi kota banjar jalan nasional adalah sebagai berikut nama jalan keterangan brigjen. isa, batas kota banjar( rm. besi) pertigaan karangsari siliwangi pertigaan karangsari perbatasan jawa tengah letjen. suharto pertigaan karangsari batas kota banjar batulawang) jalan propinsi adalah sebagai berikut nama jalan dr. hasen kartasasmita perempatan alun alun batas kota banjar situbatu) jalan kota adalah sebagai berikut nama jalan keterangan mesjid agung jl. kewedanaan tentara pelajar banjar american bkr jl. pegadaian, jl. kantor pos, jl. buntu pasar banjar utara bkr matarumah matarumah pasar utara jembatan rides langensari matarumah langensari rawa onm ketapang bangunharja sudiro perempatan letjen suharto kapten jamur hamata efendi letjen suharto perempatan kenanga pasar banjar selatan pasar banjar pasar banjar barat pasar banjar pasar banjar tengah pasar banjar pasar banjar timur pasar banjar peka peka pasar banjar berisi jl. kemenyan dr. sudarso jl. kaum rumah sakit umum jl. rumah sakit umum kapten jamur central perempatan djarum muhamad hakim jl. setia ra. dewi sartika perempatan djarum jl. mayjen didi kartasasmita ra. dewi sartika jl. mayjen didi kartasasmita pertigaan mekarjaya mayjen didi kartasasmita jembatan parunglesang re. kosasih perempatan jeb. parunglesang didi kartasasmita akses banjar water pertigaan kosasih banjar water park park hasen didi kartasmita terminal rh. ece ahmad jalan masuk terminal depan terminal nama jalan keterangan buaya putih purwakarta batalyon kh. mustofa sman dipatiukur kh. amin kh. mustofa pertigaan dipatiukur dipatiukur kua pertigaan kh. mustofa gotong royong sepanjang jalan sukaraja gerilya sepanjang jalur pamongkoran peta belakang ampel koning mayjen lili kusumah tegalsari sebanding wetan purwanegara nadi lintasan ds. matarumah re. nurdin sepanjang jalan kabuyutan timur pelita pangadegan sukamara prof. ir. suami pertigaan lapang golf jembatan ditandu iii ir. purnomosidi sepanjang jalur irigasi langensari batulawang batulawang puloerang priagung priagung warung buah parung siaran pertigaan sosro karangtengah parung karangtengah karangpucung parung karangpucung randu parung belakang muktisari muktisari lombok ditambang langensari batas kota waringinsari langensari waringinsari sukahurip langensari sukahurip pembedahan rawa onm pembedahan adegan iii adegan pasir detik ditentang ditentang pembedahan sukaraja sukaraja fly over pintusinga cipantaran circle cibeureum ditandu pertigaan karang tengah ditandu puloerang citangkolo puloerang situbatu cipantaran situbatu bojong cipantaran bojong patrol jajaran patrol dibangun dibangun tegalsari kedungpulung kedungpulung pamomgkoran pangasinan sukahurip pangasinan sanghyang seri priagung sanghyang seri bengkok karangsari balengbeng bengkok pabuaran cimanggu pabuaran cikalong winong cikalong digabung cibeber sukoharjo lembur balong pasir lolos lembur balong margaluyu pasir lolos margaluyu karangsari cijurey sindang asih bojongkantong pasar lengkap sindangmulya kedungwaringin pertigaan muktisari kedungwaringin naomi sukahurip penataan situsaeur sukahurip situsaeur rejasari langkaplancar sinargalih bantardawa cadas gantung bantardawa sukamaju cibeureum rancabulus sirnagalih dibantu sirnagalih pananjung jembatan rides pananjung sinar tanjung gunung gembok sinar tanjung digendong cimaragas digendong nama jalan keterangan pagerbatu tindakan cimanggu lingkungan pasar muktisari langensari lagensari bojongsari sukamaju bojongsari tindakan tanjungsukur tindakan siaran sukahurip siaran penataan ditambang batas kota pedati warung buah belakang situleutik cibeureum bendungan situleutik akses jeb. gantung cipayung sungai ditandu cipayung banjar kolot sungai ditandu adegan perang adegan gunung adegan adegan adegan citizen raharja citizen cikadongdong cikadongdong karyamukti kalapa lima sasaran batas kota rancamaneuh rancabulus bantardawa rancabulus sindanggalih rancabulus sirnagalih rejasari situsaeur blok rejasari situsaeur sukanegara langensari materi akses smp sukanegara jalan smp islam pasar langensari ditambang sangkulirang pertigaan pasar sangkulirang link. pasar lengkap polsek langensari pasar lengkap lancar lancar bojongsari pasar langkaplancar jl. akses stadion sukahurip stadion langensari langensari jl. akses jeb. situbatu sungai dikembang leuwitaneuh jl. akses jeb. antar lengkong sungai dikembang peundeuy jl. akses jeb. cikapundung sungai diesel cikapundung jl. akses jeb. sukamara sungai diesel sukamara jl. akses jeb. sukamukti sungai diesel babantengan jalan desa lingkungan adalah jalan yang tidak termasuk jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. jalan jalan yang baru terbentuk setelah berlakunya peraturan walikota ini disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang ada disekitarnya. walikota banjar, ttddaftar pembagian lokasi pemasangan reklame kawasan khusus adalah sebagai berikut jalan letjen suatu (dari pertigaan karangsari sampai dengan pertigaan tugu pahlawan), jalan brigjen. isa, sh, jalan siliwangi, jalan hamata efendi jalan bkr jl. kantor pos, jl. pegadaian) sekitar objek wisata banjar water park, sekitar komplek pasar banjar, sekitar komplek terminal banjar, sekitar komplek rumah sakit umum daerah kota banjar, sekitar komplek alun alun kota banjar, sekitar komplek alun alun langensari, sekitar komplek pusat olah raga sport center), disekitar komplek taman kota lapang bakti, sekitar komplek wisata kuliner dobj, oo. sepanjang jembatan layang langensari. kawasan kota adalah sebagai berikut untuk kota banjar yang tidak termasuk nama nama jalan daerah lokasi kawasan khusus: jalan jalan utama kecamatan dalam wilayah kota banjar. kawasan perkantoran dan pendidikan adalah sebagai berikut sekitar komplek perkantoran pamongkoran, sekitar komplek perkantoran purwakarta, jalan daerah sekitar kantor pemerintah daerah kecamatan dinas instansi lainnya dalam wilayah kota banjar. kawasan perumahan adalah sebagai berikut daerah sekitar perumnas, btn, real estate dan sebagainya dalam wilayah kota banjar. walikota banjar, ttd ade suksesi. lampiran iii peraturan walikota banjar nomor tahun tanggal februari tentang perhitungan nilai sewa reklame tabel perhitungan nilai sewa reklame nilai sewa reklame terbatas dan reklame permanen nilai jual objek pajak reklame nilai jual objek pajak reklame per satuan biaya batas jenis reklame bahan komponen ukuran pembuatan minimal ketinggian ketinggian ketinggian keterangan rp) masa pajak bobot bobot bobot los |6o billboard tanpa besi logam tembok sejenis tahun ditanam cahaya lainnya billboard tanpa besi logam tembok sejenis tahun ditempel cahaya lainnya masa area kayu sejenis lainnya tahun ditanam sab apa kayu sejenis lainnya tahun ditempel billboard besi kayu logam tembok sejenis tahun ditanam bercahaya lainnya billboard besi kayu logam tembok sejenis tahun ditempel bercahaya lainnya animasi beton besi beton sejenis lainnya bh m2 m8 tahun ditanam megaton komputer elektrik sez.o00o| tahun ditanam bando besi logam tembok sejenis tahun melintang lainnya diatas jalan thin plate logam plastik sejenis lainnya tahun pendanaan logam plastik sejenis lainnya tahun wall painting cat sejenisnya tahunkhusus jalan nasional kawasan kota jalan provinsi pendidikan kawasan perumahan pama lingkungan satuan nilai strategis adalah sebagai berikut tbk jenis rodn luas ukuran reklame dan bukan nanga minuman beralkohol beralkohol sampai dengan sampai dengan sampai dengan m2? sampai dengan sampai dengan m2? sampai dengannilai sewa reklame insidentil nilai jual objek pajak reklame satuan biaya batas bobot nilai jual objek jenis reklame bahan komponen ukuran pembuatan minimal ketinggian pajak reklame keterangan rp) masa pajak cung per kain tebal plastik sejenis baliho lainnya bulan kain spanduk umbul kain tebal plastik sejenis umbul lainnya bulan kain spanduk umbul . umbul kain tipis sejenis lainnya bulan kertas sejenis lainnya bulan sticker kertas plastik logam sejenis bulan ditempel lainnya film slide komputer elektrik tayang minggu gas plastik sejenis lainnya buah minggu balon plastik sejenis apung lainnya bulan tersebar suara komputer elektrik hari hari tersebar peraga tayang minggujalan nasional khusus pusat kota jalan provinsi perkantoran dan pendidikan jalan kota perumahan jalan desa lingkungansampai dengan sampai dengan sampai dengan sampai dengan sampai dengan sampai dengan m2? ios.penjelasan perhitungan nilai sewa reklame nilai sewa reklame contoh perhitungan pajak reklame reklame terbatas dan reklame permanen contoh sebuah perusahaan, memasang jenis reklame billboard bercahaya perempatan garuda jalan letjen suharto dengan konten reklame jenis produk rokok dari data tesebut maka luas ukuran reklame x6m 24m? ketinggian reklame lama penyelenggaraan tahu24x h(( )x25 jadi total keseluruhan pajak reklame sebesar contoh sebuah perusahaan, memasang jenis reklame billboard tanpa cahaya perempatan bank bni jalan letjen suharto dengan konten reklame penjualan produk makanan. dari data tesebut maka luas ukuran reklame 4m? ketinggian reklame lama penyelenggaraan tahun tarif pajak reklame billboard 25y64x #(( )x25 contoh sebuah perusahaan, memasang jenis reklame bando jalan brigjen isa, dengan konten reklame penjualan produk rokok. jumlah muka reklame terpasang (duatahun. dari data tesebut maka luas ukuran reklame ketinggian reklame lama penyelenggaraan tahun tarif pajak reklame billboard jumlah muka reklameasen50x #((reklame insidentil contoh sebuah perusahaan, memasang jenis reklame spanduk pertigaan lapang golf jalan siliwangi dengan konten reklame jenis produk rokoingan dengan sudut pandang (satu), lama penyelenggaraan reklame bulan dari data tesebut maka luas ukuran reklame: 6m26x fh(( )x100 jadi total keseluruhan pajak reklame sebesar contoh sebuah perusahaan, memasang jenis reklame baliho depan terminal banjar jalan mayjen didi kartasasmita dengan konten reklame jenis produk elektronibulan dari data tesebut maka luas ukuran reklame mx4m 24m?f(( )x25nilai jual objek pajak reklame komponen penentu besaran nilai jual objek pajak reklame adalah luas bidang reklame dan ketinggiluas bidang reklame terbagi atas delapan kelompok dan hasil perhitungannya dinyatakan dalam ukuran meter persegicara pengukuran ketinggian reklame diilustrasikan sebagaimana gambar berikut reklame dalam ruang yang terletak lantai dua suatu gedung, pengukuran ketinggian dimulai dari lantai dua sampai dengan ambang teratas reklame, bukan dari lantai dasar (ground floor). nilai strategis penyelenggaraan reklame komponen penentu besaran nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah lokasi, sudut pandang dan ketinggian dimana reklame diselenggarakan. lokasi terbagi atas kawasan khusus, kawasan kota, kawasan perkantoran dan pendidikan, dalam ruang, berjalan, megaton dan jembatan penyeberangan orang jpo) atau bando jalan. pembagian klasifikasi lokasi pemasangan reklame dijelaskan dalam lampiran peraturan walikota inilokasi dinyatakan secara khusus. kelas jalan adalah klasifikasi jalan menurut pengelolaan jalan dimana reklame diselengarakan. nilai strategis kelas jalan terbagi atas, jalan provinsi, jalan kota, jalan desa lingkungan, dalam ruang, berjalan, reklame megaton dan reklame pada jembatan penyeberangan orang jpo) atau bando jalankelas jalan dinyatakan secara khusus.arah, arah, arah, dalam ruang, berjalan, megaton dan jembatan penyeberangan orang jpo) atau bando jalan. penjelasan sudut pandang arah adalah sebagai berikut: para ten ena maa kala al) aneka heat bag puas sa" aa .reklame diletakkan disekitar jalan yang arus lalu lintasnya satu arah. contoh jl. letjen. suharto (mulai dari perempatan garuda samapai dengan perempatan bni). . per nabi sy, jp: area naa pertigaanarea perempatanarea persiapan nan, jumlah sudut pandang dikatakan lebih besar dari arah arah) apabila reklame berada dalam area persimpangan jalan yang lebih dari persimpangan. batas area persamaan atau lebih adalah (tujuh puluh lima) meter. "g spt area gan persiapan gansudut pandang dinyatakan secara khususformulir yang digunakan pemerintah kota banjar dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yen surat pemberitahuan objek, beri tanda silang pada kolom yang sesuai. pajak reklame ppd ss272c tictttticti lt) gri: prime: oo sana atensi arema aan renang anak endapan akshay nak none desh data perang men pma enim jam ngan nana status reklame permanen insidentil jenis reklame reklame billboard tanpa cahaya reklame wall painting bip mag reklame billboard tanpa cahaya regime kain spanduk umbul umbul papa abon tanpa cahaya lemporkocdo (js reklame billboard bercahaya reklame selebaran tanah kenapa agar tembok banya lara waras agar larry| reklame billboard bercahaya reklame silver destar akan serba samaran lainnya manan pare ogan alata lainya: reklame animasi beton regime film side bennngana pana #smua., ljs reklame bando melintang diatas jalan) reklame apung reklame thine plate reklame suara (kaga pantai sastra lantai karya dara reklame berjalan reklame peraga produk reklame j1. produk rokokatau minuman produk non rokok atau non beralkohol minuman beralkohol dean pendanaan made teks reklame) lokasi alamat pemasangan coco. ann dls atu atu pandan daa tinta epa arun kelas jalan jalan nasional( jaan propinsi| jalan kota jalan desa lingkungan kawasan! zona penyelenggaraan | ) kawasan khusus kawasan kota kawasan perkantoran kawasan perumahan dan pendidikan posisi reklame diluar gedung bangunan | ) didalam gadung bangunan dimensi reklame luas reklame ketinggian reklame jumlah muka reklame sumpah sudut m9) (m) buah) merek buah) ian ih catatan diisi sesuai nomor urut lokasi alamat pemasangan. jangka waktu penyelenggaraan . hari minggu bulan tahun permohonan pemasangan baru perpanjangan coret yang tidak perlusesuai dengan peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang pajak daerah. aan nan nan nan nne nan nnnbianuennnnernn nan wajib pajak kuasa wajib pajak dalam hal bertindak selaku kuasa, surat kuasa harap dilampirkan tanggal many tt) ct) langsat rewewwmam (ttu att mia atau neha aan walikota banjar, ttd ade suksesi.
iba? lng walikota banjar peraturan walikota banjar nomor tahun tentang petunjuk teknis tata cara revi laporan kinerja instansi pemerintah kota banjar dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjar, menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan revi kinerja atas laporan kinerja instansi pemerintah kj) pemerintah kota banjar, perlu menetapkan petunjuk teknis revi laporan kinerja instansi pemerintah kota banjar yang diaturjalan siliwangi km. telp. fax. kota banjarwalikota banjar nomor tahun tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja unsur organisasi inspektorat kota banjar, memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang petunjuk teknis tata cara revi atas laporan kinerja instansi walikota adalah walikota banjar sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota banjar inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yangkj)revi atas laporanvsmart adalah salah satu kriteria indikator kinerja yang baik, antara lain: a.b.dapat diukur measurable) yaitu dapat diukur dengan membandingkan data lain secara objektif, dapat dicapai attainable) yaitu akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat dicapai, d.relevan relevance) yaitu melaporkan hal hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi satker yang bersangkutan, danbab maksud dan tujuan petunjuk teknis tata cara revi kinerja atas laporan kinerja instansi pemerintah dimasukkan untuk memberi panduan bagi pihak yang melaksanakan revi untuk: memahami tujuan revi dan penetapan ruang lingkup revidan membuat pernyataan telah direvisi. menjadi panduan dalam pelaksanaan revi kj. tujuan revi atas instansi pemerintah ini adalah sebagai berikut: membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. b.bab iiikota banjar.kota banjar. bab:, danlaporan revi oleh inspektorat kota atau tim khusus yang dibentuk, disampaikan kepada walikota. bab lampiran lampiran lampiran dari peraturan walikota ini adalah sebagai berikut lampiran1 contoh pernyataan formulir telah direvisi, lampiran contoh formulir checklist revi, dan lampiran iii format laporan revcontoh pernyataan formulir telah direvisi pernyataan telah direvisi pemerintah kota banjar tahun anggaran . kami telah merevisi laporan kinerja instansi pemerintah kota banjarkotabanjar, (tanggal, bulan, tahun) inspektur (nama penanda tangan) nippernyataan checklist penjelasan format laporan kinerja kj) telah memuat telah menampilkan uraian singkat organisasi data penting perencanaan kinerja akuntabilitas kinerja capaian kinerja organisasi realisasi anggaran telah menyajikan informasi target kinerja telah menyajikan memuat capaian kinerja perbandingan antara target dan yang memadai realisasi kinerja tahun yang direvisi. perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun direvisi dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir. perbandinganperbandingan realisasi kinerja tahun yang direvistelah menyajikan memuat dengan lampiran tabel capaian target dan yang mendukung kinerja tahun yang direvisi. informasi pada tabel capaian target dan badan laporan kinerja tahun yang lalu. tabelpenyusunan unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu informasi yang dapat diandalkan dengan disampaikan dalam kriteria: telah didukung datanya valid dengan data yang dapat ditelusuri sumber memadai datanya diperoleh dari sumber yang kompeten dapat diverifikasi konsisten telah terdapat mekanisme penyampaian mekanisme pengumpulan data yang penyampaian data memadai dengan kriteria dan informasi dari sbb: unit kerja unit terdapat pedoman atau penyusun sop tentang penyampaianbatas waktu penyampaian, terdapat sop yang jelas jika terjadi kesalahan data telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data informasi setiap unit kerja data informasi dapat diandalkan dengan kinerja yang kriteria: disampaikan dalam datanya valid telah diyakini dapat ditelusuri sumber keandalannya datanya diperoleh dari sumber yang kompeten dapat diverifikasi mutakhirdnsiku dan representatif cukup mengukur (alat ukur mewakili) tujuan sasaran untuk mengukur kinerja yang seharusnya yang tertuang dalam renstra dan dan jumlahnya memadai untuk menyimpulkan tercapainya tujuan atau sasaran atau kinerja utama jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai iku dan telah l. asmaraformat laporan revi laporan revi yang dilaksanakan oleh inspektorat kota banjar adalah dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut kop inspektorat kota banjar banjar, (tanggal bulan tahun) nomor kepada lampiran yth. walikota banjar hal di, banjar dalam rangkakami sampaikan hal sebagai berikut kami telah melakukan revi atas laporan kinerja instansi pemerintah kota banjar dengan tujuandilaksanakan terhadap laporan kinerja dengandengan uraian sebagai berikut telaahan atas aktivitas penyelenggaraan sakit dengan uraian sebagai berikut hasil pelaksanaan langkah langkah revi dan kesimpulan catatan perepis dengan uraian sebagai berikut kesesuaian format, mekanisme penyusunan dan substansi dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikutdemikian disampaikan hasil revi atas laporan kinerja instansi pemerintah kota banjar. inspektur (nama penanda tangan) nip telah diatur dengan peraturan walikota banjar nomor ol.a huk tetapi dalam rangka meningkatkan daya guna dan penyempurnaan ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil kota banjar, maka peraturan walikota tersebut perlu ditinjau kembalipemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil jalan siliwangi telp fax kota banbanjarbanjar. pegawai lain adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari luar instansi pemerintah kota banjar dengan status diperbantukan dipekerjakan dan bekerja secara penuh pada pemerintah kota banjarertimbangan obyektif perilaku kerja terutama aspek disiplineraturan walikota ini mengatur tambahan penghasilan pns, prosedur pemberian tambahan penghasilan pnsdengan daftarerilaku kerjadanhasil pengukuran terhadap perilaku kerjaota banjar.berupa uangrekapitulasi hasil pengukuran skor kehadiran pegawai untuk tambahan penghasilan setiap bulan wajib disampaikan oleh kepala opd kepada walikotaterlambat lebih dari (tiga) jam dianggap tidak hadir (satu) hari tanpa ijin.opd. kepala opd bertanggungjawab secara penuh terhadap rekapitulasi bulanan daftar hadirota banjar. pns fungsional umum yang diberi tugas tambahan sebagai, ajudan walikota wakil walikota, sekretaris pribadi walikota wakil walikota dan pengemudi walikota wakil walikotao yang berlakuoopd. bab ketentuan khusus besaran tambahan penghasilan atau sebutan lain berkenaan dengan pemberlakuan pola penerapan keuangan badan layanan umum daerah blue) rumah sakit umum kota banjar diatur ditetapkan tersendiri. bab ketentuan penutup ketentuan lain lain yang belum cukup diatur dalam peraturan walikota ini, akan diatur lebih lanjut sesuaibanjar nomor ol.a huk tentang, dan seluruh keputusan walikota banjar yang menetapkan tentang pemberian tambahan penghasilan termasuk keputusan walikota banjar tentang perubahan pemberian tambahan penghasilan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan walikota ini mulai berlaku pada bulanuraian penghasilan jabatan struktural eselonlla rp. eselon rp. eselon ill eselon iii rp. eselon rp. eselon rp. fungsional umumiii rp. setara dengan pelaksana golongan iiirp.uraian penghasilan ajudan walikota ajudan wakil walikota rp. sekretaris pribadi walikota rp. sekretaris pribadi wakil walikota rp. pengemudi walikotapenghasilan kepala sekolah jabatan fungsional guru, pengawas rp. dan penilik golongan jabatan fungsional guru, pengawas rp. dan penilik golongan iii jabatan fungsional guru, pengawas rp. dan penilik golongan ii. perhubungan besarnya tambahan jabatan fungsional tertentu penghasilan penguji kendaraan bermotor, golongan rp. penguji kendaraan bermotor, golongan iii rp. penguji kendaraan bermotor, golongan rp. iii. keluarga berencana dan pertanian besarnya tambahan jabatan fungsional tertentu penghasilan penyuluh keluarga berencana golongan rp. penyuluh keluarga berencana golongan iii rp. penyuluh keluarga berencana golongan rp. penyuluh pertanian, perikanan dan rp. kehutanan golongan penyuluh pertanian, perikanan dan rp. kehutanan golongan iii penyuluh pertanian, perikanan dan rp.iipejabat pengawas urusan pemerintahan rp. daerah golongan a iv pejabat pengawas urusan pemerintahan rp. daerah golongan iii c iii pejabat pengawas urusan pemerintahan rp. daerah golongan iii a iii auditor ahli utama golongan d iv rp. auditor ahli madya golongan a iv rp. auditor ahli muda golongan iii c iii rp. auditor ahli pertama golongan iii a iii rp. auditor terampil penyelia golongan iii c iii rp. auditor terampil pelaksana lanjutan rp. golongan iii a iii auditor terampil pelaksana golongan b ii rpinstrumen pengukuran tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota banjar aspek yang dinilai:lembarn opd unit kerja .i.ocenennnnnennal laa pejabat yang dinilai pejabat yang menilai nama nama nip nip pangkat gol ruang pangkat gol ruang jabatan pol jabatan unit kerja unit kerja faktor pengurang jumlah hari persentase yo) jumlah tidak melaksanakan per hari apel pagi tanpa ijin keterangan hadir terlambat per jam atau tanpa ijin diakumulasikan keterangan per hari. pulang lebih cepat per jam atau tanpa diakumulasikan ijin keterangnasional tanpa besarhasil penaanaaennanaaea tahun .ekapitulasi hasilbak opd unit kerja .i.oooceennnnlnlllalala jumlah nama ppk tambahan pejabat jabatan penghasilan keterangan penghasilan pegawai sesuai perhal sesuai pengukuran jumlah banjar, . .o pimpinan opd, cap tanda tangan nama terang pangkat nip walikota banjar, ade suksesi.
mba walikotabanjar provinsi jawa barat peraturan wali kota banjar nomor tahun tentang pengelolaan sub pasar agro pasar banjar dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjar, menimbang bahwa dalam rangka pengembangan potensi daerah yang berkaitan denganagropolitansesuai dengan visi misi kota banjar perlu dilakukan pengelolaan dan penataan produk agro, bahwa pasar sub terminal agro merupakan salah satu indikator dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah danterdapat (enambelas) kios pasar banjar yang merupakan aset pemerintah daerah yang perlu dilakukan langkah langkah untuk segera dimanfaatkanterhadap ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya, perlu disusun suatu kebijakan dalam pengelolaan sub pasar argodi kota banjarwali kota tentang pengelolaan sub pasar agro pasar banjc) pusat perbelanjaan dan toko modern lembaran daerah kota banjar tahun nomorsebagaimanatelahdiubahdengan peraturan wali peraturan wali pengelolaan sub pasar agro pasar banjar. bab ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksudunsurpenyelenggarapemerintahan daerah. dinas koperasi, usaha kecil, menengadah perdaganganadalah dinas koperasi, usaha kecil, menengadah perdagangan kota banjar. kepala dinasadalah kepala dinas koperasi, usaha kecil, menengadah perdagangan kota banjar. sub pasar agro yang selanjutnya disingkat adalah infrastruktur pemasaran hasil pertanian atau lokasiyang menghimpun dan memasarkan produk produk pertanian. pasar banjar adalah tempat untuk dijadikan sebagai sub pasar agro. bab azas, tujuan dan fungsi penetapan spa diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, kesetaraan, keterpaduan, kesinambutujuan spa yaitu menyebarkan informasi tentang spa, menampung dan memasarkan produk agro, cc. memperluas jaringan pemasaran produk agro, dan mempermudah dalam melakukan pantauanterhadap ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, fungsi spa meliputi penampungan dan pemasaran produk hasil pertanian, memperpendek perjalanan (rotasi) pemasaran, dan memfasilitasi sarana prasarana pasar agro dan melakukan promosi produk agro daerah. bab iii pengelolaan pengelolaan spa meliputi pengamanan dan pemeliharaan kebersihannya, penataan dan penempatan pedagang agro, promosi dan pelayanan informasi, dan penyediaan fasilitasi sarana dan prasarana sanitasi air. wali etapan lokasi spa. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada wali kota menunjuk dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan sebagai instansi pembina terhadap sub pasar agro pengamanan dan pemeliharaan kebersihan spa dilaksanakan oleh satuan penugasan petugas kebersihan pasar. kebijakan dalam penataan yaitu membantu dan memfasilitasi penataan awal terhadap kios yang akan dijadikan sebagai spa. kebijakan penempatan pedagang yang dapat mengisi kiospada spa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut pedagang yang dapat mengisi kios pada spa diutamakan grosir distributor satu jenis produk agro,dan pedagang dapat menempati kios apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui hasil lelang atau penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan sebagai pembina. kebijakan pengelolaan spa dalam promosi dilakukan melalui upaya penyampaian melalui media elektronik maupun media cetak, dan mencari informasi pameran produk agro untuk dapat diteruskan kepada pedagang mengenai peluang pasar. kebijakan pengelolaan spa dalam pelayanan informasi pasar yaitu memberikan informasi harga dan peluang pasar. kebijakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi air sebagai berikut menyediakan fasilitasi sarana dan prasarana sanitasi air bersih untuk menunjang terhadap kegiatan pada spa,dan menyediakan fasilitasi sarana dan prasarana untuk penampungan limbah yang dihasilkan dari kegiatan spa. bab lokasi dan bahan komoditas bagian kesatu lokasi lokasi yang ditetapkan untuk dijadikan adi pasar banjar dengan memanfaatkan sebanyak (enam belas) kios pasar banjar sebelah timur diblok eks.seller jalan jadimulya kelurahan tegalsari kecamatan matarumah. bagian kedua bahan komoditas bahan komoditas yang bisa masuk kedalam spa meliputi bahan komoditas hasil pertanian, produk setengah jadi berbahan baku hasil pertanian, dan cc. saranadanprasaranapertanian. komoditas hasil pertanian yang masuk spa bisa berasal dari hasil pertanian kota banjar maupun hasil pertanian diluar wilayah kota banjar. komoditas dan produk hasil pertanian yang masuk spa dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota banjar ataupun masyarakat diluar kota banjar. bab tata letak barang produk agro diletakkan berdasarkan jenis produk per kios sesuai pengaturan yang ditetapkan oleh dinas koperasi, usaha kecil, menengadah perdagangan. bab penjualan, pembayaran dan harga produk bagian kesatu penjualan proses transaksi jual beli yang dilakukan spa dilaksanakan antara pedagang yang mengisi kios dan pembeli. bagian kedua pembayaran transaksi jual beli produk dalam spa memakai ukuran satuan kilogram. pembayaran harga produk langsung antara pedagang yang bersangkutan dengan konsumen setelah produk diterima oleh pembeli. bagian ketiga harga produk harga produk disepakati olehpenjual dan pembeli setelah menganalisa harga pasar produk dari berbagai pasar tujuan dan tetap memperhatikan pendapatan kedua belah pihak. bab vii ketentuan retribusi ketentuan retribusi yang dibebankan kepada pengelola spa tiap pengisian kios yang digunakan mengacu pada peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang retribusi jasa usaha kotaab viii ketentuan penutuptala upah tan daa. apaan bupati sumba barat ann bau dual provinsi nusa tenggara timur peraturan bupati sumba barat nomor tahun tentang standar harga satuan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumba barat, menimbang bahwa untuk melakukan ketentuan peraturan daerah kabupaten sumba barat5ah kasat ska milan, nian bae ori aan dipindai dengan cam scanner utang undang nama tahun tentang pretendaharsngganti undang undang nomor ang tentang kebijakan keuangan negara dan sta sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus disease covid dan atau dalam rangka menghadap ancaman yang membahayakan bara ment"ian manga indonesia tahun tambahan lembaran indonesia nomor pain.standar harga satuan bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini,mba barasumba barat. dipindai dengan cam scannersumba baratsumba baratsumba barat yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggardengan mempertimbangkan tingkat kejahatan daerahdipindai dengan cam scanner bab iii fungsi (). standar harga satuan, rencana kerja dan anggaran skpd, cc. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif apbd. standar harga satuantidak dapat dilampauimeliputi: standar insentif: dan standar biaya lembur. dipindai dengan cam scanner3uni bupati sumba barat manis dade diundangkan waikabubak pada tanggal, juni pj. sekretaris daerah kabupaten sumba barat, daniel pahala berita daerah kabupaten sumba barat tahun nomor dipindai dengan cam scanner lampiran peraturan bupati sumba barat nomor: hun tanggal juni tentang standar harga satusumba barataturan bupati ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam perencanaan dan penyusunan rka skpd. standar biaya ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan apbd. ketentuan dalam lampiranatas, standar insentif: dan standar biaya lembur. standar harga satuanbendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran honorarium diberikan kepada bendahara bendahara penerimaan atau pengeluaran, dan bendahara penerimaan pembantu atau bendahara pengeluaran pembantu. honorarium bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran pada setiap skpd, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap dpa. kepada skpdipindai dengan cam scanner untuk membantu bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan administrasi pendapatan daerah dan belanja daerah lingkungan skpd, bupati atas usul ppid menetapkan bendahara penerimaan pembantu atau bendahara pengeluaran pembantu. besaran honorarium bendahara penerimaan pembantu atau bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada pagu yang dikelola pada masing masing dpa. dalam hal bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu atau bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantuurus penyimpan barang milik daerah honorarium diberikan kepada pegawai aparatuskepala daerahtigadipindai dengan cam scanner honorarium narasumber atau membahas, moderator, pembawa acara, dan panitia ls.l,kpd penyelenggara atau masyarakat, atau dalam skpd penyelenggara sepanjang per seratusbutuh. ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut: dipindai dengan cam scannerkpd untuk tim yang ditandatangani oleh bupatisesuai kebutuhan. dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama (tiga) tahun berturut turut, bupati melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim yangpindai dengan cam scanner tan honorarium non aparatus sipil negara tenaga kontrak daerah honorarium non aparatus sipil negara tenaga kontrak daerahtugasrendah dari pada satuan biaya yang ditetapkan dalam peraturan presiden, maka satuan biaya ini dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan atauama dan atau lebih rendah dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat, lulusan di dii dii sarjana terapan diberikan paling banyak (seratus lima per seratus(seratus tiga puluh per seratusdelapan puluh dua per seratus) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat, dandipindai dengan cam scanner, penulis butir soal dan pengawas,"ipindai dengan cam scannerdipindai dengan cam scannerdengan keputusan bupati. jumlah anggota kesekretariatan disesuaikan dengan kebutuhan. honorarium admin jaringan lan local area network) klan wireless local area network). honorarium dapat diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara atau pegawai non aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk mengelola jaringan local area network atau wireless local area network berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. satuan biaya konsumsi bagi kepala daerah wakil kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerahkonsumsi pegawai aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara. dipindai dengan cam scanner satuan biaya konsumsi bagi pegawai aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara, termasuk makanan dan minuman rapat, pertemuan dan lembur, satuan biaya pengadaan bahan makanan pasien umah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) dan rescue teanya penanganan bencana). biaya lembur diberikan kepada pejabat asn dan non asn. satuan biaya lembur diberikan bagi pejabat asn dan non asn yang melakukan pekerjaannya melebihi waktu atau jam kerja normal yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan. lembur adalah jam kerja yang melebihi jam dalam satu hari, dan jam dalam satu minggu untuk hari kerja, jam kerja saat hari libur seperti sabtu dan minggu atau hari libur nasional yang ditentukan pemerintah juga termasuk hitungan lembur. insentif daerah, diberikan bagi pejabat asn dan non asn daerah atau pihak lainnya. satuan biaya insentif bagi pejabat asn dan non asn daerah atau pihak lainnya yang melaksanakan tugas pemungutan penagihan dan atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdipindai dengan cam scanner rembesan menu daerah durtapkan dengan keputusan bukal dan pertapa besaran standar satuan aye mani damakwad memperhatikan sampel efisiensi, luas irpalulan den irowyaran sera remanaktas satuan kaya montana merasa moderator instruktur tenaga mohaswan dan pentana acara. upaya kammumai, daan karta bunga lema terjun panik tatar taruh uni benang ja, (j3 in. ani demi bal maa mai dipindai dengan cam scanner tabel standar harga satuan honorarium, narasumber moderator instruktur tenaga ahli rohaniawan dan pembawa acara, biaya konsumsi, insentif serta biaya lembur mean honorarumpengelola keuangan iii bendahara penerimaanskeb too penerimaan d rps00 jua #enerimaandiatas rp500 juta d rp1 milyar oo penerimaandiatas rp1 miyarsyd rp25 buyar oo) oo0 as0000 enerimaandiatas rp25 milyar d. rp5 milyar o o ooo | penerimaan diatas rp5 milyar d. rp10 mayr oo o o o o)o| oo8 penerimaan diatas rp. milyar d rp25 milyar oo o o o | to0000 penerimaan diatas rp25 milyar d rp:s0 milyar o o o)o | op penerimaandiatas rp50 milyar d rp75 milyar cbooo o o | o8 s00000 penerimaan diatas rp75 milyar d rp. milyar )o o o o o) | oo penerimaan diatas rp. milyar d rp250 milyar o o o o o) | fenerimaandistas rp250 milyar d rp. milyar oo #enerimaandiatas rp500 miya o bendahara pengetuaranskep penerimaan a. rp5003ua o penerimaandiatas rp500 juta . rp. milyar o)o o | penerimaandiatas rp. milyar s d rp25 miya o | & penerimaandiatas rp2, milyar d. rp5 miya o ) | penerimaandiatas rp. milyar d rp10 milyar o ) ) ) | o o80 #enerimaandiatas rp: milyar d rp25 milyar ) | penerimaandiatas rp. milyar d rp50 milyar oo fenerimaandiatas rp: milyar d rp. milyar oo ) ' penerimaandiatas rp75 milyar d rp: milyar ) | penerimaan atas rp. milyar s d rp. milyar oo penerimaandiatas rp. milyar d rp: milyar oo fenerimaandiatas rp:s00 ipar po penerimaan d. rp.s0o jua penerimaandiatas rp: juta d. rp1 milyar oo ) o o8 penerimaandiatas rp. milyar d. rp25 milyar o | penerimaandiatas rp25 milyar d. rp5 milyar vo ) ' o8g as0. ben bei penerimaandiatas rp. milyar rp. milyar ss0000| penerimaandiatas rp25 milyar s d rp50 milyar oo ' penerimaandiatas rp: milyar d rp: milyar oo ' o80g penerimaandiatas rp. milyar d rp. milyar oo ' o80 #enerimaandiatas rp. milyar d rp. milyar | #enerimaandiatas rp:s00 milyar jo. penerimaan diatas rp2, milyar mia sop00 penerimaandiatas rp. milyar d. rp. milyar oo ) penerimaandiatas rp. milyar d rp. milyar o8g s00. penerimaandiatas rp. milyar rp. milyar ) | ' o80 #enerimaandiatas rp. milyar d rp. milyar 6s0. #enerimaandiatas rp. milyar d rp. milyar oo o penerimaandiatas rp100 milyar d rp. milyar ) | ' penerimaandiatas rp250 milyar rp. milyar ) | ' #enerimaandiatas rp: milyar ss0000| dipindai dengan cam scanner des ban te sni honorarium pengurus penyimpan barang milik daerah menara dan rumah sakit ns. iin puskesmas xy9 jaa gabat pendeta keuangan daerah bendahara umum daerah masa bendahara umum daerah je3 pejabat pengelola barang milik daerah pemegang kekuasaan pengelolaan barang oki pesawat ketatausahaan barang pembantu pejabat ketatausahaan barang o | pembuat pengadaan barang jasa nilai pagu pengadaan s d rp. juta atau jasa konsultansi s d rp. honorarium kelompok kera pemilihan pengadaan barang jasa | samakan asesmen moga konsultansi atas rp. juta s d rp. juta kemaotgaengadaanbarang s00o00l sekretaris pokja pengadaan barang anggota pokja pengadaan barang) eee, konsultansi atas rp. juta s d rp. juta kaum peta pengadaan barang sekretaris pokja pengadaan barang anggota pooja pengadaan barang mai o (ea pola pengadaan barang d001000| o7o7o sekaotari pokja pengadaan barang anggota nokia pengadaan barang s00000| pesawat penerima hasi pekerjaan op nilai pagu pengadaan s d rp. juta atau jasa konsultansi s d rp. (ea anita enerimafesi pekerjaan on kemmnsadarsn tomat konsultansi atas rp. juta s d rp. juta (ea panttapeap s00000 (too oakmtaris panitia pp3p oma panitia ppp konsultansi atas rp. juta s d rp. juta ema agar (o7 osaksetaris panitia ppt? joo anggota panitia3p opera olga pengadaan barang sekretaris nokia pengadaan barang anggota pokja pengadaan barang s00000| pejabat pembuat komitmen alami danas d jun o0 kana danadratas juta rp. jwa (raga danadiatas rp. juta rp so0 jua |oop (oa ragu dana diatas bo0 juta s d tiap sooko) dipindai dengan cam scanner bau ten kei sas nilai pagu dana atan milyar a d rp. milyar gag nilai pagu dana atas rp, milyar a d rp, milyar pasi nilai pagu dana atas rp, milyar s d rp, milyar niaga dmadrawa war s a rp bwiiyar pos (op atau dinar aon rp s a rp sowiyar |op also0 tamara dana aua rp. war rp wiyah sasar) (atau danadratas rp. benar rp too war amitabh danaaratan too ipar sap zsomiyar oo | (pa ntar pagu danwrdratan rp yar ap. oomfiyar saitama dana data soo wars a rp milyar (magma drama ts0ivarsfa teman (oa perangkat unit kerja pengadaan barang jasa kp3) oo oo | pembimaursu (oo emeranuap (oo pakai pembina rp57 (oo wakipengaran urea (oem (samar tkp (oo amggotaureay (la2 penelitian kontrak too ketua tim peneliti kontrak sekretaris tim pensi kotak (opo ananta tim peneliti kontak tim teknis petugas layanan doo ketua tim sekata petugas lapangan sekretaris tim teknis petugas lapangan anggota tim tekaiof peraga lapangan honorarium tenaga ahli instruktur narasumber ebeb honorarium narasumber membahas ' do o|o0000 pakar praktisi profesional oo pejabat eselon! yangdisetarakan pejabatrsetont yangdisetaraan il. pejabat eselon!kebawah yangdisetarakan honorarium moderator s00000| |. honorarium pembawa acara pareja ml. (oa penanggungjawab o as0000| kemafwakil ketua o a00000| man seen pan mentan yna (so tnswuktur pemberkatan teknik mim pendamping akreditasi ftp pelatih pastinya kabupaten broo joo patin paskibra kecamatan tim uji kompetensi manajer dan seleksi pratama (oa jasatenaga akademis administrator aksesori ann peg nano aan joe gema (oa pemgasitap sro00 tema tim seleksi anggota tim seleksi dipindai dengan cam scanner aan (to amapengamaman (olsen dum pengawalan forever meme l000000 tama (sio sasamtedis pencabutan impian tud kasus jar jasa medis pemasangan implant tud kasus honorarium tim pelaksana kegiatan (ditetapkan oleh kepala daerah jo triwulan dan semester pemerintah daerah . wal men nraamenaaaasa tas0000 meme . (kamamimtamis kepada aaaa 2s00000| (oo penanggungasap pawai tooraimater mean ar00000) peattasamaaa ok s50000) tema tim tes oosit tea so00 anggota teka psk (oo angentatim tera nan bsm iopasartaah oox tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah mea joke penanggungjawab s00000 boa wakipenanggangjawb as0.0o0 rena oh setara .). o ks) pengendalian, pelaporan dan evaluasi ee. meet luar ton maka oo00) somos (les persiapan pelaksanaan dan tim pengawas penyusunan (oo wasatpengaah tok (fe pemanagudawah tok eco ooo uan nee sek tai anan nindiamauniaaseses oo smnaknnayaann dngngiigbsnnpeneessoeon we: masam bae binaan basa eye dipindai dengan cam scanner bangunan dur deenenesena joe panin pelaksana dan menundukan tenaga fasilitator apikal perencanaan aer0. aj manga pasittator aplikasi perencanaan pns (eng fasilitator aplikasi perencanaan non pns jez mim penyusun laporan barang mil daerah) aman ( oemanamungawas ekoordimatr ketua timpeimsann (ge kafetaria timpetaksana anggota tim pelaksana ( ketua tim terma p sekretaris tim teras (po anggota tim teknis anggota tim administrasi jos kokonsilasi daftar akses barang tik darah koordinator tim pelaksana (wak koordinator tim pelaksana (pe ketua tim pelaksana sekretaris tim pelaksana anggota tim pelaksana anggota tim administrasi jos terkoordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah unsur pimpinan daerah unsur pejabat pemerintah daerah ( eio tim penyusunan buku laporan penyelengaraan pemerah bacan penanggungjawab o (ob kedua petahana or jpn ensatetaria tim penyusun & stat sekretariat (le1t honorarium tenaga meter (ei2 tim pendataan dan penagihan pbb2 . like be . wiki pelindung kemana men e men ann tata ten tekak mma petiintiaamuatatekais ses menyusun data informasikan pemeliharaan basis data prb p2 ba tan ana ata ketua t koordinator umum r050000) koordinator pelaksana r000000 kena esta koordinator teknis petugas operasional kecamatan operator console r00000) (ons tim pengelolaan pengaduan pelayanan publik oo aman daperusaging bawah naa bata tetesan tonton| m mann anne else ian anna enam ana aan administrator lapor soo000) anna berkenan sen dame maa dipindai dengan cam scanner :z ketua mara co0 amarah flag pelaksana vaksin penanggungjawab umum o penanggungjawab' teknis ok tenaga vakainatar 0m tea7 panitia pengadaan tanah ne o ae so0hoon e pawai eaa semsetaria bea (as saksi pelantikan sao pembaca doa jo20 mim koordinasi gan sintconsasi penanganan kerawanan tangan bea (wake es0000) mean powo) a so0000 kemapelakaama s00000) (pi sekretaris pelaksana anggota pelaksana pembina pakai pembina meme (awasi kerja anggota www panitia pembuat event eventual awa ala pakai pembina wakil pengarah bea rol same aaaa iso (e25 pelaksana segmen tawaran sem udara suma aah || wakil ketua umum penanggungjawab pelaksana aaa. men deretan eta mma e50000) ts. rw lo. tim pengendali kebersihan pan nie penanggangiawablls. ro00000 || wakil penanggungjawab ett.t. um "ama im dalam rangka hariifari besar nasional dan keagamaan too tai o26 tim panitia dalam pelantikan bupati dan wakil bupati pangan per pf roonooo mae mama mata gen ata dipindai dengan cam scanner uraian gea nona naaanannn kerana) pen bagi nanarartum pimpinan dan staf tata usaha pimpinan kena sekretaris daerah pera pop udansekaa (oo sopir sekretaris daerah kenannnnaanammenae soo000) mena sman (ham usaha sekretaris daan oom mata usaha asisten top (mmm usahastaratn oo ( ea8 memanajemen bos kabupaten manan pembina da50000) (pe wasat pembina (pa penanggungjawab (pe wakipenanggungdawah menjalani 1e29 tim pelaksana kegiatan akreditasi paud engan opor apabila uis0000) (aa wiki penanggung jawab menemeesake rao s0oo000 simetris benar ox c0o0) (fest tim sosialisasi pendampingan dan monitoring spp (oa penanggungjawab wakil penanggungjawab mer nja nan koandiratast s50000) anggota koordinator s0o.oo0| jee koma iiint s. om" (eat belanja jasa penyelenggaraan acara asn |mebuat pejabat melantik | rohaniawan or mena assad ok ( p32 tim pendudukan aset perangkat daerah ema itik x000000 dee", pmu.m meninnnsn ang soo00 (3s mim tindak lanjut pemeriksaan peri gan amp (oa pengarah (oo penanggungjawab wakil penanggungjawab k0. men jamunatsasemam tok 1sopo . anggota golongan! r000000 (o34 tim review rkd rka penanggungjawab wakil penanggungjawab maman seram name pama is00000 ken area kane nenek tor ti) 1aso000| jane mmsnnte anggota bekcetarlat koor voodoo) gym. dipindai dengan cam scanner ke. ian, pan ann inn cendana laki skpd too aemanggungawab inn sana mena ox p2500o0 peatanmamasemaain soo menbanattamanmsmm o men anninasan men anon bean met o38 honorarium tim review dak io meme mirror men . nex 200m (loa9 honorarium tim heretik benar nanammmmsaamab a50) awasi penanggungaap assumes tax mao mnsentaseketasa ea0 honorer tim penilai angkakredt pejabat penetap angkakredit ketua anggota tim pusat pengusul angkakeat komm setaetarit anggota sekretariat (lesi honorarium tim pengendali gravitasi voodoo) mana ss0000) o l (oo penanggungjawab peer vs". mau ito novo0 penanggungjawab s. menanam room mena aaa oo00 ss (bas odoratum sages saberpngh ann manna oeruneawab wakil penanggungjawab dor voodoo tar. (am men enebelaksms a50. (le wakil ketua pelaksana e00ooo maa ketua kelompok kerja cbooo) dipindai dengan cam scanner bea magi pendudukan operator pelayanan pencetak kartu keluarga) operator perekaman pencetak ktp l oo a00000 operator pelayanan pencetak akta east er ooo0) tugas verifikasi kartu keluarga petugas verifikasi akta as0000) float panitia penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan kelas panitia pelaksanaan sosialisasi kependudukan ooo | jea9 mim penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan penanggung bawah too mean es0000) mean saneaasmae s00000 mean ente. ie50 honorarium tim operasi penertiban ternak o o| mena eenanepung awan b x. "$$. 'meta ian eeretamsa #i m ss0000) anne oo) (lesi honorarium tim pokjanal posyandu tingkat kecamatan (ja penanggung bawah pee # a m ian pena p m s0ooo0 (es2 honorarium tim asistensi des pena penangangdawab m soo0n) pen bok sara hoicmx honorarium tim pengamanan ritual budaya ) penanggungjawab kan eceran men setetes hotw jos4 honorarium panitia penilaian lomba desa kelurahan pen ha: yu. ),mup0).um maa hook tetes honorarium penta peniaiantomba posyandu asa aa, tema ox fktjese honorarium tim pembinaan teknis pemerintah desa kelurahan menanam osn jawaban men aan penersapensaa bea dipindai dengan cam scanner maa tema da t es7 monoratumbewanpembnatrnm mena psatomoratum forum rom kabupaten tan 0ooo aan voodoo voodoo) u j soo) ane mna a00 d00000 pan angsa on s00000 joo sekretariat forum kewaspadaan dini masyarakat pena aan soo) soo men been | les honorarium tim kewaspadaan divisi daerah komandan oo) menanam 2ooo bealmnibneeakana harian menang name r00000| menanam s00000) memanas cbooo0) menjamntmseamm or sooko0) memanas m voodoo tesi honorarium tim terpadu penanganan kontak sesi pki bea ana soon) year o men ketela kena sooko0 men ema oor so0000) nnn nama peajeaammotatim o loc2 honorarium dewan pembina forum pembawa kebangsaan (s3 honorarium forum pembauran kebangsaan kabupaten mana mana i ms z0000) men eeas i soo ay, mam (esa honorarium dewan pembina forum kerukunan umat beragama kub ( o inn penanggung jawab i h ooo) maa pt#m s00000 h is soo $ tz5. . (eos honorarium forum kerukunan umat beragama kub kabupaten . ian menahan malam ketua pee soo.ooo) ena ten kena c00. ena 5s0o000) s00.o00) jm. mena ( logo panitia pelaksanatnstansi pemrakarsa tod assessment nan neon tee nenek mena namea dipindai dengan cam scanner jak (1n bana kei aaj sos sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah pen pena knee hasil koordinator tim pelaksana ketua tim pelaksana sekretaris tim pelaksana anggota tim pelaksana anggota tim administrasi jo7o honorarium tim pengkajian pemberani tpp oenanggunggawap pen oke bean ene oom men kematian teknis oops wakil ketua tim teknis oop anggota tim teknis honorarium tim pengendali administrasi keuangan daerah penanggungjawab pembina ) wakil penanggungjawab pembina ' ) | anne maa sekelas ann mann keras ira teknis oos oo) nan ann anggota maa terasa yoo man petatasamantelata moo jo72 tim penyusun kua pas dan perubahan kua pas jemammaspengaranam yos (ob wakil pengarah mean mama kooediaas wakil koordinator men ker mana nnnanseetaasa o00000 keane s00000| mama jaman ngen tam teknis voodoo) (nsnjntini sekretaris tim teknis too8s c00000 aangsotatra teknis joe jok operator sistim skpd tim pelaksana pra musrenbang, forum skpd dan musrenbang mean nenek yon mega tim koordinasi jaminan kesehatan tingkat kabupaten enteng wakil penanggung jawab tor mann anon ceranooee wakil koordinator york (oo ketua tim pengarah por wakil ketua tim pengarah aan nenek mamak sekretaris tim teknis r000000 dipindai dengan cam scanner made mab tim pelaksana look dp00110) . beo bki tt. ben (pe pen oco0 joz9 montanum tim pembinaan pengelola gat pns f wasit penanggungjawab pembina sekretariat gor em sekretariat roti7m stat sekretaris os w ben (an ana sana oo00 sia |l s.8o panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan lebih dariibulan pen pasar tt ber berarti mena ena ss ken anna ketua h vr. tan esi panitia pelaksana kegatanuntuk tkahkegatan lk b penanggungjawab tera wakil penanggungjawab pembina cosnintor )s ton mina teler m 5ss mean anggota tim teks mena eeatamna teks m5ss kilas tim administrator layanan cash management system pengelolaan kas umum daerah ketua tim pelaksana teknis anggota tim pelaksana teknis inn man eetastat aan (esnjesana membina pengarah men inn alan gpondiaatore i o nomor coco) (boa anggota pelaksana tor dipindai dengan cam scanner uraian satuan besaran neh gara hanarartum tim penyusunan asd feng tenaga ahli penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang badai manararrum tenaga ahli penyusunan formulasi asb luna honorarium tenaga ahli normalisasi data odoratum tenaga ani euaisasi data honorarium tenaga ahli entry data jose honorarium tim koordinasi penyusunan rim senam avi anas visi, isi pembangunan daerah tenaga ati anatsisisu strategis pembangunan daerah enna ani analis permasalahan pembangunan daerah oo ( masa ani analisis kondisi keuangan daerah memata ani analisis kondisi umum daerah jos7 honorarium tim peneliti rencana kebutuhan barang darah ben enam 5a pama (pe ebmmsaotapns aaaggotaon pns .ooo.oo0 joss panitia pelaksana kegiatan bintik dicat sosiaisasidlatas7 hai membina mengarah r100000 (po penanggungjawab mena nama so0000) masa koordinator kedua pelaksana (wasit pelaksana (pa mesta pelayanan peso honorarium tim penyusun standar satuan harga barangan yasa penyusun standar satuan harga berang dan asa) bea ben onn55 . teknis pengumpul dan pengelola data standar harga barang jasa men jemmentenkenun timteknis o|o sekretaris tim teknis penistaan tea je. honorarium tim penyusun profil daerah bet memanannnotitentaam too ses bea memang kera belaksenamit yoo aan menonton koordinator datangi menimpa neasaanadamb dasa penanggung jawab data o men serta meme obat odoratum tim penyusun rancangan peraturan pada penanggung jawab soon penintauakifonanegungdamab wakil penanggung jawab oo wakil penanggung jawab lo ben soo oot . dead je. honorarium tim penyusunan dokumen rp2kpop gennunn j" .a a aa ken nenas ema kesan pena net ix mena , dipindai dengan cam scanner los honorarium pejubattnti satker kotaku kepatasatuan kerja soo00 iabatembuat konsumen a50 (ge etugasemon otaku ios penanaman soo00 eetueam aaminssiasi beam tanu jess pantun pelaksana kegiatan bintik tikar sosialisasi kegiatan minimal 3s a7 hah betina pengarang ii0o000 oenanggunawap (ga wasartoordimaar s00w00 fe5kemapetsaama ox oo.ooo (fe asi petahana (fa amasotapetataana je95 panitia pelaksana kegiatan bintik dikira sosialisasi kegiatan berurutturut minimal hai ( fa membina pengaman tour soo enremangeungawad poo nantmoda as0000 (awak koordinator (pe kemuapetataana saetaripelasana (abmmgaotapetaksana jes6 honorarium tim powa poo pengarah ras0000 mean awak (pe saber memimanianaa r000000) ( es7 honorarium tim pengadaan calon darah penanggungjawab ss00000| wiki penanggungjawab (ee koordinator (oa kemaimpelaksana pen serasa ema tema tim seeks (oh sekretaris tim seleksi toko poskota tim seleksi tua' tim keamanan tok poo anggota tim keamanan poo ketua' tim pengawas doo anggota tim pengawas je98 honorarium tim seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama ' | | team ss000dl kenaaamas loro honorarium tim koordinasi penyusunan dokumen rpm ) nana nnn pengarahan men memakan penanerungawab wadi enaggungawab sma o0000) beo anggota tim teknis basa dipindai dengan cam scanner tea ym) naa gag@91j j a mena ema s00000 ben e2 picea tema tim pelaksana anggota tim pelaksana lio honorarium pokja pemanfaatan dan pengendalian tata rung aa son je102 honorarium pola perencanaan tata ruang soo0 oto3 honorarium tim survey kelayakan bifangintastukur (ea0a honorarium tim pmp enangganggamap soo pep awawakema s0o0o0l memanas s0oo00) joe soo jo1os honorarium tim kabupaten sumbatconicisland energi mmm erenanggangawa mere ann sen joe kedua tim pelaksana anggota tim pelaksana ie honorarium tim koordinasi penataan ruang daerah menanam openanggungawap pena . h hh h s meja nangakikana o menara bl. mem foto7 kuasa hukum enda maa setan .it so00cbooo) ikat. (etos sekaetanat tim bantuan hukum lintas dan nonttgs "am yi) aaajwwm manan acerata yoo ie. honorarium panitia saham kabupaten ott ''b'3m wakil penanggungjawab voodoo0 tn. assets pee mena anna meet yoo je honorarium tim penyusun road map reformasi birokrasi ' | a n. penanggung jawab voodoo nan solo0 bee too aes sooko0 dipindai dengan cam scanner uraian batuan pecahan bas penyusunan tindak lanjut mekameniasi lip bpk bpk dan api poo dano banana ewen neo2001000 nana jon pan ax s00000 panitia jaringan dokumentasi informasi hukum or kena tang je.ita panitia pelaksana sosialisasi produk hukum daerah y.a pegang enam las sisi penanggangawah free j6. tim pengkajian perda, perlu, dan peraturan desa any wakilketua (or nana ana sakramen kanan nona geo je. tim fasilitasi dan evaluasi produk hukum desa mane wakil ketua nee a pena penyedia sea io. wakil ketua sekretaris mem anggota (ok je. tim asistensi konsep keputusan bupati pen ceng penanggungjawab pen yg. (mmm joo sekretaris anggota lang te. tim pelaksana teknis pra pembahasan produk hukum daerah mau ana nan mean populasi pemerintah daerah sea . . raket. . (j5. honorarium tim pengelola website pembuat artikel tim pengelola website r00. penanggungjawab tim pengelola website a00000) neng jin ber ai. dipindai dengan cam scanner mena agape pra l koordinator tim pena dpa7dpn koordinator tim peneliti dpa dpp oo ) jie ketua tim penemu dpa dpp oo (pa sekretaris tim peniti dpa dpp oo anggota tim penalti dpa dpp oo (ft ketua tim teknis peneliti dpa dpp oo ) joe anggota tim teknis peneliti dpa dppapns (pn anggota tim teknis peneliti dpa dpp nan pns oo ko| oo (pi operator sistem tim penerima dpa dppapns oo (pi operator sistem tim penciri dpa depan pns (fo12s pengamanan terpadu dasar wakil penanggungjawab menanam oom menara ana maman jon geraktapangan jot2a wanita penyelenggaraan kepmen tangga mean men too jo. tim sekretariat satgas penanganan covid19 penanggungjawab atas peni eruasatas simetris satgas magenta satgas | oi2e tim pengendalian bencana kabupaten sumba barat (fa penanggungjawab s000000) (pada enanggungawah ketua pos komando pengendapan wiki ketua pos komando pengendalian (oo tema tim pengendali jojo wak kedua tim pengendali rne nana (et27 tim layanan pengadaan secara elektronik mean nampentatese tomo (jo was pembina pse besjmsmtameaaates penanggung jawab pss emma so000) administrator lpse jo12e tim penyusun dan pemeliharaan basis dara pajak daerah . . u tt" iii cvt". ooo kek ots" m. . eoo men sooko men serasa enaenaban yoo mann mean serena es cbooo & ketua tim teknis penagihan solo0o penjpnnannaatematmtias opo coo.tool anggota tim teknis penahan top soo oo) dipindai dengan cam scanner maan . invent tekanan mi amaasmsmm nnn asa pak ban pen ine maa menanam nan wni. mana gen maan man mana semana mana. nemu mnc wna bra i o@ mama 0000ams man sari been man eni. w5 . ggggggg@ jj tove wen ban maan t & uy nan penekan hibah barang mbk darah a.a lo c00000 gg. m mjk nona amat t rol. gg. m j bab ko. peneliti penjualan barang milik daerah ||. pengaman t600000 naar penyusun rencana kerja tahunan rkt) dan perjanjian kinerja pk) one makna men al. mena ganga nh. dipindai dengan cam scanner men ntb ntenangrungdama pan ss0000) s s00000 (iso tim penyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja oo ena obemanggunggawo ann es0000 talk ket s00000) men san so0o00 mena ( era tim pengendalian dan penertiban barang milik daan ooo aan ananta anna tor ken nan asean nee sekretaris tim teknis (pa genta tim teknis jelai honorarium tim penyusun evaluasi jabatan perangkat daerah men pengacara rea top (je penanggung jawa moe ena daanartam oom 60no00) g3. mena anata voodoo) je 1a2 honorarium admin aplikasi sistem informasi (ea admin aplikasi tahun admin website tahun je tas honorarium tim evaluasi pelayanan publik mean arema 0o8 es0000 aa. men asas sonoooj pegas mon dak perumahan jo. honorarium staf ahli fraksi, staf ajudan dan supir pimpinan dprd | (oa staf ahli fraksi dprd (oo ajudan pimpinan dprd supir pimpinan dprd c0oo00) (oa staf administrasi pimpinan dprd je. honorarium sekretariat upt manja senen upr tes io. honorarium tenaga kebun dinas pertanian je. honorarium operator tangki bpbd toko.tool ie.ta8 honorarium driver sopir honorarium badan penyantun ie. honorarium pendamping dan lpm jo.1s1 honorarium operator asinan org j6.1s2 honorarium fasilitator taman pagoda 1o. honorarium fasilitator je honorarium operator dapodik paud operator dapodik paud kabupaten operator dapodik paud kecamatan honorarium tenaga money te150 honorarium pendamping pkh as0. te. honorarium pendamping paca aan tai pa. dipindai dengan cam scanner a00 pkhbonorarium pemberi keterangan asli saksi ahli dan berbicara hita honorarium pemberi keterangan ahli saksi ahli tok (honorarium tenaga notasi tenaga kontrak daerah pen bekas nom pns ss0ooo elektomedik aten pns isa tenaga administrasidan tenaga teknislannya non sooko| men bengrarumroanawan (ao monorariumtim penyusun buletin majalah "hot penanggungjawab tim penyusun buletin majalah ore edisi ho2 penanggungjawab tim penyusunguma org edisi| ho3 pembuat artikel tim penyusun jual |org basi hoa fotografer tim penyusun jumat long edisi ios sekretariat tim penyusun jurnal org edisi penyelenggaraan kegiatan ujian, penyusun soal dan pengawas ujian (aki penyusunan butir soal joon ji12 memeriksa hasil ujan tomo ena akan usa panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan diklat) ii21 penyelenggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan diluar oo penyusunan moduibikat 0ap solo.ooo) pengajar didalam perangkat daerah penyelenggara ensaiardarituar perangkat daerah penyelenggara o|o ena meera 1i22 penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan dia! lama diklat gsd3 char men too tool (pe benanggangawap (pe ketua wakil ketua nenek aso.oo0) mena ii23 honorarium penyelenggara pendidikan dan pelatihan dika lama dicat shan p ketua wakil ketua aoo.ooo) mean selretaaa men h x mana angan r men aan kengasahnim tard #e mx penanggungjawab tim tapi koordinator tim tapi wakil koordinator tim tapi sae tard mp x solo.oo0| anna sekretaris tam tapi m obo aso0.oo0) megan naeotania gardu 6x jernih ketua' tim teknis tapi a000000 jat sekretaris tim teknis tapi (eaninamui anggota tim teknis tapi (ok anggota tim administrasi koo| (to operator sistem tapdpns o| (lm operator sistem tapi non pns oooooooo ook honorarium admin jaringan lan klan (ia admin jaringan lan wlanasn lpa2 admin jaringan lan klan non asn ob satuan biaya makan dan minum kdh wakil kdh dan dprd ( ist kepala daerah dan wakil kepala darah mean i or mena b k dewan perwakilan rakyat daerah ian mena ao) dengan satuan biaya makan dan minum asn dannonasn tkd men ian maa pen ian tan ako iho. minumharian asn n asn daan dipindai dengan cam scanner eat a.a aa . satuan biaya pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit, penyandang masalah pama amen rumah sakit ks. (ina menyandang masalah kesejahteraan soal pks) ari (satuan biaya lembur asn dan notasi too #tsi (isi non aparatur sipil negara7rep ir insentif tenaga kesehatan asn non asn, lpm rt rw lintas kader. posyandu petugas jis insentif tenaga kesehatan pns too bowler spesialis pns oo men pedsensmm dokter anti residen pns oo dokter mumps boweraagimns ios dokter puskesmas sangatterpenci ( dokter puskesmas terpencil dokter puskesmasperkotan ibpokerintemahippns moteerpns yos ektromedi temp (kepala ruangan instalasi oo (am supemisorpns s000000) insentif tenaga kesehatan pns (pa dokter spesialis non pns oo bokterpgds pns o dokter ahli residen non pns oo dokter umum non pns dokter gigi non pns dokter internship non pns oi) apoteker non pns & elektromedik item non pns supervisor non pns dog kepala ruangan instalasi non pns oo ) |h9, insentif lpm, rt rw, kader posyandu, petugas kebersihan dan lintas ketam bem per anggota pem set '''. cri mar e kader posyandu kelurahan jannjnnir petugas kebersihan . kos (og tenaga lintas kelurahan jao, insentif petugas penagih pemungut pbb p2 desa kel kec 'o org tbr tau orang jam bupati sumbwbarat orang hari orang bulan ot: orang triwulan men ot: orang tahun ghani orang paket orang kegiatan orang responden other orang terbitan ojp orang jam pelajaran obs orang butir soal smu siswa mata ujian dipindai dengan cam scanner
any) ken) nah mba, kiurmsik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pulau morotai, menimbang:bagi masyarakat kabupaten pulau morotai, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang menderita penyakit degeneratif khususnya penyakit stroke melalui bantuan biaya pengobatan dan biaya pendamping rujukpindai dengan cam scanner memutuskan sebagai pemberi rujukan pasien rspa gatot subroto jakarta. rumah sakit pusat angkatan darat yang selanjutnya disingkat rspa gatot subroto adalah rumah sakit pusat angkatan darat yang berkedudukan jakarta sebagai penerima rujukan. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kabupaten pulau morotai. stroke adalah kondisi pasien yang terjadi ketika pasokan darah otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan (stroke iskemik) atau pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik). bantuan pelayanan kesehatan rujukan adalah bantuan yang berikan oleh pemerintah daerah kepada pasien yang menderita penyakit stroke yang meliputi biaya rujukan, biaya pendamping rujukan pasien serta biaya pengobatan stroke rspa gatot subroto jakarta. peserta penerima bantuan adalah masyarakat kabupaten pulau morotai yang didiagnosa menderita penyakit stroke sesuai indikasi medis dan membutuhkan penanganan lanjutan. biaya pengobatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan rspa gatot subroto. pendamping rujukan yang terdiri dari (satu) orang keluarga pasien dan satu) orang petugas kesehatan mendampingi pasien yang dirujuk. pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang berupa pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pelayanan lainnya yang diberikan rspa gatot subroto. dipindai dengan cam scanner iga ii bab kebijakan pemerintah kabupaten pulau morotai dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada adalah memberikan bantuan pelayanan kesehatan rujukan dalam bentuk biaya pengobatan untuk pasien stroke rspa gatot subroto. penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada masyarakat kabupaten pulau morotai yang secara medis menderita penyakit stroke dan indikasi untuk melakukan perawatan atau pengobatan lanjutan. bantuan pelayanan kesehatan rujukan meliputi biaya pendamping rujukan pasien serta biaya pengobatan pasien. biaya rujukan dan pendamping rujukan terdiri dari (satu) orang pasien, (satu) orang keluarga pasien serta satu) orang petugas pendamping pasien yang dirujuk. biaya pengobatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan paket pelayanan kesehatan pasien stroke rspa gatot subroto. bab iii pembiayaan pembiayaan pada kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pulau morotai pembiayaan pasien rujukan terdiri dari: biaya transportasi dalam maupun luar wilayah pulau morotai disesuaikan dengan standar harga yang berlaku kabupaten pulau morotai, biaya pengobatan yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pelayanan lainnya yang berikan rspa gatot subroto. dipindai dengan cam scanner pembiayaan pendamping rujukan pasien adalah satu orang keluarga pasien yang dirujuk pemberi pelayanan kesehatan rujukan tersebut, dengan rincian sebagai berikut: untuk biaya transportasi dalam maupun diluar wilayah kabupaten pulau morotai disesuaikan dengan standar harga yang berlaku kabupaten pulau morotai. untuk pembiayaan (satu) orang petugas pendamping pasien yang dirujuk, baik untuk menjadi pendamping medis maupun administratif disesuaikan dengan biaya transportasi, penginapan dan lumpur berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh bupati pulau morotai (kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit menerangkan tentang hal tersebut). untuk petugas pendamping pasien yang mendampingi pasien rujukan, lama pemndampingannya disesuaikan dengan lamanya perawatan pasien maksimal tujuh) hari. besaran biaya untuk pendampingan pasien rujukan keluarga pasien) dan pendampingan pasien rujukan petugas) ditetapkan dengan surat keputusan bupati. bab penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi sarana pelayanan kesehatan rujukan: rumah sakit umum daerah kabupaten pulau morotai, dan rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakartadipindai dengan cam scanner bab ketentuan penutup per lanihay muda
bnn bupati tanah bumbu provinsi kalimantan selatan peraturan bupati tanah bumbu nomor tahun tentang implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah bumbu, menimbang :a. bahwa untuk menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi kabupaten tanah bumbu, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah dan lingkungan, bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan melalui insersi pada, mengingkedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi perangkatunit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan formal dan non formal pada dinas pendidikan dan kebudayaaimplementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnynsersi adalah penyisipan intisari nilai nilai dalam pada jenjang pendidikan dasar. jenjang pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama tahun terdiri atas program pendidikan tahun sekolah dasar dan program tahun sekolah lanjutan tingkat pertamorupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntunganpada jalur pendidikan baik pendidikan formal, maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentumaksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam implementasi insersi pendidikan antikorupsi daerah. scanned cam scanner tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah bertujuan untuk menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi. raung liku peraturan bupati ini meliputi implementasi insersi pendidikan antikorupsi kerjasama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penganggaran. babserta pendidikan agama dan budi pekerti. komponen implementasi insersi pendidikan antikorupsi, terdiri atas regulasi implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar sebagai pedoman pelaksanaan satuan pendidikan, penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasarpada pendidikan dasar, tenaga pendidik yang kompeten dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar, monitoring dan evaluasi implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar, melaksanakan publikasi terhadap implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar. langkah langkah implementasi insersi pendidikan antikorupsi, sebagi berikut inisiatif merancang, terdiri atas scanned cam scanner menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran serta pendidikan agama dan budi pekerti yang relevan dengan tindakan antikorupsimengetahui, memahami, menyadari dan dapat mempraktifitas sehingga menguatkan pengalaman dan membiasakan pengalaman, menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan kompetensi yang akan dicapai dengan mengacu pada indikator untuk pengendalian proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi sertaberbagai pihak melalui menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran diantara guru dengan guru agama dan budi pekerti serta guru kelas sekolah, membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi pada pendidikan dasar antara guru dengan guru agama dan budi pekerti serta guru kelas sekolah, membangun sinergi antara sekolah guru kn, guru pendidikan agama dan budi pekerti, wali kelas dalam forum musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja guru, membangun sinergi anatara sekolah guru kn, guru pendidikan agama dan budi pekerti, wali kelas dan guru kelas) dengan orangtua wali, antara sekolah dengan lingkungan, serta antara guru dengan guru pendidikan agama dan budi pekerti, wali kelas dan guru kelas dengan kelompok profesional lainnya. scanned cam scanner bab iiidengan guru pendidikan agama dan budi pekerti. guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada bertugas merencanakan dan merancang format evaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan:ir oleh kepala satuan pendidikan formal. bab kerjasama untuk kelancaran implementasi insersi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pihak lain sebagaimana dimaksud adalah pihak kepolisian, kejaksaan dan inspektorat daerah serta unit kerja yang membidangi hukum. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring dan evaluasi implementasi insersi pendidikan antikorupsi dilakukan oleh dinas. dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dinas dapat melibatkan komisi pemberantasan korupsi republik indonesia, pihak kepolisian, kejaksaan dan inspektorat daerah serta unit kerja yang membidangi hukum. scanned cam scanner dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi insersi pendidikan antikorupsi setiap (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu diperlukan kepada bupati. bab pembiayaan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanah bumbuada ditetapkan batulicin para pada tanggal desember sean bupati tanah bumbu, nenek sawo noun pop kata mae, sudan noor diundangkan batulicin pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten tanah bumbu, apa salem berita daerah kabupaten tanah bumbu tahun2019 nomor scanned cam scanner
bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan bupati sukoharjo nomor tahun tentang penggunaan air perusahaan umum daerah air minum tirta makmur untuk kegiatan usaha dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo, menimbang bahwa perusahaan umum daerah air minum tirta makmur merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak bidang penyediaan air bersih, bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung dan fungsi air tanah perlu memanfaatkan air perusahaan umum daerah air minum tirta makmur sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air untuk kegiatan usaha, bahwa berdasarkan ketentuan huruflu melaksanakan upaya konservasi air tanah melalui penggunaan air perusahaan umum daerah air minum tirta makair tanir tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan bawah permukaan tanrseorangan adalah orang perorangan yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang bersifat terus menerus bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. badan usaha adalah. niaga atau disebut jugamaksud disusunnya peraturan bupati ini adalah sebagai wujud peran serta pemerintah daerah melalui pemuda air minum tirta makmur dalam rangka ikut bertanggung jawab menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah dalam rangka mendukung konservasi sumber daya air. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan air pemuda air minum tirta makmur untuk kegiatan usaha. bab penggunaan air pemuda air minum tirta makmur setiap kegiatan usaha daerah yang terjangkau oleh jaringan pemuda air minum tirta makmur wajib menggunakan air dari pemuda air minum tirta makmur. kewajiban menggunakan air dari pemuda air minum tirta makmur oleh perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam dokumen lingkungan hidup. bab iii sasaran penggunaan sasaran penggunaan air pemuda air minum tirta makmur untuk kegiatan usaha ditujukan kepada: industri niaga yang terdiri dari niaga besar, meliputi: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan j)) klinik bersalin, gudang, ruko swalayan kecil, kantor swasta, jasa perdagangan, apotik, dan oo) rumah sakit tipe dan tipe sasaran sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk kegiatan usaha mikro dan kegiatan usaha yang belum mampu dilayani pemuda air minum tirta makmur. bab alokasi penggunaan perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib menggunakan air pemuda air minum tirta makmur dengan ketentuan sebagai berikut: industri paling sedikit (dua puluh lima persen) dari penggunaan air secara keseluruhan, niaga terdiri dari: niaga besar paling sedikit (lima puluh persen) dari penggunaan air secara keseluruhan, dan niaga kecil paling sedikit (lima puluh persen) dari penggunaan air secara keseluruhan. penggunaan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada dihitung dari rata rata jumlah publikasi penggunaan air per bulan dalam (satu) tahun. dalam hal kegiatan usaha baru maka penggunaan rata rata jumlah publikasi berdasarkan perkiraan penggunaan air per bulan. bab pembinaan dan pengawasan bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan air perusahaan umum daerah air minum tirta makmur untuk kegiatan usahabab sanksi administratif penanggung jawab usahaukan oleh bupati melalui dinas lingkungan hidup. bab vii ketentuan peralihan penanggungjawab usaha yang sudah memiliki izin lingkungan sebelum dikeluarkannya peraturan bupati ini, penggunaan air perusahaan umum daerah air minum tirta makmur wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulawardoyo wijaya diundangkan sukoharjo pada tanggal agustuspesisir barat, menimbang bahwa guna menjamin objektivitas pembinaan pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, mengingat undang undang nomor,, pesisir barat nomor tahun tentang,vdiubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor tahun tentang perubahan,,lampiran perjanjian kinerja tahun . ) kepala dinas badan ."") sasaran indikator kinerja target program anggaran ogr .voodoo wolkkknalaa rp. senen progr .ooo woo woo rp. senen ogr .ooo woo wenenaa alan rp. senen ogr .ooo women sean aaaaaa aan rp. senen dst. kepala dinas badan . )dinas badperjanjian kinerja jabatan administrator pernyataan perjanjian kinerja jabatan administrator perjanjian kinerja tahun . ) sekretaris dinas badan kepala bagian kepala bidang . sekretaris dinas badan kepala bagian kepala bidang .'") selanjutnya disebut pihak pertama. nama pongaatanananaan nip pnkananananaaaan jabatan kepala dinas badan .,kan . pihak kedua, pihak pertama, kepala dinas badan. sekretaris dinas badan kepala bagian kepala bidang .") lampiran perjanjian kinerja tahun .") sekretaris dinas badan kepala bagian kepala bidang ."") sasaran indikator kinerja target program anggaran postal local rp. senaaanananaaaa postal oo vena rp. senaaanananaaaa postal .oo denannnn anna rp. senaanannananaan pitostam look rp. senaaanananaaaa dst. bupati pesisir barat, kepala dinas badan ." )ranvstrategis dinas badan atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud padastahun yang bersangkutan, pada kolom diisi dengamwjabatan pengawas pernyataan perjanjian kinerja jabatan pengawas perjanjian kinerja tahun . ) kepala subbagian kepala subbidang kepala seksi . "kepala subbagian kepala subbidang kepala seksi .'") selanjutnya disebut pihak pertama. nama pongaananananaan nip pnkananananaaaan jabatan sekretaris dinas badan kepala bagian kepala bidang ." ),dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian, "target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. pihak kedua akan memberikan supervisi,penanganan . pihak kedua, pihak pertama, sekretaris dinas badan kepala kepala subbagian kepala bagian kepala bidang .'") subbidang kepala seksi lampiran perjanjian kinerja tahun .") kepala subbagian kepala subbidang kepala seksi ."") sasaran indikator kinerja target kegiatan anggaran kegiatan. maan rp. sannanatatananaaan kegiatan. rp. manset. kegiatan .oooooooccaaaaan rp. sannanatatananaaan kegiatan. aan rp. sannanatatananaaan dst. sekretaris dinas badan kepala kepala subbagian kepala bagian kepala bidang . ) subbidang kepala seksi .") penjelasan pengisian terhadap lampiran di'atas adalah sebagai berikut: pada kolom diisi urut,windikator kinerja utama dan indikator lain dari unit kerjanynya, pada kolom kegiatan diisi dengan nama program unit kerjanybupati pesisir barat, ttd agus istiqlal salinan sesuai dengan aslinya bagian hukum kabupaten pesisir barat, dia setda), a3) medina solani b,sh.mp tfplaporan penilaian kinerja pegawai negeri sipil sistematika laporan penilaian kinerja pegawai negeri sipil.'.. babi penutup pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja. laporan realisasi keuangan. laporan pelaksanaan kegiatan. lain lain yang dianggap perlu. bupati pesisir barat, ttd agus istiqlal salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum #kabupaten pesisir.barat tea s smsildwin kastoni b,sh.mp nip. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang penilaian kinerja.kinerja,yang diperjanjikan yang didalamnya memuat indikator kinerja ditarget kinerja yang harus dicapai dalam (satu) tahun, tujuan dan manfaatngan pemerintah daerah. tujuan penilaian kinerja pns adalah terwujudnya objektivitas pembinaan pns yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. hasil penilaian kinerja pnscc.ns melalui pendidikan dan pelatihan, dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi dan jabatan. bab iii tolok ukur penilaian kinerja raya bagian kesatu umum tolok ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja pns meliputi: skp, perjanjian kinerja, perilaku kerja,dan penilaian lain yang dapat dijadikan tolok ukur penilaian kinerja. bagian kedua penilaian sasaran kerja pegawai setiap pns harus memiliki skp yang memuat rencana kerja dan targetpns yang menduduki jabatan administratoinerja, adalah: pns yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama melakukan perjanjian kinerja dengan bupati yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai dalam (satu) tahun,dan pns yang menduduki jabatan pengawas dan jabatan administrator melakukan perjanjian kinerja dengan atasannya yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target kinerja turunan dari sasaran, indikator kinerja dan target kinerja atasannyinoo"realisasi target kinerjanya kurang, tidak dapat diperpanjang, dalam,kp dan perilaku kerja. sasaran yang digunakan dalam penyusunan perjanjian kinerja pns: untuk jabatan pimpinan tinggi pratamajabatan pimpinan tinggi pratama dan indikator kinerja lain yang relevan, dan untuk jabatan pengawas dan jabatan administrator sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada unit kerjanya serta menggunakan indikator kinerja utama jabatan pengawas dan jabatan administrator dan indikator kinerja lain yang relevan. perjanjian kinerja pns sebagaimana dimaksud dalam disusun setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran. penyusunan perjanjian kinerja pns sebagaimana dimaksud pada paling lambat (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan. perjanjian kinerja pns sebagaimana dimaksud dalam terdiri daridimaksud pada huruf terdiri atas: pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada s yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target kinerja. informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan tingkatan jabatan. formatrjanjian kinerja pns dilaporkan kepada: untuk pejabat pengawas dilaporkan kepada pejabat administrator sesuai yang termuat dalam perjanjian kinerja, untuk pejabat administrator dilaporkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai yang termuat dalam perjanjian kinerja, dan untuk pejabat pimpinan.tinggi pratama dilaporkan kepada bupati. laporan pelaksanaan perjanjian kinerja pns sebagaimana dimaksud pada berperjanjian kinerja pns sebagaimana dimaksud dalam disampaikan paling lambat (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. laporan perjanjian kinerja pns yang telah disampaikan pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada sebagai bahbupati. format laporanatau promosi, dan atau mendapat,,penghargaan apabila tolok ukur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam" bernilai positif atau salah satunya tidak ada yang bernilaimegatif. bab tim penilaiinerja pns sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bupati sebagai pembina, wakil bupati sebagai pengarah, sekretaris daerah sebagai ketua tim merangkap anggota, pejabat yang membidangi urusan kepegawaian sebagai sekretaris merangkap anggota, seluruh asisten sekretariat daerah sebagai anggota, pejabat yang membidangi urusan pengawasan internal sebagai anggota, pejabat yang membidangi urusan hukum sebagai anggota tidak tetap, pejabat yang membidangi urusan organisasi sebagai anggota tidak tetap: dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.mempunyai tugas melakukan penilaian kinerja pns, memberikan pertimbangan pengusulan pengangkatan pns dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan pengawas, jabatan administrator, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu kepada bupati, memberikan pertimbangan mutasi pns dalam dan atau keluar lingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh bupati, memberikan pertimbangan promosi pns dalam jabatan pengawas dan jabatan administrator yang dilakukan oleh bupati, memberikan pertimbangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural pns sesuai standar kompetensi berdasarkan hasil evaluasi kepada bupati, memberikan pertimbangan pemberian kenaikan pangkat bagi pns yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, memberikan pertimbangan penghargaan kepada pns yang diberikan oleh bupati atas usul pimpinan unit kerja, memberikan pertimbangan pendidikan dan pelatihan pns yang dilakukan oleh bupati, memberikan pertimbangan menetapkan pemberian tugas belajar dan izin belajar pns, dan j . memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin pns yang dijatuhkan oleh bupati. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tim penilai kinerja pns dibantu sekretariat time penilai kinerja pns. sekretariat tim penilai kinerja pns.sebagaimana dimaksud pada berkedudukan perangkat, daerah yang membidangi urusan kepegawaian. sekretariat tim penilai kinerja pns sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh kepala bidang yang membidangi urusan kepegawaian. sekretariat tim penilai kinerja pns sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas penyiapan administrasi data sebagai bahan rapat tim penilai kinerja pns, penyiapan fasilitas tempat rapat tim penilai kinerja pns, cc. penyiapan daftar hadir, nobulan rapat dan berita acara hasil rapat tim penilai kinerja pns, penyiapan laporan hasil rapat tim penilai kinerja pns, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan tim penilai kinerja pns. sekretariatdalam melaksanakan rapat dapat meminta saran dan pertimbangan dari kepala perangkat daerah atau pejabat lain yang berkompeten untuk didengar penjelasannya. dalam hal tertentu rapat tim penilai kinerja pns dapat dilakukan secara terbatas yang hanya dihadiri oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati. rapat tim penilai kinerja pns secara terbatas sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab pembiayaan biaya operasional pelaksanaan penilaian kinerja pns dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir barat. ketentuan penilaian kinerja dalam peraturan bupati ini secara mutasi mutans berlaku untuk caloneren. set &$ sms iodin kastoni b,sh.mp nip.perjanjian kinerja pegawai negeri sipil perjanjian kinerja jabatan pimpinan tinggi pratama pernyataan perjanjian kinerja jabatan pimpinan tinggi pratama perjanjian kinerja tahun . ) kepala dinas badan eonagananananaaan nip dnakaananananaan jabatan kepala dinas badan .f. selanjutnya disebut pihak pertama. nama donagananananaaan jabatan bupati pesisir barat selanjutnya disebut pihak kedua. pihak pertama pada tahun, . . ) ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerjanaaanana pihak kedua, pihak kedua bupati pesisir barat, kepala dinas badan.
bombana proyiiisi sulawesi tenggara peraturan bupati bombana nomor tahun tentang pedoman pengembangan budaya kerja aparaturberdasarkan peraturan bupati bombana nomor tentang road map reformasi birokrasi mengamanatkan salah satu area yaitu manajemen perubahan berupa pembangunan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur; bahwa guna penerapan budaya kerja sebagaimana dimaksud perlu adanya komitmen yang tinggi, etos kerja, tanggung jawab, etika, dan moral segenap jajaran aparatur lingkungan pemerintah kabupaten bombana secara terencana, sistematis dan terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pengembangan budaya kerja aparatur lingkungan pemerintcipta kary);entang grand design reformasi birokrasientang pedoman pengembangan budaya kerja;bana; peraturan bupati bombana nomor tentang road map reformasi birokrasi memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pengembangan budaya kerja aparatur lingkungan kabupaten bombana bab ketentuan umum dalam peraturan yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten bombana; pemerintah daerah adalah bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang pelaksanaperangkat daerah kabupaten bombana. unit kerja adalah suatu organisasi yang dijabat oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi ataumelakukan aktivitas sesuai jadwal. pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur adalah pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah kabupaten bombana yang dibentuk oleh dan bertugas dalam pengembangan budaya kerja aparatur lingkungan pemerintah kabupaten bomban. budaya kerja bertujuan meneguhkan korps dan kode etik asn; meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi; mendorong peningkatan profesionalitas asn sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya; kerja lingkungan pemerintah daerah. bab; disiplin mengandung arti suatu sikap menaati kewajiban dan menghindari; larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan;jawab dan tidak mementingkan diri sendiri;; dan akuntabel adalah suatu sikap yang mempertanggungjawabkan keberhasilan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan baik dari segi proses hasil. perilaku yang penerapan nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: integritas meliputi bekerja dengan dan adil; memiliki komitmen terhadap visi dan misi; bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan; berani dan tegas dalam mengambil keputusan risiko kerja bekerjasama dalam menyelesaikan tugas; dan menjaga rahasia dan nama baik. disiplin meliputi berpakaian dinas sesuai hari kerja dengan lengkap; menaati peraturan dan kode etik; dan melaksanakan tugas tepat dan sasaran. melayani bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan; memberikan pelayanan secara tepat, cepat dan akurat; tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan; dan berkomunikasi dengan baik dan sopan bekerja sesuai standar operasional prosedur. profesional meliputi menyelesaikan tugas tepat bekerja dalam memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya; cepat, sigap dan responsif dalam memberikan pelayanan; dan selalu meningkatkan keahlian, keterampilan dan kemampuan. akuntabel meliputi bertanggungjawab atas keberhasilan kegagalan dalam melaksanakan tugas; memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan; mempertanggungjawabkan sumber daya, sarana dan prasarana; dan fasilitas yang dipergunakan. bab iii penerapan budaya kerja dalam penerapan nilai dan perilaku budaya kerja, pimpinan perangkat daerah dan pimpinan unit kerja berperan sebagai role model atau panutan. penerapan nilai dan perilaku budaya kerja, dibentuk kbk pada setiap perangkat daerah unit kerja. kbk sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. kbk sebagaimana dimaksud pada bertugas merumuskan, menyusun program dan kegiatan yang penerapan nilai budaya kerja lingkungannya; mengembangkan perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja; melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi dan upaya lainnya upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja lingkungannya. melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pengembangan budaya kerja lingkungannya; dan melaporkan penerapan dan pengembangan budaya kerja kepada kepala perangkat daerah penanggung jawab; ketua; sekretaris; anggota; dan fasilitator. penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada bertugas menyediakan fasilitas kegiatan kbk; membina, memastikan dan memantau kegiatan kbk; mendorong kbk tetap aktif; menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi kbk; dan memastikan terlaksananya diskusi diskusi kelompok. ketua sebagaimana dimaksud pada bertugas memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan kbk; pelaksanaan teknis kegiatan kbk; berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok; menciptakan yang baik antara kbk dengan penanggung jawab dan fasilitator; melaporkan perkembangan aktivitas kbk kepada penanggung jawab; dan mendorong kbk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan. sekretaris sebagaimana dimaksud pada bertugas melaksanakan tugas tugas kesekretariatan kbk; menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kbk. anggota sebagaimana dimaksud pada bertugas berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan kbk; bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok; hadir dan berperan aktif dalam diskusi kelompok;bertugas: menularkan pengetahuan tentang budaya kerja kepada ketua dan anggota; mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan kbk; menciptakan yang baik antara kbk dan penanggung jawab; mengikuti perkembangan aktivitas kbk; menjaga semangat kbk agar selalu aktif dan memecahkan permasalahannya; memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok; mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada ketua; mendorong kelompo;nerapan budaya kerja menggunakan yel yel semangat pagi" atau frasa lainnya pada acara formal atau bab monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur melakukan monitoring evaluasi dan pembinaan. monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, arahan dalam penerapan pengembangan budaya kerja; memantau perkembangan tindak lanjut hasil evaluasi sebagai proses penguatan nilai nilai keberhasilan kbk; melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan budaya kerja setiap kbk kepada bupati; dan mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi kbkpada berita daerah kabupaten bombana. para ic00rd3nasi unit satuan kerja ditetapkan rumbia pada tanggal, bupati bombai tampil diundangkan rumbia pada tanggal, sekretaris daerah paten bombana, ian area^ berita dae^ch kabupaten bombana tahun nomor lampiran peraturan bupati bombana nomor tahun tanggal jom tentang pedoman pengembangan budaya kerja aparatur lingkungan pemerintah kabupaten bombana bagan organisasi kelompok budaya kerja penanggung jawab fasilitator ketua sekretaris anggota keterangan garis komando garis koordinasi para unit satuan kerja pa7af actor r*km rner bupati bombana tampilbantuan stimulan pembangunan rumah swadaywujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengaturan bantuan stimulan, maka sesuai dengan amanat dari undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukimandinas adalah dinas perumahan rakyat, permukiman dan lingkungan hidup kabupaten bengkayang. kepala dinas adalah kepala dinas perumahan rakyat, permukiman dan lingkungan hidup kabupaten bengkayang. camat adalah pimpinan kecamatan yang merupakan perangkatipindai tam kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipihuni. kelompok penerima bantuan yang selanjutnya disingkat kpb adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang layak untuk diberikan bantuan stimulan berupa rumah layak huni. organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat opd adalah unit kerja pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumdinas perumahan rakyat, permukiman dan lingkungan hidup kabupaten bengkayang. kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut kpa adalah pejabat yang diberiopd dinas perumahan rakyat, permukiman dan lingkungan hidup kabupaten bengkayangbengkayang. pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat ppmenjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan users. bank penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana pemerintah daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah daerah. penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. pihak ketiga adalah perorangan dan atau badan usaha badan hukum yang ditetapkan oleh dinas ppk untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggungjawab atau ppk. bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya yang selanjutnya disingkat users adalah bantuan pemerintah kabupaten bengkayangdan pembangunan baru rumah sehat dan nyamanrencana kerja anggaran yang selanjutnya disingkat rka adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh parumah sehat adalah bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatandoman pelaksanaan users dimaksudkan untuk menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan swadaya rumah tidak layak huni. pedoman pelaksanaan users rumah tidak layak huni dilaksanakan dengan tujuan untuk: menjamin tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan lancarnya pelaksanaan kegiatan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni,dan memberikan petunjuk tata cara penyaluran, pencairan serta pengelolaan keuangan dalam pemberian bantuan stimulan perumahan tidak layak huni. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pedoman pelaksanaan users meliputi: users, jenis kegiatan, persyaratan penerima users, penetapan lokasi dan calon penerima users, pelaksana bantuan, penyaluran users, pembinaan,dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. bab users bagian kesatu umum users diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah kabupaten bengkayang. users sebagaimana dimaksud pada adalah untuk peningkatan kualitas rumah tinggal masyarakat tidak layak huni dan atau pembangunan baru rumah tidak layak huni. users diberikan dalam bentuk uang barang yang diberikan kepada penerima users guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja. pemberian users sebagaimana dimaksud pada bersumber dari apbd. bagian kedua bentuk pemberian users bentuk pemberian users diberikan berupa: uang:dan barang. users dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada perorangan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang pekerja guna melaksanakan peningkatan kualitas pembangunan baru rumah tidak layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah. dipindai tam upah kerja sebagaimana dimaksud pada digunakan paling banyak (lima belas persen) dari besaran users yang diterima. users dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk: bahan bangunan untuk rumah, atau rumah. users sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tempat tinggal atau tempat bekerja berdasarkan keterangan dari pemerintah setempat. bab jenis kegiatan jenis kegiatan users terdiri atas: pb,dandengan kondisi rusak total yang terdiri dari: komponen struktural,dan komponen non struktural. komponen struktural pembangunan baru pengganti rth sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pondasi, tiang kolom, cc. balok:dan rangkaatap. komponen non struktural pembangunan baru pengganti rth dipindai tam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: dinding pengisi, kusen, penutup atap,dan lantai. ketentuan mengenai pembangunan rumah baru pengganti rth sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan diatas kavling tanah yang siap digunakan atausyarat yakni: keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan,dan cc. kesehatan penghuni. keselamatan bangunan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan tingkat kerusakan: rusak ringan, rusak sedang,dan rusak berat. tingkat kerusakan ringan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kerusakan komponen non struktural,dan rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan. tingkat kerusakan sedang pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kerusakan pada komponen non struktural,dan salah satu komponen struktural. tingkat kerusakan berat pada kegiatandalah (sembilan)m? jiwa. dipindai tam persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecukupan sarana pencahayaan, sarana penghargaan,dan ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus. bab persyaratan penerima users penerima users dapat diberikan kepada: perseorangan,dan kelompok. penerima perseorangan users sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah daerah atau kecuali untuk kondisi tertentudan bersedia membuat pernyataan, antara lain: bersedia bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan,dan bersedia mengikuti ketentuan users. perseorangan penerima users sebagaimana dimaksud pada dapat menerima bantuan berupa uang, bahan bangunan, atau rumah. berkeluarga sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan: keluarga yang terdiri atas suami dan istri, suami, istri dan anak, suami dan dipindai ram anak: istri dan anak, keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya telah memiliki kartu tanda penduduk ktp), keluarga yang terdiri atas lebih satusatu orang yang telah berusia lanjut minimal tahun, penyandang disabilitasdan lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah dan tidak berada dalam kawasan hutan. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah akibat bencana, atau hal lain yang dianggap mbr layak mendapat bantuan berdasarkan hasil kajian teknis dari dinas. kelompok penerima users sebagaimana dimaksud dalam huruf paling banyak (dua puluh) orang. pendistribusian bahan bangunan kepada penerima users dilakukan dengan menandatangani berita acara serah terima barang. dalam hal penerima users dalam bentuk uang dan barang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa: pembatalan users, penarikan kembali users, bagi penerima users yang tidak memanfaatkan untuk kegiatan pelaksanaan dan pk,dan cc. mengembalikan bantuan bagi penerima users yang menyala digunakannya. bab vii penetapan lokasi dan penerima users bagian kesatu penetapan lokasi users kepala desa lurah mengusulkan kebutuhan rumah baik maupun kdk dipindai tam dari setiap desa kelurahan sebagai calon lokasi penerima users kepada bupati atau dinas, berdasarkan persyaratan: jumlah rth desa kelurahan,dan jumlah kekurangan rumah didesa kelurahan. usulan kepala desa lurah sebagaimana dimaksud pada dinas melakukan verifikasi berdasarkan: tingkat kemiskinan desa kelurahan, jumlah rth desa kelurahan,dan atau jumlah kekurangan rumah desa kelurahan. hasil verifikasi dinas berupa daftar prioritas lokasi users disampaikan kepada bupati. hasil persetujuan bupati atas usulan dinas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan menjadi keputusan bupati yang akan menjadi program usulan prioritas pemerintah daerah. usulan prioritas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada diantaranya adalah: rencana pembangunan jangka menengah daerah, usulan langsung bupati, usulan prioritas dinas, kegiatan berdasarkan usulan dprd,dan atau kegiatan berdasarkan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. penetapan lokasi users sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dituangkan dalam rka dinas. rka dinas sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar untuk penetapan dpa dinas. bagian kedua penetapan penerima users penetapan nama penerima users oleh bupati. penetapan nama penerima users sebagaimana dimaksud pada merupakan usulan kepala desa lurah yang disampaikan kepada bupati dinas perumahan rakyat, permukiman dan lingkungan hidup kabupaten bengkayang. sat usulan nama penerima users oleh kepala desa lurah sebagaimana dimaksud dalam belum terdapat kesesuaian, dapat diajukan kembali untuk menyesuaikan dengan alokasi dalam dpa. usulan kembali nama penerima users oleh kepala desa lurah sebagaimana dimaksud pada tetap mengacu kepada usulan sebelumnya. apabila usulan penerima users oleh kepala desa lurah sebagaimana dimaksud pada berbeda dengan usulan nama sebelumnya, maka kepala desa lurah memberikan alasan pergantian perubahan nama penerima users tersebut. usulan kembali nama penerima users oleh kepala desa lurah, selanjutnya seleksi oleh dinas. seleksi oleh dinas sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh tfl dan atau pihak lain yang ditunjuk. bab viii pelaksana bantuan bagian kesatu dinas pelaksanaan users dilakukan oleh dinas yang dikoordinir oleh kepala dinas selaku pengguna anggaran. kepala dinas dalam melaksanakan users sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan: melakukan sosialisasi, penyiapan serta penyelesaian administrasi sebagai syarat penyaluran users, memfasilitasi pembukaan rekening bagi penerima users dalam bentuk uang atau barang, melakukan pembayaran kepada penerima users dalam bentuk uang atau barang, melakukan pembayaran kepada penyedia berdasarkan permintaan cari ppk, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengawasan dan penyediaan barang jasa, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan,dan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan users kepada bupati. kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh: ppk, ppt:dan cc. tfl. bagian kedua ppk ppk sebagaimana dimaksud dalam huruf melekat pada jabatan pa kpa. ppk sebagaimana dimaksud pada mempunyaitugas: membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan dan rencana arus uang (cash flow), melakukan seleksi calon penerima bantuan, menyalurkan bantuan, melakukan perikatan dengan penerima users dan atau pihak ketiga (antara lain bank kios penyalur, penyedia barang jasa), ec.pemerintah daerah, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas, melakukan pengawasan dan pengendalian, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melakukan tindak turun tangan terhadap laporan hasil pemeriksaan lhp):dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ppt ppt sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh pa kpa. ppt bertugas membantu tugas dan wewenang pa kpa. ppt sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tekniscc. menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa. dalam hal tidak ada penetapan ppk maka kepala dinas selaku pengguna anggaran dan atau kuasa pengguna anggaran dapat menugaskan ppt melaksanakan tugas ppk sebagaimana huruf sampai dengan bagian ketiga tfl tfl sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh kepala dinas. pengangkatan tfl oleh kepala dinas melalui proses seleksi dan ditetapkan melalui keputusan kepala dinas. tfl sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: membuat rencana kerja teknis atas pelaksanaan kegiatan, melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan, melakukan pendampingan dalam penyiapan dokumen persyaratan teknisdan administrasi dari penerima users, melakukan pendampingan kepada penerima users dalam memanfaatkan bantuan, melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lapangan, membantu menyelesaikan masalah masalah lapangan:dan winai ram membuat laporan pelaksanaan kegiatan. bagian keempat camat dan kepala desa lurah untuk kelancaran pelaksanaan users, dapat dibentuk tim teknis wilayah yang terdiri dari: camat,dan kepala desa lurah. camat sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas: melakukan koordinasi dengan dinas, menyiapkan data penerima users yang akurat, valid, dan tepat sasaran, membantu memperlancar proses pengurusan administrasitingkat kecamatan, desa kelurahan, member motivasi, arahan, dan pendampingan kepada mbr masyarakat penerima users untuk menggunakan bantuan sesuai ketentuan, dan memfasilitasi penyelesaian administrasi maupun permasalahan tingkat desa kecamatan. kepala desa lurah sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas: melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan data penerima users yang akurat, valid, dan tepat sasaran, mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima users, memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima users, menetapkan kelompok penerima bantuan,dan mengusulkan nama masyarakat penerima users kepada dinas. dipindai tam bagian kelima penerima users penerima users adalah mbr. penerima users sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab penuh atas pemanfaatan bantuan sesuai peruntukan. mbr sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan users, membentuk kelompok penerima bantuan (, cc. menyusun dan mengajukan proposal, memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati,dan menyusun laporan pemanfaatan dana. pengajuan proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan menyertakan: dokumen administrasi,dan dokumen teknis. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup: foto copy kartu tanda penduduk dansurat pernyataan calon penerima users. dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup: foto kondisi awal baik untuk maupun pk, rencana teknis berupa: gambar teknis (denah, potongan, tampak) untuk dan spesifikasi teknis:dan rencana anggaran biaya. bagian keenam toko penyedia bahan bangunan bahan bantuan untuk mbr disalurkan oleh toko penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh masyarakat, penyelamatan penunjukan toko penyedia bahan bangunan dan harg, kontrak pembelian bahan bangunan antara kpb dengan toko penyedia bahan bangunan. toko penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: menyediakan dan menyalurkan bahan bangunan sesuai kontrak dengan ppk dengan masyarakatusers, menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,dan menandatangani berita acara serah terima barang dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. syarat toko penyediabahan bangunan meliputi: memiliki surat ijin usaha perdagangan, memiliki tempat alamat sesuai dengan surat ijin usaha, memiliki nomor pokok pajak, melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum, harga adalah harga yang wajar berdasarkan hasil survey pasar survey toko masyarakat penerima bantuan dengan memperhitungkan atau tidak memperhitungkan ongkos angkut bahan bangunan hinga kerumah penerima bantuan, memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan, dipindai tam membuka rekening khusus untuk kegiatan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya bank yang sama dengan bank pos penyalur, lokasi toko penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya, ii. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang undangan,dan ji. membuat perjanjian kerja sama dengan kpb. bagian ketujuh penyedia jasa konstruksi pelaksanaan konstruksi rumah dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi. penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melaksanakan pembangunan rumah sesuai kontrak ppk,dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada ppk. tata cara pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi mengacu kepada ketentuan tentang pengadaan barang jasa pemerintah. bagian kedelapan bank penyalur pembayaran dalam bentuk uang kepada mbr maupun toko penyedia bahan pilihan mbr dilakukan melalui bank penyalur yang ditetapkan pemerintah daerah. bank penyalur sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab penuh atas transaksi penyaluran uang kepada mbr maupun toko penyedia bahan bangunan. bank penyalur sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima users sesuai surat keputusan bupati, melayani penerima users dalam pemanfaatan bantuan,dan menyusun laporan penyaluran users dalam bentuk uang. menyampaikan rekening koran penerima bantuan berdasarkan permintaan dinas perumahan rakyat, permukiman dan lingkungan hidup apabila diperlukan. bab penyaluran users bagian kesatu users dalam bentuk uang penyaluran users dalambentuk uang sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam (satu) tahap. penyaluran users dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui bank pos penyalur. penerima users membuka rekening bank yang ditunjuk dinas. penyaluran bantuan uang kepada mbr dilakukan setelah penerima bantuan mengajukan permintaan disertai persyaratan yang ditetapkan. proses pencairan anggaran mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah. pemanfaatan users dalam bentuk uang dilaksanakan jika pengadaan bahan bangunan dilakukan oleh penerima users dalam (dua) tahap untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja, yakni: tahap sebesar 50y6 (lima puluh persen) diberikan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh penerima users,dan tahap sebesar (lima puluh persen) diberikan apabila penerima users telah mencapai kemajuan fisik minimal manfaatan users dalam bentuk uang yakni pengadaan bahan dipindai tam bangunan dapat dilakukan dalam (satu) tahap atas persetujuan kepala dinas atas usulan ppknilaibesaran uang yang relatif kecil sehingga apabila dilakukan (dua) tahap tidak efisien, efektif dan ekonomis,dan permasalahan sosial masyarakat. penerima bantuan dalam bentuk ubagian kedua users dalam bentuk barang penyaluran users dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: berupa bahan bangunan, dan rumah. penyaluran users dalam bentuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan jika: hasil analisis kelayakan bentuk bantuan diperoleh sebagai bentuk bantuan yang efektif disalurkan kepada penerima bantuan:dan penerima bantuan memiliki keswadayaan untuk melakukan atau pk. penyaluran users dalam bentuk rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan jika: penerima bantuan tidak memiliki keswadayaan untuk melakukan atau pk: dan anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi jumlah unit yang tercantum dalam dpa dinas. penyaluran users dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan ppk. dipindai ram penyaluran users dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam (dua) tahap yakni: tahap (lima puluh persen) diberikan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan telah penuhi oleh penerima users,dan tahap diberikan (lima puluh persen) apabila penerima users telah mengerjakan bangunan minimal 30xnerima bantuan dalam bentuk barpenyaluran users dalam bentuk barang dilakukan oleh toko penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh masyarakat. penunjukan toko penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada mengacu kepada ketentuan yang berlaku. penyaluran bahan bangunan dari toko penyedia bahan bangunan kepada users dilakukan berdasarkan daftar rencana pembelian bahan bangunan. bab pembinaan pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan users secara berjenjang.users. pendampingan penerima users sebagaimana dimaksud dalam dipindai rusers sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tfl. pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat menyediakan tfl sebagaimana dimaksud pada pendampingan penerima useka kegiatan. bab pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh dinas dan lembaga teknis terkait hingga setingkat kecamatan dan desa kelurahan secara berjenjang. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan users sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: pengawasan dan pengendalian,dan evaluasi. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh kepala bidang perumahan rakyat. bab xii ketentuan penutup ketentuan mengenai: surat permohonan users sebagaimana tercantum dalam lampiran surat pernyataan calon penerima users tercantum dalam lampiran ii: be. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tercantum dalam lampiran iii, berita acara serah terima bantuan barang bahan bangunan tercantum dalam lampiran iv, tanda terima penyaluran barang tercantum dalam lampiran dipindai tam gambar teknis tercantum dalam lampiran vi, spesifikasi teknis peningkatan kualitas tercantum dalam lampiran vii, contoh formulir rencana anggarandan biaya rab) users tercantum dalam lampiran viii, penilaian kondisi rumah tidak layak huni rth) kebutuhan rumah tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran xi, hasil seleksi calon penerima users perseorangan berdasarkan kesepakatan warga tercantum dalam lampiran xii: lembar verifikasi proposal users berbentuk uang barang untuk perseorangan tercantum dalam lampiran xiii, permohonan penetapan penerima users tercantum dalam lampiran xiv, keputusan bupati tentang penetapan penerima users berupa uang tercantum dalam lampiran xv, lampiran penerima users berupa uang kabupaten bengkayang tahun anggaran tercantum dalam lampiran xvi, oo. keputusan bupati tentang penetapan penerima users berupa barang tercantum dalam lampiran xvii, lampiran penerima users berupa bahan bangunan untuk rumah kabupaten bengkayang tahun anggaran tercantum dalam lampiran xvii, keputusan bupati tentang penetapan penerima users berupa rumah tercantum dalam lampiran xix, lampiran penerima users berupa rumah kabupaten bengkayang tahun anggaran tercantum dalam lampiran xx,tercantum dalam lampiran xxi, survey toko penyedia bahan bangunan tercantum dalam lampiran xxii, surat perjanjian tercantum dalam lampiran xxiii, daftar rencana pembelian bahan bangunan dpb2) tahap ii") oleh penerima bantuan dengan upah kerja tercantum dalam lampiran xxiv: laporan penggunaan dana tahap tercantum dalam lampiran xxv, lembar verifikasi kelengkapan dokumen lpd tahap tercantum dalam lampiran xxvi, laporan penggunaan dana tahap tercantum dalam lampiran xxvii, lembar verifikasi kelengkapan dokumen lpd tahap tercantum dalam lampiran xxviii, aa. laporan penggunaan bahan bangunan untuk rumah tercantum dalam lampiran xxix, bb. data sumber pendanaan tercantum dalam lampiran xxx, cc. bagan tahapan proses pelaksanaan program users tercantum dalam lampiran xxxi, dd. berita acara hasil kesepakatan pemilihan toko penyedia bahan bangunan tercantum dalam lampiran xxx.fkewsbar ptk bupati kadang, sebastian darwis diundangkan bengkayang pada tanggal rob kan sekretaris daerah kabupaten bengkayang, nya lah seed ase joni berita daerah kab, bengkayang tahun nomor dipindai tam lampiran peraturan bupati bengkayang nomor ba. tahun tanggal :fo smohonan users kepada nomor yth. pejabat pembuat komitmen lampiran ppk) program perumahan perihal permohonan kegiatan kabupaten bengkayang bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya kabupaten bengkayang tahun bengkayang anggaran . saya yang bertanda tangan bawah ini umur pane tahun pekerjaan? loco desa kelurahan. kecamatan .ooooooooouser): belum pernah memperoleh user), sehubungan dengan hal tersebut atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan users tahun . sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan), cc.( ), rencana teknis dan rab (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan), dan surat pernyataan. dipindai tamtangan) (nama lengkap dan tanda tangan) catatan:( ) coret yang tidak perlu bupati bengkayang, ag. pra. ana s sebastian darwis kari dipindai tam, lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal s(wpcalon penerima users umur tahun pekerjaan loco ooooooooooo. desa kelurahan eos kecamatan oo. kabupaten .coooocooooooooo dengan ini menyatakan, memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah, menggunakan userbertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan dalam pelaksanaan pekerjaan baik dibangun ditingkatkan kualitasnya maupun rumah ), akan menghuni rumah yang dibangun ditingkatkan kualitasnya melalui spasi?useruserkindai tampemohon catatan:(") coret yang tidak perlu bupati bengkayang, sebastian darwis aa kindai tam lampiran iii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal stfkentkesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang bertanda tangan dibawah ini nama pesenesesonrrsorerersendareesasennan nomor ktp ainnsind sininanon nanas nasa nama kpb sesssavanossranensesesaanaanan assets alamat desa kelurahan. kabupaten kota. provinsi ll. masakan dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menyelesaikan rumah hingga batas waktu tanggal .o.coococoo. segala akibat dari penggunaan users menjadi tanggung jawab saya. demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya. mengetahui dan menyetujui, kepala desa lurah yang menyatakan, (nama lengkap dan tanda tangan) (nama lengkap dan tanda tangan) catatan:(") coret yang tidak perlu bupati apn asebastianus darwis lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal sio swfleserah terima bantuan barang bahan bangunan nomor pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . yang bertanda tangan bawah ini: nama neuyenarusaeno angan enam naa kena nasanuuabnd nomor jabatan pejabat pembuat komitmen . alamat senereseseseresenesenseenes0esanndonsatasssanoanga selanjutnya disebut pihak pertama nama seriiyineenpnih eineeoeeeeninesannnenaseannanana2 nomor jabatan penerima bantuan. alamat epepanipensspangaksonoganneaoenansara aan antena0bahan bangunan berupa nama bahan bangunan lte hua lo. betet ll. demikian surat berita acara serah terima bantuan barang bahan bangunan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. pihak kedua, pihak pertama, penerima bantuan pa kpa pembuat komitmen ppk) nip. catatan:(" ) coret yang tidak perlu bupati jpn sebastian darwis kindai tam lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :fo lumptanda terima penyaluran barang hari tanggal? l.momeeenaaaaan barang spk (ep ptt yang menyerahkan pembawa barang penerima users . pengemudi mengetahui kepala desa lurah fasilitator lapangan ketua kelompok users sebastian darwis winai tam lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :fo scffogambar teknis jenis kegiatan pembangunan baru nomor nba panasperrpenoesesersessorenrerorn nama penerima bantuan sunedoesiness heasikrengas keruan nomor ktp nbieinadenenoop0ere hewan anna alamat donnnannnnanananannananaananaaan desa kelurahan sesivasaoeesiianerge eeniosaan kecamatan sanessiroensonesner00oosarenenrumah penggantinan tampak depan men tampak samping kanan tampak samping kiri tampak belakang potongan melintang potongan memanjapanen bupati bengkayang, nari pap: sebastian darwis dipindai tam lampiran vii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :fb ceftembepesifikasi teknis peningkatan kualitas jenis kegiatan peningkatan kualitas nomor nba gapisisasise basa eakaikunnsasina nama penerima bantuan pesmnnarceneoenenhenamen batuan nomor ktp sinbansetose kenennsea she santan alamat redonepevasenenkanen ang eugene desa kelurahan sesenesanssanaseresesoonsenan0e kecamatan genesbessanisonsasesnaneoasnen gambar foto material rumah kondisi awal dan material rumah rencana usulan foto kondisi awal perspektif rumah foto kondisi awal dalambengkayang, ' ssebastianus darwis kindai tam lampiran viii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :f6 september z021formulir rencana anggaran biaya (rab) bantuan pembangunan rumah swadaya nomor nba venganenarebssssibelesana sana sore nama penerima bantuan none snonnoowewanenakunga naa man nomor ktp grevenssansaosnneein sos desa desa kelurahan snnenensenvensendoonnannonseneo kecamatan severoniereeeeseeansannserannan jenis kegiatan pb pk") sumber dana bahan harga harga memakai uraian pekerjaan volume satuan total bantuan dana bahan rp) rp) ara tunai bangunan swadaya lama mpaesanresapn pembongkaran rumah lama pekerjaan atap kuda kuda dan rangka atap kayu rangka kuda kuda semi10cmx4m) kayu gapit btg cmx3m) kayu gorden usuk x7cmx4m)jarak penutup atap seng gelombang (o,2cm lbr 80cm x180cm), atau tubunganseng asbes listplang papan 15cmx4m) (rekaan dinamo pasang pondasi batu tapak umpak) spoof 20cm) atas batu tapak besi beton sni btg esibaond mms dig semen mma s pameran kolom 140cm x10cmx ben beton | besibeton& mesin btg besibetondomm snt bg semen zak atu pecah raya kayu (10cm 10cm dinding permanen atau nan semi permanen tembok mo too ama as isme@sog bata bataan batak o papan x20cmx lbr kayu (5cm x7cmx4 btg mie tan ring balok x15 psk tenunan ben lo. lo. besibeton08mm sni besibeton@5mm sni semen@sook zak pasirbeton batupeeah 00k lo. sejresearmmdandeaa kusen pintu depan unit gendong x50 cm) serta ventilasinya x40cm) kusen pintu belakang unit cm) dan jendela gendong cm) serta ventilasinya cmx cm) serta ventilasinya 40cm) kindai tam mma man man daun pintu panel kayu unit mom lol lol daun jendela kaca unit tan daun jendela kaca unit am cl lol daun jendela kayu unit ltr angeeraantata lantai rabat mutu bo) el semen@socks zak pasirpasang (ee elo papan 20cm lbr mb: lil m)jarak kayu (5cmx7cmx4 oma lol brankeja mag pembantuan makan sangan minum nat pueraanlaman gosetsongkok ( tipaparalon big yoo pol paku, engsel, slot pintu, gama lol jerman being com dipindai (am keterangan:#inssraseny sesosemanssn do.apa sebastian darwis lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :fo pketembok penilaian kondisi rumah tidak layak huni (rth) kebutuhan rumah nomor nba shnoeinesesevseboseonoone nomor ktp daa nama penerima bantuan .oo.ooo penghasilan perbulan pgawenoaresemree kanak alamat kenkantonesdensapsnoangsen desa kelurahan sisundiosnkenoaoanebesen kecamatan esoswenesnegnesesndneaii titik koordinat pena nanti foto kondisi rumah tanah tingkat komponen sub komponen kiai bangunan bangunan terhadap kerusakan bobot seluruh maksimum (4x6 bangunan tenutupaap roof aap rangkap sub total kolom balok hindi ring dinding bata dinding pengisi sub total hakase r pintu darimu jendela daun jendela |. sub total sub total smkartaah lantai (prpenumplant pindah psi sab total sub total jumlah total65x oo, berat rusak berat total rusak total bo belum ada rumah nan dengan0g bebaaeenaan naskanone bana fasilitator calon penerima bantuan mengetahui dan menyetujui, kepala desa lurah. bupati asebastianus darwis winai tam lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal sdflemknon panggung penilaian kondisi rumah tidak layak huni (rth) kebutuhan rumah nomor nba enssssesoresenannanesens nomor ktp eebenssbonsoninsanseneasen nama penerima bantuan nenseoowseseeseresesinasa penghasilan perbulan mei kis mndssknsdannenona alamat senincensendanadnanbanes desa kelurahan ompong pan tiket nernaoi? kecamatan enensesinsonesioeoeaseen0 titik koordinat smnumesmsevsibiinsehas foto kondisi rumah tanah tingkat komponen sub komponen kasi bangunan bangunan terhadap kerusakan bobot seluruh maksimum (4x6 bangunan arema aap soo |atap (perangkat atap sub total |. kolom balok ring hindi ding bata dinding pengisi sub total uv asa eos, (rim penemu oo jendela dawndendea ae e kamar mandi saluran air kotor sub total lww hasil penilaian ratan keswadayaan rusak ringan ringan rusak sedang sedang berat usa berat 100x total rusak total ipb belmawa rumah sen iosssresbsnknn gewkannainande6ansa nan see fasilitator calon penerima bantuan mengetahui dan menyetujui, kepala desa lurah . bupati "ma sebastian darwis dipindai tam lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :1o gakembpanggung penilaian kondisi rumah tidak layak huni (rth) kebutuhan rumah nomor nba sendndndekibenibanbehgasa nomor ktp sertusivasisienenysssena nama penerima bantuan ertdkoerensesdntabensiisan penghasilan perbulan omer agnrenan alamat pondhenknewodundanpbsnnsna desa kelurahan menetepusamanpugenganga kecamatan ikissssinsissinerdoneesan titik koordinat kenameemeereneranann foto kondisi rumah tanah tingkat komponen sub komponen mag bangunan bangunan terhadap kerusakan bobot nilai seluruh maksimum bangunan (4x6) pemutupamp lap enangarap sub total kolom balok hindi ring mang bata dinding pengisi sub total akasia er (timur memaksa s0t jendela dawndendda toer sub tora penutup lantai 100x lantai papan sub total tiang kayu nan pondasi balok induk sub total h kamar mandi 100k saluran airdate dipindai tam sab torarusak berat total rusak total ipb belum ada rumah tema makanan eny asa napa nersedernpen aan fasilitator calon penerima bantuan mengetahui dan menyetujui, kepala desa lurah . iga "sebastian darwis dipindai tam lampiran xii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal sflefivhasil seleksi calon penerima bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya perseorangan berdasarkan kesepakatan warga desa kelurahan sevwsnvsase1 sansansensnnyannsonassserane kocatnalan hasil komponen komponen non kesehatan kesanggupan struktural struktural renang rembuk alamat kela tempat .|s$ nba min tin eca z sesal aja lal isjololalanjasjaalas|ao| mas teja ole ati here panen, em aan aan iii dan were, aaa ne) urrrrr dipindai tam teri era keterangan tersedia memenuhi layak, tidak tersedia tidak memenuhi tidaklayak ssansskananandp snetrocuscamaanngas jasa kepala desa lurah wakil dari peserta cpb petugas penilai fasilitator lapangan pati " 2ia dea sebastian darwis dipindai tam lampiran xiii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :hb siflproposal bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya berbentuk uang barang untuk perseorangan desa kelurahan geseokssossantanbeebokan biristibonnd eee phopaap kecamatan iranesaninvieeinebidandenasnsoosinnaosniansanisa jumlah penerima bantuan .ooooooooocc. orang penerima kelengkapan bantuan alamat atom aktif a12 na tara tar energi taa aer rer ori tile eri iiiahahraneneaererreri neh neraka rei ierrrerr tni rei rei aer wan iererererererrei aol tree eaeaea ia. ier tera rarr iri til i a8l take ierererr tere pierrei iii iii karo titi ini ael lite eiilitiilri here iii eter were owo iii iii tae err iii ietrerrrerai keterangan: a1antuanoantuan berbentuk uang dipindai (am rekomendasi verifikator tanda tangan level siang ban nip stempel tanggal ket catatan lembaga instansi pamasamah kepala desa luan kepala skpd kesansananntanan pelaksana dak sit ter nel atas bidang perumahan nip a5bupati bengkayang, :(sebastian darwis lampiran xiv peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal sio belowpermohonan penetapan penerima bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya kepada nomor yth. bupati bengkayang lampiran perihal permohonan penetapan penerima bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya bengkayang desa kelurahan tahun anggaran . berdasarkan hasil verifikasi proposal bantuan rumah swadaya yang dilakukan bersama kepala desdi: desa kelurahan onn akun one tok arp una pana ann ann kecamatan arenonnindsoereeroneoesoaneanseseongesenunnuna jumlah penerima bantuan: oem. orang terlampir kami sampaikan lembar verifikasi proposal bantuan rumah swadaya. proposal penerima bantuan stimulan pembangunipindai tamskpd pelaksana dak bidang perumahan tembusan: bapak dirjen penyediaan perumahan kementerian pupr ri. jakarta, bapak direktur perumahan swadaya ditjen penyediaan perumahan kementerian pupr ri. jakarta, bapak wakil bupati bengkayang bengkayang, bapak ketua dprd kabupaten bengkayang bengkayang, kepala balitbang kabupaten bengkayang bengkayang, inspektur daerah kabupaten bengkayang bengkayang, kepala badan kearsipan dan perpustakaan daerah kabupaten bengkayang bengkayang: pejabat pembuat komitmen perumahan pada dinas perumahan, permukiman dan lingkungan hidup kabupaten bengkayang bengkayang bupati bebastianus darwis dipindai tam lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal plcuuangapn ebastianus darwis dipindai tam lampiran xvi peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :)o ceflalamat jenis besar nama ktp tempat so w uv y ti tol op ta u bupati yan oki (sebastian darwis mandai tum lampiran xvii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal mbarbahan bangunant. pada tanggal. nou sebastian darwis lampiran xviii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal sepkoalamat jenis besar nama ktp tempat bantuan oo i5 cla ' w w u dgn aan kano sebastian darwis dipindai tam lampiran xix peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :fo plemghrumahnnanananaanannana aan na . sebastian darwis kindai cam lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal : o balamat jenis besar nama ktp tempat tu d ln uv aku v bal kat v l vo o lol ttu vw lo bupati sun sebastian darwis lampiran xxi peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal sefktvolume volume jum pala biaya at! lah kegiatan satu biaya rpm ala d rk (si rp) sub bidang perumahan pembangun baru pb) rumah swadaya bagi masyarakat berpentas ilan rendah mbr peningkatan kualitas pk) rumah swadaya bagi masyarakat berpentas ilan rendah mbr f25bupati nas nsebastianus darwis dipindai ram lampiran xxii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :fo cepkunvey toko penyedia bahan bangunan berdasarkan keputusan bupati bengkayang nomor . tanggal . tentang bentanananannaneen standar harga satuan bahan bangunan kabupaten bengkayang tahun .) nama kpb desa kelurahan kecamatan tanggal survey tanggal dibuat laporan harga satuan bahan bangunan standar harga harga satuan| suvs satuan bangunan satuan yaiba uan| harga ket kabupaten satuan hasil kota negosiasi semen isak pasir pasang (m3 pasir peron (m3 batu bata batak batu pecah besi6mm besi08mm best@comm (bg papan, (bh isa bnn kayu710 kaya3 bts seng (bh aliases paku closet jongkok (unt a8akan h pipa dipindai cam kelengkapan administrasi toko memiliki nama bank nama nomor nomor alamat sarana nomor toko dan sup situ angkutan rekening pemilik diketahui oleh, perwakilan kpb, kepala desa lurah tenaga fasilitator ketua lapangan sebastian darwis winai tam lampiran xxiii peraturan bupati bengkayang nomor :s4 tahun tanggal :lo seftowdajanjian (pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . di. dalam rangka pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya berdasarkan berita acara evaluasi kelayakan administrasi dan teknis toko penyedia bahan bangunan nomor se.otonom mm. tanggal lem. telah diadakan kontrak antara nama jabatan nama bankdesa kelurahan kecamatan kabupaten kota provinsi bertindak untuk dan atas nama kpb .ooooooooooooocc.cngkayang, sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dpb2 yang diajukan pihak kedua tempat pihak kedukindai tamkepada penerima bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya dan atau pihak lain. pihak kedua menyatakanprestasi terhadap kontrak ini maka para pihak akan meketua kpb diketahui disaksikan oleh,sebastian darwis dipindai tam lampiran xxiv peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :fo gcglumbrencana pembelian bahan bangunan (dpb2) tahap i ii" oleh penerima bantuan dengan upah kerja nba ktp nama penerima bantuan alamat desa kelurahan kecamatan nama toko penyedia alamat toko penyedia nomor rek. toko penyedia(unit) unit rp) hargauraian volume jumlah harga rp) penarikan upah kerja dana tahap man total tarik tunai hennnnonnnongn terbilang dipindai cam total dana yang dicairkan dana yang dicairkan ena terbilang bengkayang, s.ooooooo. ditanggapi oleh, diajukan oleh, toko penyedia bahan ketua kpb penerima bantuan bangunan disahkan oleh diverifikasi oleh diketahui olehhati apa gsebastianus darwis xxi lampiran xxv peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal gefjbengkayang, .oo.istimulan pembangunan rumah swadaya berhak tidak berhak") melakukan penarikan tahap coret yang tidak perlu bupati lampiran xxvi peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :lp mardelta dokumen laporan penggunaan dana tahap aan tahap bukti transfer penerima bantuan see daftar rencana pembelian bahan slkmemantprenai tani doo berita acara kesepakatan pemilihan nan hasil survey kontrak pembelian bahan bangunan dipindai (am rekomendasi verifikator tanda tangan nama nip cap tanggal ket catatan tenaga fasilitator lapangan kepala 2pratama skpd pelaksana dak bidang perumahan kab bengkayang ni, (pa kpa ppk) bupati sebastian darwis dipindai tam lampiran xxvii peraturan bupati bengkayang nomor :g4 tahun tanggal 1fo phervkbengkayang, .voodoo. disetujui, diverifikasi, didampingi, nala kesbidang perumahan progres fisik dilaporkan telah tuntas ) progres fisik belum mencapai dalam tahun anggaran berkenaan, penerima bantuan mengembalikan dana ) coret yang tidak perlu apaan sebastian darwis dipindai cam lampiran xxviii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :fo ctftenme| ntepotamen laporan penggunaan dana tahap nota pengiriman bahan bangunan aaa bukti transfer penerima bantuan #laangumantprmmartamon bangunan dpb2) tahap fotokopi identitas buka tabungan per buku tabungan per penerima bantuan dipindai (am rekomendasi verifikator tanda tangan level nama nip cap tanggal ket catatan tenaga fasilitator kepala lemma skpd pelaksana dak bidang perumahan kab bengkayang po pa kpa ppk) bupati sebastian darwis lampiran xxix peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal cellulbahan bangunan untuk rumahbengkayang, .oorogres fisik dilaporkan telah tuntas") progres fisik belum mencapai dalam tahun anggaran berkenaan, penerima bantuan mengembalikan dana") coret yang tidak perlu bupati sei xsebastianus darwis dipindai tam lampiran xxx peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggalta sumber pendanaan provinsi kabupaten kota tahun (dalam juta rupiah) sumber pendanaan mean apbd dak part pinjaman total rp) rp) rp) hibah rp) rp) bidang jalan omah soo sub total bidangtrigasi poo eeo ima sub total rata ten pama pes minum bidang fantasi b bidang perumahan pembangunan baru pb) peningkatan kualitas pk) biota total dana bidang infrastruktur dipindai tam catatan data diisi secara lengkap sekali saja triwulan kecuali ada perubahan. nomorurut diisi nama program penanganan tiap subbidang diisi alokasi apbd untuk tiap subbidang diisi alokasi dak untuk tiap subbidang diisi alokasi pemerintah pusat (sektor) untuk tiap subbidang son sebastian darwis lampiran xxxi peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal :f0agan tahapan proses pelaksanaan program bantuan users usulan kepala desa lurah bupati dinas perumahan melakukan verifikasi data bupati menetapkan lokasi dprd dan bupati menetapkan apbd dinas menyiapkan dpa dinas meminta usulan penerima users menetapkan $,bupati newpasrianus darwis lampiran xxxii peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal gupkamansennastanttanaaaan desa kelurahan cm.oleh kpb .oooocooo.o. bersepakat menunjuk toko penyedia bahan bangunan pemilik toko alamatlc. tanggal |bengkayang, s.ooo wo. tenaga fasilitator lapangan ketua kpb anggota penerima bantuan sebastian darwis kindai tam
bupati bombana provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati bombana nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bombana, menimbang (bahwa guna menghindari terjadinya berbagai (penyimpangan penyelenggaraan perizinan dan non (perizinan lapangan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bombana dengan dinas teknis terkait: awa untuk menjalankan fungsi pengawasan dan 'pengendalian, perlu disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasdan non perizinann, lela isi nag ars sis lal jalal a50 app (ep tan hoc (lx izin s5 (op tai 2th bet eas nan hah igi jkelmmn kaga issn sen naa po. esa jan sea isi sal sal el sol ban les jas spa (3g (fa sales sgg3 igo: a58 s#slug sl8s gslv usia em|f@ jug |osi ssi sib aiu ssissasa sag isa s5. (f3 sisa feel s|8se| gas mg( f$visual ps| salsa areas ass |asal asia sisa tai eat ber sss es, st3 eun is$g$ bal bani gao o|s. |g3 saluang sigolagalagjat tali sasis si, guselnsa ss|8g sis fata segala elo ss). esi blp sulap3 malnsajaga|asal bia|a leakerja sama21a5nyelenggaraan pengawasan dan pengendali perizinan yang wajib ditaati oleh setiap pelaku kegiatan )endalian adalah upaya untuk melakukan pemantauan atau pembinaan agar pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemantauan adalah upaya yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan lapangan baik yang telah maupun yang belum mendapat surat perizinan dan masalah masalah yang dihadapi, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaanadalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.aporan hasil pengawasan dan pengendalian adalah laporan hasil pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi lapangan. pembatalan 'ndaratan pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya perizinan dan non perizinan berdasarkan permohonan pelaku usaha, putusan pengadilan, dan sanksi. maksud ditetapkannya peraturan bupati ini, adalah sebagai pedoman standarisasi pegawai dalam menyelenggarakan, mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk mengetahui data dan informasi sejauh mana tingkat kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha untuk memiliki perizinan dan non perizinan pada saat melakukan setiap kegiatan investasi lapangan, memperoleh data dan informasi kesesuaian perencanaan permohonan izin yang diajukan dengan pelaksanaan lapangan, membantu pemecahan masalah secara terpadu dalam menyelesaikan setiap masalah dan hambatan yang dihadapi lapangan. bab prinsip penyusunan, penetapan dan penerapan standar operasional prosedur pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: sederhana yakni sop, akuntabel yakni sop harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, dan keadilan yakni sop harus menjamin bahwa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan betul betul sesuai prosedur tanpa membedakan status dan jarak lokasi. bab iii standar operasional prosedur standar operasional prosedur pengawasan dan pengendalian perizinan berusaha dan non perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bombana memuat dasar hukum, persyaratan, mekanisme, biaya tarif, dan waktu penyelesaian. standar operasional prosedur pengawasanra koordinasi o obadatanggal, unit satuan. kerja para| yua! can bupati bombana, arab. tita berlpandertep baron diundangkan rumbia pada tanggal, jum kabupaten bombana, berita daerah kabupaten bombansatuan pengelolaan husatuan pengelolaan hutan kabupaten banjar, maka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis kesatuan pengelolaan hutan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan uraian tugas upt kesatuan pengelolasatuan pengelolaan huhutanan adalah dinas kehutanan kabupaten banjar. kepala dinas kehutanan adalah kepala dinas kehutanan kabupaten banjar. unit pelaksana teknis kesatuan pengelolaan hutan yang selanjutnya disingkat upt kesatuan pengelolaan hutan adalah upt kesatuan pengelolaan hutan yang secara teknis operasional berada pada dinas kehutanan kabupaten banjar. kepala upt kesatuan pengelolaan hutan adalah kepala upt kesatuan pengelolaan hutan kabupaten banjar. kepala sub bagian tata usaha adalah kepala sub bagian tata usaha pada upt kesatuan pengelolaan hutan kabupaten banjar. bab tugas, fungsi dan uraian tugas bagian kesatu upt kesatuan pengelolaan hutan upt kesatuan pengelolaan hutan melaksanakan teknis administrasi dan operasional, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, melaksanakan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alamkesatuan pengelolaan hutan menyelenggarakan fungsi: penyusunan program kerja dalam pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pelaksanaan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, cc. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pembinaan aparatur upt kesatuan pengelolaan hutan, pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggapan pada upt kesatuan pengelolaan hutkesatuan pengelolaan hutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut membuat dan menyusun rencana pengelolaan jangka panjang ipjp) dan jangka pendek serta rencana bisnis pengelolaan hutan berdasarkan peraturan yang berlakukesatuan pengelolaan hutan diwilayah kerjanya, menilai prestasi kerja petugas dilingkungan upt kesatuan pengelolaan hutan diwilayah kerjanya, mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data tentang pengelolaan hutan diwilayah kerjanya, mengevaluasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan hutan diwilayah kerjanya, menyusun laporan upt kesatuan pengelolaan hutanj esatuan pengelolaan hukesatuan pengelolaan hutankesatuan pengelolaan huhutanan melalui kepala upt kesatuan pengelolaan huthutmenetapkan tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menetapkan tarif pelayanan kesehatan blue upt puskesmasbilirubin total kelompokisik |rp o|rasa (rp oolssunu (rp | nama |rp soo |rp kekeruhan kelompok mikrobiologi angka kuman | m note form s0000 s000o |rp mandoti tinja |rp teturcacing |rp | noi simone snigeta embrio cholera stapviococeus streptococeus aaa meh ordo ola |rp co3 b00 | c00 .irp no3 sisathlor air raksa oo irponsso u e. |radiodiagnostik dan blektromedik loo diagnostik blektromedik oo leo |elektrokardiogram bk) rrp uu a.n rawat inp 2lhommerpetanitkeasm soon 1gp sign gs. general cheek general check upsederhanatterdiridari rp100, |pemeriksaanfisik,pemeriksaandarah .$. praktik pendidikan kesehatan klinik non klinik lab masyarakat wperorangperhar) seta sederajat pbvsi sederajat impas5000 (rp protes urp |rp is2pepsi sederajat (rp (rp poo yo. yoo. pelayanan pemeriksaan kesehatan poo. (pemeriksaan pertama calon jemaah haji poo.) idi puskesmas (pemeriksaanfisik, konsultasikesehatan jaan dietetikhaji,pemeriksaanlaboratorium poo poo.) i wanita usia subur (rp iinonwus pria pemeriksaan calon jemaah haji dinkes (pemeriksaan poppoo poo yo. i wanita usia subur '| rp360o,00o0 iinonwus pria rp3so0o0 pemeriksaan calon jemaah haji dinkes (pemeriksaan0000p poo poo po. tes kebugaran i jasa vaksinasi meningitis penjabat bupati banjar, achmad kurdiystem pelayanan ugd puskesmas adalah diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnyabiaya operasional dan jasa pelayanandan pelayanan pemeriksaan kesehatan. jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pelayanan klinik berupa rawat jalan: poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, dan poliklinik kia kb imunisasi. pelayanan jam terbatas ugd puskesmas, pelayanan penunjang: laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, dan layanan ambulans. rawat inap, general check up, dan praktik pendidikan kesehatan klinik, non klinik dan masyarakat).biaya bahan jasa pelayanan dan jasa sarana pembagian jasa pelayanan seperti yang dimaksud pada diatur oleh pemimpin blue. tarifachmad kurdisusunanjemrayanankum poliklinik umum gagas opo perawatan syaraf gigi, tambal sementara, cabut gigi susu buangkaranggigi(perlahan) |rp gan pelayanan keluarga berencana suntikan o| k8s s00 |rp tindakanpenyuit (rp 6ooo sea wan (pemeriksaan gawat darurat ) |pasang infus injeksi oo |pasang kateter mectingtukat 5s mectingluka6 |o| hectingluka dalami s |iectingtuka dalam610 buka helm irp32s00 (rp |pressingluka irp |io| gantiverban soo lan|posisi abses |h2| repair daun telinga |i3operasi kecil angkat lipat) ihalangkat tumbal( kayu) |rp s0000 laslangkat but |ho| resusitasi bayi anak resusitasi dewasa |is| musnah tidak bisa bab |ng| mengobati luka lecet rp100o000 venaseksi |rp3sooko |or| pasangan endotrakhealtube |langkat benda asing(dihitung,mat, o| jkeingadankulit susunan |og|penanganankeraeunan rp100000 |oa| badan minor sirkumsis) les|ekstraksi kuku |rp pemakaian nabulizer lom|viseumetrepertum s0000 jos|tindakan medik kebidanan o| | sisi abses labia o | pasangtntus | meotingtuari5 | meetingeto | nesting dalami5 heating dalam610 s000o | pemasangan dan pencabutan iud s000 | pemasangan implant pencabutantmplant . ja) |laboratorium led bbs hitung jenis leukosit 2aso malaria soo (rp mikroflaia soo |rsekretariat adalah sekretariat pada badan pendapatan daerah kabupaten banjar. sub bagian adalah sub bagian pada badan pendapatan daerah kabupaten banjar. bidang adalah bidang pada badan pendapatan daerah kabupaten banjar. sub bidang adalah sub bidang pada badan pendapatan daerahbadan terdiri dari: kepala badandapatan terdiri dari: sub bidang pendataan dan pendaftaran, sub bidang penetapan dan keberatan, dan sub bidang penagihan. bidang pendapatan terdiri dari: sub bidang pendaftaran dan validasi, sub bidang penilaian dan penetapan, dan sub bidang penagihan dan pengaduan. bidang pendapatan iii terdiri dari: sub bidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sub bidang pengkajian potensi pendapatan, dan sub bidang pembukuan dan pelaporan. bidang pengendalian pendapatan terdiri dari: sub bidang pengawasan, sub bidang penyuluhan, dan sub bidang monitoring dan evaluasiurusan pemerintahan dalam bidang pendapatan daerahdan penetapan kebijakan teknis pendapatkesekretariatan, cc.endapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang sahajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunyang meliputi pengelolaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan, serta pembukuan dan pelaporgawasan, penyuluhan, serta monitoring dan evaluasi, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh skpd pemungut, pemberian pelayanan umum bidang pendapatan, pembinaan kelompok jabatan fungsiondapatan pendapatan ii, pendapatan iii dan pengendalian pendapatandapatan pendapatan ii, pendapatan iii dan pengendalian pendapatan, perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan pendapatan pendapatan ii, pendapatan iii dan pengendalian pendapatan, cc. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja badan, mengkoordinasikdapatan pendapatan ii, pendapatan iii dan pengendalian pendapatan, cc.dinasi dengan instansi terkait dibidang pendapatan pendapatan ii, pendapatan iii dan pengendalian pendapatan, pelaksanaan pelayanan teknis seluruh masyarakat dibidang pendapatan dan pengendalian pendapatan, perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pendapatan daerahdilingkungan badinventarisasi pendapatan asli daerah, pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihtaan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan, mengkoordinasikan kegiatan dibidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan, cc. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan, penyelenggaraan teknis urusan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihdaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan, mengkoordinasikan kegiatan dibidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan, cc. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan, penyelenggaraan teknis urusan pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengadubidang pendapatan iii bidang pendapatan ii. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pendapatan iii mempunyai fungsi: penyusunan danngendalian pendapatan bidang pengendalianwasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengendalian pendapatan mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi, perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi, cc. mengkoordinasikan kegiatan bidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan teknis urusan pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idpokokbadan pendapatan daerah lampiran peraturan bupati banjar kepala badan nomor tahun tanggal: desember sekretariat kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian eni perencanaan keuangan umum dan kepegawaian aan manan nan nan man nan man man man man man man man lai sana lan nan man man nan man man man man manan bidang bidang bidang bidang pendapatan pendapatan pendapatan iii pengendalian pendapatan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pendataan dan pendaftaran pendaftaran dan validasi bagi hasil pajak dan bagi hasil pengawasan bukan pajak sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang penetapan dan keberatan penilaian dan penetapan pengkajian potensi pendapatan penyuluhan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang penagihan penagihan dan pengaduan pembukuan dan pelaporan monitoring dan evaluasi bupati banjar, keterangan garis komando ttd garis koordinasi khalilurrahman
peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang pengendalian produksi dan peredaran garam dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan kesehatan dengan mendorong kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, maka perludaerah: bahwa gangguan akibat kekurangan yodium merupakan masalah kesehatan khususnya gizi masyarakat dan berdampak pada kelangsungan hidup dan sumberdaya manusia pada aspek kecerdasan, pengembangan sosial dan ekonomi: bahwa untuk melindungi kesehatan melalui peningkatan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf perlu dilakukan pembinaan, perencanaan, pengendalian, pengaturan dan penertiban produksi serta peredaran garam melalui pembatasan, pelarangan, dan penindakndalian produksi dan peredaran garamroduksi dan peredaran garamperindustrian dan perdagangan adalah dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa barat. dinas kesehatangaram. kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. garam adalah suatu senyawa kimia sederhana dan netral terdiri dari atom atom yang membawa ion positif maupun negatif serta dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa. garam tidak beryllium adalah garam bahan baku industri yang tidak melalui proses ionisasi dan tidak sesuai standard nasional indonesia nomor garam beryllium adalah garam konsumsi yang berbentuk curah dan mengandung kalium iodat kio3) sejumlah ppm sampai dengan ppm serta senyawa senyawa lainnya sesuai standard nasional indonesia nomorroduksi garam adalah pembuatan garam beryllium dengan menitikberatkan pada pencucian, penipisan pengeringan, ionisasi serta pengemasan dan pelabelan. peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian garam termasuk penawaran untuk menjual garam dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan garam dengan mendapatkan imbalan. pelarangan adalah tindakan hukum yang diberikan kepada produsen dan pengedar garam yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. pengendalian adalah upaya untuk mengatur dan menertibkan produksi dan peredaran garam jawa barat dengan cara membatasi, melarang,peraturan perundang undangan. produsen garam adalah orang perseorangan dan atau badan usaha yang memproduksi garam beryllium untuk konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan. distributor garam adalah pelaku usaha yang mengedarkan atau menjual garam berylbab maksud dan tujuan maksud pengendalian produksi dan peredaran garam daerah adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam beryllium guna melindungi masyarakat dari risiko gangguan akibat kekurangan yodium gay). tujuan pengendalian produksi dan peredaran garam daerah yaitu: peningkatan kualitas dan kuantitas garam beryllium untuk konsumsi masyarakat: pembinaan terhadap perajin garam, produsen, distributor dan pedagang serta masyarakat konsumen: pengawasan industri garam dan peredaran garam pasaran: dan pelarangan peredaran garam konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan sni dan terdaftar balai besar pengawas obat dan makanan bandung. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengendalian produksi dan peredaran garam daerah, meliputi produksi, pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam: peredaran garam: perizinan dalam produksi dan peredaran garam: pembinaan, pengawasan, perencanaan, fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, koordinasi, pendidikan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi: pengendalian peredaran garam: dan kelembagaan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi dan penegakan hukum. bab tanggungjawab pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pengendalian produksi dan peredaran garam, meliputi a.pengaturan ketersediaan garam beryllium yang memenuhi persyaratan sni daerah: pelarangan produksi dan peredaran garam tidak beryllium untuk konsumsi: cc. mengkoordinasikan kegiatan dalam menjamin produksi dan peredaran garam yang memenuhi persyaratan sni: peningkatan kualitas garam untuk produktivitas dan kesejahteraan petani garam: pengintegrasian upaya penanggulangan pencegahan gangguan akibat kekurangan yodium dengan program pembangunan daerah: dan advokasi kepada pemerintah kabupaten kota mengenai pengendalian dan pelarangan produksi serta peredaran garam tidak beryllium. bab perencanaan dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pengendalian produksi dan peredaran garam, pemerintah daerah menyusun rencana strategis pencapaian produksi dan distribusi garam beryllium yang dikonsumsi masyarakat dan garam tidak beryllium untuk industri daerah, yang meliputi aspek pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, kelembagaan dan sosialisasi. rencana strategis sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah meliputi program dan kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab produksi bagian kesatu produksi paragraf kendali mutu produsen garam wajib memproduksi dan mengendalikan mutu garam beryllium dan garam tidak beryllium. garam beryllium digunakan untuk konsumsi masyarakat dan garam tidak beryllium untuk kepentingan industri. dalam hal produksi garam beryllium sebagaimana dimaksud pada tidak memenuhi persyaratan sni, dilakukan penarikan dari peredaran, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pengolahan pengolahan garam konsumsi beryllium meliputi pencucian, penipisan atau pengeringan, penggilingan, ionisasi serta pengemasan dan pelabelan. pengolahan garam tidak beryllium untuk kepentingan industri, tidak melalui proses ionisasi. ketentuan mengenai pengolahanpengolahparagraf pengemasan dan pelabelan garam beryllium dan garam tidak beryllium yang beredar daerah wajib dikemas dan diberi label. ketentuan mengenai pengemasan dan pelabelngemasan dan pelabelbagian kedua standar mutu pelaku usaha garam untuk konsumsi masyarakat, wajib mengedarkan garam yang memenuhi standar mutu garam konsumsi beryllium sesuai persyaratan sni. dalam hal garam beryllium untuk konsumsi masyarakat tidak memenuhi standar mutu, maka dilakukan penarikan, penyitaan dan pemusnahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penarikan, penyitaan dan pemusnahan garam sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii perizinan orang perorangan, badan usaha dan koperasi yang memproduksi dan mengedarkan garam beryllium harus memiliki perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri: dan sertifikasi mutu pangan. izin sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitsertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan oleh badan pengawas obat dan makanan republik indonesia atau lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi. bab viii distribusi garam baku hanya diperdagangkan kepada perorangan dan atau badan usaha yang melakukan ionisasi garam dan atau kepada industri bukan pangan. pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap distribusi garam yang masuk dan keluar daerah. tata cara pengawasan distribusi garam sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bab pembinaan terhadap petani dan perajin garam pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada petani dan perajin garam dalam bentuk penetapan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada petani dan perajin garam: stabilisasi harga: cc. pelatihan kepada petani dan perajin garam agar produk yang dihasilkannya memenuhi sni: menampung garam hasil produksi petani dan perajin garam untuk diolah menjadi garam beryllium sesuai sni: dan pemberian bantuan alat produksi garam dan ionisasi. bab jaminan ketersediaan garam bagian kesatu umum dalam rangka menjamin ketersediaan garam beryllium dan garam tidak beryllium, pemerintah daerah melaksanakan fasilitasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultansi, koordinasi pengawasan antardaerah, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. bagian kedua fasilitasi pemerintah daerah melakukan fasilitasi dalam bentuk: pendampingan teknis produksi, manajemen dan pemasaran serta penyediaan yodium kio3) kepada produsen garam beryllium: sosialisasi peraturan perundang undangan bidang produksi dan peredaran garam kepada pelaku usaha: dan cc. peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya konsumsi garam beryllium kepada konsumen. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan,ketiga bimbingan, supervisi dan konsultasi bimbingan, supervisi dan konsultansi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk: pemberian pedoman teknis pembuatan garam kepada perajin garam dan produsen garam beryllium: pemberian arahan mengenai penggunaan alat kendali mutu produksi garam kepada produsen: cc. sosialisasi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan garam beryllium sesuai persyaratan sni kepada pelaku usaha: dan d.penerapan pemantauan wilayah setempat garam melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga. bimbingan, supervisi dan konsultanbimbingan, supervisi dan konsultansi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bagian keempat pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas garam beryllium daerah, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah kabupaten kota dan produsen garam beryllium. pendidikan dan pelatihangubernur. bagian kelima monitoring dan evaluasi pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengendalian produksi dan peredaran garam, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. monitoring dan evaluamonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bab kelembagaan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan peredaran garam, dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan oleh gubernur. tim koordinasi dalam rangka pengendalian produksi dan peredaran garam kabupaten kota dibentuk oleh bupati walikota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur: dinas perindustrian dan perdagangan: dinas kesehatan: balai besar pengawasan obat dan makanan bandung: asosiasi pengusaha garam: lembaga swadaya masyarakat: tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga: dan unsur masyarakat sesuai kebutuhmbinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan peredaran garam,dan pemerintah kabupaten kota. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk: bantuan pendanaan: bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi: bantuan tenaga ahli: bantuan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan: dan kerjasama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. bagian kedua kemitraangendalian produksi dan peredaran garam. kemitraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk pendidikan: ilmu pengetahuan dan teknologi: cc. penelitian dan pengembangan: d.peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku pembina usaha: bantuan sarana dan prasarana, dan kegiatan lain sesuai kesepakatan. bab xiii peran serta masyarakat dan dunia usaha masyarakat dan dunia usaha selaku mitra pemerintah daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam pengendalian produksi dan peredaran garam baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas dan pengguna. masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian produksi dan peredaran garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan kepada pemerintah daerah. pengaturan mengenai peran dan tanggungjawab masyarakat dan dunia usaha serta mekanisme pelaporan dalam pengendalian produksi dan peredaran garam sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. bab xiv larangan setiap orang dilarang: memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan garam konsumsi beryllium yang tidak memenuhi persyaratan sni: membawa masuk dan atau keluar garam konsumsi beryllium yang tidak memenuhi persyaratan sni daerah: dan cc. menggunakan garam beryllium yang tidak memenuhi persyaratan sni untuk produksi industri pangan. bab sanksi bagian kesatu sanksi administrasi produsen dan pelaku usaha garam yang melakukan pelanggaranpengumuman produk garam yang tidak beryllium atau tidak memenuhi sni kepada masyarakat melalui media massaroduksi dan peredaran garam daerah. bab xvii pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagian kesatu objek objek pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah garam beryllium untuk konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan, atau bahan baku industri pangan, serta garam tidak beryllium untuk bahan industri yang beredar daerah. pemerintah daerah melakukan pelarangan produksi dan peredaran garam yang tidak memenuhi persyaratan sni untuk konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan, atau bahan baku industri pangan yang datang dari luar daerah berdasarkan hasil temuan opd, masyarakat dan atau laporan dari pemerintah kabupaten kota. pembinaan dan pengendalian produksi dan peredaran garam daerah dilakukan melalui forum koordinasi dan fasilitasi antar opd. pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi lain dalam pengawasan produksi dan peredaran garam beryllium dan atau garam tidak beryllium. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui cek poin perbatasan provinsi. bagian kedua subjek subjek pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan produksi dan atau peredaran garam daerah. bab xviiina bupati ketapang peraturan daerah kabupaten ketapang nomor tahun tentang pajak reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ketapang, menimbang bahwa pajak reklamedan pembangunan daerah: bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari pajak reklame, maka peraturan daerah tingkat ketapang nomor tahun tentang pajak reklame, perlu ganti danreklame (dua) sisi, tiga) sisi dan empat) sisi adalah reklame yang naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame sama persis antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnydiklasifikasikan menurut jenisnya, meliputi: reklame billboard: reklame megaton: reklame kain dan sejenisnya, reklame neonbox: reklame selebaran: reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame apung, reklame udara, ii. reklame suara: reklame film slide: reklame peragaan: il. reklame tine plate: reklame baliho, reklame shopping, reklame melekat, stiker. yang dimaksud dengan jenis reklame::, cc:: tarik. termasuk dalamnya reklame pada gerobak sombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak:diatas air,, ii::tine plate adalah papan iklan yang ditempatkan di,,ootempelkan, dilekatkan atau dipasang pada benda lainama pengenal usaha atau profesi yang titik diperoleh dari penjumlahan nilai lokasi, nilai luas reklame, nilai sudut pandang dan nilai kelas jalan. nilai strategis peroleh dari nilai titik bagi dengan nilai titik simpul kalian dan dikalikan lagi dengan harga titik simpul. nilai jual objek peroleh dari nilai jual objek pajak reklame balika dengan luas reklame. penetapan sewa reklame juga memperhatikan sudut pandang reklame sisi, sisi dan sinilai pajak reklame dibulatkan ataskabupaten ketapang diatur dengan peraturan bupati. bab wilayah pemungutan pajak reklamereklame merupakan jangka waktu ditetapkan sebagai berikut terhadap pemasangan reklame secara permanen dan terus menerus, masa pajak ditetapkan (satu) tahun kalender, terhadap pemasangan reklame yang tidak dilakukan secara terus menerus (insidentil), masa pajak merupakan jangka waktu pemasangan reklameditunjuk sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam skpd,telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahunsatuan polisi pamong praja, serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerjavii,: badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukanatuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah:: subbagian evaluasi dan pelaporan, dan subbagian administrasi dan umum: inspektur pembantu bidang pemerintahan, inspektur pembantu bidang perekonomian dan pembangunan: inspektur pembantu bidang kesejahteraan masyarakat: inspektur pembantu bidang administrasi, dan kelompok jabatan fungsional kepala, sekretariat, membawakan subbagian perencanaan: subbagian keuangan: dan subbagian umum: bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi: bidang fisik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya: bidang pemerintahan, bidang pendanaan pembangunan: dan kelompok jabatan fungsional. ketentuan diubah sebagai berikut: susunan organisasi badan pendidikan dan pelatihan daerah provinsi jawa barat, terdiri atas kepala: sekretariat, membawakan subbagian keuangan dan program: subbagian kepegawaian, dan subbagian umum: bidang pengembangan diklat: bidang diklat kepemimpinan dan fungsional, bidang diklat teknis: dan kelompok jabatan fungsional. judul paragraf pada bab bagian ketiga, diubah sebagai berikut paragraf badan kesatuan bangsa dan politik ketentuan diubah sebagai berikut susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politikdan subbagian kepegawaian dan umum: bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, membawakan subbidang ideologi negara dan bela negara, dan subbidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa, bidang kewaspadaan daerah, membawakan subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen: dan subbidang penanganan konflik dan pengawasan lembaga orang asing: bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatanganisasi kemasyarakatan. bidang politik dalam negeri, membawakan subbidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum, dan subbidang fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik. kelompok jabatan fungsional. ketentuan diubah sebagai berikut susunan organisasi badan perpustakaan dan kearsipan daerahdeposit dan pengolahan bahan perpustakaan: bidang pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca: bidang layanan otomasi perpustakaan dan kearsipan: bidang pengelolaan kearsipan, bidang akuisisi dan pelestarian: dan kelompok jabatan fungsional: dan subbidang perlindungan perempuan: subbidang perlindungan anak: dan subbidang kesejahteraan anak. bidang kependudukan, keluarga berencana, kelompok jabatan fungsional. ketentuan diubah sebagai berikut susunan organisasi satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat, terdiri atas kepala, sekretariat, membawakan subbagian program: subbagian keuangan: dan subbagian umum dan kepegawaian:: bidang sumber daya aparatur, membawakan seksi pelatihan dasar dan seksi teknis fungsional)etelah ditambahkan 34a, sebagai berikut 34a pada saat berlakunya peraturan daerah ini, proses pengisian jabatan fungsional sesuai kebutuhan lingkungan inspektorat provinsi, badan perencanaan pembangunan daerah, badan pendidikan dan pelatihan daerah serta badan perpustakaan dan kearsipani. umum berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap eksistensi, kinerja dan hubungan antar unit organisasi perangkat daerah sertaundangkan. berkenaan dengan harus dilaksanakannya evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi jawa barat tersebuhususnya dalam lampiran huruf angka menyebut. sejak berlakunya peraturan daerah yang membentuk kelembagaan tersebut, sampai saat ini pemerintah telah menetapkan peraturan perundang undangan yang mempengaruhi eksistensi kelembagaan organisasi perangkat daerah. adapun peraturan perundang undangan tersebut antara lain adalah: undang undang nomor tahun tentang kearsipan, yang mempengaruhi eksistensi badan perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi jawa barat, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja, yang mempengaruhi eksistensi badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat provinsi jawa barat serta satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat. selain itu, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun disebutkan bahwa terhadap perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, harus dilakukanorganisasi perangkat daerah yang terkait dengan ketentuan tersebut, diantaranya adalah jabatan fungsional auditor pada inspektorat provinsi jawa barat: jabatan fungsional perencana pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jawa barat, jabatan fungsional widyaiswara pada badan pendidikan dan pelatihan daerah provinsi jawa barat, dan jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan pada badan perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi jawa barat. berkenaan dengan hal tersebut, sesuai peraturan perundang undangan dan kondisi faktual, sudah seyogianya perlu ditindaklanjuti dengii. demi angka hal ini merupakan konsekuensi logis dari perubahangka perubahan lembaga teknis daerah meliputi perubahan nomenklatur, berdasarkan hasil. angka tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat ditambah dengan perlindungan masyarakat, yang semula merupakan tugas dan fungsi badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat provinsi jawa barat. angka hal ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan ketentuan angka jabatan struktural bawah inspektur pembantu pada inspektorat provinsi jawa barat ditiadakan untuk mengembangkan jabatan fungsional auditor. angka jabatan struktural bawah bidang pada badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi jawa barat ditiadakan, untuk mengembangkan jabatan fungsional perencana. angka jabatan struktural bawah bidang pada badan pendidikan dan pelatihan daerah provinsi jawa barat ditiadakan, untuk mengembangkan jabatan fungsional widyaiswara. angka dengan dikalahkannya tugas dan fungsi perlindungan masyarakat satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat, maka nomenklatur badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat daerah provinsi jawa barat disesuaikan. angka susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik provinsi jawa barat disesuaikan dengan perubahan nomenklatur. angka jabatan struktural bawah bidang pada badan perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi jawa barat ditiadakan, untuk mengembangkan jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis. angka susunan organisasi dan tata kerja badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana provinsi jawa barat disesuaikan dengan perubahan nomenklatur, yaitu. yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender adalah suatu strategi, permasalahan perempuan dan laki laki dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program berbagai bidang pembangunan. angka dengan bertambahnya tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka susunan organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat disesuaikan. angk
sa)nggarai barat, menimbang:mineral bukan logam dan batkabupatens, parasit, oker, fluorit, balllokasi setempat wilayah daerah. nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan bupati, melalui pertimbanganyang terutang masa pajak ditetapkan (satu) bulan kalendersurat ketetapan pajak daerah. wajib pajak wajib memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar. hari setelah berakhirnya masa pajak. tata cara penertiban, pengisian, dan penyampaian speed dan skpd,penetapan12 (dua belas bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada harus mengambil keputusan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lampaui dan bupati tidak mengambil suatu keputusan, permohonan pengambilan pembayaran pajak . tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada (satu) ini diatur olehggaraimanggaraipengambilan bahan galian golongan lembaran daerah kabupaten manggarai baratumum perluasan kewenangan pemerintah daerah yang merupakan roh dari otonomi daerah merupakan hal yang harus disambut dengan baik. maka sejalan dengan itu, dengan disahkannya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, membuka peluang daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya daneluang untuk menerima pajak daerah dan retribusi daerah ini harus dilihat dengan kacamata positif khususnya pemanfaatan yang efektif untuk pembangunan daerah. pajak mineral bukan logam dan batuan, dimana selama ini kabupaten manggarai barat diatur dengan peraturan daerah kabupaten manggarai barat nomor tahun tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan peraturan daerah ini tidak sesuai lagsesuaikan. untuk keperluan itu, pemerintahan kabupaten manggarai baratan serta masyarakat dan akuntabilitta) ll) al,19lah dilakukan restrukturisasi perusahaan daerah agribisnis dan pertambangan propinsi daerah tingkat jawa barat, melalui uji tuntas aset, jenis usaha, permodalan dan keuangan serta organisasi, bahwa hasil restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf perlu mengoptimalkan dan mendayagunakan aset daerah yang dikelola oleh badan usaha milik daerah dengan bentuk hukum perseroan terbatas pt), dengan fokus usaha bidang agro, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan perlu dibentuk badan usaha milik daerah bidang agroagatau sahamnya paling kurang (an terbagrobidang agro sebagaimana dimaksud dalam adalahagrogubernur aset lancar, berupa kas dan setara kas:kehutanan: peternakan, perikanan, cadangan pangan, dan usaha lainnya bidang agro sebesar rp. (seratus lima puluh dari modal dasar atau sebesar rp. (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pemegang saham lainnya, paling banyak sebesar (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar atau sebesar rp. (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah)tiga puluh tujuh atau sebesar rp. (sembilan belas miliar seratus dua puluh limagubernurgubernurumumkinerja agribisnis dan pertambangan propinsi daerah tingkat jawa barat,yang demikian, pada tahun dprd telah membentuk panitia khusus kinerja bumi provinsi jawa barat yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja (tujuh) bumi yang dimiliki pemerintah daerah berdasarkan keputusan dprd provinsi jawa barat nomor kep. dprd hasil kerja panitia khusus kinerja bumi telah disampaikan dalam rapat paripurna dprd provinsi jawa barat, berupa laporan panitia khusus kinerja bumi provinsi jawa barat yang memuat rekomendasi terhadap kebijakan yang akan diambil menyangkut seluruh perusahaan. adapun rekomendasi untuk agribisnis dan pertambangan adalah mempercepat proses likuidasi dengan pelaksanaan tahapan yang transparan, taat hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, proses penyelamatan pengamanan aset aset perusahaan daerah harus diberikan prioritas dan segera dikembalikan kepada pemerintah provinsi jawa barat, selain persoalan persoalan menyangkut penyelesaian masalah administratif internal perusahaan, permasalahan hukum terkait dengan eksistensi bisnis perusahaan daerah harus segera diselesaikan dan dituntaskan agar mendapat kepastian hukum yang jelas, penyelesaian kewajiban kewajiban perusahaan daerah, termasuk pajak dan kewajiban kepada karyawan, harus diselesaikan secepat mungkin agar tidak memiliki implikasi hukum yang berkepanjangan, dan manajemen perusahaan daerah yang telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara, harus diproses dengan hukum yang berlaku. sebagai tindaklanjut dari rekomendasi panitia khusus kinerja bumi tersebut, telah disampaikan perda tentang likuidasi agribisnis dan pertambangan kepada badan legislasi daerah dprd dan diakomodasikan dalam program legislasi daerah tahun yang ditetapkan dalam keputusan gubernur jawa barat nomor kep. hukum. dalam proses pembahasan tingkat panitia khusus dprd yang membahas perda tentang likuidasi agribisnis dan pertambangan, likuidasi agribisnis dan pertambangan tidak dapat dilaksanakan, dengan pertimbangan tidak adanya ketentuan yang mengatur likuidasi bumi yang berbentuk perusahaan daerah, apabila dilaksanakan likuidasi akan berpotensi terhadap hilangnya status kepemilikan aset, dimana statusnya menjadi tanah negara dan sisi lain menimbulkan peluang bagi penggarap untuk memohon perolehan hak, dan likuidasi bumi perusahaan daerah belum pernah terjadi indonesia. panitia khusus perda tentang likuidasi agribisnis dan pertambangan menyepakati bahwa terhadap agribisnis dan pertambangan terlebih dahulu dilakukan restrukturisasi melalui uji tuntas (due diligence) terhadap aset, jenis usaha, permodalan dan keuangan, serta organisasi, sehingga merubah judul dan substansi perda tentang likuidasi agribisnis dan pertambangan menjadi perda tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi daerah tingkat jawa barat nomor tahun tentang agribisnis dan pertambangan propinsi daerah tingkat jawa barat, dan pada tanggal desember dalam rapat paripurna dprd telah ditetapkan menjadi peraturan daerah nomor tahun yang mengamanatkan dalam 19a dan 19b sebagai berikut, meliputi aset, jenis usaha, permodalan dan keuangan, dan organisasi. ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme restrukturisasi, diatur lebih lanjut oleh gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan., perubahan bentuk hukum menjadi perseroan terbatas, cc. penggabungan merger, dan atau likuidasi. gubernur menyampaikan hasil restrukturisasi kepada dprd. selama jangka waktu proses restrukturisasi, perusahaan daerah tetap menjalankan kegiatannya. restrukturisasi perusahaan daerah dilaksanakan melalui proses uji tuntas (due diligence) terhadap aset, jenis usaha, permodalan dan keuangan, dan organisasi oleh tim restrukturisasi perusahaan daerah yang terdiri dari pakar, akademisi, praktisi, badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi jawa barat dan organisasi perangkat daerah terkait, dengan berpedoman paddan petunjuk pelaksanaannya cc. jenis usaha yang dihilangkan adalah sektor pertambangan. uji tuntas permodalan dan keuangansil uji tuntas tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu dibentuk bumi berbadan hukum perseroan terbatas, dengan fokus usaha agro berdasarkan pertimbangan dari aspek bisnis adanya peluang usaha untuk mengoptimalkan aset. kelembagaan adanya lembaga yang menangani mengelola aset yang potensial dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan undang undang nomor tahun hukum: memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset berupa hak guna usaha hgu) lahan perkebunan pemecatan kabupaten garut, yang akan berakhir pada bulan desember dan pada saat penetapan peraturan daerah ini, sedang dalam proses perpanjangan hgu oleh agribisnis dan pertambangan. berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan peraturan daerah provinsi jawa barat tentang pembentukan badan usaha milik daerah bidang agro daerah agribisnis dan pertambangan propinsi daerah tingkat jawa barat,provinsi jawa barat nomor tahun huruf cukup jelas. huruf aset tidak lancar meliputi tanah dan bangunan yang terletak desa margamekar dan desa sukamara kecamatan pengalengan kabupaten bandung, desa sanjaya kecamatan maharaja, kabupaten garut, jalan ahmad yani nomor dan desa pinggir kecamatan garut kota kabupaten garut, perkebunan teh pemecatan yaitu desa mekarsari, desa simpang, desa girijaya, desa cipangramatan kecamatan cikarang, desa ciledug kecamatan bayongbong, desa tanjungjaya kecamatan banjarwangi kabupaten garut. mesin pengolahan teh hitam dan mesin pengolahan teh hijau, menara dan tangki air, kendaraan roda empat, truk dan forklift, inventaris kantor, dan tanaman teh perkebunan pemecatan, kabupaten garut. aset tidak lancar tersebut, sebelum disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah pada perseroan, terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali (revealed) oleh lembaga yang berkompeten. dalam hal pelepasan aset perseroan yang berasal dari aset tidak lancar perusahaan daerah berupa tanah dan bangunan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.gubernurprovinsi jawa barat nomor
am b5. bupati balangan peraturan daerah kabupaten balangan nomor tahun tentang penanggulangan kemiskinan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati balangan, menimbang: bahwa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang hidup dalam kemiskinan merupakan tanggunghuruf dan undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial telah melimpahkan tanggungkabupaten tanah bumbu dan para kasubbag para k4226 ynajenar kasuabag pra kilangan terdata sebagai warga kabupaten balangan,y pol: pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan: identifikasi warga miskin:slaksankabupatentigaempat: meminta klarifikasi kepada kpk melalui pejabat desa kelurahan setempat, apabila terdapat warga yang dianggap tidak sesuai untuk ditetapkan sebagai warga miskin.lima validasi dan penetapan data validasi datapara kasunbag farafjkabac daerahmensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. program sebagaimana dimaksud dalamsadar pasuruan (manga nanapasar desa:apar kasubbag params yaaadan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah daerah memperhatikan pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. bab viii bantuan bagi warga miskin bagian kesatu bentuk pelaksanaan:sem(pagan kasuma aaperempuan dan anak:: pemerintah pusat: pemerintah provinsi:ara papan kasubbag para tan eank.suknya puluh juta) rupiah. barang siapa melakukan perbuatan memasuki imbalan berupa uang atau barang, merubah nama penerima, nama barangdiancam pidana sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku. st(pada tanggal september apu ari balangan, jan efek effendi diundangkan paringin pada tanggal september sekitar arah kabupaten kalangan, lembaran daerah kabupaten balangan tahun nomor jj m wwv
pemerintah kota magelang peraturan daerah kota magelang nomor tahun tentang pemberian biaya operasionalretribusioperasional,operasionaloperasionalretribusi daerah kota magelang, bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan pemberian biaya operasionali. bab iii biaya operasional jl) biaya operasional ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan daerah. biaya operasional. jl) besarnya biaya operasional ditetapkan (lima keseratus) dari realisasi penerimaan besarnya biaya operasionalpemberian biaya operasional dilaksanakan setiap bulan sekali. pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut pembagian biaya operasional dimaksud ini diatur oleh walikota. bab aturan peralihan pemberian biaya operasionaloperasionalretribusiretribusioperasional. sehubungan dengan hal diatas, maka perlu mengatur tentang pemberian biaya operasional. pemberian biaya operasionaloperasionaloperasionaldalam menghadapi perkembangan perekonomi tahun berjalan adalah laba bersih hasil usaha selama tahun yang bersangkutanbab . bab nama dan tempat kedudukan. dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam bpr kota bandung melakukan kegiatan usaha meliputi: menghimpun .pr kotamodal modal dasar bpr kota bandung ditetapkan sebesar rp. sepbd. modal . modal disetor sampai dengan tanggal desember adalah sebesar rp. (enam puluh delapan milyperubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan daerah. bab organ bpr kota bandung bpr kota bandung yang didirikan oleh pemerintah daerah didukung dengan pengurus dan kepegawaian. pengurus bpr kota bandung sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: walikota selaku pemilik modal, dewan pengawas, direksi. kota bandudaerah kota bandukota bandukota bandung, pelaksanaan pengawasan atas pengurusan bpr kota bandung, cc. penetapan kebijak: menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran bpr kota bandung yang disusun oleh direksimenyusun .(duaberikan laporan secara berkala periodik kepada bank indonesiakota bandung. pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada harus mempertimbangkan efisiensi pembiayaan bpr kota bandung. bagian kedua pengangkatan anggota dewan pengawas berjumlahdua) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak (dua) kali. anggota pimpinan dprd, wakil walikota dan pegawai negeri sipilkerjabayar pajak penghasilan atas beban bpr kota bandungkerjagunduran diri anggota dewan pengawas apabila anggota dewan pengawashonorarium selama menjabat sebagai dewan pengawas dan denda sebesar (enam) bulan honorariumkota bandungkota bandunguntuk mendapat pengesahan melalui dewan pengawas. . membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milikdua .diutamakan dari bpr kota bandung. anggota direksi harus bertempat tinggal wilayah kerja bpr kota bandung.berjumlahsampai akhir masa jabatan direksi yang lamaet sampai dengan (empat) milyar rupiah. direksi . direksi bpr kota bandung membayar pajak penghasilan atas beban bpr kota bandu, karena: masa jabatannya berakhir, dan meninggal dunia. anggota . anggota direksi dapat diberhentikan oleh walikota, karena:atkerjaunduran diri anggota direksigaji, tunjangan dan pendapatan lainnya yang diterima selama menjabat sebagai anggota direksi dan denda sebesar (enam) bulan gaji, tunjangan dan pendapatan laindikecualikan . dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pengangkatan pegawai perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kota bandung untuk keahlian dan profesi tertentu diatur lebih lanjut oleh direksi. pengangkatan pegawai ditetapkan berdasarkan peraturan bpr kota bandung. bagian kedua pangkat dan golongan ruang pangkat pegawai dan golongan ruang diatur dengan keputusan direksi. bagian ketigberdasarkan kinerja, pangkat, golongan, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan peraturan bpr kota bandung. pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi bpr kota bandungbpr kota bandung. ketentuan mengenaikota bandung diatur dengan keputusan direksi. pegawai berhak atas jaminan hari tua, jaminan kesehatan yang dananya dihimpun dari usaha bpr kota bandung atau iuran pegawai bpr kota bandung yang besaran dan teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan direksi. . pegawai bpr kota bandung membayar pajak penghasilan atas beban bpr kota bandungempat.dalam menjadi kewenangan direksi. bagian ketiga laporan bpr kota bandungbank indonesia, direksi klim. laba tahun berjalan tidak dapat digunakan apabila saldo laba rugi masih negatif secara akumulasidan jasa produksi (dua puluh persen). bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada angkangka dianggarkan untuk kesejahteraan direksi dan pegawai, perumahan pegawai, serta untuk kepentingan lainnya yang peruntukan dan besarannya ditetapkan oleh direksi. bab xii pembinaanbank indonesia. bab xiiiengan peraturan walikota dewan pengawas maupun direksi masih tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya. pada daerah kota bandung, (sf (set) k dy siswa lao lembaran daerah kota bandung tahun nomor
lembaran daerah kota bandung tahun nomor aa, me, up, peraturan daerah bandung nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bandung, menimbang aa. kota bandung, bahwa peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan kota bandung dalam perkembangannya tidak memadai dan perlu disempurnakan agar sesuai dengan perubahan peraturan perundang undangan bidang pendidikan dan tuntutan pembangunan, bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kota bandung agar lebih berdayaguna dan berhasil gunabandung tentang penyelenggaran pendid dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi dengan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasaranaerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. manajemen berbasis sekolah yang selanjutnya disingkat mbs adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengembalian keputusan partisipatif yang melibatkan unsur unsur secara langsung semuawarga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. penjamin mutu pendidikan adalah upaya usaha yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dengan target dan kerangka waktu yang jelas untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan guna mewujudkan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mendorong keunggulan lokal, dan memiliki daya saing global. evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamienerbitan bukti pencapaian kompetensi akhir dan atau tanda bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan dalam bentuk dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetenswarga kota adalah warga negara indonesia yang berdomisili daerah dan dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. bab dasar, visi, misi, fungsi,visi pendidikan daerahkota menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman. misi pendidikan daerwarga kota. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi warga kotprofesionalisme dan akuntabilitas pendidikan, kependidikan dan satuanmemberdayakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikfsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga kota yang demokratis serta bertanggungjawab. bab iii prinsip dan strategitua, pendidikan diselenggarakan dengan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: pendidikan diselenggarakan secara berhasil guna dengan tetap mempertimbangkan pendayagunaan (efisiensi). strategi pembangunan pendidikan meliputi pelaksanabab hak dan kewajiban bagian kesatu hak dan kewajiban warga kota (l)5)kota dan bangsa. (l) setiap warga kota yang berusia (tujuh) tahun sampai dengan (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. setiap warga kota bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. orangtua berkewajiban untuk membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi orang: menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar dan program rintisan wajib belajar pendidikan menengah bagi setia8g. mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan: memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi: dan memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi. tata cara pemberian beasiswa dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur lebih lanjut oleh walikota. bagian kelima hak dan kewajiban pendidik dan tangga kependidikan j: perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak dasar atas hasil:dan memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan,dibidang akademik maupun non akademik, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dasar dan menengahetika dan norma norma dalam pergaulan, tingkah laku, dan penampilan lingkungan satutujuh hak dan kewajiban satuan pendidikan (l) dan,, dan madrasah tsanawiyah ts)tiga pendidikan nonformal (l) pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah serta pengembangan sikap dan kepribadian profesionals5)oleh walikota. jl) pendidikan nonformal, meliputi: pendidikan anak usia dini paud),, serta kewirausahaan,pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang dis,bagian kekesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikanoleh walikota. bagian kelima pendidikan anak usia dini paud) (l)enam, dan atau informal. paudaud pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (kb), taman penitipan anak (tpa)aud sebagaimana dimaksud pada (s5), dan diatur lebih lanjut oleh walikota. bagian keenamn diatur lebih lanjut oleh walikota. bab wajib belajar bagian kesatukota. wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga kotyelenggaraan wajib belajar (l)endidikans5)warga kotbagian ketiga penjaminan wajib belajar (l)merintah danperaturan perundang undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikanyelenggaraan pendidikan. (l) bahasa sunda digunakan sebagai baha pengantar dalam pembelajaran muatan lokal bahasa sundnasional pendidikan bagian kesatu lingkup, fungsi, dan tujuan (d) lingkup standar nasional pendidikanstandar nasional pendidikan berfungsi sebagdua standar paragraf8g.aragraf kerangka dasar dan struktur kurikulum (d) kurikulum untuk jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidik?mi paket atau bentuk lain yang sederajat mene(l) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulimata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadi dan pendidikan jasmani.(s5) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada sma maestetik, budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatparagraf beban belajar (l)sma(l) beban belajar untuk smp mts, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau satuan redir semester sks) atau bentuk lain yang ditentukan peraturan perundang bentuk paket atau satuan kredit semester sks) atau bentuk lain yang ditentukan peraturan dan perundangbentuk paket atau satuan kredit sks) atau bentuk lain yang ditentukan peraturan perundang undangan. beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampai(dl) kurikulum untuk smp m atau bentuk lain yang sederajat, sma ma atau bentuk lain yang sederajat, smk mak atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukan pendidikan kecakapan hidup. pendidikan kecakapan hidup sebagaimana pendidikan kebapak(d0) kurikulum untuk smp m atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk sma ma atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukan pendidikan berbasis keunggulan lokal.ependidikan berbasis keunggulan lokal pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan dan ciri khas masing masing, dengan ketentuan paling kurang memuat penanaman nilai nilai keimanan: pembinaan akhlak mulia, pengenalan dan pemahaman kitab suci sesuai keyakinan agamanya masing masing, bimbingan teknis pengamalan nilai nilai keagamaan dalam kehidupan individual peserta didik maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. paragraf kurikulum tingkat satuan pendidikan kurikulum tingkat satuan pendidikan sd mi, sp pendidikan lingkungan hidup. paragraf kalender pendidikan akademik (l)palang lama (satu) minggu dan jeda antar semester. bagian ketiga standar proses (l) proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, impeberkewajiban untuk memberikanembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. (l) perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaetiap guru bertanggung jawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang dia punya sesuai dengan standar isi, guru dapat bekerjasama dengan kelompok kerja guru kkg)jl)dimaksud pada diatur oleh walikota. (l) penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam(satu) kali dalam dan keterampilan. (l)bagian kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan paragraf pendidik jl) pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi indonesi3974),(d) pendidik pada paudpendidik pada sd mibidang pendidikan sd mi, kependidikan lain, atau psikologi:p m tsa mak mak jl)andan(l)walikota. pengangkatan pendidik non pns pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah diatur oleh walikotaperaturan perundang undangan yang berlaku. perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada paling kurang mencakup hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, gaji dan tunjangan lainnya. penyelenggara pendidikan oleh masyarakat.paket paket dan paket sekurang kurangnya terdiri atas pengelolaan kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan. lembaga kursus dan lembaga keerpustakaan, dan laporan. tenaga kependidikan lembaga kursus dan kepelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. (l) pendidik yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah madrasah. kriteria untuk menjadi kepala tk ra meliputitiga) tahun tk ra: berstatus sebagai guru sd mi:d mi,ak meliputi berstatus sebagai guru smp m ts sma ma smk mak,mp m ts sma ma smk mak: dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan bidang pendidikan. (l) pengangkatan tenaga pendidik menjadi kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui proses seleksi oleh tim yang dibentuk walikota dan dapat dibantu lembaga profesional yang independenmasyarakat ditetapkan oleh walikota. (l)satuan pendidikan yang sama atau satuan pendidikan yang lain sesuai ketentuan yang berlaku:tentuan mengenai tata cara pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh walikota. (l) pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan kepengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh pemilik satuan bagian keenam standar sarana dan prasarana (l) setiap satuan kelahan sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. (l) menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. (l) setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuminimaljl) kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, kalender pendidikan akademik, yang menunju: struktur organisasi satuan pendidikan, biaya operasional satuan pendidikan, pedoman sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dengan mengacu pada peraturan perundang undangan. jl)a prasarana pembelajaran, pengadaan, penggunatua ataurap)(l) pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efesien, efektif dan akuntabel. pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, dan pendidik(pendidikan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orangtua ataupendidiks5) untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada walikota melalui dinas yang bertanggungjawab bidang pendidikanketemukan. paragraf standar pengelolaan oleh pemerintah daerah (l) pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan, n: akreditasi pendidikan, 8g.rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada (l) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh walikota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah bersama sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dbagian kedelapan standar pembiayaan (l) pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi,pendanaan biaya investasi lahan atau selain lahan satuan pendidikan(l)penilaian sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk pengamatan terhadap perubahan padaereksi dan ekspresi psikiatrik peserta didik. penilai hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan ereksi(l) menyelesaikan seluruh program pembelajaran.lulus ujian nasional. babdan masyarakat. masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi penyelenggaraanadalah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangansumber lain yang sah dan tidak mengikat. jl) satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar dapat melakukan pungutan kepada masyarakat. pungutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orangtua, dan atau walinya, sertsendiri oleh satuan pendidikan, 8g., sesuai ketentuan yang berlakupada huruf maka kelebihannya dimasukan dalam anggaran tahun berikutnyatransparansi, dan akuntabilitas. ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud padabab ketentuan umum dalam peraturanbandung. daerah adaldan mendapat pendelegasian wewenang daranggaran pendapatan dan belanja yang disusun oleh satuan pendidikan. pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan bagian keempat pengalokasian dana pendidikan (l) pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pendidikan paling kurang(l)kurangwalikotawalikota atau pejabat yang ditunjuk. s5). bab pengelolaan pendidikan (l) pemerintah daerah menyelenggarakan paling kurang satu)mana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh walikotamengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh walikotadua pendidikan berbasis masyarakat (l) masyarakat berhak menyelengarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan,lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. s5) diatur lebih lanjut oleh walikota. pelaksana pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah madrasah harus berpegang pada prinsip prinsip setiap satuan pendidikan membentuk komite sekolah madrasah atas prakasa masyarakat, satuan pendidikan, dan atau dinas melalui pengelola pendidikan satuan pendidikan, dewan pendidikan dapat dibentuk atas dasar prakasa masyarakat dan atau pemerintah daerah secara demokratis, pembentukan didasarkan atas objektivitas yakni memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan serta memenuhi ketentuan perundang undangan, pembentukan harus dilakukan dengan memenuhi prinsip transparansi yakni harus terbuka dan diketahui masyarakat luas: dan pembentukan harus dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas yakni pelaksanaan. dewan pendidikan berkedudukan tingkat daerah bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah. (l) dewan pendidikan bertujuan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat dalam rumusan kebijakan diprogram pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta dari seluruhpendidikan yang bermutu. dewan pendidikan berperan sebagaipenyelenggaraan pendidikan yang bermutu, menampung dan menganalisa serta menyalurkan aspirasi, ide, tuntutan dan masukanmasukan lainnya yang diajukan oleh masyarakat, dan menampung pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan atau dprd yang mencakup kebijakan tenagariteria fasilitas sarana pendidikan, hal hal lain yang terkait dengan pendidikan. mendorong orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu, pemerataan, elevasi dan efisiensi pendidikan, dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan pendidikan. jl) organisasi dewan pendidikan anggota dan kepengurusannya berasal dari unsur komite sekolah per jenjang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri: asosiasi profesi tenaga kependidikan, lembaga birokrasi non pendidikan legislatif. jumlah anggota disesuaikan dengan perwakilan unsur unsur pendidikan dan kepengurusannya paling banyak berjumlah (tujuh belas) orang dengan jumlah ganjil. dewan pendidikan harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. jl) komite sekolah madrasah berkedudukanjenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan atau karena pertimbangan lainnya. komite sekolah madrasah bersifat mandiri tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan pemerintah. jl) komite sekolah madrassebagai memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan pendidikan satuan pendidikan,: pengontrolan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan,,, rencana anggaran pendidikan dan belajar sekolah raps), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal hal yang terkait dengan pendidikan. mendorong orangtua atau wali dan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan guna mendukung peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka membantu pembiayaan pendidikan satuan pendidikan. jl) keanggotaan komite sekolah madrasah dapat terdiri atas unsur masyarakat orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, wakil alumni, wakil peserta didik kecuali pada satuan sd mi dan smp m ts. unsur guru staf pada satuan pendidikan dapat dilibatkan sebagai anggota. anggota komite sekolah madrasah paling sedikit berjumlah (sembilan) orang dengan jumlah ganjil. komite sekolah madrasah harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (l) tata hubungan antara dewan pendidikan dengan dprd, pemerintah daerah dan komite sekolah madrasah bersifat koordinatif dan konsultatif. tata hubungan antara komite sekolah, konsultatif. tata cara pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah madrasah diatur lebih lanjut oleh walikota. bab xii(l) evaluasi sebagaimanaevaluasi terhadap pengelola satuan pendidikan dilakukan sekurang kurangnya (satu) tahun sekali. evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada mencakup sekurangkurangnya tingkat relevansi pendidikan terhadap mn dan atau pengelolaan dan biaya pribterhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif:ke(l)olu bsnp). (l)(l) dilaporkan kepada pemerintah melalui pemerintah daerah provinsipublik danbab xiv (l)adan keahlian yang telah ditempuh uji kompetensi oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya. (l) mutu (l) mutu pendidikan sebagaimana pada bertujujelas. (l) mutu. pemerintah daerah bekerjasama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan pmp) dalam upaya penjamin mutu pendidikan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. bab xvi buku teks pelajaran bagian kesatu penulisan buku (l) pemerintah daerah dan atau masyarakat mengupayakan tersedianya bukungupayakan tersedianya buku sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah, da atau masyarakat dapat memberikan bantuan dana bagi calon penulis buku dalam bentuk hibah. penggunaan bantuan dana hibah oleh calon penulis buku sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai perjanjian hibah dan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyedia buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau setelah kelayakannya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. bagian kedua penggunaan buku teks satuan pendidikan (l) sebagaimana dimaksud pada dan yang digunakan dalam satu satuan pendidikan berasal lebih dari (dua) penerbit. (l) pendidik dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampueiliki buku sebagaimana dimaksud pada dan peserta didik atau orangtua walinya membelinya langsung kepada pengecer atau memilikinya. bagian ketiga penggandaan, penerbitan, dan distribusi buku (l)fotokopi, mengalihmediakan, dan atau memperdagangkan buku yang hak ciptanya telah dibeli sebagaimana dimaksud dalamdaerah yang memiliki hak cipta buku. harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada adalah paling tinggi(l)empat masa pakai buku teks pelajaran (l) satuan pendidikan dasar dbuku teks yang bersangkutan dilarang peredarannya oleh kejaksaan agung, dan buku teks yang bersangkutan tidak termasuk yang dinyatakan layak pakai oleh menteri dan atau menteri telah menetapkan kelayakan pakai buku teks lain dari maja pelajaran yang sama. (l) pemerintah daerah, anggota komite sekolah madrasah, pendidik dan tenaga kependidikansama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer bukuketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk buku buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan atau pemerintah daerah dan dinyatakan dapat diperdagangkan. bagian kelima pendanaan buku teks jl) bantuan pendidikan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk memperkaya koleksi perpustakaan satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang undangan. masyarakat dapat membantu memperkaya koleksi perpustakaan satuan pendidikan, baik dalam bentuk dana hibah maupun barang. pengadaan buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan dalam rangka penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada (l) dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai peraturan perundang undangan. bagian keenam pengawas buku teks (l) pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan olehmelaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasanxvii pendirian, pengembangan, penggabungan, penutupan satuan pendidikan bagian kesatu wewenang pemberian atau pencabutan izin pemerintah daerah berwenang memberikan izin pendirian serat pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keduadaerah. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut kurikulum dan program pembelajaranaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi: manajemen dan proses pendidikan, sumber peserta didikdanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan lulusan:dan adanya dukungan dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakatpada dan diatur lebih lanjut oleh walikota. bagian ketiga pengembangan satuan pendidikan (l), dan penambahan rombongan belajterdiri atas taman penitipan anak, yang disingkat tpa. kelompok bermain, yang disingkat kb, taman kanak kanak, yang disingkat tk, raudhatul athfal, yang disingkat ra.. madrasah ibtidaiyah pertama, yang disingkat mi, sekolah menengah pertama yang disingkat smp, madrasah tsanawiyah, yang disingkat ts:madrasah aliyah kejuruan, yang disingkat mak. pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar mengajar. per danpengembangan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan atau pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan. penambahan program keahlian dalam satuan pendidikan menengah, dan atau pendidikan nonformal dilakukan dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian keempat penggabungan satuan pendidikan (l)bagian kelima penutupan satuan pendidikan (l) satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan atau satuan pendidikan noncabut izinnya. dalam hal pemerintah daerah akan melakukan penutupan satuan pendidikan harus memenuhi tahapan sebagai berikut memberikan surat peringatan, melakukan pencabutan izin, melakukan penutupan satuan pendidikandalam dan diatur lebih lanjut oleh walikota. bab xviii penerimaan peserta didik bagian kesatu tujuan dan asas penerimaan siswa (l) tujuan penerimaan peserta didikbaiknya. selain wargaberasaskan objektivitas, artinya bahwa penerimaan siswa, baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalm, akuntabilitas, artinya penerima peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. (l) penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan kemauan akademik dan atau non akademikdilakukan berdasarkan kemampuan akademik sesuai dengan daya tampung. perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing sistem pendidikan nasional, harus mendapat persetujuan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan. s5) biaya penerimaan peserta didik baru ditanggung oleh pemerintah daerah. ketentuan mengenai tata cara penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut oleh walikota. bagian kedua waktu pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru jl) kegiatan penerimaan peserta didik baru harus memperhatikan kalender pendidikan,danrealisasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada satuan pendidikan formal tahun sebelumnya, yang meliputi besaran sumbangan pendidikan, iuran bulanan dan sumbersumber pendapatan lainnya yang sah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat. setiap calon peserta didik warga kota bandung yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang dapat memperoleh pembebasan biaya pendidikan, setiap calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada yang mendaftar satuan pendidikan formal melebihi kuota, maka satuan pendidikan formal dapat melaksanakan seleksi melalui kunjungan rumah home visit) dan cek lapangan. bab xixmengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh walikota. bab larangan satuan pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi satuan pendidikan yang telah ditutup, memaksa atau mewajibkan peserta didik membeli lembaran kerja siswa lks) dan sejenisnya, memaksakan atau mewajibkan kepada peserta didik membeli seragam dan atau keperluan sekolah lainnya, melakukan komersialisasi dalam penerimaan peserta didik baru maupun pindahan melalui jalur akademik maupun jalur prestasi non akademik, melakukan pembebanan biaya pendaftaran kepada peserta didik baru: dan melakukan pungutanxi sanksi bagian kesatu sanksi administrasi (l) walikota berwenang menetapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dannundaan pemberian subsidi sumber daya pendidikan, pencabutan izin pendirian, dan 8g. penutupan satuan pendidikan. bab xxii ketentuan lain perguruan tinggi dapat membantu penyelenggaraan program pendidikan daerah dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. bab xxiii ketentuan peralihan semua ketentuan yang terkaitperaturan daerah ini. satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dalam pemenuhan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini paling lambat (tujuh) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. bab xxivtahun terhitungndidikanat daerah kota bandung, ttd. edi siswa lembaran daerah kota bandung tahun nomor didaerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan anak yang berada dalam kondisi tertentu, sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan pada satuwarga kota atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, yang meliputi pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah tiga tahun. bahasa pengantar adalah bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran padauntuk mencapai standarolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain,
dipol mandar gara undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun1960 tanitribusi izin mendirikan bangunan nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali,jalan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka lembaran negara republik indonesia tahun nomor pemerintah kabupaten polewali mandar perlu menyesuaikannomor tahun tentang penataan ruang bahwa untuk melaksanakan penyesuaiizin mendirikan bangunmengingat undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar tahun nomor tambahan lembaran negara republik pokok pokok agraria lembaran negara republik indonesia indonesia nomor a9)olewali mandar republik indonesia nomorupati polewali mandar bangunan gedungretribusi iin keuangan daerah lembaran negara republik indonesia tahun mendirikan bangunbi nama kabupaten polewali mamasa menjadi polewali mandarnomor tambahan lembaran negara republik indonesia daerah adalah kabupaten polewali mandar. nomor1s. lia ane aang cnn ana tang dinas tata ruang dan pemukiman adalah dinas tata ruang dan pemukiman pedoman pemberian izin mendirikan bangunan. kabupaten polewali mandar. peraturan menteri keuangan nomor pmk07 tentang pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidakkegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang bangunan campuran adalah bangunan yang terdiri dari beberapa jenis pribadi atau badan. bangunan. perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, membangun. pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, persil adalah suatu percetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana tata sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ruang atau lingkup perluasan tata ruang atau jika sebagian masih belum kelestarian lingkungan. ditetapkan rencana perpetakkannnya yang menurut ketentuan pemerintah jasa atau kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan. menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau oleh orang pribadi atau badan. sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu. yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha ataumengurangi bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan kas daerah adalah kas daerah kabupaten polewali mandar. telekomunikasi. pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat imb izin perizinan yang lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi rehabilitasi renovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan khusus kepada pemerintah. sesuai dengan persyaratan administrasiretribusi izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk penyebarannya. kepentingan pribadi atau badan. bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan koefisien lantai bangunan klb) adalah angka yang menunjukan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam perbandingan antara jumlah luas seluruh bangunan lantai bangunan dengan tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakuknyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah perbandingan antara jumlah luas lantai dasar perkerasan telah terhadap luas serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta tanah percetakan sesuai dengan rencana kota. mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana surat pemberitahuan retribusi daerah dprd) adalah surat yang digunakan bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang kerangkanya. berhutang menurut peraturan retribubab termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu nama, objek dan subjekdengan nama retribusi izin mendirikan bangunan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan pemberian izin mendirikan bangunan, kecuali untuk bangunan pemerintah dan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas daeral) obj, yang dapat disingkat skrdlb, mendirikan suatu bangunan. adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan surat tagihan atribusi daerah yang selanjutnya disingkat std adalah surat memperhatikan koefisien dasar bangunan kdb), koefisien luas bangunan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga klb), koefisien ketinggian bangunan kkb) dan pengawasan penggunaan dan atau denda. bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional tidak termasuk objek retribusipemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerahbyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh imb. (d, izin mendirikan bangunan imb) yang dikeluarkan didasarkan atas colon papi beribu keterangan yang tidak benar, dan apabila pekerjaan belum dilaksanakan selama (enam) bulan, sejak diterbitkannya sertifikat imb maka izin tidak berlaku lagi. apabila pemohon akan melanjutkan pekerjaan yang belum dilaksanakan retribusi izin mendirikan bangunan imb) sebagai retribusi perizinan tertentu. sebagaimana dimaksud padabab sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi ketentuan perizinan kegiatan mendirikan bangunan dihentikan, bangunan disegel, dikenakan denda, dan bangunan dibongkar. jl) setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan harus memperoleh terhadap bangunan yang didirikan tanpa memiliki izin, tetap berkewajiban izin terlebih dahulu dari bupati. untuk memiliki izin dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan imb) sebagaimana dimaksud daerah ini dan dikenakan denda sebesar dari jumlah retribusi berhutang. pada harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada bupati. bab bab cara mengukur tingkat penggunaan jasa larangan dan sanksi administrasi (dl) tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan sebelum diterbitkannya izin mendirikan bangunan imb) dilarang memulai suatu menggunakan koefisien yang didasarkan atas faktor kelas bangunan, luas pekerjaan bangunan. lantai bangunan, lokasi bangunan dan penggunaan bangunan.bobot koefisien kelas bangunan. kelas bangunan koefisien bobot koefisien lokasi bangunan. lokasi bangunan koefisien semi permanen dengan dinding papan. tepi jalan setapak gang) permanen dengan dinding batu biasa. tepi jalan lingkungan. tepi jalan lokal permanen dengan dinding batu batu dengan kontruksi tepi jalan kolektor. baja beton. tepi jalan arteri. bobot koefisien luas bangunan. bobot koefisien penggunaan bangunan. luas bangunan koefisien fungsi bangunan koefisien 25m fungsi hunian sid rumah tinggal s d rumah sewa kost s d real estate perumahan mewah s d fungsi usaha s d perkantoran komersil s d pasar s d restoran s d rumah makan bar, cafe s d ruko bukan supermarket swalayan, mall s d hotel penginapan s d s d fungsi sosial budaya gedung olah raga sport hall gedung kesenian bobot koefisien tingkat bangunan. tingkat bangunan koefisien fungsi ganda bioskop bangunan satu lantai. hotel apart bangunan bertingkat s d lantai. parlemen bangunan tinggi lantai high rise building). bab vii il. bangunan pertemuan restoran, gedung, bioskop, prinsip dan sasaran penetapan gedung pertunjukan, rumah makan, bar dan kafe). rp. , tarif retribusi bangunan tower tiang pemancar menara rp. , unit bangunan bendungan irigasi pintu air tanggul sungai laut rp. , bangunan pagar jemuran pintu gerbang gapura) rp. , jl) prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan p . bangunan khusus. rp. , untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara pemberian izin. bangunan campuran. rp. , biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya pemeriksaan bangunan perniagaan perdagangan perkantoran lapangan, biaya pengukuran lapangan, biaya penelitian teknis arsitektur, pembelanjaan swalayan mall dan sejenisnya. rp. , kontruksi, biaya pemetaan, biaya pengawasan dan pengendalian penggunaan bangunan industri gedung, pabrik, bengkel, parkir). rp. , bangunan pemeliharaan dan kondisi bangunan, biaya transportasi dan biaya bangunan perhotelan. rp. , administrasi. tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan harga satuan retribusi per me, atau indeks dasar retribusi idr) dihitung berdasarkan bab viii harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diprediksi kebenarannya struktur dan besarnya tarif retribusi oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh bupati. harga satuan retribusi per dan dan teknis menghitung indeks dasar retribusi idr) berdasarkan harga analisa dimaksud pada ditetapkan bupati dan ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. besarnya tarif imb, terdiri dari besarnya retribusi renovasi yang terutang dihitung dari retribusi bangunan rumah kost rp. , mendirikan sebagaimana dimaksud pada bangunan pendidikan non pemerintah sekolah, kampus dan sejenisnya) rp. , bangunan kesehatan non pemerintah rumah sakit, klinik dan sejenisnya) rp. , (l) permohonan imb untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya bangunan perpustakaan rp. , peraturan daerah kabupaten polewali mandar tentang bangunan gedung bangunan rumah tinggal rp. , dikenakan retribusi sesuai perhitungan sebagaimana telah diatur dalam bangunan olah raga rp. , peraturan daerah ini. bangunan pasar rp. , besarnya biaya pembuatan duplikat imb yang hilang atau rusak dikenakan bangunan perkantoran umum non pemerintah rp. , biaya sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) selembar, dan untuk legalisasi bangunan rekreasi, hiburan, kesenian, museum rp. , imb tidak dipungut biaya. bangunan kantor pos rp. , perubahan fungsi bangunan atas imb yang telah diterbitkan dikenakan bangunan bank rp. ,apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang bab semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang wilayah pemungutan terutang maka dikeluarkan surat. bab xii retribusi dipungut wilayah daerah tempat pelayanan diberikan. tata cara pemungutan bab masa retribusi dan saat retribusi terutangjl) masa retribusi adalah jangka waktu (satu) kali pelayanan. bab xiii saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya skr atau dokumen tata cara pembayaran lain yang dipersamakan. bab penetapan retribusi (l(l) besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan skr atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada harus dengan bukti tanda dokumen lain yang dipersamakan. terima. bentuk dan isi skr sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh (s5) pembayaran retribusi imb tersebut pada dilakukan selambat bupati. lambatnya (empat belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemohon. bab pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusibupati.(l) pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan tanda sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati.bupati. bab xvi tata cara penghapusan retribusi yang kadaluarsa bab xiv tata cara penagihan(l) pengeluaran surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal kedaluwarsa sebagaimana dimaksud padvii dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat tata cara penyelesaian keberatan teguran peringatan surat lain yang sejenisberwenang. (dbupatipengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu (dua) diputuskan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling bulan sejak diterbitkan skrdlb, bupati memberikan imbalan bunga (dua lama (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. bab xviii tata cara perhitungan pengembalian kelebihmbayar(dl) wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati sanksi administratifbupati. (l) keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam atas permohonan sebagaimana dimaksud pada yang berhak atas kepada pemohon dikenakan denda (dua persen) untuk setiap hari kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran keterlambatan dan paling tinggi (seratus persen) dari besarnya retribusi retribusi selanjutnya. yang diperhitungkan. apabila dalam jangka waktu (seratus) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam belum dilaksanakan oleh pemohon atau yang diberi kuasa, maka imb atau tidak bisa diterbitkan. jl) dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan permohonan imb yang diajukan pada saat proses pembangunan berjalan, perhitungan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan skrdlb dikenakan retribusi tambahan sebesar (lima puluh persen) dari besarnya paling lambat (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan retribusi yang harus dibayar. kelebihan pembayaran retribusi. permohonan imb yang diajukan setelah bangunan selesai dikerjakan, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dikenakan retribusi tambahan sebesar (seratus persen) dari besarnya dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat (dua) bulan sejak retribusi yang harus dibayar. diterbitkannya skrdlb. (s5). bagi bangunan gedung yang pada saat dimohonkan imb setelah bangunan menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan gedung selesai dikerjakan tidak sesuai dengan standar teknis bangunan gedung berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung, maka atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas: imb tidak dapat diterbitkan. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi jump bab atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan insentif pemungutpemungutan retribusi jaan mendirikan bangunan dapat diberi insentif atas berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah: asar pencapaian kinerja tertentu. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui melakukan penggeledahan untuk mencap akan bahan bukti pembukuan, anggaran pendapatan dan belanja daerah. pencatatan dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada terhadap bahan bukti tersebut, diatur dengan peraturan bupatibab xxi atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksajl) pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi daerah, wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai dimaksud dalam undang undang hukum acara pidana. tersangka atau saksi, penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat pegawai negeri j . menghentikan penyidikan:dan atau sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada berwenuntut umumdengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten polewali mandar. atau denda paling banyak (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. ditetapkan polewali tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. pada tanggal, desember bupati polewali mandar, bab xxiii ketentuan penutup ali baal diundangkan polewali pada tanggal, desember pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah kabupaten polewali sekretaris daerah kabupaten polewali mandar, mamasa nomor tahun seri nomor tentang retribusi izin mendirikan bangunan imb). lembaran daerah kabupaten polewali mandar tahun nomor
pas mengingat: undang undang nomor tahun tentang kitab undang naersamaan kebersitahun bupati polewali mandardengan berlakunya undang undang nomor tentang republik indonesia nomor pajak daerah dan retribusi daerah, maka pemerintah kabupaten undang undang nomor tahun tentang perimbangan polewali mandar perlu menyesuaikan peraturan daerah retribusi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah pelayanan persamaan kebersihan dalam wilayah kabupaten lembaran negara republik indonesia tahun nomor polewali mandar,undang undang nomor tahun tentang pengelolaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang jenis pajak sampah lembaran negara republik indonesia tahun daerah yang dipungut berdasarkan penetapan bupati atau nomorajak daerahrubahan kedua atasmenteri keuangan nomor pmk07 tentang pelaksanaan kitab undang undang hukum acara pidana badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak lembaran negara republik indonesia tahun nomor dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berita tambahpokok pokok pengelolaan keuangan daerah indonesia nomor tambahan lembaran negara republik kabupaten polewali mandar lembaran daerah kabupaten indonesia nomor polewali mandar tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang perubahan peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor tahun nama kabupaten polewali mamasa menjadi polewali mandarperaturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian kabupaten polewali mandar tahun nomor urusan pemerintah antara pemerintahan daerah propinsi dan peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor tahun pemerintahan daerah kabupaten kota lembaran negara tentang organisasi dan tata kerja dinas dinas daerah republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran kabupaten polewali mandar lembaran daerah kabupaten negara republik indonesia nomor polewali mandardaerah kabupaten polewali mandar dan bupati polewali mandarmemutuskanmenetapkan: peraturan daerah tentang retribusi sampah dan bau. pelayanan persamaan kebersihanbabiketentuan umumdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari daerah adalah kabupaten polewali mandar. sumber sampah persil ketempat penampungan sampah sementara. pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah penyelenggara pemerintahan daerah. sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh bupati adalah bupati kabupaten polewali mandar.yang diberi tugas tertentu bidang jasa adalah kegiatan pemerintah daerah perut usaha dan layanan yang retribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. menyebarindah kabupaten polewali mandar. setan aaa onna mana jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dinas tata ruang dan pemukiman adalah dinas tata ruang dan pemukiman untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh kabupaten polewali mandar. orang pribadi atau badan. kepala dinas tata ruang dan pemukiman adalah kepala dinas tata ruang dan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pemukiman kabupaten polewali mandar. retribusi. kepala keluarga adalah seorang laki laki atau perempuan yang mengepalai satu badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik keluarga dan tinggal atau bertanggung jawab atas satu rumah atau seorang yang yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi berdiri sendiri dan tinggal rumah sendiri dalam daerah. perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang retribusi daerah yang negara bumn) atau badan usaha milik daerah bumi) dengan nama dan terjadi serta menemukan kerangkanya.dengan nama retribusi pelayanan persamaan kebersihan dipungut retribusi pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas persamaan kebersihan yang dikelola menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas daerah olepelayanan persamaan kebersihan adalah biaya pelayanan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disebut pertama ahan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, skrdlb, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan meliputi: pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya lokasi tempat retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. pembuangan sementara tps pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi tempat pembuangan surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut std, adalah surat sementara lokasi pembuangan tempat pembuangan akhir sampah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga tpa): dan dan atau denda. penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional biaya pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan tempat umum lainnya.subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang menggunakan menikmati pelayanan fasilitas persamaan kebersihan. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan bab perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. besarnya tarif retribusi bab iii golongan retribusi (j)retribusi pelayanan persamaan kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. umbab struktur dan besarnya tarif retribusi (l) tingkat penggunaan jasa pelayanan persamaan kebersihan diukur berdasarkan jenis bangunan dan usaha. (l) struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan adalah jenis dimaksud pada dikenakan retribusi adalah kale. sebagai berikut perumahan, perumahan: rumah dan toko ruko), rumah sederhana kebawah rp. bulan. cc. pasar, rumah sederhana rp. bulan: pasar swalayan toserba), rumah menengah m2) rp. bulanan rumah makan katering warung gerobak warnet, perumahan mewah keatas) rp. bulan: hotel, rumah dan toko ruko perbengkelan, ruko toko kebawah) rp. bulan: industri, ruko toko rp. bulan: pergudangan: ruko toko m2) rp. bulan:dan perkantoran, dan ruko toko m2) keatas) rp. bulan: asrama. pasar sedang rp. bulan: dan kios los warung rp. hari pasar atau rp. bulan, besar rp. bulan. meja sayur ikan buah buahan dalam pasar rp. hari pasar, pergudangan pedagang buah pada pelataran pasar rp. hari pasar, dan gudang kecil rp. bulan, ruko rp. bulan. gudang sedang rp. bulan, dan pasar swalayan toserba gudang besar rp. bulan. kecil rp. bulan: dan perkantoran menengah rp. bulan. kantor pemerintahan swasta kecil rp. bulan, rumah makan katering warung gerobak warnet kantor pemerintahan swasta sedang rp. bulan, rumah makan kantor pemerintahan swasta besar rp. bulan. kecil rp. bulan, rumah sakit dan sarana kesehatan sedang rp. bulan, praktek dokter rp. bulan, besar rp. bulan: dan apotik rp. bulan, katering rp. bulan. puskesmas puskesmas pembantu rp. bulan, warung rumah bersalin rp. bulan, kecil rp. bulan, poliklinik balai pengobatan rp. bulan, sedang rp. bulan. puskesmas plus rawat inap rp. bulan: dan gerobak rp. hari,dan rumah sakit umum rp. bulan, warnet rp. bulan. salon hotel kecantikan rp. bulan, dan pondok (rumah kos) rp. bulan, pangkas rambut rp. bulan. hotel melati pendidikan melati rp. bulan, kecil (kursus) rp. bulan, melati rp. bulan, sedang rp. bulan: dan hotel bintang rp. bulan, besar rp. bulan hotel bintang rp. bulan, dan sarana olah raga kelola swasta rp. bulan. hotel bintang rp. bulan:. taman hiburan tempat hiburan tempat rekreasi rp. bulan perbengkelan asrama pondok rumah sewa rumah kontrakan rp. bulan bengkel kecil rp. bulan, bagi mereka yang membuang sampah langsung tempat pembuangan bengkel sedang rp. bulan :dan akhir tpa)dan atau tempat pembuangan sementara tps dikenakan bengkel besar rp. bulan retribusi sebesar industri mobil truck rp. hari, kecil rp. bulan, pick rp. hari,dan lainnya rp. harpersen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian skr atau dokumen dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah std).yetoran tempat pembayaran retribusi melalui jenis bab vii pembayaran penagihan wilayah pemungutan perumahan, rumah dan toko, catering, warung dilakukan oleh pihak yang ditunjuk melalui peraturan bupati: dan hotel, perbengkelan, industri, pergudangan, perkantoran, salon, sarana olahraga yang dilakukan swasta, taman hiburan tempat hiburan tempat retribusi dipungut wilayah daerah kabupaten polewali mandar terre kama a pondok rumah sewa rumah kontra kan dan mereka membuang sampah langsung tpa dilakukan oleh dinas instansi yang bab mengelola kebersihan penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran bab penagihan retribusi dapat digolongkan. retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang (l) penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam dipersamakan. dilakukan dengan menggunakan std dan didahului dengan. berupa karcis, kupon atau kartu langganan. surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal wajib retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat skr atau pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah (tujuh) hari sejak tanggal dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. jatuh tempo pembayaran. wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati teguran peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi dengan menggunakan ssd. retribusi yang terutang. ssd diberikan kepada wajib retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada penyetoran retribusitata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan penghapusan piutang retribusi peraturan bupati. yang kedaluwarsa bab insentif pemungutan pen hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah tan melampaui waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi, jl) pemungutan retribusi pelayanan persamaan kebersihan dapat diberi insentif kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. atas dasar pencapaian kinerja ter tentu. keditetapkan melalui terganggu jika: apbd. diterbitkan surat teguran, atau tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun peraturan perundang undangan. tidak langsung. dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf bab xii kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran penyidikang bnn berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas: penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi bab xiii atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketentuan pidana dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana jl) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan bidang retribusi daerah, keuangan daerahpembukuan, pidana denda paling banyak (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan atau kurang dibayar bukti tersebut, bayar. denda sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negaraadalah pelanggaran tindak pidana bidang retribusi daerah, pelanggvketentuan penutup tersangka atau saksi: menghentikan penyidikan, dan atau asapada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka undangan. peraturan daerah kabupaten polewali mamasa nomor tahun seri penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan dimulainya nomor tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan lembaran penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya kepada penuntut umum daerah kabupaten polewali mamasa tahun nomor seri nomor melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan dan ketentuan yang diatur dalam undang undang hukum acara pidana. peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan dan sanitasi lembaran daerah kabupaten polewali mandar tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. atas peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai peraturan daerah kabupaten polewali mandar dilaksanakan pada bulan januari tahun nomortentang mandar. retribusi pelayanan persamaan kebersihan disahkan polewali mandar pada tanggal, oktober bupati polewali mandar, umum. dengan meningkatnya populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi, saat ini pelayanan persamaan masih menimbulkan permasalahan yang sulit ali baal masdar dikendalikan sehingga memerlukan penanganannya yang sangat membutuhkan biaya yang besar. sejalan dengan itu pendapatan dari sector persamaan masih sangat minim dan diundangkan polewali mandar memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui retribusi persamaan. pada tanggal, oktober sekretaris daerah kabupaten polewali mandar ii. demi cukup jelas m.natsir rahmat lembaran daerah kabupaten polewali mandar tahun nomor cukup jelas penjelasan cukup jelas poin pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya relokasi cukup jelas tempat pembuangan sementara tps dilakukan kelurahan, penyatuan jalan dilakukan dinas tataruang dan pemukiman. cukup jelas poin cukup jelas asa poin cukup jelas cukup jelas asa poin cukup jelas yang dimaksudkan pelayanan sampah khusus berupa hasil asal penebangan, pemangkasan, sampah yang diperkirakan cukup jelas mengandung bahan berbahaya dan beracun b3) dan atau sampah yang berasal dari kebun atau rumah perorangan, kelompok, organisasi,lembaga, kantor badan yang memerlukan pelayanan cukup jelas secara khusulll peraturan der unsur aten donggala nomor tahun 2oii tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten donggala nomor tahun 2oo7 sentai\g penyertaan\ modal pemerintah daerah kabupaten donggala pada pt. bai\k pemda]\igi.ii\an daerah sulawesi tengah dengan rahmattuhan yang maha esa bupati donggala' menimbang bahwa sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan perwakilan sulawesi tengah atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten donggala tahun 201d, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, maka perlu merubah peraturan daerah kabupaten donggala nomor tahun tentang penyertaan vokal pemerintah daerah pada bank pembangunan daerah sulawesi tengahdonggala nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank pembangunan daerah sulawesi tengah; undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun tentang pmb tukan daerah tingkat sulawebanktahun nomor e2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentu$tambah$endahati*erjaluf"r iun andra pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (kaitan negara republik indonesia tahun nomor tambahan gambaran negara republik indonesia nomor ed6.tuin peru ta 4 bank pembangunan daerah bengkulu, bank pembangunan daerah lampung4 gambaran negara republik indonesia tahun nomor e);tambahan kembaran negara republik inondetambahan negara reo u util indonesia tahun nomor e3' tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 473t); peraturan pemerintah nomor tahun tentang investasi p.r".int"f, ircmbaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan kembaran negara kepubll indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nf"i"t.i pemerintahan lembaran negara republik iia""".i" tahun nomor tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor p.aturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun iis ,".*g perubahan bentuk hukum bank pembangunan il"" s"ii*"ri tengah dari perusahaan daerah menjadi p;;;. terbatas lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun nomor seri nomor perut u.an daerah kabupaten donggala nomor tahun tentang pengawasan atas penyelenggaraan f.r*rin,untuk daerah kabupaten donggala lembaran daerah kabupaten donggala tahun sen nomor lu' i".i"ft"" lembaran di"iah kabupaten"n donggala nomor. peraturan daerah kabupaten donggala nomor tahun t"untung pengelolaan keuangan daerah lembaran ou.ruf, u,ikut"n donggala tahun nomor l). peraturan daerah kabupaten donggala nomor tahun tenf),donggala tahun nomor tambahan kembaran daerah kabupaten donggala nomor dengan persetujuan bersama dewa\' perwakilan rakyat af, rah kabupaten ix)nggada dsn bupati donggala memutuskaiti: menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten donggala nomor tahi,]n 2oo7 tentang pe}sertaan modalpemerintah daerah pada pt. bank sulteng. ketentuan diantara dan peraturan daerah kabupaten donggala nomor tahun t udisisipkan (satu) sebagai berikut: antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: (l) penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank pembangunan daerah ''' ;;;;;i"ig ain"tur."n dalam bentuk uang vang besarnya ditetapkan rd. , (tiga belas milyar rupiah)' (r) ;:;;; ;;t"n n i'our sebagaimana dimaksud pa& alat (l)' dapat ' ' jii"f*it"fit setiap tarun y*g it*tty" ditetapkan lebih lanjut dalam apbd tahun bersangkutan pasal peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' agar setiap orang mengeuhuiny4 memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan p"n".p"*ny" olam lembaran daerah kabupaten donggala' ditetapkan donggala pada tanggal desember 20ll bi,'pati donggala ttd' habirponulele diundangkan donggala" oada tanggal. desember sf, kr baris daerah kabupaten donggala ttd' ffi nip. lembaran daerah kabupaten donggala tahun 2oti nomor salinan sesuai dengan aslinya sekretariat daerah kabupaten donggala kepala bagian\ hukum dari perundang untai\gan, ffu * mutakhir pai\itas. sh. nip. penjelasan atas peraturan daerah kali'paten donggala nomor tahun 2oti tei{tang penyertaan\i modal pemerintah daerah pada pt. bank sulteng i.umum berdasarkan undang undang ylo', l ]+* tentang perbendaharaan n"gara i"tui is"p"tt*ti pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan k"" q; "*: t:ll^: ;1r modal pemerintah ;""" *"r x**";#i #:,"fl '.$:m,i"ffi#;:ffi ffi* iil tff ff3. lff ;;; t"i'* gg"' t"'kencan telah ditata akan 'dll ;.u:i; daerah tentang penyertaan modal daerah untuk itu dalam rangka meningkatkan pemilikan modal pemerintah daerah pada pt. bank sulteng p"'tu iit"tttt* penanaman modal (investasi) jangka panjang. ii, demi cukup jelas' cukup jelas'makai.an kekayaan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buol, batra untuk melaksanakan ketentuan huruf dan undang undang nomor tarm.pl99925aga ra republik indonesia nomor p rature daerah nomor tahun oo82oll20i nomor l9);daerah menetapkan peraturan pemuka]an ttr utang rtr tribus kekayaan daerah. z bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dima kpud dengan: daerah adalah kabu paten buoinggu akan menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah' rah dengan penganut prinsip prinsip komersial. badan ada lah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, ba.'surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat std, adalah surat untuk metal<kaatal<kq'adi serta menemukan kerangkanya. bab nama, objek, sub jtrlu<akan kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. peta kanan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud meliputi pemakaian: tanah; gedung; kendaraan; iat berat; kapal penangkap ikan; alat transportasi laut; sarana umum terminal; tenda rangka besi; alat hiburan kesenian; alat studio; dan pasar. dikecualikan dari obyek retribusioleh pemerintah h daerahlukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi; fasilitas; jangka waktu; peruntukan; dan jenis kekayaan daerah. bab prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besam ditetapkan sebagai berikut: tanah: tambak ukuran s.d rp. bulan ukuran s.d rp. bulan ukuran diatas rp. bulan pelataran pelabuhan rp. azhari sewa tanah toko, warung, kantin sejenisnya m2 tahun kantor, gedung dan bangunan lainnya lm2 tahun untuk reklame , m2l tahun pelataran terminal l rp. hari gedung: bpu look rp. hari bpu kecamatan rp. hari balai pelatihan komune rp. pakar asrama pelatihan komune rp. .000kamar perumahan dinas rp. tahun gol permanen semi permanen darurat type bln 1a0. bln bln type bln bln 1a0. bln type bln bln bln l)rpe o.ooo bln bln type ooo lb. bln ooo bln gol iii gudang kendaraan roda dump truck ambulance bus alat berat: ekskavator pc. pc. buldoser vibrator ruler wheel loader kapal penangkap ikan: ukuran s.d ukuran s.d ukuran keatas transportasi laut: sarana umum: billboard: ukuran ukuran 4x6m rp. m3hari rp. jam rp. km rp. hari rp. jam rp. a00. oo jart rp. a00 jam rp. jam rp. .000jam rp. a00. bulan rp. bulan rp. bulan rp. hari rp. a6. tahun rp. tahun permanen semi permanen darurat type bln bln bln type o0 bln bln i2o.ooo type bln 1a0. bln bln type bln bln bln type i20 bln o.ooo brn bln tenda rangka besi bentuk biasa ukuran rp. blok hari ukuran rp. blok hari ukuran rp. hari bentuk terowongan ukuran rp. b1ok hari ukuran rp. blok hari ukuran rp. blok hari alat hiburan kesenian drugbank rp. pakai hari elektron rp. partai hari rebanaset rp. pa j<at 3hari kolintang set rp. pasal3hari gambus set rp. parall3hati pal<akan adat buol rp. plakat3 h'ari alat studio: camera video rp. hari camera foto rp. hari infocus rp. hari bab vii wilayah pemungutan pasa l retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah. bab viii tata cara pemungutan, tempat pembayaran, ra pelaksanaan pemunguthari ke{avix tata cara penagihan retribusi (l);n setelah (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tangga l surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang ten1iain yang dipersamakan. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai alasan dasar4b(+) apabila jangka waktu sebagai . t. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan seribu er)desa (s)uh rii}xi pengembalian kelebihan pembayaran atas kelebihan pembayaran tribus.ling lama (enam) bulan, sejak diterimanya.a telah terlampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihanpembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan skrdlb diterbitkan dalam jangka waktu paling lama {satu) bulan. (a) o o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. ketentuan lebih lanjut rrrengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran seribu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab xtv tata cara pengumuman, keringanan dan pembebasan retribusi pas< pidana bidang retribusi. kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada tertalgguh apabila: diterbitkan surat teguran; dan atau adainjauan tarif retribusi pasa j24pasa .pelaksana bupati berdasarkan peraturan perundang undangan. bab ketentuan penyidikan pasa ltribu daerah;.lukan tindakan lain yang perlu untuk kelalcarartifat4mana dimaksud pada merupakan penerimaan naga ra. bab xxpaten buol tahun nomor diundangkan buol vlc) penjelasan atas peraturan daesh kabupaten buol nomor tahun2ot3 tentang retribusi pemuka]didayagunakan secaraeningkatkan pendapatan asli daerah. masyarakat dani27buo1lun oo9 tentang pada}buol tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. pasal cul:pasar cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "keuntungan yanglayal{ adalah adalah keuntungan yang diperoleh da," yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya" adalah status keadaan yang terjadi luar kehendak atau kekuasaan wajib seribu si. (a)i.,lampiran peraturan^hi daerah kabupaten buol nomor tahun 2oi3 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah tarif peiviakaian tanah dan prasarana bangunan peta kanan tanah: tarif retribusi ,337o nilai tanah). keterangan: luas tanah (m2). nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan nop (per m"). nilai tanah pemakaian prasarana bangunan: tarif retribusi nsp. keterangan: harga prasarana" bangunan dalam keadaan baru rp) gang ditetapkan oleh bup ati. nilai sisa prasarana bangunan. vsp lampiran peraturan daerah kabupaten buol *. . nomor. tahun2013 tentang tzu busi pemakaian kekayaan daerah tarif pemakaian bangunan gedung jenis bangunan gedung pemakaian azu retribusi rp.) gedung serbaguna s.d s.d untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan utara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan budaya yang tidak bersifat profit. 75o o dari tarif retribusi. gedung kesenian s.d s.d untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasan ikatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan budaya yang tidak bersifat profit. 75oh dari tarif retribusi. gedung olahragadari tarif retribusi. b:i; .o00, s.d s.dwisma: kamar aula halaman
mug rmswadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi dan pelayanan umum desa dan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa, perlu adanya pedoman yang mengatur tentangbab viii pertanggungjawaban dan audit bagian kesatu pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan bum desa, pelaksana operasional melakukan pertanggungjawaban kepada kepala desa selaku penasehat. bentuk pertanggungjawaban pelaksana operasional kepada kepala desa sebagaimana dimaksud pada adalah: menyampaikan laporan keuangan bum desa setiap bulan, menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha bum desa setiap (. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pelaksana operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang kurangnya (satu) kali dalam setahun. kepala desa wajib menyampaikan laporan perkembangan bum desa kepada bupati melalui camat sekurang kurangnya satubagian kedua audit audit keuangan bum desainspektorat kabupaten. bab pembubaran bum desa dibubarkan dengan peraturan desa. bum desa dapat dibubarkan apabila: rugi terus menerus selama (tiga) tahuna tersebut harus dibubarkan, dan bum desa dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. semua akibatngembangan pengelolaan bum desa. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, bum desa yang sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama (dua belas) bulan setelah ditetaprasibadan usaha milik desa umum. sesuai dengan amanat undang undang nomor tentang desa, pemberlakuan asas subsidiariesbagai pelaksanaan atas kewenangan pembinaan dan pengawasan maka perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai tata cara pendirian,pengurusan dan pengelolaan,serta pembubaran badan usaha milik desa. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, misal transportasi, sarana pertanian, sembilan bahan pokok dan lain lain. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.ed sp dan up2k. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan analisis adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim untukdidapat ditunjuk sebagai pelaksana operasional adalah masyarakat penduduk desa yang bersangkutan dan memenuhi syarat serta memiliki kemampuan kompetensi untuk mengelola bum desayang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dalam bentuk: bantuan permodalan, pemasaran hasil produksi yang dibeli dari produsen, cc. penyediaan jasa layanan, dan kerjasama lainnya atas dasarbab pendirian pemerintah desa dapat mendirikan bum desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada meliputi:cc.lembaga lembaga keuangan yang ada dan dimiliki desa yang dapat diserahkan kepada bum desa. pendirian bum desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan desa. bentuk bum desa sebagaimana dimaksud dalam harus berbadan hukum. bentuk badan hukum bum desa adalah bum desa. bum desa didirikan dengan pala desa membentuk tim analisis kelayakan usaha yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat. hasil analisis kelayakan usaha disampaikan oleh kepala desa dalam musyawarah desa untuk pendirian bum desa. pendirian bum desa dilakukan dan dipimpin oleh pimpinan bpd. materi yang dibahas dalam musyawarahanggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum desa, dan hasil analisis kelayakan usaha. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara musyawarah. berita acara sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh kepala desa sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan desa tentang bum desa. mekanisme pembentukan peraturan desa tentang bum desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pengelolaan bum desa dikelola berdasarkan prinsip prinsip: transparansi, akuntabel: partisipatif, berkelanjutan,dan akseptabel. selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada bum desa dikelola dengan pendekatan: desentralisasi: kemitraan: dan keterpaduan. bab organisasi bagian pertama kedudukan organisasi organisasi bum desa terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa. bum desa wajib dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan. anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua kepengurusan kepengurusan bum desa terdiri dari: penasehat, pelaksana operasional, dan cc. pengawas. unsur penasehat sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat secara officio oleh kepala desa. unsur pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada huruf dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh kepala desa. unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf diangkat dan ditetapkan oleh kepala desa. masa bakti pelaksana operasional dan pengawas diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bum desa. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus bum desa diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga tugas, wewenang, hak dan larangan bagi pengurus penasehat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada penasehat mempunyai wealam melaksanakan tugasnya, penasehatkewajaran. pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab penuh atas pengurusan bum desa untuk kepentingan dan tujuan bum desa serta mewakili bum desa baik dalam maupun luar pengadilan. pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugasnya, anggota pelaksana operasionaldalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pelaksana operasional mempunyai we. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pelaksana operasional menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha. persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus sebagaimana dimaksud padatugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bum desa. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pengawas wajib menyelenggarakan rapat pleno sekurang kurangnya (satu) tahun sekali untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja bum desa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pengawas mempunyai wepengawas sebagaimana dimaksud pada berjumlah gasal yang terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harusmasa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. pengurus bum desa sebagaimana dimaksud dalam dan anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas tugasnya. pelaksana operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan bum desa. penghasilan pengurus bum desa serta biaya operasional lain bagi pelaksana operasional ditetapkan dengan keputusan kepala desa sesuai dengan kemampuan keuanganklasifikasidilaksanakanbisnis sosial sederhana sebagaimana dimaksud pada meliputi: bisnis penyewaan, usaha perantara, bisnis yang berproduksi dan atau berdagang, bisnisab kerjasama bagian kesatu kerjasama dengan pihak ketiga bum desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. kerjasama sebagaimana dimaksud padabagian kedua kerjasaman desa dalam musyawar
mean muladesember des jang minta agar diterlukis dalam gambar situasi peta kontrol dan 302a lembaran seksi" staatsblad tahun belit permen tanggal oktober staatsblad tahun ccseperti terlukis dalam gambar situasi peta kontrol dan 302a lembaran seksi dan salinan surat keputusan ini menteri pekerdjaan umum dan tenaga t.t.d (mohammad hasan)
m, menteri luar negeri mr. ide anak agung gde agung, menteri perekonomian sdr. i.j. kasino, menteri kesehatan dr. semena dan menteri keuangan prof. dr. sumatra djojohadikusumo keluar negeri, perlu mengangkat empat orang menteri lain, sebagai menteri luar negeri interim, menteri perekonomian interim, menteri kesehatan interim dan menteri keuangan interim disamping jabatannya masing masing: mengingat wa.dan keputusan presiden republik indonesia tahun surat surat sekretaris dewan menteri tanggal desember dan tanggal januari dan mendengar dewan menteri dalam rapatnya jang ke dan ke pada tanggal dan desember memutuskan: menetapkan pertama terhitung mulai tanggal desember mengangkat perdana menteri mr. boerhanoedin harahap sebagai menteri luar negeri interim kedua terhitung mulai tanggal desember mengangkat menteri negara drs. anomala noor dan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan prof. ir. sugandi sebagai menteri perekonomian interim dan menteri kesehatan interim ketiga terhitung mulai tanggal januari mengangkat wakil perdana menteri sdr. danu ismail sebagai menteri keuangan interim selama pa) n17 wat jet presiden republik indonesia selama menteri luar negeri, menteri perekonomian, menteri kesehatan dan menteri keuangan berada luar negeri, disamping jabatannya masing masing. ditetapkan djakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia, ttd. sukarno perdana menteri, ttd. boerhanoedin harahap.
man, cantan menimbang bahwa diluar gerombolan genom data jang dimaksud dalam surat tanggal maret lainnya jang penampungannja perlu djuga ajakan, bahwa tugas jang diberikan panitia negara penampungan korban kekacauan tersebut surat keputusan presiden ter diatas perlu diperluas mengingat surat keputusan presiden tanggal tahun panai mendengar dewan menteri kadang desember pertama peta pian dal keputusan presiden tanggal na. diubah mendjadi seperti berikiits kedua meter gas kepada panitia negara termaksud pertama sir mengusahakan agar para korban kekacauan team um, jaitu para bekas tawanan so sb dan par ta anggota gerombolan bersenjata baik dari sb maupun diluarnja jang menjerahkan diri kep alat alat kekuasaan negara atau jang tidak dapat dituntut pekerjaannya, dikembalikan ke tempat asalnya atau diusahakan mata pencaharian lain agar mereka dapat menuntut hidup selaku warga negara jang setia kepada republik indonesia, apabila jang demikian itu tidak mungkin, supaja diusahakan pemindahan tempat (transmigrasi) dengan keluarganya oleh gerombolan gerombolan bersenjata. kedua keputusan ini mulai berlaku sejak hari tanggal diumumkannymelani nag ny presiden republik indonesiaakar pada tanggal$ trios7 perdana menteri, presiden kesia, t.t.d. ttd. ali sastroamidjojo
gi presiden na,republik maluku selatan" maluku jang hingga kini masih belum me daerah, kembali kelangkaan ibu pertiwi: bahwa untuk kepentingan negara dan kesatuan bangsa ,,perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang orang jang mean tersebut diatas, jang dengan keinsjafan telah menyerah be: ama dan kembali kepingan republik indonesia dengan ikhlas tah menyediakan membaktikan diri kepada republik indonesia, dihadapan penguasa setempat, jaitu panglima kodam atau gubernur kepala daerah setempat atau pejabat jang ditunjuk nun olehnya. mengingat undang undang dasar: mendengar pertimbangan staf komando operasi tertinggi: man mau selai: menetapkan pertama memberi amnesti dan abolisi kepada orang orang jang ter jji sangkut dengan pemberontakan republik maluku selatan" maluku jang selambat lambatnya pada tanggal danu ari djam telah melaporkan untuk menyerah dan menyediakan membaktikan diri kepada republik indonesia, jang disertai dengan sumpah janji menurut agama masing masing serta penanda tanganan atas sumpah janji itu dengan lafal jang berikut pet saja bersumpah setia kepada undang undang dasar, tan. manifesto politik jang telah mendjadi garis garis ina besar haluan negara, nusa dan bangsa,' revolusi dan pemimpin besar revolusi dihadapan penguasa setempat, jaitu panglima daerah milisi pattimura atau gubernur kepala daerah maluku atau pedia pee kedua": . mma era jenis presiden republik indonesia ', terhadap kekuasaan umum bab viii buku kitab undang undang hukum pidana): terhadap keamanan negara bab buku kitab undang undang hukum pidana tentara): terhadap kewajiban dinas bab iii dan bab buku kitab undang undang hukum pidana tentara): terhadap ketaatan bab buku kitab undang undang hukum pidana tentara):. dengan diatas. ik an tuan pertama dan kedua, dihapuskan. tana dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang orang jang dimaksudkan dalam ketentuan serta dan kedua, ditiadakan. keempat ketentuan ketentuan jang tersebut dalam ketentuan per tama, kedua dan i5tiga diatas tidak berlaku bagi mere jang tertangkap dalam gerakan operasi militer jang dilakukan oleh angkatan bersenjata setempat, kelima keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. ditetapkan djakarta apa tanggal januari "an presiden rbp baik indonesia, ben ken dam neta asa pap tan apa harian aaa ieee ban pem aan take esa pan pia anna ararepublik indonesia nomor tahun tentang kedudukan, tugas fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja. man ya mulamenyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan pemerintah bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkung dan pengendalian dampak lingkungan, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungketentuan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: . men ny) wat presiden republik indonesia dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam meng mempunyai kewenangan:zin oleh daerah bidangnya, penetapan kebijakan sistem informasi nasional bidangnya, ii. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa bidangnya, wilayah laut bawah (dua belas) mil dan berlokasi lintas batas negara, penetapan. yen wat presiden republik indonesia penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu: pelaksanaan kebijakan tertentu bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan, pemberian izin dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi: penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, dan atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, pemantauanmeng ppn menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan pemerintah bidang perencanaan pembangunan nasional, mengkoordinasikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional semua sektor, ccantara dan ditambahkan (satu) baru yaitu yang berbunyi sebagai berikut: dengan berlakunya keputusan presiden ini maka tugas, fungsi, kewenangan badan pengendalian dampak lingkungan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dialihkan menteri negara lingkungan hidupdipandang perlu menetapkan kembali tunjangan jabatan fungsional arsiparisrsiparis. dalam keputusrsiparis sebagaimana dimaksud dalam diberikan terhitung mulai bulan januariarsiparisjanuari jabatan fungsional jabatan besar, ttd. megawati soekarnoputri
(kan ny) sen hemalikussaleh lhokseumaweislam, dipandang perlu mendirikan sekolah tinggi agama islam negeri malikussaleh lhokseumawe propinsi nanggroe aceh darussalislam negeri malikussaleh lhokseumawe. . aan nag na7 ky) ny) ksp presiden republik indonesia mendirikan sekolah tinggi agama islam negeri malikussaleh lhokseumawe yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disingkat stain malikussaleh lhokseumawe. stain malikussaleh lhokseumawe sebagaimana dimaksud padyi(lan yan nyarunei darussalam pada tanggal sampai denganbrunei darussalam pada tanggal sampai dengan februari atau sampai dengan tanggal tiba kembali tanah air. kedua :. mantanian tanggal mei ku beserta lampiran lampiran jang antara lain menyatakan bahwa oleh karena beberapa pekerja tetap dari balai pendjalidikan peternakan tabang gratis mojokerto jang masih mempunyai sisa persekat lebaran sejumlah rp. telah melarikan diri dengan tidak meninggalkan alamat alamatnya, kepala balai tersebut tidak dapat memungutnja lagi piutang dari pekerja pekerja tersebut; ii. dengan surat keputusan menteri pertanian tanggal september ku piutang tersebut telah dihapuskan dari perhitungan kepala penyelidikan peternakan tabang gratis mojokerto berdasarkan sub lembaran negara jang kemudian menurut pendapat dewan pengawas keuangan dalam suratnya tanggal desember b.ii. tercatat tidak tepat, berhubungan dengan mana surat keputusan tersebut atas batalkan dengan surat keputusan menteri pertanian tanggal mei ku ku menimbang bahwa untuk kekerasan tata usaha keuangan balai penyelidikan peternakan tabang gratis mojokerto perlu mengambil keputusan mengenai piutang maksud; mengingat akan lembar negara menetapkan: menghapuskan tagihan sisa persekat lembaran tahun sejumlah rp. (dua ratus lima puluh sembilan rupiah) terhadap beberapa pekerja tetap jang diperintah sebagai berikut: asmara sebesar rp. supriyadi rp. kanan rp. rebo rp. sabri rp. kader rp. dari perhitungan kepala balai penyelidikan peternakan tabang gratis mojokerto, berdasarkan alasan tersebut pada sub atas. thesaurus negara, kantor pusat perbendaharaan djakarta, kantor pusat perbendaharaan surabaya, pusat jawatan keheranan djakarta, kantor gubernur propinsi djawa timur surabaya, inspektur jawatan keheranan propinsi djawa timur surabaya, balai penyelidikan perternakan tabang gratis mojokerto. tetapkan djakarta pada tanggal pebruari menteri pertanian, presiden republik indonesia t.t.d t.t.d eni karim sukarno pdf create! trial
daftar nyi nykehakim, mendengar dewan menteri, memutuskan terhitung mulai tanggal desember diangkat mendjadi sekretaris jenderal kementerian kehakiman republik indonesia serikat, mr. besar martokoesoemokantor pos dan telegram pembantu jepara, sdr. abdul malik tertanggal desember jang berisi permohonan pembebasan dari penagihan uang sejumlah rp. , , jang penggantiannja dibebankan kepadanya dengan surat keputusan dewan pengawas keuangan tanggal september surat menteri perhubungan tanggal desember surat dewan pengawas keuangan tanggal april menimbang aa. bahwa kekurangan kas sdr. abdul malik tersebut sebesar rp. , , disebabkan karena kelalaian asistenpos jepara, sar. mulyono: bahwa terdapat alasan alasan untuk membebaskan sebagian dari penggantian uang tersebut diatas, mengingat undang undang perbendaharaan republik indonesia staatsblad memutuskan: menetapkan memberi pembebasan kepada sdr. abdul malik, pengurus kantor pos dan telegram pembantu jepara, dari pembayaran penggantian uang sejumlah rp. empat ribu rupiah), ialah empat perlima dari jumlah pembebanan penggantian sebesar rp. lima ribu rupiah), jang ditetapkan oleh dewan pengawas keuangan dengan surat keputusannya tertanggal septembermentrian keuangan, direktur jenderal pos, telegram dan telepon bandung (3x), kementerian perhubungan sub. bagian pembukuan dan pemeriksaan), kepala kantor pusat perbendaharaan semarangtae presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia tahun badan perbentjanaan dan penelitian departemen. presiden republik indonesia menimbang sa. bahwa perlu dibentuk sebuah badan ditiap departemen jang mempunyai tugas perencanaan pembangunan dengan para pe tugas jang ditentukan untuk dapat melaksanakan dengan sebaik baiknya penetapan presiden tahun ten tang badan perentjanaar pembangunan nasional (digempur akan): bahwa tugas perencanaan ditiap departemen erat hubungan nja dengan perencanaan pembangunan nasional jang meng jadi tugas. bappenas: ana penetapan presiden tahun (disempurnakan): memutuskan menetapkan keputusan presiden tentang badan perencanaan dan penelitian departemen. pertama ditiap departemen harus diadakan sebuah badan perencanaan disingkat baperdep, jang langsung berada dalan bimbingan dan pengawasan menteri jang bersangkutan. kedua baperdep bertugas menyusun usul rencana pembangunan tahunan, rertjana pembangunan jangka panjang, usul rencana pembangunan tahapan kedua, ketiga dan seterusnya terhitung usul pe njempurnaan pola pembangunan nasional venesia berencana menjalankan usaha usaha penelitian, penyelidikan untuk keperluan perencanaan pembangunan, rencana perperintji anna, rencana susunan organisasinya serta rencana pe laksana dan sistim pengawasannya, mengadakan hubungan hubungan teratur dan sistematis 'de j'. ngan departemen research nasional serta semua lembaga lembaga research jang berada dalan wewenang departemen tersebut guns keperluan pengumpulan data.ilmiah seperlunya.: ketiga ketua dan anggota baperdep terdiri dari asli ahli dari in #tani instansi dalam departemen dan masyarakat jang di angkat dan diberhentikan oleh menteri jang bersangkutan. keempat baperdep dalam melaksanakan tugasnya harus mengindahkan tan return juk betung juk bappenas. kelima keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan djakarta pada tanggal pebruari manset republik indonesia sukarno
y bahwa dalam rangka mempersiapkan konsepsi dan penyusunan sistem jaminan sosial nasional, dipandang perlu membentuk tim sistem jaminan sosial nasionalsistem jaminan sosial nasional. dalam rangka mempersiapkan konsepsi dan penyusunan sistem jaminan sosial nasional, dibentuk tim sistem jaminan sosial nasional, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut tim ssn. susunan keanggotaan tim ssn adalah sebagai berikut ketua prof. dr. hamil goes achir, wakil ketua prof. jerman rajagukguk, sh, ll.m., sekretaris dr. ir. afifah thaha, sc: anggota. man wat presiden republik indonesia anggota dr. martino widianto, mba, dr. indra hatta, usai: dr. sulastomo, mph: drs. eddy purwanto, mpa: dr. susiyati irawan, drs. monoid, mohd. syafii syamsuddin, prof dr. dr. azul azwar, mph: dr. darmin nasution: prof. dr. abdul gani abdullah, sh: lombok nahattands, sh: dr. sumarjati arose, skm, dr. widyastuti wibisono, ph, drs. firdaus dijalani, ma: dr. pasaman simanjuntak, drs. dadi effendi: laksma tni) dr. haryanto mahdi, sp. tht, sp. kl: drs. hartono, msi: dr. murni tambunan: henry soelistyo budi, sh., ll.m. tim ssn mempunyai tugas mempersiapkan konsepsi tentang sistem jaminan sosial nasional dan naskah akademis serta konsep awal rancangan undang undang tentang sistem jaminan sosial nasional. dalam melaksanakan tugas sehari hari, tim ssn berkonsultasi dengan sekretaris negara. . man ya nat presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tim ssn dapat mengundang dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. tata kerja tim ssn ditetapkan lebih lanjut oleh ketua tim ssn. tim ssn menyampaikan konsep awal rancangan undang undang tentang sistem jaminan sosial nasional kepada presiden melalui sekretaris negara paling lambat bulan juni tim ssn melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada presiden paling lambat bulan desember segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tim ssn dibebankan kepada anggaran sekretariat wakil presiden dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikatman n4zpandang perlu menetapkan kembali tunjangan jabatan fungsional penyuluh kehutpny penakehutanan. dalam keputus berikut terhitung mulai bulan april sampai dengan bulan desember adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan presiden ini, terhitung mulai bulan januari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan presiden ini. . men tau presiden republik indonesiacpenyuluh kehutananpny nyi ny) png pnp huaapril sampai dengan bulan desember penyuluh kehutanan utama muda penyuluh kehutanan utama pratama penyuluh kehutanan madya penyuluh kehutanan muda penyuluh kehutanan pratama akun penyuluh kehutanan akun penyuluh kehutanan madya akun penyuluh kehutanan muda asisten penyuluh kehutanan asisten penyuluh kehutanan madya asisten penyuluh kehutanan muda presiden republik indonesia, ttd. megawati soekarnoputri kaf pny nyi njanuari penyuluh kehutanan ahliterampilmegawati soekarnoputrsangar tengah, desa tanjung bungo desa bendung air timur kecamatan kayu aro. bagian kedua cakupan wilayah desa sangar tengaa.un dan desa koto periang. sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa batang sangar. d.sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa koto tengah. desa tanjung bungo dengan jumlah penduduk jiwa kk) adalah berasal dari sebagian penduduk desa sangar yang cakupan wilayahnya terdiri atas an. sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa pengkolan dua. sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa sangar tengah. desa bendung air timur dengan jumlah penduduk jiwa kk) adalah berasal dari sebagian penduduk desa sungai bendung air yang cakupan wilayahnya terdiri atas sebelah utara berbatasan dengan wilayah desa sungai rumpun. b.sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa sungai bendung air. sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa sangar. sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa sungai rumpun.dbaru sungai pageh, desa benar sedap, desa pebaru kecamatan siulak:baru sungai pageh, desa agung raya, desa koto tinggi, desa hugo siulak kecil, desa koto dua mukai hilir, desa pelak gedang, desa maro jaya dan desa pasar senen kecamatan siulak. bagian kedua cakupan wilayah desa baru sungai pageh dengan jumlah penduduk jiwa kk) adalah berasal dari sebagian penduduk desa sungai pageh yang cakupan wilayahnya terdiri atas sebelah utara berbatasan dengan wilayah desa sungai lebuh. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa koto kapel. sebelah barat berbatasan dengan wilayah bukit barisan. sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa sungai pageh. desa benar sedap dengan jumlah penduduk jiwa kk) adalah berasal dari sebagian penduduk desa dusun dalam yang cakupan wilayahnya terdiri atas sebelah utara berbatasan dengan wilayah desa dusun dalam. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa siulak gedang. sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa siulak kecil. sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa siulak gedang. desa pelak anesebelah utara berbatasan dengan wilayah desa koto tengah. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa siulak kecil. sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa sungai gelampeh, tanjung genting sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa siulak gedang. desa padang jantung dengan jumlah penduduk jiwa kk) adalah berasal dari sebagian penduduk desa siulak kecil mudik yang cakupan wilayahnya terdiri atas sebelah utara berbatasan dengan wilayah desa koto aro sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa dusun baru seluruh. sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa air terjun. sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa siulak kecil mudik. desa koto lua dengan jumlah penduduk jiwa kk) adalah berasal dari sebagian penduduk desa mukai hilir yang cakupan wilayahnya terdiri atas a.sebelah utara berbatasan dengan wilayah desa mukai tengah. b.sebelah selatan berbatasan dengan wilayah persawahan dusun lamo seluruh. sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa mukai seberang. sebelah timur berbatasan dengan desa mukai hilir. desa pelak gedang dengan jumlah penduduk jiwa kk) adalah berasal dari sebagian penduduk desa sungai lebuh yang cakupan wilayahnya terdiri atas sebelah utara berbatasan dengan wilayah desa koto lebuh tinggi, danau tinggi. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa sungai lebuh. sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa siulak tenang, sungai batu ganti. sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa sungai pageh. desa demon saktipasar senen. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa siulak panjang. sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa koto aro koto tengah. sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa dusun baru siulak. desa pasar senenkoto rendah. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa dusun baru siulak dan desa demon saktienampiktuan huk ktp, berdomisili gunungkidul yang menghadapi masalah hukum. tahapan proses berbicara sebagaimana dimaksud pada merupakan tahapan penanganan dalam: perkara pidana, meliputi:perdata, meliputi:tata usaha negara, meliputi: sidang persiapan dhurufagian ketiga pembayaran pembayaran dana bantuan hukumjuan, penyaluran dan pembayaran bantuan hukum diatur dalam peraturan bupati. bab pelaporan pemberi bantuan hukum wajib melaporkan: realisasi penggunaan anggaran bantuan hukum kepada penyelenggara bantuan hukum per tahapan atau per kegiatan dan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan program bantuan hukum yang meliputi: perkembangan penanganan perkara litigasi, perkembangan kegiatan nonlitigasi, dan penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan. laporan perkembangan penanganan perkara litigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka. laporan perkembangan kegiatan nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka harus melampirkan paling sedikit: laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, dan bukti dukung pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam peraturan bupati. bab vii pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap pemberi bantuan hukum. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa bintik penyusunan realisasi anggaran, dan atau rapat koordinasi organisasi bantuan hukum. pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pelayanan bantuan hukum. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat berkoordinasi dengan: perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengawasan, instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan bantuan hukum, pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, dan atau instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. pengawas melaporkan hasil temuan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum kepada bupati. bupati dapat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud padatuan hukum umum jaminan kepada masyarakat tidak mampu miskin atas hak konstitusionalnya belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga perlu dibentuknya peraturan daerah tentang bantuan hukum kepadak mengakses keadilan karena terlambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkanatau kelompok orang miskin adalah penduduk miskin yang berdomisili paling singkat (tiga) bulancukup jelas. yang dimaksud dengan basis data terpaducukup jelas. huruf cukup jelasfungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik adalah ombudsman republik indonesia perwakilan daerah istimewa yogyakarta. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten gunungkidul nomoranggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd adalah apbd kabupaten gunungkidultepat sasaran pemberian dana bantuan hukum yang berasal dari apbd. bab perenclaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pelayanan bantuan hukum. bab iii pelaksanaan bagian kesatu umum pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum daerah. penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada dikoordinirtransparan,tujuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. bagian kedua jenis bantuan hukum bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam meliputi litigasi dan non litigasi. bantuan hukum: penyidikan, dan atau penuntutan.litigasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan meliputi perkara: perdata, pidana, dan tata usaha negara. bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalamhanya dapatgian ketiganerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada berdasarkan basis data terpadu yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosialemp: telah lolos verifikasi dan terakreditasi oleh kementerian hukum dan ham republik indonepada dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.pemberidan atau cc. pemutusan perjanjitata cara pemberian bantuan hukum bagian kesatu permohonan pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis yang ditandatangani atau cap jari kepada pemberi bantuan hukum. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: identitas pemohon bantuan hukum, b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum, dan menyerahkan fotokopi atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara: dan ditandatangani atau cap jariterdaftar dalam basis data terpadu sebagaimana dimaksud dalam pemohon bantuan hukum melampirkan surat keterangan tidak mampu dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berdasarkan rekomendasi dari lurah. bagian kedua verifikasi pemberi bantuan hukum wajib melakukan verifikasinerima bantuan hukum memberikan surat kuasa khusus kepada pemberitata cara pengajuan dan penyaluran dana bantuan hukum bagian kesatu pengajuan pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum secara tertulis kepada bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pelayanan bantuan hukum. permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada dihampiri persyaratan paling sedikit: identitas pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, dan jenis bantuan hukum yang diberikan. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada memeriksa berkas permohonan dan memberikan jawaban penerimaan atau penolakan paling lama (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. bagian kedua penyaluran penyaluran dana bantuan hukum dilaksanakankara yang telah mendapatkan dana bantuan hukum yang bersumber dari apbn atau apbd diy tidak dapat dibiayai dari apbd. penyaluran dana bantuan hukum diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: bantuan hukum litigasi diberikan per tahapan penanganan perkara, dan bantuan hukum nonlitigasi diberikan per kegiatan. penyaluran dana bantuan hukum litigasi diberikan per tahapan penanganan perkara setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara sesuai tahapan proses berbicara, dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan kelembagaan pada beberapa perangkat daerah sehingga perlu mengubah kembaliperoleh nilai (sembilan ratus delapan puluh), sehingga memenuhi ketentuan untuk diwadahi dalam (dua) dinas yaitu dinas pertanian dan pangan tipe serta dinas peternakan dan kesehatan hewan tipe dinas peternakan dan kesehatan hewan merupakan dinas yang mewadahiyang memiliki peran strategis dalam membina dan mengoptimalkan peternakan kabupaten gunungkidul baik ruminansia maupun non ruminansia serta melakukan upaya pencegahan penyakit hewan ternak. perangkat daerah yang menjalankan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa mengampu (tiga) urusan dengan cakupan ketegasan dan fungsi sesuai kewenangan dari kabupaten yang sangat besar yait. dinamika perkembangan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, dengan memperhatikan intensitas urusan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan yang mengamp, menjadi dinas pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta dinas sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah serta dinas tenaga kerja dan transmigrasi merupakan (tiga) perangkat daerah yang mewadahi urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi. penyatuan fungsi pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, industri kecil dan ketenagakerjaan dalam satu wadah dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang udangan diharapkan dapat menciptakan sinergitas dalam upaya pengembangan usaha mikro dan industri kecil, penyelesaian masalah industrial serta penguatan kompetensi sumber daya tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang dibutuhkan, sehingga perlu penyesuaian perangkat daerah untuk mewadahi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud yaitu dinas perdagangan dan dinas perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja. kewenangan dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi pada pemerintah kabupaten yang terbatas dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi sebesar (dua ratus tiga puluh enam) maka dalam struktur organisasi perangkat daerah menjadi satu seksi. potensi bidang kepemudaan dan olahraga kabupaten gunungkidul cukup besar, dan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan serta dalam upaya membina dan melahirkan atlet atlet berprestasi diperlukan terobosan yang strategis dalam meningkatkan kapasitas pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader serta meningkatkan dukungan pembinaan dan sarana dan prasarana olahraga pemerintah kabupaten gunungkidul dalam menyelenggarakan dan pengembangan potensi pada urusan kepemudaan dan olahraga maka perlu dibentuk dinas pendidikan serta dinas kepemudaan dan olahraga. berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun disebutkan bahwa tipologi dinas hasil penggabungan urusan pemerintahanhasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang memperoleh nilai (tujuh ratus dua puluh delapan) diwadahi dalam dinas tipe yang digabungkan dengan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang memperoleh nilai (lima ratus delapan) diwadahi dalam dinas tipe maka dinas pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman diwadahi dalam dinas tipe pembentukan kelembagaan yang memiliki fungsi penanganan bencana daerah memperhatikan potensi resiko bencana yang ada serta kejadian bencana alam maupun bencana non alam. berdasarkan padaserta memperhatikan cakupan luas wilayah kabupaten gunungkidul yang berbatasan dengan pantai serta potensi resiko bencana yang besar dengan indeks resiko bencana yang tinggi, maka untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana, kelembagaan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten gunungkidul dibentuk dalam klasifikasicukup jelas cukup jelas.1ketentuan huruf dan huruf, dan ketertiban umum, selain sub bidang peternakan dan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, ddinas pendidikan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikmasyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan dinas perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, badan penanggulangan bencana daerahketentuan diubahngkat daerah yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, dan upt yang tel sehingga berbunyi sebagai berikutjwonosariberdasarkabupaten gunungkidul telah menetapkperangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten gunungkidul dalam melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dengandan fleksibilitas perlu dilakukan perubahan pada beberapa perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bahwaperhitungan pemetaan urusan pemerintahan bidang pertanian kabupaten gunungkidul
kabupaten gunungkidul pembina twins sertifikat elektronik diterbitkan kadiintegrasikan dengan pencapaian standar pelayanan minimal dan rencana pembangunan jangka menengah daerah daerah istimewa yogyakartapertimbangan sebagaimana tersebutbel target dan realisasi capaian spm bidang kesehatan kabupaten gunungkidul tahun . mana tabel kinerja rsud.cbooo oom mana tabel pencapaian indikator tpb urusan kesehatan. ii tabel capaian kinerja bidang pekerjaan umum.oa0 tabel panjang jalan menurut statusnya kabupaten gunungkidul tahun km). woo mann ti tabel kondisi jalan kabupaten kabupaten gunungkidul tahun km). mna tabel jumlah jembatan kabupaten gunungkidul tahun buah). anna tabel kondisi jembatan kabupaten gunungkidul tahun tabel capaian akses air minum kabupaten gunungkidul tahun tabel data potensi debit air bersih dan kapasitas produksi dam. tabel jumlah dan persentase desa beresiko genangan air. ii tabel data jaringan irigasi kabupaten gunungkidul tahun . tabel kondisi gedung kantor perangkat daerah tahun . ii tabel kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik tabel capaian kinerja bidang penataan ruang.e0 tabel rencana penyusunan dan penetapan rdr .j. tabel data rekomendasi tata ruang dan krk tahun . tabel pencapaian target spm bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten gunungkidul tahun . tabel pencapaian indikator tpb urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.cbooo wom mna tabel indikator perumahan kabupaten gunungkidul tahun tabel jumlah rumah layak huni dan tidak layak huni kabupaten gunungkidul tahun . i oltabel pencapaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten gunungkidul tahun . week00 tabel pembentukan jumlah jaga warga kabupaten gunungkidul tahun .o.oocooco woo. woo mann. tabel jumlah aparat, sarana keamanan, dan jumlah pelanggaran kabupaten gunungkidul tahun .o.ooo ii 9o7.o. woeneanann tabel jumlah kejadian bencana dan jumlah korban jiwa kabupaten gunungkidul tahun .o.ooo tabel jumlah kapanewon rawan bencana kabupaten gunungkidul tahun .ooooocoooo woo woman tabel data kerugian akibat bencana . w.oeananaaann tabel data korban kejadian laka laut kabupaten gunungkidul tahun .ooocoooco woo mna tabel data kinerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten gunungkidul tahun .eee. indikator tpb capaian satuan rate status gap target prepares tahun jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis jiwa dinkes yang terabaikan filariasis dan kusta). jumlah provinsi dengan eliminasi .(a) provinsi ttc dinkes kusta. jumlah kabupaten kota dengan .(b) eliminasi filariasis (berhasil lolos daerah ttc dinkes dalam survei penilaian transmisi tahap i). .(a) persentase merokok pada penduduk n a n a n a n a tad perlu pendataan dinkes umur s18 tahun. sat prevalensi tekanan darah tinggi a50 oat .(c) prevalensi obesitas pada penduduk n a n a n a n a tad perlu pendataan dinkes umur tahun. jumlah kabupaten kota yang .(a7 miliki puskesmas yang daerah ttc dinkes menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. unmetneeapdayanan kesehatan wal tab pemupendataan .3fa) proporsi kematian akibat keragaman ooo oom ois| .a. persentase merokok pada penduduk n a n a n a n a tad perlu pendataan dinkes umur tahun. .b. .(a) persentase ketersediaan obat dan 9e,o6 ttc dinkes vaksin puskesmas. .c. kepadatan dan distribusi tenaga o,o94 ttc dinkes kesehatan. rate status gap target prepares uraian capaian capaian tan) non proporsi populasi yang memiliki .fa) fasilitas cuci tangan dengan sabun ttc dinkes dan air. jumlah desa kelurahan yang .(c) melaksanakan sanitasi total desa sst dinkes berbasis masyarakat stem). jumlah desa kelurahan yang open .(d) defection free odf) stop buang desa sst dinkes air besar sembarangan sbs). sumber: lhs rpm pekerjaan umum dan penataan ruang capaian kinerja bidang pekerjaan umum penanganan urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan bidang keciptakaryaan dan tata ruang, kebinamargaan dan pengairan. tabel capaian kinerja bidang pekerjaan umum ix kabupaten layak kawasan kumuh |tingkat hunian rumah susun ||. irigasi yang teraliri irigasi persentase gedung pemerintah laman kena ocr|saas (sar esa" persentase kondisi alat berat dan laboratorium berfungsi baik sumber: data realisasi indikator pada rpm perubahan kabupaten gunungkidul dan jalan dan jembatan rincian panjang jalan kabupaten gunungkidul tahun menurut kewenangannya adalah jalan negara km, jalan provinsi sepanjang km, jalan kabupaten sesuai dengan keputusan bupati nomor pts dengan jumlah ruas sebanyak ruas. kabupaten gunungkidul dilalui oleh jaringan jalan kolektor primer sebagai jalan strategis dengan nama jaringan jalan lintas selatan jls) yang direncanakan sepanjang dan terbagi menjadi ruas yaitu: ruas kiribati legenda sepanjang km, ruas legenda panjang sepanjang km, ruas panjang terus sepanjang kmj, ruas terus jerukwudel sepanjang km, dan ruas jerukwudel duet sepanjang km. berdasarkan perkembangan pembangunan jls hingga tahun telah terbangun sepanjang km, masih dalam proses pembangunan sepanjang km, dan belum terbangun sepanjang km. pembangunan jalan ini merupakan sharing anggaran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. pengadaan tanah merupakan sharing antara pemerintah diy dengan pemerintah kabupaten gunungkidul dengan presentase sedangkan pembangunan konstruksi jalan sepenuhnya dibangun oleh pemerintah pusat. (cin ati kapok tangan man m gunungkidul keterangan bereeeen ur lebar rencana tahun lajur pupr dan esdm ieee kencana lajur lebar meter berproses pengadilan pes lahan sudah bebas lebar nenek roses pengerjaan tahun penyelesaian pembangunan tahun telah terbangun belum terbangun gambar konstruksi ruas jls kabupaten gunungkidul hingga tahun selain itu saat ini juga baru proses pertahanan pembangunan jalan kolektor primer ruas tawang galang sepanjang km. pembangunan jalan strategis provinsi inruas ini direncanakan sebagai ruas jalan yang terhubunggambar jalur jalan ruas tawang galang yang belum terbangun sampai dengan tahun trase ruas jalan tawang galang kabupaten gunungkidul sekira ken pandangan keterangan .l jalan sudah terbangun rencana pembangunan jalan baru jember jembatan scan terbangun . lahan sudah bebas lebar meter panai rencana pembangunan mulai tahun gambar trase ruas jalan tawang galang kabupaten gunungkidul tahun berdasarkan statusnya jalan kabupaten gunungkidul terbagi menjadi yaitu pada tahun jalan nasional sepanjang km, jalan provinsi sepanjang km, dan jalan kabupaten sepanjang km. adapun untuk jalan kabupaten kabupaten gunungkidul pada tahun dengan kondisi baik sebesar kondisi rusak ringan sebesar dan kondisi rusak berat sebesar secara umum, jaringan jalan kabupaten sudah menjangkau seluruh kalurahan kabupaten gunungkidul. adapun lebih data lebih rinci terkait jalan berdasarkan status dan tingkat kondisinya kabupaten gunungkidul disajikan pada tabel sebagai berikut: tabel panjang jalan menurut statusnya kabupaten gunungkidul tahun km) sumber: dinas pekerjaan umum prop kabupaten gunungkidul, tabel kondisi jalan kabupaten kabupaten gunungkidul tahun km) sumber: dinas pekerjaan umum prop kabupaten gunungkidul, jumlah jembatan kabupaten gunungkidul dari tahun hingga tahun terus mengalami kenaikan dan terakhir pada tahun terdapat jembatan terbangun. jumlah jembatan tahun masih sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan dampak pandemi covid yang menghambat pelaksanaan program pembangunan dan perbaikan jembatan pada tahun pada tahun terdapat jembatan y6) dalam kondisi baik, jembatan dalam kondisi sedang, jembatan dalam kondisi rusak ringan, dan tidak ada jembatan yang rusak berat. data terkait jembatan kabupaten gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut. tabel jumlah jembatan kabupaten gunungkidul tahun buah) sumber: dinas pekerjaan umum prop kabupaten gunungkidul, tabel kondisi jembatan kabupaten gunungkidul tahun buah) saruakrmgn jaksa bert sumber: dinas pekerjaan umum prop kabupaten gunungkidul, air bersih sumber air bersih kabupaten gunungkidul berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. zona utara terdapat banyak mata air, sungai permukaan dan sumur dangkal sedangkan sumur dalam relatif sulit ditemukan karena bukan wilayah cekungan air tanah. zona tengah merupakan wilayah cekungan air tanah wonosari, tersedia sumur dangkal maupun dalam dan juga sungai permukaan. zona selatan merupakan pegunungan karst sehingga air permukaan sulit ditemui, akan tetapi banyak terdapat aliran sungai bawah tanah. upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dilakukan dengan beberapa hal diantaranya: (a) pengembangan peningkatan pelayanan sistem perpipaan. bentuk pengembangan dan peningkatan sistem perpipaan ini dilakukan melalui pengembangan sistem origin dan serapan serta pengembangan sistem interkoneksi baron kobaran. meningkatkan pengelolaan sungai bawah tanah baron. sistem ini nantinya merupakan interkoneksi baron kobaran, dan direncanakan mampu memasok air bersih guna mencukupi kebutuhan air bersih terutama untuk wilayah wilayah kapanewon tanjungsari, saptosari, panggang, dan pilihan. terdapat unit sambungan rumah instalasi dam. pada tahun telah diprogramkan spam ikk baron dengan kapasitas liter per detik. berhubung program tersebut terdampak focusing, maka rencananya akan direalisasikan pada tahun (b) pengembangan sistem pengelolaan air mandiri sistem pengelolaan air minum perdesaan spades pengembangan diarahkan pada kalurahan yang tidak terjangkau jaringan dam atau sudah terjangkau dam akan tetapi belum merata seluruh padukuhan. pengembangan spades dengan mengacu pada ketersediaan sumber air baku dan dalam pengelolaannya diarahkan untuk meningkatkan peran badan usaha milik desa. (c) pengembangan pah penampungan air hujan). pengembangan pah dilaksanakan pada wilayah rawan kekeringan dan kontinuitas akses air minum yang rendah. (d) dropping air dropping air dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya meliputi wilayah wilayah kapanewon yang rawan air seperti kapanewon panggang, kapanewon purwosari, kapanewon patut, kapanewon rangkap, kapanewon terus, kapanewon tanjungsari, kapanewon gedangsari, kapanewon semana, kapanewon pilihan, dan kapanewon saptosari. doping dilakukan umumnya pada daerah yang menggunakan sumur gali atau pah. saat kemarau panjang sumur gali dan pah sudah kering. (e) pamsimas. penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat pamsimas) telah dilaksanakan sejak tahun hingga sebanyak kalurahan, dan pada tahun rencana dibangun pada kalurahan. dari jumlah tersebut ada kalurahan yang sumber air bakunya berasal dari tapping dam yaitu kalurahan songbanyu, pucanganom dan sidoarjo. sisanya dengan sumber air dari sumur dalam (bor) dan mata air. sampai dengan tahun total sambungan rumah pamsimas sebanyak atau setara akses. konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk daerah resapan dan daerah tangkapan air. berdasarkan data capaian akses air minum pada tahun akses pelayanan air bersih kabupaten gunungkidul sudah mencapai atau sebanyak jiwa. capaian tersebut diperoleh hanya berdasarkan pada capaian aspek yaitu kuantitas dan keterjangkauan. sementara itu berkaitan dengan aspek kualitas, dan kontinuitas masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. sedangkan yang belum memiliki akses air bersih masih terdapat atau sebanyak jiwa. penyediaan air bersih kabupaten gunungkidul tersebut dipenuhi melalui spam dam sebanyak mencakup jiwa, spam pamsimas sebanyak mencakup jiwa, spades non pamsimas sebanyak mencakup jiwa, sumur dangkal sebanyak mencakup jiwa, sumur pompa sebanyak mencakup jiwa, pah sebanyak mencakup jiwa, serta bangunan penangkap mata air sebanyak mencakup jiwa. selengkapnya data akses pelayanan air bersih yang dirinci per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel capaian akses air minum kabupaten gunungkidul tahun kecamatan kelurahan penduduk pedesaan sumur dangkal sumur pompa perangkap. pelayanan air bersih| desa (iwa) mata air "tee ear llkeanaan donasi mass) some) see| oemfoms 1am| aa) men|om| sus|sel am| o2| (omf m3m| men mam| mas feanaandaen o@m| mns| mas sejak| sumjmasi manson| 3info) rsssf sol sin man) zaman meterai men| asa) osmium| nnfamf senrose| asmfaaw| om| bmnfass. 3mg6| san eamcantaien osm| ing) bis) 20noms| 2mem| 3enjoy| sanfissel as) das moe mue| max sar mon eanamnaut sel o | osnjasf manjadi snejoaf pen 1m) dem| aesnjaa bna| sex |keamsungnesai man| ame) ass) saman) cipanas 3mm jml sms dungeon aaj asa keamantes sesama spasi) mmfaml oo.) 3ns| sel tenfaanf sen san man pena sam eanauntenen) | emas| om| om) dana memakan atom| serial nfl 2m| 4s) kkeamgansemn osis| ama| 3s) osmjinw| mana dus oas| anafase| dm) saw suning. sans| ae| lin (eancantaanenop sa81| tng2| ss. oom)uam| mueller major| bewfiael om| ae|am| mee| mes mes (kecamatan panggang (kecamatan rangkap ,6ho o0r| aan dip keanuntanungan ses| msl oo noms tamfasw, o | muram amefaesel o |uos osn conf. saraf aan lol oom mean|span| 2ss) asal are (rasa masa ane jins gog| mand sasha| tan) jongen| nas sumber: dpuprkp, sumber air yang berasal dari pah dan sumber air lainnya seperti misalnya telaga, menurut dinas kesehatan kabupaten gunungkidul tidak layak untuk dijadikan air minum. oleh sebab itu, tidak diarahkan pengembangan air minum dengan sumber air pah dan telaga. namun demikian, air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan air bersih lainnya (selain untuk minum) misalnya untuk mencuci, dan lain lain. pelayanan air minum kabupaten gunungkidul dilayani oleh sumber sumber air bersih yang meliputi pelayanan dam, spam des, pamsimas, dan sumur gali. penanganan kekeringan dengan melakukan pengembangan spades juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber air kecil yang ada lingkungan dan bersifat lokal. biasanya masyarakat memanfaatkan mata air dan atau melakukan pengeboran sebagai sumber air baku untuk air minum. selain itu diperlukan upaya untuk memaksimalkan pengoperasian spades yang sudah ada hingga saat ini. hal ini karena dari unit spades yang ada, sebagian besar tidak beroperasi dengan maksimal karena suplai air warga hanya dilakukan pada waktu waktu tertentu. hal ini bisa terjadi karena (dua) faktor, yaitu masalah teknis dan non teknis. masalah teknis terkait dengan sarana prasarana dan juga sumber air sedangkan masalah non teknis terkait dengan kelembagaan, kepengurusan, serta sdm. dari (delapan belas) kapanewon yang terdapat kabupaten gunungkidul, daerah yang terjangkau dam adalah sebanyak (enam belas) kapanewon. kapanewon patut dan purwosari adalah kapanewon yang belum terlayani oleh dam. sebagian masyarakat mempunyai sumur gali yang bersifat temporer, sebagian memanfaatkan mata air secara berkelompok, dan beberapa membeli air dari pihak swasta. pada daerah perkotaan kabupaten gunungkidul, sebagian besar masyarakat mempunyai sumur gali untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari. namun berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel sumur gali, sumur gali memiliki kecenderungan terkontaminasi bakteri coli. untuk penggunaan air baku pada sistem pelayanan air bersih dam, perlu dipertimbangkan kapasitas minimal air baku yang dapat dipenuhi agar sistem pelayanan air bersih dapat diimplementasikan. pemanfaatan sumber air dari dam masih kurang optimal antara kapasitas sumber dan kapasitas produksi. kapasitas produksi dari dam masih dibawah kapasitas yang dimiliki oleh sumber air. berikut ini adalah kapasitas unit produksi oleh sumber air dam tabel data potensi debit air bersih dan kapasitas produksi dam saitama perang jang persentase persentase debit( l dtk) debit( l dtk) (l dtk) sumber: review islam drainase sistem drainase masih terpusat wonosari dan ibukota ibukota kapanewon kabupaten gunungkidul. jaringan drainase yang ada terdiri atas saluran saluran alami dan buatan, baik yang masih terbuka maupun tertutup, baik yang belum diberi pasangan maupun yang sudah terbuat dari pasangan batu beton. sebagian besar saluran drainase yang ada, baik saluran terbuka maupun tertutup mempunyai sedimentasi berupa sampah kotoran dan pasir tanah yang cukup tinggi. khusus untuk perkotaan wonosari terdapat (tiga) saluran terbuka berupa sungai yang cukup besar yaitu sungai kepek, sungai banjari, dan sungai before. berdasarkan hasil study environment health risk assessment era) tahun terdapat rumah tangga yang mengalami banjir rutin sebesar dengan ketinggian banjir paling banyak serumit orang dewasa adapun sebesar tidak pernah mengalami banjir rutin. rutin gambar persentase rumah tangga yang mengalami banjir rutin area berisiko mengalami genangan drainase permukiman kabupaten gunungkidul disebabkan karena faktor adanya genangan air sekitar permukiman. hasil analisis area berisiko, kabupaten gunungkidul termasuk dalam kategori kurang beresiko genangan air, dari kalurahan hanya terdapat kalurahan y60) berisiko tinggi. tabel jumlah dan persentase kalurahan berisiko genangan air jumlah kurang beresiko beresiko sedang beresiko tinggi beresiko sangat tinggi kota ozone sumber: dpuprkp, pengairan irigasita tahun menunjukkan bahwa jaringan permanen sepanjang .890m dengan kondisi baik sepanjang .017m dan kondisi rusak sepanjang y0). tabel data jaringan irigasi kabupaten gunungkidul tahun tabel profil spm badan penanganan bencana daerah kabupaten gunungkidul tahun . nana tabel realisasi pencapaian spm pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran .o.ooeknnn tabel pencapaian indikator tpb urusan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran.kktabel pencapaian indikator tpb urusan sosial. j. tabel indikator ketenagakerjaan kabupaten gunungkidul tahun tabel pencapaian indikator tpb urusan tenaga kerja.indeks pemberdayaan gender idg) kabupaten gunungkidul tahun coco mannjumlah pejabat struktural kabupaten gunungkidul tahun .oouop wnennnnnnnnn anna ti tabel jumlah anggota dprd gunungkidul menurut komisi dan jenis kelamin tahun . mmm ti tabel kekerasan terhadap perempuan dan anak kabupaten gunungkidul tahun .otonom mana tabel pencapaian indikator tpb urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.oomeennannaann tabel indikator ketahanan pangan kabupaten gunungkidul tahun . onannnnnnnanannnln nana tabel pencapaian indikator tpb urusan ketahanan pangan. tabel jumlah tanah yang bersertifikat kabupaten gunungkidul tahun .oooocooo mann tabel capaian kinerja lingkungan hidup .oooennaan tabel indeks pencemaran air sungai yang melewati kota wonosari tabel hasil perhitungan indeks kualitas air kabupaten gunungkidul tabel hasil uji kualitas udara ambien parameter no: dan so: kabupaten gunungkidul tahun . oo. tabel data penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau kabupaten gunungkidul tahun .ooo woo tabel data penggunaan lahan kabupaten gunungkidul tahun tabel ipar komunal industri tahun (buah).|( tabel data persamaan .cbooo wo ww.w.mom maan tabel data bank sampah tahun .ooo woo oma tabel kemajuan pengelolaan persamaan.o.orang0 tabel data hasil pengawasan pelaku usaha berizin.|' tabel pencapaian indikator tpb urusan lingkungan hidup. tabel penduduk berdasarkan administrasi kependudukan tahun .oouop wennnnnnnnn anna tabel capaian iku dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gunungkidul . tabel pencapaian indikator tpb urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.eanaanann semi isomer sumber: dinas pekerjaan umum prop kabupaten gunungkidul, kerusakan terjadi pada bendung dan saluran irigasi primer dan sekunder. hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dimana alokasi anggaran untuk irigasi relatif kecil dan tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan dan untuk rehabilitasi jaringan irigasi op). ditambah lagi dengan kondisi sebagian besar bangunan jaringan irigasi telah mencapai umur kontruksi yang merupakan bangunan lama peninggalan cabang dinas provinsi. sarana dan prasarana aparatur yang menjadi prioritas untuk ditangani depan adalah kondisi gedung kantor perangkat daerah mengingat fungsi dan pemanfaatannya dalam menunjang kinerja organisasi. adapun kondisi terkini gedung pemerintah adalah sebagai berikut: tabel kondisi gedung kantor perangkat daerah tahun sumber: dinas pekerjaan umum prop kabupaten gunungkidul, selain kondisi atas, dengan ditetapkannya kawasan bangsal seok projo sebagai cagar budaya maka beberapa perkantoran yang berada kawasan tersebut harus dipindahkan lokasi perkantoran baru yang direncanakan bangun kalurahan siraman. limbah domestik berdasarkan data layanan air limbah domestik kabupaten gunungkidul, hingga tahun masyarakat kabupaten gunungkidul sudah tidak ada yang melakukan praktek buang air besar sembarangan abs,). meskipun demikian, masih terdapat masyarakat kabupaten gunungkidul yang tidak memiliki akses jamban septik tank layak, yang terbagi tidak ada akses kawasan perkotaan dan hanya memiliki akses dasar kawasan pedesaan. masyarakat menggunakan kloset jongkok duduk sebagai user interface tetapi untuk penampungannya masih menggunakan lubang tanah yang berfungsi sebagai penampung tinja. masyarakat yang menggunakan sistem ini adalah masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang tidak memiliki akses air bersih yang cukup. adapun akses layak dan aman hingga tahun capaiannya yaitu memiliki akses layak individual (memiliki angka septik tank), o0) memiliki akses layak bersama (septik tank menumpang gabung dengan tetangga), dan o) memiliki akses aman (sistem ipar komunal). perkembangan pengelolaan layanan air limbah domestik kabupaten gunungkidul dapat dicermati pada grafik bawah ini. b0. son akses aman akses layak akses dasar tidak ada akses 3aan, n1320 sumber: review ssk gambar grafik perkembangan akses layanan air limbah domestik spal t spal s abs "ee .907o .1a0g o.1a7o 09o hama ban macan pena sumber: review ssk gambar grafik perkembangan sistem layanan air limbah domestik tabel kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik tahun jumlah spal setempat berbasis komune mck komunal truk tinja sop mma bos eertmasi prangko septik komune pak patkomu s052 berfungsi pat kawasan terpusat kapasitas aman sitem sumber: review ssk penanganan air limbah domestik kabupaten gunungkidul mengacu pada: peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan air limbah domestik, peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus, pembangunan plt kawasan tpa baleharjo telah dibangun melalui dana apbn pada tahun akan tetapi sampai dengan saat ini baru akan beroperasi setelah disahkannya perda nomor tahun tentang retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus. kapasitas plt tergolong besar yaitu m2 hari, dan telah didukung oleh unit truk tangki tinja. akan tetapi data capaian sanitasi aman baru menunjukkan o, sehingga pelaksanaan penyediaan lumpur tinja terjadwal sangat diperlukan. penataan ruang amanat undang undang nomor tahun tentang penataan ruang sebagaimana,pada peraturan daerah tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayahterkait dengan berbagai aktivitas pembangunan kabupaten gunungkidul pada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. selanjutnya pada beberapa kawasan strategis akan dilakukan prioritas pengembangan infrastruktur, seperti: menyusun kajian peningkatan kapasitas jalan mulo terus, baron terus dan mulo baron, untuk mengatasi kemacetan kawasan wisata pantai selatan. peningkatan sumberdaya air. pemenuhan akses kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak. peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata. pengembangan kawasan gading galang tawang. pengembangan kawasan perkantoran siraman peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan persamaan. rumah tidak layak huni rth). mitigasi dan penanggulangan bencana. tabel capaian kinerja bidang penataan ruang persentase pemenuhan kebutuhan jumlah dokumen tata ruang peraturan daerah perda) nilai kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan ema jam sumber: data realisasi indikator pada rpm perubahan kabupaten gunungkidul dan berdasarkan capaian kinerja bidang penataan ruang tersebut, kinerja penataan ruang terkait pemenuhan lahan untuk kepentingan publik yang menurun tajam dari tahun hingga tersebut disebabkan oleh adanya focusing anggaran akibat pandemi covid sehingga deviasi capaian target cukup besar. adapun tren nilai kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dari tahun terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. hingga tahun kabupaten gunungkidul hanya memiliki satu dokumen tata ruang yang telah ditetapkan menjadi perda, yaitu perda nomor tahun tentang rtrw kabupaten gunungkidul tahun (data dapat dilihat pada tabel sejak tahun hingga saat ini kabupaten gunungkidul masih dalam proses penyusunan revisi revi rtrw. berkaitan dengan proses tersebut, nantinya terdapat perubahan dalam penyusunan rdr yang sebelumnya terdapat rdr akan disederhanakan menjadi rdr. dasar pertimbangan penyusunan rdr yang awalnya direncanakan menjadi dilakukan dalam rangka untuk akselerasi penyelesaian produk hukum rdr sehingga diharapkan pada akhir periode rpm dapat terselesaikan. selain itu, penyusunan rdr ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran. artinya dalam hal penyusunan rpm ini pemerintah kabupaten gunungkidul berupaya untuk mengutamakan penetapan hasil revisi revi rtrw agar dapat segera diwujudkan. selanjutnya disusul dengan proses penyusunan dan penetapan dokumen rdr agar dapat segera terlaksana. mengingat dokumen rdr merupakan produk tata ruang yang akan menjadi pedoman dalam pemberian izin pemanfaatan ruang karena memuat tentang rencana rinci yang dilengkapi dengan peraturan zonasi sehingga juga perlu diupayakan segera penyelesaiannya. harapannya dengan rdr yang telah ditetapkan akan mendorong upaya perwujudan tertib tata ruang kabupaten gunungkidul. rencana penyusunan dan penetapan rdr tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. tabel rencana penyusunan dan penetapan rdr |. tahun angan sea ber tanjungsari eee player semana apw |rdr purwosari panggang rdr lonjong semi ngawen rdr rangkap girisubo rdr gedangsari nglipar sumber: analisis rencana, jumlah rekomendasi tata ruang dan krk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten gunungkidul sejak tahun hingga tahun terus mengalami peningkatan dan menurun pada tahun data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut. tabel data rekomendasi tata ruang dan krk tahun rekomendasi dprd krk menara telekomunikasi info ruang keterangan kesesuaian ruang klarifikasidan informasi ' ' )o | sumber: kundra niti mandala sarta tata sasana, pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan pemukimanyang belum mencapai target 100y6 dari dpuprkp ditahun indikator tersebut yakni indeks penyehatan lingkungan baru tercapai indeks jalan kabupaten dan jembatan tingkat capaiannya adalah dan persentase sarana dan prasarana pemerintah tingkat capaiannya yo. pencapaian spm bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tabel pencapaian target spm bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten gunungkidul tahun pemenuhan kebutuhan hari aerasi jan fan jaan jam ae" pengolahan air limbah persen domestik. sumber dpuprkp, pencapaian indikator tpb urusan pekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruangrumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.dan komunalpersentase rumah tangga yangyang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. tabel pencapaian indikator tpb urusan pekerjaan umum dan penataan ruang gap target status prepares tahun persentase rumah tangga yang memiliki .(d) akses terhadap layanan sumber air minum sbt dpuprkp layak dan berkelanjutan. persentase rumah tangga yang memiliki .(e) akses terhadap layanan sanitasi layak dan sbt dpuprkp berkelanjutan. anta |lhataptumangangbwakdanteranpen. |") (#raslsrss feses (sao| sar |). |pura .(a) sst dpuprkp terhadap hunian yang layak dan terjangkau. persentase rumah tangga yang memiliki i.f(a) akses terhadap layanan sumber air minum sbt dpuprkp layak. kapasitas prasarana air baku untuk melayani .(b) rumah tangga, perkotaan dan industri, serta m3 detik tbc dpuprkp penyediaan air baku untuk pulau pulau. proporsi populasi yang memiliki akses .(c) layanan sumber air minum aman dan sbt dpuprkp berkelanjutan. akses terhadap layanan sanitasi layak. jumlah kabupaten kota yang terbangun .(e) infrastruktur air limbah dengan sistem daerah sst dpuprkp terpusat skala kota, kawasan dan komunal. sana featawamarimantemat |ofofofof forum pengelolaan air limbah terpusat. indikator tpb capaian gap target status prepares sat uraian aturan op16 rate capaian capaian tahun jumlah kabupaten kota yang ditingkatkan .(a) kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan daerah sst dpuprkp dan dilakukan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja plt). .(b) proporsi rumah tangga yang terlayani sistem sbt dpuprkp pengelolaan lumpur tinja. .0b) insentif penghematan air rupiah tbc dpuprkp pertanian perkebunan dan industri. jumlah rencana pengelolaan daerah aliran l.ta) sungai terpadu past) yang buah ttc dpuprkp internalisasi dalam rencana tata ruang wilayah rtrw). jumlah jaringan informasi sumber daya air dpuprkp yang dibentuk. jumlah wilayah sungai yang memiliki .(f) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wil. sungai ttc dpuprkp daerah tangkapan sungai dan danau. sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun perumahan rakyat dan kawasan permukiman kondisi bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman penyediaan perumahan kabupaten gunungkidul perlu terus ditingkatkan. pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya untuk membantu menyediakan rumah bagi warga masyarakat terutama bagi warga miskin. bantuan penyediaan rumah dilaksanakan dengan mekanisme pembangunan baru pb) dengan tujuan untuk mengurangi jumlah backlog dan peningkatan kualitas pk) sebagai upaya untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. koordinasi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perlu ditingkatkan dengan memperkuat kelembagaan. terkait hal itu, dibentuklah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman pokja pkp) kabupaten gunungkidul melalui surat keputusan bupati nomor tahun tentang pembentukan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman. diharapkan dengan terbentuknya pokja pkp, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih baik. untuk mengetahui indikator perumahan tahun pada tabel berikut: tabel indikator perumahan kabupaten gunungkidul tahun status kepemilikan rumah tangga( pln) jumlah sambungan rumah tangga sambungan jumlah rumah huni dna tinggal layak huni pemukiman kumuh luas areal taman nan 2ssa| akses| pasir align| uan unit ber imb sumber: dinas pekerjaan umum prop, kundra niti mandala sarta tata sasana, pt. pln dan dam kabupaten gunungkidul, ketersediaan listrik dan air bersih pada sebuah rumah merupakan hal penting agar rumah memenuhi kategori sebagai hunian yang layak. penyediaan sambungan listrik dan sambungan air dam bagi rumah tangga kabupaten gunungkidul dari tahun tahun terus meningkat. pada tahun jumlah rumah yang tersambung aliran listrik sebesar meningkat sebesar ,18y6 dari tahun dan jumlah rumah yang tersambung air dam meningkat sebesar ,48y6 dari tahun area permukiman kumuh yang masih ditemui kabupaten gunungkidul pada tahun seluas dan tersebar pada lokasi. angka ini turun sebesar dari tahun adanya penurunan luas areal pemukiman kumuh tersebut dikarenakan adanya program penanganan kawasan pemukiman kumuh yang dilakukan pada tahun sedangkan pada tahun tahun sebelumnya belum dilaksanakan. lokasi permukiman kumuh tersebut berada pada empat kalurahan yaitu kalurahan kapanewon wonosari kalurahan kepek, kalurahan baleharjo, dan kalurahan selang), sedangkan kalurahan berada kapanewon player yaitu kalurahan gandeng. penetapan lokasi ini berdasarkan keputusan bupati gunungkidul nomor pts tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. upaya penanganan kawasan kumuh ini telah menjadi komitmen daerah dan dilaksanakan dengan dukungan dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. selain itu, kabupaten gunungkidul masih terdapat rumah tidak layak huni rth) yakni,? orang,rumah tidak layak huni jumlah rumah tidak layak huni kabupaten gunungkidul telah ditetapkan berdasarkan keputusan bupati gunungkidul nomor pts dengan terbitnya keputusan tersebut maka mulai tahun baseline data jumlah jumlah rumah tidak layak huni berdasarkan keputusan bupati sebesar rumah. upaya untuk mengurangi jumlah.odd tabel pencapaian indikator tpb urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan . osn tabel indikator keluarga berencana keluarga sejahtera kabupaten gunungkidul tahun . munanannnnn. junanannaann tabel pencapaian indikator tpb urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana .ooo woo mna tabel indikator urusan perhubungan kabupaten gunungkidul tahun .oooooc w.nnnnnnnnan anna tabel pencapaian iku urusan perhubungan kabupaten gunungkidul tahun .oco work woo mann tabel hasil evaluasi spe pemerintah kabupaten gunungkidul tabel layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi kabupaten gunungkidul tahun .oee tabel capaian pembangunan aplikasi kabupaten gunungkidul tahun .o.ooooco voodoo mma tabel kelompok informasi masyarakat kim) kabupaten gunungkidul. mna tabel pencapaian indikator tpb urusan komunikasi dan informatika . tabel jenis koperasi kabupaten gunungkidul tahun . tabel jumlah koperasi berdasarkan keaktifan dan jenis koperasi kabupaten gunungkidul tahun .eea tabel hasil penilaian kesehatan koperasi tahun . tabel jumlah lhp, temuan, dan rekomendasi. jieekkuk tabel temuan dan rekomendasi kondisi koperasi tahun dan tabel jumlah anggota koperasi.voodoo mana tabel jumlah koperasi yang mengakses permodalan tahun tabel pertumbuhan omset umkm yang dibina kabupaten gunungkidul tahun . nanananaann tabel profil ukm kabupaten gunungkidul tahun ..oo oom. tabel capaian iku koperasi, usaha kecil dan menengah. tabel pencapaian indikator tpb urusan koperasi, usaha kecil dan menengah .o.ooo woo wmmanlnnaaanaann.oouop w.ennnnnnnnn nana tabel data realisasi dan kenaikan nilai investasi pma mdn) tahun wan. oonrnnnnnnnnnnnnna naa tabel capaian kinerja penanaman modal.o. woman.oco wo.roo woo nana tabel capaian iku pemuda dan olah raga .oeaaann tabel ragam kebudayaan kabupaten gunungkidul tahun tabel capaian kinerja pembinaan kebudayaan.i.buku. rumah tidak layak huni selama tahun telah berhasil menurunkan jumlah rumah tidak layak huni sebesar unit rumah. data persentase jumlah rumah layak huni dan tidak layak huni kabupaten gunungkidul tahun dapat dilihat pada tabel berikut. tabel persentase jumlah rumah layak huni dan tidak layak huni kabupaten gunungkidul tahun sumber: dinas pekerjaan umum prop kabupaten gunungkidul, pada tahun telah dilakukan update data jumlah rumah tidak layak huni kabupaten gunungkidul yang disinkronkan dengan data pada sistem informasi kabupaten guna mewujudkan masyarakat gunungkidul sejahtera sikap gumregah). hal ini dituangkan dalam keputusan bupati gunungkidul nomor pts tentang penetapan lokasi rumah tidak layak huni kabupaten gunungkidul. jumlah rumah tidak layak huni yang ditetapkan sebesar unit rumah. pencapaian target rpm tahun hingga tahun sebagaimana telah dijelaskan bagian sebelumnya, tingkat capaian dpuprkp masuk kategori sangat tinggi. pencapaian target spm bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukimanpenyediaan dan layak huni bagi korban persen bencana kabupaten kota fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni pagi masyarakat yang persen terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota. sumber: sekretariat daerah, laporan spm ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kesatuan bangsa dan politik pencapaian iku urusan kesatuan bangsa dan politiktabel pencapaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten gunungkidul tahun persentase konflik antar masyarakat yang n a n a n a n a persen iii persentase penurunan masyarakat angka partisipasi masyarakat dalam pesta n a n a n a n a persen persentase ormas dan kegiatan pemerintahan pembangunan gen pen aon sosial yang tertangani solumppo j nonsfases| mon toe indera sumber: data realisasi indikator pada rpm perubahan kabupaten gunungkidul dan keterangan: data na dikarenakan adanya perubahan iku. pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran badan kesatuan bangsa dan politikbadan kesatuan bangsa dan politik ada (dua) sasaran dengan tingkat capaian lebih dari yakni persentase konflik sosial yang tertangani. rumus indikator ini adalah jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikalikan seratus persen. target tahun adalah dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya adalah berdasarkan data yang ada tahun konflik sosial yang tertangani ada (tujuh) konflik sementara untuk konflik sosial yang terjadi sejumlah (tujuh) konflik, oleh karena dari (tujuh) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga capaiannya sebesar yo. indikator41y60. berdasar peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tentang jaga warga, sebagai upaya pencegahan dini terhadap timbulnya gangguan keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat maka dibentuk jaga warga. jaga warga merupakan sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. selama ini jaga warga telah terbentuk kalurahan dan padukuhan kabupaten gunungkidul. pada tabel berikut data jumlah jaga warga tahun tabel pembentukan jumlah jaga warga kabupaten gunungkidul tahun uraian tahun kapanewon purwosari ' ' | leo gaya kapanewon player kalurahan banyudono padukuhan kalurahan pembuatan padukuhan kalurahan lebaran padukuhan kalurahan gandeng padukuhan kalurahan bayaran padukuhan kalurahan kalurahan jadi kalurahan gaming padukuhan kalurahan kalurahan bandung padukuhan kapanewon semana leo kalurahan ngeposari padukuhan kalurahan pacarejo padukuhan kalurahan dadapayu padukuhan kalurahan semana padukuhan kalurahan candirejo padukuhan kapanewon karangrejo kalurahan bejiharjo padukuhan padukuhan padukuhan kalurahan wilde padukuhan kalurahan uraian tahun gedangrejo lo. padukuhan kalurahan bendungan padukuhan kapanewon wonosari kalurahan siraman padukuhan padukuhan kapanewon patut kalurahan sal sauanansaam |. pos poso padukuhan kalurahan nglanggeran padukuhan kalurahan ngeri i l h padukuhan kalurahan ngoro oro padukuhan kalurahan bund |kawasan bunder poo padukuhan kalurahan putat i l h padukuhan kalurahan patut oo|oramamaapaue pop padukuhan kalurahan semoga i l h padukuhan memanah tlh padukuhan kalurahan bengkok padukuhan kapanewon nglipar kalurahan katingan padukuhan kapanewon rangkap kapanewon tanjungsari kalurahan kadang padukuhan padukuhan kapanewon terus kalurahan purwodadi padukuhan kalurahan sidoharjo padukuhan kalurahan sumberwungu padukuhan kalurahan giripanggung padukuhan kapanewon saptosari kalurahan kairo |padukuhan kapanewon ngawen oma tama sumber badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten gunungkidul, april pencapaian indikator tpb urusan kesatuan bangsa dan politikesatuan bangsa dan politik kematian disebabkan konflik per penduduk . namun masih ada (dua) indikator tpb yang belum memiliki data (tad: tidak ada data), yaitu: indeks kebebasan sipil. prevalensi penyalahgunaan narkobagap target satuan rate status maa uraian capaian tahun capaian josntaintokeketetesan sia, penuaan peestunepa .(a) indeks kebebasan sipil. n a n a n a n a tad kesbangpol pendataan narkoba. pendataan sumber: lhs rpm kab. gunungkidul ahun satuan polisi pamong praja sarana keamanan jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan k3) pada tahun tercatat kasus, lebih rendah dibandingkan tahun yang mencapai kasus. meskipun jumlah personil keamanan relatif menurun, tetapi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui sistem ronda atau siskamling sistem keamanan lingkungan), lingkungan masyarakat sendiri mampu mencegah tindak kriminalitas yang ada dan meminimalisir gangguan kamtibmas tibuntranmas. berikut adalah tabel indikator ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten gunungkidul tahun tabel jumlah aparat, sarana keamanan, dan jumlah pelanggaran kabupaten gunungkidul tahun aparatdan sarana keamanan jumlah aparat keamanan polis orang b| jumlah aparat pamong praja orang jumlah pos keamanan pers dis dor unit petasan mega wajah jumlah pos siskamting | unit jumlah patroli petugas satpol pemantauan dan penyelesaian kali mesra bee aaa masyarakat (ketertiban, ketentraman, kasus jet a20 yam jumlah penyelesaian pelanggaran (ketertiban, ketentraman, kasus sumber: kepolisian resor gunungkidul, satuan polisi pamong praja, dan bpbd kabupaten gunungkidul, pencapaian spm sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat penerapan spm sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat pada pemerintah kabupaten gunungkidul mencapaian spm pada jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum,terealisasi sebesar o. sepanjang tahun dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak menimbulkan korban kalangan warga masyarakat. pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran satuan polisi pamong prajsatu indikator sasaran dari satuan polisi pamong praja yang melebihi target yakni, persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan target tahun untuk indikator tersebut adalah dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya adalah o. persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan serta persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan. persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan dihitung dari jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dibagi jumlah pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dikalikan sedangkan persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan dihitung dari jumlah penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi dikalikan yo. pencapaian indikator tpb urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakatsatuan polisi pamong praja: jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam bulan terakhir.indikator tpb capaian gap target status satuan rate capaian prepares uraian tahun capaian jumlah kasus kejahatan .(a) pembunuhan pada satu kasus sst satpol tahun terakhir. proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan satpol .(a) kekerasan dalam bulan ,0544p sst terakhir. proporsi penduduk yang merasa aman berjalan n a n a n a tad satpol sendirian area tempat tinggalnya. konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur perlu satpol tahun dalam satu tahun liter kapita n a n a n a n a tad pendataan terakhir. sumber: lhs rpm kab. gunungkidul ahun pencegahan, penanggulangan bencana dan kebakaran kejadian bencana berdasarkan data dari badan penanggulangan bencana daerah kabupaten gunungkidul terkait kejadian bencana yang terjadi pada tahun hingga tahun dapat diketahui bahwa bencana angin kencang merupakan jenis bencana yang paling sering melanda. bencana yang sering melanda selanjutnya adalah tanah longsor dan banjir. adapun jumlah korban jiwa akibat bencana paling banyak ditemukan pada tahundisebutkan bahwa jenis bencana kabupaten gunungkidul adalahdiluar bencana tersebut, terdapat kejadian bencana lainnya yaitu bencana kebakaran, tersambar petir, dan kecelakaan lainnya yang tidak termuat dalam peta kawasan rawan bencana pada dokumen rtrw. kejadian bencana kabupaten gunungkidul tahun berdasarkan data yang diperoleh dari bpbd kabupaten gunungkidul adalah sebagai berikut: tabel jumlah kejadian bencana dan jumlah korban jiwa kabupaten gunungkidul tahun tanah angin gempa tersambar kecelakaan jumlah tahun kebakaran banjir korban longsor kencang bumi petir lain jiwa) oa jas sumber: bpbd kabupaten gunungkidul, pada tahun telah terjadi badai siklon cempaka kabupaten gunungkidul dan menjadi bencana terbesar yang melanda dalam periode tahun karena menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrim mencapai mm hari. dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan tanah amblas kabupaten gunungkidul. adanya bencana tersebut menimbulkan kerusakan infrastruktur yang luas hampir seluruh kapanewon. kerusakan infrastruktur yang terjadi kabupaten gunungkidul akibat badai siklon cempaka meliputi kerusakan jalan, jembatan, talud, drainase, saluran irigasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, rumah, fasilitas ibadah, kesehatan, pendidikan, perdagangan, pariwisata, serta kantor pemerintah. seminggu setelah badai siklon cempaka melanda terjadi bencana banjir bandang dan muncul bencana tanah amblas (single) beberapa kawasan yang terdapat banyak sungai bawah tanah..cbooo wnnnnnnnnnnan anna ti tabel jumlah perpustakaan kabupaten gunungkidul tahun tabel capaian kinerja pembinaan perpustakaan. j.e tabel volume, jumlah sdm, dan sarana kearsipan kabupaten gunungkidul tahun .ooo wooomm juna tabel capaian kinerja pembinaan kearsipan .eee tabel perkembangan kelas kelompok pelaku utama perikanan kabupaten gunungkidul tahun . tabel perkembangan jumlah penyuluh perikanan kabupaten gunungkidul tahun .oooooommmananaann tabel perkembangan produksi perikanan kabupaten gunungkidul tahun .ooo wo.roo woo wom mna tabel perkembangan rekapitulasi jumlah trip tpi kabupaten gunungkidul tahun .cbooo oom mana n 18d tabel jumlah kebutuhan balok dalam (satu) kali trip . tabel perkembangan capaian kinerja bidang perikanan kabupaten gunungkidul tahun . mmm tabel pengembangan wisata alam pantai kabupaten gunungkidul. tabel daya tarik wisata alam gua song kabupaten gunungkidul. tabel daya tarik wisata hutan dan bukit kabupaten gunungkidul. tabel wisata alam sungai dan air terjun us.ocean tabel wisata alam gunung pegunungan kabupaten gunungkidul. tabel desa budaya kabupaten gunungkidul. tabel wisata situs peninggalan sejarah kabupaten gunungkidul. tabel wisata budaya berupa benda bangunan cagar budaya . tabel wisata budaya berupa pesanggrahan kabupaten gunungkidul. tabel wisata tempat upacara tradisional. woman tabel wisata berupa upacara tradisional kabupaten gunungkidul. tabel jumlah kelompok budaya berupa atraksi kegiatan seni musik. tabel wisata budaya berupa atraksi kegiatan seni tari. tabel wisata buatan berupa flying fox. tabel wisata buatan berupa embung .ocomealnnaa tabel jumlah kunjungan wisatawan destinasi wisata kabupaten gunungkidul tahun .o.oo woooomom mann tabel pendapatan sektor pariwisata kabupaten gunungkidul tahun .oouop wennnnnnnn anna t 19t7 tabel data fasilitas dasar dan fasilitas umum kawasan wisata kabupaten gunungkidul.oomeennnnnannnaann tabel penyelenggaraan even kabupaten gunungkidul tahun. tabel nilai belanja wisatawan kabupaten gunungkidul.' tabel pencapaian indikator tpb urusan pariwisata. tabel data statistik pertanian. jena. tabel perkembangan indikator peternakan kabupaten gunungkidul tahun .oco woo woo woman tabel data sarana perdagangan berdasarkan tipe pasar tahun tabel data pangkalan lpg kabupaten gunungkidul tahun .oouop wnnnnnnnnnan anna vii tabel jumlah kapanewon rawan bencana kabupaten gunungkidul tahun jenis kawasan rawan bencana kawasan rawan longsor kawasan rawan banjir kawasan rawan angin ribut kawasan rawan kebakaran (kawasan rawan tsunami kawasan rawan gempa bumi kawasan rawan kekeringan sumber: bpbd, laporan kinerja, berdasarkan data atas maka jumlah kapanewon rawan bencana jumlahnya tetap. akan tetapi dampak yang ditimbulkan mengalami peningkatan intensitas dan mengalami perluasan lokasi. sementara itu dilihat dari kinerja penanganan bencana daerah terlihat bahwa saat ini sudah ada kalurahan tangguh bencana dan sekolah siaga bencana. keberadaan istana dan sekolah siaga bencana menjadi penting dan mempunyai peranan signifikan dalam peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana. tabel data kerugian akibat bencana jumlah perkiraan kerugian akibat bencana (juta rupiah) kebutuhan bantuan ps kal kal lola ban balok bian lan toman epa material paket bangunan peralatan tanggap paket darurat bencana jumlah personil orang penanganan kejadian kebakaran sumber: bpbd, selain bencana alam dan kejadian bencana sebagaimana yang telah disebutkan atas, terdapat beberapa kecelakaan laut yang telah terjadi kabupaten gunungkidul, khususnya kawasan pesisir pantai. data kasus kejadian kecelakaan laut dapat dilihat pada tabel berikut. tabel data korban kejadian laka laut kabupaten gunungkidul tahun sama meninggal or ap aer hang jumlah korban jumlah kasus sumber: rekapitulasi sar satlinmas istimewa wilayah operasi dan kabupaten gunungkidul tahun berdasarkan pada data atas, dapat diketahui bahwa kejadian kecelakaan laut mengalami tren kasus yang fluktuatif sejak tahun hingga meskipun demikian, upaya penanganan terhadap kasus kejadian kecelakaan laut tersebut mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari data jumlah korban yang semakin menurun dari tahun hingga tahun tabel data kinerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten gunungkidul tahun tangguh bencana bencana kebakaran jumlah pos pemadam kebakaran jumlah ketepatan waktu tindakan kasus pemadam kebakaran sumber: bpbd, laporan kinerja tahun berdasarkan ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran, sebelumnya dari kasus kejadian kebakaran mampu menangani sesuai ketepatan waktu sebanyak kasus tahun sedangkan pada tahun hanya mampu menangani sesuai ketepatan waktu sebanyak kasus dari kasus kejadian kebakaran. tahun ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran sejumlah dari kejadian kebakaran. sementara, kejadian kebakaran mengalami peningkatan tahun dan kembali menurun tahun adapun bencana lainnya yang melanda kabupaten gunungkidul dan berdampak hampir pada semua sektor yaitu adanya pandemi covid yang terjadi mulai awal tahun dan masih berlanjut hingga tahun adanya pandemi covid membawa dampak terhadap tertundanya pelaksanaan perencanaan pembangunan kabupaten gunungkidul tahun upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten gunungkidul termuat dalam peraturan bupati nomor tahun tentang adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan pencegahan corona virus disease pencapairealisasi penerapkabupaten gunungkidul tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel profil spm badan penanganan bencana daerah kabupaten gunungkidul tahun standar pelayanan satuan jenis pelayanan dasar minimal kerja lembaga ajaran penanggungjawab persentase jumlah warga pelayanan informasi yang memperoleh bpbd kabupaten rawan bencana layanan informasi rawan gunungkidul bencana persentase jumlah warga pelayanan pencegahan yang memperoleh bpbd kabupaten dan kesiapsiagaan layanan pencegahan dan gunungkidul terhadap bencana kesiapsiagaan terhadap bencana persentase jumlah warga pelayanan penyelamatan yang memperoleh dan evakuasi korban layanan penyelamatan bpbd kabupaten gunungkidul bencana dan evakuasi korban bencana persentase jumlah warga pelayanan penyelamatan yang memperoleh upt pbk bpbd dan evakuasi korban layanan penyelamatan kabupaten kebakaran dan evakuasi korban gunungkidul kebakaran sumber: bpbd kabupaten gunungkidul, adapun realisasi spm pada sub urusan kebakaran jenis pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran kabupaten gunungkidul, capaian persentase spm dari tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel realisasi pencapaian spm pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten kota tingkat waktu tanggap response time rate) dkk kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi jumlah mobil pemadam kebakaran wilayah manajemen kebakaran) sumber: bpbd kabupaten gunungkidul, capaian aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi datanya masih disebabkan belum pernah melaksanakan diklat bersertifikasi sehingga belum ada petugas yang tersertifikasi. melihat kondisi tersebut maka kedepan perlu adanya upaya untuk mengalokasikan kegiatan pelatihan atau pendidikan sertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas sdm. pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran badan penanggulangan bencanabadan penanggulangan bencana daerah yang belum memenuhi target yakni persentase laporan keuangan disusun tepat waktu bulanan, semester, tahunan) target tahun untuk indikator tersebut adalah dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya adalah75y6. pencapaian indikator tpb urusan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakarcegahan penanggulangan bencana dan kebakaranlokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. jumlahdokumen strategi pengurangan risiko bencana prb) tingkat nasional dan daerah. adapun indikator tpb yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (sbt) adalah jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per orang. tabel pencapaian indikator tpb urusan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran gkp target satuan rate status uraian capaian tahun capaian jumlah korban meninggal, hilang, ls.1s fan terkena jiwa bpbd dampak bencana diturunkan per orang. jumlah lokasi penguatan .1l.(a) pengurangan daerah sst bpbd risiko bencana daerah. jumlah daerah bencana alam bencana sosial yang l5. .(a) mendapat daerah sst bpbd pendidikan layanan khusus. (sman sekolah madrasah aman bencana) indeks risiko . .(e) bencana pada indeks neo jadi n a bpbd pusat pusat gap target satuan rate status uraian capaian tahun capaian pertumbuhan yang berisiko tinggi. kena .f(a) ekonomi langsung rupiah tbc bpbd diturunkan akibat bencana. dokumen strategi pengurangan risiko bencana prb) tingkat buah sst bpbd nasional dan daerah. jumlah korban meninggal, hilang ya.s.1e fan terkena jiwa naik sbt meningkat bpbd dampak bencana per orang. indeks risiko .(a) bencana indonesia iri (tinggi) (tinggi) (tinggi) n a tbc bpbd jumlah sistem peringatan dini .(c) cuaca dan iklim unit ttc bpbd serta kebencanaan. gap target satuan rate status uraian capaian tahun capaian jumlah kerugian akibat bencana. dokumen strategi pengurangan .b. risiko bencana buah ttc bpbd (prb) tingkat daerah. dokumen strategi pengurangan hana buah sst bpbd nasional dan daerah. jumlah korban meninggal, hilang terkena jiwa tbc meningkat bpbd dampak bencana per orang. sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun sosial penyandang masalah kesejahteraa, lembaga sosial dan swasta melakukan aktifitas aktifitas sosial antaranya penanganan anak anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat kepada korban bencana, serta memberikan kursus keterampilan dan modal usaha bagi keluarga miskin yang masih produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraannyauraian satuan anak yang berhadapan dengan anak desakan anak yang menjadi korban tindak diperlakukan salah anak yang memerlukan khusus si gelandangan pes seorang pengemis poo far orang kelompok anestesi orang bekas warga binaan lembaga orang intrik orang dengan korban penyalahgunaan orang sem jee sejam korbantratterng (oo orang kekerasan uraian satuan pekerja migran alam maman jajaran sosial sosial ekonomi keluarga bermasalah sosial keluarga sumber: dinas sosial, pencapaian spm bidang sosial penerapan spm bidang sosial kabupaten gunungkidul berdasacapaian spm bidang sosial kabupaten gunungkidul tahun sebagai berikut: rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar luar panti terhadap indikator persentase penyandang disabilitas terlantar luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai y6. rehabilitasi sosial dasar anak telantar luar panti terhadap indikator persentase anak terlantar luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti terhadap indikator persentase lanjut usia terlantar luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti terhadap indikator persentase gelandangan dan pengemis luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai y6 kota terhadap indikator persentase korban bencana yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten tercapai pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas sosial sebesarindikator sasaran nilai ikm perangkat daerah pd) belum mencapai targetuntuk sasaran dinas sosial persentase pks yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami peningkatan, capaian melebihi target dariformulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah pks yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dibagi jumlah pks dikalikan 100y6. pencapaian indikator tpb urusan sosiasosial. dari tabel bawah terlihat bahwa belum ada indikator tpb yang berstatus sst, yaitu sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasionaltangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat program keluarga harapan. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. pendampingan psikososial korban bencana sosial. tabel data hasil sidang tera dan tera ulang tahun . tabel data industri kabupaten gunungkidul tahun . tabel jumlah industri sehat dan legalitas usaha. tabel capaian iku urusan perindustrian. mee tabel pencapaian indikator tpb urusan perindustrian . tabel jumlah pemberangkatan transmigran kabupaten gunungkidul tahun .o.ooococo woo woo anna tabel capaian kinerja sekretariat daerah.iie tabel pencapaian indikator tpb fungsi penunjang urusan sekretariat daerah.oooennnnnn tabel kinerja pelayanan sekretariat dprd.j. ii tabel jumlah perda inisiatif dprd kabupaten gunungkidul tahun a.n. onn anna nnnnnnnann anna ti tabel persentase penyelesaian propemperda kabupaten gunungkidul tahun . manntabel capaian sasaran daerah dalam rpm tahun . tabel pencapaian indikator tpb fungsi penunjang urusan perencanaan .o.voodoo nana tabel kegiatan penelitian kabupaten gunungkidul tahun tabel capaian inovasi daerah kabupaten gunungkidul tahun tabel capaian indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah. tabel dana keistimewaan kabupaten gunungkidul tahun . tabel data realisasi pendapatan kabupaten gunungkidul tahun sa. irma nnn anna tabel data realisasi belanja kabupaten gunungkidul tahun tabel realisasi pembiayaan daerah kabupaten gunungkidul tahun we. oo. iran anna ti tabel pendapatan sektor pariwisata kabupaten gunungkidul tahun .oouop wmennnnnnnnnanannnln nan tabel pencapaian indikator tpb fungsi penunjang urusan keuangan daerah .ooooooo woo woman tabel capaian kinerja inspektorat daerah .ejaan ida tabel jumlah auditor kabupaten gunungkidul .aan tabel pencapaian indikator tpb fungsi penunjang urusan pengawasan .i.been tabel jumlah penurunan dan penambahan pns kabupaten gunungkidul tahun .o.cbooo oom tabel capaian kinerja pembinaan profesionalisme asn .' tabel capaian kinerja kapanewon dalam pembinaan rkp kalurahan kabupaten gunungkidul .ooo tabel capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kapanewon kabupaten gunungkidul tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita daerah kabupaten gunungkidul .oo.oo maa tabel statistik kunci kemampuan ekonomi daerah kabupaten gunungkidul milyar rupiah).ikk tabel status kemajuan dan kemandirian kalurahan kabupaten gunungkidul tahun . tabel perkembangan nilai indeks desa membangun idm) kabupaten gunungkidul . mna n 25d viii tabel pencapaian indikator tpb urusan sosial kan cap target tahun persentase penyandang disabilitas yang .(e) miskin dan rentan yang terpenuhi hak sbt ,85y6 dinas langsa jee jun jansen jan jom jumlah rumah tangga yang mendapatkan .(d) bantuan tunai bersyarat program ruta sbt perlu diturunkan dinas woven ran) can namun oma bencana sosial. pegang aan ama |2n osn ser pewatintatan anos .(c) jiwa sbt perlu ditingkatkan dinas bencana sosial. sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja tingkat pertumbuhan angkatan kerjaore tot satuan tingkat terbuka" ola jam yang kasus bersangkutan |b. jumlah tkhk a38 orang rata2 khi) rata2 upah min jar bebe pom olas (umk) hee ama (aer pel atepencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas tenaga kerja dan transmigrasi sebesar yo. dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori sedang. sasaran pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi adalah ada (dua) indikator sasaran dengan tingkat capaian yakni nilai ikm perangkat daerah pd) dan renstra terhadap rpm belum dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya yo. hal ini sebabkan pada triwulan dinas tenaga kerja dan transmigrasi tidak melaporkan hasil capaian tersebut. pencapaian indikator tpb urusan tenaga kerjtenaga kerja. dari tabel bawah terlihat bahwa belum ada indikator tpb yang sudah berstatus sst yaitu dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (sst). indikator tpb yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (sbt) adalah: proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. tabel pencapaian indikator tpb urusan tenaga kerja indikator tpb capaian status gap target satuan rate prepares capaian uraian tahun capaian .(b) nana anna perlu ditingkatkan one anna sajasfome jom proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan n a n a n a n a tad disnakertrans jenis kelamin. .(a) persentase tenaga kerja formal. san peterpan ana |wa|wa| |omakencana upah rata rata per jam pekerja tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan n a sbt meningkat disnakertrans kelompok umur. s5 2a tingkat setengah pengangguran. tbc disnakertrans persentase usia muda tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja n a n a n a n a tad disnakertrans atau mengikuti pelatihan next). sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengarusutamaan gender sesuai dengan amanat inpres nomor tahun tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan permendagaka pembangunan kabupaten gunungkidul juga harus memperhatikan kebijakan pengarusutamaangunungkidul, baik perempuan maupun laki laki. sesuai dengan kebijakan nasional, maka upaya penting yang menjadi fokus pengarusutamaan gender adalahpeningkatan kapasitas kelembagaan pug dan pemberdayaan perempuanmenjadi responsif genderdengan demikian perencanaan dan penganggaran harus digunakan indeks pembangunan gender ipg). capaian ipg kabupaten gunungkidul dalam (empat) tahun terakhir sebagai berikut. tabel indeks pembangunan gender ipg) kabupaten gunungkidul tahun sumber: badan pusat statistik, dari tabel atas, dapat dilihat indeks pembangunan gender kabupaten gunungkidul meningkat dalam (empat) tahun terakhir.untuk menunjukkan peran wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik dapat dilihat melalui indeks pemberdayaan gender idg). dengan idg, diukur ketimpangan gender bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. adapun capaian idg kabupaten gunungkidul pada (empat) tahun terakhir sebagai berikut. tabel indeks pemberdayaan gender idg) kabupaten gunungkidul tahun sumber: badan pusat statistik, dari tabel atas, dapat dilihat meskipun pernah mengalami penurunan tahun namun indeks pemberdayaan gender kembali mengalami peningkatan. partisipasi perempuan lembaga pemerintah partisipasi perempuan lembaga pemerintahan dapat ditunjukkan dengan data pegawai negeri sipil menurut golongan dan jenis kelamin, serta data pejabat struktural pemerintah kabupaten gunungkidul:golongan partai soo perempuan pama perempuan a68 a10 nilai amar perempuan nilai perempuan sumber: kpud kabupaten gunungkidul, berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa komposisi pegawai dari tahun sampai dengan tahun lebih banyak pns laki laki dari pada perempuan hampir pada semua golongan. hanya pada golongan iii, jumlah pns perempuan dalam (lima) tahun terakhir lebih tinggi daripada jumlah pns laki laki. tabel jumlah pejabat struktural kabupaten gunungkidul tahun oom ordo bebe jae beo ban av jones a03 pole asas poso nas oman a01 sumber: kpud kabupaten gunungkidul, jumlah pejabat struktural pada semua eselon lebih banyak laki laki dari pada perempuan, namun dari tahun tahun persentase perempuan yang menduduki jabatan sebagian eselon mengalami peningkatan. partisipasi perempuan lembaga legislatif partisipasi perempuan lembaga legislatif kabupaten gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut: tabel jumlah anggota dprd gunungkidul menurut komisi dan jenis kelamin tahun ata pose ema dea atau perempuan ata semua apa lakilaki perempuan perempuan sumber: sekretariat dprd gunungkidul, dari tabel tersebut terlihat bahwa anggota dprd perempuan dari tahun tahun selalu jauh lebih kecil dari jumlah anggota dprd laki laki. namun demikian, pada tahun jumlah dprd perempuan meningkat menjadi orang dari total anggota. peningkatan jumlah perempuan juga terjadi pada unsur pimpinan, mulai tahun unsur pimpinan perempuan dprd sebanyak orang atau dari total jumlah unsur pimpinan. kekerasan terhadap perempuan dan anak kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. bentuk bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik dan pelecehan seksual. berdasarkan data yang dihimpun oleh dp3akbp kabupaten gunungkidul menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak fluktuatif kenaikan atau penurunannya. namun pada tahun kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan. tabel kekerasan terhadap perempuan dan anak kabupaten gunungkidul tahun fisik: perempuan anak laki laki psikis: perempuan anak laki laki seksual: perempuan anak laki laki penelantaran: perempuan anak laki laki trafficking: perempuan anak laki laki sumber:kurangnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus kekerasan pada unit pelayanan serta belum optimalnya jejaring tingkat kalurahan dalam penanganan dan pelaporan kasus kekerasan menjadi kendala dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. upaya yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi kebijakan dan mekanisme pelayanan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, penguatan jejaring pada lembaga masyarakat maupun kalurahan, penguatan kapasitas sdm pelaksana, dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan upt perlindungan perempuan dan anaktpb urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaperempuan dan perlindungan anakevalensi kekerasan terhadap anak laki laki dan anak perempuan..tabel pencapaian indikator tpb urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gap target status prepares sos e mail tahun proporsi rumah tangga yang memiliki anak .(a7 tahun yang mengalami hukuman n a n a tad dp3a pmd fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. prevalensi kekerasan terhadap anak laki laki oei proporsi perempuan dan laki laki muda umur eeeeee powo fasa dsn foam seksual sebelum umur tahun. persentase keterwakilan perempuan dewan ees peel jar| asam perwakilan rakyat daerah dprd). persentase keterwakilan perempuan sebagai sane peron faa pan fame eselon dan ii). i53ar |nnduangponteramanterempuan. stat joao| pranrnem mendukung pemberdayaan perempuan.emosional) oleh n a n a n a n a tad dp3a pmd pasangan atau mantan pasangan dalam bulan terakhir...voodoo woo mann tabel nilai kesesuaian program struktur ruang dari rtrw kabupaten gunungkidul . tabel nilai kesesuaian program pola ruang dari rtrw kabupaten gunungkidul . mann tabel nilai kesesuaian program pemanfaatan ruang dari rtrw kabupaten gunungkidul . tabel jumlah tindak kriminal kabupaten gunungkidul . tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan kabupaten gunungkidul tahun .ooo mma tabel komposisi penduduk dan rasio ketergantungan kabupaten gunungkidul tahun .ooo woman tabel indeks daya saing daerah ids) kabupaten gunungkidul tabel perkembangan realisasi apbd kabupaten gunungkidul tahun wmennnnnnnnnanannnnn ii tabel perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran . don. rnnannnnnnnananaanan anna ii tabel target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten gunungkidul tahun .o.ooo nomor maan hi tabel rata rata pertumbuhan realisasi belanja daerah kabupaten gunungkidul tahun anggaran .voodoo ii tabel target dan realisasi belanja daerah kabupaten gunungkidul, tahun .ooooocooo woo mma tii tabel rata rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah kabupaten gunungkidul tahun anggaran . tabel rata rata pertumbuhan neraca daerah kabupaten gunungkidul tahun anggaran . hi tabel analisis rasio neraca daerah kabupaten gunungkidul tahun .ooooooonnnnnnnnnnnn anna ti tabel ruang fiskal daerah kabupaten gunungkidul tahun tabel perhitungan kemampuan mendanai belanja daerah kabupaten gunungkidul tahun .oooooomommnnananan hi tabel tingkat realisasi belanja kabupaten gunungkidul tahun anggaran . oom tabel proporsi alokasi belanja kabupaten gunungkidul tahun anggaran . oom tabel realisasi pembiayaan kabupaten gunungkidul, tahun tabel proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gunungkidul tahun . oom mna hibel arah pemanfaatan ruang.ooooooo woo nan tabel misi tujuan sasaran rpm diy tahun dan target tabel rpm daerah lain. comma iv tabel capaian tujuan pembangunan berkelanjutan kabupaten gunungkidul tahun .ooo oom anna iv gkp tangsi status prepares i esi tahun proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur tahun) mengalami n a n a nya dp3a pmd.fa) perempuan yang mendapat layanan sst dp3a pmd sem (enngangattadsiaaa pera jan je. jan mana proporsi kursi yang diduduki perempuan eee tebe palette jam pemerintah daerah. pena dan face sam mes asas ora prsaroruo managerial. sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun panganmelalui pengertian tersebut, ketahanan pangan dapat dibagi dalam tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi. tabel indikator ketahanan pangan kabupaten gunungkidul tahun ketersediaan kkal kap hari pee kena ketersediaan gram kap hari led bana doa skor pph dia konsumsi gram kap hari ata ada skor pph sama sarana cadangan ton pangan pemerintah daerah kelompok tap kelompok 27an kelompok dpm kelompok kelompok ppm kelompok kelompok kelompok n a n a aah kelompok krl kelompok a81 pangan segar bal kos kalurahan kalurahan amangangan pesan sumber: dinas pertanian dan pangan kabupaten gunungkidul, ketersediaan pangan ketersediaan pangan dapat dilihat dari data neraca bahan makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. berdasarkan standar ketersediaan kalori sebesar kkal kap hari dan protein sebesar gram kap hari, ketersediaan pangan kabupaten gunungkidul sudah lebih dari cukup selama periode tahun namun keragaman kelompok tangannya masih kurang, hal ini terlihat dari skor pph ketersediaan selama periode tahun yang berada kisaran an. kelompok pangan yang masih kurang ketersediaannya adalah protein hewani serta sayur dan buah keterjangkauan pangan distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi beras. mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat indonesia, pemerintah harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat. untuk itu dikembangkan program pemerataan pasokan pangan dengan menggandeng gabungan kelompok tani gappoktan) sebagai pelakunya melalui penumbuhan kegiatan lembaga akses pangan masyarakat lap), lembaga distribusi pangan masyarakat dpm) serta pengembangan usaha pangan masyarakat ppm). selain itu juga ditumbuhkan kembali gerakan menyimpan hasil panen melalui kelompok lumbung pangan. konsumsi pangan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman b2sa) ditunjukkan dengan skor pph konsumsi mendekati skor pph konsumsi kabupaten gunungkidul baru mencapai pada tahun turunnya angka ini tidak lepas dari dampak pandemi covid kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat gunungkidul adalah protein hewani serta sayur dan buah. untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi umbian dan ternak penayangannya sebagai sumber pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan keluarga. dari sisi keamanan pangan, hasil pengujian terhadap pangan segar berupa sayur dan buah buahan pasar tradisional dan tingkat petani, pada tahun baru sampel pangan yang aman dari kandungan organophosphat dan organoklorin. sehingga masih membutuhkan penyuluhan tingkat petani untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dan menggantinya dengan pestisida organik (alami). selain itu, hasil pemantauan terhadap jajanan anak sekolah juga menunjukkan masih banyak produk jajanan yang mengandung pengawet (formalin, boraks) dan pewarna kimia. sosialisasi dari stakeholders terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar masyarakat. apalagi kabupaten gunungkidul telah memiliki peraturan daerah nomor tahun tentang keamanan pangan, dalam rangka menjamin pangan yang beredar kabupaten gunungkidul memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan untuk masing masing jenis pangan. selain dari aspek aspek tersebut, tingkat ketahanan pangan juga dapat dinilai kondisi kerawanan pangan yang terjadi suatu wilayah. kerawanan pangan adalah kondisi masyarakat, daeraherawanan pangan juga dapat diartikan sebagaibersifat kronis (cronica) dan mendadak sementara (transien). kerawanan pangan kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam sda) dan sumber daya manusia sdm) yang menyebabkan kemiskinan. sedangkan, kerawanan transien adalah kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya. pada tahun masih terdapat satu kalurahan rawan pangan kabupaten gunungkidul, yaitu kalurahan tegalrejo gedangsari). sedangkan tingkat kapanewon, pada tahun tidak ada kapanewon potensi rawan pangan kabupaten gunungkidul. kalurahan rawan pangan arahan waspada maan ol sumber: dinas pertanian dan pangan kabupaten gunungkidul, gambar jumlah kalurahan rawan pangan dan gizi kabupaten gunungkidul tahun dengan masih adanya desa rawan pangan kabupaten gunungkidul, maka penanganan desa rawan pangan masih menjadi prioritas. beberapa program untuk menuntaskan desa rawan pangan memerlukan integrasi dengan berbagai sektor kesehatan, perdagangan, dan pertanian. untuk dinas pertanian upaya yang dilakukan adalah dengan adanya desa mandiri pangan, lumbung pangan, dan produksi tanaman pangan. selain kerawanan pangan, permasalahan ketahanan pangan lainnya adalah ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras sekitar kg kapita tahun. diversifikasi pangan perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, kembali, super, gandong dan garut, karena capaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras. pencapaian indikator tpb urusan ketahanan pangtahanan pangan. dari tabel bawah terlihat bahwa belum ada indikator tpb yang memenuhi kualifikasi sst (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional). indikator tpb yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (sbt) adalah:tabel pencapaian indikator tpb urusan ketahanan pangan indikator tpb capaian gap status target satuan rate prepares uraian capaian tahun capaian prevalensi ketidakcukupan perlu intan konsumsi pangan prevalence menurun menurun tad diadakan pangan undernourishment). prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada menurun menurun tad perlu intan diadakan pangan skala pengalaman kerawanan pangan. proporsi penduduk dengan perlu intan .fa) asupan kalori minimum menurun menurun tad diadakan pangan bawah kkal kapita hari. kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor intan .(c) pola pangan harapan pph) sbt pangan mencapai, dan tingkat konsumsi ikan. nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja sektor perlu intan kat kat tad pertanian (rupiah per tenaga manga ching diadakan pangan kerja). sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun pertanahan sertifikasijumlah tanah bersertifikat kabupaten gunungkidul tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini: tabel jumlah tanah yang bersertifikat kabupaten gunungkidul tahun jumlah tanah yang (bangunan gudang) per tahun hak mit buah ass am) sam an) saman bangunan hakikat ) song| sate| ass7| buah sumber: kundra niti mandala sarta tata sasanapertanahan dan tata ruang kundra niti manggala sarta tata sasana sebesar dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori tinggi. ada (satu) indikator yang capaiannya masih dibawah yaitu persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik dari target baru tercapai o. kondisi pencapaian target kinerja pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat dilihat dari data historis menunjukkan jauh dibawah target yang ditetapkan, banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik pada tahun yaitu: adanya pandemi covid sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan. keterbatasan anggaran yang tersedia yang mana anggaran murni untuk pengadaan tanah lakukan focusing anggaran untuk penanganan covid ada (dua) indikator sasaran dengan tingkat capaian yang lebih dari yakni nilai ikm perangkat daerah pd) dengan tingkat capaian 91y6 nilai kinerja pengaturan pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dengan tingkat capaian lingkungan hidup kualitaskondisi lingkungan kabupaten gunungkidul secara umum masih dalam kondisi cukup baik, artinya untuk kualitas air, udara, laut dan tanah belum mengalami pencemaran yang berat. indikatornya adalah sebagian besar hasil pemeriksaan komponen lingkungan tersebut belum melebihi baku mutu. akan tetapi secara kuantitas masih terdapat beberapa sumberdaya alam meliputi lahan, hutan dan air yang sudah mengalami kerusakan, seperti: kerusakan sumberdaya air, kerusakan lahan akibat pertambangan dan lahan kritis yang sudah cukup mengkhawatirkan. mengingat tren kecenderungan meningkat terus seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus terus dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar atau bencana lingkungan. tabel capaian kinerja lingkungan hidup indeks kualitas lingkungan indeks kualitas udara jemaat ani osn solo |r0a6 asas indeks kualitas air obatan |lalalala indeks kualitas tutupan diana ansa lana long ora0 sra9 sumber: data realisasi indikator pada rpm perubahan kabupaten gunungkidul dan hasil analisis dlh gunungkidul kondisi air sungai dalam kota wonosari dari hasil pemantauan kualitas air sungai yang melewati kota wonosari selama lima tahun terakhir pada musim penghujan yang dilakukan kualitas air alur sungai bagian hulu memiliki status mutu air memenuhi baku mutu bila digunakan sebagai(mutu air kelas menurut peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta tahun tentang baku mutu air provinsi daerah istimewa yogyakarta, sedangkan alur sungai bagian hilir memiliki status mutu air tercemar ringan bila digunakan untuk peruntukan yang sama. pada pemantauan musim kemarau, alur sungai bagian hulu sampai hilir, status mutu air sungai termasuk dalam kategori memenuhi baku mutu, kecuali alur bagian tengah status mutu airnya termasuk dalam kategori tercemar ringan. parameter yang dominan menyebabkan sungai bagian hilir memiliki status mutu air tercemar ringan pada pemantauan bulan juni adalah parameter biological oxygen demand bod), sedangkan parameter yang dominan menyebabkan sungai bagian tengah pada pemantauan pada musim kemarau memiliki status mutu air tercemar ringan adalah kandungan nitrit, status mutu air sungai yang melewati kota wonosari sebagai sampel pada tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini: tabel indeks pencemaran air sungai yang melewati kota wonosari tahun sumber: dinas lingkungan hidup kabupaten gunungkidul, sungai yang melewati kota wonosari digunakan sebagai sampel tingkat pencemaran air sungai, hal ini dikarenakan adanya program kali bersih proksi) yang baru dilaksanakan wonosari. sehingga tingkat keberhasilan proksi diharapkan bisa meningkatkan mutu air sungai kabupaten gunungkidul. tabel hasil perhitungan indeks kualitas air kabupaten gunungkidul tahun kamp yan presentase bobot nilai mutu air memenuhi mutu pemenuhan mutu nilai indeks per air indeks mutu air air memenuhi o0om| tol cemar cemar mia mai mika gemar berat tol bai sumber hasil perhitungan dlh gunungkidul, hasil perhitungan indeks kualitas air menunjukkan bahwa dari hasil uji merupakan cemar sedang. hal ini dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga kemampuan sungai untuk mengencerkan limbah domestik yang masuk sungai rendah. hasil perhitungan indeks pencemaran air dibagi dalam kategori, yaitu: sangat baik baik cukup kurang kurang baik (jelek) berdasar kategori indeks pencemaran air, kualitas air sungai kabupaten gunungkidul tahun masuk dalam kategori kurang baik. kondisi kualitas udara ambien kualitas udara kabupaten gunungkidul bisa dikatakan masih cukup baik, karena dari hasil pemantauan yang dilakukan (tujuh) titik lokasi (simpang tiga sambipitu, simpang empat kantor pos wonosari, taman parkir pasar argosari wonosari, kawasan industri menahan, simpang tiga doyo, simpang empat karangrejo dan pasar semi) pada bulan maret maupun oktober, hasil pengujian parameter parameter kualitas udara ambisinya masih berada bawahmutu udara ambien daerah propinsi daerah istimewa yogyakarta, namun untuk parameter kebisingan, beberapa titik sudah melebihitingkat getaran, kebisingan dan kemauan propinsi daerah istimewa yogyakarta. kandungan gas ozon ox) dan partikel (debu) udara pada pemantauan bulan oktober sebagian besar lokasi mengalami peningkatan dibandingkan pada pemantauan bulan maret. berdasarkan laporan hasil uji udara pada beberapa peruntukan seperti transportasi, industri agro industri, pemukiman, dan perkantoran komersial. diperoleh hasil uji kualitas udara ambien (parameter no: dan so2) kabupaten gunungkidul sebagai berikut. tabel hasil uji kualitas udara ambien parameter no, dan so, kabupaten gunungkidul tahun rata rata peruntukan kadar kadar kadar kadar sumber lhu laboratorium pusarpedal klik, berdasarkan hasil uji kualitas udara ambien tersebut atas, dengan menggunakan rumus formula indeks kualitas udara sebagai berikut: leu jadi iku hasil perhitungan indeks pencemaran udara dibagi dalam kategori, yaitu sangat baik baikwe. oo. innnnnnnnnnnn anna iv tabel statistik kunci kualitas pertumbuhan ekonomi kabupaten gunungkidul, . maan iv tabel statistik kunci angka kemiskinan daerah kabupaten gunungkidul, . mana iv tabel statistik kunci kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah kabupaten gunungkidul, . iv tabel statistik kunci reformasi birokrasi kabupaten gunungkidul, .oouop wennnnnnnnn anna iv tabel statistik kunci kondisi kebudayaan masyarakat kabupaten gunungkidul, . oom mana iv tabel penyelarasan visi, misi rpm, ipjp diy dan rpm tabel penyelarasan sasaran rpm, ipjp diy, dan rpm tabel analisis slot dan perumusan strategi misi . joo. vi tabel analisis slot dan perumusan strategi misi . joc. vi tabel visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan . vi tabel indikasi tema tahunan rpm kabupaten gunungkidul tahun .n.voodoo oma nnnnnnnnan anna vi tabel sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perangkat daerah .o.cbooo mann vi tabel program prioritas unggulan daerah. j.ireann0 vi tabel sinkronisasi program pembangunan daerah.cio iv tabel kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun kabupaten gunungkidul. woman viii tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tahun .voodoo woo oom vi tabel penetapan indikator kinerja utama kabupaten gunungkidul. viii tabel penetapan indikator kinerja kunci kabupaten gunungkidul. viii cukup kurang kurang baik (jelek) berdasar kategori indeks pencemaran udara, kualitas lingkungan hidup kabupaten gunungkidul tahun masuk dalam kategori sangat baik. kondisi kualitas tutupan lahan meskipun kerapatan hutan sekunder lebih kecil dari hutan primer namun secara alami hutan sekunder mulai membentuk hutan kembali meskipun prosesnya sangat lambat. selain itu ada juga upaya upaya yang dilakukan manusia untuk mempercepat proses perhutanan kembali hutan sekunder. tabel data penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau kabupaten gunungkidul tahun sempadan pantai tempat pemakaman umum to6t3, sempadan rel kereta api batur hijau listrik tegangan tingi oo| pengamanan sumber baku mata total rth publik ibukota kabupaten total luas rth publik ibukota kabupaten laa man luas wilayah ibukota kabupaten (km2) rma publik ibukota kabupaten sumber laporan identifikasi dan inventarisasi rth kawasan perkotaan wonosari tahun idealnya, menurut undang undang tahun tentang penataan ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau rth) yang luas minimnya sebesar dari luas wilayah kota, dengan proporsi 20y6 merupakan rth publik, dan sisanya merupakan rth privat. proporsiluasan lahan yang saat ini difungsikan sebagai rth publik sangat minim o) dikarenakan biaya pembangunan rth relatif tinggi dan alokasi anggaran tahun banyak mengalami focusing untuk penanganan pandemi covid melihat kondisi tersebut, perlu diupayakan untuk memperbaiki dan meningkatkan luasan rth publik yaitu dengan memperbanyak kegiatan pembangunan rth publik. tabel data penggunaan lahan kabupaten gunungkidul tahun faktor konversi hasil hutan produksi hutan konservasi a eiutampenentan taman nasional taman wisata alam taman hutan raya ato kawasan hutan) iso tots tahan pangan tak beringas so76153| sempadan sungai oe| sempadan pantai tol, 50mm perkotaan otaltuasan a3167 ss, sumber shapefile penggunaan lahan klik, berdasarkan data tersebut atas, dengan menggunakan rumus formula sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh indeks kualitas tutupan lahan sebagai berikut: tutupan hutan th) ha. jadi indeks kualitas tutupan lahan intl) dengan demikian, maka nilai indeks tutupan lahan kabupaten gunungkidul tahun 2020adalah kondisi kualitas tanah hasil pemantauan kualitas tanah pada pemeriksaan kualitas tanah tahun kalurahan kapanewon nglipar, yaitu kalurahan katingan, kalurahan pilangrejo, kalurahan patah dan kalurahan kedungpoh dapat dilihat bahwa sampel tanah dari lokasi melebihi ambang kritis untuk parameter dibandingkan dengan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa (di lahan kering). menurut peraturan pemerintah tahun tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, bahwa tanah dikatakan rusak apabila salah satu parameter kriteria baku kerusakan tanah terlampaui yaitu parameter sampel tanah yang melebihi ambang kritis semuanya berada kalurahan katingan. hal yang juga berhubungan dengan kondisi lingkungan hidup adalah ketersediaan infrastruktur pengolah air limbah industri, kondisi saat ini salah satunya dilihat dari jumlah ipar komunal yang ada. tabel ipar komunal industri tahun (buah) mal sumber: dinas lingkungan hidup kabupaten gunungkidul, persamaan produksi sampah tahun sebanyak ton dengan tempat pengolahan sampah akhir hanya unit yaitu kalurahan baleharjo kapanewon wonosari. dari luas lahan hektar saat ini baru memanfaatkan hektar. kondisi sel aktif untuk pemrosesan sampah sudah hampir penuh dan menurut perhitungan hanya bisa menampung sampah sampai tahun pembangunan sel baru menjadi kebutuhan mendesak untuk diwujudkan. penggunaan kendaraan semacam dump truck yang beroda krapyak (semacam tank) pada lokasi tpa sangat dibutuhkan untuk membawa sampah tengah sel untuk selanjutnya dilakukan pemadatan. selain itu tanah timbunan untuk menimbun sampah tpa dalam rangka control landfill harus dibeli dari luar wilayah gunungkidul dengan biaya transportasi tinggi. tabel data persamaan kapasitas tampung tps tempat pengolahan unit an volume yang ditangani esa oran maan produksi th sampah sumber: dinas lingkungan hidup kabupaten gunungkidul, berdasarkan hasil kajian masterplan persamaan, jumlah timbunan sampah per orang per hari kabupaten gunungkidul adalah sedangkan untuk nasional ada diangkat kg. artinya angka timbunan sampah per orang per harinya kabupaten gunungkidul masih dibawah angka nasional. meskipun demikian, minimnya daya tampung kapasitas tpa saat ini dan meningkatnya produksi sampah per tahun menuntut adanya upaya penanganan dan pengelolaan persamaan. terkait dengan pengelolaan sampah telah berkembang bank sampah beberapa kapanewon. jumlah keseluruhan bank sampah sebanyak kelompok dengan kondisi yang masih aktif sebanyak kelompok. adapun beberapa kapanewon telah tersedia bank sampah induk yaitu kapanewon patut, semana, dan kapanewon wonosari. bank sampah yang ada saat ini sebagai sarana pengumpulan dan pemilahan sampah anorganik, sedangkan untuk pengumpulan sampah organik belum dapat dilaksanakan karena terbatasnya alat pengolah sampah organik yang tersedia bank sampah. hal ini kemudian berimplikasi pada jumlah sampah yang dihasilkan oleh bank sampah. data bank sampah per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel data bank sampah tahun jumlah sampah ke bulan t614, cefnaaweh digtipar sofeedangsat ramuan panggang |kota sumber hasil analisis dlh gunungkidul, tabel kemajuan pengelolaan persamaan strategi sanitasi kota tahun capaian implementasi saat atau sampah sampah m3 hari sampah sampah perkotaan yang perkotaan yang perkotaan masih perkotaan dibuang dikelola sendiri oleh masyarakat dikelola sendiri oleh dibuang. dibakar tpa, ,65y6 masyarakat dikelola dan ditimbun oleh dikelola secara diarahkan untuk secara masyarakat, tidak dan secara mandiri, dikelola secara sampah diangkut terangkut tpa belum terkelola sampah tpa. maupun dikelola ,08y6 diangkut tpa. secara 3r. sampah sampah atau perdesaan yang perdesaan yang m3 hari sampah dikelola sendiri oleh ditimbun dan perdesaan masih sampah masyarakat dikomposting oleh dibuang. dibakar perdesaan dikelola diarahkan untuk masyarakat, dan ditimbun oleh secara 3r, dikelola secara dikelola secara masyarakat, tidak belum terkelola sampah dan sampah terangkut tpa perdesaan diangkut perdesaan diangkut maupun dikelola tpa tpa secara 3r. strategi sanitasi kota tahun capaian implementasi saat pendanaan apbd cukup pendanaan dari pendanaan dari peningkatan memenuhi apbd kabupaten apbd kabupaten pendanaan apbd kebutuhan gunungkidul gunungkidul kabupaten rp. pelayanan belum mencukupi. belum mencukupi. juta) persamaan penegakan hukum terhadap tidak ada sebagian peningkatan pelanggar penegakan hukum masyarakat masih masyarakat masih peraturan daerah dan sosialisasi membakar sampah membakar sampah tentang rumah tangganya rumah tangganya peraturan persamaan masyarakat dilakukan. sumber review ssk pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku usaha terus dilakukan. pada tahun terdapat peningkatan ketaatan para pelaku usaha dari yang semula tidak taat dan belum taat menjadi usaha yang dinyatakan taat aturan. masih ada pelaku usaha belum taat dan pelaku usaha tidak taat. tabel data hasil pengawasan pelaku usaha berizin tahun kategori keterangan tidak taat melaksanakan aturan melaksanakan aturan (ol sumber: dinas lingkungan hidup kabupaten gunungkidul hal ini diakibatkan masih rendahnya kesadaran pemilik usaha kegiatan terhadap pentingnya dokumen lingkungan. disisi lain terhadap program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum didukung dengan pendanaan yang mencukupi. hal lainnya yang juga belum mendapatkan perhatian adalah ketersediaan penyidik pegawai negeri bidang lingkungan hidup kabupaten gunungkidul yang hingga pertengahan tahun belum ada, hal ini menyebabkan proses pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar menjadi terhambat karena yang punya kewenangan memberikan sanksi dan bahkan menutup usaha adalah plh. pencapaian target rpm tahun hingga tahun pada pada tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas lingkungan hidup sebesartiga) indikator sasaran dinas lingkungan hidup yang belum dapat sesuai target yang ditetapkan yaitu: indeks kualitas lingkungan hidup pada kegiatan kualitas lingkungan hidup meningkat dari target tahun sebesar baru dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya y6. penurunan luasan lahan kritis yang merehabilitasi pada kegiatan kualitas lingkungan hidup meningkat dari target tahun sebesar belum terealisasi sehingga tingkat capaiannya o. hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran penanganan lahan kritis, dan kendala yang dihadapi yaitu adanya peraturan bahwa untuk penanganan lahan kristis ada pada lahan kas kalurahan, sultan ground, dan tanah pemerintah. sementara lokasi lahan kristis berada lahan milik masyarakat. penanganan lahan kristis dengan keluasan itu berupa hutan rakyat, penghijauan lingkungan, agroforestri, dan civil teknis (dam penahan dan gullyplug). sedangkan kegiatan ini merupakan kewenangan dari kehutanan yang sudah diampu oleh dinas kehutanan provinsi sesuai dengan tahun pencapaian indikator tpb urusan lingkungan hiduplingkungan hidup persentase sampah perkotaan yang tertangani. indikator tpb yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (sbt) adalah: jumlah timbunan sampah yang didaur ulang. proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. kualitas air sungai sebagai sumber air baku. tabel pencapaian indikator tpb urusan lingkungan hidup indikator tpb capaian gap target satuan rate status prepares capaian pada minta mind mind capaian .(a) persentase sampah perkotaan yang tertangani. loser fun jumlah kota hijau yang menyediakan ruang .1l.(a) terbuka hijau kawasan perkotaan metropolitan dlh dan kota sedang. jumlah limbah yang terkelola dan proporsi .fa) limbah yang diolah sesuai peraturan ton n a n a n a n a tad dlh perundangan (sektor industri). jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi .(a) sni iso perusahaan n a n a n a n a tad dlh jumlah fasilitas publik yang menerapkan standar lok .la) pelayanan masyarakat spm) dan register. kas n a n a n a n a tad dlh .l.(a) proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan n a ttc keseluruhan. proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi a) terhadap luas lahan keseluruhan. bal a39 sbt dlh hi. sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun administrasi kependudukan dan catatan sipil pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil upaya dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak warga masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan antaranya dengan pelayanan jemput bola perekaman data ktp el bagi masyarakat disabilitas, lanjut usia, dan wajib ktp sakit karena tua. tahun persentase penerbitan ktp sejumlah o. dari orang wajib ktp telah dilaksanakan perekaman datanya sebanyak orang. pada tahun diterbitkan kartu keluarga dari kepala keluarga yang terdaftar. sedangkan terkait pelayanan akta kelahiran, pada tahun diterbitkan sebanyak dari total jumlah penduduk orang. sementara itu, terkait pelayanan kia, setiap tahunnya mengalami peningkatan. persentase kepemilikan kia dari tahun sampai dengan berturut turut: ,13y6: yo, y6, dan ,40y6 dari jumlah wajib kia tiap tahunnya. tabel penduduk berdasarkan administrasi kependudukan tahun kalian tanam jonas c1tar| sasa foam memiliki ktp berdasarkan jenis orang kelamin iabtmsas" jana) sam fasa corn we30 fame ber ktp berdasarkan jenis orang kelamin sumber: disdukcapil, adanya integrasi ktp dan siak serta penghapusan data ganda dan anomaly tabel capaian iku dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gunungkidul cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan persentase laporan keuangan disusun tepat waktu bulanan, semester, tahunan) kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sumber: dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gunungkidul, pencapaian target rpm tahun hingga tahun pada tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebesarpendudukan dan pencatatan sipil yang capaiannya melebihi target 100yo yakni,26y0. ada (satu) indikator yang capaiannya belum yakni, cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan target tahun untuk indicator tersebut adalah dapat tercapai y2. pencapaian indikator tpb urusan administrasi kependudukan dan catatan sipiadministrasi kependudukan dan catatan sipilpersentase anak yang memiliki akta kelahiran. tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian vital statistics register)kepemilikan akta lahir untuk penduduk berpendapatan bawah. tabel pencapaian indikator tpb urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil gkp target satuan rate status prepares |aemantepemikansentuanran "|" sts (sare|sonefosas| asas ser (pspurcam,sst disdukcapil persentase kepemilikan akta lahir .(a) untuk penduduk berpendapatan sbt ,17y0 disdukcapil joo jeram karena jecfoaaelensalsoso| asas orspoream, kelahiran. tersedianya data registrasi terkait .(b) kelahiran dan kematian vital statistics ada ada ada ada ada sst disdukcapil penat ntr jam powo sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun daftar gambar gambar alur hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah .ooomnnnnannnnn gambar alur dokumen rpm kabupaten gunungkidul tahun dan rtrw kabupaten gunungkidul tahun . gambar alur dokumen rpm kabupaten gunungkidul tahun dan rencana strategis perangkat daerah tahun gambar alur dokumen rpm kabupaten gunungkidul tahun dan rencana kerja pemerintah daerah. j.oo. gambar peta administrasi kabupaten gunungkidul .co ii gambar peta kawasan pertanian pangan berkelanjutan . ii. gambar peta rawan bencana kabupaten gunungkidul.o gambar persentase komposisi penduduk menurut umur kabupaten gunungkidul tahun .ooo comm jalanan0 gambar komposisi penduduk menurut umur kabupaten gunungkidul jiwa) tahun .o.ooo oom mna gambar perkembangan pdrb adik kabupaten gunungkidul dalam lingkup daerah istimewa yogyakarta, (miliar rupiah) gambar lpe pdrb adik d.i. yogyakarta tahun . gambar perkembangan pdrb adik dan adb kabupaten gunungkidul, tahun . gambar kontribusi dan pertumbuhan sektor pdrb tahun . gambar struktur ekonomi kabupaten gunungkidul berdasarkan pengeluaran pdrb adik tahun .o.ooo. ii gambar tingkat pengangguran terbuka kabupaten gunungkidul tahun we. oo. iran anna gambar inflasi di. yogyakarta. week ii gambar pdrb (adb) perkapita kabupaten gunungkidul tahun gambar angka kemiskinan yogyakarta tahun . gambar garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kabupaten gunungkidul tahun . munanannnn0.cbooo wom mma gambar perkembangan indeks pembangunan manusia kabupaten gunungkidul tahun . mmenannan0 gambar rasio gini kabupaten gunungkidul tahun . gambar angka rata rata lama sekolah kabupaten gunungkidul tahun .ooo wennnnnnnn anna gambar angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan kabupaten gunungkidul tahun yo). ii gambar angka partisipasi murni apm) menurut tingkat pendidikan kabupaten gunungkidul tahun yo). ii gambar harapan lama sekolah di. yogyakarta dan kabupaten gunungkidul tahun .o.cbooo woman ii 5i. gambar prevalensi balita stunting kabupaten gunungkidul tahun .ooo wnn anna pemberdayaan masyarakat dan kalurahan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah. wilayah gunungkidul yang sebagian besar berkarakteristik kawasan perdesaan, harus terus didorong pembangunannya dengan semangat otonomi desa sebagaimana diamankan dalam undang undang nomor tahun tentang desa. prinsip pembangunan desa dan desa membangun harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mewujudkan kemajuan desa. semangat undang undang tersebut juga harus seiring dengan undang undang tahun tentang keistimewaan diy, dimana desa selanjutnya disebut kalurahan. pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat di,, seluruh kalurahan kalurahan) kabupaten gunungkidul telah membentuk lpm dan juga telah terbentuk asosiasi lpml. lembaga pemberdayaan ekonomi kalurahan keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi kalurahan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat kalurahan diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi badan usaha milik kalurahan bumdes), yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli kalurahan, jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi kalurahan yang ada kabupaten gunungkidul tahun ada bumdes. pemerintah kalurahan berdasar pengukuran indeks desa membangun idm) kabupaten gunungkidul tahun dari kalurahan terdapat kalurahan kategori mandiri, kalurahan kategori maju dan kalurahan kategori berkembang. ini berarti sudah tidak ada lagi kalurahan dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggalkinerja utamapersentase kalurahan tertib penyelenggaraan pemerintahan (e) persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan kalurahan persentase cakupan sasaran persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sumber: data realisasi indikator pada rpm perubahan kabupaten gunungkidul dan pencapaian indikator tpb urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahmasyarakat dan kalurahan. dari tabel bawah terlihat bahwa belum ada indikator tpb yang mencapai kualifikasi sst (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional). indikator jumlah kalurahan mandiri masih dalam taraf kualifikasi tbc, yaitu: tidak ada target daerah dan belum mencapai target nasional. tabel pencapaian indikator tpb urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan indikator tpb satuan capaian rar status gap target prepares capaian uraian ate capaian tahun jumlah desa dp3a sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun pengendalian penduduk dan keluarga berencana keluarga berencana,tabel indikator keluarga berencana keluarga sejahtera kabupaten gunungkidul tahun jumlah peserta program aktif os. laki laki jumlah akseptor vols7 os. laki laki jumlah pasangan usia subur jumlah pasangan usia subur ber metode kontrasepsi peserta baru iud mop orang mow implant pil jumlah kegagalan menurut metode kontrasepsi iud orang mop orang mow orang implant orang suntikan orang pil orang kondom orangcakupan anggota bina keluarga balita bkb) ber kb cakupan anggota bina keluarga remaja bkr) ber kb keluarga lansia bkl) ber kb jumlah anggota kelompok bkl yang ber sumber: dp3akbp, berdasar hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebutpendukung yang cukup. perubahan batasan usia kawin wanita dari (enam belas) tahun menjadi (sembilan belas) tahun pada akhir tahun turut mempengaruhi jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun terakhir. berikut jumlah putusan dispensasi kawin pada anak dalam (lima) tahun terakhir.s5 sumber: pengadilan agama wonosari dan pengadilan negeri wonosari, pencapaian target rpm tahun hingga tahun pada urusan pengendalian penduduk dan kb, indikator sasaran adalah: persentase cakupan sasaran pasangan usia subur pus) menjadi peserta aktif dengan tingkat capaian .5o. pencapaian indikator tpb urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencanendalian penduduk dan keluarga berencanpenggunaan metode kontrasepsi jangka panjang mkp) cara modern. unset need kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi). tabel pencapaian indikator tpb urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana gap target satuan rate status prepares prevalensi penggunaan metode perlu pendataan kontrasepsi cpr) semua cara untuk pus .(c) pada pasangan usia subur n a n a n a n a tad penduduk dp3a pmd (pus) usia tahun yang berstatus kawin. berpendapatan terbawah proporsi perempuan usia reproduksi tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga sst dp3a pmd.(a) semua cara pada pasangan sst dp3a pmd usia subur pus) usia tahun yang berstatus kawin. angka penggunaan metode .(b) kontrasepsi jangka panjang sst dp3a pmd (mkp) cara modern. angka kelahiran pada perempuan umur tahun perlu jiwa n a n a n a n a tad dp3a pmd age specific fertility pendataan 372m toaretny rate. asem para sama sap target capt cap proporsi perempuan umur tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup n a n a n a n a tad dp3a pmd bersama sebelum umur tahun dan sebelum umur tahun. median usia kawin pertama .(a) perempuan pernah kawin tahun n a n a n a n a tad dp3a pmd umur tahun. angka kelahiran pada .(by perempuan umur tahun n a n a n a n a tad dp3a pmdn a n a n a n a tad dp3a pmd hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. ken .(a) keluarga berencana yang sst dp3a pmd tidak terpenuhi). pengetahuan dan pemahaman .(b) pasangan usia subur pus) n a n a n a n a tad dp3a pmd tentang metode kontrasepsi modern. perhubungan kondisi sarana perhubungan kondisi perhubungan dan transportasi secara umum masih kurang. hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis). lagunya industri transportasi penumpang kabupaten gunungkidul juga disebabkan semakin beralihnya calon penumpang moda transportasi sepeda motor yang lebih fleksibel dalam jangkauan maupun kemudahan dalam kepemilikan. masih banyak wilayah kabupaten gunungkidul yang belum terlayani angkutan umum terutama wilayah utara yaitu kapanewon gedangsari dikarenakan kendala sarana jalan dan kondisi geografis. oleh karena itu sejak tahun pemerintah daerah kabupaten gunungkidul mendapatkan bantuan armada mobil perintis dari bantuan pemerintah pusat sebanyak unit. saat ini telah dioperasionalisasikan unit mobil perintis tersebut secara gratis dengan trayek wonosari gedangsari dan wonosari bejiharjo. merasionalisasi mobil perintis ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan angkutan umum terutama anak sekolah dan orang orang yang akan pasar. jam layanan operasional mobil perintis pada jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah. saat ini pemerintah kabupaten gunungkidul baru dapat mengoperasionalkan unit mobil perintis karena keterbatasan armada juga tingginya biaya operasional mobil perintis. kinerja pelayanan lalu lintas juga masih belum optimal. problem kemacetan lalu lintas masih sering terjadi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata. kemacetan disebabkan karena kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah arus lalu lintas yang meningkat pesat, terutama pada peak season yaitu pada hari libur panjang. untuk itu diperlukan langkah langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. pengaturan arus lalu lintas dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas perlu dioptimalkan selain dengan memperbesar kapasitas jalan. sarana perlengkapan jalan (rambu, pagar pengaman, pill, delineator, dan lain lain) perlu terus dirawat dan dilengkapi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata dan wilayah rawan kecelakaan, untuk menjamin keselamatan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. tabel indikator urusan perhubungan kabupaten gunungkidul tahun jampang os| se| remtaraan numpang uji masuk pelanggaran perda perhubungan (sidang kasus pn) pama has apa apa aje sarana transportasi omi bus aka) bus rdp) bus perkotaan ao| as| juni angkutan perintis unit per kalurahan sarana dan prasarana lalu lintas rambugambu jalu lintas rate tapi warning lamp pers asap aroma pagar meter pengaman guardrail marka jalan ioaimatr date aro selo selo ssio saf bulan sumber: dinas perhubungan, pencapaian iku urusan perhubungan pencapaian iku pada urusan perhubungan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. tabel pencapaian iku urusan perhubungan kabupaten gunungkidul tahun indikator persentase ketersediaan sumber: data realisasi indikator pada rpm perubahan kabupaten gunungkidul dan gambar angka harapan hidup kabupaten gunungkidul tahun gambar konstruksi ruas jls kabupaten gunungkidul hingga tahun gambar jalur jalan ruas tawang galang yang belum terbangun sampai dengan tahun . mann gambar trase ruas jalan tawang galang tahun . gambar persentase rumah tangga yang mengalami banjir rutin. gambar grafik perkembangan akses layanan air limbah domestik. gambar grafik perkembangan sistem layanan air limbah domestik . gambar jumlah kalurahan rawan pangan dan gizi kabupaten gunungkidul tahun .cbooo woman gambar nilai indeks spe kabupaten gunungkidul tahun . gambar keterbukaan ekonomi daerah kabupaten gunungkidul gambar jumlah demonstrasi unjuk rasa kabupaten gunungkidul tahun .ooooocoooo woo mma gambar struktur pendapatan daerah kabupaten gunungkidul tahun wmennnnnnnnnanannnnn ii gambar persentase realisasi pendapatan daerah kabupaten gunungkidul, . mana gambar komposisi jenis belanja kabupaten gunungkidul tahun gambar ruang fiskal daerah kabupaten gunungkidul tahun gambar peta kapasitas fiskal daerah kabupaten gunungkidul tahun dan tahun .oo.ooocoooo woo ti gambar perkembangan rasio kemampuan mendanai belanja daerah kabupaten gunungkidul tahun . mi. iii gambar peta rtrw kabupaten gunungkidul tahun . iv gambar capaian tujuan pembangunan berkelanjutan kabupaten gunungkidul . mana iv gambar permasalahan pembangunan daerah kabupaten gunungkidul sn. wnnennnnnnnan anna iv. gambar bagan alur pencapaian misi tujuan . gambar bagan alur pencapaian misi tujuan . gambar bagan alur pencapaian misi tujuan .o.cbooo woo xii pencapaian target rpm tahun hingga tahun pada tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas perhubungan sebesar yo.dari lima indikator yang ada, terdapat (satu) yang capaiannya dibawah yaitu pada indikator persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas dari target hanya tercapai dengan tingkat capaian indikator tersebut adalah ada (satu) indikator sasaran pada dinas perhubungankomunikasi dan informatika infrastruktur dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan diupayakan melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi. pada pelaksanaannya, bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tema pembangunan kabupaten gunungkidul. berdasar peraturan presiden nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik,hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) pemerintah kabupaten gunungkidul pada tahun mendapatkan predikat baik dengan nilai indeks spe hasil penilaian evaluasi spe pemerintah kabupaten gunungkidul disajikan pada tabel berikut. tabel hasil evaluasi spe pemerintah kabupaten gunungkidul tahun domain kerjakan sbb domain dan aspek penilaian aspek tik domain layanan spe aspek administrasi pemerintahan aspek pelayanan publik indeks spe predikat spe sumber: diskominfo, hasil evaluasi spe tahun hasil evaluasi spe tahun dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluation internal instansi pusat pemerintah daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluation eksternal kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. hasil evaluasi spe pemerintah kabupaten gunungkidul ditampilkan pada gambar berikut. nilai indeks spe, domain dan aspek aspek spe target aspek spe indeks sumber: diskominfo, hasil evaluasi spe pemerintah kabupaten gunungkidul tahun gambar nilai indeks spe kabupaten gunungkidul tahun komisi informasi daerah daerah istimewa yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik daerah istimewa yogyakarta tahun yang dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada badan publik wilayah diy. berdasarkan pemeringkatan kualifikasi badan publik hasil dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun pemerintah kabupaten gunungkidul berhasil memperoleh predikat sebagai badan publik kualifikasi informatif dengan total nilai nilai tersebut merupakan penilaian atas sao sebesar nilai website sebesar dan nilai uji akses sebesar setelah didapat hasil pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik, tim monitoring dan evaluasi kemudian visits terhadap badan publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap cluster. hasil kejuaraan keterbukaan informasi badan publik, pemerintah kabupaten gunungkidul menduduki peringkat pertama dengan nilai hal ini tertuang dalam surat keputusan nomor kep kidney xii tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik pada badan publik daerah istimewa yogyakarta tahu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan government dan implementasi scarcity kabupaten gunungkidul. infrastruktur tik, pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika menjadi komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan kedua hal tersebut. capaian pembangunan kabupaten gunungkidul kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi selengkapnya sebagai berikut: tabel layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi kabupaten gunungkidul tahun saringan lan bps tower pertanian oasis lokasi saringan data visual cgv dat lokasi jaringan transaksi visual teleconyerenee lokasi "o| backbone wireless lokasi akurasi backbone wireless orasi |itam pejantan jalan tamu lintas lokasi tam pemantau perbatasan ) lokasi cam pemantau kapanewon lokasi itam pemantau backbone lokasi tam pemantau pelayanan mobil dai lokasi pusat data pemerintah daerah lokasi integrasi jaringan kalurahan pusatdata keturunan sumber: dinas komunikasi dan informatika, april tabel capaian pembangunan aplikasi kabupaten gunungkidul tahun subdomain web puskesmas domain subdomain web kapanewon domain subdomain web domain pengembangan format government aplikasi (jas pembangunan sipp) dengan dengan aplikasi budgeting sipil) pengembangan b sakit kabupaten api layanan map server data geo spasial ' aplikasi layanan portal satu data ' ) ) | aplikasi |layanan media dashboard optik |layanan server surat elektronik aplikasi sat doel dis |layanan88 semi aplikasi layanan dibuat private see bulan layanan coronation server rack c2t|rumah aplikasi umum spe aplikasi jumlah aplikasi khusus spe aplikasi sumber: dinas komunikasi dan informatika, april berdasarkan surat dirjen aplikasi informatika kementerian kominfo nomor dai ai. tanggal desember perihal pemberitahuan hasil penilaian evaluasi implementasi masterplan dan quick win smart city tahap tahun dalam rangka program gerakan menuju smart city, bahwa kabupaten gunungkidul mendapat nilai rata rata dan tingkat improvement termasuk besar terbaik dari kabupaten kota yang dievaluasi. terkait pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kapanewon sebagai berikut. tabel kelompok informasi masyarakat kim) kabupaten gunungkidul peka kelompok informasi masyarakat menahan, ponton maksud tani lonjong nguoi rejeki kelompok informasi masyarakat putat, songbanyu, girisubo retno kasih kec. semi swara manunggal pee semana dapil eos kena sari alam kelompok informasi masyarakat kepek, kepek, wonosari sumber: dinas komunikasi dan informatika, pencapaian target rpm tahun hingga tahun pada pada tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas komunikasi dan informatika sebesardua) indikator sasaran pada dinas komunitas dan informatikaselain itu, indikator indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah dari target dapat tercapai sehingga tingkat capaian indikator tersebut adalah yo. faktor pendorong keberhasilan indikator tersebut adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan komunitas dan informatika telah tersedia dengan baik. pencapaian indikator tpb urusan komunikasi dan informatikmunikasi dan informatika(sst) adalah: persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik bps sebagai rujukan utama. jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. proporsi individu yang menggunakan internet. proporsi individu yang menguasai memiliki telepon genggam. proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. proporsi individu yang menggunakan internet. tabel pencapaian indikator tpb urusan komunikasi dan informatika gap target satuan rate status preparesmenjalankan unit tbc diskominfo tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. persentase konsumen badan .(a) bea dengan kualitas n a n a oo30o| spt menurun diskominfo data statistik. persentase konsumen yang .(b) menjadikan data dan n a n a ssr diskominfo informasi statistik bps sebagai rujukan utama. jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan .(c) khusus yang terdapat dalam jumlah n a n a n a n a tad diskominfo sistem informasi rujukan statistik sa). jumlah pengunjung eksternal a18 mengakses data dan pengunjung n a n a ssr diskominfo informasi statistik melalui website. indikator tpb capaian gap target satuan rate status prepares bnn men peran capaian persentase konsumen yang .(d) puas terhadap akses data n a n a sbt menurun diskominfo badan pusat statistik bps). tingkat penetrasi akses tetap .(b) titlebar (fixed broadband) n a n a n a n a tad diskominfo perkotaan dan perdesaan. proporsi penduduk terlayani .(c) mobile broadband n a n a n a n a tad diskominfo so1s aras domain pola| ser joran proporsi remaja dan dewasa tan n a n a n a n a tad perlu penataan diskominfo komunikasi tik). proporsi individu yang .b. menguasai memiliki telepon n a n a sst diskominfo genggam. proporsi penduduk yang .c. sst terlayani mobile broadband. diskominfo proporsi individu yang o.c. .(a) menguasai memiliki telepon n a n a ttc diskominfo genggam soto unse oma joan |osr poaomito sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun koperasi, usaha kecil dan menengah koperasi koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota serta memajukan perekonomian rakyat, termasuk pelaku usaha usaha mikro, kecil dan menengah. peran koperasi terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yaitu mengembangkan perekonomian dengan berbagai upaya diantaranya melalui koperasi serba usaha dan pemberian pinjaman modal melalui koperasi simpan pinjam ksp), sehingga keberadaan koperasi dapat membantu kelangsungan usaha maupun pengembangan usaha pelaku umkm. pada tahun koperasi yang ada gunungkidul berjumlah koperasi. data koperasi pada tahun dan mengalami tren menurun karena ada beberapa koperasi yang dibubarkan berdasarkan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah. jumlah koperasi kabupaten gunungkidul tahun dapat dilihat tabel berikut: tabel jenis koperasi kabupaten gunungkidul tahun aopureaama oma aka naa non tekoerasirasar trtopessi pemuda to. koperasidaa 2korea prasen dispersi konsumen sumber: diakon ukm kabupaten gunungkidul, pada tahun koperasi kabupaten gunungkidul berjumlah koperasi, yang terdiri dari koperasi aktif dan koperasi yang tidak aktif. adanya koperasi yang tidak aktif dikarenakan koperasi tersebut sudah tidak ada kegiatan usahanya, keberadaannya sulit dicari, dan pengurus ataupun pengawas tidak ada yang bisa dihubungi. koperasi tersebut merupakan koperasi yang masuk kriteria bisa dibubarkan oleh pemerintah, tetapi terkendala masih mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga pemerintah. adapun data koperasi kabupaten gunungkidul berdasarkan keaktifan dan bentuk koperasi dapat dilihat tabel tabel jumlah koperasi berdasarkan keaktifan dan jenis koperasi kabupaten gunungkidul tahun sumber diakon ukm kabupaten gunungkidul, berdasarkunit simpan pinjam koperasi dpembiayaan syariah dan unit simpan pinjam koperasi dan pembiayaan syariah, dinas koperasi ukm kabupaten gunungkidul melakukan penilaian kesehatan ksp dan usp, kpps dan apps. aspek yang dilakukan penilaian kesehatan koperasi meliputi dan ditambah dengan prinsip syariah bagi koperasi berbasis pengelolaan syariah. penilaian koperasi paling sedikit (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan rat. tabel hasil penilaian kesehatan koperasi tahun dalam pengawasan esa dana dan khusus maa sumber diakon ukm kabupaten gunungkidul, hasil penilaian kesehatan koperasi selama tahun koperasi dengan kategori penilaian sehat trend nya naik setiap tahun. tetapi jika dilihat dari hasil penilaian tiap aspek, masih banyak rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. terkait penilaian kesehatan koperasi berkaitan langsung dengan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang didalam operasional usaha besar dipengaruhi oleh faktor eksternal. penguatan kelembagaan, peningkatan sistem pelayanan, inovasi usaha menjadi penting dilakukan. daftar istilah tpb tujuan pembangunan berkelanjutan sst indikator tpb yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sbt indikator tpb yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional ttc indikator tpb tidak ada target daerah tetapi tercapai tbc indikator tpb tidak ada target daerah dan belum tercapai tad indikator tpb yang tidak belum ada data xiii jumlah koperasi yang memiliki kegiatan usaha simpan pinjam dan telah dinilai kesehatannya masih belum sesuai target yang diharapkan. faktor keterbatasan sdm yang memiliki kapasitas penilaian kesehatan, masih ada koperasi yang pengelolaan keuangan belum sesuai aturan perundang undangan sehingga belum bisa dilakukan penilaian kesehatan, dan belum semua koperasi bersikap responsif terhadap perubahan sistem penilaian kesehatan, mengakibatkan target penilaian kesehatan koperasi belum dapat dicapai secara maksimal. dari faktor faktor tersebut hal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan upgrade pengetahuan dan ketrampilan melalui bintik internal bagi aparatur pelaksana penilaian kesehatan koperasi, sosialisasi penilaian kesehatan koperasi dan peningkatan kapasitas sdm koperasi disamping upaya peningkatan kesadaran peraturan (legal awareness) koperasi. masih ada koperasi belum melakukan pengelolaan manajemen usaha sesuai peraturan perundangan yang berlaku. sebagai badan hukum, koperasi terikat untuk tunduk kepada aturan perundangan yang ada. aturan perundangan baik yang berasal dari eksternal atau hukum publik maupun yang berasal dari dari dalam koperasi yang kita sebut hukum privat. koperasi sebagai self regulating body bisa membuat aturan untuk dirinya sendiri. salah satu indikasi pengelolaan manajemen usaha belum sesuai peraturan perundangan yang berlaku dapat dilihat dari pemeriksaan kepatuhan dan penilaian kesehatan dari aspek manajemen. pemeriksaan kepatuhan koperasi bertujuan untuk mewujudkan budaya kepatuhan pada setiap perangkat organisasi koperasi, dan memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur telah sesuai dengan nilai nilai koperasi serta peraturan perundang undangan, termasuk prinsip syariah, agar koperasi menjadi organisasi yang tertib. dalam pelaksanaannyapedoman pengawasan kepatuhan koperasi. inovasi pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang memanfaatkan digital teknologi dalam pelayanan usaha koperasi juga masih terbatas. koperasi harus mengakomodasi perkembangan teknologi. untuk menciptakan digitalisasi dalamnya diperlukan redesign koperasi, termasuk penerapan teknologi supaya koperasi bisa lebih cepat dalam pelayanan terhadap anggota. tingkat pemanfaatan iptek yang masih rendah dilihat dari jumlah koperasi yang menggunakan aplikasi dalam pengelolaan laporan keuangan dan inovasi pengelolaan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi. tabel jumlah lhp, temuan, dan rekomendasi sumber diakon ukm kabupaten gunungkidul, tabel temuan dan rekomendasi kondisi koperasi tahun dan penilaian kesehatan aspek sumber diakon ukm kabupaten gunungkidul, kualitas kelembagaan yang kuat akan berdampak pada kinerja koperasi. peningkatan kualitas kelembagaan juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing, penerapan iptek dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi pasar yang dinamis, optimalisasi peran dan fungsi masing masing perangkat organisasi. tahun terdapat temuan dan rekomendasi terhadap kelembagaan koperasi kabupaten gunungkidul. masih banyaknya temuan dan rekomendasi dalam pemeriksaan koperasi mengindikasikan lemahnya kualitas kelembagaan koperasi. mengoptimalkan pengawasan kelembagaan koperasitata cara pemeriksaan kelembagaan koperasi dan melaksanakan monitoring tindak lanjut laporan hasil pengawasan tlh) secara efektif, efisien dan akuntabel, menjadi dasar pembinaan kelembagaan koperasi. dari jumlah koperasi yang ada gunungkidul ada koperasi yang menggunakan pelayanan digital dan koperasi yang menggunakan system aplikasi keuangan. tabel jumlah anggota koperasi sumber diakon ukm kabupaten gunungkidul, jumlah anggota koperasi yang naik turun berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengoperasian dan persepsi negatif terhadap koperasi yang hal ini menjadi salah satu faktor keengganan ukm untuk memanfaatkan pelayanan koperasi menjadi anggota koperasi. sehingga diperlukan sosialisasi gerakan sadar koperasi yang melibatkan dinas koperasi ukm dan gerakan koperasi yang menyasar semua elemen masyarakat. upaya ini dibarengi dengan pengembangan citra koperasi (cooperative image building . dalam rangka perkuatan modal, koperasi dapat melakukan penghimpunan dana baik berasal dari anggota maupun dari non anggota. baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman. banyak lembaga keuangan bank maupun non bank yang menyediakan pembiayaan perkuatan modal bagi koperasi. namun masih rendahnya kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan dan terbatasnya informasi mengakibatkan masih rendahnya angka koperasi yang dapat mengakses pembiayaan. jumlah koperasi yang mengakses permodalan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: tabel jumlah koperasi yang mengakses permodalan tahun jap jaya jir jojojoj2 |jojo sumber diakon ukm kabupaten gunungkidul, keterangan pengajuan realisasi pembiayaan bagi koperasi yang bersumber dari apbd diy maupun pdb tidak setiap tahun diusulkan oleh koperasi. untuk pembiayaan yang bersumber dari apbd diy terakhir koperasi bisa mengakses tahun hal ini disebabkan karena pemerintah diy akan meninjau ulang dana bergulir yang telah diakses oleh koperasi pada tahun sebelumnya, sehingga tahun belum ada dana bergulir yang dialokasikan untuk pembiayaan koperasi. sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari pdb kementerian koperasi, usaha kecil dan menengah, koperasi koperasi yang akan mengajukan usulan terkendala persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga koperasi tidak banyak yang mengajukan usulan pembiayaan dan memilih untuk mengoptimalkan pembiayaan dengan modal sendiri. usaha mikro, kecil dan menengah usaha mikro, kecil dan menengah umkm) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah.berdasarkan hasil pendataan pada tahun oleh dinas koperasi ukm kabupaten gunungkidul, jumlah umkm yang ada kabupaten gunungkidul sebanyak umkm yang terdata. jumlah omset umkm yang dibina pada tahun naik menjadi sebesar rp3. dibanding tahun sebesar rp. pertumbuhan omset umkm yang dibina kabupaten gunungkidul tahun dapat dilihat tabel sebagai berikut: tabel pertumbuhan omset umkm yang dibina kabupaten gunungkidul tahun por poo sumber diakon ukm kabupaten gunungkidul, pertumbuhan omset umkm yang dibina tahun mengalami penurunan lebih rendah dibandingkan dengan tahun hal ini terjadi karena dampak pandemi covid pandemi covid menyebabkan menurunnya permintaan terhadap produk umkm dan adanya pengurangan phk tenaga kerja umkm yang berdampak pada rendahnya produktivitas umkm dan terhambatnya distribusi pemasaran yang berdampak pada penurunan penjualan dan kinerja umkm. faktor faktor tersebut menyebabkan banyak umkm yang mengalami penurunan omset, termasuk omset umkm yang dibina oleh dinas koperasi ukm. tabel profil ukm kabupaten gunungkidul tahun profil umkm satuan usaha mikro jumlah usaha per sektor makanan olahan jumlah tenaga kerja laki laki usaha kecil jumlah usaha per sektor makanan olahan jumlah tenaga kerja laki laki usaha menengah jumlah usaha per sektor makanan olahan jasa unit perdagangan usaha lainnya jumlah tenaga kerja laki laki jumlah ukm berdasarkan jenis usaha aneka usaha jasa usaha lainnya) perdagangan industri pertanian makanan olahan) industri non pertanian industri kerajinan) jumlah umkm berdasarkan skala| usaha loo penyerapan tenaga kerja umkm jumlah penyerapan tenaga kerja usaha mikro orang usaha kecil s180 orang usaha menengah orang sumber diakon ukm kabupaten gunungkidul, berdasarkan profil umkm tahun terlihat bahwa umkm mampu menyerap tenaga kerja hampir mencapai tenaga kerja kabupaten gunungkidul. usaha mikro kecil dalam mengelola usahanya belum menerapkan manajemen modern, baik manajemen usaha, manajemen produksi, manajemen sdm maupun manajemen pemasaran. usaha mikro kecil masih menerapkan manajemen one man show, dimana semua lini usaha mulai dari perencanaan usaha, produksi, sumber daya manusia, pemasaran dan keuangan dikendalikan oleh satu orang yaitu pemilik usaha. hal ini berakibat keberlangsungan usaha sangat tergantung pada satu orang. selain itu usaha mikro kecil belum menerapkan teknologi dalam hal pengembangan produknya, hal ini menyebabkan proses produksi kurang efisien, kualitas produk kurang bersaing, dan juga menimbulkan biaya tinggi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya harga jual. dalam hal pemasaran usaha mikro kecil masih banyak yang menggunakan jalur pemasaran offline, sehingga jangkauan pemasaran masih terbatas. pelaku usaha mikro perlu diberi pemahaman agar selain menggunakan jalur pemasaran offline juga menggunakan jalur pemasaran online sehingga jangkauan pemasaran akan lebih luas, efektif dan efisien. permasalahan usaha mikro kecil adalah terbatasnya modal dalam mengembangkan usahanya. usaha mikro masih banyak yang belum mampu mengakses perbankan lembaga keuangan lain (belum bankable), hal ini disebabkan karena kebanyakan usaha mikro belum memiliki persyaratan untuk mengakses perbankan seperti jaminan kredit dan catatan laporan keuangan usaha. pandemi covid telah berdampak berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi termasuk umkm. adanya adaptasi kebiasaan baru melalui physical distancing telah menyebabkan usaha umkm yang terdampak dan tidak terdampak atau tetap bertahan ditengah pandemi covid sektor sektor yang mampu bertahan dan menjadi pilihan ketika kebijakan physical social distancing diterapkan yaitu sektor pertanian, perdagangan (online), kelautan dan perikanan dan komunikasi, sedangkan sektor terdampak yaitu pariwisata dan industri non makanan. beberapa permasalahan umkm dengan adanya dampak pandemi covid antara lain rendahnya permintaan produk umkm yang berdampak pada rendahnya produktivitas umkm, terhambatnya distribusi pemasaran yang berdampak pada penurunan penjualan dan kinerja umkm, menurunnya omzet penjualan yang berimbas pada turunnya pendapatan karena aktivitas produksi umkm terhambat atau bahkan terhenti, adanya pengurangan phk tenaga kerja umkm yang berdampak pada naiknya angka pengangguran. dari beberapa permasalahan tersebut, beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam penanganan dampak covid yaitu: mengembangkan media pemasaran yang lebih efektif diterapkan dalam situasi perekonomian yang terdampak oleh pandemi covid memperluas dan memperdalam jangkauan pemasaran produk umkm serta membangun kerjasama dengan platform pemasaran online, kebijakan untuk membeli produk umkm lokal dan penyediaan akses pembiayaan umkm. berikut posisi kredit kepada umkm kabupaten gunungkidul yang diberikan oleh bank umum:kab. gunungkidul modal kerja investasi tidak teridentifikasi sumber: bank indonesia, capaian iku koperasi, usaha kecil dan menengah sepanjang tahun capaian iku koperasi, usaha kecil dan menengah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini tabel capaian iku koperasi, usaha kecil dan menengah persentase pertumbuhan omset persentasi pertumbuhan omset koperasi yang dibinapada tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk kategori sangat tinggi. ada (tiga) indikator sasaran pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah yakni: nilai ikm perangkat daerah pd) dengan target tahun untuk indikator tersebut adalah ,5y6 dengan realisasi ,46y6 sehingga tingkat capaiannya adalah persentase pertumbuhan omset wirausaha ukmrsentase pertumbuhan omset koperasincapaian indikator tpb urusan koperasi, usaha kecil dan menengah tabel diperasi, usaha kecil dan menengah. dari tabel bawah terlihat bahwa belum ada indikator tpb yang berstatus sst (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional). tabel pencapaian indikator tpb urusan koperasi, usaha kecil dan menengah indikator tpb capaian gap satuan rat status uraian ate capaian tahun capaian proporsi kredit umkm sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun penanaman modal penerbitan perizinan dan nilai investasi peningkatan investasi diyakini memiliki konstribusi terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi daerah, pembentukan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kabupaten gunungkidul. dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah yang memiliki keanekaragaman sumber daya, maka pemerintah kabupaten gunungkidul memberi kesempatan luas dan membuka peluang bagi masuknya investasi kabupaten gunungkidul. iklim investasi sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan. sejalan dengan upaya mendorong investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan kabupaten gunungkidul senantiasa ditingkatkan. data capaian jumlah investor yang masuk kabupaten gunungkidul dapat digambarkan dari jumlah ijin usaha yang diajukan dept kabupaten gunungkidul. kualitas pelayanan perizinan meningkat dapat dilihat dari indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan.uraian satuan bad tarbantin yang dicemarkan jumlah pemohon tantokasi perizinan dan non perizinan sumber: dept kabupaten gunungkidul, kabupaten gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor. perkembangan realisasi nilai investasi pma dan mdn menunjukkan hasil positif dari tahun tahun. optimisme atas investasi waktu waktu mendatang tetap tinggi melihat peta kondisi penanaman modal yang tetap bergairah pada masa pandemi ini. data realisasi dan kenaikan nilai investasi pma mdn tahun dapat dilihat tabel tabel data realisasi dan kenaikan nilai investasi pma mdn) tahun reslisasinlliinvestasi kenaikan nilai investasi kenaikan nilai investasi sumber: dept kabupaten gunungkidul, pencapaian iku urusan penanaman modal pencapaian iku pada urusan penanaman modal adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. tabel capaian kinerja penanaman modal indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan pertumbuhan nilai investasirata rata tingkat capaian sasaran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadutiga) indikator sasaran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu91y6 indeks ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinaninvestasi nasional dan local target untuk indicator tersebut adalah dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya adalah y6. kepemudaan dan olahraga fasilitas kepemudaan dan olah raga pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan kabupaten gunungkidul didukung oleh beberapa program yaitu pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran a dan prasarana olahraga. pembinaankabupaten yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi, regional maupun nasional. pembangunan dan pembinaan olahraglampirkikat pembangunan daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan negara kesatuan republik indonesia. hakikat tujuan pembangunan nasional dimuat dalam alinea keempat pembukaan undang undang dasar republik indonesia tahun yaituangunan daerah kabupaten gunungkidul adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan potensi seluruh masyarakat yang ada daerah kabupaten gunungkidul secara berkesinambungan (sustainable) tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan dan merealisasikan potensinya. pada tataran teknis operasional,dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerahokumeperencanaan pembangunan daerah terdiri atas: ipjp, rpm, dan rkd. rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp)kepemudaan sumber: dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, pencapaian iku urusan pemuda dan olah raga capaian iku pemuda dan olah raga adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. tabel capaian iku pemuda dan olah raga persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga tingkat provinsi, regional, nasional dan internasionalsebagaimana telah dijelaskan bagian sebelumnya, rata rata tingkat capaian sasaran dinas pendidikan, pemuda dan olah termasuk kategori sangat tinggi yang mencapai indikator persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga tingkat provinsi, regional, nasional, dan internasional tersebut menunjukan belum tercapai hal tersebut disebabkan oleh pandemi covid sehingga tidak diselenggarakannya pekan olahraga tingkat provinsi dan nasional. statistik penyediaan data informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menentukan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. kelengkapan data statistik dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan pembangunan daerah. statistik diselenggarakan untuk mendukung pembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang statistik. sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang statistik itu pulhal ini juga sejalebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten kota dalam pembagian urusan pemerintahan bidang statistik adalah penyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah kabupaten kota. terkait upaya untuk mendukung gunungkidul smart city (kabupaten kota cerdas), pemerintah kabupaten gunungkidul telah membuat pedoman pengelolaan data dengan peraturan bupati nomor tahun tentang satu data indonesia kabupaten gunungkidul. satu data daerah kabupaten gunungkidullainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip satu data indonesia. penyelenggaraan satu data daerahn menggunakan kode referensi dan atau data induk. maksud penyelenggaraan satu data daerah kabupaten gunungkiduldaerah kabupaten gunungkidul tingkat kabupaten, dan mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang undangan. selain itu, dalam penyelenggaraan satu data daerah kabupaten gunungkidul telah dibentuk forum satu data daerah kabupaten gunungkiduldaerah kabupaten gunungkidul. forum satu data daerah kabupaten gunungkidul meliputi penyelenggaraan data geospasial dan non geospasial. forum satu data daerah kabupaten gunungkidul dikoordinasikan oleh koordinator forum satu data daerah kabupaten gunungkidul. pembina data, wali data, dan wali data pendukung tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data pembangunan daerah kabupaten gunungkidul. persandian urusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga antar pemerintah kabupaten kota. kabupaten gunungkidul sudah memiliki pelayanan persandian pada bidang statistik dan persandian dinas komunikasi dan informatika. bidang persandian mempunyai peran dan tanggung jawab dalam hal perlindungan informasi. pengelolaan persandian masih belum optimal dan masih dominan sebagai sarana komunikasi antar pemerintah, baik secara vertikal dan antar kabupaten gunungkidul. pada saat ini sdm persandian dan keamanan informasi, berjumlah lima personil yang meliputi pengawas teknologi informasi, analis persandian dan operator sandi dan telekomunikasi. seluruh personil tersebut belum ada yang mengampu jabatan fungsional tertentu yang mengelola persandian sandman manggala informatika namun ada (tiga) personil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sandman dasar. sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi informatika, personil yang mengelola sandi perlu bertransformasi dari mempergunakan paradigma lama yaitu pengamanan persandian terhadap konten informasi berita, menuju persandian pada era siber sekarang yaitu pengamanan terhadap konten maupun sistem eletronik yang dipergunakan sehingga diperlukan dukungan sumber daya persandian yang memiliki kompetensi dalam bidang siber it. selain itu, juga masih dibutuhkan sarana prasarana berupa perangkat untuk counter surveillance sc), firewall serta secure socket layer ssl). data serangan siber secara umum yang terjadi pada sistem elektronik wilayah daerah istimewa yogyakarta periode januari sampai dengan mei terjadi serangan, sedangkan secara nasional wilayah indonesia terjadi serangan. (sumber data honeydew.bssn.go.id). sementara berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan seksi persandian dan keamanan informasi terhadap sistem elektronik dan email yang dikelola dinas komunikasi dan informatika kabupaten gunungkidul dengan jumlah website dinas sebanyak website (website opd, kapanewon, puskesmas, puskesmas, bpp, umkm dan pendidikan) dan akun email dinas, estimasi serangan dalam satu hari rata rata terjadi serangan bulan berkat adanya sistem firewall yang terpasang, serangan serangan tersebut dapat ditanggulangi meskipun ada beberapa serangan peretasan yang terjadi pada website aplikasi yang mengakibatkan gangguan layanan. untuk penanganan serangan gangguan siber diy telah dibentuk computer insiden respon team chart) yang beranggotakan perwakilan tim dari pemprov diy, perguruan tinggi, kabupaten kota dan juga dengan memanfaatkan layanan dari bssn (chart, deputi identifikasi dan deteksi dan pusopkamsinas). kebudayaan gunungkidul merupakan salah satu daerah d.i yogyakarta yang kaya ragam budaya yang dimiliki. upaya pelestarian dan pengembangan budaya dapat terlihat dari banyaknya desa budaya dan desa rintisan budaya yang ada sebagaimana tersaji dalam tabel ragam kebudayaan masyarakat kabupaten gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal (bahasa jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional (bahasa indonesia) secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain lain). pada setiap kalurahan wilayah kabupaten gunungkidul, adat istiadat dan tradisi masih mewarnai kehidupan masyarakatnya. dalam proses kehidupanperayaan bersih dusun atau dalam istilah setempat disebut pasukan merupakan salah satu tradisi masyarakat gunungkidul yang sampai saat ini masih dilestarikan dan turut berpengaruh pada pelestarian kesenian tradisional. kesenian tradisional yang berkembang gunungkidul antara lain adalah: wayang orang kulit, kethoprak, reog jathilan topeng), campursari, dan tayub banyak dipentaskan oleh masyarakat gunungkidul pada perayaan bersih dusun tersebut. jumlah rintisan desa kalurahan budaya kabupaten gunungkidul mengalami peningkatan dari tahun tahun, dan tercatat sejumlah desa kalurahan pada tahun sedangkan desa kalurahan budaya sejumlah desa kalurahan dan desa kalurahan mandiri budaya sejumlah desa kelurahan pada tahun untuk mengetahui perkembangan kebudayaan kabupaten gunungkidul tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel ragam kebudayaan kabupaten gunungkidul tahun seniman kebudayaan jumlah gedung kesenian unit batas tes berada kabupaten gunungkidul warisan budaya ' ))| cagar budaya ' ) o | .bendacagar budaya ' buah .struktur cagar budaya e| unit .situscagar budaya ' ' ) lokasi uraian tahun satuan kawasan cagar budaya kawasan iii. budaya takbenda gunungkidul budaya takbenda pengetahuan tradisional teknologi tradisional permainan rakyat olahraga tradisional loe warisan budaya takbenda ') tradisilisan ' ) objek manuskrip '')oe objek adatistiadat objek aa. ritus objek pengetahuantradisional objek teknologi tradisional objek sei ')o a|o ol|ai objek bahasa )oe objek permainan rakyat objek olahraga tradisional objek jumlah rintisan desa desa kalurahan budaya kawasan jumlah desa (kalurahan) yang telah memiliki dokumentasi desa sejarah desa (kalurahan) dalam (kalurahan) bahasa jawa sumber: dinas kebudayaan kabupaten gunungkidul kundra kebudayaan), berdasarkan tabel atas dapat diketahui bahwa warisan budaya benda yang berada kabupaten gunungkidul belum semua dikelola secara optimal. hal tersebut terlihat dari masih banyaknya warisan budaya benda yang berada kabupaten gunungkidul yang belum menjadi cagar budaya. peningkatan status dari warisan budaya benda menjadi cagar budaya merupakan salah satu upaya pelindungan sebagai bagian dari proses pelestarian terhadap warisan budaya benda. begitu pula dengan objek budaya takbenda, masih banyak yang belum ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda. salah satu penyebab hal tersebut antaranya adalah keterbatasan jumlah sdm pelaksana bidang kebudayaan, seperti baru terdapat satu personil tenaga ahli cagar budaya dinas kebudayaan kundra kebudayaan). prasarana kebudayaan yang sedang dikembangkan kabupaten gunungkidul antara lain berupa balai budaya dan taman budaya. pencapaian iku urusan kebudayaan pencapaian iku urusan kebudayaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. tabel capaian kinerja pembinaan kebudayaan jumlah ragam budaya yangkebudayaan kundra kebudayapermasalahan yang masih dihadapi adanya wabah pandemi covid yang menyebabkan terbatasnya kegiatan dibidang kebudayaan penyelenggaraan festival seni dan budaya unggulan daerah tingkat kabupaten belum mencakup semua ragam budaya yang ada. keterbatasan peralatan yang dimiliki seperti gamelan, kostum kesenian, tempat untuk latihan, dan kesadaran untuk regenerasi pelaku seni belum optimal. studi kelayakan dan kajian teknis pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya masih terbatas. masyarakat kalurahan belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam pembuatan buku sejarah, legenda, mitos, dan cerita rakyat yang ada kabupaten gunungkidul, serta peningkatan pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda belum optimal. perpustakaan sarana dan prasarana perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan snp) untuk perpustakaan tingkat kabupaten, sarana prasarana perpustakaan (kecuali koleksi buku) yang dikelola dinas perpustakaan dan kearsipan sudah cukup memadai. hal tersebut terlihat dari hasil akreditasi perpustakaan tingkat kabupaten yang memperoleh nilai namun demikian, untuk koleksi buku, jumlahnya memang masih bawah ketentuan snp nya. idealnya, jumlah judul koleksi yang dimiliki lembaga perpustakaan tingkat kabupaten adalah perkapita. artinya, dengan data jumlah penduduk tahun sejumlah maka jumlah judul koleksi buku yang harus dimiliki perpustakaan daerah tingkat kabupaten idealnya sejumlah judul. sementara tahun jumlah judul koleksi sebanyak sehingga masih ada kekurangan judul sejumlah jika dibandingkan dengan kondisi ideal menurut snp nya. data perkembangan jumlah koleksi buku, sdm pengelola dan sarana prasarana penunjang perpustakaan tahun kabupaten gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut:jumlah koleksi yang dimiliki |) jumlah pustakawan orang tenaga teks non pns asn orang penilai angka kredit orang persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat pustakawan persen tenaga teknis persen pns asn tenaga teknis non persen pns asn jumlah pengunjung: perpustakaan umum orang salah anggota orang keliling keliling jumlah komputerlayanan ami sumber: dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten gunungkidul, tabel jumlah perpustakaan kabupaten gunungkidul tahun perpustakaan umum: perpustakaan perpustakaan desa kalurahan perpustakaan umum perpustakaan perpustakaan khusus: milik pemerintah perpustakaan institusi perpustakaan sekolah sd mi perpustakaan smp perpustakaan perpustakaan pondok pesantren perpustakaan sumber: dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten gunungkidul, pencapaian iku urusan perpustakaan pencapaian iku urusan perpustakaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. tabel capaian kinerja pembinaan perpustakaan pem aah (rm pasrajinasng oom pustakaperpustakaan dan kearsipdinas perpustakaan dan kearsipan yang melebihi target yakni persentase penerapan pengelolaan arsip secara bakusentase peningkatan pustakadan ada dua indikator yang belum memenuhi target yakni indikator nilai ikm perangkat daerah pd) target tahun untuk indikator tersebut adalah ,25y6 dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya adalah dan pada indikator persentase laporan keuangan disusun tepat waktu bulanan, semester, tahunan) target tercapai dapat diketahui dari realitas capaian indikator tersebut masih dalam kategori sangat tinggi. kearsipan sdm dan sarana kearsipan urusan kearsipan kabupaten gunungkidul dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten gunungkidul. untuk mengetahui volume, sdm dan sarana prasarana kearsipan kabupaten gunungkidul tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel volume, jumlah sdm, dan sarana kearsipan kabupaten gunungkidul tahun jumlah lembaga pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif instansi esa dan lema jumlah instansi pemerintah yang menerapkan spb sistem kearsipan instansi eta jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip orang sam danar jan jawa jumlah sdm pengelola arsipilkd orang jumlah arsiparis kabupaten jumlah sasaran pembinaan 5salah sekolah jumlah record center ruang simpan sumber: dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten gunungkidul, pencapaian iku urusan kearsipan capaian kinerja pembinaan kearsipan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. tabel capaian kinerja pembinaan kearsipan pengelolaan arsip secara bakusebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, rata rata tingkat capaian sasaran dinas perpustakaan dan kearsipan termasuk kategori sangat tinggi. indikator sasaran dinas perpustakaan dan kearsipan yang melebihi target yakni: persentase peningkatan pustaka target tahun untuk indikator tersebut adalah fokus layanan urusan pemerintahan pilihan kelautan dan perikanan kabupaten gunungkidul memiliki panjang pantai dari total panjang pantai diy), dengan jumlah kapanewon pesisir sebanyak kapanewon, yaitu kapanewon purwosari, panggang, saptosari, tanjungsari, terus, dan girisubo. jumlah kalurahan posisi sebanyak kalurahan, yaitu kiribati, giricahyo, giripurwo, giriwungu, girimarto, krambilsawit, kanigoro, panjang, kadang, banjarese, ngestirejo, sidoharjo, terus, purwodadi, balong, jepit, tiling, pucung, songbanyu. jumlah pelabuhan perikanan pantai ppp) kabupaten gunungkidul sebanyak unit ditambah pangkalan pendaratan ikan ppi) sebanyak unit. jumlah tempat pelelangan ikan tpi) yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten gunungkidul sebanyak unit, yaitu tpi higienis saeng, tpi mampu, tpi siung, tpi gandong, tpi dini, tpi baron, tpi ngrenehan, dan tpi gasing). selain itu, terdapat prasarana pendukung berupa gedung p3hp pusat promosi dan pemasaran hasil perikanan) pantai kapal serta pabrik balok wonosari. jumlah balai benih ikan bbi) milik kabupaten gunungkidul sebanyak unit bbi mina kencana susukan dan beton, kapanewon lonjong). selain itu, terdapat prasarana pendukung berupa depo pemasaran ikan lonjong. kewenangan daerah kabupaten kota bidang kelautan dan perikanan menurut undang undang tahun tentang pemerintahan daerah meliputi kewenangan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, adapun dengan rincian kewenangan sebagai berikut: perikanan tangkap:, perikanan budidaya: penerbitan iup ijin usaha perikanan) bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam (satu) daerah kabupaten kota, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan pembudidayaan ikan, potensi lahan untuk perikanan budidaya darat seluas dan penangkapan ikan perairan umum (telaga, sungai, bendungan) dengan luas ha. pemanfaatan potensi tersebut terkait erat dengan stakeholder sektor perikanan. pelaku utama perikanan merupakan komponen penting dan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan kabupaten gunungkidul. kelompok pelaku utama perikanan terbagi menjadi (lima), yaitu kelompok usaha bersama kub) kelompok pembudidaya ikan pondokan) kelompok pengolah pemasar poklahsar) kelompok usaha garam rakyat kumar) kelompok masyarakat pengawas pokmaswas) berdasarklas kelompok pelaku utama perikanan terbagi menjadi (tiga), yaitu kelas pemula. kelas madya. kelas utama. ipjp menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun kua serta pas dalam proses penyusunan apbd. rpm dan rkd digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan atau pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rpm dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tiap urusan pemerintahan daerah. dokumen perencanaan perangkat daerah adalah rencana strategis perangkat daerah renstra pd) dan rencana kerja perangkat daerah senja pd). pendekatan proses perencanaan pembangunan daerah adalah: pendekatan politik yang memandang bahwa pemilihalam rencana pembangunan jangka menengah,,dan desa. sedangkan substansi rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: pendekatan holistik: substansi disusun secara lengkap berdasarkan tema pembangunan atau tiap tema pembangunan disusun secara holistiksubstansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskan dtabel perkembangan kelas kelompok pelaku utama perikanan kabupaten gunungkidul tahun kelompok anggota kelompok anggota kelompok anggota kelompok anggota kelompok anggota kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok too beo bej raja ibumtah dosa losses ara damai ara doi sora seo ssi sumber dinas kelautan dan perikanan kab. gunungkidul, pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pelaku utama perikanan menjadi tugas dan kewenangan dinas kelautan dan perikanan kabupaten gunungkidul yang bermitra dengan penyuluh perikanan. seiring perkembangan dan teknologi pertumbuhan kelompok pelaku utama perikanan semakin meningkat. peran aktif penyuluh perikanan lapangan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan kelompok pelaku utama perikanan. pembinaan dan pendampingan kelompok belum optimal mengingat jumlah penyuluh perikanan ini belum sebanding dengan banyaknya kapanewon kabupaten gunungkidul. tabel perkembangan jumlah penyuluh perikanan kabupaten gunungkidul tahun aja o60 taman sumber dinas kelautan dan perikanan kab. gunungkidul, keterangan kewenangan kementerian kelautan dan perikanan tabel perkembangan produksi perikanan kabupaten gunungkidul tahun jumlah unit pembenihan teu abon alm berisikan bbi futaekog ors| sumber: dinas kelautan dan perikanan kabupaten gunungkidul, hasil produksi perikanan (tangkap laut maupun budidaya perikanan darat) mengalami fluktuasi setiap tahun. adapun penyebab penurunan produksi untuk perikanan laut adalah kondisi cuaca dan gelombang tinggi yang ekstrim sehingga nelayan (kub) tidak bisa melakukan aktifitas penangkapan ikan laut. selain itu, peran pabrik terkait produksi dan pemenuhan balok dalam hal penerapan sistem rantai dingin belum optimal karena mesin serta gedung bangunan sudah melewati umur ekonomis. tabel perkembangan rekapitulasi jumlah trip tpi kabupaten gunungkidul tahun nama tpi jumlah keterangan tpi saeng kapal motor dan diatas tpi saeng kapal motor dan perahu motor tempel pmt) perahu motor perahu motor perahu motor perahu motor perahu motor tpi perahu motor perahu motor total sumber: dinas kelautan dan perikanan kabupaten gunungkidul, tabel jumlah kebutuhan balok dalam (satu) kali trip klasifikasi kapal animasi bap jumlah balok penangkap ikan perahu motor tempel kapal motor kapal motor kapal motor sumber: dinas kelautan dan perikanan kabupaten gunungkidul, fluktuasi produksi perikanan budidaya dikarenakan mayoritas kelompok pembudidaya ikan pondokan) kabupaten gunungkidul masih termasuk dalam kategori kelas pemula sehingga pengetahuan teknis budidaya ikan dan pemasaran produk belum dikuasai secara baik. kondisi topografi serta minimnya sumber air menyebabkan sebagian besar kelompok pembudidaya ikan sumber airnya bergantung pada air hujan. selain itu, pelayanan bbi serta produksi unit perbenihan rakyat upr) terkait pemenuhan kebutuhan benih bibit ikan kabupaten gunungkidul masih kurang optimal dikarenakan sarana prasarana produksi tergolong minim. pencapaian iku urusan kelautan dan perikanan berdasarkan laporan pelaku usaha perikanan diketahui data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagaimana tabel berikut: tabel perkembangan capaian kinerja bidang perikanan kabupaten gunungkidul tahun pendapatan perikanan budidaya aman atase kamar, rp ) pendapatan perikanan tes emessba rp.) budidaya kg) sumber: dinas kelautan dan perikanankelautan dan perikanlautan dan perikanan yang melebihi target yakni pendapatan perkapita masyarakat perikanan nelayan) target tahun untuk indikator tersebut adalah rp dapat tercapai rp sehingga tingkat capaiannya adalah yo. sedangkan ada indikator sasaran dinas kelautan dan perikanan yang belum mencapai target yakni nilai ikm perangkat daerahndapatan perkapita masyarakat perikanan (pembudidayaan ikan) target tahun untuk indikator tersebut adalah rp. dapat tercapai rp. sehingga tingkat capaiannya adalah yo. produksi perikanan budidaya target tahun untuk indikator tersebut adalah kg. dapat tercapai kg. sehingga tingkat capaiannya adalah yo. belum tercapainya produksi perikanan budidaya tidak terlepas dari kualitas sdm pelaku usaha perikanan budidaya. pembudidaya ikan merupakan mata pencaharian sambilan bagi masyarakat gunungkidul. masih jarang pembudidaya ikan yang menjadikan aktifitas budidaya ikan sebagai mata pencaharian utama. produksi perikanan tangkap meningkat target tahun untuk indikator tersebut adalah ton dapat tercapai ton sehingga tingkat capaiannya adalah yo. pariwisata kunjungan wisatawan pembangunan kepariwisataan indonesia mencakup pilar pembangunan kepariwisataan yakni: destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memngembangan pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. keempat pilar tak dapat berdiri sendiri sendiri karena satu dan lainnya saling berpengaruh. aspek kelembagaan dapat memengaruhi semua aspek lain. pengembangan destinasi dan industri tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemasaran. dalam hal ini pembangunan pariwisata indonesia diharapkan dapat: menjadikannya sebagai destinasi wisata nasional internasional yang berkelanjutan, meningkatkan posisi indonesia pasar internasional maupun nasional sehingga jumlah kunjungan dan belanja wisatawan akan meningkat, memberikan kesempatan bagi industri kepariwisataan sebagai penopang aktivitas wisata untuk berkembang menjadi industri yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha pemilik usaha, tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat luas, dan dari ketiga hal tersebut, menumbuhkembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif. keempat pilar tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain yang tak terpisahkan. pada tingkat nasional, pemerintah masih memakai jumlah kunjungan sebagai sasaran untuk mewakili tolok ukur keberhasilan. meskipun demikian jumlah kunjungan tersebut tergantung kepada bukan hanya keberhasilan pemasaran (promosi) melainkan juga keberhasilan upaya pengembangan destinasi, industri, serta kelembagaannya (manusia, aturan, dan organisasinya). untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan secara nasional, keempat pilar harus dikembangkan secara terpadu. meski sampai dengan saat ini jumlah wisatawan masih menjadi ukuran keberhasilan, perlu disadari bahwa keberhasilan pemasaran selain tergantung kepada program pemasarannya sendiri, akan sangat tergantung kepada keberhasilan pengembangan program lain yang menyangkut aspek aspek yang disebutkan atas. kabupaten gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup banyak dan beragam untuk dikembangkan, mulai dari sertaalam daya tarik wisata alam yaitu segala sesuatu yang bersifat alami yang berpotensi dikembangkan atau telah menjadi sebuah daerah tujuan wisata. kabupaten gunungkidul memiliki daya tarik wisata alam yang sangat beragam berupa berupa pantai, gua, hutan dan bukit, sungai dan air terjun serta gunung pegunungan. daya tarik wisata alam pantai yang menjadi unggulan destinasi wisata kabupaten gunungkidul. dengan saat ini pantai yang ada berjumlah pantai, yang sudah kelola dan dikembangkan berjumlah pantai. masih ada pantai yang masih menunggu untuk dikelola dan dikembangkan (tabel tabel pengembangan wisata alam pantai kabupaten gunungkidul pengelolaan daya tarik wisata kapanewon dan pengembangan pantai tersirat, pantai buron, pantai suluran, pantai panggang ama pantai gagak, pantai celeng tibo, pantai ngreslangu, panggang belum lai ungaran, pantat sgp pai neng pantai parangracuk, pantai kayuarum, pantai pringjono, saptosari pantai ngrenehan, pantai kobaran, pantai gubahan, pantai torohudan, pantai midodaren, pantai medan pantai nirawak, pantai dadapanayam, pantai luwak, saptosari belum pantai semenanjung biting, pantai peyton, pantai widodaren, pantai butuh, pantai panganan, pantai limun, pantai jugalah pantai baron, pantai cukup, pantai pokok, pantai tanjungsari golang, pantai sepanjang, pantai single, pantai watu kodok, pantai muluk, pantai grace, pantai dini, bukit kosakata, pantai kapal, pantai serangan pantai rumput dangungsaa beam pantai lili, pantai gandong, pantai sadrananan, pantai terus sunday, pantai somandeng, pantai sunday timur, pantai pulangsawal, pantai poktunggal, pantai watulawang, pantai seruni, pantai siung, pantai banyunibo, pantai watutogog, pantai sawahan, pantai glamor, pantai timang, pantai ogan, pantai ogan wetan, pantai sumpit, pantai suluran, bukit pengion pantai trenggalek, pantai dawud, pantai kajar, pantai terus belum watu nene, pantai serah, pantai kritik, pantai sembung, pantai butuh dorong, pantai beling, pantai mahguntur, pantai masukan, pantai geun pantai sarung, pantai saeng, pantai bongosan, pantai gririsubo hadapan, pantai kokoh, pantai wediombo, pantai green, pantai seduhan, pantai hadapan pantai baron, pantai bubuk, pantai ngusulin, pantai gririsubo belum watu lumbung, pantai pesawat, pantai nglegundi, pantai gender, pantai wedana, pantai green, pantai watubonang, pantai ngregisan, pantai bot rubuh, pengelolaan daya tarik wisata kapanewon dan pantai watukebo, pantai sinden, pantai naungan, pantai tanjung menyeru, pantai buronan, pantai rumpun, sumber: buku statistik pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, selain pantai, daya tarik wisata goa merupakan salah satu daya tarik wisata alam kabupaten gunungkidul yang memiliki potensi yang cukup baik. hal ini didukung oleh kondisi geologis yang ada. dari goa yang sudah dikelola dan dikembangkan berjumlah goa, dan goa masih menunggu untuk dikembangkan (tabel tabel daya tarik wisata alam gua song kabupaten gunungkidul pengembangan gua siglo golo, gua ego, gua kalikidul, purwosari belum gua semprong, gua langs, gua gampong, gua ploso, gua sumur, gua tapan, gua suci, gua dagang gua terbilang, gua keesokan, gua goreng, panggang belum gua kotak, gua song pedang, song bar, song kadut, gua macan, gua soko, gua njerogjero gua terbilang, gua owe owe, gua saptosari belum amat ona dian, kuno pap gua green, gua gua bandung, gua tanjungsari belum buleleng, gua singo, gua cukup, gua sempu, gua kancil, gua ngorodowo, gua kunang, gua pak warak, gua siraman, gua angkudes, gua songkirik, gua tabuhan, gua kombo, gua jombang, gua rapat, gua kulon, gua putri, gua cabe gua kelokan, gua senen, gua lili, gua terus belum gua belong, gua braholo, gua kritis, gua rangkap belum neritik, gua dayung, gua podokerti, gua luwengombo, gua watu tumpeng, gua sony, gua song putri gua geleng, gua tangkap, gua bogor, gua pilihan belum gua babak, gua song oya, gua ndalem, gua player belum bing senat ona padang gua pari, gua bening, gua song putri, gua wonosari belum seluruh, gua singoproyo, gua sebanding, gua selang pengembangan merek gua gasing, gua toto, gua geneng, gua semana belum sinden, gua wot lemah, gua gedhilan, gua gua pindah, gua latik, gua shoot, gua karangrejo aan fovatongop gua pring karangan gua pesan gua sumur, gua logo, gua patut belum gua gadung tempat pertapaan, gua gadung semi belum sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, potensi hutan dan bukit kabupaten gunungkidul masih sangat besar mengingat kondisi wilayah berupa pegunungan dan sebagian besar hutan diy terdapat gunungkidul. dari hutan dan bukit yang sudah dikembangkan berjumlah lokasi, sedangkan lokasi masih belum dikembangkan secara maksimal (tabel tabel daya tarik wisata hutan dan bukit kabupaten gunungkidul pengembangan) hutan glagah, hutan rakyat, hutan buleleng, purwosari belum hutan perangko, hutan rakyat, hutan lindung, bukit paralayang watugupit hutan pangkah, hutan bubar, bukit tanjungsari belum hutan kurniadi hs, hutan bajo, hutan taman terus belum bulan rakyat dept isbn beta bayan beam hkm tani manunggal, hutan rakyat player belum bersertifikasi tengok, hutan rakyat bersertifikasi getas, hutan sanggama, tahuna bunder hutan konservasi salak, bukit purba selo patut belum hutan kewarasan, hutan seiten wana desa, nglipar belum hutan rakyat kedungpoh, hutan jeruk legi, ee sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, daya tarik wisata hutan dan bukit kabupaten gunungkidul yang telah dikembangkan menjadi daya tarik wisata alam berupa hutan ada hutan diantaranya hutan wonosari, hutan sanggama dan tahuna bunder sedangkan bukit yang telah dikembangkan sebagai daya tarik wisata alam berupa bukit ada bukit diantaranya bukit paralayang watu supit, kosakata dan lain lain. kabupaten gunungkidul memiliki daya tarik wisata alam berupa sungai dan air terjun yang tersebar beberapa kapanewon. salah satu keunggulan dapat digunakan untuk spot foto dan tersedia wahana permainan air seperti perahu air, atau tubing untuk susur sungai. dari wisata alam sungai dan air terjun, lokasi telah dikelola dan dikembangkan lokasi masih belum dikembangkan, (tabel lokasi wisata alam sungai dan air terjun curug telah dikembangkan menjadi daya tarik wisata river tubing, rafting sungai dan air terjun sebagai salah satu destinasi wisata alam kabupaten gunungkidul. tabel wisata alam sungai dan air terjun curug pengembangan sungai puluhan, sungai pancuran, sungai wonosari belum karangasem, sungai ndung riu, sungai before, me. kali seng sangat oya karangrejo belum dewi elok, sungai oya, kali mampu, air terjun patut belum talang kencong, air terjun curug tamansari, sungai oya, sungai kedunggedang, sungai nglipar belum kewarasan kulon, sungai pringsurat, sungai layar, sungai sino, kedung dandang, air terjun kedung kandang, air terjun juru patut aan geo heritage, sungai oya, curug indah gedangsari belum tegalrejo, curug larangan, air terjun ngluweng, air terjun kelurahan, air terjun sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, dari kondisi topografi wilayah yang sebagian besar kabupaten gunungkidul merupakan bentang alam pegunungan. daya tarik wisata alam berupa gunung pegunungan yang sudah dikembangkan sebanyak gunung pegunungan dari lokasi wisata tersebut (tabel tabel wisata alam gunung pegunungan kabupaten gunungkidul pengembangan gunung batu ngomong, gunung picks, tanjungsari belum "o. gunung batur agung gunung karangmopo belia |gunung kendil lonjong gunung patut hargodumilah, gunung patut belum gunung manggung boy, gunung gentong, gedangsari gunung jambu, gunung watu kodok, congo, green village, soko dromo, congo, gunung jogotamu, gunung beduk, gunung kwang, gunung payung, gunung tumpang, gunung curug bukit watu gede, kedungpoh kulon, nglipar kedungpoh lor, gantungan, gunung keruk, gunung center, gunung kebun gunung panggung, watu gede gunung semi belum sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidulterdiri dari desa budaya, situs peninggalan sejarah, pesanggrahan, tempat upacara tradisional, benda cagar budaya, upacara tradisional, atraksi daya tarik wisata budaya. potensi daya tarik wisata yang merupakan kehidupan adat tradisi dan aktivitas budaya masyarakat yang khas juga dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat desa budaya. ada desa budaya diantaranya galang, tambakrejo, katingan, bejiharjo dan lain lain tabel tabel desa budaya kabupaten gunungkidul semana semana padat patut naa sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidulgunungkidul mempunyai situs yang tersebar kapanewon. tabel wisata situs peninggalan sejarah kabupaten gunungkidul situs pertapaan kobaran brawijaya iv), situs saptosari patahan gua soto iki ageng soko iga situs dakon kali gawang, situs joko tarub, situs pilihan sendang ditutup, situs candi, musium jenderal ata situs purbakala, candi peninggalan kerajaan hindu player danang situs luwak, situs kadipaten nimbang, situs wonosari sendang kemuning, situs sumber sumur soko, situs pasar kakak, situs batu ronggo puspa eee situs candi tengok semampu situs penampungan sokoliman, situs candi gawang, karangrejo situs gondang ngawi, situs mur bandung, situs aan pendekatan tematik: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan target utama pencapaian tema pembangunan pendekatan spasial: substansi perencanaan pembangunan daerah disusuan rpm kabupaten gunungkidul tahunngpoh lor, tahap penelitian peninggalan sejarah periph situs) layar, situs gundik picisan, situs song putri masa pra sejarah), situs padukuhan grand sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, situs merupakan salah satu tempat yang memiliki sejarah para tokoh atau peristiwa sejarah. peninggalan sejarah atau situs kabupaten gunungkidul sejumlah situs dan tersebar seluruh kapanewoda bangunan cagar budaya diantaranya rumah tradisional joglo, rumah tradisional limasan, rumah onderdistrik rangkap dan gua jepang. tabel wisata budaya berupa benda bangunan cagar budaya lintang, joglo, limasan, kampung, lintang, joglo, saptosari |ramalan kampung long deg las rumah tradisional hadi prayitno masa kolonial), nglipar kedungpoh lor, layar, batu lesung peninggalan zaman sejarah damarwulan, masjid sunan tremolo sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, daya tarik wisata benda cagar budaya terdiri benda cagar budaya diantaranya berupa menhir, artefak, lesung batu, yoni, uang logam keris dan lain lainda struktur cagar budaya diantaranya lantai purba, tugu batas wilayah yogyakarta surakarta, rute gerilya pangsa jenderal soedirman dan lain lain. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas kabupaten gunungkidul yang sudah cukup dikenal adalah kampung pitu karena selama ini kampung tersebut hanya bisa dihuni tujuh keluarga. pesanggrahan merupakan tempat yang pernah menjadi bagian dari sejarah tokoh sejarah yang dapat berupa berupa petilasan, makam atau tempat upacara tradisional. dari hasil pendataan data kapanewon didapatkan tempat pesanggrahan (tabel tabel wisata budaya berupa pesanggrahan kabupaten gunungkidul long penugasan, masjid sunan kalijodo, pertapaan gebang panggang wungu, pertapaan member, petilasan kembang hampir, makam kyai harem suro menegak), gua terbilang saptosari tatahan) desa pan gor, santoso apa eyang sekali, eyang wales, makam petilasan karangan, tanjungsari makam mbah barat, watu sugeng, terus tatubucan mata ikan datang ageng gedong karang, makam menu petilasan jokosuro, girisubo makam demang wonosari, pertapaan margotindak, alas gong, makam kyai oleh, petilasan maling sendiri, petilasan rangkap |itayemts urutan katakan petasan mam dal makam ageng giring, bintang aji, sendang talang waris, pilihan aoa taman aan makam perluasan damarjati makam segel bayi pen tunggak jati lawang, jati lebih, kyai legi, syekh tongkang wonosari banking, gunung misil syekh bela belu, kali rian petilasan mbah jenggot, gunung cilik, sosro mundur, nyai beruk, petilasan kali banteng, sendang pancuran, makam ageng karangrejo sejati, petilasan ageng biting, makam ageng wonokusumo, makam ki nyi pisang sanjaya, makam yudhopati, petilasan notokusumo, petilasan mbah seri makam slot, makam tapak tilas sunan pandangan raden gedangsari aan bea petilasan syekh kalijati, petilasan kyai nglipar purbokusumo purbosejati putra brawijaya majapahit) pringombo, makam syekh ahmad mbah atom), makam demang mangun widodo, makam joko tarub, makam eyang jateng kantong, kedokploso, gagal, gampong, engkol, makam putra sri sultan ii, makam sorogandul, petilasan semi (kato kangana kalgayam mata sarang kusumo sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, tempat upacara tradisional merupakan salah satu tempat yang dapat berupa gua, sungai atau sendang yang masih dianggap sakral oleh masyarakat. hal ini menarik apabila terdapat upacara budaya yang disajikan sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik wisata. kabupaten gunungkidul banyak tempat upacara tradisional dan masih terdapat beberapa upacara budaya yang dilestarikan masyarakat tabel wisata tempat upacara tradisional gebangkoro, ngandongsari, gua langs, gua cembung purwosari gua ego, gua siglo golo alas paseban, pertapa tersirat, mbah mangun panggang mampu, gebangwungu lia petilasan bondan surat, makam menu petilasan jokosuro, girisubo ragam, sepi kit geneng sampai colombo dadap ageng giring ageng giring kalyan kerajaan selang wangsa makam kyai jonge makam gedong, makam air ketemu semana petilasan watu tumpeng kewarasan, pertapaan lokasi jembatan nglipar blembeman pertapaan lokasi kali pati geni blembeman makam demang mangun widodo, tempat ritual gagal, tempat sadrananan gunung gambar, sadrananan wonosari, sadrananan ngawen kana manan powo mana maa sendang beji gantung, pertapaan kali gayam semi edan sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, upacara tradisional adalah upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku suatu daerah. pelaksanaan upacara tradisional gunungkidul masih sangat kuat dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. ada upacara tradisional diantaranya rasul, sedekah laut, sarana, nyadran dan lain lain (tabel tabel wisata berupa upacara tradisional kabupaten gunungkidul sedekah labuh, rubuh rubuh, sedekah bar panen, gumbregan, panggang lek pat sedekah laut labuhan pantai ngreneha tgl suro, nyadran saptosari papan rasul kelor lor, rasul kelor kidul, rasul kanigoro tanjungsari rasul kayubimo, rasul tenggang, rasul watubelah rasul rejosari, sedekah laut pantai baron, sedekah laut pantai cukup, gumbregan, lulusan, sura rumahan rasul, nyadran, rasul nglindur wetan, rasul sumur, rasul girisubo nglindur kulon, rasul ngelo, rasul ganjalan kidul, rasul bangsawan lor, rasul uni rasul teknik, rasul setiap pedukuhan, sedekah laut saeng, rasul setiap padukuhan, sedekah laut pantai wediombo, rasul padukuhan nelayan, rasul padukuhan masukan, rasul padukuhan pudak, bersih desa desa jepit, bersih desa pilihan kenduri royong, pasukan player (indon kenduri tamu entrega, siaran rasul gubug gedhe, nyadran gunung gentong, rasul bersih gedangsari data dea esa sendang ban bersih desa pasukan), kenduri dan tayub sendang patah nglipar wetan, kenduri dalam rangka rasul semilir, bersih desa pasukan), nyadran layar, nyadran tahu sumur rangkaian awal sm gunung gambar, sendang bigbang, makam buyut palu obo, ngawen puh lengkung eyang gadung mati, makam punggawa kraton aan rana cast mat kata peer sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, daya tarik wisata berupa atraksi atau kegiatan budaya kabupaten gunungkidul cukup beranekaragam, salah satu contohnya adalah kegiatan upacara adat hingga kesenian. gunungkidul terdapat kelompok kesenian, baik tradisional maupun modern, diantaranya seperti karawitan, teknik, toksik, sholawat, sholawat, geog lesung, macapat, rebana, sampah, keroncong, hadron, jathilan, reog, doger, kethoprak, tayub, wayang orang, wayang ireng, tari, teater, skandal, badui tunas muda, hingga band dan orchestra. dibandingkan dengan kabupaten kota lain yogyakarta, wisata budaya gunungkidul lebih beraneka ragam tabel tabel jumlah kelompok budaya berupa atraksi kegiatan seni musik apa feampusah taxon cokelat siaran eeoktesung porak mereka ending kumbang macapat rebana sholawat sampah keroncong jaan sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, seni musik gunungkidul cukup berkembang baik lokal maupun nasional. salah satu ciri khas seni musik yang terkenal dari gunungkidul adalah campursari. gunungkidul memiliki berbagai seni tari tradisional yang dapat menjadi daya tarik atraksi budaya bagi wisatawan sedangkan untuk seni tari ada kelompok tari gunungkidul tabel tabel wisata budaya berupa atraksi kegiatan seni tari lah jenis tarian tradisional jumlah keterangan kelompok sae jathilan apes tari topeng |ketek oleng roda saad lesnar wong ireng sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisatadiantaranya berupa kolam renang dan wahana permainan air, flying fox, embung. wisata buatan terdiri dari kolam renang dan wahana permainan air, wisata belanja, flying fox dan embung. kolam renang merupakan salah satu wahana rekreasi sekaligus olah raga bagi pengunjung. ada daya tarik wisata buatan berupa kolam renang kabupaten gunungkidul diantaranya kolam renang bkm, ratu bilis, toya riang, gunung kendil, water byul lonjong, dan lain lain tabel tabel wisata buatan berupa flying fox flying fox beton umbulrejo sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, embung merupakan waduk yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan musim hujan. embung memiliki fungsi dasar sebagai cadangan air yang digunakan sebagai sumber irigasi musim kemarau atau disaat curah hujan makin jarang. dalam perkembangannya embung menjadi bagian dari daya tarik wisata buatan yang diminati oleh wisatawan. dari daya tarik wisata embung, yang sudah dikembangkan sebanyak embung diantaranya embung seiten, nglanggeran, beton, tambakrejo dan embung jlamprong tabel tabel wisata buatan berupa embung telaga bali, telaga those, telaga gurih, telaga april, panggang pan anna serapan, belik, kelas, sempu tanjungsari (naga tahun out telaga peraturan aan embung bandung, embung dungbendo, embung girisubo pmbanagamporg imbang gudang panggang perang embung batara sih par embung gunung panggung, embung bumbung semi ketonggo, embung greco rejosari, embung klep rejosari embung bedil kulon rejosari, embung paket sumber: buku profil pariwisata, dinas pariwisata kab. gunungkidul, pembangunan kepariwisataan kabupaten gunungkidul memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini menjadi sektor andalan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. isu strategis pembangunan kepariwisataan kabupaten gunungkidul meliputi empat pilar pariwisata antara lain: destinasi pariwisata pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata buatan berskala besar dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dengan kabupaten kota lain yang sama potensinya. optimalisasi kerjasama antar pelaku pariwisata dan peningkatan aksesibilitas daya tarik wisata. pengusahaan ketersediaan lahan dan sumber pembiayaan untuk mendorong investasi bidang destinasi pariwisata. pemasaran pariwisata peningkatan jaringan pemasaran pariwisata pangsa pasar luar jawa dan luar negeri. pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik nasional dan internasional. peningkatan kualitas even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional. kelembagaan pemenuhan legalitas kelembagaan pokdarwis dan desa wisata. peningkatan kesadaran pengurus pokdarwis dan desa wisata rendah. industri pariwisata pemenuhan standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata. pengembangan usaha ekonomi kreatif tingkat dasar didukung sdm dan prasarana yang memadai. pembangunan (empat) pilar pariwisata kabupaten gunungkidul yang didukung dengan ketersediaan potensi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan yang cukup banyak dan beragam serta dengan pengembangan dan pengelolaan yang baik, mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun tahun. meskipun jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata kabupaten gunungkidul masih didominasi oleh wisatawan nusantara domestik (nasional), namun demikian jumlah kunjungan wisatawan asing (mancanegara) dari tahun tahun semakin meningkat. untuk mengetahui jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata kabupaten gunungkidul tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel jumlah kunjungan wisatawan destinasi wisata kabupaten gunungkidul tahun mancanegara) nasional) sumber: dinas pariwisata kabupaten gunungkidul, penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata kabupaten gunungkidul tahun mencapai lebih dari hal ini merupakan dampak dari pandemi covid penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata kabupaten gunungkidul selain berdampak pada penurunan lama tinggal wisatawan juga berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah pad) sektor pariwisata turun lebih dari o. data pendapatan sektor pariwisata tahun dapat dilihat pada tabel tabel pendapatan sektor pariwisata kabupaten gunungkidul tahun retribusi tempat villa retribusi tempat rekreasi dan olah raga sumber: bad kabupaten gunungkidul, fasilitas dasar dan fasilitas umum kawasan wisata gunungkidul dari obyek wisata hampir telah mempunyai fasilitas umum berupa empat ibadah, parkir, ruang terbuka publik, air bersih, pengelolaan sampah, persamaan, layanan informasi, pos kesehatan, sar, jaringan listrik dan sarana komunikasi tabel tabel data fasilitas dasar dan fasilitas umum kawasan wisata kabupaten gunungkidul lai nama obyek lokasi pai slawi |s3 s|sela (s5 il, |10o pantai kanigoro, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ngrenehan saptosari pantai kanigoro, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada kobaran saptosari pantai kanigoro, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada gubahan saptosari pantai parangracuk panjang, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada baron saptosari technopark pantai girimarto, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada gasing panggang pantai girimarto, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada buron panggang pantai girimarto, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada tersirat panggang hutan girisuko, ada ada ada ada ada ada ada turunan panggang pantai kadang,: ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada baron tanjungsari pantai kadang, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada cukup tanjungsari sepanjang tanjungsari pantai kadang, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada watukodok tanjungsari tanjungsari bukit banjarese, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada kosakata tanjungsari pantai ngestirejo, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada kapal tanjungsari pantai ngestirejo, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada serangan tanjungsari pantai ngestirejo, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada suluran tanjungsari pantai lili nama obyek lokasi kal s|sela (s5 tan bai kep sesi: 'i8 (io jai |1i3 les pantai sidoharjo, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada gandong terus pantai sidoharjo, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada sarana terus pantai sidebar' sunday contro, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada terus barat pantai sidebar' sunday jo, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada timur pantai sidoharjo, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada somandeng terus pantai sidoharjo, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada pulangsawal terus pantai sidoharjo, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada watulawang terus pantai terus, terus ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada poktunggal pantai songbanyu, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada saeng girisubo pantai jepit, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada wediombo girisubo soa maria giring, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada kritis pilihan segan ame aan goa lebaran rancang ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada player kencong air terjun lebaran, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada sri getuk player tubing lebaran, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada sungai oyo player tubing banyusoca, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada sungai oyo player hutan bayaran, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada sanggama player tahuna gading, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada bunder player rest arca gading, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada bunder player misa (aa aan can asa gunung lonjong, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada kendil lonjong embung umbulrejo, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada beton lonjong goa ngeposari, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada jlamprong semana embung ngeposari, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada jlamprong semana soa pacarejo, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada jombang semana kai nama obyek lokasi ka) wal raja (se (la jan |i3 |1a soa kali pacarejo, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada suci semana jugar jaa jonge semana gunung api nol purba bangga tan, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada patut nglanggeran embung nglanggeran, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada nglanggeran patut burung putat, patut ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada con jam ame aan dat karangrejo (ag ame yan pam karangrejo jaa karangrejo ame karangrejo rafting bejiharjo, aga ada ada ada ada ada ada ada ada ada sungai oyo karangrejo embung pilangrejo, ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada seiten nglipar saat fan aan dana sumber dinas pariwisata kab. gunungkidul, upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menuju destinasi wisata kabupaten gunungkidul juga dilaksanakan melalui peningkatan penyelenggaraan promosi pariwisata diantaranya melalui jaringan tehnologi informasi ti) seperti media sosial medsos), website, instagram, whatsapp, facebook fb) dan jaringan lainnya. selain itu promosi wisata juga dilakukan dengan penyelenggaraan travel dialog, fam tour, mengikuti pameran juga dengan penyelenggaraan even even wisata yang sangat diharapkan dapat mendongkrak peningkatan jumlah wisatawan gunungkidul. penyelenggaraan even wisata sebagian besar masih berskala lokal regional. penyelenggaraan even dengan skala nasional dan internasional jumlahnya masih sangat sedikit. kabupaten gunungkidul terus meningkatkan penyelenggaraan even pariwisata agar semakin baik dan berkembang dengan skala nasional dan internasional yang layak jual terutama untuk wisatawan mancanegara sehingga jumlah wisatawan jauh lebih banyak lagi. untuk mencapai tujuan even tersebut agar berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan maka upaya yang telah dilakukan kabupaten gunungkidul antara lain: membuat calendar event sejak awal tahun yang sudah mencantumkan informasi kepastian pelaksanaan penyelenggaraan even (waktu, tanggal dan tempat) even dilaksanakan lokasi destinasi wisata sebagai bagian dari promosi dan branding dengan paket event dalam hari yang bekerjasama dengan pengampu obyek daya tarik wisata sehingga ada peningkatrencana tata ruang dan wilayah daerah istimewa yogyakartahubungan antar dokumen rpm kabupaten gunungkidul tahun merupakan dokumen rencana. hubungan antara rpm dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut: penginapan homestay yang berdampak untuk menambah lama tinggal wisatawan gunungkidul materi promosi yang menarik serta tagline yang provokatif dengan memanfaatkan media sosial dalam penyebaran informasi bekerjasama dengan lintas perangkat daerah pd) terutama dengan dinas pariwisata diy yang mempunyai sumber daya yang lebih besar sekaligus berupaya menjadikan even gunungkidul masuk dalam calendar event nasional kementerian pariwisata. data penyelenggaraan even wisata kabupaten gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut. tabel penyelenggaraan even wisata kabupaten gunungkidul tahun festival batara lokal tradisional festival festival# festival# triwulan sumber: dinas pariwisata kabupaten gunungkidul. meskipun sudah terjadwal event tahun dikarenakan covid agenda tersebut dibatalkan. menurut undang undang pariwisata nomor tahun tentang pariwisatkabupaten gunungkidul mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun tahun. industri pariwisata kabupaten gunungkidul mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. data usaha jasa pariwisata ujp) dan tenaga kerja sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai berikutpariwisata ujp sektor pariwisata sumber: dinas pariwisata kabupaten gunungkidul, penguatan kelembagaan pariwisata menjadi penting karena selain asosiasi, amanah tahun terdapat lembaga pariwisata yang harus dibentuk didaerah diantaranya badan promosi pariwisata daerah dan gabungan industri pariwisata indonesia gigi). kedudukan kelembagaan pariwisata yang tidak kalah penting lainnya adalah pokdarwis kelompok sadar wisata) serta pengelola daya tarik wisata. sektor pariwisata merupakan usaha yang pada umumnya sangat menjanjikan untuk meraih pendapatan daerah. hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai peluang usaha yang menghasilkan multiplier effects yang luas dibandingkan dengan usaha berbasiskan pengelolaan industri hasil bumi seperti minyak atau kayu. dalam perkembangannya usaha usaha pariwisata mempunyai karakteristik dalam pelayanan dan standar operasional yang berbeda namun tetap mengacu pada standar industri. sebagai contoh usaha akomodasi telah terbagi menjadi beberapa golongan, mulai dari homestay, hotel melati sampai dengan hotel berbintang. pembentukan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata, diperlukan kesesuaian pada tahap menata fase dalam siklus sebuah destinasi pariwisata (life cycle destination). tahap eksplorasi akan berbeda jumlah dan kualitas lembaganya, begitu pula manakala sudah pada tahapan yang lebih tinggi misalnya pengembangan (involvement), akan berbeda pula tipologi keberadaan lembaga pariwisatanya. kemajuan pariwisata banyak dipengaruhi oleh profesionalisme dan eksistensi lembaganya (tourism institutions). semakin maju lembaga pariwisata (kuantitas dan kualitas) maka cenderung akan semakin maju pula, kemajuan pariwisata dalam suatu daerah. kelembagaan pariwisata kabupaten gunungkidul juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. keberadaan sdm pariwisata yang ditunjang dengan lembaga pariwisata yang kuat akan meningkatkan daya saing pariwisata dan mempercepat berkembangnya destinasi wisata kabupaten gunungkidul. pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas pariwisata dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori tinggi. ada (dua) indikator sasaran dinas pariwisata yang sasarannya belum mencapai target jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegaray0. untuk indikator lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara target tahun untuk indikator tersebut adalah dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya adalah o. hal ini disebabkan oleh pandemi covid sebagai bencana global menyebabkan menurunnya minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata gunungkidul dan pembatasan jam buka serta persyaratan masuk obyek daya tarik wisata otw) dengan protokol kesehatan pencegahan pandemi covid tahun atau periode awal rpm ini indikator sasaran dinas pariwisata berubah menjadi jumlah kunjungan wisatawan dan nilai belanja wisatawan. berdasarkan rencana strategis kemenparekraf tahun terdapat indikator untuk mengukur keberhasilan sektor pariwisata, antara lain, kontribusi terhadap pdb nasional, meningkatnya devisa meningkatnya tti tourism and travel competitiveness indicator), jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. dalam penghitungan pdb nasional dan devisa, salah satu indikator yang digunakan adalah pengeluaran wisatawan untuk belanja selama berwisata, dan nilai export perjalanan. pentingnya menghitung belanja wisatawan juga tertuang dalam indikator kinerja utama kemenparekraf, dalam laporan kinerja kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tahun tertuang bahwa pengeluaran wisatawan belanja wisatawan masuk dalam indikator kinerja utama. dalam laporan analisa belanja wisatawan tahun oleh dinas pariwisata daerah istimewa yogyakarta, disebutkan pentingnya dokumen belanja wisatawan, pembelanjaan wisatawan akan berdampak positif, baik langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi perekonomian daerah yang dikunjungi. semakin tinggi pembelanjaan wisatawan daerah yang dikunjungi, maka akan semakin besar manfaat yang diperoleh bagi penerimaan ekonomi daerah tersebut. oleh karena itu, dalam rangka untuk meningkatkan pembelanjaan wisatawan kabupaten gunungkidul, maka dibutuhkan survey belanja wisatawan untuk mengukur manfaat yang dihasilkan sektor pariwisata bagi ekonomi masyarakat, dan bahan menentukan kebijakan terkait upaya peningkatan kualitas kepariwisataan. belanja wisatawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kepariwisataan, hal ini dikarenakan semakin banyak belanja expenditure pengeluaran wisatawan suatu destinasi, maka semakin banyak keuntungan ekonomi yang diperoleh destinasi tersebut. dalam konteks mengukur belanja wisatawan, kita dapat mengetahui perkiraan perputaran ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan wisata dan untuk mengetahui rata rata besaran pengeluaran dan pola pembelanjaan wisatawan nusantara serta menemukenali kecenderungan permintaan dan distribusi pengeluaran wisatawan terhadap produk wisata kabupaten gunungkidul, termasuk preferensi moda transportasi, preferensi destinasi tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan serta preferensi pembelanjaan akomodasi yang diminati wisatawan. dalam konteks gunungkidul, selama ini telah diketahui berapa pad yang dihasilkan oleh sektor pariwisata melalui retribusi, namun perkiraan perputaran ekonomi yang ditimbulkan sektor pariwisata belum dapat diperkirakan, maka dari itu, studi tentang belanja wisatawan dapat merekam berbagai hal antara lain: jangkauan pasar wisatawan, jumlah pengeluaran wisatawan, dan persepsi wisatawan terhadap pariwisata kabupaten gunungkidul. sasaran dari pengukuran nilai belanja wisatawan adalah menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pengembangan untuk meningkatkan volume pembelanjaan wisatawan kabupaten gunungkidul. variabel yang diukur dalam pembelanjaan wisatawan meliputi pengeluaran untuk akomodasi, pengeluaran untuk makan dan minum, pengeluaran untuk transportasi, pengeluaran hiburan rekreasi destinasi, pengeluaran untuk tour paket wisata, pengeluaran untuk pemandu wisata dan pengeluaran untuk pembelian tiket. teknik pengumpulan data belanja wisatawan menggunakan survey kuesioner dengan metode pengambilan data random sampling klaster. jumlah responden yang diperlukan dalam satu tahun dihitung berdasarkan teori menurut arkiv, h., dan colon r.r., tables for statisticians , banner and noble sebagai berikut untuk jumlah populasi (jumlah wisatawan yang berkunjung gunungkidul) lebih dari jiwa maka jumlah sample responden dalam satu tahun dengan tingkat koefisien mencapai dengan reliabilitas survey dilaksanakan tiap tahun, dengan jumlah responden sebanyak sampel tahun atau sampel triwulan atau sampel bulan. untuk menghitung belanja wisatawan, digunakan rumus sebagai berikut jumlah total belanja wisatawan responden rata rata belanja wisatawan rupiah) rupiah) jumlah total responden wisatawan (orang) keterangan: rata rata belanja wisatawan adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh satu orang wisatawan selama melakukan kunjungan kabupaten gunungkidul. jumlah total belanja wisatawan adalah jumlah total pengeluaran atau total biaya yang dikeluarkan oleh semua wisatawan responden selama melakukan kunjungan kabupaten gunungkidul jumlah total responden adalah jumlah wisatawan yang dipilih sebagai sampel responden satuan mata uang yang digunakan adalah rupiah rp) tabel nilai belanja wisatawan kabupaten gunungkidul sasaran (wp wi! (win|lwm(wy| wil ben man wisatawan sumber dinas pariwisata kab. gunungkidul, tabel diatas menggambarkan belanja wisatawan per orang per kunjungan. survey terhadap belanja wisatawan mulai dilaksanakan kabupaten gunungkidul pada triwulan tahun dapat dilihat bahwa belanja wisatawan pada tahun mengalami penurunan karena adanya pandemi covid pencapaian indikator tpb urusan pariwisatariwisatkunjungan wisatawan nusantara. indikator tpb yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (sbt) adalah: jumlah wisatawan mancanegara. tabel pencapaian indikator tpb urusan pariwisata indikator tpb capaian gap target urai satuan rate status prepares rain tahun capaian proporsi kontribusi pariwisata mancanegara. .b) jumlah kunjungan wisatawan |. (dispar nusantara. pariwisata. jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi jiwa ttc dispar terhadap total pekerja. sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun pertanian sektor pertanian masih merupakan sektor utama lapangan usaha kabupaten gunungkidul karena menjadi penyumbang terbesar dalam pdrb adb tahun sebesar tabel data statistik pertanian pdrb sektor pertanian bia kasi laju pertumbuhan pdrb iaturtatanangg kontribusi sektor pertanian terhadap total mai a kontabusisapsekorg pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian tanaman pangan hortikultura perkebunan peternakan jasa pertanian dan kehutanan dan tematanganiasa nilai tukar petani diy) tanaman pangan hortikultura perkebunan ieee sumber data statistik kabupaten gunungkidul, dominasi pembangunan sektor pertanian secara berturut turut masih dikuasai oleh sub sektor tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan kehutanan. kontribusi sektor pertanian terhadap total pdrb dan laju pertumbuhannya semakin menurun setiap tahun karena bergantinya arah pembangunan sektor lainnya seperti industri, jasa dan pariwisata. namun pada tahun terjadi anomali dikarenakan pandemi covid yang membatasi kegiatan sektor lainnya, kontribusi sektor pertanian meningkat dibandingkan capaian pada tahun hal ini terjadi karena sektor pertanian berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat, yaitu pangan, yang harus tetap tersedia setiap saat dan produksinya juga tidak terganggu oleh pandemi covid berdasarkan data nilai tukar petani yang menggambarkan indeks kesejahteraan petani melalui perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, selama kurun waktu petani mengalami surplus karena ntp lebih dari namun apabila memperhatikan data sub sektor, pada tahun sub sektor tanaman pangan sempat mengalami defisit. bahkan sub sektor peternakan selalu defisit. hal ini menunjukkan bahwa petani belum berorientasi untuk menghasilkan produk yang berdaya saing, tetapi lebih pada upaya mempertahankan kegiatan pertanian sebagai budaya untuk mewujudkan ketahanan pangan. secara umum, produksi komoditas pertanian khususnya dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sangat bergantung pada kondisi iklim cuaca karena mayoritas lahan pertanian merupakan lahan kering yang tidak beririgasi. selain itu, laju alih fungsi lahan pertanian juga cukup berperan terhadap capaian produksi pertanian. berdasarkan data bps selama periode tahun), terdapat pengurangan jumlah lahan sawah sebanyak hektar dan lahan tegalan kebun sebanyak hektar. untuk menjaga agar lahan pertanian tidak beralih fungsi, maka ditetapkanlah lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b) seluas hektar pada perda rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten gunungkidul tahun namun berdasarkan analisis peta lahan pertanian, lp2b kabupaten gunungkidul akan direncanakan untuk ditetapkan seluas hektar pada review rtrw kabupaten gunungkidul. bahkan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan kp2b) akan direncanakan untuk ditetapkan seluas hektar yang terdiri atas lp2b dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan lcp2b) seluas hektar. kp2b yang akan ditetapkan tersebut luasnya sekitar dari luas wilayah kabupaten gunungkidul dan mayoritas merupakan lahan kering. tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjaga agar kp2b tersebut tidak beralih fungsi dan dapat berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan peranan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terlihat dari tingginya angka produksi yang tersaji pada tabel berikut ini:padi sawah poo eaditadang oratpaa dagang bulan produksi a62 so12 siro 3nos jumlah produksi i208 kacang tanah jumlah produksi io7a lo1 11g6 obi kayu oli bulan produksi obi jalar man man man man jumlah produksi ios so3s tugas 1iis8 bawang mean jumlah produksi soo sora sao3 tee jumlah produksi issn tembakau jumlah produksi kakao jumlah produksi jumlah produksi a61 tuas areal a53 2a7,sa jumlah produksi naa |jumlah produksi kant mete jumlah produksi sumber: dinas pertanian dan pangan kabupaten gunungkidul, efektivitas program nasional usus pasal babe (upaya khusus penanaman padi, jagung, kedelai, bawang merah dan cabe) sangat berdampak terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, bawang merah dan cabe. namun khusus untuk komoditas kedelai sedang diupayakan secara perlahan untuk meningkatkan luas tanam dan produksinya, mengingat komoditas ini kurang memberikan keuntungan secara finansial bagi petani. upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengangkat komoditas kedelai sebagai pangan lokal yang perlu dilestarikan, gerakan tanam kedelai, pemberian sarana produksi, peningkatan kualitas produksi, serta pengembangan olahan pangan lokal berbahan kedelai. menurunnya kontribusi dan laju pertumbuhan pdrb sektor pertanian juga dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi sub sektor perkebunan. walaupun terdapat laju peningkatan produksi pada komoditas tebu, kelapa dan mete, namun juga terdapat penurunan pada komoditas kakao, tembakau dan lada. peternakan pada sub sektor peternakan, populasi ternak mengalami peningkatan, kecuali pada jenis ternak domba dan itik. populasi ternak yang tinggi, khususnya pada jenis sapi potong dan kambing, telah memberikan predikat gunungkidul sebagai gudang ternak diy. sekitar o0 populasi sapi potong dan populasi kambing diy terdapat gunungkidul. predikat sebagai gudang ternak membawa konsekuensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan populasi ternak yang ada. usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan populasi ternak, antara lain meningkatkan pelayanan inseminasi buatan, meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, meningkatkan bantuan modal pemeliharaan ternak bagi masyarakat dan meningkatkan pembimbingan manajemen pemeliharaan ternak. untuk mengetahui perkembangan indikator bidang peternakan dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel perkembangan indikator peternakan kabupaten gunungkidul tahun aa populasi ternak poo beo anambas petelur ekor buk oosit issn stoo ekor burangpuyun ekor pemotongan paman trilateral meeting) nasional rkp diacu diperhatikan panas merasakan melaui pedoman dijabarkan peri pedoman bahan diacu bahan skpd skpd skpd apbd keu neg sumber: bappenas, gambar alur hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah keterhubungan rpm dan ipjp gambar atas menunjukan bahwa rpm mempedomani ipjp. rpm kabupaten gunungkidul tahun merupakan rpm keempat dari tahapan pelaksanaan ipjp kabupaten gunungkidul tahun satu sisi, rpm periode diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi jangka panjang tahun namun sisi yang lain, fokus kebijakan rpm keempat ini adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pandemi covid yang mulai terjadi awal tahun diperkirakan, pembatasan sosial ekonomi akibat pandemi covid akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat inflasi, peningkatan pengangguran dan peningkatan ketimpangan. pandemi covid juga berpengaruh secara signifikan pada kemampuan keuangan daerah sebagai penggerak perekonomian daerah. karena itu, visi, misi dan program prioritas bupati dan wakil bupati kabupaten gunungkidul masa bakti tahun merespons: penuntasan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi covid penuntasan pencapaian visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten gunungkidul tahun dan penguatan pondasi bagi proses pembangunan jangka panjang dua puluh tahun berikutnya. berdasarkan landasan filosofis pembangunan daerah kabupaten gunungkidul serta integrasi dengan visi nasional dan visi daerah istimewa yogyakarta, maka visi jangka panjang pembangunan daerah kabupaten gunungkidul tahun adalah: gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahunbasttemak pedaging daring puyuh) aja |oke teurayam buras t207at lot peternakan pembibitan ayam aman pos jam hewan laboratorium sumber: dinas pertanian dan pangan, peningkatan produksi daging dan dan protein hewani lainnya (telur dan susu) dilakukan dengan peningkatan populasi dan distribusi ternak, serta peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan air dan pakan alternatif, pencegahan pemotongan sapi (ternak). kabupaten gunungkidul pengiriman ternak hidup yang lebih dominan daripada daging masih merupakan tantangan tersendiri karena wilayah kabupaten gunungkidul belum tersedia rph dan rpa. data ikhlas sistem informasi kesehatan hewan nasional) menampilkan bahwa selama tahun pemotongan ternak sapi tempat pemotongan hewan tph) menurun rata rata per tahun sebesar o. sedangkan data surat keterangan kesehatan hewan skh) yang dikeluarkan untuk ternak sapi yang akan dikirim luar daerah mengalami peningkatan rata rata per tahun sebesar ,86y6. kelembagaan dan sumber daya manusia pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualhasil survei pertanian antar sensus utas) provinsi yogyakarta oleh bps tahun jumlah rumah tangga usaha pertanian dan kelompok umur kepala rumah tangga merupakan tenaga kerja yang berdan disusul tenaga kerja kelompok usia tahun sebanyak dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda sektor pertaniian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menemaninya. dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat sekolah dasar mencapai disusul oleh lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama sebesar dan lulusan sekolah lanjutan tingkat atas sebesar yo. dengan pendidikan yang masih didominasi slip bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru. pemanfaatan tekhnologi salah satu kunci dari perubahan sektor pertanian era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani. bps menyatakan bahwa potensi internet tingkat petani dan perdesaan kabupaten gunungkidul sebesar sebagian besar pengguna internet melakukan akses internet melalui telepon seluler. jumlah petani yang menggunakan internet selama setahun yang lalu menurut data hasil survei pertanian antar sensus utas) provinsi yogyakarta oleh bps tahun sebanyak orang. sedangkan jumlah petani yang tidak menggunakan internet selama setahun yang lalu sebanyak orang. dari data terlihat bahwa masih lambatnya aplikasi tekhnologi tepat guna dimanfaatkan oleh petani sektor pertanian. baru sekitar yang memanfaatkannya. secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal dan 4g. berdasarkan data tersebut, era industri yang salah satunya menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital pertanian. membangun pertanian dalam konteks industri yang syarat denkelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal. kabupaten gunungkidul tahun memiliki penyuluh pns orang, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian thl bpp) sebanyak orang dan penyuluh swadaya sebanyak orang. seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran bpp balai penyuluh pertanian) berkembang tidak hanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi diupayakan sebagai tempat untuk mengenalkan model model usahatani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitas informasi, serta melaksanakan forum forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi musyawarah) dan pelaksanaan programa penyuluhan. oleh sebab itu, guna menghasilkan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat mencapai target pembangunan pertanian, penyelenggara penyuluhan lapangan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana terstandarisasi dan tepat guna. pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas pertanian dan pangsasaran dan indikator dinas pertanian dan pangan yang tingkat capaiannya masih bawah yakni akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah pd) meningkat pertanian dan pangan) pada sasaran ini target pada tahun adalah dapat tercapai o, dapat dilihat dari tingkat capaian sasaran tersebut masih dalam kriteria sangat tinggi. produksi komoditas peternakan unggulan meningkat pada tahun tingkat capaiannya adalah dari tingkat capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori sangat tinggi. sasaran produksi komoditas peternakan unggulan meningkat ada indikator, dari indikator tersebut ada satu indikator yang capaiannya yo, dilihat dari tingkat capaian indicator jumlah populasi ternak dan produksi daging dan telur masih dalam kriteria tinggi. tingkat capaian indikator pendapatan per capita sektor pertanian pdrb sektor pertanian: jumlah penduduk sektor pertanian) untuk komoditas kakao dan mete y6) capaian pendapatan sektor pertanian masih berada dalam kategori tidak berhasil. tingkat capaian indikator tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan: pada sektor tembakau hanya (kategori sangat rendah). hal ini disebabkan karena terjadi penurunan kualitas daun tembakau akibat waktu musim hujan maju bila dibandingkan kehutanan pengelolaan hutan rakyat diarahkan lebih pada fungsi konservasi sehingga memiliki peran sangat strategis untuk mendukung ekonomi wilayah. ekowisata. pusat pendidikan. dan ekonomi masyarakat. selain itu. keberadaan hutan rakyat kabupaten gunungkidul memiliki peranan dan kedudukan yang penting dan unik. satu sisi. hutan rakyat itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan. yang memiliki arti penting bagi penopang perekonomian rakyat. yakni berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus lapangan pekerjaan bagi masyarakat kalurahan. sisi yang lain. keberadaan hutan rakyat kabupaten gunungkidul berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghiraukan kembali lahan kritis yang ada wilayah ini. dari hutan rakyat ini berbagai potensi kehutanan dan perkebunan dapat dikembangkan. dengan beberapa hasil komoditas kehutanan seperti kayu jati. mahoni. snorkeling. akasia. dan sebagainya. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan untuk daerah kabupaten kota hanya sebatas pelaksanaan pengelolaan tahuna kabupaten kota. sehingga pendampingan pengelolaan hutan rakyat tidak berada kabupaten lagi. energi dan sumber daya mineral penyediaan pasokan energi listrik kabupaten gunungkidul disediakan oleh perusahaan listrik negara pln) yang sebagian besar digunakan oleh konsumen rumahtangga. berdasarkan data dari pln tahun kondisi kelistrikan kabupaten gunungkidul menunjukkan rasio dusun maupun rasio kalurahan beristri sudah yo. kapasitas tenaga listrik yang terpasang sebesar kwh sedangkan yang terjual sebesar kwh. pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar kabupaten gunungkidul pada tahun didistribusikan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum spbu).yang disalurkan oleh pengecer sampai tingkat konsumen rumah tangga seluruh pelosok wilayah. perdagangan perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu dalam mendukung kelancaran arus barang dan jasa melalui sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar (stabilitas harga). pasar sebagai sarana perdagangan mempunyai peran sebagai pendukung kegiatan aktivitas perekonomian seperti produksi, konsumsi maupun distribusi. kegiatan terkait revitalisasi pasar rakyat terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern dengan didukung kegiatan pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang. pada tahun pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar karena dampak pandemi covid akan tetapi sektor perdagangan menjadi sektor penyumbang terbesar empat dalam pembentukan pdrb setelah sektor pertanian dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dan industri pengolahgunungkidul karena sangat terkait dengan sektor lain seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor keuangan, transportasi dan telekomunikasi. tabel data sarana perdagangan berdasarkan tipe pasar tahun im. perdagangan o ) |o pispermpas sarana perdagangan || pispermpas janaaaann swalayan supermarket toserba buah diperindah bentet pasar poo iseeemoaa tipe diperindah pasar spec bulan pis rida sumber: dinas perindustrian dan perdagangan, dari jumlah pasar rakyat pada tahun terdapat jumlah los sebanyak unit dan jumlah kios sebanyak unit dimana kondisi pasar rakyat sebagian besar masih dengan fasilitas yang belum memadai, yang harus dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, maka perlu adanya peningkatan jumlah pasar rakyat dengan fasilitas yang memadai demi meningkatkan daya saing dengan toko swalayan yang didukung dengan program peningkatan sarana distribusi perdagangan. dari sejumlah pasar rakyat yang ada kabupaten gunungkidul ada pasar dengan fasilitas yang cukup memadai yaitu pasar argosari, pasar player, pasar hewan siyonoharjo, pasar semi, pasar ngawen, pasar karangrejo, pasar trowono dan pasar legenda. khusus untuk pasar hewan siyonoharjo terdapat fasilitas dipping untuk mensterilkan kendaraan pengangkut hewan dari bakteri. pasar dengan fasilitas yang cukup memadai masih perlu untuk terus ditingkatkan untuk fasilitas yang belum ada dan pemeliharaan sarana dan prasarana. pasar karangrejo masih perlu revitalisasi los disisi timur pasar dan kios disisi barat pasar. pasar legenda masih perlu penyempurnaan area parkir dan area pasar unggas. sementara untuk pasar yang lain masih perlu dilakukan revitalisasi rehabilitasi. jumlah pasar dengan fasilitas cukup memadai pasar tersebar kapanewon, dari indikator fasilitas yang harus disediakan pasar, masih terdapat kekurangan berkisar fasilitas yang harus dipenuhi terdiri dari fasilitas pos satpam, agar, ruang kesehatan, ruang pendingin, tempat pemotongan ayam, tempat tera, atm. tabel data pangkalan lpg kabupaten gunungkidul tahun ikarangmao tes 723i kalyan panjang io ae pas pauk jar jaa pas p33 sya pamona sumber: dinas perindustrian dan perdagangan, pada tahun terdapat agen dan pangkalan gas elpiji kabupaten gunungkidul. dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebaran pangkalan yang tidak merata terutama untuk wilayah selatan seperti kapanewon purwosari, saptosari, tanjungsari, panggang, girisubo sehingga menyebabkan distribusi lpg juga tidak merata. selain wilayah selatan, beberapa wilayah perbatasan seperti kapanewon gedangsari dan purwosari pangkalan yang ada sebarannya juga tidak merata sehingga menyebabkan masuknya lpg dari luar daerah kabupaten gunungkidul dan harga lpg menjadi mahal wilayah pinggiran atau perbatasan. tabel data hasil sidang tera dan tera ulang tahun sumber: dinas perindustrian dan perdagangan, potensi http yang berada wilayah kabupaten gunungkidul sejumlah unit yang terdiri dari spbu, spe, jembatan timbang, timbangan umum (pelaku usaha pedagang pasar), timbangan ternak, agen dan pangkalan lpg, distributor dan pengecer pupuk, posyandu puskesmas rumah sakit, meteran listrik pln, meteran air dam. dari data diatas dapat dilihat bahwa disetiap tahun terdapat perbedaan hasil sidang tera dan tera ulang http yang berada wilayah kabupaten gunungkidul. perbedaan hasil tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah para pelaku usaha yang tidak selalu melakukan kegiatan usaha disetiap tahunnya musiman). pelaku usaha yang menambah atau mengganti jumlah http yang dimiliki. pelaku usaha yang mengalami kekurangan modal usaha sehingga menyebabkan kolaps bangkrut sehingga ditahun berikutnya sudah tidak melakukan kegiatan usaha kembali. kesadaran pelaku usaha yang berbeda disetiap tempat sidang tera ulang. pandemi virus corona yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pelayanan sidang tera dan tera ulang. pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas perindustrian dan perdagangan adalah sebesar untuk sasaran pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang meningkat dan untuk sasaran pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai. capaian sasaran perangkat daerah ini termasuk kategori sangat tinggi. adal (tiga) indikator sasaran dinas perindustrian dan perdagangan urusan perdagangan yaitu pertumbuhan nilai tambah sektor perdagangan target tahun untuk indikator nilai perdagangan daerah dari target rp. dapat tercapai rp. sehingga tingkat capaiannya adalah yo. pertumbuhan nilai tambah sektor perdagangan target tahun untuk indikator nilai ekspor daerah dari target rp. hanya tercapai rp. sehingga tingkat capaiannya adalah hal ini dikarenakan pandemi covid menyebabkan menurunnya daya beli dan terhambatnya distribusi pemasaran karena adanya kebijakan pembatasan wilayah. pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadarindustrian industri kecil menengah industri kecil menengah memiliki peranan yang strategis dalam perekonomian kabupaten gunungkidul. hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha industri kecil yang berjumlah unit dimana lebih dari persen dari total unit usaha industri daerah. peranan tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja ikm yang menyerap lebih dari orang pada tahun potensi industri kecil dan menengah ikm) yang berada kabupaten gunungkidul meliputi berbagai jenis usaha diantaranya industri makanan olahan dan minuman, industri sandang, kulit, logam dan aneka dan industri hasil hutan dan perkebunan. pada tahun pertumbuhan industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar karena dampak pandemi covid akan tetapi kontribusi sektor perdagangan masih menjadi besar penyumbang kontribusi sektoral dalam pembentukan pdrb yaitu menjadi sektor penyumbang terbesar tiga setelah sektor pertanian dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. tabel data industri kabupaten gunungkidul tahun industri seal o o | oo) ntar produksi mai investasifibuj randusti menengah tot c). jumlah industri tai produksi ibu) 1a4 mai investasi (ibu) samdusti besar unit kerja abdullah pengusaha rang hanan? po? nai produksi him mar investasi (ibu) sumber: dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gunungkidul, pengembangan industri kabupaten gunungkidul lebih banyak industri mikro dan kecil, dimana industri ini tersebar menjadi sentra industri. sesuai dengan amanat undang undang tahun industri kecil dan menengah (ikm). berdasarkan tahun tentang pemberdayaan ikm, sentra ikm adalah kelompok ikm dalam satu lokasi atauindustri yang tergabung dalam sentra merupakan industri yang telah eksis dalam usahanya yang masuk kedalam kumpulan yang sama homogen dengan skala yang beragam. kabupaten gunungkidul saat ini telah memiliki sentra industri yang tersebar berbagai kapanewon berdasarkan keputusan bupati gunungkidul nomor pts tentang perubahan kedua atas keputusan bupati nomor pts tentang penetapan sentra industri kerajinan kabupaten gunungkidul. keberadaan industri merupakan tulang punggung dalam menggerakan roda perekonomian suatu, dimana industrialisasi dapat menyerap tenaga kerja. suatu industri yang dikategorikan formal adalah telah memiliki legalitas usaha dan memiliki standarisasi tertentu. legalitas dan standarisasi suatu industri dan usaha ditentukan dengan kepemilikan izin dan standarisasi yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. kesadaran pelaku usaha dan ikm dalam legalitas dan standarisasi produk masih sangat rendah, hal ini dapat dibuktikan oleh data kepemilikan iui dan lain lain, yang masih jauh dari cukup. pentingnya izin usaha dan standarisasi bagi ikm adalah sebagai berikut: mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan pengembangan usaha, memudahkan akses pasar, memudahkan akses pembiayaan, mengefektifkan pendampingan dari pemerintah dan instansi lain. tabel jumlah industri sehat dan legalitas usaha sumber: dinas perindustrian dan perdagangan, capaian iku dinas perindustrian dan perdagangan tabel capaian iku urusan perindustrian pertumbuhan nilai tambah sektor aas asa pase pan pan java sumber: dinas perindustrian dan perdagangan, pencapaian target rpm tahun hingga tahun sebagaimana telah diuraikan bagian sebelumnya, rata rata tingkat capaian sasaran dinas perindustrian dan perdagangan adalah kategori sangat tinggi. urusan perindustrian (dua) indikator sasaran dinas perindustrian dan perdagangan yang melebihi target adalahtambah sektor industrncapaian indikator tpb urusan perindustriindustrianadalah: proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap pdb dan per kapita. laju pertumbuhan pdb industri manufaktur. tabel pencapaian indikator tpb urusan perindustrian indikator tpb capaian gap satuan rate status maa uraian capaian tahun capaian proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap sst diperindah pdb dan per kapita. laj tumbuhan pdb industri manufaktur some misemrmpac kerja naa dow dam oma dome serong proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tbc menurun diperindah tambah industri. industri kecil aalamanamakma (ova low orseeamwosc sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian, mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah, mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai, dan mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, periode tahun adalah tahapan terakhir pembangunan jangka panjang. akhir periode lima tahunan keempat (tahun diharapkan seluruh visi dan misi pembangunan jangka panjang dapat tercapai. pembangunan dititikberatkan pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera, berupa peningkatan kualitas hidup yang merata seluruh wilayah. pada lima tahun terakhir pembangunan diarahkan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas, serta mengembangkan kemampuan terhadap perkembangan dinamika masyarakat. adanya pandemi covid yang terjadi periode ini membuat pencapaian penuntasan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten gunungkidul tahun serta penguatan pondasi pembangunan periode jangka panjang berikutnya menjadi lebih berat. keterhubungan rpm dan rpm nasional tahun gambar atas menunjukan bahwa rpm memperhatikan dan mempedomani rpm. penyusunan rpm kabupaten gunungkidul tahun memperhatikan dan mempedomani substansi rpm yang ditetapkan dengterhubungan rpm kabupaten gunungkidul dengan rpm daerah istimewa yogyakarta kabupaten gunungkidul merupakan salah satu daerah kabupaten dalam lingkup daerah istimewa yogyakarta. rpm kabupaten gunungkidul tahun tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah istimewa yogyakarta yang tertuang dalam rpm daerah istimewa yogyakarta tahun substansi rpm teknokrat kabupaten gunungkidul tahun harus memperhatikan dan mempedomani arahan visi gubernur diy tentang jogja renaisans untuk menyongsong abad samudera hindia untuk kemuliaan martabat manusia jogja . wujud nyata dari jogja renaisans adalahberdasarkan arahan tersebut, visi kabupaten gunungkidul diselaraskan dengan visi daerah istimewa yogyakarta lima tahun depan yang akan fokus mengangkat potensi selatan yogyakarta khususnya dan daerah istimewa yogyakarta pada umumnya, yaitu: terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia jogja yang diwujudkan dengan misi, dan mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. transmigrasi pemerintah kabupaten gunungkidul. diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga dapat meminimalisir permasalahan permasalahan yang ada. karena pandemi covid pada tahun transmigrasi umum yang biasa dilaksanakan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha tidak diselenggarakan. tabel jumlah pemberangkatan transmigran kabupaten gunungkidul tahun |transmigrasi umum ismsararaam swakarsa mandiri) iswatarabewanman pre swakarsa berbantuan) sumber: dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten gunungkidul, fungsi penunjang urusan sekretariat daerah pencapaian iku sekretariat daerah., bagian administrasi pembangunan serta bagian layanan pengadaan. asisten administrasi umum membawahi bagian umum, bagian protokol dan rumah tangga serta bagian organisasi. kinerja penyelenggaraan tugas sekretariat daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. tabel capaian kinerja sekretariat daerah nilai capaian kinerja sangat sangat sangat sangat sangat pen selenggarakan tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi pemerintahan daerah category) poo poo po000 2epnaarp sae ekonomisekretariatsekretariat daerah memiliki (empat) sasaran dengan (empat) indikator kinerja yakni nilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. menunjukkan nilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh kementerian dalam negeri. target yang ingin dicapai tahun adalah kategori sangat tinggi atau kisaran nilai capaian pada tahun adalah sangat tinggi sehingga tingkat capaian pada tahun adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintah skip) pemerintah daerah. menunjukkan nilai skip pemerintah daerah yang dilakukan oleh kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. target untuk tahun adalah kategori capaian pada tahun adalah sehingga tingkat capaiannya pada tahun adalah nilai indeks kepuasan masyarakat ikm) kabupaten. merupakan rata rata dari laporan semester ikm dari organisasi perangkat daerah opd) kabupaten gunungkidul. target ikm tahun adalah capaian pada tahun adalah sehingga tingkat capaian pada tahun adalah y6. nilai ikm perangkat daerah pd) target ikm perangkat daerah tahun adalah capaian tahun adalah sehingga tingkat capaian tahun adalah y0. angka pertumbuhan ekonomi. target pertumbuhan ekonomi tahun adalah capaian pada tahun adalah sehingga tingkat capaian pada tahun y6. pencapaian indikator tpb fungsi penunjang urusan sekretariatfungsi penunjang urusan sekretariatpenduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per penduduk.persentase kepatuhan pelaksanaan pelayanan publiksekretariat daerah indikator tpb capaian gap satuan rate status maa uraian te? capaian tahun capaian adm. .(b) jadilah lembaga pembiayaan buah tbc pembangunan efek setda jumlah proyek yang ditawarkan untuk adm .(a) dilaksanakan dengan skema proyek tbc pemerintahan kerjasama pemerintah dan umum setda badan usaha kpu). jumlah alokasi pemerintah kansas proyek daa adm .(b) ye, rupiah tbc pemerintahan dukungan pemerintah dalam umum setda kerjasama pemerintah dan badan usaha kpu). proporsi peserta jaminan .(a) kesehatan melalui ssn sbt ,7ay bag adm kesra setda bidang kesehatan. angka kematian (insiden rate) bag adm kesra akibat bunuh diri. setda jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan bag adm kesra atau sistem kesehatan sst setda masyarakat per penduduk. grp target satuan rate status maa uraian capaian tahun capaian persentase peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sakit bag organisasi .(b) keenan lembaga dan sst setda pemerintah daerah provinsi kabupaten kota). persentase kepatuhan pelaksanaan pelayanan .f(a) publik kementerian lembaga n a kum ena) euy sst bag organisasi dan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota). jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam bulan bag. hukum .(d) lalu berdasarkan pelarangan buah ttc nang setda diskriminasi menurut hukum ham internasional. tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan bag. hukum untuk memastikan pembagian ada ada ada ada ada ttc setda keuntungan yang adil dan merata. jumlah kebijakan yan setda lalu berdasarkan pelarangan gap target satuan rate status maa uraian capaian tahun capaian diskriminasi menurut hukum persentase rumah tangga miskin dan rentan yang bag. .(k) sumber penerangan utamanya tbc perekonomian listrik baik dari pln dan setda bukan pln. bag. bauran energi terbarukan. n a n a n a n a tad perekonomian setda jumlah kantor bank dan atm bag. per penduduk dewasa unit ttc perekonomian setda bag. (ee bebe beat setda persentase akses umkm bag. usaha mikro, kecil, dan tad perekonomian menengah) layanan setda keuangan. persentase penggunaan .(c) procurement terhadap belanja n a n a 25k tbc blp setda pengadaan. sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun sekretariat dprd komposisi anggotapokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia sebanyak orang pada akhir tahun adapun personil pada jabatan struktural lingkungan sekretariat dewan pewakilan rakyat daerah sebanyak orang dan non eselon sebanyak orang. kinerja pelayanan sekretariat dprd kinerja penyelenggaraan tugas sekretariat dprd adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. tabel kinerja pelayanan sekretariat dprd jua puas pada pelayanan administrasi dan keuangan indeks) sumber: data realisasi indikator pada rpm perubahan kabupaten gunungkidul dan masih rendahnya capaian dari kinerja pelayanan sekretariat dprd disebabkan masih kurangnya jumlah sdm yang sesuai dengan bidang kompetensinya sekretariat dprd. meskipun seharusnya sudah mengikuti kelembagaan yang baru dari permendagri namun dikarenakan masih kurangnya sdm yang kompeten dibidangnya sehingga belum bisa menyelaraskan dengan permendagri tersebut. selain hal tersebut rendahnya capaian dprd ditunjukkan pula dari rancangan peraturan daerah inisiatif dprd yang ditetapkan sebagai berikut: tabel jumlah perda inisiatif dprd kabupaten gunungkidul tahun inisiatif perda j1. pada tahun sumber: sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sedangkan persentase penyelesaian propemperda ditunjukkan tabel berikut. tabel persentase penyelesaian propemperda kabupaten gunungkidul tahun sera meta tahun dalam yang ditetapkan persentase propemperda menjadi perda sumber: sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran sekretariat dprdpada sekretariat dprd yang belum memenuhi target 100y633y6. persentase anggota dprd yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan target tahun untuk indikator tersebut adalah 94y6 dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya adalah terjadinya wabah covid yang menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan tehadap kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dprd pada program peningkatan kapasitas lembaga dprd diantaranya terjadinya focusing anggaran yang diperuntukkan untuk bit penanganan wabah covid adanya kegiatan rapat rapat dengan pembatasan peserta sehingga pelaksanaannya mengunakan media meeting dan juga adanya anggaran makan, minum snack hanya digunakan minum snack saja, sehingga terdapat sisa anggaran. adanya edaran penghentian pemotongan pajak restoran sehingga nilai soj dikurangi sebesar pajak restoran terdapatnya kegiatan yang menyesuaikan dengan permintaan masyarakat, sehingga jika tidak ada permintaan dari masyarakat maka capaian tidak tercapai terdapatnya anggaran biaya penginapan dan belanja tiket nilainya ditentukan dengan nilai tertentu berdasarkan shj maupun nilai perkiraan tetapi realisasinya berdasarkan cost. perencana. lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial. budaya. ekonomi. keamanan. kondisi fisik.lakukan dengan memadukan pendekatan teknokrat. terpadu. transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan.dalam implementasinya. perencanaan yang optimal, membutuhkan data yang akurat dan mempertimbangkan evaluasi terhadap hasil perencanaan periode sebelumnya. ketersediaan data tingkat daerah dipenuhi oleh bps dalam bentuk data makro dan oleh perangkat daerah dalam bentuk data sektoral. kendala yang dihadapi daerah dalam pemenuhan kebutuhan data yang akurat adalah ketergantungan terhadap data statistik dan kurang lengkapnya data sektoral. sehingga terkadang kebijakan perencanaan yang diambil didominasi oleh subjektivitas perencana. pad kabupaten gunungkidul sebesar dari pendapatan daerah dan. kabupaten gunungkidul harus memanfaatkan setiap peluang pendanaansumber dana yang harus dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan daerah. perencanaan dak dan dana keistimewaan terkendala dengan jadwal sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah dan keterlambatan pedoman pelaksanaan kegiatan disampaikan daerah sehingga menghambat dalam penyerapan anggaran. aplikasi perencanaan nasional belum dioptimalkan bisa disinkronisasikan dengan aplikasi daerah, sehingga harus meng entry ulang dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran daerah. pelaksanaan perencanaanketersediaan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:persentase kesesuaian program dalam rencana kerja pembangunan daerah rkd) terhadap program dalam rencana pembangunan isameseram taman semester, tahunan) hack kesesuaian progam oma dogg too slammaamanmmenaatangaan ditindaklanjuti menjadi kebijakan sumber: bappeda gunungkidul, pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran badan perencanaan pembangunperencanaan pembangunan daerah yang yang melebihi target yaitudan ada (satu) indikator yang belum mencapai yaitu indikator indeks kesesuaian program dari target dapat tercapai y0, berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun capaian kinerja yang menyasar pada kesesuaian program pembangunan daerah sebesar artinya konsistensi program pembangunan daerah belum sesuai dengan target yang diharapkan atau masih terdapat kesenjangan capaian sebesar o. apabila dilihat dari komponen penghitung indeks kesesuaian program, kesenjangan terdapat pada persentase kesesuaian capaian rata rata kinerja per sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah. kesenjangan terjadi pada capaian target kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah yang dihitung berdasarkan rata rata capaian kinerja per sasaran daerah sasaran) yaitu sebesar o. capaian kinerja sasaran yang terendah terdapat pada kegiatan kegiatan yang menyasar pada sasaran daerah angka pengangguran turun yaitu sebesar yo, daya saing pariwisata meningkat sebesar yo6 dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat sebesar y6. sasaran dari kedua misi pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan diy tahun adalah sebagai berikut: sasaran misi pertamaadalah: meningkatnya derajat kualitas sdm, meningkatnya derajat ekonomi masyarakat, terpelihara dan berkembangnya kebudayaan, meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan, menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah. dalam misi kedua rpm diy mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis terdapat sasaran, yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan, meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa. rpm dengan rencana tata ruang wilayah penyusunan rpm kabupaten gunungkidudaerah istimewa yogyakarta dan rtrw kabupaten gunungkidul.tahun tahun paman rtr pulau pedoman diacu dame pedoman hal mana pedoman rms oukeamkan rkb pesawat abdi rtrw provinsi pedoman acu rtr ksp aensiha) 235i kawanan pe gagang soo. gaga root war rtr ksk pedoman diacu rdr pedoman sumber: kemendagri, gambar alur dokumen rpm kabupaten gunungkidul tahun dan rtrw kabupaten gunungkidul tahun tabel capaian sasaran daerah dalam rpm tahun sasaran indikator kinerja satuan kondisi capaian capaian .: capaian . capaian sasaran awal target realisasi target target target realisasi target realisasi meningkatnya law jaw akuntabilitas tai kinerja pemerintah daerah nilai indikator: nilai akun stabilitas kinerja instansi pemerintah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah opini wtp wtp wtp wtp wtp wtp wtp wtp wtp meningkat indikator: opini bpk ketaatan masyarakat terhadap hukum bana! indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat) kapasitas sumber daya manusia bana! indeks pembangunan manusia ipm)) jumlah penduduk miskin menurun angka kemiskinan angka pengangguran kya menurun angka pengangguran lamatingal 'o | | nusantara dan mancanegara pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat indeks indeks pelestarian budaya) infrastruktur publik wilayah meningkat indeks indikator: indeks infrastruktur wilayah) pertumbuhan ekonomi daerah meningkat indikator: angka pertumbuhan ekonomi pendapatan masyarakat meningkat indikator: tata pendapatan perkapita penduduk ketahanan pangan meningkat desa indikator: jumlah desa rawan pangan indeks kualitas lingkungan indeks hidup) sasaran indikator kinerja satuan isi apa kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat indikator: persentase desa tangguh bencana) sumber: bappeda kabupaten gunungkidul, pada tahun dan indikator kinerja sasaran daerah yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan berturut turut sebanyak dan indikator. selama periode tahun terdapat indikator kinerja sasaran daerah yang tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam rpm, yaitu indeks pembangunan manusia (ipm), angka pengangguran, serta persentase kalurahan tangguh bencana. tidak tercapainya target indikator kinerja sasaran daerah ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya, terutama dalam menentukan target yang sesuai dengan kemampuan daerah, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, serta menentukan program kegiatan yang sesuai untuk mencapai target sasaran daerah tersebut. sebagai daerah yang pad nya hanya kisaran dari pendapatan daerah, serta, kabupaten gunungkidul harus memanfaatkan setiap peluang penganggaran yang adacontoh alokasi yang harus dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan daerah. namun perencanaan dak dan days terkadang masih terkendala dengan jadwal sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah. bahkan, terkadang pedoman pelaksanaan kegiatan juga terlambat disampaikan daerah sehingga menghambat dalam penyerapan anggaran. selain itu, aplikasi perencanaan yang digunakan tidak bisa disinkronisasikan aplikasi daerah, sehingga diharuskan meng entry ulang dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran daerah. pencapaian indikator tpb urusan perencanaencanasumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. laju pertumbuhan pdb per kapita. laju pertumbuhan pdb per tenaga kerja tingkat pertumbuhan pdb riil per orang bekerja per tahunduduk yang hidup bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. pdb per kapita. tabel pencapaian indikator tpb fungsi penunjang urusan perencanaan grp target satuan rate status tem uraian capaian tahun capaian persentase penduduk yang hidup bawah garis kemiskinan nasional, menurut sbt bappeda jenis kelamin dan kelompok umur. proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah l.a. secara langsung untuk sst bappeda program pemberantasan kemiskinan. w01a roensengi sao agar toko bappeda persentase penduduk yang hidup bawah garis i.(a) kemiskinan nasional, menurut sbt bappeda jenis kelamin dan kelompok umur. proporsi penduduk yang hidup bawah persen dari median pendapatan, menurut n a n a n a n a tad bappeda jenis kelamin dan penyandang disabilitas. persentase indikator .(d) terpilih yang relevan dengan n a n a n a tbc bappeda menajagamatsemsaan pan jan pan fame sma indikator tpb capaian gap satuan rate status masa uraian capaian tahun capaian kapita. .(a) pdb per kapita. juta rp) bappeda laju pertumbuhan pdb per tenaga kerja tingkat sst bappeda pertumbuhan pdb riil per apps orang bekerja per tahun. proporsi anggaran riset oo, pemerintah terhadap pdb. ttc bappeda sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun penelitian dan pengembangan penelitian didefinisikan sebagadidefinisikan sebagai dan pengembangan daerah pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjawab isu isu pembangunan yang muncul daerah tersebut pada periode tertentu. penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menyediakan bukti secara ilmiah terhadap permasalahan pembangunan, sehingga pengambilan kebijakan akan didasarkan pada bukti tersebut atau seringkali digambarkan sebagai 'evidence based policy atau kebijakan yang berbasis pada bukti. penelitian dan pengembanganiasanya disebut sebagai kebimbanganppeda selaku pelaksana ketegasan penelitian dan pengembangan daerah telah melaksanakan kerja sama penelitian dengan bita lipi dan universitas gunungkidul. pada tahun kerja sama penelitian juga dilaksanakan dengan universitas tidar magelang. selama periode telah dilaksanakan kerja sama penelitian. tabel kegiatan penelitian kabupaten gunungkidul tahun unierstasridar ditndaklanjnt kebijakan sumber: bappeda kabupaten gunungkidul, selain penelitian, daerah juga mengakomodir inovasi yang berkembang dan dapat bermanfaat bagi kegiatan pembangunan daerah. untuk mengapresiasi inovasi yang berkembang masyarakat, dilaksanakan lomba kreativitas dan inovasi masyarakat krenovamaskat). lomba krenovamaskat menyasar kreatifitas dan inovasi yang dikembangkan oleh siswa sekolah menengah atas kejuruan dan masyarakat umum. pada tahun sasaran lomba krenovamaskat ditambah dari kategori aparatur sipil negara. hasil lomba krenovamaskat kemudian dipublikasikan agar bisa diaplikasikan secara luas masyarakat. ajang krenovamaskat juga sebagai upaya untuk mempersiapkan menggali data inovasi yang akan dikirim kementerian dalam negeri dalam indeks inovasi daerah. indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. inovasi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. inovasi daerah yang dilakukan dalam bentuk: inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. tabel capaian inovasi daerah kabupaten gunungkidul tahun aa, sumber bappeda kabupaten gunungkidul, dalam inovasi daerah ini, bappeda melakukan fasilitasi kepada semua perangkat daerah melalui pendampingan konsultasi tentang inovasi daerah agar bersinergi dan berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah, meningkatkan kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat. keuangan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). unsur unsur didalamnya adalah pendapatan daerah. belanja daerah. dan pembiayaan daerah. unsur pendapatan daerah. serta tetap berupaya menggali sumber sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada wilayah kabupaten gunungkidul. tabel capaian indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah indeks pengelolaan aset daerah | persentase kontribusi pad sumber: data realisasi indikator pada rpm perubahan kabupaten gunungkidul dan a). pendapatan daerah selama kurun waktu (lima) tahun terakhir pendapatan daerah selalu mengalami kenaikan. akan tetapi porsi terbesar dalam pendapatan daerah masih bersumber pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. baik dau maupun dak. semenjak tahun berdasarkan kemenkeu nomor pmk. tentang tata cara pengalokasian penyaluran dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. dan peraturan gubernur nomor tahun tentang pengelolaan dana keistimewaan kabupaten gunungkidul mendapatkan dana keistimewaan melalui sistem transfer. pada tahun dan dana keistimewaan masuk apbd kabupaten gunungkidul dalam bentuk bantuan keuangan khusus bkk) dari propinsi. pagu dan realisasi danai tahun dapat dilihat dalam tabel: tabel dana keistimewaan kabupaten gunungkidul tahun gjsatuae diosorsesegon (tesooemaro| aras asas oaseofensa sumber: bappeda kabupaten gunungkidul, realisasi pendapatan daerah kabupaten gunungkidul tahun anggaran mencapai trilyun rupiah atau turun sebesar dibanding tahun anggaran pendapatan terbesar berasal dari bagian dana perimbangan yaitu sebesar yo. realisasi pendapatan asli daerah pad) adalah miliar rupiah. sumber pendapatan yang berasal dari lain lain pendapatan daerah yang sah yang besarnya tercatat miliar rupiah. berikut data realisasi pendapatan kabupaten gunungkidul pada kurun waktu (empat) tahun terakhir: tabel data realisasi pendapatan kabupaten gunungkidul tahun daerah perimbangan lain lain daerah yang sah sumber: bad kabupaten gunungkidul. b). belanja belanja daerah sebagaimana ketentuan dalam permendagri nomor tahun permendagri nomor tahun terakhir sebagaimana diubah dengan permendagri nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah. terdiri dari: belanja tidak langsung. meliputian pemerintah kalurahan. belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah kalurahan. serta belanja tidak terduga. belanja langsung. meliputi belanja pegawai. belanja barang dan jasa. serta belanja modal. berikut realisasi dan proyeksi belanja daerah kabupaten gunungkidul tahun sampai dengan tahun tabel data realisasi belanja kabupaten gunungkidul tahun jamanuabartan eoo22dosa20201 2noz222a01sana bamiapamwa soossososteso| sistem2conooroo| sensesannanoo seiserasso00| tenaga buna o0of 000p belanja hibah ibsamatauansm senongenoofo lonooanmooo serasa atau mena) semacam| wanamanon| #alasan| so1mnc0 kepada pemerintah kalurahan belanja bantuan parpol psamareama soaroooesanfo annmasssocof ago tee see dowramtaroyas omamatosonoo onenraretan monsanrant |belanja moai o | so6sss24501460)| 308762s2025065| asgmsscsna0sa2| 25pengasas0.sa sumber: bad kabupaten gunungkidul, (data audit bpk) c). pembiayaan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. berdasarkan pertimbangan tersebut maka rpm kabupaten gunungkidulabupaten gunungkidul. keterhubungan rpm dengan renstra rpm menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah yang berwawasan (lima) tahunaperangkat daerah pd) yang koordinasi badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten gunungkidul. tak kegiatan penyempurnaan renstra program penyesuaian lisa pagu penyusunan kejaran dana strategis (atau draft rank renstra pd) sumber: kemendagri, gambar alur dokumen rpm kabupaten gunungkidul tahun dan rencana strategis perangkat daerah tahun, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. renstraencapaian kinerja hasil dari pelaksanaan senja dan rka pd dievaluasi dan dilaporkan untuk proving (akuntabilitas) kinerja dan dijadikan dasar perencanaan tahunan berikutnya untuk improving (perbaikan) pencapaian kinerja. rpm dengan rkd substansi rpm merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. karena itu rpm harus dijabarkan lebih teknis dalam perencanaan tahunan, yaitu rencana kerja pemerintah daerah rkd). sebagai penjabaran rpm, rkdkebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan. penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.. harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran. harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. berikut tabel realisasi pembiayaan daerah kabupaten gunungkidul tahun sebagi berikut: tabel realisasi pembiayaan daerah kabupaten gunungkidul tahun pembiayaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya lpa) eemenampiyaman saras| am| pemberian pinjaman pembentukan dana cadangan pemerintah daerah pemberanpinjaman daerah o00p sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan siapa) sumber: bad kabupaten gunungkidul, data audit bpk) pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran badan keuangan dan asetkeuangan dan aset daerah83y0. pada indikator persentase kontribusi pad terhadap apbd target tahun sebesar persen dapat tercapai persen sehingga tingkat capaian dapat dilihat tingkat capaian pada indicator ini masih termasuk kriteria sangat tinggi. tabel pendapatan sektor pariwisata kabupaten gunungkidul tahun retribusi tempat villa sumber: bad kabupaten gunungkidul. (data audit bpk) penurunan jumlah pengunjung wisatawan tahun secara signifikan menurunkan jumlah pendapatan dari sektor pariwisata yang mencapai dari tahun disebabkan oleh pandemi covid pencapaian indikator tpb urusan keuanganuangantotal pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap pdb menurut sumbernya. rasio penerimaan pajak terhadap pdb. proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. tabel pencapaian indikator tpb fungsi penunjang urusan keuangan daerah status prepares satuan rate uraian capaian capaian pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan perlu l.a. dan perlindungan sosial) tbc ditingkatkan bad sebagai persentase dari total belanja pemerintah. proporsi pengeluaran utama yang disetujui. total pendapatan pemerintah hse menurut sumbernya. rendah dogs joo| proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak sst bad domestik. sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun inspektorat daerah kinerja pembinaan pengawasanfungsi pengawasan oleh inspektorat dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada jalur yang benar. susunan organisasi inspektorat terdiri dari inspektur, sekretariat, inspektur pembantu bidang pemerintahan umum, inspektur pembantu bidang pemerintahan desa, dan inspektur pembantu bidang perekonomian, inspektur pembantu bidang kesejahteraan rakyat dan kelompok jabatan fungsional. untuk capaian kinerja inspektorat daerah sampai dengan tahun disajikan dalam tabel berikut. tabel capaian kinerja inspektorat daerah persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan tlh) internal dan eksternal internal eksternal 93y6 95y0 93y6 rekomendasi atas temuan jumlah temuan a02 sumber: data realisasi indikator pada rpm perubahan kabupaten gunungkidul dan sim persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan tlh) internal tahun masih rendah karena ada rekomendasi yang bersifat administrasi yang baru dapat ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya adalah kualitas dan kuantitas sdm yang ada inspektorat kabupaten gunungkidul: tabel jumlah auditor kabupaten gunungkidul jabatan pts bpk k jf maa e w ere sumber: inspektorat daerah kabupaten gunungkidul, pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran inspektorat daerahinspektorat daerah yang yang melebihi target yakni tingkat mayoritas spip target tahun untuk indikator tersebut adalah dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya adalah o. sedangkan ada (satu) indikator yang belum mencapai targetadapun faktor penghambat pada indikator ini, salah satu juga karena dampak pandemi covid sehingga dilakukan hanya melalui online. sedangkan faktor pendukungnya adalah responden memberi usulan kritikan yang membangun agar pelayanan yang dilakukan inspektorat daerah akan semakin baik. pencapaian indikator tpb urusan pengawasawaspengawasan dosa anna jom jae pak). persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks .(a) reformasi birokrasi baik o,os1 sst rida.(a) wtp) atas laporan keuangan sst rida kementerian lembaga dan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota). sumber: lhs rpm kab. gunungkidul tahun kepegawaian jumlah pns jumlah pns pada pemerintah kabupaten gunungkidul sebanyak orang. permasalahan kurangnya jumlah pns antara lain disebabkan tidak kembangnya jumlah pns yang pensiun, meninggal, mengundurkan diri, dan mutasi keluar daerah dengan jumlah pns yang masuk. meskipun pada tahun terdapat pengadaan pns sejumlah orang, namun jumlah total pns pada dan tahun mengalami penurunan dibanding tahun tahun sebelumnya. tabel jumlah penurunan dan penambahan pns kabupaten gunungkidul tahun jumlah penurunan jumlah jar pensiun jo2aa 2ar ieemmamaman permintaan sendiri meninggal dunia mutasi luar daerah ema nana lil pension esa pension aje opa pas ana maasmauk os sumber kpud kabupaten gunungkidul, pencapaian iku urusan kepegawaian pencapaian iku pembinaan profesionalisme asn lingkup kabupaten gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. tabel capaian kinerja pembinaan profesionalisme asnbadan kepegawaian, pendidikan dan pelatihkkp dengan (satu) indikator sasaran yang capaiannya belum sampai 100yo, yakni indeks profesionalitas asn target tahun untuk indikator tersebut adalah dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya adalah ,58y6, dari tingkat capaian tersebut dapat dilihat bahwa indikator indeks profesionalitas asn masih dalah kategori sangat tinggi. kapanewon kapanewon merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. kapanewon mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. organisasi kapanewon terdiri dari camat, sekretariat,kalurahan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi pelayanan umum. jumlah kapanewon kabupaten gunungkidul ada sebanyak kapanewon. kinerja penyelenggaraan tugas kapanewon adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. tabel capaian kinerja kapanewon dalam pembinaan rkp kalurahan kabupaten gunungkidul persentase kalurahan yang menetapkan rkp semi | | oo karangrejo rangkap too too gedangsari sifratyan |ogo2|tabel capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kapanewon kabupaten gunungkidul karangmop 7e72|7eso|7oas| ongkos gedanganaspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita permintaan agregat akan menentukan penawaran agregat yang akan mendinamisasi perekonomian melalui proses produksi. permintaan agregat dapat dilihat dari tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita yang ditentukan oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduknya. dalam periode rerata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita adb sebesar rp. sedangkan dalam adik nilainya adalah sebesar rp. dalam pdrb rerata proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar y6. artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita relatif tinggi dan sangat penting dalam perkembangan perekonomian kabupaten gunungkidul. sebagaimana telah dijelaskan bagian sebelumnya, pada tabel terlihat bahwa pdrb perkapita adik dan adb) menunjukkan peningkatan yang relatif dinamis naik dan turun. tahun nilai pdrb adb perkapita adalah rp. dan nilai pdrb adik perkapita sebesar rp. sedangkan tahun nilai pdrb adb perkapita mencapai rp. dan nilai pdrb adik perkapita sebesar rp. pdrb adik perkapita tumbuh dalam rentang y0 yo. pada gambar tersebut juga ditunjukkan dinamika variabel pengeluaran perkapita yang disesuaikan. tahun nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan adalah sebesar rp. sedangkan tahun nilainya telah mencapai rp. nilai pendapatan perkapita tersebut cukup baik jika dijelaskan dengan tingkat inflasi (laju pdrb defector) yang cukup stabil dengan nilai rerata o0 dengan standar deviasi sebesar artinya, secara umum dapat dikatakan bahwa telah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat selama tahun tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita daerah kabupaten gunungkidul pengeluaran rumah tangga perkapita adb pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita adik pengeluaran kong. pada pake pengeluaran perkapita ata eta ara sasa sean inflasi kidul boss defector pdrb) sumber: bps, diolah) keterbukaan perekonomian daerah keterbukaan ekonomi menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. perekonomian kabupaten gunungkidul relatif terbuka karena waktu tempuhnya yang relatif kecil pusat pusat pertumbuhan diy. derajat keterbukaan perekonomian ditunjukkan pada tabel berikut ini. tabel statistik kunci kemampuan ekonomi daerah kabupaten gunungkidul milyar rupiah) keterbukaan ekonomi proporsi ekspor dan impor dalam pdrb) pada periode rerata rasio ekspor dengan pdrb kabupaten gunungkidul adalah sebesar dan rerata rasio impor dengan pdrb adalah sebesar dari besar rasio ekspor dan impor tersebut jelas bahwa perekonomian kabupaten gunungkidul sangat terbuka. sepanjang tahun keterbukaan ekonomi yang diukur dengan rerata proporsi ekspor dan impor dalam pdrb stabil atas angka yaitu sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan, rkd juga memuat prioritas program dan kegiatan yang musyawarah perencanaan pembangunan daerah musrenbangda) kabupaten gunungkidul secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. selanjutnya hasil konsultasi publik dijadikan sebagai input untuk penanaman rkd dan menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun kua kebijakan umum anggaran) serta pas prioritas dan plafon anggaran sementara) dalam proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid). ipjp senja rkd tente permendagri dpa skpd apbd sumber: kemendagri, gambar alur dokumen rpm kabupaten gunungkidul tahun dan rencana kerja pemerintah daerah maksud dan tujuan maksud dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten gunungkidul ini adalah menjabarkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah untuk mejadi pedoman dan arah pembangunan daerah bagi semua pemangku kepentingan selama periode tujuan penyusunan rpm adalah sebagai berikut: menjadi pedoman dan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dan kebijakan keuangan daerah tahun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun sampai tahun sebagai pedoman perangkat daerah pd) dalam penyusunan rencana strategis tahun sebagai instrumen untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja mulai tahun sampai dengan sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dprd dan pedoman penyaluran aspirasi masyarakat secara visual, perkembangan ekspor dan impor serta tingkat keterbukaan ekonomi kabupaten gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. men ekspor impor keterbukaan ekonomi proporsi ekspor dan impor dalam pdrb) sumber: bps, diolah gambar keterbukaan ekonomi daerah kabupaten gunungkidul kemajuan dan kemandirian kalurahan kalurahan maju kalurahan pra sembada) adalah kalurahanlurahan, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. sedangkan kalurahan mandiri kalurahan sembada) adalah kalurahan maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan kalurahan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. tabel status kemajuan dan kemandirian kalurahan kabupaten gunungkidul tahun rerata nilai idm rerata jumlah status kapanewon idm kalurahan kapanewon berkembang (karanmoo o7ss| omar| ses) maja girisubo | o7sso| tomato| poster| o7aso| maju gedangan oso2| soo| oosit| o7ese| maju ngawen |losses| costs| kami o7aa| maju panggang orgs| comes7| o7soa| maja rangkap asas| sort| omo0o| logos| maja rerata jumlah status kapanewon idm kalurahan kapanewon sumber: ditjen ppm, semen desa pdt, diolah indeks desa membangun idm) dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi lingkungan. tabel perkembangan nilai indeks desa membangun idm) kabupaten gunungkidul sumber ditjen ppm, kemenkes pdt, diolah dari data atas menunjukkan bahwa tahun status kemajuan dan kemandirian kalurahan dalam tingkat kapanewon kabupaten gunungkidul adalah (empat belas) kapanewon dengan status maju , (satu) kapanewon dengan status mandiri , dan hanya (tiga) kapanewon dengan status berkembang yaitu kapanewon lonjong, kapanewon nglipar, dan kapanewon purwosari. sedangkan, jika dilihat dari perkembangan nilai idm dari tahun sampai tingkat kabupaten gunungkidul mengalami peningkatan skor sebanyak dengan kategori status yang sama yaitu kategori maju . fokus fasilitas wilayah infrastruktur fasilitas wilayah infrastuktur kondisi jalan kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan antar wilayah kabupaten gunungkidul dapat dilihat pada tabel data tersebut menunjukkan bahwa ruas jalan kabupaten sepanjang dengan kondisi baik sebesar y6, kondisi rusak ringan sebesar dan kondisi rusak berat sebesar ketersediaan daya listrik pln persero menjadi pemasok utama kebutuhan tenaga listrik kabupaten gunungkidul. sebagian besar kebutuhan tenaga listrik untuk melayani pelanggan rumah tangga. untuk mengetahuidapat dilihat pada tabel berikut ini:rumah tangga kwh bisnis kwh indus kwh umum |ita7sas6| se02417 kun sosial kwh ramah tangga pelanggan bisnis asal sora pelanggan indus pelanggan. umum pelanggan sosial pelanggan sumber: pln persero) unit pelayanan wonosari, ketersediaan air minum dam tirta handayani kabupaten gunungkidul melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air dalam layanan air minum perkotaan. selama ini produksi air minum oleh dam kabupaten gunungkidul memanfaatkan beberapa sumber air baku yang berasal dari mata air, sumur bor dan terbanyak berasal dari sungai bawah tanah. untuk mengetahuidapat dilihat pada tabel berikut:memanfaatkan damn tangga |atas |asasi args sora |salon rumah tangga asumberar mmm dead o anu uya sumur bor to unie 1yay sung) 2yao 2yao 2yao 2ya0 2ya0 umayyah sungai bawah tanah unit a ay sumber: dam kabupaten gunungkidul, ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah rtrw)untuk menggambarkan ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah rtrw) dapat dilihat dari kesesuaian pemanfaatan ruang. klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tersebut adalah sebagai berikut: tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas jika bernilai antara (delapan puluh persen) sampai dengan (seratus persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam rtr. tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas jika bernilai antara (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari (delapan puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam rtr. tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tidak berkualitas jika bernilai antara (nol persen) sampai dengan kurang dari (lima puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam rtr. hasil pemantauan akhir nilai dari pertandingan program struktur ruang dan pola ruang seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut: tabel nilai kesesuaian program struktur ruang dari rtrw kabupaten gunungkidul program utama pjm pjm nilai klasifikasi nilai klasifikasi kurang kurang kurang kurang oo, perwujudan sistem berkualitas berkualitas perkotaan perwujudan sistem kurang kurang per kalurahan berkualitas berkualitas perwujudan sistem jaringan kurang kurang prasarana wilayah berkualitas berkualitas transportasi tidak berkualitas kurang berkualitas vape sana kurang tidak sumberdaya air berkualitas kurang berkualitas kurang kurang sumber:struktur ruang pada pjm adalah dengan klasifikasi kurang berkualitas sedangkan pada pjm telah mengalami peningkatan sekitar dengan nilai yo. meskipun nilai kesesuaian struktur ruang mengalami peningkatan, namun masih tetap dalam klasifikasi kurang berkualitas. tabel nilai kesesuaian program pola ruang dari rtrw kabupaten gunungkidul pjm pjm program utama nilai nilai klasifikasi klasifikasi perwujudan program pola kurang ruang ,3y0 berkualitas berkualitas kurang kurang oo, oo, perwujudan kawasan lindung kawasan yang memberikan kurang kurang perlindungan terhadap berkualitas berkualitas kawasan bawahannya kawasan perlindungan kurang 100x berkualitas setempat berkualitas kawasan suaka alam tidak kurang lest lam budaya kawasan awan bencana berkuasa kurang kurang oo, jar kawasan lindung lainnya berkualitas perwujudan kawasan budidaya berkualitas urang berkualitas kawasan peruntukan kurang berkualitas pertanian berkualitas tuk anemia kawasan peruntukan kurang berkualitas perikanan berkualitas tuk jas jaamamtangan fren kawasan peruntukan kurang kurang industri berkualitas berkualitas tuk kawasan peruntukan kurang kurang permukiman berkualitas berkualitas tuk tidak perwujudan kawasan strategis berkualitas berkualitas kawasan strategis dari sudut kepentingan berkualitas berkualitas pertumbuhan ekonomi kawasan strategis dari tidak sudut kepentingan sosial berkualitas berkualitas dan budaya kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan berkualitas sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi, kawasan strategis dari tidak berkulit opa sudut kepentingan fungsi kipamemiaap lingkungan hidup sumberpola ruang pada pjm adalah ,3y6 dengan klasifikasi kurang berkualitas sedangkan pada pjm nilainya masuk dalam kategori berkualitas dengan peningkatan nilai sebesar hasil penggabungan antara nilai kesesuaian program struktur ruang dan nilai program pola ruang didapat hasil penilaian kesesuaian program pemanfaatan ruang sebagai berikut: tabel nilai kesesuaian program pemanfaatan ruang dari rtrw kabupaten gunungkidul pjm kurang kurang kurang sumber laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kabupaten gunungkidul tahun kesesuaian program pemanfaatan ruang total dari pjm dengan nilai masuk dalam klasifikasi kurang berkualitas sedangkan pada pjm dengan nilai masuk pada kategori berkualitas. artinya telah terjadi peningkatan kualitas kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar fokus iklim investasi iklim investasi angka kriminalitas kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan. terkait dengan keamanan dan ketertiban kabupaten gunungkidul relatif terkendali dibandingkan kota yogyakarta, yang ditunjukkan dengan kecilnya angka kejahatan dan kekerasan yang terjadi pada kurun waktu tahun sampai dengan tahun berikut ini gambaran keamanan dan ketertiban yang terjadi kabupaten gunungkidul selama (lima) tahun terakhir. tabel jumlah tindak kriminal kabupaten gunungkidul ikasusseksui kasus ikasuspenipuan kasus (kasuspemalsuanuang kasus sumber data: kepolisian resort gunungkiduljumlah unjuk rasa kab gunungkidul " bidang politik bidang ekonomi bidang lainnya uo0n man sumber: kepolisian resort gunungkidul, gambar jumlah demonstrasi unjuk rasa kabupaten gunungkidul tahun fokus sumber daya manusia sumber daya manusia kualitas tenaga kerja jumlah penduduk kabupaten gunungkidul berdasarkan disdukcapil pada tahun mencapai jiwa. berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk dominasi oleh jumlah penduduk perempuan. dilihat dari angka pencari kerja, yang tercatat dinas tenaga kerja dan transmigrasi pada tahun mayoritas pencari kerja dominasi oleh lulusan smk, peringkat berikutnya adalah lulusan smu, sarjana dan ),d1 d2 d3, dan slip. dengan demikian untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan dengan memberi dukungan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar mampu menyekolahkan sampai tingkat pendidikan tinggi (diploma sarjana). tentunya hal tersebut tidaklah mudah dan sangat dibutuhkan dukungan pendanaan serta intervensi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan penduduknya. untuk memberikan gambaran riil tentang daya saing ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat kabupaten gunungkidul tertuang dalam tabel berikut: tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan kabupaten gunungkidul tahun tamat |amat diploma) 9aa1 amat sarjana82 lo0a |camat sarjana88 toe sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, semester berdasarkan data konsolidasi bersih dkb) dengan kemendagri, dan gunungkidul dalam angka tingkat ketergantungan penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan komposisi penduduk pada suatu wilayah. indikator komposisi umur merupakan indikator yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. dengan indikator ini akan diketahui kelompok penduduk usia produktif (usia tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia dibawah tahun dan usia diatas tahun). selain itu juga dapat diketahui pula angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. untuk mengetahui komposisi penduduk dan angka beban tanggungan kabupaten gunungkidul tahun sampai dengan dapat dilihat pada tabel berikut. tabel komposisi penduduk dan rasio ketergantungan kabupaten gunungkidul tahun sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, berdasarkan tabel atas terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk gunungkidul tahun mencapai yo, kondisi ini menunjukkan bahwa tahun persentase penduduk usia produktif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun rasio ketergantungan sebesar mengandung arti bahwa setiap penduduk usia produktif menanggung sekitar penduduk usia tidak produktif, dengan asumsi bahwa penduduk usia produktif benar benar produktif. indeks daya saing daerah ids) menristek brin kementerian riset dan teknologi badan riset dan inovasi nasional melalui deputi bidang penguatan inovasi juga menerbitkan indeks daya saing daerah ids) tahunnilai ids berkisar antara yang dihitung menggunakan aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi, pilar yaitu kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, adopsi teknologi, dinamika bisnis, kapasitas inovasi dengan dimensi dan indikator. ids merupakan harmonisasi dan sinkronisasi secara sistematis seluruh indeks daya saing yang telah ada untuk penyamaan visi dan persepsi para pihak dalam pengembangan daya saing daerah dan nasional. tahun nilai indeks daya saing daerah ids) kabupaten gunungkidul adalah sebesar yang termasuk dalam kategori sangat tinggi seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. aspek utama yang berkontribusi dalam peningkatan status ids kabupaten gunungkidul adalah aspek ekosistem inovasi aspek enabling environment faktor penguat dan faktor pasar sedangkan aspek yang masih harus ditingkatkan adalah aspek sumberdaya manusia yang masih bernilai tabel indeks daya saing daerah ids) kabupaten gunungkidul tahun faktor penguat enabling environment sumber: pada aspek sumberdaya manusia, dimensi yang harus ditingkatkan adalah tingkat kesehatan, pendidikan serta ketrampilan penduduk kabupaten gunungkidul. pada aspek enabling environment, dimensi yang harus ditingkatkan adalah kualitas tata kelola pemerintahan, kondisi keamanan dan ketertiban, infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih dan kelistrikan, kemampuan keuangan daerah, serta stabilitas ekonomi. pada aspek pasar market, dimensi yang harus ditingkatkan untuk menaikkan daya saing kabupaten gunungkidul adalah kompetisi dalam negeri, pajak dan retribusi, stabilitas pasar, ketenagakerjaan, kapasitas tenaga kerja, aspek keuangan serta ukuran pasar. pada aspek ekosistem inovasi, dimensi yang harus dikembangkan adalah kualitas regulasi, kewirausahaan, interaksi dan keberagaman, penelitian dan pengembangan, komersialisasi, telematika serta teknologi. bab iii gambaran keuangan daerah keuangan daerah menurut undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, apbd mempunyai (enam) fungsi berikut ini.an daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.eberapa prinsip yang digunakan oleh pemerintah daerahselanjutnya menurut undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah terdapat prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaknihubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi: pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, hi sistematika penulisan rpm kabupaten gunungkidul tahun ini disajikan dalam sistematika berikut ini: bab pendahuluan memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, maksud dan tujuan, referensi penyusunan rpm serta sistematika penulisan dokumen rpm teokratis kabupaten gunungkidul tahun bab gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran tentangbab iii gambaran keuangan daerah menguraikan tentangperiode tahun bab permasalahan dan isu strategis daerah memberikan gambaran tentang permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten gunungkidulbab visi, misi, tujuan dan sasaran menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten gunungkidul periode bab strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah menguraikan pilihan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten gunungkidul periode dalamnya juga termasuk uraian tentang program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi daerah kabupaten gunungkidul periode program pembangunan daerah adalah kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah menguraikan secara detail program perangkat daerah untuk mewujudkan visi dan misi daerah kabupaten gunungkidul periode bagian ini juga masih akan diuraikan program pembangunan daerah, yaitui kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menguraikan target indikator kinerja utama dan target indikator kinerja daerah berdasarkan sasaran pembangunan daerah kabupaten gunungkidul periode bab penutup menguraikan kaidah pelaksanaan dan ketentuan peralihan untuk menjamin kesinambungan proses pembangunan daerah kabupaten gunungkidul. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah: kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana meliputi: mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam apbd dengan program pemerintah pusat, dankinerja keuangan daerah masa lalu kinerja pelaksanaan apbd tahun anggaran kinerja pelaksanaan apbd kabupaten gunungkiduldiuraikan pada tabel bawah. sepanjang tahun total pendapatan daerah mengalami peningkatan, dengan rata rata pertumbuhan sebesar namun demikian pada tahun mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat tajam, bahkan sampai pada y0. penurunan tajam ini sebagai akibat merebaknya pandemi covid sejak awal tahun sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan negara dan kebutuhan anggaran penanggulangan covid sehingga terjadi kebijakan pemotongan alokasi dau, dak dan focusing belanja daerah. pandemi covid juga berdampak pada penurunan pad. dalam rentang tahun rerata total pendapatan daerah adalah sebesar rp1. penyumbang terbesar kenaikan pendapatan daerah adalah dana perimbangan serta lain lain pendapatan daerah yang sah. rerata dana perimbangan adalah sebesar rp1. dan rerata lain lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar rp349. sedangkan rerata pendapatan asli daerah adalah sebesar rp237. sepanjang tahun total belanja daerah mengalami fluktuasi: dengan rerata belanja daerah sebesar rp1. dengan proporsi belanja tidak langsung cenderung lebih besar (rata rata sebesar rp1. dibanding belanja langsung (rerata sebesar rp737. pada kurun waktu antara tahun apbd kabupaten gunungkidul mengalami kali surplus yakni selisih positif antara pendapatan dan belanja daerah yaitu pada tahun dan sedangkan tahun dan mengalami defisit yakni selisih negatif antara pendapatan dan belanja daerah. defisit belanja didanai dengan penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya lpa) setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembiayaan atau disebut pembiayaan netto. sepanjang tahun rerata nilai pembiayaan netto adalah sebesar rp170. pada anggaran publik, tekanan keterbatasan sisi pendapatan dengan kebutuhan sisi belanja daerah dikelola dan diarahkan dengan penetapan iii prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan yang terarah dan terpadu antar fungsi, bidang maupun dengan pemerintah supra kabupaten. sisi pendapatan harus dioptimalkan melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi, dilakukan secara secara hati hati sesuai potensi, tanpa memberatkan masyarakat atau berdampak negatif bagi perekonomian daerah. sedangkan sisi belanja daerah direncanakan secara efektif, efisien dan terpadu untuk mendanai prioritas pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. tabel perkembangan realisasi apbd kabupaten gunungkidul tahun tahun uraian rerata rp ) rp ) rp ) rp ) rp.) (remparatan lesearea0sa7xe la71o5e1e,sa10 lashes4o1207a 211a0sommes2na8 2702277os120.ra xl pendapatan astbacan 200278s0201507| 2riatowasssmi| o220nganssooois| 2rasio0nor202| o2on2ons2emas2| 2ensoosos asa banaermbangan .e2x pon sono t pesta esitesamaosannr ecos csngoai rent screen roses ansannamon sana inreosonsaponas aan esasarnoe.se (jbaamangaktangaung inaneeoisamsano| t07meosasaosss0| lr10no27 lian7ramos1sa0o| orngigatozono0| lo00an27a1ooa1| seasanatangung si2oaa2o0as| tenotnresamsi cover lesootoos| oonwgasaaspar tan7an2c0c073a| tanaman22coa12 jeummuspemam 2rotasocoris| rasi20215roo.on tesarosnsison listen seoeansa aman miosanas iremmiavaanwerto oo) toe2e1prahara0| tensanamoosos0| tangeosa1ramon| 1feses7ne4s16| tasarroonminaa| toreasogtana0 jbemermaan pembiayaan 22077sasar225| 20105aa2117as0| tosetamenganoa 225n0700a20010| irawan7iosonca toaanpann aan.) elensenaranpembayan 2estomsosroas testasanteson| 2is1no1msa200| 9200002501m00| ara1noenganas 2e0002n20010 jateng g0nocmoarasn honanasorantan| gasaorsooa0o2e| tassamosenen tonsmnasasgnen tearaororan sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) analisis realisasikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah pad), dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. pada tahun terbit peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah menggantikan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, namun demikian pada masa transisi tahun dan karena regulasi operasional berupa peraturan menteri dalam negeri belum terbit maka masih diperkenankan menggunyusunan apbd tahun selama periode tahun sampai dengan tahun total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan rata rata sebesar pertahunnya dengan standar deviasi yang cukup tinggi, yaitu standar deviasi yang relatif besar mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan pertahun variatif dan tidak stabil. jika diamati pada tabel, mulai tahun sampai dengan pendapatan daerah secara konsisten mengalami kenaikan, namun pada tahun terjadi penurunan yang tajam atas pendapatan daerah. hal ini sebagai akibat dari pandemi covid yang melanda sejak awal tahun tabel perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran tahun rerata std uraian pertumbuhan deviasi rp) rp) rp) rp) rp) pertahun pendapatan pendapatan asli pendapatan pajak daerahlal pendapatan bagi hasil pajak prop dan pemda lainya dana penyesuaian otonomi khusus iti tahun rerata std uraian pertumbuhan ngga deviasi rp) rp) rp) rp) rp) pertahun bantuan keuangan prop atau pemda lainnya dana insentif daerah sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) iii secara umum, pad meningkat dengan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar ,25y0. namun demikian angka pertumbuhan yang dihitung dari nilai pad harus dimaknai secara berhati hati. selain karena pertumbuhan pertahunnya yang cukup variatif, juga karena dalam pad ada objek pad yang variabel determinannya cukup berbeda dan dengan tingkat pertumbuhan yang juga relatif berbeda. untuk tahun pad mengalami penurunan tajam oleh karena kebijakan pembatasan pergerakan orang dan relaksasi pajak dan retribusi sebagai kebijakan keringanan kepada masyarakat terdampak pandemi covid atk yo3 man nak mbr man pendapatan asli daerah dana perimbangan lain lain pendapatan daerah yang sah sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, (diolah) gambar struktur pendapatan daerah kabupaten gunungkidul tahun sepanjang tahun pendapatan dari dana perimbangan juga meningkat dari tahun tahun. pada tahun nilai dana perimbangan adalah sebesar rp1, sedangkan tahun nilai dana perimbangan adalah sebesar rp1, rerata proporsi dak lebih kecil dibandingkan dengan proporsi dau, tetapi rerata pertumbuhan dak lebih besar daripada pertumbuhan dau. struktur pendapatan daerah kabupaten gunungkidul sangat didominasi oleh kontribusi dana perimbangan, yang kemudian disusul oleh lain lain pendapatan daerah yang sah dan pad seperti yang ditunjukkan pada gambar atas. sedangkan sisi penerimaan dari lain lain pendapatan daerah yang sah selalu lebih besar dari pad. target dan realisasi pendapatan daerah jika melihat pada tabel target dan realisasi pendapatan daerah, maka terlihat penerimaan pad dari tahun sampai dengan tahun dapat terealisasi dengan sangat baik, bahkan dengan tingkat realisasi atas 100y0 dan tingkat rerata pertumbuhan sebesar untuk pendapatan dana perimbangan jika melihat realisasi tahun sampai dengan tahun selalu mengalami peningkatan, meskipun untuk tingkat realisasi hanya tercapai pada tahun memasuki tahun oleh karena kondisi pandemi covid terjadi penurunan tajam pada pendapatan dana perimbangan, sehingga rerata pertumbuhan pendapatan dana perimbangan tahun menjadi sebesar kemudian untuk realisasi lain lain pendapatan daerah yang sah realisasi capaian terjadi pada tahun sedangkan tahun terealisasi sebesar dan tahun realisasi menurun tajam menjadi sebesar meskipun demikian lain lain pendapatan daerah yang sah secara rerata tumbuh sebesar 11i tabel target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten gunungkidul, tahun pad dana perimbangan lain lain pendapatan daerah yang sah tahadeviasi sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) iii realisasi pad realisasi dana perimbangan realisasi lain lain pendapatan daerah yang sah sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, gambar persentase realisasi pendapatan daerah kabupaten gunungkidul, analisis realisasimeliputini dibagi menjadelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. data tabel bawah menunjukkan bahwa sepanjang tahun belanja daerah mengalami fluktuasi dengan rerata pertumbuhan per tahun sebesar pada tahun belanja daerah naik disbanding dengan belanja daerah tahun namun kemudian turun tahun naik kembali pada tahun lalu turun lagi tahun total belanja daerah terbesar terjadi pada tahun yakni sebesar rp2, kelompok belanja yang tumbuh cepat adalah belanja langsung dengan rerata pertumbuhan sebesar sedangkan belanja tidak langsung tumbuh dengan rerata sebesar y6. mab kedudukan rpm rpm merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten gunungkidulsebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi: pemerintah daerah dalam menyusun rkd, dalam menyusun renstra pd. bab iii dokumen rpm dokumen rpgunungkidul merupakan salah satu kabupaten daerah istimewa yogyakarta, dengan ibu kota wonosari yang terletak sebelah tenggara kota yogyakarta. secara yuridis, status kabupaten gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan daerah istimewa yogyakarta ditetapkan pada tanggal agustus dengan undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun pada saat gunungkidul dipimpin oleh krt labaningrat. secara geografis kabupaten gunungkidul berada pada ls dan bt bt, berada bagian tenggara dari daerah istimewa yogyakarta. kalurahan kabupaten gunungkidul terdiri dari kalurahan pesisir, kalurahan terletak lereng punggung bukit, dan kalurahan terletak dataran. luas wilayah kabupaten gunungkidul km? atau sekitar dari tuas wilayah daerah istimewa yogyakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan kabupaten sleman dan kabupaten bantul provinsi jawa tengah. sebelah timur berbatasan dengan kabupaten wonogiri provinsi jawa tengah. sebelah selatan berbatasan dengan samudera indonesia. kesana mean apa atu pers peran mal sea sumber: perda nomor tahun tentang rtrw kabupaten gunungkidul tahun gambar peta administrasi kabupaten gunungkidul ii tabel rata rata pertumbuhan realisasi belanja daerah kabupaten gunungkidul tahun anggaran uraian tahun rerata pertumbuhan jmrtasa oo les1,8samsons000 ,c2m29201 |2ilang2g01,sas87 lir7 bos wa2s0222 )oo) o288 diana tiba langsung .coo.isa. .0ro.cos,asaosoo0 i0g,e21e200 liar2sinar2o0 l11es00251,8as00| albeamapaawa sisi2ta277o0| songsomosiroo| sisi2ocos:oo| sensus22rano| sosial7soo0| sabana bunga aasasorool 0sof mol efaaamatiban sss oo0. 2223165raso0 tools6too. sosial iss. bts. sabana batman sesat rentoogoooo| lemo0ooo00| 2se7ns250000| 1an72 meses semen) sean sao setoran| mere sma) semesta| anatara| sama tama kepada pemerintah desa dan partai politik jemansatanasuna si2asan2205725)| teoinenganoo| @sar lesocioes| oessanaraoican cross2anak7as| 11s3 ajang pegawai . 2os2iso2o0| sosro0o2ssa00| angineseosooo| belanja barang bandara sengsara77asa sas.iso sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) iii alokasi untuk belanja tidak langsung lebih tinggi dari pada belanja langsung. sepanjang tahun rerata alokasi belanja tidak langsung adalah sebesar sedangkan rerata alokasi belanja langsung sebesar belanja tidak langsung belanja langsung sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, (diolah) gambar komposisi jenis belanja kabupaten gunungkidul tahun realisasi belanja daerah pada tahap pelaksanaan program diasumsikan bahwa kegiatan telah direncanakan secara baik dan benar sehingga kegiatan harus dilaksanakan secara tepat syarat, yaitu: tepat waktu, tepat lokasi, tepat kelompok sasaran, tepat biaya, tepat bentuk kegiatan dan tepat sinergi. bila asumsi atas terpenuhi maka realisasi belanja harus tinggi sesuai dengan yang direncanakan. selama periode tahun akumulasi realisasi belanja sudah cukup baik dengan tingkat realisasi rerata sebesar y6. rerata tingkat realisasi belanja tidak langsung masih sebesar o. sedangkan rerata tingkat realisasi belanja langsung masih sebesar y6. tingkat realisasi rerata sebesar dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: terjadinya efisiensi belanja, masih terdapat penganggaran belanja yang kurang cermat pada saat perencanaan, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai akibat dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan: hal hal yang bersifat mayor yang tidak dapat diprediksi dan dihindari. tabel target dan realisasi belanja daerah kabupaten gunungkidul, tahun belanja tidak langsung belanja langsung total belanja daerah tahusumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) iti analisis realisasi pembiayaan daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tentang pengelolaan keuangsumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. penerimaan pembiayaanalam hal apbd diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimasedangkan ketikenuhan target prioritas daerah yang belum tercapai dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah kabupaten gunungkidul tahun selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah kabupaten gunungkidul sebagian besar bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya lpa), sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terutama didominasi oleh penyertaan modal. mi tabel rata rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah kabupaten gunungkidul tahun anggaran tahun uraian rp) rp) rp) rp) rp) rerata rp) surplus (defisit pembiayaan netto pembiayaan penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya penerimaan kembali pemberian pinjaman pembiayaan pengeluaran penyertaan modal investasi) pemerintah daerah pembayaran pokok utang pengembalian dana transfer o00| percaya siapa) sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) iiisusungambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal aset daerah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah kabupaten gunungkidul. pada tahun nilai total aset daerah mencapai sebesar rp2, yang kemudian menjadi sebesar pada tahun sepanjang tahun aset daerah terutama dalam wujud aset tetap, aset lancar, dan investasi jangka panjang. tahun jumlah aset tetap bernilai rp1, dan tahun nilai aset tetap adalah rp2, aset lancar senilai rp271, tahun dan tahun senilai rp253, sedangkan nilai investasi jangka panjang yang berupa penyertaan modal pemerintah daerah telah meningkat dari rp164, tahun menjadi rp304, tahun komponen utama pada sisi kewajiban berupa kewajiban jangka pendek cenderung meningkat dari tahun sampai dengan tahun dari sebesar rp9, tahun naik menjadi sebesar rp18, tahun namun pada tahun mengalami penurunan menjadi sebesar rp12, hi tabel rata rata pertumbuhan neraca daerah kabupaten gunungkidul tahun anggaran ( 06er rp) rp) mmmmmpmp',,) . aset lancar egg ssomepppmmpmm kas kas daerah kas bendahara pengeluaran kas bendahara penerimaan kas blue piutang pajak penyisihan piutang pajak daerah piutang pajak nettoenyisihnetto piutang lain lain pad yang sah dernysinan piutang lain lain pad yang piutang lain lain pad yang sah netto piutang transfer pemerintah provinsi ol. penyisihan piutang transfer lol ol re ea cor piutang transfer netto belanja dibayar dimuka bagian lancar penjualan angsuran daerah www ceeeppe mop mmmpppm . investasi jangka panjang investasi nonpermanen oo uno investasi nonpermanen lainnya jumlah investasi nonpermanen ' woo ena. ns. investasi permanen lainnya aset tetap nam mmm. mmm. dana cadangan ' ' dana cadangan io, jumlah dana cadangan oo. mam tagihan penjualan angsuran . lo. kerjasama pemanfaatan | ) tuntutan ganti kerugian daerah kemitraan dengan pihak ketiga ooo lol 1ii (" 206e rp)p rp) aset tak berwujud akumulasi amortisasi aset tak berwujud aset tak berwujud netto jumlah aset lainnya jumlah aset po. kayu www . . . . kewajiban jangka pendek m utang perhitungan pihak ketiga pfk) naa utang bunga nam. bagian lancar utang dalam negeri egg away.jsm jumlah kewajiban ns. m . . . ekuitas jsm nam mmm. mmm. jumlah ekuitas jumlah kewajiban dan ekuitas sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) iii informasi dari neraca daerah dapat digunakan untuk analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas (rasio lancar dan quick ratio) dan rasio solvabilitas (rasio total hutang dan rasio hutang modal). rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah kabupaten gunungkidul dalam melunasi hutang (kewajiban) jangka pendeknya. semakin besar rasio yang diperoleh, semakin tinggi kemampuan dalam pembayaran kewajiban jangka pendeknya. quick ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena quick ratio memperhitungkan persediaan (aset lancar) dalam pembayaransemua kewajibannya. untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban (hutang) terhadap aset dan rasio kewajiban (hutang) terhadap ekuitas. rasio kewajiban (hutang)berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah daerah kabupaten gunungkidulfluktuatif dari tahun tahun. nilai rasio yang tidak stabil dapat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun tahun. nilai quick ratio neraca keuangan pemerintah daerah kabupaten gunungkidul menunjukkan bahwa nilai aset lancar persediaan mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. tabel analisis rasio neraca daerah kabupaten gunungkidul tahun tan man dhamtanar #misrormuse| #mosarmaro| momtaman amanawaa| asam mereka| aj sena dea diwatmuum sanwamol mohon| momonsnf wanansn| monas| mana etnsnomer (atasan pemosamoar pomamanse (sesama rasio total oto sis paman como mesin moons jaranan dome rasio total sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) current ratio dan quick ratio atas keuangan pemerintah kabupaten gunungkidul adalah tergolong kuat. termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel atas. hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas iii secara administratif kabupaten gunungkidul terbagi menjadi kapanewon yang meliputi kalurahan dan padukuhan. luas dan pembagian wilayah administratif kabupaten gunungkidul dapat dilihat pada tabel tabel luas dan pembagian wilayah administratif kabupaten gunungkidul km2) yo) kalurahan padukuhan karangrejo player rangkap terus 0a01 girisubo his ngawen satoshi panggang sumber: sekretariat daerah kabupaten gunungkidul, kode data dan wilayah administrasi pemerintahan diy, ditinjau dari posisi geostrategis, kabupaten gunungkidul berbatasan langsung dengan samudra hindia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan kabupaten gunungkidul memiliki wilayah berupa pulau pulau kecil sebanyak pulau yang tersebar lima kapanewon, yaitu purwosari, panggang, tanjungsari, terus dan girisubo. pulau pulau kecil tersebut sangat kecil ulasannya, berupa karang, tidak berpenghuni, dan sebagian ditumbuhi rumput. daftar pulau pulau kecil wilayah kabupaten gunungkidul disajikan seperti dalam tabel berikut: tabel pulau pulau wilayah kabupaten gunungkidul i1 keuangan pemerintah kabupaten gunungkidul relatif kuat dalam pelunasan kewajiban kewajibannya. bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu kebijakan pengelolaan keuangan daerah ditentukan oleh banyak faktor. kondisi sosial ekonomi daerah dan pilihan strategi pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. selain faktor penting lainnya adalah arahan pemerintah pusat dan provinsi tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. kebijakan pengelolaan keuangan daerah ditentukan dan menentukan variabel ruang fiskal daerah, kapasitas fiskal daerah, kemampuan mendanai belanja daerah dan proporsi anggaran. bagian ini akan menjelaskan kondisi dan dinamika variabel tersebut. ruang fiskal daerah pada dasarnya ruang fiskal daerah adalah besar dana daerah dalam satu tahun anggaran, yang dapat digunakan secara bebas sesuai potensi dan prioritas daerah, yaitu dana daerah yang telah dikurangi pendapatan dan belanja mengikat serta belanja yang bersifat wajib. semakin besar ruang fiskal daerah, maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada bumi. stephen heller imf policy discussion paper, mengemukakan bahwa ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah(remarked, ditentukan penggunaannya). secara teknis perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan formula berikut ini: ruang fiskal total pendapatan siapa) pendapatan mengikat belanja wajib daerah dimana: pendapatan dak pendapatan hibah dana darurat dana mengikat penyesuaian otsus belanja wajib belanja urusan pendidikan belanja urusan kesehatan gaji dan tunjangan belanja wajib lainnya sesuai dengan hasil perhitungan, ruang fiskal kabupaten gunungkidul sepanjang tahun relatif kecil. artinya, ketersediaan dana yang dapat digunakan secara bebas sesuai prioritas daerah relatif terbatas. pada tahun ruang fiskal daerah adalah sebesar rp179. atau sekitar dari total penerimaan daerah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan). tahun ruang fiskal daerah menurun menjadi iii rp144. atau sekitar dari total penerimaan daerah. sepanjang tahun rerata besar ruang fiskal daerah adalah dari informasi ruang fiskal daerah ini jelas bahwa kabupaten gunungkidul harus mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan dan belanja mengikat, serta belanja wajib untuk diselaraskan dengan potensi dan prioritas pembangunan daerah. jika membedah lebih detail lagi, maka sebenarnya ruang fiskal yang terhitung pada tabel masih belum menggambarkan kondisi sesungguhnya dari ruang fiskal kabupaten gunungkidul. hal ini disebabkan karena rumus ruang fiskal sebagaimana atas dan terhitung pada tabel belum mencantumkan beberapa item belanja yang menjadi kewajiban dan mengikat bagi pemerintah kabupaten, antara lain: belanja transfer alokasi dana desa. belanja iuran jaminan sosial bagi masyarakat. belanja pengawasan. tabel ruang fiskal daerah kabupaten gunungkidul tahun tahun uraian penerimaan pendapatan daerah penerimaan pembiayaan pendapatan mengikat lo. dba lo. hibah |. dana penyesuaian belanja mengikat belanja pegawai btl) belanja bunga bti) ol. belanja bagi hasil kepada pemerintah desa btl) belanja program rutin tiap belanja wajib |. belanja pendidikan dari |. belanja kesehatan dari belanja infrastruktur dari total pendapatan dan 24w3t4 belanja mengikat, serta belanja wajib ruang fiskal sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) ii secara visual, perubahan besar ruang fiskal kabupaten gunungkidul sepanjang tahun adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. ten penata mem ruang fiskal meme persentase ruang fiskal sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, (diolah) gambar ruang fiskal daerah kabupaten gunungkidul tahun kapasitas fiskal daeraherdasarkan peraturan kementrian keuangan nomor pmk. tentang peta kapasitas fiskal daerah tahun serta nomor pmk. tentang peta kapasitas fiskal daerah tahun kapasitas fiskal daerah kabupaten gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. pada tahun kapasitas fiskal daerah kabupaten gunungkidul termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai sedikit atas kabupaten kulonprogo yang juga termasuk kategori tinggi . tahun kapasitas fiskal daerah kabupaten gunungkidul meningkat dengan nilai dalam kategori tinggi . artinya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan semakin lebih baik. less a00 sleman yogyakarta bantul gunungkidul kulonprogo th2019 sumber: kemenkeu pmk dan kemenkeu pmk o7 tentang peta kapasitas fiskal daerah, diolah. gambar peta kapasitas fiskal daerah kabupaten gunungkidul tahun dan tahun kemampuan mendanai belanja daerah daerah kabupaten gunungkidul disebut mampu mendanai belanja daerah jika total penerimaan daerah lebih besar dari total pengeluaran daerah yang telah direncanakan secara tepat syarat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kabupaten gunungkidul. karena itu, semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka semakin tinggi kemampuannya dalam mendanai semua belanja daerah yang telah direncanakan secara tepat syarat. secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah kabupaten gunungkidul mengalami penurunan selama periode tahun pada tahun tahun nilai kemampuan mendanai belanja daerah bernilai dan pada tahun menjadi sebesar tabel perhitungan kemampuan mendanai belanja daerah kabupaten gunungkidul tahun tahun uraian kadang aan pendapatan daerah penerimaan pembiayaan kada aran (oa belanja daerah pengeluaran pembiayaan kemampuan mendanai belanja daerah sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) secara visual perubahan rasio kemampuan mendanai belanja daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah. garis trend mengindikasikan bahwa kemampuan pendanaan cenderung menurun. berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain seperti potensi apbn wilayah dan dana tugas pembantuan, termasuk opsiteam .009x mm kemampuan mendanai belanja daerah ssssssssa linear kemampuan mendanai belanja daerah sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, (diolah) gambar perkembangan rasio kemampuan mendanai belanja daerah kabupaten gunungkidul tahungunungkiduldaerah tingkat realisasi anggaran belanja daerah ditentukan oleh ketepatan perencanaan kegiatan termasuk dalamnya kualitas pelaksanaan kegiatan, selisih antara shj yang ditetapkan dengan harga riil dari barang dan jasa pasaran, asumsi kenaikan gaji dan access, kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi realisasi belanja tidak terduga, serta faktor lainnya. karena itu, realisasi belanja daerah dapat bawah angka anggaran yang ditetapkan. lihat secara keseluruhan, tingkat realisasi belanja daerah kabupaten gunungkidul sepanjang tahun relatif tinggi yang mencapai rerata sebesar pertahun. dengan rerata realisasi belanja tidak langsung sebesar dan rerata realisasi belanja langsung sebesar adapun rerata realisasi belanja hibah sepanjang tahun adalah rerata realisasi belanja bagi hasil kepada pemerintah desa adalah sebesar sedangkan rerata realisasi belanja modal adalah sebesar tabel tingkat realisasi belanja kabupaten gunungkidul tahun anggaran salam bunga too splpeanapanuansesa tessefsor7 pos7f elsamamaakteaaa era eror penerang baamaperawai e ao| se22 panci7| oceana barang pandan (es75 (eos se s3| tis sar sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) proporsi jenis belanja anggaran daerah digunakan untuk kegiatan mencapai target kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung serta dimanfaatkan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat daerah. karena itu maka proporsi alokasi belanja langsung dan atau belanja untuk publik perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan. tabel proporsi alokasi belanja kabupaten gunungkidul tahun anggaran operanya belanja pegawai 'o )j o|roti|7ao7| 7o17| 7a.7e| te.ea| b|belanja bunga belanja bantuan sosial ' ) ' ) | o07| ooo| oss| belanja bagi hasil kepada pemerintah desa os8| o.ss| selpsamamaateraga esa baanapegawa s201 to7f c01|o aah one betina barangdanyasa ano1| asan| son2| sto4| sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) pada tabel berikut terlihat bahwa sepanjang tahun rerata proporsi belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung pada belanja tidak langsung, rerata proporsi belanja pegawai adalah sebesar untuk tujuan peningkatan kinerja aparatur, sangat penting untuk memperjelas target kinerja dari setiap asn sehingga pertanggungjawaban kinerja dari belanja pegawai tersebut dapat ditingkatkan. pada tabel juga terlihat bahwa rerata proporsi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa relatif kecil, masing masing sebesar dan sedangkan rerata alokasi atau proporsi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik adalah sebesar pada belanja langsung, rerata proporsi belanja modal sebesar dan belanja barang dan jasa sebesar dan rerata proporsi belanja pegawai sebesar ketepatan jenis barang modal yang disediakan serta proses produksinya yang memanfaatkan barang dan jasa dari potensi daerah akan mendorong perkembangan perekonomian kabupaten gunungkidul. analisis pembiayaan pada umumnya, tingkat realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggarannya dan tingkat realisasi pendapatan daerah lebih tinggi dari anggarannya. karenanya dalam apbd umum terjadi ada sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya lpa). adanya lpa akan menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk menerapkan anggaran defisit guna memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan. data pada tabel bawah menunjukkan bahwa realisasi apbd mengalami defisit pada tahun dan sedangkan realisasi apbd yang surplus terjadi pada tahun dan tahun pada tahun nilai defisit realisasi apbd adalah sebesar rp13, dan tahun nilai defisit sebesar rp19, defisit didanai dari penerimaan pembiayaan, terutama dari lpa. sepanjang tahun rerata nilai lpa adalah sebesar rp198. selain menutup defisit, lpa juga dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan khususnya penyertaan modal dan pembayaran kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah. 11i tabel realisasi pembiayaan kabupaten gunungkidul, tahun tahun uraian pendapatan daerah belanja daerah surplus (defisit) pembiayaan netto pa. penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya penerimaan kembali pemberian pinjaman poo da2. pengeluaran pembiayaan penyertaan modal investasi) pemerintah daerah era) sisa lebih pembiayaan anggaran (siapa) sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah) #g03, m896, ono ie: bmo: siapa siapa penyertaan modal sumber: laporan realisasi apbd kabupaten gunungkidul, tahun (diolah)berkenadan atau pengeluaran pembiayaan. kerangka pendanaan pada bagian ini akan digambarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam pendanaan kebutuhan pembangunan daerah dari tahun hingga tahun mendatang. mulai tahun pedoman pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomohingga struktur kerangka apbd berpedoman pada regulasi tersebut. proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah metode proyeksi atau peramalan dapat dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. salah satu bentuk peramalan kualitatif adalah peramalan yang didasarkan pada pendapat beberapa ahli dalam suatu diskusi yang sistematis. keahlian para pihak yang diikutkan dalam peramalan kualitatif tidak ditentukan derajat pendidikan formal yang ditempuhnya tetapi mi rumput tidak berpenghuni tanjungsari karang, penumbuhan slam (tra (aanjrso ampun terpenuhi karang, penumbuhan |rattarang (rerun |songs ampun berpenghuni mang meps purwodadi karang, tidak berpenghuni karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni girisubo karang, penumbuhan jowmuneganta) |kencang ampun berpenghuni baron girisubo karang, penumbuhan iwameengan sonetanyu ampat taneterpenghun girisubo karang, penumbuhan jerman ppp songtanyu ampat ttterpengnun sumber: dinas kelautan dan perikanan gunungkidul, topografi berdasarkan kondisi topografi kabupaten gunungkidul dibagi menjadi (tiga) zona pengembangan, yaitu: zona utara disebut wilayah batur agung dengan ketinggian 200m 700m atas permukaan laut. keadaannya berbukit bukit terdapat sumber sumber air tanah kedalaman 12m dari permukaan tanah. jenis tanah dominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. wilayah ini meliputi kapanewon patut, gedangsari, nglipar, ngawen, semi, dan lonjong bagian utara. zona tengah disebut wilayah pengembangan ledak wonosari, dengan ketinggian 150m 200m atas permukaan laut. jenis tanah dominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel partikel air masih mampu bertahan. terdapat sungai atas tanah, tetapi musim kemarau kering. kedalaman air tanah berkisar antara 60m 120m bawah permukaan tanah. wilayah ini meliputi kapanewon player, wonosari, karangrejo, lonjong bagian tengah, dan semana bagian utara. berdasarkan kedalaman pemahamannya pada seluk beluk dan dinamika objek yang akan diramalkan. proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah ini dilakukan untuk setiap rincian objek peramalan dan didasarkan pada data dan informasi terkini dalam beberapa diskusi terfokus yang sistematis.mejadi pandemi covid adanya kejadian pandemi inerah sangat terpengaruh. pendapatan daerah pendapatan asli daerah pada tahun dan masih terpengaruh oleh adanya dampak covid dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun proyeksi pendapatan daerah tahun dan didasarkan pada proyeksi yang telah ditetapkan dalam rkd proyeksi pendapatan asli daerah dilakukan dengan menganalisis masing masing sector sehingga masing masing mempunyai metode yang berbeda. namun demikian untuk dalam penentuan instrument yang digunakan dalam penghitungan wajib memperhatikan beberapa berikut: regulasi kebijakan dari pemerintah supra kabupaten kajian pendapatan yang telah disusun data potensi pendapatan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah fluktuasi bunga bank time trend karena situasi dan kondisi pandemi dan upaya pemulihannya, maka sepanjang tahun rerata pertumbuhan pendapatan daerah diperkirakan sebesar pertahun. sedangkan rerata pertumbuhan pad sepanjang tahun adalah sebesar pertahun. rerata pertumbuhan pendapatan transfer sepanjang tahun diperkirakan secara hati hati sebesarproyeksi kenaikan pendapatan transfer pemerintah pusat diharapkan dari: kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara,kenaikan dak baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah kenaikan kinerja daerah sehingga dana insentif daerah juga mengalami kenaikan proyeksi kenaikan pendapatan transfer antar daerah diharapkan dari transfer pemerintah daerah istimewa yogyakarta, yakni dari: kenaikan bagi hasil pajak kenaikan bantuan keuangan khusus potensi lain lain pendapatan daerah yang sah diharapkan dari: dana hibah dari pemerintah pusat belanja daerah proyeksi belanja daerah tahun dan didasarkan pada proyeksi yang telah ditetapkan dalam rkd hitungan proyeksi belanja daerah dengan memperhatikan: proyeksi penerimaan daerah pendapatan daerah penerimaan pembiayaan daerah) batas maksimal defisit yang diperkenankan regulasi proyeksi besaran lpa pengeluaran pembiayaan kebutuhan belanja wajib dan mengikat rerata pertumbuhan belanja daerah antara adalah sebesar kenaikan belanja daerah didistribusikan secara proporsional berdasarkan nilai proporsi tiap kelompok dan jenis belanja daerah.tahun rerata pertumbuhan belanja operasi dari tahun sebesar belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun untuk cadangan penyesuaian gaji dan penambahan jumlah pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah, belanja modal dari tahun dihitung berdasarkan kebutuhan yang diproteksi oleh skpd belanja tidak terduga pada tahun proyeksi sebesar rp40. sebagai cadangan dan antisipasi jika masih ada kelanjutan kebijakan penanganan covid sedangkan untuk tahun tahun berikutnya menurun dengan asumsi kondisi telah membaik. belanja transfer dihitung dengan memprioritaskan pemenuhan belanja transfer wajib add) selanjutnya baru untuk memenuhi kebutuhan belanja transfer yang lain. belanja daerah dikelola secara efektif, efisien dan berdaya guna dengan menerapkan standar harga dan biaya serta analisis standar belanja daerah secara disiplin dan ketat, penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja. cc. pembiayaan daerah penganggaran surplus defisit sesuai dengan kondisi ruang fiskal daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, proyeksi penerimaan pembiayaan didapatkan dari proyeksi lpa tahun yang lalu dengan memperhatikan besaran defisit belanja dan perkiraan potensi lpa tahun lalu dan tahun berjalan. proyeksi pengeluaran pembiayaan meliputi penambahan penyertaan modal pada bank pembangunan daerah, bpr bank daerah gunungkidul, dam tirta handayani,hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk tahun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti tersebut atas adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. tabel proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gunungkidul tahun proyeksi rpm uraian tahun rp) tahun rp) tahun rp) tahun rp) tahun rp) |remaramam oo test22s02857 2o01c00 k45807 b0s7tas pena55 20002068sa, 2ta0271c27977 dago jrengaptan psi depan 2essioaroaso| 2ooeorasnaen 2nomoasonao1 benar,oscar ae001e21 ller| haa. drendapatanranater aosvnesnaan lranmoonooano dorna locale logo2issn1a5 banana1osa0| |4a, lain lain pendapatan daerah yang 'o ) | ,000o| ,00o| dna dea dea emtamsapasaa ep2epssnsnson aitasinascaas 2iso20.7e7poo nonscamoaasa basocsro7aa7s sae sana opera ar.aa0,a77 ,a0.a20.sera07 iao penanjaanga desanamoan aon. teori 2e0mesto2so0 ieasonmraasi donatooesaao sii7span5es0| desanjamamter), tassosisasn berlawanan 2ormoaaanosa sosasaa0no1r proyeksi rpm uraian tahun rp) tahun rp) tahun rp) tahun rp) tahun rp) surplus defisit ,4a5 pembiayaan daerah ,4a5 le. penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dari tabel atas kemudian dapat dihitung untuk mengetahui mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dengan menggunakan tabel seperti bawah ini. dalam tabel bawah kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dihitung dari total penerimaan daerah dikurangi total belanja pegawai ditambah belanja transfer ditambah belanja tidak terduga.hun uraian pendapatan daerah ,a55 sisa lebih perhitungan anggaran penerimaan ,4a5 belanja pegawai belanja transfer bem tidak rotor kapasitas riil kemampuan keuangan bab permasalahan dan isu strategis daerah telaah rtrw penyusunan rpm kabupaten gunungkidul tahun masih berpedoman pada peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten gunungkidul tahun sebagai rujukan utama. namun mengingat saat ini sedang dilaksanakan proses peninjauan kembali terhadap peraturan daerah tersebut, penyusunan rpm juga memperhatikan substansi pengaturan yang telah dirancang dalam dokumen tersebut dan telah melalui pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. proses peninjauan kembali perda rtrw kabupaten gunungkidul saat ini perlu disesuaikan dengan substansi undang undang cipta kerja dan turunannya serta peraturan lainnya. proses peninjauan kembali peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten gunungkidul tahun pada bulan juli telah dijadwalkan dalam program pembentukan peraturan daerah review rtrw dprd. berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pada tahun review rtrw dapat ditetapkan. telaah terhadap rencana struktur ruang penetapan kawasan perkotaan dan kawasan perdesfungsi dan peran kota adalah sebagai pusat stabilitas untuk mengendalikan dan mengatur wilayah hinterland nya termasuk pusat pusat pelayanan setiap kapanewon dinyatakan kota (permukiman kalurahan kota) atau ibukota kapanewon ikk). ibukota kapanewon sebagai kota mempunyai peran dan fungsi melayani kalurahan kalurahan sekitarnya sebagai wilayah hinterland nya, dengan hirarki yang beragam dan tingkat kekuatan yang beragam pula. rencana konsep pengembangan sistem perkotaan kabupaten gunungkidul dipaduserasikan dengan konsep sistem perkotaan daerah dalam konteks wilayah serta keterkaitannya satu sama lain, baik secara spasial maupun fungsional terhadap provinsi diy. iv sel gear sae tar naa mata bentet tea fee sumber: rtrw kab. gunungkidul tahun gambar peta rtrw kabupaten gunungkidul tahun pengembangan sistem perkotaan mewujudkan skenario pengembangan wilayah perkotaan diperlukan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana perkotaan seperti jalan, listrik, telepon, air bersih, drainase, persamaan, dan sanitasi. selain itu, diperlukan pula pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah melalui peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian dan pelayanan infrastruktur sesuai dengan skala pelayanan perkotaan. pengembangan fasilitas perkotaan untuk mendukung pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah meliputi: a). pkw, fasilitas kawasan perkotaan yang dikembangkan berupa fasilitas perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan menengah dan tinggi, kesehatan dan sosial, perindustrian untuk skala kabupaten, b). pklpanewon. c). ppkwasan. perwujudan wajah kota wonosari sebagai wajah ibukota kabupaten gunungkidul dilakukan dengan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang jalan protokol wonosari, sekaligus sebagai pusat umkm kabupaten gunungkidul. terkait upaya untuk mendukung perwujudan wajah kota wonosari tersebut maka perlu memanfaatkan dan meningkatkan lahan sekitar gedung kantor pusat pemerintahan. pengembangan sistem perdesaan sistem perdesaan merupakan struktur perdesaan yang menggambarkan keterkaitan antara tiga elemen dasar pembentuknya yaitu: a). penduduk digambarkan oleh sistem permukiman. b). aktivitas diperlihatkan oleh pola penggunaan lahan dan sektor kegiatan. c). sistem pergerakan diwujudkan dalam bentuk sistem jaringan jalan yang menghubungkan dengan sistem yang lebih luas, yaitu kaitannya antara sub sistem dalam satu sistem tertentu dengan sistem keluarnya yang lebih luas. upaya untuk meningkatkan aktivitas dan sistem pergerakan penduduk kabupaten gunungkidul, perlu didukung infrastruktur yang saling terkoneksi. iv pembangunan jalan strategis provinslintas selatan jls)selain itu, jalur jalan ruas tawang galang yang belum terbangun sampai dengan tahun perlu dilanjutkan pembangunannya karena berfungsi sebagai ruas jalan yang menghubungkanrencana pengembangan sistem perdesaan dalam sistem pelayanan wilayah meliputi: pengembangan dan peningkatan kalurahan kalurahan kabupaten gunungkidul sebagai pusat pelayanan lingkungan ppl), kalurahan pusat pertumbuhan dpp), agropolitan, megapolitan dan desa wisata. pengembangan dan peningkatan setiap padukuhan masing masing kalurahan sebagai pusat pelayanan permukiman ppp). pengembangan sistem perdesaan sebagaimana tersebut atas diwujudkan dengan pengembangan dan peningkatan prasarana dasar perdesaan yang meliputi jalan, listrik, air bersih, telepon dan irigasi. rencana distribusi penduduk rencana distribusi penduduk kabupaten gunungkidul disusun dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan pertimbangan spasial terkait dengan faktor demografi maupun terkait dengan faktor faktor non demografi. faktor penambang non demografi tersebut terkait dengan daya dukung lahan dan lingkungan, skenario pengembangan pola ruang dan struktur ruang. faktor penambang non demografi tersebut diantaranya berupa: a). kebijakan dasar terkait dengan arahan kebijakan kebijakan pengembangan spasial b). klasifikasi fungsi jalan utama, karena akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan arahan pengendalian penggunaan lahan (terutama untuk jalan kolektor baik primer maupun sekunder) c). hirarki kota d). kesesuaian peruntukan dan pemanfaatan ruang terkait dengan daya dukung lahan dan lingkungan. berdasarkan pertimbangan atas maka berikut ini disampaikan ketentuan tingkat kepadatan untuk tiap kapanewon: wilayah tengah ledak wonosari) diarahkan berkepadatan sedang tinggi dengan argumen: sebagai orientasi pengembangan kawasan budidaya dan pusat pelayanan wilayah mempunyai potensi dasar sebuah kota dapat berkembang dengan baik, yaitu keberadaan sumber daya air yang lebih bagus dibanding dari daerah lainnya, topografi wilayah relatif datar, dan posisi geografis tepat berada ditengah tengah wilayah yang bisa diakses dari berbagai arah. wilayah bagian utara pegunungan baturagung) diarahkan kepadatan rendah hingga sedang, dengan argumen: sebagian besar wilayah bertopografi curam, berpotensi terjadi bencana longsor dan gerakan tanah mulai dari tingkat sedang hingga tinggi. lebih banyak memberikan manfaat positif bila dikembangkan sebagai kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi, kawasan resapan air, perkebunan (kakao maupun kayu putih), pertanian lahan kering. permukiman penduduk yang dikembangkan adalah permukiman pedesaan dengan kepadatan rendah hingga sedang iv wilayah bagian selatan pegunungan gunungsewu) diarahkan dengan kepadatan rendah hingga sedang, dengan argumen: karst gunungkidul merupakan bagian kawasan lindung geologi baik untuk kepentingan pelestarian alam maupun sebagai sumber ilmu pengetahuan, sehingga kegiatan budidaya perlu dikendalikan dengan pembatasan tertentu. untuk itu jumlah penduduk perlu dikendalikan dengan mengarahkan kawasan selatan sebagai kawasan permukiman pedesaan berkepadatan rendah sedang. upaya pengendalian penduduk secara spasial wilayah bagian selatan salah satunya dilakukan melalui pembatasan pemberian perizinan pembangunan perumahan kepada developer pengembang selain sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. pemberian ijin pendirian perumahan utamanya kepada developer pengembang, kabupaten gunungkidul telah memiliki perlu nomor tahun tentang rekomendasi pemanfaatan ruang. substansi dalam perlu tersebut mengatur tentang rekomendasi tata ruang, keterangan rencana kabupaten, dan keterangan kesesuaian ruang. mengingat kawasan bagian selatan merupakan kawasan yang memiliki potensi investasi yang tinggi dibidang pariwisata, pengembangan pariwisata kawasan karst diarahkan sebagai wisata alam berbasis masyarakat dengan konsep ekowisata dan ekowisata yang mengedepankan konservasi serta pelestarian kawasan karst. grand desain pembangunan kependudukan gdp)gunungkidul. dengan grand design pembangunan kependudukan kabupaten gunungkidul tahun diharapkan dapat mewujudkan: penduduk tumbuh seimbang,pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sarana prasarana fasilitas umum bidang pendidikan secara umum untuk seluruh wilayah kapanewon kabupaten gunungkidul, selalu terdapat kenaikan jumlah sarana pendidikan untuk setiap (lima) tahunnya. kebutuhan fasilitas pendidikan pada masa yang akan datang lebih ditekankan pada peningkatan kualitasnya agar lebih dapat memenuhi kriteria standar sesuai standar nasional pendidikan snp), serta mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan yang terus berkembang. sarana prasarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi balai pengobatan, puskesmas, rumah sakit, praktek dokter, bidan praktek, apotek, laboratorium dan sarana iv zona selatan disebut wilayah pengembangan gunung seribu dion gebergton atau spider gebergton), dengan ketinggian 300m atas permukaan laut. batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit bukit kerucut conical limestone) dan merupakan kawasan karst. pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. zone selatan ini meliputi kapanewon saptosari, pilihan, girisubo, tanjungsari, terus, rangkap, purwosari, panggang, lonjong bagian selatan, dan semana bagian selatan. lahan kabupaten gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu: datar y60): ha, bergelombang 15y6): ha, curam ha, dan sangat curamkm? atau berada pada ketinggian 500m atas permukaan laut (dpl). sedangkan sisanya terletak pada ketinggian kurang dari mdpl, dan terletak pada ketinggian lebih dari mdpl. geologi jenis tanah wilayah kabupaten gunungkidul cukup beragam, dengan rincian sebagai berikut: latosol, dengan batuan induk kompleks sedimen tuan dan batuan vulkanik, yang terletak pada wilayah bergunung gunung, tersebar wilayah kapanewon patut bagian utara dan selatan, gedangsari, ngawen, semi bagian timur, dan lonjong bagian utara kompleks latosol dan mediteran merah, dengan batuan induk batuan gamping, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat wilayah kapanewon panggang, purwosari, saptosari, terus, tanjungsari, semana bagian selatan dan timur, rangkap, girisubo, serta lonjong bagian selatan. asosiasi mediteran merah dan rencana, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah berombak sampai bergelombang, terdapat wilayah kapanewon ngawen bagian selatan, nglipar, karangrejo bagian barat dan utara, semana bagian barat, wonosari bagian timur, utara dan selatan, player bagian barat dan utara, serta pilihan bagian selatan. grumosol hitam, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah datar sampai bergelombang, terdapat wilayah kapanewon player bagian selatan, wonosari bagian barat, pilihan bagian utara, dan lonjong bagian selatan. asosiasi latosol merah dan litosol, dengan bahan induk tuan dan batuan vulkanik intermediet, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat wilayah kapanewon semi bagian utara, patut bagian selatan, dan player bagian barat. struktur tanah kabupaten gunungkidul dibedakan atas dasar komposisi komponen pasir, debu, dan lempung, sehingga secara garis besar dipisahkan menjadi tekstur kasar, sedang, dan halus. kesehatan lainnya. untuk meningkatkan layanan akan prasarana kesehatan kabupaten gunungkidul, perlu adanya peningkatan layanan kesehatan beberapa wilayah dengan peningkatan status dan atau fungsi puskesmas untuk wilayah doyo lonjong dan ngoro oro patut. kebutuhan dan pemenuhan sarana prasarana perdagangan yang mendesak: berupa pasar tingkat kapanewon dan pasar kalurahan kapanewon patut (saat ini belum memiliki pasar) dan kapanewon semi (sudah ada embrio pasar). perlu pengembangan pasar tingkat kapanewon yang dilengkapi dengan beberapa pasar kalurahan. adapun pusat perbelanjaan tingkat kabupaten hanya perlu ditingkatkan kualitasnya. terkait perencanaan dan pengembangan fasilitas perdagangan, diperlukan adanya pengaturan secara berkelompok dan berjenjang untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan dan penyediaan ruang bagi masing masing sarana perdagangan yang dijabarkan lebih detail dalam dokumen dtk. sarana prasarana olahraga berupa lapangan (olahraga) dan ruang terbuka juga merupakan hal yang perlu ada. lingkungan terbuka untuk umum tujuan utamanya untuk memberikan cahaya dan udara segar dalam kota, tempat rekreasi bagi penduduk, dan sekaligus menambah keindahan pemandangan daerah perkotaan. pembangunan sarana pusat olahraga terpadu atau sport center akan menjadi ikon olahraga kabupaten gunungkidul. rencana sistem prasarana wilayah rencana sistem prasarana wilayah berupa: pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana prasarana jaringan telekomunikasi dan informatika, rencana sistem prasarana sumberdaya air, dan e), pengembangan prasarana lingkungan. telaah terhadap rencana pola ruang rencana pola ruang kawasan lindung kawasan lindung kabupaten gunungkidul pada dasarnya merupakan penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang seharusnya dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan, untuk mempertahankan ekosistem sebagai kawasan perlindungan sekitarnya. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap siklus ekosistem serta keberlanjutan lingkungan. bentuk fisik dari kawasan ini adalah kawasan hutan lindung yang memberikan perlindungan terhadap potensi kerentanan gerakan tanah serta kawasan resapan air yang memiliki fungsi penjaminan kuantitas dan kualitas air tanah kawasan lepasan dari kawasan resapan air. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya kabupaten gunungkidul meliputi: a). kawasan hutan lindung b). kawasan resapan air. perlindungan terhadap kawasan hutan lindung gunungkidullain itu, perlindungan terhadap kawasan hutan lindung juga bertujuan untuk menjamin keberlanjutan wilayah. rencana pola ruang kawasan budidaya kawasan peruntukan budi daya kabupaten dibagi dalam beberapa macam yaituindustri, kawasan peruntukan perdagangan, iv kawasan peruntukan pendidikan tinggi, kawasan pesisir dan pulau pulau kecil, kawasan peruntukan militer. kawasan peruntukan hutan produksi kawasan peruntukan hutan produksi yang ada kabupaten gunungkidul adalah kawasan peruntukan hutan produksi tetap. rencana penetapan kawasan hutan produksi tetap kabupaten gunungkidul seluas ha. kawasan peruntukan pertanian kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih hektar, peruntukan pertanian hortikultura seluas kurang lebih hektar meliputi seluruh kapanewon kabupaten gunungkidul, lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih (lima puluh satu ribu tiga ratus dua belas) hektar. kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan budidaya tanaman perkebunan. luas kawasan perkebunan seluas kurang lebih hektar. karakteristik kawasan peternakan kabupaten gunungkidul yang merata dan menjadi sektor tambahan dan sampingan bagi banyak pelaku pertanian tanaman menyebabkan kegiatan peternakan menjadi sebuah kegiatan ubiquitous atau kegiatan yang ada setiap kapanewon. kawasan peruntukan perikanan kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan tempat terdapat kegiatan perikanan yang berada ruang darat, ruang laut, dan luar kawasan lindung. rencana penetapan kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut: a). kawasan budidaya air tawar meliput seluruh kapanewon. b). kawasan budidaya perikanan laut pantai pulang awal kapanewon tanjungsari. c). kawasan perikanan tangkap sepanjang kawasan pesisir yang terdapat kapanewon panggang, saptosari, tanjungsari, terus dan girisubo. d). kawasan budidaya garam yang memiliki kriteria performa mendekati kawasan peruntukan perikanan diarahkan untuk berada pantai sepanjang, kalurahan kadang, kapanewon tanjungsari dan pantai dadapayam, kalurahan kanigoro, kapanewon saptosari. kawasan peruntukan pertambangan kawasan peruntukan pertambangan atau wilayah pertambangan wp) adalah wilayah yang mempunyai potensi pertambangan yang tidak terikat dengan batasan administrasi. adapun jenis kawasan pertambangan kabupaten gunungkidul terdiri dari kawasan pertambangan mineral logam, non logam dan batuan. kawasan peruntukan pertambangan didelineasi berdasarkan pertimbangan pertimbangan antara lain: a). tidak terletak kawasan lindung b). tidak terletak kawasan permukiman c). apabila terletak kawasan tegalan lahan kering perlu dikaji antara pertambangan dengan hasil pertanian, lebih ekonomis yang mana. d). pengelompokan ruang lahan pertambangan. e). apabila saat ini aktivitas pertambangan sudah berjalan kawasan lindung, maka pembaruan ijin sangat dibatasi dan tidak boleh diperpanjang bila bertentangan dengan prinsip prinsip fungsi lindung. kawasan peruntukan industri kawasan industri seluas kurang lebih hektar meliputi: kawasan peruntukan industri menahan kapanewon semana, karangrejo dan wonosari seluas kurang lebih hektar, kawasan peruntukan industri candirejo kapanewon semi dan kapanewon ngawen seluas kurang lebih hektar. iv kawasan peruntukan pariwisata kawasan peruntukan pariwisata adalah pola ruang yang fungsinya tidak melekat pada sebuah zona yang definitif, namun merupakan warna tema dalam pengembangan zona zona permukiman, budidaya selain permukiman maupun zona lindung yang perlu untuk ditetapkan sebagai arahan perwujudan pariwisata kawasan, serta sebagai arahan partisipatif masyarakat dalam membentuk kelompok sadar wisata atau lembaga sejenis dan perencanaan pembangunannya. kawasan peruntukan permukiman rencana penetapan kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih ha. rencana pengembangan dan penanganan permukiman diprioritaskan pada permukiman perkotaan dalam hal ini mengacu pada konteks ibukota kapanewon ikk), terutama yang diarahkan dengan kepadatan tinggi. perkembangan perkotaan ini perlu didukung juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan dengan skala pusat pelayanan kota. kepadatan penduduk diarahkan sedang tinggi dengan kdb tidak lebih dari yo, agar tetap terjaga keseimbangan ekologis kota. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan rencana penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi: a). kawasan prelatur rindam iv diponegoro kalurahan karangduwet, kapanewon pilihan, b). kawasan instalasi militer pos saeng, kapanewon girisubo, c). kawasan instalasi militer rudi perwakilan, kapanewon wonosari, dan d). kawasan instalasi militer fasilitas penerbangan lapangan terbang gading kapanewon player. peruntukan pertahanan dan keamanan secara jelas dan melakukan usaha: a). merencanakan strategi, zonasi, pengelolaan dan aksi. b). menjaga keseimbangan fungsi pertahanan dan kemanan. rencana kawasan strategis penataan ruangewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional ada ditangan pemerintah pusat dan dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional. pengembangan kawasan strategis tingkat nasional yang melibatkan provinsi lain, perlu ada pengembangan kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga. konsep pengembangan pawonsari pacitan wonogiri gunungkidul) dengan mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan gunungkidul, meliputi: kawasan kapanewon girisubo dengan konsep pengembangan megapolitan berbasis perikanan tangkap, kawasan kapanewon lonjong dengan konsep pengembangan megapolitan berbasis perikanan budaya, kawasan kapanewon karangrejo dengan konsep pengembangan agropolitan, kawasan kapanewon semi dengan konsep pengembangan industri, kawasan kapanewon ngawen dengan konsep pengembangan sentra industri kecil dan menengah, kawasan kapanewon nglipar dengan konsep pengembangan wisata alam, kawasan kapanewon gedangsari dengan konsep pengembangan agrowisata. iv penataan ruang kawasan strategis provinsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis, serta pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang. sesuai perda diy nomor tahun tentang rtrw diy tahun telah ditetapkan beberapa kawasan strategis kabupaten gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut: kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan strategis kasultanan yang mencakup: sokoliman karst gunungsewu pantai selatan gunungkidul kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi meliputi kawasan pantai selatan diy, yakni kawasan pantai selatan kabupaten gunungkidul kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi kawasan bentang alam karst, yang meliputi kapanewon karangrejo kapanewon panggang kapanewon purwosari kapanewon pilihan kapanewon saptosari kapanewon terus kapanewon tanjungsari kapanewon rangkap kapanewon girisubo kapanewon semana kapanewon lonjong kapanewon wonosari kapanewon player kapanewon ngliparkawasan pantai selatan untuk pembangkit listrik tenaga bayu dan gelombang laut yakni pantai selatan kabupaten gunungkidul. penataan ruang kawasan strategis kabupaten kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi: kawasan strategis cepat tumbuh kawasan perkotaan wonosari kpw) meliputi meliputi kalurahan wonosari, kepek, siraman, piyama, baleharjo, karangrejo, selang, dan karangtengah. kawasan strategis pengembangan pariwisata pantai kapanewon purwosari, panggang dan saptosari. kawasan strategis pemerataan pertumbuhan ekonomi gunungkidul bagian utara kapanewon gedangsari, nglipar dan ngawenivdapat kawasan baron technopark untuk pengembangan energi terbarukan pantai parangracuk, kapanewon saptosari.sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kepentingan untuk penyelamatan lingkungan hidup. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup kabupaten gunungkidul meliputi: kawasan strategis geosite bagian utara meliputi gunung api purba nglanggeran, hutan sanggama, kali galang, air terjun sri getuk, dan hutan turunan kapanewon patut, gedangsari, player dan panggang, kawasan strategis geosite bagian selatan meliputi pantai siung gunung batur pantai wediombo, pantai baron pantai cukup pantai kapal, dan sungai bengawan solo purba kapanewon terus, girisubo dan tanjungsari, kawasan strategis geosite bagian tengah gua kalisuci, gua jombang, gua pindah, gua coro dan lembah karst mulo kapanewon semana, karangrejo, lonjong, wonosari. arah pemanfaatan ruang wilayah saat ini pemerintah kabupaten gunungkidul sedang memproses peninjauan kembali terhadap rtrw dengan harapan dapat melakukan penyesuaian dengan perkembangan kondisi sehingga dapat mendorong pemanfaatan ruang. perwujudan rencana struktur ruang perwujudan pusat pusat kegiatan, meliputi: perwujudan sistem perkotaan, meliputi pengembangan menuju pusat kegiatan wilayah pkw), pengembangan pusat kegiatan lokal pkl): pengembangan pusat pelayanan kawasan ppk), perwujudan sistem perdesaan, meliputi: pengembangan pusat pelayanan lingkungan ppl): pengembangan pusat pelayanan permukiman ppp): pengembangan beberapa kalurahan sebagai satu kesatuan kawasan pengembangan perdesaan dpp, agropolitan, megapolitan dan desa wisata. perwujudan sistem jaringan prasarana, dan informatika, perwujudan sistem jaringan sumber daya air, perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan perwujudan rencana pola ruang, meliputi: perwujudan pemanfaatan ruang kawasan lindung, perwujudan pemanfaatan ruang kawasan budidaya, iv cc. perwujudan pemanfaatan ruang kawasan strategis, meliputi: penetapan dan pengembangan kawasan strategis, penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis. berikut ini disajikan rancangan arah pemanfaatan ruang yang diharapkan dapat diwujudkan selama periode rtrw yang saat ini sedang disusun: iv tabel arah pemanfaatan ruang arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program aneka pemujaan pusat selatan iii perwujudan sistem perkotaan pengembangan pusat kegiatan lokal menuju pusat kegiatan wilayah pkw) (promosi) penyusunan rencana detail tata ruang perkotaan wonosari kanan penataan wonosari font teman koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan perkotaan wonosari pengembangan kawasan industri perkotaan wonosari aan penciptaan iklim kondisi untuk investasi perkotaan wonosari pengembangan dan peningkatan pelayanan perkotaan wonosari pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan wonosari lets serta eretan telah pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan wonosari aan pan pengembangan fungsi simpul transportasi perkotaan wonosari aaa pengembangan fungsi simpul transportasi perkotaan wonosari dan sekitar pengembangan fungsi permukiman perkotaan wonosari aan aan yaaa pengembangan pusat kegiatan lokal penyusunan rencana detail tata ruang perkotaan semi, perkotaan iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program kawasan perkotaan rangkap, perkotaan saptosari, dan jensen pesan sesama ppp pipa perkotaan semi, perkotaan koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan rangkap, perkotaan saptosari, dan ons did perkotaan semi, perkotaan penciptaan iklim kondusif untuk investasi rangkap, perkotaan saptosari, dan bea ttd pengembangan dan peningkatan perkotaan semi, perkotaan pelayanan rangkap, perkotaan saptosari, dan perkotaan s.p sambipitu perkotaan semi, perkotaan pengembangan dan peningkatan fasilitas rangkap, perkotaan saptosari, dan mmnekebee pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan semi, perkotaan rangkap, perkotaan saptosari, dan perkotaan perkotaan s.p sambipitu pengembangan ungsiparwisata perkotaan saptosari sp sambi ih pengembangan fungsi pengumpul perkotaan semi, perkotaan rangkap tangan fungsi simpul transportasi perkotaan semi, perkotaan tamat rangkap, perkotaan saptosari, dan perkotaan s.p sambipitu pengembangan menuju pusat mma asana penyusunan rencana detail tata ruang perkotaan panggang, perkotaan prp pada . koordinat penelitian kawasan perkotaan perang prp pap aa penciptaan iklim kondusif etik investasi perkotaan panggang perayaan iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program es pengembangan dan peningkatan perkotaan panggang, perkotaan laman eat prp papan pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan panggang, perkotaan anne prp aaaa . pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan panggang, perkotaan ppp aaaa pengembangan angsipengumpul perkotantepas ih pengembangan fungsi kebudayaan perkotaan panggang pengembangan fungsi simpul transportasi perkotaan panggang pengembangan pusat pelayanan esa perkotaan lonjong, purwosari, penyusunan rencana detail tata ruang saptosari, pilihan terus,koordinasi pengelolaanpenciptaan iklim kondusif untuk investasi tanjungsari, girisubo, patut, gedangsari, ngawen, sambipitu dan jepit iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program perkotaan lonjong, purwosari, saptosari, pilihan, terus, pengembangan dan peningkatan tanjungsari girissibo. patut, pelayanfasilitas saptosari, pilihan, terus, tanjungsari, girisubo, patut, perkotaprasarana pen ban patut perkotaan gedangsari, ngawen, sambipitu dan jepit pepesanaansistempagaaan pengembangan pusat pelayanan obama | sosialisasi rencana tata ruang kabupaten mungil oo ) penataan kawasan pusat pelayanan kalurahan pee papaya perkuatan kelembagaan pengelolaan kalurahan nan pa maa. pengembangan pusat pelayanan aaa asar neemmsaman nen isouratpatastan prp a a a permukiman perkuatan kelembagaan pengelolaan seluruh padukuhan bacaan permana pee prp afa ae iv hidrologi kabupaten gunungkidul terdapat dua daerah aliran sungai das) permukaan yaitu das opak oyo dan das dongeng. masing masing das itu terdiri dari beberapa sub das yang berfungsi untuk mengairi area pertanian. selain itu kabupaten gunungkidul juga terdapat das bawah permukaan yaitu das origin. air permukaan (sungai dan mata air) banyak dijumpai gunungkidul wilayah utara dan tengah. wilayah tengah beberapa tempat mempunyai air tanah yang cukup dangkal dan dimanfaatkan untuk sumur ladang. wilayah selatan gunungkidul merupakan kawasan karst yang jarang ditemukan air permukaan. wilayah ini dijumpai sungai bawah tanah seperti origin, kobaran, dan serapan serta ditemukan juga telaga musiman yang multiguna bagi penduduk sekitarnya. kawasan bentang alam karst gunungsewu merupakan kawasan yang mempunyai nilai penting karena statusnya sebagai salah satu bentukan alam warisan dunia world natural heritage) guntarto, kml, serta sebagai bagian dari kawasan lindung nasional purnaweni, pemerintah telah menetapkan kawasan bentang alam karst gunungsewu sebagai kawasan lindung geologi berdasarkan keputusan menteri energi dan sumber daya mineral mem (ri, penunjukkan tersebut disatu sisi didasarkan pada adanya kekhasan dan keunikan komponen geologi, fungsinya sebagai pengatur alami tata air serta kandungan nilai ilmiahnya yang tinggi ri, berdasarkansewu, bahwa bentangan karst gunungsewu kabupaten gunungkidul meliputi kapanewon karangrejo, nglipar, pilihan, panggang, player, lonjong, purwosari, girisubo, saptosari, semana, tanjungsari, terus dan wonosari. kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. jumlah sungai kabupaten gunungkidul ada buah, sebagian besar terdapat wilayah utara. sungai terbesar kabupaten gunungkidul adalah sungai oyo dengan lokasi mata air kabupaten wonogiri propinsi jawa tengah) dan bermuara samudera hindia. jumlah mata air wilayah kabupaten gunungkidul ada buah, sedangkan jumlah telaga ada buah. wilayah kabupaten gunungkidul bagian tengah dan sebagian kecil wilayah selatan terdapat sumur bor (deep well sebanyak buah dengan fungsi untuk irigasi pertanian dan untuk air minum penduduk setempat. untuk kepentingan irigasi, satu sumur bor mempunyai kemampuan bocoran antara ha. kemampuan masing masing sumur tergantung pada debit airnya. beberapa sungai bawah tanah dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan air baku air bersih bagi rumah tangga antara lain origin, kobaran, serapan, dan baron. kondisi curah hujan kabupaten gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel pada musim kemarau tahun dari bulan juni sampai dengan bulan oktober, jumlah curah hujan yang tercatat pos pemantauan hujan adalah (tidak ada kejadian hujan) sedangkan titik tertingginya curah hujan sebesar yang terjadi pada bulan maret. adapun pada tahun curah hujan terendah adalah sebesar sedangkan curah hujan tertinggi adalah sebesar mm. arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program pengembangan dan peningkatan prasarana seluruh padukuhan ban pengembangan beberapa kalurahan sebagai satu kesatuan kawasan pengembangan perdesaan kalurahan giripurwo kapanewon purwosari), kalurahan girisekar kapanewon panggang), kalurahan panjang kapanewon saptosari), kalurahan giring kapanewon pilihan), kalurahan gading kapanewon player), kalurahan kadang kapanewon tanjungsari), kalurahan sumberwungu kapanewon terus), kalurahan penyusunan rtr kawasan perdesaan karangwuni kapanewon rangkap): kalurahan doyo kapanewon lonjong), kalurahan candirejo kapanewon semi), kalurahan sumberejo kapanewon ngawen), kalurahan pilangrejo kapanewon nglipar): kalurahan galang kapanewon gedangsari), kalurahan candirejo kapanewon semana), dan kalurahan mulo kapanewon wonosari). koordinasi pengembangan dan pengelolaan sda pss men renyusiman dan evaluasi masterplan kawasan agropolitan binaan iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program kawasan agropolitan meliputi kalurahan bejiharjo, ngawi,meliputi kalurahan candirejo dan rejosari, kawasan agropolitan lonjong meliputi kalurahan umbulrejo, sawahan, tambakrejo dan sumbersari. dsn eropa nan data kawasan agropolitan kawasan megapolitan player meliputi kalurahan pembuatan, lebaran, banyusoca, getas, dan ngawi. kaa bea masterplan kawasan kawasan megapolitan lonjong meliputi kalurahan lonjong, menahan, dan sidorejo. kawasan megapolitan saeng kalurahan song banyu. aan mapan kawasan megapolitan perwujudan sistem jaringan prasarana papaya eamanportasi a telimansportasi daat peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan ruasjalan batas bantul gading, iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program kolektor primer gading ledak, ledak wonosari lingkar utara wonosari), wonosari ngeposari sepuluh doyo duet, bilal panggang yogyakarta panggang), pilihan panggang, player pilihan, player gading, player ledak, wonosari semi, semi bulu, semi blimbing, pandangan candirejo, ngeposari perusak doyo, sumur tanggul sepuluh, wonosari terus, mulo kemiri baron, sambipitu nglipar, nglipar semi, wonosari nglipar, jepit wediombo, jerukwudel naungan, jerukwudel saeng, dorongan getas player, ruas jalan pantai selatan jls) meliputi batas kab. bantul panggang, temanggung kemiri, baron terus, terus jepit jerukwudel, baran jerukwudel, semana karangrejo, bilal edad, player edad. peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan ruas jalan agus salim, jalan brigjen deo range (batam matan ugyoptnat ppp ppp pipa ruas jalan girimarto giripurwo, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan girimarto pantai gasing, kanigoro lokal primer pantai kobaran, panggang klampok, legenda patung, iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program temanggung krambilsawit, sawah sp. paten, trowono kepek, girisekar sp. temanggung, bendungan sp. bejiharjo, panggang paten, sp. bilal tampak, grogol sp. warung, widodo siraman, menahan sp. jonge, gading getas, player ngeri, gading karangtengah, sp. pancuran pilihan, ngengat sp. semana, sp. semana panggul, gasing panggul, balong panggul, sp. botodayaan bohol, karangan pringombo, paket petir, baran pringombo, ps. doyo tambakrejo, jombang pucanganom, ngeposari pasar genep, sp. songbanyu paranggupito, sumur semana, semusim petir, pok cucak lonjong, ngeposari lonjong, lonjong benteng bintang kapal, kelor sp4. mimpi, ngawi mungkur, jatiayu kaliwungu, ngawen sumberejo, ngawen gununggambar, saluran kampung, nglipar wotgaleh, bandung were, samboja iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program bandung, gari pakeljaluk, mental inpitmesomarnga ppp pada genep petir, panjang kanigoro, bendung keeping, goyangan walikangin, ngawen tancap, sumberejo serut, sp. sumberejo klaten, berikan bundel, bundel tegalrejo, sp. tegalrejo belok, belok watugajah, watugajah sampang, cielo genep, karangrejo lonjong, sp4. mimpi jaranmati, purwodadi pantai siung, semi kaliwungu, tahunan bulurejo, jatiayu bulurejo, semi sp. gunungsari, sp. sawahan sp. gunungsari, lonjong tambokromo, umbulrejo menahan wr. ayu, semi umbulrejo, wonontoro karangrejo, karangtengah bejiharjo, duet warung, singkil giring, kemiri pulebener, sp. kepek kanigoro, pilihan gembok, girisekar edad, ckel tebuireng, panggang sp. tebuireng, player runut, sp. runut tengok, iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program engkol kedung poh, bandung ngawi, kerja sumberejo, patut semoga, semoga bengkok, jetis pilihan, bintang sumberwungu, patut tawang, tawang serut, sambipitu tawang, sp. merbah sampang, galang hargomulyo, hargomulyo watugajah, hargomulyo tegalrejo, jalan pramuka, sampang gantiwarno, kanigoro krambilsawit, merbah hargomulyo, karangsari semi, pule guides kapal, doyo pracimantoro, sp. saeng songbayu, lonjong karangasem, kemiri cabean, jatiayu gunungabang, nglindur belikan, sp. kali penting nglanggeran, semi tambakrejo, lingkar pulau dini pantai selatan, bangli belok, putat plumpungan, sp. jepit sp. petir, tolong sp. candirejo, sp. kiribati supit, sp. kobaran ngrenehan, kalipentung putat, jaringan nglipar, benteng ngelo, rejosari candirejo, baran belikan, tiling nglindur, jurang jero iv arah pemanfaatan ruang lokasi pjm pjm indikasi program sumberejo, sp. sendangrejo batas kab klaten,: dan were galang. peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan pembebasan lahan dan pembangunan purwosari panggang saptosari jls tanjungsari terus girisubo rangkap kapanewon wonosari, player, peningkatan kapasitas pelayanan sistem . pilihan, semana, purwosari, jaringan jalan kolektor primer pendukung panggang, saptosari, jls tanjungsari, terus, dan girisubo. pembangunan jalan lingkar wonosari ring kapanewon player, karangrejo, road) semana, pilihan. kapanewon player, patut, ged ngli semi peningkatan fungsi jalan lingkar luar tangga, dapat, ngawen, semar, karangrejo, semana, rangkap, wonosari outer ring road) girisubo, terus, tanjungsari, saptosari, dan panggang peningkatan dan rehabilitasi jalan seluruh wilayah lingkungan pembangunan dan pengembangan terminal kalurahan selang wonosari) tipe kalurahan semi semi), kalurahan girimarto panggang), kalurahan pembangunan terminal tipe karangwuni rangkap), baron, kalurahan ngestirejo tanjungsari), kalurahan jepit girisubo) pengembangan fungsi terminal pendukung kalurahan ngestirejo tanjungsari) wisata iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program jetosembangan teminaitaang )ewannsemanantimaa kalurahan jerukwudel girisubo) bunder kalurahan gading), pengembangan rest area ngestirejo tanjungsari), kiribati purwosari) kawasan perkotaan wonosari, pengembangan sistem pergerakan perkotaan sambipitu, perkotaan perkotaan saptosari, perkotaan semi, perkotaan rangkap jalan yogya wonosari wonogiri, wonosari semi klaten, wonosari semi sukoharjo, pengembangan transportasi umum trayek bandara yia purwosari panggang regional saptosari tanjungsari terus girisubo rangkap, kota yogyakarta imogiri sibuk panggang trayek perdesaan simpul saptosari, pengembangan transportasi umum trayek sambipitu, semi, rangkap dan perdesaan feeder wonosari pengembangan transportasi pemadu moda pantai selatan gunungkidul, fan kawasan sreg ptwsata pengembangan kelengkapanjalan serah wilayah integrasi pergerakan barangantarmoda kapanewon panggang peresmian pangkalan pendapatan dini, siung, mampu pengembangan pelabuhan perikanan pantat pantai gasing, kapanewon panggang dan tan pengembangan pelabuhan perikanan | pantai saeng kapanewon girisubo iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program santa kalurahan gading, kapanewon penerbangan pangan tetang gading pangan ara ia. ja. koordinasi pengembangan energidaerah kabupaten gunungkidul) pembangunan stasiun pengisian bahan kawasan perkotaan, kawasan bakar umum perhubungan regional, kawasan pembangunan stasiun pengangkutan dan kapanewon wonosari dan kapanewon pengembangan dan pemeliharaan jaringan kapanewon patut dan gedangsari transmisi tenga listrik stet peran tasikmalaya pengembangan dan pemeliharaan jaringan peran wonosari dan wonosari peningkatan kapasitas gardu induk menahan, semana, kapanewon a.m peningkatan jaringan terpasang untuk kabupaten gunungkidul eee pengembangan prasarana sumberdaya kabupaten gunungkidul mean mess pena listrik pengembangan kpi gandirgjo, kapanewon semi den pelabuhan perikanan pantai saeng, pengembangan span kapanewon girisubo dan pantai pengembangan solar packed dealer seluruh pelabuhan pendaratan ikan iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program nanya o pengembangan jaringan telekomunikasi kabupaten gunungkidul sesuai dengan rencana pengembangan sistem pengembangan jaringan telekomunikasi jktapitaganswtemtanmanmsma|o w oppo pop opo pengembangan jaringan apel. pengembangan jaringan kabel perdesaan pengembangan jaringan eratoptig setiap perkotaan pengembangan jaringan satelit ni kabel wilayah terpencil dan sulit djangan setiap fasilitas perekonomian, pengembangan jaringan telekomunikasi pendidikan, pemerintahan, permukiman dan obyek wisata. penyusunan kajian teknis rencana tata kabupaten gunungkidul mentan capung peran bait penyusunan regulasi tentang rencana tata menara mag pam paten gumungatai )o o ooh rehabilitasi lahan sumber sumber air, daerah resapan . daerah tangkapan air dan penyusunan eelasipenantatantaban petaaramarar ono pel penyusunan dan evaluasi regulasi kabupaten gunungkidul maan kalurahan watugajah kapanewon pengembangan embung dan sarana gedangsari), kalurahan nglanggeran pendukungnya dan putat kapanewon patut), kalurahan iv tabel kondisi curah hujan kabupaten gunungkidul elemen data curah hujan terendah tam) |esai |a28 |0os ia9 sumber: sid, klimatologi jumlah rata rata bulan basah kabupaten gunungkidul tiap tahunnya berkisarterjadi pada bulan desember februari dengan wilayah bagian utara mengalami curah hujan lebih tinggi dibandingkan wilayah tengah dan selatan. suhu udara kabupaten gunungkidul untuk suhu rata rata harian suhu minimum dan suhu maksimum c.berdasarkan badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg) stasiun klimatologi yogyakarta bahwa diantara kabupaten kota diy, gunungkidul merupakan wilayah terluas yang terdampak bencana hidrometeorologi yang dipicu curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, antara lain angin kencang, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. wilayah rawan bencana yang ada kabupaten gunungkidul perlu mewaspadai akan kondisi klimatologi tersebut. penggunaan lahan wilayah kabupaten gunungkidul terdiri dari km? daratan, luas laut mil dari darat sebesar km? dan panjang garis pantai sebesar km. pola penggunaan lahan kabupaten gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. tabel penggunaan lahan kabupaten gunungkidul sumber: sid, i1 arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program watusigar kapanewon ngawen), kalurahan bendung kapanewon semi), kalurahan semi kapanewon semi), kalurahan karangrejo kapanewon karangrejo), kalurahan gampang kapanewon pilihan). tekaabitasiembung diseluruh kapanewon sosialisasi pengelolaan embung dan sarana seluruh kapanewon dana aan akan prp pada rehabiltasilahan disekitar embung seluruh kapanpun pengembangan prasarana sumberdaya air sub sistem origin, serapan, baron, jenanairan saat bantalan daan metan loop pengembangan dan pengelolaan sub sistem tanjungsari, saptosari, pilihan dan dag prp ppa. pama ana (saman redtop datang rpp pap. origin pasaman aan (semanurmsm, ppp a a a . semana, lonjong, sistem serapan lane meteran ana jsarosaripawn ppp pa sistem kobaran pengembangan interkoneksi jaringan air sub sistem baron kobaran dan sub pena sena (ratan sama soon ppp ppp ppa. pengembangan prasarana sumberdaya" sub sistem urn pengembangan sistem penampungan air hujan span) dan sistem akuifer buatan dan kawasan rawan kekeringan ma. iii pengembangan biopori dan sumurresapan kabupaten gummngadu pembangunan biopori dan sumur resapan kabupaten gimungidl iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program percontohan depan nan paru kabupaten gununkstal resapan nhemanantanjruganttgsa dacrahtasito) pemanfaatan jaringan irigasi pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan jaringan prasarana sumberdaya sungai oyo m pengembangan tam bunder pegagan pop pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan kelompok pengelola air kabupaten gunungkidul jep benama panas kapanewon patut, wonosari, semana, pengembangan unit pengelolaan air minum tanjungsari, saptosari dan wilayah lainnya yang mempunyai potensi sumber air bersih kawasan industri, kawasan pembangunan hidran kota dan sumber air permukiman padat pengembangan spam regional banyusoca kapanewon player pelestarian dan rehabilitasi telaga) kabupaten gunungkidul penyusunan ssk strategi sanitasi kabupaten gunungkidul jean ate pembangunan instalasi pengolahan limbah kapanewon wonosari, kapanewon pembentukan ormas tpl komunal | kapanewon wonosari kapanewon iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program aa. ded ipl komunal player dan semi pembangunan ipl komunal kapanewon wonosari, kapanewon pengembangan dan pemberdayaan kawasan perkotaan dan padat pa. pembangunan tempat pemrosesan akhir tpa) dan tempat pengolahan sampah wonosari terpadu test) dengan penerapan teknologi ramah lingkungan pembebasanlahan tpa wah map pembangunan wonosari pengembangan manajemen pengelolaan tpa wonosari pengembangan tpa berbasis sanitasi wonosari esa beta pembangunan tempat pengolahan sampah kapanewon tanjungsari dan terpadu test) dengan penerapan teknologi kapanewon lainnya jesaaae jamal ppp pembebasan lahan tpt mba pembangunan psr pengembangan manajemen pengelolaan men demam kabupaten gunungktta,)o berbasis komunitas je sistemjaringan drainase setiap kawasan perkotaan ih pengembangan sistem jaringan diarahkan pada setiap sistem jaringan. iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program penerangan jalan jalan terutama yang berada pada pusat kota, dan daerah tertentu yang pembangunan jalan lingkungan kawasan kabupaten gunungkidul aaa. kel li ajudan kawasan lindung kawasan yang memberikan perlindungan djemptemanbamama penetapan dan pengukuhan batas hutan kapanewon karangrejo, player dan penang pipa pengembalian fungsi hidroorologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan kawasan hutan lindung terutama pada kawasan kritis asa het dang kawasan ttantandung ppp ppp papan. . kawasan hutan lindung prestasi dan konservasi hutan undang kawasan hutan tidung imayaraardisitartutan inang erwangttantintug ppp ppp ppa. masyarakat sekitar hutan lindung pengembangan kerjasama antar daerah kawasan hutan lindung kaum pengertian kawasan mutan tudung men pipa. |ikemabotat san beromammangan ewen tantintung) ppp pipa. secara berkala dan berkesinambungan |pemmakcgan peran tutartnaung fewwantttantindung ppp pipa. perusak dan penjarah hutan lindung. pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung kawasan hutan lindung secara terbatas penetapan hutan kngsiindang dione batagmmgmemai iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program kapanewon nglipar, patut, gedangsari, ngawen, dan semi, dan zone gunungsewu meliputi pilihan, lonjong, purwosari, dan rangkap, penyusunan regulasi pengelolaan kawasan kapanewon lonjong, semi, ngawen, aan (ipar gelang gan patut dpp ppp ppp penetapan kawasan resapan air kapanewon lonjong, semi, ngawen, nglipar, gedangsari, wonosari, player kapanewon lonjong, semana, penetapan kawasan kars yang berfungsi girisubo, rangkap, terus, sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi tanjungsari, saptosari, pilihan, panggang, purwosari, wonosari, dan player. sosialisasi pengelolaan kawasan resapan kabupaten gunungkidul ppp aaa rehabilitasi kawasan kritis pada kawasan kapanewon lonjong, semi, ngawen, resapan air nglipar, gedangsari, wonosari, player mna meremas| ermayaruat dalan penetapan kawasan fevupatn gunungadal ppp ppp para. aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan papan men maan aan dratupaten orungati pipa. resapan air |s pemasyarakatan satu orang satu pohon kabupaten mungil p2kawasan perlindungan setempat studi inventarisasi dan pengelolaan kabupaten gunungkidul daan perbaungan setempat pena pengendalian kegiatan budidaya pada setiap sungai, pantai, waduk, dkavasmpeimanngan setempat jemngtanggantgms ppp iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program studi inventarisasi dan pengelolaan kabupaten gunungkidul mau aaa ean pembuatan rth pada kawasan sempadan kabupaten gunungkidul dengan mararaar kanan sangkaan sanga setiap sung ppp pipa. setiap sungai masyarakat pada kawasan sempadan sungai jagat pat kepada tempatan kamar perarpanai pipa. pesisir pantai masyarakat pada kawasan sempadan pantai sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan setiap waduk, embung, telaga dan masyarakat pada kawasan sempadan waduk, laguna embung, telaga, dan laguna sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan setiap mata air demasaraar pda kawasan mata ana perppaaad sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan setiap jaringan irigasi primer, masyarakat pada kawasan sempadan sekunder dan tersier jaringan irigasi sempadan nga nan (setapsungti prppayaaaad setiap sungai sempadan sungai rehabilitasi lahan sekitar kawasan pesisir pantai lemparan panti anna jena prp aan rehabilitasi lahan sekitar kawasan setiap waduk, embung, telaga dan sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna laguna rehabilitasi lahan sekitar kawasan setiap mata air metapadan mat pekan prp yasan rehabilitasi lahan sekitar kawasan setiap jaringan irigasi primer, apaan dendam peer o penyusunan masterplan pemenuhan rth kabupaten gumungkaa iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program penetapan dan perencanaan jaamaungantamatantememat | prp abad hutan konservasi tanaman langka padukuhan danggolo, kalurahan jiktoraumi komadiiagommantn purwotaa kapan tes ppp ppp | intan konservasi wonosari kalurahan beji, kapanewon ngawen hutan konservasi bajo kalurahan purwodadi, kapanewon pan pipa aad hutan penelitian sanggama kalurahan bayaran, kapanewon aan ppa aad kawasan pantai konservasi wediombo wediombo kapamewontepas kalurahan giripurwo dan giricahyo kapanewon purwosari, kalurahan kawasan suaka margasatwa burung walet girimarto kapanewon panggang, dan kalurahan pucung, songbanyu dan jepit kapanewon girisubo, kawasan suaka margasatwa kelelawar dan kapanewon panggang, saptosari, pertama tas gokart saman rengopgantenyng prp kawasan suaka margasatwa kera ekor hutan sorong, kapanewon pilihan aan ppp para kawasan taman hutan raya tahuna) yaitu kapanewon patut dan player aan ppp para d pantai kokoh, pantai wediombo, pantai siung, pantai kawasan terumbu karang kapal, pantai cukup, pantai sunday, pantai dini, pantai baron, pantai ngrenehan, pantai gubahan, pantai gasing. kawasan pendaratan dan pantai kayu arum, pantai pokok, lhmemnuantar itantasangan tatanan) ppp iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program pantai watunene, pantai seruni, pantai wediombo, pantai jongkok, pantai green, pantai seduhan, dan pantai hadapan kawasan konservasi ekosistem pantai pantai green dan pantai pokok dongeng nan kawasan konser kawasan konservasi konservasi kawasan konservasi konservasi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi demam konser |perasan kanan mma ejaan kawasan konservasi) kawasan konservasi konservasi kewasantwanbemamaaam ja penetapankawasanrawanbencana | o e pe oe e oe oe e seluruh wilayah kabupaten gunungkidul dengan tingkat resiko kawasan rawan gempa bumi paling tinggi berada pada jalur kawasan rawan gerakan tanah dan longsor kapanewon patut: patut, semoga, ngoro oro, merbah, nglanggeran, nan kapanewon gedangsari: watugajah, galang, bertemu, tegalrejo, sampang, serut, hargomulyo. kapanewon nglipar: patah, pilang, iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program kapanewon ngawen: jurangjero, lama bel kapanewon purwosari: giricahyo, bommomomm bel kapanewon panggang: girisuko, ama ill kapanewon lonjong: sawahan, roh kapanewon semi: gunungsari, (|. beamgampamncmaes bel kewasanrawan banjir daerah aliran sungai oyo kawasan rawan angintopan seluruh wilayah kapanewon kapanewon purwosari, panggang, pilihan, saptosari, terus, kawasan rawan kekeringan tanjungsari, girisubo, rangkap, semana dan sebagian wonosari, patut dan gedangsari, kawasan pantai kapanewon kawasan rawan gelombang pasang dan tanjungsari, terus, dan girisubo. penyusunan rencana aksi daerah kawasan rawan bencana masi lili aaa pangan kesan sang rasakan awan bencana kawasan rawan bencana bencana ja penetapan kawasan indung geologi kawasan konservasi goa arkeologi goa serapan, goa bentar, goa kawasan karst gunung sewu braholo, kritis, song pupuh, song kepsek dan goa tabuhan, iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program kawasan keunikan batuan danfs kawasan situs paleolitik semi kawasan situs megalitik sokoliman, pig pipa. kawasan situs megalitik |. lommpargtaramnoo ppp parah. kawasan situs megalitik gondang, nai. kabar kawasan situs megalitik ngawi, pipa a a . kawasan situs megalitik beji, player, ppp pada a kawasan situs megalitik semana ema ppp pada penetapan kawasan keunikan bentang kana ana aaaaaa kawasan perbukitan kars gunungsewu terletak kapanewon lonjong, semana, kawasan perbukitan karst gunungsewu girisubo, rangkap, terus, tanjungsari, saptosari, pilihan, panggang, purwosari, karangrejo, nglipar, wonosari dan player, dan kawasan kars kelas sebagai kawasan resapan air yaitu kawasan keunikan proses geologi kawasan doyo sekitarnya, kapanewon lonjong, kawasan telaga line kapanewon pesanan ppp pipa munsapi kas iv dari data atas terlihat bahwa masih banyak potensi yang dapat dikembangkan kabupaten gunungkidul karena luas rencana kawasannya masih cukup tinggi. berdasarkan rtrw kabupaten gunungkidul tahun rencana luas kawasan masih cukup besar seperti yang ditunjukkan pada tabel: tabel luas rencana kawasan kabupaten gunungkidul kawasan budi daya kawasan peruntukan pertanian sumber: perda nomor tahun tentang rtrw kabupaten gunungkidul tahun rencana kawasan yang termuat dalam rtrw kabupaten gunungkidul tahun perlu memperhatikan kawasan yang termasuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b). berdasarkan informasi pada gambar bawah ini, diketahui bahwa kawasan lp2b kabupaten gunungkidul tersebar secara sporadic. perwujudan penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian harus sejalan sehingga tidak tumpang tindih dan menyebabkan alih fungsi lahan mengarah pada ketidaksesuaian dan pelanggaran tata ruang. mengingat alih fungsi lahan merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. terkait hal tersebut, upaya yang dapat diwujudkan yaitu dengan penyusunan dan penetapan perda lp2b serta meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan peraturan zonasi lahan pertanian. pola pemanfaatan lahan pada kawasan lp2b diarahkan pada kegiatan perekonomian yang secara teknis mendukung pertanian sawah. meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, khususnya pada lahan pertanian beririgasi teknis. konversi lahan pertanian yang tidak bisa dihindari harus dibatasi dengan ketentuan perlu daya perluasan areal sawah baru dan peningkatan irigasi teknis. i1 arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program gunung nglanggeran kapanewon opa amas pipa a a. pantai aliran lava yaitu kawasan pantai wediombo lilit kawasan gununggambar diare ppp para. kawasan kalisuci kalurahan learoragamwonsemam, pipa kawasan sungai bengawan solo oo. emarmomomo peer aaa keunikan proses geologi damastawaantnaanggsaag ppa oli khusus kawasan lindung geologi lasitartasasanmamgoam pra. disekitar kawasan lindung geologi kawasan cagar budaya dan ilmu ame tpa penetapan, pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu slililitll kawasan perluasan sunan kalijaga kapanewon grambodanteus kawasan situs klep dan situs kapanewon terus danang pap aaa . dam maen fraparsen pangan, ppp aa aa. kapanewon panggang hampir kawasan candi lisan kalurahan candirejo kapanewon pra afeeee iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program kawasan pesanggrahan gembirowai kapanewon puasa kawasan situs lebaran dan candi kapanewon player dasa nan peran prp pada | kawasan perluasan gumunggambar kapanewon ngawen pemujaan kawasan budidaya 2likawasanperuntukanhutan produksi kapanewon panggang kapanewon pilihan kapanewon saptosari kapanewon semana penetapan kawasan hutan produksi kapanewon karangrejo kapanewon wonosari kapanewon player kapanewon patut kapanewon nglipar kapanewon semi penyusunan tata kelola hutan produksi sda yaaa. . pengembangan hutan kemasyarakatan sda aman aan aaa rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi sda aaaaaa . te pembangunan taboratorumtanamankeas pemeliharaan dan pengayaan sda iikankarganangatetanamantuan pereka aa.a pengembangan teknik konservasi tanah sda iiaatmantotngantmaepomuar perupa aaaa peningkatanhasilhutan ee, pemempansisemtebangpih iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program pengembangan bibit unggul tanaman sda yaaa maa ppa balak i pembanginantaboratorum ceoabamg pembangunan kebun bibit n peningkatan kapasitas potsihutan sda penyutihankehutanan ee c2kemasan permukaan katana kapanewon panggang, purwosari, pilihan, saptosari, terus, pembangunan dan perluasan hutan rakyat tanjungsari, rangkap, girisubo, lestari semana, lonjong, karangrejo, wonosari, player, patut, gedangsari, naa ppa lestari pengembangan mitntagatbekdanatan peningkatanhasilhutanrakyt penerapan sstemtebangpiih ega pengembangan bibit unggul tanaman sda dam aan para n sae yaaa balak enyathankemtanan yaaa hutan mbesbitastahankas peningkatan kapasitas dan kuantitas kabupaten mungil iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program ipenyuluhkehutanan pskeasanpemmtukanpetanan penyusunan masterplan pengembangan kabupaten gunungkidul men penetapan batas dan pengendalian den (kuman berananganganperkeanguan | sawah beririgasi teknis kapanewon lonjong dan karangrejo sawah beririgasi non teknis (setengah kapanewon lonjong, karangrejo, teknis, sederhana dan atau air permukaan semi, ngawen, gedangsari, nglipar, tadah hujan) patut, purwosari, semana, panggang pilihan, wonosari dan player. ken aan (semuaapanevan pada lahan kering laman ratan pekan kabupaten gunungsssu, pangan berkelanjutan pte pangan kabupaten gunungsssu organik pengembangan kawasan agropatan kalurahan bejiharjo, ngawi, kawasan agropolitan bejiharjokalurahan candirejo dan rejosari evan sorotan potong) ramtaomotan submesin tambakrejo dan sumbersari. padanan aan enn kabupaten gunungkssut non pertanian pengembangan kawasan horikutarsa iv arah pemanfaatan ruang lokasi pjm pjm indikasi program maa kapanewon patut, gedangsari, komoditas mangga dan rambutan nglipar, semi dan ngawen tanj komoditas utama srikaya kapanewon pus, tanjungsari, dan gedangsari kapanewon nglipar, semi, gedangsari, ngawen, player, komoditas utama pisang girisubo, terus, tanjungsari, pilihan, dan karangrejo ged nglipar lonjong dan karangrejo, pengembangan industri kompos kabupaten gunungkidul peningkatan jumlah penyuluh pertanian kabupaten gunungkidul dan peternakan penetapan dan sertifikasi lahan pertanian kabupaten gunungkidul pangan berkelanjutan ain (emamcmaa revitalisasi pertanian kabupaten gunungkidul im. optimalisasi pelayanan upt penyulihan kabupaten gunungkidul in. rehabilitasi lahan marginal dan kritis kabupaten gunungkidul pembangunan jalan usaha tani kabupaten gunungkidul ori sean tempo ppp pembangunan kebun bibi kabupaten gunungkidul pengembangan templat templat dan kabupaten gunungkidul sekolah lapang iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program optimalisasi panca usaha tani kabupaten gumngad ena sang jsetaptatsann j rupa a a setiap kalurahan pangan kapanewon lonjong, semana, semi, pembangunan kandang kelompok nglipar, ngawen, patut, player, wonosari, karangrejo dan gedangsari embnaanpeemak kabupaten gangsa (hkamutangan penmemuantemak oo) (reranmso) j prp a aa a pembibitan dan penggemukan ternak |k optimalisasi pelayanan pos ternak | setiap kapanewon p ortimalisasipanca usahatani) kabupaten gunungan aa. optimalisasi pengembangan kawasan lema aan pan kapanewon lonjong, semana, semi, kawasan pengembangan pembibitan ternak nglipar, ngawen, patut, player, sapi potong wonosari, karangrejo dan gedangsari kawasan pengembangan penggemukan seluruh kapanewon laman peta kang pena prp pa aaa kapanewon girisubo, rangkap, kawasan pengembangan kambing align terus, tanjungsari, saptosari, pilihan, panggang dan purwosari. kawasan pengembangan ternak unggas kapanewon lonjong, karangrejo, ngawen, liar, semana, wonosari, patut dan player. bb. penetapan kawasan perkebunan kapanewon patut, gedangsari, kanoman akan jenang semmaantammo loh oe penetapan kawasan perkebunan kapanewon ngawen, semi,) iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program komoditasmete kerangmajodan selama dd. pengembangan budi daya komoditas kapanewon ngawen, semi jangutantanaman penasaran drarangmodansemmu ooh sesosutsas gan pemberdayaan petani ilangnngodam senam karangrejo dan semana mma ana |rakuten gununkatl) perkebunan. akan perminanpenkaan ja penetapandanpengembangan kawasan budi daya air tawar kapanewon lonjong, karangrejo, player, wonosari, patut dan kawasan budi daya perikanan laut pantai sepanjang kapanewon kawasan perikanan tangkap sepanjang kapanewon panggang, saptosari, sengon anjungan tatanan gie, kawasan megapolitan kalurahan pembuatan, lebaran, banyudono, getas, dan ngawi kalurahan lonjong, menahan dan na. kalurahan songbanyu dan kalurahan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai pantai saeng girisubo), pantai pemain panjang pengembangan pelabuhan perikanan pantai saeng girisubo), pantai sama ran delman lol pengembangan pelabuhan perikanan pantai gasing panggang) eee kanan nata des iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program pantai baron tanjungsari), pantai sunday terus) pantai siung terus), pengembangan pangkalan pendaratan ikan pantai ngrenehan saptosari), pantai ppi) wediombo girisubo), pantai gandong tanjungsari), pantai dini tanjungsari) peskewasanpermmtukanperambanga penetapan dan pengukuhan batas itavamntemmutanteramagan pee aaaa kpp kapanewon purwosari dengan jenis kapanewon purwosari usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon panggang dengan jenis kapanewon panggang usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon saptosari dengan jenis kapanewon saptosari usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon terus dengan jenis usaha kapanewon terus pertambangan mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon semana dengan jenis kapanewon semana usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon lonjong dengan jenis kapanewon lonjong usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon karangrejo dengan jenis kapanewon karangrejo lucha perang maan ppa achhe iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program etantegamdanbatan kpp kapanewon gedangsari dengan jenis kapanewon gedangsari usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon patut dengan jenis usaha kapanewon patut leetamtangan mayan propana kpp kapanewon ngawen dengan jenis kapanewon ngawen usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon semi dengan jenis usaha kapanewon semi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon wonosari dengan jenis kapanewon wonosari usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon player dengan jenis usaha kapanewon player pertambangan mineral bukan logam dan batuan kpp kapanewon nglipar dengan jenis usaha kapanewon nglipar pertambangan metan anne rana prp pada a kpp kapanewon rangkap dengan jenis kapanewon rangkap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sosialisasi pertambangan ramah kabupaten gunungkidul paparan rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas kabupaten gunungkidul engan ppp pada orimakss kegiatan tekamasipasa kabupaten mungil iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program ambang pengendalian perambangantlega kabupaten gunungnya penambangan |rakuten unungata pertambangan pengembanganjalur pertambangan kabupaten gunungkidul 'o')') | | eekassanpemntukanmaast penetapan dan pengembangan kawasan tersebar seluruh kapanewon men penetapan dan pengembangan kawasan imamuanwammnamamar | kawasan peruntukan industri menahan kapanewon semana kawasan peruntukan industri candirjo kapanewon semi penyusunan masterplan dan business kapanewon semana, karangrejo, antaramu pencakar inai. donasi ngmendan sem sosialisasi dan pemberdayaan kegiatan kabupaten gunungkidul e pembangunan pasar seniman kerajinan gandeng kapanewon player den pembangunan pasar produk olahan kapanewon wonosari pengendalian dan penyusunan insentif kawasan peruntukan industri pengembangan industri dalam kawasan ill kawasan peruntukanpariwisatas doo doo doo penetapan dan pengembangan kawasan me. (ng bayaran kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pantai parangendog, pantai watu peruntukan pariwisata (kpp dengan tema supit, pantai bekas, pantai gagak, iv pata kran tenaga nan bandinasat ingang oma law aan ean arti aga pada jaa pan ba) sha here jaa boca papua saman. men, sen tara aon lan gatal jaminan ten bae kia lon wayan administrasi kawasan lcp28 kaw s3arkea ban kawasan pesisir kawasan revisi sumber: koreksi review rtrw kabupaten gunungkidul tahun gambar peta kawasan pertanian pangan berkelanjutan beberapa kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang terjadi kabupaten gunungkidul yaitu belum mengajukan rekomendasi tata ruang, tidak memiliki rekomendasi tata ruang, dan pemanfaatan tata ruang tidak sesuai rekomendasi. hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian tata ruang dan membutuhkan upaya dari pemerintah kabupaten gunungkidul. pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang terjadi kabupaten gunungkidul sejak tahun hingga tahun mengalami tren yang fluktuatif. pelanggaran pemanfaatan tata ruang tertinggi ditemukan pada tahun yang mengindikasikan lemahnya upaya pengendalian tata ruang. setelahnya tren kasus pelanggaran semakin menurun pada tahun dan sehingga upaya pengendalian dapat terus ditingkatkan. terkait hal tersebut, pemerintah kabupaten gunungkidul mengupayakan perwujudan peningkatan layanan rekomendasi tata ruang secara digital melalui e recommendation sehingga akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dan mencegah adanya praktik pelanggaran penyalahgunaan wewenang dalam prosesnya. selain itu, upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten gunungkidul yaitu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tata ruang. data terkait pelanggaran pemanfaatan tata ruang kabupaten gunungkidul tahun dapat dilihat pada tabel berikut. tabel data indikasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang tahun pemanfaatanruangtidak sesuairekomendasi jumlah oo) dalit| sumber laporan pengawasan oleh dpr kabupaten gunungkidul tahun arah pemanfaatan ruang lokasi pjm pjm indikasi program dengan pendukung wisata budayakawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lgm: serangan, pantai kapal, pantai lili, peruntukan pariwisata (kpp ii) dengan pantai sarana, pantai watu tema daya tarik wisata unggulan alam lawang, pantai gandong, pantai pantai dengan pendukung wisata kuliner lahan hasil laut sunday, pantai somandeng, pantai olahan nasi pulang awal, pantai tunggal, baron agro forestry technopark, goa maria kritis meliputi pantai timang, pantai ogan, pantai pantai wediombo, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hang, panai jompo pantai jongkok, pantai saeng, peruntukan pariwisata iii (kpp iii) dengan pantai pulau kalong, bengawan solo tema daya tarik wisata unggulan alam purba, taman keanekaragaman pantai dengan pendukung wisata d.: didik tulangan bajo, taman keanekaragaman pendidikan, konservasi, gan pelarangan koesnadi hardjasoemantri, goa senen, gunung batur kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan gunung api purba nglanggeran, peruntukan pariwisata (kpp iv) dengan kebun buah durian dan kakao tema daya tarik wisata unggulan alam patut), pasar buah patut), gunung pegunungan dengan pendukung wisata budak, taman hutan raya bunder, iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program pendidikan, konservasi dan petualangankawasan yang ditetapkan sebagai kawasan beton, water byul, telaga jonge, peruntukan pariwisata (kpp dengan telaga klinis putih, goa song gelap, tema daya tarik wisata unggulan alam goa pesan, goa green, goa bentang alam karst dengan pendukung coro, goa pindah, goa sriti, goa wisata petualangan petilasan gunung gambar, taman kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan keanekaragaman hutan peruntukan pariwisata (kpp vi) dengan wonosari, candi lisan, gunung tema daya tarik wisata unggulan alam gede, air terjun juru, kebun buah pegunungan dengan pendukung wisata mangga malam gedangsari dan budaya ngawen) upacara sarana, kesenian tayub, dinding kumbang, jathilan, iv lokasi indikasi program reog, kerajinan akar wangi, kawasan peruntukan pariwisata berada kalurahan kiribati dan pengembangan kawasan peruntukan giricahyo kapanewon purwosari, pariwisata prioritas kalurahan girimarto kapanewon panggang, dan kalurahan krambilsawit dan kanigoro kapanewon saptosari kawasan peruntukan pariwisata berada kalurahan kemasan, banjarese, ngestirejo kapanewon tanjungsari dan kalurahan sidoharjo dan kalurahan terus kapanewon terus kawasan peruntukan pariwisata iii berada kalurahan purwodadi kapanewon terus dan kalurahan balong dan kalurahan jepit kapanewon girisubo kawasan peruntukan pariwisata berada kalurahan nglanggeran, putat dan ngoro oro kapanewon patut dan kalurahan lebaran kapanewon player dan kalurahan galang kapanewon gedangsari kawasan peruntukan pariwisata berada kalurahan bejiharjo, ngawi dan gedangrejo kapanewon iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program karangrejo, kalurahan mulo dan kalurahan bejiharjo kapanewon wonosari dan kalurahan pacarejo dan kalurahan semana kapanewon semana kawasan peruntukan pariwisata berada kalurahan tegalrejo kapanewon gedangsari, kalurahan pilangrejo dan kalurahan patah kapanewon nglipar, kalurahan tancap, jurangjero, kampung, dan beji kapanewon ngawen pengambangan permata barangarmpa |fetupatncumungati ) opo pengembangan pariwisata daerah rida) lennon eng rakuten gunungksta,) destinasi wisata pengembangan aksesibiftasjalur wisata kabupaten gunungkidul pembangunan simpul promosi dan kapanewon patut dan wonosari aan e pemberdayaan pordarwis okyekonyekwsata pan been neon ongeksonyor wisata) resasanperamtikan pemuka |a studiperhitungan backlogrumah kabupaten gunungkidul ojo penyusunan masterplan pengembangan kabupaten gunungkidul lekmamanan perataan dea dana pengembangan lingkungan siap bangun kabupaten gunungkidul bean dana penanganan kampung kumuh perkotaan kabupaten gunungnya iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program aamperdesaan kam pan kabupaten gununksdal kabupaten gunungkidul lingkungan kumuh dagangan pemetaan ane |rakuten unungksta) lingkungan permukiman penyusunan regulasi bangunan gedung kabupaten gimungkid ih konservasi bangunan cagar budaya) kabupaten gunungkidul pengendalian pembangunan perumahan kabupaten gunungkidul pengembangan ruang fungsi pelayanan kabupaten gunungkidul lena peta penta pama pengembangan industri dan akomodasi kabupaten gunungkidul kes me. . pskeasanpemmtukantanya ja kawasanperuntukan pendidikantingg: ooh penetapan dan pengembangan kawasan kapanewon wonosari aan penyusunan masterplan pengembangan kabupaten gunungkidul penyusunan masterplan kawasan kapanewon wonosari dekat peran aan pembangunan sarana dan prasarana kapanewon wonosari maa maan agar penetapan dan pengembangan kawasan kalurahan girjjati, giricahyo dan aan naa cinpureapanonon purna iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program kalurahan giriwungu dan girimarto pegang pipa. kalurahan krambilsawit, kanigoro lo. pam taniitarmoensoas pipa kalurahan kadang dan banjarese, patapanooanyangan ppp pipa kalurahan sidoharjo, terus dan ipmmsanoitornoontoas ppp ppp kalurahan balong, jepit, tiling, pucung dan songbanyu, kapanewon girisubo. penetapan dan pengembangan kawasan pulau gunungsemar kalurahan aan eren otangoapaneemmammang ppp pppjpnn ng . jan pulau dini kalurahan banjarese piapanesonamyanamg dpp ppp ya pulau watupayung kalurahan ipmtesotapamentanyngan, ppp ppp pulau watukubengan dan pulau watulawang kalurahan sidoharjo ente iii pulau timang, pulau mondo, pulau watupayung, pulau watupanjang, pulau watulambor, iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program: pulau tahu, pulau ambon kalurahan tiling kapanewon girisubo): pulau gununggandul kalurahan lo. intangtapanoongnawopaan ppp ppp ppapengendalian kegiatan budidaya pada kabupaten gunungkidul daan ana dengan ppp aaaa ptvepan ratupatencunungsstat ppp pipa. dan pulau pulau kecil aan anne (rapat gunung pipa. pulau pulau kecil iv arah pemanfaatan ruang lokasi inai aegon ekewasanpetahanan dan kemah |amasantapangan terbang gaming erncwontagn kawasan lapangan terbang gading pengendalian kegiatan budidaya disekitar kawasan fasilitas latihan tempur kapanewon pilihan puslatpur) gg. per alasan saas t kawasan strategis sudut kepentingan 55n iii penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kalurahan wonosari, kepek, siraman, piyama, raharjo, karangrejo, kawasan strategis cepat tumbuh kawasan selang, dan karangtengah perkotaan wonosari kawasan strategis pemerataan kapanewon gedangsari, nglipar, pertumbuhan ekonomi gunungkidul bagian ngawen utara kawasan strategis pengembangan kapanewon panggang, kapanewon donat nan alasan dan kapanewon urutan penyusunan rencana tata ruang kabupaten gunungkidul kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan ekonomi iv arah pemanfaatan ruang lokasi indikasi program kawasan strategis dari sudut kepentingan jamawasmantamonguma aan penyusunan rencana tata ruang kawasan kawasan baron techno park, strategis kabupaten sudut kepentingan parangracuk, saptosari aan kawasan strategis dari sudut kepentingan langisangwaaorngingananmap | loo loh penetapan dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup rowan satan grote bagan wara (mayan gan panjang player dan panggang ejaan sati gcostdi bagan setan nnjugaan ate dop tanjungsari kemasan states geos akan tengah ang wana era loop lonjong, wonosari penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sudut kabupaten gunungkidul kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup iv telaah ipjp titik berat pembangunan lima tahun keempat ipjp kabupaten gunungkidul adalah: sasaran pokok daerah dari misi pertama pembangunan jangka panjang kabupaten gunungkidul adalah sebagai berikut: terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat sipil dan masyarakat politik yang mandiri, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional, yang mampu mendukung tugas tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan, meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi publik, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi pertama ini adalah sebagai berikut: indeks reformasi birokrasi daerah, indeks demokrasi indonesia diy, opini pemeriksa terhadap pengelolaan keuangan daerah, tingkat mayoritas spip, capaian standar pelayanan minimal daerah kabupaten gunungkidul. persentase temuan yang telah ditindaklanjuti, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat nilai kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja daerah sakipda) indeks kepuasan masyarakat. sasaran pokok misi kedua: pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah sebagai berikut: terwujudnya karakter masyarakat yang maju, mandiri, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan sebagai masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi luhur, bijaksana, kerja keras, gotong royong, dan mandiri, kualitas sumberdaya manusia yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. secara umum, ketersediaan berbagai jenis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai baik dibidang perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya, pelayanan pendidikan, dan kesehatan. variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi kedua ini adalah sebagai berikut: indeks pembangunan manusia ipm) dan komponen komponen penyusunnya, yaitu: angka harapan hidup saat lahir ahh), harapan lama sekolah hls) dan rata rata lama sekolah rls), serta pnb perkapita indeks pembangunan gender ipg), iv potensi pengembangan wilayah potensi pengembangan wilayah telah dirumuskan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten gunungkidul tahun ditegaskan bahwapola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten gunungkidul meliputi kawasan lindung dan kawasdangkanbudi daya terdiri atas kawasan, yaitukawasan peruntukan hutan produksi terdiri dari kawasan hutan produksi tetap. kawasan hutan produksi tetap direncanakan seluas kurang lebih (dua belas ribu delapan ratus sepuluh koma seratus) hektar berada di: kapanewon panggang seluas kurang lebih (seribu tujuh ratus dua koma delapan puluh) hektar, kapanewon pilihan seluas kurang lebih (dua ribu dua ratus dua puluh empat) hektar, kapanewon saptosari seluas kurang lebih (tujuh puluh tujuh koma lima puluh) hektar, kapanewon semana seluas kurang lebih (lima ratus sembilan puluh dua koma lima puluh) hektar, kapanewon karangrejo seluas kurang lebih (sembilan ratus empat puluh enam koma tujuh puluh) hektar, kapanewon wonosari seluas kurang lebih (tiga ratus tujuh puluh koma delapan puluh) hektar, kapanewon player seluas kurang lebih (tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan koma empat puluh) hektar, kapanewon patut seluas kurang lebih (lima ratus lima puluh tiga) hektar, sasaran pokok misi ketiga: pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian adalah sebagai berikut: terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. sektor pertanian dalam arti luas, usaha mikro, kecil, menengah, dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara ekonomis dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian, tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang signifikan, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penurunan jumlah penduduk miskin, tersedianya pasokan kebutuhan air bersih yang merata dan cukup semua wilayah kabupaten, dan tingkat pembangunan daerah merata seluruh wilayah, berupa terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat seluruh wilayah. variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi ketiga ini adalah sebagai berikut: rerata pertumbuhan produktivitas sektoral, jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, indeks pelestarian budaya, angka pertumbuhan ekonomi, nilai koefisien gini tingkat pemerataan pendapatan), jumlah penduduk miskin po), indeks kedalaman kemiskinan pi), dan indeks keparahan kemiskinan p2) serta keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tingkat pengangguran, stabilitas tingkat inflasi daerah, j . jumlah kalurahan rawan pangan, pendapatan perkapita penduduk, il. indeks ketimpangan regional daerah, indeks desa membangun sasaran pokok misi keempat: pemantapan kemampuan keuangan daerah kabupaten gunungkidul adalah sebagai berikut: meningkatnya kapasitas fiskal daerah, meningkatnya kemandirian keuangan daerah. variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi keempat ini adalah sebagai berikut: nilai kapasitas fiskal daerah, nilai kemandirian keuangan daerah. sasaran pokok misi kelima: pemantapan prasarana sarana dasar yang memadai kabupaten gunungkidul adalah sebagai berikut: terwujudnya jaringan infrastruktur daerah yang handal dan memadai meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, ketenagalistrikan, pos, telepon, dan telematika menuju smart city. variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi kelima ini adalah sebagai berikut: indeks infrastruktur daerah, cakupanjalan dan jembatan dalam kondisi baik, telematika menuju smart city: cakupan wilayah yang tersukses dengan internet. iv sasaran pokok misi keenam: pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan kabupaten gunungkidul adalah sebagai berikut: terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan, terwujudnya konservasi sumberdaya dan non yang mampu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi sumber air, membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjadinya fungsi dan: terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta modal dasar pembangunan daerah, daningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi keenam ini adalah sebagai berikut: indeks kualitas lingkungan hidup: indeks konservasi sumberdaya dan non hi, indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah, persentase kalurahan tangguh bencana. telaah kebijakan nasional (ivtujuh agenda pembangunan dalam rpmiv target pembangunan yang tertuang dalam rpm pada tahun untuk wilayah d.i. yogyakarta adalah sebagai berikut: laju pertumbuhan ekonomi y6, tingkat kemiskinan y6, tingkat pengangguran terbuka serta kebutuhan investasi rp68, triliun penilaian kinerja pelaksanaan (tujuh) agenda pembangunan dan (lima) arahan presiden merupakan fokus dari pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dalam (lima) tahun depan. telaah ipjp diy dalam peraturan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tentang ipjp diy tahun bahwa visi pembangunan diy yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang adalahdalam mewujudkan visi tersebut tempuh melalui empat misi pembangunan daerah dengan,mewujudkan sosiokultural dan ivlaras denganuraikan pada masing masing misi. telaah rpm diy peraturan daerah diy nomor tahun tentang rpm diy merupakan tahapan ketiga dari ipjp pembangunan rpm diy dengan visi pembangunan diy adalah terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia jogja , adapun misi sebagai berikut:. strategi yang diterapkan untuk mencapai misi adalah: meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan diy inklusif dan berkeadilan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat internalisasi nilai nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan berkelanjutan lingkungan menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin peningkatan pendapatan per kapita masyarakat memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan promosi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender mengendalikan pertumbuhan penduduk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pengembangan keterlindungan warga, keamanan, dan ketertiban umum meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi tumbuh pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan pengurangan resiko bencana mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha swasta penumbuhan pusat pusat pertumbuhan baru meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan misi ii: mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis strategi pencapaian misi meliputi: meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif optimalisasi aset aset pemerintah daerah meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan public mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota s d desa kalurahan iv penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah kabupaten kota, kapanewon, desa kalurahan peningkatan kepastian hukum dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, kalurahan pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten dalam mencapai pembangunan secara terukur dalam rpm diy juga diatur tujuan sasaran dan indikator sasaran dengan target pembangunan seperti tabel sebagai berikut: tabel misi tujuan sasaran rpm diy tahun dan target tahun targettujukebhinekaan tunggal ikan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya yogyakarta meningkatkan derajat ipm kualitas sdm idg meningkatkan derajat indeks gini ekonomi masyarakat persentase angka kemiskinan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan persentase peningkatan jumlah buda benda dan tak meningkatnya aktivitas benda yang diapresiasi perekonomian yang berkelanjutan pertumbuhan ekonomi ikh kesesuaian pemanfaatan ruang menurunnya kesenjangan capaian penataan ekonomi antar wilayah ruang strategis keistimewaan indeks williamson misi mewujudkan tata pemerintahan banana iv target tujuan terwujudnya reformasi tata kelola indeks reformasi pemerintahan yang baik (good governance) birokrasi meningkatnya kapasitas tata opini bpk wtp kelola pemerintahan nilai skip meningkatnya kapasitas persentase capaian pengelolaan keistimewaan program urusan keistimewaan meningkatnya fasilitas bidang tanah pengelolaan dan pemanfaatan kasultanan, tanah kasultanan, kadipaten kadipaten dan tanah tanah kalurahan kalurahan yang memfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan sumber: rpm diy tahun proyek infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah diy sampai dengan tahun yang berlokasi kabupaten gunungkidul adalah: pembangunan jalan dan jembatan: jls, pembangunan jalan jembatan prambanan gading spam regional telaah rpm daerah lain daerah perbatasan dalam perencanaan pembangunan antar daerah perlu penyelarasan agar saling mengisi bagi wilayah maupun masyarakat perbatasan, jangan sampai wilayah wilayah perbatasan menjadi terisolir tidak mengenyam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berikut telaah rpm beberapa kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten gunungkidul: iv tabel rpm daerah lain reformasi birokrasi kabupaten sukoharjo, tahun mewujudkan tata kelola meningkatnya kualitas pada pelayanan publik bahwa masyarakat jawa tengah pemerintahan yang baik penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa warga masyarakat yang melalui percepatan reformasi dan pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan pelayanan birokrasi responsif dan akuntabel publik daerah perbatasan dan sebaliknya kabupaten klaten, jawa tahun mewujudkan tata kelola meningkatnya akuntabilitas kerjasama antar daerah yang telah tengah pemerintahan yang baik, dan transparansi dan kinerja dilakukan adalah kerjasama antar daerah profesional, jujur, bersih, pemerintah daerah disekitar kabupaten gunungkidul yang transparan, mewadahi dalam bentuk badan kerjasama bertanggungjawab, dan anti antar daerah bad) pawonsari pacitan, korupsi wonogiri dan gunungkidul) kabupaten wonogiri, tahun mempercepat pelaksanaan terwujudnya birokrasi yang jawa tengah reformasi birokrasi bersih, akuntabel, kapal, dan pemerintah kabupaten pelayanan publik yang prima wonogiri kabupaten sleman, tahun menciptakan tata kelola terwujudnya pengelolaan provinsi diy pemerintahan yang baik keuangan yang akuntabel dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkatnya kualitas ato meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan berkelanjutan kabupaten bantul, tahun penguatan reformasi terwujudnya pelayanan prima iv pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima kualitas sdm kabupaten wonogiri, tahun menjadikan rakyat meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan kedua jawa tengah wonogiri yang lebih pintar, pendidikan dan aksesibilitas wilayah saling memanfaatkan kedua layanan lebih sehat dan lebih pendidikan tersebut terutama warga masyarakat berbudaya sehingga kerjasama kedua wilayah saling penguatan reformasi meningkatkan pada bidang pendidikan dan birokrasi menuju pemerintahan kesehatan yang efektif, efisien, bersih, kultur budaya yang tidak berbeda jauh, akuntabel dan menghadirkan akan saling memperkuat usaha dalam pelayanan publik prima melestarikan budaya lokal yang dapat perempuan dan anak kabupaten sukoharjo, wonogiri, klaten kabupaten sukoharjo, tahun meningkatkan sumber meningkatnya kualitas yang mempunyai banyak industri berskala berkualitas perbatasan gunungkidul, memberikan meningkatnya kualitas peluang kerja bagi penduduk daerah meningkatnya pengendalian ben men fasa meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda meningkatnya kearifan men meningkatnya kualitas hidup pemanen kabupaten klaten, jawa tahun mewujudkan kualitas meningkatnya sdm yang tengah sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender meningkatnya derajat kepekaan masyrakat iv meningkatnya kesejahteraan meningkatnya kebudayaan kabupaten sleman, tahun meningkatkan kualitas meningkatnya kualitas provinsi diy sumber daya melalui pendidikan masyarakat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau meningkatnya kualitas dea pan meningkatnya kualitas meningkatnya kualitas membangun meningkatnya produktivitas perekonomian yang kreatif pertanian dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan meningkatnya daya saing dea pata meningkatnya mal variasi memberinya kemiskinan berkembangnya usaha mikro, meningkatnya kesempatan meningkatnya kapasitas sdm hang ova meningkatnya perlindungan kabupaten bantul, tahun pengembangan sumber terwujudnya derajat gama aan manual uang kontan masyarakat yang iv kapanewon nglipar seluas kurang lebih (dua ribu seratus enam puluh empat koma tiga puluh) hektar, dan j . kapanewon semi seluas kurang lebih (lima puluh) hektar. kawasan hutan rakyat kawasan hutan rakyat direncanakan seluas kurang lebih (tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat) hektar, yang meliputi: kapanewon panggang seluas kurang lebih (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar, kapanewon purwosari seluas kurang lebih (dua ribu dua ratus enam puluh tiga) hektar, kapanewon pilihan seluas kurang lebih (seribu seratus empat puluh) hektar, kapanewon saptosari seluas kurang lebih (dua ribu sembilan ratus empat belas) hektar, kapanewon terus seluas kurang lebih (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar, kapanewon tanjungsari seluas kurang lebih (seribu empat ratus dua belas) hektar, kapanewon rangkap seluas kurang lebih (seribu delapan ratus enam puluh tiga) hektar, kapanewon girisubo seluas kurang lebih (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) hektar, kapanewon semana seluas kurang lebih (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) hektar, kapanewon lonjong seluas kurang lebih (dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektar, kapanewon karangrejo seluas kurang lebih (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar, kapanewon wonosari seluas kurang lebih (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar, kapanewon player seluas kurang lebih (seribu sembilan ratus) hektar, kapanewon patut seluas kurang lebih (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) hektar, oo. kapanewon gedangsari seluas kurang lebih (seribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar, kapanewon nglipar seluas kurang lebih (seribu tujuh ratus enam puluh) hektar, kapanewon ngawen seluas kurang lebih hektar (seribu tiga ratus dua puluh dua): dan kapanewon semi seluas kurang lebih (dua ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar. kawasan peruntukan pertanian kawasan peruntukan pertanian meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. kawasan tanaman pangan kawasan tanaman pangan meliputi: lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi, lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. ii berkarakter dan berbudaya tinggi terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas terwujudnya pelestarian dan ar. perekonomian kabupaten sukoharjo, tahun memperkuat meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi terutama umkm jawa tengah perekonomian rakyat yang produktivitas gunungkidul banyak support bahan baku berdaya saing tinggi terutama dari kabupaten sukoharjo, klaten, meningkatkan kemandirian dan wonogiri, dan sebaliknya produktivitas kabupaten klaten, jawa tahun meningkatkan mengoptimalkan sektor masyarakat gunungkidul sehingga tengah kemandirian ekonomi daerah unggulan dalam pertumbuhan diperlukan kerjasama keduanya bidang berbasis sektor unggulan ekonomi umkm dan perdagangan daerah berdasarkan ekonomi adanya sektor unggulan masing masing kerakyatan daerah, akan bisa saling bekerjasama dalam daerah meningkatnya investasi daerah kabupaten wonogiri, tahun memperkuat kapasitas meningkatnya pertumbuhan perbatasan akan memberi peluang kerja jawa tengah ekonomi rakyat dan ekonomi untuk warga gunungkidul daerah membuka lapangan kerja perbatasan. perluasan wilayah bagi investor baru untuk mengurangi sangat dimungkinkan karena daerah kemiskinan dan perbatasan dengan klaten merupakan daerah pengangguran yang ditetapkan sebagai kawasan industri masyarakat sisi barat wilayah kabupaten temuannya penganggaran gunungkidul yang berbatasan dengan kabupaten bantul, tahun pendayagunaan potensi terwujudnya pemerataan kabupaten sleman, memberikan provinsi diy lokal dengan penerapan pendapatan kemudahan akses bagi wisatawan yang akan teknologi dan penyerapan wilayah gunungkidul. perkembangan investasi berorientasi pada industri wilayah tersebut memberikan pertumbuhan ekonomi manfaat dalam membuka lapangan kerja inklusif untuk penduduk gunungkidul. selain itu, sleman juga menjadi pasar dari produk umkm gunungkidul. iv jawa tengah pembangunan infrastruktur infrastruktur baru yang banyak diminati masyarakat dari meningkatnya kualitas melewati sukoharjo, membutuhkan kabupaten klaten, jawa tahun mewujudkan pemerataan meningkatnya kualitas mendapatkan manfaat dari pariwisata tengah sarana prasarana wilayah pembangunan infrastruktur gunungkidul. yang berkualitas sesuai daerah wisatawan yang akan gunungkidul rencana tata ruang wilayah melewati klaten, membutuhkan meningkatnya capaian infrastruktur yang memadai, sehingga akan terkenalnya pemanfaatan gunungkidul. kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan kabupaten wonogiri, tahun membangun pemenuhan meningkatnya akses wilayah jawa tengah sarana dan prasarana dasar yang berkualitas wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah nga baka terwujudnya keseimbangan terwujudnya ketahanan na kabupaten sleman, tahun membangun sarana dan terwujudnya infrastruktur provinsi diy prasarana yang memadai pelayanan dasar yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik iv meningkatkan kualitas meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan meningkatnya kemampuan terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan kabupaten bantul, tahun peningkatan kualitas terpenuhinya sarana provinsi diy lingkungan hidup, prasarana publik infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana terwujudnya lingkungan . menurunnya risiko bencana ketentraman dan kabupaten sukoharjo, tahun meningkatkan kualitas meningkatnya kualitas warga masyarakat wilayah masing ketertiban jawa tengah kehidupan sosial dan ketentraman dan ketertiban masing saling menghargai sehingga keagamaan masyarakat terwujudnya ketentraman dan ketertiban meningkatnya kesatuan masyarakat kedua belah pihak keamanan dan ketertiban darah kabupaten klaten, jawa tahun mewujudkan tatanan terwujudnya ketenteraman, perbatasan, akan mencegah konflik tengah kehidupan masyarakat yang ketertiban umum dan perbatasan yang mungkin terjadi. berakhlak dan perlindungan masyarakat berkepribadian kabupaten sleman, tahun meningkatkan ketahanan terwujudnya ketahanan provinsi diy masyarakat dalam keluarga menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana terwujudnya ketentraman antena maart terwujudnya masyarakat iv menguatkan budaya meningkatnya pelestarian masyarakat yang saling warisan budaya menghargai dan jiwa gotong royong meningkatnya perlindungan $ meniadakan kon sosial kabupaten bantul, tahun penanggulangan masalah meningkatnya perlindungan provinsi diy kesejahteraan sosial secara bagi masyarakat terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, dan difabel meningkatnya kesejahteraan kualitas kabupaten klaten, jawa tahun mewujudkan kualitas meningkatnya kualitas dengan ditetapkannya gunungkidul, lingkungan hidup tengah pengelolaan lingkungan lingkungan hidup yang pacitan, wonogiri, klaten, sebagai kawasan hidup yang berkelanjutan berkelanjutan karst oleh unesco, maka pelestarian dan meningkatnya penanganan perlindungan terhadap kawasan ini dan pengurangan sampah serta membutuhkan kerjasama dua belah pihak. limbah dan bahan beracun museum karst yang ada gunungkidul berbahaya b3) sebagai salah satu ikon bahwa gunungkidul daerah dalam penanggulangan membutuhkan dukungan daerah bencana sekitarnya dalam upaya pelestarian sumber: rpm kabupaten sleman, provinsi diy rpm kabupaten bantul, provinsi diy rpm kabupaten sukoharjo, jawa tengah rpm kabupaten klaten, jawa tengah rpm kabupaten wonogiri, jawa tengah iv telaah kajian lingkungan hidup strategis kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,dalam suatu wilayah. pengaturan tentang lingkungan hidup telah digariskan dalam undang undang dasar yang selanjutnya juga diatur secara lebih detail dalam serta undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. perencanaan pembangunan jangka menengah juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. aspek aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan secara terinci dijabarkan dalam indikator indikator capaian dalam tujuan pembangunan berkelanjutan tpb) atau sustainable development goal's gs). kajian pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metode ilmiah diperlukan untuk mengetahui kondisi capaian tpb pada suatu daerah yang menjadi dasar penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan untuk menyusun target dan kebijakan pembangunan selanjutnya. undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan bahwa proses analisis kajian lingkungan hidup harus memastikan bahwa pembangunan daerah telah memperhatikan kondisi lingkungan hidup untuk mewujudkan keselarasan antara pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan penggunannya. undang undang tersebut juga mengatur tentang perlunya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan hidup dapat diwujudkan. lhs rpm juga memastikan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar pemikiran dengan melakukan pengkajian capaian pelaksanaan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tpb) sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten gunungkidul tahun isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil lhs rpm kabupaten gunungkidul ada isu sebagai dasar tindak lanjut penyusunan rpm tahun dan ada indikator tpb yang belum ada data ini juga menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan dalam kurun waktu perencanaan rpm lima tahun depan sesuai dengan kondisi daerah kabupaten gunungkidul. enam muatan lhs rpm yang perlu diperhatikan dalam dokumen rpm tahun adalah sebagai berikut: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan menunjukkan bahwa kabupaten gunungkidul masih memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang cukup secara kewilayahan. hal ini ditunjukkan dengan luasnya peta jasa ekosistem penyedia pangan pada kelas sedang ada yo, sedangkan kelas tinggi dan sangat tinggi sebesar daya dukung pangan yang dihitung dengan memperhatikan sisi demand dan supply menunjukkan bahwa kabupaten gunungkidul mengalami surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk. daya dukung lahan pertanian padi menunjukkan hasil kabupaten gunungkidul mampu swasembada pangan. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam kabupaten gunungkidul memiliki sumber daya alam yang cukup dan berupa hasil pertanian dan pertambangan. agar risiko kerawanan sosial dan bencana lingkungan diminimalisir, perlu memperhatikan pemanfaatannya untuk menjaga ketersediaannya. untuk pertambangan, terdapat potensi namun tidak boleh dimanfaatkan karena dapat iv meningkatkan risiko bencana akibat longsor, banjir dan kekeringan. untuk pertanian, mengingat luasan bak gunungsewu yang mendominasi wilayah kabupaten gunungkidul, maka pengembangan pertanian dilakukan dengan intensifikasi pertanian. pemanfaatan sumber daya pertanian menjadi penyedia bahan baku kegiatan industri dan penyedia pangan dalam kegiatan permukiman kabupaten gunungkidul. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kabupaten gunungkidul apakah dampak risiko yang cukup besar dan cukup rutin terjadi sehingga dapat menyebabkan kerawanan yang tentunya dapat diadaptasikan dalam berkehidupan pembangunan. dampak dan resiko lingkungan hidup yang dapat terjadi akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rpm antara lain sebagai berikut: alih fungsi lahan, perubahan bentang alam dan lahan. komponen abiotik terancam, tercemar, terdegradasi. meningkatkan emisi gas rumah kaca grk), yang mempengaruhi iklim mikro hingga menyebabkan pengaruh terhadap kesehatan dan kejadian bencana banjir dan kekeringan, dan ancaman terhadap bio diversity meningkatnya ancaman banjir dan kekeringan. kinerja layanan atau jasa ekosistem kabupaten gunungkidul memiliki jasa ekosistem yang cukup banyak dan cukup berdampak secara regional. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan peruntukan permukiman, dominan berada pada kawasan dengan kelas pengaturan iklim seri sangat rendah ,66y0) dengan demikian pengaruhnya tidak signifikan terhadap tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi penting karena sebagian besar wilayah kabupaten gunungkidul merupakan daerah rawan bencana dan berdasarkan indeks rawan bencana indonesia tahun kabupaten gunungkidul memiliki kelas risiko tinggi. indeks risiko bencana merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman. indeks risiko bencana kabupaten gunungkidul adalah kelas risiko tinggi) dengan risiko bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor dan tsunami. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman kabupaten gunungkidul berdasarkan sumber data p3ej tahun yang ditunjukkan dalam peta jasa ekosistem penyedia keanekaragaman kabupaten gunungkidul, kategori sedang berdasarkan hasil analisis yang dilakukan memiliki luas yang paling dominan ha) dari keseluruhan wilayah kabupaten. hal ini menandakan bahwa kabupaten gunungkidul memiliki potensi sebagai wilayah penyedia keanekaragaman yang cukup baik. sedangkan wilayah yang berkategori sangat tinggi sebagai penyedia keanekaragaman memiliki persebaran yang sangat kecil yaitu hanya sekitar dari keseluruhan wilayah atau hektar. hal ini mengindikasikan bahwa untuk semua kegiatan pembangunan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup karena gangguan gangguan terhadap komponen komponen ekosistem akibat pembangunan yang kurang berhati hati dapat menimbulkan perubahan pada tatanan ekosistemnya. sehingga dapat mengancam kelimpahan dan keanekaragaman biodiversity keanekaragaman dan mengakomodasi keberadaan habitat alami tersebut dalam pembangunan telaah dampak pandemi covid terhadap kondisi ekonomi sosial satu tahun berlalu covid sesuai pernyataan organisasi kesehatan dunia world health organization) bahwa penyebaran corona virus disease sebagai pandemi seluruh dunia, termasuk indonesia dan menunjukan peningkatan dari iv waktu waktu dan tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian material yang semakin besar. hal ini berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. pandemi corona virus disease covid berimplikasi dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional, maupun daerah dan memerlukan pembiayaan dan belanja yang terus meningkat untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi masyarakat secara nasional, regional, maupun daerah. focusing anggaran untuk penanganan pandemi covid pada tahun sebesar rp57. digunakan pada prioritas sesuai instruksi kementrian keuangan dalam penanganan covid bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dampak adanya pandemi bagi masyarakat. prioritas prioritas pembangunan daerah melalu dana alokasi khusus maupun anggaran daerah banyak yang tunda bahkan dihapus karena anggaran sudah diambil, kegiatan sosial ekonomi terpuruk sampai minuspada tahun nilai pdrb adik adalah sebesar juta rupiah sedangkan nila pdrb adb adalah sebesar juta rupiah. perbedaan antara pdrb adik dan pdrb adb tahun disebabkan adanya tambahan barang dan jasa riil yang diproduksi serta kenaikan harga, dan kondisi pandemi covid menyebabkan pdrb adik mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan menurun secara drastis bawah nol sebesar covidadanya pandemi covid berakibat pada lonjakan angka kemiskinan sebesar persen atau jiwa pada tahun akibat dari pandemi covid mengalami kenaikan sehingga jarak antara pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinannya mengalami kenaikan.permasalahan pembangunasedangkaivpermasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah masa datang. pencapaian tujuan pembangunan daerah amanatgaskan bahwa tujuan pembangunan daerah adalah. tujuan pembangunan daerah atas merupakan dasar identifikasi permasalahan pokok pembangunan daerah. tujuan atas juga akan menjadi dasar untuk menentukan tujuan dalam rpm yang definitif serta menjadi dasar identifikasi program dan kegiatan sesuai kondisi spesifik yang ada kabupaten gunungkidul. kinerja pencapaian tujuan pembangunan daerah ditunjukkan pada tabel bagian bawah uraian ini. dalam rentang waktu rerata kontribusi kabupaten gunungkidul pada pembentukan pdrb diy adalah rerata pdrb perkapita adalah sebesar rp. per tahun dan rerata pengeluaran perkapita disesuaikan adalah sebesar rp. per tahun. selain itu, rerata persentase penduduk miskin kabupaten gunungkidul dalam rentang waktu adalah sebesar dengan nilai rerata indeks gini sebesar indeks resiko bencana juga masih relatif besar yaitu rata rata sebesar rerata nilai variabel makro daerah tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pencapaian tujuan pembangunan daerah kabupaten gunungkidul. pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tujuan pembangunan yang diamanatkan oleh pemerintahan daerah atas selaras dan didetailkan dalamindonesia telahkabupaten gunungkidul telah melaksanakan pembangunan berkelanjutan sejak tahun sebagai komitmen dan bagian pelaksanaan rencana aksi daerah rad) tpb pemerintah diy. pelaksanaan tpb diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam perpres nomor tahun tentang pelaksanaan pencapaian tujuan iv pembangunan berkelanjutan. dalam kurun waktu tersebut, telah banyak pencapaian yang diperoleh melalui program yang dilaksanakan. dari total indikator wewenang kabupaten, terdapat indikator yang tidak sesuai y0). dengan demikian, terdapat indikator yang sesuai dan relevan dengan kondisi kabupaten gunungkidul. dari jumlah indikator tersebut terdapat indikator tpb yang terkait dengan pilar sosial berjumlah pilar ekonomi pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan berjumlah setiap indikator dalam tujuan tpb, memiliki capaian yang berbeda beda. terdapat kriteria yang menjadi capaian indikator tpb, yaitu: indikator tpb yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (sst) indikator yo) indikator tpb yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (sbt) indikator yo) indikator tpb tidak ada target daerah tetapi tercapai (ttc) indikator (18y6) indikator tpb tidak ada target daerah dan belum tercapai (tbc) indikator indikator tpb yang tidak belum ada data (tad) indikator berdasarkan kriteria capaian indikator atas, jumlah dari masing masing kriteria dapat dilihat pada gambar berikut. capaian tpb kab. gunungkidul tad, 21x gg tbc, ttc, sbt, sst sbt mic misc mad sumber: laporan lhs rpm kab. gunungkidul, keterangan: sstgambar capaian tujuan pembangunan berkelanjutan kabupaten gunungkidul lebih rinci, pencapaian tpb kabupaten gunungkidul tahun adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. dari indikator tpb, sebanyak iv target indikator tpb kabupaten gunungkidul berstatus tercapai. artinya, tingkat pencapaian target tpb kabupaten gunungkidul tahun adalah sebesar pencapaian tpb tersebut masih harus dioptimalkan untuk pengurangan kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, penanganan stunting, daya ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup daerah kabupaten gunungkidul masa yang akan datang. ivlahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih (tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar meliputi sawah beririgasi teknis seluas (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar dan sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan atau air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih (lima ribu lima ratus sepuluherus dan kapanewon wonosari, dengan luas (delapan ribu lima ratus dua puluh koma enam nol) hektar. adapun lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi ditetapkan seluas kurang lebih (tiga puluh enam ribu enam puluh lima) hektar terletak pada lahan kering semua kapanewontidakanjungsari, kapanewon terus dan kapanewon wonosari, dengan luas (delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma tiga sembilan) hektar. lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas kurang lebih (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasiyang terdiri atas lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas (dua puluh sembilan ribu dua puluh koma delapan enam) hektar dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma satu empat) hektar. kawasan hortikultura kawasan hortikultura meliputi kapanewon patut, kapanewon gedangsari, kapanewon nglipar, kapanewon semi dan kapanewon ngawen dengan komoditas utama: sawo, mangga dan rambutan, kapanewon terus, kapanewon tanjungsari, dan kapanewon gedangsari dengan komoditas utama: srikaya, kapanewon nglipar, kapanewon semi, kapanewon gedangsari, kapanewon ngawen, kapanewon player, kapanewon girisubo kapanewon terus, kapanewon tanjungsari, kapanewon pilihan, dan kapanewon karangrejo dengan komoditas utama: pisang, kapanewon patut, kapanewon gedangsari, dan kapanewon nglipar dengan komoditas utama: durian: dan kapanewon wonosari, kapanewon player, kapanewon lonjong dan kapanewon karangrejo dengan komoditas utama: sayuran. ii tabel capaian tujuan pembangunan berkelanjutan kabupaten gunungkidul tahun fpilarsosial o jus mungkin segala bentuk kematian seo |ketamenngsatan berantai belanjaan ama aas da2 jas serta meningkatkan pertanian berkelanjutan been sema asas bana eps jules penduduk semua usia sepanjang mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaumperempuan '' ) bah ekonomi nan ana penanganan joeldakmtnjtan tea mengerang toa lola berkelanjutan serta mendorong inovasi mengurangi kesenjangan intra dan antar negara ops (kemitraan untuk mencapaitujuan perartingkungan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang dekatnya semen ana jala pop pangan pemain deg pan ame jala pop berkelanjutan menjamin praproduksi dan konsumsiyang berkdanguan mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya jaten daratan, mengapa puan secara tan pengertian| ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan iv penurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan kerankamatan mena mas isumlahtndikator nas peesaase sumber: laporan lhs rpm kab. gunungkidul, keterangan: sst:iv rumusan masalah pokok pembangunan daerah kondisiada periode sebelumnya yang belum optimal juga mengindikasikan masih belum optimalnya pencapaian amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: dan daya saing daerah. pencapaian tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh tahun dan pencapaian target tpb tahun sebesar ,29y o harus menjadi masalah pokok yang menjadi agenda utama kebijakan pembangunan daerah kabupaten gunungkidul periode tahun selain itu, permasalahan pembangunan daerah juga melihat kondisi capaian indikator pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta capaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode sebelumnya. secara umum penyebab belum optimal pencapaian tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh tahuneriode sebelumnya adalah: belum optimalnya peningkatan kualitas pertumbuhan (growth), yaitu pertumbuhan yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan dan pengangguran, tanpa menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. masih tingginya angka kemiskinan daerah. setiap tahun angka kemiskinan terus mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan daerah lain daerah istimewa yogyakarta dan nasional masih relatif tinggi. belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tpb atau gs, pelaksanaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) dan reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah yang bersih dan bebas dari kkn dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. kualitas sumber daya manusia serta kebudayaan masyarakat dan kalurahan yang belum optimal. hal ini mencakup pada aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungannya. secara grafis, permasalahan pokok pembangunan daerah kabupaten gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar dan tabel berikut. pada tataran teknis, hasil identifikasi permasalahan pokok pembangunan daerahdengan demikian, walaupun pelaksanaan program pembangunan daerah adalah perangkat daerah namun secara langsung menjadi agenda pokok bagi kdh wkd. selain itu, kelima hal yang menjadi penyebab masalah pokok pembangunan kabupaten gunungkidul itu juga selaras dengan sasaran pokok daerah yang telah dirumuskan dalam ipjp kabupaten gunungkidul periode tahun iv kualitas sdm serta kebudayaan masa rakyat dan desa tabel pencapaian tujuan bangsa amanat dan tpb (sd gs) sesuai slot kab. gunungkidul sakit dan reformasi kapasitas fiskal dan birokrasi pendanaan bangsa tabel tabel gambar permasalahan pembangunan daerah kabupaten gunungkidul tabel bawah menunjukkanpermasalahan pokok yang harus menjadi agenda kebijakan pembangunan adalah belum optimalnya pencapaian tpb dan tujuan pembangunan daerah. sebagaimana telah diuraikan bagian sebelumnya masalah yang menjadi penyebabnya adalah: belum optimalnya peningkatan kualitas pertumbuhan (growth) tingginya angka kemiskinan belum optimalnya kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan belum optimalnya sakit dan reformasi birokrasi kualitas sumber daya manusia serta kebudayaan masyarakat dan kalurahan yang belum optimal statistik kunci pendukung hasil identifikasi masalah atas adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel tabel berikutnya. kelima permasalahanivbelum optimalnya belum optimalnya kualitas data statistik kunci kualitas pertumbuhan (growth) disajikan pada tabel pencapaian tujuan pertumbuhan pdrb gunungkidul pada dprd diy bangsa yang pdrb juta) diamanatkan oleh lpe gunungkidul yo) pemerintahan daerah, pengeluaran konstan pada pdrb sasaran pokok daerah pengeluaran konstan pemerintah pada pdrb ipjp dan tujuan pembentukan modal tetap bruto pada pdrb pembangunan inflasi kota wonosari berkelanjutan tpb) inflasi gunungkidul proksi laju defector pdrb) pdrb perkapita pengeluaran perkapita disesuaikanindeks daya saing daerah faktor penguat enabling environment sumberdaya manusia human capital faktor pasar market ekosistem inovasi angka kemiskinan tinggi data statistik kunci kualitas proses perencanaan pembangunan daerah disajikan pada tabelkapasitas fiskal dan disajikan pada tabel pembiayaan pembangunan indeks pengelolaan keuangan indeks pengelolaan aset daerah persentase kontribusi pad terhadap apbd corporate sosial responsibility csr) swadaya masyarakat dalam pembangunan kalurahan kapasitas fiskal daerah belum optimalnya sakit data statistik kunci reformasi birokrasi disajikan pada tabel dan reformasi birokrasi indeks kesesuaian program persentase kalurahan yang menetapkan rkp kalurahan tepat waktu dan apb kalurahan tepat waktu yo) persentase rata rata capaian sasaran daerah persentase rata rata pencapaian target kinerja opd nilai skip kpud rerata ikm kapanewon nilai ikm kabupaten nilai ikm indeks reformasi birokrasi indeks spe sistem pemerintahan berbasis elektronik) belum optimalnya kualitas data statistik kunci kebudayaan masyarakat disajikan pada tabel sdm dan kebudayaan indeks pembangunan manusia ipm) masyarakat angka harapan hidup rls tahun) pengeluaran perkapita disesuaikan pdrb perkapitapersentase kalurahan yang menetapkan rkp kalurahan .dan apb kalurahan tepat waktu yo) indeks resiko bencana status kemajuan kalurahan idm) rerata indeks ketahanan sosial iks) rerata indeks ketahanan ekonomi ike) rerata indeks ketahanan lingkungan ikl) iv optimalisasi kualitas pertumbuhan ekonomi kualitas pertumbuhan adalah pertumbuhan yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan, pengangguran dan tanpa menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. data pada tabel menunjukkan masih banyak yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi kabupaten gunungkidul. sepanjang tahun rerata kontribusi pdrb kabupaten gunungkidul dalam pembentukan pdrb diy adalah ,22y6. kontribusi ini perlu ditingkatkan melalui upaya peningkatan produktivitas sektoral dan memperkuat lineages (kemitraan) sektoral serta pengembangan pusat pusat pertumbuhan baru kabupaten gunungkidul. kegiatan harus tepat sasaran, tepat lokasi, tepat bentuk kegiatannya, tepat waktu, dan tepat biaya dan tepat sinergi sehingga kualitas pertumbuhan kabupaten gunungkidul dapat ditingkatkan. hal lain yang harus jadi perhatian adalah peningkatan ketahanan ekonomi, yaitu kemampuannya dalam pemulihan krisis dan atau adaptasi pada perubahan yang terjadi. iv tabel statistik kunci kualitas pertumbuhan ekonomi kabupaten gunungkidul, pdrb kidul pada dprd diy pdrb (miliar) lpe kidul pengeluaran kong. pada pdrb pengeluaran kong. pemerintah pada bps pdrb fo) . dapatkan modal tetap bruto pada inflasi kota wonosari (invasi kidul proksi laju defector pdrb) |. pdrb adb perkapita (ribu rupiah) pengen perkapita ikan (rib pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu bps rupiah) jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) persentase penduduk miskin po) indeks kedalaman kemiskinan pt) indeks keparahan kemiskinan p2)bnpb ristek indeks daya saing daerah brin faktor penguat enabling environment sumberdaya manusia human capital n a faktor pasar market ekosistem inovasi iv angka kemiskinan masih tinggi kemiskinan mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat terhadap kebutuhan hidup layak. data statistik kunci berkaitan dengan kemiskinan kabupaten gunungkidul sepanjang tahun adalah seperti yang ditampilkan pada tabel bawah ini: tabel statistik kunci angka kemiskinan daerah kabupaten gunungkidul, sumber: bps, cc. kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan upaya peningkatan pencapaian tpb tidak terlepas dari ketersediaan pembiayaan pembangunan. berdasarkan kondisi tersebut diperlukan upaya peningkatan ruang fiskal melalui peningkatan peran pad, efisiensi belanja melalui penerapan analisis standar belanja serta peningkatan efektifitas belanja (cost effectiveness) tiap program dan kegiatan perangkat daerah. seiring dengan peningkatan perekonomian dan kebudayaan masyarakat, peningkatan pembiayaan pembangunan juga dapat dilakukan dengan peningkatan pemasaran prasarana publik yang didanai dengan csr dan peningkatan swadaya masyarakat dalam mengurus dirinya dan mengurus permasalahan publik yang dapat ditangani langsung oleh masyarakat. statistik kunci pembiayaan pembangunan daerahapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah kabupaten gunungkidul, indeks pengelolaan aan jaman indeks pengelolaan (sea ejaan persentase kontribusi pad jean javana fest fame frsefoma| fiskal daerah sedang tinggi tinggi sumber: bad, kemenkeu, sakit dan reformasi birokrasi: peningkatan kualitas pertumbuhan untuk percepatan pencapaian tpb membutuhkan perbaikan pada kualitas sakit yang didalamnya dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai pelaporan kinerja. proses perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada penyusunan rencana, tetapi meliputi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan serta evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan. iv kawasan perkebunan kawasan perkebunan ditetapkan seluas kurang lebih (seratus delapan puluh sembilanbudidaya perkebunani, dan kapanewon wonosari, dengan luas (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh empat koma nol tiga) hektar. kawasan yang dikembangkan sebagai tanaman perkebunan berupa lahan perkebunan tanaman tahunan seperti cengkih, kakao, lada, kapas, dan kelapa dan lahan perkebunan tanaman semusim seperti tebu, jambu mete, dan tembakau. kawasan peternakan kawasan peternakan meliputi: pengembangan pembibitan ternak sapi potong, pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing, pengembangan kambing align, dan pengembangan ternak unggas. kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong meliputi: kapanewon lonjong, kapanewon semana, kapanewon semi, kapanewon nglipar, kapanewon ngawen, kapanewon patut, kapanewon player, kapanewon wonosari, kapanewon karangrejo dan kapanewon gedangsari. adapun kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing meliputi seluruh kapanewon kabupaten gunungkidul. kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan kambing align meliputi kapanewon girisubo, kapanewon rangkap, kapanewon terus, kapanewon tanjungsari, kapanewon saptosari, kapanewon pilihan, kapanewon panggang, dan kapanewon purwosari. kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan ternak unggas meliputi kapanewon lonjong, kapanewon karangrejo, kapanewon semana, kapanewon wonosari, karena itu, aspek kualitas rencana memang sangat menentukan upaya perbaikan kualitas proses perencanaan. namun demikian perencanaan juga menyangkut aspek pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan pelaporan. nilai evaluasi kinerja kpud dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah skip) sudah tinggi namun demikian masih harus dipertahankan sebagai penggerak utama pencapaian target tpb. perencanaan pembangunan tingkat kalurahan berpengaruh pada perencanaan pembangunan daerah. karena itu, masih perlu upaya untuk peningkatan jumlah kalurahan yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu. peningkatan efektifitas peran perangkat daerah dalam pembangunan daerah membutuhkan upaya reformasi birokrasi. pada tabel bawah terlihat bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat pada tingkat pemerintah kabupaten dan rerata ikm kapanewon sudah relatif baik. namun demikian kualitas pelayanan publik tetap harus ditingkatkan untuk semakin efektif dalam memecahkan permasalahan publik setiap urusan pemerintahan. kewibawaan pemerintah daerah akan meningkatkan aksentuasi masyarakat pada kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah. karena itu, peningkatan mayoritas spip perlu dioptimalkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta akuntabilitas kinerja pemerintah skip). statistik kunci tentang kualitas reformasi birokrasireformasi birokrasi kabupaten gunungkidul, (mtaiarp setda sangat sangat sangat sangat sangat sangat kapanewon kabupaten saman ena masa can cos |sasaran birokrasi indeks spe sistem pemerintahan kemenyan berbasis baik n a elektronik) ditaturtas spp inspektorat kualitas sdm dan kebudayaan masyarakat masyarakat yang berdaya dan desa yang berdaya menentukan kebudayaan masyarakat untuk secara mandiri mengurus diri sendiri dan memecahkan permasalahan publik yang dapat ditanganinya. pada tabel bawah terlihat bahwa nilai indeks pembangunan manusia ipm) dan status kemajuan kalurahan nilai idm) sudah relatif baik. namun demikian masih harus tetap ditingkatkan sebagai upaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. iv kemandirian masyarakat akan menentukan kemampuannya berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang dapat diukur dengan menilai besar swadaya masyarakat. statistik kunci pemberdayaan masyarakat kalurahanondisi kebudayaan masyarakat kabupaten gunungkidul, code| e908| angka harapan bps hidup risma eno pengeluaran perkapita bps disesuaikan (ribu rupiah) pdrb adb perkapita (ribu bps rupiah) jumlah penduduk bps miskin (ribu jiwa) persentase penduduk miskin bps (po) indeks kedalaman bps kemiskinan p1) indeks keparahan bps kemiskinan p2) status kemajuan n a n a desa kalurahan mai mai idm) n a aju rerata indeks ketahanan sosial iks) kemenkes rerata indeks pdt ketahanan ekonomi ike) rerata indeks ketahanan lingkungan ikl) persentase kalurahan yang menetapkan kapanewon rkp kalurahan dan apb kalurahan tepat waktu y0) indeks resiko bnpb bencana permasalahan pembangunan berdasarkan bidang urusan pemerintahan permasalahan pokok pembangunan akan dipecahkan dengan merespon permasalahan pembangunan menurut bidang urusan pemerintahannya. permasalahan pembangunan daerah menurut tiap urusan pemerintahan daerah adalah seperti yang diuraikan bawah ini. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar iv urusan pemerintahan bidang pendidikan infrastruktur penunjang pendidikan belum memadai, ketersediaan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan asn masih belum mencukupi, perkembangan capaian rata rata lama sekolah masih cukup lambat setiap tahunnya dan masih tergolong paling rendah dibanding dengan daerah lain diy, partisipasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi relatif masih rendah, belum terpenuhinya target standar pelayanan minimal spm) bidang pendidikan terutama pada jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan, terbatasnya daya dukung implementasi pendidikan inklusif antara lain guru pembimbing khusus gpk) dan sarana prasarana pendukung lainnya, sistem pendataan kependidikan belum sepenuhnya komprehensif, integratif, dan mudah diakses. urusan pemerintahan bidang kesehatan penerapan dan pemenuhan target standar pelayanan minimal spm) bidang kesehatan belum optimal, sistem pencatatan dan pelaporan bidang kesehatan belum terintegrasi, perilaku hidup bersih dan sehat pubs) masyarakat belum optimal, keterbatasan jumlah sdm pelaksana baik kuantitas maupun kualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan, prevalensi stunting masih tinggi, aki angka kematian ibu) dan akn angka kematian neonatal) masih cukup tinggi, jumlah kasus dbd demam berdarah dengue) masih cukup tinggi, diskriminasi stigma hiv masih tinggi, dan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan terbatas. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang keterbatasan pendanaan dan alternatif pendanaan infrastruktur, hanya sebagian kecil wilayah masuk dalam satuan ruang strategis keistimewaan), meningkatnya potensi kerusakan jalan kabupaten akibat meningkatnya aktivitas pertambangan, perekonomian, pembangunan dan pariwisata, luasnya wilayah dan kondisi topografis menjadikan beban pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten besar, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan jalan untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping pembangunan dan pemeliharaannya masih ada penduduk jiwa) belum mengakses air bersih secara layak. perlu optimalisasi dalam penyediaan air bersih. belum optimalnya fungsi spades dalam memenuhi kebutuhan air bersih karena keterbatasan sarana prasarana, kelembagaan dan kemampuan sdm pengelola. penggunaan potensi air bersih oleh dam baru sebesar apabila dioptimalkan maka bisa memenuhi kebutuhan akses air layak bagi seluruh jiwa kabupaten gunungkidul. masih terbatasnya saluran drainase. masih ada titik genangan banjir yang terjadi pada setiap musim hujan. iv tingginya kerusakan jaringan irigasi sehingga kehilangan air tinggi. pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan irigasi untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping pembangunan dan pemeliharaannya belum optimal, kondisi sarana prasarana aparatur belum semuanya baik dan belum terbangunnya kawasan perkantoran yang representative dalam upaya pelayanan kepada masyarakat, masih ada kepala keluarga yang belum memiliki akses sanitasi layak berupa septic tank. masih rendahnya capaian sanitasi aman (tangki septic yang disedot terjadwal) yaitu hanya sebesar yo. plt belum berfungsi maksimal sesuai kapasitas dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti litt layanan penyediaan lumpur tinja terjadwal). belum optimalnya kinerja pengelolaan lingkungan sesuai dengan rdr kawasan perkotaan. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman kawasan siap bangun kasih) dan lingkungan siap bangun fisika) untuk pengembangan perumahan dan permukiman belum tersedia backlog hunian dan backlog kepemilikan rumah masih tinggi penanganan rumah tidak layak huni belum optimal penanganan kawasan kumuh belum optimal penanganan prasarana, sarana dan utilitas umum psu) perumahan dan permukiman belum optimal penanganan rumah rawan bencana belum optimal urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat satuan polisi pamong praja regulasi daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum lengkap, jumlahnya pelanggaran (ketertiban, ketentraman, keindahan) masih tinggi, sekretariat penyidik pegawai negeri sipil belum terbentuk sebagaimana amanaurangnya jumlah dan kompetensi ppn sehingga penegakan perda pro musisi belum optimal, implementasi dan evaluasi kerjasama bidang tramtibum dengan kabupaten kota perbatasan belum optimal, pemahaman pemangku kepentingan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah belum optimal, dan koordinasi lintas sektor terkait pelayanan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal. pencegahan, penanggulangan bencana dan kebakaran belum optimalnya pelaksanaan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana. iv belum optimalnya implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana belum optimalnya penerapan sistem penanganan bencana pada fasilitas umum belum optimalnya pelayanan pencegahan dan mitigasi bencana belum optimalnya pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana belum optimalnya pelayanan pascabencana belum terpenuhinya wilayah manajemen kebakaran wilayah kabupaten gunungkidul belum optimalnya pendataan, sosialisasi, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran urusan pemerintahan bidang sosial keterbatasan jumlah sdm sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, pembangunan sarira dan gedung pelayanan publik belum semua responsif terhadap masyarakat berkebutuhan khusus, pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial belum optimal, kurangnya sinergi, integrasi, dan jejaring antar sektor dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, peran masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui tagawa dan kampung siaga bencana belum optimallayanan penempatan tenaga kerja belum optimal, informasi pasar kerja belum optimal, ketersediaan data terkait ketenagakerjaan belum optimal, pemberi kerja belum sepenuhnya menerapkan ketentuan peraturan ketenagakerjaan, dan kepesertaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan belum optimal: dan target penurunan angka pengangguran belum tercapai. terkait pengangguran, target pada akhir rpm sebesar baru tercapai sebesar tahun urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan upt perlindungan perempuan dan anak, tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meminta untuk pendampingan, layanan, dan rehabilitasi, belum tersedianya shelter ramah aman untuk penginapan sementara korban, kurangnya jumlah sdm pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan, dibandingkan luasnya jangkauan pelayanan, kurangnya komitmen forum pelindungan korban kekerasan pkk) kapanewon kapanewon dan desa kalurahan, dan keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintah maupun lembaga legislatif belum optimal. iv urusan pemerintahan bidang pangan masih ada kalurahan desa rawan pangan, ketersediaan pangan sudah mencukupi secara agregat, namun masih kurang beragam dan mayoritas tersedia hanya saat musim panen, belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat tingkat daerah, belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan, belum optimalnya penerapan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman b2sa) masyarakat, masih terdapatnya produk pangan yang belum memenuhi standar keamanan pangan. urusan pemerintahan bidang pertanahan rendahnya keakuratan data lahan milik pemda keakuratan data lahan milik payung hukum tanah kalurahan yaitu kejelasan hak pakai pemdes dan hak milik keraton. belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan belum lengkapnya turunan rtrw, yaitu dtk rencana detail tata ruang kawasan) belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang pertanahan. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pengendalian pencemaran air sungai belum optimal. kondisi air sungai yang tercemar sedang terjadi karena masih ada pembuangan limbah domestik (grey water badan sungai melalui saluran drainase), masuknya limbah industri badan sungai, kondisi ipar industri yang overload kapasitas, pembuangan sampah badan sungai, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara sehingga tetap dalam kategori sangat baik rendahnya luasan ruang terbuka hijau perkotaan yang saat ini baru mencapai dari ketentuan minimal perlunya pengendalian kerusakan tanah dan perbaikan kualitas tanah, penanganan sampah belum dilakukan secara optimal, masih ada belum tertangani, sedangkan perdesaan masih ada belum tertangani, peningkatan kelembagaan dan sdm kelompok pengelola sampah baik tps3r maupun bank sampah, optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah perkotaan dengan bank sampah dan tps 3r, sedangkan perdesaan dengan lahan pekarangan yang masih cukup luas dioptimalkan secara mandiri dengan pengomposan sampah organik dan pemilahan. terbatasnya tpa yang hanya ada lokasi dan umur tpa yang memasuki usia kritis berkaitan dengan daya tampung yang hanya mampu menampung sampah sampai dengan tahun masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi lh. penegakan peraturan lingkungan hidup belum dilakukan secara optimal. iv urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan belum optimal. belum semua perangkat daerah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. jumlah dan kompetensi sdm aparatur belum memenuhi kebutuhan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. keterbatasan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan, sistem pelayanan adminduk daring bagi masyarakat untuk mendukung tatanan normal baru dan kemudahan dalam pelayanan belum optimal, belum semua penduduk wajib ktp (manula, sakit dan disabilitas) mempunyai ktp, masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur serta masih adanya keterlambatan mengurus akta kelahiran kelompok usia tahun padahal untuk kelompok ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi: dan penerbitan kia belum optimal. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan masih terbatasnya kompetensi perangkat kalurahan desa kalurahan dan lembaga kalurahan diantaranya dalam memahami dan melaksanakan regulasi terkait kalurahan yang sangat dinamis., belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan dengan prinsip desa kalurahan membangun belum optimalnya peran lpml dalam pengembangan desa belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan desa dan pencapaian targetnya. belum optimalnya sinergi pengembangan bum des masih rendahnya kemampuan sdm pengelola bum des kebijakan atau regulasi terkait kalurahan dari pemerintah pusat yang sangat dinamis dan bersifat lintas sektor, sehingga secara operasional sulit ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten terutama dalam sinkronisasi kebijakan tersebut, kemampuan pemerintahan kalurahan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masih kurang terutama menyikapi banyaknya pengarusutamaan pembangunan yang harus terakomodir dalam perencanaan pembangunan kalurahan. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap dampak pernikahan usia dini, rendahnya pemakaian kontrasepsi metode kontrasepsi jangka panjang, rendahnya kesehatan pria karena keterbatasan jenis kontrasepsi, sulitnya regenerasi kader dan terbatasnya tenaga penyuluh sehingga komunikasi, informasi dan edukasi program pengendalian penduduk dan belum optimal, tingginya unset need yang berdampak kehamilan tidak diinginkan, dan rendahnya cakupan kesehatan ber bagi anggota kelompok bkb, bkr dan bkl. iv urusan pemerintahan bidang perhubungan pelayanan angkutan umum terutama yang menuju kawasan wisata belum optimal armada angkutan umum yang tersedia belum beroperasi secara rutin ketersediaan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan lalu lintas belum optimal pembinaan dan penegakan aturan keselamatan berlalu lintas belum optimal lokasi parkir dan bongkar muat angkutan barang belum tersedia penyelenggaraan pelayanan terminal belum memadai pengelolaan perparkiran belum optimal urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika belum optimalnya tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) belum optimalnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang disebabkan antara lain ppid pembantu belum bersertifikat serta belum adanya sistem elektronik yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik dan menilai kinerja penyelenggara layanan informasi publik, belum optimalnya publikasi dan informasi untuk mengekspos program prioritas pemerintah dan potensi daerah, pemanfaatan media luar ruang masih kurang, belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur tik masih terbatasnya sumberdaya komunikasi dan informatika urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah terbatasnya kemampuan koperasi dan umkm dalam bidang manajemen, teknologi dan pemasaran, terbatasnya sumber daya financial dan akses permodalan bagi koperasi dan umkm, produk umkm belum mampu bersaing dipasar nasional maupun global, masih lemahnya kualitas kelembagaan koperasi, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengoperasian oleh masyarakat kelompok masyarakat urusan pemerintahan bidang penanaman modal masih rendahnya realisasi investasi kabupaten gunungkidul belum optimalnya infrastruktur pendukung investasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan dan penyelenggaraan perizinan penanaman modal perubahan regulasi yang dinamis mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal masih rendahnya ketaatan kepatuhan pengusaha utk melakukan proses perizinan dan pelaporan masih adanya permasalahan perizinan bersinggungan dengan tata ruang belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah. belum optimalnya penyerapan tenaga kerja pada proyek penanaman modal urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan pemuda belum memadai, peran organisasi kepemudaan belum optimal, belum tersedianya sistem informasi berkaitan pemuda dan olahraga yang memadai: iv ketersediaan sarana dan prasarana olahraga belum memadai, belum optimalnya fasilitasi bagi pelatih dan atlet berprestasi, dan minimnya penyelenggaraan event olahraga gunungkidul. urusan pemerintahan bidang statistik belum adanya sdm yang kompeten (sarjana statistik) perangkat daerah, standar data dan metadata belum sepenuhnya dipahami oleh sdm semua perangkat daerah. belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral urusan pemerintahan bidang persandian standar keamanan informasi belum diterapkan semua perangkat daerah, sarana dan prasarana persandian masih terbatas, kepedulian terhadap keamanan informasi semua perangkat daerah masih kurang, keterbatasan jumlah sdm sesuai kompetensi yang dibutuhkan, dan belum tersedianya sistem pengamanan jaringan. urusan pemerintahan bidang kebudayaan pelestarian nilai nilai luhur budaya dan warisan budaya takbenda belum optimal, peninggalan warisan budaya benda belum semua dikelola secara optimal, sinergi pengembangan dan pengelolaan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum optimal, minat generasi muda dalam pelestarian seni budaya masih rendah, penggalian, aktualisasi dan revitalisasi nilai nilai budaya belum optimal, belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya, perlindungan hukum bagi aset kebudayaan baik benda maupun takbenda belum optimal, dan keterbatasan sdm pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan. urusan pemerintahan bidang perpustakaan jumlah koleksi perpustakaan yang belum memenuhi standar nasional perpustakaan, keterbatasan jumlah sdm sesuai kompetensi yang dibutuhkan, dari hasil anja jumlah pustakawan orang baru terpenuhi orang, belum adanya regulasi (perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan tingkat daerah, keterbatasan sarana prasarana pendukung layanan perpustakaan. masih rendahnya minat dan budaya dan baca masyarakat urusan pemerintahan bidang kearsipan keterbatasan jumlah sdm sesuai kompetensi yang dibutuhkan, antara lain pengelola petugas arsip perangkat daerah dan fungsional arsiparis, kurangnya sarana prasarana kearsipan sesuai standar kearsipan, belum optimalnya pengelolaan arsip pada perangkat daerah, dan cc. urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sdm perikanan budidaya maupun tangkap, iv sarana dan prasarana produksi perikanan masih terbatas, produk perikanan kurang berdaya saing, masih rendahnya angka konsumsi ikan masyarakat gunungkidul. urusan pemerintahan bidang pariwisata belum optimalnya pengembangan atraksi, aksesibilitas, americas) destinasi wisata belum optimalnya jaringan pemasaran pariwisata jawa, luar jawa, luar negeri). masih rendahnya pemahaman pengelola terhadap legalitas kelembagaan pokdarwis dan desa wisata industri pariwisata belum memenuhi standart sertifikasi usaha dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata. belum banyaknya fasilitas mice meeting, incentives and convention) paket wisata belum berkemas dengan baik dan unik. belum optimalnya tata kelola desa wisata. urusan pemerintahan bidang pertanian mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani, predikat gunungkidul sebagai gudang ternak belum sepenuhnya dioptimalkan untuk integrasi budidaya pertanian dan peternakan, penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kp2b) kabupaten gunungkidul seluas hektar membutuhkan upaya keras untuk mempertahankannya, mengingat mayoritas berada lahan kering serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor lainnya. komitmen kabupaten gunungkidul untuk mempertahankan luasan lahan plp2b dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian tertuang dalam perda nomor tahun tentang rtrw kabupaten gunungkidul tahun yang dalamnya telah diatur tentang penetapan lp2b dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi, masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja sektor pertanian. urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral belum optimalnya penelitian tentang potensi sumber daya energi dan sumber daya mineral, khususnya yang berkelanjutan. belum optimalnya distribusi gas lpg yang kurang merata pada musim liburan hari raya keagamaan dan tahun baru menyebabkan peningkatan harga yang sangat tinggi, urusan pemerintahan bidang perdagangan belum optimalnya penyediaan fasilitas pasar rakyat sesuai dengan standar sni, perkembangan toko swalayan yang jaraknya berdekatan dengan pasar rakyat membuat semakin berkurangnya pengunjung pasar rakyat, masih kurangnya kesadaran pelaku usaha distributor barang kebutuhan pokok dalam mematuhi peraturan bidang perdagangan agen dan pangkalan gas lpg sebarannya tidak merata, sehingga dibeberapa wilayah distribusinya kurang merata, iv kapanewon patut, kapanewon semi, dan kapanewon player. kawasan peruntukan perikanan kapanewon yang menjadi kawasan peruntukan perikanan meliputi: kawasan budi daya air tawar meliputi seluruh kapanewon, kawasan budi daya perikanan laut kapanewon terus, dan kawasan perikanan tangkap sepanjang kawasan pesisir meliputi kapanewon panggang, saptosari, kapanewon tanjungsari, kapanewon terus dan kapanewon girisubo. rencana pengembangan prasarana transportasi perikanan meliputi: pengembangan kawasan megapolitan saeng, pangkalan pendaratan ikan baron kapanewon tanjungsari, pangkalan pendaratan ikan dini kapanewon tanjungsari, pangkalan pendaratan ikan gasing kapanewon panggang, pangkalan pendaratan ikan gandong kapanewon tanjungsari, pangkalan pendaratan ikan ngrenehan kapanewon saptosari, sg. pelabuhan perikanan pantai saeng kapanewon girisubo, pangkalan pendaratan ikan siung kapanewon terus, pangkalan pendaratan ikan mampu kapanewon girisubo. terdapat kawasan megapolitan kabupaten gunungkidul, yaitu megapolitan berbasis perikanan budidaya dan megapolitan berbasis perikanan tangkap. kawasan megapolitan berbasis perikanan budidaya meliputi budidaya ikan bersisik lonjong) dan budidaya ikan tidak bersisik player). sedangkan kawasan megapolitan berbasis perikanan tangkap ada saeng dan sekitarnya. kawasan peruntukan pertambangan kawasan peruntukan pertambangan kpp) seluas kurang lebih (dua ribu seratus delapan puluh) hektar, yang meliputi: kpp player dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan batupasir sampingan berada kalurahan banyudono, kalurahan lebaran, kalurahan runut, kalurahan gading, kalurahan bayaran, kalurahan getas, kalurahan tengok, kalurahan gandeng, kalurahan runut, kalurahan player, kalurahan ngawi, kalurahan ngeri, dan kalurahan bandung, kpp gedangsari dan sekitarnya dengan jenis usaha batupasir, zeolit, breksi andesit, batupasir tuan, breksi kumis dan andesit berada kalurahan watugajah, kalurahan serut, kalurahan sampang, kalurahan tegalrejo, kalurahan hargomulyo, kalurahan bertemu dan kalurahan merbah, kpp patut nglipar dan sekitarnya dengan jenis usaha breksi andesit, tanah urug, batupasir tuan, breksi kumis dan andesit berada kalurahan ngoro oro, kalurahan patut, kalurahan semoga, kalurahan bengkok, kalurahan bunder, kalurahan putat, kalurahan ngeri, kalurahan beji, kalurahan salam, kalurahan galang, kalurahan bengkok, kalurahan kedungpoh, kalurahan pilangrejo, kalurahan patah, kpp karangrejo nglipar wonosari dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan batupasir sampingan dan mangan berada kalurahan belum semua pedagang paham sadar bahwa tera ulang timbangan wajib dilakukan setiap setahun sekali, urusan pemerintahan bidang perindustrian keterbatasan kemampuan sdm dan teknologi industri kurangnya daya saing produk ikm kurangnya kesadaran ikm dalam kepemilikan legalitas usaha, belum optimalnya pengembangan sentra kabupaten gunungkidul urusan pemerintahan bidang transmigrasi banyaknya animo calon transmigran yang belum tertampung karena kuota dari pusat yang semakin sedikit, penyebaran informasi transmigrasi belum merata dan efektif, dan kesepakatan kerjasama antar daerah bidang transmigrasi belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah daerah penempatan transmigrasi. unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah belum optimalnya pelayanan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta aktivitas dprd. jumlah sdm yang sesuai dengan kompetensinya masih kurang. kelembagaan sekretariat dprd belum sesuai dengan permendagri nomor tahun sehingga struktur organisasi sekretariat dprd belum mengakomodasi secara optimal fungsi fungsi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kinerja dprd. sekretariat daerah regulasi mengenai standar pelayanan minimal sulit untuk diimplementasikan sehingga penerapan dan pembunuhannya belum optimal, belum terlaksananya pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerjasama daerah belum optimal, penyelesaian penegasan batas wilayah dalam rangka penyusunan informasi geospasial dasar igd) belum optimal, dan belum terselesaikannya penamaan unsur sukabumi (toponim). proses perencanaan, penganggaran, dan penyusunan peraturan perundang undangan belum terlaksana secara optimal, sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah belum optimal, pendampingan penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi belum optimal, dan keterbatasan jumlah sdm sesuai kompetensi yang dibutuhkan seperti fungsional perancang peraturan perundang undangan. perumusan, mengoordinasikan, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait administrasi pembangunan belum optimal, pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan kegiatan rock), belum adanya aplikasi terintegrasi yang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan kinerja pelaksanaan pembangunan oleh semua perangkat daerah, pengendalian program strategis daerah belum optimal, iv perumusan, mengoordinasikan, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait perekonomian dan sumber daya alam belum optimal, dari keseluruhan luas kabupaten gunungkidul, kawasan lindung bentang alam karst menempati sendiri, hal tersebut kadang menjadi salah satu kendala dalam percepatan pelaksanaan berusaha, pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan belum optimal, belum adanya sinkronisasi dan integrasi data umkm, mengakibatkan basis data yang digunakan untuk kebijakan perekonomian belum optimal, terbatasnya jumlah sdm sesuai kompetensi yang dibutuhkan baik pada bagian layanan pengadaan maupun pada perangkat daerah, kompetensi okupasi ppk dan sertifikasi kompetensi ppk se kabupaten gunungkidul masih kurang, penyampaian informasi kegiatan pada perangkat daerah melalui aplikasi sirup belum optimal, pemanfaatan informasi manajemen pengadaan untuk bahan kebijakan pembangunan daerah belum optimal, penerapan sop pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah belum optimal, pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal mencakup komponen pengungkit () dan komponen hasil (pk dan survei eksternal pelayanan publik) masih perlu ditingkatkan, perumusan, mengoordinasikan, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait kesejahteraan rakyat belum optimal, kebijakan percepatan penurunan kemiskinan maupun implementasinya belum optimal, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami keprotokolan maupun tata kelola barang milik daerah, pemahaman dan komitmen dari lintas sektor terhadap makna strategis tatakelola keprotokolan dalam setiap even kegiatan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keprotokolan belum optimal, dan belum optimalnya penerapan sop pelayanan ketatausahaan dan ketatausahaan keuangan sekretariat daerah. unsur penunjang urusan pemeritahan perencanaan ketersediaan data sebagai dasar perencanaan belum optimal, kesenjangan capaian sasaran pembangunan daerah dari target yang direncanakan, dan sinkronisasi program pembangunan antar pemerintahan, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya belum optimal. penelitian dan pengembangan publikasi dan penggunaan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah belum optimal, dan iv pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah belum optimal. keuangan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan perencanaan secara optimal pengendalian realisasi belanja dan pertanggungjawaban ketepatan sasaran atau program dan kegiatan belum memadai pengendalian atas ketatausahaan aset daerah belum optimal belum optimalnya kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah pengendalian atas ketatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal kepegawaian belum optimalnya pelaksanaan pembinaan asn belum optimalnya kinerja asn belum optimalnya sistem informasi kepegawaian untuk mendukung manajemen asn pendidikan dan pelatihan belum terpenuhi asn yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan syarat jabatan seiring berkurangnya jumlah pns unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat kualitas dan kuantitas sdm khususnya sdm pengawasan, baik fungsional auditor maupun p2upd pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) terbatas, implementasi penyelenggaraan spip belum optimal karena bentuk pelaporan masih berorientasi pada pemenuhan data dukung formal khususnya terhadap penilaian risiko, dan kinerja pelaksanaan tugas satgas spip belum optimal unsur kewilayahan kapanewon belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang syarat dan ketentuan pelayanan administrasi kapanewon belum optimalnya peningkatan kedisiplinan dalam penerapan sop pelayanan administrasi kapanewon belum optimalnya pendampingan sinkronisasi rkp des dan apb des dari kapanewon. belum optimalnya peran pendamping kalurahan dalam mensinergikan pendampingnya dengan kapanewon. belum optimalnya penerapan sop pembinaan kinerja pemerintahan belum optimalnya penerapan sop forkompimca. unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik pemahaman organisasi sosial kemasyarakatan terhadap peran dan legalitas lembaganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan masih kurang, belum semua padukuhan membentuk jaga warga, iv pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi dan teknis penanganan konflik sosial belum optimal, koordinasi penanganan konflik sosial baik pada level pemerintahan maupun pemangku kepentingan lainnya belum optimal, dan kompetensi sdm pelaksana dalam penanganan konflik sosial masih terbatas. isu strategis daerahbagi daerah pada suatu saat,nternasional agenda tujuan pembangunan berkelanjutan tpb) sustainable development goals gs)perserikatan bangsa bangsa telah menetapkan tpb sd yang terdiri atas target untuk mengukur pencapaian target tpb sd gs. berdasarkan indikator tersebut, indonesiarincian gambaran capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan kabupaten gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel iv bagian atas. berkaitan dengan pencapaian tpb ini sesuai amanahlah dilakukan kajian lingkungan hidup strategis rpm yang menghasilkan isu strategis dalam pencapaian target tpb kabupaten gunungkidul terdapat isu strategis sebagai berikut: tingginya angka kemiskinan belum optimalnya perlindungan sosial belum optimalnya penanganan stunting belum optimalnya sistem ketahanan pangan dan gizi belum optimalnya penanggulangan dan penanganan bencana belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem pelayanan air minum spam) dan sumber daya air belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah iv belum optimalnya pengelolaan persamaan belum optimalnya daya saing pariwisata belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah belum optimalnya pengembangan perekonomian dan inovasi daerah belum optimalnya pengendalian limbah belum optimalnya kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya alam meningkatnya kerusakan dan kemerosotan kualitas lingkungan akibat kegiatan pembangunan belum optimalnya pelayanan keluarga berencana belum optimalnya pelayanan kesehatan belum optimalnya pelayanan pendidikan belum optimalnya pengembangan teknologi informasi belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum optimalnya konduktivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat belum optimalnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak belum optimalnya pembinaan ketenagakerjaan daerah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk smart city perkembangan teknologi informasi komunikasi dan informasi sangat memungkinkan pengembangan smart city. smart city adalah konsep pengembangan dan pengelolaan kota untuk menghasilkan smart services dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif, termasuk jaringan komputer, sensor, internet things, cloud computing, big data, data analytic, space geographical information integration, dan lainnya. teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengembangan smart services yang mampu secara kreatif dan inovatif untuk: merasakan, mendengar, menangkap, memahami dan merespon kebutuhan warganya secara proaktif, cepat, dan tepat, memonitor, mengontrol, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan meningkatkan kualitas layanan publik dan layanan kota lainnya seperti transportasi, listrik, lingkungan hidup, keamanan, dan layanan kondisi darurat, memonitor kondisi kondisi infrastruktur penting kota, merencanakan aktivitas aktivitas perawatan, dan meningkatkan keamanannya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kota secara efisien dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kota, meningkatkan kenyamanan untuk tinggal (liable), meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan warganya (quality life): menjaga kesetaraan bagi semua warga masyarakat (equity): memastikan perkembangan dan keberlangsungan kota masa mendatang dan memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun mendatang (sustainable) baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, meningkatkan kemampuan bersaing kota (competitiveness): meningkatkan ketangguhan kota dalam mengantisipasi dan segera pulih dari akibat bencana, kriminalitas, dan berbagai potensi resiko lainnya. isu nasional dari tingkat nasional hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sinkronisasi dengan visi misi presiden dalam rpm sebagai landasan pencapaian visi indonesia iv visi misi presiden dalam rpm yang akan menjadi landasan pencapaian visi indonesiambangunan infrastruktur penyederhanaan regulasi penyederhanaan birokrasi transformasi ekonomi tujuh agenda pembangunan dalam rpmisu keistimewaan daerah istimewa yogyakarta keistimewaan diy yang dilaksanakan sejak tahun terus mengalami perkembangan dalam penerapannya dalam kerangka mewujudkan manfaat dana keistimewaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat diy. perkembangan pengelolaan keistimewaan diy salah satunya dengan penetapan lembaga asli terbuka peluang pelaksanaan keistimewaan sampai tingkat kapanewon dan kalurahan. perlu dilakukan proses sosialisasi dan internalisasi agar proses perencanaan dan penganggaran keistimewaan dapat lebih optimal untuk mendukung pemenuhan pembayaran pembangunan daerah dan kalurahan. pengembangan dan pemanfaatan satuan ruang strategis keistimewaan yang berada wilayah kabupaten iv gunungkidul diharapkan juga dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan wilayah. isu pembangunan kalurahan dan kawasan perdesaan denga berlakunya undang undang nomor tahun tentang dasa mestinya kalurahan semakin diperankan sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek pembangunan. namun harus diakui bahwa amanah undang undang tersebut belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. konsep membangun kalurahan dan kalurahan membangun belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. pembahasan isu pembangunan kalurahan dan kawasan perdesaan juga dikaitkan dengan dampak pandemi covid terutama dalam upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial. dalam konteks pemulihan sosial dan ekonomi, penerapan pendekatan pengembangan ekonomi lokal pel) yang inklusif sangat dibutuhkan, pertama: kalurahan merupakan subjek utama dalam pembangunan yang harus difasilitasi untuk mengoptimalkan kewenangannya. kedua, pemulihan sosial ekonomi harus memanfaatkan potensi lokal dan modal sosial yang mendorong lahirnya matapencaharian alternatif yang tidak eksploitatif dan ketiga, pemulihan ekonomi harus membuka akses dan melibatkan kelompok marginal serta kelompok rentan kalurahan. pendekatan pel tersebut juga dikeringkan oleh konsep kalurahan membangun dan membangun kalurahan. pertama, pemerintah kalurahan harus difasilitasi untuk mengoptimalisasikan kewenangannya sebagai subjek pembangunan. kedua, mendorong pemerintah daerah agar menjadikan kawasan perdesaan sebagai pintu masuk pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperkuat kerjasama antar kalurahan dan kawasan. berdasarkan hal tersebut isu strategis tentang kalurahan dan kawasan perdesaan dalam rancangan teknokrat rpm yakni: pengembangan kalurahan dan kawasan perdesaan tangguh yang inklusif dan berkelanjutan . adapun strategi dan arah kebijakan mencakup: mendorong kalurahan untuk fokus pada program program pemberdayaan ekonomi kalurahan dampak pandemi pada kalurahan diproyeksikan akan berlangsung lama dan berdampak jangka panjang pada keberlanjutan pembangunan kalurahan terutama pada kesejahteraan masyarakat. sementara itu, kalurahan dihadapkan pada keterbatasan fiskal untuk melaksanakan pembangunan kalurahan. kalurahan perlu didorong untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan kalurahan melalui perencanaan dan penganggaran kalurahan untuk program program strategis kalurahan dengan fokus pada program pemberdayaan ekonomi kalurahan agar menjadi kalurahan yang tangguh. peningkatan kapasitas pemerintah kalurahan dalam melaksanakan kewenangan kalurahan pertama, pemerintah kalurahan gunungkidul perlu difasilitasi dan didorong untuk memaksimalkan pembuatan kebijakan perencanaan yang berbasis data. kedua, diperlukanpendampingan dan fasilitasi yang optimal dari aparatur kapanewon dan perangkat daerah instansi) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa kalurahan. ketiga, pemerintah kabupaten mendorong peningkatan kapasitas perangkat kalurahan terutama yang baru dipilih dan diangkat agar siap menjalankan tupoksi. iv pengembangan wisata kalurahan yang adaptasi, inklusif, dan berkelanjutan kalurahan perlu difasilitasi untuk dapat mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. pertama, kalurahan mengembangkan wisata yang terintegrasi dengan sistem mitigasi bencana, sosial, ekonomi dan lingkungan. kedua, menggerakan sektor pendukung pariwisata kalurahan secara harmonis, seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan, umkm sebagai alternatif sumber pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. ketiga, menjamin akses kaum rentan dan kaum marginal kalurahan agar dapat berpartisipasi, terlibat dan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi dan wisata kalurahan. keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tik) dalam pemasaran produk lokal. kelima, pengembangan wisata kalurahan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekologi. revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa lkd) lembaga kemasyarakatan desa lkd) diantaranya bum kalurahan, pkk, karang taruna, kelompok tani, posyandu, dan lain lain perlu diperkuat untuk pemulihan dampak pandemi. lkd dapat berperan strategis untuk menggerakan ekonomi kalurahan, terlebih untuk memulihkan dampak pandemi kalurahan. namun, lkd masih menghadapi kendala kurangnya kapasitas dalam pengelolaan lembaga dan program. oleh karena itu, lkd perlu difasilitasi peningkatan kapasitasnya agar dapat bersinergi dengan pemerintah kalurahan dalam melaksanakan program kerja. terutama bagaimana mengoptimalkan peran bum kalurahan menjadi penggerak ekonomi lokal yang mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan. pemerintah daerah perlu membuat baseline yang memetakan bum kalurahan berdasarkan kondisinya. sehingga proses pendampingan dan pembinaan bum kalurahan dapat dilakukan secara kontekstual sesuai dengan kondisi bum kalurahan dan mampu memfasilitasi bum kalurahan yang ada gunungkidul agar mampu berperan optimal dalam pengembangan ekonomi lokal. pengembangan sektor industri olahan dan industri kreatif berbasis potensi kalurahan kalurahan kalurahan kabupaten gunungkidul memiliki banyak potensi lokal terutama sektor pertanian yang belum dikembangkan secara optimal. hal ini dikarenakan masih lemahnya kapasitas dan pendampingan dalam pengelolaan dan pengembangan industri olahan dan industri kreatif yang inovatif dan inklusif. pengembangan dan pengelolaan potensi lokal kalurahan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat kalurahan. selain itu, berpotensi sebagai alternatif sumber pendapatan, agar masyarakat kalurahan menjadi tangguh menghadapi perubahan dan kerentanan. oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendorong dan memfasilitasi kalurahan untuk mengembangkan dan memasarkan potensi lokal baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. pemerintah juga perlu membuka ruang kemitraan dan kerjasama antar masyarakat, pelaku usaha, dan investor. pengembangan ekonomi lokal pel) yang inklusif berbasis pembangunan kawasan perdesaan pengembangan ekonomi lokal pel) harus mempertimbangkan empat hal. pertama, kegiatan pel dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan iv para pihak dalam relasi yang setara. kedua, melibatkan aktor aktor yang saling terhubung dan mengambil perannya masing masing, baik pelaku usaha lokal, kelompok usaha, pemerintah kalurahan maupun pihak swasta. ketiga, memanfaatkan sumber daya atau potensi lokal yang dikelola dalam rangka menjalankan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang maupun jasa. keempat, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. pel juga harus memastikan bahwa kelompok rentan dan marjinal memiliki akses, dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dan mengontrol aktivitas ekonomi. pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan pengembangan ekonomi lokal yang demokratis berbasis kalurahan dan kawasan perdesaan serta terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. pemerintah daerah juga harus melakukan fasilitasi dan pembinaan yang optimal terhadap pemerintah kalurahan, bpd, dan lembaga lembaga ekonomi lokal untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal dan kawasan perdesaan yang inklusif. penguatan sosial capital untuk gerakan ekonomi kolektif salah satu kekuatan gunungkidul adalah modal sosial dan gerakan kolektif masyarakatnya yang masih terjaga. berbagai gerakan solidaritas masa pandemi merupakan bukti bahwa dengan modal sosial mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara mandiri. permasalahannya adalah bagaimana modal sosial tersebut dapat melembaga dan menjadi sistem sosial masyarakat dan menjadi aksi kolektif yang dapat ditransformasikan menjadi modal ekonomi. proses transformasi tersebut membutuhkan penguatan dan fasilitasi organisasi warga untuk menjadi basis jaringan dan gerakan ekonomi kalurahan. selain itu, perlu perubahan dari sosial bonding menjadi sosial networking, dengan memperluas jaringan kemitraan usaha untuk meningkatkan akses produksi dan pasar. penguatan kerjasama antar kalurahan dalam rangka pengembangan kawasan perdesaan pengembangan kawasan perdesaan membutuhkan kerjasama antar kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang akan dikerjasamakan. keberagaman potensi lokal diantara satu kalurahan dan kalurahan lainnya gunungkidul merupakan sebuah potensi yang dapat didorong untuk menopang dan memperkuat kalurahan agar menjadi kalurahan tangguh. selain itu banyak berbagai persoalan terkait pemerintahan, sosial, ekonomi, dan lingkungan seringkali hanya dapat diatasi dengan kerjasama antar kalurahan. saat ini, salah satu bentuk kerjasama yang sudah ada dan perlu dibenahi bad badan kerjasama antar desa) bentukan dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan ppm m pd) yang mengelola dana bergulir untuk simpan pinjam melalui unit pelayanan kapanewon upk) masing masing kapanewon. pasca lahirnya desa dan berakhirnya program ppm m maka dana eks ppm m yang jumlahnya cukup besar masih bergulir tetapi tidak jelas status asetnya dan status pengelolanya. oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus menerbitkan regulasi tentang transformasi pengelolaan dana bergulir eks ppm m dengan skema skema transformasi bad dan pengembangan bum kalurahan bersama untuk secara langsung menjadi pengelola atau melalui upk. iv peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik kalurahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan salah satu mainstreaming penting dalam pembangunan daerah adalah pengarusutamaan gender dalam berbagai program pembangunan. karena perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak cukup memiliki akses, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari layanan dasar. selain itu, akses pelayanan dasar gunungkidul masih belum merata, jangkauannya terbatas, dan kualitasnya masihperlu ditingkatkan. oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama untuk perempuan dan kelompok marjinal. membangun portofolio sumber penghidupan alternatif khususnya kaum marjinal dampak ekonomi dari pandemi covid paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang tidak memiliki alternatif sumber pendapatan. hal itu menunjukan bahwa mengembangkan alternatif sumber pendapatan bagi rumah tangga sangat penting untuk mengatasi kerentanan ekonomi pada masa krisis. salah satu strategi untuk mengembangkan alternatif sumber pendapatan tersebut adalah dengan memperbanyak keterampilan yang dapat digunakan untuk usaha level rumah tangga. oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengembangkan program program peningkatan keterampilan produksi dan pemasaran produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, terutama sektor pertanian dan produk produk pendukung pariwisata sebagai alternatif sumber pendapatan bagi rumah tangga. isu ketenteraman dan penanggulangan bencana daerah kabupaten gunungkidul, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. seluruh elemen masyarakat umum dan jajaran pemerintahan perlu mengubah paradigma penanggulangan bencana dari respons menjadi pencegahan (prevention). berdasarkan tabel bahwa jumlah kejadian bencana mengalami kenaikan jumlah kejadian dan korban bencana. dengan tingginya resiko bencana dan masih belum optimalnya capaian kinerja dalam menanggulangi bencana daerah, maka kabupaten gunungkidul perlu memiliki. paradigma penanggulangan bencana yang bersifat reaktif, tanggap darurat, sentralisasi, dan hanya menganggapnya sebagai tanggungjawab pemerintah perlu diubah paradigma baru yaitu preventif terencana, pengurangan resiko, desentralisasi, dan urusan bersama. faktor kerentanan perlu direspon dengan pengembangan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam kerangka antisipasi dan pengurangan resiko bencana secara terencana. iv bejiharjo, kalurahan ngawi, kalurahan jatiayu, kalurahan karangrejo, kalurahan ngapak, kalurahan kelor, kalurahan nglipar, kalurahan kedungkeris, kalurahan gari, kalurahan karangtengah, kpp semi ngawen dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan breksi kumis, kaolin, felspar, zeolit, mangan, tras, dan tanah urug berada kalurahan candirejo, kalurahan rejosari, kalurahan karangsari, kalurahan gunungsari, kalurahan semi, kalurahan keeping, kalurahan kalitekuk, kalurahan bulurejo, kalurahan sumberejo, kalurahan bendung, kalurahan sumberejo, kalurahan tancap, kalurahan jurangjero, kalurahan kampung, kalurahan beji, kalurahan watusigar, kpp panggang dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping, prostat dan kalsedon berada kalurahan kiribati, kalurahan giriasih, kalurahan girimarto, kalurahan girimarto, kalurahan giripurwo, kalurahan giricahyo, kalurahan giriwungu, kalurahan girimarto, kalurahan girisekar, kalurahan girisuko: kpp terus dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping berada kalurahan sumberwungu, kpp semana dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping dan pasir kuarsa berada kalurahan semana dan ngeposari, dan kpp lonjong semana selatan pilihan dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping, kalsedon dan mangan berada kalurahan jetis, kalurahan ngoro, kalurahan krambilsawit, kalurahan karangduwet, kalurahan karangasem, kalurahan lulusan, kalurahan duet, kalurahan mulo, kalurahan gunung, kalurahan pacarejo, kalurahan candirejo, kalurahan dadapayu, kalurahan sidorejo, kalurahan jombang, kalurahan doyo, kalurahan karangasem, kalurahan benteng, kalurahan lonjong, kalurahan sumbersari, kalurahan umbulrejo, kalurahan sawahan dan kalurahan tambakrejo. kawasan peruntukan industri kawasan peruntukan industri meliputi: kawasan sentra industri kecil, kawasan agroindustri, dan kawasan industri menengah. kawasan sentra industri kecil terletak seluruh kapanewon kabupaten gunungkidul. sedangkan kawasan agroindustri meliputi: agroindustri mangga malam kapanewon gedangsari, agroindustri padilla kapanewon terus, agroindustri mete kapanewon karangrejo, agroindustri kakao kapanewon patut, agroindustri tepung cassava kapanewon pilihan, agroindustri srikaya kapanewon terus, agroindustri sawo kapanewon gedangsari, agroindustri pisang kapanewon patut, agroindustri garut kapanewon gedangsari, agroindustri biofuel kapanewon terus, dan agroindustri jagung kapanewon semi. kawasan peruntukan industri menengah seluas kurang lebih (empat ratus enam puluh lima) hektar meliputi: kawasan peruntukan industri menahan kapanewon semana seluas kurang lebih (tiga ratus lima belas) hektar, bab visi, misi, tujuan dan sasaran visi visi adalah rumusan umum mengenai kondisi periode perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pada akhir jangka menengah (lima) tahun. visi pembangunan jangka menengah daerah periode yang selanjutnya hanya disebut sebagai visi pembangunan daerah dalam rpm kabupaten gunungkidul tahun merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih, visi tersebut menjawab permasalahan dan isu strategis daerah sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada daerah kabupaten gunungkidul, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode adalah: terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat gunungkidul yang bermartabat tahun visi atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh pemerintah kabupaten gunungkidul pada tahun yaitu: terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat. masyarakat kabupaten gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan kabupaten gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada kabupaten gunungkidul. bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harganya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi.visi kabupaten gunungkidul berpedoman pada visi pembangunan nasionaldua. visi juga berpedoman pada pembangunan diatasnya yaitu pemerintah daerah istimewa yogyakarta sesuai dalam dokume: terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia jogja, dan arah pembangunan diy tahun keempat ipjp interkoneksi visi nasional, pemerintah diy, dan kabupaten gunungkidul seperti pada bagan sebagai berikut:visi ipjp gunungkidul peningkatan kemuliaan martabat manusia jogja gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun arah pembangunan ipjp gunungkidul tahun keempat yaitu: pembangunan dititikberatkan terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat gunungkidul yang bermartabat tahun visi kabupaten gunungkidul terwujudnya peningkatan taraf hidup selaras dengan visi dan arah pembangunan lima tahuan keempat ipjp kabupaten gunungkidul tahun visi tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan nasional terwujudnya indonesia maju, berdaulat, dan mandiri, sesuai dengan visi diy terwujudnya peningkatan manusia jogja senada dengan taraf hidup penghidupan supaya maju berdaulat dan mandiri. adapun masyarakat yang bermartabat selaras juga dengan masyarakat yang memiliki kepribadian dengan landasan gotong royong kerjasama antar sesama untuk mencapai kemuliaan martabat manusia seutuhnya adil makmur dan sejahtera. visi pemerintah diy hanya sampai pada tahun maka disandingkan pula dengan arah pembangunan jangka panjang diy, dan selaras dalam pembangunannya yaitu mencapai keunggulan sumberdaya, manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. misiwujudkan visi daerah. upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat gunungkidul yang bermartabat yang merupakan substansi visi daerah diterjemahkan dalam sapta karya yaitu: membangun persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, gotong royong dan toleransi. melakukan reformasi birokrasi, dan menerapkan paradigma reinventing government, clean governance dan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. membangun infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah kawasan dan terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pariwisata berbasis potensi daerah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tata kelola pariwisata meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun sentra industri pertanian, sentra industri peternakan, dan perdagangan berbasis masyarakat. mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya. menciptakan sistem ekonomi kerakyatan dengan memperkuat kapasitas modal dan sdm bagi umkm, badan usaha milik desa bum desa), serta memperkuat balai latihan kerja untuk melahirkan pengusaha muda kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola setiap potensi kalurahan danerwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat gunungkidul yang bermartabat tahun dengan memedomani semangat sapta karya, maka misi pembangunan daerah kabupaten gunungkidul pada periode adalah sebagai berikut: misi mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis rumusan misi pertama ini merupakan penerjemahan upaya mewujudkan misi digambarkan dalam sapta karya dan misi pertama ini akan mewujudkan: penyelenggaraan tata pemerintahan yang dapat membangun sinergitas antar pemangku kepentingan, mengedepankan bhinneka tunggal ika, dan semangat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. penyelenggaraan reformasi birokrasi menuju model organisasi yang dinamis mencirikan perumusan kebijakan yang adaptif dengan memperkuat prinsip thinking ahead (visioner), thinking again (cermat), dan thinking across (multi sector) serta cara kerja yang fleksibel dan efisien. misi meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah rumusan misi kedua ini merupakan penerjemahan visi yang digambarkan dalam sapta karya danukuran yang dijadikan standar keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara yakni index pembangunan manusia ipm) atau human development index hdi). ipm disusun menggunakan tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah, serta dimensi hidup layak diukur dengan pendapatan nasional bruto perkapita yang indonesia didekati dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna sangat luas, yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. misi kedua ini diharapkan dapat mewujudkan: peningkatan tingkat harapan hidup masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya yang harus diikuti dengan berkualitasnya program pembangunan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, program pemberantasan kemiskinan dan program sosial lainnya. peningkatan pengetahuan atau pendidikan masyarakat dan peningkatan kualitas tenaga pendidik guru. untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, perlu upaya mendasar untuk mendorong peningkatan lama sekolah masyarakat. advokasi kebijakan bidang pendidikan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pendidikan diharapkan mampu mendorong tingkat partisipasi sekolah masyarakat sehingga tercipta peningkatan harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. peningkatan pembinaan atlet dan pemuda untuk berprestasi tingkat lokal, regional, nasional dan internasional kabupaten gunungkidul memiliki potensi sumber daya manusia yaitu pemuda dan atlet untuk dapat dikembangkan dan berprestasi. hal ini perlu dikembangkan dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan pemuda kabupaten gunungkidul menjadi atlet yang berprestasi bidang olah raga. pembangunan sport center kabupaten gunungkidul perlu menjadi prioritas dalam pembangunan. selain itu, agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang lebih baik dalam meningkatkan pembinaan kepada pemuda serta atlet agar lebih berprestasi, diperlukan sebuah organisasi perangkat daerah opd) yang berdiri sendiri bidang pemuda dan olahraga. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta penghidupan yang layak bagi masyarakat. hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals, gs) yang merupakan agenda global dengan membawa semangat bahwa dampak positif pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa ada satupun yang tertinggal. semangat pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kerja sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. hasil ini diwujudkan melalui: pembangunan infrastruktur yang saling terhubung yang dapat memberikan aksesibilitas terhadap potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan. pembangunan pariwisata kabupaten gunungkidul yang mampu menjawab kebutuhan dan harapan wisatawan lokal maupun mancanegara pada semua aspek layanan. hal ini diwujudkan dengan membangun sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha dalam pengembangan pembangunan infrastruktur dan manajemen destinasi pariwisata. pengembangan pembangunan infrastruktur dilakukan dalam rangka dukungan pengembangan aksesibilitas, americas dan fasilitas pendukung lainnya. manajemen destinasi pariwisata yang mencakup operasional, pemasaran, profesionalitas sumber daya manusia, inovasi dan pembenahan destinasi serta pembangunan industri jasa pendukung sektor pariwisata. pelestarian budaya dan penguatan potensi kesenian tradisional akan memberikan nilai tambah pada pariwisata kabupaten gunungkidul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan kolaborasi antara potensi kesenian dan budaya dengan pariwisata kabupaten gunungkidul. budaya dalam arti luas tidak hanya terpaku pada pertunjukan kesenian tradisional, akan tetapi budaya asli kita seperti budaya gotong royong, budaya ewh pekebun, budaya tata busana, budaya bercocok tanam, budaya membatik dan lain lain. ragam budaya jawa tersebut dapat dikemas dikembangkan menjadi daya tarik wisata dengan konsep membangun sebuah kampung jawa dengan batasan dusun rw. semua elemen kampung tersebut menerapkan budaya jawa, dan bisa dijual dengan konsep live in . percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil (skilled labour). usia produktif masyarakat kabupaten gunungkidul tahun) saat ini mencapai persen (sumber data: bps, statistik kesejahteraan rakyat kabupaten gunungkidul tahun dari seluruh jumlah penduduk kabupaten gunungkidul. hal ini akan menjadi potensi tenaga kerja yang besar apabila iklim investasi kabupaten gunungkidul bergerak positif. percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil (skilled labour) perlu dipersiapkan untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja terampil dalam menyambut masuknya investasi kabupaten gunungkidul. disamping itu dari usia produktif juga terdapat potensi generasi muda berprestasi yang patut untuk dikembangkan baik dalam hal pendidikan, keterampilan maupun olahraga. pembangunan sektor pertanian yang meliputi peternakan, perikanan dan perkebunan menuju petani yang bermartabat. subkategori pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam menciptakan nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. sub sektor pertanian dan peternakan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dengan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peningkatan produksi hasil peternakan melalui pengembangan budidaya ternak, serta peningkatan kapasitas petani dan peternak khususnya dalam penguasaan tehnik budidaya dan alat mesin modern pertanian maupun peternakan. pertanian yang selama ini masih merupakan budaya peninggalan nenek moyang dan mulai ditinggalkan kaum muda milenial, sudah saatnya dikembangkan menuju industri pertanian dari hulu sampai hilir. pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan umkm dan badan usaha milik daerah serta bum desa. langkah pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas hasil produksi umkm yang berdaya saing dan penguatan badan usaha milik desa perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. disamping upaya tersebut atas, peningkatan pendapatan asli daerah pad) mutlak perlu dilakukan untuk percepatan pembangunan daerah, sehingga pendirian bumi aneka usaha (janji bupati) merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk ekstensifikasi pad. tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran pada misi adalah sebagai berikut: misi mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis tujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik sasaran kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat sasaran ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik indeks reformasi birokrasi sasaran kapasitas tata kelola pemerintahan ketentraman, ketertiban, dan meningkat keamanan masyarakat meningkat indikasi indeks indeks sasaran opini bpk nilai skip ketentraman ketahanan dan ketertiban daerah pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan: pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian ketenteraman penduduk dan dan kebudayaan, keluarga berencana, ketertiban ketenteraman sekretariat kebudayaan, umum serta dan bidang kearsipan, perlindungan ketertiban urusan ketan an: sekretariat daerah: masyarakat, umum serta gan, sekretariat dprd: kecamatan: perlindungan perencanaan, kesatuan masyarakat, kepegawaian: bangsa dan kecamatan pendidikan dan politik pelatihan: penelitian dan pengembangan: inspektorat daerah: kecamatan gambar bagan alur pencapaian misi tujuan sedangkan tujuan dan sasaran pada misi adalah sebagai berikut: misi meningkatkan pembangunan manusia dan penguatan keunggulan potensi daerah tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas sasaran derajat kualitas sdm meningkat sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat sasaran pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan sasaran nilai investasi meningkat meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas indikator tujuan ipm tahun team derajat kualitas sdm angka pengangguran dan jumlah penduduk meningkat miskin menurun nenek indeks pembangunan persentase angka anak sasaran manusia ipm) kemiskinan ngka pengangguran pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk sosial: urusan dan keluarga berencana, pangan tenaga kerja kepemudaan dan olahraga: perpustakaan, pertanian gambar bagan alur pencapaian misi tujuan meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi indikator tujuan pdrb perkapita pengelolaan sumber nilai sasaran daya alam dan pembangunan kawasan investasi perekonomian terintegrasi dan berkelanjutan meni meningkat masyarakat meningkat indikator indeks indeks angka sasaran bertumbuh indeks kualitas pembentukan infrastruktur ekonomi gini daerah lingkungan modal hidup ikh) tetap bruto pekerjaan umum dan pekerjaan umum dan penataan penataan ruang, ruang, pekerjaan koperasi, usaha kecil, perumahan umum dan pekerjaan menengah: dan kawasan penataan bidang kebudayaan, permukiman, penata ruang: urusan kelautan dan perhubungan, penataan pertanahan: ruang: perikanan, komunikasi lingkungan lingkungan pariwisata, dan hid hidup, pertanian: informatika: penanaman perdagangan, statistik, modal perindustrian persandian: bidang pertanian gambar bagan alur pencapaian misi tujuan keselarasan visi misi tujuan rpm diy dan rpm gunungkidul visi pembangunan rpm diy terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia jogja visi pembangunan rpm gunungkidul terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat gunungkidul yang bermartabat tahun tabel penyelarasan visi, misi rpm, ipjp diy dan rpm gunungkidul uraian rpm ipjp diy rpm kata kunci gunungkidul visi terwujudnya indonesia daerah istimewa yogyakarta terwujudnya taraf hidup maju yang berdaulat, pada tahun sebagai peningkatan taraf bermartabat mandiri, dan pusat pendidikan, budaya hidup masyarakat berkepribadian dan daerah tujuan wisata gunungkidul yang berlandaskan gotong terkemuka asia tenggara bermartabat tahun royong dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera misi rpm ipjp diy rpm gunungkidul penegakan sistem hukum yang bebas mewujudkan sosiokultural dan mewujudkan tata korupsi, bermartabat, dan terpercaya sosioekonomi yang inovatif, berbasis pemerintahan yang berkualitas pada kearifan budaya lokal, ilmu dan dinamis perlindungan bagi segenap bangsa dan pengetahuan dan teknologi bagi memberikan rasa aman pada seluruh kemajuan, kemandirian, dan warga kesejahteraan rakyat.peningkatan kualitas manusia mewujudkan pendidikan berkualitas, meningkatkan pembangunan indonesia berdaya saing, dan akuntabel yang manusia dan penguatan didukung oleh sumberdaya pendidikan keunggulan potensi daerah yang handal. struktur ekonomi yang produktif, mewujudkan budaya adiluhung yang mandiri, dan berdaya saipembangunan yang merata dan mewujudkan kepariwisataan yang berkeadilan kreatif dan inovatif. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa tabel penyelarasan sasaran rpm, ipjp diy, dan rpm gunungkidul penyederhanaan regulasi misi mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang misi: mewujudkan tata pendekatan omnibus law inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan pemerintahan yang pendekatan terhadap regulasi yang akan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan berkualitas dan dinamis disusun rakyat. penyederhanaan birokrasi mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap sasaran penyederhanaan prosedur dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah masalah kapasitas tata kelola penyelenggaraan government kesejahteraan sosial, pemerintahan meningkat reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor impor, kepabeanan, dan pelabuhan menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi, opini bpkdengan memenuhi basis kultural, standarisasi, kompetensi, dan prioritas peningkatan potensi ketenagakerjaan yang tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan internasional memindahkan transmigran luar daerah penerima secara nilai skip, teratur. program transmigrasi yang transparan berlangsung secara perpindahan penduduk luar daerah penerima melalui dengan prioritas pemenuhan pelayanan dan mekanisme kawasan peruntukan industri mulo kapanewon wonosari seluas kurang lebih (tujuh puluh lima) hektar, dan kawasan peruntukan industri candirejo kapanewon semi seluas kurang lebih (tujuh puluh lima) hektar. berdasarkan perda nomor tahun tentang rtrw diy kabupaten gunungkidul mempunyai kawasan peruntukan industri yaitu kawasan peruntukan industri candirejo kapanewon semi dan kapanewon ngawen, kabupaten gunungkidul dengan luas (dua ratus empat puluh empat koma enam lima) hektar dan kawasan peruntukan industri menahan kapanewon semana, kapanewon karangrejo, dan kapanewo. dengan adanya perda nomor tahun tentang rtrw diy maka revi rtrw kabupaten gunungkidul masih berproses maka akan menyesuaikan peraturan diatasnya yaitu rtrw diy tahun sesuai perda nomor tahunngembangan kawasan peruntukan industri pada suatu daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih bagi daerah. pengembangan kpi harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan terutama dalam eksploitasi sumber air dan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan. kawasan peruntukan pariwisata kawasan peruntukan pariwisata didalam rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten gunungkidul ripparkab) disebut sebagai kewilayahan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten dpk) yang meliputi kawasan pengembangan pariwisata, yang selanjutnya disingkat kpp dan kawasan strategis pariwisata ksp). kpp adalah kawasan geografisdangkankpp) meliputi kpp berupa pembangunan daya tarik wisata dtw) unggulan alam pantai dengan pendukung wisata budaya, kpp berupa pembangunan daya tarik wisata dtw) unggulan alam pantai dengan pendukung wisata kuliner olahan hasil laut, kpp berupa pembangunan daya tarik wisata dtw) unggulan alam pantai dengan pendukung wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan: kpp berupa pembangunan daya tarik wisata dtw) unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata pendidikan, konservasi dan petualangan: ii meningkatnya keterwakilan dan proporsi perempuan dalam ketentraman, lembaga lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi ketertiban, dan keamanan kemasyarakatan, maupun lembaga lembaga formal yang penting masyarakat meningkat melalui lembaga lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga lembaga formal, dengan prioritas penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri indeks ketentraman dan kreatif yang kuat serta budaya berkewajiban (craftmanship) yang ketertiban membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan indeks ketahanan daerah yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong royong, dengan prioritas pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata. mengintegrasikan wilayah wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata,misi mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan misi meningkatkan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang pembangunan manusia dan pembangunan sdm handal. keunggulan potensi daerah layanan dasar dan perlindungan sosial, mewujudkan provinsi diy sebagai pusat unggulan (center derajat kualitas sdm excellence) dalam bidang pendidikan asia tenggara, meningkat produktivitas, mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan indeks pembangunan pembangunan karakter prioritas pada penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada manusia ipm) mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan yang berdaya saing yang mengarah kepada pemantapan citra yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan. pembangunan infrastruktur mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan infrastruktur pelayanan dasar berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing angka pengangguran dan infrastruktur ekonomi semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem jumlah penduduk misi jumlah penduduk miskin infrastruktur perkotaan pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta menurun energi dan ketenagalistrikan berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang persentase angka teknologi informasi dan komunikasi tik) lengkap dan berstandar internasional. kemiskinan untuk transformasi digital energi dan ketenagalistrikan transformasi digital untuk meningkatkan kedudukan pendidikan provinsi diy posisi global melalui dukungan teknologi informasi. menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha, dengan prioritas padapenciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas. mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional, dengan prioritas pada upaya penciptaan kualitaspendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global. menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (knowledge society), dengan prioritas pada perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan. mewujudkan wilayah provinsi diy yang unggul dalam bidang angka pengangguran penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas pada penciptaan riset riset unggulan untuk mewujudkan provinsi diy sebagai pusat unggulan (center excellence) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahu melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip pendidikan sepanjang dan pendidikan untuk semua yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar melalui pendidikan kebencanaan. transformasi ekonomi mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, pengelolaan sumber industrialisasi pengembangan destinasi dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat, daya alam dan perekonomian unggulan berpendidikan dan berprestasi melalui olah raga. masyarakat meningkat pengembangan destinasi unggulan pertumbuhan ekonomi penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi indeks gini digital misi mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan pembangunan kawasan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan terintegrasi dan berkelanjutan hasil budaya, serta nilai nilai budaya secara berkesinambungan. indeks infrastruktur terwujudnya tatanan sosial masyarakat diy yang menjunjung daerah tinggi nilai nilai luhur kemanusiaan dan budaya,misi mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan budaya, wisatawan baik wisnu maupun wisman tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar indeks kualitas lingkungan daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain hidup ikh)nilai investasi meningkat angka pembentukan modal tetap bruto (dalam juta rupiah)merupakan rumusan perencanaan komprehensif pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran daerah sebagai upaya mewujudkan efektifitas, efisiensi pembangunan daerah dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan profesional. strategi juga dapat digunakan sebagai instrument untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. perencanaan lima tahun kedepan diperlukan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi. consecutive process dan saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan perumusan yang dilakukan dalam mencapai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada rencana pembangunan jangka menengah ini. strategi diawali dengan perumusan alternative strategy yang memperhatikan faktor faktor internal dan eksternal yang berada dalam lingkup pembangunan kabupaten gunungkidul. pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternative strategy adalah slot, sehingga rumusan alternative strategi berikut merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan dan peluang dan ancaman. strategi strategi merupakan serangkaian upaya berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategi pembangunan. strategi pembangunan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal lingkungan pemerintah kabupaten gunungkidul. strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. rumusan strategi juga menunjusdaerah. pemerintah daerah mempunyai peran strategis bagi pembangunan dalam fungsinya sebagai regulator dalam menjalankan fungsi regulasi perijinan, investasi, identitas dan lainnya untuk kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan semua stakeholder pembangunan. peran strategis dalam fungsi fasilitator mengupayakan kepada swasta, masyarakat dan stakeholders pembangunan untuk memfasilitasi akses yang dibutuhkan sesuai tugas dan kewenangannyapermanen terlebih dahulu dilakukan analisis slot (strength, weakness, opportunity, dan threat) seperti pada tabel berikut: vi tabel analisis slot dan perumusan strategi misi misi mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis kekuatan (s) kelemahan (w) komitmen pimpinan yang koordinasi dan sinkronisasi internal kuat dalam peningkatan antar sektor belum optimal kualitas birokrasi dan untuk mengoptimalkan pelayanan publik kinerja bumi kualitas dan kompetensi pengelolaan dan manfaat sdm yang cukup memadai asset yang belum optimal adanya sense crisis, baik untuk meningkatkan pad formal maupun informal kualitas pelayanan publik eksternal lingkungan birokrasi yang belum merata pemerintahan serta rendahnya kinerja bumi masyarakat penyelenggaran pemerintahan yang cukup efektif dan efisien peluang (o) strategi strategi peluang kerja sama peningkatan kinerja birokrasi peningkatan akuntabilitas dengan daerah dan pihak dan layanan publik yang pengelolaan keuangan dan aset lain dalam peningkatan efektif, responsif, transparan daerah kualitas penyelenggaran dan akuntabel pemerintahan dan pelayanan publik tuntutan atas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin tinggi. kondisi sdm masyarakat yang semakin lebih baik tinjau dari aspek pembangunan manusia ancaman (t) strategi strategi anggapan masyarakat peningkatan ketertiban optimalisasi pendapatan yang terlalu tinggi umum dan ketentraman daerah, terhadap kondisi kapasitas masyarakat. optimalisasi kinerja bumi fiskal daerah. optimalisasi penanganan dampak negatif dari bencana covid pada perekonomian masyarakat. kinerja bumi belum optimal letak dan karakteristik wilayah yang berpotensi dan beragam bencana vi tabel analisis slot dan perumusan strategi misi misi ii: meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah kekuatan (s) kelemahan (w) potensi unggulan bidang posisi wilayah kabupaten pertanian, perikanan, gunungkidul yang berada peternakan, kehutanan, relatif jauh dari pusat dan pertambangan batu pertumbuhan kapur. tingkat kemiskinan yang internal potensi industri pengolahan relatif tinggi berbasis produk lokal yang pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan oleh mampu mendorong masyarakat dan potensi terciptanya lapangan kerja industri pengolahan yang luas bagi masyarakat berbasis hasil pertanian sarana dan prasarana seperti makanan olahan perekonomian daerah dan semangat pemuda dan penunjang pembangunan yang pengembangan olahraga masih terbatas yang cukup potensial pemanfaatan sumber daya komitmen pimpinan pada alam yang belum optimal pengarusutamaan gender kuat komitmen tenaga kesehatan yang kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat etos kerja masyarakat yang tinggi eksternal budaya gotong royong potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang banyak kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah cukup tinggi dan masih bergerak dinamis tengah masa pandemic peluang (o) strategi strategi komitmen pemerintah diy peningkatan kualitas dan peningkatan pemenuhan dalam peningkatan sinergi akses pelayanan kebutuhan dasar penduduk pembangunan pendidikan miskin lingkungan diy peningkatan kualitas peningkatan pemenuhan diy sebagai salah satu kepemudaan dan olahraga lapangan kerja lokal semua pusat pendidikan peningkatan kualitas dan sektor terkemuka indonesia akses pelayanan kesehatan, peningkatan nilai membuka peluang bagi pengendalian penduduk dan pertumbuhan komoditas gunungkidul untuk unggulan daerah mengembangkan dunia peningkatan dan penguatan pendidikan pengarusutamaan gender pembangunan jalur jalan dan anak lintas selatan jls) yang peningkatan infrastruktur akan meningkatkan daerah aksesibilitas wilayah selatan pulau jawa jaringan listrik dan internet yang cukup vi memungkinkan pengembangan ekonomi daerah meningkatnya kesempatan kerjasama antar daerah dan non lembaga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni berlakunya undang undang nomor tahun ancaman (t) strategi strategi rendahnya minat generasi il. peningkatan ekonomi peningkatan produktivitas muda terjun lapangan kreatif dan sektor pertanian industri, perdagangan, usaha pertanian arti luas koperasi dan umkm sebagai dampak pandemi covid peningkatan investasi dan penggerak perekonomian menurunkan iklim usaha yang kondusif daerah produktivitas industri, dengan optimalisasi potensi peningkatan daya dukung perdagangan, koperasi, sumber daya daya tampung lingkungan dan umkm dalam hidup menggerakkan ekonomi daerah menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. aturan tentang bak dan lp2b berdasarkan analisis atas, berikut daftar strategi pembangunan kabupaten gunungkidul tahun sebagai berikut: st1l. optimalisasi pendapatan daerah, st2. peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset, st3. optimalisasi kinerja bumi, st4. peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel, st5. peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, st6. optimalisasi penanganan bencana, st7. peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan, st8. peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga, st9. peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan kb, st10. peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak, st11. peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, st12. peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal disemua sektor, st13. peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah, st14. peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas, st15., st16. peningkatan infrastruktur daerah, st17. peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, st18. peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya. vi arah kebijakan arah kebijakanmencapai sasaran daerah. arah kebijakan pembangunan merupakan bentuk nyatapenyusunan arah kebijakan pemerintah daerah alam menjalankan pembangunan harus berdasarkan visi dan misi kepala daerah dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala serta ancaman yang timbul selama periode pemerintahan dan sesuai pembangunan berkelanjutan. antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa pemerintahan perlu mempersiapkan permasalahan maupun isu strategis pembangunan kewilayahan. arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam setiap tahunnya. rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis daerah sehingga memiliki fokus serta sesuai pengaturan pelaksanaan kebijakan. fokus utama pertahun atau tema setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang telah ditetapkan, dan perumusan kebijakan berpedoman pada alternatif kebijakan tahun sebelumnya. berikut adalah arah kebijakan pembangunan kabupaten gunungkidul tahun vi tabel visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakanujuan sasaran strategi arah kebijakan program pemda kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat meningkatkan ekstensifikasi dan optimalisasi pendapatan daerah intensifikasi pendapatan daerah opini bpk peningkatan akuntabilitas meningkatkan kualitas belanja daerah imi pengelolaan keuangan dan aset meningkatkan efektifitas pengelolaan daerah asset optimalisasi kinerja bumi. meningkatkan kinerja bumi terwujudnya reformasi tata meningkatkan kualitas perencanaan, program sinergitas tata kelola pelaksanaan, pengendalian, monitoring, kelola pemerintah pemerintahan evaluasi, pelaporan dan inovasi daerah yang baik pembangunan daerah peningkatan kinerja birokrasi dan meningkatkan integritas, profesionalisme nilai akuntabilitas layanan publik yang efektif, dan kompetensi aparatur pemerintah kinerja instansi daerah pemerintah responsif, transparan dan akuntabel mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik meningkatkan realisasi regulasi daerah meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat vi kpp berupa pembangunan daya tarik wisata dtw) unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung wisata petualangan, dan kpp berupa pembangunan daya tarik wisata dtw) unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya. kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata alam, kawasan desa wisata, kawasan wisata budaya, dan kawasan wisata minat khusus. kawasan wisata alam kabupaten gunungkidul sangat beragam hal tersebut dapat dilihat pada tabel tabel kawasan wisata alam kabupaten gunungkidul pantai gasing panggang sebagai kawasan wisata alam pera amal berbagi penamaan ban pantai ngrenehan saptosari sebagai kawasan wisata alam hanan amat orasi pelarian dan pantai kobaran saptosari sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis budaya dan keagamaan pantai needed, pantai saptosari sebagai kawasan wisata alam torohudan, pantai gubahan pantai berbasis relaksasi dan pantai parangendog, pantai purwosari sebagai kawasan wisata alam bekas, pantai watugupit pantai berbasis relaksasi dan pantai gagak, pantai panggang sebagai kawasan wisata alam mengunggah pantai berbasis relaksasi dan petualangan. hutan mampu girisubo sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan. pantai baron, pantai dini tanjungsarigandong teruscukup tanjungsari sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis wisata pendidikan keanekaragaman laut, keluarga dan budaya. pantai single tanjungsari sebagai kawasan wisata alam poin pantai kapal, pantai grace, tanjungsari sebagai kawasan wisata alam bukit kosakata pantai berbasis wisata keluarga pantai lili, pantai sarana, terus sebagai kawasan wisata alam pantai watu lawang, pantai pantai berbasis wisata keluarga sunday, pantai somandeng, dan relaksasi. ii tujuan sasaran strategi arah kebijakan program pemda meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat ketentraman, ketertiban, dalam mengantisipasi potensi dan program peningkatan keamanan indikasi timbulnya gangguan era elata masyarakat meningkat ketertiban dan ketentraman dan keterlibatan serta ketentraman masyarakat terwujudnya peningkatan ketertiban umum mengoptimalisasi penegakan perda dan juan dan ketentraman masyarakat perkara reformasi tata indeks event kelola bertiga wedi meningkatkan kesadaran masyarakat pemerintahan dalam bela negara wawasan kebangsaan yang baik dan pencegahan konflik sosial menguatkan kapasitas masyarakat dalam program penanggulangan indeks ketahanan optimalisasi penanganan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap sana daerah bencana bencana mengurangi potensiresikobencana misi ii: meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah tujuan sasaran strategi arah kebijakan program pemda derajat kualitas sdm meningkat meningkatkan kualitas dan akses peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pelayanan pendidikan pendidikan non formal serta pendidikan dasar meningkatkan daya saing pemuda dalam terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan sumber daya kepemudaan dan olahraga meningkatkan daya saing prestasi program peningkatan manusia yang indeks pembangunan keolahragaan berkulit manusia ipm) kualitas sumber daya cerdas mengoptimalkan pelayanan kesehatan manusia peningkatan kualitas dan akses serta pemenuhan spm bidang kesehatan. pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan mengoptimalkan pengendalian penduduk pelayanan peningkatan dan penguatan meningkatkan pemenuhan hak anak serta pengarusutamaan gender dan meningkatkan kesetaraan gender anak vi tujuan sasaran strategi arah kebijakan program pemda angka pengangguran dan jumlah peduduk miskin peningkatan pemenuhan mengoptimalkan sistem perlindungan program menurun kebutuhan dasar penduduk sosial serta keberpihakan kepada perlu penanggulangan terwujudnya miskin pelayanan kesejahteraan sosial pks) kemiskinan sumber daya persentase angka manusia yang kemiskinan berkualitas peningkatan pemenuhan mengembangkan produktivitas berbasis program pengurangan angka lapangan kerja lokal semua tensi daerah dan pengembangan pengangguran dan pengangguran pang acuan gan peng anga penyediaan lapangan gangguan sediaan lapangan sektor lapangan kerja keri kerja pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan nilai pertumbuhan meningkatkan pengembangan komoditas perekonomian komoditas unggulan daerah unggulan daerah 2gu masyarakat meningkat terwujudnya menguatkan ekonomi kreatif, pembangunan peningkatan ekonomi kreatif dan mengembangkan dan inovasi pertanian, program pembangunan kerakyatan dan pertumbuhan sektor pertanian arti luas peternakan, perikanan dan kelautan, ekonomi kerakyatan peningkatan ekonomi meningkatan dan pengembangan potensi investasi indeks gini pariwisata dan kebudayaan peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi mengembangkan industri, perdagangan, dan umkm sebagai penggerak koperasi umkm perekonomian daerah vi tujuan sasaran strategi arah kebijakan program pemda pembangunan meningkatkan pemerataan pembangunan kawasan terintegrasi dan infrastruktur dan pengembangan layanan berkelanjutan gov peningkatan infrastruktur meningkatkan aksesibilitas infrastruktur indeks infrastruktur daerah wilayah daerah program pembangunan meningkatkan revitalisasi infrastruktur infrastruktur terwujudnya publik pembangunan ekonomi meningkatkan pengelolaan pencemaran dan kerakyatan dan kerusakan lingkungan peningkatan ikh peningkatan daya dukung daya investasi tampung lingkungan hidup meningkatan perlindungan dan konservasi lingkungan nilai investasi meningkatkan kemudahan dan iklim meningkat peningkatan investasi dan iklim berinvestasi usaha yang kondusif dengan program peningkatan angka pembentukan optimalisasi potensi sumber meningkatkan investasi besar lokal dan investasi modal tetap bruto daya nasional (dalam juta rupiah) vi untuk memberi arah penentuan prioritas pembangunan tahunan sebagai tahapan perwujudan visi, misi, dan tujuan rpm perlu dirumuskan indikasi tema pembangunan tahunan, sebagai berikut tabel indikasi tema tahunan rpm kabupaten gunungkidul tahun tema fokus tema rkd kata kunci: tahun pemantapan pemantapan pemantapan ekonomi daerah, ekonomi ekonomi: taraf hidup daerah, taraf umkm, masyarakat, hidup investasi, infrastruktur, masyarakat, pariwisata: dan sdm infrastruktur, penanggulangan dan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan sdm ekonomi, infrastruktur, dan sdm tema fokus tema rkd kata kunci: tahun penguatan penguatan penguatan ekonomi daerah, ekonomi daerah, ekonomi: taraf hidup taraf hidup umkm, masyarakat, masyarakat, investasi, infrastruktur, infrastruktur, pariwisata, dan sdm dan peningkatan penanggulangan sdm yang kemiskinan, unggul pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sdm tema fokus tema rkd kata kunci: tahun iii optimalisasi optimalisasi optimalisasi ekonomi daerah, kondisi perekonomian: taraf hidup perekonomian umkm, masyarakat, daerah, taraf investasi, infrastruktur, hidup pariwisata, dan sdm masyarakat, penanggulangan infrastruktur, kemiskinan, dan peningkatan pelayanan sdm dasar, infrastruktur, dan sdm tema fokus tema rkd kata kunci: tahun peningkatan peningkatan peningkatan ekonomi daerah kondisi ekonomi pemulihan untuk daerah dan ekonomi: meningkatkan layanan dasar umkm, taraf hidup melalui investasi, masyarakat, penguatan pariwisata, infrastruktur, umkm, penanggulangan dan sdm pengembangan kemiskinan, sektor unggulan, pelayanan investasi, dasar, dan sdm pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sdm tema fokus tema rkd kata kunci: tahun percepatan percepatan pemulia pemulihan pemulihan ekonomi: ekonomi ekonomi daerah umkm, daerah untuk untuk investasi, meningkatkan meningkatkan pariwisata, taraf hidup taraf hidup penanggulangan masyarakat masyarakat kemiskinan, tahun pelayanan dasar indikasi tema tersebut selanjutnya dalam pelaksanaan perlu memperhatikan dengan tema dan arah pembangunan tahunan nasional dan diy untuk mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. vi tabel sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah dea meta maan daerah jawab oo www bui mewujudkan tata terwujudnya reformasi indeks reformasi kapasitas tata kelola nilai skip peningkatan kinerja meningkatkan kualitas program persentase penerapan dinas pemerintahan yang tata kelola birokrasi pemerintahan meningkat birokrasi dan layanan perencanaan, pengelolaan arsip pengelolaan arsip perpustakaan dan berkualitas dan dinamis pemerintahan yang baik publik yang efektif, pelaksanaan, secara baku kearsipan responsif, transparan pengendalian, program persentase pemenuhan dinas dan akuntabel monitoring, evaluasi, penunjang urusan penunjang urusan perpustakaan dan pelaporan dan inovasi pemerintahan pemerintah daerah kearsipan pembangunan daerah daerah kabupaten terlaksana kabupaten kota dengan baik program persentase pemenuhan sekretariperencanaan keistimewaan keistimewaan pembangunan yogyakarta yogyakarta urusan tata daerah urusan tata ruang ruang terlaksana dengan baik program persentase kesesuaian badan penyelenggaraan program keistimewaan (perencanaan keistimewaan pembangunan yogyakarta daerah urusan kelembagaan dan penatalaksanaan program persentase kesesuaian badan perencanaan, dan capaian program perencanaan pengendalian dan |dalam perencanaan, pembangunan evaluasi pengendalian dan daerah pembangunan evaluasi daerah program persentase kesesuaian badan koordinasi dan program sektoral perencanaan sinkronisasi pembangunan perencanaan daerah pembangunan daerah program persentase hasil badan penelitian dan kebimbangan yang perencanaan pengembangan ditindaklanjuti pembangunan daerah daerah vi dana main mai melani ika gis mesin idea daerah jawab program persentase pemenuhan badan penunjang urusan (penunjang urusan perencanaan pemerintahan pemerintah daerah pembangunan daerah kabupaten terlaksana daerah kabupaten kota dengan baik program persentase hasil inspektorat penyelenggaraan |pengawasan yang daerah pengawasan ditindaklanjuti program persentase yang inspektorat perumusan sudah melakukan daerah kebijakan, manajemen risiko pendampingan dan asistensi program persentase pemenuhan inspektorintegritas, program persentase sekretariat dprd profesionalisme dan dukungan dukungan kompetensi aparatur pelaksanaan tugas |pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan fungsi dprd dan fungsi dprd program persentase pemenuhan sekretariat dprdurusan |(kepegawaian, keistimewaan kelembagaan dan pendidikan, dan yogyakarta penatalaksanaan pelatihan daerah urusan kelembagaan dan penatalaksanaan program persentase badan kepegawaian terlaksananya layanan (kepegawaian, daerah dan fasilitasi administrasi| pendidikan, dan kepegawaian pelatihan daerah program persentase pengiriman badan pengembangan diklat sesuai kebutuhan kepegawaian, sumber daya pendidikan, dan manusia pelatihan daerah program persentase pemenuhan badan penunjang urusan (penunjang urusan kepegawaian, pemerintahan pemerintah daerah pendidikan, dan daerah kabupaten terlaksana pelatihan daerah kabupaten kota dengan baik vi dana main mai melani ika gis mesin idea daerah jawab mengembangkan program cakupan kepemilikan dinas pelayanan prima dalam (pendaftaran ktp, cakupan kependudukan dan pelayanan publik penduduk kepemilikan kk, pencatatan sipil cakupan kepemilikan kia program cakupan kepemilikan dinas pencatatan sipil akta catatan sipil kependudukan dan pencatatan sipil program persentase yang dinas pengelolaan dapat mengakses data |kependudukan dan informasi dan informasi adminduk pencatatan sipil administrasi kependudukan program persentase dan dinas pengelolaan kalurahan yang kependudukan dan profil memanfaatkan data pencatatan sipil kependudukan agregat program persentase pemenuhan dinas penunjang urusan (penunjang urusan kependudukan dan pemerintahan pemerintah daerah pencatatan sipilwonowonowonowonowonowonoilihanilihanilihanilihanilihan pengawasan pemerintahan desailihpanggang pelayanan publik |pelayanan publik yang terlaksana program persentase program kecamatan koordinasi koordinasi ketentraman kapanewon ketentraman dan dan ketertiban umum panggangpanggang pemerintahan yang memfasilitasi umumanggang daerah kabupaten terlaksana kabupaten kota dengan baik vi daa mak daerah jawab itb program persentase kecamatan penyelenggaraan penyelenggaraan kapanewon terus pemerintahan dan terusterusterus urusan urusan pemerintahaterus pengawasan pemerintahan kalurahanterusrangkapirongkoprongkopan rangkaprangkaprangkapemanaemanasemanasemanaemanemanalonjonglonjonglonjong ketertiban umum jterfasilitasi vi seruni pantai poktmggal pantai timang, pantai ogan, terus sebagai kawasan wisata alam pantai glamor, pantai pantai berbasis petualangan dan jai mba btn petang dan pantai mampu, pantai pulau girisubo sebagai kawasan wisata alam kalong pantai berbasis petualangan dan pantai wediombo terus sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis konservasi, relaksasi dan keluarga. pantai jongkok girisubo sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis konservasi, naa pantai saeng girisubo sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pelabuhan perikanan dan didorong menjadi dermaga wisata. gua watutumpeng player kawasan bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya gua gerbong, gua neritik rangkap kawasan bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya gua braholo karangrejo kawasan bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya air terjun sri getuk, gua player sebagai kawasan wisata alam rancang kencong berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan. ekowisata hutan raya player sebagai kawasan wisata alam bunder, hutan sanggama, berbasis konservasi, pendidikan, gunung gede keluarga dan petualangan. agrowisata buah durian dan patut sebagai kawasan wisata alam kakao, kampung emas berbasis wisata pendidikan dan kamp eta pekan telaga kemuning dan belok patut sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, konservasi, relaksasi dan kuliner gua ngingrong, gua pari wonosari sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan, gua jlamprong semana sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan, gua sriti, gua otot, gua karangrejo sebagai kawasan wisata alam gelatin, gua braholo bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan, gua jombang, gua gubug, semana sebagai kawasan wisata alam gua serapan, gua origin bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan, telaga jonge, watu giring semana sebagai wisata berbasis konservasi alam didukung wisata keluarga ilonjonglonjonglonjongkarangrejokarangrejokarangrejlayerlayerlayerlayer urusan pemerintahan umum pemerintahan yang memfasilitasi umum vi dana main mai melani ika gis mesin idea daerah jawab program persentase pembinaan kecamatan pembinaan dan dan pengawasan kapanewon player pengawasan pemerintahan desa yanglayerngliparliparngaweawe(dan ketertiban umum ngawen ngawengawenawensemisemisemisemisemi pengawasan pemerintahan dessemiatutatutatutatutatut pengawasan pemerintahan desaatutaptoaptosariaptoedaedangedaedangedangedangirisuboirisuboirisuboirisuboirisuboirisubtanjutanjungsari|kapanewon ketentraman dan |dan ketertiban umum tanjutanjungsari pemerintahantanjungsari pemerintahan desa tanjungpurwosari pelayanan publik pelayanan publik program persentase kecamatan pemberdayaan pemberdayaan kapanewon masyarakat desa masyarakat desa dan purwosari dan kelurahan kalurahan memfasilitasi program persentase sinergitas kecamatan koordinasi dengan kepolisian kapanewon ketentraman dan negara republik purwosari ketertiban umum indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal kapanewon program persentase persentase kecamatan penyelenggaraan penyelenggaraan urusan |kapanewon urusan pemerintahan umum purwosaripurwosariurwosari daerah kabupaten terlaksana kabupaten kota dengan baik meningkatkan realisasi program persentase sekretariat regulasi daerah penyelenggaraan penyelenggaraan daerah keistimewaan keistimewaan urusan yogyakarta pertanahan urusan pertanahan program persentase bahan sekretariat pemerintahan dan (rumusan kebijakan daerah kesejahteraan bidang pemerintahan rakyat dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan vi daa mak daerah jawab program persentase sekretariat penyelenggaraan penyelenggaraan daerahmeningkatkan kapasitas program persentase perjanjian dinas pemerintah desa dan peningkatan kerjasama desa yang pemberdayaan pemberdayaan kerjasama desa diimplementasikan masyarakat dan masyarakat kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana program persentase kalurahan dinas administrasi yang menetapkan pemberdayaan pemerintahan desa |jap kal tepat waktu masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana program persentase keterlibatan dinas pemberdayaan lembaga memasyarakat pemberdayaan lembaga dalam pembangunan masyarakat dan kemasyarakatan, kalurahan, lembaga adat dan pengendalian masyarakat hukum penduduk dan adat keluarga berencana program persentase kalurahan dinas penyelenggaraan yang sudah pemberdayaan keistimewaan melaksanakan urusan masyarakat dan yogyakarta keistimewaan kalurahan, urusan pengendalian kelembagaan dan penduduk dan penatalaksanaan keluarga berencana program persentase pemenuhan dinas penunjang urusan (penunjang urusan pemberdayaan pemerintahan pemerintah daerah masyarakat dan daerah kabupaten terlaksana kalurahan, kabupaten kota dengan baik pengendalian penduduk dan keluarga berencana vi diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawabpanggangpanggangkarangrejokarangmojo ketertiban umum jterfasilitasi program persentase urusan kecamatan penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon urusan yang memfasilitasi karangrejokarangrejoliparngliparaptosariaptosari pemerintahan desa terlaksana opini bpk optimalisasi pendapatan meningkatkan program persentase capaian badan keuangan daerah ekstensifikasi dan pengelolaan target obyek dan subyek |dan aset daerah intensifikasi pendapatan pendapatan pajak persentase daerah daerah capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola vi diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawab i tor sih peningkatan meningkatkan kualitas program penetapan apbd badan keuangan akuntabilitas belanja daerah pengelolaan tepat waktu dan aset daerah pengelolaan keuangan keuangan daerah penyelesaian sp2d dan aset daerah tepat waktu persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu meningkatkan efektifitas program persentase aset tetap badan keuangan pengelolaan aset pengelolaan dan persediaan yang dan aset daerah barang milik dilaporkan neraca daerah optimalisasi kinerja meningkatkan kinerja program persentase bahan sekretariat bumi bumi perekonomian dan (rumusan kebijakan daerah pembangunan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan ketentraman, ketertiban, indeks ketahanan optimalisasi menguatkan kapasitas program persentase badan dan keamanan daerah penanganan bencana |masyarakat dalam penanggulangan penanggulangan penanggulangan masyarakat meningkat pencegahan dan bencana bencana terlaksana bencana daerah kesiapsiagaan terhadap program persentase pemenuhan badan bencana penunjang urusan (penunjang urusan penanggulangan pemerintahan pemerintah daerah bencana daerah daerah kabupaten terlaksana kabupaten kota dengan baik mengurangi potensi program persentase capaian badan resiko bencana pencegahan, pencegahan, penanggulangan penanggulangan, penanggulangan, bencana daerah penyelamatan penyelamatan kebakaran dan kebakaran dan penyelamatan non penyelamatan non kebakaran kebakaran indeks ketentraman dan peningkatan ketertiban meningkatkan program prosentase ketentraman satuan polisi ketertiban umum dan ketentraman |kesiapsiagaan peningkatan dan ketertiban umum pamong praja masyarakat masyarakat dalam ketenteraman dan terlaksana mengantisipasi potensi ketertiban umum dan indikasi timbulnya program prosentase kelompok satuan polisi gangguan ketentraman penyelenggaraan jjagawarga yang terbina pamong praja dan keterlibatan serta keistimewaan mengoptimalisasi yogyakarta penegakan perda dan jurusan perkara kebudayaan program persentase pemenuhan satuan polisi penunjang urusan (penunjang urusan pamong praja pemerintahan pemerintah daerah daerah kabupaten terlaksana kabupaten kota dengan baik vi eka daerah jawab i5 i itc iii obi meningkatkan terwujudnya sumber ipm tahun derajat kualitas sdm indeks pembangunan peningkatan kualitas meningkatkan kualitas program nilai tingkat kegemaran dinas pembangunan manusia daya manusia yang meningkat manusia ipm) dan akses pelayanan dan akses pelayanan pembinaan membaca masyarakat perpustakaan dan dan keunggulan potensi berkualitas pendidikan pendidikan anak usia perpustakaan kearsipan daerah dini, pendidikan non program tingkat partisipasi warga| dinas pendidikan formal serta pendidikan pengelolaan negara usia tahun dasar pendidikan yang berpartisipasi paud, tingkat partisipasi warga| dinas pendidikan negara usia tahun yang berpartisipasi sekolah dasar, tingkat partisipasi warga| dinas pendidikan negara usia tahun yang berpartisipasi sekolah menengah pertama, tingkat partisipasi warga| dinasangka partisipasi kasar dinas pendidikan (apk) paud, angka partisipasi kasar dinas pendidikan angka partisipasi kasar dinas pendidikan (apk) smp program persentase sekolah dinas pendidikan pengembangan telah menerapkan kurikulum kurikulum muatan lokal program pendidik persentase satuan dinas pendidikan dan tenaga pendidikan yang kependidikan tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan program persentase dinas pendidikan pengendalian sekolah lembaga yang perizinan telah memiliki perizinan pendidikan program persentase lembaga dinas pendidikan penyelenggaraan (paud yang menerapkan keistimewaan pengasuhan peserta yogyakarta didik berbasis budaya urusan petualangan dan pendidikan karst . kawasan mojo ngeposari semana sebagai kawasan wisata berbasis bendungan simo dam lonjong sebagai kawasan wisata alam naa gunung kendil lonjong sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan embung gunung panggung, lonjong sebagai kawasan wisata alam taman keanekaragaman ngawen sebagai kawasan wisata alam hutan wonosari pegunungan berbasis pendidikan, konservasi dan budaya, kawasan seiten, bukit watu nglipar sebagai wisata alam berbasis gede, kawasan wisata relaksasi dan petualangan. layar, puncak semilir air terjun curug semi sebagai wisata alam berbasis nan ppp penataan pertunangan puncak watusigar ngawen sebagai wisata alam berbasis air terjun lubang sampang, gedangsari sebagai kawasan wisata alam air terjun curug semi sebagai kawasan wisata alam sumber buku statistik pariwisata kab. gunungkidul, kawasan desa wisata kabupaten gunungkidul sebanyak desa, terdiri dari desa wisata sudah mempunyai surat keputusan sk) bupati gunungkidul, sedangkan desa merupakan rintisan desa wisata sebagaimana dalam tabel tabel desa wisata dan rintisan desa wisata kabupaten gunungkidul desa wisata kalurahan nglanggeran, bupati pts |ganjaran kapanewon tentu (mangga desa wisata kalurahan lebaran, bupati pts jmeveram |kapanewon ayun tangga mei2020. kalurahan putat, bupati pts |psawsutaputat agamawan pati: angel karet2020. desa wisata kalurahan pacarejo, bupati pts lekemtan kapanewon woman, tanggai mare2020. kalurahan mulo, bupati pts |psawauta tuo kapanewon wonosari, tangga area2020. desa wisata kalurahan umbulrejo, bupati pts jompo kapanewon panyang tanggal desa wisata kalurahan ngestirejo, bupati pts (napanrgo kapanewon tanjngsan, angel 20area2020. desa wisata belok kalurahan beji, bupati pts jaga ana |kapanewon patas tanggai desa wisata kalurahan girisuko, bupati pts letmmutan |kapanewon panjang, tanggai omer diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawab i iis kebudayaan persentase sekolah dinas pendidikan dasar sd) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya persentase sekolah dinas pendidikan menengah pertama smp) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya program persentase pemenuhan dinas pendidikeningkatan kualitas meningkatkan daya program tingkat partisipasi dinas pemuda dan kepemudaan dan saing pemuda dalam pengembangan pemuda dalam olahraga olahraga pembangunan kapasitas daya organisasi kepemudaan saing kepemudaan |dan organisasi sosial kemasyarakatan program persentase dinas pemuda dan pengembangan kelembagaan dan olahraga kapasitas keanggotaan yang kepramukaan mencapai kesintasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka program persentase pemenuhan dinas pemuda dan penunjang urusan (penunjang urusan olahragadaya program jumlah prestasi dinas pemuda dan saing prestasi pengembangan olahraga berdasar olahraga keolahragaan kapasitas daya nomor pertandingan saing tingkat provinsi, keolahragaan regional, nasional dan internasional peningkatan kualitas mengoptimalkan program persentase faskes dinas kesehatan dan akses pelayanan pelayanan kesehatan pemenuhan upaya |pemerintah yang ter kesehatan dan serta pemenuhan spm (kesehatan akreditasi dengan bidang kesehatan. perorangan dan jenjang paripurna upaya kesehatan masyarakat vi dana main mai melani ika gis mesin idea daerah jawab program persentase fasilitas dinas kesehatan peningkatan pelayanan kesehatan kapasitas sumber |dengan tenaga daya manusia kesehatan memenuhi kesehatan standar program sediaan persentase apotek, dinas kesehatan farmasi, alat toko obat, toko alat kesehatan dan kesehatan dan optikal, makanan minuman usaha mikro obat tradisional yang berizin program persentase kalurahan dinas kesehatan pemberdayaan sehat masyarakat bidang kesehatan program persentase fasilitas dinas kesehatan penyelenggaraan (kesehatan yang keistimewaan mengembangkan yogyakarta kearifan lokal dan urusan potensi budaya kebudayaan program persentase pemenuhan dinas kesehatgoptimalkan program median usia kawin dinas pengendalian penduduk pengendalian pertama perempuan pemberdayaan dan pelayanan penduduk (muka) seluruh wanita |masyarakat dan usia tahun kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana program persentase kebutuhan (dinas pembinaan yang tidak terpenuhi pemberdayaan keluarga (unset need) masyarakat dan berencana (kb) kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana program persentase kelompok dinas pemberdayaan dan kegiatan ketahanan dan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan keluarga masyarakat dan keluarga yang aktif kalurahan, sejahtera (ks) pengendalian penduduk dan keluarga berencana vi diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawab ii? i iis peningkatan dan meningkatkan program persentase lembaga dinas sosial, penguatan pemenuhan hak anak pengarusutamaan (pug yang aktif pemberdayaan pengarusutamaan serta meningkatkan gender dan perempuan dan gender dan anak kesetaraan gender pemberdayaan perlindungan anak perempuan program persentase penurunan dinas sosial, perlindungan kasus kekerasan pada '|pemberdayaan perempuan perempuan perempuan dan perlindungan anak program persentase dinas sosial, peningkatan kelembagaan kla yang pemberdayaan kualitas keluarga aktif perempuan dan perlindungan anak program persentase jenis data dinas sosial, pengelolaan gender dan anak yang (pemberdayaan sistem data terkelola perempuan dan gender dan anak perlindungan anak program persentase desa layak dinas sosial, pemenuhan hak anak yang terbentuk pemberdayaan anak (pha) perempuan dan perlindungan anak program persentase penurunan dinas sosial, perlindungan kasus kekerasan pada '|pemberdayaan khusus anak anak perempuan dan perlindungan anak angka pengangguran angka pengangguran peningkatan pemenuhan mengembangkan program pelatihan persentase tenaga dinas dan jumlah penduduk lapangan kerja lokasi produktivitas berbasis kerja dan kerja bersertifikat perindustrian, miskin menurun semua sektor potensi daerah dan produktivitas kompetensi koperasi, usaha pengembangan tenaga kerja kecil dan lapangan kerja menengah dan tenaga kerja program persentase peningkatan dinas penempatan penempatan tenaga perindustrian, tenaga kerja kerja koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja program persentase kasus dinas hubungan ketenagakerjaan yang perindustrian, industrial diselesaikan koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja program persentase kesesuaian dinas pembangunan penempatan transmigran|perindustrian, kawasan pada lokasi kawasan koperasi, usaha transmigrasi transmigrasi kecil dan menengah dan tenaga kerja vi diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawab i hii its persentase angka peningkatan pemenuhan| mengoptimalkan sistem program persentase tenaga dan dinas sosial, kemiskinan kebutuhan dasar perlindungan sosial serta| pemberdayaan lembaga kesejahteraan pemberdayaan penduduk miskin keberpihakan kepada sosial sosial yang terbina perempuan dan perlu pelayanan perlindungan anak kesejahteraan sosial program persentase pdt, at, (dinas sosial, (pks) rehabilitasi sosial ilut dan gepeng luar pemberdayaan panti yang terlayani perempuan dan kebutuhan dasarnya, perlindungan anak persentase pks lainnya bukan korban hiv aids dan napa luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya program persentase fakir miskin dinas sosial, perlindungan dan yang mendapatkan pemberdayaan jaminan sosial perlindungan dan perempuan dan jaminan sosial perlindungan anak program persentase korban dinas sosial, penanganan bencana yang terpenuhi pemberdayaan bencana kebutuhan dasarnya perempuan dan perlindungan anak program persentase tmp dan dinas sosial, pengelolaan monumen yang pemberdayaan taman makam terpelihara perempuan dan pahlawan perlindungan anak terwujudnya pdrb perkapita pengelolaan sumber pertumbuhan ekonomi peningkatan nilai meningkatkan program prosentase kecamatan pembangunan ekonomi daya alam dan pertumbuhan komoditas pengembangan penyelenggaraan penyelenggaraan kapanewon kerakyatan dan perekonomian unggulan daerah komoditas unggulan keistimewaan keistimewaan girisubo peningkatan investasi masyarakat meningkat daerahgirisubo yogyakarta kelembagaan dan urusan penatalaksanaan kelembagaan dan penatalaksanaan peningkatan ekonomi mengembangkan dan program nilai pendapatan dinas kelautan dan kreatif dan sektor inovasi pertanian, pengelolaan nelayan perikanan pertanian arti luas peternakan, perikanan |perikanan tangkap dan kelautan program nilai pendapatan dinas kelautan dan pengelolaan pembudidaya ikan perikanan perikanan budidaya diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawab iis its si bil program persentase kepatuhan dinas kelautan dan pengawasan masyarakat dalam perikanan sumber daya mematuhi peraturan kelautan dan pengelolaan perikanan sumberdaya perikanan perairan umum daratan program angka konsumsi ikan dinas kelautan dan pengolahan dan perikanan pemasaran hasil perikanan program persentase pemenuhan dinas kelautan dan penunjang urusan (penunjang urusan perikanertanian pengelolaan pengelolaan sumber dan pangan sumber daya daya ekonomi untuk ekonomi untuk kedaulatan dan kedaulatan dan kemandirian pangan kemandirian yang terlaksana pangan program penurunan konsumsi dinas pertanian peningkatan beras kapita tahun dan pangan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat program persentase penanganan dinas pertanian penanganan kerawanan pangan dan pangan kerawanan pangan program persentase pangan dinas pertanian pengawasan segar aman dan pangan keamanan pangan program persentase dinas pertanian penyelenggaraan penyelenggaran dan pangan keistimewaan keistimewaan yogyakarta yogyakarta urusan urusan kebudayaan terlaksana kebudayaan dengan baik program produksi komoditas dinas pertanian penyediaan dan tanaman pangan, dan pangan pengembangan tanaman hortikultura, sarana pertanian |dan tanaman perkebunan vi dana main mai melani ika gis mesin idea daerah jawab program persentase prasarana dinas pertanian penyediaan dan pertanian yang dan pangan pengembangan digunakan prasarana pertanian program persentase bencana dinas pertanian pengendalian dan pertanian yang dan pangan penanggulangan tertangani bencana pertanian program kelompok tani yang dinas pertanian penyuluhan melakukan pola usaha dan pangan pertanian agribisnis program persentase pemenuhan dinas pertanian penunjang urusan (penunjang urusan dan pduksi komoditas dinas peternakan penyediaan dan peternakan dan kesehatan pengembangan hewan sarana pertanian program persentase prasarana dinas peternakan penyediaan dan peternakan yang dan kesehatan pengembangan digunakan hewan prasarana pertanian program jumlah populasi ternak dinas peternakan pengendalian dan kesehatan kesehatan hewan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner program perizinan persentase pemenuhan dinas peternakan usaha pertanian permohonan perizinan dan kesehatan usaha hewan pertanian peternakan sesuai sop program persentase pemenuhan dinas peternakan penunjang urusan (penunjang urusan dan kesehatan pemerintahan pemerintah daerah hewan daerah kabupaten terlaksana kabupaten kota dengan baik meningkatan dan program persentase ragam dinas kebudayaan pengembangan potensi penyelenggaraan |budaya yang pariwisata dan keistimewaan dikembangkan kebudayaan yogyakarta urusan kebudayaan vi dana main mai melani ika gis mesin idea daerah jawab itb program persentase pemenuhan dinas kebudayaruang yang terlaksanaurusan kebudayaan yang kebudayaan terlaksana program daya tarik wisata dinas pariwisata peningkatan daya |dengan sarana tarik destinasi prasarana lengkap, pariwisata pelaku usaha wisata yang memfasilitasi program persentase layanan dinas pariwisata pemasaran pemasaran pariwisata pariwisata yang terlaksana program jumlah pelaku dan dinas pariwisata pengembangan tenaga kerja pariwisata sumber daya dan ekonomi kreatif pariwisata dan paragraf) yang ekonomi kreatif memfasilitasi program persentase pemenuhan dinas pariwisatasentase kecamatan penyelenggaraan penyelenggaraan kapanewon keistimewaan keistimewaan wonwonosari yogyakarta kelembagaan dan urusan penatalaksanaan.pilihanpilihanpanggang yogyakarta yogyakarta urusan urusan kebudayaan yang kebudayaan terlaksanaanggang yogyakarta kelembagaan dan urusan penatalaksanaan yang kelembagaan dan terlaksana penatalaksanurusan yogyakarta kelembagaan dan urusan ketatalaksanakrangkap yogyakarta yogyakarta urusan urusan kebudayaan memfasilitasi kebudayrangkapemanaemana yogyakarta kelembagaan dan urusan ketatalaksanaklonjonglonjongprogram kecamatan penyelenggaraan penyelenggaraan kapanewon playerplayerterlaksana program prosentase kecamatan penyelenggaraan penyelenggaraan kapanewon semin kapanewon semi keistimewaan keistimewaapatutpenunjang kecamatan penyelenggaraan keistimewaan kapanewon patut keistimewaan yogyakartaaptosari yogyakarta yogyakarta urusan urusan kebudayaan kebudayaan desa wisata kalurahan galang, bupati pts galang kapanewon gedangsari, tanggal juni desa wisata kalurahan gampang, bupati pts gampang kapanewon pilihan, tanggal mei desa wisata kalurahan kampung, bupati pts kampong kapanewon ngawen, tanggal september desa wisata kalurahan bejiharjo, rintisan desa wisata bejiharjo kapanewon karangrejo, desa wisata kalurahan ngeposari, rintisan desa wisata ngeposari kapanewon semana, desa wisata kalurahan kadang, rintisan desa wisata kadang kapanewon tanjungsari, desa wisata kalurahan sidoharjo, rintisan desa wisata sidoharjo kapanewon terus, kapanewon ngawen, desa wisata kalurahan kedungpoh, rintisan desa wisata kedungpoh kapanewon nglipar, desa wisata kalurahan bertemu, rintisan desa wisata bertemu kapanewon gedangsari, desa wisata kalurahan lulusan, rintisan desa wisata lulusan kapanewon pilihan, desa wisata kalurahan pilangrejo, rintisan desa wisata pilangrejo kapanewon nglipar, desa wisata kalurahan semoga, rintisan desa wisata semoga kapanewon patut, desa wisata salam kalurahan salam, rintisan desa wisata kapanewon patut, desa wisata ngoro kalurahan ngoro oro, rintisan desa wisata oro kapanewon patut, kepek kapanewon wonosari, desa wisata kalurahan karangtengah, rintisan desa wisata karangtengah kapanewon wonosari, desa wisata kalurahan kedungkeris, rintisan desa wisata kedungkeris kapanewon nglipar, desa wisata kalurahan candirejo, rintisan desa wisata candirejo kapanewon semi, desa wisata kalurahan bunder, rintisan desa wisata bunder kapanewon patut, desa wisata kalurahan bengkok, rintisan desa wisata bengkok kapanewon patut, sumber dinas pariwisata kab. gunungkidul, kawasan desa budaya yang ada gunungkidul selalu terjaga kelestariannya. terdapat desa yang memiliki status sebagai desa budaya dan desa sebagai rintisan desa budaya. desa budaya merupakan tempat aktivitas budaya desa yang didalamnya terdapat berbagai aktifitas adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural. data daya tarik wisata budaya berupa desa budaya dan rintisan desa budaya kabupaten gunungkidul dapat dilihat tabel dan data tentang kawasan wisata budaya tabel iilembagaan dan kelembagaan dan |(tanjungsari yogyakarta yogyakarta urusan urusan budaya kebudayaan program persentase kecamatan penyelenggaraan penyelengaraan kapanewon keistimewaan keistimewaan urusan tanjungpurwurwosari yogyakarta kelembagaan dan urusan penatalaksanaan kelembagaan dan penatalaksanaan peningkatan mengembangkan program jumlah koperasi yang dinas produktivitas industri, industri, perdagangan, |pelayanan izin memiliki nib dan atau perindustrian, perdagangan, koperasi |koperasi umkm usaha simpan ijin usaha simpan pinjam |koperasi, usaha dan umkm sebagai pinjam dan atau pembukaan kecil dan penggerak kantor cabang, cabang |menengah dan perekonomian daerah pembantu dan kantor tenaga kerja kas koperasi simpan eka daerah jawab i iis ti &ii program persentase koperasi dinas pengawasan dan yang melaksanakan perindustrian, pemeriksaan rat koperasi, usaha koperasi kecil dan menengah dan tenaga kerja program penilaian jumlah koperasi dengan dinas kesehatan ksp usp |predikat sehat perindustrian, koperasi koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja program persentase sdm dinas pendidikan dan peserta diklat yang perindustrian, latihan meningkat koperasi, usaha pengoperasian pemahamannya kecil dan menengah dan tenaga kerja program persentase kenaikan dinas pemberdayaan dan last koperasi perindustrian, perlindungan koperasi, usaha koperasi kecil dan menengah dan tenaga kerja program persentase umkm yang (dinas pemberdayaan memfasilitasi layanan perindustrian, usaha menengah, |pemberdayaan umkm (koperasi, usaha usaha kecil, dan kecil dan usaha mikro (umkm) menengah dan tenaga kerja program persentase umkm yang (dinas pengembangan memfasilitasi layanan perindustrian, umkm pengembangan usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan tenaga kerja program persentase ikm yang dinas penyelenggaraan (mengikuti even perindustrian, keistimewaan pengembangan kearifan |koperasi, usaha yogyakarta lokal kecil dan urusan menengah dan kebudayaan tenaga kerja program persentase dinas perencanaan dan iterselesaikanya perindustrian, pembangunan dokumen epik sampai |koperasi, usaha industri dengan disosialisasikan |kecil dan menengah dan tenaga kerja diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawab ii? i iis iis program persentase ikm yang dinas pengendalian izin |mendapat layanan perindustrian, usaha industri rekomendasi penerbitan koperasi, usaha kabupaten kota izin usaha industri (iui) |kecil dan kabupaten kota menengah dan tenaga kerja program persentase ikm yang dinas pengelolaan terdaftar sinar perindustrian, sistem informasi koperasi, usaha industri nasional kecil dan menengah dan tenaga kerja program persentase pemenuhan dinas penunjang urusan (penunjang urusan perindustrian, pemerintahan pemerintah daerah koperasi, usaha daerah kabupaten terlaksana kecil dan kabupaten kota dengan baik menengah dan tenaga kerja program persentase ikm yang dinas penyelenggaraan (mengikuti pameran perdagangan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan program perizinan persentase perizinan dinas dan pendaftaran |dan pendaftaran perdagangan perusahaan perusahaan yang diawasi program persentase pasar dinas peningkatan rakyat yang direhab perdagangan sarana distribusi |direvitalisasi perdagangan program persentase pelaku dinas stabilisasi harga usaha yang diawasi perdagangan barang kebutuhan |dalam stabilitas harga pokok dan barang |barang kebutuhan pokok penting dan barang penting lainya program ikm yang berorientasi (dinas pengembangan ekspor perdagangan ekspor program persentase http yang (dinas standardisasi dan diterpa tera ulang perdagangan perlindungan konsumen program persentase ikm yang dinas penggunaan dan mengikuti promosi perdagangan pemasaran produk (produk dalam negeri diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawab ii? i iis sii program persentase pemenuhan dinas penunjang urusan (penunjang urusan perdagkarangrejo yogyakarta yogyakarta urusan urusan kebudayaan kebudayaan pembangunan kawasan indeks infrastruktur peningkatan meningkatkan program persentase daerah dinas pekerjaan umum, terintegrasi dan daerah infrastruktur daerah pemerataan pengelolaan irigasi di) dalam kondisi perumahan rakyat, dan berkelanjutan pembangunan sumber daya air baik) kawasan permukiman infrastruktur dan sda) pengembangan layanan (program persentase kepala dinas pekerjaan umum, gov pengelolaan dan keluarga beraksesair perumahan rakyat, dan pengembangan minum layak kawasan permukiman sistem penyediaan air minum program persentase dinas pekerjaan umum, pengembangan ketersediaan sarira perumahan rakyat, dan sistem dan persamaan kawasan permukiman pengelolaan persamaan regional program persentase cakupan dinas pekerjaan umum, pengelolaan dan (kepala keluarga yang perumahan rakyat, dan pengembangan memiliki akses sistem kawasan permukiman sistem air limbah pengelolaan air limbah layak program persentase kawasan dinas pekerjaan umum, pengelolaan dan |perkotaan yang memiliki perumahan rakyat, dan pengembangan sistem drainase baik kawasan permukiman sistem drainase program persentase penanganan dinas pekerjaan umum, pengembangan psu kawasan psu perumahan rakyat, dan permukiman ibukota kecamatan kawasan permukiman program penataan persentase keandalan dinas pekerjaan umum, bangunan gedung |gedung pemerintah perumahan rakyat, dan kawasan permukiman program persentase pemenuhan dinas pekerjaan umum, pengembangan kebutuhan sdm bidang perumahan rakyat, dan jasa konstruksi konstruksi yang kawasan permukiman kompeten dan profesional dana main mai melani ika gis mesin idea daerah jawab program persentase dinas pekerjaan umum, penyelenggaraan penyelenggaraan perumahan rakyat, dan keistimewaan keistimewaan kawasan permukiman yogyakarta yogyakarta urusan tata urusan tata ruang ruang terlaksana dengan baik program persentase penerbitan dinas pekerjaan umum, peningkatan sertifikat bagi perancang perumahan rakyat, dan pelayanan dan perencana rumah kawasan permukiman sertifikasi, dan psu kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman program persentase pemenuhan dinas pekerjaan umum, penunjang urusan (penunjang urusan perumahan rakyat, dan pemerintahan pemerintah daerah kawasan permukiman daerah kabupaten terlaksana kabupaten kota dengan baik program presentase dinas komunikasi penyelenggaraan penyelenggaraan dan informatika keistimewaan keistimewaan yogyakarta yogyakarta urusan urusan tata ruang kebudayaan terlaksana dengan baik program informasi (persentase dinas komunikasi dan komunikasi capaian informasi |dan informatika publik dan komunikasi publik program aplikasi |(persentase dinas komunikasi informatika capaian aplikasi dan informatika informatika program persentase dinas komunikasi penyelenggaraan |capaian dan informatika statistik sektoral |penyelenggaraan statistik sektoral program persentase dinas komunikasi penyelenggaraan |capaian dan informatika persandian untuk (penyelenggaraan pengamanan persandian untuk informasi pengamanan informasi program persentase pemenuhan dinas komunikasi penunjang urusan (penunjang urusan dan informatika pemerintahan pemerintah daerah daerah kabupaten terlaksana kabupaten kota dengan baik vi diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawab os. .akalns mana aaaa meningkatkan program persentase panjang dinas pekerjaan umum, aksesibilitas infrastruktur penyelenggaraan jalan dengan kondisi perumahan rakyat, dan wilayah jalan baik kawasan permukiman program persentase perumahan dinas pekerjaan umum, peningkatan formal yang mendapat perumahan rakyat, dan prasarana, sarana (fasilitas layanan bantuan kawasan permukiman dan utilitas umum (psu (psu) program persentase dinas perhubungancapaian dinas perhubungan penyelenggaraan penyelenggaraan lalu lalu lintas dan lintas dan angkutan jalan angkutan jalan (lla) bidang lalu lintas (lla) persentase capaiadinas perhubungan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (lla) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran persentase capaiarogram persentase pemenuhan dinas perhubungan penunjang urusan (program persentase peningkatan dinas pekerjaan umum, revitalisasi infrastruktur pengembangan penyediaan akses perumahan rakyat, dan publik perumahan perumahan yang layak, kawasan permukiman aman, dan terjangkau program kawasan persentase penanganan dinas pekerjaan umum, permukiman psu kawasan perumahan rakyat, dan permukiman kawasan permukiman vi eka daerah jawab i iis sih program persentase penanganan dinas pekerjaan umum, perumahan dan psu dalam rangka perumahan rakyat, dan kawasan pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman permukiman kumuh (kawasan permukiman kumuh indeks kualitas peningkatan daya meningkatkan program persentase dinas lingkungan lingkungan hidup dukung daya tampung pengelolaan pengendalian pengendalian hidup (ikh) lingkungan hidup pencemaran dan pencemaran pencemaran kerusakan lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hidup program persentase lembaga dinas lingkungan peningkatan kelompok masyarakat (hidup pendidikan, yang peduli terhadap pelatihan dan lingkungan hidup penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat program persentase sampah dinas lingkungan pengelolaan dikelola hidup persamaan program persentase pemenuhan dinas lingkungan penunjang urusan (penunjang urusan hidup pemerintahan pemerintah daerah daerah kabupaten terlaksana kabupaten kota dengan baik meningkatan program persentase badan perlindungan dan penyelenggaraan penyelenggaraan penanggulangan konservasi lingkungan |keistimewaan keistimewaan bencana daerahdinas lingkungan penyelenggaraan penyelenggaraan hiduprth publik dinas lingkungan pengelolaan dalam kondisi baik hidup keanekaragaman (kehati) program persentase peningkatan dinas lingkungan penghargaan partisipasi masyarakat |hidup lingkungan hidup (dalam lomba lingkungan untuk masyarakat hidup vi diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawab usu e nilai investasi meningkat| angka pembentukan peningkatan investasi meningkatkan program penataan persentase kawasan dinas pertanahan modal tetap bruto dan iklim usaha yang kemudahan dan iklim bangunan dan memiliki dokumen rtl (dan tata ruang kondusif dengan berinvestasi lingkungannya optimalisasi potensi program persentase dinas pertanahan sumber daya penyelenggaraan penyelenggaraan dan tata ruang penataan ruang penataan ruang program persentase srs dinas pertanahan penyelenggaraan |kasultanan dan dan tata ruang keistimewaan kadipaten yang memiliki yogyakarta dokumen rencana tata urusan tata ruang (ruang program persentase dinas pertanahan penyelesaian penyelesaian dan tata ruang sengketa tanah administrasi sengketa garapan tanah tertangani program persentase dinas pertanahan penyelesaian ganti (penyelesaian ganti dan tata ruang kerugian dan kerugian dan santunan santunan tanah tanah untuk untuk pembangunan. pembangunan program persentase dinas pertanahan pendayagunaan pendayagunaan tanah dan tata ruang tanah tertangani program persentase bidang (dinas pertanahan penyelenggaraan |dan tanah desa yang dan tata ruang keistimewaan memiliki kepastian yogyakarta hukum urusan pertanahan program persentase pemenuhan dinas pertanahan penunjang urusan (penunjang urusan dan tata ruangdinas lingkungan perencanaan perencanaan lingkungan (hidup lingkungan hidup (hidup terlaksana dengan baik program persentase pembinaan dinas lingkungan pembinaan dan dan pengawasan hidup pengawasan terhadap izin lingkungan terhadap izin dan izin perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan izin perlindungan (hidup (plh) terlaksana dan pengelolaan |dengan baik lingkungan hidup (plh) diss mia misa inn mis misa m3s daerah jawab i iis its program persentase penanganan dinas lingkungan penanganan pengaduan lingkungan (hidup pengaduan hidup berjalan dengan lingkungan hidup (baik program persentase layanan dinas penanaman pelayanan penanaman modal yang modal dan penanaman modal iterfasilitasi pelayanan terpadu program persentase data dan dinas penanaman pengelolaan data sistem informasi modal dan dan sistem penanaman modal yang pelayanan terpadu informasi terkelola dengan baik penanaman modal meningkatkan investasi program presentase layanan dinas penanaman besar lokal dan nasional pengembangan pengembangan iklim modal dan iklim penanaman penanaman modal yang pelayanan terpadu modal memfasilitasi program promosi presentase layanan dinas penanaman penanaman modal promosi penanaman modal dan modal yang memfasilitasi pelayanan terpadu program persentase pelaksanaan dinas penanaman pengendalian penanaman modal modal dan pelaksanaan sesuai ketentuan pelayanan terpadu penanaman modal peraturan perundang undangan program persentase pemenuhan dinas penanaman penunjang urusan (penunjang urusan modal dan pemerintahan pemerintah daerah pelayanan terpadu daerah kabupaten terlaksana kabupaten kota dengan baik program program strategis rencana program prioritas pemerintah kabupaten gunungkidul berisi program program dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan publik dan bisa dirasakan oleh masyarakat hasil pembangunan tersebut. program prioritas merupakan prioritas daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dalam satu periode kepemimpinannya. program prioritas merupakan unggulan bupati sebagai wujud pemenuhan visi dan misi daerah, berikut adalah program unggulan daerah tahun sebagai berikut: tabel program prioritas unggulan daerah pembangunan wajah kota wonosari penataan jalan ruas simon baleharjo penataan kawasan titik nol alun alun kota wonosari) penataan taman parkir pembangunan pertanian dalam arti pengembangan komoditas unggulan luas yang berkelanjutan penguatan kelembagaan dan pengembangan peternakan pembangunan wilayah dan tata| penguatan perencanaan dan ruang pengendalian tata ruang, pembangunan (tujuh) kapanewon perbatasan pembangunan kesehatan, ekonomi, investasi, industri, umkm, pariwisata, pertanian, peternakan, budidaya perikanan, infrastruktur, konservasi tangkapan air) optimalisasi pengembangan kawasan karst gunungsewu pembangunan ruang terbuka hijau rth) secara bertahap peningkatan investasi peta potensi investasi daerah peraturan kemudahan berinvestasi penetapan kebijakan fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data informasi perijinan non perijinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha secara elektronik pembangunan kawasan industri pembangunan pariwisata, industri event lokal, nasional dan kreatif, dan kebudayaan internasional pengembangan daya tarik wisata vi tabel desa budaya dan rintisan desa budaya kabupaten gunungkidul girisekar panggang desa budaya beji ' '|( ngawen desa budaya semi semi desa budaya sumber kundra kebudayaan, tabel kawasan wisata budaya kabupaten gunungkidul pertapaan paseban, pesanggrahan gembirowati, panggang wonokobaran, pertapaan kembang hampir, gua cerme, cupu paolo atraksi budaya tradisi sedekahtani ii aksesibilitas (pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarira objek wisata) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata, promosi, fasilitasi pemasaran. pelestarian dan pengembangan kebudayaan untuk mendukung pariwisata pengembangan industri kreatif dan umkm digital pembangunan infrastruktur dan peningkatan, pembangunan dan konektivitas pemeliharaan jalan lokasi prioritas pemenuhan sarana prasarana jalan pembangunan infrastruktur dan pembangunan gedung dprd, sarana prasarana pemerintahan gedung perkantoran komplek serta pelayanan publik siraman, dan gedung pelayanan publik pembangunan peningkatan puskesmas doyo dan ngoro oro pembangunan teknologi informasi mendukung scarcity pemenuhan air bersih penyediaan air bersih bagi warga maa perma bencana dan eter pengadaan tanah pengadaan tanah penunjang pembangunan kepemudaan dan penguatan kelembagaan olah raga pembangunan sport center dan sarana penunjang kegiatan kepemudaan dan olah raga vi tabel sinkronisasi program pembangunan daerahahun tahun tahun tahun tahun tujuan sasaran koe kamkangnaaa anime (tosotine jean sena sena sena sena daerah target rp target target target target rp pemerintahan menit lo. |). terwujudnya reformasi |pemerintahan meningkat tata kelola opini bpk program sinergitas tata ' ) | ' ) wr oo ) pemerintahan yang nilai ili inert kelola pemerintah daerah baik nilai akuntabilitas kinerja bb) (a) (a) (a) (a) (a) instansi pemerintah ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat terwujudnya reformasi program peningkatan tata kelola: ata kelola indeks ketentraman dan ketertiban dan indeks pemerintahan yang ketertiban ketentraman masyarakat baik mana bencana bencana misi ii: meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah derajat kualitas sdm meningkat indeks pembangunan program peningkatan manusia tpm) kualitas sumber daya indeks manusia terwujudnya angka pengangguran dan program penanggulangan jumlah peduduk miskin sumber daya manusia kemiskinan menurun yang berkualitas miskin teman kemiskinan program pengurangan pengangguran dan angka pengangguran penyediaan lapangan persen kerja pengelolaan sumber program pembangunan daya alam dan perekonomian ekonomi kerakyatan masyarakat meningkat pertumbuhan ekonomi persen indeks gini indeks terwujudnya pembangunan kawasan pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan ekonomi kerakyatan dan peningkatan indeks infrastruktur program pembangunan investasi daerah infrastruktur indeks ikh indeks nilai investasi meningkat angka pembentukan modal program peningkatan juta tetap bruto (dalam juta mba rupiah rupiah) vi arah pembangunan keistimewaan diy dalam pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta yang terus mengalami perbaikan dan pengembangan, kabupaten gunungkidul merupakan salah satu daerah yang mendapatkan delegasi kewenangan keistimewaan dari diy. wujud pendelegasian kewenangan tersebut diikuti dengan adanya alokasi bantuan keuangan khusus kepada kabupaten gunungkidul dan kalurahan. selain sebagai potensi untuk menutup kekurangan kemampuan keuangan daerah, tentunya pendelegasian kewenangan yang diikuti dengan penyaluran anggaran tersebut tentunya juga mengandung konsekuensi untuk turut mendukung target kinerja pembangunan keistimewaan diy. berkaitan dengan konsekuensi untuk mendukung capaian target kinerja tersebut, pembangunan keistimewaan diy kabupaten gunungkidul diarahkan sebagai berikut urusan pertanahan diarahkan untuk memastikan dukungan terhadap terwujudnya pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan tanah sg, dan tanah desa. urusan tata ruang keistimewaan diarahkan pada pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan satuan ruang strategis keistimewaan, cagar alam dan cagar budaya yang ada kabupaten gunungkidul agar memberi manfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat gunungkidul. dalam pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tersebut harus diupayakan antisipasi pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk merespon ancaman alih fungsi lahan, pertambahan penduduk, penambangan liar, dan berbagai potensi penyalahgunaan pemanfaatan ruang. dalam rangka optimalisasi satuan ruang strategis keistimewaan melalui kegiatan urusan tata ruang keistimewaan dilaksanakan penataan kawasan dan pengembangan infrastruktur wilayah yaitu: kawasan srs karst, kawasan nglanggeran, srs sokoliman, dan srs pantai selatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi: kegiatan pariwisata, pelestarian budaya, konservasi lingkungan, tpi, kalurahan desa pesisir, desa wisata,usaha mikro kecil dan menengah, dan pengembangan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. pemanfaatan srs keistimewaan juga dilakukan dengan pembangunan ppi gasing, pembangunan jalan menuju obyek destinasi wisata, konektivitas, penataan parkir, pasar wisata, sanitasi, air bersih, vegetasi tanaman, lampu penerangan jalan umum, layanan keuangan perbankan, dan sarana prasarana kesehatan. urusan kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kelembagaan keistimewaan baik tingkat kabupaten, kapanewon, dan kalurahan. kelembagaan yang telah dibentuk harus didorong agar dapat berjalan dan berfungsi secara optimal sehingga dapat mempresentasikan tujuan keistimewaan diy itu sendiri, salah satunya dalam hal internalisasi, penguasaan dan implementasi budaya satria asn kabupaten gunungkidul dan pamong kalurahan kabupaten gunungkidul dalam menjalankan penugasannya. urusan kebudayaan diarahkan untuk mendorong pembangunan kebudayaan dalam arti luas yang meliputi budaya bendawi dan tak bendawi secara lintas sektor dan lintas perangkat daerah. secara khusus, arah pembangunan kebudayaan juga diupayakan untuk meningkatkan pelestarian budaya dan mengoptimalkan aset aset yang telah dibangun dengan dana keistimewaan, antara lain mewujudkan kalurahan kalurahan yang berpotensi menjadi kalurahan rintisan budaya dan selanjutnya vi menjadi kalurahan mandiri budaya, mengoptimalkan pemanfaatan taman budaya gunungkidul dimana pemerintah kabupaten gunungkidul telah mempersiapkan regulasi manfaat aset tersebut dalam bentuk peraturan daerah tentang pemakaian kekayaan daerah. pembangunan desa kalurahan dan kawasan perdesaan sebagai daerah yang yang terdiri dari desa kalurahan, dan sebagian besar merupakan kawasan perdesaan, perlu terus didorong program pembangunan desa kalurahan dan kawasan perdesaan. proses ini tentunya harus selaras dengan pembangunan keistimewaan khususnya dalam upaya penguatan peran kalurahan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan daerah. pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa kalurahan serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa kalurahan. penguatan ekonomi produktif untuk pemulihan dampak pandemi. hal ini dilakukan dengan penguatan dan pendampingan bum desa kalurahan, kelompok umkm, pokdarwis, kwt, kelompok tani, kelompok ternak serta pemberdayaan bagi keluarga prasejahtera, kelompok perempuan, kelompok marginal dan kelompok penyandang disabilitas desa sebagai wujud pembangunan ekonomi kerakyatan. hal ini juga diarahkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset aset desa kalurahan. pengembangan desa dan kawasan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pariwisata. peningkatan kewirausahaan, produksi, dan jaringan pemasaran bagi usaha ekonomi produktif tingkat kalurahan. pengembangan sistem informasi desa untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik desa dan pemutakhiran data kemiskinan. peningkatan pembangunan desa kalurahan melalui dukungan dan fasilitasi bantuan keuangan kepada desa kalurahan bkk). untuk merespon implementasi undang undang cipta kerja, pemerintah kabupaten gunungkidul berupaya mendorong percepatan dan kemudahan penanaman modal dengan cara yaitu: revi peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten gunungkidul tahun penyusunan dan penetapan rencana detil tata ruang rdr), rencana perubahan peraturan daerah tentang penanaman modal, implementasi kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan non perizinan baik melalui oss maupun pengembangan aplikasi perizinan secara online melalui sistem informasi perizinan online. sosialisasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kkp). revisi peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan. vi bab vii kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah merupakan wujud untuk pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan sesuai urusan pemerintahan dan kewenangan daerah. adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah anggaran atau dana yang tersedia untuk menyusun program dan kegiatan tahunan selama lima tahun. indikasi rencana program kegiatan prioritas daerah merupakan program program beserta pendanaannya yang terukur melalui indikator kinerja program pada perangkat daerah. indikasi program beserta pendanaannya disesuaikan kondisi riil keuangan dan belanja daerah yang sudah diproteksi selama lima tahun. program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya sebagai indikasi pagu merupakan pedoman danjabarkan dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. program prioritas beserta pendanaannya sesuai urusannya pada perangkat daerah dalam pencapaian target kinerja program (outcome) bersumber dari apbd gunungkidul. sumber apbd gunungkidul antara lain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dau), dana alokasi khusus (dak), apbn, apbd diy, dana keistimewaan, dan sumber sumber lainnya. tabel kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun kabupaten gunungkidul riil belanja keuangan sumber: bappeda kab. gunungkidul, (diolah) kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun menjabarkan kedalam indikasi pagu perangkat daerah dalam pembiayaan program kegiatan untuk mencapai indikator target pembangunan selama lima tahun percetakan dalam matrik tabel sebagai berikut: vii tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tahun bidang urusan pemerintahan dan indikator kinerja program satuan kondisi kondisi kinerja pada akhir penanggung jawab program prioritas pembangunan (outcome) kinerja periode rpm awal target roo tabel oom oral oom ore oral oral oom e4t tt: mua? apa fho h yoon mao oo urusan pemerintahan wajib tata.a . pelayanan dasar jorok jpenoipiran theo lho toe dh program pengelolaan tingkat partisipasi warga negara persen dinas pendidikan pendidikan usia tahun yang berpartisipasi paud: han lam la pes paud: angka partisipasi kasar wpkjsd: pesan or2g| tra pama hee rar tingkat partisipasi warga negara persen dinas pendidikan usia tahun yang berpartisipasi sekolah menengah pertama, tingkat partisipasi warga negara persen dinas pendidikan usia tahun yang berpartisipasi sekolah dasar, tingkat partisipasi warga negara persen dinas pendidika(program pengembangan persentase sekolah telah persen dinas pendidikan (program pendidik dan persentase satuan pendidikan yang persen dinas pendidikan tenaga kependidikan tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dinas pendidikan perizinan pendidikan telah memiliki perizinan jo102 kesehatan the he lho luo program pemenuhan upaya persentase faskes pemerintah yang persen dinas kesehatan kesehatan perorangan dan ter akreditasi dengan jenjang upaya kesehatan paripurna masyarakat (program peningkatan persentase fasilitas pelayanan persen dinas kesehatatoko alat kesehatan dan optikal, makanan minumanenataan ruang |(program pengelolaan persentase daerah irigasi di) persen dinas pekerjaan umum, sumber daya air (sda) dalam kondisi baik) perumahan rakyat, dan kawasan permukiman program pengelolaan dan persentase kepala keluarga persen dinas pekerjaan umum, pengembangan sistem beraksen air minum layak perumahan rakyat, dan kawasan penyediaan air minumkawasan persamaan regionalsistem perumahan rakyat, dan kawasan limbah pengelolaan air limbah layak permukiman program pengelolaan dan persentase kawasan perkotaan persen dinas pekerjaan umum, drainaselai db, ' y: v2. ajakecamatan perumahan rakyat, dan kawasan permukiman program penataan persentase keandalan gedung persen dinas pekerjaan umum, bangunan gedung pemerintah perumahan rakyat, dan kawasan permukiman program penataan persentase kawasan memiliki persen dinas pertanahan dan tata bangunan dan dokumen rtl ruang lingkungannya (program penyelenggaraan persentase panjang jalan dengan persen dinas pekerjaan umum, jalan kondisi baik perumahan rakyat, dan kawasan permukiman program pengembangan persentase pemenuhan kebutuhan (persen dinas pekerjaan umum, jasa konstruksi sdm bidang konstruksi yang perumahan rakyat, dan kawasan kompeten dan profesional permukiman program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen dinas pertanahan dan tata penataan ruang penataan ruang ruang (tata ruang yogyakarta urusan tata ruang yang terlaksana persentase penyelenggaraan persen badan penanggulangan keistimewaan yogyakarta urusan bencana daerah tata ruang terlaksana dengan baik persentase penyelenggaraan persen dinas pekerjaan umum, keistimewaan yogyakarta urusan perumahan rakyat, dan kawasan tata ruang terlaksana dengan permukiman baik persentase penyelenggaraan persen dinas lingkungan hidupdinas perhubunganbadan perencanaan keistimewaan yogyakarta urusan pembangunan daerah tata ruang terlaksana dengan baik persentase srs kasultanan dan persen dinas pertanahan dan tata kadipaten yang memiliki dokumen ruang rencana tata ruang presentase penyelenggaraan persen dinas komunikasi dan keistimewaan yogyakarta urusan informatika kebudayaan terlaksana dengan baik msampemuam loo eno kawasan permukiman (program pengembangan persentase peningkatan persen dinas pekerjaan umum, perumahan penyediaan akses perumahan yang perumahan rakyat, dan kawasan layak, aman, dan terjangkau permukiman(dalam rangka pencegahan perumahan rakyat, dan kawasan tumbuhnya kawasan permukiman permukiman kumuh program peningkatan persentase perumahan formal yang (persen n a dinas pekerjaan umum, prasarana, sarana dan mendapat fasilitas layanan bantuan perumahan rakyat, dan kawasan utilitas umum (psu) psu permukiman program peningkatan persentase penerbitan sertifikat awasan kualifikasi, klasifikasi, dan rumah dan psu permukiman registrasi bidang perumahan dan kawasan565i yah ketenteraman dan perlindungan masyarakat |(program peningkatan prosentase ketentraman dan persen satuan polisi pamong ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana praja ketertiban umum persen |badan penanggulangan bencana bencana terlaksana bencana daerah program pencegahan, persentase capaian pencegahan, (persen badan penanggulangan penanggulangan, penanggulangan, penyelamatan bencana daerah penyelamatan kebakaran kebakaran dan penyelamatan non dan penyelamatan non kebakaran kebakaran ht1 h (program pemberdayaan persentase tenaga dan lembaga persen dinas sosial,terlayani pemberdayaan perempuan kebutuhan dasarnya: persentase dan perlindungan anak pks lainnya bukan korban hiv aids dan napa luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya (program perlindungan dan persentase fakir miskin yang persen |dinas sosial, jaminan sosial mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan jaminan sosial dan perlindungan anak program penanganan persentase korban bencana yanggelolaan persentase tmp dan monumen persen dinas sosial, taman makam pahlawan yang terpelihara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saw mmm. . it: . mwn"mhm |(program pelatihan kerja persentase tenaga kerja persen dinas perindustrian, dan produktivitas tenaga bersertifikat kompetensi koperasi, usaha kecil dan kerja menengah dan tenaga kerja (program penempatan persentase peningkatan persen |dinas perindustrian, tenaga kerja penempatan tenaga kerja koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja program hubungan persentase kasus ketenagakerjaan (persen dinas perindustrian, industrial yang diselesaikan koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja baeramowemamc ono dan perlindungan anak (program pengarusutamaan persentase lembaga pug yang aktif persen |dinas sosial, gender dan pemberdayaan pemberdayaan perempuan perempuan dan perlindungan anak (program perlindungan persentase penurunan kasus persen ta4 7a4 ,5001dinas sosial, perempuan kekerasan pada perempuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (program peningkatan persentase kelembagaan kla yang (persen ,0001dinas sosial, kualitas keluarga aktif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak program pengelolaan persentase jenis data genderang persen ,000dinas sosial, sistem data gender dan anak yang terkelola pemberdayaan perempuan anak dan perlindungan anak |(program pemenuhan hak persentase desa layak anak yang (persen dinas sosial, anak (pha) terbentuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakvah jo2o9 pangan the leo koo lho program pengelolaan persentase layanan pengelolaan persen dinas pertanian dan sumber daya ekonomi untuk sumber daya ekonomi untuk pangan kedaulatan dan kemandirian kedaulatan dan kemandirian pangan pangan yang terlaksana program peningkatan penurunan konsumsi dinas pertanian dan diversifikasi dan ketahanan |beras kapita tahun pangan pangan masyarakat |dinas pertanian dan kerawanan pangan pangan pangan gea pengawasan pesentasepangan sejarawan pesan f8) |dinas pertanian dan keamanan pangan pangan o2a0 (pertanahan to ioi program penyelesaian persentase penyelesaian persen dinas pertanahan dan tata sengketa tanah garapan administrasi sengketa tanah ruang tertangani program penyelesaian persentase penyelesaian ganti persen dinas pertanahan dan tata ganti kerugian dan kerugian dan santunan tanah untuk ruang santunan tanah untuk pembangunan. dinas pertanahan dan tata tanah tertangani ruang program penyelenggaraan persentase bidang dan tanah persen dinas pertanahan dan tata keistimewaan yogyakarta desa yang memiliki kepastian ruang urusan pertanahan hukum program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen sekretariat daerah keistimewaan yogyakarta keistimewaan urusan pertanahan urusan pertanahan jo2a4 jumeruncanamupo | io i35 iii eid program perencanaan persentase perencanaan persen dinas lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup terlaksana dengan baik (program pengendalian persentase pengendalian persen dinas lingkungan hidup pencemaran dan atau pencemaran kerusakan lingkungan (program pengelolaan persentase rth publik dalam persen dinas lingkungan hidup keanekaragaman kondisi baik kehati) |(program pembinaan dan persentase pembinaan dan persen dinas lingkungan hidup pengawasan terhadap izin pengawasan terhadap iziningkatan persentase lembaga kelompok persen dinas lingkungan hidup pendidikan, pelatihan dan masyarakat yang peduli terhadap penyuluhan lingkungan lingkungan hidup hidup untuk masyarakat (program penghargaan persentase peningkatan partisipasi (persen dinas lingkungan hidup lingkungan hidup untuk masyarakat dalam lomba masyarakat lingkungan hidup program penanganan persentase penanganan persen dinas lingkungan hidup pengaduan lingkungan pengaduan lingkungan hidup hidup berjalan dengan baik dinas lingkungan hidup persamaan bencarmmam| pencatatan sipil (program pendaftaran cakupan kepemilikan ktp: cakupan persen: persen: ,0001dinas kependudukan dan penduduk kepemilikan kk: cakupan persen pencatatan sipil kepemilikan kia sipil pencatatan sipil |program pengelolaan persentase yang dapat persen dinas kependudukan dan informasi administrasi mengakses data dan informasi pencatatan sipil kependudukan admindukr? |program pengelolaan persentase dan kalurahan yang persen dinas kependudukan dan lerorurereaoupucn. inomanentangmg nat jon tai somalia sni dna dna dan desa program peningkatan persentase perjanjian kerjasama persen |dinas pemberdayaan kerjasama desa desa yang diimplementasikan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (program administrasi persentase kalurahan yang persen dinas pemberdayaan pemerintahan desa menetapkan apb kal tepat waktu masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana program pemberdayaan persentase keterlibatan lembaga persen dinas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, |memasyarakat dalam pembangunan masyarakat dan lembaga adat dan kalurahan, pengendalian masyarakat hukum adat penduduk dan keluarga berencana ketumaaserewoma ooo pop pon ono boh keluarga berencana (program pengendalian median usia kawin pertama tahun dinas pemberdayaan penduduk perempuan (muka) seluruh wanita masyarakat dan usia tahun kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (program pembinaan persentase kebutuhan yang persen ,2501dinas pemberdayaan keluarga berencana (kb) tidak terpenuhi (unset need) masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (program pemberdayaan dan |persentase kelompok kegiatan persen dinas pemberdayaan peningkatan keluarga ketahanan dan kesejahteraan masyarakat dan sejahtera (ks) keluarga yang aktif kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana o2a5 per hubungan to program penyelenggaraan persentase capaian persen dinas perhubungan lalu lintas dan angkutan penyelenggaraan lalu lintas dlalu lintas ikon sidanwpormanka o uud |(program informasi dan persentase capaian persen dinas komunikasi dan komunikasi publik informasi dan komunikasi informatika publik informatika informatika informatika enem menengah vii penjelasbupati dan wakil bupati, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dalam tujuan, sasaran, strategi dan program prioritas yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten gunungkidul pada tahun yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. gua gringsing, gua kulon, gua bandung, gua| tanjungsari wisata berbasis wisata pendidikan dan budaya patut angan ata borang atraksi budaya nyadran gubug gede gedangsari wisata berbasis wisata budaya situs megalitikum karangrejo mean rana wisata berbasis wisata budaya makam ageng karangrejo dom ketan pena keamanan atraksi budaya upacara babad dalan atraksi budaya nyadran wonokusumo, upacara king karangrejo dem pena dee keamanan wisata berbasis wisata pendidikan dan budaya kaitan bat dan maa wisata berbasis pendidikan, sejarah dan budaya situs player mas wisata berbasis pendidikan, sejarah dan budaya. player bee wisata alam pegunungan berbasis wisata sejarah, ngawen pendidikan dan budaya petilasan gunung gambar wisata alam pegunungan berbasis wisata sejarah, semi pendidikan dan budaya, candi lisan sumber dinas pariwisata kab. gunungkidul, kawasan wisata minat khusus kabupaten gunungkidul yang tersebar lokasi yang diminati oleh wisatawan dapat dilihat tabel tabel kawasan minat khusus kabupaten gunungkidul baron agroforestry technopark saptosari kawasan wisata berbasis bet ata gua gringsing, gua kulon, gua tanjungsari kawasan wisata petualangan nan gea bajo, taman keanekaragaman wisata konservasi dan koesnadi hardjosoemantri pendidikan gunung batur girisubo kawasan wisata berbasis dae peta kamera dan di ' t: |(program pelayanan izin jumlah koperasi yang memiliki nib koperasi ,000dinas perindustrian, usaha simpan pinjam dan atau ijin usaha simpan pinjam koperasi, usaha kecil dan dan atau pembukaan kantor menengah dan tenaga cabang, cabang pembantu dan kerja kantor kas koperasi simpan (program pengawasan dan persentase koperasi yang persen dinas perindustrian, pemeriksaan koperasi melaksanakan rat koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja |(program penilaian jumlah koperasi dengan predikat koperasi dinas perindustrian, kesehatan ksp usp koperasi (sehat koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja |(program pendidikan dan persentase sdm peserta diklat yang (persen dinas perindustrian, latihan pengoperasian meningkat pemahamannya koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja program pemberdayaan dan persentase kenaikan aset koperasi (persen dinas perindustrian, perlindungan koperasi koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja (program pemberdayaan persentase umkm yang memfasilitasi (persen |dinas perindustrian, usaha menengah, usaha layanan pemberdayaan umkm koperasi, usaha kecil dan kecil, dan usaha mikro menengah dan tenaga (umkm) kerja (program pengembangan persentase umkm yang memfasilitasi (persen dinas perindustrian, umkm layanan pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan mikro menengah dan tenaga kerja oza8 ipenanamanmodal | leo elo program pengembangan presentase layanan pengembangan (persen dinas penanaman modal iklim penanaman modal iklim penanaman modal yang dan pelayanan terpadu memfasilitasi penanaman modal penanaman modal yang memfasilitasi dan pelayanan terpadu penanaman modal modal yang memfasilitasi dan pelayanan terpadu (program pengendalian persentase pelaksanaan persen dinas penanaman modal pelaksanaan penanaman penanaman modal sesuai ketentuan dan pelayanan terpadu modal peraturan perundang undangan |program pengelolaan data persentase data dan sistem persen dinas penanaman modal dan sistem informasi informasi penanaman modal yang dan pelayanan terpadu penanaman modal terkelola dengan baik o249 ikepemudaandanolahraga program pengembangan tingkat partisipasi pemuda dalam persen dinas pemuda dan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan dan olahraga kepemudaan organisasi sosial kemasyarakatan (program pengembangan jumlah prestasi olahraga berdasar nomor dinas pemuda dan kapasitas daya saing nomor pertandingan tingkat pertandingan olahraga keolahragaan provinsi, regional, nasional dan internasional program pengembangan persentase kelembagaan dan persen .39y6 .09y dinas pemuda dan|o220 (statistik ' to ole leo program penyelenggaraan |persentase capaian persen |dinas komunikasi dan statistik sektoral penyelenggaraan statistik informatika sektoral jen ',.h hmm mww,a (program penyelenggaraan |persentase capaian persen ,0001dinas komunikasi dan persandian untuk penyelenggaraan informatika pengamanan informasi persandian untuk pengamanan inform#5rist yah urusan pemerintahan wajib ter at dengan pelayanan dasar |o222 (kebudayaan lho program penyelenggaraan persentase masyarakat memahami persen badan kesatuan bangsa keistimewaan yogyakarta pendidikan wawasan kebangsaan dan politik urusan kebudayaan dan politik berbasis budaya persentase capaian program urusan| persen dinas sosial, keistimewaan urusan kebudayaan pemberdayaan perempuan yang berkualitas dan perlindungan anak persentase fasilitas kesehatan yang persen dinas kesehatan mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya persentase ikm yang mengikuti persen ,0001dinas perindustrian, even pengembangan kearifan lokal koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja pameran persentase layanan persen dinas pariwisata penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana persentase lembaga paud yang persen dinas pendidikan menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan rangkaptanjungsari budaya persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan teruskarangrejo kebudayaan persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan ngawen kebudayaan persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan patut kebudayaan persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan purwosari kebudayaan persentase penyelenggaran persen dinas pertanian dan keistimewaan yogyakarta urusan pangan kebudayaan terlaksana dengan baik persentase program persen kecamatan kapanewon penyelenggaraan keistimewaan player yogyakarta urusan kebudayaan memfasilitasi dikembangkan persentase sekolah dasar sd) persen dinas pendidikan yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya persentase sekolah menengah persen dinas pendidikan pertama smp) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya see yang terbina prajaja #i prosentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan wonlonjong kebudayaan prosentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan saptgedangpanggang kebudayaan yang terlaksana prosentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan pilihanana kebudayaan prosentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan nglipari kebudayaan prosentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan girisubo kebudayaan |o223 perpustakaan ehi perpustakaan masyarakat kearsipan (program pelestarian jumlah peningkatan naskah kuno naskah dinas perpustakaan dan koleksi nasional dan yang diakuisisi dialih media kearsipan naskah kuno (terdaftar |o224 kearsipan ole hugo too leo arsip secara baku kearsipan ketaurampamp akan d perikanan tangkap perikanan perikanan budidaya perikanan (program pengawasan persentase kepatuhan masyarakat persen dinas kelautan dan sumber daya kelautan dan dalam mematuhi peraturan perikanan perikanan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan pemasaran hasil perikanan perikanan |o326 ipawsata' he lho lho lh leo program peningkatan daya daya tarik wisata dengan sarana objek, dinas pariwisata tarik destinasi pariwisata (prasarana lengkap, pelaku usaha pelaku usaha wisata yang memfasilitasi|o327 pertanian he program penyediaan dan produksi komoditas tanaman ton dinas pertanian dan pengembangan sarana pangan, tanaman hortikultura, dan pangan pertanian tanaman perkebuniri ' y . wika pap oo, produksi komoditas peternakan ton dinas peternakan dan program penyediaan dan persentase prasarana pertanian persen dinas pertanian dan pengembangan prasarana |yang digunakan pangan pertanian persentase prasarana peternakan persen dinas peternakan dan (program pengendalian jumlah populasi ternak ekor dinas peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner (program pengendalian dan (persentase bencana pertanian persen dinas pertanian dan penanggulangan bencana yang tertangani pangan pertanian |program perizinan usaha persentase pemenuhan persen dinas peternakan dan pertanian permohonan perizinan usaha kesehatan hewan pertanian peternakan sesuai sop pertanian pola usaha agribisnis pangan |o330 perdagangan too ? ioo program perizinan dan persentase perizinan dan persen ,0001dinas perdagangan pendaftaran perusahaan pendaftaran perusahaan yang diawasi program peningkatan persentase pasar rakyat yang persen dinas perdagangan sarana distribusi direhab direvitalisasi perdagangan (program stabilisasi harga persentase pelaku usaha yang persen dinas perdagangan barang kebutuhan pokok diawasi dalam stabilitas harga dan barang penting barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya ekspor dinas perdagangan perlindungan konsumen ulang (program penggunaan dan persentase ikm yang mengikuti persen ,0001dinas perdagangan pemasaran produk dalam promosi produk negeri eren nan pen dede ben dea dea pilihan |o331 perindustrian | to ie ioi program perencanaan dan persentase terselesaikan persen |dinas perindustrian, pembangunan industri dokumen epik sampai dengan koperasi, usaha kecil dan disosialisasikan menengah dan tenaga kerja (program pengendalian izin persentase ikm yang mendapat persen ,0001dinas perindustrian, usaha industri layanan rekomendasi penerbitan koperasi, usaha kecil dan kabupaten kota izin usaha industri (iui) menengah dan tenaga kabupaten kota kerja (program pengelolaan persentase ikm yang terdaftar persen ,0001dinas perindustrian, sistem informasi industri sinar koperasi, usaha kecil dan nasional menengah dan tenaga kerja |o332 ransmarasi leo program pembangunan persentase kesesuaian persen dinas perindustrian, kawasan transmigrasi penempatan transmigran pada koperasi, usaha kecil dan lokasi kawasan transmigrasi menengah dan tenaga kerja jutsu dukung too ito iii joao1 isekretariatdaerah | leo program pemerintahan dan persentase bahan rumusan persen sekretariat daerah kesejahteraan rakyat kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijak ti: r? yah jap program perekonomian dan persentase bahan rumusan persen sekretariat daerah pembangunan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan (program penyelenggaraan persentase kalurahan yang sudah persen dinas pemberdayaan keistimewaan yogyakarta melaksanakan urusan keistimewaan masyarakat dan urusan kelembagaan dan kalurahan, pengendalian penatalaksanaan penduduk dan keluarga berencana (program penyelenggaraan persentase kesesuaian program persen badan perencanaan keistimewaan yogyakarta (keistimewaan pembangunan daerah urusan kelembagaan dan penatalaksanaan persentase penunjang kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan patut kelembagaan dan penatalaksanaan persentase penyelengaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan urusan kelembagaan tanjungsari dan penatalaksanaan persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan urusan player kelembagaan dan penatalaksanaan persentase penyelenggaraan persen sekretariat daerah keistimewaan urusan kelembagaanpanggang dan penatalaksanaan yang terlaksana persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan urusan kelembagaan wonosari dan penatalaksanaan. persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon keistimewaan urusan kelembagaan pilihanrangkaplonjongkarangrejongliparsaptgirisubopurwterus dan ketatalaksanakan persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon keistimewaan urusan kelembagaan semana dan ketatalaksanakan persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan ngawen kelembagaan dan penatalaksanaan: oo. persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan gedangsari kelembagaan dan penatalaksanaan see masi nda aa urusan kelembagaan dan pendidikan, dan pelatihan penatalaksanaan daerah persentase penyelenggaran persen kecamatan kapanewon keistimewaan yogyakarta urusan semi kelembagaan dan penatalaksanaan joao2 isekretariatdprd lho bh program dukungan persentase dukungan persen sekretariat dprd pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd fungsi dprd jutsu punya too ito iii joo1 (perencanaan the lho leo program perencanaan, persentase kesesuaian dan capaian persen badan perencanaan pengendalian dan evaluasi program dalam perencanaan, pembangunan daerah pembangunan daerah pengendalian dan evaluasi program koordinasi dan persentase kesesuaian program persen badan perencanaan sinkronisasi perencanaan sektoral pembangunan daerah pembangunan daerah dane. mao masih program pengelolaan penetapan apbd tepat waktu (persen badan keuangan dan aset keuangan daerah penyelesaian sp2d tepat waktu daerah persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu pelaksanaan alokasi dan tahun ppid khusus program pengelolaan persentase aset tetap dan persen badan keuangan dan aset neraca |(program pengelolaan persentase capaian targetobyek (persen badan keuangan dan aset pendapatan daerah dan subyek pajak persentase daerah capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola |os03 kepegawaian leo leo program kepegawaian persentase terlaksananya layanan persen badan kepegawaian, daerah dan fasilitasi administrasi pendidikan, dan pelatihan kepegawaian daerah ten hm. .n,w,w, mm )hd|a s s s program pengembangan persentase asn yang meningkat persen badan kepegawaian, fungsionalnya daerah @obeneemaaaan ono ono pengembangan rena pengembangan daerah ditindaklanjuti pembangunan daerah je jutsu pengawas m . pengawasan ditindaklanjuti (program perumusan persentase yang sudah persen |inspektorat daerah kebijakan, pendampingan melakukan manajemen risiko dan asistensi jutsu rkewiaya too ito iii joo1 kecamatan ole the lhu lho leo program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon pemerintahan dan pemerintahan dan pelayanan publik rangkap pelayanan publikanggang yang? aja persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon pemerintahan dan pelayanan publik wonolonjonggedangsari terlaksana persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon pemerintahan dan pelayanan publik pilihan terlaksana persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon pemerintahan dan pelayanan publik terus terlaksana persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon pemerintahan dan pelayanan publik semanakarangrejlayernglipar terlaksana persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon pemerintahan dan pelayanan publik ngawen terlaksana persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon pemerintahan dan pelayanan publik semi terlaksana persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon pemerintahan dan pelayanan publik patut terlaksana persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon pemerintahan dan pelayanan publik saptosari terlaksana persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon pemerintahan dan pelayanan publik girisubtanjungurwosari (program pemberdayaan persentase kegiatan kecamatan kapanewon masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa rangkap kelurahan dan kalurahan memfasilitasi persentase kegiatan kecamatan kapanewon pemberdayaan masyarakat desa terus dan kalurakarangrejoplayer memfasilitasi persentase kegiatan pemberdayaan persen kecamatan kapanewon masyarakat desa dan kalurahan tanjungsariwonosariv2. yap persentase kegiatan pemberdayaan (persen kecamatan kapanewon masyarakat desa dan kelurahan lonjonggedangilipanggangananglipar memfasilitasi persentase kegiatan kecamatan kapanewon pemberdayaan masyarakat desa ngawen dan kelurahanatut memfasilitasi persentase kegiatan pemberdayaan kecamatan kapanewon masyarakat desa dan kelurahan saptogirisubo memfasilitasi persentase pemberdayaan kecamatan kapanewon masyarakat desa dan kalurahan purwosari memfasilitasi (program koordinasi persentase program koordinasi kecamatan kapanewon ketentraman dan ketentraman dan ketertiban umum rangkap ketertiban umumwonlonjong memfasilitasi persentase program koordinasi kecamatan kapanewon ketentraman dan ketertiban umum saptgedangsari memfasilitasi persentase program koordinasi kecamatan kapanewon ketentraman dan ketertiban umum pilihanpanggang memfasilitasi persentase program koordinasi kecamatan kapanewon ketentraman dan ketertiban umum terusanakarangrejo: te e jcr .y: persentase program koordinasi persen kecamatan kapanewon ketentraman dan ketertiban umum playernglipar memfasilitasi persentase program koordinasi kecamatan kapanewon ketentraman dan ketertiban umum ngaweni memfasilitasi persentase program koordinasi kecamatan kapanewon ketentraman dan ketertiban umum patut memfasilitasi persentase program koordinasi kecamatan kapanewon ketentraman dan ketertiban umum girisubotanjungsari memfasilitasi persentase sinergitas dengan kecamatan kapanewon kepolisian negara republik purwosari indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal kapanewon program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon urusan pemerintahan umum urusan pemerintahan umum yang rangkap memfasilitasi persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon urusan pemerintah umum yang ngawen memfasilitasi persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon urusan pemerintahan umum yang pilihan memfasilitasi persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon urusan pemerintahan umum tanjuwonlonjong memfasilitasi persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon urusan pemerintahan umum yang saptedanggang memfasilitasi persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon urusan pemerintahan umum yang terus memfasilitasi persentase penyelenggaraan kecamatan kapanewon urusan pemerintahan umum yang semanalayer memfasilitasi persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon urusan pemerintahan umum yang ngliparsiri .m? aja persentase penyelenggaraan persen kecamatan kapanewon urusan pemerintahan umum yang semtutirisubo memfasilitasi persentase persentase persen kecamatan kapanewon penyelenggaraan urusan purwosari pemerintahan umum umum yang memfasilitasi karangrejo |(program pembinaan dan persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan pengawasan pemerintahan desa rangkap desa terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintah desa ngawen terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa wonosari terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa lonjong terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa saptosari terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa gedailihan terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa panggang terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapan pengawasan pemerintahan desa semana terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa karangrejo terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa nglipar terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa semi terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa patut terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa girisubo terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan desa tanjulayer yang terlaksana persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintahan terus kalurahan terlaksana vii aan taman kota, taman kuliner wonosari berbasis wisata keluarga dan mon baar ket kawasan daratan bendung sein kawasan kerajinan lagu hias kawasan kepek semi kawasan kerajinan akar kece elasasa kerajinan lampu hias semi kawasan wisata berbasis dana ypp diemdtaan dadanya kerajinan batu alam semana kawasan wisata berbasis anna res |selatan dadanya kerajinan bambu pilihan kawasan wisata berbasis anna yen |indian ban dadanya agrowisata mangga malam, gedangsari kawasan wisata alam agrowisata srikaya nyonya, pegunungan berbasis batik tegalrejo, green village pertanian dan pendidikan gedangsari gvg), gunung beduk batik tancap ngawen kawasan wisata alam pegunungan berbasis pertanian dan pendidikan gua pindah, gua tanding, susur karangrejo kawasan wisata alam bentang sungai oyo alam karst berbasis wisata susur sungai bawah tanah gua bumi omah, kali suci semana kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata susur sungai bawah tanah gua pesan, gua coro, gua lonjong kawasan wisata alam bentang green alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan gua lengket terus kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan lembah kering purba saeng girisubo kawasan wisata alam ana dang ikatan wita peta ekowisata hutan raya bunder, player kawasan wisata alam hutan sanggama, gunung gede berbasis konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan. gunung api purba nglanggeran, patut kawasan wisata alam embung nglanggeran, gunung berbasis wisata pendidikan, ireng, air terjun banyunibo, air keluarga dan petualangan. terjun kedungkandang gunung budak ngawen kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan. kawasan ngingrong wonosari kawasan wisata berbasis petualangan dan pendidikan karst didukung kuliner dan budaya, sumber buku statistik pariwisata kab. gunungkidul,o?ef yap aja .# persentase pembinaan dan persen kecamatan kapanewon pengawasan pemerintah desa purwosari terlaksana politik (program penguatan persentase pemahaman persen badan kesatuan bangsa ideologi pancasila dan masyarakat terhadap wawasan dan politik karakter kebangsaan kebangsaan (program peningkatan peran persentase partisipasi politik persen badan kesatuan bangsa partai politik dan lembaga masyarakat dalam pileg, pilpres,(program pemberdayaan dan persentase ormas dan lsm yang persen badan kesatuan bangsa pengawasan organisasi aktif dalam kegiatan pemerintahan dan politik kemasyarakatan dan pembangunan program pembinaan dan persentase pemahaman persen badan kesatuan bangsa pengembangan ketahanan masyarakat terhadap kerukunan|badan kesatuan bangsa kewaspadaan nasional dan |ditangani dalam wilayah dan politik peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial angsa .index : r x.xx. program penunjang urusan persentase pemenuhan penunjang persen dinas pendidikan pemerintahan daerah urusan pemerintah daerah kabupaten kota kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang persen dinas kesehatpekerjaan umum, urusan pemerintah daerah perumahan rakyat, dan kawasan kabupaten terlaksana dengan baik permukiman persentase pemenuhan penunjang persen satuan polisi pamong urusan pemerintah daerah praja kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang persen badan penanggulangan urusan pemerintah daerah bencana daerah kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang persen dinas sosial, urusan pemerintah daerah pemberdayaan perempuan kabupaten terlaksana dengan baik dan perlindungan anak persentase pemenuhan penunjang persen dinas pemberdayaan urusan pemerintah daerah masyarakat dan kabupaten terlaksana dengan baik kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana persentase pemenuhan penunjang persen dinas pertanahan dan tata urusan pemerintah daerah ruang kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang persen dinas lingkungan hidupependudukan dan urusan pemerintah daerah pencatatan sipil kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang persen dinas perhubungomunikasi dan urusan pemerintah daerah informatika kabupaten terlaksana dengan baik vileh lt: v2. yah persentase pemenuhan penunjang dinas perindustrian, urusan pemerintah daerah koperasi, usaha kecil dan kabupaten terlaksana dengan baik menengah dan tenaga kerja persentase pemenuhan penunjang dinas penanaman modal urusan pemerintah daerah dan pelayanan terpadu kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang dinas pemuda dan urusan pemerintah daerah olahraga kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang dinas kebudayaan urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang dinas perpustakaan dan urusan pemerintah daerah kearsipan kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang dinas kelautan dan urusan pemerintah daerah perikanan kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang dinas pariwisata urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang dinas pertanian dan urusan pemerintah daerah pangan kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang dinas peternakan dan urusan pemerintah daerah kesehatan hewan kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang dinas perdaganganaerahprd urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang badan perencanaan urusan pemerintah daerah pembangunan daerah kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang badan keuangan dan aset urusan pemerintah daerah daerah kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang badan kepegawaian, urusan pemerintah daerah pendidikan, dan pelatihan kabupaten terlaksana dengan baik daerah persentase pemenuhan penunjang inspektorat daerah urusan pemerintah daerahwonilihanggangterusrangkap kabupaten terlaksana dengan baikxxi "if persentase pemenuhan penunjang kecamatan kapanewon urusan pemerintah daerah semanalonjongkarangrejlayelipaaweemtutaptedairisubtanjuurwosari kabupaten terlaksana dengan baik persentase pemenuhan penunjang badan kesatuan bangsa urusan pemerintah daerah dan politik kabupaten terlaksana dengan baik emas 203s1,4a64as| 22s0eso7a879| d07a4a9a80087e| vii bab viii kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah penetapan sasaran kinerja daerah memberikan gambaran tentang kondisi yang ingin diwujudkan kabupaten gunungkidul pada periode penetapan kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor internal dan eksternal. indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan menjabarkan kinerja jangka menengah dalam kinerja tahunan secara terinci guna mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. keberhasilan suatu visi, misi kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terukur pada setiap tahunnya terlihat dalam indikator kinerja utama kepala daerah yang sudah ditetapkan selama periode menjabat. penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. secara akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun dilakukan secara mandiri sehingga diharapkan akan tercapai. pengukuran kinerja pemerintah merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai program yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat sesuai standar minimum pelayanan publik. keberhasilan kinerja sangatlah besar dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan perencanaan penganggaran suatu program prioritas. pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, dan smart dengan mengedepankan transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan berkeadilan yang diharapkan pemerintah daerah akan efektif dan efisien dalam menjalankan keuangan untuk keberhasilan otonomi daerah melalui kinerja pemerintah daerah yang direncanakan dan dijalankan sendiri secara smart. tabel merupakan merupakan target dan penetapan indikator kinerja utama daerah dalam mencapai visi, misi daerah, dan tabel merupakan target dan penetapan kinerja kunci bagi perangkat daerah dalam mendukung tercapainya visi, misi dearah. viii tabel penetapan indikator kinerja utama kabupaten gunungkidul non damon teramaamrasaan teen team esa sman tama omtemman tema san ao0 nona gemamnttamaa teman asal asof ama viii indikator kinerja utama daerah beserta target selama satu periode rpm merupakan alat ukur kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam masa jabatanya sesuai dengan visi, misi serta janji janji yang disampaikan kepada masyarakat publik saat kampanye. pencapaian indikator kinerja utama daerah akan dukung oleh perangkat daerah sesuai urusan pemerintahan yang diampu. kinerja urusan pemerintahan diukur melalui indikator kinerja kunci perangkat daerah sesuai program program yang akan dilaksanakan seperti pada tabel sebagai berikut: viii tabel penetapan indikator kinerja kunci kabupaten gunungkidul oma pen .t. kepegawaian poo wa epe nilai skip nilai |badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan ada indeks profesionalitas asn persen 100badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan peta mean loo tertangani politik nilai skip .25badan kesatuan bangsa dan not $$. aa,ii nilai skip |badan keuangan dan aset mama persentase kenaikan pad yang persen badan keuangan dan aset ara setan daerah indeks pengelolaan bmd persen badan keuangan dan aset meta urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta nilai skip nilai ,5badan penanggulangan mhesormpeena persentase dukungan tata ruang persen badan penanggulangan keistimewaan terhadap bencana daerah meet lil bencana kebakaran tertangani bencana daerah vii nan $$. persentase masyarakat kalurahan persen badan penanggulangan memiliki kemampuan manajemen bencana daerah pakan perencanaan koo pembangunan daerah persentase kesesuaian program persen badan perencanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah tere mn: nn: penelitian dan pertemanan indeks inovasi daerah indeks badan perencanaan kan "sw remanapuwbsran urusan pemerintahan bidang kekayaan marppre urusan pemerintahan bidang pos. bnn denda perikanan perikanan perikanan urusan pemerintahan bidang dan pencatatan sipil nilai skip .8dinas kependudukan dan beam apn indeks tertib administrasi persen dinas kependudukan dan bnn aa. urusan pemerintahan bidang elsa nan tnnnnnnnnnnnnnn menanti masa pns swwswswswswwswswwaaaa urusan pemerintahan bidang nilai skip (bb) (a) (a) (a) (a) (a)dinas komunikasi dan kedai masa ida dan informatika informatika urusan pemerintahan bidang saksikan mia tan tan tan men sesuai standar informatika urusan pemerintahan bidang bika informasi informatika urusan pemerintahan bidang meme siksa tan persentase ketaatan pelaku usaha persen dinas lingkungan hidup undangan nilai peningkatan tata kelola nilai n a dinas lingkungan hidup pada maan urusan pemerintahan bidang den akik urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan meses vii baseline kimi lan cec bete aaa nilai skip ,5i dinas pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman nilai infrastruktur pekerjaan umum n a ,94i dinas pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman nilai infrastruktur perumahan dan n a dinas pekerjaan umum, perumahan permukiman rakyat, dan kawasan permukiman urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa nilai skip .5dinas pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana persentase desa mandiri persen dinas pemberdayaan berdasarkan indeks desa masyarakat dan kalurahan, membangun idm) pengendalian penduduk dan keluarga berencana persentase kalurahan yang persen dinas pemberdayaan melaporkan lpp kal tepat waktu masyarakat dan kalurahan,ersentase pemakaian alat persen .18dinas pemberdayaan kontrasepsi modern masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana vii kawasan peruntukan permukiman kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih (empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga) hektar meliputi: kawasan permukiman perkotaan meliputi: permukiman perkotaan wonosari: permukiman perkotaan semana:, permukiman perkotaan player, permukiman perkotaan panggang: permukiman perkotaan semi, permukiman perkotaan karangrejo, permukiman perkotaan rangkap:, permukiman perkotaan nglipar, permukiman perkotaan lonjong, permukiman perkotaan purwosari, permukiman perkotaan saptosari, permukiman perkotaan pilihan, permukiman perkotaan terus, permukiman perkotaan tanjungsari, permukiman perkotaan girisubo: permukiman perkotaan patut, permukiman perkotaan gedangsari, permukiman perkotaan ngawen, satuan permukiman sp) sambipitu, dan satuan permukiman sp) jepit. penetapan kawasan permukiman per kalurahan luar kawasan perkotaan kawasan peruntukan lainnya kawasan peruntukan lainnya meliputi: peruntukan pendidikan tinggi, kawasndidikan tinggi seluas kurang lebih (dua puluh lima) hektar terletak kawasan perkotaan wonosari dan sekitarnya. sedangkan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil meliputi: kawasan pesisir meliputi: kalurahan kiribati, giricahyo dan giripurwo kapanewon purwosari, kalurahan giriwungu dan girimarto kapanewon panggang, kalurahan krambilsawit, kanigoro dan panjang kapanewon saptosari, kalurahan kadang dan banjarese, kapanewon tanjungsari, kalurahan sidoharjo, terus dan purwodadi, kapanewon terus, dan kalurahan balong, jepit, tiling, pucung dan songbanyu, kapanewon girisubo. kawasan pulau pulau kecil meliputi: pulau gunungsemar kalurahan giricahyo kapanewon purwosari),tanjungsari), pulau dini kalurahan banjarese kapanewon tanjungsari), urusan pemerintahan bidang nan dna mie apps map says b0o3dinas pemuda dan olahraga persentase peningkatan prestasi persen dinas pemuda dan olahraga pem asal tki bang pnb pas olahraga urusan pemerintahan bidang bemammanmona pop nilai pelayanan terpadu persentase layanan penanaman persen dinas penanaman modal dan mesayangtarawan poo mea terpadu kegiatan berusaha pelayanan terpadu urusan pemerintahan bidang tan arid map oo) 20a3dinas pendidikan rata rata lama sekolah tahun dinas pendidikan maapantana saran aras) og10sdl aral mao pun urusan pemerintahan bidang pemasangan akp ntar tb) boo 2o b0me bo2f b025dinas perdagangan persentase pasar rakyat dengan persen dinas perdagangan banguangmenara persentase pertumbuhan nilai sektor persen 25dinas perdagangan bawah ana pera poo urusan pemerintahan bidang pemain lintas dan angkutan jalan lla) urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan sanam vii baseline www www www nilai skip nilai skor ,80dinas perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja nilai omset koperasi aktif rupiah dinas perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja persentase pertumbuhan omset persen dinas perindustrian, umkm yang dibina koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja urusan pemerintahan bidang perindustrian persentase pertumbuhan sektor persen 20dinas perindustrian, industri koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja presentase perusahaan yang persen dinas perindustrian, menerapkan tata kelola kerja yang koperasi, usaha kecil dan layak menengah dan tenaga kerja persentase tenaga kerja yang persen dinas perindustrian, ditempatkan koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja urusan pemerintahan bidang perpustakaan nilai skip perangkat daerah dinas perpustakaan dan kearsipan indeks pembangunan literasi indeks dinas perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan persentase pengelolaan arsip dinas perpustakaan dan naa urusan pemerintahan bidang pertanahan nilai skip 82dinas pertanahan dan tata seo pte los lo$ persentase penyelesaian persen dinas pertanahan dan tata administrasi penyelenggaraan ruang amami persentase tatakelola administrasi persen dinas pertanahan dan tata iis mn: man png urusan pemerintahan bidang siksaan man kan senna menanti capaian skor ppa konsumsi indeks egg goa dinas pertanian dan pangan urusan pemerintahan bidang man hortikultura nilai skip dpko kategori )dinas peternakan dan mua kepenatan mean kesehatan hewan kesehatan hewan jumlah ternak yang dilayani ekor dinas peternakan dan man urusan pemerintahan bidang eksis men kena knnnnnnnnnnnnn nilai skip persen dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan min etik cakupan pks pks yang persen dinas sosial, pemberdayaan mendapatkan rehabilitasi, perempuan dan lai urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan vii pem tar sha indeks pemberdayaan gender idg) indeks dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan aaa persentase pemenuhan hak anak persen dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan edo inspektoratdaerah u u u mustakippd ito s o osrpnspektorat daerah | kecamatan toto bana gedangsari aa. dilestarikan budaya gedangsari akan romusa gedangsari girisubo dilestarikan girisubo akan meet girisubo akan taman dilestarikan budaya karangrejo karangrejo wadi bnn bnn bnn bnn san karangrejo walid kis bnn gni ngawen jumlah potensi budaya lokal yang potensi kecamatan kapanewon dan gan ngawen afi nan denda nglipar vii ion ooh bian sar dilestarikan budaya nglipar ksassiaadannnnn word tannin denn bnn asia nglipar walid nan kis bnn bnn pilihan jumlah potensi budaya lokal yang potensi kecamatan kapanewon banana para kajian diss mas pilihan kas panggang jumlah potensi budaya lokal yang potensi kecamatan kapanewon batasan emas anna pee soo mna panggang nilai skip |kecamatan kapanewon sman aja aaa dilestarikan budaya patut patut has bnn player jumlah potensi budaya lokal yang potensi kecamatan kapanewon bataan ran ana ama pae player lonjong jumlah potensi budaya lokal yang potensi kecamatan kapanewon akan jawa lonjong seo moo says purwosari viii ion nba kiasan ata oom dilestarikan budaya purwosari wasiat dos bnn purwosari rangkap jumlah potensi budaya lokal yang potensi kecamatan kapanewon man maan orang rangkap saptosari jumlah potensi budaya lokal yang (budaya seni kecamatan kapanewon batam eno peran seram saptosari nilai skip indeks dikecamatan kapanewon hanya nan masa bank bnn dilestarikan budaya semana semana kadar semi jumlah potensi budaya lokal yang potensi kecamatan kapanewon jajan semi tanjungsari jumlah potensi budaya lokal yang potensi kecamatan kapanewon aan amonia tanjungsari terus viii ye, oa, bian pam maag dilestarikan budaya terus klas kos men bnn bnn naa terus wonosari jumlah potensi budaya lokal yang potensi kecamatan kapanewon aja indeks pelayanan kapanewon indeks kecamatan kapanewon kanan monsta urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan perlindungan masyarakat mwa arid ntar top) bose, cas6 satuan polisi pamong praja persentase penyelesaian persen satuan polisi pamong praja pan persentase pelanggaran perda persen satuan polisi pamong praja banteradammotesewaan ppi sekretariat daerah a u pemerintah daerah per tahun persentase rumusan kebijakan persen sekretariat daerah menjadi kebijakan dan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun sekretariat dprd nis arid sekretariat dprd indeks kepuasan anggota dprd indeks sekretariat dprd keuangan viii bab penutup rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten gunungkidul tahun merupakan perencanaan strategis yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. dalam penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) tahun memperhatikan rpm nasional dan rpm diy, serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya untuk memastikan kesinambungan pembangunan pembangunan daerah. dokumen rpm tahun melalui tahapan pembahasan sebagai wujud pendekatan perencanaan teknokrat, politis, partisipatif, top down bottom up, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. dokumen rpm tahun selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis renstra) perangkat daerah tahun dokumen rpm tahun dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd) yang ditetapkan setiap tahun mulai tahun sampai dengan tahun untuk memastikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai telah diterjemahkan dalam program dan kegiatan prioritas tahunan. pedoman transisi dalam periode penyusunan rpm tahun terdapat kondisi yang berbeda dengan penyusunan pada periode sebelumnya. hal ini berkaitan dengan perbedaan antara waktu lama menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak tahun yang dalam undang undang nomor tahun ditetapkan sampai dengan tahun sisi lain sesuai surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal januari diatur bahwa periode rpm adalah tahun dokumen rpm tahun sementara itu, rpm tahun juga melampaui jangka waktu periode ipjp tahun yang akan berakhir pada tahun berkaitan dengan kondisi tersebut perlu diatur kaidah transisi sebagai berikut pada masa transisi dari rpm tahun rpm tahun untuk rkd tahun masih berpedoman pada rpm tahun dan memperhatikan rkp dan rkd diy tahun selanjutnya untuk tahun berpedoman pada ipjp tahun memperhatikan visi dan misi kepala daerah, serta rkp dan rkd diy tahun dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam masa transisi tersebut harus dipastikan keberlanjutan pembangunan antar periode perencanaan. untuk perencanaan tahun dan tetap berpedoman pada rpm tahun sepanjang tidak ada perubahan kebijakan arahan dari pemerintah serta memperhatikan rancangan rkp dan rkd diy. untuk memastikan transisi antar periode ipjp tahunan) harus dipastikan bahwa ipjp tahun harus telah disusun sebelum berakhir, sesuai amanah peraturan perundang undangan dan memperhatikan perkembangan kebijakan pemerintah. dengan demikian, dalam hal tidak terjadi perubahan kebijakan terkait pemilu serentak tahun perencanaan tahun berpedoman pada ipjp periode ix kaidah pelaksanaan dokumen rpm tahun menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah lima tahun depan dan harus dilaksanakan secara konsisten dengan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut: penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah harus mempedomani dan melaksanakan program program pembangunan prioritas dalam rpm tahun pemerintah daerah menjabarkan rpm tahun dalam rkd tahun dan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten gunungkidul mempedomani rpm tahun dalam menyusun rencana strategis renstra) perangkat daerah tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja senja) perangkat daerah, dalam penyusunan dokumen perencanaan kalurahan memperhatikan dokumen rpm tahun agar terwujud sinkronisasi pembangunan daerah. untuk memastikan pelaksanaan rpm tahun dapat berjalan secara efektif perlu dilakukan pengendalian, evaluasi, dan monitoring secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bupati gunungkidul, ttd sunaryanta ik cascading rmd kabupaten gunungkidul tahun dat target kinerja program dan kerangka pendanaan visi indikator tujuan pen program indikator program capaian) 2024p penanggung tujuan tahun tahun sasaran program sasaran indikator sasaran pada tahun jawab awal| koo. e . oto lal oo. terwujudnya peningkatan taraf mewujudkan tata terwujudnya reformasi |indeks reformasi kapasitas tata kelola opini bpk: wtp, wtp, wtp, wtp, wtp, program sinergitas tata wtp, wtp, wtp, wtp, wtp, kesesuaian pengelolaan persentase pengelolaan program pelestarian jumlah peningkatan naskah naskah dinas hidup masyarakat gunungkidul pemerintahan yang tata kelola birokrasi pemerintahan meningkat nilai skip (a) (a) (a) (a) (a) kelola pemerintah (a) (a) (a) (a) arsip daerah secara arsip secara baku koleksi nasional dan naskah |kuno yang diakuisisi dialih perpustakaan dan yang bermartabat tahun berkualitas dan dinamis pemerintahan yang baik daerah baku kuno media terdaftar kearsipan program pengelolaan arsip persentase penerapan persen dinas pengelolaan arsip secara baku perpustakaan dan kearsipanpustakaan dan perangkat daerah kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana kearsipan dengan baik kesesuaian program persentase kesesuaian persen program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen badan perencanaan dan program perencanaan keistimewaan yogyakarta keistimewaan yogyakarta perencanaan evaluasi pembangunan |dan evaluasi urusan tata ruang urusan tata ruang terlaksana pembangunan daerah pembangunan daerah dengan baik daerah program penyelenggaraan persentase kesesuaian program |persen badan keistimewaan yogyakarta keistimewaan perencanaan urusan kelembagaan dan pembangunan penatalaksanaan daerah program perencanaan, persentase kesesuaian dan persen badan pengendalian dan evaluasi capaian program dalam perencanaan pembangunan daerah perencanaan, pengendalian dan pembangunan evaluasi daerah program koordinasi dan persentase kesesuaian program |persen badan sinkronisasi perencanaan sektoral perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah kualitas layanan bidang indeks kepuasan indeks program dukungan persentase dukungan persen sekretariat dprd adminstrasi dan anggota dprd terhadap pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas dan keuangan bagi anggota (layanan administrasi dan fungsi dprd fungsi dprd dprd meningkat keuangan aparatur yang kompeten| indeks profesionalitas persen program kepegawaian persentase terlaksananya persen badan dan profesional asn daerah layanan dan fasilitasi kepegawaian, meningkat administrasi kepegawaian pendidikan, dan pelatihan daerah program pengembangan persentase asn yang meningkat persen badan sumber daya manusia kompetensi teknis dan kepegawaian, fungsionalnya pendidikan, dan pelatihan daerah tertib administrasi indeks tertib persen program pendaftaran cakupan kepemilikan ktp: persen dinas kependudukan administrasi penduduk cakupan kepemilikan kk: kependudukan dan meningkat kependudukan cakupan kepemilikan kia |pencatatan sipil program pencatatan sipil cakupan kepemilikan akta persen dinas catatan sipil kependudukan dan pencatatan sipilwonosariumum umum memfasilitasi wonosarwonoilihanyang terlaksana pangganganggangteruskapanewon terus desa kalurahanrangkapdesa kapanewon desa terlaksana rangkapsememlonjolonjonglayer pemerintahan publik publik terlaksana kapanewon meningkatngliparliparngawe desa kapanewon desa terlaksana ngawensemisemi desaatut pemerintahan publik publik terlaksanapatut umum umum memfasilitaspatut yang memfasilitassaptosarisaptosari kualitas indeks pelayanan indexgedaedapemerintahan publik publik terlaksana girisubo kapanewon meningkat program pemberdayaan persentase kegiatan persen kecamatan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa kapanewon kelurahan dan kelurahan memfasilitasi girisuboirisubotanjuan desa kapanewon desa terlaksana tanjupurwosari kapanewon meningkat program pemberdayaan persentase pemberdayaan persen kecamatan masyarakat desa dan masyarakat desa dan kalurahan kapanewon kelurahan memfasilitasi purwosari cascading pulau watupayung kalurahan ngestirejo kapanewon tanjungsari), pulau watukubengan dan pulau watulawang kalurahan sidoharjo kapanewon terus), pulau timang, pulau mondo, pulau watupayung, pulau watupanjang, pulau watulambor,, pulau tahu, pulau ambon kalurahan tiling kapanewon girisubo), pulau gununggandul kalurahan pucung kapanewon girisubo):, dankawasan peruntukan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih (seratus lima puluh lima) hektar meliputi: kawasan puslatpur rindam iv diponegoro kalurahan karangduwet, kapanewon pilihan, kawasan instalasi militer postal saeng, kapanewon girisubo, kawasan instalasi militer rudi perwakilan, kapanewon wonosari, dan, kawasan instalasi militer fasilitas penerbangan lapangan terbang gading kapanewon player. kawasan strategis pariwisata kawasan strategis pariwisata yang selanjutnya disingkatstrategi pembangunan daya tarik wisata diwujudkan dalam (dua belas) kawasan strategis pariwisata ksp), yaitu:alam pantai dan goa dengan pendukung wisata budaya berupa pantai kobaran, pantai gasing, pantai medan, pantai torohudan, pantai ngrenehan, pantai gubahan, pengembangan wisata budaya meliputi tradisi sedekah laut, pertapaan paseban, lubang pesangon,budaya, konservasi dan relaksasi, meliputi goa langs, goa cerme, pantai gagak, pantai mengunggah, pantai parangendog, pantai bekas, watugupit paralayang), pesanggrahan gembirawati, sendang beji, hutan mampu, petilasan wonokobaran, petilasan kembanglampir,,lele kei awal tower tabel tari tag) tar www cu. .u uu. uu program koordinasi persentase sinergitas dengan kecamatan ketentraman dan ketertiban (kepolisian negara republik kapanewon umum indonesia tentara nasional purwosari indonesia dan instansi vertikal kapanewon program penyelenggaraan persentase persentase persen kecamatan urusan pemerintahan umum (penyelenggaraan urusan kapanewon pemerintahan umum purwosari desa kapanewon desa terlaksana purwosari akuntabilitas persentase desa mandiri (persen program peningkatan persentase perjanjian kerjasama (persen |dinas pemerintahan kalurahan (berdasarkan indeks kerjasama desa desa yang diimplementasikan pemberdayaan dan pemberdayaan desa membangun idm) masyarakat dan masyarakat meningkat kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana persentase kalurahan (persen program administrasi persentase kalurahan yang persen dinas yang melaporkan pemerintahan desa menetapkan apb kal tepat waktu pemberdayaan lpp kal tepat waktu masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana persentase desa mandiri (persen program pemberdayaan persentase keterlibatan lembaga (persen dinas berdasarkan indeks lembaga kemasyarakatan, memasyarakat dalam pemberdayaan desa membangun idm) lembaga adat dan pembangunan masyarakat dan masyarakat hukum adat kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana persentase kalurahan (persen program penyelenggaraan persentase kalurahan yang persen dinas yang melaporkan keistimewaan yogyakarta sudah melaksanakan urusan pemberdayaan lpp kal tepat waktu urusan kelembagaan dan keistimewaan masyarakat dan penatalaksanaan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana akuntabilitas kinerja nilai skip |program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas perangkat daerah pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah pemberdayaan meningkat kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana masyarakat dan dengan baik kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kualitas indeks pelayanan indeks program pembinaan dan persentase pembinaan dan persen kecamatan penyelenggaraan kapanewon pengawasan pemerintahan (pengawasan pemerintahan desa kapanewon pemerintahan desa terlaksana nglipar kapanewon meningkat mayoritas sistem nilai mayoritas spip indeks program penyelenggaraan persentase hasil pengawasan persen inspektorat pengendalian internal pengawasan yang ditindaklanjuti daerah pemerintah meningkat tertib administrasi indeks tertib persen program pengelolaan persentase yang dapat persen dinas kependudukan administrasi informasi administrasi mengakses data dan informasi kependudukan dan meningkat kependudukan kependudukan adminduk pencatatan sipil program pengelolaan profil persentase dan kalurahan persen dinas kependudukan yang memanfaatkan data kependudukan dan agregat pencatatan sipil mayoritas sistem nilai mayoritas spip indeks program perumusan persentase yang sudah persen |inspektorat pengendalian internal kebijakan, pendampingan dan melakukan manajemen risiko daerah pemerintah meningkat asistensi kualitas indeks pelayanan indekspanggaanggang kualitas indeks pelayanan persensaptoaptoirisuboirisubo kualitas indeks pelayanan indeks program koordinasi persentase program koordinasi (layer(persen kecamatan urusan pemerintahan umum jurusan pemerintahan umum kapanewon playerngawe umum yang kapanewon memfasilitasi ngawensemisemianggaanggangterusterus yang memfasilitasi kualitas indeks pelayanan indeks .52lrangkapyang memfasilitasi rangkapsemanasemanalonjolonjong kualitas indeks pelayanan indexedaedang(ketentraman dan ketertiban kapanewon pemerintahan umum umum memfasilitasi tanjumemfasilitasi tanjungawen dengan baik meningkatnya nilai skipa)| pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah kapanewon semi kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik akuntabilitas kinerja nilai skip program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas meningkat |pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah kependudukan dan kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana pencatatan sipil dengan baimeningkatnya nilai skipterus kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik meningkatnya nilai skip )|i layer kabupaten kota daerah kabupaten terlaksanapilihailihan akuntabilitas kinerja nilai skip |program penunjang urusan persentase pemenuhan persen inspektorat meningkwonosari dengan baik meningkatnya nilai skip indeks |atut kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik meningkatnya nilai skip bappeda skor a)| (a)| (a)| (a)| (a)rencanaan bappeda kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana pembangunan dengan baik daerah meningkatnya nilai skip 84program penunjang urusan persentase pemenuhan persen sekretariat dprdkan nilai skip |program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen badan akuntabilitas kinerja keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan kepegawaian, urusan kelembagaan dan penatalaksanaan pendidikan, dan penatalaksanaan pelatihan daerah program penunjang urusan persentase pemenuhan persen badan pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah kepegawaian, kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana pendidikan, dan dengan baik pelatihan daerah kualitas kebijakan persentase rumusan persen program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen sekretariat daerah meningkat kebijakan menjadi keistimewaan yogyakarta keistimewaan urusan pertanahan daerah kebijakan dan hasil urusan pertanahan evaluasi yang program pemerintahan dan persentase bahan rumusan persen sekretariat ditindaklanjuti pada kesejahteraan rakyat kebijakan bidang pemerintahan daerah perencanaan tahun dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen sekretariat keistimewaan yogyakarta keistimewaan urusan daerah urusan kelembagaan dan kelembagaan dan penatalaksanaan penatalaksanaan nilai skip |program penunjang urusan persentase pemenuhan persen sekretariilihailihanrangkapemana dengan baik meningkatnya nilai skip indeks (a) (a) (a)| program penunjang urusan persentase pemenuhan persen kecamatan akuntabilitas kinerja (a) (a)|lonjongaptosari dengan baik meningkatnya nilai skip indeks (a)| (a)| edangsari dengan baik meningkatnya nilai skip indeksirisubotanjungsariurwosari dengan baik meningkatnya indeks inovasi daerah indeks program penelitian dan persentase hasil kebimbangan persen tsi ,89badan implementasi inovasi pengembangan daerah yang ditindaklanjuti perencanaan daerah pembangunan daerahkarangrejokarangrejokarangrejo dengan baik kualitas pengelolaan indeks pengelolaan persen program pengelolaan pelaksanaan alokasi dan tahun ppid keuangan daerah keuangan keuangan daerah penyaluran bantuan keuangan meningkat khusus kinerja bumi jumlah deviden yang (rupiah program perekonomian dan persentase bahan rumusan persen sekretariat meningkat diterima oleh pembangunan kebijakan bidang perekonomian daerah pemerintah daerah per dan pembangunan yang tahun ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan pendapatan asli daerah persentase kenaikan persen program pengelolaan persentase capaian target persen badan keuangan (pad) meningkat pad yang dikelola pendapatan daerah obyek dan subyek pajak dan aset daerah persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola kualitas pengelolaan indeks pengelolaan persen program pengelolaan penetapan apbd tepat waktu persen badan keuangan keuangan daerah keuangan keuangan daerah penyelesaian sp2d tepat waktu dan aset daerah meningkat persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu program penunjang urusan persentase pemenuhan persen badan keuangan pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah dan aset daerah kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik kualitas pengelolaan indeks pengelolaan persen program pengelolaan persentase aset tetap dan persen badan keuangan bmd meningkat bmd barang milik daerah persediaan yang dilaporkan dan aset daerah neraca ketentraman, ketertiban, indeks ketahanan indeks program sistem penanggulangan persentase masyarakat (persen program penanggulangan persentase penanggulangan persen badan dan keamanan daerah, penanggulangan bencana yang terencana |kalurahan memiliki bencana bencana terlaksana penanggulangan masyarakat meningkat indeks bencana, integratif, dan responsif |kemampuan manajemen bencana daerah ketentraman dan program peningkatan meningkat bencana meningkat ketertiban ketertiban dan ketentraman peningkatan persentase kejadian persen program pencegahan, persentase capaian persen badan masyarakat, manajemen bencana kebakaran penanggulangan, pencegahan, penanggulangan, penanggulangan pengurangan risiko tertangani penyelamatan kebakaran penyelamatan kebakaran dan bencana daerah bencana kebakaran dan penyelamatan non penyelamatan non kebakaran kebakaran meningkatnya nilai skip nanggulangan kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana bencana daerah dengan baik meningkatnya persentase konflik sosial (persen program penyelenggaraan persentase masyarakat persen badan kesatuan ketahanan masyarakat yang tertangani keistimewaan yogyakarta memahami pendidikan bangsa dan politik urusan kebudayaan wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya program penguatan ideologi persentase pemahaman persen badan kesatuan pancasila dan karakter masyarakat terhadap wawasan bangsa dan politik kebangsaan kebangsprogram peningkatan peran persentase partisipasi politik persen badan kesatuan partai politik dan lembaga masyarakat dalam pileg, pilpres, bangsaprogram pemberdayaan dan persentase ormas dan lsm persen badan kesatuan pengawasan organisasi yang aktif dalam kegiatan bangsa dan politik kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan program pembinaan dan persentase pemahaman persen badan kesatuan pengembangan ketahanan masyarakat terhadap kerukunan bangsaeni badan kesatuan kewaspadaan nasional dan (ditangani dalam wilayah bangsa dan politik peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial meningkatnya nilai skip |program penunjang urusan persentase pemenuhan persen badan kesatuan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah bangsa dan politik kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik penyelesaian persentase persen program peningkatan prosentase ketentraman dan persen satuan polisi pelanggaran serta penyelesaian |ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana pamong praja penegakan perda dan pelanggaran ketertiban umum perkara meningkat persentase program penyelenggaraan prosentase kelompok jagawarga persen satuan polisi pelanggaran keistimewaan yogyakarta yang terbina pamong praja perda dan perkara yang urusan kebudayaan meningkatnya nilai skip |program penunjang urusan persentase pemenuhan persen satuan polisi akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah pamong praja kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik meningkatkan terwujudnya sumber ipm tahun derajat kualitas sdm indeks indeks program peningkatan terwujudnya indeks pembangunan indeks program pembinaan nilai tingkat kegemaran dinas pembangunan manusia daya manusia yang meningkat pembangunan kualitas sumber daya pembangunan literasi literasi masyarakat. perpustakaan membaca masyarakat perpustakaan dan dan keunggulan potensi berkualitas manusia ipm) manusia masyarakat kearsipan daerah aksesibilitas dan rata rata lama tahun program pengelolaan tingkat partisipasi warga negara persen dinas pendidikan kualitas pendidikan sekolah pendidikan usia tahun yang meningkat harapan lama berpartisipasi paud: sekolah angka partisipasi kasar apk) persen paud: n.a sd: ane aaa smp tingkat partisipasi warga negara persen usia tahun yang berpartisipasi sekolah menengah pertama, tingkat partisipasi warga negara persen usia tahun yang berpartisipasi sekolah dasar, tingkat partisipasi warga negara perseprogram pengembangan persentase sekolah telah persen dinas pendidikan kurikulum menerapkan kurikulum muatan lokal program pendidik dan persentase satuan pendidikan persen dinas pendidikan tenaga kependidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan program pengendalian persentase sekolah lembaga persen dinas pendidikan perizinan pendidikan yang telah memiliki perizinan program penyelenggaraan persentase lembaga paud yang persen dinas pendidikan keistimewaan yogyakarta menerapkan pengasuhan peserta urusan kebudayaan didik berbasis budaya prestasi pemuda persentase peningkatan persen program pengembangan tingkat partisipasi pemuda persen dinas pemuda dan meningkat prestasi pemuda kapasitas daya saing dalam organisasi kepemudaan olahraga kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan kualitas dan akses angka kematian ibu, per program pemenuhan upaya persentase faskes pemerintah persen dinas kesehatan pelayanan kesehatan angka kematian bayi, kesehatan perorangan dan yang ter akreditasi dengan meningkat, prevalensi stunting kh, .3upaya kesehatan jenjang paripurna per masyarakat kh, program peningkatan persentase fasilitas pelayanan persen dinas kesehatan persemakanan toko alat kesehatan dan minuman optikal,rogram penyelenggaraan persentase fasilitas kesehatan persen dinas kesehatan keistimewaan yogyakarta yang mengembangkan kearifan urusan kebudayaan lokal dan potensi budaya pus yang menjadi persentase pemakaian (persen |program pembinaan persentase kebutuhan yang (persen dinas peserta aktif alat kontrasepsi modern keluarga berencana (kb) tidak terpenuhi (unset need) pemberdayaan meningkat masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana program pemberdayaan dan persentase kelompok kegiatan |persen dinas peningkatan keluarga ketahanan dan kesejahteraan pemberdayaan sejahtera (ks) keluarga yang aktif masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana prestasi pemuda persentase peningkatan persen program pengembangan persentase kelembagaan dan persen .09o| |dinas pemuda dan meningkat prestasi pemudapus yang menjadi persentase pemakaian |persen 78a |program pengendalian median usia kawin pertama tahun dinas peserta aktif alat kontrasepsi modern penduduk perempuan (muka) seluruh pemberdayaan meningkat wanita usia tahun masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana prestasi olahraga persentase peningkatan persen program pengembangan jumlah prestasi olahraga nomor dinas pemuda dan meningkat prestasi olahraga kapasitas daya saing berdasar nomor pertandingan pertanian olahraga keolahragaan tingkat provinsi, regional, gan nasional dan internasional akuntabilitas kinerja nilai skip !program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas pendidikakuntabilitas kinerja nilai skip angka ,8program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas kesehatnya nilai skip .09program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas pemuda dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah olahraga kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik capaian pemberdayaan indeks pemberdayaan indeks program pengarusutamaan (persentase lembaga pug yang |persen dinas sosial, gender meningkat gender idg) gender dan pemberdayaan aktif pemberdayaan perempuan perempuan dan perlindungan anak program perlindungan persentase penurunan kasus persen a4|dinas sosial, perempuan kekerasan pada perempuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak program pengelolaan persentase jenis data gender dan (persen |dinas sosial, sistem data gender dan anak anak yang terkelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemenuhan hak anak persentase pemenuhan |persen program peningkatan persentase kelembagaan kla persen |dinas sosial, meningkat hak anak kualitas keluarga yang aktif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak program pemenuhan hak persentase desa layak anak persen dinas sosial, anak (pha) yang terbentuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anauuangka pengangguran persentase angka| persen program meningkatnya serapan persentase tenaga kerja persen program pelatihan kerja persentase tenaga kerja persen dinas dan jumlah penduduk kemiskinan, penanggulangan tenaga kerja yang ditempatkan dan produktivitas tenaga bersertifikat kompetensi perindustrian, miskin menurun angka kemiskinan, kerja koperasi, usaha pengangguran program pengurangan kecil dan pengangguran dan menengah dan penyediaan lapangan tenaga kerja kerja program penempatan tenaga persentase peningkatan persen 7dinas kerja penempatan tenaga kerja perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja program pembangunan persentase kesesuaian persen dinas kawasan transmigrasi penempatan transmigran pada perindustrian, lokasi kawasan transmigrasi koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja meningkatnya presentase perusahaan persen program hubungan persentase kasus persen dinas perusahaan yang yang menerapkan tata industrial ketenagakerjaan yang perindustrian, menerapkan tata kelola (kelola kerja yang layak diselesaikan koperasi, usaha perusahaan yang baik kecil dan menengah dan tenaga kerja rehabilitasi, cakupan pks pks persen program pemberdayaan persentase tenaga dan persen dinas sosial, perlindungan dan yang mendapatkan sosial lembaga kesejahteraan sosial pemberdayaan jaminan sosial rehabilitasi, yang terbina perempuan dan meningkat perlindungan dan perlindungan anak jaminan sosial program pengelolaan taman persentase tmp dan monumen persen dinas sosial, makam pahlawan yang terpelihara pemberdayaan perempuanpemberdayaan terlayani kebutuhan dasarnya, perempuan dan persentase pks lainnya bukan perlindungan anak korban hiv aids dan napa luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya program perlindungan dan persentase fakir miskin yang persen dinas sosial, jaminan sosial mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan jaminan sosial perempuan dan perlindungan anak program penanganan persentase korban bencana yang|yelenggaraan persentase capaian program persen dinas sosial, keistimewaan yogyakarta urusan keistimewaan urusan pemberdayaan urusan kebudayaan kebudayaan yang berkualitas perempuan dan perlindungan anak program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas sosial, pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah pemberdayaan kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana perempuan dan dengan baik perlindungan anak terwujudnya pdrb perkapita pengelolaan sumber pertumbuhan persen program pembangunan pendapatan masyarakat pendapatan per kapita rupiah program pengelolaan nilai pendapatan nelayan rupiah dinas kelautan dan pembangunan ekonomi daya alam dan ekonomi, ekonomi kerakyatan perikanan meningkat masyarakat perikanan perikanan tangkap perikanan peningkatan investasi masyarakat meningkat perikanan budidaya ikan perikanan program pengawasan persentase kepatuhan persen dinas kelautan dan sumber daya kelautan dan masyarakat dalam mematuhi perikanan perikanan peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan program pengolahan dan angka konsumsi ikan kilogram dinas kelautan dan pemasaran hasil perikanan kapita perikanan produksi tanaman produksi tanaman ton program penyuluhan kelompok tani yang melakukan |kelompok dinas pertanian pangan, perkebunan pangan: pertanian pola usaha agribisnis dan pangan dan hortikultura produksi perkebunan meningkat dan hortikultura produksi peternakan produksi daging ton program penyediaan dan produksi komoditas peternakan ton dinas peternakan meningkat pengembangan sarana dan kesehatan pertanian hewan program penyediaan dan persentase prasarana persen dinas peternakan pengembangan prasarana (peternakan yang digunakan dan kesehatan pertanian hewan pengembangan ragam indeks pelestarian indeks program penyelenggaraan persentase ragam budaya yang (persen dinas kebudayaan budaya berbasis budaya keistimewaan yogyakarta dikembangkan pemberdayaan urusan kebudayaan masyarakat meningkat daya saing pariwisata nilai belanja rupiah, program penyelenggaraan persentase layanan persen dinas pariwisata meningkat wisatawan, orang keistimewaan yogyakarta penyelenggaraan keistimewaan jumlah kunjungan urusan tata ruang yogyakarta urusan tata ruang yang terlaksana kebudayaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana program peningkatan daya daya tarik wisata dengan objek, dinas pariwisata tarik destinasi pariwisata sarana prasarana lengkap: pelaku pelaku usaha wisata yang memfasilitasi program pemasaran persentase layanan pemasaran persen dinas pariwisatapelestarian potensi jumlah potensi budaya (wonosarwonosari penatalaksanaan penatalaksanaan. pelestarian potensi jumlah potensi budaya potensi j)yang terlaksana pangganganggang penatalaksanaan penatalaksanaan yang terlaksana pelestarian potensi jumlah potensi budaya |kapanewon terus untuk meningkatkan urusan kebudayaan urusan kebudayaan memfasilitasterus urusan kelembagaan dan kelembagaan dan penatalaksanaan ketatalaksanakyogyakarta kapanewon urusan kebudayaan urusan kebudayaan memfasilitasi rangkaprangkap penatalaksanaan penatalaksanasemanasemana penatalaksanaan ketatalaksanaklonjonglonjongkapanewon untuk meningkatkan urusan kebudayaan urusan kebudayaan ngawenkapanewon urusan kelembagaan dan urusan kelembagaan dan ngawen penatalaksanaan penatalaksanaan terlaksansemiyelenggaran persen kecamatan keistimewaan yogyakarta keistimewaan yogyakarta kapanewon semi urusan kelembagaan dan urusan kelembagaan dan penatalaksanaan penatalaksanc .c .r.ru.u.iau ec. ee. yr. uupatutunjang persen kecamatan keistimewaan yogyakarta keistimewaan yogyakarta kapanewon patut urusan kelembagaan dan urusan kelembagaan dan penatalaksanaan penatalaksanaan pelestarian potensi jumlah potensi budaya (budaya tanjungsari ekonomi kerakyatan program penyelenggaraan persentase penyelentanjungsari penatalaksanaan penatalaksanaan meningkatnya kualitas nilai omset koperasi rupiah program pelayanan izin jumlah koperasi yang memiliki koperasi naj dinas kelembagaan koperasi aktif usaha simpan pinjam nib dan atau ijin usaha simpan perindustrian, pinjam dan atau pembukaan koperasi, usaha kantor cabang, cabang kecil dan pembantu dan kantor kas menengah dan koperasi simpan tenaga kerja program pengawasan dan persentase koperasi yang persen t1|dinas pemeriksaan koperasi melaksanakan rat perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja program penilaian jumlah koperasi dengan predikat (koperasi dinas kesehatan ksp usp koperasi (sehat perindustrian, koperasi, usahaperdagangan meningkat pertumbuhan nilai keistimewaan yogyakarta pameran perdagangan sektor perdagangan urusan kebudayaan program perizinan dan persentase perizinan dan persen nai |dinas pendaftaran perusahaan pendaftaran perusahaan yang perdagangan diawasi program stabilisasi harga persentase pelaku usaha yang (persen naj 100dinas barang kebutuhan pokok diawasi dalam stabilitas harga perdagangan dan barang penting barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya program pengembangan ikm yang berorientasi ekspor unit |dinas ekspor perdagangan program standardisasi dan persentase http yang persen .05dinas perlindungan konsumen diterpa tera ulang perdagangan program penggunaan dan persentase ikm yang mengikuti (persen naj 100dinas pemasaran produk dalam promosi produk perdagangan negeri produksi tanaman produksi tanaman ton program penyediaan dan produksi komoditas tanaman ton dinas pertanian pangan, perkebunan pangan, pengembangan sarana pangan, tanaman hortikultura, dan pangan dan hortikultura produksi perkebunan pertanian dan tanaman perkebunan meningkat dan hortikultura program penyediaan dan persentase prasarana pertanian persen dinas pertanian pengembangan prasarana yang digunakan dan pangan pertanian meningkatnya nilai skip perangkat persen program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas pariwisata akuntabilitas kinerja daerah pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah perangkat daerah kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik produksi tanaman produksi tanaman ton program pengendalian dan persentase bencana pertanian persen dinas pertanian pangan, perkebunan pangan, penanggulangan bencana yang tertangani dan pangan dan hortikultura produksi perkebunan pertanian meningkat dan hortikultura meningkatnya kualitas nilai omset koperasi rupiah program pendidikan dan persentase sdm peserta diklat (persen naj dinas kelembagaan koperasi aktif latihan pengoperasian yang meningkat pemahamannya perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja produksi peternakan produksi telur ton program perizinan usaha persentase pemenuhan persen dinas peternakan meningkat pertanian permohonan perizinan usaha dan kesehatan pertanian peternakan sesuai hewan sop meningkatnya kualitas nilai omset koperasi rupiah program pemberdayaan dan persentase kenaikan aset persen dinas kelembagaan koperasi aktif perlindungan koperasi koperasi perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerjaebudayaanpelestarian potensi jumlah potensi budaya potensi program penyelenggaraan persentase program persen kecamatan ragam budaya lokal lokal yang dilestarikan budaya keistimewaan yogyakarta penyelenggaraan keistimewaan kapanewon player untuk meningkatkan urusan kebudayaan yogyakarta urusan kebudayaan ekonomi kerakyatan memfasilitasiplayer urusan kelembagaan dan kelembagaan dan penatalaksanaan penatalaksanaan meningkatnya nilai skip dpp )|program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas pertanian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah dan pangan kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik meningkatnya nilai skip skor program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas kelautan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah perikanan kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik sarana dan prasarana persentase pasar rakyat persen program peningkatan persentase pasar rakyatyang persen |dinas perdagangan yang dengan daya dukung sarana distribusi direhab direvitalisasi perdagangan memadai memadai perdagangan meningkatnya jumlah ternak yang ekor program pengendalian jumlah populasi ternak ekor dinas peternakan pelayanan kesehatan dilayani fasilitas kesehatan hewan dan dan kesehatan hewan kesehatan hewan kesehatan masyarakat hewan veteriner meningkatkan peran dan persentase persen program pemberdayaan persentase umkm yang persen |dinas kinerja umkm dalam pertumbuhan omset usaha menengah, usaha memfasilitasi layanan perindustrian, menggerakkan umkm yang dibina kecil, dan usaha mikro pemberdayaan umkm koperasi, usaha perekonomian (umkm) kecil dan masyarakat menengah dan tenaga kerja program pengembangan persentase umkm yang persen naj 100dinas umkm memfasilitasi layanan perindustrian, pengembangan usaha mikro koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerjpilihanpilihan penatalaksanaan penatalaksanaan ketahanan pangan capaian skor pph indeks |program penyelenggaraan persentase penyelenggaran persen dinas pertanian meningkat konsumsi keistimewaan yogyakarta keistimewaan yogyakarta urusan dan pangan urusan kebudayaan kebudayaan terlaksana dengan baik program peningkatan penurunan konsumsi dinas pertanian diversifikasi dan ketahanan |beras kapita tahun dan pangan pangan masyarakat program penanganan persentase penanganan persen dinas pertanian kerawanan pangan kerawanan pangan dan pangan program pengelolaan persentase layanan persen dinas pertanian sumber daya ekonomi untuk pengelolaan sumber daya dan pangan kedaulatan dan kemandirian ekonomi untuk kedaulatan dan pangan kemandirian pangan yang terlaksana program pengawasan persentase pangan segar aman persen dinas pertanian keamanan pangan dan pangan meningkatnya nilai skipdagangan kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik meningkatnya nilai skip dpko kategori )|program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas peternakan akuntabilitas kinerja nilai pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah dan kesehatan dpko kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana hewan dengan baik pelestarian potensi jumlah potensi budaya (budayasenisaptosari ekonomi kerakyatyang dilestarikan budaya keistimewaan yogyakarta keistimewaan yogyakarta urusan kapanewon lokaluntuk meningkatkan urusan kebudayaan kebudayaan purwosariec. cc. rr yr. uuurwosarigedangsariurusan kapanewon urusan kelembagaan dan kelembagaan dan gedangsari penatalaksanaan penatalaksanaan meningkatnya nilai skip nilai skorindustrian, kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana koperasi, usaha dengan baikindustri meningkat pertumbuhan sektor keistimewaan yogyakarta even pengembangan kearifan perindustrian, industri urusan kebudayaan lokal koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja program perencanaan dan persentase terselesaikan persen naj 100dinas pembangunan industri dokumen epik sampai dengan perindustrian, disosialisasikan koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja program pengendalian izin persentase ikm yang mendapat (persen naj 100dinas usaha industri layanan rekomendasi penerbitan perindustrian, kabupaten kota izin usaha industri (iui) koperasi, usaha kabupaten kota kecil dan menengah dan tenaga kerja program pengelolaan persentase ikm yang terdaftar (persen naj 100dinas sistem informasi industri sinar perindustrian, nasional koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja pembangunan kawasan indeks indeks program pembangunan meningkatnya kualitas nilai infrastruktur program pengelolaan persentase daerah irigasi di) persen dinas pekerjaan umum, terintegrasi dan infrastruktur infrastruktur infrastruktur pekerjaan pekerjaan umum sumber daya air (sda) dalam kondisi baik) perumahan rakyat, dan berkelanjutan daerah, umum kawasan permukiman indeks kualitas program pengelolaan dan persentase kepala keluarga persen dinas pekerjaan umum, lingkungan hidup pengembangan sistem beraksen air minum layak perumahan rakyat, dan ikh) penyediaan air minum kawasanpersamaan regional kawasanperumahan rakyat, dan limbah sistem pengelolaan air limbah kawasan permukiman layak program pengelolaan dan persentase kawasan perkotaan persen dinas pekerjaan umum, pengembangan sistem yang memiliki sistem drainase perumahan rakyat, dan drainase baik kawasan permukimanperumahan rakyat, dan kecamatan kawasan permukiman program penataan bangunan persentase keandalan gedung persen dinas pekerjaan umum, gedung pemerintah perumahan rakyat, dan kawasan permukiman program pengembangan jasa persentase pemenuhan persen dinas pekerjaan umum, konstruksi kebutuhan sdm bidang perumahan rakyat, dan konstruksi yang kompeten dan kawasan permukiman profesional program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen dinas pekerjaan umum, keistimewaan yogyakarta keistimewaan yogyakarta perumahan rakyat, dan urusan tata ruang urusan tata ruang terlaksana kawasan permukiman dengan baik program peningkatan persentase penerbitan sertifikat |ualifikasi, klasifikasi, dan rumah dan psu kawasan permukiman registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas pekerjaan umum, pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah perumahan rakyat, dan kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana kawasan permukiman dengan baik kualitas pelayanan presentase pelayanan (persen program penyelenggaraan presentase penyelenggaraan persen dinas komunikasi komunikasi dan komunikasi dan keistimewaan yogyakarta keistimewaan yogyakarta dan informatika informatika daerah informatika urusan tata ruang urusan kebudayaan terlaksana meningkat dengan baik program aplikasi persentase capaian persen nai |dinas komunikasi informatika aplikasi informatika dan informatika penyediaan layanan lalu persentase ketersediaan persen program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen dinas lintas dan angkutan jalan|layanan lalu lintas dan keistimewaan yogyakarta keistimewaan yogyakarta urusan perhubungan (lla) meningkat angkutan jalan (lla) urusan tata ruang tata ruang terlaksana dengan baik program penyelenggaraan persentase capaian persen dinas lalu lintas dan angkutan penyelenggaraan lalu lintas dan perhubungnyelenggaraan lalu lintas dan perhubungan angkutan jalan (lla) upt pengujian kendaraan bermotorangkutan dan terminallalu lintas meningkatnya kualitas nilai infrastruktur program penyelenggaraan persentase panjang jalan dengan| persen dinas pekerjaan umum, infrastruktur pekerjaan pekerjaan umum jalan kondisi baik perumahan rakyat, dan umum kawasan permukiman program peningkatan persentase perumahan formal persen n a dinas pekerjaan umum, prasarana, sarana dan yang mendapat fasilitas layanan perumahan rakyat, dan utilitas umum (psu) bantuan psu kawasan permukiman kualitas pelayanan presentase pelayanan (persen program informasi dan persentase capaian persen dinas komunikasi komunikasi dan komunikasi dan komunikasi publik informasi dan komunikasi dan informatika informatika daerah informatika publik meningkat persentase penerapan (persen program penyelenggaraan persentase capaian persen naj |dinas komunikasi metadata sesuai standar statistik sektoral penyelenggaraan dan informatika statistik sektoral persentase layanan persen program penyelenggaraan (persentase capaian persen nai dinas komunikasi keamanan informasi persandian untuk penyelenggaraan dan informatika pengamanan informasi persandian untuk pengamanan informasiomunikasi akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah dan informatika kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baikhubungan perangkat daerah kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik meningkatnya nilai infrastruktur program pengembangan persentase peningkatan persen dinas pekerjaan umum, infrastruktur kawasan (perumahan dan perumahan penyediaan akses perumahan perumahan rakyat, dan perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan kawasan permukiman permukiman terjangkaudalam rangka pencegahan perumahan rakyat, dan tumbuhnya kawasan kawasan permukiman permukiman kumuh terwujudnya tata kelola nilai peningkatantata nilai program pengendalian persentase pengendalian persen dinas lingkungan lingkungan hidup kelola lingkungan hidup pencemaran dan atau pencemaran hidup kerusakan lingkungan hidup program pengelolaan persentase sampah dikelola persen dinas lingkungan persamaan hidup program peningkatan persentase lembaga kelompok (persen dinas lingkungan pendidikan, pelatihan dan masyarakat yang peduli terhadap hidup penyuluhan lingkungan lingkungan hidup hidup untuk masyarakat program pengelolaan persentase rth publik dalam |persen dinas lingkungan keanekaragaman kondisi baik hidup (kehati) program penghargaan persentase peningkatan persen dinas lingkungan lingkungan hidup untuk partisipasi masyarakat dalam hidup masyarakat lomba lingkungan hidup.c.u.u.u.e. uu. program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen dinas lingkungan keistimewaan yogyakarta keistimewaan yogyakarta urusan hidup urusan tata ruang tata ruang terlaksana dengan baik meningkatnya nilai skip |program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas lingkungan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah hidup kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik peningkatan dukungan persentase dukungan |persen program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen badan tata ruang keistimewaan |tata ruang keistimewaan keistimewaan yogyakarta keistimewaan yogyakarta urusan penanggulangan terhadap terhadap penanggulangan| urusan tata ruang tata ruang terlaksana dengan bencana daerah penanggulangan bencana. baik bencana nilai investasi angka juta program peningkatan tata kelola administrasi persentase tatakelola persen program penyelesaian persentase penyelesaian persen dinas pertanahan meningkat pembentukan rupiah investasi pertanahan meningkat administrasi pertanahan sengketa tanah garapan administrasi sengketa tanah dan tata ruang modal tetap tertangani bruto program penyelesaian ganti persentase penyelesaian ganti persen dinas pertanahan kerugian dan santunan kerugian dan santunan tanah dan tata ruang tanah untuk pembangunan untuk pembangunan. program pendayagunaan persentase pendayagunaan tanah| persen dinas pertanahan tanah tertangani dan tata ruang program penyelenggaraan persentase bidang dan persen dinas pertanahan keistimewaan yogyakarta tanah desa yang memiliki dan tata ruang urusan pertanahan kepastian hukum meningkatnya kualitas persentase layanan persen eni program pelayanan persentase layanan penanaman (persen dinas penanaman pelayanan penanaman penanaman modal yang penanaman modal modal yang memfasilitasi modal dan modal daerah tertangani pelayanan terpadu! program pengelolaan data persentase data dan sistem persen dinas penanaman dan sistem informasi informasi penanaman modal modal dan penanaman modal yang terkelola dengan baik pelayanan terpadu! meningkatnya persentase persen program pengembangan presentase layanan persen dinas penanaman pertumbuhan investasi pertumbuhan investasi iklim penanaman modal pengembangan iklim penanaman| modal dan kegiatan berusaha kegiatan berusaha modal yang memfasilitasi pelayanan terpadu! program promosi penanaman presentase layanan promosi persen dinas penanaman modal penanaman modal yang modal dan memfasilitasi pelayanan terpadu program pengendalian persentase pelaksanaan persen dinas penanaman pelaksanaan penanaman penanaman modal sesuai modal dan modal ketentuan peraturan perundang pelayanan terpadu undangan meningkatnya nilai skip |program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas pertanahan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah dan tata ruang kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana dengan baik meningkatnya nilai skip perangkat kategori program penunjang urusan persentase pemenuhan persen dinas penanaman akuntabilitas kinerja daerah nilai pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintah modal dan perangkat daerah kabupaten kota daerah kabupaten terlaksana pelayanan terpadu! dengan baik kinerja persentase persen program penataan bangunan persentase kawasan memiliki persen dinas pertanahan penyelenggaraan penyelesaian dan lingkungannya dokumen rtl dan tata ruang penataan ruang administrasi program penyelenggaraan persentase penyelenggaraan persen dinas pertanahan meningkat penyelenggaraan penataan ruang penataan ruang dan tata ruang penataan ruang program penyelenggaraan persentase srs kasultanan dan persen dinas pertanahan keistimewaan yogyakarta kadipaten yang memiliki dan tata ruang urusan tata ruang dokumen rencana tata ruang terwujudnya persentase ketaatan persen program perencanaan persentase perencanaan persen dinas lingkungan perlindungan pelaku usaha terhadap lingkungan hidup lingkungan hidup terlaksana hidup pengelolaan lingkungan (peraturan perundang dengan baik hidup undangan program pembinaan dan persentase pembinaan dan persen dinas lingkungan pengawasan terhadap izin pengawasan terhadap izin hidupanganan persentase penanganan persen dinas lingkungan pengaduan lingkungan hidup (pengaduan lingkungan hidup hidup berjalan dengan baik cascading pembukaan cupu paolo, kawasan ekonomi khusus kek), pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya.wisata alam berbasis pantai yang didukung oleh pengembangan wisata kuliner olahan hasil laut, wisata berbasis relaksasi dan petualangan berbasis pendidikan yang meliputi pantai baron, pantai sepanjangpoktunggal, baron agroforestry technopark, pantai cukup, pantai single, pantai seruni, pantai grace, bukit kosakata dan pelestarian adat budaya setempat,petualangan, minat khusus, religi dan budaya yang meliputi goa maria kritis, goa gringsing, goa kulon, goa bandung dan goa graphantai didukung oleh pengembangan wisata pendidikan, relaksasi, petualangan dan konservasi yang meliputi pantai ogan, pantai jongkok, pantai mampu, pantai glamor, pantai saeng, pantai siung, pantai wediombo, pantai timang, pantai pulau kalong, pantai watu lumbung, lembah kering purba saeng, taman keanekaragaman bajo, taman keanekaragaman koesnadi harjosoemantri, goa senen, gunung batur, upacara galanggua didukung oleh pengembangan wisata petualangan, minat khusus dan budaya yang meliputi goa watutumpeng, goa gerbong, goa neritik, goa braholo rangkap danwisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, wisata alam pegunungan, dan budaya meliputi air terjun sri getuk, candi pembuatan, goa dirancang kencana, situs lebaran, ekowisata hutan bunder, hutan sanggama, gunung gede dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya, ksp berupa pembangunan daya tarik wisata unggulangunung api purba nglanggeran, embung nglanggeran, gunung ireng, kampung emas plumpungan, kebun buah durian dan kakao, kerajinan kayu burung, belok, gunung budak, gunung gentong, telaga kemuning, air terjun banyunibo, air terjun kedung kandang, nyadran gubug gederelaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, wisata alam pegunungan dan budaya yang meliputi air terjun pengantin, goa jlamprong, goa jombang, kali suci, goa ngomong, goa pindah, goa sriti, goa tanding, kawasan ngingrong, susur sungai oyo, taman kota wonosari, situs megalitikum sokoliman, kerajinan batu alam, makam ageng giring, goa otot, goa gubug, telaga jonge, goa pari, goa gelatin, goa bumi omah, goa origin, gua serapan, gua braholo karangrejo, kawasan mojo ngeposari, wayang beber, taman budaya gunungkidul, upacara babad dalan, upacara adat king king going, nyadran wonokusumo, dan pelestarian adat budaya setempatbendungan simo dam beton, water byul, bukit marked, goa pesan, goa green, goa coro, gunung kendil, embung gunung panggung, kawasan kuliner air tawaregunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, petualangan dan budaya yang meliputi air terjun curug, kawasan seiten, kampung wisata layar, puncak semilir, bukit jatigede, candi lisan, kerajinan lampu hias, batu alam, petilasan gunung gambar, taman keanekaragaman hutan wonosari, kerajinan akar wangi, puncak tapan watusigar, kesenian tradisional tayub, dinding kumbang kerajinan bambuagrowisata mangga malam dan srikaya nyonya gedangsari dan ngawen), air terjun lubang sampang, taman maria giri bening, batik tancap, batik tegalrejo, air terjun curug, gunung beduk, green village gedangsari gvg), air terjun lubang sampang, air terjun conan dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya. kawasan geopark karst gunungsewu kawasan karst gunungsewu merupakan aset bertaraf internasional berdasarkan tipologi karst (holocaust tropik) dan kelas karst (kelas ii). sisi lain terdapat keunikan landscape bukit, lembah purba, sungai bawah tanah, potensi sumber daya. gunungsewu juga sebagai karst tropik tebal yang unik spektakuler yang berkembang baik, dan potensial untuk monumen alam, museum karst showroom karst, dan pusat informasi karst. karst adalah suatu bentang alam yang secara khusus berkembang terutama pada batuan karbonat sebagai akibat proses pelarutan. kawasan karst merupakan ekosistem yang unik ditinjau dari aspek fisik, biotik, dan sosial masyarakatnya. keunikan bentang alam karst ditandai oleh ciri ciri spesifik yang ada permukaan (eksokarst), seperti colin, utama, pole, lembah kering, telaga karst, pola aliran yang masuk dalam tanah dan ciri ciri fisik bawah permukaan (endokarst) seperti sungai bawah tanah. karst gunungsewu secara geologis geomorfologi berumur tersier, berada zona selatan jawa yang berbatasan dengan samudera hindia yang membentang dari daerah bantul, gunungkidul, wonogiri, dan pacitan. melintasi kawasan karst gunungsewu kabupaten gunungkidul meliputi luas daratan: atau hektar, administrasi pemerintahan dalam kapanewon yaitu karangrejo, nglipar, pilihan, panggang, player, lonjong, purwosari, rangkap, girisubo, saptosari, semana, tanjungsari, terus, wonosari dengan jumlah geosite sebanyak lokasi meliputi gunung api miosen awal formasi nglanggeran), endapan laut miosen awal formasi sambipitu), gua pindah, komplek lubang kalisuci, lubang jombang, pantai siung dan wediombo, lembah kering purba saeng, air terjun lebaran sri getuk), lubang coro, goa ngingrong, geoforest turunan, il. geoforest sanggama, pantai baron, cukup, dan kapal. geopark adalah sebuah konsep manajemen sumber daya keragaman bumi (biodiversity) sebagai daya tarik wisata, yang mencakup geologi, biologi, sosial budaya dan pariwisata. pengembangan geopark meliputi (tiga) pilar yaitu aspek konservasi, aspek edukasi, aspekgeopark adalah kawasan geografis dimana situs situs warisan geologis menjadi bagian dari konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan secara holistik. sinergi antara keragaman geologi, biologi dan budaya harus ditonjolkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari geopark khususnya jika nilai bentang alam dan teologinya dapat ditunjukkan kepada pengunjung. laa saka gta metan bata, nya eka aja haa an, ban aga beban nana enak ang net aja rang ns, indonesia ca kan t ag sumber: masterplan gunung sewu unesco global geopark taman bumiilayah rawan bencanajenis bencana kabupaten gunungkidul adalah:potensi gempa bumi ada seluruh wilayah kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif. sedangkan angin topan berpotensi seluruh wilayah kabupaten. dan potensi rawan gelombang pasang dan tsunami ada wilayah pesisir pantai wilayah kabupaten. selengkapnya jenis bencana dan lokasi yang berpotensi disarikan dalam tabel bawah ini. tabel wilayah rawan bencana kabupaten gunungkidul rawan gempa bumi seluruh wilayah kabupaten gunungkidul dengan tingkat rawan gerakan kapanewon patut meliputi kalurahan patut, tanah dan longsor kalurahan semoga, kalurahan ngoro oro, kalurahan merbah, kalurahan nglanggeran, kalurahan ngeri, kapanewon gedangsari meliputi kalurahan watugajah, kalurahan galang, kalurahan bertemu, kalurahan tegalrejo, kalurahan sampang, kalurahan serut, kalurahan hargomulyo, kapanewon nglipar meliputi kalurahan patah, kalurahan pilangrejo, kalurahan kedungpoh, kalurahan engkol, kalurahan katingan, kapanewon ngawen meliputi kalurahan jurangjero, kalurahan tancap, kalurahan sumberejo, kapanewon semi meliputi kalurahan gunungsari, kalurahan karangsari, kalurahan rejosari, kalurahan candirejo, kapanewon lonjong meliputi kalurahan sawahan dan kalurahan tambakrejo, dan wilayah lain dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan (empat puluh keseratus). rawan banjir dil kapanewon semi meliputi kalurahan karangsari, sungai oyo kalurahan semi, kalurahan keeping dan kalurahan kalitekuk, kapanewon ngawen meliputi kalurahan watusigar, kapanewon nglipar meliputi kalurahan kedungkeris, kalurahan nglipar, dan kalurahan katingan, kapanewon karangrejo meliputi kalurahan bejiharjo, kapanewon wonosari meliputi kalurahan gari, dan kalurahan karangtengah, kapanewon player meliputi kalurahan banyudono, dan kapanewon gedangsari meliputi kalurahan galang rawan kekeringan kawasan rawan kekeringan meliputi wilayah kapanewon, meliputi kapanewon rangkap, girisubo, terus, tanjungsari, panggang, purwosari, pilihan, patut, gedangsari, sebagian wonosari dan kapanewon semana rawan gelombang kawasan pantai kapanewon purwosari, kapanewon pasang dan tsunami panggang, kapanewon saptosari, kapanewon tanjungsari, kapanewon terus, dan kapanewon girisubo sumber: perda nomor tahun tentang rtrw kabupaten gunungkidul tahun kegiatan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana perlu memperhatikan beberapa hal untuk meminimalkan risiko dengan mengacu pada ketentuan persyaratan yang berlaku sebagaimana peraturan terkait yang mengatur tentang arahan zonasi, daya dukung lingkungan, konservasi, amdal, mitigasi bencana, dan ketentuan terkait lainnya. ketentuan yang dimaksud mengatur tentang kegiatan masih diizinkan, diizinkan dengan persyaratan tertentu, dan beberapa kegiatan yang dilarang. secara grafis, peta rawan bencana kabupaten gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah ini. kab, klaten kam bukdearad peta kawasan per naa, maag kabupaten gunungkidul langsa, tau maan rencana tata ruang wilayah kabupaten gunungkidul sumber: perda nomor tahun tentang rtrw kabupaten gunungkidul tahun gambar peta rawan bencana kabupaten gunungkidul demografi jumlah dan pertumbuhan penduduk kabupaten gunungkidul merupakan salah satu kabupaten wilayah diy dengan jumlah penduduk cukup besar. jumlah penduduk kabupaten gunungkidul tahun berjumlah jiwa yang terdiri dari laki laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa. dari hasil perhitungan penduduk gunungkidul tahun dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada kapanewon, yaitu wonosari yo), player y6), semana y0), semi karangrejo y60), dan lonjong o0). sedangkan kapanewon yang jumlah penduduknya relatif sedikit adalah purwosari girisubo tanjungsari dan panggang tabel jumlah penduduk (jiwa) menurut kapanewon kabupaten gunungkidul tahun nia kapanewon l p |ew| sep tep pete) dokumen rpm menjabarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif. dalam rpm juga dilengkapi dengan indikator beserta target untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. dokumen rpm selanjutnya menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah tahun penyusun rencana kerja pemerintah daerah rkd) setiap tahun, dan menjadi rujukan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan kabupaten gunungkidul. rpm juga menjadi alat evaluasi pembangunan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan lebih transparan dan akuntabelkapanewon l p panjang tro7 rasio|1snn0 |soso 2ss8 semana karangmoo |asas| 25sra (s0s7 s7008 jumlah dan bana bet kasi sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu waktu. pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. tabel laju pertumbuhan penduduk kabupaten gunungkidul tahun laju penduduk panggang semana karangrejo| sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pertumbuhan jumlah penduduk tahun yang tertinggi ada kapanewon wonosari y0), semi y60), patut y60), dan semana o0). sedangkan pertumbuhan penduduk terendah ada kapanewon girisubo y6), yang disusul kemudian oleh lonjong y6o), tanjungsari yo), ngawen 6o), dan pilihan y6). untuk mengetahui gambaran kepadatan penduduk per kapanewon kabupaten gunungkidul dapat dilihat pada tabel bawah ini. rata rata kepadatan penduduk kabupaten gunungkidul tahun adalah jiwa km? naik dibandingkan tahun sebesar jiwa km?, dengan angka kepadatan penduduk tertinggi kapanewon wonosari sebesar jiwa km? dan angka kepadatan penduduk terendah berada kapanewon panggang sebesar jiwa km2. tabel kepadatan penduduk per kapanewon kabupaten gunungkidul tahun jumlah kepadatan jiwa) km? sedangkan semang e0777 lonjong 0ga0 57o3s sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, struktur umur komposisi kelompok umur penduduk gunungkidul selama kurun waktu dominasi oleh penduduk usia dewasa produktif, yaitu usia tahun. struktur umur penduduk gunungkidul dapatgunungkidul. namun peningkatan penduduk usia lanjut dapat meningkatkan angka beban tanggungan penduduk apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan penduduk usia lanjut. berikut gambaran persentase komposisi penduduk menurut umur kabupaten gunungkidul tahun oo, pad oo, sm. xm. sm. anak produktif tua sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, gambar persentase komposisi penduduk menurut umur kabupaten gunungkidul tahun tahun lakilaki perempuan sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, gambar komposisi penduduk menurut umur kabupaten gunungkidul jiwa) tahun terlihat dari komposisi umur penduduk gunungkidul tahun dominasi oleh usia produktif yang berumur tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif (anak anak dan lansia). rasio jenis kelamin rasio jenis kelamin atau sex ratioadalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per wanitarasio jenis kelamin kabupaten gunungkidul tahun rasio jenis area maka minat mic mata sumber: sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, berdasarkan tabel terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan kabupaten gunungkidul lebih banyak daripada jumlah penduduk laki laki. artinya nilai rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk kabupaten gunungkidul masih bawah angka tahun rasio jenis kelamin (sex ratio) naik menjadi dari tahun yang dapat diartikan bahwa jumlah penduduk laki laki lebih sedikit dibanding jumlah penduduk perempuan atau dari setiap orang perempuan terdapat laki laki. tabel jumlah penduduk kabupaten gunungkidul menurut jenis kelamin tahun lakilaki perempuan sumber: sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, adanya integrasi ktp dan siak serta penghapusan data ganda dan anomaly aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi struktur ekonomi dan nilai pdrb gambaran umum kondisi perekonomian dapat diketahui dari nilai produk domestik regional bruto pdrb) untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. besarnya nilai pdrb yang dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. dengan membandingkan nilai pdrb yang berhasil dicapai dari tahun tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. nilai pdrb dapat digunakan sebagai petunjuk umum tentang tingkat kemakmuran dan tingkat produktivitas perekonomian suatu daerah. perkembangan nilai pdrb adik kabupaten gunungkidul dibandingkan dengan kabupaten kota lain dalam lingkup diy dari tahun hingga tahun adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. dari gambar terlihat terlihat bahwa kontribusi daerah kabupaten gunungkidul dalam pembentukan pdrb diy menduduki urutan keempat. sepanjang tahun dengan adanya pandemic covid terlihat bahwa terjadi penurunan pdrb kabupaten kota se diy, termasuk gunungkidul. kulonprogo bantul gunungkidul sleman yogyakarta sumber: bps gunungkidul, diolah gambar perkembangan pdrb adik daerah istimewa yogyakarta, tahun (miliar rupiah) mdy kulonprogo bantul gunungkidul siuman yogyakarta sumber: bps gunungkidul, diolah gambar lpe pdrb adik d.i. yogyakarta tahun lpe dari tahun mengalami kenaikan dari tahun tahun secara signifikandari gambar terlihat bahwa sejak tahun hingga tahun nilai absolut pdrb, baik adik maupun adb, kabupaten gunungkidul cenderung meningkat dari tahun tahun. pada tahun nilai pdrb adik adalah sebesar juta rupiah sedangkan nilai pdrb adb adalah sebesar juta rupiah. lo. ber adik mmm adb @ lpe sumber: bps gunungkidul, diolah gambar perkembangan pdrb adik dan adb kabupaten gunungkidul, tahun struktur ekonomi kabupaten gunungkidul dapat dilihat dari kontribusi sektoral dan pertumbuhan produktivitas doktoralnya seperti yang ditunjukkan pada tabel dan gambar informasi pada gambar tersebut dibangun dari data kontribusi sektoral antara tahun hingga tahun pdrb adik pertanian, kehutanan, dan (ee jesse sej area ara aan dan penggalian pengolahan dan gas pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang gfr konsumsi t09217| ares perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dhamptangan rossa| @ssi| saat| song| so00s pergudangan penyediaan akomodasi dan makan minum komunikasi jaja 2s2s7| #rasa| 2sas| 2s0as dan asuransi perusahaan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan kegiatan sosial iaesonatomto 090as |agassi (lapisan tacooar |rata29 regional bruto sumber: bps kabupaten gunungkidul, adapun kontribusi untuk masing masing lapangan usaha komponen pdrb adik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: tabel kontribusi lapangan usaha pdrb adik kabupaten gunungkidul tahun kicauan tenera ana jangan lapangan usaha perikanan pramana daratan sej asa dengan tantangan ono sampah, limbah dan daur ulang reparasi mobitdan sepesamtor reparasi mobil dan sepeda motor minum pertahanan dan jaminan sosial wajib asa pendidikan o50| cor) cr) pahatan gan kejaran sos 2a7j 2es sumber: bps kabupaten gunungkidul, dari tabel dengan ranking kontribusi sektor, dipilih terbesar sebagai sektor dominan kabupaten gunungkidul adalah sektor: pertanian, kehutanan, dan perikanan kbbi: informasi dan komunikasi kbbi: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor kbbi: industri pengolahan kbbi: c), konstruksi kbbi: f), dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib kbbi: sedangkan sektor tertinggi bawah sektor dominan tersebut yang mempunyai kontribusi doktoralnya relatif besar adalah sektor: jasa pendidikan kbbi:p) penyediaan akomodasi dan makan minum kbbi: transportasi dan pergudangan kbbi:h) real estat kbbi: jasa lainnya kbbi: r,s,t,u) jasa kesehatan dan kegiatan sosial kbbi: perkembangan kontribusi sektor yang mendominasi perekonomian gunungkidul. kelima sektor tersebut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor industri pengolahan. sektor pertanian yang cukup stabil dari tahun tahun dan hampir tidak terdampak pandemi covid menunjukkan bahwa pengembangan sektor pertanian perlu mendapat perhatian, karena sektor utama yang menjadi andalan gunungkidul selama ini yaitu yaitu jasa pariwisata paling terdampak akibat covidanmegmaan kontribusi growth gambar kontribusi dan pertumbuhan sektor pdrb tahun covid tahunhal penting yang harus dilakukan dalam pengembangan produktivitas sektoral ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan kontribusi dan pertumbuhannya terhalang. permasalahan permasalahan tersebut dapat menjadi fokus kebijakan sehingga kemandirian daerah serta keterkaitan antar sektor kabupaten gunungkidul dapat ditingkatkan secara berkesinambungan. dari sisi pengeluaran, perekonomian kabupaten gunungkidul terutama didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. sepanjang tahun rerata kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar kontribusi net ekspor barang dan jasa cenderung menurun walaupun masih bernilai negatif. tahun rerata kontribusinya sebesar nilai net ekspor barang dan jasa yang cukup tinggi ini mengindikasikan keterbukaan perekonomian kabupaten gunungkidul. adanya net impor barang dan jasa merupakan tantangan untuk lebih meningkatkan daya tarik perekonomian sehingga nilai net ekspor barang dan jasa semakin besar dan selalu bernilai positif. jenis pengeluaran lainnya yang cukup signifikan mendorong perkembangan ekonomi kabupaten gunungkidul adalah pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah. sepanjang tahun rerata kontribusi pengeluaran pembentukan modal tetap bruto adalah sebesar sedangkan rerata kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar n nan nai m nm mbm. mbm bbm bbm. sumber: bps gunungkidul, diolah gambar struktur ekonomi kabupaten gunungkidul berdasarkan pengeluaran pdrb adik tahun daftar isi halaman sampul. mana daftar si.o.onna daftar tabel . oo. iii daftar gambar .oeennnnnnnn daftar istilah .oennnannnn xiii bab pendahuluan latar belakang. deni eninanannnnnnalan dasar hukum penyusunan. condor ena hubungan antar dokumen nan. inna keterhubungan rpm dan ipjp.o.voodoo oo. keterhubungan rpm dan rpm nasional tahun keterhubungan rpm kabupaten gunungkidul dengan rpm daerah istimewa yogyakarta. j.oka rpm dengan rencana tata ruang wilayah. keterhubungan rpm dengan renstra . rpm dengan rkd. oom mana maksud dan tujuan a.n nian anna sistematika penulisan. der oennnnnan bab gambaran umum kondisi daerah aspek geografi dan demografi. den erna ii karakteristik lokasi dan wilayah.kobe ii demografi .ooo woo woo oom jana aspek kesejahteraan masyarakat en. eter fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. ti fokus kesejahteraan sosial.oeenaann00 fokus seni budaya dan olahraga. aspek pelayanan umum nina fokus layanan urusan wajib. j.mean00 fokus layanan urusan pemerintahan pilihan . fungsi penunjang urusan. je.oe aspek daya saing daerah ena. nnnnnnnannnnnnnnanana fokus kemampuan ekonomi daerah. oo. ii fokus fasilitas wilayah infrastruktur tr. kkk. fokus iklim ine sta si. j.oeeknnanaa fokus sumber daya manusia. ie. indeks daya saing daerah ids) menristek brin. bab gambaran keuangan daerah keuangan daerah. erna ii kinerja keuangan daerah masa lalu. ennnnnnannaan iii kinerja pelaksanaan apbd tahun anggaran . neraca daerah. ie. kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu. cocoa ruang fiskal daerah .ooo woo oma tii 2d kapasitas fiskal daerah .ooo woo coca ii kemampuan mendanai belanja daerah .e0 tn proporsi penggunaan anggaran . j.dolanan ii 2t analisis pembiayaan . jenna hi pembentukan pdrb diy tahun mengalami penurunan sebesar miliar rupiah atau sebesar negatif pandemi covid yang membuat lpe se diy mengalami penurunan dibawah nol untuk semua kabupaten kota. lpe gunungkidul yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain se diy. gunungkidul yang masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu menyelamatkan perekonomian gunungkidul sehingga masih mampu bertahan dalam kondisi pandemi., maka tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi tahun meningkatnya angka pengangguran gunungkidul akibat covid disebabkan banyak perantau yang kembali gunungkidul akibat dari phk. hal ini terlihat dari naiknya angka setengah pengangguran dan turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja gambar tai gunungkidul sumber: bps gunungkidul, diolah gambar tingkat pengangguran terbuka di. yogyakarta dan kabupaten gunungkidul tahun pandemi covid yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tingkat pengangguran terbuka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin kabupaten gunungkidul seperti yang ditunjukkan pada gambar pertumbuhan pdrb pada gambar menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten gunungkidul yang disandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah istimewa yogyakarta tahun mengalami kenaikan secara signifikan, tetapi dengan adanya pandemi covid menyebabkan laju pertumbuhan diy turun arah negatif bawah nol. inflasi tingkat inflasi kota wonosari mengikuti tingkat inflasi provinsi. t.a www ig) pm w w w b v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v yogyakarta sumber: bps, gambar inflasi di. yogyakarta inflasi tahun mengalami penurunan cukup tajam dari tahun hal ini dipengaruhi oleh pandemi yang menurunkan daya beli masyarakat. pdrb perkapita pdrb perkapita merupakan penunjuk kesejahteraan yang lebih baik dibanding variabel nilai pdrb. gambar bawah ini menunjukkan pdrb perkapita yang variabel pengeluaran perkapita disesuaikan yang dipakai dalam indikator ipm. pdrb (adb) per kapita ribu) sumber: bps, gambar pdrb (adb) perkapita kabupaten gunungkidul tahun pada gambar terlihat bahwa pdrb adb perkapita dan menunjukkan peningkatan tahun tahun akibat dari pandemi covid pdrb adb perkapita turun menjadi rp. rupiah per tahun. adanya penurunan kesejahteraan masyarakat akibat pandemi covid tergambar dari turunnya laju pertumbuhan perekonomian dan pendapatan perkapita, yang menaikkan angka kemiskinan tahunkejadian pandemi covid adanya kejadian pandemri masyarakat sangat terpengaruh. kemiskinan kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks, yang menjadi tantangan utama kebijakan pembangunan daerah indonesia. kemiskinan disebut sebagai tantangan utama kebijakan pembangunan karena pada dasarnya pembangunan itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat (tingkat kemuliaan atau derajat kemanusiaan) manusia. disebut kompleks karena wujud kemiskinan sangat beragam dan faktor penyebabnya pun beragam, berbeda antar wilayah, budaya, gender, usia, generasi, dan variabel sosial ekonomi lainnya, yang umumnya saling terkait satu sama lain. . .c.'" @ d.i. yogyakarta @ kulonprogo @ bantul @ gunungkidul e sleman @ yogyakarta sumber: bps, gambar angka kemiskinan yogyakarta tahugk, yaitu: gkm gkmkapita perhari. sedangkan non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa. gambar menunjukkan angka kemiskinan daerah istimewa yogyakarta sejak tahun hingga tahun tahun hingga penurunan kemiskinan gunungkidul masih lebih tinggi dibandingkan dengan kulonprogo. tahun dengan terjadinya pandemi covid proporsi penduduk miskin kabupaten gunungkidul mengalami kenaikan angka kemiskinan, namun demikian angka kemiskinan tersebut masih dibawah kulonprogo sebagai penyumbang kemiskinan terbesar di. yogyakarta. mem garis kemiskinan @ jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) sumber: bps, gambar garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kabupaten gunungkidul tahun gambar atas ini menunjukkan perubahan jumlah penduduk miskin kabupaten gunungkidul sejak tahun hingga tahun dari gambar terlihat bahwa sejak tahun hingga tahun kabupaten gunungkidul berhasil menurunkan angka kemiskinan, tetapi dengan adanya pandemi covid angka kemiskinan naik sebesar menjadi dariartinya ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat miskin kembali melebar. e ope angka kemiskinan s p1 p)denganindeks pembangunan manusia dari sekian banyak ukuran capaian pembangunan manusia, persatuan bangsa bangsa menetapkan indeks pembangunan manusia ipm) atau human development index hdi) sebagai sebuah ukuran capaian pembangunan manusia yang dapat dipergunakan secara internasional dan bisa diperbandingkan antar wilayah, baik dalam satu negara maupun antar negara.misal kulonprogo ik bantul gunungkidul aoa 5k sleman @ yogyakartanamun demikian, nilai ipm kabupaten gunungkidul terendah antara ipm kabupaten kota yang ada daerah istimewa yogyakarta.70xsedang . tabel capaian komponen pembentuk ipm kabupaten gunungkidul tahun tahun rain angka harapan hidup (tahun) harapan lama sekolah (tahun) rata rata lama sekolah (tahun) pengeluaran perkapita rp000) sumber: bps, dilihat dari capaian komponen ipm atas, terlihat akibat dari pandemi covid tahun telah menurunkan pengeluaran masyarakat sebesar rp126. untuk komponen ipm yang lain tahun mengalami sedikit peningkatan. angka ipm kabupaten gunungkidul masih tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten kota di. yogyakarta. oleh karena itu, untuk menaikkan angka ipm gunungkidul, diperlukan upaya peningkatan terhadap semua komponen ipm yang ada. rasio gini pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan. pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak akan berdampak pada masyarakat bawah karena sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat elit sedangkan sebagian masyarakat lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam keadaan miskin. salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yakni dengan menggunakan rasio gini. selama periode rasio gini kabupaten gunungkidul memiliki kecenderungan menurun. dengan naiknya angka kemiskinan kabupaten gunungkidul tahun akibat pandemi covid tidak hanya jumlah penduduk miskin yang naik tetapi angka rasio gini juga mengalami kenaikan angkasumber: bps, gambar rasio gini kabupaten gunungkidulrata rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, harapan lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kematian bayi, status gizi balita, dan angka harapan hidup. rata rata lama sekolah untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat dilihat antara lain dari rata rata lama sekolah rls). rls menggambarpenduduk gunungkidul dalam (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. meskipun demikian perkembangan rata rata lama sekolah gunungkidul menunjukkan perkembangan yang cukup lambat jika dibandingkan dengan daerah lain diy. pada tahun rata rata lama sekolah penduduk gunungkidul sebesar artinya secara rata rata penduduk gunungkidul yang berusia tahun atas telah menempuh pendidikan selama tahun atau menyelesaikan kelas vii sampai awal kelas viii smp. upaya yang diperlukan untuk meningkatkan rls selain melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi, juga dengan meningkatkan akses pelayanan pendidikan melalui pemenuhan pembiayaan pendidikan, pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik, retrieval (penarikan kembali) anak putus sekolah, dan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. mrlsdiy @rls gunungkidul sumber: bps, gambar rata rata lama sekolah d.i yogyakarta dan kabupaten gunungkidul tahun angka partisipasi sekolah angka partisipasi sekolah aps) merupakanaps bergunasumber: bps berdasarkan tabel terlihat bahwa angka partisipasi sekolah aps) kelompok umur tahun pada jenis kelamin laki laki yang sebelumnya selalu 100y6 menurun menjadi ,67y6 tahun sedangkan pada jenis kelamin perempuan mengalami fluktuasi dan mencapai tahun aps pada kelompok umur tahun mencapai tahun dengan peningkatan aps pada laki laki dan penurunan aps pada perempuan. hal yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu pada kelompok umur tahun, dimana meskipun aps mengalami kenaikan tetapi belum mendekati yaitu sebesar atau dengan kata lain penduduk usia tahun kabupaten gunungkidul tidak lagi bersekolah belum pernah atau tidak lagi bersekolah. angka partisipasi kasar angka partisipasi kasar apk)berguna untuk melihat partisipasi penduduk secara umum pada suatu jenjang pendidikan. apk digunakan untuk mengukur tingkatempuhsuatu jenjang pendidikan bisa lebih dari karena adanya penduduk yang sekolah namun belum mencukupi umur dan atau melebihi usia seharusnya. mi, member bem men sd mi mama smk ma sumber: bps, (diolah) gambar angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan kabupaten gunungkidul tahun yo) berdasarkan gambar atas angka partisipasi kasar apk) kabupaten gunungkidul tahun pada jenjang pendidikan sd mi dan smp m dari tahun tahun mencapai lebih dari hal tersebut disebabkan oleh banyaknya anak sekolah yang masuk suatu tentang pendidikan namun luar umur seharusnya untuk jenjang pendidikan tersebut, semisal anak yang berumur kurang dari tujuh tahun namun sudah masuk sd mi. namun demikian, apk pada jenjang pendidikan sma smk ma, masih berada bawah dari tahun tahun. hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan tersebut, yang dapat dikarenakan penduduk tidak sekolah lagi atau putus sekolah pada jenjang sma smk ma kabupaten gunungkidul. angka partisipasi murni angka partisipasi murni apm) merupadikerangka pendanaan. nanennannannnnnnnn proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. bab permasalahan dan isu strategis daerah telaah terhadap rencana struktur ruang . joo iv telaah terhadap rencana pola ruang . w.oo iv rencana kawasan strategis. joeeeaaaan iv arah pemanfaatan ruang wilayah. j.j iv telaah kebijakan nasional (rpm). oo. oom erna iv telaah ipjp diy .ooooooow#ow mann iv telaah rpm diy we. den ian ennannnnnannnnnlnn iv telaah rpm daerah lain end niatan iv telaah kajian lingkungan hidup strategis. iv telaah dampak pandemi covid terhadap kondisi ekonomi sosial iron nnnnnnnnnnnnnlnnnn iv permasalahan pembangunan eni. ennnnnnnnnnlnnnna iv pencapaian tujuan pembangunan daerah amanat tahun . mna iv pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. iv rumusan masalah pokok pembangunan daerah. iv permasalahan pembangunan berdasarkan bidang urusan isu strategis daerah . ooneenannaaannnanlnl iv isu internasional. weeoennananaa iv isu nasional. weeoooennnanna iv isu keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. iv isu pembangunan desa dan kawasan perdesaan. iv isu ketenteraman dan penanggulangan bencana. iv bab visi, misi, tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran. nenennnannnnannnnnn keselarasan visi misi tujuan rpm diy dan rpm bab strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah program program strategis .o.coooonennnnnnnnnnnna vi arah pembangunan keistimewaan diy nana nana vi pembangunan desa kalurahan dan kawasan perdesaan. vi bab vii kerangka pendanaan pembangunan dan program bab viii kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. vih babi penutup pedoman transisi .ooooooonenannnnnnnnln ix kaidah pelaksanaan. noni ena ix msd mi mms m sma smk ma sumber: bps, gambar angka partisipasi murni apm) menurut tingkat pendidikan kabupaten gunungkidul tahun apm pada jenjang kabupaten gunungkidul, dari tahun tahun mendekati yang berarti bahwa hampir seluruh anak usia tahun telah bersekolah tepat waktu. namun, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, apm cenderung lebih rendah. hal ini menunjukkan partisipasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan sesuai usia jenjang pendidikan yang lebih tinggi relatif masih rendah. harapan lama sekolah berdasarkan bps bahwaengan diketahuinya hls dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan berbagai jenjang. mls diy mls gunungkidul sumber: bps, (diolah) gambar harapan lama sekolah di. yogyakarta dan kabupaten gunungkidul tahun ii hls kabupaten gunungkidul pada tahunterlihat bahwa dari tahun hls dari tahun tahun naik secara perlahan, meskipun masih tertinggal jauh dari kabupaten kota daerah istimewa yogyakarta. angka pendidikan yang ditamatkan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia sdm) adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kualitas sdm nya dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. jumlah pendidikan tertinggi yang tamatan kabupaten gunungkidul terbesar tingkat sd mi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah untuk usia atas tahun baik yang bekerja maupun tidak bekerja (pengangguran terbuka). ssd sederajat smp sederajat sma sederajat perguruan tinggi pengangguran bekerja sumber: bps, gunungkidul dalam angka,angka kematian bayi.akb. tabel angka kematian bayi kabupaten gunungkidul tahun sumber: profil dinas kesehatan, angka kematian bayi kabupaten gunungkidul selama (lima) tahun terakhir dapat kita lihat dari tabel terlihat adanya penurunan angka kematian bayi tahun setelah adanya trend peningkatan jumlah kasus dalam empat tahun sebelumnya. adapun penyebab terbanyak kematian bayi antara lain premature kecil masa kehamilan), berat bayi lahir rendah bbl), asfiksia (kesulitan nafas), disusul juga kelainan bawaan (kongenital). upaya menurunkan angka kematian bayi memerlukan waktu yang relatif panjang serta kebijakan yang konsisten dengan keberpihakan terhadap kesehatan ibu dan anak. sebagian besar kematian bayi tersebut terjadi pada usia hari (neonatus). hal tersebut ditunjukkan dengan angka kematian neonatal sebagai berikut: tabel angka kematian neonatal kabupaten gunungkidul tahun sumber: dinas kesehatan, status gizi balita penilaian status gizi anak mengacu pada peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang standar antropometri anak. untuk menilai status gizi balita dilakukan antara lain melalui pengukur: dan. berdasar hasil pengukuran, berikut data status gizi balita tahun kabupaten gunungkidul. tabel status gizi balita kabupaten gunungkidul tahun bulan kurang normal risiko lebih panjang badan atau tinggi badan menurut bee pama bulan pendek lo) oo normal fo) berat badan menurut panjang badan atau bea bulan kurang giri baik o | ' berisiko gizi lebih ooh giri lebih obesitas sumber: dinas kesehatan, capaian status gizi balita tersebut masih cukup baik bila dibandingkan dengan target nasional. target nasional untuk prevalensi berat badan kurang dan sangat kurang adalah tahun dan tahun untuk prevalensi gizi pendek dan sangat pendek, target tahun adalah dan tahun sedangkan untuk prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun sebesar dan tahun sebesar saat ini, stunting menjadi salah satu dari lima prioritas masalah kesehatan nasional. pada tahun kabupaten gunungkidul ditetapkan menjadi salah satu kabupaten lokasi fokus prioritas penanggulangan stunting. upaya yang dilaksanakan dalam menurunkan angka prevalensi stunting melalui aksi konvergensi penanggulangan stunting dengan mengoptimalkan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. prevalensi stunting (balita pendek dan sangat pendek) kabupaten gunungkidul dalam (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: prevalensi balita stunting kabupaten gunungkidul tahun sumber: dinas kesehatan, gambar prevalensi balita stunting kabupaten gunungkidul tahun terjadi penurunan prevalensi balita stunting dalam beberapa tahun terakhir. pada tahun tercatat balita stunting dari balita, sehingga prevalensi stunting sebesar pada tahun dari balita tercatat balita stunting sehingga prevalensi stunting menurun menjadi y0. angka tersebut jika dibanding dengan standar who sudah bawah standar maksimal (20y60). namun, dibanding dengan target pencapaian standar nasional untuk menurunkan angka prevalensi stunting pada balita sebesar pada tahun maka gunungkidul harus mengoptimalkan upaya penurunan stunting terintegrasi. angka harapan hidup indikator angka harapan hidupangka harapan hidup merupakan indikator yang cukup efektifmasyarakat pada khususnya. keberhasilan pembangunan bidang kesehatan suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan. angka harapan hidup menggambarkan perkiraan rata rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. berdasarkan gambar bawah angka harapan hidup kabupaten gunungkidul semakin meningkat, artinya derajat kesehatan penduduk kabupaten gunungkidul memiliki kecenderungan terus meningkat. peningkatan angka harapan hidup juga dapat dijadikan sebagai gambaran keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. pada tahun angka harapan hidup penduduk kabupaten gunungkidul mencapai tahun. angka ini bermakna bahwa anak yang lahir pada tahun diperkirakan akan hidup rata rata sampai umur tahun. kedai ahh diy ahh (nn ui sumber: bps, gambar angka harapan hidup d.i yogyakarta dan kabupaten gunungkidul tahun fokus seni budaya dan olahraga budaya menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kabupaten gunungkidul memiliki karakter budaya khas sehingga dengan karakter tersebut depan kabupaten gunungkidul diharapkan lebih maju, mantap, dan mampu menjalankan roda pembangunanjumlahgedungkesenian jumlahevenseni danbudaya sumber: dinas kebudayaan kundra kebudayaan), dan dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga kabupaten gunungkidul, berdasarkan tabel upaya kabupaten gunungkidul dalam dinominasi budaya diimbangi dengan mental yang sehat dan fisik yang kuat, sehingga mewujudkan keseimbangan dan keanekaragaman seni budaya serta olah raga baik modern maupun tradisional kabupaten gunungkidul. aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib urusan wajib pelayanan dasar pendidikan fasilitas pendidikan pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal pendidikan dasar (sembilan) tahun. pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan. tabel fasilitas pendidikan kabupaten gunungkidul tahun fasilitas pendidikan bean cnp tk ra: negeri unit swasta unit unit negeri orang swasta orang orang sd mi: negeri unit swasta unit negeri unit swasta unit jumlah guru sd mi: negeri orang swasta orang negeri n a orang swasta n a orang jumlah sekolah smp m ts: smp negeri unit smp swasta unit negeri unit swasta unit jumlah guru smp m ts: smp negeri n a orang smp swasta n a orang negeri n a orang swasta n a orang rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah pendidikan dasar: sd mi persegi smp m persegi rasio guru murid sekolah pendidikan dasar: sd mi n a persegi smp m n a persegi penduduk yang persen berusia tahun melek huruf (tidak buta aksara guru pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi s1 d iv: persen n a n a n a persen smp persen n a n a n a persen sumber: dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga kabupaten gunungkidul, kementrian agama, sedangkan mutu penyelenggaraan pendidikan kabupaten gunungkidul dapat dilihat dari capaian status akreditasi satuan pendidikan yang telah dinilai kelayakannya sebagai berikut. tabel status akreditasi satuan pendidikan kabupaten gunungkidul tahun jenjang terakreditasi adan pau a9a |ox |as |ss| |fae| |o| mos elo smp sumber: dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga kabupaten gunungkidul, pencapaian spm bidang pendidikan penerapan spm bidang pendidikan kabupaten gunungkidul berdasaapaian spm pada jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan digambarkan sebagai berikut: pendidikan anak usia dini, persentase warga negara usia tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud pada tahun sebesar o. anak usia tahun kabupaten gunungkidul berjumlah anak, sementara yang sudah tamat atau sedang belajar pada satuan pendidikan paud berjumlah anak. pendidikan dasar: berdasarkan data tahun dari warga negara usia tahun, jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar sd mi. sehingga capaian spm pendidikan dasar pada sekolah dasar sebesar adapun penduduk usia tahun sejumlah jiwa, sementara jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar smp m ts. sehingga capaian spm pendidikan dasar pada sekolah menengah pertama sebesar ,07y6. pendidikan kesetaraan. pada tahun jumlah warga negara usia tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah kabupaten gunungkidul sebanyak jiwa, sedangkbanyak orang. dengan demikian capaian spm pendidikan kesetaraan sebesar hal ini tidak lepas dari sulitnya melakukan pendataan khususnya warga yang telah mengikuti pendidikan kesetaraan luar yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan, pemuda, dan olah raga, dan atau pendidikan kesetaraan yang telah dilaksanakan pada waktu lampau, serta relatif rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti pendidikan kesetaraan. pencapaian target rpm tahun hingga tahun capaian sasaran perangkat daerah dalam kinerja ini mencapai termasuk kategori sangat tinggi. kinerja pendidikan capaiannya terhitung sangat tinggi berdasarkan perhitungan capaian sasaran dinas dispora, yaitu kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, (indikator kesesuaian senja terhadap rkd dan kesesuaian renstra terhadap rpm, target tercapai akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat (target tercapai dihitung dari indikator persentase laporan keuangan bulanan semester tahunan disusun tepat waktu), kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat (indikator nilai ikm meningkat dari target indeks tercapai indeks kualitas pendidikan meningkat, dihitung dari indikator rata rata lama sekolah (target tahun terealisasi tahun), harapan lama sekolah tercapai dari target thn tercapai tahun) dari capaian atas, rata rata captain kinerja adalah sesuai permendagri tabel t e .skala nilai peringkat kinerja pendidikan berada dalam interval 91y6 dikategorikan sangat tinggi). pencapaian indikator tpb urusan pendidikdidikanak anak dan remaja: (a) pada kelas (b) tingkat akhir sd kelas (c) tingkat akhir smp kelas yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. angka partisipasi kasar apk) pendidikan anak usia dini paud). persentase angka melek aksara penduduk umur tahun. indikator tpb yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (sbt) adalah: angka partisipasi murni apm) sd mi sederajat. angka partisipasi murni apm) smp m ts sederajat. angka partisipasi kasar apk) sd mi sederajat. angka partisipasi kasar apk) smp m ts sederajat. tabel pencapaian indikator tpb urusan pendidikan indikator tpb capaian gap target status prepares satuan rate uraian capaian capaian tahun angka partisipasi murni apm) disdikpora mi sederajat. sbt angka partisipasi murni apm) .(h) smp ts sederajat. sbt disdikpora proporsi anak anak dan remaja: (a) pada kelas (b) n a: ji. n a (c) n a (c) n a (c) fo) liat ban anna stm kelas ii. .18yii meningkat sst disdikpora kemampuan minimum dalam: ii. ii. membaca, (ii) matematika. .(a) persentase sd) disdikpora .(b) persentase smp i ame disdikpora angka partisipasi apk .(a) angka partisipasi kasar apk) sbt disdikpora sd mi sederajat. angka partisipasi apk .(e) smp mrs, sederajat. apk) disdikpora rata rata lama sekolah penduduk umur tahun tahun tbc disdikpora angka partisipasi kasar apk) .la) pendidikan anak usia dini n a sst disdikpora (paud). daftar tabel tabel luas dan pembagian wilayah administratif kabupaten tabel pulau pulau wilayah kabupaten gunungkidul. jj. ti tabel kondisi curah hujan kabupaten gunungkidul . ii tabel penggunaan lahan kabupaten gunungkidul. jj. tabel luas rencana kawasan kabupaten gunungkidul. ii tabel data indikasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang tahun tabel kawasan wisata alam kabupaten gunungkidul . woo ii tabel desa wisata dan rintisan desa wisata kabupaten gunungkidul tabel desa budaya dan rintisan desa budaya kabupaten gunungkidul. mna tabel kawasan wisata budaya kabupaten gunungkidul. ti tabel kawasan minat khusus kabupaten gunungkidul. ii tabel wilayah rawan bencana kabupaten gunungkidul. ii tabel jumlah penduduk (jiwa) menurut kapanewon kabupaten gunungkidul tahun . anna tabel laju pertumbuhan penduduk kabupaten gunungkidul tahun tabel kepadatan penduduk per kapanewon kabupaten gunungkidul tahun . mana tabel rasio jenis kelamin kabupaten gunungkidul tahun tabel jumlah penduduk kabupaten gunungkidul menurut jenis kelamin tahun . oma. tabel kontribusi lapangan usaha pdrb adik kabupaten gunungkidul tahun .o.otonom mana tabel perubahan komponen pembentuk ipm kabupaten gunungkidul tahun .o.voodoo work woo mann(9o). tabel angka kematian bayi kabupaten gunungkidul tahun tabel angka kematian neonatal kabupaten gunungkidul tahun .e.oouop wennnnnnnnn anna tabel status gizi balita kabupaten gunungkidul tahun a.n onn inna nnnnnnanan anna tabel fasilitas pendidikan kabupaten gunungkidul tahun tabel status akreditasi satuan pendidikan kabupaten gunungkidul tahun . tabel pencapaian indikator tpb urusan pendidikan . ti tabel jenis dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten gunungkidul tahun .o.voodoo mma tabel jumlah tenaga kesehatan kabupaten gunungkidul . tabel indikator kinerja bidang kesehatan kabupaten gunungkidul tahun .ooooocoooo woo mma tabel data pubs rumah tangga per indikator tahun . tabel kasus konfirmasi covid kabupaten gunungkidul tahun ne. inn rnnannnnnnnnnnan nana iii indikator tpb capaian gap target status prepares satuan rate uraian capaian capaian tahun rasio angka partisipasi murni apm) perempuan laki laki smp n te sederajat: ena agro pendataan n a n a menurun sbt disdikpora sma smk ma sederajat, dan n a (a)n a (3in a ana dan rasio angka partisipasi kasar n a (an. peningkatan (apk) perempuan laki laki perguruan tinggi. persentase angka melek .(a) aksara penduduk umur sst disdikpora tahun. persentase angka melek in a n a n a n a .(b) aksara penduduk umur sst disdikpora tahun dan umur tahun. sd: (a) proporsi sekolah dengan akses sd: (a) (b) (c) sd: (a) sd: (a) ke: (a) listrik (b) internet untuk (p) (c) n a: (d) (p) (c) (p) (c) tujuan pengajaran, (c) nya: (d) nya, n a, (d) dengan n a, (e) (@) (() (e) komputer untuk tujuan n a: n a: n a: infrastruktur nani disdikpora pengajaran, (d) intasiruk kasi smp: ta) smp: (a) smp: (a) meningkat sst naga (b) (c) (b) (c) (b) (c) siswa disabilitas, (e) air minum (b) :(c) layak, (f) fasilitas sanitasi n a: (d) n a, (d) dasar jenis kelamin.) n a: (e) n a: (e) (e) (e) per) 1001p (tk) n a:na) (tk) (tk) (tk) persentase guru tk, sd, smp, (sd) n a:ny a: n a:ny a: .c. sma, smk, dan plb yang :n a, (sd) (sd) (sd) menurun tbc menurun disdikpora bersertifikat pendidik. (smp) n a, (smp) :n n a: n a: (smp) (smp) indikator tpb capaian gap target status prepares satuan rate uraian capaian capaian tahun sma) n a, (sma) n a: n a, (sma) (sma) (smk) n a, (smk) n a, n a, (smk) n a, (smk) (plb) n a (plb) n a n a, (plb) n a, (plb) n a n a kesehatan jumlah dan fasilitas kesehatanmelalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, pemerintah kabupaten gunungkidullayanan kesehatan masyarakat diwujudkan oleh pemerintah dengan menambah fasilitas kesehatan maupun pelayanannya misalnya membangun sarana dan prasarana puskesmas dan menambah tenaga dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. tabel jenis dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten gunungkidul tahun puskesmas mak emba kering omah sakit umum darah 4esp 'e f rumah sakit umum swasta sc ee 4esp apotek 52a paras sumber: dinas kesehatan kabupaten gunungkidul tabel jumlah tenaga kesehatan kabupaten gunungkidul dokter umum yani penyehatan lingkungan sasa jamia a3 analis laboratorium pos par ann ringen o o apa sumber: dinas kesehatan kabupaten gunungkidul, pencapaian kinerja bidang kesehatan tabel indikator kinerja bidang kesehatan kabupaten gunungkidul tahun jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan jumlah sasaran ibu bersalin jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh sos tenaga kesehatan jumlah kalurahan kelurahan dengan jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan sarana yankee jumlah seluruh balita gizi buruk jumlah penderita tbc bta yang ditemukan dan diobati jumlah penderita dbd yang ditangani sesuai sop jumlah penderita dbd yang sze|l ditemukan jumlah kunjungan bayi memperoleh yankee sesuai standar jumlah seluruh bayi lahir hidup sumber: dinas kesehatan kabupaten gunungkidul, kasus dbd tahun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan dbd secara rutin melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk (psn), gerakan satu rumah satu semantik g1r1j) dan pengasapan (logging) selektif. dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat pubs) mutlak diperlukan. capaian pubs rumah tangga tahun sebesar capaian tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai o. hal tersebut dipengaruhi antara lain karena adanya penambahan (tiga) indikator dari pusat berupa pengelolaan air minum, limbah cair rumah tangga, dan pengelolaan sampah. perlu upaya sinergis dan inovatif dalam mengubah perilaku masyarakat untuk menerapkan pubs. tabel data pubs rumah tangga per indikator tahun indikator capaian rumah tangga yang perjalanannya ditolong oleh tenaga kesehatan rumah tangga yang memberikan asi eksklusif rumah tangga yang menimbang balita setiap bulan rumah tangga yang menggunakan air bersih rumah tangga yang mencuci tangan dengan air bersih idansabun rumah tangga yang melakukan pengelolaan air minum ama makanan nan etan asean annan so) rumah tangga yang menggunakan jamban sehat stop car rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah sumber: dinas kesehatan kabupaten gunungkidul, adanya pandemi covid juga sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten gunungkidul untuk mengatasi pandemi covid antaranya dengan meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan, melaksanakan upaya yang meliputi testing (meningkatkan screening dengan tes covid tracing (pelacakan kontak erat) dan treatment (tindak lanjut berupa perawatan pada pasien covid serta pelaksanaan vaksinasi. data per akhir desember bahwa jumlah kasus konfirmasi covid sebanyak: tabel kasus konfirmasi covid kabupaten gunungkidul tahun sumber: dinkes kab. gunungkidul, pencapaian target rpm tahun hingga tahun rata rata tingkat capaian sasaran dinas kesehatan capaian indikator derajat kesehatan masyarakat atau angka harapan hidup o) belum sesuai target maksimal pencapaian target spm bidang kesehatan penerapan spm bidang kesehatan kabupaten gunungkidul berdasarealisasi capaian spm bidang kesehatan kabupaten gunungkidul tahun sebagai berikut: tabel target dan realisasi capaian spm bidang kesehatan kabupaten gunungkidul tahun pes e ska mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil kesehatan sesuai standar capai jenis pelayanan dasar indikator use adonan ( o) persentase ibu bersalin yang pelayanan kesehatan mendapatkan layanan ibu bersalin kesehatan sesuai standar bayi laki pelayanan kesehatan persentase bayi baru "ahir yang mendapatkan layanan bayi baru lahir kesehatan sesuai standar persentase balita yang pelayanan kesehatan mendapatkan layanan balita kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan mean manga negara usia pada usia pendidikan yang dasar mendapatkan layanan asa kesehatan sesuai standar persentase warga negara usia pelayanan kesehatan produktif yang mendapatkan pada usia produktif pelayanan skrining kesehatan sesuai standar persentase warga negara usia pelayanan kesehatan lanjut yang mendapatkan pada usia lanjut layanan kesehatan sesuai standar persentase warga negara pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar paman ketat penderita diabetes yang menit mendapatkan layanan fts kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan dengan sam nda gj) orang dengan gang jiwa berat berat yang terlayani kesehatan bang jiwa sesuai standar pelayanan kesehatan cnr ase marga bara terduga tuberkulosis yang orang terduga mendapatkan layanan tuberkulosis kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan arga cara dengan resiko terinfeksi virus orang dengan resiko terinfeksi virus van yang melemahkan daya tahan yanghiv) kesehatan sesuai standar sumber: dinas kesehatan kabupaten gunungkidul, kendala dalam pencapaian target spm bidang kesehatan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana termasuk fasilitas penunjang kesehatan serta keterbatasan jumlah sdm baik kuantitas maupun kualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan. kurangnya kesadaran dan kesediaan sasaran untuk screening kesehatan serta jumlah sasaran yang sangat besar menyebabkan pendataan dan pelayanan belum dapat berjalan secara optimal. selain itu, pandemi covid berdampak adanya keterbatasan akses layanan pemberi maupun penerima layanan pada sasaran tertentu terutama pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, warga usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, serta orang terduga tuberculosis. beberapa pelayanan yang berpotensi menyebabkan penularan melalui kerumunan ataupun kontak langsung tidak bisa dilaksanakan seperti sebelumnya. perlu upaya inovatif untuk tetap melaksanakan pelayanan menyesuaikan dengan protokol kesehatan. kinerja rsud capaian kinerja rsud adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. tabel kinerja rsudrumah sakit umum daerah rsud)rsud dengan (satu) sasaran yakni nilai ikm perangkat daerah pd) yang melebihi target tahun untuk indikator tersebut dari target dapat tercapai sehingga tingkat capaiannya adalah o. namun ada satu indikator yang belum mencapai target 100yo yakni indeks keselamatan pasien baru tercapai pencapaian indikator tpb urusan kesehatsehatanak umur bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah lima tahun balita. angka kematian bayi akb) per kelahiran hidup. persentase kabupaten kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap pada bayi. prevalensi hiv pada populasi dewasa. insiden tuberkulosis itb) per penduduk. kejadian malaria per orang. jumlah desa kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat stem). jumlah desa kelurahan yang open defection free odf) stop buang air besar sembarangan sbs). indikator tpb yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (sbt) adalah:angka kematian balita ba) per kelahiran hidup. angka kematian neonatal akn) per kelahiran hidup. prevalensi tekanan darah tinggi. tabel pencapaian indikator tpb urusan kesehatan status gap target prepares uraian capaian capaian oman sgg para ana matan persentase perempuan pernah kawin perlu pendataan untuk umur tahun yang proses pus 40x penduduk .ta) melahirkan terakhirnya, fasilitas n a n a n a n a tad berpendapatan dinkes kesehatan. terbawah persentase anak umur bulan .(b) yang menerima imunisasi dasar sst dinkes paygnemsmamadaa jesmjasefaafaeasalan jon dante undomottpummama bata: z08 |tiara| joran (underweight) pada anak balita. prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah sst dinkes prevalensi stunting (pendek dan .fa) sangat pendek) pada anak bawah n a n a n a n a tad perlu pendataan dinkes prevalensi malnutrisi (berat padan tinggi badan) anak pada usia o,os1 sbt perlu diturunkan dinkes kurang dari tahun, berdasarkan tipe. proakensi anemiapadatbuhami. (sasaran oon dies persentase bayi usia kurang dari .(b) bulan yang mendapatkan asi ttc dinkes lamianasnds jesanjanj aja seo jon angka kematian tbu joe |esr ess osa7| moo ser jones indikator tpb capaian satuan rate status gap target prepares uraian capaian capaian tahun proporsi perempuan pernah kawin bab gaia ditolong oleh n a n a n a n a tad perlu pendataan dinkes tenaga kesehatan terlatih. persentase perempuan pernah kawin umur tahun yang proses tad link .fa) melahirkan terakhirnya fasilitas nya n a adi kesehatan. snow kelahiran hidup. persentase kabupaten kota yang .(b) mencapai imunisasi dasar sst dinkes lengkap bada bayi. kejadian malaaper1000 orang kemhan sen .ta) jumlah kabupaten kota yang daerah ttc dinkes mencapai eliminasi malaria. persentase kabupaten kota yang .(fa) melakukan deteksi dini untuk infeksi ttc dinkes hepatitissejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya dibidang perdagangan kabupaten cirebo, pembinaan pasar tradisional,yerian sosial)pada:untuk usaha kecil dan menengah. pengelolasebagaimana diatur dalam diatur dengan peraturan bupativiilam perkotaan. minimarket dilarang berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan dalam permukiman, cc., ruang milik jalan dilarang digunakan untuk usaha perdagangan atau kemitraan antara pusat perdagangan atau toko modern dengan pedagang kategori ukm,i perizinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izinpermintaan iup2t, supp dan utm dilengkapi dengan: dokumen lingkungan, rencana kemitraan dengan usaha kecildaftar ulang setiap (lima) tahun. persyaratan dan mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinanandilakukan oleh bupati melalui dinas terkait sesuai dengan tupoksinya masing masing(a) ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan atau awal proses perizinan, (b)toko modern kerjasama usaha antar, perjanjian kerja sama sebagai ,atau dengan alasanrmulaan, hypermarket, departement store, supermarket dan pengelola jaringan mini market, diwajibkan menyediakan fasilitas tempat dan atau rak barang bagi produksi usaha kecil dan usaha menengah v, menyediakan ruang terbuka hijau, menyediakan ruang laktasikewajiban sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatixvibagi pusat perbelanjaan dan atau toko modern yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya peraturan daerahzin usaha sebagaimana dimaksud pada wajib disesuaikan menjadi supp dan atau utm pada saat teregistrasi, kecuali ketentuan mengenai penyesuaian jarak. bagi pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada wajib menyesuaikan ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini paling lambat dilaksanakan pada saat teregistrasi yang (tiga) terhitung mulai berlakunya peraturan daerah ini. bagi pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah beroperasi namun belum mempunyai izin, wajib mengurus perizinan supp dan atau utm sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalamrogram kemitraan sebagaimana dimaksud pada tidak membatalkansampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. bab xixtiumumncupa tempat untuk pedagang kaki lima, lemparkan dan yang sejenis peruntukan kewajiban penetapan tempat jualan secara rinci sebagaimana pada oleh bupati cukup jelas rencana lokasi pendirian pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus sesuai dengan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten cirebon, apabila rencana detail tata ruang atau zonasi belum ada maka terlebih dahulu harus ada advice planning dari skpd yang menangani tata ruang dengan berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah kabupaten cirebon. apabila belum memiliki rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten cirebon makcukup jelas huruf yang dimaksud dengan kawasan pusat primer adalah kawasan yang menjadi pusat dari kegiatan suatu daerah, berdasarkan rencana tata ruang yang dimiliki daerah. penetapan lokasi pembangunan pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern kawasan pusat primer berpedoman pada rtrw dan rdr dan peraturan lokasinya kawasan pusat primer dengan mempertimbangkan lokasi pendirian pasar tradisional dengan pusat pegangan dan toko modern atau pasar tradisional, pusat perdagangan, toko modern yang sudah ada sebelumnya, cc. iklim usaha yang seh adalah setiap orang yang memegang ktp yang berdomisili kecamatan dan atau radius (satu) dari lokasi kegiatan. (usulan disnakertrareboataan,selanjutnya disebut dprd adalah dprd kabupaten cirebon, pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi jawausaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro,,,ermulaan adalah tempat dimana semua barang kebutuhan sehari hari tersedia, dibeli dalam jumlah besar (grosir) dan ada kegiatan bongkar muat barang dalamnya,gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan,er,ir, bongkar muat adalah kegiatan menaik, anjungan belanja mandiri adalah kegiatan penjualan langsung melalui mesin,,rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya adalah kebijaksanaan pemerintah daeraherah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu (dua puluh) tahu,:dan tempat parkir badan jalan (on the street parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan. bab asas, tujuan dan ruang lingkup penataan, pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan tokonataan, pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, bertujuan untuk, memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional, memberdayakan z, bazaar, eksibisi dan promosi expo,timbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf maka perlu dibentuk badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten cirebonwakil bupati adalah wakil bupati cirebon, dprd adalah dprd kabupaten cirebon, sekretariat daerah yang selanjutnya disingkat setdabadan kesatuan bangsa dan politik adalah badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten cirebon, sekretariat adalah sekretariat badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten cirebon, bidang adalah bidang pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten cirebon, subbidang adalah subbidang pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupatenkabupaten cirebon. susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten cirebon terdiri dari kepala badan. sekretariat, membawahi subbagian program dan keuangan, subbagian umum dan kepegawaian. bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri, membawahi subbidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, subbidang politik dalam negeri. bidang ketahanan bangsa dan organisasi kemasyarakatan, membawahi subbidang ketahanan bangsa, subbidang organisasi kemasyarakatan. bidang kewaspadaan nasional, membawahi subbidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini, subbidang evaluasi informasi dan kebijakan strategis. ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas pokok dan tata kerj. bab jabatan perangkat daerah kepala badan kesatuan bangsa dan politik merupakan jabatan eselon ii.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama... kepala subbidang pada bidang badan kesatuan bangsa dan politik, merupakan jabatan eselon iv.a atau jabatan pengawas. kepala subbagian pada sekretariat badan kesatuan bangsa dan politik, merupakan jabatan eselon iv.a atau jabatan pengawas. bab badan kesatuan bangsa dan politikbadan kesatuan bangsa dan politikdaerah ini mulai berlaku, ketentuan ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan kantor kesatuan bangsa dan politik yang tertuangmasih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya pengisian jabatan badan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan diimam labirin, nip. lampiran peraturan daerah kabupaten cirebon nomor tahun tanggal mei badan kesatuan bangsa dan politik kepala badan kabupaten cirebon subbagian subbagian program dan keuangan umum dan kepegawaian bidang bidang bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan ketahanan bangsa dan organisasi kewaspadaan nasional dan politik dalam negeri kemasyarakatan subbidang subbidang subbidang bina ideologi dan wawasan ketahanan bangsa penanganan konflik dan kebangsaan kewaspadaan dini subbidang subbidang subbidang politik dalam negeri organisasi kemasyarakatan evaluasi informasi dan kebijakan strategis.penanggulangan bencana, perlu dilakukan pembentukan kelembagaan badan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, bahwa kondisi wilayah kabupaten cirebondan atau kebakaranbagian ketiga unsur pelaksana kepala pelaksana bpbd dbawah kepala pelaksana bpbd dan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing masing, serta menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktunydan pemberian petunjuk kepada bawahan. kepala pelaksana bpbd dan oleh bawahan maupun unit organisasi dibawahnya, kepala pelaksana bpbd dan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan sertabpbd dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten cirebon dan atau sumber anggarberwenang melaksanakan tugas dan fungsi dixii ketentuan lain lain rincian tugas, fungsi dan tata kerja bpbd danbpbd dani. bagan struktur organisasi nomor tahun badan penanggulangan bencana tanggal maret daerah dan pemadam kebakaran kabupaten cirebon badan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran kabupaten cirebon kepala instansi terkait kepala pelaksana profesional ahli sekretariat kelompok jabatan fungsional ahupt des akar,seriseorang kepala yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional, badan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran, selanjutnya disingkat bpbd dan adalah badan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran kabupaten cirebopala badan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran kabupaten cirebon yang dijabat secara rangkap (ex officio) oleh sekretaris daerah, kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut kalau bpbd dan adalah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten cirebon, unsur pengarah penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran selanjutnya disebut unsur pengarah adalah unsur pengarah badan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran kabupaten cirebon yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional, unit pelaksana teknisberada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana bpbd dan pbadan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran kabupaten cirebon. bab iii tujuan tujuan dibentuknya bpbd dan kabupaten cirebonpokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan bpbd dan dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana. bagian kedua tugas pokok bpbd dan kabupaten cirebosusunan organisasi bpbd dan pk, terdiri atas kepala bpbd dan pk, unsur pengarah yang terdiri atas organisasi perangkat daerah terkait, masyarakat profesional. unsur pelaksana, terdiri atas kepala pelaksana sekretariat. seksi seksi, terdiri atasunit pelaksana teknis. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi bpbd dan dan selaku ketua unsur pengarah. unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada kepala bpbd dan dalam penanggulangan bencana, baik bencana alam, non alam dan sosial. untuk melaksanakan tugas pokok, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan unsur pengarah diatur dengan peraturan bupati sesuai peraturan perundang undangan dan pk. unsur pelaksana dipimpin oleh kepala pelaksana yang membantu kepala bpbd dan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana bpbd dan sehari hari. unsur pelaksana bpbd dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik bencana alam, non alam dan sosialdanpelaksanaan yang dilakupelaksana bpbd dan dapat membentuk satuan tugas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah. bab unit pelaksana teknis pembentukan unit pelaksana teknis pdb danpdb dan ditetapkaneselon dan kepegawaian kepala pelaksana bpbd dan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah jabatan struktural eselon iii.a. kepala sekretariat, kepala seksi bpbd dan dan kepala upt penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah jabatan struktural eselon iv.a. pengisian jabatan unsur pelaksana bpbd dabpbd. dalam pelaksanaan tugas penanggulangan kebencanaan semua unsur dilingkungan bpbd dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan bpbd dan sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik pusat dan daerah maupun dengan organisasi kemasyarakatan. rapat koordinasi bpbd danan dengan bpbd provinsi bersifat koordinasi fasilitasi. hubungan kerja antara bpbd dan dengan bpbd provinsi ddandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cilacap, menimbangbaru yaitu yangbaru yaitu yang berbunyi sebagai berikut pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya retribusi. ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut setiap penduduk yang melakukan keterlambatan atau melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dikenakan sanksi berupa denda administrasiikenakan denda sebesar rp. (satu juta rupiah), pindah datang luar negeri bagi penduduk warga negara indonesia dikenakan denda sebesar rp. (seratus ribu rupiah), cc. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing rp. (satu jutadikenakan denda sebesar rp. (dua jutadikenakan denda sebesar rp. (satu juta rupiah), dalam hal ktp el rusak atau hilang, perubahan data kependudukan (nama, tanggal lahir, alamat, alih status) dan bagi pemula yang laporannya melebihi (empat belas) hari dikenakan denda administrasi sebesar (dua puluh lima ribu rupiah), kelahiran bagi warga negara indonesia yang melampaui batas waktu (enam puluh) hari sejak kelahiran dikenakan denda sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), kelahiran bagi orang asing dikenakan denda sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah), lahir mati bagi warga negara indonesia gratis, perkawinan dikenakan denda sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), perceraian dikenakan denda sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), kematian tidak dikenakan denda, pengangkatan anak bagi warga negara indonesia dikenakan denda sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), pengangkatan anak bagi orang asing dikenakan denda sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah), pengakuan anak bagi warga negara indonesia dikenakan denda sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), pengakuan anak bagi orang asing dikenakan denda sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah), pengesahan anak bagi warga negara indonesia dikenakan denda sebesar rp. lima puluh ribu rupiah), pengesahan anak bagi orang asing dikenakan denda sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda bagi warga negara yang tidak mampu. ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ketentuan diubah, dan dihapus, sehingga keseluruhanhapus. dihapus. diantara dan disisipkan (dua) baru yaitu dan yangkeseluruhanp.umum undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan pada hakikatnycilacapnwpengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakukan suku, keturunan, dan agama.wujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem administrasi yang sejalan dengan kemajuan tekh, untuk itusudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubcilacapdan dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut masa berlaku ktp: untuk warga negara indonesia berlaku seumur hidup, untuk orang asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap. dihapuskeseluruhandan diubah dan ditambah (dua) baru yaitu dan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syaratketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutkepala dinas setempat paling lambat (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. ketentuan ditambah (empat) huruf, yaitu huruf ab, huruf ac, huruf dan ae, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutab. sidik jari, ac.iris mata, ad. tandatangan, ae. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. antara dan disisipkan (satu) baru yaitu yang berbunyi sebagai berikut dalam ktp el, tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan. ktp el diperuntukkan bagi warga negara indonesia, masa berlakunya seumur hidup,ketentuan ditambah (satu) huruf yaitu huruf sehingga keseluruhan, pengakuan anak, pengesahan anakdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cilacap, menimbang: bahwa hiv human immunodeficiency virusids acquired immune deficiency syndromehuman immunodeficiency virus)abupaten cilacap merupakan salah satu kabupaten jawa tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan hiv human immunodeficiency virus) dan aids acquired immune deficiency syndrome) yang memperlihatkan kecenderungan semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus hiv human immunodeficiency virus) dan aids acquired immune deficiency syndrome) terus meningnanggulangan hiv dan aids kabupaten cilacagahan hiv dan aids melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui pemeriksaan hiv terhadap darah dan produk darah donor oleh pmi:lima) strategi pencegah, melakukan kts hiv kepada calon pengantin dan ibu hamil layanan kesehatan. paragraf pemeriksaan hiv pemeriksaan hiv merupakan pemeriksaan darah yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi terhadap hiv. antibodi sebagaimana dimaksud pada terbentuk dalam waktu sekitar minggu setelah terinfeksi atau pada individu dengan pembentukan antibodi yang lambat dapat terbentuk setelah bulan terinfeksi yang dilakukan melalui kts dan klip layanan kesehatan yang berkompeten. klip sebagaimana dimaksud padalayanan kesehatan. upaya pemeriksaan hiv dilakukan dengan menyediakan layanan pemeriksaan hiv yang standar, baik sdm, institusi, logistik, prasarana dan sarana. paragraf perawatan, dukungan dan pengobatan pdp) hiv dan aids penanganan hiv dan aids sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui upaya pdpdp sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan: meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melakukan pdp dan pendampingan, mendukung kds, menyediakan obat arv, obat infeksi oportunistik, obat ims dan pemeriksaan cd4 (jenis sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian terpenting dari sistem kekebalan tubuh): menyediakan layanan rujukan kesehatan bagi dha, menyediakan layanan pdp dan pendampingan terhadap dha. paragraf rehabilitasi dan perlindungan sosial dha rehabilitasi sosial dha dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan dhamprehenkelompok dukungan, pendidikan kelompok sebaya, advokasi, dan atau rujukan. bagian kedua tanggungjawab, hak dan larangan pemerintah daerah pemerintah daerah bertanggungjawaan pdp dengan kualitas baik dan terjamin, layanan rehabilitasi medik bagi dha, layanan pemeriksaan laboratorium penunjang untuk cd4 dan viral load (jumlah virus dalam darah), kts hiv kepada ibu hamil dan calon pengantin, mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan hiv untuk memeriksakan kesehatannya klinik vct, memberikan hak layanan kesehatan dan hak hak kerahasiaan kepada orang yang terinfeksi hiv dan aids, memberikan perlindungan dan dukungan terhadap tenaga kesehatan dari penularan hiv, mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus kasus hiv dan aids. pemerintah daerah melalui komisi penanggulangan aids (kpa) kabupaten cilacap berhak memperoleh informasi akurat tentang penanggulangan hiv dan aids dari dinas instansi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, lsm dan masyarakat.bagian ketiga hak, kewajiban dan larangan dha dha berhak: mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan, mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminasi dari pemerintah daerah dan masyarakat. dha wajib: berobatengan sengaja menularkan hiv kepada orang lain. bagian keempat hak, kewajiban dan laranganningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang penangan mendapatkan perlindungan dari penularan hiv. tenaga kesehatan wajib: melakukan pemeriksaan hivmenjaga kerahasiaan status hiv dan aids bagi dha yang dilayani. tenaga kesehatan dilarangmemberikan informasi yang tidak benar tentang hiv dan aids kepada masyarakat. bagian kelima hak, kewajiban dan laranganelaku usaha mempunyai kewajiban:cilacap. pelaku usaha ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan kts hiv bagi pekerja luar negeri yang perutnya pada saat kepulangan tempat asal.: mempublikasikan identitas status hiv dan aids pekerjanya. bagian keenam hak, kewajiban dan larangan lsm pekerja sosial peduli hiv dan aids lsm dan pekerja sosial peduli hiv dan aids berhak mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) mengenai penanggulangan hiv dan aids.lsm dan pekerja sosial peduli hiv dan aids wajibmenjaga kerahasiaan status hiv dan aids bagi dha yang didampingi. lsm dan pekerja sosial peduli hiv dan aidsmemberikan informasi yang tidak benar tentang ims, hiv dan aids kepada masyarakat. bagian ketujuh hak dan larangan masyarakat masyarakat berhak berhakmasyarakat: mempublikasikan status hiv dan aids seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan. khusus calon pengantin dan ibu hamil wajib mengikuti kts hiv tempat fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk. keterangan sudah mengikuti kts hiv bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pernikahanpenanggulangan hiv dan aids bagian kesatu kelembagaan penyelenggara penanggulangan hiv dan aids terdiri dari komisi penanggulangan aids (kpa) kabupaten cilacap, pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut satuan tugas penanggulangan hiv dan aids tingkat kecamatan, pemberdayaan masyarakat tingkat desa kelurahan yang selanjutnya disebut warga peduli aids tingkat desa kelurahan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan organisasi dan tata kerja penyelenggara penanggulangan hiv dan aids sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua tugas penyelenggara penanggulangan hiv dan aids komisi penanggulangan aids kabupaten cilacapberkala dan berjenjang kepada komisi penanggulangan aids nasional melalui kpa provinsi jawa tengah. satgas penanggulangan hiv dan aids tingkat kecamatan memiliki tugas menyelenggarakan, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan hiv dan aids kecamatkecamatan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing unit pelaksana teknis yang tergabung dalam keanggotaan satgas penanggulangan hiv dan aids kecamatapemerintahan desa kelurahan dalam penanggulangankabupaten cilacap. kelompok kerja warga peduli aids pokja wpa) tingkat desa kelurahan melaksanakan penanggulangan hiv dan aids desa kelurahdesa kelurahan, menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan hiv dan aids kepada masyarakatatgas penanggulangan hiv dan aids kecamatan. bagian ketigalaporan kepada gubernur selaku ketua kpa provinsi. bagian keempatdinas instansi teknis dan kpa kabupaten, desa kelurahan dilakukan oleh camat dan masalah teknis dilakukan oleh satgas penanggulangan hiv dan aids tingkat kecamatan. bab peran serta dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya norma masyarakat yang adorganisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lsm), swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, dha dan ridhayaan belanja program dan kegiatan penanggulangan hiv dan aids bersumber dari apbn, apbd, apb des dan sumberbagian kedua pengawasan pengawasan pelaksanaan penanggulangan hiv dan aids dilakukan oleh.umumdalah pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids yang menjadi prioritas karena demi hiv dan aids akankabupaten cilacap merupakan salah satu kabupaten provinsi jawa tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan penderita hiv aids yang memperlihatkan peningkatan yang semakin memprihatinkan, sehingga memerlukan penanggulangan secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan, untuk itu diperlukan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan hiv dan aids kabupaten cilacap sebagai upaya mengurangi persebaran hiv dan aids kabupaten cilaca, lembaran daerah provinsi jawa tengah tahun nomor tambahan lembaran darah provinsi jawa tengahii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan akan bahayanya hiv dan aids yang dapat merusak nilai nilai dan sendi sendi kehidupan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hal ini bertujuan untuk menghindari persebaran penyakitmenetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan hiv dan aids kabupaten cilacap. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerinthiv. komisi penanggulangan aids selanjutnya disingkat kpa adalah komisi penanggulangan aids kabupaten cilacap, adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan hiv dan aids kabupaten cilacap. satuan tugas penanggulangan aids selanjutnya disingkat satgas adalah satuan tugas yang melakukan upaya penanggulangan hiv dan aids tingkat kecamataorang dengan hiv dan aids yang selanjutnya disingkat dha adalah orang yang sudah terinfeksi hiv positifve yang ditimbulkannya. perawatan,pencegahan penularan hiv ibu anak yang selanjutnya disingkat pria adalah sebuah strategi untuk memberikan harapan bagi anak anak dari ibu yang terinfeksi untuk lahir bebas dari hiv. konseling dan test sukarela yang selanjutnya disingkat kts adalah merupakan kegiatan konseling yang bersifat sukarela dan rahasia, yang dilakukan sebelum dan sesudah tes darah untuk hiv. konseling dan test atas inisiatif petugas kesehatan yang selanjutnya disingkat klip adalah konseling dan tesd dari pelayanan mediberlaku. kelompok dukungan sebaya yang selanjutnya disingkat kds adalah dukungan oleh dan untuk dha ridha dalam meningkatkan kualitas hidupnyaserta kesetaraan gender. penanggulangan hiv dan aids bertujuan untuk:derajat kesehatan dha sehingga mampu mencegah penularan hiv dan aids, menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap dha, dankomprehensif dan berkesinambungan meliputi kegiatan promosi, pencegahan, pemeriksaan, perawatan, dukungan dan pengobatan pdp), serta rehabilitasi dan perlindungan sosial. paragraf promosi hiv dan aids promosi hiv dan aids sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi. komunikasi, informasi dan edukasi hiv dan aids serta perilaku menyimpang lainnyakegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. paragraf pencegahan hiv dan aids pencegahan hiv dan aids meliputi pencegahan hiv dan aids melalui transmisi seksual penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah norma dan agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah dan seks beresiko: pendidikan kesehatan reproduksi kepada masyarakat, menghindari perilaku hubungan seks beresiko,tidak menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain yang tidak steril dan berulang.
salinan lembaran daerah kabupaten cirebon aka fa, nomor tahun seri(ita)yang mengatur tentang pembagian urusan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta untuk mendorong perkembangan perekonomian dan investasimbentuk peraturan daerah tentang ketenagakerjarahli keselamatan kerja adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari luar kementrian tenaga kerja dan transmigrasi yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi untuk mengawasi dinastinya undang undang keselamatan kerja,, pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan, pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swastakewenangan khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pelanggaran peraturan perundang undangan. bab maksud dan tujuanmemberikan kepastian hukum terhadap terciptanya iklim usaha yang kondusif. bab iii penyelenggaraan ketenagakerjaan pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah skpd) yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan bertugas: melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah, melaksanpemerintah daerah berkewajiban membuat perencanaan pembiayaan dan ketenagakerjaan daerah secara periodik. bab aparatur pelaksana bagian kesatu peningkatan sdm pemerintah daerah wajib mengikutsertakan pendidikan dan atau pelatihan teknis dibidang ketenagakerjaan meliputi instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator hubungan industrial, dan pengawas ketenagakerjaan.. bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan bupatiketentuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab pelatihan dan pemasangan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan pelatihan dan pemasangan, sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja, kewajiban sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. setiap penyelenggara pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki ijin dari dinas. prosedur dan persyaratan memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalamsi kepada peserta pelatihan dan atau pemasangan. lembaga pelatihan kerja wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap (enamkerjenuhi persyaratansetiap perusahaan wajib menerima pelaku magang. prosedur dan ketentuan pemasangan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib memiliki ijin magang dari dinaperusahaan,setiap pencari kerja wajib memiliki kartu pencari kerja dari dinas. penempatan tenaga kerja dalam negeri, dilaksanakan oleh: dinas yang membidangi ketenagakerjaanluar negeri dilaksanakan oleh dinas dan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis). penempatan tenaga kerja melalui mekanisme akl, akad, akanjin tertulis dari dinas. pelaksana penempatan tenaga kerja akan wajib mendaftarkan kegiatan penempatan tenaga kerja kepada dinas. prosedur dan ketentuan penempatan tenaga kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan penempatan tenaga kerjdan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian kedua perluasan kesempatan kerja setiap pemberi kerja perusahaan wajib melaporkan terlebih dahulu informasi lowongan kerja yang dibutuhkan dinas sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. setiap pemberi kerja perusahaan wajib melaporkan mengenai penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan kartu pencari kerja. tata cara pelaporpemerintah daerah bertanggungjawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja, perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pola pembentukan pembinaan tenaga kerja mandiri, penciptaan wirausaha baru, teknologi tepat guna, sistim padat karya, bursa kerja job fair, job canvassing, dan job konseling. bursa kerja job fair yang dilaksanakan oleh swasta harus mendapat rekomendasi dari dinas. pemerintah daerah bertanggungjawaberusahaan yang mempekerjakan minimal (seratus) orang wajib mengakomodir pekerja penyandang cacat yang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. prosedur dan tata cyang mempekerjakan tka wajib memiliki ita, ita sebagaimana dimaksud pad, tata cara perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. setiap pemberi kerjanyampaikan laporan bulanan keberadaan tenaga kerja asing perusahaan kepada dinas. melaporkan secara berkala pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping kepada dinas. bab vii perlindungan tenaga kerja indonesia dalam penempatan dan perlindungan tki luar negeri, pemerintah daerah, berkewajiban untuk melakukan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan tki luar negeri, pendaftaran dan seleksi, pembinaan kepada tki tki, fasilitasi kepada tki dan tki yang bermasalah, pemberdayaan tki purna. perekrutan tki sekurang kurangnya. surat izin dari suami istri orang tua wali yang diketahui oleh kuwu lurah surat keterangan untuk bekerja stub) dari kuwu lurah dan diketahui oleh camat setempat. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja ak i) dari dinas: persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan. setiap optis yang akan merekrut tki kabupaten cirebon wajib untuk memiliki sipptki, memiliki kantor cabang pelaksana daerahlaporkan petugas rekrut tki yang telah mempunyai nomor dari bnp2tki dengan menunjukkan surat tugas untuk mendapatkan surat keterangan dari dinas, melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan tki daerah kepada dinas., penyelesaiannya melalui musyawarah dan atau mediasi yang difasilitasi oleh dinas. apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai maka dapat ditempuh melalui jalur hukum. untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya perlindungan tki tki diperlukan pelayanan secara terpadu dan terkoordinasi. pemerintah daerah membentuk tim koordinasi penanganan tki tki bermasalah. bab viii hubungan industrial bagian kesatu pembinaan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan hubungan industrial, syarat syarat kerja, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kewajiban sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. bagian kedua lks bipartita, tripartit dan dewan pengupahan setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja buruh (lima puluh) orang atau lebih wajib membentuk lks bipartita perusahaan. pembentukan lks bipartita sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh perusahaan dinas untuk mendapatkan tanda bukti pencatatan. pemerintah daerah wajib membentuk lks tripartit dan dewan pengupahan. pembentukan lks tripartit dan dewan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan pembiayaan secara proporsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kerjasama tripartit dan dewan pengupahan, sesuai kemampuan keuangan daerah. bagian ketig. bagian keempatsebagaimana dimaksud pada bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggungjawab bidang tenaga kerjaan. bagian kelima penyelesaian.penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar phi dapat dilakukan melalui bipartita, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang tatacara penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengusahtiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja phi, wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas. bab persyarat,wajib dicatatkan pada dinas. bagian kedua peraturan perusahaan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja minimal (sepuluh) orang tenaga kerja wajib membuat peraturan perusahaan. peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada wajib mencantumkan pengaturan tentang uang pisah, tunjangan hari raya keagamaan, dan usia pensiun. peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat pengesahan dari kepala dinas. apabila perusahaan cabang dan perwakilan perusahaan menggunakan peraturan perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari pusat atau provinsi wajib didaftarkan kembali kepada dinas. bagian ketiga perjanjian kerja bersama perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikatpada dilaksanakan secara musyawarah, perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada wajib didaftarkan pada dinas. bagian keempatkabupatenya. umk hanya berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja maksimal (satu) tahun. perusahaan yang tidak mampu membayar umk dapat mengajukan penangguhan pembayaran kepada gubernur. prosedur dan tata cara penangguhan pembayaran umk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. perusahaan yang akan mengajukan penangguhan pembayaran umk sebagaimana dimaksud pada wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas. bagian kelima fasilitas dan kesejahteraan pekerja paragraf kesatu fasilitas setiap perusahaan wajib menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja buruh, fasilitas kesejahteraan pekerja buruh sebagaimana dimaksud padatoilet, seragam kerja, fasilitas ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas rekreasi, fasilitas istirahat, koperasi, antar jemput pekerja, menyediakan sarana dan prasarana bagi tenaga kerja penyandang cacat secara proporsional sesuai dengan kemampuan, ketentuan tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja buruh dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. paragraf kedua kesejahteraan pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kesehatan, dalam hal pekerja buruh belum menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja, kemudian mengalami sakit,kecelakaan kerja, kematian maka pengusaha wajib memberikan jaminan sosial yang besarannya dipersamakan dengan peserta program jaminan sosial tenaga kerja, kewajinorma kerja pengusahaperempuan dan anak, norma jaminan sosial tenaga kerja. bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam rangka melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk tim koordinasi fungsional jaminan sosial tenaga kerja. bentuk, susunan, dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pad atau,ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada wajib mengajukan permohonan ijin kepada dinas. pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan antara pukul s d berkewajiban untukgkutan antar jemput. pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan sebagaimana dimaksud pada wajib mengajukan permohonan ijin kerja malam perempuan kepada dinas. setiap perusahaan wajib memberikan kebebasan kepada pekerja perempuan yang beragama islam untuk menggunakan jilbab dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. kebebasan penggunaan jilbab sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan penghapusan pekerja anak pada sektor formal maupun non formal. babyang dimaksud pada adalah perusahaan yang menggunakan. dan timbulnya bahaya lingkungan kerja, perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada wajib memiliki minimal (satu) orang tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang bersertifikat, perusahaan wajib menyediakan alat alat keselamatan dan kesehatan kerja yang dibutuhkan pekerja, penggunaan alat alat sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan pemeriksaan dokumen teknis dan fisik, serta pengujian secara teknis oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja sesuai spesialisasinya untuk mendapat pengesahan pemakaian dari dinas, pengawas ketenagakerjaan dapat melakukan tindakan penghentian sementara terhadap operasional peralatan, pesawat, dan mesin mesin produksi dalam hal pada saat pemeriksaan dan pengujian ditemukan peralatan, pesawat, dan mesin mesin produksi yang tidak memenuhi syarat standar keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, terjadi peristiwa kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, atau keracunan tempat kerja. pengusaha wajib membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja p2k3) yang disahkan oleh dinas. pengusaha wajib memasang alat pemadam api ringan agar) ditempat kerja yang mengandung potensi bahaya kebakaran dan peledakan. setiap perusahaan diwajibkan memiliki pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi tenaga kerjanya. perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesehatan dan petugas pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) yang bersertifikat. pemerintah daerah wajib membentuk dewan keselamatan kerja daerah. pembentukan dan susunan keanggotaan dewan keselamatan kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xii pembiayaan penyelenggaraan ketenagakerjaan pemerintah daerah wajib menganggarkan pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. penganggaran pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd dan atau sumber lain yang sah. bab xiii retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (ita)perpanjangan ita adalah setiap orang pribadi atau badan pemberi tka. subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada merupakan wajib retribusi. pemberi kerja tka sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam meliputi (a) kantor perwakilan dagang asing,(b) perusahaan swasta asing yang berusaha indonesia, (c) badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri, (d) badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum indonesia, (e) lembaga lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan, (?) usaha jasa impresario, dan (g) perorangan pemberi kerja tka.tka dan jangka waktu perpanjangan.setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang ita,wajib mengajukan permohonan kepada dinas selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya berakhir, setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang ita sebagaimana dimaksud pada wajib membayar retribusi perpanjangan ita kepada pemerintah daerah melalui kas daerah sebesar us bln orang dan dibayarkan dimuka,setiap perpanjangan ita wajib membayar retribusi daerah, retribusi perpanjangan ita dipungut tempat penyelenggaraan pelayanan. pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam dilakukanretribusi harus dilunasi sekaligus untuk (dua belas) bulan, dalam hal perpanjangan ita kurang dari (dua belas) bulan maka pembayaran retribusinya disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya imt dalam hal tka bekerja tidak sampai (dua belas) bulan, sebagaimana dimaksud pada maka kelebihan pembayarannya dikembalikan kepada wajib retribusi,, tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudsanksi sebagaimana dimaksud pada disetorretribusierimaan retribusi digunakan untuk menandai penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, ketatausahasebagaimana dimaksud pada dan dan dan danab sanksi administrasixvi ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah men xii,januari pj. bupati cirebon ttd daud achmad diundangkan sumber pada tanggal janpenjelasan atas peraturan daerah kabupaten cirebon nomor tahun tentang ketenagakerjaan sesuai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah telah diamanatkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerahurusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota adalah pelayanan diyang. pembangunan dibidang ketenagakerjaan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat, hal ini sesuai dengan cita cita kemerdekaan bangsa indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang undang dasar mengingat peranan dan kedudukan tenaga kerja sangat strategis dalam pembangunan daerah, maka pembangunan dibidang ketenagakerjaan harus diselengarakan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerjkesamaan kesempatan kerja serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, yang pada akhirnya kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya akan terjamin dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha. dengan adanya peraturan daerah tentang ketenagakerjaan ini diharapkan penyelenggaraan ketenagakerjaan kabupaten cirebon akanguna mewujudkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. komp pelatihan kerja yang wajib memiliki ijin dari dinas adalah lembaga pelatihan swasta, sedangkan lembaga pelatihan kerja pemerintah wajib memiliki tanda daftar dari dinas. cukup jelas hpelaku magang adalah siswa pelatihan kerja dari lembaga pelatihan kerja yang memiliki program pemasangan. cukup jelas tenaga kerja lokal dimaksudkan adalah masyarakat pencari kerja wilayah perusahaan itu berdomisili atau masyarakat kabupaten cirebon. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan akal adalah antar kerja lokal dalam satu provinsi. akad adalah antar kerja antar daerah (antar provinsi). akan adalah antar kerja antar negara (luar negeri). cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu yang dapat dipungut biaya penempatanvinsi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas perluasan kesempatan kerja dimaksud adalah membuka lapangan kerja baru yang sifatnya sementara maupun berkelanjutan dengan merekrut atau memberdayakan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud bursa kerja job fair adalah pameran bursa lowongan kerja dengan maksud untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja huruf yang dimaksud job canvassing adalah mencari dan atau mendata lowongan kerja yang ada perusahaan dengan maksud agar lowongan kerja tersebut dapat diisi oleh pencari kerja yang ada. huruf yang dimaksud job konseling adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada pencari kerja mengenai lowongan kerja yang sesuai dengan keahliandaftaran antara lain melaksanakan pendaftaran tki dengan diterbitkan kartu pencari kerja dan mengantri data tki system komputerisasi tenaga kerja luar negeri siskotkln) bnp2tki untuk mendapatkan nomor id kartu tenaga kerja indonesia kiki) secara terpusat, sedangkan yang dimaksud dengan seleksi antara lain melaksanakan seleksi administrasi kelengkapan dokumen tki, wawancara dan baca tulis. huruf yang dimaksud dengan pembinaan kepada tki antara lain memberikan asistensi penerangan pemahaman tentang cara aman bekerja luar negeri huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pemberdayaan tki purna antara lain mengadakanpelatihan bimbingan teknis kepada tki purna dalam pemanfaatan penghasilan yang telah diterimanya agar bermanfaat dan bias dinikmati sehingga yang bersangkutan tidak ada lagi keinginan untuk bekerja luar negeri. pelatihan bimbingan teknis tersebut berupa pelatihan kewirausahaan, teknologi tepat guna, dan teknologi padat karya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud surat keterangan untuk bekerja adalah surat yang dikeluarkan oleh kuwu lurah setempat asal tki untuk bepergian bekerja luar negeri dengan tujuan agar tki tersebut terdaftar terpantau oleh pihak desa. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan adalah persyaratan yang harus dipenuhi apabila dibutuhkan oleh pengguna. huruf cukup jelas huruf pendirian kantor cabang pelaksana dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada tki daerah sehingga optis yang tidak memiliki kantor cabang pelaksana daerah tidak akan diberikan surat keterangan dari dinas dan dilarang melakukan perekrutan tki daerah. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan surat keterangan dari dinas adalah surat yang menerangkan bahwa petugas rekrut tki tersebut telah terdata dan terdaftar dinas. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud pelayanan terpadu dan terkoordinasi adalah pelayanan yang melibatkan stakeholder terkait sehingga tki tki aman dan terlindungi dari sebelum, selama dan setelah penempatan. yang dimaksud dengan tim koordinasi penanganan tki tki bermasalah adalah tim yang beranggotakan stakeholder terkait dengan tujuan agar permasalahan tki tki mudah dan cepat terselesaikan.,keterwakilan keanggotaan lks bipartita sekurang kurangnya lam ngan ema mandan dewan pengupahan menyusun dan menetapkan besaran upah minimum setiap tahun kepada bupati bupati menetapkan lembaga kerjasama tripartit diketuai oleh bupati dengan keanggotaan sesuai kebutuhan maksimum (dua puluh satu) orang dengan komposisi keterwakilan seimbang bupati menetapkan dewan pengupahan diketuai oleh kepala dinas dengan keanggotaan sesuai kebutuhan maksimum (dua puluh tujuh) orang dengan komposisi keterwakilan terdiri dari unsur pemerintah, unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja dan unsur pakar dengan komposisi cukup jelas kebebasan membentuk, cukup jelas cukup jelas untuk mendapatkan tanda bukti pencatatan agar menyampaikan bukti bukti pembentukan sekurang kurangnya meliputi: berita acara pembentukan, daftar anggota, anggaran dasar yang ditandatangani oleh ketua dan sekertaris. cukup jelas cukup jelas cukup jelas penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartita adalah perundingan antara pengusaha dan pekerja yang merupakan syarat awal untuk penyelesaian tingkat mediasi, konsiliasi dan arbitrase serta lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. cukup jelas permohonan penetapan phk phi melampirkan bukti bukti penyelesaian terdiri dari risalah perundingan bipartita,perjanjian bersama dan bukti bukti lain. syarat ayahnya perjanjian kerja sekurang kurangnya adalah kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikanundangan yang berlakusurat pengangkatan wajib dibuat oleh pengusaha sebagai bukti adanya hubungan kerja dan atau sebagai pengganti perjanjian kerja lisan. selain daripada itu surat pengangkatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum adanya hubungan kerja, sehingga menjadi jelas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. cukup jelas perjanjian kerja wajib dicatatkan pada dinas sebagai fungsi kontrol dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan. dilaksanakan paling lambat (tujuh) hari sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. cukup jelasnagakerjaan dan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing (ita)inas adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten cirebon, kepala dinas adalah kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten cirebon, perusahaan adalah setiap bentuk usahaanataupun masyarakat, yang dimaksud uang pisah adalah bentuk penghargaan berupa sejumlah uang kepada pekerja yang mengundurkan diri dengan memenuhi syarat sekurang kurangnyadan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal dimulai pengunduran diri. cukup jelas yang dimaksud dengan mendaftarkan kepada dinas adalah memenuhi kewajiban dan memastikan berlaku kabupaten cirebon.paksaan dan tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain. cukup jelas yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi ke kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas mam cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud norma ialah standard ukuran tertentu yang harus dijadikan pegangan pokok. norma kerja meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja, sistim pengupahan, istirahat, cuti, tempat kerja, perumahan, kebersihan, kesusilaan. huruf norma keselamatan dan kesehatan kerja meliputi, lingkungannya, cara cara melakukan pekerjaan, pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, mengatur pemberian pengobatan, dan perawatan tenaga kerja yang sakita pekerja buruh harus bekerja melebihi waktu kerja. apabila pekerja buruh perempuan dipekerjakan antara pukul s.d maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah pengusaha cukup jelas penggunaan jilbab dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada pekerja buruh perempuan untuk dapat menutup suratnya yang dibuat sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan kaidah kaidah keselamatan kerja, sehingga tidak akan menimbulkan kecelakaan kerja bagi yang bersangkutan. cukup jelas imagetenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang bersertifikat adalah seorang tenaga kerja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja selama waktu tertentu, sehingga yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan atau keahlian dibidang keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi ri. alat alat keselamatan kerja meliputi pemakaian alat pelindung diri cukup jelas cukup jelas yang dimaksud panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu lembaga atau wadah kerjasama perusahaan untuk membantupekerja. mourns yang dimaksud pelayanan kesehatan kerja (occupational health services) adalah suatu pelayanan yang dilakukan untuk pencegahan, diagnosa, menangani kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan serta pemberian rehabilitasi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit tempat kerja. yang dimaksud fasilitas kesehatan adalah sarana yang harus ada meliputi sarana dasar (ruangan, perlengkapan umum, peralatan medis) dan sarana penunjang (alat pelindung diri, alat evakuasi dan peralatan penunjang diagnosa). haa yang dimaksud dengan dewan keselamatan kerja daerah adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk memberikan saran dan pertimbangan serta membantu pembinaan kepada pemerintah daerah tentang usaha usaha keselamatan dan kesehatan kerja cukup jelas cukup jelas cukup jelas mamoms ama memata0m moga hamas omega hamas hear cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah nomor penyandang cacat mental penyandang cacat fisik dan mentalrencana penggunaan tenaga kerja asi,, perpanjangan ita adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,antar kerja lokal yang selanjutnya disingkat akl adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten kabupaten dalam (satu) provinsi. antar kerja antar daerah adal,, bursa kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan antar kerja, bursa kerja khusus yang selanjutnya disebut bkk adalah bursa kerja yang berada satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja daerah: pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupuntenaga kerja,yarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja luar negeri dan terdaftar dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten cirebon, tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari kabupaten cirebo,, instruktu, lembaga pelatihan kerja yang selanjutnya disingkat lpk adalah lembaga penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkinformal,sertifikat pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atau,pekerja serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, lembaga kerjasama tripartit yang,dewan pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, perundingan bipartita adalahtenaga kerja dan transmigras,hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerjakonsiliator hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang yang lebih yang memenuhi syarat syarat sebagai konsiliator yang,,, pengadilan hubungan industrial selanjutnya disingkat phiberumur dibawah (delapan belas) tahupenggantyang telah dilakukan, upah minimum kabupaten yang selanjutnya disebut umk adalah upah minimum yang berlaku kabupaten cirebon,tenaga kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat: perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha dan pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihakertib perusahaan, perjanjian kerja bersama adalah peraturyang tercatat dalam instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau beberapa perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, pemutusan hubungan kerja dengan rahmat tuhan yangketentuan hierarki peraturan perundang undangan, keberadaan peraturan desa bukanlah termasuk katagori peraturan daerah kabupaten kota, oleh karena itu peraturan daerah kabupaten cirebon nomor tahun tentang pedoman penyusunan peraturan desa, perlu untuk ditindaklanjuti dengan pencabutan peraturan daerah dimaksud, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang desa,: bahwa sebagai tindak lanjut dari pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf maka pemerintah desa segera menyusun pedoman penyusunan peraturan desa yang dituangkan dalam peraturan desa masing masing.pedoman penyusunan peraturan dessaian kerugian daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cirebon:jabat negara daerah, pimpinan dan anggota dprd, direksi dan pegawai bumi dan pegawai negeri sipilsaianncatat kekurangan perbendaharaan dalam daftar kerugian daerah. selamamasing masing. paragraf tuntutan ganti rugi berdasarkan laporan tgr dari kepala skpd atau direksi bumiidentitas pengguna dan atau pemegang barang, kartu inventaris barang, bukti kepemilikan barang, keterangan dan atau pernyataan pemegang barang, surat tanda penerimaan laporan dari kepolisian, dan surat keterangan ahli waris dari desa kelurahan dan atau pengadilan. tp2kd mencatat tuntutan ganti rugi dalam daftar,surat keputusan pembebanan dan pencatatan. paragraf pemeriksaan instansi pengawas fungsionalinstansi pengawas fungsional melaporkaninstansi pengawas fungsional menyampaikan kepada dari instansi pengawas fungsional sebagaimana dimaksud dalam paling lama (tujuh) hari kerja, bupati memerintahkan tp2kd untuk memproses melalui skt. berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada tp2kd mengupayakan agar paling lambat (tujuh) hari kerja bendahara harus bersedia2kd, antara lain dalam bentuk dokumen dokumen, sbbinstansi pengawas fungsional mengeluarkan surat keputusan pembebanan. bentuk dan isi skt diatur lebih lanjut oleh bupati. penggantian tuntutan perbendaharaan terhadap kerugian daerah2kd2kd2kd melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui skt kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada instansi pengawas fungsional paling lambat (tujuh) hari kerja. dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam instansi pengawas fungsionalinstansi pengawas fungsional daninstansi pengawas fungsionaldiatur lebih lanjut oleh bupatkeputusan penetapan batas waktu dilakukan, dalam hal:atau direktur bumi dengan tembusan disampaik atau direktur bumi paling lama (tujuh) hari kerja sejak sk pbw diterima bendahara. bentuk dan isi keputusan penetapan batas waktu diatur lebih lanjut oleh bupati. bendahara dapat mengajukan keberatan atas sk pbw kepada tp2kdtp2kdtp2kd. apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tp2kdtp2kdbendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak, dandiatur lebih lanjut oleh bupatinstansi pengawas fungsionaldiatur lebih lanjut oleh bupati. paragraf pelaksanaan surat keputusan pembebanan berdasarkan surat keputusan pembebanan dari instansi pengawas fungsional,,surat keputusan pembebanan dan pencatatan bupati menyampaikan laporan kepada instansi pengawas fungsional tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dan dihampiri dengan bukti setor. instansi pengawas fungsionaldiatur lebih lanjut oleh bupat. pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh tp2kd, pejabat negara daerah, pimpinan dan anggota dprd, direksi dan pegawai bumi, dapat mengajukan banding kepada menteri dalam negeri melaluii melarikan diri danarsa kewajiban bendahara dan atau pegawai bukketentuan aturan mengenai kadaluarsatanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain bab vii penghapusan pegawai bukan bendahara, pejabat negara daerah, pimpinan dan anggota dprd, direksi dan pegawai bumi2kdlain lainatasan langsung dan atau kepala skpd yang tidak melaporkan terjadinya kerugian daerah yang terjadi dalam lingkup skpd yang menjadi kewenangannya, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin , maka peraturan daerah kabupaten cirebon nomor tahun tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugiiireboncirebon, pejabat negara daerah adalah bupati dan wakilcirebon, pimpinan instansi vertikal daerah adalah pimpinan instansi vertikal yang bertanggungjawab terhadap kerugian daerah kabupaten cirebon pihak lain yang bertanggungjawab terhadap kerugian daerah adalah pimpinan lembaga negara daerah pimpinan organisasi massa pemerintahan desa yang bertanggung jawab terhadap kerugian daerah kabupaten cirebon,cirebon, instansikabupatenrebon selaku pengguna anggaran pengguna barang,, direksi dan pegawai badan usaha milik daerah adalah direksi dan pegawai bumi milik pemerintah daerah kabupaten cirebon,bendahara penerimaan pembantugian upt, bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantuagian upt,,,,, tim pertimbangan dan penyelesaian kerugian daerah yang selanjutnya disingkat tp2kd adalah tim yang menangani pertimbangan dan penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh bupati: tim hoc adalah tim yang membantu, pengampunan adalah orang yang tidak cakap hukum atau bawah umur atau gila, pengampu adalah orang yang memberi pengampunan, hari kerja adalah hari kerja yang ditentukan oleh pemerintah daerah. bagian kedua asas penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan secara tertib, teratur, transparan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai, keadilan dan kepastian hukumn atau barang daerah, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan ataun atau barang daerah, dan membina rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan atauatau tuntutan ganti rugi. bab tim pertimbangansekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota, inspektur kabupaten selaku wakil ketua merangkap anggota, asisten sekda bidang administrasi umum selaku wakil ketua merangkap anggota, kepala bagian keuangan selaku sekretaris merangkap anggota, dan personil lain yang berasal dari unit kerja bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, perlengkapan dan bidang lain terkait sebagai anggota. dalam rangka membantu proses penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada kepala skpd atau direksi bumi dapatbagian kedua tugas dan fungsi tp2kd bertugas membantu bupati dalam memproses penyelesaian kerugian daerah berupa tuntutan perbendaharaan tp)berupa tuntutan ganti rugi (tgr) terhadap pegawai negeri sipilbertanggung jawab terhadap kerugian daerah: perhitungan jumlah kerugian daerah, pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti bukti pendukung terhadap bendahara atau bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam yangb iii subjek dan objek bagian kesatu subjek subjek adalah bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah. subjek tgr adalah pegawaimelakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah. bagian kedua objek objek adalah uang milik daerah. objek tgr adalah barang milik daerah. bab informasi, verifikasi dan pelaporan bagian kesatu informasi informasi mengenai kekurangan perbendaharaan dan atau barang daerah yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, hasil pemeriksaan instansi pengawas fungsional, pengawasan dan atau pemberitahuan kepala skpd, hasil verifikasi pejabat yang berwenang, laporan dari masyarakat, dan perhitungan officio. bagian kedua verifikasi dan pe2kd. khusus untuk selain penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada dapat diberitahukan kepada bpk ri. paragraf tuntutan perbendaharaan berdasarkan laporan terhadap dari kepala skpd6. bertambah (berkurang) rp11. jumlah pajak daerah setelah perubahan rp37. retribusi daerah semula rp6. bertambah (berkurang) rp922.12. bertambah (berkurang) rp7. jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan rp4. lain lain pendapatan asli daerah yang sah semula rp74. bertambah (berkurang) rp30. jumlah lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan rp10489. bertambah (berkurang) rp0, jumlah bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak setelah perubahan rp289. dana alokasi umum semula rp560. bertambah (berkurang) rp0, jumlah dana alokasi umum setelah perubahan rp560. dana alokasi khusus semula rp247. bertambah (berkurang) rp0, jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan rp2437. bertambah (berkurang) rp430. jumlah pendapatan hibah setelah perubahan rp37. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya semula rp88. bertambah (berkurang) rp11. jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan rp100. dana penyesuaian dan otonomi khusus semula rp107. bertambah (berkurang) rp0, jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan rp107. belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja tidak langsung semula rp913. bertambah (berkurang) rp21. jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan rp934. belanja langsung semula rp687. bertambah (berkurang) rp124. jumlah belanja langsung setelah perubahan rp812. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari belanja pegawai semula rp641. bertambah (berkurang) rp19. jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp66118. bertambah (berkurang) rp0, jumlah belanja hibah setelah perubahan rp18. belanja bantuan sosial semula rp10. bertambah (berkurang) rp0, jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan rp10. belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten kota pemerintahan desa semula rp3. bertambah (berkurang) rp1. jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten kota pemerintahan desa setelah perubahan rp4. belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota pemerintahan desa semula rp235. bertambah (berkurang) rp657.236. belanja tidak terduga semula rp4. bertambah (berkurang) rp0, jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan rp4. belanja langsung sebagaimana yang dimaksud pada huruf terdiri dari belanja pegawai semula rp20. bertambah (berkurang) rp285. jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp20. belanja barang dan jasa semula rp461. bertambah (berkurang) rp36. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan rp498. belanja modal semula rp205. bertambah (berkurang) rp87. jumlah belanja modal setelah perubahan rp292. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan pembiaypembiayaan semula rp1. bertambah (berkurang) rp10. jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan rp11.rp213. bertambah (berkurang) rp378. jumlah lpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan rp591rp1. bertambah (berkurang) rp10. jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan rp126. sehingga menjadi rp2. dengan rincian sebagai berikut pendapatan daerah semula rp1. bertambah (berkurang) rp417. jumlah pendapatan setelah perubahan rp1. belanja daerah semula rp1. bertambah (berkurang) rp146. jumlah belanja setelah perubahan rp1. surplus defisit) setelah perubahan rp249. pembiayaan daerah penerimsemula rp1. bertambah (berkurang) rp10. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan rp11. jumlah pembiayaan netto setelah perubahan rp580. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp330. pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pendapatan asli daerah semula rp119. bertambah (berkurang) rp36. jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan rp155. dana perimbangan semula rp1. bertambah (berkurang) rp0, jumlah dana perimbangan setelah perubahan rp1. lain lain pendapatan daerah yang sah semula rp233. bertambah (berkurang) rp11. jumlah lain lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan rp244.
tanah laut teendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi, bahwa pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi untuk menghadapi tantangan kehidupan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terencana, terarah dan berkesinambungan,untuk melaksanakan ketentuan dan uud, serta melaksanakan ketentuan uud yaitu fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara, maka pemerintah daerah kabupaten tanah laut sebagai bagian dari negara kesatuan republik indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian darberdasarkan jenis, jenjang dan kekhususannya. kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan dyang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi atau karakteristik daerah. pelajar dan atau mahasiswa yang selanjutnya disebut pelajar adalah mereka yang menuntut ilmu atau menempuh pendidikan jenjang pendidikan formal maupun nonformal seperti program kesetaraan dan pondokewan pendidikan adalah dewan pendidikan kabupaten tanah laut sebagaiadalah masyarakat yang tercatat secara resmi dan sah sebagai penduduk kabupaten tanah laut. anak terlantar adalah anak yang berusia tahun yang karena sebab tertentu (misalnya karena miskin tidak mampu, salah seorang dari orang tua wali pengampunan sakit, salah seorang atau kedua orang tua wali pengampunan meninggal dunia, keluarga tidak harmonis atau tidak ada pengampu) sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosimutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan dengan standar nasional pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan yang sama. penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasipendidikan adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. beasiswa dangkal sekolah adalah beasiswa yang diberikan kepadanyelenggaraan pendidikan daerah mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri. penyelenggaraan pendidikan daerah mempunyai misi menumbuhkan penahan dan pengamalan ajaran agama yang dianut serta nilai budaya yang luhur sehingga menjadi sumber kearifan dalam bersikap dan bertindak bagi para peserta didik, menumbuhkan semangat keunggulan dalam berkompetisi bidang pengembangan dan penerapan ilmu, teknologi dan seni dalam diri peserta didik, cc. mengembangkan budaya demokratis, semangat nasionalisme dan kearifan lokal kalangan peserta didik: dan mengimplementasikan konsep pendidikan yang bermutu untuk semua secara adil dan merata bagi semua pelajar. penyelenggaraan pendidikan daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip keunggulan, kemandirian, kebersamaan, keadilan, keterbukaan, keterjangkauan dan pemerataan. tujuan penyelenggaraan pendidikan daerah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan bersikap dan bertindak secara arif dan bijaksana dengan dilandasi nilai nilai keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa, memahami dan menghargai kemajemukan dalam kehidupan beragama, berbudaya, berbangsa dan bernegara dengan dilandasi sikap toleran dan jiwa demokratis: menciptakan, mengembangkan, menyebarluaskan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan hidup bersama dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan, kearifan lokal dan masa depan pembangunan daerah maupun nasional, dan berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan dengan tetap menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran, keadilan, kebersamaan, serta persatuan dan kesatuan bangsa. bab jalur dan jenjang pendidikan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang keberadaannya dapat saling melengkapi dan saling memperkayadan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan dapat berwujud satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. bab iii pendirian, pengelolaan, pengawasan dan pertanggungjawaban satuan pendidikan pendirian dan pengelolaan setiap satuan pendidikan harus berpedoman pada sistem penyelenggaraan pendidikan dan program pembangunan daerah guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan program pembangunan nasional. bagian kesatu pendirian, penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dapat didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. pendirian satuan pendidikan didasarkan pada tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat daerah dengan mengacu pada hasil kajian kelayakan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin operasional dari pemerintah daerah setelah memenuhi syarat syarat pendirian yang berlaku. setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan yang berlaku nasional. pendirian satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada dapat ditangguhkan pemberian izin operasionalnya. pemerintah daerah dapat mendirikan atau menjadikan satuan pendidikan tertentu untuk menyelenggarakan layanan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan bakat dan atau kecerdasan. setiap satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. penentuan kelayakan dan kualifikasi penyelenggaraan suatu satuan pendidikan dilakukan melalui proses akreditasi dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh badan akreditasi nasional. satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dapat dicabut izin operasionalnya atau akan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. amanah uud dalam kaitannya dengan hak pendidikan masyarakat, untuk itu perlu menambahkan regulasi yang mengatur tentang pemberian beasiswa bagi, dalam rangka pelaksanaan huruf dan lampiran huruf pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan pelaksanaan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam peraturan daerah bidang pendidikan, bagian kedua pengawasan dan pertanggungjawaban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu secara merata dan berkelanjutan perlu dilakukan pengawasan pada setiap satuan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. pengawasan sebagaimana dimaksud pada mencakup masalah masalah kinerja pegawai, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemanfaatan fasilitas, maupun sarana dan prasarana pendidikan lainnya. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan oleh petugas fungsional pengawas pendidikan, pejabat pemerintah, lembaga independen, maupun unsur masyarakat sesuai dengan kewenangannya. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan harus diarahkan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang menjadi sasaran pengawasan. setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan lingkungannya masing masing kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan. pertanggungjawaban penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan tahunan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan. bab kurikulum kurikulum pendidikan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. kurikulum muatan lokal, dengan berpedoman pada kurikulum nasional serta mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah maupun kearifan lokal. sebagai upaya pengenalan dan pelestarian sejarah serta untuk menanamkan kecintaan siswa terhadap daerahnya, kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada dan wajib memuat materi sejarah lokal kabupaten tanah laut sebagai bahan pembelajaran muatan lokal pada semua satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar. materi sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada meliputi profil daerah, lambang dan maknanya, serta sejarah pendirian dan perkembangan daerah. pemberlakuan kurikulum muatan lokal pada setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada wajib mendapatkan pengesahan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan. dalam rangka pembentukan karakter, kepribadian dan ketakwaan peserta didik, semua satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar wajib melaksanakan kurikulum pendidikan kitab suci bagi siswa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. kurikulum pendidikan kitab suci sebagaimana dimaksud pada. prosedur penyusunan, lingkup dan rincian materi, serta aturan pemberlakuan kurikulum muatan lokal dan kurikulum pendidikan kitab suci diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab anggaran pendidikan bagian kesatu alokasi danapengalokasian dan pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya. untuk menjamin terselenggaranya pemerataan pendidikan yang bermutu, pemerintah daerah dapat mengalokasikan bantuan dana secara khusus untuk pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. besaran bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ditentukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. berdasarkan naskah kesepahaman bersama dengan pihak tertentu, pemerintah daerah wajib menyediakan dana sharing terhadap bantuan dana dari pemerintah, pemerintah provinsi atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian kedua beasiswa dangkal sekolah pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa dengan sebutan beasiswa dangkal sekolah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. beasiswa dangkal sekolah sebagaimana dimaksud pada merupakan beasiswa yang. beasiswa dangkal sekolah sebagaimana dimaksud pada merupakan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan umum, pendidikan kejuruan atau pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. beasiswa dangkal sekolah sebagaimana dimaksud pada diberikanlajar dan mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada adalah pelajar dan mahasiswa yang memiliki prestasi menonjol minimal tingkat kabupaten, baik prestasi bidang akademis maupun nonakademik. pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran beasiswa dangkal sekolah sebagaimana dimaksud pada menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau yang berkaitan dengan pendidikan harus dialokasikan kembali untuk kepentingan pembangunan bidang pendidikan. pelaksanaan ketentuanbagian kesatu pengadaan pemerintah daerah wajib mendukung penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu secara merata, pemerintah daerah dapat membantu penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. bagian kedua kualifikasi dan kompetensi pendidik pemerintah daerah dapat memfasilitasi semua pendidik daerahnya dalam usaha memenuhi kualifikasi akademik, meningkatkan kompetensi, dan memperoleh sertifikat pendidik yang disyaratkan dengan memberikan bantuan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. bagian ketiga mutasi dan promosi jabatan setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat dimutasi antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan dan atau jenjang pendidikan atas dasar kebutuhan, pemerataan dan promosi jabatan. pendidik yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat dipromosikan dan ditempatkan pada jabatan struktural dengan mempertimbangkan faktor kualifikasi akademik, kompetensi, prestasi kerja, kebutuhan daerah dan formasi yang tersedia. ketentuan mengenai mutasi dan promosi jabatanhak dan kewajiban dalam menjalankan tugas profesinya, setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan lain yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. tunjangan lain yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. sebagai tenaga profesional, dalam menjalankan tugasnya setiap pendidik berkewajiban merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan kaidah kaidah pendidikan dengan mengutamakan tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu, bertindak objektif, adil dan bijaksana terhadap semua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi dan profesionalitasnya secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan zaman dan atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, menaati dan melaksanakan kode etik guru, peraturan perundang undangan yang berlaku, serta nilai nilai moral dan agama yang dianut, dan senantiasa berusaha memelihara dan memupuk rasa persaudaraan, toleransi beragama, serta persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik indonesia. dalam menjalankan tugasnya, setiap tenaga kependidikan berkewajiban mendukung dan membantu pelaksanaan setiap program pendidikan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan memberikan layanan yang sebaik baiknya serta memperlakukan setiap pendidik sebagai mitra kerja yang sejajar guna menjamin kelancaran tugas tugas profesi merekagian kelima penghargaan, sanksi dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi, memiliki dedikasi yang luar biasa, bertugas daerah khusus dan atau gugur dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan dalam bentuk bantuan finansial, piagam, beasiswa pendidikan lanjutan, maupun bentuk penghargaan lainnya. penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan oleh pemerintah daerah, organisasi profesi, lembaga independen, kalangan pengusaha, masyarakat, maupun individu tertentu, baik dilaksanakan tingkat sekolah, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten. pendidik dan tenaga kependidikan yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tindak kriminal, melanggar kode etik guru, atau melakukan pelanggaran disiplin kerja akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. pemberian sanksi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan berdasarkan persetujuan bupati. sanksi sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk penundaan penerimaan gaji, penangguhan hak kepegawaian, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak dengan hormat, dan bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. pemberian sanksi. pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat, kecuali sebagaimana dimaksud pada jika meninggal dunia, telah samlagi melaksanakan tugasnya selama (dua belas) bulan berturut turut atau karena berakhirnya masa perjanjian kontrak kerja atau kesepakatan kerja bersama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. ketentuan mengenai pemberian penghargaan, sanksi dan pemberhentian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ini mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat disesuaikan dengan perjanjian kontrak atau kesepakatan kerja bersama. bab vii peserta didik peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang sebaik baiknya dari satuan pendidikan tempatnya belajar. peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang adil dan manusiawi serta memperoleh perlindungan keamanan dari setiap gangguan dan ancaman. peserta didik berhak mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. peserta didik yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk beasiswa, atau bentuk penghargaan lain yang relevan. peserta didik berkewajiban mematuhi norma norma pendidikan serta peraturan yang berlaku lingkungan satuan pendidikan masing masing untuk menjamin tercapainya pelaksanaan pendidikan yang bermutu. peserta didik berkewajiban ikut menanggung sebagianbijakan satuan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang undangan. warga masyarakat dari daerah lain dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan daerah. bab viii sarana dan prasarana pendidikan dalam upaya pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wali peserta didik dapat memberikan bantuan sesuai dengan peran, kewenangan dan kemampuan masing masing. buku pelajaran pokok dan atau bahan pembelajaran sejenis yangpembelajaran sejenis sebagaimana dimaksud pada dapat diterbitkan atau diproduksi oleh lembaga pemerintah terkait, swasta, maupun organisasi profesi kependidikan yang pemanfaatannya mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat. bab satuan pelaksana pendidikan satuan pelaksana pendidikan daerah mencakup perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan atau lembaga pelaksana pendidikan lainnya dalam lingkup binaan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan. struktur organisasi dalam satuan pelaksana pendidikan sebagaimana dimaksud pada disusun dan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. formasi jabatan untuk tenaga teknis pelaksana pendidikan pada struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada harus dipegang oleh orang orang yang berlatar belakang kependidikan serta memiliki kemampuan dan komitmen dalam bidang tugasnya. pemilihan dan penempatan tenaga teknis pelaksana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan kriteria kecakapan dan kelayakan untuk setiap formasi jabatan yang ada. ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemilihan, pengangkatan dan penempatan tenaga teknis pelaksana pendidikanepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab peran serta pemerintah desa dan masyarakat pemerintah desa dan masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan daerah sesuai dengan kewenangannya. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada mencakup peran serta perseorangan, keluarga, kelompok pengusaha, organisasi profesi atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. pemerintah daerah dan pemerintah desa wajib mendorong dan memfasilitasi kerja sama saling menguntungkan antara pihak satuan pendidikan dengan dunia usaha dan industri maupun pihak lainnya. ketentuan dan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dan serta kerja sama satuan pendidikan dengan dunia usaha dan industri maupun pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab dewan pendidikan dan komite sekolah segala bentuk aspirasi, tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan daerah dapatdibentuk sebagai lembaga mandiri yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan daerah. dewan pendidikan berkedudukan kabupaten dan bertindak sebagai mitra kerja dinas pendidikan, komite sekolah, satuan pendidikan, komisi dprd yang menangani bidang pendidikan dan lembaga terkait lainnya. dalam rangka menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada dan dewan pendidikan berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan perantara. dewan pendidikan dapat dilibatkan dalam perumusan dan pengambilan berbagai kebijakan pendidikan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dana operasional kepada dewan pendidikan. dewan pendidikan beranggotakan dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan, pakar pendidikan, akademisi, eksekutif, anggota legislatif, tokoh masyarakat dan perseorangan yang peduli pendidikan. pengurus dan anggota dewan pendidikan maksimal (tujuh belas) orang dengan anggota paling banyak (lima) orang dari unsur legislatif dan eksekutif. pengangkatan pengurus dan anggota dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan mengenai susunan, masa bakti, pembagian tugas, maupun syarat dan prosedur pemilihan kepengurusan dan keanggotaan dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dewan pendidikan. bagian kedua komite sekolah komite sekolah dibentuk sebagai lembaga mandiri yang bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan pada satu satuan pendidikan serta sebagai usaha untuk menjembatani hubungan antara satuan pendidikan dengan pemerintah daerah, dewan pendidikan, masyarakat, dunia usaha dan industri, maupun lembaga terkait lainnya. kepengurusan dan keanggotaan komite sekolah sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan satuan pendidikan masing masing berdasarkan hasil musyawarah komite sekolah. ketentuan mengenai susunan, masa bakti, pembagian tugas, maupun syarat syarat dan prosedur pemilihan kepengurusan dan keanggotaan komite sekolah sebagaimana dimaksud pada dan mengacu pada anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga art) komite sekolah bersangkutan. bab xii sistem penjaminan mutu pendidikan dalam usaha mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu serta menjamin pemenuhan standar nasional pendidikan secara sistemik, holistik dan berkelanjutan pada semua satuan pendidikan daerah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikkesatu sistem penjaminan mutu pendidikan eksternal pemerintah daerah wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu eksternal some) yang secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan. untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada dinas pendidikan membentuk tim penjaminan mutu eksternal time) yang berkedudukan kabupaten dan ditetapkan dengan keputusan bupati. kepengurusan dan atau keanggotaan tim penjaminan mutu eksternal time) sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur perwakilan bidang teknis pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, perwakilan pengawas sekolah dan perwakilan dewan pendidikanim penjaminan mutu eksternal time) sebagaimana dimaksud pada diatur oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang dan penyusunan program kerja tim penjaminan mutu eksternal time) mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. untuk menjamin terlaksananya seluruh kegiatan dan atau program kerja tim penjaminan mutu eksternal time), pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran dana operasionalnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). bagian kedua sistem penjaminan mutu pendidikan internal semua satuan pendidikan dasar dalam lingkup pembinaan dinas pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu internal semi) pendidikan. untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada setiap satuan pendidikan dasar membentuk tim penjaminan mutu internal time) atau tim penjaminan mutu sekolah tps) yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah. kepengurusan dan atau keanggotaan tpi tps sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur perwakilan pimpinan satuan pendidikan, perwakilan pendidik dan tenaga kependidikan dan perwakilan komite sekolahpi tps sebagaimana dimaksud pada diatur oleh pimpinan satuan, dan penyusunan program kerja tpi tps mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. untuk menjamin terlaksana seluruh kegiatan dan atau program kerja tpi tps, kepala satuan pendidikan wajib mengusahakan ketersediaan dana operasionalnya dari sumber sumber yang sah dan tidak mengikat. bab xiii kerja sama pendidikan pemerintah daerah dapat menjalin dan mengaturberoperasi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dapat menjalin dan mengatur kerja sama dalam bidang pendidikan dengan lembaga pendidikan tertentu atau pihak lainnya dari luar daerah atau negara lain dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan daerah. bab xiv anggarpendidikan penjelasan umum bahwa berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang antara lain menegaskan bahwa pendidikan sebagai hak dasar warga negara, maka harus dimaknai bahwa pendidikan merupakan syarat penting dan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, baik tingkat nasional maupun internasional, pemerintahan daerah dan masyarakat kabupaten tanah laut bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia yangberlandaskan iman dan takwa sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. oleh karena itu,dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip tersebut, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan konsumen yang bersifat wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. sejalan dengan itu, pemerintahan daerah kabupaten tanah laut menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan kabupaten tanah laut sebagai komitmen untuk mendorong dan mengupayakan kecerdasan kehidupan dan penghidupan masyarakat kabupaten tanah lauhak pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang oleh konstitusi dikonstruksikan secara normatif dalamkemudian disebutkan kembali dalam bab xiii pendidikan dan kebudayaan danyang menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penafsiran, pemahaman dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi (keterampilan intelektual dan sosial), maka berdasarkan dua dalam grandnorm tersebut pemerintah daerah kabupaten tanah laut sebagai manifestasi dari bagian dari negara merasa perlu hadir dalam pemenuhan hak pendidikan warga, khususnya untuk warga yang tidak mampu, dengan menyelenggarakan beasiswa dangkal sekolah. beasiswa ini adalah beasiswa yang bersifat tuntas. dalam arti, dibiayai sampai dengan pendidikan paling tinggi strata atau sederajat dan diberikan khusus kepada anak anak terlantar, anak anak korban kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual yang tidak mampu, anak anak tidak mampu, pelajar, santri, yang tidak mampu dan mahasiswa yang tidak mampu serta pelajar mahasiswa santri dan atau berprestasi dalam bidang akademik maupun nonakademik. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas pendidikan khusus dalam hal ini meliputi pendidikan bercorak keagamaan, kebudayaan atau yang menonjolkan kekhasan tertentu. pendidikan anak usia dini paud) mencakup kelompok bermain play group), taman penitipan anak tpa), taman kanak kanak tk), caudatus athfal ra), atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan dasar mencakupcukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. s d cukup jelas. termasuk didalam sejarah berdirinya kabupaten tanah laut dan profil daerah diantaranya adalah pengenalan dasar hukum dan makna filosofi terkait lambang daerah, tokoh pendiri, kronologi pendirian kabupaten tanah laut, keberagaman budayasuku dan agama, kondisi geografis, sumber pendapatan dan hal hal terkait lainnya. s d cukup jelas ketentuan ini mengacu pada undang undang dasar tahun undang undang nomor tahun dan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk pondok pesantren, taman kanak kanak al quran tka) dan taman pendidikan al quran tpa), madrasah swasta mi, ts, ma) dan lembaga pendidikan lain yang sejenis. s d cukup jelas berdomisili kabupaten tanah laut ditandai dengan kartu keluarga, kartu tanda penduduk ktp) atau kartu identitas anak kia). dan cukup jelas. bersifat tuntas artinya tidak setengah setengah, anak anak, pelajar santri dan mahasiswa yang tidak mampu serta pelajar, santri dan mahasiswa yang berprestasi ini benar benar dapat terpenuhi hak pendidikannya sehingga dapat bersaing secara produktif dan berkualitas dengan modal pendidikan yang dimilikinya. beasiswa diberikan paling tinggi sampai dengan strata atau sederajat, diberikan sesuai dengan minat, potensi dan kemampuan anak pelajar santri mahasiswa, diutamakan kepada bidang pendidikan yang siap kerja atau dapat pula diberikan pada jalur pendidikan keagamaan yang nonpolar. s d cukup jelas cukup jelas. dan yang dimaksud dengan memadai dalam konteks ini adalah ukuran minimal yang ditetapkan berdasarkan perbandingan antara sumber daya pendidikan dengan peserta didik yang harus dilayani pada suatu satuan pendidikan. dan proses pemenuhan dan atau peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah, sedangkan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh badan standar nasional pendidikan bsnp). untuk menjamin kecukupan dan pemerataan distribusi serta menghindari penumpukan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah atau kecamatan tertentu, pemerintah daerah dapat mengajukan persyaratan khusus kepada para calon pegawai dalam bentuk kontrak kerja yang berisi kesediaan calon pegawai bersangkutan ditempatkan seluruh wilayah kabupaten tanah laut dan minimal selama (lima) tahun harus mengabdi tempat kerja pertama. pendidik dan tenaga kependidikan yang diatur dalam ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah, sedangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh masyarakat dan atau oleh lembaga pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara pendidikan masing masing. penghargaan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi hendaknya bukan hanya dalam bentuk piagam atau uang tunai, tetapi akan lebih efektif jika mereka mendapatkan promosi jabatan atau tugas belajar tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat memacu semangat kerja para pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. gangguan dan ancaman yang dimaksud dalam ini termasuk gangguan dan ancaman yang tidak disadari oleh peserta didik, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan perilaku lainnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dan cukup jelas yang dimaksud dengan tenaga pelaksana teknis pendidikan dalam hal ini mencakup tenaga tenaga kependidikan yang tugas dan tanggung jawabnya berhubungan langsung dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sekolah, misalnya bidang kurikulum, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, luar sekolah bidang pembinaan ketenagaan, dan bidang teknik lainnya sesuai dengan perkembangan perubahan kebijakan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas dan keanggotaan dewan pendidikan berjumlah (sembilan) orang, terdiri dari unsur pendidik, tokoh masyarakat dan atau tokoh agama, unsur lembaga swadaya masyarakat lsm) yang peduli pendidikan, serta wakil dunia usaha dan industri dengan jumlah masing masing sebanyak (satu) orang, ditambah (empat) orang pakar pendidikan dari berbagai disiplin dan atau keahlian. pergantian pengurus anggota dewan pendidikan diatur dengan mempertimbangkan kesinambungan fungsi kelembagaan. oleh karena itu, seorang mantan pengurus anggota dapat diangkat kembali pada periode kepengurusan berikutnya. khusus bagi anggota yang tidak bisa melaksanakan tugasnya secara tetap akan dilakukan bergantian antar waktu sampai habis masa jabatannya. hubungan dewan pendidikan dengan komite sekolah madrasah tidak bersifat struktural, tetapi sebatas hubungan koordinatif dan konsultatif. istilah mutu pendidikan yang dimaksud dalam ini lebih mengacu pada pengertian proses peningkatan nilai tambah setinggi mungkin. suatu proses pendidikan dikatakan sangat bermutu apabila input nya berasal dari peserta didik dengan prestasi biasa, kemudian mampu menghasilkan output dengan prestasidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang bahwa dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi perkembangan perekonomian kabupaten tanah laut, mewujudkan good corporate governance,, maka perlu mengambil langkah strategis dengan melakukan restrukturisasi regulasi dengan melakukan penyesuaian dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah dan perubahan badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah, serta melakukan diversifikasi usaha pada perusahaan daerah pd. baratdaya untung pandangdengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini, maka terhadap pt. baratdaya untung pandang perseroan) berlaku ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perusahaan perseroan daerah dan perseroan terbatas. bab iii maksud, tujuan dan bidang usaha bagian kesatu maksud maksud pembentukan pt. baratdaya untung pandang perseroan) adalah membentuk perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsip good corporate governance dalam rangka membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi secara profesional dan menguntungkan. bagian kedua tujuan tujuan pembentukan pt. baratdaya untung pandang perseroan) adalah untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dibidang pertambangan dan energi, minyak dan gas serta kelistrikan, perdagangan dansa, cc. sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam pembangunan daerah, dan memperoleh laba dan atau keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan pendapatan daerah. bagian ketiga bidang usaha pt. baratdaya untung pandang perseroan) sebagaimana dimaksud dalam bergerak dibidang pertambangan dan energi. pt. baratdaya untung pandang perseroan) dapat menambah bidang usahapenambahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. pt. baratdaya untung pandangtata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. pt. baratdaya untung pandang perseroan) sebagaimana dimaksud dalaa investasi yang profesional dan independen. tata cara kepemilikan saham pada perusahaan lain dan atau tata cara pembentukan anak perusahaan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undanganbaratdaya untung pandang perseroan) adalah rp. (enam milykonversi total ekuitas pd. baratdaya untung pandang. modal dasar dan atau modal disetor yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah dan konversi total ekuitas pd. baratdaya untung pandangsebagaimana dimaksud pada merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian pt. baratdaya untung pandang perseroan). bab saham bagian kesatu komposisi saham komposisi kepemilikan saham adalah: pemerintah daerah sebesar (enam puluh lima persen), dan pt. mataram indah persada sebesar (tiga puluh lima persen). saham yang dikeluarkan oleh perseroan merupakan saham atas nama. saham sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam anggaran dasar baratdaya untung pandang perseroan), yaitu jumlah saham, klasifikasi saham dan jumlahnya dalam setiap klasifikasi, hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal sahampemerintah daerah terhadap kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf dapat melepaskan saham paling banyak (sepuluh persen) untuk koperasi dan badan usaha milik desa bum des) kabupaten tanah lautbaratdaya untung pandangurusan bumipejabat perangkat daerah yang membidangi urusan bumibaratdaya untung pandangbaratdaya untung pandang perseroan). pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pt. baratdaya untung pandang perseroan). bab organ perusahaan bagian kesatu organ perusahaan organ pt. baratdaya untung pandang perseroan) terdiri atas rups, komisaris: dan direksi. direksi membentuk organ manajemen sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan asas efisien, akuntabel, transparan dan profesional. organ manajemen sebagaimana dimaksud pada diputuskan dalam rups. rups sebagaimana dimaksud padadan penetapan organ manajberpedoman padaditetapkan lebih lanjut dalam anggaran dasar pt. baratdaya untung pandang perseroan).inisiatif sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari dprd yang disampaikan kepada bupatisebagaimana dimaksud dalam huruf. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. penetapan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupaticalon anggota komisaris sebagaimana dimaksud dalam dapat diangkat menjadi anggota bidang urusan bumiyarat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi pidana dari pengadilan negeri tempat calon komisaris berdomisili, dan melampirkan surat pernyataan tertulis bermaterai bahwaatau komisaris yang diangkat untuk pertama kalwajibkan bertempat tinggal wilayah kerja pt. baratdaya untung pandangbaratdaya untung pandang perseroan). pengajuan calon anggota komisaris disampaikan paling lama (: meninggal dunia, masa jabatannya berakhirpengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. direktur utama diangkat dari salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada direktur utama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bupati melaporkan proses seleksi sampai dengan penetapan direksi kepada dprd., perilaku yang baik, cc. melalui perangkat daerah yang membidangi urusan bumibupati melaporkan proses seleksi sampai dengan penetapan direksi kepada dprd. paragraf pemberhentian direksi direksi dapat diberhentikan karena berakhirnya masa jabatan, meninggal duni:yang telah diatur didalam peraturan daerah ini. perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada dapat disebabkan oleh perubahan peraturan atau kebijakan tentang bumi oleh pemerintah, kondisi daerah yang berpengaruh pada pendapatan,baratdaya untung pandang perseroan). bab vii tata kelola perusahaan tata kelola perusahaan diatur dalam anggaran dasar pt. baratdaya untung pandang perseroan)baratdaya untung pandaratdaya untung pandang perseroan) yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan rups sesuai dengan prosentase kepemilikan saham dari laba bersih. pt. baratdaya untung pandpt. baratdaya untung pandang perseroan) menyisihkan sebagian laba bersih untuk pengembangan usaha perseroan. besaran prosentase terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada dan besaran prosentase untuk pengembangan usaha perseroan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rups. bab organisasi dan ketenagakerjaan pegawai pt. baratdaya untung pandang. hak pegawai sebagaimana dimaksud pada memperhatikan kemampuan keuangan pt. baratdaya untung pandang perseroan). pengaturan tentang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, kewajiban dan hak pegawai sebagaimana diatur pada dan ditetapkan dalam peraturan perusahaan. bab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pembinaan terhadap pt. baratdaya untung pandang perseroan) dilaksanakan oleh sekretaris daerah: bagian perekonomian pembangunan atau perangkat daerahsebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh inspektorat secara berkala setiap tahunnya. hasil pengawasan disampaikan kepada dprd untuk diketahui. bab kerja sama dan pinjaman bagian kesatu kerja sama untuk mengembangkan usaha perseroan sebagaimana dimaksud dalam dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. pihak lain sebagaimana dimaksud pada adalah perseorangan atau badan hukum, badan usaha milik negara, bumi, badan usaha milik desa dan atau koperasiobyek berupa tanah dan atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada pt. baratdaya untung pandang perseroan) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari (lima) tahun harus disetujui oleh rups luar biasa dan disampaikan hasilnya kepada dprd. pengaturan lain terkait kerja sama dalam anggaran dasar berpedoman pada peraturan tentang bumi. bagian kedua pinjaman pt. baratdaya untung pandang perseroan) sebagaimana dimaksud dalampinjaman sebagaimana dimaksud pada dan jaminan aset sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rencana anggaran belanja perusahaan yang disampaikan dalam rups untuk memperoleh persetujuan. bab xii penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan akibatterjadi kepailitan dan pembubaran pt. baratdaya untung pandang perseroan) berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kepailitan dan pembubaran bumi dan perseroan terbatas. bab xiv ketentuan lain lain peraturan daerah ini menjadi bagian dari anggaran dasar pt. baratdaya untung pandang perseroankekayaan baik yang berbentuk uang maupun barang baik bergerak maupun tidak bergerak dan atau piutang yang dimiliki olehditetapkan sebagai penyertaan modal dari pemerintah daerah setelah dikonversikan dalam bentuk rupiah. konversi kekayaan dan atau piutang dalam bentuk rupiah sebagaimana dimaksud pada penilaiannya dilakukan oleh lembaga penilai independen. bab ketentuan peralihan sebelum ditetapkannya badan hukum pt. baratdaya untung pandang perseroan) oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, direksi dan badan pengawas pd. baratdaya untung pandang dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya masih bertindak untuk dan atas nama pd. baratdaya untung pandang dengan berpedoman dengan peraturan tentang bumi. perjanjian kerja sama dan perikatan kepercayaan antara pd. baratdaya dengan pihak ketigamasih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud. kewajiban yang timbul dari perjanjian dan perikatan sebagaimana dimaksud pada seperti jaminan reklamasi dan atau kewajiban kewajiban lainnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga sebagai rekanan pd. baratdaya. hutang dariakan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kenotariatan antara para pihak sesuai dengan peraturan perundang undanganperusahsepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini makaumum bahwa daerah oleh undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah diberi kewenangan dalam pendirian bumi, baik berupa perusahaan umum daerah ataupun perusahaan perseroan daerah sebagaimana yang dinamakan dalam dan. pendirian bumi harus berdasarkan kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha bumi. bahwa untuk baratdaya untung pandang yang dibentuk denganyang bergerak bidang usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi, maka perlu mengambil langkah strategis dengan melakukan perubahan badan hukum dari perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah, restrukturisasi badan usaha sekaligus dan diversifikasi usaha pada perusahaan daerah baratdaya untung pandang kabupaten tanahperusahaan perseroan daerah menurut peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah adal, yang dimaksud dengan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang unda, dan cc. yang dimaksud dengan pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepenticukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten tanah laut nomt.baratdaya untung pandang perseroan) yang berasal dari kekayaan modal uang dan aset yang dikonversi menjadi uang pd. baratdaya untung pandividen dan lainadalah karyawan pt. baratdaya untung pandang perseroan) baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. bab perubahan badan hukum dan nama dengan peraturan daerah ini perusahaan daerah pd. baratdaya untung pandang diubah menjadi badan hukum perusahaan perseroan daerah dengan nama pt. baratdaya untung pandang perseroan). perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada adalah badan hukum milik pemerintah daerah yang berbentuk perseroan, berkedudukan dan berkantor pusat pelaihari sebagai ibu kota daerah. perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk anak perusahaan, membuka usaha atau perwakilan baik didalam maupun diluar negeri yang ditetapkan oleh direksi dengan pertimbangan dewan komisaris melalui persetujuan rupdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang bahwa dengan terjadinya perubahan komposisi pemegang saham dan modal yang menjadi dasar pembentukan perseroan terbatas serta perubahan penyebutan nama dari, bahwa dengan diundangkannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah maka pengaturanperlu dilakukan restrukturisasi regulasiah laut tentang perubahan: penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan antar modalbab nama dan tempat kedudukan berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan perubahan nama yaitu dari bumi pt. tanah laut menuntun kabupaten tanah laut menjadi pt. tanah laut menuntun perseroan). perseroan sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dan berkantor pusat pelaihari sebagai ibukota daerah. perseroananak perusahaan sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki kantor cabang yang bertempat dimana usaha tersebut dilakukan. bab iii maksud, tujuan dan bidang usaha maksud pembentukan pt. tanah laut menuntun perseroan) untuk menjadikan perusahaan perseroan daerah yang profesional, handal, bersih, dan transparan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka membina, mengembangkan, memberdayakan cabang usaha perekonomian daerah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. tujuan dibentuk pt. tanah laut menuntun perseroan) untuk melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sarana perekonomian daerah dibidang usaha kepelabuhanan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah, memperoleh laba dan atau keuntungan, dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. bidang usaha pt. tanah laut menuntun perseroan) merupakan pengelolaan pelabuhan. pt. tanah laut menuntun perseroan) dapat menambah bidang usaha core business)dan ditetapkan dengan peraturan bupati. pt. tanah laut menuntunpengelolaan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari usaha yang meliputipenyediaan dan atau pelayanan jasa terminal, peti kemas, curah cair, curah kering, penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang, penyediaan dan atau pelayanan jasa penundaan dan pemandu kapal, jasa labuh (sewa tanah dan pengguna perairan dan kp): dan atau j . jasa labuh lainnya. untuk mendukung dan mengembangkan usaha usaha sebagaimana dimaksud pada dan pt. tanah laut menuntun perseroan) dapat mendirikan anak perusahaan atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan. pt. tanah laut menuntun perseroan) dapat bekerja sama dengan bumi dan pt, dan atau bekerja sama dengan bumn, swasta, bumi dari daerah lain, koperasi atau badan usaha lainnya atas dasar prinsip ekonomi dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerahtanah laut menuntun perseroan) terdiri dari modal uang dan aset dengan total besaran rp. (empat puluh milipenyertaan modal berbentuk aset ireng asset) dari pemerintah daerah berupa lahan seluas (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) jalan syaitan rt. kelurahan angsa kecamatan pelaihari, dengan nilai aset sebesar rp. (satu miliar empat ratus juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). modal dasar dan atau modal disetor yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerahbersumber dari dari penyertaan modal pemerintah daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian pt. tanah laut menuntun perseroan). perubahan komposisi modal dan atau masuknya pihak lain sebagai pemegang saham diputuskan dalam mekanisme rups dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan tentang perseroan terbatas. pihak lain sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada adalah perusahaan dan atau badan hukum lain yang menjadi pemilik saham selain sebagaimana dimaksud dalam bab saham bagian kesatu komposisi saham komposisi kepemilikan saham adalah pemerintah daerah sebesar (enam puluh persen), dan pt. cahaya farhan naya sebesar (empat puluh persen). saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama. jumlah saham, klasifikasi saham dan jumlahnya dalam setiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal saham ditetapkan dalam anggaran dasar pt. tanah laut menuntun perseroan)tanah laut menuntuntanah laut menuntuntanah laut menuntun perseroan). bab organ perusahaan bagian kesatu organ perusahaan organ pt. tanah laut menuntun perseroan) terdiri atas rups, komisaris: dan direksi. organ managemen dibawah direksi dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dengan memperhatikan asas efisien, akuntabel, transparan dan profesional. organ managemen sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dan diputuskan dalam rups denganpenetapan organ managketentuanakan ditetapkan lebih lanjut dalam anggaran dasar pt. tanah laut menuntun perseroan). atau oleh lembaga profesional. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dengan keputusan bupatikomisaris yang menjadi perwakilan dari pemegang saham mayoritas sebagaimana dimaksud pada ditunjuk sebagai komisaris utamautamakan bertempat tinggal wilayah kerja pt. tanah laut menuntuntanah laut menuntun perseroan). pengajuan calon anggota komisaris disampaikan paling lama meninggal dunia, masajabatannya berakhir,direktur utama diangkat dari salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada dan perilaku yang baik, berdipemerintah daerah) melalui bagian perekonomian pembangunan sekretariat daerah kabupaten tanah laut atau skpd lain yang ditunjuk oleh bupatparagraf pemberhentian direksi direksi dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatanya, meninggal dunia, dan,diatur dalam peraturan daerah ini sebagai akibat dari diterbitkannya pengaturan khusus tentang bumi dengan peraturan bupati. pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada dapat disebabkan oleh perubahan peraturan tentang bumi atau kebijakan oleh pemerintah dan atau disebabkan kondisi daerah yang berpengaruh pada pendapatantanah laut menuntun perseroan). bab vii tata kelola perusahaan tata kelola perusahaan diatur dalam anggaran dasartanah laut menuntuah laut menuntun perseroan) yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan rups. pt. tanah laut menuntubab organisasi dan ketenagakerjaan pegawai pt. tanah laut menuntunketentuan peraturan perundang undangan. kedudukan, kewajiban dan hak pegawai sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan kemampuan keuangan pt. tanah laut menuntun perseroan). bab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pembinaan terhadap pt. tanah laut menuntun perseroan) dilaksanakan oleh sekretaris daerah bagian perekonomian pembangunan atau skpdgemendilakukan oleh inspektorat. bab kerja sama dan pinjaman bagian kesatu kerja sama untuk mengembangkan usaha perseroah laut menuntupengaturan lain terkait kerja sama berpedoman pada peraturan tentang bumi. bagian kedua pinjaman pt. tanah laut menuntunbab xkepailitan dan pembubaran pt. tanah laut menuntun perseroan) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiv ketentuan lain lain peraturan daerah ini menjadi bagian dari anggaran dasar pt. tanah laut menuntun perseroan). bab ketentuan peralihan direksi hasil uji kelayakan dan kepatutan pt. tanah laut menuntun kabupaten tanah laut dengan peraturan daerah ini ditetapkan menjadi direksi pt. tanah laut menuntun perseroan)sebagaimana telmengenai ketentuan komisaris dan direksi sebagaimana diatur dalamumum bahwamemuat para pemegang saham yang selain pemerintah daerah diantaranya pd. aneka usaha menuntun berseri yang saat ini telah dilikuidasi dengan peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor tahun dan koperasi pegawai negeri kpn) untung pandang pelaihari sudah tidak operasional lagi, maka dengan tidak adanya pemegang saham lain selain pemerintah daerah perseroan terbatas pt) tanah laut menuntun kabupaten tanah laut sulit untuk badan hukuman sebagai sebuah perseroan terbatas. selain dari pada itu atau dilakukan restrukturisasi regulasi sekaligus melakukan perubahan nama menjadi pt. tanah laut menuntun perseroanlain adalah anggota dprd, unsur tentara nasional indonesia, dan atau unsurperseroan terbatas yang selanjutnya disingkatapat umum pemegang sahamtanah laut menuntun perseroan) yang berasal dari kekayaan modal uang dan asset yang dikonversi menjadi ueviden dan lain lain anggaran dasar adalah anggaran dasar badan usaha milik daerah bumi) pt. tanah laut menuntun perseroelabuhanan adalah dan ketertiban arus lalu lintas kapal,
tarotara paruh radjagukguk, s.h. jga pekerjaan advokat ana lag bea alamat antar jati atas rt. rw. kelurahan antar jati, kecamatan bogor utara, kota bogor dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada victor sinaga, s.h., cn., juda kotapurba, s.h., dedy simanjuntak, s.h., read pasaribu, s.h., dani sulistyowati, s.h., para advokat yang tergabung dalam victor sinaga partners law office berkantor vila nusa indah blok kelurahan angsana, kecamatan gunung putrimerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldasar hukum kewenangan mahkamah konstitusi bahwa permohonan guo ditujukan kepada mahkamah konstitusi untuk menguji ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat terhadap uud dimana mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan pengujian undang undang terhadap uud dengan mengacu padjuncto huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. dasar hukum kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji undang undang terhadap uud diatur dalamol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid berpartisipasi membantu mewujudkan peradilan yang berwibawa dan tertib. bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang dialami oleh pemohon, maka tersebut undang undang nomor tahun tentang advokat bertentangan dengan konstitusi uud yaitu: undang dasar berbunyi setiap warga negara indonesidikecualikan . bahwa advokat berwenang menangani semua perkara kliennya dalam sidang pengadilan baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan lainnya. kewenangan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang advokat sebagai penegak hukum tanpa membeda bedakan jenis perkara. namun kenyataannya, undang undang. advokat hanya mewajibkan perkara pidana sajadalam hal pemakaian toga, sedangkan untuk perkara lainnya toga tidak digunakan. seharusnya undang undang tidak boleh membeda bedakan jenis perkara tertentu dalam hal kewajiban memakai toga. perkara apapun yang sedang ditangani oleh advokat dalam sidang pengadilan, maka advokat tersebut berkapasitas sebagai penegak hukum dengan segala atribut yang digunakan. pembedaan jenis perkara dalam hal pemakaian toga, tidak memberikan kedudukan hukum yang sama bagi advokat untuk menggunakan toga, sehingga bertentangan dengan undang undang dasar undang dasarwarga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat ingin menggunakan atribut toga saat bersidang pengadilan untuk semua perkara, harus mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama sesuai undang undang dasar sehingga kewajiban memakai toga tidak boleh dibatasi untuk perkara pidana saja. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa untuk menghilangkan kerugian hak konstitusional pemohon dan ketidakpastian hukum tersebut, maka sudah sepatutnya mahkamah konstitusi untuk mengabulkan permohonan guo dan menyatakan sebagai berikutbahwa hak dan kewajiban setiap warga negara itu sama kedudukannya mata hukum, begitu juga persamaan hukum itu berlaku terhadap lembaga atau instansi pemerintah untuk wajib mematuhi hukum sebagai perwujudan asas perlakuan yang sama muka hukum equality before the law). berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebut atas, maka dengan ini mohon yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:rdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus golddiberikadvokat, yang rujukannya berbunyi,hwa pemohon, batara paruh radjagukguk, s.h., mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara indonesia berprofesi sebagai advokat. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa pemohon menganggap advokat sebagaimana dimaksud pada angkat merugikan hak hak konstitusionalnya dengan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut: sebagai advokat, pemohon mempunyai atribut toga yang hanya dipakai dalam perkara pidana pengadilan, sebagaimana diwajibkan oleh advokat, sedangkan untuk perkara perkara lainnya pemohon tidak memakai toga, pemohon berkeinginan untuk memakai toga sebagai ciri khas advokat saat bersidang untuk perkara perkara selain perkara pidana namun hal tersebut tidak terlaksana atau terkendala karena adanya advokat: pemohon mengaitkan advokat dengan hak hak konstitusional sebagaimana diatur dalam dan uud namun tidak memberikan argumentasi mengapa hal itu dianggap merugikan hak hak konstitusional tersebut dan langsung mengaitkannya dengan pokok permohonan, berdasarkan uraian atas, terlepas dari ada atau tidak adanya pertentangan norma advokat dengan uud pemohon telah menguraikan secara jelas tanggapannya tentang kerugian hak hak konstitusionalnya yang telah disebutkan secara spesifik sehingga menampakkan adanya hubungan kausal antara anggapan tentang kerugian dimaksud dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sehinggamerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldersoalan konstitusional dari permohonan guo adalah bahwa pemohon menganggap advokat bertentangan dengan uud karena, menurut pemohon, hanya mewajibkan advokat untuk memakai toga dalam perkara pidana sehingga pemohon merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uud terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa advokat tidak secara spesifik menyebut toga melainkan atribut sesuai dengan peraturan perundang undangan . ketentuan dalam advokat tersebut sejalan dengan ketentuan dalam kurap yang menyatakan, dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing masing. pengaturan lebih lanjut berkait dengan ketentuan inimenyatakan: selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim, penuntut umum, panitera dan penasihat hukum, menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam ini, pakaian sebagaimana dimaksud dalam bagi hakim, penuntut umum dan penasihat hukum adalah toga berwarna hitam dengan lengan lebar, simar dan bef dengan atau tanpa peci hitam: perbedaan toga bagi hakim, penuntut umum dan penasihat hukum adalah dalam ukuran dan warna dari simar dan bet: pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam, kemeja putih dan dasi hitam, hal yang berhubungan deng: selain memakai pakaian sebagaimana dimaksud dalam hakim dan penuntut umum memakai atribut: atribut sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh menteri. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sementara itu, khusus bagi hakim, kewajiban bagi hakim untuk selalu mengenakan toga dalam setiap sidang, kecuali dalam sidang pengadilan pidana yang melibatkan anak (sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak), diatur dalam surat edaran mahkamah agung nomor tahun tentang pemakaian toga dalam sidang dan peraturan menteri kehakiman nomor .um. tahun tentang pakaian, atribut pejabat peradilan dan penasehat hukum. dengan demikian, terlepas dari tidak adanya penjelasan dalam advokat perihal mengapa advokat diwajibkan mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang undangan hanya dalam sidang perkara pidana, telah jelas bahwa advokat sejalan dengan kurap yang sama sama mengatur hal yang berkenaan dengan penggunaan atribut dalam sidang perkara pidana. oleh karena itu advokat justru telah memenuhi prinsip harmonisasi horizontal peraturan perundang undangan. bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan apakah norma yang terkandung dalam advokat bertentangan dengan dan uud sebagaimana didalilkan pemohon. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangvokat sama sekali tidak menghilangkan atau mengganggu hak pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. sebaliknya, norma guo justru mengakui, menjamin, melindungi, dan memastikan hak setiap advokat yang sedang menjalankan tugasnya pengadilan dalam perkara pidana untuk mengenakan atribut advokat sesuai dengan peraturan perundang undangan. norma guo juga memperlakukan secara sama dan adil hadapan hukum karena berlaku bagi setiap advokat yang sedang melaksanakan tugasnya dalam sidang pengadilan dalam perkara pidana. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold uudidak ada relevansinya menguji norma dalam advokat dengan uud sebab, uud adalah dimaksudkan sebagai landasan diberlakukannya affirmative action bagi orang orang yang memiliki kebutuhan khusus sehingga membutuhkan campur tangan negara agar mereka dapat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. negara wajib melakukan langkah langkah affirmative action bagi mereka sebab uud mengamanatkan hal itu dengan ketentuannyaorma undang undang dasar ini tidak ada relevansinya dikaitkan dengan norma advokat, apalagi untuk menyatakan ada pertentangan terhadapnya. untuk dapat dikatakan ada diskriminasi setidak tidaknya dibutuhkan dua subjek hukum, dalam hal ini orang dalam pengertian alamiah (naturlijke persoon, natural person). adapun norma yang terkandung dalam advokat hanya berkenaan dengan seseorang yang menjalankan profesi sebagai advokat. dalam konteks ini, masalah diskriminasi baru dapat dikatakan ada apabila ada dua atau lebih orang yang sama sama berprofesi sebagai advokat diperlakukan secara berbeda semata mata karena alasan ras, agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status sosial, pandangan politik, dan sebagainya, sebagaimana ditegaskan dalam angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka dan angka atas, apabila permohonan guo dikabulkan sebagaimana. didalilkan pemohon, yaitu dengan menyatakan bahwa advokat bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai advokat yang merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang undang , hal itu justru dapat berpotensi melahirkan disharmoni horizontal karena secara psikologis dapat melahirkan persepsi ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan antarpihak, khususnya dalam perkara perdata yang sifatnya interprets. sebab, sampai dengan saat ini, hukum acara perdata yang berlaku tidak menganut verpflichtet procureur selling yang berarti para pihak tidak diwajibkan untuk diwakili oleh kuasa hukum yang merupakan seorang advokat sehingga dapat terjadi kemungkinan mana salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diwakili oleh advokat sementara pihak lainnya tidak menggunakan kuasa hukum. sementara itu, kewajiban advokat memakai toga dalam perkara pidana adalah untuk menunjukkan kesetaraan antara terdakwa (yang didampingi oleh advokat) dengan jaksa penuntut umum yang merupakan representasi negara. inilah yang membedakan dengan perkara perdata. bahwa alasan menjadi kurang percaya diri dan kurang berwibawa jika tidak memakai toga bukanlah berarti norma undang undang sebagaimana termuat dalam advokat serta merta bertentangan dengan uud dalam konteks advokat, rasa percaya diri dan kewibawaan bukanlah semata mata ditentukan oleh pakaian atau atribut yang digunakan, melainkan oleh kapasitas dan integritas advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional itulah yang sungguh sungguh akan memberikan tempat kepada profesi advokat sebagai profesi terhormat (official nobile) mata masyarakat, khususnya pencari keadilan (justitiabelen). jadi bukan karena faktor atribut semata. i3.9jnorma sebagaimana didalilkan pemohon, sehingga permohonapermohonan guo sudah tepat diajukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yangdasar hukum kedudukan hukum pemohon legal standing) bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang bekerja sehari harinya atau berprofesi sebagai advokat yang berpraktik sejak tahun sampai sekarang. dalam angka undang undang nomor tahun diatur bahwasebagai advokat pemohon menangani berbagai macam jenisperkara mewakili klien untuk sidang pengadilan, seperti perkara pidana dan perdata umum pengadilan negeri, perkara perdata islam pengadilan agama, perkara sengketa tata usaha negara pengadilan tata usaha negara, perkara perselisihan hubungan industrial pengadilan hubungan industrial dan lain sebagainya. bahwa pemohon selaku advokat mempunyai atribut toga yang hanya dipakai dalam perkara pidana pengadilan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat, sedangkan untuk perkara perkara lainnya seperti perkara perdata, perkara tata usaha negara dan lain sebagainya, pemohon tidak memakai toga,namun memakai pakaian biasa bebas (rapih dan sopan). merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoiddengan didampingi oleh yunita ramadan, ketua, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldbahwa pemohon punya keinginan untuk memakai toga sebagai ciri khas advokat saat bersidang untuk perkara perdata, tata usaha negara dan lainnya, namun keinginan pemohon tersebut terkendala tidak dapat terlaksana, karena ada ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat yang mengatur toga hanya wajib dipakai dalam sidang perkara pidana saja. bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat tersebut telah membatasi hak pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama untuk bisa memakai toga tidak terbatas pada perkara pidana saja, tetapi juga bisa dipakai untuk perkara perkara lainnya, karena toga advokat merupakan atribut khusus yang merupakan ciri khas advokat. bahwa salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud adalah pemohon perorangan harus warga negara indonesia, sebagaimanaerdasarkan dasar hukum tersebut atas, maka pemohon selaku warga negara indonesia mempunyai kapasitas kedudukan untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud mahkamah konstitusi. bahwa(lima) syarat tersebut atas, jika dihubungkan dengan kerugian hak konstitusional pemohon dapmohon sebagai warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud sebagaimana diatur uud untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif, sehingga pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang guo mahkamah konstitus ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat telah membatasi hak konstitusional pemohon. sebagai advokat pemohon berwenang menangani sidang perkara apapun pengadilan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid dengan menggunakan atribut toga, baik dalam perkara pidana, perkara perdata, tata usaha negara dan lainnya (tidak hanya untuk perkara pidana saja), dengan adanya aturan pembatasan pemakaian toga untuk perkara pidana saja, hal itu sudah mengurangi makna jati diri advokat dalam persidangan perkara lainnya. toga perlu dipakai sebagai atribut bagi advokat sebagai penegak hukum untuk bersidang semua lembaga peradilan yang ada, tidak hanya terbatas pada perkara pidana saja, tetapi juga untuk perkara laitoga advokat adalah pakaian atau atribut khusus yang merupakan ciri khas jati diri advokat sebagai penegak hukum yang membedakan dengan penegak hukum lainnya ruang sidang, namun toga advokat hanya wajib dipakai dalam sidang pidana saja sesuai undang undang nomor tahun tentang advokat. dengan diatasnya pemakaian toga hanyauntuk perkara pidana, telah membuat ciri khas advokat menjadi tidak ada saat memakai pakaian bebas waktu bersidang perkara perdata, tata usaha negara dan lainnya. fungsi atau manfaat pakaian atribut toga, setidak tidaknya membuat ciri khusus untuk membedakanpihak pihak yang hadir dalam ruang sidang (hakim, advokat, klien, saksi, ahli, pengunjung dan lainnya). bahwa berlakunya undang undang nomor tahun tentang advokat telah membatasi pemohon untuk bisa memakai toga dalam sidang perkara pidana saja, padahal pemohon sebagai advokat berwenang menangani berbagai macam perkara hukum dari klienuntuk bersidang semua lembaga peradilan, tentunya dengan memakai toga sebagai ciri khas advokatbahwa pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif berdasarkan uud namun ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat telah membatasi pemohon untuk dapat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold memakai toga saat sidang dalam menangani perkara apapun pengadilan, tidak hanya perkara pidana. dengan berlakunya tersebut telah menyebabkan kerugian hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama (tidak diskriminatif), agar toga wajib dipakai dalam sidang untuk semua perkara pengadiluntuk menyikapi hal kerugian konstitusional tersebut, maka mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan guo agar apabila mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan. ini, maka tidak akan terjadi lagi perbedaan perlakuan dan diskriminasi mengenai kewajiban memakai toga pengadilan. pemakai atribut toga advokat akan wajib digunakan oleh advokat saat sidang untuk semua jenis perkara pengadilan. berdasarkan 'uraian uraian tersebut atas, maka pemohon berpendapat permohonan guo telah memenuhi persyaratan, sehingga pemohon mempunyai legal standing atau kapasitas kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo mahkamah konstitusi. iii. pokok permohonan bahwa hal hal yang sudah diungkapkan dalam kewenangan mahkamah konstitusi dan kedudukan hukum legal standing) atas adalah satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini. bahwa obyek permohonan guo adalah pengujian undang undang pada. penjelasan tersebut undang undang nomor tahun tentang advokat berbunyi: cukup jelas bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas, maka pemohon sebagai advokat diwajibkan memakai atribut toga hanya untuk persidangan perkara pidana saja, sedangkan untuk perkara perkara lainnya tidak memakai toga. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa diketahui secara umum para advokat pada saat dilantik dan diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tinggi diwajibkan oleh organisasi advokat untuk memakai atribut toga. hal tersebut menandakan bahwa antara advokat dan atribut tiganya tidak bisa dipisah pisahkan ketika bersidang pengadilan. dalam acara pelantikan dengan memakai toga tersebut tidak dimaksudkan seorang advokat hanya berwenang menangani perkara pidana saja, tetapi advokat berwenang menangani semua jenis perkara hukum pengadilan, tentunya dengan atribut toga yang dipakai. . bahwa kewajiban memakai toga bagi advokat diatur dalam berbagai dasar hukum seperti: . undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana atau kitab undang undang hukum acara pidana kurap) yang berbunyi: dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasehat hukum dan panitera menggunakan pakaian sidang dan atribut masing masing . kurap berbunyi:atur dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah . peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tentang tata tertib persidangan berbunyi: para pihak, saksi, ahli dan pengunjung sidang yang menghadiri wajib mengenakan pakaian rapikan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga . berdasarkan dasar hukum tersebut atas, untuk saat ini dapat diketahui bahwa kewajiban advokat untuk memakai toga pengadilan, tidak merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold hanyadalam sidang pidana saja, tetapi juga sudah diberlakukan mahkamah konstitusi. bahwa adapun pengecualian atribut toga tidak dipakai oleh advokat dalam persidangan pidana khusus anak (di bawah umur) peradilan pidana anak. hal tersebut dapat dipahami mengingat agar faktor psikologis anak tidak terganggu dalam menghadapi pemeriksaan perkara pengadilan dan menciptakan suasana kekeluargaan bagi anak dan ketentuan tersebut berlaku juga bagi hakim, penuntut umum, penyidik, petugas kemasyarakatan dan petugas lainnya. undang undang nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak berbunyi: . dalam penjelasannya dinyatakan: cukup jelas . bahwa bagi pemohon ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum lapangan mengenai jenis pakaian advokat sewaktu bersidang untuk perkara perdata, tata usaha negara dan lain sebagainya, sehingga seharusnya undang undang advokat tidak perlu membeda bedakan kewajiban memakai toga menurut jenis perkara hukumnya. bahwa kenyataan lapangan yang diamati oleh pemohon, pakaian kerja bebas (rapih dan sopan) ternyata tidak jelas kriterianya, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur. penilaiannya tergantung dari masing masing advokat dan hakim persidangan. dalam praktek sehari hari ruang sidang perkara perdata misalnya, untuk soal pakaian, para advokat (yang pria) ada yang memakai jas, ada yang memakai kemeja lengan panjang dengan atau tanpa dasi, ada yang memakai kemeja lengan pendek dengan atau tanpa dasi, ada yang memakai kemeja batik lengan panjang, kemeja batik lengan pendek, pakaian uniform lembaga tertentu, mengenai celana panjang yang dipakai ada yang berbahan jeans, merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid dengan macam macam pakaian tersebut, kadangkala membuat orang lain salah mengira menyangka yang mana advokat, klien (principal), saksi, ahli, pengunjung dan lain sebagainya. seperti pernah dialami oleh rekan pemohon dani sulistyowati, dan read pasaribu, sh) sewaktu mereka berdua menangani sidang perkara perdata (perceraian) untuk mewakili kliennya yang perempuan pengadilan negeri tangerang, rekan pemohon (yaitu dani sulistyowati, sh) tersebut dikira (disangka) oleh panitera pengganti sebagai klien principal yang ingin bercerai, padahal dia adalah kuasa hukum (advokat) yang sedang mewakili kliennya yang tidak hadir. hal yang sama juga pernah dialami oleh rekan pemohon (yaitu victor sinaga, sh, cn) sewaktu bersama samadengan pemohon ago menjalani sidang perkara perdata pengadilan negeri bekasi, kala itu rekan pemohon tersebut memakai celana panjang bahan dan kemeja tangan panjang tidak berhasi, dikira (disangka) oleh panitera pengganti sebagai klien prinsipal, padahal dia adalah kuasa hukum (advokat) dari kliennya, sedangkan kliennya yang juga hadir saat itu (memakai celana panjang dan kemeja tangan panjang tidak berhasi) malah dikira sebagai kuasa hukum advokat. bahwa hal hal tersebut atas terjadi, karena advokat tidak memakai toga sebagai ciri khas advokat saat bersidang perkara perdata pengadilan, sedangkan bentuk dan kriteria pakaian bebas dan sopan diserahkan kepada masing masing pemakainya. dengan mengingat kenyataan tersebut, pemohon ingin memakai atribut toga dalam sidang perdata pengadilan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terbentur oleh ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat dimana toga wajib dipakai untuk sidang perkara pidana. pemohon sebagai advokat tentu harus taat pada aturan hukum. oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan guo dengan tujuan agar atribut toga wajib dipakai oleh advokat dalam sidang pengadilan, tidak terbatas pada perkara pidana saja, tetapi juga untuk semua perkara, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang undang. bahwa apabila diterapkan kewajiban memakai toga bagi advokat untuk semua perkara pengadilan, maka dengan sendirinya advokat akanmpulkan, mengolah dan menyajikan data yang berkaitan dengan kefarmasian dan alat kesehatan, inspeksi post market produk makanan minuman industri rumah tangga, melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang kefarmasian dan alatseksi sumber daya manusiamerencanakan dan mengonsep programa rencana kerja serta rencana kegiatan seksi sumber daya manusia kesehatan yang meliputi perencanaan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehseksi sumber daya mananalisa beban kerja jabatan fungsional tertentu, uji kompetensi, kredensialing tenaga kesehatan, rencana kebutuhan tenaga kesehatan, kebutuhan diklat dan passing tenaga kesehatan, melaksanakan pengembangan tenaga kesehatan, melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, danbab ditambah (satu) bagian, yakni bagian keenam yang berbunyi sebagai berikut:d. bidang pelayananbidangbahan kajian pimpinan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanapelayananprimer mempunyai rincian(administrasi kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan),primerpelayanan kesehatan prime, akreditasi dan kajian kebutuhan upaya pelayanan kesehatan dasar fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringannya, membina pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan membentuk dan membina jejaring rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional, melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang pelayanan kesehatan primerrujukrujukoperasional dan kajian kebutuhan upaya pelayanan kesehatan rujukan, melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan, kegawatdaruratan medis, melaksanakan penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, yang meliputi membentuk dan membina jejaring rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan, baik secara horizontal maupun vertikal, melaksanakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, membina dan menegakkan tata kelola rumah sakit sesuai peraturan, dan menyusun dan mengevaluasi prosedur penyelenggaraan sistem rujukan kesehatan. melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang pelayanan kesehatan rujuktradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakat, khusus, dan perawatan kesehatan masyarakattradisional, khusus, pis pk, perawatan kesehatan masyarakatlaksanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatanoperasionalkat tradisional dan komplementer, melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakatdiubah sebagai berikut: ketentuan huruf huruf huruf dan diubah, serta diantara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf, yakni huruf el, subbagian . subbagian keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian. bidang kesehatan masyarakat,dan pemberdayaan kesehatan. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, seksi surveilans dan imunisasi: seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular: dan seksi pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. bidang sumber daya kesehatan, seksi kefarmasian dan alat kesehatan: dan seksi sumber daya manusia kesehatan, el. bidang pelayanan kesehatan,khusus dan perawatan kesehatan masyarakatatau direktubbagian program mempunyai rincian tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi yang menjadi tanggung jawab dinas: merencanakan dan mengonsep rencana program bidang program dan sistem informasirancang pengelolaan sistem informasi manajemen bidang kesehatan sebagai bahan informasi dinas, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja kegiatan dari masing masing bidang untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan subbagian program dan sistem informasisistem informasi: subbagian keuangan mempunyai rincian tugas menyiapkan d. merencanakan dan mengonsep pengelolaan keuangan dan asset serta rencana kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan as.. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan laporannya sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan subbagian keuangan dan asset berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian keuangan dan assediubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: subbagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penatalaksanaan kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat serta dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas, merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan penatalaksanaan kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat serta dukungan administrasinyusun dan melaksanakan analisa beban kerja jabatan fungsional umum, analisa jabatan dan evaluasi jabatan, melaksanakan pelayanan umum, skp dan pak pegawai, urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi dinas serta tertib kepegawaian, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan kepegawaian dan humas serta dukungan administrasi umumpenatalaksanaan kepegawaian dan humas serta dukungan administrasilima dalam bab diubah, sehingga bagian kelima dalam bab berbunyi sebagai berikut bagian kelima bidang sumber daya kesehatan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dan pemantauan .merencanakan operasional kegiatan bidang sumber daya kesehatansumber daya kesehatan sebagai bahan kajian pimpinan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanasumber dayadihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi kefarmasian dan alat, merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part) berdasarkan sesuai program kerja tahun sebelumnyapart), mengiventarisir kebutuhan obat, kebutuhan perbekalan farmasi, kebutuhanlaksanakan analisa kebijakan dan pembinaan bidang, kebutuhan perbekalan farmasi,ngawasi penggunaan perbekalan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part), bahan penunjang kesehatan serta peredaran makanan dan minuman, mengumpulkata cara pemberian fasilitas pajak penghasilan..tata cara pemberian fasilitas pajak penghasilan.menging. pajak penghasilan untuk penanaman modal bidang bidang usaha tertentu dan atau. daerah daerah tertentu serta pengalihan aktiva dan sanksi bagi wajib pajak badan dalam negeri: yang diberikan fasilitas pajak penghasilan. besihentaar www.jdih.kemenkeu.go,d tum menteri keuangan republik indonesia:distribusi www .imbang dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, bahwa untuk pengelolaan barang milik negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerja samabahwa untuk menyikapi perkembangan proses bisnis dan meningkatkan dukungan pemerintah pada industri hulu minyak dan gas bumipengelolaan barang milik negara yang bera sal dari pelaksanaan kontrak kerja samontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebutgunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. kontraktor kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut kontraktor. kontraktor alih kelola adalah kontraktor yang ditetapkan oleh menteri teknis selaku kuasa pengelola barang untuk mengelola wilayah kerja eks kontraktor yang kontrak kerja samanya berakhiyang selanjutnya disebut bmn hulu migas adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh oleh kontraktor dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta s1sa operasi dan s1sa produksi sebagai pelaksanaan kontrak kerja sama antara kontraktorontraktor yang kontrak kerja samanya telah berakhir. menteri keuangan selaku bendahara umum negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pengelola bmn hulu migasmenteri energi dan sumber daya mineral yang selanjutnya disebut menteri teknis selaku kuasa pengelola barang adalah menteri yang kewenangan, tugas, dan fungsinya meliputi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi hulu minyak dan gas bumi. badan pengelola minyak dan gas bumi aceh yang selanjutnya disingkat bima adalah unit pengendali yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulupihak lain adalah pihak selain menteri, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, unit pengendali, kontraktor, kontraktor alih kelola, dan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. pengelola bmn hulu migashulu migas. perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan nnc1an kebutuhan bmn hulu migasdalam mengelola dan menatausahakan bmn hulu migas untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian lembaga. pemanfaatan adalah pendayagunaan bmn hulu migas yang belum atau tidak digunakan secara optimal dengan tidak mengubah status kepemilikan. pemakaian bersama antara kontraktor dengan kontraktor lain yang selanjutnya disebut pemakaian bersama adalah pemanfaatan bmn hulu migas secara bersama sama oleh kontraktor dan kontraktor lain dengan kendali operasional tetap pada kontraktor. pinjam pakai adalah pemanfaatan bmn hulu migas oleh kontraktor lain atau pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan pengembalian barang dengan spesifikasi yang sama. transfer adalah pemanfaatan bmn migas dengan memindahkan penguasaan bmn hulu migas, baik secara administrasi maupun fisik, dari kontraktor kepada kontraktor lain atau pemanfaatan material persediaan eks kontraktor yang kontrak kerja samanya telah berakhir oleh kontraktor alih kelola penerus wilayah kerja yang sama dan atau oleh kontraktor lain. sewa adalah pemanfaatan bmn hulu migas dalamjangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang kepada negara. pemanfaatan bmn eks terminasi adalah pemanfaatan bmn hulu migas eks kontraktor yang kontrak kerja samanya telah berakhir dalam jangka waktu tertentu oleh kontraktor alih kelola penerus wilayah kerja yang sama, dengan membayar biaya pemanfaatan kepada negara. biaya pemanfaatan adalah sejumlah uang yang disetorkan kas negara oleh kontraktor alih kelola atas pemanfaatan bmn eks terminasi yang ditetapkan oleh pengelola barang. pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan bmn hulu migas. penjualan adalah pengalihan kepemilikan bmn hulu migas kepada pihak lain dengan menerima enggan tian dalam bentuk uang. tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan bmn hulu migas isikan bmn hulu migasmindahan kepemilikan (transfer title) yang selanjutnya disebut pemindahan kepemilikanihak lain luar negeri atau pihak lain dalam negeri dengan penggantian dalam bentuk uang tanpa menggunakan mekanisme lelang. beli balik (buy back) yang selanjutnya disebut beli balikemasok vendor pabrikan tau pihak lain dengan penggantian dalam bentuk uang tanpa menggunakan mekanisme lelang. penghapusan adalah tindakan menghapus catatan bmn hulu migas dari daftar bmn migas dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang tuk mem bahkan pengelola baranghulu migas sesuai dengan ketentuan peraturan peru hulu migas. penilaian adalah proses kegiatan ntuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa bmn hulu migas pada saat tertentu. limbah sisa produksi adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi untuk memperoleh minyak dan gas bumi yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. limbah sisa operasi adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, meliputi eksplorasi, produksi, pengangkut tan, perawatan, penutupan, peninggalan sumur, serta pemulihan bekas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. sertifikasi adalah proses yang dilakukan pejabat yang berwenang bidang pertanahan tuk menerbitkan surat tanda bukti hak atas tanah guna memberikan kepastian hukum dalam rangka men jaga dan mengamankan bmn hulu migas. pengembalian biaya operasi adalah biaya operas1 yang dapat dikembalikan oleh pemerintah republik indonesia kepada kontraktor pada saat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menghasilkan produksi komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangantau masyarakat lembaga internasional. bagian kedua ruang lingkup peraturan menteri ini mengatur pengelolaan: bmn hulu migas yang dibeli atau diperoleh kontraktor dalam pelaksanaan kontrak kerja sama hulu minyak dan gas bumi antara kontraktor dengan pemerintah republik indonesia; bmn eks terminasi; dan bmn hulu migas yang merupakan sisa limbah hasil dari proses operasi produksi. bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf meliputi: tanah, harta benda modal, harta benda inen baris, dan material persediaan pada masa eksplorasi dan atau produksi; dan barang yang berasal dari kontrak kerja contract work dan berada dalam tanggung jawab kontraktor. bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi limbah sisa operasi perminyakan dan limbah sisa produksi yang tidak termasuk sebagai produk sampingan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang berada dalam tanggung jawab dan pengamanan kontraktor. bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada berada dalam pengelolaan pengelola barang. barang yang dibeli atau diperoleh melalui proses impor untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan kontraktor dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan bmn hulu migas setelah: mendarat pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain indonesia; dan dipenuhinya kewajiban pabean tujuan diimpor untuk dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepabeanan. penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan bmn hulu migas merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor kas negara bagian anggaran bendahara umum negara. ketatausahaan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan menteri keuangan yang mengatur pedoman akuntansi dan pelaporan aset berupa bmn hulu migas. bab fungsi, tugas, dan wewenang bagian kesatu fungsi, tugas, dan wewenang menteri menteri selaku pengelola barang menjalankan fungsi sebagai pengelola bmn hulu migas. dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada menteri memiliki tugas meliputi: melakukan pencatatan bmn hulu migas; melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian bmn hulu migas; melakukan monitoring clan evaluasi atas laporan bmn hulu migas yang disampaikan oleh menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; cl. melaporkan bmn hulu migas secara berkala; clan melakukan pengamanan clan pemeliharaan bmn hulu migas yang telah dikembalikan kepada pemerintah clan berada dalam penguasaan pengelola barang. dalam menjalankan tugas sebagaimana climaksucl pala menteri selaku pengelola barang memiliki wewenang meliputi: memberikan persetujuan penolakan atas permohonan penilaian, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, peminclahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan bmn hulu migas yang diajukan oleh menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, sesuai batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini; menetapkan status penggunaan bmn hulu migas atas inisiatif menteri; mengajukan usulan pengalokasian anggaran pengelolaan bmn hulu migas; cl. mengelola anggaran pengelolaan bmn hulu migas; melakukan peninjauan lapangan untuk pembinaan pengelolaan bmn hulu migas; melakukan pengawasan clan pengendalian atas pengelolaan bmn hulu migas; clan melaksanakan wewenang lain semua1 dengan ketentuan peraturan perancang undangan. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dan wewenang bagaimana dimaksud pada menteri melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada: direktur jenderal dalam bentuk subdelegasi; tau pejabat lingkungan direktorat jenderal dalam bentuk mandat; kewenangan subdelegasi pada direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf angka dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada pejabat lingkungan direktorat jenderal. menteri selaku pengguna anggaran bendahara umum negara pengelolaan transaksi khu bagian kedua fungsi, tugas, dan wewenang menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dalam pengelolaan bmn hulu migas, menteri teknis menjalankan fungsi sebagai kuasa pengelola barang. dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang memiliki tugas meliputi: melakukan pencatatan bmn hulu migas; melaksanakan inventarisasi bmn hulu migas; melaksanakan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik bmn hulu migas; melakukan monitoring evaluasi dan rev1u atas laporan bmn hulu migas yang disampaikan oleh unit pengendali; melaporkan bmn hulu migas secara berkala kepada menteri; melakukan penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan risiko atas pengelolaan bmn hulu migas; danmenteri teknis selaku kuasa pengelola barang. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang memiliki wewenang meliputi: mengajukan permohonan penilaian untuk pengelolaan bmn hulu migas kepada menteri; mengajukan permohonan: penetapan status penggunaan; pemanfaatan oleh pihak lain atau oleh kontraktor baru atas bmn eks terminasi; pemindahtanganan; pemusnahan; atau penghapusan bmn hulu migas, kepada menteri; melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan bmn hulu migas yang dilakukan oleh unit pengendaliwewenang sebagaimana dimaksud pada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dapat melimpahkan tugas dan wewenangnydan teknis pelaksanaan tugas dan wewenang bagaimana dimaksud pada diatur oleh menteri teknis selaku kuasa pengelola barang. bagian ketiga fungsi, tugas, dan wewenang unit pengendali unit pengendali dalam pengelolaan bmn hulu migas berfungsi sebagai unit yang menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan pad ketentuan peraturan perundang undangan. dalam menjalankan fungsi bagai unit yang menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada unit pengendali memiliki tugas meliputi: melaksanakan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik bmn hulu migas; melaksanakan inventarisasi bmn hulu migas;unit pengendali; melakukan monitoring evaluasi dan rev1u atas laporan bmn hulu migas yang disampaikan oleh kon traktor; melakukan pencatatan konsolidasi bmn hulu migas; melaporkan bmn hulu migas secara berkala kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan bmn hulu migas yang dilakukan kontraktormenjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada unit pengendali memiliki wewenang meliputi: mengajukan permohonan pemanfaatan, pemindahtanganan, atau pemusnahan bmn hulu migas kepada menteri melalui menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; memberikan persetujuan penolakan atas permohonan pemanfaatan bmn hulu migas yang disampaikan kontraktor, serum dengan batas kewenangannya bagaimana diatur dalam peraturan menteri ini; mengajukan permohonan pengembalipemerintah; dan melaksanakan wewenang lain serum dengan ketan pera turun peran dang undangan. bagian keempat fungsi, tugas, dan wewenang kontraktor kontraktor berfungsi sebagai pelaksana yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan pada: ketentuan peraturan perundang undangan; dan kontrak kerja sama. dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada kontraktor pengendali memiliki tugas meliputi: melakukan pencatatan bmn hulu migas; melakukan pengurusan, pen1manan dan pengadministrasian bukti kepemilikan tau dokumen lainnya yang berkaitan dengan bmn hulu migas; melaporkan bmn hulu migas secara berkala kepada unit pengendali; melakukan pengamanan fisik, administrasi, dan yuridis serta pemeliharaan bmn hulu migas yang berada dalam penguasaannya; melaksanakan inventarisasi bmn hulu migasrangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada kontraktor memiliki wewenang meliputi: menggunakan dan atau memanfaatkan bmn hulu migas untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; mengajukan permohonan pemanfaatan, pemindahtanganan, atau pemusnahan bmn hulu migas; mengajukan permohonan pengembalian bmn hulu migas yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada unit pengendali; mengajukan permohonan penghapusunit pengendali; dan menjalankan wewenanghulu migas berpedoman pada standar yang berlaku bidang usaha hulu minyak dan gas bumi serta memenuhi prinsip prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas serta tata kelola yang baik (good governance) perencanaan kebutuhan dan penganggaran bmn hulu migas, baik untuk kontraktor yang menggunakan mekanisme enggan tian biaya (cost recovery) yang menjadi bagian dari work program and budget tahunan maupun untuk kontraktor yang menggunakan mekanisme gross split yang menjadi bagian dari work program, mempertimbangkan: ketersediaan barang pada kontraktor tersebut atau pada kontraktor lainnya; waktu proses penyediaan yang diperlukan; proses pengadaan yang sedang berjalan; persediaan pengaman yang ditetapkan; dan atau efisiensi pengembalian biaya operasi. penyusunan, penelitian, persetujuan penetapan, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan atau penganggaran bmn hulu migas diatur oleh menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, setelah berkoordinasi dengan menteri dan unit pengendali. bagian kedua pengadaan pengadaan bmn hulu migas harus mengutamakan penggunaan produksi dalam gegen dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan bmn hulu migas dengan sebaik baiknya serta memenuhi prinsip efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta tata kelola yang baik (good governance) pengadaan bmn hulu migas berupa tanah dilakukan semua1 dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengadaan tanah. kontraktor bertanggung jawab terhadap proses pengadaan bmn hulu migas berikut segala akibat hukum yang menyertainya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan bmn hulu migas diatur dan unit pengendali. bab pemanfaatan bagian kesatu pemanfaatan dilakukan terhadap: bmn hulu migas yang belum atau tidak optimal digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; atau bmn eks terminasi. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada tidak mengubah status kepemilikan sebagai bmn hulu migas yang berada dalam pengelolaan pengelola barang. pemanfaatan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh: kontraktor lain; atau pihak lain. pemanfaatan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh: kon traktor alih kelola; kontraktor lain; atau pihak lain pemanfaatan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan untuk: mendayagunakan bmn hulu migas; menghemat biaya operasi; menunjang penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; mendukung ketahanan energi nasional; melaksanakan kebijakan pemerintah sat; dan atau mencegah penggunaan secara tidak sah oleh pihak lain. bmn hulu migas yang menjadi objek pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada dilarang untuk: dipindahtangankan oleh pihak yang melakukan pemanfaatan; dan atau digadaikan atau dijadikan objek jaminan. pemanfaatan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam bentuk: pemakaian bersama; pinjam pakai antar kontraktor; pinjam pakai oleh pemerintah daerah; transfer; atau sewaunit pengendali dan dilaporkan oleh unit pengendali kepada menteri dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan setelah mendapatkan persetujuan menteri berdasarkan permohonan dari unit pengendali melalui menteri teknis selaku kuasa pengelola barangpemanfaatan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam bentuk: sewa; pemanfaatan bmn eks terminasi; transfer; atau pinjam pakai oleh pemerintah daerahmenteri berdasarkan permohonan unit pengendali melalui menteri teknis selaku kuasa pengelola barang. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setelah mendapat persetujuan unit pengendalibagian kedua pemakaian bersama pemakaian bersama dilakukan antara kontraktor dengan kontraktor lain. bmn hulu migas yang dapat menjadi objek pemakaian bersama adalah tanah dan atau arta benda modal yang dalam kondisi belum atau tidak optimal digunakan oleh kontraktor, seperti: kapasitas yang menganggur (idle capacity) atau berlebih (excess capacity); sebagian bidang tanah atau ruang bangunan yang tuk semen tara tidak digunakan oleh kon traktor; tau sebagian bidang tanah right way row) jaringan pipa hulu minyak dan gas bumi yang untuk sementara tidak digunakan oleh kontraktor. jangka waktu pemakaian bersama paling lama (dua puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemakaian bersama dan dapat diperpanjang dengan persetujuan unit pengendali. perpanjangan jangka waktu pemakaian bersama sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada unit pengendali paling lambat (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pemakaian bersama. jangka waktu pemakaian bersama tidak boleh melebihi jangka waktu kontrak kerja sama para pihak dalam pemakaian bersama tersebut. kontraktor lain mengajukan permohonan pemakaian bersam disertai dengan proposal pemakaian bersama. unit pengendali memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan kontraktor dan kontraktor lain menandatangani perjanjian pemakaian bersama paling lama (satu) bulan sejak tanggal persetujuan unit pengendali. pelaksanaan pemakaian bersamaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian bersama bmn hulu migas antara kontraktor dengan kontraktor lain, termasuk isi proposal, analisis, dan perjanjian, diatur oleh unit pengendali. pinjam pakai dilakukan: bagian ketiga pin jam pakai paragraf antara kontraktor dengan kontraktor lain; atau antara menteri dengan pemerintah daerah. paragraf pinjam pakai antara kontraktor dengan kontraktor lain pinjam pakai antara kontraktor dengan kontraktor lain dilakukan dengan syarat: kontraktor lain sudah memiliki kontrak pembelian atas barang dengan spesifikasi yang minimal sama dengan bmn hulu migas yang akan dipinjam pakai; dan kontraktor lain menjamin pengembalian bmn hulu migas kepada kon traktor. pinjam pakai dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari unit pengendali. pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai. jangka waktu pinjam pakai berakhir pada saat barang dengan spesifikasi yang minimal sama dengan bmn hulu migas yang dipinjam pakai sebagaimana dimaksud pada huruf sudah diterima dan digunakan oleh kontraktor lain, paling lama (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjam pakai. jangka waktu pinjam pakai tidak boleh melebihi jangka waktu kontrak kerja sama para pihak dalam pinjam pakai tersebut. kontraktor lain mengajukan permohonan pinjam pakai, disertai dengan proposal pinjam pakai dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. unit pengendali memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sehuruf kontraktor dan kontraktor lain menandatangani perjanjian pinjam pakai paling lama satu) bulan setelah tanggal persetujuan unit pengendali. pelaksanaan pinjam pakaiparagraf pinjam pakai antara menteri dengan pemerintah daerah pinjam pakai oleh pemerintah daerah dapat dilakukan terhadap bmn hulu migas berupa tanah dan atau harta benda modal: yang berada dalam kondisi belum atau tidak optimal digunakan oleh kontraktor; dan digunakan untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi pemerintah daerah. jangka waktu pinjam pakai paling lama (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjam pakai dan dapat diperpanjang. pemerintah daerah mengajukan permohonan pinjam pakai kepada unit pengendali disertai dengan alasan yang mendasarinya dan dihembuskan kepada kontraktor. permohonan pinjam pakai sekurang kurangnya memuat: identitas pemerintah daerah selaku pemohon; deskripsi bmn hulu migas yang menjadi objek permohonan pinjam pakai; peruntukan pinjam pakai; jangka waktu pinjam pakai; dan hak dan kewajiban para pihak; kontraktor dan unit pengendali melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakaipinjam pakai dapat ditindaklanjuti, unit pengendali mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada menteri melalui menteri teknis selaku kuasa pengelola barang disertai lengan pertimbangan sebagaimana climaksucl dalam clan clan dilengkapi lengan dokumen permohonan pinjam pakai; atau permohonan pinjam pakai tidak dapat ditindaklanjuti, unit pengendali mengembalikan permohonan pinjam pakai kepada pemerintah daerah selaku pemohon disertai dengan alasannya dan dihembuskan kepada kontraktor. menteri melakukan penelitian administratif clan dapat melakukan pemeriksaan fisik atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pala huruf dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana climaksucl pala permohonan pinjam pakai disetujui, menteri menerbitkan surat persetujuan; atau permohonan pinjam pakai tidak disetujui, menteri menyampaikan surat penolakan ,kepala pemerintah daerah selaku pemohon melalui menteri teknis selaku kuasa pengelola barang clan unit pengendali disertai lengan alasannya clan dihembuskan kepala pemerintah daerah. pinjam pakai oleh pemerintah daerahinjam pakai; identitas pemerintah daerah yang menjadi peminjam pakai; jangka waktu pinjam pakai; pernyataan bahwa peminjam pakai tidak mengubah status kepemilikan bmn hulu migas yang menjadi objek pinjam pakai; kewajiban pem jam pakai untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan bmn hulu migas yang menjadi objek pinjam pakai selama jangka waktu pinjam pakai; larangan kepada pem jam pakai untuk mengalihkan pinjam pakai bmn hulu migas dan untuk tidak menggunakan bmn hulu migas yang menjadi objek pinjam pakai selain dari yang telah ditentukan dalam persetujuan menteri; amanat kepada unit pengendali untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pinjam pakai; dan amanat kepada pejabat struktural lingkungan direktorat jenderal untuk membuat dan menandatangani perjanjian pinjam pakai dengan peminjam pakai. berdasarkan persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal atau pejabat struktural lingkungan direktorat jenderal yang ditunjuk dan pemerintah daerah selaku peminjam pakai membuat dan menandatangani perjanjian pinjam pakai paling lama satu) bulan setelah tanggal ditandatanganinya persetujuan pinjam pakai. bagian keempat transfer kontraktor calon penerima transfer mengajukan permohonan tran disertai dengan alas yang mendasariny. permohonan transfer sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: identitas para pihak; rincian data objek transfer; dan nilai tran er. unit pengendali melakukan penelitian atas permohonan transfer sebagaimana dimaksud pada dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada permohonan dapat disetujui, unit pengendali menyampaikan surat persetujuan yang memuat nilai transfer kepada kontraktor calon penerima transfer, dengan tembusan kepada menteri dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; tau; permohonan tidak dapat disetujui, unit pengendali menyampaikan surat penolakan kepada kontraktor calon penerima transfer dengan dihembuskan kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan kon traktor. transfer dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: transfer dari kontraktor produksi yang menggunakan mekanisme penggantian biaya (cost recovery) kepada: kontraktor yang menggunakan mekanisme penggantian biaya (cost recovery): dalam hal telah dilakukan enggan tian biaya (cost recovery), tidak dilakukan pembayaran; atau dalam hal belum dilakukan penggantian biaya (cost recovery), dilakukan pembayaran antar kontraktor; kontraktor yang menggunakan mekanisme gross split: dalam hal telah dilakukan enggan tian biaya (cost recovery) dilakukan pembayaran kas negara; atau dalam hal bel dilakukan enggan tian biaya (cost recovery), dilakukan pembayaran antar kontraktor; transfer dari kontraktor eksplorasi yang menggunakan mekanisme penggantian biaya (cost recovery) kepada kontraktor lain, dilakukan pembayaran kas negara; transfer dari kontraktor yang menggunakan mekanisme gross split pada tahap eksplorasi kepada kontraktor yang menggunakan mekanisme gross split dilaksanakan bagai berikut dalam hal kontraktor yang menerima transfer merupakan kontraktor tahap eksplorasi, dilakukan pembayaran antar kontraktor; atau dalam hal kontraktor yang menerima transfer merupakan kontraktor tahap produksi, dilakukan pembayaran kas negara sebesar fasilitas bea masuk dan pajak dalam rangka 1por; transfer dari kontraktor yang menggunakan mekanisme gross split pada tahap produksi kepada kon traktor yang menggunakan mekanisme gross split dilakukan pembayaran antar kontraktor; transfer dari kontraktor yang menggunakan mekanisme gross split kepada kontraktor yang menggunakan mekanisme enggan tian biaya (cost recovery), dilakukan pembayaran antar kontraktor; tau transfer bmn eks terminasi kepala kontraktor alih kelola penerus wilayah kerja yang sama atau kontraktor lain, dilakukan pembayaran kas negara. transfer sebagaimana climaksucl pala huruf huruf huruf huruf clan huruf dibayar menggunakan nilai yang ditentukan oleh unit pengendali, dengan mempertimbangkan percepatan pelaksanaan proyek, ketersediaan anggaran kontraktor penerima transfer, dan tau optimalisasi pemanfaatan bmn hulu migas. transfer bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan mekanisme sebagai berikut: dalam hal bmn hulu migas berupa material persediaan akan dipakai pala wilayah kerja yang sama, kon traktor alih kelola penerima tran melakukan penyetoran kas negara besar nilai jar: untuk yang telah dilakukan penggantian biaya (cost recovery); atau untuk yang belum dilakukan penggantian biaya (cost recovery) clan tidak menjadi bagian dari biaya investasi yang harus dikembalikan oleh kontraktor alih kelola kepala kontraktor yang kontrak kerja samanya telah berakhir; atau bmn hulu migas, baik yang telah dilakukan penggantian biaya (cost recovery) maupun yang belum dilakukan penggantian biaya (cost recovery), akan dipakai untuk kegiatan hulu minyak clan gas bumi pala wilayah kerja yang berbeda, kontraktor penerima transfer melakukan pembayaran kas negara sebesar nilai wajar hasil penilaian. ketentuan lebih lanjut mengenai transfer bmn hulu migas dari kontraktor kepada kontraktor penerima transfer diatur oleh unit pengendali, setelah berkoordinasi dengan menteri dan men teri teknis selaku kuasa pengelola barang. bagian kelima sew sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pihak lain. bmn hulu migas yang dapat disewa oleh pihak lain adalah tanah dan atau harta benda modal yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh kontraktor secara optimal, seperti: kapasitas tanah dan atau harta benda modal yang menganggur (idle capacity) atau berlebih (excess capacity); sebagian bidang tanah dan atau harta benda modal yang untuk sementara tidak digunakan oleh kon traktor; dan sebagian bidang tanah right way row) jaringan pipa minyak dan gas bumi yang untuk sementara tidak digunakan oleh kontraktor. jangka waktu sewa paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. dikecualikan dari ketentuan mengenai jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada jangka waktu sewa bmn hulu migas dapat lebih dari (lima) tahun untuk kerja sama pemanfaatan infrastruktur atau pemanfaatan lain yang ditentukan oleh menteri. pihak lain mengajukan permohonan sewa kepada kontraktor dan dihembuskan kepada unit pengendali, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, dan menteri disertai dengan alasan yang mendasarinya. dalam hal permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud pada dapat diproses lebih lanjut, kontraktor: meneruskan permohonan sewa disertai dengan pertimbangannyadan melengkapinya dengan dokumen permohonan sewa. permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: identitas kontraktor dan pihak lain selaku pemohon sewa; rincian objek sewa antara lain deskripsi barang, merek, tipe, daftar dan jumlah barang, luas tanah dan atau bangunan, tahun perolehan, nilai perolehan (dalam rupiah) dan lokasi barang; peruntukan sewa; jangka waktu sewa; dan usulan saran sew dokumen permohonan sewa bagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: ringkasan rencana sewa yang memuat peruntukan, jangka waktu, dan usulan besaran sewa (bila ada); surat permohonan persetujuan sewa dari pihak lain kepada kon traktor; dan surat pernyataan dari kontraktor yang menyatakan bahwa sewa tidak mengganggu kegiatan operasional hulu minyak dan gas bumi. unit pengendali melakukan penelitian atas permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada dalam hal berdasarkan dimaksud pada penelitian bagaimana permohonan sewa dapat ditindaklanjuti, unit pengendali meneruskan permohonan persetujuan sewa kepada menteri melalui menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; atau permohonan sewa tidak dapat ditindaklanjuti ti, unit pengendali mengembalikan permohonan sewa kepada kontraktor disertai dengan alasannya. menteri melakukan penelitian administratif dan penilaian atas permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada huruf dan dapat melakukan peninjauan lapangan. menteri dalam pelaksanaan penilaian bagaimana dimaksud pada. pelaksanaan penilaian bagaimana dimaksud pada dimulai paling lama (dua puluh) hari kerja sejak penetapan waktu pelaksanaan penilaian. sewa bmn hulu migas oleh pihak lainrincian objek sewa; identitas penyewa; besaran uang sewa; jangka waktu sewa; kewajiban penyewa untuk membayar besaran uang sewa, serta melakukan pengamanan dan pemeliharaan objek sewa selama jangka waktu sewa; larangan kepada penyewa untuk mengalihkan sewa bmn migas dan mengubah peruntukan bmn hulu migas selain dari yang telah ditentukan dalam persetujuan menteri; dan amanat kepada unit pengendali untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sewa. besaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tidak term masuk biaya operasi dan pemeliharaan (operating and maintenance cost). pelunasan ang sewa dibayarkan kas negara secara sekaligus paling lama (tiga puluh) hari setelah terbitnya persetujuan menteri. dalam hal setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada pihak lain tidak melakukan pelunasan, persetujuan sewa dinyatakan tidak berlaku. berdasarkan persetujuan sewa sebagaimana dimaksud pada dan bukti pelana san sebagaimana dimaksud pada direktur bendera atau pejabat struktural lingkungan direktorat jenderal yang ditunjuk dan pihak lain selaku penyewa menandatangani perjanjian sewa. pihak lain yang menyewa bmn hulu migas wajib: membayar uang sewa, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil penilaian; dan melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas bmn hulu migas yang disewa. pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai dengan ketan tuan peraturan perundang undangan bidang penilaian angka waktu sewa dapat diperpanjang selama bmn hulu migas yang menjadi objek sewa tidak dibutuhkan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dengan ketentuan setiap perpanjangan dilakukan untuk paling lama (lima) tahun. permohonan perpanjangan jangka waktu sewa diajukan paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa ketentuan mengenai permohonan, penelitian, persetujuan dan tindak lanjut persetujuan sewa sebagaimana dimaksud dalam dan mutasi mutans berlaku bagi perpanjangan jangka waktu sewa. perjanjian sewa ditandatangani paling lama (lima) hari kerja setelah pelunasan uang sewa sebagaimana dimaksud dalam; jenis, luas, dan atau jumlah objek sewa; besaran uang sewa; jangka waktu sewa; dan hak dan kewajiban para pihak. pihak lain yang akan menyewa bmn hulu migas dapat memanfaatkan bmn hulu migas terlebih dahulu sebelum ditetapkan persetujuan menteri: berdasarkan surat dari pejabat lingkungan direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan bmn migas yang bertindak atas nama menteri; dan membayar sejumlah uang muka yang nantinya diperhitungkan dengan uang sewa riil yang ditetapkan dalam persetujuan menteri. besaran uang muka sewa sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan usulan besaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf pihak lain sebagaimana dimaksud pada wajib membuat surat pernyataan yang memuat: tanggal mulai memanfaatkan bmn hulu migas; kesediaan untuk tidak meminta kembali uang muka yang telah dibayarkan kas negara dalam hal pihak lain mengundurkan diri; dan kesediaan dan kesiapan untuk menerima sanksi dari menteri, dalam hal tidak memenuhi pelunasan uang sewa. dalam hal pihak lain memanfaatkan bmn hulu migas terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada jangka waktu pemanfaatan tersebut diperhitungkan dalam jangka waktu sewa yang ditetapkan dalam perjanjian sewa. dalam hal terdapat pihak lain yang memanfaatkan bmn hulu migas tanpa persetujuan menteri, menteri melakukan penagihan besaran sewa pemanfaatan bmn hulu migas kepada pihak lain tersebut. besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: untuk tahun berjalan, berdasarkan hasil penilaian; dan untuk tahun sebelumnya, berdasarkan hasil penilaian setelah memperhatikan hasil audit revi aparat pengawasan intern pemerintah. penetapan besaran sewa sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh direktur atas nama menteri tanpa menunggu permohonan pemanfaatan dari pihak lain verse but. dalam hal penagihan sebagaimana dimaksud pada telah dilakukan secara optimal dan tidak berhasil, direktur menyerahkan penagihan tersebut kepada panitia urusan piu tang negara. bagian keenam pemanfaatan bmn eks terminasi pemanfaatan bmn eks terminasi melalui mekanisme sewa oleh pihak lain bagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan term ada harta benda modal, harta benda inventaris, dan atau tanah. pemanfaatan bmn eks terminasi melalui mekanisme pemanfaatan bmn eks terminasi oleh kontraktor alih kelola bagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap harta benda modal, harta benda inventaris, dan tau tanah. pemanfaatan bmn eks terminasi melalui mean isme transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap: harta benda modal, harta benda inen baris, dan atau material persediaan, untuk transfer kepada kontraktor lain; atau material persediaan, untuk transfer kepada kontraktor alih kelola. pemanfaatan bmn eks terminasi melalui mekanisme pinjam pakai oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap harta benda modal dan atau tanah. kontraktor alih kelola mengajukan permohonan pemanfaatan kepada menteri paling lama (dua) bulan sejak tanggal berita acara serah terima antara menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dengan kontraktor alih kelola. permohonan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada dihampiri daftar bmn eks terminasi yang dimanfaatkan dan dilengkapi keterangan: kualitas bmn eks terminasi yang dimanfaatkan; umur bmn eks terminasi yang dimanfaatkan; dan tingkat utilitas dari bmn eks terminasi yang dimanfaatkanunit pengendali melengkapi permohonan pemanfaatan dengan keterangan keekonomian usaha hulu minyak dan gas bumi dari kontraktor alih kelola. pemanfaatan bmn eks terminasi oleh kontraktor lain atau pihak lain dilakukan dengan menyampaikan permohonan pemanfaatan kepada menteridikecualikan dari penyampaian permohonan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada permohonan pemanfaatan bmn eks terminasi dapat disampaikan secara langsung kepada menteri dalam hal pemanfaatan tersebut memiliki nilai strategis secara ekonomi, sosial, politik, atau geografis. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada menteri dapat menentukan bentuk lain pemanfaatan bmn eks terminasi. menteri dapat membentuk unit khusus dan tau menunjuk badan layanan umum bidang manajemen aset dalam pelaksanaan pemanfaatan bmn eks terminasi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan bmn eks terminasi sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh unit pengendali setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri. kontraktor alih kelola yang melakukan pemanfaatan bmn eks terminasi wajib membayar biaya pemanfaatan sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai pemeran tah atau penilai publik yang ditunjuk oleh kontraktor. pihak lain yang menyewa bmn eks terminasi wajib membayar uang sewa sesuai besaran sewa bmn eks terminasi yang ditetapkan oleh menterioleh kontraktor. penghitungan sewa atau biaya pemanfaatan bmn eks terminasi berdasarkan pada bmn yang dimanfaatkan. pemanfaatan bmn eks terminasi oleh kontraktor alih kelola penerus wilayah kerja yang sama, ditentukan untuk jangka waktu (lima) tahunan dan dapat diperpanjang. penyetoran biaya pemanfaatan kas negara sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap per tahun dengan besaran angsuran sewa ditetapkan secara pro rata per tahun. biaya pemanfaatan bmn eks terminasi yang disetorkan secara bertahap per tahun dituangkan dalam persetujuan menteri. bmn hulu migas yang belum dilakukan penggantian biaya (cost recovery) dikeluarkan dari penghitungan biaya pemanfaatan bmn eks terminasi. dalam pemanfaatan bmn eks terminasi oleh kontraktor alih kelola tuk penyediaan infrastruktur min yak dan gas bumi, ditetapkan faktor penyesuaian sebesar (empat puluh persen) dari nilai wajar pemanfaatan bmn eks terminasi. besaran biaya pemanfaatan bmn eks terminasi yang telah ditetapkan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan insentif berupa pengurangan besaran biaya pemanfaatan bmn eks terminasi oleh menteri, sebagai berikut: dalam hal berdasarkan perhitungan unit pengendali atas realisasi target produksi sesuai work program and budget work program yang disetujui unit pengendali, kontraktor diberi insentif paling banyak (dua puluh lima persen) dari besaran biaya pemanfaatan yang telah ditetapkan faktor penyesuaian, sesuai skala yang ditentukan oleh unit pengendali; dalam hal tata kelola bmn dilaksanakan sebagai berikut: dilakukan pemetaan yang jelas atas barang yang dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkanroses penghapusan atas barang yang tidak dimanfaatkan, kontraktor alih kelola diberi insentif (seengamanan administrasi berupa pencatatan dan pelaporan aset yang akuntabeln atau dilakukan pengamanan yuridis atas semua bmn hulu migas berupa tanah dengan dilakukan permohonan sertifikasi dan membantu proses sertifikasilam hal berdasarkan perhitungan keekonomian oleh unit pengendali, setelah berkoordinasi dengan menteri, kontraktor alih kelola berada dalam kondisi keekonomian negatif: kontraktor alih kelola mendapatkan pengurang biaya pemanfaatan bmn eks terminasi sebesar (tujuh , tan memperhitungkan kriteria insentif sebagaimana dimaksud pada huruf dan kontraktor alih kelola diberi insentif terkait tata kelola aset sebagaimana dimaksud pada huruf dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf insentif diperhitungkan muka dan diberikan secara kumulatif; dan diberikan disinsentif berupa penyetoran kas negara sebesar insentif terkait, dalam hal kontraktor alih kelola tidak melakukan pemenuhan realisasi produksi semua1 target work program and budget work program dan atau tidak melaksanakan tata kelola yang menjadi dasar pemberian insentif. dalam hal kontraktor alih kelola tidak lagi berada dalam kondisi keekonomian negatif sebagaimana dimaksud pada huruf maka pada tahun berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufbmn eks terminasi secara periodik tahunan. dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada kontraktor alih kelola tidak melakukan pemenuhan realisasi target produksi sesuai work program and budget work program sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau tidak melaksanakan tata kelola aset sebagaimana dimaksud pada huruf maka kontraktor alih kelola bersangkutan dikenakan disinsentif berupa penyetoran kas negara sebesar insentif yang dihitung secara proposional per tahun. dalam hal kontraktor alih kelola dikenakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada maka angsuran biaya pemanfaatan bmn eks terminasi dibayarkan dengan memperhitungkan tambahan besaran disinsentif pada tahun sebelumnya. target produksi sebagaimana dimaksud pada huruf dan target tata kelola bmn sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam per jan j1an pemanfaatan bmn eks terminasi antara menteri dan kontraktor alih kelola. simulasi perhitungan biaya pemanfaatan bmn eks terminasi beserta angsuran setiaontraktor alih kelola telah terlebih dahulu melakukan pemanfaatan bmn eks terminasi sebelum adanya penilaian dan persetujuan berupa: harta benda modal, harta benda inventaris, dan tanah, persetujuan pemanfaatan oleh menteri yang dimohonkan oleh kontraktor alih kelola secara berjenjang melalui unit pengendali dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, diproses pada saat pemanfaatan dilaksanakan; atau material persediaan, kontraktor alih kelola melakukan pemanfaatan dengan menyetor kas negara sebesar nilai perolehan. kontraktor alih kelola menerima penyerahan seluruh bmn eks terminasi. dalam hal kontraktor alih kelola, kontraktor lain dan tau pihak lain melakukan pemanfaatan atau menyewa bmn eks terminasi, maka kontraktor alih kelola, kontraktor lain, dan atau pihak lain wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan tas bmn eks terminasi bersangkutan. terhadap bmn eks terminasi yang tidak dimanfaatkan berupa: harta benda modal, harta benda inventaris, dan material persediaan, kontraktor alih kelola segera mengajukan permohonan penghapusan kepada menteri melalui unit pengendali dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; tanah, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang mengembalikan kepada menteri, untuk dilakukan proses pengelolaan lebih lanjut. babi pengamanan bmn hulu migas bagian kesatu pengamanan kontraktor, unit pengendali, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, dan menteri wajib melakukan pengamanan bmn hulu migas yang berada dalam penguasaannya dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran masa masa. dalam melakukan pengamanan, unit pengendali, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, dan menteri dapat menyediakan tempat penyimpanan. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan pengamanan bagaimana dimaksud pada unit pengendali dapat menetapkan kontraktor atau pihak lain; menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dapat menetapkan unit pengendali, kontraktor, atau pihak lain; dan menteri dapat menetapkan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, unit pengendali, kontraktor, atau pihak lain, tuk melaksanakan pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengamanan bmn hulu migas meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. pengamanan administrasi meliputi antara lain: pencatatan dan pelaporan bmn hulu migas; ketatausahaan dokumen perolehan bmn hulu migas; pen1manan formulir usulan penghapusan pelepasan supp); dan pen1manan data bmn eks terminasi untuk pengembalian wilayah kerja. pengamanan fisik meliputi antara lain: pemberian labeling tagging; pemasangan patok; pemasaran (fencing); pengurangan (warehousing); pelaksanaan patroli; dan pemasangan kamera closed circuit television cctv), alat pendeteksi asap (smoke detector}, alat pemadam api otomatis (sprinter), hidran, dan alat pemadam api (fire extinguisher}. pengamanan hukum meliputi antara lain sertifikasi bmn hulu migas berupa tanah dan izin mendirikan bangunan. kepala kantor wilayah direktorat jenderal tempat bmn hulu migas berada melakukan pemantauan pengamanan bmn hulu migas atas nama direktur jenderal. pemantauan pengamanan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada meliputi pemantauan: pengamanan administrasi bagaimana dimaksud dalam pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam dan pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam pemantauan pengamanan dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan direktur jenderal dan kontraktor. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal sewaktu waktu dapat memerintahkan kepala kan tor wilayah direktorat jenderal ntuk melakukan pemantauan pengamanan bmn hulu migas. hasil pelaksanaan pemantauan pengamanan sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan kepada direktur jenderal paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. bagian kedua sertifikasi dan bukti kepemilikan bmn hulu migas berupa tanah arus disertipikatkan atas nama pemerintah republik indonesia c.q. kementerian keuangan. menteri menerbitkan surat kuasa kepala unit pengendali tuk melakukan pengurusan clan penyelesaian sertifikasi bmn hulu migas berupa tanah. berdasarkan surat kuasa sebagaimana climaksucl pala unit pengendali menerbitkan surat kuasa kepala kontraktor untuk mengurus dan menyelesaikan sertifikasi bmn hulu migas. kontraktor bertanggung jawab atas pengurusan, pembiayaan, dan penyelesaian sertifikasi bmn hulu migas berupa tanah berdasarkan ketentuan peraturan perancang undangan. unit pengendali melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor dalam melaksanakan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada biaya yang timbul dalam pelaksanaan sertifikasi dibebankan pada biaya operasi kontraktor sesuai dengan ketan tuan peraturan peru undang undangan. terhadap sertifikat bukti kepemilikan bmn hulu migas, kontraktor berkewajiban: menyampaikan: asli dan (satu) set fotokopi sertifikat bukti kepemilikan kepada menteri melalui unit pengendali; dan (satu) set fotokopi sertifikat bukti kepemilikan kepada unit pengendali dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, untuk bmn hulu migas berupa tanah clan atau bangunan; men1span asli bukti kepemilikan clan menyampaikan (satu) set fotokopi bukti kepemilikan kepada unit pengendali, untuk bmn hulu migas selain tanah dan atau bangunan. menteri menyimpan asli sertifikat bukti kepemilikan bmn hulu migas berupa tanah clan tau bangunan menteri dapat menitipkan asli sertifikat bukti kepemilikan bmn hulu migas berupa tanah dan atau bangunan kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, yang dituangkan dalam suatu berita acara penitipan. menteri, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, unit pengendali, dan kontraktor men1span dan menatausahakan sertifikat bukti kepemilikan yang berada dalam penguasaannya secara baik, tertib, dan aman. kontraktor melaporkan setiap semester kepada unit pengendali daftar sertifikat bukti kepemilikan bmn hulu migas berupa tanah dan atau bangunan, yang memuat tara lain: identitas bmn hulu migas, diantaranya jenis, lokasi, luas, peruntukan, nilai perolehan, cara perolehan, dan kondisi terkini; dan rincian bukti kepemilikan, diantaranya jenis dan nomor hak atas tanah, tanggal dan tahusertifikat bukti kepemilikan bmn hulu migas berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada kontraktor melaporkan setiap semester kepada unit pengendali daftar bukti kepemilikan bmn hulu migas selain tanah dan atau bangunan yang memuat sekurang kurangnya: identitas bmn hulu migas, diantaranya jenis, lokasi, rincian spesifikasi teknis (merek, tahun pembuatan perakitan dan atau spesifikasi teknis lainnya), peruntukan, nilai perolehan, cara perolehan, dan kondisi terkini rincian bukti kepemilikan, diantaranya jenis, nomor, tanggal, tahun, dan atas nama; dan lokasi penyimpanabukti kepemilikan bmn hulu migas selain tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga jasa asuransi kontraktor dapat mengasuransikan bmn hulu migas yang digunakan setelah mendapatkan persetujuan unit pengendali. lingkup cakupan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti yang dapat ditanggung oleh jasa asuransi, serta mekanisme penggunaan klaim asuransi atas bmn hulu migas diatur lebih lanjut oleh unit pengendali dengan menerapkan prinsip prinsip efisiensi, efektivitas, selektif dan prioritas, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik (good governance). pengadaan tau perolehan bmn hulu migas pada kontraktor yang sumber dananya berasal dari aim asuransi berikut segala biaya yang menyertainya tidak dapat dilakukan penggantian (non cost recoverable) pengawasan atas mekanisme penggunaan dana aim asuransi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan unit pengendali. kontraktor mengajukan permohonan penggunaan jasa asuransi atas bmn hulu migas dengan disertai hasil analisis kepada unit pengendali. unit pengendali melakukan penelitian tas permohonan kontraktor sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan prinsip prinsip pengelolaan bmn hulu migas yang baik. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada permohonan dapat disetujui, kontraktor melaksanakan asuransi bmn hulu migas; atau permohonan tidak dapat disetujui, unit pengendali menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan nya kepada kontraktor. persetujuan penolakan dan hasil pelaksanaan penggunaan jasa asuransi harus dilaporkan setiap semester dan disampaikan palin lama minggu pertama bulan berikutnya oleh unit pen kendali kepada menteri dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang. bagian keempat pengamanan atas gugatan hukum pengadilan, putusan pailit, atau permohonan kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap kontraktor kontraktor wajib memberitahukan kepada unit pengendali adanya gugatan hukum permohonan kepailitan penundaan pembayaran utang terhadapnya. pengadilan, kewajiban unit pengendali wajib memberitahukan kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan menteri, adanya gugatan hukum pengadilan, permohonan kepailitan penundaan kewajiban pembayaran tang sebagaimana dimaksud pada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan atau menteri memberitahukan kepada hakim pengadilan terkait, hakim pengawas pengadilan terkait, dan atau kurator, bahwa aset yang ada pada kontraktor merupakan bmn, dan karenanya tida dapat dijadikan objek sita atau tidak dimasukkan dalam model pailit. dalam hal kontraktor sudah diputus pailit, maka: kontraktor wajib memberitahukan kepada unit pengendali adanya putusan pailit terhadapnya dengan tembusan kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan menteri; unit pengendali memberitahukan kepada hakim pengawas pengadilan terkait dan kurator serta pemohon pailit, bahwa aset yang ada pada kontraktor merupakan bmn, dan karenanya tidak dimasukkan dalam model pailit; dan unit pengendali memberitahukan kepada kantor pertanahan setempat bahwa aset berupa tanah yang ada pada kontraktor merupakan bmn dan karenanya tidak dimasukkan dalam model pailit. pengamanan dan pemeliharaan atas bmn hulu migas dari kontraktor yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, menjadi tanggung jawab kontraktor. bab pemeliharaan peralatan dan atau mesin pemeliharaan bmn hulu migas berupa dan atau mes dilakukan secara rutin sewaktu waktu, dengan cara: peralatan dan atau memperbaiki peralatan dan tau mes secara menyeluruh atau sebagian; atau mengganti komponen peralatan dan atau mes secara menyeluruh atau sebagian (exchange method). pemeliharaan terhadap bmn i lulu migas sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kontraktor sesuai dengan: persetujuan dalamatau program kerja, untuk kontraktor yang menggunakan mekanisme gross split. pemeliharaan bmn hulu migas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: kontraktor mengajukan permohonan persetujuan pemeliharaan bmn hulu migas dengan disertai alasannya kepada unit pengendali dan dihembuskan kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan menteri; unit pengendali melakukan penelitian atas permohonan kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf dengan mempertimbangkan bahwa pemeliharaan lebih menguntungkan daripada membeli baru atau membuat sendiri dan prinsip prinsip pengelolaan bmn migas yang baik; berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf unit pengendali memutuskan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan kon traktor; dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf permohonan disetujui, kontraktor melaksanakan pemeliharaan bmn hulu migas; atau permohonan ditolak, kontraktor menindaklanjuti sesuai ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh unit pengendali. kontraktor menyampaikan laporan pelaksanaan pemeliharaan bmn hulu migas kepada unit pengendali paling lama (satu) bulan setelah bmn hulu migas selesai dilakukan: perbaikan peralatan clan atau mes secara menyeluruh atau sebagian; atau penggantian komponen peralatan dan atau mes secara menyeluruh tau bagian (exchange method). unit pengendali menyampaikan laporan pelaksanaan pemeliharaan bmn hulu migas kepada menteri dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang setiap semester dan disampaikan paling lama minggu pertama bulan berikutnya, untuk pemeliharaan bmn hulu migas: yang dilakukan luar negeri; atau yang dilakukan dalam gegen dengan biaya pemeliharaan sekurang kurangnya rpl. (satu miliar rupiah). ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan bmn hulu migas diatur oleh unit pengendali setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri. bab vii pengembalian kepada pemerintah pengembalian bmn hulu migas kepada pemerintah dilakukan dalam hal: kontrak kerja sama berakhir, yang disebabkan oleh jangka waktu kontrak telah berakhir tau atas permintaan kontraktor; kontrak kerja sama diakhiri berdasarkan rekomendasi unit pengendali atau berakhir dengan sendirinya berdasarkan klausul dalam kontrak kerja sama, atas inisiatif unit pengendali; bmn hulu migas tidak digunakan oleh kontraktor, kecuali yang berada dalam tanah dan atau dalam lautan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, atas inisiatif kontraktor, unit pengendali, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, atau menteri; atau kontrak kerja sama berakhir karena putusan pengadilan. ,. pengembalian bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf didahului dengan pemeriksaan administratif dan fisik paling lambat (enam) bulan sebelum kontrak kerja sama berakhir, yang dilakukan oleh kontraktor dan unit pengendali bersama sama dengan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan tau menteri. pengembalian bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf didahului dengan pemeriksaan administratif dan fisik, yang dilakukan oleh unit pengendali bersama sama dengan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan atau menteri. pemeriksaan administratif dan fisik dapat melibatkan kontraktor alih kelola dalam hal sudah terdapat kontraktor alih kelola yang ditunjuk. pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf atas inisiatif kontraktor dengan mengajukan permohonan pengembalian bmn hulu migas kepada unit pengendali disertai dengan daftar bmn hulu migas. pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf atas inisiatif unit pengendali setelah berkoordinasi dengan kontraktor dan atau pihak lain untuk mempersiapkan daftar bmn hulu migas yang akan dilakukan mengembalikannya. pengembalian bmn hulu migas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam bentuk penyampaian permohonan penghapusan pelepasan bmn hulu migas oleh kontraktor kepada menteri secara berjenjang melalui menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan unit pengendali. pengembalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mekanisme: kontraktor melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap bmn hulu migas, serta menyusun daftar bmn hulu migas yang berada pada kontraktor; kontraktor mengajukan permohonan pengembalian bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf kepada unit pengendali disertai dengan daftar bmn hulu migas yang berada pada kontraktor, dengan tembusan kepada menteri dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang;sanakan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf yang dituangkan dalam suatu berita acara; dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf permohonan pengembalian dapat disetujui, dilaksanakan serah terima bmn hulu migas: antara kontraktor dan unit pengendali; antara unit pengendali dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; dan antara menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan kontraktor alih kelola, yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima; serah terima bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf angka dilaksanakan dalam hal telah adanya penunjukan kontraktor alih kelola; dikecualikan dari objek serah terima bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf bmn hulu migas berupa tanah yang tidak dimanfaatkan oleh kontraktor alih kelola dilaksanakan serah terima oleh menteri teknis selaku kuasa pengelola barang kepada menteri, yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima; serah terima bagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan secara bersamaan; berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf kontraktor alih kelola memanfaatkan bmn hulu migas dengan mengajukan permohonan pemanfaatan kepada menteri melalui unit pengendali dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; dan setelah serah terima bagaimana dimaksud pada huruf terhadap bmn hulu migas yang diserahkan namun tidak dimanfaatkan, berupa harta benda modal, harta benda inventaris, dan material persediaan, kontraktor alih kelola mengajukan usulan bentuk pengelolaan lebih lanjut kepada menteri, melalui unit pengendali dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang. pengembalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:ukan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik terhadap bmn hulu migas, yang dituangkan dalam berita acara penelitian administratif dan pemeriksaan fisik; berdasarkan berita acara penelitian administratif dan pemeriksaan fisik bagaimana dimaksud pada huruf unit pengendali menyusun data bmn hulu migas yang berada pada kontraktor, serta mengajukan permohonan pengembalian bmn hulu migas kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, dengan tembusan kepada menteri; dalam hal permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf dapat disetujui, dilaksanakan serah terima bmn hulu migas antara unit pengendali dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima; berdasarkan berita acara serah terima bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan serah terima bmn hulu migas antara menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dengan menteri; dan serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan secara bersamaan. dikecualikan dari pengembalian kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dan terhadapberakhir pada tahap eksplorasi, dapat digunakan kembali untuk melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi wilayah kerja lain wilayah hukum indonesia. dalam hal tidak digunakan kembali, bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada dapat dijual tanpa melalui lelang kepada kontraktor sebagaimana dimaksud pada dengan nilai penjualan sebesarggunaan kembali bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada dan penjualan bmn hulu migas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat persetujuan unit pengendali dengan mekanisme sebagai berikut: kontraktor yang kontrak kerja samanya berakhir pada tahap eksplorasi mengajukan permohonanunit pengendali melakukan penelitian administratif atas permohonpermohonan disetujui, unit pengendali menerbitkan surat persetujuan; atau permohonan tidak disetujui, unit pengendali menyampaikan surat penolakan kepada kontraktor yang kontrak kerja samanya berakhir pada tahap eksplorasi disertai dengan alasannya. dalam hal penggunaan kembali sebagaimana dimaksud pada dan penjualan tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada tidak dilakukan, kontraktor yang kontrak kerja samanya berakhir pada tahap eksplorasi wajib menyerahkan bmn hulu migas kepada menteri melalui unit pengendali dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, untuk ditetapkan kebijakan pengelolaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan bmn hulu migas. pengembalian bmn hulu migas kepada pemerintah atas inisiatif menteri dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: menteri memberitahukan adanya pengembalian tersebut kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan unit pengendali; dan berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf menteri menetapkan bentuk pengelolaan bmn hulu migas tersebut. bab viii penetapan status penggunaan penetapan status penggunaan bmn hulu migas dilakukan oleh menteri. bmn hulu migas yang menjadi objek penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada meliputi tanah, harta benda modal, harta benda inventaris, dan atau material persediaan. permohonan penetapan status penggunaan bmn hulu migas diajukan secara tertulis oleh menteri pimpinan lembaga selaku pemohon kepada menteri disertai dengan dasar pertimbangan dan rencana peru tukan. menteri melakukan penelitian administratif atas permohonan penetapan status pengguna naan sebagaimana dimaksud pada dalam hal berdasarkan penelitian dimaksud pada permohonan disetujui, menteri bagaimana menetapkan keputusan penetapan status penggunaan; atau permohonan ditolak, menteri menyampaikan surat penolakan kepada menteri pimpinan lembaga selaku pemohon disertai dengan alasannya. berdasarkan keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri melaksanakan serah terima bmn hulu migas kepada pengguna barang paling lama (satu) bulan sejak keputusan menteri ditetapkandua) bulan sejak tanggal berita acara serah terima. menteri teknis selaku bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada paling lama (dua) bulanbab pemindahtanganan bmn hulu migas bagian kesatu pemindahtanganan bmn hulu migas dapat dilakukan melalui: penjualan; tukar menukar; bah; dan tau penyertaan modal pemerintah pusat. pemindahtanganan bmn hulu migasdilakukan atas bmn hulu migas: berupa tanah dan atau bangunan; dan atau selain tanah dan tau bangunan. pemindahtanganan untuk bmn hulu migashulu migas berupa tanah dan tau bangunan; diperuntukkan bagi pegawai negeri; diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap cluntuk bmn hulu migas selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan: dewan perwakilan rakyat, untuk bmn hulu migas dengan nilai perolehan bih dari rpl00. (seratus miliar rupiah) presiden, untuk bmn hulu migas dengan nilai perolehan atas (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan rpl00. (seratus miliar rupiah); atau menteri, untuk bmn hulu migas dengan nilai perolehan sampai dengan rpl0. (sepuluh miliar rupiah). bagian kedua penjualan paragraf urn penjualan bmn hulu migas dapat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa bmn hulu migas tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, tidak digunakan lagi untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, tidak ditetapkan status penggunaannya, dan tau tidak dimanfaatkan. penjualan terdiri atas: penjualan melalui lelang;hulu migas: tidak laku dijual melalui lelang; diperlukan oleh badan usaha milik negara daerah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan; dimohonkan pemindahan kepemilikan; dimohonkan beli balik; atau dimohonkan pembelian oleh kontraktor yang kontrak kerja samanya telah berakhir pada tahap eksplorasi, untuk bmn hulu migas selain tanah dan atau bangunan. penjualan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: permohonan; penelitian; persetujuan; pelaksanaan; dan pelaporan. paragraf penjualan melalui lelang penjualan bmn hulu migas melalui lelang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: kontraktor mengajukan permohonan penghapusan atas bmn hulu migas kepada unit pengendali disertai dengan penjelasan pertimbangannya dan melampirkan daftar barang yang dimohonkan untuk dihapuskan; terhadap permohonan kontraktor tersebut, unit pengendali melakukan penelitian administratif; berdasarkan hasil penelitian administratif; dalam hal permohonan dapat ditindaklanjuti, unit pengendali mengajukan permohonan penghapusan kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang yang disertai dengan penjelasan pertimbangannya dan melampirkan daftar barang yang dimohonkan tuk dihapuskan, paling lama (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dari kontraktor diterima secara lengkap; atau dalam hal permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, unit pengendali mengembalikan permohonan tersebut disertai dengan alasan yang mendasarinya; permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf angka memuat juga permohonan pemeriksaan fisik; berdasarkan permohonan dari unit pengendali, sebagaimana dimaksud pada ruf mengajukan permohonan penilaian kepada kepala kantor pelayanan direktorat jenderal setempatverse but disertai dengan alasan yang mendasarinya; kepala kantor pelayanan direktorat jenderal, untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik dan penilaian.; pelaksanaan penilaian dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan fisik yang melibatkan unit pengendali dan atau menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; pelaksanaan penilaian bagaimana dimaksud pada huruf dimulai paling lama (dua puluh) hari kerja sejak penetapan waktu pelaksanaan penilaian;unit pengendali dan tau menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, termasuk dalam hal terdapat koreksi atas daftar barang; berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan penilaian, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang mengajukan permohonan penjualan kepada menteri, paling lama (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan penilaian; dokumen permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: surat permohonan penghapusan dari kontraktor disertai penjelasan pertimbangannya; surat permohonan penghapusan dari unit pengendali disertai penjelasan pertimbangannya; berita acara pemeriksaan administratif dan fisik bmn hulu migas; laporan penilaian; dan daftar barang yang dimohonkan penjualan; menteri melakukan penelitian administratif atas permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal permohonan dapat disetujui, menteri menerbitkan surat persetujuan; dalam hal penjualan memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat presiden: menteri terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada dewan perwakilan presiden; penjualan rakyat dalam hal permohonan penjualan bmn hulu migas disetujui oleh dewan perwakilan rakyat presiden, menteri menerbitkan surat persetujuan penjualan bmn hulu migas kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; atau dalam hal permohonan penjualan bmn hulu migas tidak disetujui oleh dewan perwakilan rakyat presiden menteri, menteri kepada mengembalikan menteri teknis permohonan selaku kuasa pengelola barang disertai dengan alasannya; persetujuan menteri diberikan: paling lama (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dari menteri teknis selaku kuasa pengelola barang diterima secara lengkap, untuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf angka atau paling lama (dua puluh hari kerja sejak persetujuan dewan perwakilan rakyat presiden diterima oleh menteri, untuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruf b). persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku selama (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh men teri. berdasarkan persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam menteri teknis selaku kuasa pengelola barang mengajukan permohonan penjualan melalui lelang bmn hulu migas, paling lama (sepuluh) hari kerja sejak surat persetujuan menteri diterima. hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas negara. penjualan bmn hulu migas melalui lelang dilakukan pada kantor pelayanan direktorat jenderal setempat. dalam hal bmn hulu migas laku terjual dalam penjualan melalui lelangulu migas kepada pembeli lelang paling lama (sepuluh) hari kerja sejak hasil penyu alan bmn hulu migasran pelaksanaan penyu alan bagaimana dimaksud pad dan ran pelaksanaan penghapusan bmn hulu migas bagaimana dimaksud pada kepada menteri paling lama (sepuluh) hari kerja sejak keputusan penghapus san bmn hulu migas ditetapkdalam hal bmn hulu migas tidak laku terjual dalam penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam menteri teknis selaku kuasa pengelola barang mengajukan permohonan lelang ulang kepada kantor pelayanan direktorat jenderal setempat. proses penjualan bmn hulu migas melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam berlaku mutasi mutans untuk penjualan bmn hulu migas melalui lelang ulang. paragraf bmn hulu migas yang tidak laku dijual melalui lela bmn hulu migas yang tidak laku terjual melalui lelang, permohonan pengelolaannya diajukan oleh menteri teknis selaku kuasa pengelola barang kepada menteri, berupa pemindahtanganan dalam bentuk selain penjualan tau penetapan status penggunaan, pemanfaatan, dan atau pemusnahan. menteri dan disampaikan kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang. menteri teknis selaku kuasa pengelola barang menindaklanjuti persetujuan menteri paling lama (sepuluh) hari kerja sejak persetujuan diterima. dalam hal bentuk pengelolaan yang disetujui merupakan pemindahtanganan dalam bentuk selain penyu alan melalui lelang bagaimana dimaksud pada tindak lanjut yang dilakukan mengikuti ketentuan mengenai pemindahtanganan dalam bentuk selain penjualan melalui lelang yang diatur dalam peraturan menteri ini. dalam hal bentuk pengelolaan yang disetujui merupakan pemusnahan bagaimana dimaksud pada aya tindak lanjut yang dilakukan mengikuti ketentuan mengenai pemusnahan yang diatur dalam peraturan menteri ini. paragraf bmn hulu migas yang diperlukan oleh badan usaha milik negara daerah bmn hulu migas berupa tanah yang diperlukan oleh badan usaha milik negara daerah dalam rangka penugasan pemerintah ataubadan usaha milik negara daerah dimaksud dalam bagaimana mengajukan permohonan penjualan tanpa melalui lelang kepada menteri melalui menteri teknis selaku kuasa pengelola barang. menterimenteri menerbitkan surat persetujuan; atau permohonan tidak dapat disetujui, menerbitkan surat penolakan. paragraf pemindahan kepemilikan menteri pemindahan kepemilikan dapat dilakukan kepada pihak ketiga luar negeri atau dalam negeri. pelaksanaan pemindahan kepemilikan dilakukan dengan: persetujuan unit pengendali dan dilaporkan kepada menteri dansama dengan tau bih besar dari harga perolehan; atau persetujuan menteri melaluilebih kecil dari harga perolehan. pemindahan kepemilikan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur lebih lanjut oleh unit pengendali setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang. pemindahan kepemilikan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud dalam huruf mengikuti mekanisme sebagai berikut: calon penerima pemindahan kepemilikan mengajukan permohonan pemindahan kepemilikan; berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufdisertai dengan alasan yang mendasarinya;pemindahan kepemilikan kepada menteri; permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufpemindahan kepemilikan, dan dokumen permohonan pemindahan kepemilikan. pemindahan kepemilikan bagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah mendapatemindahan kepemilikan; identitas penerima pemindahan kepemilikan; nilai pemindahan kepemilikan; harga perolehan bmn hulu migas yang menjadi objek pemindahan kepemilikan; dan rekening kas negara tujuan penyetoran nilai pemindahan kepemilikan. berdasarkan persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada pihak lain yang akan menerima pemindahan kepemilikan menyetorkan nilai pemindahan kepemilikan kas negara paling lama (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan. bukti setor nilai pemindahan kepemilikanunit pengendali ataupemindahan kepemilikanunit pengendali ataudan kontraktor untuk melaksanakan penghapusan dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahan kepemilikanpaling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal berita acara serah terima. berdasarkan kepemilikan ran pelaksanaan dan penghapusan bmn pemindahan hulu migas sebagaimana dimaksud pada ruf menteri mengeluarkan bmn hulu migas dari daftar bmn hulu migas. paragraf beli balik beli balik dapat dilakukan: kepada pemasok pabrikan vendor, untuk harta benda modal dan atau material persediaan sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian; atau kepada pihak lain, untuk bmn hulu migas berupa harta benda modal yang melekat terpasang pada aset pihak lain yang bersangkutan, apabila biaya pembongkaran dan pengangkutan lebih besar daripada nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. pihak lain bagaimana dimaksud dalam huruf mengajukan permohonan beli balik. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang melakukan penelitian administratif.kepada pihak lain selaku pemohon disertai dengan alasan yang mendasarinya.beli balik kepada menteri. permohonan sebagaimana dimaksud padabeli balik, dan dokumen permohonan beli balik. beli baliknu at: identitas bmn hulu migas yang menjadi objek beli balik; identitas pemasok pabrikan vendor atau pihak lain penerima objek beli balik; nilai beli balik; dan rekening kas negara tujuan penyetoran nilai beli balik. berdasarkan persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada pihak lain yang akan membeli secara beli balik menyetorkan nilai beli balik kas negara paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan menteri. bukti setor nilai beli balikbeli balikclan kontraktor untuk melaksanakan penghapusan; dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang menyampaikan laporan pelaksanaan beli baliksebagaimana dimaksud pada paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal berita acara serah terima. berdasarkan laporan pelaksanaan beli balik dan penghapusan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf menteri mengeluarkan bmn hulu migas dari daftar bmn hulu migas. paragraf penjualan tanpa melalui lelang kepada kontraktor yang kontrak kerja samanya telah berakhir pada tahap eksplorasitelah berakhir pada tahap eksplorasi, dapat dijual tanpa melalui lelang kepada kontraktor yang bersangkutan, dengan harga jual senilaijualan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mekanisme: kontraktor yang kontrak kerja samanya telah berakhir pada tahap eksplorasi mengajukan permohonan kepada unit pengendali dengan tembusan kepada menteri dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, disertai dengan data mengenai nilai fasilitas bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas bmn hulu migas tersebut; unit pengendali melakukan penelitian atas kebenaran nilai fasilitas bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ruf unit pengendali menerbitkan persetujuan yang sekaligus menetapkan besaran harga jual sebagaimana dimaksud pada dan pembayaran harga jual bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada huruf disetorkan kas negara paling lama (dua) ari kerja setelah persetujuan dari unit pengendali diterima. bagian ketiga tukar menukar dengan pihak lain tukar menukar bmn hulu migas dapat dilakukan dengan pihak lain dengan pertimbangan optimalisasi manfaat. barang pengganti yang menjadi objek tukar menukar harus mem miliki nilai wajar paling sedikit sama dengan nilai wajar bmn hulu migas yang menjadi objek tukar menukar. dalam hal barang pengganti sebagaimana dimaksud pada memiliki nilai wajar yang lebih rendah daripada nilai wajar bmn hulu migas yang menjadi objek tukar menukar maka: barang pengganti tersebut harus ditambah dengan uang tunai sebesar selisih antara nilai wajar bmn hulu migas dengan nilai wajar barang pengganti; dan uang tunai tersebut disetorkan kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak paling lambat (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan tukar menu kar. dalam hal barang pengganti sebagaimana dimaksud pada memiliki nilai wajar yang lebih tinggi dari pada nilai wajar bmn hulu migas yang menjadi objek tukar menukar, maka tukar menukar tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya penambahan uang tunai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau penambahan barang berupa bmn hulu migas lainnya. tukar menukar bmn hulu migas dilaksanakan dengan mekanisme tender. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada tukar menukar bmn hulu migas dapat dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap: barang yang mempunyai spesifikasi tertentu semua1dan kapal; tau barang lain yang ditetapkan oleh menteri. permohonan tukar menukarnelitian administratif dan fisik, hasil analisis, usulan nilai tukar menukar, usulan mekanisme tukar menukar (tender tau penunjukan langsung), dan dokumen permohonan tukar menukar. usulan nilai tukar menukar sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada nilai wajar hasil penilaian. menteri melakukan penelitian administratif atas permohonan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada dalam hal permohonan dapat disetujui, menteri menerbitkan surat persetujuan; atau dalam hal permohonan tidak dapat disetujui, menteri menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasannya. tukar menukartukar menukar; mitra tukar menukar; nilai tukar menukar; rincian barang pengganti; dan besaran uang tunai yang harus disetorkan kas negara, dalam hal nilai wajar barang pengganti lebih rendah daripada nilai wajar bmn hulu migas yang menjadi objek tukar menukar. berdasarkan persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang melaksanakan tukar menukartukar menukar dan laporan pelaksanaan penghapusan bmn hulu migas kepada menteri dengan melampirkan asli berita acara serah terimaandatangani. berdasarkan laporan pelaksanaan tukar menukar dan laporan pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada menteri mengeluarkan bmn hulu migas yang telah dipaku kan tukar menukar dari daftar bmn hulu migas. kontraktor, unit pengendali, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, dan menteri masing masing melakukan pencatatan atas barang pengganti pada daftar bmn hulu migas. pelaksanaan lebih lanjut proses tukar menukar bmn hulu migas, mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan bmn. bagian keempat bah hibah bmn hulu migas dapat dilaksanakan dengan pertimbangan bmn hulu migas tersebut: tidak digunakan lagi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; tidak ditetapkan status penggunaannya; dan tidak dimanfaatkan. hibah bmn hulu migashulu migas dapat dilakukan kepada; atau pemerintah daerah desahulu migas yang menjadi objek hibah meliputi tanah, harta benda modal, harta benda inventaris, dan atau material persediaan.permohonan hibahmeriksaan administrasi dan fisik serta dokumen permohonan hibah. menteri teknis selaku kuasa pengelola barang mengusulkan nilai hibah bmn hulu migas berdasarkan nilai perolehan. menteri melakukan penelitian administratif atas usulmenteri menerbitkan surat persetujuan; atau permohonan hibah tida disetujui, menteri menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasannya. hibah bmn hulu migas dipaku tas nama menteri, yang sekurang kurangnya memuat: identitas bmn hulu migas yang menjadi objek bah; identitas penerima hibah; nilai perolehan bmn hulu migas yang menjadi objek bah; peruntukan hibah; dan amanat kepada penerima hibah bahwamenteri sebagaimana dimaksud pada menteri melaksanakan hibahnaskah hibah dantersebut dari daftar bmn hulu migas. bagian kelima penyertaan modal pemerintah pusat penyertaan modal pemerintah pusat berupa bmn hulu migas yang telah dikembalikan kepada pemerintah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan bmn. babi pemusnahan pemusnahan bmn hulu migas selain tanah dan atau bangunan berupa bahan kimia dan bahan lainnya serta bahan peledak dilakukan dalam hal tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan. pemusnahan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan batasan tertentu secara periodik yang ditentukan lebih lanjut. permohonan pemusnahan diajukan oleh kontraktor kepada unit pengendali disertai dengan dokumen pendukung. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain: surat permohonan pemusnahan dari kontraktor disertai pen alasan perti tangannya; berita acara pemeriksaan administratif dan fisik; surat izin keterangan dari pihak yang berkompeten, dalam hal bmn hulu migas yang akan dimusnahkan berupa bahan peledak; surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan kontraktor; dan daftar bmn hulu migas yang dimohonkan pemusnahan. unit pengendali melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam hal berdasarkan penelitian, pemusnahan layak dilakukan, proses pemusnahan atas bahan kimia dan bahan lainnya serta bahan peledak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: unit pengendali menyampaikan permohonan kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang disertai dengan pertimbangan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam menteri teknis selaku kuasa pengelola barang melakukan pereli tian guna memastikan kelengkapan dokumen permohonan dan kelayakan permohonan pemusnahan; dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf permohonan pemusnahan dapat diproses lebih lanjut, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang menerbitkan persetujuan pemusnahan, paling lama (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap; berdasarkan persetujuan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang sebagaimana dimaksud pada huruf kontraktor dan unit pengendali melaksanakan pemusnahan bahan kimia dan bahan lainnya serta bahan peledak; kontraktor dan unit pengendali melakukan pemusnahan bahan kimia dan bahan lainnya serta bahan peledak paling lama sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan dituangkan dalam suatu berita acara pemusnahan; kontraktor menyampaikan ran hasil pelaksanaan pemusnahan disertai berita acara pemusnahan kepada unit pengendali paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal berita acara pemusnahan tersebut; unit pengendali menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dengan melampirkan berita acara pemusnahan paling lama sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan hasil pelaksanaan pemusnahan dari kontraktor; dan berdasarkan laporan pelaksanaan pemusnahan tersebut, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang melakukan penghapusan dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pelaksanaan pemusnahan dari unit pengendali. bahan kimia dan bahan lainnya serta bahan peledak sebagaimana dimaksud pada meliputi: yang telah kadaluarsa; dan atau yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun baik yang belum maupun telah digunakan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi. pemusnahan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan berpedoman pada ketan tuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan pemusnahan, kontraktor dan unit pengendali dapat menunjuk pihak lain. ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak lain diatur oleh unit pengendali setelah berkoordinasi dengan menteri. menteri teknis selaku kuasa pengelola barang menyampaikan laporan atas pelaksanaan penghapusan bahan kimia dan bahan lainnya serta bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam ruf kepada menteri dengan melampirkan fotokopi berita acara pemusnahan, laporan pelaksanaan pemusnahan,ahan kimia dan bahan lainnya serta bahan peledak dari daftar bmn hulu migas. bab penghapusan penghapusan bmn hulu migas meliputi: penghapusan dari daftar bmn hulu migas pada kontraktor dan unit pengendali; penghapusan dari daftar bmn hulu migas pada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; dan penghapusan dari daftar bmn hulu migas pada menteri selaku pengelola barang yang secara mandat dilaksanakan oleh direktur jenderal. kontraktor, unit pengendali, dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang melakukan penghapusan bmn hulu migas dalam hal: pelaksanaan penetapan status penggunaan telah selesai; pelaksanaan pemindahtanganan telah selesai; pelaksanaan pemusnahan telah selesai; atau telah mendapatkan persetujuan menteri karena: tidak ekonomis atau tidak menguntungkan apabila dilakukan pemindah tenggelamatau menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri selaku pengelola barang melakukan penghapusan bmn hulu migas dalam hal: pelaksanaan pemindahtanganan telah selesai; pelaksanaan pemusnahan telah selesai; tidak ekonomis atau tidak1; menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada paya hukum lainnya; atau menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri teknis selaku kua pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan bmn hulu migas berdasar kan: berita acara serah terima penetapan status penggunaan; berita acara serah terima pemindahtanganan; berita acara pemusnahan; atau persetujuan penghapusan dari menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lama (dua puluh) hari kerja sejak tanggal berita acara atau persetujuan penghapusan dari menteri. berdasarkan keputusan penghapusan bmn hulu migas, termasuk menyampaikan keputusan penghapusan bmn hulu migas tersebut kepada unit pengendali untuk ditindaklanjuti, paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan. bab xii ketatausahaan bagian kesatu ruang lingkup, tugas, dan kewenangan ketatausahaan bmn hulu migas meliputi: ketatausahaan pada kontraktor dan unit pengendali; ketatausahaan pada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; dan ketatausahaan pada menteri selaku pengelola barang, yang secara fungsional dilaksanakan oleh direktur jenderal. pelaksanaan ketatausahaan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit yang menatausahakan bmn hulu migas pada kontraktor, unit pengendali, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, dan menteri. dalam melaksanakan tugas dan fungsi ketatausahaan bmn hulu migas, pelaksana ketatausahaan bmn hulu migas juga melakukan tugas dan fungsi akuntansi bmn hulu migas melalui sistem akuntansi bagian anggaran bendahara umum negara transaksi khusus. pelaksana bagian kedua pelaksanaan ketatausahaan ketatausahaan bmn hulu migas melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pembukuan bmn hulu migas dengan berpedoman pada kodifikasi barang bidang hulu minyak dan gas bumi. kontraktor melaporkan bmn migas yang didaftarkan, dicatat dan dibukukan dalam laporan bmn hulu migas kepada unit pengendali. unit pengendali melaporkan bmn hulu migas yang didaftarkan, dicatat dan dibukukan lam laporan bmn hulu migas kepada menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan dihembuskan kepada menteri. menteri teknis selaku kuasa pengelola barang melaporkan bmn hulu migas yang didaftarkan, dicatat dan dibukukan dalam laporan bmn hulu migas kepada menteri. menteri membuat daftar bmn hulu migas yang berada dalam pengelolaannya. penatausahaa bmn hulu migas dilakukan uga terhadap kegiatan pengelolaan bmn hulu migas, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketatausahaan pada: penggunaan bmn hulu migas pemanfaatan bmn hulu migas; pemindahtanganan bmn hulu migas; pemusnahan bmn hulu migas; penghapusan bmn hulu migas; inventarisasi bmn hulu migas; dan penetapan pengalihan status penggunaan bmn hulu migas. setiap perubahan catatan terkait dengan pengelolaan bmn hulu migas dilaporkan kepada pelaksana ketatausahaan bmn hulu migas sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga inventarisasi menteri bersama menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan unit pengendali melakukan inventarisasi bmn hulu migaskontraktor melakukan inventarisasi bmn hulu migas berupa material persediaan dengan cara name fisik setiap tahun dan hasilnya dilaporkan kepada unit pengendali. unit pengendali melakukan rev1u terhadap laporan kontraktor sebagaimana dimaksud pada termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan pemeriksaan fisik, penggunaan metode, dan pengendalian internal. unit pengendali menyampaikan hasil revi sebagaimana dimaksud pada berikut laporan hasil inventarisasi yang berasal dari kontraktor kepada menteri melalui menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, disertai dengan surat pernyataan dari unit pengendali. menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan unit pengendali mencatat dan membukukan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada dan dalam daftar bmn hulu migas dan dilaporkan kepada menteri. bagian keempat penilaian penilaian bmn hulu migas dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah sat, pemanfaatan, tau pemindahtanganan. penilaian sebagaimana dimaksud pada tidak dilakukan terhadap: pemanfaatan berupa pemakaian bersama atau pinjam pakai antar kontraktor; pemanfaatan berupa pinjam pakai kepada pemerintah pusat pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain oleh menteri; pemanfaatan material persediaan yang ditetapkan oleh unit pengendali; atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah, kecuali ditentukan lain oleh menteri. penilaian bmn hulu migas berpedoman pada peraturan menteri keuangan bidang penilaian barang milik negara. bagian kelima pela ran ketatausahaan bmn hulu migas dilakukan untuk penyusunan: laporan bmn hulu migas; dan laporan keuangan. laporan bmn hulu migas terdiri atas: laporan barang lb) yang meliputi: laporan tanah; laporan harta benda modal; laporan harta benda inventaris; dan laporan material persediaan. catatan ringkas barang crb) berisi penjelasan ringkas ketatausahaan dan pengelolaan bmn hulu migas. unit pengendali menyusun laporan bmn hulu migas berupa: semester (lbs), menyajikan posisitahunan lbt), menyajikan posisi bmn hulu migas pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. semester (lbsjuli tahun bersangkutan. tahunan lbtfebruari tahun berikutnya. menteri teknis selaku kuasa pengelola barang menyusun laporan barang milik negara kuasa pengelola barang lbkplb) berupa: lbkplb semester (lbkplbs), menyajikan pos1s1lbkplb tahunan lbkplbt), menyajikan pos1s1 bmn hulu migas pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. lbkplb semester (lbkplbsjuli tahun bersangkutan. lbkplb tahunan lbkplbtfebruari tahun berikutnya. lbkplbs dan lbkplbt sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufatausahaan bmn hulu migas dapat menggunakan sistem aplikasi dan basis data (database) bmn hulu migas sebagai alat bantu untuk memudahkan pelaksanaan ketatausahaan bmn hulu migas. ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan bmn hulu migas untuk penyusunan laporan keuangan berpedoman pada peraturan menteri mengenai akuntansi dan pelaporan bmn hulu migas. bab xiii pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bagian kesatu menteri menetapkan kebijakan terkait pembinaan, pengawasan dan pengendalian amelaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan bmn hulu migas sesuai batas kewenangannya masing masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pembinaan pembinaan bmn hulu migas dilakukan terhadap:pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivibertanggung jawab melaksanakan pembinaan sesuai batasan kewenangannya masa masa. pembinaan dilakukan secara periodik atau sewaktu waktu. bagian ketiga pengawasan dan pengendalian paragraf urn pengawasan dan pengendalian bmn hulu migas dilakukan oleh menteri, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, dan unit pengendali. pengawasan dan pengendalian bmn hulu migas dilakukan terhadap: bmn hulu migas;ruang lingkup pengawasan dan pengendalian meliputi: pemantauan; dan penertiban. pengawasan dan pengendalian meliputi pelaksanaan: penggunaan; pemanfaatan; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan;dan ketatausahaan, atas bmn hulu migas yang berada dalam kewenangannya. paragraf pemantauan pemantauan oleh menteri, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan atau unit pengendali merupakan pemantauan atas pelaksanaan penggun. pemantauan atas pengelolaan bmn hulu migas, dilakukan dengan: pemantauan periodik oleh unit pengendali; pemantauan sewaktu waktu oleh menteri dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang; dan atau pemantauan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam unit pengendali melakukan pemantauan atas pengelolaan bmn hulu migas secara periodik (satu) kali dalam (satu) tahun. menteri dan atau menteri teknis selaku kuasa pengelola barang memonitor pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh unit pengendali. menteri dan atau menteri teknis selaku kuasa pengelola barang melakukan pemantauan sewaktu waktupenelitian administrasi; dan tau peninjausumber informasi sebagaimana dimaksud pada dan huruf meliputi: laporan dari unit pengendali kontraktor pihak lain; hasil penertiban bmn hulu migas; laporan barang kontraktor semester dan tahunan; laporan hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah; informasi dari media massa baik cetak maupun elektronik; dan atau laporan masyarakat. dalam hal hasil penelitian administratif belum mencukupi, dilakukan pen jalan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan cara dian caranya: meninjau bmn hulu migas secara langsung; meminta konfirmasi kepada pihak terkait; dan mengumpulkan data tambahan. paragraf penertiban menteri, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan atau unit pengendalingguna dengan persetujuan pengelolaan yang telah diberikan tau ketentuan peraturan perundang undangan; atau hasil audit revi aparat pengawasan intern pemerintah. paragraf penertiban atas pelaksanaan pemakailaksanaan pemakaian bmn hulu migas, dalam hal dari hasil pemantauan ditemukan bmn hulu migas yang: tidak dipakai untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan belum diusulkan mengembalikannya kepada pemerintah dan atau pengelolaan lanjutannya kepadagajukan usulan pengembalian kepada pemerintah dan atau pengelolaan lebih lanjut kepada menteri secara berjenjang. paragraf penertiban atas pelaksanaan pemanfaatmanfaatan bmn hulu migas, dalam hal dari hasil pemantauan diperoleh informasi atau ditemukan kondisi sebagai berikut: bentuk pemanfaatan tidak sesuai dengan persetujuan menteri; jms usaha tidak sesuai dengan persetujuan menteri;menteri; penyetoran nilai pemanfaatan kas negara tidak dilaksanakan sesuai lengan persetujuan menteri; pemanfaatan yang dilakukan belum mendapatkan persetujuan menteri; clan atau hal hal lain yang tidak sesuai dengan persetujuan menteri. berdasarkan hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf cl, clan huruf menteri teknis selaku kuasa pengelola barang clan tau unit pengendali melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan menteri clan per jan jiangajukan usul pemanfaatan bmn hulu migas kepada menteri. paragraf penertiban atas pelaksanaan pemindahtangatau unit pengendali melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan persetujuan menteri. paragraf penertiban atas pelaksanaan ketatausahaan bmn hulu migas menteri, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang, dan tau unit pengendali melakukan penertiban terhadap ketatausahaan dalam hal dari hasil pemantauan ditemukan kondisi, antara lain: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan bmn hulu migas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; bmn hul u migas tidak dicatat dalam daftar bmn hulu migas; pencatatan ganda dalam daftar bmn hulu migas; ketidakakuratan pencatatan tahun perolehan, nilai perolehan, kondisi, dan atau deskripsi bmn hulu migas dalam daftar bmn hulu migas; pencatatan subsequent expenditure yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi; atau penyampai1an laporan bmn hulu migas tidak tepat waktu. berdasarkan hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf unit pengendali mengajukan usul untuk melakukan koreksi pencatatan dalam daftar bmn hulu migas kepada menteri secara berjenjangusnahan bmn hulu migas men teri teknis selaku kuasa pengelola barang dan tau unit pengendali melakukan penertiban terhadap pemusnahan dalam hal dari hasil pemantauan ditemukan kondisi, antara lain: pemusnahan belum mendapatkan persetujuan; dan ataukepada kontraktorteguran kepada kontraktor agar mengawasi dan melaksanakan pemusnahan tepat waktu. paragraf penertiban atas pelaksanaan pemeliharaan dan pengameliharaan bmn hulu migas dalam hal dari hasil pemantauan terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemeliharaan bmn hulu migasyampaikan surat kepada kontraktor agar melakukan upaya pemilih arahan sesuai, dengan tembusan kepada menteri.ngamanan bmn hulu migas dalam hal dari hasil pemantauan ditemukan kondisi kontraktor tidak melakukan pengamanan administrasi, fisik, dan atau hukum sebagaimana dimaksud dalam pas paragraf tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban menteri melalui menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dan atau menteri teknis selaku kuasa pengelola barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemeran tah pada kernel tarian 1pangan dalam pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, ketatausahaan, pemusnahan, pemeliharaan dan pengamanan bmn hulu migas. menteri teknis selaku kuasa pengelola barang menindaklanjuti hasil audit revi hulu migas, termasuk melakukan upayadalam hal kewenangan untuk melakukan tindak lanjut ada pada unit pengendali, menteri teknis selaku kuasa pengelola barang menyampaikan hasil audit revi sebagaimana dimaksud pada kepada unit pengendali untuk ditindaklanjuti semua1 dengan ketentuan peraturan perundang g undangan bidang pengelolaan bmn hulu migas, termasuk melakukan upaya hukum apabila dari hasil audit revi terbukti terdapat penyimpangan yang melibatkan pihak ketiga. paragraf pejabat pelaksana pengawasan dan pengendalian lingkungan kernel tarian keuangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan bmn hulu migas yang menjadi kewenangan menteri dilaksanakan oleh direktur jenderal dalam bentuk subdelegasi. kewenangan direktur jenderal untu melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk mandat oleh pejabat eselon pada kantor pusat direktorat jenderal yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan bmn hulu migas. bab xiv pengelolaan barang milik negara hulu migas wilayah aceh pengelolaan bmn hulu migas wilayah aceh yang meliputi hibah, penjualan tukar menukar, penyertaan modal pemerintah pusat, pemusnahan, atau pemanfaatan oleh pihak lain, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri atas usul bima, melalui gubernur aceh dan menteri teknis selaku kuasa pengelola barang. bab sans setiap tindakan pen1pangan hukum dalam pengelolaan bmn hulu migas yang dilakukan kontraktor diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. tindakan penyimpangan hukum sebagaimana dimaksud pada yang mengakibatkan hilangnya bmn hulu migas karena kelalaian dan atau penyalahgunaan oleh kontraktor, menjadi tanggung jawab kontraktor bersangkutan. penyelesaian tindakan pen1pangan hukum bagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: bagi kontraktor tahap eksplorasi yang menggunakan mekanisme penggantian biaya (cost recovery), dikenakan sanksi berupa: penggantian sebesar nilai perolehan disetor kas negara, dan tidak dibebankan dalam biaya operasi; atau yang dapat penggantian bmn hulu migas spesifikasi yang sama, dan tidak dibebankan dalam biaya operasi. dengan dapat bagi kontraktor tahap produksi yang menggunakan mekanisme penggantian biaya (cost recovery), dikenakan sanksi: koreksi atas biaya operasi sebesar nilai perolehan, dalam hal bmn hulu migas telah diberikan penggantian biaya (cost recovery); tau nilai perolehan bmn hulu migas tersebut tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi, dalam hal bmn hulu migas belum dibebankan pada biaya operasi; dan penggantian bmn hulu migas dengan spesifikasi yang sama, dan tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi. bagi kontraktor yang menggunakan skema gross split, dikenakan sanksi penggantian bmn hulu migas dengan spesifikasi yang sama atau enggan tian besar nilai perolehan yang disetor kas negara. bab xvi ketentuan lain lain anggaran biaya pengelolaan bmn hulu migasdirektur jenderal merupakan pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara pengelolaan transaksi khusus ba. bmn hulu migas yang dibeli oleh kontraktor alih kelola dan digunakan oleh kontraktor alih kelola bersangkutan, tidak dikenakan biaya pemanfaatan. pencatatan bmn hulu migas yang dibeli kontraktor alih kelola dibedakan dengan pencatatan bmn eks terminasi. bab xvii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: permohonan pengelolaan bmn hulu migas yang telah diajukan kepada menteri menteri teknis selaku pengelola barang unit pengendali kontraktor dan belum memperoleh selanjutnya persetujuan pengelola barang, proses dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini; persetujuan keputusan pengelolaan bmn hulu migas yang telah diterbitkan oleh menteriharus disesuaikan paling lama (dua) tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. bab x tanggal simulasi perhitungan biaya pemanfaatan bmn eks terminasi periode sewa beserta angsuran setiap tahun) kontraktor dalam kondisi keekonomian posiperiode nilai wajar biaya pemanfaatan faktor penyesuaian) (insentif work program and budget work program+negaselama tahun adalah: nilai wajar biaya pemanfaatan faktor penyesuaian) (diskon keekonomian negatifposian dengan angsuran biaya pemanfaatan per tahun sebesar: angsuran biaya pemanfaatan tahun disinsentif tahun kontraktor dalam kondisi keekonomian nega angsuran biaya pemanfaatan per tahun angsuran biaya pemanfaatan tahun disinsentif tahun center! keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi .'
salinan maa bupati bulungan provinsi kalimantan utara peraturan bupati bulungan nomor tahun tentang analisis standar belanja kabupaten bulungan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bulungmenyebutkanlembaran daerah kabupaten bulungan tahun nomor sebagaimana telah beberapa kali diubahanalisis standar belanjakabupaten bulungan untuk satu tahun anggaran. aktualisasi kegiatan penyetaraan kegiatan yang selanjutnya disebut dengan jenis asbbab maksud dan tujuan asb dimaksudkan sebagai alat ukur kebijakan alokasi dan proporsi belanja kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bulungsb. dalam rangka memudahkan implementasi asb, dapat digunakan sistem informasi manajemen asb kabupaten bulunganjenis asb beserta panduan penggunaan sistem informasi manajemen asb kabupaten bulungtandar satuan harga barang dan jasa dan nilai ekonomi terkait inflasi dilingkungan pemerintah kabupaten bulungan, maka setiap akan dilakukan penyesuaian indeks asb sebagai dasar perencanaan kegiatan tahun berikutnya bagi perangkat daerah. bab ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati bulungan nomor tahun tentang analisis standar belanja kabupaten bulungan berita dearah kabupaten bulubaya bagian makam, ditetapkan tanjung selor pada tanggal agustus bupati bulungan, vota. (ata, sh.mm pembina tk. ttdga e government lingkungan pemerintah kabupaten pangandaran bupati pangandaran.dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensiengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai, bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good revenant) dan untuk mewujudkan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf perlu mengatur tentang penyelenggaraan governmentgovernment lingkungan pemerintah kabupaten pangandaranjdih.pangandarankab.go.idita lebar indonesia tahunomunikasi dan informasi nomor tahun tentang tata cara pendaftaran penyelenggara sistemyelenggaraan e governmentngandarankab.go.id bab pengendalian, pemeliharaan dan pelaporan bupati melalui skpd pengelola tik melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan e government. pengendalian dimaksudkan untuk memastikan sistem berjalan sebagaimana kepausannya. skpd pengelola tik melakukan pemeliharaan sistem e government pemerintah daerah secara berkala, rutin dan serta merta. skpd melakukan pemeliharaan sistem e government lingkungan kerjanya. skpd pemilik proses bisnis dan skpd pengelola tik secara bersama sama dan berkolaborasi dalam menjaga sistem e government.pengelola tik. skpd pengelola tikskpd pengelola tik berwenang melakukan peneguh:hal hal lain yang belum cukupomunikasi, informatika, statistik dan persandianskiah karan kabupaten pangandaran uks 1setda dala s.h., si, asp rb: tingkat iv b jdih.pangandarankab.go.idangandaran. skpd pengelola tik adalah dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian kabupaten pangandaranta adalah catatan atas kumpulan fakta atau suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya dari hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata kata atau citra, sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. komunikasi data adalah. baik lokal maupun yang luas, sepeti internetjdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.iari pengaturan e government adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan e government daerah. tujuan dari pengaturan e government daerah adalah membentuk sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif, efisienmbangun e government yang menjamin sistem layanan publik dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik, dan cc. perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja kepemerintahan. bab iii penyelenggaraan e government penyelenggar: cc.satuskpd pengelola tikpemerintah daerah, dilakukan oleh skpd pengelola tikpengelolapengelola tik. skpd pengelola tik mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran internet protokol. skpd pengelola tik menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan pemerintah daerah. jdih.pangandarankab.go.id skpd lainpengelola tik. skpd pengelola tik bertanggung jawab atas keamanan sistem elektronik. skpd pengelola mengoperasikan sistem single sign dalam penyelenggaraan e government. pemeliharaan infrastruktur jaringan dan komputer pemerintah daerah dilaksanakan oleh skpd pengelola tik, pemeliharaan infrastruktur jaringan lokal dan komputer skpd dilaksanakan oleh masing masing skpd, skpd pengelola tik dan skpd pemilik proses bisnis bertanggungjawab atas infrastruktur jaringan dan komputer yang dikelolanya. bagian keduskpd pengelola tikskpd pengelola tik. aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf dapatpengelola tik. (s5) aplikasi yang dikembangkan skpd bersifat terbuka dan harus dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya. aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan aplikasi yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah. aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalams: pangandarankab.go.id subdomain sebagaimana dimaksud pada terintegrasi dengan domain https: namasubdomain.pangandaran, informatika, sistik dan persandian. jdih.pangandarankab.go.id s5), informatika, mengajukan permohonan kepada kementerian komunikasi dan informatika. statistik dan persandian pengembangan aplikasi aplikasi dapat dibangun dikembangkan dengan cara membangun sendiri, melakukan adopsi atau replikasi, dan mandatory. aplikasi yang dibangun sendiri merupakan aplikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah, aplikasi yang diadopsi direplikasi merupakan aplikasi yang berasal dari kementerian lembaga pemerintah daerah atau instansi lainnya, aplikasi mandatory merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat yang harus digunakan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pengadaan aplikasi yang dibangun sendiri dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak penyedia jasa. setiap skpengelola tikpengelola tikpenguasaan aplikasi menjadi milik pemerintah daerah. dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam skpd melakukan koordinasi dengan skpd pengelola tik dan secara bersama sama melakukan pengembangan. bagian ketiga pengaturan data dan informasi setiap skpd mengelola basisdata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. basisdatadata pelayanan, basisdata administrasi dan management, basisdata legislasi, basisdata pembangunan, basisdata keuangan, jdih.pangandarankab.go.id basisdata kepegawaian, basisdata pemerintahan, basisdata kewilayahan, basisdata kemasyarakatan, dan basisdata sarana dan prasarana. setiap kelompok basisdata tersebut dikelola oleh skpd pengelola tik dalam suatu pusat data. bupati menetapkan wali data (data stewardship) pada seluruh basisdata berdasarkan usulan kepala skpd pengelola tik. skpd pengelola tik mengintegrasikan seluruh basisyang terpadu dan aman. skpd wajib memutakhirkan data secara periodik dan atau setiap saatpengelola tik. komunikasi data pengguna jaringan komunikasi data terdiri dari: pihak internal meliputi pejabat negara, pns, ppp, pdp dan penyedia jasa yang sedang memiliki ikatan kerja terkait pengelolaan jaringan komunikasi data: pihak eksternal meliputi pihak pihak selain pihak internal sebagaimana dimaksud pada huruf yang diperkenankan secara legal untuk masuk jaringan komunikasi data pemerintah daerah. pengaturan hak akses pengguna jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada diatur oleh pihak skpd pengelola tik. pengguna pihak internal sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan username dan password untuk mengakses jaringan komunikasi data sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya dan harus terlebih dahulu terdaftar dalam daftar pengguna yang dikelola oleh skpd pengelola tik. pengguna sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab secara pribadi atas penggunaan username dan password yang diberikan kepadanya. log activity atas komunikasi data harus didokumentasikan oleh skpd pengelola tik. bagian keempatcc. pendidikan dan latihan (diklat) teknis: dan magang kerja. jdih.pangandarankab.go.ids5)pengelola tikpengelola tik dengan berkoordinasi dengan badan yang membidangi kepegawaian. penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur skpd pengelola tik sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. klasifikasi sdm tik sdm tik lingkungan pemerintah kabupaten pangandaran diklasifikasi menjadi: pegawai negeri sipil pns), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp), pegawai dengan perjanjian kerja pdp), serta pihak penyedia jasa terkait. setiap skpd dapat merencanakan kebutuhan sdm tik sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundangan. prioritas pemenuhan tenaga sdm tik dilakukan dengan mengutamakan pemberdayaan pns, ppp dan pdp lingkungan pemerintah kabupaten pangandaran. dalam hal pemenuhan tenaga sdm sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan, maka skpd dapat melakukan pemenuhan sdm tik melalui kerjasama dengan pihak penyedia jasa. setiap skpd harus memiliki sdm yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan pelaksanaan e government. tugas dan fungsi sdm sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan skpd pengelola tik. bagian kelimapenyingkapan orang orang yang tidak berhak, jdih.pangandarankab.go.idpengelola tik membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan. skpd pengelola tikenam pembiayaan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan e government berasal dari apbn, apbd provinsi, apbd kabupatenpengembangan sumber daya manusia aparatur, dan penyediaan dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika. pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama baik dengan bumi, swasta atau pihak ketiga dalam pemenuhan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan sdm sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undanganbumi, perhotelan, rumah makan, pengelola pariwisata, pusat perekonomianpengelola tikjdih.pangandarankab.go.idberhalangan menjalankan tugas dan cuti perangkat desa yang berhalangan melaksanakan tugas, memberitahukan dan mengajukan cuti kepada kepala desa. perangkat desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada karena alasan penting, cuti hamil, sakit, merasa terancam fisik dan jiwanya dan hal hal lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan. pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa paling lama (enam) bulan dan dapat disertai penunjukkan pelaksana harian perangkat desa. perangkat desa yang telah selesai menjalankan cuti harus melapor secara tertulis dan menghadap kepada kepala desa serta kembali menjalankan tugas. apabila setelah (enam) bulan sejak diberikan cuti yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas kembali sebagai perangkat desa maka bersatulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf hb. bab cutihusus kepada kepala desa. pemberian cutiketentuan lebih lanjut mengenai cuti khusus sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab pelaksana tugas perangkat desa bagian kesatu pengangkatan pelaksana tugas kepala desa dapat mengangkat pelaksana tugas perangkat desa karena: perangkat desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam perangkat desa diberhentikan sementara, jabatan perangkat desa kosong, pemalangkab.go.id perangkat desa yang diberhentikan mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara. pengangkatan pelaksana tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pelaksana tugas perangkat desa dipilih dari perangkat desa yang dipandang mampu melaksanakan tugasdilantiknya perangkat desa baruperkara yang bersangkutan selesai atau mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. pelaksana tugas perangkat desa diberikan penghasilan tambahan berupa tunjangan jabatan yang dilaksanakan dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksana tugas sekretaris desa menerima penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lain jabatan sekretaris desa sesuai peraturan perundang undangan. dalam hal perangkat desa dipilih menjadi pelaksana tugas perangkat desa yang lain, maka pelaksana tugas mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan semula, kecuali pelaksana tugas sekretaris desa. bagian kedua pemberhentian pelaksana tugas pelaksana tugas perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, dilantiknya perangkat desa yang baru, telah mencapai usiasatu) bulan, dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, 8g. tidak melaksanakan tugas pokok perangkat desa, melanggar larangan bagi perangkatidak memperhatikan teguran tertulis pertama. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pelaksana tugas perangkat desa yang diberhentikan dari jabatannya, tetap menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokoknya sebagai perangkat desa sesuai jabatan semula kecuali berdasarkan peraturan perundang undangan ditetapkan lain. pemalangkab.go.id pelaksana tugas perangkat desa dapat diganti apabila berdasarkan evaluasi oleh kepala desa, memiliki kinerja yang tidak memuaskan masyarakat dan pemerintah desa. bab xii beristri lebih dari satu dan perceraian perangkat desa yang akan beristri dua, tiga, dan empat atau akan melakukan perceraian,xiii biaya pengangkatan biaya pengangkatan perangkat desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. biaya pengangkatan perangkat desa tidak boleh dibebankan kepada bakal calon. bakal calon perangkat desa tidak boleh dibebani biaya dalam bentuk apapun. bab xiv ketentuan peralihan perangkat desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia (enam puluh) tahun. perangkat desa yang mencapai usia (enam puluh) tahumekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dengan peraturan bupati. pemalangkab.go.idpenjelasan umum bahwa dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang desa, terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur mengenai perangkat desa, diantaranya perangkat desa terdiri dari: sekretaris desa: pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis: berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat: usia perangkat desa paling rendah (dua) puluh tahun dan paling tinggi (empat puluh dua) tahun: ketentuan perangkat desa diangkat diberhentikan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati dan ketentuan lainnya. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas dsebagai konsekuensi adanya regulasi tersebutpengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat desa lainnydibuktikan dengan pemalangkab.go.:id fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah sekolah menengah atasberusia (dua puluh) tahun sampai dengan (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran. huruf yang dimaksudangkaangkaangkaangkapemalangkab.go.angka yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani pembuktiannya sebagai berikut. sehat jasmani, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah. sehat rohani, dibuktikan dengan surat pernyataanatas kertas bermeterai cukup, diketahui kepala desa. angka yang dimaksud dengan belum pernah mengundurkan diri dari perangkat desa dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa diketahui camat. angka yang dimaksud dengan tidak pernah diberhentikan dari perangkat desa karena melanggar larangan perangkat desa dibuktikan dengan surat pernyataan tidak diberhentikan dari jabatan perangkat desa karena melanggar larangan perangkat desa diketahui camat. angka yang dimaksud dengan adalah pemalangkab.go.:id bagi warga desa yang akan mengikuti pendaftaran jabatan kepala dusun. angka yang dimaksuddengan alasan penting adalah seperti berhalangan melaksanakan tugas karena menunaikan ibadah haji umroh, pernikahan atau mengurus kepentingan keluarga. yang dimaksud dengan terancam fisik dan jiwanya adalah seperti diintimidasi tidak boleh masuk kantor, teror, sedang tertimpkepala dusun yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa, panitia pengangkatan adalah panitia pengangkatan perangkat desa. bakal calon adalah penduduk desa setempat warga negara indonesi dan atau pemerintah desa. bab perangkat desa perangkat desa terdiri atas: sekretariat desa:pemalangkab.go.idapat terdiri dari: kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, dan atau kepala urusan umum ddapat terdiri dari: kepala seksi agama dan kesejahteraan rakyat yang selanjutnya disebut lebe desa, kepala seksi pertanian dan perkebunan yang selanjutnya disebut mantri tani desa: dan atau kepala seksi keamanan dan ketertiban yang selanjutnya disebut polisi desa. pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kepala dusun. bab iii kekosongan jabatan jabatan perangkat desa kosong karena perangkat desa berhenti atau karena susunan organisasi atau karena pembentukan desa baru. paling lama (enam) bulan terhitung mulai kosongnya jabatan sebagaimana dimaksud pada kepala desa harus telah selesai menyelenggarakan pengangkatan perangkat desa. pengangkatan perangkat desa secara periodik dilaksanakan paling banyak (dua) periode dalam setahun ditetapkan dengan keputusan bupati. keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada menetapkan bulan dan tahun pengangkatan perangkatmalangkab.go.id: tidak, tidak pernah diberhentikan dari perangkat desa karena melanggar larangan perangkat desa, ., sebelum adanya pendaftaran lowongan jabatan kepala dusunpegawai negeri sipilmana dimaksud pada il),atasdiberhentikan dari jabatan semula oleh kepala desa atas rekomendasi dari camat. bab mekanisme pengangkatan perangkat desa bagian kesatu pembentukan panitia pengangkatan paling singkat (tiga) bulan sebelum perangkat desa mencapai usia (enam puluh) tahun, kepala desa memproses pengangkatan perangkat desa dengan berpedoman pada peraturan desa tentang tata cara pengangkatan perangkat desa dan keputusan bupati tentang penetapan periode pengangkatan perangkat desa. dalam hal pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilaksanakan, maka kepala desa dapat menangguhkan pada pengangkatan perangkat desa periode berikutnya. kepala desa membentuk panitia pengangkatan perangkat desa yang terdiri dari unsur: bpd, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. pemalangkab.go.id panitia pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. apabila antara anggota panitia pengangkatan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau berhalangan tetap, keanggotaannya dalam panitia pengangkatan diganti berdasarkan keputusan kepala desa. penggantian anggota panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diutamakan dipilih dari unsur yang diganti. panitia pengangkatan bertanggung jawab kepada kepala desa. dalam melaksanakan tugas panitia pengangkatan dapat dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan panitia pengangkatan. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia pengangkatan diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua tata cara penjaringan dan penyaringan sebelum pendaftaran, panitia pengangkatan menyampaikan pengumuman kekosongan perangkat desa paling lambat (tujuh) hari sebelum penerimaan pendaftaran. panitia pengangkatan menerima pendaftaran perangkat desa dalam waktu (sepuluh) hari. apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ternyata tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka panitia pengangkatan dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama (tujuh) hari. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir belum ada yang mendaftar, maka pengisian perangkat desa dilakukan pada periode pengangkatan perangkat desa berikutnya. berkas lamaran bakal calon yang masuk dilakukan penelitian oleh panitia pengangkatan. bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dengan keputusan panitia pengangkatan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan serta diumumkan. panitia pengangkatan mengadakan ujian penyaringan bagi bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi. pemalangkab.go.id ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berupa tes kesehatan dan ujian tertulis dan penilaiannya menggunakan batas kelulusan. dalam hal tes wawancara dan ujian praktik diperlukan dalam ujian penyaringan maka tes wawancara dan ujian praktik dilaksanakan sebelum ujian tertulis. ujian tertulis hanya diikuti oleh bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi, lulus tes wawancara dan lulus ujian praktik. hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. panitia pengangkatan menetapkan calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dengan keputusan panitia pengangkatan. tata urutan pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti tes kesehatan, bakal calon yang lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada selanjutnya mengikuti tes wawancara, bakal calon yang lulus tes wawancara sebagaimana dimaksud pada diperbolehkan mengikuti ujian praktik: dan bakal calon yang telah lulus ujian praktik dapat mengikuti ujian tertulis. kepala desa melakukan konsultasi secara tertulismenetapkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. bagian keempat penetapan dan pengangkatan panitia pengangkatan menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada kepala desa disertai berita acara dan keputusan penetapan calon yang lulus ujian penyaringan. calon yang akan diangkat adalah calon yang lulus ujian dengan nilai tertinggi dari ujian tertulis. calon sebagaimana dimaksud pada diangkat menjadi perangkat desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas rekomendasi tertulis dari camat. kades wajib melaksanakan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada pemalangkab.go.id dalam hal kepala desa tidak melaksanakan rekomendasi camat dan atau proses pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, maka bupati dapat membatalkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. bagian kelima pelantikan sebelum memangku jabatannya perangkat desa mengangkat sumpah janji dan dilantik oleh kepala desa paling lama (lima belas) hari terhitung tanggal penetapan keputusan kepala desa. pelantikan perangkat desa dilaksanakan dihadapan masyarakat dhasil pengangkatan perangkat desa kepada bupati melalui camat paling lama (tujuh) hari setelah pelantikan perangkat desa: pemalangkab.go.id ks)bertempat tinggal tetap desa lain: bertempat tinggal tetap dusun lain bagi kepala dusun, oo. merangkap jabatan sebagai pelaksana operasional badan usaha milik desa, dan pp. menjadi pegawai karyawan aktif pada perusahaan dan atau instansi pemerintah atau swasta. bab vii sanksi administratif bagian kesatu umumperangkat desa tidak melaksanakan kewajiban, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan apabila setelah diberhentikan sementara tidak juga melaksanakan kewajiban dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. bagian kedua teguran lisan perangkat desa yang melanggar larangan perangkat desa diberikan teguran lisan oleh kepala desa. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada dilakukan hanya untuk (satu) kali. pemberian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan saran perbaikan dan atau kewajiban. bagian ketiga teguran tertulis apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam tidak ditindaklanjuti dan atau dipenuhi, maka kepala desa dapat memberikan teguran tertulis. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: teguran pertama selama (lima belas) hari: teguran kedua selama (tujuh) hari. pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada disertai dengan saran perbaikan dan atau kewajiban. pemalangkab.go.id bagian keempat pemberhentian sementara perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desatidak memperhatikan teguran tertulis kedua dari kepala desa. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan kepala desa untuk jangka waktu sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala desa untuk jangka waktu paling lama (enam) bulan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif perangkat desa diatur dengan peraturan bupati. bab viiioleh kepala desalombok baratlombok baratlombok baratan pelayanan publik: peraturan daerah kabupaten lombok barat nomor tahun tentang urusan pemerintah kabupaten lombok baratnyelenggaraan pelayanan publiknyelenggara dambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara, dan ataubagian keempat hak dan kewajiban masyarakat masyarakat memiliki : menyampaikan keberatan terhadap proses penyusunan dan substansi standar pelayanan yang merugikan, dan il. menggugat penyelenggara dan pelaksana yang dianggap merugikerpartisipasi aktif dalamvii penyelenggaraan pelayanan publik bagian kesatu standar pelayanpenyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalamdalam penyusunan, penetapan,dan penerapan standar pelayanan setiap penyelenggarawajibdalam standar pelayanan sekurang kurangnya meliputij . dan masyarakat penerima layanandengan penanggung jawab dan pembina daerahsistem pelayanan terpadumenerima penerimaan dan pemrosesan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan, menolakempat sistem pengelolaan dokumen penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan sistem pengelolaan dokumen pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf sistem pengelolaan dokumen sebagaimana dimaksud pada mencakupterpadu tanganundangankelompok rentan sebagaimana dimaksud pada meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak anak, korban bencana alam: dan korban bencana sosial pedoman pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada dan diatur dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan organisasi penyelenggara bagian kesembilan uraian tugas pelaksana danpemerintah adalah pemerintah daerah kabupaten lombok barat. bupati adalah bupati kabupaten lombokombok barat baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun perusahaan daerah. penanggungjawab pelayanan publik adalah sekretaris daerah lombok barat atau pejabat yang ditunjuk olehlombok baratatau laporan dari penerima pelayanan kepada penyelenggara, pelaksana, pengawas internal dan pengawaskode etik pelaksana dalam pelayanan publik setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan kode etik dalam pelaksanaan pelayanan publik. kode etik dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: komitmen terhadap pelayanan prima, cara bersikap dan bertingkah laku kepada masyarakat, mekanisme evaluasi sikap dan perilaku dari pelaksana, dan sanksi. penyusunan pedoman kode etik pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan memperhatikan nilai nilai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, asas asas pelayanan publik yang baik, dan kearifan lokal. bagian keduabelas kebijakan pengelolaan sumber daya manusia penyelenggara wajibviii pengawasan dan penilaian kinerja pelayanan bagian kesatuombudsman, dan atau dprd. bagian kedua evaluasilebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian keempatperaturan perundang undanganpengaduan dan penyelesaian bagian kesatu layberasal dari penerima pelayanan, rekomendasi komisi ombudsman, dprd, dalam batas waktu tertentu. dengan mengacu pada peraturan daerah ini dan peraturan perundang undangan yang berlakukomisidan ataumbina dan atauomisiomisikomisi komisi ombudsman sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara dan atau komisi komisikomisi ombudsman komisi. komisikomisikomisi ombudsman daerah. tata cara penerimaan dan penyelesaian pengaduan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dan diatur dan berlaku peraturan perundang undangan yang mengatur tentang komisi ombudsmanoleh peraturan bupatidan huruf dan dan dan dikenaidan huruf huruf bab xii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini berlaku bagi penyelenggara pelayanan publik yang telah menetapkan standar pelayan, apabila penyelenggara pelayanan publik sedang menyusun standar pelayanan maka perlu dilakukan penyesuaibarat. ditetapkan gerung pada tanggal juni plt. bupati lombok barat cap ttd fauzan khalid diundangkan gerung pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten lombok barat capnomor register penjelasan peraturan daerah kabupaten lombok baratkepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang telah menerima pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. komissebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk memberikan kepastian hukumhuruf yang dimaksud dengan kesamaan hakpupuk untuk petani yang pengalamannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas pertanian, penyediaan infrastruktur transportasi perdesaan yang pengalamannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah huruf barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usahaerahigi buruk yang dilakukan melalui pemberian susu pada penderita gizi burukberusia atau perum badan usaha logistik, cukup jelas huruf yang dimaksud dengan jasa publikkelalulintasan (lampu lalu lintas), pelayanan ketertiban masyarakat (jasa polisi pamong praja), dan pelayanan pasar. huruf yang dimaksud dengan jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik huruf yang dimaksud denganyang dimaksud denganganti rugi adalahyang dimaksud dengan komisi ombudsman adalah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang komisi ombudsman republik indonesia perwakilan daerah ncukup jelas yang dimaksud dengancukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten lombok barat nomor disalin sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan perundang undangan sekretariat daerah kab. lombok barat cap ttd bagus dwipayana, sh, nip. dalam hubungan antara penyelenggara, pelaksana dan masyarakat dalam pelayanan publik. tujuan peraturan daerah tentang pelayanan publik adalah:daerah, memenuhi hak hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan,bab iii, pemerintah daerah, dan atau pemerintah desa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari apbn, apbd dan apb despbn, apbd,, penanggung jawab dan penyelenggara pelayanan bagian kesatu pembinabagian kedua penanggung jawabpadatigpelaksana pelayanan publik pada unit pada lingkungan korporasi, pada lingkungannyaubungan antar penyelenggara dan kerjasamtata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada dan kerjasama tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatiusun dan menetapkan sistem pengelolaan dokume
lampiran peraturan bupati jember nomor tahun tanggal pki aan) ga pemerintah kabupaten jember permohonan penyaluran dana desa tahap . ( . sebesar rp. ee.coocooocoo. pemerintah desa . kecamatan. tahun anggaran sae pig pemerintah kabupaten jember (ai) kecamatan . jl. .nico anna. telp, sen anonanan se20nanang kenang banana. nomor . kepada sifat penting yth. sdr. pimpinan pt. bank jatim cabang lampiran jember perihal pencairan dana desa dd) tahap. tahun desa samarnnannnnnnnnanan jumlah s d bulan lalu seneanennnnarataa jumlah yang diminta rp. snnannnnnnnnanan sisa anggaran rp. sannnnnannnannaaann demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. camat . (nama) nip, erna were moon ernnarran tembusan disampaikan kepada yth.egiatan pagu anggaran penanananananannn tghonrenntanannn kepala desa .oo. bendahara desa .oo. mengetahui, pendamping desa daftar rekapitulasi permohonan penyaluran keuangan belanja dana desa (dd) desa .co.co. kecamatan saree. triwulan. tahun anggaran nama rekening desa jumlah pencairan s d permintaan pencairan s d sisa ket ama esa bank man anggaran triwulan yang lalu pencairan triwulan triwulan ini anggaran kerangan ieee mah serong blenrenaa kepala desa s.ca.oooocoo. bendahara desa .c.o.co.o.o. mengetahui, pendamping desaaaa rekening anggaran sekarang sekarang oa bot# sean olannnnn nan. kepala desa. bendahara desa. mengetahui, pendamping desa pemerintah kabupaten jember laporan pertanggungjawaban bendahara desa (spj belanja fungsional desa kec ennennnnnnnnnnnan kepala desa ennnnnntnnennnnan bendahara desa rnnnnnnnnnnanaan tahun anggaran ennennnnnnnnnnnan bulan ennennnnnnnnnnnan www st, su, isma ttu pee. .$. aaa man men man (mam penerimaan sam aaa i'm opp (j5. oojaoo2a operating b pemanpengewaran soto sastumtant ty kenanatannnnan tanna kepala desa .o.oo. bendahara desa .o. snnanenenenenana pemrengetah sananananannanann rencana penggunaan dana desa (dd) desa . kecamatan . oo. tahun kode pagu rencana penggunaan dana uraian rekening anggaran tahap! tahap tahap iii mengetahui, penanknnnnnanann linn. kepala desa .oo. bendahara desa co. mengetahui, pendamping desa khusus tahap dan sekretariat kabupaten "aa nncommeratee no, tnnenennen telp, eeonennan sentana albay$lb bww bawah yb.w an3tv ".3wajo laporan pemungutan dan penyetoran pajak tahun tahap . penerima dana desa . kec, seo. alamat jember jumlah anggaran rp. rencana penerima: tahap rp. .o. tahap rp. sen. tahap rp. sen. pajak yang akumulasi pajak bukti disetor yang disetor jenis pajak tanggalsetor jumlah tahap sebelumnya| s d tahap ini rp) allen |alien2 3been2 alkena sleman yoo kelas yoo oto noh (oo .soma h o | menyetujui, jember, . kepala desa . bendahara desa . mengetahui, pendamping desa khusus tahap fan pemerintah kabupaten jember kecamatan .c.ccc.anak desa .nana wwwalamat jember jumlah anggaran rpsasceantonan rencana penerimaan tahap rp. oo. tahap rp. se. tahap rpio. bukti tahap pengeluaran tahap ini s d ditetapkan dlm apb desa tetapkan dim apb sebelumnya s d tahap ini tanggal jumlah sebelumnya s d tahap ini tahap ini bom bom lipi moh low jember, menyetujui, bendahara desa . kepala desa . mengetahui pendamping desa pemerintah kabupaten jember kecamatan oo. desa .oo oo. laporan penggunaan dana desa dd) apbd tahun lembaga penerima dana desa . alamat snnnnnanannnnannn jumlah anggaran rp. oo."ee. a1? il! small one ahh ooh umah menyetujui, mber, .oo wommannan. kepala desa .o. bendahara desa . mengetahui pendamping desa surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (sp3) antara kepala desa.oococooee.endnekhe.asetnya, tanggal.iie.ccc juupa, pemerintah kabupaten jember kecamatan .c. desa . senanannng, telan. nomor ).i. kepada sifat penting yth.panananaan berdasarkan peraturan bupati jember nomor wo.pendamping desabupati jember fai lampiran ili peraturan bupati jember nomor tahun tanggal: aan ga pemerintah kabupaten jember permohonan penyaluran dana desa tahap . (. sebesar rp. see oocoooooocoo. pemerintah desa . kecamatan. tahun anggaran laporan realisasi penggunaan dana desa semester . tahun anggaran pemerintah desa . kecamatan . kabupaten. nomor dan jumlah jumlah saldo ket tanggal penerimaan pengeluaran rp) bukti debut (kredit) penyaluran rp) rp) sp2d) pendapatan dana desa tahap! tahap belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kegiatan . bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan . bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan . bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan . jumlah bendahara desa . kepala desa. bupati jember fai pemerintah kabupaten jember hd, kecamatan . nnnnrerren no, sennannnan telp, tenverennnn senapasatteomonsanen no2 senerereen telp, erreonnnen menarsat foto copy pemdes apb desa dan atau pemdes perubahan apb desakasatdimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. penasaran blarnannanannn ketua tim verifikasi sekretaris tim verifikasi kepala bagian pemerintahan desa kasubbag. ee. core scan (nama) (nama) pemerintah kabupaten jember wont ag kecamatan . eenmnwereren no, meenneren telp, eserreron senetoneea foto copy laporan realisasi penggunaan dana dessan enannanrerren nol senapan telp, tercereennn sennanrannannnnnnsat foto copy laporan realisasi penggunaan dana desa tahap lumannnany blirannnnanana ketua tim verifikasi sekretaris tim verifikasi kepala bagian pemerintahan desa kasubbag. ee oooooooooomomorcenanetenennnnntan anna (nama) (nama) nip, serena mereka merana nip, eren eerernrerenaan khusus tahap pakta integritas yang bertandatangan dibawah ini nama kennel santan santan sana nana identitas ktp perenneenantennnnnann anna jabatan kepala desa . alamat desa . kecamatan1 sebesar rp. (terbilang.) tahap (40x)om man nnnannnan yang membuat pernyataan kepala desa. materai nama khusus tahap surat pernyataan tanggung jawab yang bertandatangan dibawah ini nama seinen ente saran sana identitas ktp seneensnnsanasnnan anna jabatan kepala desa . alamat desa . kecamatan . bertindak untuk dan atas nama desa . erecorocoo. terbilang w.esersereresenasennan teripang seen) tahap sebesar rp3 senesensesensantanaannan tekdinang ser ersecoc soo.) bantuan dana tahap . sebesar .voodoo erb siang wo.) telah kami terima, sehingga sisa bantuan dana yang tersedia adalah sebesar rp. .eooocooo.ooo. terbilangman ananannan yang membuat pernyataan kepala desa.o. materai namadana desa dd) tahap . (. desa menu. kecamatan . tahun jumlah uang penamaan, blrssnsan yang menerima, kepala desa .oo. bendahara desa .o. mengetahui, pendamping desa
.".!~ "\: bupati tanjung jabung timur peraturanbupatitanjungjabungtimur nomor;, tahun2013 tentang pembentukanunitlayananpengadaanbarang jasapemerintah dilingkunganpemerintahkabupatentanjungjabungtimur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupatitanjungjabungtimurdan pembinaan bidang pengadaan barang{jasa; oi"6}54 tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah; memutuskan: peraturan bupati tentang pembentukan unit layananpengadaanbarang jasapemerintahdi lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur. ",idaer yang dipimpin oleh sekretaris daerah. pengadaan barang .kabupaten tanjung jabung timursatuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skp adalah instansi institusi lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur yang menggunakan anggaran pendapat. jasa pemerintah kabupaten tanjung jabung timur, selanjutnya disebut ulp pemerintah kabupaten tanjung jabung timur adalah unit organisasi permanen yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur.n.flainnya. jasa konsultansi adalah jasa layanan profesionalselanjutnya disebut pokjaorang. harga perkiraan sendiri yang se1anjutnyadisingkat hps adalah nilai pengadaan barang jasa yang ditetapkan dan disusun oleh pa kpa ppbarang jasa dalam pembuatan nilai penawaran. pengadaan secara elektronik atau e procurement adalahpengadaan barangjjjjasa secara nasional yang dikelola oleh lopp dengan alamat situs lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut lk. jasa pemerintah. daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barangjjasa dan atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggarankedudukan,tujuan ruanglingkupdankewenangan ulp bagian kesatu kedudukan ulp merupakan unit organisasi pemerintah. non struktur~ yang bersifat permanen pemerintah kabupaten tanjung jabung timur. ulp sebagaimana yang dimaksud pada berkedudukan bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten tanjung jabung timur. dalam pelaksanaan kegiatannya, ulp dibawah koordinasi kepala bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten tanjung jabung timur. anggota bersifat hoc. bagian kedua tujuan dibentuk dengan tujuan: membuat proses pengadaan barangfjasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif,dan efisien; meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi skpd dalam menjalankan tugas pokok dan fungsiffjasa melalui proses pele1angan se1anryang dimilikioleh meliputi: menetapkan dokumen pengadaan; menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; doung bernilai paling tinggi rp. (teratur milirupiah); mengusulkan calon pemenang kepada kepala daerah atau untuk penyedia barang peka ejaan konstruksifjasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana berlaku dalam peraturan perundang undangan. babi organisasi bagian kesatu tugas mempunyai tugas utama sebagai berikut: mengkaji ulang rencana umum pengadaan barangfjasa bersama dengan ppk; menyusun rencana pemilihanpenyediabarang jasa; mengumumkan pelaksanaan pengadaan barangfbarangjjasa kepada ppk; rnenyimpandokumen asli pemilihan pengadaan barang jasa; mengusulkan perubahan hps, kerangka acuan kerja spesifikasi teknis pekerjaanyaj.dan; sekretariat; dan pokja; pokja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari, sekretariat berkedudukan bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten tanjung jabung timur; menyusun dan melaksanakan strategisfjasa kepada kepala daerah; mengusulkan penempatan pemindahan pemberhentian anggota pokja kepada bupati tanjung jabung timur dan atau pa kpa; dan mengusulkan staf pendukungsa19 tugas sekretariat sebagaimana dimaksud dalam membantu kepaladata dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa; mengelola dokumen pengadaan barangfjasa; melakukan evaluasi dan penyusunan laporan;yusun; mengusulkan penetapan pemenang kepada atau kepala daerah untuk penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang memulai atas rp. (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultasi yang memulai atas rprianggota dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan luar ulp. babi persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian bagian kesatu persyaratan kepala wajib memenuhi persyaratan: pegawai negeri8ipi1; pendidikan minimal sarjana (semuajurusan); mempunyai kualifikasi teknis dan manajerial; mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan; memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; mempunyadilarang duduk sebagai psp dan bendahara; dan menandatangani pakta integritas. anggota pokja dan'atau pejabat pengadaan ulp wajib memenuhi persyaratan: pegawai negeri sipila edan pengadaan barang jasa bersifat khusus dan atau memerlukan keahlian khusus, tenaga ahli dapat berasal dari pegawai negeri atau swasta. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebgai anggota ulp pejabat pengadaan; dan menandatangani pakta integritas bagian kedua pengangkatan kepala ulp, anggota, sekretariat ulp diangkat dengan keputusan bupati tanjung jabung timur. bagian ketiga pemberhentian kepala ulp, anggota, sekretariat ulp diberhentikan dengan keputusan bupati tanjung jabung timur. kepala ulp menetapkan kelompok ija sesuai dengan jenis, klasifikasi dan nilai paket pekerjaan kegiatan terdapat indikasi teriadmya pelanggaran terhadap peraturan bidang pengadaan barang jasa pemerintah. babi honorarium pegawai negeri sipil yang ditugaskan ulp berhak menerima honorarium yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan beban kerja. honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. babi tatakerja wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan skpd menyerahkan rencana umum pengadaan up)ka pada setiap tahun anggaran;laksanakan pengadaan yang diberikan kepala daerah. hubungan i; mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dmasukan kepada lopp untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barangfjasa struktur prosedur hubungan ijasama ulp dan skpd sebagaimana tercantum pada lampiran iii sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati intanjung jabung timur. segala biaya yang timbul selama proses pengadaan barang dan jasa oleh pokja dibebankan kepada anggaran sekretariat daerah pada bagian pembangunan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur. ,,'. babv i b~timur' zumi zola zulkifli diundangkan muara sabak pada tanggal vl. t sekretaris daerah blf tanjung jabung timur, h.supir rah kabupaten ;juno jabung timur, lampiran peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal ~i$ tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten tanjung jabung timur. struktur organisasi unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten tanjung jabung timur kepalaulp sekretariatulp pokja pengadaan barang pokja pengadaan pekerjaan konstruksi pokja pengadaan jasa lainnya pokja pengadaan jasa konsultasi bupati tanjung jabung timur, zumi zola zulkifli .~ lam ran peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal jul. tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kab. tanjung jabung timur skpd membuat dan menyampaikan daftar peka ejaan segi.teknis dan hps kepada sekretariat ulp menandatangani surat penunjukan penyedia barangfjasa dan surat ijanjianj kontrak dengan pemenang lelang yang diproses oleh ulp. hubungan kerja sekretariatulp menerima daftardan hps sekretariat ulp teknis kepada memilah mendistribusikan kegiatan tersebut kepada seluruh pela menyampaikan lelang dan pendukung skpd hasil data kepada dan kelompokkerj panitiapengadmn melakukan proses pemilihan penyedia barang.jasa sesuai dengan perpres. tahun perpres tahun menyampaikan hasil lelang dan data pendukung kepada skpd melalui sekretariat ulp bupati tanjung jabung timur, zumi zola zulkifli lam ran peraturansup tanjung jabung timur nomor tahun tanggal j\,( tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kab. tanjung jabung timur laya a. menyusun perencanaan pengadaan barang{jasa dan menetapkan paket paket paket jaan, disertai dengan dokumen administrasi, teknis hps menyusun jadwal pelaksanaan dan metode pelelangan dandokumen peri jalan permohonan pas barang jasa. dengan menyampaikan paket paket yang akan dimenangkan, disertai dengan dokumen administrasi, teknis dan hps. menerima paket paket yang akan langkan disertai dengan dokumen administrasi, teknis hps pengumuman pelaksanaan penetapan pemeran,g menyampaikan hasillelang jenglcapi dengan copyberkas penawaran dan berkas proses lelang menjawab mengirim sanggahan sanggahan penunjukan penyet.ia barang jasa kontrak proses t'irl. sa_~_ ~_ ~_ _ '~_~ya~r<~ ~ l _ _ ~ ~ ~ b ~ ~ j mi~~ i r ~~~b~~ _1.y menjawab singgah menjawab singgah: tidak ~~~_~ _ _ _ _ _~_~_~_ _~_ _ _ _ _!~ ~_! _ _ _ _ _b~_ _~_ _~_ _ _ _ _.]r_ . menjawab sanggahan proses awal bupati tanjung jabung timur, zumi zola zulkifliuntuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2) dapat dilakukan melalui peningkatan besarnya nilai jual objek pajak nop)asar pengenaan pbb p2 adalah nop yang besarnya ditetapkan setiap dan penetapan besarnya nop dilakukan oleh kepala daerah, bahwa besarnya nop bumi kota binjai telah ditetapkan sejak tahun dengansehingga dimungkinkan untuk dilakukan perubahan terhadap besarnya nop dimaksud, bahwa berdasarkan nobulan rapat tentang pembahasan pemutakhiran zona nilai tanah znt) dalam rangka penyesuaian nop kota binjai tahun tanggal februari yang dihadiri oleh unsur badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah kota binjai, unsur dinas perumahan dan kawasan permukiman kota binjai, unsur bagian hukum sekretariat daerah kota binjai, unsur badan pertanahan nasional, dan para camat se kota binjai, telah disepakati bersama perubahan klasifikasi dan besarnya nop bumi sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2) kota binjai, e.bahwa. jdih.binjaikotai. jdih.binjaikota.go.id mengubah lampiran. hukum daerah kota binjai walikota binjai, ttd eni,hangat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kerinci menimbang bahwa kecamatan air hangatair hangat menjadi kecamatan air hangat dan kecamatan depatiair hangatair hangat zh@ hk06 memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten kerinci tentang pembentukan kecamatan hangatair hangat wilayah kabupaten kerinci yang meliputi desa ld. kec. air hangat zh@ hk06 desa pasar seluruh desa koto baru seluruh desa air tenang desa koto diairi desa kecil desa muara kemerah desa balai desa koto dua lama desa koto dua baru desa koto datuk desa koto tengah desa koto cpyo desa koto mudik desa tugu raya oo. desa koto mulai desa baru seluruh desa air panas baru desa pending seluruh mudik desa pending seluruh hilir desa koto maiden mudik desa koto maiden hilir desa hamparan tugu wilayah kecamatan air hangat sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan air hangat yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun ld. kec. air hangat zh@ hk06 bab iii ibukota kecamatan ibu kota kecamatan air hangat adalah seluruh bab batas ayah dan luas kecamatan batas wilayah kecamatan air hangasiulak. sebelah selatan berbatas dengan wilayah kecamatan air hangat timur dan wilayah kecamatan depati tujuh. cc. sebelah barat berbatas dengan wilayah kecamatan siulak. sebelah timur berbatas dengan wilayah kabupaten bungo dseluas km2. ha) ld. kec. air hangat zh@ hk06air hangatir. zubir muchtar pembina utama muda nip. ld. kec. air hangat zh@ hk06
datnci nomor tahun tentang penyakit masyarakatpenyakit masyarakat merupakan suatu peraturan ketentuan yang melarang masyarakat melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma agama, adat kesopanan dan kesusilaan serta peraturan perundang undangan yang berlaku belum terlaksana secara efektif: bahwa untuk terlaksananya peraturan daerah nomor tahun secara efektif maka tindakan pengawasan dan penyidikan dilaksanakan secara terpadu sehingga peraturan daerah nomor tahun perlu ditinjau dan dirubah kembali: bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf dan diatas,jlingkungan pemerintahnyakit masyarakat pekatenyakit masyarakat (pekat) beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten kerinci nomor tahun tentang penyakit masyarakat pekat) lembaran daerah kabupaten kerinci nomor tahun seri nomor diubah dengan perubahan sebagai berikutaman dan tentramserta tata krama, kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi pelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang undangan yang berlaku. maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama, kesopanan antara lain wanita tuna susila, laki laki hidung belang, meminum minuman keras, judi serta perbuatan maksiat lainnya yang belum terjangkau oleh hukum yang berlaku. tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan maksiat. perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung atas terlaksananya perbuatan maksiat. backing adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasanya secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan maksiat. rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membanggakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat. kafe adalah warung minuman makanan dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik yang disediakan khusus untuk itu. mess dan sejenisnya adalah tempat tinggal bersama yang sifatnya sementara atau sebagai tempat tamu menginap. penginapan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dan, serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. warung kaki lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha makanan dan minuman. gelanggang adu ayam adalah tempat sekelompok orang menyambung ayam dengan memakai taruhan. toto gelap adalah permainan judi menjual nomor dengan hasil yang dilipat sandakan. warung gelap adalah restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum siang hari baik secara terang terangan maupun sembunyi sembunyi pada bulan ramadhan. minuman keras adalah minuman beralkohol. disini porno adalah film porno, gambar porno atau sejenisnya yang ditempelkan atau disebarluaskan melalui audio visual atau media massa lainnya. wanita tuna susila adalah wanita yang melayani seks laki laki dengan memperoleh imbalan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan yang berlaku masyarakat. homoseks lesbian gigolo sodomi adalah laki laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin bukan istri suaminya dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya secara berulang ulang dan atau berganti ganti pasangan dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan materi. tempat pelacuran adalah tempat, baik rumah pribadi maupun rumah khusus yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan hubungan seks baik secara jelas maupun terselubung. bab ketentuan penyidikan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutzi sini diundangkan sungai penuh pada tanggal januari sekretaris daerah kerinci, dto ubi muchtar lembaran daerah kabupaten keri ncidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pacitan, menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait penyertaan modal kepada perusahaan daerah, perlu melakukan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten pacitabeberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah aneka usaha kabupaten pacitan diubah sebagai berikut: judul bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab permodalan dan penyertaan modal ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian pertama permodalan modal perusahaan daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedua penyertaan modal pemerintah daerah melakukan penyertaan modal pada perusahaan daerah dalam bentuk uang sebesar (dua milyar rupiah). penyetoran besaran penyertaan modal sebesar (dua milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling singkat (empat) tahun anggaran, terhitung sejak tahun berdirinya perusahaan daerah. penyetoran besaran penyertaan modal untuk masing masing tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada paling banyak sebesar (lima ratus juta rupiah). besaran penyertaan modal untuk masing masing tahun sangkutan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal pemerintah daerah melakukan penyertaan modal tambahan yang jumlahnya melebihi besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dimaksud pada maka penyertaan modal tersebut harus ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan daerah tersendirimelakukan investasi. investasi daerah ini merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan masa yang akan datang. investasi daerah dapat dilakukan melalui penyertaan modal dan salah satunya adalah penyertaan modal pada perusahaan daerah penyertaan modal pada perusahaan daerah bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan keuangan daerah juga dalam rangka menciptakanacitan. pelaksanaan penyertaan modaldalam upaya memenuhi ketentuan yang ada, pemerintah kabupaten pacit. ii. penjelasan demi angka cukup jelas angka cukup jelas. angka cukup jelas. terhitung sejak tahun sampai dengan tahun penyertaan modal yang telah dilakukan pemerintah daerah kepada perusahaan daerah aneka usaha sebesar rp. (satu milyar rupiah). dengan demikian maka sisa penyertaan modal yang belum dilakukan adalah sebesar rp. (satu milyar rupiah). cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas.
bupati pacitandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pacitan, menimbang bahwa usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten pacitan dan sebagai pendukung upaya peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan: bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi kabupaten pacitan perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal dan pengembangan usaha yang seluas luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bahwa dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, dan menengah perlu mengatur pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah wilayah kabupaten pacit, tata cara permohonan izin usaha dan permohonan keringanan biaya perizinan usaha diatur dalam peraturan bupatikecil dan menengah.:k, dan kreativbupatimitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi usaha mikro dan usaha kecilmengajukan kredit atau pinjaman, danusaha: distribusi dan keagenan, bupatifasilitas pemberdayaanbupatiumum tujuan dari kebijakan otonomi daerah meliputi (tiga) hal yaitu: (i) peningkatan kesejahteraan masyarakat, (ii) peningkatan pelayanan publik, dan iii) peningkatan daya saing daerah. kebijakan otonomi daerah juga memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan untuk mencapai tujuan otonomi daerah itu. dalam rangka optimalisasi sumberdaya itulah maka peran dunia usaha sangat penting dan strategis. usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi dominan tengah tengah masyarakat baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. usaha mikro, kecil dan menengah merupakan penyerap tenaga kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan pola yang nyata dan sederhana. sehingga keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah daerah perlu terus menerus diberdayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pergeseran dan pembinasaan usaha akibat persaingan yang semakin tinggi dengan para pemilik modal yaitu usaha besar. pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah menyentuh sisi sisi utama permasalahan umumnya, yang meliputi: (i) akses terhadap pasar, (ii) akses terhadap permodalan, (iii) akses terhadap teknologi produksi, (iv) akses terhadap organisasi dan manajemen, dan (v) akses terhadap jaringan kerjasama kemitraan antar dunia usaha. jalinan hubungan kemitraan yang harmonis dalam berusaha antara usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar perlu diatur dan diimplementasikan dalam praktek bisnis yang saling menguntungkan masyarakat. maka seiring dengan terbitnya undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil dan menengah pada tingkat daerah harus diterjemahkan dalam aspek yuridis pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah dalam susunan peraturan daerah. peraturan daerah kabupaten pacitan tentang pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah ini merupakan wujud keberpihakan dan apresiasi yang sungguh sungguh kepada usaha mikro, kecil dan menengah atas segala kontribusinya dalam mewujudkan kebijakan pro growth, pro poor dan pro job. dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah mendapatkan payung dan kepastian hukum yang benar benar dapat mengayomi dan melindungi keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai kontributor perkembangan ekonomi terbesar baik secara nasional, regional maupun lokal kabupaten pacitpinsi jawa timur nomor tahun seri d)dan perlindungdan perlinduberencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan dan perlindung huruf yang dimaksud dengan keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan dan perlindungnasional adalah asas pemberdayaan dan perlindung. huruf efektif yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungyang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindunganyang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungadil yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungdilindungiyang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungakuntabel yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan atau manfaat sesuai dengan prinsip prinsip pemberdayaan dan perlindungan. huruf kemandirian yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungsadar lingkungan yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindung. cukup jelas. cukup jelas.lembaga pendidikan meliputi baik, anjak piutang, dan modal ventura. yang dimaksud dengan hibah yaitu pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan atau modal kerja yang diperlukan usaha mikro, kecil dan menengah cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf bentuk pendidikan dan pelatihankekayaan intelektual bagi usaha mikro, kecil dan menengah berkaitan dengan bentuk bentuk pemberdayaan dan perlindungan yang diperoleh. penyusunan panduan kegiatan pendampingan usaha oleh skpd melibatkan dinas badan kantor, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas yang dimaksud dengancukup jelasdan swasta dan menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan atau pembiayaan dandalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan perlindungan untuk usaha mikrohuruf cukup jelasistribusi danrdayaan dan perlindungan usaha mikrodinas adalah dinas yang membidangi koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten pacitan.pacitantangguh dan mandiri. perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungiusaha mikro, kecil dan menengah agar usaha mikro, kecil dan menengahnghak atas kekayaan intelektual,jejaring sama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif. bab asas dan tujuan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menegaturan usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka membangun dunia usaha dadan perlindungan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan pada prinsip prinsipdan sadar lingkungan. tujuan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah adalah untuk sampai dengan paling banyakdua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyakrencanaan pemberdayaan dan perlindungdan perlindungan. perencanaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan tiap tahun oleh skpd dan wajib berkoordinasi dengan dinas, serta dapat melibatkan para pemangku kepentingan. bagian kedua pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungpemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dikoordinasikan oleh dinas. dalam hal pemberdayaan dan perlindung sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan bagian ketiga evaluasi dan pelaporan untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah, dinas wajib melakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan yang berlaku. laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati. setiap usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dan perlindungan dari pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada dinas. tatabupati. bab bentuk bentuk pemberdayaan dan perlindungan pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan dalam bentuk: fasilitasdan perlindungpenumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, dan fasilitasi hari. setiap bentuk pemberdayaan dan perlindungdan perlindungsebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud padditerapkan pada usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi prioritas pengembangan industri pacitanbupatilingkungan daerah, perusahaan kawasan industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii penumbuhdan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah dengan menetapkan peratur
rms peingkatkan disiplin pegawaisistem absensiintruksi presiden nomor tahun tentang kebijakan dan strategi pengembangan governmenttau calon pegawai negeri sipil yang bekerja lingkungan pemerintah kota tasikmalayyang bertandatangan bawah ini lama kanan antnkaanan naa antara naan naa ikatan nnaavanannenanannannnaanakaannklanallnalanannanaaaaaa dengan ini menerangkan bahwapada hari .oococitanggal cc, (diberikan ijin (tidak mengikuti apel pagi terlambat masuk kerja tidak masuk kerja) karena.ooo woo.oo woo voodoo demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tasikmalaya, oo. oom pejabat yang berwenang disesuaikan dengan kondisi ketidakhadiran wali kota tasikmalaya, ttd budi budimanketerangan jumlah tidak pangkat masuk nama nip bibisapadaan jabatan hari mad masuk kerja kerja |3l| ta! jalu |a2 jas |aa |as ina aaa aaa acara elo lil tasikmalaya, .ooo kepala perangkat daerah unit kerja ann keterangan mengikuti apel pagi math tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah tidak tidak mengikuti apel pagi dengan keterangan yang sah taktik terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah tdk terlambat masuk kerja dengantidak masuk kerja karena sakit cuti dinas luar wali kota tasikmalaya ttd budi budimandaftar hadir manual masuk kerjapangkat jabatan masuk tanda keterangan golongan jam tangan ma tma tmk s c dl tk dk maaawwma.tomb yoh tasikmalaya, . j.oo kepala perangkat daerah unit kerja keterangan nip len den een nee anan sen aaanaanani mengikuti apel pagi tma tidak mengikuti apel pagi tmk terlambat masuk kerja ijin sakit cuti dinas luar tanpa keterangan yang sah dengan keterangan yang sah wali kota tasikmalaya ttd budi budiman daftar hadir manual adalah pengisian daftar hadir masuk kerja pegawai dengan menggunakan tanda tangan. teknologi biometrik adalah metode otomatis untuk mengidentifikasi dan otentikasi identitas seseorang berdasarkan karakteristik fisiologis. teknologi capture wajah adalah pengambilan gambar wajah yang sedang tampil untuk dijadikan data dan disimpan dalam bentuk file gambar. teknologi sitem navigasi satelit yang selanjutnya disebut gps global position system) adalah sistem untuk menentukan letak dipermukaan bumi dengan bantuan penyelarasan satelit. sidik jari adalah kulit yang menebal dan menipis dan membentuk suatu punggungan pada telapak jari yang membentuk suatu pola. wajah adalah bagian depan dari kepala pada manusia meliputi wilayah dari dahi hingga dagu, termasuk dahi, alis mata, hidung, pipi, mulut, bibir, kulit dan dagu. perangkat pengenal sidik jari, bentuk wajah adalah perangkat keras dan atau perangkat lunak yang dipergunakan untuk melakukan pengenalan sidik jari, bentuk wajah sebagai mendukung pelaksanaan absensi berbasis elektronik. perangkat layar sentuh yang selanjutnya disebut touchscreen adalah sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan pada tampilan layar, sebagai mendukung pelaksanaan absensi berbasis elektronik. perangkat berbasis android adalah perangkat dengan sistem operasi android yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh, sebagai mendukung pelaksanaan absensi berbasis elektronik. aplikasi komputer adalah sebuah perangkat lunak (software) program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman, sebagai mendukung pelaksanaan absensi berbasis elektronik. operator absensi berbasis elektronik selanjutnya disebut operator adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dalam pengelolaan absensi berbasis elektronik kota ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan absensi berbasis elektronik. tujuan dibentuknya peraturan wali kota ini adalah dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi sistem absensi perangkat absensi fungsi dan penggunaan operator pengendalian dan pengawasan pembiayaan bab sistem absensi sistem absensi menggunakan teknologi biometrik, capture wajah, gps, atau teknologi lainnya. bab perangkat absensi perangkat absensi dengan sistem absensi menggunakan teknologi biometrik sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk perangkat pengenal sidik jari bentuk wajah. perangkat absensi dengan sistem absensi menggunakan teknologi capture wajah sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk touchscreen. perangkat absensi dengan sistem absensi menggunakan teknologi gps sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk perangkat berbasis android. perangkat absensi sebagaimana dimaksud pada dan menggunakan aplikasi komputer. perangkat absensi sebagaimana dimaksud dalam dan dipasang perangkat daerah unit kerja masing masing serta tempat yang mudah diakses oleh pegawai. perangkat absensi sebagaimana dimaksud dalam menggunakan perangkat berbasis android masing masing pegawai yang telah terkoneksi dengan sistem absensi berbasis elektronik. penggunaan perangkat berbasis android sebagaimana dimaksud pada berada dalam radius dari titik koordinat yang sudah ditentukan oleh perangkat daerah unit kerja masing masing. untuk input data pada database absensi berbasis elektronik adalah berupa perekaman sidik jari, bentuk wajah masing masing pegawai. apabila sidik jari, bentuk wajah yang sudah direkam mengalami perubahan akibat suatu hal seperti luka dan sebagainya, sehingga berakibat tidak terdeteksi oleh perangkat pengenal sidik jari, bentuk wajah dalam absensi berbasis elektronik maka dilakukan perekaman ulang. bab fungsi dan penggunaan bagian kesatu fungsi absensi berbasis elektronik memiliki fungsi menyediakan informasi kehadiran pegawai, sebagai alat ukur monitoring dan evaluasi tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi jam kerja, sebagai dasar perhitungan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. bagian kedua penggunaan setiap pegawai diwajibkan mengisi daftar hadir masuk kerja dengan menggunakan absensi berbasis elektronik. pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada dimulai (tiga puluh) menit sebelum jam kerja yang sudah ditetapkan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setiap pegawai diwajibkan mengikuti apel pagi yang dilaksanakan pada setiap hari kerja dan dimulai pada jam masuk kerja. untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pegawai yang tidak dapat mengisi daftar hadir serta tidak mengikuti apel pagi dikarenakan memiliki tugas atau diperintahkan oleh atasannya untuk melaksanakan tugas dengan waktu pelaksanaan sebelum jam masuk kerja dinyatakan hadir. kehadiran sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan surat tugas atau perintah dari atasannya. pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, terlambat masuk kerja, tidak masuk kerja harus mengajukan permohonan ijin kepada pejabat yang berwenang dalam bentuk surat atau teks yang disampaikan secara langsung atau melalui media elektronik. bentuk format surat permohonan tidak mengikuti apel pagi, terlambat masuk kerja, tidak masuktidak mengikuti apel pagi, terlambat masuk kerja, tidak masuk kerja melalui media elektronik dicetak sebagai bukti ketidakhadiran pegawai. pejabat yang berwenang memberikan persetujuan atas permohonan ijin tidak mengikuti apel pagi, terlambat masuk kerja, tidak masuk kerja dalam bentuk surat keterangoperator dalam pelaksanaan penggunaan absensi berbasis elektronik masing masing perangkat daerah ditetapkan operator sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai. operator sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala perangkat daerah unit kerja masing masing. operator sebagaimana dimaksud pada adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai integritas, dapat mengoperasikan komputer dan bertanggungjawab kepada atasan langsung yang membidangi kepegawaian. operator sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengingat data sidik jari, bentuk wajah, data nominatif masing masing pegawai dalam database absensi berbasis elektronik, b.melakukan verifikasi data dalam hal mencatat keterangan ketidakhadiran pegawai, berdasarkan keterangan yang sah, mencetak laporan absensi berbasis elektronik dalam bentuk daftar hadir bulanan mingguan harian sesuai kebutuhan, bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan format yang tersedia pada absensi berbasis elektronik, wali kota ini, melaporkan kepada atasan langsung yang membidangi kepegawaian, atas kerusakan atau gangguan pada absensi berbasis elektronik, melaporkan kepada atasan langsung yang membidangi kepegawaian apabila melakukan perubahan data absensi berbasis elektronik. dalam hal tidak berfungsinya absensi berbasis elektronik, operator mempunyai tugas menyiapkan daftar hadir manual, sesuailakukan input data dari daftar hadir secara manual dalam absensi berbasis elektronik, apabila berfungsi kembali. pegawai dilarang merekayasa, memanipulasi atau melakukan kecurangan terhadap database absensi berbasis elektronik. bagi yang melakukan pelanggaranviii pengendalian dan pengawasan pimpinan perangkat daerah unit kerja bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan absensi berbasis elektronik: dan perbaikan apabila tidak berfungsinya absensi berbasis elektronik. bab pembiayaan pembiayaan agensi berbasis elektroniktasikmalaya. bab ketentuan lain lain guna mengoptimalkan fungsi penggunaan absensi berbasis elektronik, secara bertahap dapat dilakukan peningkatan kualitas dan pengembangan aplikasi untuk diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen kepegawaian. pengisian daftar hadir manual dapat dilakukan apabila a.absensi berbasis elektronik mengalami gangguan, kerusakan dan atau atau tidak berfungsi, sidik jari bentuk wajah serta data nominatif pegawai belum terekam atau tidak terbaca dalam absensi berbasis elektronik: absensi berbasis elektronik belum tersedia, terjadi force majeure, dan kondisi tertentu lainnya. bentuk dan format pengisian daftar hadir dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan absensi berbasis elektrotampilan saran non nenenamannnnann kepada lal kankanannannannnnnana yth. tempat yang bertandatangan bawahaninit kerja kanan antnkaanan naa antara naan naa dengan ini saya menyampaikan permohonan, bahwa pada hari .ii.tanggal kemana, saya (tidak mengikuti apel pagi terlambat masuk kerja tidak masuk kerja) are ena.oo. wo# w###oi men menanamkan kota tasikmalaya, ttd budi budimn jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung tarih, telp. fax. maa keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis unila nomor :4y22 jun26. hk.: bahwa untuk itakemenristzk dikti nomor: tahun tentang statuta universitas lampung, ti.n26 kp tentang pengangkatan dekan fakultas ekenormn!kesatuas sgs editionsar bandar lampung mai kate hee das masa nip io6use4 oli tembusan: yang bersangkutan! meipengarah prof. dr. satria bangsawan, e.,m. si, penanggung jawab bidang akademik dan kerjasama dr, mahrinasari. m.s, s.e., sc, bidang umum dan keuangan dr. fajar gustiawaty dewi, s.e.m.si akt bidang kemahasiswaan dan alumni lir. amba, s.e.m, si. ketua aida sari, s.e.m, si. sekretaris nen deviani, s.e.m. sc. akt. penanggung jawab program studi program studi ekonomi pembangunan dr. nairobi, s.e.,m. si. program studi manajemen br, erina, s.e,m. si. program studi akuntansi dr. farichah, s.e.m, akt. program studi doktor ilmu ekonomi dr. toto suharto, s.e.m.si. program studi magister manajemen dr. mie hendrawaty, s.e., si: program studi magister ilmu akuntansi dr. rindu rika gamayuni, s,e.m. akt. program studi magister ilmu ekonomi dr. wayan sparta, s.e. si. program studi akuntansi dr. ariani komalasari. s.e.,m. si., akt. program studi perpajakan eddie ariyanto, : hid wieku, s.e.,m. si. anggota tim jaminan mutu fakultas ninik dewi kusumaningrum, e.,m. se., akt, chara pratama t.t. s.e, m. aca., akt dunia amelia, s.e.,m. se, akt. resah montana putri, s.f.,m.si. sari indah oktan, s.e.,ms. ak. mutiasari nur wulan, s.a.b.,m.m, sisa pariah, s.e., m.s,m, sri suningsih, s.e., pd. libya ayun putri, pd., hum. uki ciptawaty, s.e., si. rajin satria dwi kerumah, s. .m.fbe. edwin russel, s.e.,,s1 sekujur ep) sulfa emilia, s e.,m. sc. arif darmawan, s.e, m.a. jurusan manajemen koordinator il. yuningsih. s.e. m.m. sekujur mjn) fail sofa, s.e.,m. si,m.s. ak. yeni agustina, s.e.m. aki. program studi magister ilmu akuntansi koordinator dunia amelia, s.e, sc. anindya puspitasari dalimunthe, e.,m. sc. program studi magister ilmu ekonomi koordinator nurbetty herlina sitorus, s.e. si, prayudha ananta, s.e.,m.si. program doktor ilmu ekonomi koordinator ll. dr, driving ratih, s.e., si, dr. heru wahyudi, s.e.m. si. program diploma keuangan koordinator ahmad faisal, e.,m. si. dr. kemala hi, s.e.,m.si. program diploma pemasaran koordinator dr. dorothy roly panjaitan, s.e., si. kriya wirawan, s.e.,m.m. program diploma akuntansi koordinator chara pratama t.t, s.e., ace., rinaldi azhar, s.f.,m.si. program diploma perpajakan koordinator minum dewi kusumaningrum. s.e.,m. sc. akt. doni sagitarian warganegara, s.e.m.b.la. tenaga pendukung evi seledri, s.e, mimi gusmiati eleita, s.e. herman bola modesta, b.a, pama sakan di: band: lampung kena bandar lampung pal mei sik dea atas senada aan tembusan yang bersangkutan untuk dilaksanakan arsdalam rangka penyesuaian satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri khususnya perjalanan dinas luar daerah diluar provinsi jambi, perlu mengubahkabupaten tanjung jabung barat nomor tahun tentang perjalanan dinasuntuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara dan istrtidak tetap harus diberikan spt dan spp dari pejabat yang berwenang. yang berwenang hanya dapat menerbitkan spt dan spp untuk perjalanan dinas yang bisa dibebankan pada anggaran yang tersedia pada skpd. dalam hal spt dankpd masing masing. lama waktu perjalanan dinas untuk dalam dan untuk perjalanan dinas dalam kota kuala tunggal tetap dengan menggunakan spt dan spp. lampiran vii diubah sehingga menjadisatuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah harian aceh sumatera utara riau jambi:penginapan perjalanan dinas luar daerah diluar provinsi jambi daerah tujuan satuan pejabat pejabat pejabat pejabat gol i ii, negara eselon ii eselon eselon sopir dan pimpinan anggota it gol iv gol iii ptt dprd dprdluar daerah diluar provinsi jambi pejabat negara, pimpinan dprd pejabat eselon ii, anggota dprd keterangan: uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara pimpinan dprd dan pejabat eselon ii anggota dprd yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. biaya maksimal taksi orang kali aceh orang kali sumatra utara orang kali riau orang kali kepulauan riaueterangupati tanjung jabung barat, ttd usman bermula
walikota kediri provinsi jawa timur peraturan daerah kota kediri nomor tahun tentang penanaman modal dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kediri, menimbang: bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota kedirikota kediri dan mempercepat peningkatketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif penanaman modal diatur dalam peraturan walikota. bagian ketujuh: pembinaan, pemantauan, cc. pengawasan, dan pembatasan. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: penyuluhan dan sosialisas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan atau fasilitasi penyelesaian masalah dan atau hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya. pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal: dan verifikasi, evaluasi dan pelaporan lpm melalui spipise. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara pemeriksaan lokasi penanaman modal. pembatasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah usaha terutama yang sejenis, kepentingan masyarakat, dmantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikota. dalam rangka membantu kelancaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam walikota dapat membentuk tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal. tim sebagaimana dimaksud pada beranggotakan instansi sektoral dan satuan kerja perangkat daerah terkait. bagian kedelapan pengelolaan data dan pengembangsebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan secara terintegrasi berbasis spipise dengan pemerintahwebsite, pengembangan database, dan cc. sistem informasi yang terintegrasi. bab bidang usaha daerah terbuka untuk kegiatan penanaman modal terhadap semua bidang usaha kecuali bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup sesuai dengan peraturan perundang undangan. walikota dapat mengusulkan perubahan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan. usulan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka melindungi pengusaha lokal dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan penanaman modalbidang penanaman modal, pelayanan penanaman modal, kepada badan, dan mematuhi ketentuan dan atau kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan bidang penanaman modal. selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada. setiap penanam modal bertanggung jawab dalam hal:dan menjamimenghentikan, meninggalkan dan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, dan koperasi. kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah,vii peningkatan kualitas. aparatur sebagaimana dimaksud pada meliputi aparatur satuan kerja perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal daeraha.walikota. bab evaluasi dan pelaporan kepala badan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada walikota sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal. bab sanksi administrasi setiap penanam modal yang melakukan usaha penanaman modal tanpa memiliki perizinan, melanggar kewajiban dan tanggung jawab, serta tidak melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian fasilitas penanaman modal, penghentian kegiatan usaha, dan pencabutan iziaerahanaman modal umum pemerintah daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum perlu melakukan pembangunan ekonomi kota kediri, untuk itu diperlukan adanya suatudalam rangka mendukung penanaman modal kota kediri memerlukan pelayanan publik yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan meliputi pelayanan pra perizinan, perizinan dan pasca perizinanota kedirtidak diskriminatifmerataan daerah. cukup jelas.cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. terbuka dengan persyaratan bidang penanaman modal, atau pemerintah provinsi lainnya yang membidangi penanaman modal. pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat ptsp adalah salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh badan penanaman modal kota kediri yaitu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang dimaksud dengan promosi penanaman moda!cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pelayanan pra perizinan adalah pelayanan yang diberikan kepada calon penanam modal mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kegiatan penanaman modal sebelum mengurus perizinan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pelayanan pasca perizinan adalah pelayanan yang diberikan kepada penanam modal yang sudah memiliki izin prinsip penanaman modal sebagai bentuk dukungan untuk memperlancar dalam merealisasikan penanaman modalnya. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengyang dimaksud dengan non izin adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, rekomendasi, registrasirinsip penanaman modal adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi dan kesiapan lain yang diperlukan. huruf yang dimaksud dengan lin prinsip perluasan penanaman moda?huruf yang dimaksud dengan izin prinsip perubahan penanaman moda?huruf yang dimaksud dengan izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal merger)huruf yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin dari pemerintah daerah yang diberikan kepadahuruf yang dimaksud dengan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal merger)huruf yang dimaksud perpanjangan ratawalikota. huruf yang dimaksud perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing ita) adalah perpanjangan izin tertulis yang diberikan oleh walikota kepada setiap perusahaan pengguna mempekerjakan tenaga kerja asing, berdasarkan ratahuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengansaha yang dipersyaratkan adalah usaha dengan persyaratanpenyelenggaraan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan instansi terkait. cukup jelas. penyelenggaraan kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan instansi terkait. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasusul perubahan bidang usaha dapat dilakukan atas: bidang usaha terbuka menjadi bidang usaha tertutup atau bidang usaha terbuka dengan persyaratan, bidang usaha tertutup menjadi bidang usaha terbuka dengan persyaratan atau bidang usaha terbuka, dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka atau bidang usaha tertutdan atau kewajiban perizinan adalah ketentuan ketentuan atau kewajiban kewajiban yang dicantumkan dalam perizinan yang wajib dipatuhi oleh pemegang izin. yang dimaksud dengan mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan adalah mengalokasikan dana sesuai dengan tingkat resiko yang ditimbulkan akibat dari kegiatan usaha sumber daya alam. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat komprehensiflaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh badan diklat dan atau bekerjasama dengan lembagayang disusun dan ditetapkan oleh walikota mengacu pada rencana umum penanaman modal nasional dan provinsi serta prioritas pengembangan potensiprovinsi dan pemerintah kabupaten kottidak diskriminatif, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan pemerataan.bab iii ruang lingkup bagian kesatu umum ruang lingkup penanaman modal yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: perumusan dan penetapan arahmberian insentif, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal. bagian kedua arah kebijakan penanaman modal pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modaldaerahcc.nanaman modal dalam pelaksanaan penanaman modalperorangan dan atau dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri, dan fasilitasi kerjasama penanaman modal antar dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri. kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam meliputi: perencanaan dan pengembangan, promosi dan pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia, dan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi. kerjasamprovinsi, pemerintah kabupaten kota lain, perorangan, lembaga non pemerintah, dan atau pihak luar negerilokakarya,gian kelima pelayanan penanaman modal jenis pelayanan penanaman modal meliputi: pelayanan pra perizinan, pelayanan perizinan, dan pelayanan pasca perizinan. pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan yang meliputi: penyediaan data dan informasi bidang penanaman modal, fasilitasi dan koordinasi penjajahan penanaman modal dengan pihak terkait, dan atau menjalin kerjasama dalam rangka persiapan penanaman modal. setiap penanam modal dalam negeri yang akan melakukan kegiatan mdn daerah wajib memiliki perizinan bidang penanaman modal. perizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas izin dan non izin. izin bidang penanaman modal, izin usaha perubahan, dan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal. non izin bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing rata), dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing ita). perizinan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan perizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam kegiatan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh skpd. pelayanan perizinan bidang penanaman modallayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal, fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal, fasilitasi penyediaan lahan usaha, fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial, dan atau fasilitasi penyediaan energi. bagian keenam pemberian insentif penanaman modal pemerintah daerah dapat memberikan insentif penanaman modal sesuai dengan kewenangannya. penanaman modal yang dapat memperoleh insentif sebagaimana dimaksud padajenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif sebagaimana dimaksud padadan atau usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu. jenis insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud dalamrcepatan proses pelayanan perizinan
ayidoman umum pelaksanaan kegiatan diperlukan sebagai acuan pelaksanaan dan dasar pengendalian evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah, bahwperlu dilakukan penyesuaian khususnya terkait ketentuan pengelola keuangan daerah, pembayaran dan kelengkapan surat pertanggungjawaban spj) belanja,:j . rekapitulasi kemajuan fisik,jasa konsultansij . berita acara serah terima jasa konsultansi konstruksi, berita acara pembayaran,barang:mbayaran swakelola melalui mekanisme berupa: akuntansi pembayaran, surat perintah membayar spm),: apabila pembayarannya:diubah dan diantara dan disisipkan (satu) baru yakni a), sehingga berbunyi sebagai berikut: kelengkapan spj belanja perjalanan dinas luar kota: surat undangan, apabila perjalanan dinas tersebut untuk memenuhi undangan telaah staf untuk studi banding, surat perintah tugas yang sah dari kepala skpd pelaksana perjalanan dinas, surat perjalanan dinas spd)luar kota, bukti pembayaran moda transportasi tiket karcis, boarding pass, air port tax, retribusi, biaya tol, bbm): bukti pembayaran hotel atau tempat menginap, bukti pembayaran akomodasi dari biro perjalanan apabila menggunakan jasa biro perjalananperjalanan dinas dalam kota: surat perintah tugas yang sah dari kepala skpd pelaksana perjalanan dinasmakan minum rapatundangan nota telepon elektronik, surat keterangan dari pa kpa apabila yang hadir kurang dari 50y6, daftar hadir, nobulan rapat, surat setoran pajak, jika belanja diatas rp. (sepuluh juta rupiah) lengkapi dengan hps, dokumentasi. kelengkapan spj belanja makan minum tamudilengkapi dengan hps, dokumentasi. kelengkapan spj belanja makan minum lembursurat perintah kerja lembur, absensi kerja lembur manual, laporan hasil lembur, surat setoran pajak, dan atau jika belanja diatas rp. (sepuluh juta rupiah) lengkapi dengan hps. kelengkapan spj pengadaan belanja barang dan jasa (termasuk untuk belanja modal)lengkapi dengan hps. kelengkapan spj belanja cetak: kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a d dilengkapi dengan contoh barang cetakan yang dihasilkan, jika belanja diatas rp. (sepuluh juta rupiah) lengkapi dengan hps. kelengkapan spj belanja sewa: bukti pembayaran kepada pihak ketiga (bermaterai untuk transaksi diatas rp. (lima juta rupiah), bukti transfer, nota faktur persewaan ditulis dengan lengkap dan jelas, surat setoran pajak. kelengkapan spj belanja surat kaba untuk transaksi non tunai. kelengkapan spj belanja dokumentasi publikasiublikasi ditulis dengan lengkap dan jelas, bukti transfer, surat setoran pajak, hasil dokumentasi, seperti media cetak yang memuat berita tersebut, compact disk cd) yang memuat penayangan memuat siaran radio. kelengkapan spj honor kegiatan penghasilan lain selain gaji yang diberikan kepada asn non asn: tanda terima honor, atas pemberian honor, bukti transfer per nama, surat setoran pajak. kelengkapan spj uang transport kegiatan yang diberikan non asn: tanda terima pemberian uang transport, undangan, surat setoran pajak, bukti transfer per nama (untuk pembayaran secara non tunai). kelengkapan spj belanja barang untuk diserahkan memasyarakat pihak ketigatanda terima barang kepada pihak ketiga, surat setoran pajak. kelengkapan spj upah tukang kuli: bukti penerimaan uang, roolstartyang disertai dengan tandatangan harian kehadiran tukang, bukti transfer per penerima (apabila pembayaran dilaksanakan secara non tunai). kelengkapan spj upah tenaga pendamping penyuluh atau yang dipersamakan non asn: bukti penerimaan uang, dan dasar pengikatan sebagai tenaga pendamping penyuluh yang dipersamakan, bukti transfer per penerima. kelengkapan spj pembelian bbm kendaraan pejabat dan kendaraan operasional: bukti penerimaan pembayaran (bermaterai untuk transaksi diatas rp. (lima juta rupiah), bukti print out bbm (print scan foto copy sebagai back up, jika tinta print telah hilang sebagai lampiran tambahan), bukti transfer per penerima, perhatikan peraturan walikota tentang pemberian bbm. kelengkapan spj jasa pemeliharaan kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantojasa servis ditulis dengan lengkap dan jelas, bukti transfer pihak ketiga, surat setorsesuai dengan aslinya a.n. paa daerah kota kediri kepala bagian hukum, sekretariat daerah in) muheetina baku din, sh.mh. penata tingkat nip.dan huruf diubah, pa, ppt pada skpd bertanggung jawab kepada pa. dalam membantu tugas kpa, ppt pada unit skpd bertanggung jawab kepada kpayang memenuhi persyaratan kompetensi ppk untuk melaksanakan tugas ppk antara lain'j .sa) dalam hal pa kpa menetapkan ppt untuk merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang jasa maka ppt melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dan melaksanakan penandatanganan kontrakdalam hal ppt tidak memenuhi persyaratan kompetensi ppk, maka tugas ppk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan olehcc. mampu melaksanakan tugas ppt, cakap dan berintegritas, serta tidak pernah terlibat dengan masalah hukum. ketentuan huruf dihapus dan ditambah (satu) huruf baru yakni huruf serta ditambah (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:selaku kpa, ppk skpd: bendahara pengeluaran, dihapus, bendahara pengeluaran pembantuppk skpd dijabat oleh pegawai asn yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu jft) yang bertugas sebagai sub koordinatorppk skpd: bendahara pengeluaranbadan dinas kantor, terdiri dari: kepala badan kepala dinas kepala kantor selaku pa, ppk skpd: bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan apabila perangkat daerah badan dinasppk skpd: bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan apabila perangkat daerah kecamatandan ditambah (dua) baru yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: susunan organisasi pengelolaan keuangan pada unit skpd dengan kpa, terdiri dari: kepala unit skpd selaku kpa, ppk unit skpd, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu apabila unit skpd mempunyai penerimaan pendapatan, ppt. ppk unitdalam hal pada unit skpd yang berbentuk uptk unit skpd dengan kriteria sebagai berikut:mampu melaksanakan tugas ppk unit skpd, cakap dan berintegritas, serta tidak pernah terlibat dengan masalah hukum. ppt dan ppk unit skpd pada unit skpd upt utd ditetapkan oleh pa, dikecualikan pada unit organisasi bersifat khusus. ketentuan dan diubah, diantara dan disisipkan (satu) baru yakni a), dan dihapus, dan diantara dan disisipkan (satu) baru yakni (12a), sehingga berbunyi sebagai berikut:pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. pembayaran dapat dilakukan sebelum barang setelah penyediayaran uang muka khusus dak, sewa menyewa tanah, bangunan, kendaraan, peralatanperangkat daerah, jasa asuransi pengambil risiko, kontrak penyelenggara beasiswa, pemasangan dan penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara, pengadaan barang jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan dalam hal penyedia barang jasa mempersyaratkan pembayaran terlebih dahulu, pembayarjaminan sebagaimana dimaksud pada berupa: surat jaminan bank pemerintah digunakan untuk pembayaran uang muka: surat pernyataan tanggung jawab penyedia digunakan untuk kegiatanridihapus. dihapus(12a) apabila pekerjaan konstruksi pemilihan penyediaan dilakukan melalui tender, makapembayaran sebesar dan sisa dapat dibayarkan setelah serah terima pertama pho) pekerjaan konstruksihuruf huruf dan huruf diubah,halmahera tengah, provinsi maluku utara tahun yang diajukan oleh: meri) nama mutiara yasin, s.e., si. alamat dusun desa tidy jaya, kecamatan weda, kabupaten ben halmahera tengah, provinsi maluku utara. nama: kabir kahar, ag. alamat dusun desa measure, kecamatan patani timurbertanggal februari memberi kuasa kepada irma ngesti, s.h.: rana andika, s.h.: dan syariah, s.h., yaitu advokat yang tergabung pada tim hukum mutiara berkah beralamat jalan tebet timur dalam nomorbertanggal februari memberi kuasa kepada sira payung, s.h.:, diakon lubis, s.h.: edison panjaitan, s.h.: tanda perdamaian nasution, s.h.: pilipes tarigan, s.h., m.h.: imran mahfud, m.h.: badrul munir, ag, s.h., cla., m.h.: mulyadi phillips, s.h., bil, si.:., aries surya, s.h.: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god benny hutabarat, s.h.: dini fitriyani, s.h., claan digas s.h., yaitualamat perkantoran golden centrum jalan majapahit blok atengah, berkedudukan jalan poros weda payah km. kabupaten halmahera tengah, provinsi maluku utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor php anp!iii bertanggal maret memberi kuasa kepada ali nurdin, s.h., s.t.,s.h.: hindi ariana, s.h.: reza ria nanda, s.h.: hindi saparan, s.h.: dan hayuning tirta s.h.: yaitu para advokat dan asisten advokat yang tergabung pada kantor hukum ali nurdin partners, yang beralamat jalan panglima polis kebayoran baru, kota jakarta selatannama drs. edi angkara, m.h. alamat rt rw desa tomagoba, kecamatan tidore, kabupaten halmahera tengah, provinsi maluku utara. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhalmahera merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti tb. fotokopi berita acara pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara dps) pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera tengah tahun tertanggal november bukti tb. fotokopi berita acara pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun tertanggal desember bukti tb. fotokopi surat edaran komisi pemilihan umum nomor kpu ix perihal laporan proses coklat pemutakhiran data pemilih, tertanggal september bukti tb fotokopi surat edaran kpu nomor kpu x perihal penyusunan dan tindak lanjut formulir model a.b kwk dan formulir model a.c kwk tertanggal oktober bukti td. fotokopi kumpulan c kwk dan c1 kwk beserta laporannya seluruh tps per kecamatan dalam wilayah kabupaten halmahera tengah bukti td. fotokopi c7 kwk (delapan) tps pada kecamatan patani utara dalam wilayah kabupaten halmahera tengah. bukti td. fotokopi kumpulan daa kwk per kecamatan dalam wilayah kabupaten halmahera tengah. bukti td. fotokopi kumpulan da kwk dan da1 kwk perkecambahan dalam wilayah kabupaten halmahera tengah. bukti td. fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera tengahnggal februari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti td. fotokopi db kwk dan db1 kwk kabupaten halmahera tengah. bukti td. fotokopi db2 kwk kabupaten halmahera tengah. bukti td. fotokopi db5 kwk kabupaten halmahera tengah. bukti tf. fotokopiii perihal rekomendasi pemungutan dan perhitungan suara ulang, terbukti tf. fotokopi berita acara rapat pleno tentang tindak lanjut rekomendasi panwascam kecamatan patani utara nomor: ba tanggal februari dan berita acara rapat pleno tentang tindak lanjut rekomendasi panwascam kecamatan pulau gene nomor: ba abupaten halmahera tengah nomor panwaslih ht tanggal februari bukti tf. fotokopi tanda terima penyampaian salinan formulir model c7 kwk pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera tengahtahap akhir hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengahhalmahera tengah nomor:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godini, akan tetapi mekanismenya harusdibeberapa tempat, good. rupa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gobupaten halmahera tengahhalmahera tengahrubah dengan pmk tahunmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkabupaten id name maluku utara detail halmahera tengah), jumlah penduduk kabupaten halmahera tengah adalah sebanyak jiwa. bahwa sehubungan dengan penduduk kabupaten halmahera tengah yang berjumlah (empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) jiwa, maka sesuai ketentuan yang berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan umum adalah ketentuan huruf dan huruf dan pmk yaitu. hasil merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godiyang diumumkan pada hari jumat tanggal februari pukul wit atau pukul wib, cc. bahwa pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi, pada hari selasa, tanggal janpu) kabupaten halmaherabukti pt. komisi pemilihan umum kpu) kabupaten halmahera tengah telah menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera tengah tahun sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut mutiara yasin dan kabir kahar dengan perolehan suara sebanyak (empat belas ribu empat) suara, b. pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut edi angkara dan abd rahim odeyani dengan perolehan suara sebanyak (lima belas ribu seratus tiga puluh dua) suara: sehingga jumlah suara sah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera tengah tahun adalah sebanyak suara. bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten halmahera tengahemohon) suara: pasangan calon nomor urut pihak terkait) suara: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god, setelah dilakukan penghitungan selisih suara ant. kab l1: pasangan calon nomor urut pemohon) suara: pasangan calon nomor urut pihak terkait) suara: selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebesariliki kedudukan hukum (legal standingketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pmk tahun.maret (halaman s.d.yang dilakukan oleh memohon dan pihak terkait yang belum tentu benar adanya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dengan tidak terdapat satu etidaksesuaian antara polita dan petit dalam permohonan pemohon. bahwa pemohon dalam polita permohonan mempersoalkan sebanyak (delapan) tps kecamatan patani utara, antara lain: ips desa gempa, tps desa gempa tps desa sepele: tps desa sepele: tps desa malioboro, tps desa bilifitu, tps desa pantura jaya, tps desa sepele batu dua: bahwa berdasarkan form model da kwk kecamatan patani utara bukti pt total jumlah keseluruhan tps kecamatan patani utara adalah berjumlah (sembilan) tps, antara lain: tps desa gempa, tps desa gempa, tps desa sepele: tps desa sepele: tps desa malioboro, tps desa bilifitu, tps desa pantura jaya: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tps desa sepele batu dua, tps desa sepele batu dua: bahwa pemohon dalam polita permohonan sama sekali tidak mempersoalkan tps desa sepele batu dua. akan tetapi dalam petit permohonan pemohon meminta, yang artinya pemohon memintayaitu berjumlah sebanyak (sembilan) tps, yang artinya termasuk tps desa sepele batu dua. hal ini dengan tegas tertuang dalam petit permohonan pemohon pada point yang menyatakan sebagai berikut: membatalkan keputusan kpu. bahwa iapun pemohon menuntut pembatalanjelas tidak berdasar, karena pemohon dalam polita permohonan tidak menguraikan dalil dalil mengenai hal yang terjadi pada tps desa sepele batu dua. bahwa tambah tidak jelas lagi, dalam tuntutan pemohon sebagaimana tertuang dalam petit permohonan pada poin yang pada pokoknya menyatakan meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang diseluruh tps dalam lingkup kecamatan patani utara. dalam hal ini pihak terkait mempertanyakan apakah pemohon bermaksud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god untuk menghanguskan hasil perolehan suara tps desa sepele batu dua kecamatan patani utar.kpu) kabupaten halmahera tengahpada tanggal februari berdasarkan keputusan kpu kabupaten halmahera tengah nomor pts kpu kabserta laporannya halmahera tengah tahun model kwk) bukti pt adalah sebagai berikut: tabel urut pasangan calon suara sah kabir hi. kahar, ag. abd. rahim odeyani, sh., mh. pihak terkait) tambah suara sah poni bahwa pihak terkait menolak dalil guo, karena hal itu tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan berupa fitnah belaka yang menuduh diwarnai banyak kecurangan dan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh memohon atau pihak terkait, sehingga pemohon merasa bahwaatau membiarkan terjadinya pelanggaran,tengahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god rekapitulasi berjalan dengan baik dan tidak terdapat kesalahan dan atau kekeliruan atasnya. hal itu terbukti bahwa semua pihak yang berkompeten telah menanda tangani form model c kwk beserta lampirannnya, dan tidak serangan pun saksi paslon yang menyatakan keberatan dan menuangkannya dalam form model c3 kwk seluruh tempat pemungutan suara, termasuk tps yang didalilkan pemohon terdapat pelanggaran, padahal saksi pemohon hadir. bahwa sejak awal, penyelenggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengahhalmahera tengahtengah tahun dan berita acara nomor tentang penetapan nomor urut pasangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengahtengahtengahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsif kepada pihak terkait adalah tuduhan yang salah alamat.dalam pemilu(satu) ibu mutiara yasin merupakan istri dari bupati halmahera tengah periode bahwa terhadap dalil pemohon tentang, pihak terkait menilai dalil ini terlalu berlebihan dan sangat mengada ada. peristiwa pertama: pada tps desa gempa bahwa pihak terkait peristiwa tps desa gempa yang sebagaimana didalilkan oleh pemohon adalah hal yang jelas mengada ngada, dan oleh karenanya pihak terkait membantah dengan tegas dalil permohonan pemohon guo. bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa sejak awal pihak terkait berusaha secara maksimal untuk mengikuti perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera tengah tahun ini dengan baik dan jujur serta sedapat mungkin menghindarkan diri dari tindakan maupun perkataan yang menyimpang dari norma norma yang berlaku. bahwa sepanjang yang diketahui dan dialami oleh pihak terkait, sama sekali tidak pernah ada peristiwa sebagaimana yang didalilkan pemohon. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pemohon sangat berkeberatan atas perolehan suara pasangan calon nomor urut yang ditetapkan oleh memohon dalaman haruslah dibatalkan karena dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengahyang, bahwtelah dikurangi perolehan suara (delapan) tps (enam) desa kecamatan patani utara tersebut adalahkecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun yang dilakukan oleh memohon dan pasangan calon nomor urut (delapan) tps (enam) desa kecamatan patani utara, adalah sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa tingkat partisipasi pemilih ini terjadi semata mata didasari oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera tengah tahun perihal dalil pemohon tentang guo adalah dalil yang asumsi dan tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi lapangan. bahwa lagi pula, pemohon tidak memastikan berapa jumlah pemilih yang menggunakan form milik orang lain pada tps desa gempa tersebut, dan pemohon juga tidak menguraikan secara rinci rinci dan lengkap form yang sebagaimana digunakan oleh pemilih lain dimaksudc.&merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa itu, dalil pemohon yang meminta untuk dilakukan pemilihan suara ulang tempat tersebut adalah tidak beralasan hukum, selain karena memang tidak ada peristiwa pemilih mencoblos dua kali sebagaimana yang didalilkan pemohon, juga berdasarkan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum pkpu) nomor tahun sebagaimana telah diubah menjadi peraturan komisi pemilihan umum pkpu) nomor tahun yang mengatur mengenai hal syarat syarat pemungutan suara ulang psu) tempat pemungutan suara psu) diatur dalam dan yang berbunyibahwa ketentuan diatas menyarankan harus lebih dari (satu) pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari (satu) kali pada tps yang sama atau tps yang berbeda. akan tetapi dalam dalil pemohon diatas, hanya mampu mendalilkan (satu) orang pemilih saja abdurrahman padang) yang katanya mencoblos (dua) tempat tps berbeda. dengan kata lain, adapun dalil pemohon tentang adanya pemilih yang lebih dari satu kali ini benar adanya, gua non, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang pada tps dan tps desa gempa tersebut. maka kemudian merujuk kepada tuntutan pemohon dalam petit permohonan yang meminta pemungutan suara ulang yang termasuk salah satunya tps desa gempa, jelas tidak memenuhi unsur syarat syarat dilakukan pemungutan suara ulang psu) tps desa gempa kecamatan patani utara. bahwa terhadap dalil pemoho1 desa gempa dan tim sukses pasangan calon nomor urut pihak terkait) angka halamanbdul razak (saksi tps desa gempa pasangan calon nomor urut dan alauddin abaskondusif hingga selesaimungutan dan penghitungan suara tps desa gempa. (bukti pt video situasi pelaksanaan penghitungan suara tps desa gempa (bukti pt saksi: jamaluddin abas saksi tps desa gempa pasangan calon nomor urut merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god peristiwa kedua: pada tps desa gempa bahwa peristiwa tps desa gempgempa. bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan terdapatcgempamengulangi keterangan pihak terkait pada halaman sebelumnya,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddemikian pula halnya dengan uraian permohonan, dimana pemohon dalam juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap secara kronologis perihal bagaimana cara sdr. abdurrahman padang memilih lebih dari satu kali tps yang berbeda tersebut, apakah dengan cara menggunakan form milik orang lain atau dengan cara menggunakan kartu tanda penduduk ktp) atau menggunakan cara lainnya2 desa gempa dan tim sukses pasangan calon nomor urut pihak terkait) gempa tersebumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. menurut pihak terkait, pemohon lagi lagi mempersoalkan hal yang sama dan jelas jelas memutarbalikkan fakta atas fakta yang sesungguhnya terjadi,hin racun (saksi tps desa gempa pasangan calon nomor urut dan auto mustafaerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godnghitungan suara tps desa gempa. (bukti pt saksi: auto mustafa (saksi tps desa gempa pasangan calon nomor urut peristiwa ketigadalil pemohon tentang penggunaan form atas nama fatimah sid dan ade laments serta dalil tentang (enam) orang pemilih dibawah umur, maka pihak terkait menyerahkan tanggapan dan jawaban atas dalil tersebut kepada kpu kabupaten halmahera tengah memohon) sebagai penyelenggara yang mengetahui permasalahannymerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pertam.bahkan dibeberapa tps sama dengan dpt tps bersangkutan, bahkan ada yang lebih padahal faktanya tidak ada pemilih yang memilih sebanyak itu bahkan diketemukan pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal, dan pemilih yang sudah memilih tps lain dan banyak pemilih yang tidak berada desa gempa baik dikarenakan sudah pindah, kuliah maupun sedang bekerja ditempat lain ataupun pemilih terdaftar ganda. bukti: surat keterangan sekretaris desa gempa an. musa hi. nasir tertanggal februarimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa terhadap dalil dalil pemohon tentang adanya (enam) orang pmenurut pihak terkait, adalah tuduhan yang tidak berdasar karena pemohon tidak menyebutkan dengan rinci dan lengkap bahwa keenam orang tersebut menggunakan form milik siapa atau atas nama siapsepelesepele. bahkan saksi pemohon tps desa sepelesepelerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godamrud nasarain (saksi tps desa sepele pasangan calon nomor urut dan samsudin assad daftar nama pemilih tetap dpt) dalam dpt tps desa sepele (halaman sebagaimana yang didalilkan pemohon diatas, pemohon dalam hal ini jelas mencari kesalahan kesalahan saja dengan mengungkit permasalahan yang terjadi pada tahapan tahapan sebelumnya dalam pilkada kabupaten halmahera tengah tahun karena pembahasan hinggadalam rapat pleno kpu kabupaten halmahera tengah, yang dihadiri saksi masing masing pasangan calon bertanggal desember yang sebagaimana dituangkan dalammodel .kwk (bukti pt merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps sepele(bukti pt berita acara pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum bupati dan. wakil bupati kabupaten halmahera tengah tertanggal desember (bukti pt foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa sepele. (bukti pt video situasi pelaksanaan penghitungan suara tps desa sepele (bukti pt saksi: samsudin assad (saksi tps desa sepele pasangan calon nomor urut peristiwa keempatlagi lagi mempersoalkan hal yang sama dan jelas mengada ngada dalam dalil tuduhannya tanpa didasari bukti yang kuat. bahwa pemohon hanya sekedar mencari alasan saja untuk menuding bahwa memohon bekerjasama dengan pihak terkait, karena faktanya sampai dengan selesainya pelaksanaan penghitungan suara tps desa sepele sama sekali tidak ada keberatan saksi tps desa sepelesepele. malahan saksi pemohon tps desa sepele telah menandatangani form model c kwk, model c1 kwk, dan lampiran c1 kwk tps desa sepeleulkifli hi. bayan (saksi tps desa sepele pasangan calon nomor urut dan majid yusuf (sepele atau tidak, karena pemohon sama sekali tidak mencantumkan nama saksi tps desa sepele dalam permohonannya. bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa sepele nyatanya telah berjalan dengan baik, lancar dan aman, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godpt foto situasi pelaksanaan penghitungan suara tps desa sepele. (bukti pt video situasi pelaksanaan penghitungan suara tps sepele pt saksi: majid yusuf (saksi tps desa sepele pasangan calon nomor urut peristiwa kelima: pada tps desa malioboro bahwa peristiwa tps desa malioboromalioboro. bahwa tidak benar tuduhan pemohon bahwa partisipasi pemilih berjumlah mencapai yo, karena sesuai dengan model c1 kwk tps desa malioboro menerangkan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan dpt adalah sebesar pemilih, pemilih tambahan pemilih dengan suket jadi perhitungan pihak terkait atas partisipasi pemilih mencapai yosaksi pasangan calon nomor urut atas nama idrus idris (i tidak ada kejadian tindakan intimidasi sebagaimana yang didalilkan pemohon tersebut. dan jelas jelas merupakan tuduhan yang salah alamat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god karena saksi pasangan calon nomor urut pihak terkait) sebagaimana tertuang dalam model c kwk tps malioboro adalah bernama syahril hi. alauddin. bahwamalioboromalioboro. bahkan saksi pemohon tps desa malioboromalioboro tersebut. bahwa terhadap dalil pemohon yang menuduh terdapat (dua) pemilih bawah umur yang memilih menggunakan form milik orang lain tps desa malioboro, menurut pihak terkait adalah asumsi pemohonmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godmalioboroalioboro yang telah ditandatangani oleh abd kader saksi tps desa malioboro pasangan calon nomor urut dan syahril hi. alauddin (saksi tps desa malioborokepada kpps tps desa malioboro, dengan melakukan pengisian menggunakan model c3 kwk tps desa malioboromalioboro atau tidak, karena pemohon sama sekali tidak mencantumkan nama saksi tps desa malioboro dalam permohonannya. bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa malioboromalioboro pt foto situasi pelaksanaan pemungutan suara tps desa malioboro. bukti pt merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god saksi: syahril hi. alauddin (saksi tps desa malioboro pasangan calon nomor urut peristiwa keenam: pada tps desa bilifitu bahwa peristiwa tps desa bilifitubilifitu. bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa blilifitubilifitu yang telah ditandatangani oleh musa hi. jumat saksi tps desa bilifitu pasangan calon nomor urut dan udin selasa saksi tps desa bilifitubilifitu. bahwa terhadap dalil pemohon yang menuduh terdapat pemilih bawah umur yang bernama cici yang mencoblos menggunakan undangan form atas nama asia lun tps desa bilifitu adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena sesuai dengan hasil crosses pihak terkait terhadap dpt tps desa bilifitu, tidak ditemukan nama asia lun (bukti pt bahwa terhadap dalil pemohon yang menuduh terdapat (dua) pemilih bawah umur bernama jalal mado dan nursing juang yang menggunakan model form milik orang lain. menurut pihak terkait tuduhan yang bersifat asumsipemohon mendalilkan saksi pemohon tps desa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bilifitu adalah bernama laga kemiri, padahal sesuai model c kwk tps desa bilifitu bernama musa hi. jumat. bahwa terhadap dalil pemohon yang menuduh terdapat mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh tim sukses pihak terkait sekitar orang yang berasal dari kabupaten halmahera timur. lagi lagi pemohon asal menuduh saja karena pemohon tidak bisa memastikan berapa jumlah pasti pemilih yang dimobilisasi katanya dilakukan oleh pihak terkait dan pemohon juga tidak bisa membuktikan bagaimana pihak terkait terlibat dalam mobilisasi pemilih tersebut. dalam dalilnya pemohon hanya mampu menyebutkan (satu) pemilih yang diduga mencoblos tps desa bilifitu. bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa bilifitubilifitu pt daftar pemilih tetap dpt) tps bilifitu (bukti pt foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa bilifitu. (bukti pt video situasi pada saat selesai penghitungan suara (bawa kotak suara) tps desa bilifitu (bukti pt saksi: udin selasa (saksi tps desa bilifitu pasangan calon nomor urut peristiwa ketujuh: pada tps desa pantura jaya bahwa peristiwa tps desa pantura jaypantura jaya. bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa pantura jaya tersebut dihadiri olehpantura jaya yang telah ditandatangani oleh wahab hi. mukim (saksi tps desa pantura jaya pasangan calon nomor urut dan iksan ishak saksi tps desa pantura jaypantura jaya. bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa pantura jaypantura jaya pt foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa pantura jaya. (bukti pt saksi: iksan ishak saksi tps desa pantura jaya pasangan calon nomor urut peristiwa kedelapan: pada tps desa sepele batu dua bahwa peristiwa tps desa sepele batu du batu dua. bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa sepele batu duerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god form model c kwk, c1 kwk dan lampiran model c1 kwk tps desa gempa. saksi: abdul razak saksi pasangan calon nomor urut sutomo robo saksi pasangan calon nomor urut juri neo pbasis hakim pemilih tps dpt muda unud pemilih tps dpt terdapat tindakan intimidasi terhadap saksi pasangan calon nomor urut abdul razak, sutomo robo, juri neo) yang dilakukan oleh kpps tps desa gempa atas nama baharuddin handler, perbuatan mana dilakukan dengan cara memaksa saksi saksi pasangan calon nomor urut untuk mematikan handphone dan melarang untuk tidak mengambil gambar baik foto dan video.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sepele batu dua yang telah ditandatangani oleh musa hi. rahim (saksi tps desa sepele batu dua pasangan calon nomor urut dan iksan ishak saksi tps desa sepele batu dusepele batu dua. bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa sepele batu du. form model c kwk, model c1 kwk, dan lampiran c1 kwk tps desa sepele batu dua pt foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa sepele batu dua. (bukti pt video situasi penghitungan suara tps desa sepele batu dua (bukti pt saksi: iksan ishak (saksi tps desa sepele batu dua pasangan calon nomor urut bahwa dalam rapat pleno ppk kecamatan patani utara pada tanggal februari saksi pasangan calon nomor urut menyatakan tidak mau menandatangani form model da kecamatan patani utara, dengan alasan bahwa saksi tersebut mendapatkan instruksi dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut tingkat kabupaten halmahera tengah untuk tidak menandatangani berita acara tersebut dan terkait dengan keberatan nanti akan diisi oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut tingkat kabupaten (bukti pt bahwa ppk kecamatan patani utara telah melakukan perbaikan data sesuai dengan pleno ppk kecamatan patani utara yang dituangkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dalam berita acara perbaikan data pada rapat pleno ppk kecamatan patani utara pada tanggal februari bahwa saksi ppk kecamatan patani utara pasangan calon nomor urut pemohon) tidak mau menandatangani berita acara tersebut, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan temuan pelanggaran mereka, padahal sudah dibahas dan sudah ada penyelesaian solusinya (bukti pt bahwa dalam rapat pleno kabupaten halmahera tengah pada tanggal februari paniaikab kabupaten halmahera tengah juga telah proaktif menjelaskan kepada saksi pemohon atas laporan laporan dan atau keberatan keberatannya. bahkan khusus mengenai pembahasan laporan pelanggaran yang diduga atas nama sdr. abdurrahman padang menggunakan hak pilih dua tempat tps yang berbeda 9tps desa gempa dan tps desa gempa), dinyatakan memang laporan keberatan tidak cukup bukti, karena salah satu bukti foto ips tersebut yang diajukan oleh pelapor pemohon), bukanlah menggambarkan situasi tps desa gempa atau tps desa gempa, melainkan menggambarkan situasi dapur. makanya pada waktu itu paniaikab kabupaten halmahera tengah sempat mengatakan bahwa itu merupakan foto tps dapur" (bukti pt bahwa sebagai penutup keterangan ini, pihak terkait kembali menegaskanlagi pula, seandainyapun dalil dalil permohonan pemohon tersebut benar adanya, good non, maka atas pelanggaran pelanggaran yang didalilkan pemohon tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemenangan pasangan calon. bahwa kalau sekiranya pelanggaran tersebut benar, good non, dan klaim pelanggarannya dihitung secara akumulatif, maka hanya terdapat suara yang oleh pemohon dianggap bermasalah atau hasil dari sebuah proses pelanggaran. maka (sekali lagi lagi) andaikata itu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god benar, gua non, maka suara tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap kemenangan pasangan calon dan juga tidak ada pengaruhnya bagi pemenuhan syarat bagi pemohon untuk dapat mengajukan pemohon itis. bahwa perolehan suara pemohon dan pihak terkait dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun adalah: pasangan calon nomor urut pihak terkait) suara: pasangan calon nomor urut pemohon) suara: sehingga terdapat selisih suara perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon . suara, andaikata suara suara yang oleh pemohon didalilkan dalam keseluruhan permohonannya tersebut, diakumulasikan kedalam perolehan suara pemohon, maka komposisi perolehan suaranya menjadi: pemohon suara suara suara. pihak terkait suara suara suara. selisih suara pemohon dan pihak terkait suara y6. dengan jumlah tersebut, maka dalil dalil pelanggaran yang ajukan pemohon itis tidak memiliki signifikansi terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon, baik terhadap kemenangan pasangan calon maupun untuk pemenuhan syarat pengajuan permohonan itishalmahera tengah tahun atau pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhalmahera tengah, permohonan pemohon kabur, permohonan tidak berdasar dan beralasan apabila mahkamah berpendapat lain, memberikan putusan yang adil menurut hukumukti ptmungutan dan penghitungan suara tps desa gempa. bukti pt videkopiertanggal desember bukti pt foto situasi pelaksanaan pemungutan dmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god situasi pelaksanabukti pt fotokopi form model c kwk, model c1 kwk, dan lampiran c1 kwk tps desa malioboro. bukti pt foto situasi pelaksanaan pemungutan suara tps desa malioboro. bukti pt fotokopi form model c kwk, model c1 kwk, dan lampiran c1 kwk tps desa blilifitu. bukti pt fotokopi daftar pemilih tetap dpt) tps desa bilifitu. bukti pt foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa blilifitu. bukti pt video situasi pada saat selesai penghitungan suara bawa kotak suara) tps desa blilifitu. bukti pt fotokopi form model c kwk, model c1 kwk, dan lampiran c1 kwk tps desa pantura jaya. bukti pt foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa pantura jaya. bukti pt fotokopi form model c kwk, model c1 kwk, dan lampiran c1 kwk tps desa sepele batu dua. bukti pt foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa sepele batu dua. bukti pt video situasi penghitungan suara tps desa sepele batu dua. bukti pttengah tahun bukti pt fotokopi berita acara perbaikan data panitia pemilihan kecamatan patani utara tertanggal februari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti pt foto situasi rapat pleno kabupaten halmahera tengah. i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, bawaslu beserta jajarannya, yaitu bawaslu provinsi maluku utara dan panwaslih kabupaten halmahera tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut. aspek pengawasan panas kabupaten halmahera tengahhalmahera tengah pada tahun pengawas pemilihan telah melakukan hal hal sebagai berikut: bahwa pada tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengahpanwaslih kabupaten halmahera tengah telah melakukan rekrutmen dan pengangkatan panwascan melalui surat keputusan nomor sek panwaslih ht vii tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah se kabupaten halmahera tengah tahun tertanggal juli bahwa panwaslih kabupaten halmahera tengah melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan pelantikan dan pembekalan panwascam (sepuluh) kecamatan kabupaten halmahera tengah pada hari jumat tanggal agustus bertempat aula wisma weda puri, panwaskada kabupaten halmahera tengah telah mengeluarkan surat nomor sek panwaslih vii1 bahwa panwaslihkada melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis pengawasan bagi panwascam kecamatan kabupaten halmahera tengah telah mengeluarkan surat undangan dengan nomor sek panwaslih ht vii pada tanggal september. yang dilaksanakan aula puskesmas kota weda. (bukti pk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godrapat stack holds kepada perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang bertempat cafe adhesi kota weda pada tanggal november bahwa panwaslihkada kabupaten halmahera tengah mengeluarkan surat undangan dengan nomor. sek panwaslih ht x1i tertanggal november perihal undangan forum grup diskusi fgd) tentang netralitas asn kepada skpd dilingkupi pemerintah daerah kabupaten halmahera tengah yang bertempat aula madrasah tsanawiyah kota weda pada tanggal november (bukti pk .sosialisasi pemilih pemula yang disampaikan kepada para siswa siswi sekolah menengah tingkat pertama slip) dan sekolah menengah tingkat atas sta) melalui kepala sekolah masing masing yang bertempat aula sekolah madrasah tsanawiyah weda pada tanggal november bahwa dalam menghadapiingatkan kepada pemerintah daerah kabupaten halmahera tengah, dengan mengeluarkan surat himbauan tertanggal oktober terkait dengan netralitas aparatur sipil negara asn) dan kepala desa serta jajaran dibawahnya dilingkupi kabupaten halmahera tengah dalam pelaksanaan pilkada kabupaten halmahera tengah. (bukti pk bahwa dalam rangka memastikan pembentukan dan perekrutan penyelenggara teknis tingkat kecamatan dan desa yakni panitia pemilihan kecamatan ppk) dan panitia pemungutan suara pps) panwaslih mengirimkan surat himbauan kepada kpu kabupaten halmahera tengah agar mengedepankan mekanisme, prosedur dan syarat syarat sebagai penyelenggara pemilu. (bukti pk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dalam rangka mengawasi dan memastikan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih sementara dps), panwaslih meminta data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) berdasarkan name dan address kepada kpu kabupaten halmahera tengah, tetapi kpu kabupaten halmahera tengah tidak dapat memberikan data sebagaimana dimaksud dengan alasan tidak ada ketentuan yang memperbolehkan kpu untuk memberikan dp4 kepada panwaslih. (bukti pkeluarkan surat himbauan kepada kpu kabupaten halmahera tengah nomor sek panwaslih ht xi1 tertanggal, november perihal segera membentuk petugas pemutakhiran daftar pemilih ppp). (bukti pk bahwa pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, panas kabupaten halmahera tengah mengeluarkan surat nomor a panwaslih ht ix yang pada poinnya menginstruksikan kepada panwascam untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih (bukti pk bahwa pada tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan, panwaslihkada mengingatkan kepada kpu kabupaten halmahera tengah melalui surat nomor sek panwaslih ht x terkait dengan permintaan soft copy syarat dukungan calon perseorangan kepada kpu kabupaten halmahera tengah. (bukti pk bahwa pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan, panwaslihkada kabupaten halmahera tengah, mengeluarkan surat nomor sek panwaslih ht x yang menginstruksikan kepada panwascam kabupaten halmahera tengah, agar mengoptimalkan pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan, bahwa pada tahapan pemungutan dan perhitungan suarinstruksi nomor sek panwaslih ht tertanggal februari kepada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god panas kecamatan untuk melakukan pengawasan secara optimal terhadap mekanisme dan prosedur pungut hitung: bahwa pada tahapan pemungutan dan perhitungan suaraperintah nomor sek panwaslih ht tertanggal januari untuk melakukan pemetaan tps rawan kecurangan dan pelanggaran. (bukti pk bahwa pada tahapan akhir masa kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah, panwaskada kabupaten halmahera tengah mengeluarkan surat perintah sekaligus peringatan kepada ketua dan anggota panas kecamatan patani utara nomor sek panwaslih ht i tertanggal januari agar segera menertibkan alat peraga kampanye apk) pasangan calon yang bukan disediakan atau difasilitasi oleh kpu. (bukti pk bahwa pada hari pemungutan dan perhitungan panwaskada kabupaten halmahera tengah telah melakukan pengawasan secara langsung dalam bentuk supervisi dan monitoring setiap kecamatan dengan mengeluarkan surat tugas nomor sek panwaslih ht tertanggal februari yang ditandatangani oleh ketua panwaskada kabupaten halmahera tengah atas nama abadi abdul halim, sos: aspek tindak lanjut pelanggaran aspek tindak lanjut bawaslu provinsi bahwa hasil supervisi dan monitoring bawaslu provinsi terdapat dugaan penanganan pelanggaran panas kabupaten halmahera tengah yang tidak dilakukan secara cepat, tepat dan profesional berdasarkan perbawaslu nomor tahun perubahan nomor tahun tentang pengawasan pemilu, pada tanggal februari atas hasil supervisi tersebut bawaslu provinsi telah menyarankan kepada panas kabupaten bahwa dalam rangka memastikan pokok laporan terkait ada beberapa pemilih kecamatan patani utara yang duga pada hari pencoblosan tidak berada tempat namun didalilkan oleh pelapor telah menggunakan hak pilih, selanjutnya dalam rangka memastikan proses penanganan pelanggaran dapat berjalan serta untuk memastikan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godatas nama abdul razak p 10a) surat pernyataan atas nama sutomo robo p 10b) cc. surat pernyataan atas nama juri neo p 10csutomo hi. rabi p 10dsaksi pasangan calon nomor urut juga tidak diberikan form c3. kwk. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kebenaran dari pokok laporan terkait, maka bawaslu provinsi menginstruksikan kepada panas kabupaten untuk mengeluarkan rekomendasi kepada kpu kabupaten untuk memperlihatkan formulir model kwk dalam kotak suara tps dan tps desa gempa, tps desa malioboro, tps desa blifitu, tps dan tps desa sepele, tps desa pantura jaya, serta tps desa sepele batu yang duga bermasalah (bukti pk bahwa berdasarkan point (satu) diatas panas kabupaten telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor panwaslih ht tertanggal februari atas rekomendasi tersebut kpu kabupaten telah menindaklanjuti dan memperlihatkan formulir model c7 kwk) pada ips, desa kecamatan patani utara, akan tetapi ditemukan fakta bahwa formulir model tersebut tidak diisi sesuai dengan ketentuan, sehingga sebagian formulir model tidak dapat mengkonfirmasi sebagian laporan yang disampaikan: bahwa berdasarkan penanganan pelanggaran secara keseluruhan panas kabupaten maka bawaslu provinsi telah menjadikan sebagai temuan dengan nomor tm bawaslu i11 serta telah memeriksa ketiga panas kabupaten halmahera tengah, atas hasil pemeriksaan tersebut bawaslu provinsi telah membuat kajian nomor tm bawaslu!ii1 dan menyimpulkan bahwa panas kabupaten dalam menangani laporan dan temuan tidak cepat, tepat dan profesional sehingga mengakibatkan terhambatnya penanganan pelanggaran, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari kajian bawaslu provinsi telah mengeluarkan surat peringatan sebagai bentuk sanksi kepada panas kabupaten halmahera tengah: bahwa pada hari pemungutan tps desa lanun kecamatan pulau gene terdapat orang pemilih yang menggunakan (pemilih pindahan) untuk memilih, akan tetapi setelah panas kecamatan dan panas kabupaten melakukan penelusuran dpt asal yang terdapat dalam ternyata tidak ditemukan nama yang bersangkutan, atas dasar tersebut panas kabupaten melakukan klarifikasi terhadap pengguna dan ketua serta anggota kpps tps desa lanun kecamatan pulau merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god gene, berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakanlanun kecamatan pulau gene tersebut dan ppk kecamatan gene telah melaksanakan rekomendasi tersebut (bukti pk bahwa pada hari pemungutan tps desa sepele batu dua kecamatan patani utara telah terjadi pencoblosan sisa surat suara kurang lebih surat suara oleh anggota kpps, atas dasar tersebut tim asistensi bawaslu provinsi dan panas kabupaten telah mengundang klarifikasi terhadap ketua dan anggota kpps dan telah terkonfirmasi kebenarannya, selanjutnyasepele batu dua, dan ppk kecamatan patani utara telah melaksanakan psu tps tersebut (bukti pk aspek tindak lanjut panas kabupaten sengketa pencalonanbakal calon bupati dan wakil bupati mutiara yasin dan kabir kahar mutiara kabir) melalui kuasa hukumnya fadly tuanya sh. yang pada pokok laporan tentang permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah, atas laporan tersebut panas telah register dan telah melakukan proses persidangan sengketa pencalonan, selanjutnya panas memutuskan untuk menetapkan mutiara kabir kahar sebagai peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kab. halmahera tengah dengan nomor putusan tkh mutiara berkah (bukti.pk tindak lanjut laporan dan temuanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god yang dilakukan oleh irianto dengan cara memilih dengan menggunakan surat pemberitahuan form kwk milik orang lain tps desa fisi jaya kecamatan weda. atas temuan tersebut panas kabupaten telah membahas secara bersama dengan tim sentra gakkumdu untuk teruskan kepada penyidik kepolisian dengan nomor penerusan div hkm panwaslih ht tertanggal februari bahwa saat ini sedang dalam proses penyidikan polres halmahera tengah (bukti.i. sleman hi, mansur dan register pada tanggal oktober dengan nomor register lp pilkada terhadap terlahir kpu kabupaten halmahera tengah yang pada pokok laporan tentang dugaan pemalsuan ialah sebagai syarat calon bupati atas nama mutiara yasin ali. berdasarkan hasil klarifikasi kepada pelapor, terlahir serta pihak terkait maka. panwaslih kabupaten halmahera tengah mengkaji dan menyimpulkan bahwa pokok laporan terbukti sebagai pelanggaran pelanggaran administrasi, selanjutnya sebagai tindak lanjut panas telah merekomendasikan kpu kabupaten halmahera tengah untuk memastikan kebenaran ijazah sebagai syarat calon (buktiavid, sh. kuasa hukum mutiara kabir terhadap terlahir kpu kab. halmahera tengah yang pada pokok laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik kpu kab. halmahera tengah pada pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah dan teruskan bawaslu provinsi maluku utara untuk tindak lanjuti dkpp dengan nomor penerusan sek panwaslih ht xrake yang pada pokok laporan terjadi pemukulan terhadap saudara ikrar hale pada saat kampanye paslon nomor urut desa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god were yang dilakukan oleh saudara abdullatif fatawala bahwa berdasarkan identifikasi awal disimpulkan bahwa laporan tersebut masuk dalam pelanggaran tindak pidana umum dan menyarankan kepada pelapor untuk serahkan kepada pihak kepolisian, bahwa pada tanggal desember panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kalteng menerima laporan dari ahmad drake yang pada pokok laporan dugaan keterlibatan aparatur pemerintah desa suara bachtiar labuhan secara bersama sama dengan paslon nomor urut yang secara maatas laporan tersebut panas telah melakukan identifikasi awal, dan menyimpulkan bahwa pokok laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil karena kekurangan bukti dan kembalikan kepada pelapor,mandul muhammad yang pokok laporan dugaan pengrusakan stiker pasangan calon elang rahim yang dicetak oleh kpu kab. kalteng yang terpasang disalah satu rumah warga relief woebulen dengan terlahir badrul muhammadpokok laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihaneri mengadili yang pada pokok laporan dugaan kampanye terselubung dan intimidasi pada saat penyerahan insentif para pendeta weda tengahbahwa laporan yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil karena kekurangan alat bukti, serta dikembalsen ismail dengan pokok laporan keterlibatan aparatur pemerintah desa woebulen dalam penjemputan paslon nomor urut dengan terlahir mustafa hasan sebagai ketua dusun desa relief woebulelaporan tersebut tidak memenuhi unsur formil dan materil dan telah disampaikan kepada terlahir bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur formil dan materilnwar salim dengan pokok laporan dugaan pelanggaran berupa pemberian bingkisan natal oleh salah satu tim sukses pasangan calon nomor urut dengan terlahir wahab nurdiberdasarkan hasil rapat pembahasan pertama tim sentra gakkumdu kabupaten halmahera tengah berkesimpulanyohanes tiba dengan pokok laporan pengrusakan poster milik paslon nomor urut mutiara kabir oleh suara markus masehi, septian bane dan dengki damar simpatisan era fagogoru, telah di. bahwarris jalil dengan pokok laporan dugaan adanya money politic yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god lakukan oleh tilawah fatah setelah tim sentra gakkumdu berkesimpulan laporan disampaikan tidak memenuhi unsur formil dan materil dan telah disampaikan kepada pelaporibawah umur oleh tim paslon nomor urut dan petugas kpps tps desa gempa untuk mencoblos paslon nomor urut .pada tanggal februari panwaslih kabupaten halmahera tengahari kabupaten halmahera timur dari desa wali kecamatan masa selatan untuk melakukan pencoblosan tps desa blifitu kecamatan patani utara, telah panwaslih kabupaten kalteng menyurat kepada pelapor untuk melengkapi dokumen buktipemilih melakukan pencoblosan dua kali atas nama abdurrahman padang tps dan desa gempa panwaslih kabupaten kaltengtugas kpps telah menghilangkan perolehan suara paslon nomor urut mutiara kabir) dengan cara melakukan perhitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi saksi tim penanganan mutiara berkahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god untuk paslon nomor urut elang rahim). panwaslih kabupaten kalteng menyurat kepada pelapor untuk melengkapi dokumen buktimilih bawah umur melakukan pencoblosan tps desa malioboro atas nama radio darmin dan hashi lukman. panwaslih kalteng telah menyurat kepada pelapor untuk melengkapi dokumen bukti laporanpetugas dan tim paslon nomor urut menghalang halangi dan mengintimidasi serta mengusir masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya tps desa were dengan terlahir pps kpps tim pemenang paslon nomor urut elang rahim). atas laporan tersebut panwaslih kabupaten kalteng menyurat kepada pelapor untuk melengkapi dokumen bukti bukti laporanyang dilakukan oleh baharuddin abd rasi dengan cara mencoblos surat suara sisa pada ips desa sepele batu dua. panwaslih kabupaten halmahera tengah telah menyurat kepada terlahir dan saksi untuk memberi klarifikasi dan selanjutnya panwaslih bersama tim sentra gakkumdu menyepakati untuk teruskan kepada penyidik akan tetapi laporan tersebut kadaluarsa tingkat paswaslih kabupaten kaltengnyalahgunaan fom kwk daftar hadir pemilih) yang sebagian tidak isi sesuai dengan nomor daftar urut pemilih dan yang lain tidak isi sama sekali. panwaslih kab. halmahera tengah menyurat kepada kpu kabupaten halmahera tengah untuk memberikan sanksi kepada petugas kpps (bukti pk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god keterangan terhadap pokok permohonan bahwa sesuai dengan permohonan pemohon pada angka dan halaman dan halaman yang pada prinsipnya menyatakan bahwa banyak pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut maupun penyelenggara pemilihan kpps, ppk dan kpu halmahera tengah) telah dilaporkan kepada panwaslih halmahera tengah, namun sampai dengan rekapitulasi tingkat kpu halmahera tengah, panwaslih halmahera tengah tidak menindaklanjuti laporan pemohon. terkait dengan dalil tersebut, maka disampaikan sebagai berikut: bahwa laporan sebagaimana dimaksud oleh pemohon, yakni dugaan pelanggaran pada tps desa pada kecamatan patani utara terkait dengan pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia dan pindah domisili sesuai dengan pokok permohonan pemohon tersebut, telah disampaikan kepada panwaslih pada tanggal februari atas laporan tersebut, panwaslih halmahera tengah telah melakukan penelitian terhadap pemenuhan syarat formil dan materil laporan serta melakukan prospek terhadap bukti bukti yang dilampirkan, sehingga pada tanggal februari panwaslih halmahera tengah telah menyampaikan kepada pelapor surat nomor sek panwaslih ht tertanggal februari yang pada prinsipnya meminta kepada pelapor untuk melengkapi laporannya dan menyertakan bukti bukti, bukti pk dan selanjutnya pada tanggal dan serta tanggal februari pelapor menyerahkan perbaikan laporan kepada panwaslih halmahera tengah: bahwa atas perbaikan laporan yang disampaikan oleh pelapor, yakni pada tanggal februari maka oleh karena laporan yang disampaikan oleh pelapor tersebut terkait dengan persoalan adanya pemilih ganda, adanya pemilih yang telah meninggal dunia, dan pindah domisili tersebut, maka berdasarkan kajian awal panwaslih, untuk dapat membuktikan laporan tersebut diperlukan, maka untuk kepentingan penanganan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dugaan pelanggaran tersebut, maka panwaslih halmahera tengah telah menyampaikan rekomendasi kepada kpu kabupaten halmahera tengah melalui surat rekomendasi nomor panwaslih ht i1 tertanggal februari (bukti pk adapun isi rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: agar kpu memperlihatkan formulir model c7 kwk dalam kotak suara tps dan tps desa gempa, tps desa malioboro, tps desa blifitu, tps dan desa sepele, tps desa pantura jaya serta tps desa sepele batu dua kepada panitia pengawas pemilihan kabupaten halmahera tengah dan saksi pasangan calon. agar memberikan salinan fotokopi formulir model c7 kwk tersebut pada point atas kepada panitia pengawas pemilihan kabupaten halmahera tengah dan saksi pasangan calon dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kpu kabupaten, cc. bahwa atas rekomendasi panwaslih kabupaten halmahera tengah tersebut, kpu kabupaten halmahera tengah telah menindaklanjutinya pada tanggal februari dengan memperlihatkan formulir c7 kwk dan menyerahkan salinan fotokopi formulir c7 kwk tersebut kepada panwaslih halmahera tengah dan saksi saksi pasangan calon, bahwa setelah panwaslih telah menerima formulir c7 kwk tersebut, kemudian panwaslih halmahera tengah melakukan penelusuran dokumen dan ditemukan sebagai berikut:batu dumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godpantura jayhanya diisi sebanyak dan lainnya hanya memberi content pemilih laki laki atau perempuan serta nomor urut pemilih tps disusun berdasarkan nomor urutmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti: dpt tps desa gempa (vide bukti form c1 kwk tps desa gempa (vide buktikedu(sembilan puluh sembilan koma tiga persen) padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada desa gempadesa gempa an. musa hi. nasir tertanggal februari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godblifitumalioboro kecamatan patani utara tidak diisi dengan benar oleh kpps dan hanya diberi tanda (bukti pk bahwa atas temuan hasil pemeriksaan daftar hadir pemilih formulir model c7 kwk) tps pada desa tps, kecamatan patani utara ditemukan terdapat pelanggaran administrasi pemilihan dalam bentuk kelalaian kpps dalam hal pengisian formulir model c7 kwk, atas temuan tersebut panwaslih kabupaten halmahera tengah telah memberikan rekomendasi kepada kpu halmahera tengah untuk memberi sanksi kepada kpps pada tps kecamatan patani utara melalui surat nomor sek panwaslih ht tertanggal maret (bukti pk bahwa oleh karen, desa kecamatan patani utara tersebut tidak diisi sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak dapat mengkonfirmasi sebagian laporan yang disampaikan. selanjutnya untuk memastikan laporan pelapor maka pada tanggal maret bawaslu provinsi maluku utara telah menugaskan tim untuk melakukan investigasi pada tps kecamatan patani utara. namun kerja tim dalam melakukan penelusuran nama yang tidak berada tempat pada saat pemilihan karena pindah domisili dan telah meninggal sebagaimana laporan pelapor tim terkendala kondisi sosial masyarakat kecamatan patani utara yang cenderung fanatik dan defense sehingga tim tidak bisa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god memaksakan untuk menggali informasi yang lebih terperinci karena dikhawatirkan menimbulkan konflik horizontal: bahwa sesuai dengan permohonan pemohon pada angka halaman hasil penelusuran dokumen dari panwaslih halmahera tengah tersebut atas, maka bawaslu provinsi maluku utara dan bawaslu republik indonesia bersama panwaslih halmahera tengah telah mengundang pelapor untuk dilakukan klarifikasi kantor bawaslu provinsi maluku utara pada tanggal maret dan ditemukan fakta fakta sebagai berikut: tps desa gempa bahwa sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan kepada pelapor maka dapat disampaikan bahwa pelapor tidak menyertakan bukti yang cukup untuk membuktikan laporannya terkait dengan (empat puluh enam) orang pemilih yang terdaftar dalam dpt tidak berada ditempat pada tanggal februari bahwa dari (empat belas) orang pemilih yang nyatakan ganda dalam laporan pelapor, maka ditemukan orang pemilih ganda yang terdaftar dua tps yang berbeda dan ganda tps yang sama, yakni: dahlan jamaluddin yang terdaftar tps desa gempa nomor urut dpt dan tps desa gempa nomor urut dpt menggunakan hak pilihnya pada tps tersebut dengan nomor urut form c7 kwk tps desa gempa dan tps desa gempa bukti pk inda usman terdaftar dpt tps desa gempa nomor urut dpt sedangkan pindah usman terdaftar dpt tps desa blifitu nomor urut dpt menggunakan hak pilihnya dengan nomor urut berdasarkan form c7 kwk pada tps desa gempa dan tps desa blifitu nomor urut (bukti pk pohon dipol terdaftar dpt tps desa gempa nomor urut dpt dan tps desa gempa nomor urut dpt menggunakan hak pilih sesuai c7 kwk nomor urut tps desa gempa dan tps desa gemiafbukti pk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god usman tanaka terdaftar dpt tps desa gempa nomor urut dpt dan tps desa blifitu nomor urut dpt menggunakan hak pilih sesuai form c7 kwk pada tps desa gempa nomor urut dan tps desa blifitu nomor urut (bukti pk berikut ini diuraikan dalam tabel, yakni: nomor motor urut urut dalam dalam dpt c7 kwk ganda tps dahlan s202061812690001 jamaluddin desa gempa inda ros gnn20es109880002 usman pindah besa usman blifitu ganda tps pohon dipol desa gempa ganda tps usman tanaka desa blifitu sedangkan zaenal jamaluddin nomor urut dpt terdaftar desa gempa tps dan juga atas nama zainal jamaluddin nomor urut dpt juga terdaftar tps desa gempa keduanya mempunyai nik yang sama tetapi setelah dikroscek form c7 kwk ternyata hanya zaenal jamaluddin yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan zainal jamaluddin tidak menggunakan hak pilih. (bukti pk bahwa terkait dengan laporan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni pada tps desa gempa dan juga menggunakan hak pilih tps desa gempa atas nama abd. rahman padang. pelapor memberikan bukti foto dan tidak menyertakan bukti lain yang menguatkan. (bukti pk bahwa terkait dengan permohonan pemohon pada angka halaman yakni dugaan adanya tindakan intimidasi terhadap saksi pemohon, maka disampaikan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god formulir model a1. kwk (bukti laporan dugaan pelanggaran) yang terdapat panwaslih kabupaten ditemukan fakta pelapor tertanggal februari dan februari tidak pernah melaporkan kepada panwaslih terkait dugaan pelanggaran intimidasi kepada saksi pemohon tersebut, bahwa terkait dengan permohonan pemohon pada angka halaman yakni pada saat penghitungan surat suara oleh kpps tps desa gempa, dimana surat suara tidak dibuka secara sempurna dan melakukan proses penghitungan suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. terkait dengan hal tersebut,tidak ada laporan adanya peristiwa tersebut tps desa gempa. panwaslih hanya menerima laporan terkait peristiwa tersebut pada tps desa gempa, namun laporan tersebut tidak didukung dengan bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti, bahwa terkait dengan permohonan pemohon pada angka halaman yakni saksi pasangan calon pemohon dipaksa untuk menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan perolehan suara, maka disampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap formulir model kwk yang terdapat panwaslih kabupaten ditemukan fakta panwaslih halmahera tengah tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait dengan hal tersebut: tps desa gempa bahwa panwaslih halmahera tengah telah menerima laporan dari pelapor terkait dengan dugaan adanya pelanggaran pemilihan, yakni adanya pemilih ganda, pindah domisili dan meninggal dunia, dengan bukti laporan pelapor yakni surat pernyataan sekretaris desa gempa atas nama musa hi. nasir, maka disampaikan sebagai berikut: bahwa sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan terhadap pelapor, maka disampaikan bahwa laporan terkait dengan (enam puluh sembilan) orang pemilih yang terdaftar dalam dpt tidak berada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ditempat pada tanggal februari tidak didukung dengan bukti yang cukup: bahwa dari (lima belas) orang pemilih ganda sesuai dengan laporan pelapor, maka hanya ditemukan (tiga) orang pemilih ganda, yakni: sida ali terdaftar pada tps desa gempa nomor urut dpt dan dengan nik yang sama namun nkk, alamat, jenis kelamin dan tanggal lahir berbeda dan menggunakan hak pilihnya sesuai formulir kwk nomor urut dan (bukti pk amir ahin nomor urut dpt dan amir ahin nomor urut dpt dengan nik dan nkk yang sama, namun dengan tanggal lahir yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya sesuai formulir kwk nomor urut dan (bukti pk rosi saban terdaftar pada tps desa gempa nomor urut dpt dan terdaftar juga tps desa bilifitu nomor urut dpt dengan nik dan nkk yang sama, namun tanggal lahir yang berbeda dan menggunakan hak pilih sesuai formulir kwk nomor urut tps desa gempa dan nomor urut tps desa blilifitu. (bukti pk dan bahwa dari orang pemilih yang diduga meninggal dunia sesuai dengan laporan pelapor, maka berdasarkan informasi dari tim investigasi yang diturunkan bawaslu provinsi peroleh informasi bahwa nama ruslan ayub menerangkan bahwa gorondibu, hanafi calls, dan maimun memang telah meninggal dunia, dan setelah dikroscek pada formulir c7 kwk nama nama tersebut menggunakan hak pilih tps, (bukti pk dan sebagaimana diuraikan bawah ini: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ak" urut urut dalam dalam dpt c7 kwk bahwa hasil prospek panwaslih ditemukan pemilih atas nama fahrudin abdullah nomor urut dpt dan nomor urut c7 kwk tidak meninggal dan sekarang berprofesi sebagai wartawan: bahwa sesuai dengan permohonan pemohon pada angka dan angka halaman dan terkait dengan dugaan adanya tindakan intimidasi terhadap saksi pasangan calon pemohon dan paksaan terhadap saksi pasangan calon pemohon).ps desa gempa: bahwa sesuai dengan permohonan pemohon pada angka halaman terkait dengan adanya perbuatan penghitungan suara yang dilakukan secara tergesa gesa. terkait dengan hal tersebut, maka panwaslih halmahera tengah menyampaikan bahwa panwaslih menerima laporan terkait dengan hal tersebut, namun laporan tersebut tidak disertai bukti yang cukup adanya peristiwa dimaksud, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti, tps desa sepele bahwa terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tps desa sepele kecamatan patani utara, maka panwaslih halmahera tengah menyampaikan fakta sebagai berikut: bahwa terdapat laporan dari tim pasangan calon pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan berupa adanya pemilih ganda, pemilih yang tidak ada tempat pada saat pemilihan dan meninggal dunia, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan penamaan bukti vidio lebih dalam ditemukan fakta bahwa lebih dari orang pemilih menggunakan hak pilih yang didampingi oleh petugas masuk dalam bilik suara, perbuatan tersebut bertentangan dengan asas dan prinsip kerahasiaan dalam penggunaan hak pilih sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pemilihan kepala daerah, nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang pemilihan kepala daerah dan nomor tahun tentang perubahan kedua nomor tahun tentang pemilihan kepala daerah, cc. bahwa laporan pelapor menyertakan buktidan bukti berupa vidio rekaman, bahwa laporan adanya pemilih ganda sebanyak (sebelas) orang pemilih tersebut, setelah dilakukan penelitian dokumen berupa dpt dan formulir kwk panwaslih halmahera tengah tidak menemukan adanya pemilih ganda yang dimaksud, bahwa laporan adanyapada tanggal maret kepada pelapor dan panwaslih maka ditemukan fakta bahwa belum ada bukti yang cukup dan meyakinkan untuk menunjukan bahwa yang bersangkutan benar telah meninggal, bahwa terkait dengan permohonan pemohon pada angka dan angka halaman terkait dengan adanya dugaan pemilih yang menggunakan undangan orang lain, tindakan intimidasi, dan penghitungan suara yang dilakukan secara tergesa gesa serta saksi pasangan calon dipaksa menandatangani formulir hasil penghitungan suara. terkait dengan hal tersebut, maka panwaslih halmahera tengah menyampaikan bahwa sesuai dengan formulir model aa1.kwk yang telah diperbaiki oleh pelapor, tidak terdapat peristiwa tersebut yang dilaporkan kepada panwaslih halmahera tengah. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tps desa sepele bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tps desa sepelepd: (bukti bahwa setelah dilakukan prospek dokumen berupa dpt dan form c7 kwk, maka ditemukan pemilih ganda sebagai berikut: yusuf manaf tercatat nomor urut dan dpt tps sepele, namun menggunakan hak pilih berdasarkan catatan c7 kwk tps sepele nomor urut dan (bukti pk dan amelia majidamelia majid juga tercatat nomor urut dpt tps sepele batu dua, namun juga menggunakan hak pilih berdasarkan kwk tps sepele batu dua dinomori urut (bukti pk dan berdasarkan keterangan tetangga yusuf manaf maupun amelia majid, saudara irwan muhammad (saksi paslon nomor urut ppk) dan saudara ubaidillah ketua panas kabupaten halmahera tengah) bahwa hanya terdapat satu orang yang bernama yusuf manaf dan amelia majid. (bukti pk dan bukti latif umarlatif umar juga tercatat nomor urut dpt tps sepele batu dua, namun juga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menggunakan hak pilih berdasarkan kwk tps sepele batu dua dinomori urut (bukti pk dan bukti bahwa laporan adanya (empat puluh satu) pemilih yang terdaftar dalam dpt tps desa sepele, namun pada tanggal februari tidak beradalaporan adanya (satu)terkait dengan permohonan pemohon pada angka halaman terkait dengan dugaan penghitungan suara yang dilakukan secara tergesa gesa, maka disampaikan bahwa terkait dengan hal tersebut hasil pemeriksaan terhadap formulir modelkait dengan peristiwa tersebut: tps desa malioboro bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tps desa malioborocamat patani utara atas nama warga hi. muhammad, pd: tps malioboro, pengguna hak pilih dalam dpt dari pemilih yang terdaftar dalam dpt. pemilih dari tps lain dan sehingga jumlah total dengan demikian jumlah pemilih melebihi bahwa pada tps desa malioboro, kpps tidak ada satupun upaya untuk melakukan perbaikan terhadap formulir kwk tersebut. formulir kwk tidak dapat dijadikan rujukan untuk menerangkan siapa saja yang menggunakan hak pilih tps. desa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god malioboro dikarenakan pengisian kwk tidak mencantumkan nomor urut dpt pemilih yang hadir atau menggunakan hak suara tps desa malioboro, melainkan hanya diisi dengan memberi tanda ( ). bukti pk fakta lain yang ditemukan terdapat pemilih dalam dpt yang tidak memiliki nik antara lain nomor dpt: dan (bukti pk kemudian terdapat ketidaksesuaian nik dan tanggal lahir, sehingga diragukan kedudukannya sebagai pemilih, antara lain: nomor dpt atas nama anita karim, nomor atas nama anita sabtu, nomor atas nama ari sandi idham, nomor atas nama asia puasa dan nomor dpt atas nama burhan rustam (bukti pk bahwa terkait dengan laporan pelapor tersebut atas, maka disampaikan bahwa panwaslih halmahera tengah tidak dapat memastikan adanya peristiwa tersebut, oleh karena pendiriannya c7 kwk tidak mencantumkan nomor urut dpt pemilih yang hadir atau menggunakan hak suara tps, (bukti pk bahwa terkait dengan permohonan pemohon pada angka dan angka halaman terkait dengan tindakan intimidasi, pemilih dibawah umur dan adanya tindakan pemaksaan terhadap saksi pasangan calon untuk menandatangani berita acara hasil penghitungan suara tps, maka disampaikan bahwa, bahwa terkait dengan permohonan pemohon pada angka halaman terkait dengan penghitungan suara tps desa malioboro yang dilakukan secara tergesa gesa, maka disampaikan bahwa panwaslih halmahera tengah menerima laporan terkait dengan dugaan peristiwa tersebut, namun pelapor tidak menyertakan bukti bukti atas laporan tersebut, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti: tps desa blifitu bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tps desa blifitu, panwaslih halmahera tengah telah menerima laporan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godform model c kwk, c1 kwk dan lampiran model c1 kwk tps desa gempa.vide p 9a), foto abdurrahman padang mencoblos tps (vide p9b),basis hakim pemilih tps dpt muda unud pemilih tps dpt terdapat perilaku intimidasi terhadap saksi pasangan calon nomor urut atas nama ahin racun, hafid adam dan mondar kuncup yang dilakukan olehrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsekretaris bpd desa blifitu atas nama audisi sabandari (delapan puluh tujuh) pemilih yang terdaftar dalam dpt tetapi tidak berada tempat pada tanggal februari namun pelapor tidak dapat menyertakan bukti yang cukup. b. bahwa ditemukan pemilih ganda, yakni: rosi saban terdaftar ganda pada tps desa blilifitu nomor dpt dan tps desa gempa nomor dpt dengan nik dan nkk yang sama namun tanggal lahir yang berbeda. menggunakan hak pilihnya sesuai form c7 kwk nomor urut tps desa bilifitu dan nomor urut tps desa gempa (bukti pk bahwa berdasarkan hasil penelusuran dokumen yang dilakukan oleh panwaslih halmahera tengah ditemukan nama yang terdaftar dalam dpt tidak memiliki nkk dan nik atas nama sidin seh nomor urut dpt dan nomor urut dalam kwk (bukti menggunakan hak pilih) bukti pk bahwa ditemukan juga, yakni: bukti pk dan pk bm) fat aemooosorenooon apipwsum tonnes merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa sesuai dengan permohonan pemohon pada angka dan angka pada halaman terkait dengan adanya dugaan pemilih bawah umur, mobilisasi pemilih, tindakan intimidasi, penghitungan suara dilakukan secara tergesa gesa dan tindakan pemaksaan kepada saksi pasangan calon untuk menandatangani berita acara hasil penghitungan suara tps, maka panwaslih halmahera tengah menjelaskan bahwa terkait dengan hal tersebut sesuai dengan formulir model .kwk tidak pernah menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut, tps desa pantura jaya bahwa sesuai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps desa pantura jaya, maka panwaslih halmahera tengaur keuangan desa pantura jaya atas nama musa rahimdua puluh tiga) orang pemilih yang terdaftar dalam dpt, namun tidak berada ditempat pada tanggal februari maka disampaikan bahwa pelapor tidak dapat menyertakan bukti yang cukup: bahwa terkait dengan laporan adanya sebanyak orang pemilih ganda dalam dpt, maka disampaikan bahwa terkait dengan hal merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god: bahwa terkait dengan laporan adanya sebanyak orang yang terdaftar dalam dpt dan menggunakan hak pilihnya, namun sudah meninggal dunia, maka panwaslih halmahera tengah menyampaikan bahwa terkait dengan hal tersebut pelapor tidak menyertakan bukti yang cukup: bahwa hasil penelusuran dokumen oleh pengawas ditemukan sesuai dengan form c7 kwk. berikut daftar beberapa nama pemilih yang dimaksud (bukti pk dan pk bes dpt lahir c7 kwk nur an |s202sto1re0002 fuvasua o2oso17 teskadanik matsanamt merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid tps desa sepele batu dua bahwa sesuai dengan permohonan pemohon pada angka halaman terkait dengan adanya. terkait dengan hal tersebut, maka disampaikan bahwa panwaslih menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut yang disertai bukti berupa surat keterangan pjs. kepala desa sepele batu dua atas nama abdullah muhammadempat puluh dua) orang pemilih yang tidak berada tempat pada tanggal februari namun undangannya digunakan orang lain, maka disampaikan bahwa terkait dengan peristiwa tersebut pelapor tidak menyertakan bukti yang cukup. bahwa terkait dengan laporan sebanyak (tiga) orang pemilih yang terdaftar dalam dpt yang telah meninggal dunia, namun undangannya digunakan orang lain, maka disampaikan bahwa sesuai dengan penelusuran dokumen yang dilakukan oleh pengawas pemilu, maka ditemukan bahwa terdapat (dua) orang yang sudah meninggal menggunakan hak pilih berdasarkan bukti dalam kwk yaitu nomor urut atas nama hamid buka dan nomor urut sleman saman (bukti pk dan bukti berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa kwk hanya isi secara formalitas saja dengan bukti pengguna hak pilih dalam kwk secara berurutan. seandainya kwk yang secara berurutan tersebut dinilai dikerjakan dengan cara yang benar, maka ditemukan terdapat (tiga) orang yang sudah meninggal menggunakan hak pilih berdasarkan bukti dalam kwk yaitu nomor urut hamid buka) dan sleman saman). selain itu juga terdapat pemilu ganda sebagaimana yang terjadi antara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tps sepele batu dua dengan tps sepele, sebagaimana dimaksud diatas yaitu atas nama amelia majid dan latif umar. (bukti pk dan pk dan pk bahwa terkait dengan permohonan pemohon mengenai peristiwa adanya pemaksaan terhadap saksi pasangan calon untuk menandatangani berita acara penghitungan suara tps dan tidak boleh mengajukan keberatan serta penghitungan suara tps dilakukan secara tergesa gesa. terkait dengan hal tersebut, maka disampaikan bahwa panwaslih halmahera tengah tidak pernah menerima laporan, bahwa sesuai denghalmahera tengah pada tps, desa kecamatan patani utara, maka data pengguna hak pilih tps, yakni: (bukti pk desa sepele batu dua tps pengguna hak pilih laki lakipantura jaypengguna hak. pilih dalam tb e ktp surat keterangandptdpt pengguna hak pilihblifitups"malioboro tps pengguna hakpitih laktasi perempuan julian eeeeee tb e ktp surat keterangan perolehan suara pasangan calon dapat odeyani, sh.,mh bahwa kpu halmahera tengah melakukan rapat plenodan telah mengeluarkan surat keputusan nomor pts kpu kab iahwa berdasarkan lampirmodel db kwk), maka perolehan suara pasangan calon, yakni: (bukti pk odeyani, sh.,mh rekapitulasi jumlah dan jenis pelanggaran rekapitulasi penanganan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god data penanganan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun uraian kejadian tindak lanjut keterangan temuan laporan ap2 lp palka laporan terkait rekomendasi direkomendasikan da ht x dengan kepada kpu ditindaklanjuti diterima pada perbedaan nama kpu kab. tanggal dalam dokumen dengan oktober ijazah sebagi menghadirkan syarat calon dokumen asli lp pilkada dugaan telah aix2016, pelanggaran diteruskan telah ada diterima pada kode etik kpu kepada dkpp putusan dkpp tanggal kab. halmahera melalui yang oktober tengah pada bawaslu memberhentikan pleno penetapan provinsi ketua dan pasangan calon anggota kpu bupati dan wakil kab. bupati halmahera tengah sek pan permohonan telah panas telah as ht x penyelesaian ditindaklanjuti memutus diterima pada sengketa dalam bentuk putusan tanggal pemilihan bupati menyilangkan tkh mutiara oktober dan wakil bupati dan memutus. berkah kabupaten halmahera tengah lp palka pemukulan pokok laporan kembalikan da terhadap saudara msk pidana kepada pelapor ht x1 ikrar hale pada umum telah diterima saat kampanye disarankan pada tanggal paslon nomor untuk pihak desember urut desa kepolisian were yang dilakukan oleh saudara abdullatif fatawketerlibatan telah tidak cukup a ht xii aparatur ditangani oleh bukti diterima pada pemerintah desa panas tanggal lele kec. weda desember selatan atas nama bachtiar labuhan secara maslp pilkada pengrusakan telah tidak cukup a hti xii stiker pasangan ditangani oleh bukti diterima pada calon elang panas tanggal rahim yang desember dicetak oleh kpu terpasang disalah rumah warga relief woebulen dengan terpapar atas nama badrul muhammad. lp palka dugaan telah tidak cukup da ht kampanye ditangani oleh bukti diterima pada terselubung dan panas tanggal intimidasi pada januari saat penyerahan insentif para pendeta weda tengah lp pilkada keterlibatan telah tidak cukup ht aparat ditangani oleh bukti diterima pada pemerintah desa panas tanggal woebulen dalam januari penjemputan paslon nomor urut dengan terlahir saudara mustafa hasan sebagai ketua dusun desa relief woebulen lp pilkada dugaan tidak terbukti tidak cukup a ht pemberian bukti diterima pada bingkisan natal tanggal oleh salah satu januari tim sukses pasangan calon nomor urut dengan terlahir saudara wahab nurahin racunmondar kuncupbukti: dpt tps desa gempa (vide form model kwk tps desa gempa (vide merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god lp pilkada pengrusakan pidana pelanggaran a ht poster milik umum lainya.kembali diterima pada mutiara berkah kan kepada tanggal yang dilakukan pelapor oleh simpatisan era fagogoru lp pilkada money politik tidak terbukti tidak cukup a ht diduga dilakukan bukti. diterima pada oeh tilawah tanggal fatah. januari lp pilkada dugaan pemilih panwaslih pelapor tidak a ht i dibawah umur menyurat melengkapi diterima pada kepada tanggal pelapor untuk februari melengkapi dokumen alat bukti lp pilkada mobilisasi untuk panwaslih pelapor tidak a ht i melakukan menyurat melengkapi diterima pada pencoblosan kepada tanggal tps desa blifitu pelapor untuk februari kec. patani utara. melengkapi dokumen lp pilkada pemilih telah panwaslih tidak dilengkapi a ht melakukan menyurat diterima pada pencoblosan kepada tanggal yaitu tps pelapor untuk februari dan tps desa melengkapi gempa. dokumen alat bukti lp pilkada anggota kpps panwaslih tidak dilengkapi a ht i1 telah menyurat pada tanggal menghilangkan kepada februari perolehan hasil pelapor untuk suara paslon nom bingkai urut dokumen lp pilkada terdapat pemilih panwaslih tidak dilengkapi a ht i dibawah umur menyurat diterima pada melakukan kepada tanggal pencoblosan. pelapor untuk melengkapi dokumen alat bukti lp pilkada petugas kpps menyurat tidak dilengkapi a ht i dan anggotanya kepada diterima pada menghilangkan pelapor untuk tanggal perolehan hasil melengkapi februari suara paslon dokumen alat dengan cara bukti melakukan penghitungan secara cepat tps desa gemppetugas dan tim menyurat tidak dilengkapi a ht paslon urut kepada diterima pada menghalang pelapor untuk tanggal halangi dan melengkapi februari mengintimidasi dokumen alat masyarakat yang bukti menyalurkan hak pilih o1 tm pi memilih dengan terbukti saat ini lada mengunakan dilakukan ht undangan fom klarifikasi oleh terima kwk milik pihak penyidik pada orang lain tanggal februari tm pi pada tanggal terbukti rekomendasi lada februari kan kepada ht hari rabu pukul kpu untuk diterima wit saudara melakukan psu pada baharuddin tanggal abd. rasi mencoblos sisa surat suara pada tps desa sepele batu dua tm pi dugaan terbukti menyurat lada penyalahgunaan kepada kpu ht fom daftar kb. halmahera diterima hadir pemilih) tengah untuk pada memberikan tanggal sanksi kepada anggota kpps februari jumlah penanganan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah provinsi maluku utara pelanggaran jumlah keterangan enottan ata kou keep pidana dalam penanganan penyidik rian (ear cuupeui adminstrasi rekomendasi kpu kalteng kode etik penerusan dkpp sengketa telah disidangkan dipul fax email sevetanat@mahkamahkonsitua go. dalihhalmahera tengah tahun diumumkan oleh memohon berdasarkahari jumat, tanggal februari,ketigapindidak bertempat tinggal patani utara, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggalmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gokabupaten halmahera tengah tahun bertanggal november menyatakan pasangan mutiara yasin, s.e., si. dan kabir kahar memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati halmahera tengah tahun sertanomor ba xi bertanggal november menyatakan bahwa mutiara yasin, s.e., si. dan kabir kahar adalah pasangan calomx. bahwa jumlah penduduk kabupaten halmahera tengahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godttd. maria farida indrawi wahidyddifggams ttd. suhartonors. abd. rahim odeyani, s.h., m.h. alamat dusun desa were, kecamatan wedakhusus nomor era.fagogoru advokasi mk! bertanggal maret memberi kuasa kepada bikin emas, s.h., m.h.: taufik bahari, s.h., hum., ll.m.: dobel amir, s.h., kn.: robinson, sos., s.h.: muh. sattupali, s.h.: regginaldo sultan, s.h., m.m.: syarif hiduplah, s.h., mba.: syamsudin salawat pesilette, s.h.: frenzy ricard mesakaraeng, s.h.: pergi situmorang, s.h.: rahmat taufik, s.h.: dan arya kalian, s.h., m.h., yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim advokasi hukum era fagogoru maluku utara dan panwaslih kabupaten halmahera tengahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godcc. junaidi hi. syarifuddin (saksi pasangan calon nomor urut dahlan hi. muslim kepala desa sepele) warga hi. muhammad camat patani utara) diketemukan adanya pemilih yang bernama asia sid menggunakan milik orang lain atas nama fatimah sid yang pada saat pencoblosan tidak berada sepele. bukti: surat penyataan saksi an. zamrud nasarain b. dpt tps desa sepele (vide photo pemilih an. asia siddiketemukan adanya pemilih yang bernama ade laments (saudara umar laments) menggunakan milik saudaranya atas nama umar laments yang pada saat pencoblosan tidak berada desa sepele. bukti: surat penyataan saksi an. zamrud nasarain (vide photo pemilih an. ade lamentszamrud nazaruddin, ruslan talib, junaidi hi. syarifuddin yang dilakukan oleh anggota dprd kabupaten halmahera tengah atas nama faris abdullah perbuatan mana dilakukan dengan cara memaksa saksi saksi pasangan calon nomor urut untuk tandatangan pada form c1.kwk. tim sukses pasangan calon nomor urut tps desa sepele melakukan intimidasi kepada saksi pasangan calon nomor urutzamrud nazaruddintps junaidi hi. syarifuddin (saksi pasangan calon nomor urut adanya: video tps desa sepele foto dari supriyadi, nazaruddin, andika, afzanizam umar, rinaldi zainuddin, body anaserdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godzamrud nazaruddin. serta dipaksa untuk tidak mengajukan keberatan dan saksi pasangan calon nomor urut juga tidak diberikan form c3. kwk. bukti: dpt tps desa sepele (vide form model c1 kwk tps desa sepelekeempatmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsembilan puluh delapan koma kosong empat persen)ismail hi. ibrahim (saksi pasangan calon nomor urut b. musiman jabu (saksi pasangan calon nomor urut ibrahim serif (saksi pasangan calon nomor urut sekretaris desa sepele warga hi. muhammad camat patani utara)merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godpemilih saksi: ismail hi. ibrahim (saksi pasangan calon nomor urut musiman jabu (saksi pasangan calon nomor urut ibrahim serif (saksi pasangan calon nomor urut kelima: peristiwa kejahatan demokrasi yang terjadi tps desa malioboromalioborotambrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mencapai (seratus koma empat persen) atau lebih dari seratus persen apabila dihitung dengan mendasarkan dptsebagai konsekuensinya jumlah pemilih telah melampauyang menggunakan ktp sehingga partisipasi pemilih mencapai (seratus persen) padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada desa malioborocamat patani utara an. warga hi. muhammad tertanggal februari b.malioboro form model c kwk, form model c1 kwk dan lampiran form model c1 kwkwarga hi. muhammad camat patani utara) terdapat perilaku intimidasi terhadap saksi pasangan calon nomor urut atas nama ade hi. hanan, johan hasim, kader hi. muhammad yang dilakukan oleh saksi pasangan calon nomor urut yang bernama idrus idris, perbuatan mana dilakukan dengan cara menandatangani saksi pasangan calon nomor urut yang bernama johan kasim dan memaksa untuk mengambil handphone serta mengancam akan memukul apabila tidak memberikan handphone dan saudara johan kasim menyerahkan handphone nya. sepanjang proses pemungutan suara, pendukung merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pasangan calon nomor urut melakukan intimidasi kepada saksi pasangan calon nomor urut dengan berteriak teriak dan mengatakan akan memukul. bukti: surat pernyataan saksi an. kader hi. muhammad saksi: ade hi. hanan (saksi pasangan calon nomor urut johan hasim, (saksi pasangan calon nomor urut kader hi. muhammkader hi. muhammad (vide saksi: ade hi. hanan saksi pasangan calon nomor urut johan hasim saksi pasangan calon nomor urut cc. kader hi. muhammad saksi pasangan calon nomor urut adanya pemilih dibawah umur yang bernama radio darmin tahun) siswi kelas sma halmahera tengah dan tasbih lukman tahun) siswa kelas sma halmahera tengah mencoblos tps desa malioboro dengan menggunakan milik orang lain. saksi pasangan calon nomor urut yang bernama abdul kadir hi. muhammad bertanya kepada radio dan tasbih undangan itu sapa punya (yang artinya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god undangan itu punya siapa? tasbih menjawab tara tau dia penata (yang artinya tidak tau saya mewakili untuk mencoblos). saksi pasangan calon nomor urut sudah protes kepada kpps namun tidak digubris sementara ppl yang bernama burhan rustam tidak berbuat apa apa. bukti: foto pemilih dibawah umur an. radio darmin dan hashi lukman yang mencobloskader hi. muhamm serta tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan. saksi pasangan calon nomor urut juga tidak diberikan form c3. kwk. bukti: dpt tps desa malioboro (vide form model c1 kwk tps desa malioboro (videkeenam: peristiwa kejahatan demokrasi yang terjadi tps desa bilifitubilifitumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddelapan puluh tujuh koma dua persen)bpd bilifitu an. audisi saban, tertanggal februari b. dpt tps desa bilifitu form model c kwk, form model c1 kwk dan lampiran form model c1 kwk tps desa bemiri (saksi pasangan calon nomor urut sekretaris bpd bilifitu: warga hi. muhammad camat patani utara) adanya pemilih dibawah umur yang bernama cici tahun) sma kelas yang mencoblos menggunakan undangan atas asia lun. asia lun pada hari pencoblosan tidak berada ditempat. atas kejadian tersebut saksi pasangan calon nomor urut atas nama musa hi. jumat keberatan ketua kpps dan ppl namun keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut tidak ditanggapi dan cici diperbolehkan untuk mencoblos. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti: surat pernyataan saksi an. laga kamar foto pemilih an. cici mencoblos saat mencoblos tps desa bilifitu saksi: laga kemiri (saksi pasangan calon nomor urut adanya pemilih dibawah umur yang bernama jalal mado tahun) dan nursing juang tahun), menggunakan form c milik orang lain. saksi pasangan calon nomor urut yang bernama laga kemiri mengajukan keberatan secara lisan kepada ppl.dan kpps namun tidak dihiraukan dan tetap selanjutnya proses pemungutan suara. bukti: surat pernyataan saksi an. laga kamar (vide foto pemilih dibawah umur an. jalal mado dan nursing juang saatadanya mobilisasi pemilih yang dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut hal tersebut dilakukan dengan cara pada hari pencoblosan pukul wit terdapat sekitar orang yang berasal dari kabupaten halmahera timur salah satunya adalah pemilih an. udin wali yang mencoblos tps desa bilifitu. saksi pasangan calon nomor urut yang bernama musa hi. jumat keberatan kepada ppl namun diabaikan. bukti: foto pemilih dari kabupaten halmahera timur an. udin wali yangccilkaddenganansuwardi mustafa, suwardi mustafa, laga kemiri) yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut tps desa bilifituamarblilifitubilifitubukti: dpt tps desa blilifitu (vide form model c1 kwk tps desa bilifituketujuh: peristiwa kejahatan demokrasi yang terjadi tps desa pantura jaypantura jaypemilih menggunakan suket sehingga partisipasi pemilih mencapai sembilan puluh empat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god koma tujuh puluh tiga persen), padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada desa bilifituaur. keuangan desa pantura jaya tertanggal februar dpt tps desa pantura jaya form model c kwk, form model c1 kwk dan lampiran form model c1 kwk tps desa pantura jayapantura jaykedelapan: peristiwa kejahatan demokrasi yang terjadi tps desa sepele batu dubatu dubukti: surat keterangan pjs. kepala desa sepele batu dua an. abdullah muhammad tertanggal februarbatu dua form model c kwk, form model c1 kwk dan lampiran form model c1 kwk tps desa sepele batu dua saksi: mukhlis karim (saksi pasangan calon nomor urutabdullah muhammad pjs kepala desa sepele batu dumukhlis karim, roshan hi. yahya, basri hi. assad) yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut tps desa sepele batu dua.mukhlis karim p 53a) b. surat pernyataan saksi an. ruslan hi. yahya p 53b), saksi: mukhlis karim, (saksi pasangan calon nomor urut roshan hi. yahya, (saksi pasangan calon nomor urut cc. basri hi. assbatu du surat pernyataan saksi an. mukhlis karim (vide p 53a): surat pernyataan saksi an. ruslan hi. yahya (vide p 53b) cc. surat pernyataan saksi an. alfian hi. usman p 53c). saksi: mukhlis karimsepele batu dukhlis karim (saksi pasangan calon nomor urut b.kesembilan: temuan temuan pelanggaran yang sudah kami laporkan kepada panwaslih kabupaten halmahera tengah hingga saat ini belum ada satupun yang ditindaklanjuti oleh panwaslih kabupaten halmahera tengah bahwa terhadap temuan temuan pelanggaran yang sudah kami laporkan kepada bawaslu kabupaten halmahera tengah hingga saat ini belum ada satupun yang ditindaklanjuti oleh bawaslu kabupaten halmahera tengah sebagaimana ternyata dalam dalam tanda bukti penerimaan laporan kemudian pemohon sudah melaporkan kepada bawaslu tertanggal februari atas nama jasmani abu bakar selaku pelapor yang disertai bukti buktinya, yang kesemuanya sebagaimana pemohon uraikan dibawah ini: laporan tanggal februari panwaslih kabupaten halmahera tengah laporan tanggal februari panwaslih kabupaten halmahera tengah cc. laporan tanggal februari bawaslu (p laporan tanggal februari panwaslih kabupaten halmahera tengah p 57a), laporan tanggal februari bawaslu provinsi maluku utara p 57b) merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pada tanggal februari pemohon saksi mandat) dalam rapat pleno terbuka kpu kabupaten halmahera tengah telah mengajukan keberatan atas ketidaksinkronan jumlah pemilih yang hadir dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam dpt dan jumlah pengunaan surat suara, dan oleh karenanya pemohon meminta kpu kabupaten halmahera tengah untuk melakukan pembukaan kotak suara tps kecamatan patani utara: terhadap permasalahan tersebut, panwaslih kabupaten halmahera tengah mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada kpu kabupaten halmahera tengah tertanggal februari untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan pengambilan form untuk (delapan) tps (p 59a s.d. p 59h) setelah dilakukan pembukaan oleh kpud kabupaten halmahera tengah, kpu kabupaten halmahera tengah menyerahkan fotokopi form kepada saksi saksi pasangan calon. dari hasil penelitian form tersebut, pemohon mendapati sejumlah nama pemilih setiap tps yang sudah pindah domisili tempat tinggal, terdaftar ganda dan yang sudah meninggal namun terdaftar dalam form dan menggunakan hak pilihnya (p hal mana telah pemohon laporkan kepada panwaslih kabupaten halmahera tengah pada tanggal februari (vide p 57a) dan dilaporkan juga bawaslu provinsi maluku utara pada tanggal februari (vide p 57b), bahwa pemohon menyesalkan tindakan memohon kpu kabupaten kalteng) yang membacakan rekomendasi dari panwaslih setelah ditetapkannya perolehan suara pasangan calon, padahal pemohon berpendapat dan mempunyai bukti yang cukup, memohon kpps tps dan ppk kecamatan patani utara) diduga melakukan manipulasi suara perolehan pasangan calon dengan cara memperbolehkan pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan form pemilih yang terdaftar dalam dpt tetapi tidak menggunakan haknya karena sudah pindah tempat tinggal, sedang belajar bekerja diluar kota, terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal sehingga menguntungkan perolehan suara pasangan calon yang lain secara signifikan, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goirdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkerdihalmahera tengahdi. kabupaten halmahera tengah karena tindakan yang terstruktur, sistematis dan massif merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. kabupaten halmahera tengahhalmahera tengah provinsi maluku utaraibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godengah provinsi maluku utarmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkeputusan kpunyatakan tidak sah dan bataltani utara, kabupaten halmahera tengah paling lambat hari setelah putusan mahkamah konstitusi terhadap perkara guo meliputi: tps desa gempa, tps desa gempa, cc. tps desa sepele, tps desa sepele, tps desa malioboro, tps desa bilifitu: tps desa pantura jaya: tps desa sepele batu dua, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten halmahera tengahbukti fotokopibukti fotokopibukti fotokopiurat keterangan atas nama musa rahim tertanggal februari selaku kepala desa pantura jayamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi foto pemilih yang mencoblos an. abdurrahman padang mencoblos tps dan tps bukti p 10a fotokopi surat pernyataan saksi an. abdul rajab fotokopi surat pernyataan saksi an. sutomo rabic fotokopi surat pernyataan saksi an. juri neod fotokopi surat pernyataan saksi an. sutomo rabi tentang kpps tps desa gempa.saksi an. ahin racun tentang intimidasi dan ancaman kepada saksi paslon nomor urut tps desa gempa dari tim pemenangan dan saksi paslon nomor urut pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara. bukti fotokopi surat pernyataan saksi an. mondar kuncup tentang memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon tps desa gempa. perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara.' tidak bertempat tinggal, terdaftar ganda dan yang sudah meninggal dpt tps desa sepele yang digunakan form nya untuk mencoblos. bukti fotokopi dpt tps desa sepele bukti fotokopi form model c kwk, c1 kwk dan lampiran model c1 kwk tps desa sepele. bukti fotokopi surat penyataan saksi an. zamrud nasarain tentang pemilih an. naskah sid dan ade laments yang menggunakan form c6 kwk milik saudaranya an. fatima sid dan umar laments untuk memilih tps desa sepele. bukti foto pemilih an. nasa sid saat memilih tps desa sepele. bukti foto pemilih an. ade laments saat memilih tps desa sepele bukti rekaman video (enam) orang pemilih dibawah umur yang diperbolehkan memilih oleh kpps tps desa sepele, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkopi surat pernyataan saksi an. zamrud nazaruddin tentang kpps tps desa sepelesepele. bukti fotokopi dpt tps desa sepele bukti fotokopi form model c kwk, form model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk tps desa sepele. bukti fotokopi surat keterangan camat patani utara an. warga hi.malioboro. bukti fotokopi dpt tps desa malioboro merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi form model c kwk, form model c1 kwk dan lampiran form model c1 kwk tps desa malioboro bukti fotokopi surat pernyataan saksi an. abd. kader muhammad tentang intimidasi terhadap saksi paslon nomor urut pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara tps desa malioboro,sekretaris bpd bilifitu an. audisi saban, tertanggal februari bukti fotokopi. bukti fotokopi dpt tps desa bilifitu. bukti fotokopi form model c kwk, form model c1 kwk dan lampiran form model c1 kwk tps desa blilifitu. bukti fotokopi surat pernyataan saksi an. laga kamar tentang pemilih an. cici yang menggunakan form milik asia lun tps desa blilifitu. pemilih dibawah umur an. jalal mado dan nursing juang yang mencoblos tps desa blilifitu. perbuatan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh saksi paslon kepada saksi paslon pada saat pemungutan dan penghitungan suara tps desa bilifitu. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti foto pemilih an. cici yang menggunakan form c6 kwk milik pemilih an. asia lun saat mencoblos tps desa blilifitu. bukti foto pemilih dibawah umur an. jalal mado dan nursing juang saat mencoblos tps desa bilifitu. bukti foto pemilih dari kabupaten halmahera timur an. udin wali yang mencoblos tps desa blilifitu. bukti fotokopi surat keterangan kaur. keuangan desa pantura jaya tertanggal februari bukti fotokop. bukti fotokopi dpt tps desa pantura jaya. bukti fotokopi form model c kwk, form model c1 kwk dan lampiran form model c1 kwk. bukti fotokopi surat keterangan pjs. kepala desa sepele batu dua an. abdullah. bukti fotokopi dpt tps desa sepele batu dua bukti fotokopi form model c kwk, form model c1 kwk dan lampiran form model c1 kwk tps desa sepele batu dua. bukti p 53a fotokopi surat pernyataan saksi an. mukhlis karimmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti p 53b fotokopi surat pernyataan saksi an. ruslan hi. yahyap 53c fotokopi surat pernyataan saksi an. alfian hi. usman tentang dpt yang tidak ditempelkan dalam papan pengumuman tps desa sepele batu dua, denah pemungutan suara tidak dipajang lokasi tps,nghubung paslon urutmenangan mutiara berkah tanggal februari bawaslu ri. bukti p 57a. bukti p 57b fotokopi bukti penerimaan laporan tim pemenangan mutiara berkah tanggal februari bawaslu provinsi maluku utara. bukti fotokopi surat panwaslih kabupaten halmahera tengah yang ditujukan kepada kpu kabupaten halmahera tengah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god nomor panwaslih ht tertanggal februari perihal rekomendasi. bukti p 59a fotokopi form c7 kwk tps desa gempa bukti p 59b fotokopi form c7 kwk tps desa gempa bukti p 59c fotokopi form c7 kwk tps desa sepele bukti p 59d fotokopi form c7 kwk tps desa sepele bukti p 59e fotokopi form c7 kwk tps desa malioboro bukti p 59f fotokopi form c7 kwk tps desa bilifitu bukti p 59g fotokopi form c7 kwk tps desa pantura jaya bukti p 59h fotokopi form c7 kwk tps desa sepele batu dua bukti fotokopi hasil analisis pemohon atas dokumen form c7 kwk (delapan) tps kecamatan patani utara, disandingkan dengan daftar pemilih bermasalah pemilih yang pindah, terdaftar ganda dan meninggal) dalam dpt masing masing ips. bukti fotokopi salinan keputusan kpu provinsi maluku utara nomor pts kpu prov.d29bukti fotokopi tabulasi perbandingan nama nama kpps kecamatan patani utara, antara yang tercantum dalam salinan keputusan kpu provinsi maluku utara nomor: pts kpu prov.dengan yang tercantum dalam form c1 kwk dan laporannya kecamatan patani utara, yang menunjukkan dan membuktikan pelanggaran tsm yang dilakukan oleh memohon dan pihak terkait dengan cara mengganti secara sepihak kpps tps desa bilifitu orang an. murid padek diganti murid sayaka), tps desa gempa orang an. mulai ahad diganti mujair), tps desa malioboro orang an. syarifudin hi. hasen diganti samsudin selasa), tps desa sepele merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god orang an. mahdi hale diganti alwi yahya), tps desa sepele orang an. suhu hi. hartono diganti mohon dan gitar hi. ahmad diganti umar), tps desa sepele batu dua seluruh kpps diganti, tps desa sepele batu dua orang an. kubis hi. rahim diganti darmawan dan abdul hamid abdurrahman diganti pudar), tps desa pantura jaya orang an. umar usman diganti jamaluddin dan ahmad hasim diganti husain jdengan alasan sebagai berikut:. bahwa dengan demikian, oleh karenanya(bukti bahwa berdasarkan(bukti(bukti bahwa berdasarkan berita acara model db kwk) yang ditetapkan oleh memohoemohon berkeberatan terhadap hasil yang ditetapkan oleh memohon.dengan ketentuan sebagai berikut:a god permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)halmahera tengahberdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) kabupaten halmahera tengah tahun jumlah penduduk kabupaten halmahera tengah adalah jiwa (edi angkara, m.h. dan abd. rahim odeyani, s.h., m.htahun bukti td.halmahera tengah tahun mmaramancan pesanan abd. rahim odeyani, s.h., m.h. massmnisnr eta nk.mutiara yasin, s.e., si. dan kabir kahar, ag.) adalah suara, sedangkan pihak terkait pasangan calon nomor urut drs. edi angkara, m.h. dan abd. rahim odeyani, s.h., m.hengah. berdasarkan catatan mmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god.tmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god good non benar ada kesalahan yang dilakukanif. dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematismerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godtengahhalmahera tengah tahun untuk setiap kecamatan kabupaten halmahera tengah, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari ppk dalam wilayah kabupaten halmahera tengahhalmahera tengahhalmahera tengah, meliputi:sengketa tata usaha negara pemilihan, cc. tuduhan pelanggaran kode etik, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dps dan dpt, sosialisasi pelaksanaan pemilihan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhalmahera tengah tahun ila.ipendaftaran bakal pasangan calon sesuai dengan keputusan kpu kabupaten halmahera tengah nomor pts kpu kab. x11 tentang perubahan lima atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmaherahalmahera tengah tahun pendaftaran bakal pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengahhalmahera tengah tahun yang melakukan pendaftaran adalah (bukti ta. mutiara yasin, s.e., si., dan kabir kahar, ag., yang diusung oleh gabungan partai politik pdip dan pbb, drs. edi angkara, m.h. dan abd. rahim odeyani, s.h., m.h., yang diusung oleh gabungan partai politik golkar, gerindra, hanura, dan nasdem: hj. ratna hi. muslim dan yusuf idris, ip. dari jalur perseorangan. bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten halmahera tengah nomor pts kpu kabhalmahera tengahtiga ribu empat ratus tiga puluh empat) jiwa, sedangkan berdasarkan keputusan kpu halmahera tengah nomor pts kpu kab viii tahun tentang penetapan jumlah dukungan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhalmahera tengah tahun empat) kursi anggota dprd kabupaten halmahera tengah. bahwa tidak terdapat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah, karena tidak memenuhi syarat calon drs. edi angkara, m.h. dan abd. rahim odeyani, s.h., m.h., karena tidak memenuhi syarat calon hj. ratna hi. muslim dan yusuf idris, ip., karena tidak memenuhi syarat calon(bukti ta. adalah mutiara yasin, s.e., si., dan kabir kahar, ag. drs. edi angkara, m.h., dan abd. rahim odeyani, s.h., m.h. hj. ratna hi. muslim dan yusuf idris, ip. bahwa berdasar hj. ratna hi. muslim dan yusuf idris, ip. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon adalah drs. edi angkara, m.h. dan abd. rahim odeyani, s.h., m.h. penetapan pasangan calon pada tanggal oktober sesuai dengan keputusan kpu kabupaten halmahera tengah nomor pts kpu kab. tentang penetapan pasangan calon pemilihahalmahera tengah adalah drs. edi angkara, m.h. dan abd. rahim odeyani, s.h., m.h. ii.a. il. sengketa tata usaha negara pemilihan bahwa bakal pasangan calon mutiara yasin, s.e., si., dan kabir kahar, ag., mengajukan gugatan sengketa pemilihan panitia pengawas pemilihan panwaslih) bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah yang terdaftar dalam nomor perkara tkh mutiara berkah x dengan alasan pada pokoknya adalah: meminta dan membatalkan berita acara penolakan pasangan calon bupati dan wakil bupati hj. mutiara yasin dan kabir kahar tahun dari kpu kabupaten halmahera tengah. membatalkan keputusan kpu kabupaten halmahera tengah nomor: pts kpud kab. tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun tertanggal oktober meminta kepada panitia pengawas pemilihan kabupaten halmahera tengah untuk menyatakan dan merekomendasikan hj. mutiara yasin dan kabir kahar untuk ditetapkan oleh kpud kabupaten halmahera tengah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun meminta kepada panitia pengawas pemilihan kabupaten halmahera tengah untuk memerintahkan kpu kabupaten halmahera tengah melaksanakan keputusan ini walaupun masih ada upaya hukumhalmahera tengah dengan jumlah penduduk jiwa tengah, bahwa, selisih mana belum didasarkan pada permohonan pemohon untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang psu) (delapan) tps kecamatan patani utara sebagaimana pemohon memohonkan dalam permohonan keberatan ini: bahwa perolehan suara yang diraih oleh pasangan calon nomor urut drs. edy angkara, mh. dan abdurohim odeyani, se.) sebanyak suara, diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran oleh pasangan calon nomor dan memohon yang berpihak kepada pasangan calon nomor urut drs. edy angkara, mh. dan abdurohim odeyani, semerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tingkat banding maupun kasasi dari pihak kpu kabupaten halmahera tengah. bahwa atas gugatan dari pasangan calon mutiara yasin, s.e., si. dan kabir kahar, ag., panwaslih kabupaten halmahera tengah telah mengeluarkan putusan dalam perkara nomor tkh mutiara berkah x tertanggal november yang pada pokoknya mengabulkan gugatan pasangan calon mutiara yasin, s.e., si., dan kabir kahar, ag. (bukti ta. bahwa karena gugatan pasangan calon mutiara yasin, s.e., si., dan kabir kahar, ag. ,telah dikabulkan oleh panwaslih kabupaten halmahera tengah, maka pada tanggal november kpu kabupaten halmahera tengah telah mengeluarkan surat keputusan nomor pts kpu kab. x1 yang pada pokoknya menetapkan pasangan calon mutiara yasin, s.e., si., dan kabir kahar, ag., sebagaihwa dengan demikian pasangan calon bupati dan wakil bupati halmahera tengah tahun adalah: mutiara yasin, s.e., dan kabir kahar, ag. drs. edi angkara, m.h. dan abd. rahim odeyani, s.h., m.hportal dalih kpu kabupaten halmahera tengah. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tabel ii.a. hasil sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4) dan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan presiden dan wakil presiden pammmurana ama sans jopamawansar ang asn doloweoanmur saghalmahera tengahcc.: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godii.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhalmahera tengahftar pemilih sementara dps) bahwa memohon telah menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun adalah sebagai berikut: tabel ii.a. rekapitulasi daftar pemilih sementara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun apa teo| sn6| demam eng wear jweoauran model case| 1ane| dan ng, bei bukti tb. daftar pemilih tetap dps pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah selanjutnya diberikan kepada bawaslu kabupaten halmahera tengah rangkap), dan untuk setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmaherahalmaherardeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godk dan kpu kabupatenhalmahera tengahhalmahera tengah. memohon kemudian menetapkan dpt sesuai jadwal yang telah ditentukan. berdasarkan hasil rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) makhalmahera tengah tahun patani ja3ra mena nae mba ben merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god men dan bea naa (kan kehalmahera tengah jumlah pemilih yang terdaftar dalam adalah sebagaimana terdapat dalam bukti pada formulir db. kwk. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tabel ii.a. jumlah daftar pemilih pindahan per kecamatan patani )o|o ipatanibarat ' (patanitimur ipataniutara o | ipulaugebe weda iwedaselatan ) (wedatengah )oe| iwedatimur iwedautara jumah (bukti td.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkantetapi belum mendapatkan fisik e ktp, yang menerangkan bahwa penduduk tersebut benar benar sudah melakukan perekaman ktphalmahera tengahpatani barat patani timur patani utara pulau gene weda merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god weda tengah weda timur weda putra o | jumlah (bukti td. sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengahhalmahera tengah tahun kepada masyarakat warga kabupaten halmahera tengahhalmahera tengahhalmahera tengahyang diselenggarakan gedung aula buku, jalan poros weda payah halmahera tengah, dimana acara debat publik disiarkan secara langsung melalui media radio rri pro dua ternate. acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon yaitu mutiara yasin, s.e., dan kabir kahar, ag. dan drs. edi angkara, m.h. dan abd. rahim odeyani, s.h., m.hhalmahera tengahhalmahera tengah, jadwal pemilihan dan ajakan untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddrs. edi angkara, mh., dan abd. rahim odeyani, sh., mh.),drs. edi angkara, mh., dan abd. rahim odeyani, sh., mh.), hal itu menyebabkan pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan huruf juncto.rdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhalmahera tengahhalmahera tengahhalmahera tengah memohon telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten halmahera tengahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhalmahera tengahdan ppk kecamatan patani utara dilaksanakan pada tanggal februari padahalmahera tengah. bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihahalmahera tengah telah dilaksanakan pada tanggal februari pukul wit sampai dengan pukul wit dengan dihadiri oleh saksi saksi pasangan calon, ppk, dan panas kabupaten halmahera tengah sebagai berikut: nurdin ahmad, saksi pasangan calon nomor urut alan djumadil, saksi pasangan calon nomor urut cc. seluruh ketua dan anggota dari ppk dari wilayah kabupaten halmahera tengah ketua dan anggota panas kabupaten abadi abdul halim dan yusuf haruna). rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten halmahera tengah adalah sebagai berikut (bukti td. nomorurut k.tahun secara rinci untuk setiap kecamatan dalam wilayahsangan calon pulau gene weda weda selatan weda tengah weda timur |60o3g (bukti td. kecamatan patani pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan patani telah dilaksanakan pada hari kamis tanggal februarigalur radang, saksi pasangan calon nomor urut irawan arsileleng, s.e., saksi pasangan calon nomor urut ketua dan anggota pps dari wilayah kecamatan patani ketua dan anggota ppk dari wilayah kecamatan pataniadalah sebagai berikut (bukti td. nomor urut memperoleh suara, nomor urut memperoleh suara: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsituara) sewu semmuiherpnan gan jumlah bukti td. kecamatan patani barat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan patani barat telah dilaksanakan pada hari kamis, februari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godrustam kamal, saksi pasangan calon nomor urut alan djumadil, saksi pasangan calon nomor urut ketua dan anggota pps dari wilayah kecamatan patani barat ketua dan anggota ppk dari wilayah kecamatan patani baratbarat adalah sebagai berikut (bukti td. nomor urut memperoleh suara, nomor urut memperoleh suara, cc.barat kabupaten halmahera tengahbarat perataan penguasa con jumlah bukti td. kecamatan patani timur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan patani timur telah dilaksanakan pada tanggal februari pukul wit sampai dengan pukul wit dan februari pukul wit sampai dengan pukul wityanto yusuf, saksi pasangan calon nomor urut simon muhammad, saksi pasangan calon nomor urut cc. ketua dan anggota pps dari wilayah kecamatan patani timur ketua dan anggota ppk dari wilayah kecamatan patanitimurtimurtimur desa kelurahan nomor urut pasangan calon palo im. saham '| o o bukti td. kecamatan patani utara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan patani utara telah dilaksanakan pada hari seninirwan muhammad, saksi pasangan calon nomor urut fahri abdullah, saksi pasangan calon nomor urut cc. ketua dan anggota pps dari wilayah kecamatan patani utara ketua dan anggota ppk dari wilayah kecamatan patani utara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godutarautara aan san. gempa 983g merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sepele batu dua jumlah bukti td. bahwa terdapat kejadian khusus adanya rekomendasi dari panwascam patani utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang psu) tps desa sepele batu dua. atas rekomendasi tersebut, maka memohon telah melakukan tindakan dengan melaksanakan psu tps desa sepele batu dua. (bukti tf. memohon telah melaksanakan rekomendasi panas yang dimaksud dengan cara melakukan pemungutan suara ulang tps desa sepele batu dua pada tanggal februari yang diawasi oleh memohon dan panas kabupaten halmahera tengah. pelaksanaan psu berjalan dengan aman dan tertib dimana hasilnya bisa diterima oleh para pihak termasuk panas. (bukti tf. kecamatan pulau gene pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pulau gene telah dilaksanakan pada hari kamistaufik umsityat, saksi pasangan calon nomor urut malik sumpah, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota kpps dari wilayah kecamatan pulau gene seluruh ketua dan anggota ppk dari wilayah kecamatan pulau genepulau gene adalah sebagai berikut bukti td. nomor urut memperoleh suara, nomor urut memperoleh suara: jumlah dpt adalah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godulau geneulau gene nomor urut desa kelurahan pasangan calon mera yang jumlah (bukti td. bahwa ppk kecamatan pulau gene telah menerima rekomendasi dari panwascam kecamatan pulau gene untuk melaksanakan pemungutan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god suara ulang tps desa lanun karena terdapat orang pemilih fiktif dari orang yang menggunakan formulir model a5 kwk pemilih pindahan). (bukti tf. bahwa atas rekomendasi tersebut, ppk kecamatan pulau gene telah menindaklanjutinya dengan cara melaksanakan psu tps desa lanun kecamatan pulau gene dengan pengawasan dari memohon dan panas kabupaten halmahera tengah. hasil pelaksanaan psu telah dilaporkan oleh kpps kepada memohon dan juga disampaikan kepada panwascam kecamatan pulau gene, dimana hasilnya tidak lagi dipersoalkan oleh para pihak termasuk panwascam. (bukti tf. kecamatan weda pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan weda telah dilaksanakan pada hari jumata. husein ismail, saksi pasangan calon nomor urut b. anwar salim, saksi pasangan calon nomor urut cc. ketua dan anggota pps dari wilayah kecamatan weda ketua dan anggota ppk dari wilayah kecamatan wedidesa kelurahan pasangan calon goreng wedana |s06 bukti td. kecamatan weda selatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan weda selatanbuono, saksi pasangan calon nomor urut muh. yasin nawawi, pdketua dan anggota pps dari wilayah kecamatan weda selatan ketua dan anggota ppk dari wilayah kecamatan weda selatanselatan9g. jumlah yang menggunakan hak pilih hselatanselatan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god desa kelurahan pasangan calon sumber sari ') ) ' wairorolndah |e28s jumlah bukti td. kecamatan weda tengah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan weda tengahsuparman abdullah, saksi pasangan calon nomor urut rusdi koli, saksi pasangan calon nomor urut ketua dan anggota pps dari wilayah kecamatan weda tengah ketua dan anggota ppk dari wilayah kecamatan weda tengahengahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godengahengah nomor urut pasangan desa kelurahan calon woejerana jumlah bukti td. kecamatan weda timur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan weda timurhendra ibrahim, saksi pasangan calon nomor urut mundi pilkada, saksi pasangan calon nomor urut ketua dan anggota pps dari wilayah kecamatan weda timur merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ketua dan anggota ppk dari wilayah kecamatan wedaimurm.imurimur man merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god jumlah '| bukti td. kecamatan weda utara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan weda utararustam ahad, saksi pasangan calon nomor urut arifin samad, saksi pasangan calon nomor urut ketua dan anggota pps dari wilayah kecamatan weda utara ketua dan anggota ppk dari wilayah kecamatan weda utarutarutara nomor urut pasangan desa kelurahan calon jumlahtidak benar terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif kecamatan patani utarpatani utara, yaitu tps desa gempa, tps desa gempa, tps desa sepele, tps desa sepele, tps desa malioboro, tps desa bilifitu, tps desa pantura jaya, tps desa sepele batu dua.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsif. apalagi seluruh tps kabupaten halmahera tengah ada tps, sedangkan yang dituduhkan hanya tps atau sekitar 10y6 (sepuluh persen). pelanggaran pelanggaran yang dituduhkan lainnya yang terjadi beberapa tps adalah tuduhan yang bersifat perorangan oleh satu atau dua orang pelaku, seperti tuduhan kepada abdurrahman padang yang mencoblos dua tps dan tuduhan kepada ahin racun, hafid adam, dan mondar kuncup tps desa gempa sehingga tuduhan tersebut justru membantah dalil pemohon sendiri bahwa telah terjadi pelanggaran yang massif dan terstruktur. bahwa sampai saat ini terhadap pelanggaran yang dituduhkan tersebut belum ada satu pun laporan, temuan, dan rekomendasi dari panwascam atau panas kabupaten kepada memohon. bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dengan melibatkan berbagai aparatur pemerintahan yang terorganisasi secara rapih dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godedi angkara, mh., dan abd. rahim odeyani, sh., mh.) maupun oleh penyelenggara pemilihan, yaitu mulai dari kpps, ppk dan kpu kabupaten halmahera tengah, dimana pelanggaran pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada panwaslih kabupaten halmahera tengah dan jajarannya tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi tingkat kpu kabupaten halmahera tengah, panwaslih kabupaten halmahera tengahhalmahera tengahbarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sampai lapangan, yang terjadi secara meluas berbagai tempat atau daerah. sedangkan dalil pemohon hanya menuduh pelanggaran atas kejadian yang sifatnya individual, spontan, sporadis sehingga tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan massif. dalil dalil pemohon selengkapnya akan dibantah satu per satu sebagai berikut: tidak benar terdapat manipulasi penghitungan suara tps dalam wilayah kecamatan patani utara dalil pemohon pada halaman poin halaman poin halaman poin halaman poin halaman poin halaman poin halaman poin dan halaman poin permohonan guo adalah tidak benarbahwa pemohon tidaktps desa gempaadalah sebanyak sesuai dengan data pada c1 kwk tps desa gempamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tps desa gempsepeledengan demikian, dalil pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak. tps desa sepelemalioboromerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god adalah sesuai dengan data pada c1 kwk tps desa malioborobilifitubegitu juga dalil pemohon yang menyebutkan bahwa adanya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut adalah tidak benarps desa pantura jayamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tps desa sepele batu duidak benar terdapat perilaku intimidasi terhadap saksi pasangan calon nomor urut tidak benar dalil pemohon pada halaman poin halaman poin halaman poin halaman poin halaman poin halaman poin permohonan guo yang menyebutkan bahwa terdapat tindakan intimidasi terhadap saksi pasangan calon nomor urut tps desa gempa, tps desa gempa, tps desa sepele, tps desa malioboro, tps desa bilifitu dalil pemohon haruslah ditolak. tidak benar ditemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali tps berbeda bahwa dalil pemohon pada halaman poin permohonan guo adalah tidak benar abdurrahman padang telah mencoblos dua kali tps dan tps desa gempa termasuk tidak ada keberatan dari saksi pemohonmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tidak benar terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara dalil pemohon yang menyebutkan bahwapemohon tidakpulsaksi pasangan calon nomor urut dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara bahwa dalil pemohon yang menyebutkan bahwac1 kwkterdapat pemilih menggunakan milik orang lain dalil pemohon yang menyatakan bahwa diketemukan adanya pemilih dan pemilih bawah umur yang menggunakan milik orang lain pada halaman poin dmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god(bukti td. laporan pemohon kepada panwaslih kabupaten halmahera belum ada satupun yang ditindaklanjuti bahwa dalil pemohon yang menyebutkan laporan dan temuan temuan yang dilaporkan kepada bawaslu kabupaten halmahera tengah tidak ada satupun yang ditindaklanjuti adalah dalil yang yang tidak benar dan mengada ngada karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah memohon telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi panas antara lain:! perihal rekomendasi pemungutan dan perhitungan suara ulangsepele batu dua. (bukti tf. dan bukti tf. ii.lanun. (bukti tf. dan bukti tf. iii. rekomendasi panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah nomor: panwaslih ht dimana memohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan membuka kotak suara tps yang dimaksud, memperlihatkan formulir model c7 kwk dan memberikan salinan foto copy formulir model c7 kwk tersebut kepada panwaslih kabupaten halmahera tengah serta saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kpu kabupaten pada tanggal februari (bukti tf. dan bukti tf. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa terhadap temuan temuan yang sudah dilaporkan panas namun belum ada tindak lanjut bukan merupakan wewenang dari memohon karena pada hakikatnya kewajiban memohon adalah menindaklanjuti temuan temuan yang direkomendasikan oleh panwaslih kabupaten halmahera tengah, sementara dalam perkara guo tidak ada rekomendasi dari panwaslih kabupaten halmahera tengah terhadap laporan dan temuan temuan yang didalilkan oleh pemohon. selain itu, tidak ditindaklanjutinya laporan pemohon oleh panwaslih kabupaten halmahera tengah menunjukkan bahwa laporan pemohon tidaklah cukup berdasar atau tidak didukung oleh bukti bukti yang kuat untuk diproses lebih lanjut oleh panwasllih kabupaten halmahera tengah. dengan demikian, dalil pemohon sepanjang mengenai hal tersebut sudah selayaknyapukul (lima belas titik dua puluh satu) waktu indonesia bagian timur.yang benar adalah sebagai berikut: mutiara yasin, s.e., dan kabir kahar, sena anakan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhalmahera tengah nomor pts kpu kab. xi1 tentang perubahan lima atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera tengah nomor: tahun tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera tengah tahun tertanggal desember bukti ta.halmahera tengah tahun tertanggal mei dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera tengah nomor pts kpu kab vil tahun tentang penetapan jumlah dukungan kursi suara partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun tertanggal agustushalmahera tengah tahun model tt. kwk) merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti ta. fotokopi kumpulan persyaratan pasanganmodel ba.hp kwk) bukti ta. fotokopi kumpulan tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati halmahera tengah tahun model tt. kwk) bukti ta. fotokopihalmahera tengah tahun model ba.hp kwk perbaikan) dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera tengah nomor pts kpu kab. tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati halmahera tengah tahun tertanggal oktober bukti ta. fotokopi putusan panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah dalam perkara nomor tkh mutiara berkah x tertanggal novemberi danan keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu kab. x1 tentang penetapan nomor uruttanda terima dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia atas putusan nomor: dkpp pke v dan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor dkpp pke v dan nomor dkpp pke tertanggal januari tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hairpin amir, gunawan mochtar, sofyan abd. galur, vera kolonial, selaku ketua dan anggota komisi pemilihan umum kabupaten halmahera tengah. bukti tb. fotokopi berita acara serah terima data agregat kependudukan per kecamatan dak2) tahun nomor dukcapil dan nomor: ba vbukti tb. fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera tengah nomor pts kpu kab. x11 tentang penetapan jumlah tempat pemungutan suara tps) pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun tertanggal desember merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god
p)) salinan remas t dengan rahmat tuha. paragraf seksi sumber daya pangan seksi sumber daya pangan mempunyai tugas melaksanasebagaimana yang dimaksud pada seksi sumber daya pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusuususebagaimana yang dimaksud pada seksi kerawanan pangan mempunyai uraian fungsi sebagai berikut: menyusun bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan, menyusun bahan analisis penanganan kerawanan pangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiat menyiapkan bahan pendampingan bidang kerawanan pangan, menyiapkyang dimaksud pada bidang distribusi dan cadangan pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan,usunan bahmberian izin pemanfaatan air baku, penyiapan bahterdiri dari: seksi distribusi pangansebagaimana yang dimaksud pada seksi distribusi pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi bidang distribusi pangan, menyusun dan menyiapkan bahan analisis bidang distribusi pangan, melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang distribusi pangan, menyusun dan menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, melaksanakan kegiatusun dan menyiapkan bahan pendampingan bidang distribusi pangan, menyusun dan menyiapkatasansebagaimana yang dimaksud pada seksi harga pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi bidang pasokan dan harga pangan, menyusun dan menyiapkan bahan analisis bidang pasokan dan harga pangan, menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang pasokan dan harga pangan, menyusun danmelaksanakan kegiatan pengumpulan data harga pangan tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga, menyusun dan menyiapkan bahan pendampingan bidang pasokan dan harga pangan, menyusun dan menyiapksebagaimana yang dimaksud pada seksi cadangan pangan mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi bidang cadangan pangan, menyusun dan menyiapkan bahan analisis usun dan melaksanakan kegiatkegiatan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten, menyusun dan menyiapkan bahan pendampingan bidang cadangan pangan, menyusun dan menyiapkatassebagaimana yang dimaksud pada bidang konsumsi dan keamanan pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program dan kegiatan konsumsirawanan pangan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang konsumsi dan keamanan panganyang dimaksud pada seksi konsumsi pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun dantauan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluargayiapkataselenggarakan dyang dimaksud pada seksi penganekaragaman konsumsi pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyiapkan dan menyusuyusun danusun bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu, menyiapkan dan menyusugembangan pangan pokok lokal, menyiapkan pelaksanaan kegiatnyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan sanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan: menyiapkan dan menyusudan menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar, menyusun bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, menyiapkan dan menyusupegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertedibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas atau pejabat lain yang ditunjukdalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada tersebut atas, kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas jabatan fungsional analis ketahanan pangan,,unit pelaksana teknis dinas pada organisasi dinas dapat dibentuk unittahanan pangtahanan pangbadan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanianmuadalah dinas ketahanan p,,susunan organisasi susunan organisasi dinas ketahuan pangumum, bidang, terdiri dari:, dan unit pelaksana teknis daerah:dinas ketahanan pangan dinasyang diberikan kepada kabupatesebagai berikutkepala dinas kepala dinas ketahanan pangan mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan ketahanan pangan, mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang ketahuan pangan serta pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang ketahanan pangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada kepala dinas ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas ketahanan pangan, perumusan kebijakan teknis dan anggaran bidang ketahanan pangan, penyusuntugas dinas ketahanan pangan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas ketahanan pangan, dan melaksanakan tugas tugas, melaksanakan ddelengaraan pengelolaan barang kekayaan milik daerah dan atau negara dan pelayanan pengadaan barang jasa, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sekretariat terdiri dari: sub bagian perencanaan dan evaluasi, dan sub bagipimpinan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkungan dinas ketahanan pangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada sub bagian perencanaan dan evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun dan mengolah rencana, program dan kegiatan lingkungan dinas ketahanan pangan, menyiapklaku: untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada sub bagian umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut: melaksanakan administrasi dan pelaksanaan urusan keuangan, melaksanakan urusan akuntansi, verifikasi keuanganlaksanakan evaluasi dan menyiapkan laporan keuangan, melaksanakan pengelolaan dan ketatausahaan barang milik daerah dan atau negara, melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas ketahuan pangan, melaksanakan urusan hukum dan perundang undangan melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik, melaksanakan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip, dan j . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanyang dimaksud pada bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, perlengkapan dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan terdiri dari, seksi ketersediaan pangan, seksi sumber daya pangan,sebagaimana yang dimaksud pada seksi ketersediaan pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun bahan koordinasi bidang ketersediaan pangan, menyusumenyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan pangan:: menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan nbm), menghimpun dan membuat laporan bidang bina margaj .
salinan beasanakan pendampingan dan supervisi bidang pembiayaan pertanian, melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian, melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan dan investasi: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanatasanmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perbenihan dan perlindunganpt bidang tanaman pang, oo.penanggulangan bencana alam bidang tanaman panganatasan. paragraf seksi produksi tanaman pangan seksi produmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi produksimenyiapkmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengolahan dan pemasaran hasilatasan.:atasanmbenihan dan perlindungan hortikultura seksi pemmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembenihan dan perlindungan: melaksanakan penyiappt bidang hortikulturahortikultura, melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu bidang hortikultura, oo. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bidang hortikultura, melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bidang hortikulturaatasanmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi produksibidang peningkatan produksi hortikultura: melaksanakan menyiapksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi hortikultura:::melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasanmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perkebunatasanrbenihan dan perlindunganbidangmelaksanakan penyiapan bahan pengendalian opt bidang perkebunan, melaksanakan penyiapan bahan pengamatan opt bidang perkebunsanakan pengelolaan data opt bidang perkebunan, melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan opt bidangoo.maksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi produksimenyiapkseksi produksi perkebunan perkebunan.tugas lain yang diberikan oleh atasanlat dan mesin pertanian yang selanjutnya disingkat asinan adalah sebutan yang digunakan untuk menyebut alat alat atau mesin yang digunakan dalam bidang pertanianatasan. bidang peternakan dan kesehatan hewan terdiri dari:ternakan dan kesehatan. paragraf seksi pembibitan dan produksimbibitan dan produkbitan dan produksi, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang benih bibit, pakan, dan: melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih bibit hpt' peternakan, melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak, j . melaksanatugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi kesehatan hewan seksi kesehatan hewmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kesehatan hewhewan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang kesehatan hewan,pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan:dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanmaksbidang peternakan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat uraian tugas pekerjaan. bagian kesembilan bidang penyuluhan pertanian bidang penyuluhan. bidang penyuluhan pertanian terdiri darpertanian. paragraf seksi kelembagaan penyuluh pertanian seksi kelembagaanmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kelembagaan penyuluhanlembagaan penyuluhan pertanian, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang kelembagaan penyuluhan pertanian, cc. melaksanasanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi ketenagaan penyuluh pertanian seksi ketenagaan pertanian. untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi ketenagaantenagaan penyuluhan pertanian, melaksanakan penyiapan bahusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ketenagaan penyuluhan pertanian, dan il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi metode dan informasi penyuluh pertanian seksi metode dan informasi pertanian. untuk memaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi metode dan informasipertanlingkungan dinas pertanitanilingkungan dinas pertanitanis ten pulang pisau, edan bab, terdiri dari: bidang prasarana dan sarana pertanian, membawahbidang hortikultura, membawah: seksi produksipertanian, membawahtanian dinas pertanitugas perangkat daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanirkebunan dan peternakan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, hortikultura, perkebunan dan peternakankepala dinas kepala dinas pertanian mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan program, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan unsursg.: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah. bagian ketigyelenggaramaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian perencanaan dan evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan evaluasi, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program bidang pertanian, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran bidang pertanianmantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian, melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja bidang pertanian, melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian perencanaan dan evaluasi, j . melaksanakan tugasurusan akuntansi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan verifikasi keuangan, melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, urusan gaji pegawai,pemeliharaanmaksrumah tangga, keamanan dan kebersihanyang diberikan oleh atasan. bagian keempat bidang prasarana dan sarana pertanian bidang prasarana dan sarana pertanian mempunyai tugas mengoordinasimaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang prasarana dan sarana pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikutatasan. bidang prasarana dan sarana pertanianparagraf seksi lahan dan irigasi seksi lahan dan irigasimaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi lahan dan iriglahan dan irigasi, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi pupuk, pestisida dan asinan seksi pupuk, pestisida dan asinanmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pupuk, pestisida dan asiatasmaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembiayaan dan investayaan dan investasi,
hy, lan bupati sragen provinsi jawa tengah peraturan bupati sragensragen, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dan peraturan presiden nomor tahun tentang satu data indonesia danberita daerah kabupaten sragesragen berita daerah kabupaten sragen tahun nomor sekretariat sragenragen satu data: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum sragen satu data.bappeda litbang. ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat forum sragen satu data ditetapkan oleh bupati. bab penyelenggaraan sragen satu data penyelenggaraan sragen satu data terdiri atas: perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. pemerintah daerah melaksanakan perencanaan data sebagaimanaragen satu dataforum sragen satu datasebagaimana dimaksud pada. memenuhi kebutuhan mendesak. daftar data yang menjadi data prioritasyampaikan daftar data yang menjadi data prioritas kepada kepala bappeda litbang. rencana program dan kegiatan terkait sragen satu data dituangkan dalam rencana aksi sragen satu data. rencana aksi sragen satu data sebagaimana dimaksud padrageragen satu data. rencana aksi sragen satu data sebagaimana dimaksud pada diusulkan bersama oleh wikidata melalui forum sragen satu data. rencana aksi sragen satu datagoordinasikan penyusunan rencana aksi sragen satu data untuk disampaikan kepada kepala bappeda litbang. data prioritas sebagaimana dimaksud dalam dan rencana aksi sragen satu data sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan kepala bappeda litbang. penetapan data prioritas dan rencana aksi sragen satu data untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan kesatu tahun tersebut. penyelenggara sragen satu data melaksanakan rencana aksi sragen satu data. koordinator forum sragen satu data memantau pencapaian rencana aksi sragen satu data dan melaporkan kepada bupati secara berkalasebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan metadata agar mudah ditemukan. produsen data menyerahkan data secara periodik sekurang kurangnya (dua) kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebutuhanverifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sa.dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkalapenyebarluasan. penyebarluasan data dilaksanakan oleh diskominfo. data yang disebarluasihan, update, penetapan dan layanan permohonan data dan atau informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang undanganragen satu data. pembatasan akses data sebagaimana pada dibahas dalam forum sragen satu data. pembatasan akses terhadap data portal sragen satu datharus dapat diakses melalui portal satu data baik tingkat pusat maupun daerah. instansi pusat dan instansi daerah mengakses data portal sragen serttingkat desa. pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan data tingkat desa dilaksanakan bersinergi dengan pengelola data tingkat daerah. bab koordinasi, kerjasama dan kemitraan untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah wikipemerintah daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan sragen satu data, sesuaidengan: badan usaha: perguruan tinggi, lembaga penelitian: dan pihak lainnya.ragen satu data, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuan daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data terpadu daerah. meningkatkan kapasitas pengguna data melalui program formal dan nonperan masyarakat masyarakat berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sragen satu data. peran masyarakatan daerah dalam sragen satu data. peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsungdilaksanakan untuk mendukung: penyelenggaraan satu data informasi, dan pencapaian prinsip satu data inform yang berlaku. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi dikelola secara terintegrasi oleh diskominfo. data yang digunakan sebagai bahan dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada dapat bersumber dari dan atau pihak lain. diskominfo berwenang untuk melakukan integrasi terhadap seluruh sistem informasi untuk mencapai jumlah yang efisien. dalam melakukan integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam diskominfo memperhatikan sifat, jenis, keberagaman, dan urgensi sistem informasi tersebut. bab larangan dan sanksiyang telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang keterbukaan informasi publikprodusen data dan pembina data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata. wikidata dan produsen data yang melanggar ketentuanmbiayaan pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan sragen satu data dibebankan pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sragen, dan atau sumber pendanaan lain sesuai ketentuz5. kan ala bagian hukum gowa setda ner o.ogt armando, pd, s.h.,m. ge. pembina nip. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang penyelenggaraan satu data indonesia tingkat daerahunsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan bidang perencanaan dan penelitian kabupaten sragen. dinas komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut diskominfo adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatikyek, kondisi, atau situasi. data mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh lembaga pdanananprodusen data adalwikidata adalterkait data. pengguna data adalah pddijelaskan secara detail. interoperabilitas data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar syragen satu data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi daerah untuk penyelenggaraan sragenenyelenggaraan satu data indonesia tingkat daerah yang selanjutnya disingkat sragen satu data adalah kebijakan tata kelola dataantar melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data. portal sragen satu data untuk pengelolaan data terpadurbukaan data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasikansragen. peraturan bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan satu data indonesia tingkat daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah, lebih berkualitas dan efektif,tujuan disusunnya peraturan bupati ini untuk: memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka pengelolaan data pemerintah daerah, mewujudkan ketersediaan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi yang mudah diaksesnyelenggaraan pemerintah, dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pemerintah daerah. ruang lingkup peraturan bupati meliputi: data dan prinsip satu data, penyelenggara sragen satu data, penyelenggaraan sragen satu data, pengelolaan data tingkat desa, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, sumber daya manusia, peran masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, larangan dan sanksi, dan pembiayaan. bab data dan prinsip satu data data pembangunan daerah terdiri atas:an daerah dikelompo.d, instansi lainnya dan masyarakat. prinsip satu data terdiri atas: data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data sesuai dengan standar data yang ditetapkan pembina data,, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki kaidah interoperabilitas, dan data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi.data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah informasi dalam metadata yangdata yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah data yang dapat dibagi dan atau dipakai antar sistem elektronik. untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada harus: konsisten dalam sintaks bentuk, struktur skema, komposisi penyajian dan semantik artikulasi keterbacaan: dan disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik. data yang dapat dibagi dan atau dipakai antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud padaadalah kode referensi dan atau data induk yang telah ditetapkan oleh forum satu data tingkat pusat. bab iii penyelenggara sragen satu data pelaksanaan sragen satu data dilaksanakan oleh:adalah:,, dan yang membidangi perencanaanpada huruf adalah unit kerja yang diberi tugas mengelola data masing masing pd. produsen data sebagaimana dimaksud pada huruf adalah lingkungan pemerintah daerah. dalam penyelenggaraan sragen satu data dapat dibentuk tim pengelolaan data yang ditetapkan oleh bupatiragen satu data sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan memastikan pelaksanaan sragen satu data sebagaimana disebutkan pada peraturan bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. wikidata sebagaimana dimaksud dalam huruf dan wikidata pendukungragen satu data, menyebarluaskan data dan metadata portal satu data, membantu pembina data dalam membina produsen data, mengkportal sragen satu data, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati dalam rangka pengelolaan data daerah. produsen data sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata. dan interoperabilitas data, menghasilkan data sesuai dengan prinsip sragen satu data, menyampaikan data beserta metadata kepada wikidata, melakukan input data melalui portal sragen satu data dengan menggunakan akun masing masing produsen data, akun sebagaimana dimaksud pada hurufsragen satu data, akun sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh produsen data lain: dan dalam melakukan input data dalam portal data, produsen data harus menaati batas waktu tertentu yang ditetapkan dalam rencana aksi tahunan. pembina data, wikidata, dan wikidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum sragen satu data. forum sragen satu data dikoordinasikan oleh kepala bappeda litbang forum sragen satu data terdiri atas: pembina data: wikidata: dan wikidata pendukung. forum srageragenragen satu data. forum sragenragen satu data meminta arahan bupati. susunan forum sragen satu data ditetapkan oleh bupati. forum sragen satu data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat sragen satu data.
dad 3stbiaya perjalanan dinas dalam negeri lingkup pemerintah kabupaten mamuju tengahyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkungan lembaga administrasi negara, memutuskanbab penentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten mamuju tengah, bupati wakil bupati adalah bupati wakil bupati kabupaten mamuju tengahtengah, pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten mamuju tengah,sebagai bagian dari perangkat daerah, pimpinan dan anggota dprd adalah pimpinan dan anggota dprd kabupaten mamuju tengah, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten mamuju tengah, kepala skpd adalah seorang pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada urusan pemeritahan yang diberikan dari pejabat yang berwenang, pejabat adalah pegawai negeri sipil dilingkupi pemerintah daerah kabupaten mamuju tengah yang menduduki jabatan struktural eselon ii, dan eselon iii dan iv:dilingkungan pemerintah daerah kabupaten mamuju tengdaerah kabupaten mamuju tengah, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku dan termasuk pula calon pnsdaerah, pegawai non pegawai negeri sipil daerah yang selanjutnyadisebut non pns yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri,untuk melaksanakan tugas, dan kembali tempat kedudukan semula, perjalanan dinas daerah, tempat kedudukan adalah lokasi kantor pemerintah daerah kabupaten mamuju tengah, tempat tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas, batas kabupaten adalah batas kabupaten berdasarkan pembagian wilayah administratif indonesia bawah provins, surat tugas yang selanjutnya disebut adalah surat tugas kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota dpr, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan non pegawai negeri sipil daerahpelaksana spp adalahuang harian adalah sama dengan uang saku yang dikeluarkan oleh pelaksana spp,dan untuk kepentingan perjalanan dinas, komponen perjalanan dinas adalah unsur unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksanaan sppd(d) ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliput standar harga satuan, standar biaya perjalanan dinas. standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas standar harga satuan barang, standar gaji dan tunjangan, standar hargajasa. standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas standar biaya perjalanan dinas dalam daerah: dan standar biaya perjalanan dinas luar daerah, bab standar harga satuan standar harga satuan lingkungan pemerintah kabupaten mamuju tengah) skpd dan rencana anggaran biaya rab) lingkup kabupaten mamuju tengah tahun anggaran dalam hal terjadi perbedaan besaran standar harga satuan. standar harga satujenis perjalanan dinas (l) perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara daerahjabatan yang dilaksanakan dalam daerah kabupaten mamuju tengah, dan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan luar daerah kabupaten mamuju tengah. bab pelaksanaan perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara atau daerah dengan tetap memperhatikan prinsip yang sesuai dengan dan pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns, cons, ptt dan non pns yang biayanya dibebankan pada apbd. perjalanan dinas jabatan dapat dilakukan dalam rangka: pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan, mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya, ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan diluar tempat kedudukan, pengumandahan (terasering)diluar tempat kedudukan, menempuh ujian dinas ujian jabatan, mengikuti pendidikan setara diploma si s2 s3, mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan. bab tata cara perjalanan dinas jabatan (d) usulan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam terlebih dahulu mendapat persetujuan perintah izin dari pejabat yang berwenang, perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada oleh pelaksana surat perintah,(l) surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan dan ditandatangani oleh bupati, untuk perjalanan dinas yang dilakukan bupati dan wakil bupati, apabila berhalangan ditandatangani oleh wakil bupati, ketua dprd, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota dprd, sekretaris daerah untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh asisten, staf ahli dan kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala skpd untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas dilingkungan skpd berkenaan, dan kepala unit kerja skpd untuk perjalanan dinas jabatan dilingkungan unit kerja skpd berkenaan. bupatibupati untuk perjalanan yang dilakukan oleh sekretaris daerah,, dan pendayagunaan, sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat mendelegasikan penerbitan surat perintah tugas kepada asisten asisten asisten sesuai dengan kewenangan fungsi koordinasi skpd bidang masing masing, dan apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu asisten yang ada, danektivitas dan efisiensi. dalam hal melakukan perjalanan dinas jabatan surat tugas juga dapat(l) dalam hal berdasarkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam surat perintah tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan spp,, dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, spp ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran ataub.contoh format spp sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran il.ayang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns, cons, ptt dan non pns: golongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada digolongkan dalam (enam) tingkat, yaitu tingkat untuk bupati wakil bupati, pimpinan dprd dan sekretaris daerah, tingkat untuk pejabat eselon ii, anggota dprd, fungsional golongan iv c keatas, tenaga ahli dan staf khusus: tingkat untuk pejabat eselon iii, fungsional golongan iv a dan iv b, tingkat untuk pejabat eselon dan fungsional golongan iii c dan golongan iti tingkat non eselon golongan iv, golongan iii, dan yang disetarakan serta pejabat fungsional terampil golongan il a dan iii b: dan tingkat non eselon golongan ii, golongan ptt, non asn dan yang disetarakan. ajudan yang melakukan perjalanan dinas dengan surat tugas dalam rangka mendampingi mengawal bupati wakil bupati, pimpinan dprd dan sekretaris daerah dengan sarana angkutan udara menggunakan fasilitas kelas ekonomi dan dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif kamar terendah pada hotel tersebut. biaya: e.sewa kendaraan: dan biaya bahan bakar minyaktempat tujuan dan kepulangan termasuk biaya dari dan terminal bus stasiun bandara pelabuhan keberangkatan kedatlokal selama berada tempat tujuan yang dibayarkan secara rill, biaya bahan bakar minyak diberikan apabila dalam hal melaksanakan perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, sesuai dengan lampiran ii.g, dan dalam hal perjalanan dinas menggunakan transportasi laut sungai dan tidak tersedia angkutan umum maka dapat diberikan biaya sewa transportasi laut sungai secara rill. biaya transportasi dengan menggunakan pesawat dibayarkan secara riil sesuai dengan lampiran ii.f, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf ,merupakan biaya yang diperlukan untuk: menginaplampiran dan ilj peraturan bupati ini, dan b.biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dibayarkan setelah melaksanakan perjalanan dinas. uang representasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan kepada bupati wakil bupati, pejabat sekda, eselon ii.b, kepala skpd setingkat eselon ii b), pimpinan dan anggota dprd serta selama melakukan perjalanan dinas, sewa kendaraan hanya dapat diberikan kepada bupati wakil bupati, sekretaris daerah dan pimpinan dprd sebagaimanatercantum dalam lampiran ill untuk keperluan pelaksanaan tugas tempat tujuan, dan dibayarkan secara riil:dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada termasuk untuk biaya.b peraturan bupati ini,biaya transportas.f peraturan bupati ini, biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil berpedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran il.i dandan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran ii.h peraturan bupati ini. (d0)kbimbingan teknis dan sejenisnya, dalam hal perjalanan dinas yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara atau yang mewajibkan peserta untuk membayar uang kontribusi sebagaimana dimaksud pada diberikan uang diklat dan diberikan transport sebagaimana dimaksud dalam huruf dan serta uang harian untuk (satu) hari keberangkatan dan (satu) hari kepulangan, dalam hal biaya perjalanan dinas yang menggunakan transportasi umum taksi dari dan bandara terminal pelabuhan penyeberangan dapat dibayarkan secara riil sesuai dengan lampiran ii.h, komponentercantum dalam lampiran ii.d peraturan bupati ini, dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama sama sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksana sppl.i, danuang makan, transportasi lokal, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota, tambahan uang harian, uang makuang makan, transportasi lokal,biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada dpa skpd berkenaan, danan. bab viii pembayaran biaya perjalanan dinas (l), dan, pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme dilakukan melalui: perikatan dengan penyediaan jasa, bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu, atau pelaksana spp. perjalanan dinas jabatan yang dilakukann jasa perhotelan penginapan serta perusahaan penyedia jasa catering rumah makdan dan atau biaya makdan nilai satuan harga dalam kontrak perjanjian tidak diperkenalatau tarif yang dikeluarkan oleh penyedia jasa catering rumah makdan atau sebagaimana diatur dalam kontrak perjanjian, dan atas dasar prestasi kerja dan atau kontrak perjanjianpihak ketiga atau pelaksana spp,, dan penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan,l.kperaturan bupatiiyang telah ditandatangani oleh pa kp ael transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil yang sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini, bukti pembayaran hotel atau tempatl sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf hilang, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada huruf disertai surat keterangan dari maskapai penerbangan, dan dalam hal pertanggungjawaban transportasi yang menggunakan taksi dapat dibuat terpisah atau secara bersama samdengan harga sebenarnya (mark up),paslon kia set pb, nip. jp mana
relbatas jumlah surat permintaan pembayaran uang persedigaji dan oleh pejabat pelaksana teknikruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi besaran uang persediaan, dan prosedur penggunaan dan pertanggungjawaban uang persediaan. bab iii besaran uang persediaan skpd besaran uang persediaan pada skpkpkpd sampai dengan rp. (satu milyar rupiah)kpd diatas rp. (satu milyar rupiah) sampai dengan rp. (dua milyar rupiah)kpd diatas rp. (dua milyar rupiah) sampai dengan rp. (tiga milyar rupiah)kpd diatas rp. (tiga milyar rupiah), babkkpd dapat mengajukan tu(sepuluh juta rupiah) dan pada akhir tahun anggaran saldo harus nihillima milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluhkertas kerja penghitungan dana desa setiap desa kabupaten sukamara tahun anggaran (ribu rupiah) alokasi formula ho. kecamatan nama desa mokasibasar msifasibesa atas penduduk pagu dan desa pagu dana desa penduduk penduduk penduduk miskin wilayah miskin geografis geografis paman besten sati teman ops nasa one o0s masal our oma domba mrs) tangan) permata kecubung matai kondang grade tertinggal ass gas joao notes oosa isaeerae| o0ooe| color nas1s67 sannsamae 10157s0| peseta kembung lamandau cpttitemma h tet opat ops loe oom (asem o0e0 ena aman men aon) semata kembung menawan g7221 sengarteringgr off note sl isi o0me |iigoseres| aaa o00so | asas ooo memesan isikamaa tamu berguna one ons sana amal samaran asam aseton gusti singa bandung teringat mos7 moore loose o0os |ramosa| poso1 apsis200| posse 000se ama2sen25 sescamises | sero| tabanan rembang aras usa oma o0s asal ongkos semai sesal ossaaan sukamara pengkalantiumar penambang ooa7a voor omnes give iigossnes| aaa o00so | asrama| age7 o055sesama penaikan singa obenggaat c2fri kembang oma osn ooo ocu semi oma orasi panas 201si| 20an iof pantituni singa amar g7dfilteringai ansar agar choose pel dates loss seasimoi osis 0glee 0g5sas8so uses0 kafe 1sere| pemoateabng sman saito ops mem con uns oma conan tense mon naa permata kecubung nibung terus 672i sangat terhingga raj agama ah loser oo1sa tinorasas| o0oso loss9real boris gigs sooosogsas 202asal00| panama ngak peramban eren opa asas oma oma lensa agen asa) jai bangalpaa terinci | 4f ash ama opo slovar oo0oa aussie2n| osn 0aes o012525026 | class| sersan| setan baim berkembang bsi tapa orie amsal ooo master o0ah como oom resmi tanah| asn cool balita pembanding gr2ai berkembang opo opo none one aransore| o0ose nasa5n| o0se7 og1ee sensasi | asean isansoan| talium semingantag berkembang yai ear o0asa ti350oes| taasosnn| order o00ee toga saman r73 pantituni singa'pasir gaji berkembang jasa opa cooks o1ore posse pasrsassar o0ss none essay doors loe own basis assen 05enam| pemankecbirg semiun berkembang esa ms02) o00t o000e ansar| anne boss aro| o00 msi sigsitru 728i orang opor moore al again agnes |issassnil o07oe none 525eine| loose oomoanea mes | soo0| halaman tema har otr only terasa ooo asaasaf ame oonaseaa soo1san kabar to0nato0 sekamar ota'pelawak feekambang nil ops ooo aal amos gion |islas20o7| 0oeo 3e1assess| amas voor araseuas 1ana0s| aturan siamea sama petembne timosstnsej o0as nara) oma sos trama| pematkombung ang orang asn ops3 opo aah agar geo #soo7| oo2se o00se 37o00ssa| ags0s o007e oososana semai sos| 1sesko0| riaa pte latto san omar koma aszsasse does yoon yesmaaf oom gnaasns amri galai ram unit sungai feekambang opa2 oom press aoi zi7seal oo oo0os sacer| akses otot loose asisansso issn atoasrio00| zinlatam ara o ataiemaa masa o0ao yoon masam oon s5sass gao| besi ram ilupupoua 723i feri fee opa al oise jisisasasi oo1es ooo passer| umat o0en5e masanya balam pewmlaa petembng sea arsrassl ooo o000o basa| o0a7 o00et e5esa2a ageng aa kota door mass lon solo sama logo ois ialah6 is877 s30| kontrol penghitungan bobot pagu dana desa kab. sukamara hasil perhitungan pagu dana desa kab sukamara pagu alokasi dasar kab sukamara hasil hitung alokasi dasar kab. sukamara pagu alokasi afirmasi kab kota . hasil hitung alokasi afirmasi kab kota . pagu alokasi formula kab. sukamara hasil hitung alokasi formula kab. sukamaratiap desa kabupaten sukamara tahun anggaran alokasi formula jumlah penduduk| jumlah penduduk miskin luas wilayah ikg alokasi klasifikasi detil baru dana pagu dana desa per desa kecamatan nama desa afirmasi rasio jumlah rasio indeks rasio alokasi desa per dasar desa idm jpm jumlah jumlah rasio luas indeks total bobot pembulatan) jumlah bobot penduduk bobot luas wilayah bobot kesulitan bobot formula desa penduduk penduduk wilayah kesulitan penduduk miskin geografis miskin geografis pi) sukamara natal pelawak berkembang o,o6o9 o,o104 o,oco 3e4es7| o,o208 o,oo7a ,o29909014 agassi,2e75| berkembang o,o246 o,ooa5 o,0o82 berkembang ,33369a| berkembang evil o,oo17 o,oo28 ,e58a7| o,ooa8 a7,47a40| o,o388 ,o19042455 sukamara pangkalan minta| berkembang o,o146 o,00s0 ,97ae5| o,o3e7 berkembang ,a35a3| o,o3es o,0o0os5 sr,149a7| o,o4e7 o,o117 ,8aa7| jelai pulau nibung tertinggal poso o,o194 tertinggal lol. o,o1o9 o,o7o6 o,o106 o,oo88 o,o31o29284 |ao26e8, tertinggal o,o006 o,oso1 o,0o8sa o,o24288928 |assets,i895| (selai sungai raja tertinggal pola o,oo24 o,o012 ,533e3| ,0o331 o,oo83 o,o12625626 tertinggal polo sso| o,01a7 o,o109 ,70a5321 o,yoga a43, o,o3s6 o,oo89 o,o2a56a234 tertinggal polo io. amo| o,o18s4 o7,3806e8| o,o280 o,oo42 a5, tertinggal polo. s52| o,o22a o,o198 o,oo99 o,o4e5 o,o0o70 3a,3as8il o,o281 jasa917,373a| berkembang ,776es3| o,oo3a 3a, o,o282 o,o344a0869 isa6835, berkembang 10a| o,o148 o,o250 o,oo38 c9,4e5s23| o,ose7 o,o142 balai riam kekuningan baru| berkembang o,o194 o,o0oo5 o,o2e3 o,oo6ee ,0o32140481 sigit,aaa7| balai riam bangun jaya berkembang o,00e3 o,o0o0o9 balai riam bukit sungkai berkembang o,00e3 o,o0o9 4a,a6e9o8| o,o091 jasa9, tertinggal los o,o297 o,o286 o,oo43 o,o3a5s o,rose pantai kunci sungai tabuk berkembang so9| o,o118 ,6a752| o,o962 o,o144 3s,87aa0| o,o3i8 o,oo79 o,o3629a788 pantai kunci sungai cabang berkembang o,o5s82 o,o689 o,oo44 ,804sa| berkembang o,rasi o,o048 ,3493al o,o855 o,o128 ,65s226| o,oo69 sangat tertinggi o,oo76 o,o050 a6, o,o383 o,oo96e ,9a71 tertinggal pole o,018a o,o104 o,o459 o,o069 o,o3as o,oo87 tertinggal polo o,o160o s9, o,o256 o,oo38 o,oo76e tertinggal poso ,9a907| o,oa92 o,oo7a ,0375e o,o360o o,o090 7as622, permata kecubung nibung terjun sangat tertinggi o,o244 ,o7a83| o,o0s0 s0o,5s973| ,89a9| permata kubu| natal kondang tertinggal polo 1s06| o,oo94 o,o006 3e,8asa2| berkembang o,o1e5 o,oos1 o,ooo8s o,o306 total o,5s000| kontrol penghitungan bobot pagu dana desa kab. sukamara hasil perhitungan pagu dana dead jpm bupati sukamara, pagu alokasi dasar kab sukamara hasil hitung alokasi dasar kab. ikg pagu alokasi afirmasi kab kota ttd. hasil hitung alokasi afirmasi kab pagu alokasi formula kab. suka windu subagyo hasil hitung alokasi formula kab.|realisasi penyerapan dana desa tahap .eeocoo como. tahun anggaran woo. pemerintah desa .cocoooooconoronn0nnnnnnnnnnnnan kecamatan co. kabupaten kota eeocoocoocrcrsernnnnn nenek pagu rp. nan cananannnnnntann output output lal lal epawamm is dom pai mma aal mmm apli ann inn .d lot oli emmamumena aaa ata .d lot oli .d lot oli oil ool owl uraian uraian output volume ica rap godaan| anggaran realisasi sisa capaian ker output output ' asa bidang pemberdayaan masyarakat desa ketiatansmmemws kegiatansseos 25al basu jumlah belanja leo jeemeiayaan (oo (pengeluaran pembiayaan leo penyertaan modal desa (oo modal awal leo pengembangan usaha (oo as. jumlah pembiayaan (oo disetujui oleh, (nama desa), tanggal bulan tahun bendahara desa .oo. kepala desa .o.i.ooo. bupati sukamara,tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu) add,xb.format laporan realisasi penyerapan dan capaian output.berdayaan masyarakat dan desa. laporan realisasi penyerapan dan capaian output add sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: a.laporan realisasi penyerapan dan capaian output add tahun anggaran sebelumnya, dan b.untuk membiayai paling banyak. paling sedikit dan monitoring dilakukan oleh camat dan pembina teknis pemerintahan desa ppd) yang dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. camat melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang apb desai .(umah penduduk jumlah penduduk miskin| tuas wilayah penduduk penduduk bobot penduduk penduduk bobot wilayah luas bobot kesulitan titan! bobot bobot miskin| miskin wilayah geografis gratis sukamara isurarasa oo ) |ossoorsosas jpe rembang| oil oeoaloo1ea|sooko| books |woo| |o.olas| oamarloosses| ooo7|o.o19| o o363. sukamara |perairan oo) |soo7sosis iremracat o2| 7tolok2to|soosi| |doors2| 1274a| see|books| ost1s|rose7|morir|ooa2| (os user isuncarsaru |ossoorsosas irerrwacas o2| |work|color| oo22a |ori2| 2asas|o.ozon|o.o1oe| s2aloosss| books|opsi| user isuncarsunpun oso27 s03.as irerrwacat oil o2ra|loss|sooko| o.zoos |o.oosa| o0s01 |o. si00|posse| oosa|o.o24| total |se7se| |o, |o,solo| ,es| ,2s00| bupati sukamara,woo. tahun anggaran oo. pemerintah desa .eoooooooo om. oonoooonennnnnnn nana ninnin kecamatan oo. kabupaten kota eni2on ons nennnnnnnnnnnnnannnnan pagu rp. sersreremernmensasennan (ep sop amr rarawcnoaan| ancaman aus output output . k33 ia, it eewoapatan |pendapatan transfer alokasi dana desa oke tahap pertama tahap kedua jumlah pendapatan oke pertama santa nke desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan soo. pto2l kegiatan seo. oke pot stan |bidang pelaksanaan pembangunan desa pal kegiatan seo. oke pal kegiatan oo. pong stan |bidang pembinaan kemasyarakatan oke kegiatan soo. kegiatan soo. data oke |bidang pemberdayaan masyarakat desa pon kegiatan soo. paca kegiatan seo. oke stanniswinter 10y6sembilan ratus dua belas juta dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah dua paling cepat bulan februari dan paling lambat bulan juni. syarat penyaluran dana bagi hasil dprd rk.dalam hal pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada akan tetapi tunggakan setoran pbb belum lunas,dana bagi hasil dprd. selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil dprd juga wajib dilakukan oleh camat. pengawasanpajak daerah kabupaten sukamara tahun anggaran kode wilayah kecamatan nama desa alokasi dasar realisasi bobot alokasi formula pagu pajak basah kera bulatan s2o8o1. sukaraja ' ') '| ) 7s21427| nyos6e| 1207nz2552| total bupati sukamara, ttd. windu subagyokode wilayah kecamatan nama desa alokasi dasar realisasi basi bobot alokasi formula karna daerah pembulatan) (|errarkan o ) | o seo0ss7| o2922190| ose7| ' jo9a39090| ass3ze0| jye ) | pulaunibung ' ) '| )o s60o98s7| bos2ass| o2604. |burirsuna oo ) | seo0ss7| o os7o7seed| |pantartunci ) sun gara mma ' ) | )o8e008s7| o ) | |o000 gengsi7| son9850| isungaicabangbarat (sungaipasir ' ) ' ) | )o seo9gs7| o28010571| sss3| j o9043557| permata ecu bung |kawan 'o ) | 98co0ss7| 11038ss7| o3n580s5| total kontrol penghitungan pagu alokasi bagi hasil retribusi daerah hasil perhitungan pagu alokasi bagi hasil retribusi daerah pagu alokasi dasar yo pagu retribusi daerah) kota pagu alokasi dasar pagu bagian formula total pagu retribusi daerah) total pagu bagian formula bupati sukamara, jumlah desa ttd. windu subagyo rekap alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten sukamara tahun anggaran . ipku |. nkmrtamuua .95a. . isukarma |. jpangkalanmuntai ) | ,a8 |. penarikan |. isungaibaru |. jsungaibundung | ) |. isungairja 8c09. . berdua a99se77504| ,0a |. jlupuperuca ,6a jbalairam |. ipempaning 1070063g08| 8980o.00o0| ,0g |. isekuningbaru o24479. |. ibangunjaya o2609461168| |. ibukitsungkai |. isungaitabuk |. isungaicabangbarat | ) |. jsungaipasir ' ) | o2127434271| |. jlamanbaru |. iman |. isemantun |. (nibungterjun |. (nataikondang |. jsembikuan totalyerapan dprd tahun anggaran sereeereeooororo. pemerintah desa seroereeeeeerenn event nenek kecamatan seooooooo.ooo. kabupaten kota wereeeooereereeoeerenne enennnnann pagu rp. ernrerereereresenrerasann kaa pap uuuuuuuvylky teewoapatan pendapatan transfer (oo lo. .loro (oo lo. jumlah pendapatan (oo lo. jertawasantuan desa (oo lo. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa poo nol kegiatan soo. (oo lo. pal kegiatan soo. (oo lo. stan |bidang pelaksanaan pembangunan desa aaa kegiatan soo. (oo lo. kegiatan semen stan aaa |bidang pembinaan kemasyarakatan (oo lo. kegiatan soo. (oo lo. kegiatan seen poo nol stan (oo lo. |bidang pemberdayaan masyarakat desa (oo lo. kegiatan semen poo nol pon kegiatan soo. (oo lo. pita astana (oo lo.ehh kata bupati sukamara provinsi kalimantan tengahbupati sukamar.. kewenangan lokal berskala desa. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. evaluasi dan pelaporan. pembinaan dan pengawasan,terdiri antara lainaa. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa, bb. peningkatan kapasitas aparatur desa, bpd dan lembaga lembaga desa lainnya,, dan ee.sukamara nomor tahun tentang kewenangan des. windu subagyo diundangkan sukamara pada tanggal febrgan lasdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukamara, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya bps)), bahwa dalam., perlu mengatur bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui bantuan. stimulan rumahdoman pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya bps)ngunan gedungbantuan sosialpemberian hibahukamara berita daerah kabupaten sukamara tahun nomor memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang pedoman pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati sukamara ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati sukamara. kabupaten adalah kabupaten sukamara daerah adalah daerah kabupaten sukamarstimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat bps adalah bantuan pemerintah daerah kabupaten sukamaraonsultan merupakan konsultan perencana dan pengawasyang termasuk mbrpadps untuk menampung dana bantuan yang akan disalurkan kepada pihak kedua. penyedia barang adalah badan usaha yang memiliki surat ijin usaha perdagangan bahan bangunan resmi. peraturan bupati sukamara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya bps) kabupaten sukamara. peraturan bupati sukamara ini bertujuan agar pemberian bantuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya bps) kabupaten sukamara dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan petunjuk tata cara pelaksanaan, penyaluran, pencairan, dan pengelolaan keuangan dalam pemberian bantuan stimulan. lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi: bentuk bps: jenis kegiatan dan besaran bps, penerima bps, penyelenggaraan bps, pemantauan dan pengendalian bps, bab bentuk bps bentuk bps berupa uang, dan atau barang jasa. bps berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada penerima bps. bps berupa uang sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja. bps berupa barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf berupa psu yang merupakan insentif bagi kpb yang telah melaksanakan kegiatan pers. bab iii jenis kegiatan dan besaran bps jenis kegiatan bps terdiri atas: pers, dan pers. kegiatan pers sebagaimana dimaksud dalam untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni denganpjenis kegiatan bps sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan untuk rumah yang terdampak bencana dan atau rumah yang terdampak program pemerintah dan atau rumah tradisional. kegiatan pers sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh penerima bps dengan persyaratanpembangunan psu yang merupakan insentif bagi kpbbps, drainase, septic tank, tower air, dan ruang terbuka publikpers bila memenuhi persyaratan sesuai dan maksimal senilai rp. (dua puluh juta rupiah) per unit. besaran nilai pers bila memenuhi persyaratan sesuai maksimal senilai rp. (empat puluh juta rupiah) per unit. untuk psu bila memenuhi persyaratan sesuai akan disesuaikan dengan kebutuhan, keperluan dan kemampuan keuangan daerah melalui mekanisme peraturan yang berlaku. bab iii penerima bps penerima bps merupakan mbr yang memenuhi persyaratan penduduk sukamara yang sudah berkeluarga yang berdomisili kabupateuntuk program perumahan, berpenghasilan dibawah upah minimum kabupaten terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, dan anggota, anggota kpb berjumlah ganjil minimal (sembilan) orang, cc. anggota kpb bertempat tinggal desa kelurahan yang sama, dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah atas usul kepala desa lurah . bab penyelenggaraan bps penyelenggaraan bps meliputi tahapan: pengusulan lokasi bps, penetapan lokasi bps, cc.aragraf satu pengusulan lokasi bps usulan lokasi bps ditujukan kepada dinas yang dilakukan oleh camat, dan kepala desa lurah. usulan lokasi bps sebagaimana dimaksud pada disertai data jumlah rumah tidak layak huni. usulan lokasi bps sebagaimana dimaksud pada dilakukan verifikasi oleh dinas dan dapat dibantu oleh konsultan perencana. dinas dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan tingkat kemiskinan desa kelurahan, jumlah rumah tidak layak huni desa kelurahan, cc. jumlah kekurangan rumah desa kelurahan, dan kepedulian tingkat desa kelurahan dalam bidang perumahan. kepedulian tingkat desa kelurahan dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi mempunyai data rumah tidak layak huni dan data kekurangan rumah yang terkini, mempunyai program dalam bidang perumahan, menyediakan dana pendampingan untuk kegiatan bps dari anggaran dana desa kelurahan, dan atau evaluasi kinerja pelaksanaan bps yang telah selesai dilaksanakan. dalam hal pelaksanaan kegiatan pers dalam (satu) hamparan telah selesai maka kpb dapat mengusulkan psu kepada bupati sukamara melalui dinas. usulan psu oleh kpb sebagaimana dimaksud pada diketahui oleh kepala desa lurah dan camat. usulan psu sebagaimana dimaksud pada dilakukan verifikasi oleh dinas. paragraf dua penetapan lokasi bps berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan penetapan lokasi bps. lokasi bps ditetapkan oleh bupati. penetapan lokasi bps termuat dalam dpa tahun anggaran pelaksanaan bps. paragraf tiga penyiapan calon penerima bps penyiapan calon penerima bps dilaksanakan pada lokasi bps. penyiapan calon penerima bps dilakukan oleh konsultan untuk memberdayakan calon penerima bps. konsultan perencana melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. konsultan pengawas melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada pada tahap pengawasan, pelaporan, dan pasca kegiatan. dalam melaksanakan tugasnya konsultan perencana dan konsultan pengawas memiliki prosedur format yang harus dikerjakan. tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan sosialisasi dan atau penyuluhan, verifikasi calon penerima bps, kesepakatan calon penerima bps, dan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. kesepakatan calon penerima bps sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui rembuk warga untuk membentuk kpb dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan bps dan atau pendataan rth oleh dinas melalui konsultanpsbps. konsultan ditunjuk oleh ppk berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. konsultan dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengawas dinas. pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengawas dinas sebagaimana dimaksud pada mempunyai cakupan wilayah kerja berdasarkan surat keputusan dinas. format tugas wajib konsultan perencana dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud dalam yaitu konsultan perencanaan, terdiri dari berita acara sosialisasi dan rembuk warga, daftar hadir sosialisasi dan rembuk warga, lembar format penilaian, identifikasi keswadayaan bps, rekapitulasi hasil seleksi calon penerima bps, kesepakatan sosial kelompok, keputusan kepala desa lurah untuk kpb, berita acara identifikasi tukang dan pekerja bps, survei toko penyedia bahan bangunan, berita acara hasil kesepakatan pemilihan toko penyedia bahan bangunan, surat permohonan bps, surat pernyataan penghasilan, surat keterangan kepemilikan penguasaan hak atas tanah": surat pernyataan mengikuti bps, spesifikasi teknis, gambar teknis untuk pers"", rencana anggaran biaya bps, kwitansi tahap dan tahap lembar verifikasi proposal bps, permohonan penetapan penerima bps. ii. konsultan pengawas, terdiri dari il keputusan bupati tentang penetapan penerima bps, surat perintah penyaluran dana bps, daftar rencana pemanfaatan bantuan dpb): perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan, ii kwitansi pembayaran upah kerja tahap dan tahap ii laporan pengunaan dana tahap lembar verifikasi lpd tahap laporan pengunaan dana tahap lembar verifikasi lpd tahap laporan harian, mingguan dan bulanan konsultan, ii laporan permasalahan dan upaya penyelesaian, progres kegiatan penyiapan masyarakat bps, dan laporan progres penyaluran dan pemanfaatan bps. format tugas wajib konsultan perencana dan konsultan pengawaparagraf empat penetapan calon penerima bps hasil verifikasi terhadap proposal calon penerima bps disampaikan kepada bupati untuk ditetapkan. paragraf lima pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan bps pencairan bps dilakukan melalui bank setempat sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pencairan bps sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam (satu) tahap dan penarikan tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan. pemanfaatan bps dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dalam (dua) tahap masing masing sebesar (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuaidalam berisikanrencana anggaran biaya tiap penerima bps. pembayaran tahap (satulima puluh persatu) per unit akan dibayar apabila bahan bangunan sudah tersalurkan penerima bps dan disertakan laporan pertanggungjawaban per unit secara berkelompok. pembayaran tahap (duatiga puluh persatu) per unit akan dibayar apabila bahan bangunan sudah tersalurkan penerima bps dan fisik sudah (tiga puluh persen) disertakan laporan pertanggungjawaban per unit secara berkelompok. pembayaran tahap (tiga) senilai (dua puluh persatu) per unit akan dibayar upah kerja ini bila fisik sudah (seratus persen) dari total bahan bangunan yang ada rencana anggaran biaya tiap penerima bps disertakan laporan pertanggungjawaban per unit secara berkelompok. paragraf enam pelaporan penyedia barang dan konsultan menyampaikan laporan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengawas dinas dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban per unit pemanfaatan bps. pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengawas dinas menyampaikan laporan kepada ppk dengan tembusan kepada dinas. pola pelaporan untuk petunjuk teknis memuat tentang persiapan bps, perencanaan dan pelaksanaan bps, dan pengawasan, pelaporan, dan pasca kegiatan bps. bagian keempat pemantauan dan pengendalian bps pemantaups. pemantauan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi bps, penetapan lokasi,emantauanpedoman pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya bps) kabupatenps, hal ini meliputi bps yang diberikan kepada penerima bantuan bps dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali, dalam hal penerima bps tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka bps dilakukan pembatalan oleh ppk sebelum bps disalurkan, dan disampaikan kembali calon penerima bps baru kepada bupati untuk ditetapkan, dalam hal penerima bps menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan bps maka dilakukan penarikan kembali oleh ppk dan penerima bps dikenakan sanksi pengembalian bahan bangunan dan pembayaran bahan bangunan yang terpakai. bab sanksi administratif penerima bps dianggap melanggar kontrak apabila tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah selama masa pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan. sanksi sebagaimana dimaksud pada berupa sanksi pengembalian dana bantuan yang telah diterima dan tidak dapat diberikan bps lagi. bab penutuprencana berita acara sosialisasi dan rembuk warga berita acara pertemuan sosialisasi dan penyuluhan rembuk warga dalam rangka nona bantuan stimulan perumahan swadaya (bps tahun . kabupaten sukamara provinsi kalimantan tengah), bertempat penenlaeeaaeemeea,daftar hadir sosialisasi dan rembuk warga daftar hadir pertemuan sosialisasi dan penyuluhan rembuk warga dalam rangka ooooooooo. bantuan stimulan perumahan swadaya (bps tahun. desa kel. hari pgnanananaaananaanananana kecamatan tanggal donananananananananananaaaaan kabupaten sukamara tempat ponnanannnnanananaan nana dokumentasi foto kegiatan enenenat foto kegiatan foto kegiatan keterangan kegiatan keterangan kegiatan pondasi baik rusak sedang sebagian tidak ada penilaian rumah tidak layak huni l j rusak ringan l j rusak berat seluruhnya desa kondisi spoof baik rusak sedang sebagian tidak ada kecamatan l j rusak ringan l j rusak berat seluruhnya kabupaten kota kondisi kolom tiang baik l j rusak sedang sebagian tidak ada provinsi rusak ringan rusak berat seluruhnya nama file foto kondisi balok ( air rusak sedang sebagian tidak ada nomor urut kondisi struktur atap baik rusak sedang sebagian tidak ada nama lengkap rusak ringan rusak berat seluruhnya ae hewan irasnarman tanoe does dooeewaw hawa cip jam oma cit wita cia dowaneramaa mmm grow desa pekerjaan utama pns pramuwisma ( ulang montir nelayan ( air kemasaniisi ulang mata air lainnya jrnveouri ( olewsupir ( petani ( suruh harian sumber listrik open dengan meteran listrik non pln umno ( honorer wirausaha lainnya jpn tanpa meteran peukan listrik deburan ciranasan ctarswrr ciraatomare team data daratan data herman peramuanpertuan cast taa scsm bbm dpa a0aa deras status kepemilikan tanah mui sendiri ( tanah negara material atap terluas benteng jerami rumbia peukan milik sendiri ( asbes junk lainnya bolt diam canon kesana hae tone danomestan drama esa cam man kain can mantan cinansestonrom lemah mendapatkan bantuan jya, lebih dari tahun yang lalu belum pernah material dinding terluas tembok plesteran ( kayu papan jambu (ya, kurang dari tahun yang lalu tembok tanpa plesteran plesteran anyaman bambu rumbia jenis kawasan lokasi rumah yang ditempati ( dataran banjir crashes ( anyaman bambusbilik lainnya kek pesisir nelayan kondisi dinding baik rusak sedang sebagian perbatasan pulau pulau kecil terluar rusak ringan rusak berat seluruhnya kumuh ( daerah tertinggal dan terpencil material lantai terluas marmer granit plesteran tanah transmigrasi dekat jalur berbahaya (jalur kereta, ( keramik kayu rawan bencana lereng, stet) ( ubinsteget jambu diperuntukan untuk permukiman kondisi lantai baik rusak sedang sebagian ana anna foto foto kon prana anannananan . konsultan perencana calon penerima bantuan, identifikasi keswadayaan bps identifikasi keswadayaan bps nomor nba nama penerima bantuan nomor ktp alamat desa kelurahan kecamatan kabupaten sukamara bentuk swadaya bentuk swadaya setan betensultan perencana calon penerima bantuan, mengetahui dan menyetujui, kepala desa lurah berita acara rembuk warga identifikasi tukang pekerja bps berita acara rembuk warga identifikasi tukang pekerja bps pada hari ini. tanggal . bulan . tahun ., bertempat kereekkae desa kelurahan .,kennanananananaaaa ee, dengan hasil identifikasi sebagai berikut keterangan tanda nomor asal tukang tangan ktp umur l p ds pekerja cap jempol ket laki laki perempuan dalam desamengetahui, kepala desa lurah, (nama lengkap dan tanda tangan) berita acara rembuk warga identifikasi tukang pekerja bps rekapitulasi hasil seleksi calon penerima bps berdasarkan kesepakatan warga desa kelurahan dokanananannanananan ana kecamatan penanaannananannnaana aan kabupaten sukamara provinsi kalimantan tengah cuan kesehatan guan hasil berawa rembug struktural struktural alamat nam oln kel ktp tempat catatan ami tinggal far six sia xito sig ew$ ala mela lola beslitelefsis lalapan jaja sarmi cahaya ahi ktp mati, akan loe tao ppp mate cahaya pem umat lsm lili na. g000i maimun ola leo iii keterangan tersedia memenuhi layak, tidak tersedia tidak memenuhi tidak laya ket v t layak tidak dia tidak hi tidak layak kepala desa lurah wakil dari peserta cpb konsultan perencana kesepakatan sosial kelompok kesepakatan sosial kelompok pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) kabupaten sukamara dengan ini kami anggota kelompok penerima bantuan kpb).ps sesuai ketentuan bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas pembangunan baru rumah swadaya bertanggung bergotong royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan bps menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan bps bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan bpsppk konsultan perencana ketua dan anggota cpb: keputusan kepala desa lurah untuk kpb keputusan kepala desa lurah?) .oooocoooooooooooooooo. nomor seen nenek. menimbang bahwa berdasarkan berita acara pembentukan kelompok tanggal . bahwa berdasarkan berita acara pembentukan kelompok tanggal . perlu ditetapkan kelompok penerima bantuan kpb) pada kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya bps), bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimullurah tentang pembentukan kelompok penerima bantuan kpb) pada kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya bps) tahun mengingatkeputusan bupati sukamara nomor . tentang penetapan lokasi dan besaran bps, memutuskan menetapkan keputusan kepala desa lurah ")nananenaaannnanannankesatu membentuk kelompok penerima bantuan kpb) kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya bps) yang selanjutnya disebut kpb . " ), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut: bantuan besar pers bantuan struktur keanggotaan pers) rp) su sos loo jam dst. kedua keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini. ditetapkan di? nenaennnannnanaan tanggal naannnaaaaanaaaaaan kepala desa lurah anno nenek stempel (nama lengkap, nip, dan tandatangan) catatan: coret yang tidak perlu diisi dengan angka romawi seperti kpb kpb ii, kpb iii, dan seterusnya survey. nomor tanggal .tentang .ii.ccc wuu. (standar harga satuan bahan bangunan kabupaten kota) nama kpb kanan kanannya ana desa kelurahan kkanananananaaaan kecamatan kanan kanannya ana kabupaten kota knanananananaanananananaa nana tanggal survey knanananananaanananananaa nana tanggal dibuat laporan knanananananaanananananaa nana harga satuan bahan bangunan standar harga satuan survey harga bangunan satuan kabupaten kota satuan keterangan semen sak pasir pasang m8? pasir beton batu bata batak batuah besi@6mm bg besi8mm bt loo besi papan2 kayu kayu bg kayu seg leo genteng paku lo closet jongkok unit kran leo ko pipa ast a a a a a a a a a a a aa. kelengkapan administrasi toko sup situ memiliki nama bank nomor nama toko dan pemilik alamat tidak tidak sarana rekening untuk ada ada angkutan kegiatan bps diketahui oleh, difasilitasi oleh, perwakilan kpb, ppt konsultan perencana ketua disahkan oleh, ppk berita acara hasil kesepakatan pemilihan toko penyedia bahan bangunkeemasan. desa kelurahan .,oeelee. tanggal . dan alamat sesuai dengan situ dengan nomorpsisi sesuai hasil survey toko penyedia bahan bangunan surat permohonan bps surat permohonan bps sa.oy kepada yth.: bupati sukamara c.g. pejabat pembuat komitmen. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten sukamara perihal permohonan kegiatan pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya bps) kabupaten sukamara tahun . saya yang bertanda tangan bawah ini nama kannanananananananakanan anna aan aan anna aan aan anna umur ke. tahun pekerjaan kanananaanananananaana nana nana anna aan naa aan ana nana alamat plh annannnnnnnannnnnnnannnnn naa desa kelurahan . w.penn kabupaten sukamara provinsi kalimantan tengah"), (khusus untuk bantuan berupa uang),bulan. surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan bantuan stimulan perumahan swadaya bpsdesa), (tanggal bulan tahun) lurah kepala desa yang membuat pernyataan, (nama lengkap dan tanda tangan) (nama lengkap dan tanda tangan) surat keterangan kepemilikan penguasaan hak atas tanah (kop desa kelurahan) surat keterangan kepemilikan penguasaan hak atas tanah nomor( penerima bpbnanananaanananaaa penerima bps) alamat. desa kel.. penerima bp dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena (hilang, musnah, rusak, tidak tertib kepala desa lurah . (nama lengkap dan tanda tangan) coret yang tidak perlu surat pernyataan mengikuti bps surat pernyataan mengikuti bps nama ananannanananananananananana nana aan ana aan umur po. tahun pekerjaan knananannananaa aan aan aan aan alamat aanannanannannnnlnnn desa kelurahan . wei kabupaten sukamaraspesifikasi teknis jenis kegiatan pers dan pers nomor nba foto perspektif kondisi awal rumah nomor ktp nama penerima bantuan alamat desa kelurahan kecamatan kabupaten sukamara gambar foto rumah kondisi awal dan rencana usulan foto komponen rumah yang setskondisi awal rencana usulan ukuran rumah m2.titik koordinat pan pera ana" kanan prana maan! difasilitasi olehgambar teknis untuk persngpon titik koordinat pon sen san rumah rusak total gambar rencana usulan skala nts1100)rencana anggaran biaya bps rencana anggaran biaya (rab) bps nomor nba nnannnnnan nan naa anna ana nana nana nana nana nana aaaa nomor ktp nama penerima bantuan .oooooan alamat daan anna nana anna nana anna anna nana anna nana nana anna nana aaaaaa desa kelurahan nakannanaanan nana aan kecamatan nnannnnnan nan naa anna ana nana nana nana nana nana aaaa kabupaten sukamara jenis kegiatan pers pers barca kota uraian pekerjaan volume satuan harga neng nang memakai rp) rp) tunai bangunan lama bongkar rumah lama gotong kebun nan salesman taman pensi semasa maa you omar apsemanteramg emas emas semensorarsoe maa nan psemantaamg evento emas emeoesamsw semeadorarsoe maa maa ben maa aapaamau pake esemeesorsa man dan dnnfeseman pitugandenasa harga total uraian pekerjaan volume satuan harga rang dana memakai rp) rp) tunai bangunan lama esendengela ukuran. pssenventtam kran. ama kam oman. pendeta kara ukuran. andendeta kaca ukuran. naermmaan tanam ende dengan gan kanasenaaa raemaambamm amami snfreemaan samaran nee mata para enggan lou oka sapeemmpaap seng gelombang cmx cmx lbr mama pol sak bahan penutup atap lainnya yang lbr sman a bahan penutup atap lainnya yang lbr aman iafaemantaah tarian. mapan mam umar mara garam. masak asegaaak best oma pia airtotor ukuran. mmm mae harga total uraian pekerjaan volume satuan harga memakai bps dana bahan rp) rp) tunai bangunan lama .| tukang lol po)coret yang tidak perlu kwitansi tahap dan tahap kwitansi tahap dan tahap sudah terima dari pejabat pembuat komitmen . jumlahningkatan kualitas rumah swadaya pembangunan baru rumah swadaya bagi penerima bantuan atas nama . dasa kelurahan eeeseakaaean kecamatan ., kabupaten sukamara provinsi kalimantan tengah. jumlah pessesennenaanan yang menerima, materai lembar verifikasi proposal bps lembar verifikasi proposal bps desa kelurahan bankakaananannaa nana anna kabupaten sukamara provinsi kalimantan tengah jumlah penerima bantuan pankanaaananaanana. orang nama nom kelengkapan rekomendasi calon fog alam pers penari bnb lot pereslalalaflalalalalala dak keterangantlevel nama dan nip stempel tanggal catatan lembaga instansi tenaga lapangan dinas nip permohonan penetapan penerima bps permohonan penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) kandang manaananan aan perihal permohonan penetapan penerima bps desa kelurahan . lampiran kepada yth. bupati sukamara tempat berdasarkan hasil verifikasi proposal bps yang dilakukan bersama konsultan perencana, pengawas dinas, dan ppt kabupaten sukamarakatatatatanatalalal lean kabupaten sukamara provinsi kalimantan tengahppk nip. tembusanbupati sukamara, windu subagyongawas keputusan bupati sukamara tentang penetapan penerima bps keputusan bupati sukamarasukamara bupati sukamara, menimbangtelah dilakukan proses verifikasi untuk penetapan penerima bps, dsukamara tentang penerima bantuan stimulan perumahan swadaya bps) berupa uang tahun anggarandan memperhatikan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh konsultan perencana. nomor. tanggal. tentang.: dan dipa dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. nomor. memutuskan menetapkan kesatumemanfaatkan dana bps guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untukps disalurkan rekening penerima bantuan melalui rekening penyaluran bantuan pemerintah pada bank. dengan nomor. keempat segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada dipa dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten sukamara. kelima keputusan bupati sukamarsukamara salinan ini disampaikan kepada ythkepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten sukamara, ppk. camat. kepala desa. arsip. lampiran keputusan bupati sukamara nomor . tentang penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) berupa uang tahun anggaran. desa kelurahan.kecamatan. kabupaten sukamara provinsi kalimantan tengah daftar penerima bantuan berupa uang alamat desa unit kerja jenis tempat kelurahan, besar ja. ea. ea. naa naa naa naa naa naa das, ditetapkan . pada tanggal . .f oi. bupati sukamara surat perintah penyaluran dana bps kop dinas nomor ponnananaanaan sukamara, . jjkeputusan bupati sukamara tentang penerima bantuan stimulan perumahan swadaya bps) berupa uang kabupaten sukamara tahun anggaran . dimohon agar dana bps tahapnas perumahan rakyat dan kawasan permukimanii daftar rencana pemanfaatan bantuan (dpb daftar rencana pemanfaatan bantuan (dpb) nomor nba anaannananaanaa nana anna nama penerima bantuan anaannananaanaa nana anna nomor ktp nnnnannannanannaanaa anna aan alamat nnaananaa naa aan desa kelurahan nnaananaa naa aan kecamatan anaannananaanaa nana anna kabupaten sukamara nomor rekening penerima bantuan nnnnannannanannaanaa anna aan nama toko penyedia bahan bangunan nnaananaa naa aan jumlah dana yang ditransfer toko penyedia bahan bangunan tahap jenis bahan bangunan (unit) rp) rp) total harga pembelian terbilang ditanggapi oleh: nama toko penyedia bahan bangunan nnaananaa naa aan alamat toko penyedia bahan bangunan nnaananaa naa aan nomor rekening bank toko penyedia nnaananaa naa aan toko penyedia bahan bangunan jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja tahap i ii jatah harga terbilang total dana yang ditarik terbilang ditanggapi oleh: diajukan oleh: toko penyedia bahan bangunan penerima bantuan disahkan oleh: diverifikasi oleh: difasilitasi oleh: ppt pengawas dinas konsultan pengawas coret yang tidak perluj. tempat keke, dalam rangka pelaksanaan bps, berdasarkan berita acara kesepakatan pemilihan toko penyedia bahan bangunan tanggal. telah diadakan kontrak antara telah diadakan kesepakatan antara: nama kanaananananan nana anna ana aanprovinsi kalimantan tengah bertindak untuk dan atas nama kpb .sebagai pihak kesatu. nama pemilik toko kaanananananaaanan aan nama toko material kaanananananaaanan aan nama bank bndakankalanannananaa nana rekening toko kaanananananaaanan aan alamat toko (sesuai situ) .i.o.conankesatukesatukamakesatu tempat pihak kesatusatukesatu maka dapat dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak oleh pihak kesatu dan dilaporkan kepada pihakkesatudari pihak kesatu kepada penerima bpskesatu, toko penyedia bahan ketua kpb bangunan diketahui disaksikan oleh, ppt pengawas dinas konsultan pengawas kwitansi pembayaran upah kerja tahap tahap kwitansi pembayaran upah kerja tahap tahap sudah terima dari bonkanaanaanannanaanaaa ana. penerima bps) jumlah uang naaanananalanaaaa (terbilang) untuk pembayaran upah kerja selama . hari untuk peningkatan kualitas rumah swadaya pembangunan baru rumah swadaya program bantuan stimulan perumahan swadaya bps) desa kelurahan. kecamatan. kabupaten sukamara jumlah pessesennenaanan penerima bps kananananaaaaang kanan ana yang menerima, materai nba .s kk. coret yang tidak perlu i1jenis kegiatan pers pers progres pelaksanaan pembangunan bps tahap keadaan perspektif) keadaan minimal 6o perspektif sisi sama dengan foto tampak depan tampak belakang perspektif sisi lain dari foto atastahap (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan) perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan kesana . disetujui, diverifikasi, difasilitasi, dibuat oleh, ppt pengawas dinas konsultan penerima bantuan pengawas rekomendasi oleh ppt ppk penerima bantuan berhak tidak berhak melakukan penarikan tahapaaanananana aan aan aan alamat ananananaaaann ana desa kelurahan nkanananaanananaaa aan ana kecamatan naanannannanaa nana aan aan ana aan1 nota pengiriman bahan bangunan aaa toko penyedia bahan bangunan tahap see dpb) tahap sam meme| toko penyedia bahan bangunan dan hasil survey see (|| tahap (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan) perjanjian kerja sama pembelian pentanbangasan sen pemain| rekomendasi verifikator tanda tangan keterangan level nama dan nip cap tanggal lembaga instansi catatan pengawas dinas nip.besaran bantuan rp. jumlah realisasi swadaya rp. progres pelaksanaan pembangunan bps tahap keadaan y6o keadaan keadaanakuntansi pembayaran upah kerja tahap (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)disetujui, diverifikasi, didampingi, pembuat laporan, ppt pengawas dinas konsultan pengawas penerima bantuan rekomendasi oleh tim teknis kabupaten kota: progres fisik y6naanananana aan ana anna aan alamat ananananaaaann ana desa kelurahan nkanananaanananaaa aan ana kecamatan kaanannanaanaanaa nana aan annamen bee toko penyedia bahan bangunan tahap eee tahap akuntansi pembayaran upah kerja tahap |kumkandengan pemanjatan tanam (eelembaga catatan instansi pengawas dinas nip. laporan harian, mingguan, bulanan tenaga fasilitator lapangan dari konsultan laporan harian, mingguan, bulanan tenaga fasilitator lapangan dari konsultan pengawas bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) tahun . kabupaten sukamara pihak yang dituju tempat loka nama fasilitator mannnanannnnnnnanannnn nana bulan makanan aan ii laporan permasalahan dan upaya penyelesaian masalahsukamara nama tfl mannnanannnnnnnanannnn nana minggu ann edan apn ppp ennnnenen nan papan eennennnnn app bulan manna lokasi uraian singkat permasalahan upaya penyelesaian masalah tfl ii progres kegiatan penyiapan masyarakat bps progres kegiatan penyiapan masyarakat bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) tahun . kabupaten sukamara nama tfl nan nan ana aan nan aan aaa aan aaa aaa aaa aan periode ahannnnnnnn s @oorinnnag mennnnnnna20. nama calon jenis sosialisasi kesepakatan cpb identifikasi verifikasi penetapan penerima bantuan kelamin desa dan verifikasi kebutuhan proposal nik kecamatan dan pos nilai penerima bantuan nba kelurahan penyuluhan cpb nama nama nama penyiapan oleh tim pers pers bantuan tanggal kpb c.t p toko pbb proposal teknis rp) eka petunjuk pengisian c.t p: calon tukang atau pekerja toko pbb: toko penyedia bahan bangunan kolom diisi sesuai dengan data calon penerima bantuan kolom dan diisi dengan atau sesuai kategori kolom diisi tanggal kegiataniisi hasil kesepakatan kolom dan merupakan pilihan angka apabila termasuk salah satu kategori kolom diisi dengan nominal rupiah. mengetahui, konsultan pengawas tenaga fasilitator lapangan laporan progres penyaluran dan pemanfaatan bps berbentuk uang laporan progres penyaluran dan pemanfaatan bps berbentuk uang kabupaten sukamara nama fasilitator paakknnnaankannaannnnananan periode panannnnnnnnnan nna. . tanggal, bulan) keterangan kolom s d s d diisi sesuai dengan data penerima bantuan jenis proses proses realisasi nama kelamin desa! nilai sebutan penerimaan penarikan penerimaan penarikan progres nilai nik bant dpb dana tah lpd dana tah bantuan nba kelurahan sala pers pers tangga tahap bangunan tanpa bata tale dea aoa pmr kolom dan diisi dengan atau sesuai kategori kolom dan diisi dengan atau sesuai kategori kolom diisi dengan tanggal kegiatan kolom s d diisi angka jika sudah selesai dilakukan, angka jika masih dalam proses kolom dan diisi nilai nominal rupiah. mengetahui, konsultan pengawas tenaga fasilitator lapangan bupati sukamara, ttd. windu subagyeriksaan perdagangan berjangka komoditi, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan jabatan fungsional pemeriksa perdagangan berjangka komodimeriksaan sarana fisik dalam rangka perizinan pbk, srg, dan plk, menganalisis data dan informasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan produk, menganalisis data dan informasi pembinaan dan pengembangan pelaku usaha, melakukan monitoring pengembangan kelembagaan dan produk, melakukan konsultasi terhadap kerjasama bidang pbk, srg, dan plk, melakukan asistensi bidang pbk, srg, dan plk: melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dalam dan luar persidangan serta praperadilan, dan menyusumenyusun rekomendasi tindak lanjut hasil identifikasi, dan atau surveillance terhadap dugaan adanya pelanggaran, menganalisis hasil pemeriksaan, melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan, menyusun rekomendasi atas hasil pemeriksaan, melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan, merekomendasikan tindak lanjut hasil gelar kasus, melakukan penindakan secara langsung, merevisi peta resiko daftar pertanyaan kuesioner dan menetapkan usulan draft kuesioner penyusunan program kerja audit tahunan, merevisi daftar usulan pelaku usaha yang akan diaudit oleh bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, menyusun rekomendasi (usulan kebijakan) atas hasil revi terhadap hasil audit bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, menyusun rencana penyidikan, melakukan supervisi dan usulan penyidikan, menganalisis hasil penyidikan untuk laporan kemajuan, melakukan validasi berkas perkara, memverifikasi permohonan perizinan bidang pbk, srg, dan plk, menyusun rekomendasi permohonan perizinan bidang pbk, srg, plk, melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka perizinan pbk, srg, dan plk, merevisi hasil penyelarasan hasil analisis pengembangan pasar dan kebijakan pbk, srg, dan plk, merevisi hasil analisis produk dan rumusan kebijakan pbk, srg, dan plk, menyusun rekomendasi pengembangan produk dan atau kelembagaan pbk, srg, dan plk, mendesain perangkat monitoring dan evaluasi kelembagaan dan produk, melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan, mengembangkan metode pembinaan, melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan metode program pemeriksaan pbk, srg, dan plk, menyusun rekomendasi hasil penyelarasan kebijakan pbk, srg, dan plk, melakukan penyelarasan program dan kegiatan pemeriksaan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan, menyusun materi kerjasama bidang pbk, srg, dan plk tingkat nasional, mengkaji ulang implementasi kerjasama bidang pbk, srg, dan plk tingkat nasional, merilis penanganan perkara dalam dan luar persidangan serta praperadilan, dan menyusun rekomendasi tanggapan atas penyelesaian perselisihan bidang pbk, srg, dan plk: dan pemeriksa pbk ahli utama, meliputi: merilis perubahan program dan kegiatan pemeriksaan, melakukan kajian terhadap strategi pemeriksaan bidang pbk, srg, dan plk, melaksanakan quality assurance proses pemeriksaan, menyusun tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, merevisi laporan kemajuan, mendesain pedoman pengembangan kelembagaan dan produk, mengkaji ulang desain metode pembinaan, menyusun rekomendasi terhadap lembaga memenuhi kriteria, menyusun rekomendasi strategis pengembangan kelembagaan dan produk, menyusun rekomendasi kebijakan strategis dalam pengembangan, pengaturan, dan pembinaan, mengkaji ulang pengembangan kelembagaan dan produk, menyusun materi kerjasama bidang pbk, srg, dan plk tingkat internasional, mengkaji ulang implementasi kerjasama bidang pbk, srg, dan plk tingkat internasional, menyusun strategi kebijakan kerjasama tingkat nasional, dan menyusun strategi kebijakan kerjasama tingkat internasional. pemeriksa pbsub unsur kegiatan penyidikan dan penindakan jabatan fungsional pemeriksa pbk sebagaimana dimaksud dalam huruf dan uraian kegiatan penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam terhadap tindak pidana hanya dapat dilaksanakan oleh pemeriksa pbk yang telahmeriksa pbk sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: pemeriksa pbk ahli pertama, meliputi: dokumen penanganan laporan dan atau pengaduan dibidang pbk, srg, dan plk, dokumen kertas kerja audit pemeriksaan, dokumen pelaksanaan audit, nobulan konsultasi internal terhadap hasil pemeriksaan, laporan identifikasi kepatuhan penyampaian laporan periodik kelembagaan pbk, srg, dan plk, dokumen klarifikasi terhadap hasil pengawasan kepatuhan kegiatan pialang berjangka, dokumen klarifikasi terhadap hasil pengawasan pelaporan direktur kepatuhan, dokumen koordinasi proses penyidikan dengan penyidik kepolisian negara republik indonesia dan atau jaksa, dokumen analisis bahan kajian substansial dan rumusan kebijakan pbk, srg, dan plk, dokumen analisis penyusunan dan penyelarasan kebijakan pbk, srg, dan plk, dokumen layanan informasi kebijakan pbk, srg, dan plk, laporan pemeriksaan kelengkapan usulan permohonan perizinan bidang pbk, srg, dan plk, materi pembinaan dan pengembangan pelaku usaha, dokumen materi publikasi kegiatan pembinaan dan pengembangan, laporan identifikasi potensi wilayah dan sentra produksi untuk pengembangan srg dan plk, dokumen analisis permintaan tanggapan hukum, konsultasi hukum, dan penyelesaian perselisihan, dokumen analisis penanganan perkara gugatan hukum dan bantuan hukum didalam dan diluar persidangan serta praperadilan, dan dokumen analisis kasus pbk, srg, dan plk: pemeriksa pbk ahli muda, meliputi: dokumen rencana kerja dan program kerja pemeriksaan pbk, srg, dan plk, dokumen rencana kegiatan pemeriksaan dibidang pbk, srg, dan plk, dokumen analisis laporan atau pengaduan dan adanya petunjuk, dokumen pemetaan hasil pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran dibidang pbk, srg, dan plk, laporan identifikasi dan atau observasi surveillance terhadap dugaan pelanggaran pbk, srg, dan plk, dokumen rencana kerja audit, daftar pertanyaan kuesioner, berita acara pemeriksaan, laporan gelar kasus atau pemaparan kasus atas pemberian keterangan atau ahli, laporan pemeriksaan teknis kelembagaan secara online offside, laporan pemeriksaan teknis kelembagaan lapangan (on site), laporan pemantauan penyaluran subsidi melalui kredit program bidang srg, dokumen analisis laporan keuangan kelembagaan pbk, srg, dan plk, dokumen peta risiko pelaku usaha, daftar usulan pelaku usaha yang akan diaudit oleh bursa dan kliring beserta kategori risiko pelaku usaha, dokumen hasil audit bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, berita acara pemeriksaan, surat upaya paksa, laporan olah tempat kejadian perkara, nobulan gelar perkara, dokumen berkas perkara, laporan pemeriksaan sarana fisik dalam rangka perizinan pbk, srg, dan plk, laporan analisis data dan informasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan produk, laporan analisis data dan informasi pembinaan dan pengembangan pelaku usaha, laporan monitoring pengembangan kelembagaan dan produk, laporan konsultasi terhadap kerjasama bidang pbk, srg, dan plk, laporan asistensi bidang pbk, srg, dan plk, dokumen penanganan perkara dalam dan luar persidangan serta praperadilan, dan dokumerekomendasi tindak lanjut hasil identifikasi surveillance: laporan hasil pemeriksaan, dokumen evaluasi pelaksanaan pemeriksaan, dokumen rekomendasi hasil pemeriksaan, laporan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan, rekomendasi tindak lanjut hasil gelar kasus, laporan penindakan secara langsung, kuesioner penyusunan program kerja audit tahunan, daftar usulan pelaku usaha yang akan diaudit oleh bursa dan kliring, dokumen rekomendasi hasil revi terhadap hasil audit bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, dokumen rencana penyidikan, dokumen supervisi dan usulan penyidikan, laporan analisis hasil penyidikan untuk laporan kemajuan, laporan validasi berkas perkara, laporan verifikasi permohonan perizinan bidang pbk, srg, dan plk, dokumen rekomendasikan permohonan perizinan bidang pbk, srg, dan plk, laporan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka perizinan pbk, srg, dan plk, laporan hasil penyelarasan hasil analisis pengembangan pasar dan kebijakan pbk, srg, dan plk: laporan hasil analisis produk dan rumusan kebijakan pbk, srg, dan plk, laporan pengembangan produk dan atau kelembagaan pbk, srg, dan plk, desain perangkat monitoring dan evaluasi kelembagaan dan produk, laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan, laporan pengembangan metode pembinaan, laporan evaluasi pelaksanaan pengembangan metode program pemeriksaan pbk, srg, dan plk, rekomendasi analisis hasil penyelarasan kebijakan pbk, srg, dan plk, laporan penyelarasan program dan kegiatan pemeriksaan, pengaturan, pembinaan, dan pengembangan, naskah materi kerjasama bidang pbk, srg, dan plk tingkat nasional, kajian implementasi kerjasama bidang pbk, srg, dan plk tingkat nasional, dokumen penanganan perkara, dan dokumen tanggapan atas penyelesaian perselisihan, dan pemeriksa pbk ahli utama, meliputi: dokumen program dan kegiatan pemeriksaan, dokumen kajian terhadap strategi pemeriksaan bidang pbk, srg, dan plk, laporan quality assurance proses pemeriksaan, dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, laporan kemajuan, dokumen pedoman pengembangan kelembagaan dan produk, dokumen desain metode pembinaan, rekomendasi lembaga memenuhi kriteria, rekomendasi strategis pengembangan kelembagaan dan produk, rekomendasi kebijakan strategis dalam pengembangan, pengaturan, dan pembinaan, naskah pengembangan kelembagaan dan produk, naskah materi kerjasama bidang pbk, srg, dan plk tingkat internasional, kajian implementasi kerjasama bidang pbk, srg, dan plk tingkat internasional, dokumen strategi kebijakan kerjasama tingkat nasional, dan dokumen strategi kebijakan kerjasama tingkat internasional. dalam hal unit kerja tidak terdapat pemeriksa pbkpberiksa pbk yang melaksanakan kegiatan pemeriksa pbkpbk yang melaksanakan kegiatan pemeriksa pbkpbberiksa pbperdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut jabatan fungsional pemeriksa pbk mempunyai ruang lingkupadministrasi, hubungan internasional, pertanian, maritim, komputer dan informatika, dan komunikasi: dan nilaipberiksa pbk. pns yang diangkat dalam jabatan fungsional pemeriksa pbkeriksaan pbk. pemeriksa pberiksa pbk dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional pemeriksa pbbpertama sampai dengan jabatan fungsional pemeriksa pbk ahli madya, berijazah paling rendah magisterbk ahli pertama dan pemeriksa pbk ahli muda: (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pbk ahli madya, dan (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pbpbk. pemeriksa pberiksa pbkmeriksa pbkmeriksa pbkeriksaan pberiksa pberiksa pbkpberiksa pbpbk, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional pemeriksa pbk satu tingkat lebih tinggi. pengangkatan dalam jabatan fungsional pemeriksa pbpbk melalui promosi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional pemeriksa pbk yang akan diduduki. angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional pemeriksa pbberiksa pbpbpbbmeriksa pbk wajib menyusun skp setiap awal tahun. skp merupakan target kinerja pemeriksa pbberiksa pbk setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (dua belas koma lima) untuk pemeriksa pbk ahli pertama: (dua puluh lima) untuk pemeriksa pbk ahli muda: (tiga puluh tujuh koma lima) untuk pemeriksa pbk ahli madya, dan (lima puluh) untuk pemeriksa pbk ahli utama. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi pemeriksa pberiksa pbmeriksa pbpbk ahli pertama, (dua puluh) untuk pemeriksa pbk ahli muda, dan (tiga puluh) untuk pemeriksa pbk ahli madya. pemeriksa pbbmeriksa pbpbpbrdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. pejabat fungsional pemeriksa perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut pemeriksa pbk adalah pns yang diberikan, dan pasar lelang komoditas. perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disingkat pbkasar lelang komoditas yang selanjutnya disingkat plkbkbk sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pemeriksa pberiksa pbk sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian angka kredit. hasil penilaian dan pak pemeriksa pbpbk. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak pemeriksa pbk diajukan oleh:dibidang perdagangan kepadutama: danbidang perdaganganinstansi pembinadibidang perdagangan untuk angka kredit bagi pemeriksa pbk ahli utama, danbk dalam pendidikan dan pelatihan. tim penilai melakukan penilaian angka kredit bagi pemeriksa pbk ahli pertama sampai dengan pemeriksa pbpbk, unsur kepegawaian, dan pemeriksa pbpbpbk. syarat untuk menjadi anggota tim penilai, yaitu: menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan pemeriksa pbk yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit pemeriksa pbk, dan cc. aktif melakukan penilaian angka kredit pemeriksa pbk. apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi dari pemeriksa pbkpberiksaan pbk padameriksa pbpbk, untuk pemeriksa pbkpbk dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: pengajar atau pelatih bidang pemeriksaan pbkeriksa pbfungsional pemeriksa pbk kenaikan jenjang jabatan fungsional pemeriksa pberiksa pberiksa pberiksa pberiksaan pbk, pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang pemeriksaan pbk, penerjemahan penyaluran buku dan karya ilmiah bidang pemeriksaan pbk, penyusunan standar pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang pemeriksaan pbk: pelatihan pengembangan kompetensi bidang pemeriksaan pbk, atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina bidang pemeriksaan pbpbk yang akan naik jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, pemeriksa pbkmeriksa pbk ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pemeriksa pbk ahli madya, dan (dua belas) bagi pemeriksa pbk ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pemeriksa pbk ahli utama. pemeriksa pbk yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang pemeriksaan pbmeriksa pbk persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi pemeriksa pbk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemeriksa pbpbkpbk penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional pemeriksa pbk dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut: ruang lingkup kegiatan pbk, srg, dan plk, jumlah pemeriksaan kegiatan pbk, srg, dan plk, cc. cakupan wilayah pemeriksaan kegiatan pbk, srg, dan plk: dan tingkat kompleksitas pemeriksaan kegiatan pbk, srg, dan plk. pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pemeriksa pberiksa pberiksa pberiksa pbk harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi pemeriksa pberiksa pbk wajib diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi pemeriksa pberiksa pbk sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk: pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis bidang pemeriksaan pbk. selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada pemeriksa pberiksa pberiksa pbpbk, atau tidak memenuhi persyarateriksa pbk. tim penilai angka kredit jabatan fungsional pemeriksa pbbk dalam bentuk angka kredit pemeriksa pbk. standar kompetensi pemeriksa pbbbpbk sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional pemeriksa pbk. hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh pemeriksa pbbk baik perorangan atau kelompok bidang pemeriksaan pbk. instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa pberiksa pbk. pemeriksa pberiksa pbk. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pemeriksa pberiksaan pbbk, atau tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional pemeriksa pbk. pemeriksa pberiksa pberiksa pberiksa pbberiksa pberiksa pbmeriksa pbk: menyusun standar kompetensi jabatan fungsional pemeriksa pbk: cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional pemeriksa pbk, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pemeriksa pbk, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah yang bersifat inovatif bidang pemeriksaan pbk, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional pemeriksa pbk: menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional pemeriksa pbkpbk, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional pemeriksa pbk, melakukan sosialisasi jabatan fungsional pemeriksa pbk: il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional pemeriksa pbk, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pemeriksa pbk: memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pemeriksa pbpbkeriksa pbpberiksa pberiksa pbk wajib memiliki (satu) organisasi profesi. setiap pemeriksa pbk wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional pemeriksa pbk. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pemeriksa pbpbpbpbmeriksa pbk. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pemeriksa pbk dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi jabatan fungsional pemeriksa pbtugas jabatan fungsional pemeriksa perdagangan berjangka komoditi angka pelaksana rain kegiatan juga bet naam mii. ma. pemeriksaan pemeriksaan menyusun rencana kerja dan program kerja dokumen rencana kerja dan ahli muda perdagangan pemeriksaan pbk srg plk program kerja berjangka menyusun rencana kegiatan pemeriksaan dibidang dokumen rencana kegiatan ahli muda komoditi, sistem pbk srg plk resi gudang dan pasar lelang menerima dan melakukan penanganan laporan dokumen penanganan laporan ahli pertama komoditas dan atau pengaduan bidang pbk srg plk dan atau pengaduan menganalisis laporan atau pengaduan dan adanya dokumen analisis ahli muda petunjuk melakukan pemetaan terhadap pemeriksaan dokumen pemetaan ahli muda terhadap dugaan adanya pelanggaran dibidang pbk srg plk melakukan identifikasi dan atau laporan ahli muda observasi surveillance terhadap dugaan pelanggaran pbk srg plk menyusun kertas kerja audit pemeriksaan dokumen kertas kerja ahli pertama berdasarkan pembagian tugas audit pemeriksaan melakukan dokumentasi atas pelaksanaan audit dokumen pelaksanaan audit ahli pertama membuat rencana kerja audit dokumen rencana kerja audit ahli muda merancang kuesioner dalam rangka penyusunan daftar pertanyaan kuesioner ahli muda program kerja audit tahunan membuat rekomendasi tindak lanjut hasil rekomendasi tindak lanjut ahli madya identifikasi, dan atau surveillance terhadap dugaan hasil identifikasi surveillance adanya pelanggaran review perubahan program dan kegiatan dokumen program dan ahli utama pemeriksaan kegiatan pemeriksaan melakukan pemeriksaan terhadap pihak pihak yang berita acara pemeriksaan ahli muda diduga melakukan pelanggaran angka pelaksana rain kegiatan juga nan wara 3s y'. mh: hitam.m menganalisis hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan |. ahli madya melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan dokumen evaluasi ahli madya pelaksanaan pemeriksaan melakukan konsultasi internal terhadap hasil nobulan konsultasi ahli pertama pemeriksaan membuat rekomendasi atas hasil pemeriksaan dokumen rekomendasi hasil ahli madya pemeriksaan melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil laporan monitoring atas tindak ahli madya pemeriksaan lanjut hasil pemeriksaan melaksanakan gelar kasus atau pemaparan kasus laporan gelar kasus ahli muda atas pemberian keterangan atau ahli merekomendasikan tindak lanjut hasil gelar kasus rekomendasi tindak lanjut ahli madya hasil gelar kasus melakukan penindakan secara langsung laporan penindakan secara ahli madya langsung melakukan kajian terhadap strategi pemeriksaan dokumen kajian ahli utama bidang pbk srg plk melaksanakan quality assurance proses laporan quality assurance ahli utama pemeriksaan menyusun tindak lanjut rekomendasi hasil dokumen rekomendasi hasil ahli utama pemeriksaan pemeriksaan melaksanakan pemeriksaan teknis kelembagaan laporan pemeriksaan ahli muda secara online off side melaksanakan pemeriksaan teknis kelembagaan laporan pemeriksaan ahli muda lapangan (on site) melaksanakan kegiatan pemantauan penyaluran laporan pemantauan ahli muda subsidi melalui kredit program bidang srg melakukan analisis laporan keuangan dokumen analisis ahli muda kelembagaan pbk srg plk mengidentifikasi kepatuhan penyampaian laporan laporan identifikasi ahli pertama periodik kelembagaan pbk srg plk review peta resiko daftar pertanyaan kuesioner kuesioner penyusunan plat ahli madya dan menetapkan usulan draft kuesioner penyusunan plat angka pelaksana rain kegiatan juga ban ist mengolah dan menganalisis data penyusunan plat dokumen peta risiko pelaku ahli muda usaha menilai kategori pelaku usaha yang akan diaudit daftar usulan ahli muda oleh bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka berdasarkan penilaian peta risiko review daftar usulan pelaku usaha yang akan daftar usulan ahli madya diaudit oleh bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka review hasil audit bursa berjangka dan lembaga dokumen hasil audit ahli muda kliring berjangka menyusun rekomendasi (usulan kebijakan) atas dokumen rekomendasi ahli madya hasil review terhadap hasil audit bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka melakukan klarifikasi terhadap hasil pengawasan dokumen klarifikasi ahli pertama kepatuhan kegiatan pialang berjangka melakukan klarifikasi terhadap hasil pengawasan dokumen klarifikasi ahli pertama pelaporan direktur kepatuhan penyidikan dan menyusun rencana penyidikan dokumen rencana penyidikan ahli madya penindakan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, berita acara pemeriksaan ahli muda tersangka, tempat perkara melakukan supervisi dan usulan penyidikan dokumen supervisi dan usulan ahli madya penyidikan menganalisis hasil penyidikan untuk laporan laporan analisis ahli madya kemajuan review laporan kemajuan laporan kemajuan ahli utama melakukan upaya paksa surat upaya paksa |. ahli muda melakukan olah tempat kejadian perkara tkp) laporan olah tkp ahli muda melakukan gelar perkara nobulan gelar perkara ahli muda melakukan koordinasi proses penyidikan dengan dokumen koordinasi proses ahli pertama penyidik polri dan atau jaksa penyidikan dengan penyidik polri dan atau jaksa menyusun berkas perkara dokumen berkas perkara ahli muda melakukan validasi berkas perkara laporan validasi berkas ahli madya perkarpbk berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pemeriksaan pbk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. pemeriksa pbbk. kedudukan pemeriksa pbpbk merupakan jabatan karier pns. angka pelaksana rain kegiatan juga a4 www pengaturan, menganalisis bahan kajian substansial dan rumusan dokumen analisis ahli pertama pembinaan dan kebijakan pbk srg plk pengembangan menganalisis penyusunan dan penyelarasan dokumen analisis ahli pertama pbk srg plk kebijakan pbk srg plk memberikan layanan informasi kebijakan dokumen layanan informasi ahli pertama pbk srg plk memeriksa kelengkapan usulan permohonan laporan pemeriksaan ahli pertama perizinan bidang pbk srg plk memverifikasi permohonan perizinan bidang laporan verifikasi permohonan ahli madya pbk srg plk perizinan merekomendasikan permohonan perizinan bidang dokumen rekomendasi ahli madya pbk srg plk permohonan perizinan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam laporan uji kelayakan dan ahli madya rangka perizinan pbk srg plk kepatutan melakukan pemeriksaan sarana fisik dalam rangka laporan pemeriksaan sarana ahli muda perizinan pbk srg plk fisik review hasil penyelarasan hasil analisis laporan hasil penyelarasan ahli madya pengembangan pasar dan kebijakan pbk srg plk review hasil analisis produk dan rumusan laporan hasil analisis kontrak ahli madya kebijakan pbk srg plk berjangka menganalisis data dan informasi pembinaan dan laporan analisis data dan ahli muda pengembangan kelembagaan dan produk informasi merekomendasikan pengembangan produk laporan pengembangan produk ahli madya dan atau kelembagaan pbk srg plk dan atau kelembagaan menyajikan data dan informasi pembinaan dan materi pembinaan dan ahli pertama pengembangan pelaku usaha pengembangan pelaku usaha menganalisis data dan informasi pembinaan dan laporan analisis data dan ahli muda pengembangan pelaku usaha informasi membuat materi publikasi kegiatan pembinaan dan dokumen materi publikasi ahli pertama pengembangan mendesain perangkat monitoring dan evaluasi desain perangkat monitoring ahli madya kelembagaan dan produk dan evaluasi angka pelaksana rain kegiatan juga ban melakukan monitoring pengembangan kelembagaan laporan monitoring ahli muda dan produk melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan ahli madya mengembangkan metode pembinaan laporan pengembangan metode ahli madya melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan laporan evaluasi ahli madya metode program pemeriksaan pbk srg plk merumuskan rekomendasi hasil penyelarasan rekomendasi analisis ahli madya kebijakan pbk srg plk melakukan penyelarasan program dan kegiatan laporan penyelarasan program ahli madya pemeriksaan, pengaturan, pembinaan dan dan kegiatan pengembangan mendesain pedoman pengembangan kelembagaan dokumen pedoman ahli utama dan produk mengkaji ulang desain metode pembinaan dokumen desain ahli utama memberi rekomendasi terhadap lembaga memenuhi rekomendasi ahli utama kriteria menyusun rekomendasi strategis pengembangan rekomendasi strategis ahli utama kelembagaan dan produk merekomendasikan kebijakan strategis dalam rekomendasi kebijakan ahli utama pengembangan, pengaturan dan pembinaan strategis mengkaji ulang pengembangan kelembagaan dan naskah pengembangan ahli utama produk kelembagaan dan produk menyusun materi kerjasama bidang pbk srg plk naskah materi kerjasama ahli madya tingkat nasional menyusun materi kerjasama bidang pbk srg plk naskah materi kerjasama ahli utama tingkat internasional melakukan konsultasi terhadap kerjasama bidang laporan konsultasi ahli muda pbk srg plk mengkaji ulang implementasi kerjasama bidang kajian implementasi kerjasama ahli madya pbk srg plk tingkat nasional mengkaji ulang implementasi kerjasama bidang kajian implementasi kerjasama ahli utama pbk srg plk tingkat internasional angka pelaksana per a4 www hbs menyusun strategi kebijakan kerjasama tingkat dokumen strategi ahli utama nasional menyusun strategi kebijakan kerjasama tingkat dokumen strategi ahli utama internasional melakukan asistensi bidang pbk srg plk laporanasistensi ahli muda melakukan identifikasi potensi wilayah dan sentra laporan identifikasi ahli pertama produksi untuk pengembangan srg plk fasilitasi substansi menganalisis permintaan tanggapan hukum, dokumen analisis ahli pertama pbk srg plk konsultasi hukum dan penyelesaian perselisihan menganalisis penanganan perkara gugatan hukum dokumen analisis penanganan ahli pertama dan bantuan hukum didalam dan diluar perkara persidangan serta pra peradilan melakukan penanganan perkara dalam dan dokumen penanganan perkara ahli muda luar persidangan serta pra peradilan review penanganan perkara dalam dan luar dokumen penanganan perkara ahli madya persidangan serta pra peradilan menganalisis kasus pbk srg plk dokumen analisis kasus ahli pertama memberi tanggapan atas penyelesaian perselisihan dokumen tanggapan ahli muda bidang pbk srg plk merekomendasikan tanggapan atas penyelesaian dokumen tanggapan ahli madya perselisihan bidang pbk srg plpengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional pemeriksa perdagangan berjangka komoditi hasil kerja pelaksana pengembangan perolehan ijazah gelar|fungsional pemeriksa perdagangan berjangka komoditi pangkat sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional pemeriksa perdagangan berjangka komoditi pembuatan karya membuat karya tulis karya ilmiah hasil penelitian tulis karya ilmiah pengkajian survei evaluasi bidang pemeriksaan bidang pemeriksaan pbk yang dipublikasikan: ang terindeks kan ang terakreditaseriksaan pbk yang tidak dipublikasikan: jadalambentuk buku semua ear bldalambentuk majalahtidak dipublikasikan:meriksaan pbkpemeriksaan pbk yang dipublikasikan: dan bahan bahan lain bidang dalam bentuk buku yang diterbitkan dan buku semua jenjang pemeriksaan pbkeriksaan pbkpemeriksaan petunjuk pbk pelaksanaan petunjuk teknis bidang pemeriksaan pbk kompetensi bidang pelatihan fungsional sertifikat laporan semua jenjang pemeriksaan pbkhasil kerja pelaksana sssssyywy hen as. .profesi |pemeriksaan pbk yang ditetapkan oleh instansi pembina bidang pemeriksaan pbk iipembimbing bidang bidang pemeriksaan pbk pemeriksaan pemeriksaan pbk pbkarya satya jasa hasil kerja pelaksana (pon atm semua jenjang rona putu tamu semua jenjang e totwepannn aman semu jenjangpemeriksa perdagangan berjangka komoditi sarana tan diploma empat semua jenjang magister arah semua jenjangpemeriksa perdagangan berjangka komoditi pelaksanaan tugas pemeriksa perdagangan berjangka komoditlana nyo 1nye nya nyen b mmuda ahli madya ahli utama i1meriksa pbkmeriksa pbk merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. jenjang jabatan fungsional pemeriksa pbk sebagaimana dimaksud pada dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas: pemeriksa pbk ahli pertama: pemeriksa pbk ahli muda, pemeriksa pbk ahli madya, dan pemeriksa pbk ahli utama. jenjang pangkat untuk masing masing jenjang jabatan fungsional pemeriksa pbmeriksa pbk yaitu melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan bidang pbk dan srgangka kredit kumulatif untuk penyesuaian passing jabatan fungsional pemeriksa perdagangan berjangka komoditi n c magister oo magister sarjana diploma empat |o .x18 magister |o |o 08a toko doktor |oo 021oo oo sarjana diploma empat too |o .x18 on. iv b magister toko doktor sarjana diploma empat |o x118 magister |oo |oo05a |oo o 1aa doktor | . oo aoaptturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi bidang pbk, srg, dan plk. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan unsur kegiatan tugas pemeriksa pbk yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pemeriksaan pbk, srg, dan plk. sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pemeriksaan, penyidikan dan penindakan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan pbk, srg, dan plk: dan fasilitasi substansi pbk, srg, dan plk. bagian ketiga uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan fungsional pemeriksa pbk uraian kegiatan tugas jabatan fungsional pemeriksa pbk sesuai dengan jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: pemeriksa pbk ahli pertama, meliputi: melakukan penanganan laporan dan atau pengaduan bidang pbk, srg, dan plk, menyusun kertas kerja audit pemeriksaan berdasarkan pembagian tugas, melakukan dokumentasi atas pelaksanaan audit, melakukan konsultasi internal terhadap hasil pemeriksaan, mengidentifikasi kepatuhan penyampaian laporan periodik kelembagaan pbk, srg, dan plk: melakukan klarifikasi terhadap hasil pengawasan kepatuhan kegiatan pialang berjangka, melakukan klarifikasi terhadap hasil pengawasan pelaporan direktur kepatuhan, melakukan konsultasi dalam proses penyidikan dengan penyidik kepolisian negara republik indonesia dan atau jaksa, menganalisis bahan kajian substansial dan rumusan kebijakan pbk, srg, dan plk, menganalisis penyusunan dan penyelarasan kebijakan pbk, srg, dan plk, memberikan layanan informasi kebijakan pbk, srg, dan plk, memeriksa kelengkapan usulan permohonan perizinan bidang pbk, srg, dan plk, menyajikan data dan informasi pembinaan dan pengembangan pelaku usaha, menyusun materi publikasi kegiatan pembinaan dan pengembangan, melakukan identifikasi potensi wilayah dan sentra produksi untuk pengembangan srg dan plk, menganalisis permintaan tanggapan hukum, konsultasi hukum, dan penyelesaian perselisihan, menganalisis bahan penanganan perkara gugatan hukum dan bantuan hukum dalam dan luar persidangan serta praperadilan, dan menganalisis kasus pbk, srg, dan plk, pemeriksa pbk ahli muda, meliputi: menyusun rencana kerja dan program kerja pemeriksaan pbk, srg, dan plk, menyusun rencana kegiatan pemeriksaan dibidang pbk, srg, dan plk, menganalisis laporan atau pengaduan dan adanya petunjuk, melakukan pemetaan terhadap pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran bidang pbk, srg, dan plk, melakukan identifikasi dan atau observasi surveillance terhadap dugaan pelanggaran pbk, srg, dan plk, menyusun rencana kerja audit, merancang kuesioner dalam rangka penyusunan program kerja audit tahunan, melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, melaksanakan gelar kasus atau pemaparan kasus atas pemberian keterangan atau ahli, melaksanakan pemeriksaan teknis kelembagaan secara tidak langsung, melaksanakan pemeriksaan teknis kelembagaan secara langsung, melaksanakan kegiatan pemantauan penyaluran subsidi melalui kredit program bidang srg, melakukan analisis laporan keuangan kelembagaan pbk, srg, dan plk, mengolah dan menganalisis data penyusunan program kerja audit tahunan, menilai kategori pelaku usaha yang akan diaudit oleh bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka berdasarkan penilaian peta risiko, merevisi hasil audit bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka, dan tempat perkara, melakukan upaya paksa, melakukan olah tempat kejadian perkara, melakukan gelar perkara, menyusun berkas perk perlu mengaturmenganalisis kebutuhan model penilaian, menganalisis kebutuhan pengembangan instrumen penilaian, merancang pengembangan model penilaian, menganalisis dan menelaah rencana inovasi pengembangan penilaian, menganalisis dan menelaah rencana modifikasi teknologi penilaian, merancang desain inovasi pengembangan penilaian, merancang desain pemanfaatan instrumen penilaian, mendesiminasikan pencapaian hasil penilaian, mengevaluasi standar penilaian berdasarkan dokumen kurikulum dan pembelajaran, mengevaluasi standar penilaian berdasarkan hasil analisis penilaian, menyusun rekomendasi perubahan dokumen kurikulum dan pembelajaran, dan menyusun rekomendasi perubahan standar penilaian. pengembang penilaian pendidmbang penilaian pendidikgembang penilaian pendidikan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: pengembang penilaian pendidikan ahli pertama, meliputi: lembar inventarisasi bahan, data, dan teori pengembangan penilaian, lembar rekapitulasi penyusunan instrumen sederhana pada penilaian akademik non akademik, lembar rekapitulasi penyusunan instrumen yang kompleks pada penilaian akademik non akademik, lembar rekapitulasi penyusunan instrumen hasil adaptasi, laporan digitalisasi instrumen, lembar rekapitulasi hasil identifikasi instrumen ujicoba, lembar teknis teknologi perangkat ujicoba, lembar kerja pelaksanaan pemberkatan data, laporan analisis penomoran hasil penilaian, lembar kerja pembersihan data, laporan pengelolaan instrumen penilaian pada bank soal, laporan pengelolaan data penilaian pada bank soal, lembar rekapitulasi identifikasi instrumen penilaian sebagai alat ukur pemanfaatan instrumen penilaian, laporan pemanfaatan instrumen penilaian, lembar kerja hasil analisis data penilaian, dan laporan teknis diseminasi pencapaian hasil penilaian, pengembang penilaian pendidikan ahli muda, meliputi: dokumen rancangan spesifikasi instrumen penilaian, model penilaian, lembar rekapitulasi penyusunalembar rekapitulasi penyusunan instrumen penilaian portofolio, lembar rekapitulasi hasil telaah dan revisi instrumen sederhana pada penilaian akademik non akademik, lembar rekapitulasi hasil telaah dan revisi instrumen yang kompleks pada penilaian akademik non akademik, lembar desain perakitan soal, laporan supervisi penyusunan instrumen model penilaian, lembar kerja hasil perakitan instrumen ujicoba, laporan teknis pelaksanaan ujicoba produk penilaian, lembar validasi hasil analisis, lembar desain manajemen database file, lembar kerja perakitan instrumen penilaian, lembar karakteristik deskripsi data penilaian, laporan teknis diseminasi pencapaian hasil penilaian, dan profil pemanfaatan hasil penilaian, pengembang penilaian pendidikan ahli madya, meliputi: kerangka kerja, desain pengembangan instrumen, dokumen rancangan spesifikasi model penilaian, desain ujicoba, laporan teknis rancangan pengolahan data, lembar kebutuhan hasil analisis kebutuhan pengelolaan instrumen dan data, lembar desain pengelolaan bank soal, lembar telaah rekomendasi hasil evaluasi produk penilaian, lembar telaah hasil analisis benchmarking, laporan teknis desain modifikasi teknologi penilaian, laporan interpretasi hasil analisis data penilaian, laporan teknis rancangan pemanfaatan hasil penilaian, laporan teknis diseminasi pencapaian hasil penilaian, laporan analisis dokumen kurikulum dan atau pembelajaran, laporan analisis lanjutan terhadap pelaksanaan penilaian, laporan studi validitas hasil penilaian, laporan analisis standar penilaian lainnya, dan laporlaporan analisis kebutuhan model penilaian, laporan analisis kebutuhan pengembangan instrumen penilaian, desain pengembangan model penilaian, lembar telaah rencana inovasi pengembangan penilaian, lembar telaah rencana modifikasi teknologi penilaian, laporan teknis desain inovasi pengembangan penilaian, dokumen rancangan desain pemanfaatan instrumen penilaian, laporan teknis diseminasi pencapaian hasil penilaian, laporan evaluasi standar penilaian berdasarkan dokumen kurikulum dan pembelajaran, laporan evaluasi standar penilaian berdasarkan hasil analisis penilaian, laporan rekomendasi perubahan dokumen kurikulum dan pembelajaran, dan laporan penyusunan rekomendasi perubahan standar penilaian. dalam hal unit kerja tidak terdapat pengembang penilaianpenilaian pendidikpenilaianpenilaian pendidikan dapat dilakukan melaluiembang penilaian pendidpenilaian pendidikan dari calon pns. calon pns sebagaimana dimaksud dalamembang penilaian pendidikan. pns sebagaimana dimaksud pada paling lama (satu) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengembang penilaian pendidikan. jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikembang penilaian pendidikan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. bagian ketiga perpindahan dari jabatan lain pengangkatan dalam jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikmengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional, sertapenilaian pendidikan ahli pertama dan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan ahli muda: (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan ahli madya, dan (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanmbang penilaian pendidikpenilaian pendidikan. pejabat fungsional jenjang ahli utama lain yang serumpun dengan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan jenjangatau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidik, memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas bidang terkait pengembangan penilaianilaianuntuk penyesuaian passingembang penilaian pendidikan melalui penyesuaian passing ditetapkanbagian kelima promosipenilaian pendidikan, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan satu tingkat lebih tinggpenilaian pendidikromosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. pengangkatan dalam jabatan fungsional pengembang penilaian pendidpenilaianpenilaianpenilaianpenilaian pendidikgembang penilaian pendidikan wajib menyusun skp setiap awal tahun. skp merupakan target kinerja pengembang penilaian pendidpenilaian pendidikpenilaian pendidikan setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (dua belas koma lima) angka kredit untuk pengembang penilaian pendidikan ahli pertama, (dua puluh lima) angka kredit untuk pengembang penilaian pendidikan ahli muda, (tiga puluh tujuh koma lima) angka kredit untuk pengembang penilaian pendidikan ahli madya, dan (lima puluh) angka kredit untuk pengembang penilaian pendidikan ahli utama. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi pengembang penilaian pendidikembang penilaian pendidikpenilaian pendidmbang penilaian pendidikan ahli pertama: (dua puluh) untuk pengembang penilaian pendidikan ahli muda, dan (tiga puluh) untuk pengembang penilaian pendidikan ahli madya. pengembang penilaian pendidikpenilaian pendidikngembang penilaian pendidngembang penilaian pendidpenilaian pendidmbang penilaian pendidikan. hasil penilaian dan pak pengembang penilaian pendidpenilaian pendidikan. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak pengembang penilaian pendidikan diajukan oleh: pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan penilaian pendidikan kepadautama,pertama dan pengembang penilaian pendidikan ahlialing rendahutama, pejabatuntuk angka kredit pengembang penilaian pendidikan ahli muda dan pengembang penilaian pendidikpenilaian pendidikpenilaian pendidikan, unsur kepegawaian, dan pengembang penilaianpratama atau pengembang penilaianmbang penilaian pendidikgembang penilaian pendidikan yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja pengembang penilaian pendidikan, dan cc. aktif melakukan penilaian angka kredit pengembang penilaian pendidikpenilaianpenilaian pendidikan. pembentukan dan susunan tim penilai ditetapkan oleh: pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk penilaian pengembang penilaian pendidikan ahli utama, dan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan penilaian pendidikan untuk penilaian pengembang penilaian pendidikan ahli pertama, pengembang penilaian pendidikan ahli muda, dan pengembang penilaian pendidikapenilaian pendidikan ditetapkan oleh instansi pembinapenilaian pendidpenilaian pendidikan. tim penilai angka kredit jabatan fungsional penilaianmbang penilaian pendidikan dalam bentuk angka kreditpenilaian pendidikan, adalah sebagai berikut: pengembang penilaian pendidikembang penilaian pendidikembang penilaian pendidikmbang penilaian pendidikan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: pengajar atau pelatih bidang tugas pengembangan penilaian pendidik: atau melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pengembang penilaian pendidikpenilaian pendidgembang penilaianpenilaian pendidembang penilaian pendidikan, penyusunan karya tulis karya ilmiah bidang tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, cc. penerjemahan penyaluran buku dan karya ilmiah bidang tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, penyusunan pedoman petunjuk teknis bidang tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, pelatihan pengembangan kompetensi bidang tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina bidang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikjabat fungsional yang akan naik jenjang pengembang penilaian pendidikan ahli madya dan ahli utama,penilaian pendidikan ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pengembang penilaian pendidikan ahli madya, dan (dua belas) bagi pengembang penilaian pendidikan ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pengembang penilaian pendidikan ahli utama. pengembang penilaian pendidikan yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang pengembangan penilaian pendidikan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut apabila terdiri dari:dalam hal pengembang penilaian yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang penilaian sebagaimana dimaksud padngembang penilaian pendidikan persyaratan dan mekanisme penetapan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan bagi pengembang penilaian pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengembang penilaian pendidpenilaian pendidikmbang penilaian pendidikan tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. bab kebutuhan pns dalam jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan penghitungan jumlah kebutuhan pns dalam jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator: jumlah jenjang, jalurpenilaian akademik maupun penilaian non akademik yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penilaian. pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikpengangkatan dalam jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikmbang penilaian pendidikan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi pengembang penilaian pendidpenilaian pendidikan wajib diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi pengembang penilaian pendidpenilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk: pelatihan manajerial, pelatihan fungsional, dan cc. pelatihan teknis lainnya. selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada pengembang penilaianpenilaian pendidikengembang penilaianpenilaian pendidikan, atau tidak memenuhi persyaratan jabatanpenilaian pendidikan. pengembang penilaianpenilaian pendidikan. pengangkatan kembalipengembangan penilaian pendidpenilaian pendidikan, atau tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan yang diduduki. pengembang penilaian pendidngembang penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan ketersediaan penyusunan kebutuhan jabatan. terhadap pengembang penilaian pendidikpenilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikpenilaianpenilaian pendidikpenilaianpenyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, standar kompetensipenilaian pendidipenilaian pendidikan. hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh pengembang penilaian pendidikan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh pengembang penilaian pendidpenilaian pendidikan baik perorangan atau kelompok bidang pengembangan penilaian pendidikanyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pengembang penilaian pendidikan, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah yang bersifat inovatif bidang pengembangan penilaian pendidikan, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional pengembang penilaianpenilaian pendidikan, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanpenilaianpenilaianteknis penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikpenilaian pendidikan wajib memiliki (satu) organisasi profesi. pengembang penilaian pendidikan wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pengembang penilaianpenilaian pendidpenilaianpenilaian pendidikpenilaian pendidpenilaian pendidikanpenilaian pendidikan dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan ditetapkan oleh instansi pembinarincian kegiatan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan dan angka kreditnya pengembangan piengnatsis kebutuhan pen epos tama penilaian menganalisis kebutuhan pengembangan instrumen penilaian ' ' ) laporan analisis ' ) ' ahli utama were menyusun desain pengembangan tnsiramen desain pengembangan ari mada ema para (menyusun instrumen sederhana pada penilaian dademinon dalem lembar repair akademik produk, projek) menyusun instrumen peran portail emban rekaptaas ada akademik te akademik non akademik ari muda pematang gelang manek melakukan penskoranhasilpeniaian o laporan aiatsis ahtipertama instrumen dan data menganalisis kebutuhan pengodean mengapa instrumen penilaian banks merek (on menggila data penilaian laporan pengelolaan sari pertama pengembangan mendarah rekomendasi hasil evaluasi produk pemetaan era aaa eee menganalisis dan menelaah rencana modifikasi teknologi penilaian lembar telaah part ama pee wwe $ opesaimmodiikasi tekonologi penilaian peran teks ari madya sanmeameraah arak mma mendeskripsikan karakteristik data penilaian mimbar karakteristik ahli muda mendesiminasikan pencapaian hasil penilaian laporan teknis muda menganalisis lanjutan menganalisis ' ' ) laporan ahli madya studi validitas hasil penilaian sebagai bahanevaluasi opo ')' )' ) ) ) (laporan ahli madya mengevaluasi standar penilaian berdasarkan dokumen kurikulum dan laporan ahli utama pembelajaran menyusun rekomendasi perubahan dokumen kurikulum dan laporan ahli utama pembelajaran pendampingan melakukan pendampingan pengembangan penilaian berstandar laporan ahli madya pengembangan penilakegiatan pengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan pengembangan perolehan ijazah gelar pendidikan memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas pengembangan penilaian ijazah gelar kenaikan semua jenjang profesi pengembang formal sesuai dengan bidang tugas pendidikan pangkat penilaian pendidikan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidiksurvei evaluasi bidang pengembangan penilaian pendidikan yang pengembang penilaian pendidikan|dalam buku majalah ilmiah media massa media daring yang jurnal buku naskah semua jenjang diakui organisasi profesi ataumbangan penilaian pendidikan yang tidak dipublikasikan: jabatan bentuk buk senang jabatan bentuk majalah tenmedia massa media daring yang diakui naskah semua jenjang organisasi profesi atautidak dipublikasikan: pan pesta bentuk baku semu jenjang dalam bentuk makalah semua jenjang menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan, dan atau ulasan naskah semua jenjang ilmiah dalam pertemuan ilmiah membuat artikel bidang pengembangan penilaian pendidikanembangan penilaian pendidikan yang dipublikasikan: jabatan fungsional pengembang dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara buku semua jenjang penilaian pendidikanpengembangan penilaian pendidikan yang tidak dipublikasikan: daan bercak semua jenjang batam bentuk makanan semua pengembangan penilaian teknis bidang jabatan fungsional pendidikan pengembang penilaian pendidikan jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikjabatan fungsional pengembang ditetapkan oleh instansi pembina penilaian pendidikan bidang jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikengembang bidang jabatan fungsional fungsional pengembang penilaian pendidikan penilaian pendidikan pengembang penilaian pendidikla.bannya papar team semua jenjang pedas tanah gan semua jenjang sarjana diploma empat ijazah gelar semua jenjangpengembang penilaian pendidpenilaian pendidikpenilaian pendidikan termasuk dalam klasifikasi rumpun pendidikan lainnya.penilaian pendidikan jabatan fungsional pengembanggembang penilaian pendidikan m e magister m d magister sarjana diploma empat v a magister ih doktor n sarjana diploma empat iv b magister doktor s56 k86 io. e'o' sarjana diploma empat iv c magister $ i4 doktor iv d sarjana diploma lamaametspengembang penilaian pendidikanenjang pangkat jabatan fungsional pengembang penilaian pendidik, tugas jabatan, dan hasil kerja bagian kesatu tugas jabatan tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan yaitu melaksanakan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil penilaian pendidikan. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas: perencanaan, penyusunan, cc. pemanfaatan, dan evaluasi. sub unsur sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: perencanaan, yaitu perencanaan pengembangan penilaian, penyusunan, meliputi: penyusunan spesifikasi, penyusunan produk penilaian, uji coba penilaian, pengolahan data penilaian, pengelolaan instrumen dan data penilaian, dan inovasi pengembangan penilaian, cc. pemanfaatan, meliputi: pemanfaatan instrumen penilaian, dan pelaporan hasil pemanfaatan dan implementasi, dan evaluasi, meliputi: evaluasi pelaksanaan penilaian, dan pendampingan pengembangan penilaian. bagian ketiga uraian kegiatan tugas jabatan sesuai jenjang jabatan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: pengembang penilaian pendidikan ahli pertama, meliputi: menginventarisasi bahan, data, dan teori pengembangan penilaian, menyusun instrumen sederhana pada penilaian akademik non akademik, menyusun instrumen yang kompleks pada penilaian akademik non akademik, menyusun instrumen hasil adaptasi, melakukan digitalisasi instrumen, mengidentifikasi instrumen ujicoba, menyiapkan teknologi perangkat ujicoba, melaksanakan pemberkatan data, melakukan penomoran hasil penilaian, membersihkan data, mengelola bank soal, mengelola data penilaian, mengidentifikasi instrumen dan teknologi penilaian dalam rangka pemanfaatan instrumen penilaian, melakukan pemanfaatan instrumen penilaian, menganalisis data penilaian, dan mendesiminasikan pencapaian hasil penilaian, pengembang penilaian pendidikan ahli muda, meliputi: merancang spesifikasi instrumen penilaian, menyusun model penilaian, menyusumenyusun instrumen penilaian portofolio, menelaah dan merevisi instrumen sederhana pada penilaian akademik non akademik, menelaah dan merevisi instrumen yang kompleks pada penilaian akademik non akademik, menyusun desain perakitan soal, melakukan supervisi penyusunan instrumen atau model penilaian, merakit instrumen ujicoba, melaksanakan ujicoba produk penilaian, melakukan validasi hasil analisis: mendesain manajemen database file dalam bank soal: merakit instrumen penilaian, mendeskripsikan karakteristik data penilaian, mendesiminasikan pencapaian hasil penilaian, dan menyusun profil pemanfaatan hasil penilaian, pengembang penilaian pendidikan ahli madya, meliputi: menyusun kerangka pengembangan instrumen, menyusun desain pengembangan instrumen, merancang spesifikasi model penilaian, merancang desain ujicoba, merancang pengolahan data, menganalisis kebutuhan pengelolaan, mendesain pengelolaan bank soal, menelaah rekomendasi hasil evaluasi produk penilaian, menelaah hasil analisis benchmarking, merancang desain modifikasi teknologi penilaian, menginterpretasi hasil analisis data penilaian, merancang pemanfaatan hasil penilaian, mendesiminasikan pencapaian hasil penilaian, menganalisis dokumen kurikulum dan atau pembelajaran, melakukan analisis lanjutan terhadap pelaksanaan penilaian, studi validitas hasil penilaian sebagai bahan evaluasi, menganalisis standar penilaian lainnya. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:bab metode pemantauan dan evaluasi spe bab ini memberikan penjelasan mengenai model tingkat kematangan, metode penilaian tingkat kematangan spe, dan metode pelaksanaan penilaian. model tingkat kematangan konsep model tingkat kematangan model tingkat kematangan merupakan model pengukuran terhadap perkembangan kapabilitas kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan. setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria. kriteria dimaksud akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan kapabilitas organisasi pada suatu bidang. semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh organisasi menunjukkan semakin tinggi kapabilitas organisasi tersebut. model tingkat kematangan yang telah dipraktekkan secara luas, antara lain: capability maturity model capability maturity model integration yang dibangun oleh software engineering institute. model ini mengukur tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan menjadi dasar pengembangan berbagai model tingkat kematangan lain seperti: tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi control objectives for information technology, tingkat kematangan arsitektur spe enterprise architecture maturity model), tingkat kematangan manajemen risiko risk maturity model), tingkat kematangan manajemen pengetahuan knowledge management maturity model): tingkat kematangan manajemen data data management maturity model): dan tingkat kematangan manajemen keamanan informasi information security management maturity model. government maturity models merupakan model tingkat kematangan yang mengukur tahapan pengembangan spe dari aspek kapabilitas layanan spe. model iniberlandaskan kedua konsep tersebut, model tingkat kematangan spe dibangun sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. tingkat kematangan kapabilitas proses tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen spe. tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada tabel tabel kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses rintisan proses penerapan spe dilakukan tanpa perencanaan terkelola kriteria tingkat rintisan telah terpenuhi. proses penerapan spe sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi. terdefinisi kriteria tingkat terkelola telah terpenuhi. proses penerapan spe sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi. terpadu kriteria tingkat terdefinisi telah terpenuhi. dan terukur proses penerapan spe yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. kinerja penerapan spe dapat diukur melalui kegiatan revi dan evaluasi pada setiap proses penerapan spe. optimum kriteria tingkat terpadu dan terukur telah terpenuhi. proses penerapan spe telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revi dan evaluasi. tingkat kematangan kapabilitas layanan tingkat kematangan kapabilitas layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan spe yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat dilihat pada tabelkolaborasi dengan layanan spe lain. optimum kriteria tingkat kolaborasi telah lingkungan internal dan eksternal. metode penilaian tingkat kematangan spe struktur penilaian tingkat kematangan spe struktur penilaian tingkat kematangan penerapan spe terdiri atas: domain, merupakan area penerapan spe yang dinilai, aspek, merupakan area spesifik penerapan spe yang dinilai, dan indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan spe yang dinilai, dimana sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari beberapa indikator. gambar struktur penilaian tingkat kematangan spe adapun struktur penilaian tingkat kematangan spe dapat dilihat pada gambar dalam bentuk hirarki dan daftar domain, aspek, dan indikator secara lengkap dapat dilihat pada tabel tabel daftar indikator pada domain kebijakan spe aspek nama indikator domain kebijakan spe indikator aspek kebijakan internal tata kelola spe tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur spe indikator instansi pusat pemerintah daerah tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana indikator spe instansi pusat pemerintah daerah indikatorindikator aplikasi spe tingkat kematangan kebijakan internal layanan pusat indikator data tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan indikator intra instansi pusat pemerintah daerah tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan indikator sistem penghubung layanan instansi pusat pemerintah daerah tingkat kematangan kebijakan internal manajemen indikator keamanan informasi tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi indikator informasi dan komunikasi tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi indikator spe instansi pusat pemerintah daerah tabel daftar indikator pada domain tata kelola spe aspek nama indikator domain tata kelola spe indikator aspek perencanaan strategis spe tingkat kematangan arsitektur spe instansi indikator pusat pemerintah daerah tingkat kematangan peta rencana spe instansi indikator pusat pemerintah daerah tingkat kematangan keterpaduan rencana dan anggaran indikator spe indikator tingkat kematangan inovasi proses bisnisindikator tingkat kematangan layanan pusat data tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi indikator pusat pemerintah daerah tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung indikator layanan instansi pusat pemerintah daerah aspek penyelenggara spe tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi spe indikator instansi pusat pemerintah daerah indikator tingkat kematangan kolaborasi penerapan spe tabel daftar indikator pada domain manajemen spe aspek nama indikator domain manajemen spe indikator aspek penerapan manajemen spe indikatordikator informasi indikator tingkat kematangan penerapan manajemen data indikator tingkat kematangan penerapan manajemen aset tik tingkat kematangan penerapan kompetensi sumber indikator daya manusia indikator tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan indikator tingkat kematangan penerapan manajemen perubahan tingkat kematangan penerapan manajemen layanan indikator spe aspek pelaksanaan audit tik tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur indikator spe indikator tingkat kematangan pelaksanaan audit aplikasi spe indikator tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan spe tabel daftar indikator pada domain layanan spe aspek nama indikator domain layanan spe indikatorindikator tingkat kematangan layanan penganggaran indikator tingkat kematangan layanan keuangan indikator tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa indikator tingkat kematangan layanan kepegawaian indikator tingkat kematangan layanan kearsipan dinamis indikator tingkat kematangan layanan pengelolaan barang milik negara daerah indikator tingkat kematangan layanan pengawasan internal indikator tingkat kematangan layanan akuntabilitas kinerja indikator tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan indikator tingkat kematangan jaringan dokumentasi dan bobot penilaian tingkat kematangan spe bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. pemberian nilai bobot setiap domain, aspek, dan indikator dapat dilihat pada tabel tabel dan tabel bawah ini. tabel bobot domain domain asa tabel bobot aspek nomor bobot aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis pss dili sama tabel bobot indikator pada domain kebijakan nomor bobot indikator tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur spe instansi pusat pemerintah daerah indikator tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana spe instansi pusat pemerintah daerah indikator tingkat kematangan kebijakan internal kamal indikator tingkat kematangan kebijakan internal indikator tingkat kematangan kebijakan internal lintasankebijakan internal pee indikator tingkat kematangan kebijakan internal audit man senaindikator tingkat kematangan arsitektur spe instansi pantmmetaattara indikator tingkat kematangan peta rencana spe (mami tanpemrmat bara indikator tingkat kematangan keterpaduan rencana kemari indikator tingkat kematangan inovasi proses bisnis indikator tingkat kematangan pembangunan aplikasi indikator tingkat kematangan layanan jaringan intra mami tanpeerma brapelaksanaan tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah indikator tingkat kematangan kolaborasi penerapkamarmemmes indikator tingkat kematangan penerapan kompetensi umr aman indikator tingkat kematangan penerapan manajemen maan indikator tingkat kematangan penerapan manajemen aman indikator tingkat kematangan penerapan manajemen indikator tingkat kematangan pelaksanaan audit obama indikator tingkat kematangan pelaksanaan audit mai indikator tingkat kematangan pelaksanaan audit masa indikator tingkat kematangan layanan pengadaan indikator tingkat kematangan layanan kearsipan indikator tingkat kematangan layanan pengelolaan bamtesema tawar indikator tingkat kematangan layanan pengawasan indikator tingkat kematangan layanan akuntabilitas (temon indikator tingkat kematangan layanan pengaduan bes indikator tingkat kematangan jaringan dokumentasi lmmtemamammuran name ukuran tingkat kematangan spe pengukuran tingkat kematangan diterapkan pada setiap indikator, dimana setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:. responden adalah seseorang atau sekelompok orang yang diberi tugas oleh pimpinan instansi pusat pemerintah daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh sensorkuesioner adalah instrumen penilaian yang terdiri atas daftar pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari tim sensor internal dan atau responde dan tingkat (lima) diberi nilai (lima). penghitungan nilai indeks tingkat kematangan spe nilai indeks terdiri atas: indeks aspek, indeks domain: dan indeks spe, dimana masing masing nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator. penghitungan nilai indeks aspek, indeks domain, dan indeks spe dapat dijelaskan bawah ini. nilai indeks aspek merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan spe pada suatu aspek. nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut. rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut: indeks aspek, ni: bls ii. dimana: indeks aspek adalah nilai indeks aspek ke i, adalah nilai bobot aspek ke i, adalah nilai tingkat kematangan indikator ke j pada aspek ke i, blj adalah nilai bobot indikator ke j pada aspek ke contoh penghitungan indeks aspek dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel contoh penghitungan indeks aspek nomor nama aspek bobot aspek yo) man oslussna nilai tk. bobot nomor yo) indikator tingkat kematangan arsitektur spe instansi pusat pemerintah daerah indikator tingkat kematangan peta rencana spe instansi pusat pemerintah daerah indikator tingkat kematangan keterpaduan rencana dan anggaran spe indikator tingkat kematangan inovasi proses bisnis spe indeks aspek jumlah bi) mma nilai indeks domain merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan spe pada domain tertentu. nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut. rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut: indeks spe dimana: indeks domain: adalah nilai indeks domain ke i, adalah nilai bobot domain ke i, adalah nilai indeks aspek ke j pada domain ke i, adalah nilai bobot aspek ke j pada domain ke l. contoh penghitungan indeks domain dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel contoh penghitungan indeks domain domain ( o) nilai bobot nomor aspek aspek perencanaan imamesms aspek teknologi informasi jaantamman indeks domain jumlah ba) mamasa nilai indeks spe merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan spe secara keseluruhan. nilai indeks spe dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. rumus penghitungan nilai indeks spe dijabarkan sebagai berikut: indeks domain, ajj aj: bd) jzm dimana: adalah nilai indeks domain ke j, adalah nilai bobot domain ke j. contoh penghitungan indeks spe dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel contoh penghitungan indeks spe bobot domain domain yo) yo) domain penerapan predikat penilaian spe nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan spe dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada tabel bawah ini. tabel predikat penilaian spe kriteria tingkat kematangan spe kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses pengukuran kapabilitas proses mencakup pengukuran tingkat kematangan pada kebijakan spe, proses tata kelola spe, dan proses manajemen spe. adapun penjelasan rinci kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat diuraikan sebagai berikut: tingkat rintisanbelum tersedia atau masih dalam bentuk konsep rancangan kebijakan. proses tata kelola dan manajemen spe instansi pusat pemerintah daerah dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu waktu, dan bersifat reaktif atas inisiatif pimpinan dalam penerapan spe sehingga mengakibatkan pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan. selain itu, proses tata kelola dan manajemen spe pada instansi pusat dan pemerintah daerah tidak terdokumentasi, tidak terorganisasi dengan baik, dan tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. tingkat terkelola kriteria tingkat rintisandan manajemen spekerja perangkat daerah melaksanakan proses tata kelola dan manajemen spe tersebut berdasarkan persepsi, pemahaman, dan fungsi manajemen masing masing, tanpa panduan pedoman yang baku. tingkat terdefinisi kriteria tingkat terkelolaruang lingkup substansi yang lengkap dan menyeluruh untuk dijadikan pedoman bagi semua unit kerja perangkat daerah, namun belum mengatur keterpaduan antar unit kerja perangkat daeraholeh semua unit kerja perangkat daerah dengan mengacu pada pedoman yang baku. namun, keterpaduan antar unit kerja perangkat daerah belum diarahkan dan dikendalikan dalam pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen spe sehingga kolaborasi antar unit kerja perangkat daerah untuk penerapan spe yang terpadu belum dapat dilaksanakan. tingkat terpadu dan terukur kriteria tingkat terdefinisiketerpaduan antar unit kerja perangkat daerah untuk mencapai tujuan penerapan tata kelola dan manajemen spe, serta dilakukan revi dan evaluasi secara berkala terhadap perubahan peraturan perundang undangan, teknologi, dan lingkungan internal atau eksternal organisasi. proses tata kelola dan manajemen spe instansi pusat pemerintah daerah telah dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua unit kerja perangkat daerah terkait untuk mewujudkan penerapan spe yang terpadu. penerapan tata kelola dan manajemen spe telah menghasilkan kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif melalui kegiatan revi dan evaluasi secara berkala. tingkat optimum kriteria tingkat terpadu dan terukurdilakukan revisi atau penggantian kebijakan baru sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil revi dan evaluasi kebijakan internal serta mengatur mekanisme pengelolaan perubahanperbaikan atau peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revi dan evaluasi. dampak perubahan dari perbaikan atau peningkatan kualitas proses tata kelola dan manajemen spe dapat diantisipasi dengan menerapkan manajemen perubahan. kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan pengukuran kapabilitas layanan mencakup pengukuran tingkat kematangan pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat diuraikan sebagai berikut: tingkat informasi sistem elektronik sistem aplikasi instansi pusat pemerintah daerah hanya mampu memberikan layanan berupa informasi satu arah kepada pengguna spe seperti diseminasi informasi terkait dengan layanan, tautan, atau referensi informasi yang diberikan oleh instansi pusat pemerintah daerah. tingkat interaksi kriteria tingkat informyang bersifat interaktif (dua arah) dimana pengguna spe dapat melakukan interaksi dengan sistem elektronik sistem aplikasi dan sistem elektronik sistem aplikasi tersebut dapat memberikan respon. sistem elektronik sistem aplikasi memberikan fasilitas unduh unggah informasi atau dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna spe. tingkat transaksi kriteria tingkat intertransaksi kepada pengguna spe, yaitu beberapa operasi layanan yang menggunakan berbagai sumber daya spe dilaksanakan dalam satu transaksi. sistem elektronik sistem aplikasi mampu melakukan serangkaian proses kerja secara otomatis (automatic workflow) berupa serangkaian komputasi, analitik, validasi, persetujuan, pembayaran finansial, dan notifikasi yang menghasilkan layanan kepada pengguna dalam satu transaksi. tingkat kolaborasi kriteria tingkat transkolaborasi atau integrasi antar layanan spe. kolaborasi atau integrasi layanan spe dapat dilakukan secara horisontal, yaitu layanan spe yang berbedmenjadi satu kesatuan alur kerja seperti layanan kepegawaian yang dikolaborasikan dengan layanan keuangan. selain itu, kolaborasi atau integrasi layanan spe dapat dilakukan secara vertikal, yaitu layanan spe yang samsecara berjenjang menjadi satu kesatuan layanan, seperti layanan informasi pengadaan secara elektronik yang ada masing masing instansi pusat pemerintah daerah dapat agregasi menjadi satu layanan. tingkat optimum kriteria tingkat kolabornilai tambah layanan kepada pengguna spe yang dihasilkan dari perbaikan atau peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan berdasarkan hasil revi dan evaluasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna, peraturan perundang undangan, teknologi, ataupun lingkungan internal atau eksternal organisasi. dampak perubahan dari perbaikan dan peningkatan kualitas layanan diantisipasi dengan penerapan manajemen perubahan sehingga nilai tambah layanan dapat dirasakan oleh pengguna spe. metode pelaksanaan penilaian pelaksanaan penilaian dilakukan dengan metode: penilaian mandiri. penilaian mandiri dilakukan oleh tim sensor internal untuk menilai penerapan spe pada instansi pusat pemerintah daerah masing masing berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden berupa penjelasan, dokumen, dan bukti pendukung lain. untuk setiap indikator penilaian, tim sensor internal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh, serta menyertakan bukti pendukung tersebut. penilaian dokumen. penilaian dokumen dilakukan oleh tim sensor eksternal untuk menilai penerapan spe pada instansi pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan verifikasi dokumen berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang disampaikan oleh tim sensor internal dan atau responden. untuk setiap indikator penilaian, tim sensor eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan oleh tim sensor internal, serta catatan yang diperlukan untuk klarifikasi pada penilaian interview. penilaian interview. penilaian interview dilakukan oleh tim sensor eksternal dengan melakukan tanya jawab kepada tim sensor internal dan atau responden sebagai bentuk klarifikasi atas hasil penilaian dokumen. untuk setiap indikator penilaian yang dilakukan klarifikasi, tim sensor eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil interview dengan tim sensor internal dan atau responden. penilaian visits. penilaian visits dilakukan oleh tim sensor eksternal dengan melakukan kunjungan unit kerja tim sensor internal dan atau responden instansi pusat dan pemerintah daerah dan melakukan validasi terhadap hasil penilaian interview dan atau penilaian dokumen. untuk setiap indikator yang dilakukan validasi, tim sensor eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil observasi pada unit kerja tim sensor internal dan atau responden. kuesioner pemantauan dan evaluasi spearsitektur spe instansi pusat pemerintah daerah? konsep kebijakan internal terkait arsitektur spe instansi ofetaimamoma perasaan kebijakan internal arsitektur spe instansi pusat pemerintah daerah telah ditetapkan. kondisi: kebijakan internal arsitektur spe instansi pusat pemerintah daerah tersebut belum dan kebijakan internal arsitektur spe instansi pusat pemerintah daerah telah, kebijakan internal arsitektur spe instansi pusat pemerintah daerah telah mengaturarsitekturarsitekturtor spe adalah sekretaris pada instansi pusat dan pemerintah daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariatuntuk memberikan panduan bagi:,: penjelasan . data dukung .o.oonllpeta rencana spe instansi pusat pemerintah daerah? konsep kebijakan internal terkait peta rencana spe instansi apem matan ant kebijakan internal peta rencana spe instansi pusat pemerintah daerah telah ditetapkan. kondisi: kebijakan internal peta rencana spe instansi pusat pemerintah daerah tersebut belum mengatur dan kebijakan internal peta rencana spe instansi pusat pemerintah daerah telah mengatur seluruh, kebijakan internal peta rencana spe instansi pusat pemerintah daerah telah mengatur keselarasan antara peta rencana spe instansi pusat pemerintah daerah dan peta rencana spe nasional. selain itu, kebijakan internal peta rencana(kaytarmematenpemamasratma pusat pemerintah daerah telah ditindaklanjuti dengan bean jawaban pilih tingkat atau penjelasan povakannananannanaan nana nana aan aan aandata pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki kebijakan internal manajemen data? konsep kebijakan internal terkait manajemen data instansi antar oesman kebijakan internal manajemen data instansi pusat pemerintah dom kondisi: kebijakan internal manajemen data instansi pusat pemerintah daerah tersebut hanya mengatur sebagian daridan kebijakan internal manajemen data instansi pusat pemerintah daerah telah mengatur seluruhserta hasil revi dan evaluasi kebijakan internal manajemen datmbangunan aplikasi spe pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki kebijakan internal pembangunan aplikasi spe? konsep kebijakan internal terkait siklus pembangunan aplikasi spe instansi pusat pemerintah daerah belum atau telah tersedia. kebijakan internal terkait siklus pembangunan aplikasi spe instansi pusat pemerintah daerah telah ditetapkan. kondisi: kebijakan internal terkait pembangunan aplikasi spe telah mengatur siklus pembangunan aplikasi. kriteria tingkat telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait siklus pembangunan aplikasi spe telah mengatur proses konsultasi terkait siklus pembangunan aplikasi spe dengankriteria tingkat telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus pembangunan aplikasi spe instansi pusat pemerintah daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi speselain itu, kebijakan internalpembangunan aplikasi speoom data dukung .ooooenalpusat data pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki kebijakan internal layanan pusat data? konsep kebijakan internal terkait layanan pusat data yang digunakan instansi pusat pemerintah daerah belum atau telah tersedia.ditetapkan. kondisi:mengatur interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional dan atau mengatur penggunaan layanan pusat data nasional. selain itu, kebijakan internal terkaitpusat data yang digunakan.ooooooocooooooo banana data dukung .oooeeenannalayanan jaringan intra instansi pusat pemerintah daerah? konsep kebijakan internal terkait layanan jaringan intra inwamiraaenoma der wat taman. kebijakan internal terkait layanan jaringan intra instansi pusat pemerintah daerah telah ditetapkan. kondisi:kebijakan internal terkaitjaringan intrata dukung .greeerkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat pemerintah daerah? konsep kebijakan internal terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat pemerintah daerah belum atau telah tersedia.etapkan. kondisi:instansi pusat pemerintah daerahketerhubungan dengan sistem penghubung layanan pemerintah. selain ituwww data dukung .oo.kenkeamanan informasi apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki pertanyaan kebijakan internal manajemen keamanan informasi? konsep kebijakan internal terkait manajemen keamanan informasi kata kebijakan internal terkait manajemen keamanan informasi telah ditetapkan. kondisi: kebijakan internal terkait manajemen keamanan informasi belum mengatur secara lengkap mengenai cakup dan kebijakan internal terkait manajemen keamanan informasi mengatur seluruh cakupan manajemen keamanan informasi secara lengkap, dan kebijakan internal terkait manajemen keamanan informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja perangkat daerah instansi pusat pemerintah daerah. selain itu, kebijakan internal terkait manajemen keamanan informasimanajemen keamanan informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. jawaban pilih tingkat atau penjelasan: .ooooooooo kakaudit tik apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki pertanyaan kebijakan internal audit tik? konsep kebijakan internal terkait audit tik belum atau telah kebijakan internal audit tik telah ditetapkan. kondisi: kebijakan internal terkait audit tik hanya mengatur pelaksanaan sebagian audit tik audit infrastruktur spe,audit tik telah mengatur pelaksanaan seluruh audit tik audit infrastruktur speo(maimtnamaromaindomndecan gema kriteria tingkat telah terpenuhi serta hasil revi dan evaluasi kebijakan internal terkait audit tik telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. jawaban pilih tingkat atau penjelasan kakannananaananaan nana naa nana anna aan anna anakan data dukung bonanaanannanaanan anna anna anna ana aan aaim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah? konsep kebijakan internal terkait tim koordinasi spe instansi |euniremena iamansum wnet kebijakan internal tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah telah ditetapkan. kondisi:tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah yang mendukung penerapanterkait tim koordinasitim koordinasi speogakannananan naan nana naa aan aan ana anakantim sensor internal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh: menteri pada kementerian, kepala lembaga pada lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal pada kesekretariatan lembaga negara, pimpinan pada lembaga nonstruktural, gubernur pada pemerintah daerah provinsi, atau bupati walikota pada pemerintah daerah kabupaten kota. penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh koordinator spe. hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh koordinator spe kepada menteri. data dukung .oooooealllla domain tata kelola spe aspek perencanaan strategis spe indikator tingkat kematanganarsitektur spe instansi pusat pemerintah daerah? dokumen arsitektur spe telah tersedia. kondisi: dokumen arsitektur spe tidak belum mencakup referensi dan domain arsitektur spe instansi pusat pemerintah daerah secara lengkaptelah mencakup seluruh referensi dan domain arsitektur spe instansi pusat pemerintah daerahberpedoman pada arsitektur spe nasional. selain itu, dokumen arsitekturkakannananaananaan nana naa nana naa ana aan nana data dukung .oooenll domain tata kelola spe aspek perencanaan strategis spe indikator tingkat kematanganpeta rencana spe instansi pusat pemerintah daerah? konsep dokumen peta rencana spe instansi jovantpammunderanvamamuamusesa dokumen peta rencana spe telah tersedia. kondisi: dokumen peta rencana spe tidak belum mencakuptelah mencakup seluruhterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran (tiga) tahun terakhir. selain itu, dokumen peta rencanaoeceeenan domain tata kelola spe aspek perencanaan strategis spe indikator tingkat kematangan keterpaduan rencana dan anggaran spe pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah melakukan keterpaduan rencana dan anggaran spe? rencana dan anggaran spe belum atau telah tertuang dalam jumatasanarmaan aman kriteria tingkat telah terpenuhi dan rencana dan anggaran spe pada unit kerja perangkat daerah tidak seluruhnya dan seluruh rencana dan anggaran spe unit kerja perangkat daerah telah. seluruh rencana dan anggaranrencanaan dan penganggaran. selain itu, rencana dan anggaran spe telah direvisi dan dievaluasi secara periodik. kriteria tingkat telah terpenuhi serta rencana dan anggaran spe telah dilakukan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya.oeeeenl ala domain tata kelola spe aspek perencanaan strategis spe indikator tingkat kematangan inovasi proses bisnis spe pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah menerapkan inovasi proses bisnis spe? dokumen proses bisnis instansi pusat pemerintah belum atau telah tersedia. kondisi: dokumen proses bisnis instansi pusat pemerintah daerah belum memenuhi standar. kriteria tingkat telah terpenuhi dan dokumen proses bisnis ( famumiruapemetan bara mem sar kriteria tingkat telah terpenuhi dan proses bisnis instansi pusat pemerintah daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi proses bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien. kriteria tingkat telah terpenuhi, inovasi proses bisnis telah diterapkan dalam sistem elektronik sistem aplikasi, serta telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik. kriteria tingkat telah terpenuhi dan melakukan perbaikan inovasi proses bisnis yang diterapkan dalam sistem elektronik sistem aplikasi sebagai tindak lanjut hasil revi dan evaluasi. jawaban pilih tingkat atau penjelasan pogakannananaanananan nana kana anakan aan ana aanpertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah melaksanakan keterpaduan pembangunan aplikasi spe? proses pembangunan aplikasi spe belum atau telah dilakukan secara adoc (sewaktu waktu, tidak terencana). kondisi: proses pembangunan aplikasi spe belum memenuhlakukan sesuakonsultasikan kepada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan tik instansi pusat pemerintah daerah. kriteria tingkat telah terpenuhi dan pembangunan aplikasingelolaan tik instansi pusat pemerintah daerah. selain itu,dan aplikasi spe telah dikembangkan sebagai tindak lanjut hasil revi dan evaluasi. jawaban pilih tingkat atau penjelasan oom data dukung .ooooooennpusat data pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan pusat data? layanan pusat data belum atau telah tersedia digunakan oleh kriteria tingkat telah terpenuhi. kondisi: layanan pusat data tidak belum digunakan olehpusat data telah digunakan oleh seluruh unit kerja perangkat daerah instansi pusat pemerintah daerah. selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku layanan pusat data. kriteria tingkat telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional pusat data instansi pusat pusat data pemerintah daerah lain dan atau penggunaan layanan pusat data nasional. selain itu,penggunaan layanan pusat datpusat data. jawaban pilih tingkat atau penjelasan kakannananannanaan naa nana aan anakan ana ananggunakan layanan jaringan intra instansi pusat pemerintah daerah? layanan jaringan intra instansi pusat pemerintah daerah kriteria tingkat telah terpenuhi. kondisi: layanan jaringan intra instansi pusatjaringan intra instansi pusatterdapatlayanan jaringan intrjaringan intra instansi pusat pemerintah daerah. jawaban pilih tingkat atau penjelasan . aan data dukung . domain tata kelola spe aspek teknologi informasi dan komunikasinggunakan sistem penghubung layanan instansi pusat pemerintah daerah sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah dominan kriteria tingkat telah terpenuhi. kondisi: sistem penghubung layanan instansi pusat dansistem penghubung layanan instansi pusat dansistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah telah terintegrasi dengan sistem penghubungan layanan pemerintah dan atau sistem penghubung layanan instansi pusat pemerintah daerah lain. selain itu,sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. jawaban pilih tingkat atau penjelasan data dukung .ooeeenal domain tata kelola spe aspek penyelenggara spe indikator tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah pertanyaan apakah tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah melaksanakan tugas dan program kerjanya? tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah belum atau telah terbentuk. kondisi: tugas program kerja tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah dilaksanakan sewaktu waktu atau tanpa perencanaansuai perencanaan. kondisi: tugas program kerja tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah tidak belum dilaksanakan seluruhnyaluruhnya. kondisi: program kerja tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah belumkriteria tingkat telah terpenuhi dan program kerja tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah telahselain itu, tugas program kerja tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah telah dilakukan revi dan evaluasi. kriteria tingkat telah terpenuhi dan. jawaban pilih tingkat atau penjelasan onkanaananaananaanan nana aan nan ana anna data dukung . domain tata kelola spe aspek penyelenggara spe indikator tingkat kematangan kolaborasi penerapan spe pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah menerapkan spe secara kolaboratif? kolaborasi antar unit kerja perangkat daerah instansi pusat perangkat daerah dalam penerapan spe belum atau telah dilaksanakdilaksanakan sewaktu waktu atau tanpa perencanaansesuai perencanatidak dibentuk secara formaloleh tim yang dibentuk secara formal. kondisi: kolaborasi antar unit kerja perangkat daerah dalam penerapan spe tidak belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja perangkat daerah instansi pusat perangkat daerah (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama). kriteria tingkat telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja perangkat daerah dalam penerapan spe telah dilaksanakan secara terpadu pada seluruh unit kerja perangkat daerah instansi pusat pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh menteri kepala lembaga kepala daerah atau sekretaris kementerian lembaga pemerintah daerah. selain itu, kolaborasi dalam penerapan spe telah dilakukan revi dan evaluasi. kriteria tingkat telah terpenuhi dan hasil revi dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan spe telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan spe. jawaban pilih tingkat atau hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara daring. dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada tidak dapat disampaikan secara daring, hasil penilaian mandiri dapat disampaikan secara luring dalam bentuk dokumen. hasil pemantauan dan evaluasi spe sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh menteri kepada instansi pusat dan pemerintah daerah. hasil pemantauan dan evaluasi spe sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar untuk penyusunan profil spe nasional oleh menteri. pemantauan dan evaluasi spe sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi spe. pedoman pemantauan dan evaluasi spe sebagaimana dimaksud pada merupakan instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. pedoman spe sebagaimana dimaksud dalam mencakup: penjelasan onkanaananaananaannan nana ana naa aan ana nana ana data dukung . arisiko spe pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah menerapkan manajemen risiko spe? kegiatan manajemen risiko spe belum atau telah diterapkan. kondisi: kegiatan manajemen risiko sperisiko spe diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. kondisi: penerapan manajemen risiko spe dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko spe. kriteria tingkat telah terpenuhi dan manajemen risiko spe telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko spe. kriteria tingkat telah terpenuhi dan kebijakan strategis manajemen risiko spe telah ditetapkan oleh komite manajemen risiko sperisiko sperisiko spe ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan manajemen risiko spe. jawaban pilih tingkat atau penjelasan kakannananaananakan nana anna naa nana aan aan aan anakan data dukungkeamanan informasi pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah menerapkan manajemen keamanan informasi? pengendalian keamanan informasi belum atau telah tersedia jamamitantemnam pengendalian keamanan informasi telah tersedia. kondisi: pengendalian keamanan informasi telah dilaksanakanpengendalian keamanan informasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja perangkat daerah instansi pusat pemerintah daerah dengan berdasarkan risiko spe. kriteria tingkat telah terpenuhi dan pengendalian keamanan informasi dilakukan melalui strategi keamanan informasi yang ditetapkan oleh tim koordinasi spe instansi pusat pemerintah daerah. selain itu, pengendalian keamanan informasipengendalian keamanan informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian keamanan informasidata pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah menerapkan manajemen data? kegiatan manajemen data belum atau telah diterapkan. kondisi: kegiatan manajemen datadata diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. kondisi: manajemen data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen data. kriteria tingkat telah terpenuhi dan manajemen data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen data yang mencakupkriteria tingkat telah terpenuhi dan manajemen data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan forum satu datadatadata ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan manajemen dataaset tik pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah menerapkan manajemen aset tik? kegiatan manajemen aset tik belum atau telah diterapkan. kondisi: kegiatan manajemen aset tikaset tik diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. kondisi: manajemen aset tik dilaksanakan tanpa dan manajemen aset tik telah dilaksanakan dengan, manajemen aset tik dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset tikaset tikaset tik ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan manajemen aset tikmanajemen spe aspek penerapan manajemen spe indikator tingkat kematangan penerapan kompetensi sumber daya manusia pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah menerapkan kompetensi sumber daya manusia bidang spe? pemenuhan kompetensi sumber daya manusia belum atau telah diupayakan. kondisi: pemenuhan kompetensi sumber daya manusia spe dilakukan tanpa perencanaan sumber daya manusia. kriteria tingkat telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi sumber daya manusia spe dilakukan sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia. kondisi: kompetensi sumber daya manusia spe tidak belum dan kompetensi sumber daya manusia spe telah, peningkatan dan penilaian kompetensi sumber daya manusia spe telah dilakukan. selain itu, pemenuhan kompetensi sumber daya manusia speperencanaan dan pemenuhan kompetensi sumber daya manusia spengetahuan pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah menerapkan manajemen pengetahuan? manajemen pengetahuan spe belum atau telah diterapkan. kondisi: manajemen pengetahuan spe diterapkan tanpa perencanaan. kriteria tingkat telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan. kondisi: manajemen pengetahuan spe telah dilaksanakan tanpa pedoman instansi pusat pemerintah daerah. kriteria tingkat telah terpenuhi, manajemen pengetahuan spe dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman instansi pusat pemerintah daerah dan manajemen pengetahuan spe diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan. kriteria tingkat telah terpenuhi, semua unit kerja perangkat daerah telah menerapkan manajemen pengetahuan spe dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan revi dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pengetahuan spe. kriteria tingkat telah terpenuhi serta hasil revi dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pengetahuan spe telah ditindaklanjuti melalui perbaikan manajemen pengetahuierubahan pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah menerapkan manajemen perubahan? kegiatan manajemen perubahan spe belum atau telah dilaksanakan. kondisi: kegiatan manajemen perubahan spe dilaksanakan tanpa perencanaan. kriteria tingkat telah terpenuhi dan kegiatan manajemen perubahan spe dilaksanakan dengan perencanaan. kondisi: kegiatan manajemen perubahan spe tidak belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja perangkat daerah terkait instansi pusat pemerintah daerah dengan caranya masing masing. kriteria tingkat telah terpenuhi dan kegiatan manajemen perubahan spe dilaksanakan oleh seluruh unit kerja perangkat daerah terkait instansi pusat pemerintah daerah sesuai pedoman manajemen perubahan. kriteria tingkat telah terpenuhi dan kegiatan manajemen lemur otngamman oma matanmanajemen perubah ocelayanan spe pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah menerapkan manajemen layanan spe? manajemen layanan spe belum atau telah dilaksanakan. kondisi: manajemen layanan spe dilaksanakan tanpa perencanaan. kriteria tingkat telah terpenuhi dan manajemen layanan spe dilaksanakan dengan perencanaan. kondisi: manajemen layanan spe tidak belum dan manajemen layanan spe, manajemen layanan spe telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan manajemen layanan spe telah dilakukan revi dan evaluasi. kriteria tingkat telah terpenuhi serta hasil revi dan evaluasi telah jatnttny metan mememetan jawaban pilih tingkat atau penjelasan . data dukung .o.oonlll domain manajemen spe aspek pelaksanaan audit tik indikator tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur spe pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah melaksanakan audit infrastruktur spe? kegiatan audit infrastruktur spe belum atau telah dilaksanakan. kondisi: kegiatan audit infrastrukturinfrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. kondisi: kegiatan audit infrastruktur dilaksanakan tanpa pedoman audit infrastruktur. kriteria tingkat telah terpenuhi dan kegiatan audit infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan pedoman audit infrastruktur. kondisi: kegiatan audit infrastrukturinfrastrukturinfrastruktur spe telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan infrastruktur spe. jawaban pilih tingkat atau penjelasan data dukung .ooennnln lal domain manajemen spe aspek pelaksanaan audit tik indikator tingkat kematangan pelaksanaan audit aplikasi spe pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah melaksanakan audit aplikasi spe? kegiatan audit aplikasi spe belum atau telah dilaksanakan. kondisi: kegiatan audit aplikasiaplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. kondisi: kegiatan audit aplikasi dilaksanakan tanpa pedoman audit aplikasi spe. kriteria tingkat telah terpenuhi dan kegiatan audit aplikasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman audit aplikasi spe. kondisi: kegiatan audit aplikasiaplikasiaplikasi spe telah jatnttay min tanpapendahuluan, metode pemantauan dan evaluasi spe, proses pemantauan dan evaluasi spe, dan penutup. pedoman pemantauan dan evaluasilaksanaan pemantauan dan evaluasi spe ditetapkan oleh menteri. instansi pusat dan pemerintah daerah melakukan penyesuaian target indeks spe yang dijadikan sebagai indikator kinerja utamadomain manajemen spe aspek pelaksanaan audit tik indikator tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan spe pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah melaksanakan audit keamanan spe? kegiatan audit keamanan spe belum atau telah dilaksanakan. kondisi: kegiatan audit keamanankeamanan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. kondisi: kegiatan audit keamanan dilaksanakan tanpa pedoman audit keamanan. kriteria tingkat telah terpenuhi dan kegiatan audit keamanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman audit keamanan. kondisi: kegiatan audit keamanan dilaksanakan oleh auditor tik sistem keamanankeamanan dilaksanakan oleh auditor tik sistem keamanan informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor tik sistem keamanan informasi. kriteria tingkat telah terpenuhi dan hasil audit keamanan spe veamatntasasaimotupenasan mean kamar ra, jawaban pilih tingkat atau penjelasan povakannananaanananan nana nana aan anna data dukung . iopertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan perencanaan berbasis elektronik? maa layanan perencanaan berbasis elektronik hanya memberikan feaamatematat memar egamiemrman, kriteria tingkat telah terpenuhi dan layanan perencanaan berbasis elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen perencanaan. kriteria tingkat telah terpenuhi dan layanan perencanaan berbasis elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanarencanarencananggaran pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan penganggaran berbasis elektronik? layanan penganggaran berbasis elektronik hanya memberikan jammatnms nat engnegran pemuda kriteria tingkat telah terpenuhi dan layanan penganggaran berbasis elektronik memberikan layanan interaksi terkait penganggaran kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen penganggaran. kriteria tingkat telah terpenuhi dan layanan penganggaran berbasis elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait penganggarnggarnganggarnggaruangan pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan keuangan berbasis elektronik? layanan keuangan berbasis elektronik hanya memberikan layanan |akamattt amgndimumiraatemma kriteria tingkat telah terpenuhi dan layanan keuangan berbasis elektronik memberikan layanan interaksi terkait keuanguangan berbasis elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait keuanguanguangdaan barang dan jasa pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik? layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa instansi pusat pemerintahinteraksi terkait pengadaan barang dan jastransaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasapengadaan barang dan jasaan barang dan jaspegawaian pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan kepegawaian berbasis elektronik? layanan kepegawaian berbasis elektronik hanya memberikan dam ttemantotattasaman kriteria tingkat telah terpenuhi dan layanan kepegawaian berbasis elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaipegawaian berbasis elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaipegawaiinerja berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan kepegawaipegawaiarsipan dinamis pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan kearsipan dinamis berbasis elektronik? layanan kearsipan dinamis berbasis elektronik hanya memberikan figanitema emak tmtanataminteraksi terkait kearsipan dinamistransaksi kepada pengguna terkait kearsipan dinamisdaan barang dan jasa berbasis elektronik, layanan kepegawaian berbasis elektronik, layanan kearsipan dinamisarsipan dinamiselolaan barang milik negara daerah pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan pengelolaan barang milik negara daerah berbasis elektronik? layanan pengelolaan barang milik negara daerah berbasis elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negarinteraksi terkait pengelolaan barang milik negaratransaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik negaraarang dan jasa berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengelolaan barang milik negaradata dukung .ooeeea anawasan internal pemerintah pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan pengawasan internal pemerintah berbasis elektronik? layanan pengawasan internal pemerintah berbasis elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengawasan internal pemerintahinteraksi terkait pengawasan internal pemerinttransaksi kepada pengguna terkait pengawasan internalakuntabilitas kinerja berbasis elektronik, layanan pengawasan internal pemerintwasan internakuntabilitas kinerja organisasi pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan akuntabilitas kinerja organisasi berbasis elektronik? layanan akuntabilitas kinerja instansi pusat pemerintah daerah berbasis elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait akuntabilitas kinerja instansi pusat pemerintah daerahinteraksi terkait akuntabilitas kinerja instansi pusat pemerintahtransaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja instansi pusat pemerintahakuntabilitas kinerja instansi pusat pemerintahta dukung .ooocoeanll lainerja pegawai pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan kinerja pegawai berbasis elektronik? layanan kinerja pegawai berbasis elektronik hanya memberikan iiammntememat namesinteraksi terkait kinerja pegawaitransaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawaiakuntabilitas berbasis elektronik, layanan kinerja pegawaiinerja pegawaiengaduan pelayanan publik pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik? layanan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik hanya matan tni atom toa tawa pamaninteraksi terkait pengaduan pelayanan publiktransaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publikpengaduan pelayanan publikuan pelayanan publikboeken domain layanan spe aspek layanan publik berbasis elektronik indikator tingkat kematangan layanan data terbuka pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki layanan data terbuka berbasis elektronik? layanan data terbuka berbasis elektronik hanya memberikan jamanttemantotatamn ama kriteria tingkat telah terpenuhi dan layanan data terbuka berbasis elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbukdata terbuka berbasis elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti otomasi pertukaran data,data terbukdata terbukdata terbukwoman data dukung .o.ena lal domain layanan spe aspek layanan publik berbasis elektronik indikator tingkat kematangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih) pertanyaan apakah instansi pusat pemerintah daerah memiliki jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih) berbasis elektronik? layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukuminteraksi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukumtransaksi kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukumjaringan dokumentasi dan informasi hukumiin nat otr tgnantemem? .oooooooooo wobekanaaaa ana data dukung .o.enam|eaamutema oat sat ngamenfemattema ate sesrinamn met. data dukung . bab iii proses pemantauan dan evaluasi spe bab ini akan menjelaskan mengenai konsep pemantauan dan evaluasi spe beserta tiga tahap proses yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan yang dilakukan pada pemantauan dan evaluasi spe. konsep pemantauan dan evaluasi spe pemantauan spe dan evaluasi spe merupakan kegiatan penilaian atas penerapan spe pada instansi pusat dan pemerintah daerah dimana kedua kegiatan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. persamaan dari kedua kegiatan tersebut terletak pada tahap persiapan. sedangkan perbedaannya terletak pada tahap pelaksanaan dan pelaporan. pada tahap persiapan pemantauan spe dan evaluasi spe memiliki persamaan aktivitasaktivitas yang dilakukan oleh kementerian antara lain mencakup perencanaan kegiatan, pembentukan tim sensor eksternal dan pelaksanaan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi spe. aktivitas yang dilakukan oleh setiap instansi pusat dan pemerintah daerah antara lain mencakup perencanaan kegiatan, pembentukan tim sensor internal dan keikutsertaan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi spe. disamping itu, pemantauan spe dan evaluasi spe menggunakan kuesioner yang sama yaitu kuesioner yang terdiri atas domain, aspek, dan indikator. pada tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan pemantauan spe dan evaluasi spe memiliki aktivitas yang berbedapada tahap pelaksanaan pemantauan spe, aktivitas yang dilakukan mencakup penilaian mandiri dan penilaian dokumen. sedangkan pada tahap pelaksanaan evaluasi spe, aktivitas yang dilakukan mencakup penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interview, dan dapat dilanjutkan dengan penilaian visits. pada tahap pelaporan, aktivitas pemantauan spe menghasilkan keluaran indeks spe, indeks domain, indeks aspek, dan nilai indikator bagi instansi pusat dan pemerintah daerah. sedangkan pada tahap pelaporan, aktivitas evaluasi spe menghasilkan keluaran indeks spe, indeks domain, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah. dari sisi waktu pelaksanaan, setiap instansi pusat dan pemerintah daerah mengikuti kegiatan pemantauan spe dan evaluasi spe pada tahun yang berbeda. dengan kata lain, pada tahun berjalan instansi pusat dan pemerintah daerah hanya mengikuti salah satu kegiatan dari pemantauan spe atau evaluasi spe. tabel mendeskripsikan secara singkat persamaan dan perbedaan dari pemantauan spe dan evaluasi spe. tabel perbandingan pemantauan dan evaluasi spe tahap persiapan tahap persiapan penyusunan perencanaan penyusunan perencanaan pembentukan tim sensor pembentukan tim sensor internal internal pembentukan tim sensor pembentukan tim sensor eksternal eksternal sosialisasi pedoman sosialisasi pedoman tahap pelaksanaan tahap pelaksanaan penilaian mandiri, penilaian penilaian mandiri, penilaian dokumen dokumen, penilaian interview, penilaian visits tahap pelaporan tahap pelaporan indeks spe, indeks domain, indeks spe, indeks domain, indeks aspek, dan nilai indikator indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan tahap persiapan tahap persiapan ditujukan bagi kementerian, instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan segala kebutuhan sumber daya termasuk kesiapan pemahaman substansi penilaian agar tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. aktivitas pada tahap persiapan pemantauan dan evaluasi spe dideskripsikan pada gambar hehe. gambar aktivitas pada tahap persiapan pemantauan dan evaluasi spe tahap persiapan pemantauan spe dan evaluasi spe akan dijelaskan secara rinci pada subbab bawah ini. tahap persiapan kementerian aktivitas persiapan aktivitas pada tahap persiapan yang dilakukan oleh kementerian spe, penyiapan instrumen penilaian antara lain kuesioner, pedoman pemantauan dan evaluasi spe, dan aplikasieksternal, menentukan lokus pemantauan spe atau evaluasi spe, penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemantauan spe atau evaluasi spe, menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang menjadi lokus pemantauan spe atau evaluasi spe, menyelenggarakan bimbingan teknis bagi calon anggota tim sensor eksternal untuk memberikan pemahaman mengenai metode, proses, dan instrumen pemantauan dan evaluasi spe serta memberikan kemampuan dalam melakukan penilaian, menetapkan tim sensor eksternape pedoman pemantauan dan evaluasi spe bab pendahuluan latar belakang akselerasi pembangunan aparatur negara dilakukan melalui programalam rangka mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau. dengan perkembangan teknologi program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan speusaha, dan masyarakat.untuk akselerasi pencapaian birokrasi berkelas dunia. samping itu, secara khusus spe ditempatkan padauntuk mengukur pencapaian program reformasi birokrasi, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan penilaian implementasi program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. indeks reformasi birokrasi sebagai hasil penilaian implementasi program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang disusun atas beberapa indeks hasil penilaian pada area perubahan reformasi birokrasi termasuk penilaian pada penerapan spe sebagai bagian dari menteri menetapkan tim sensor eksternal yang akan melakukan penilaian terhadap tingkat kematangan penerapan spe pada instansi pusat dan pemerintah daerah, menyelenggarakan bimbingan teknis pedoman pemantauan dan evaluasi spe kepada instansi pusat dan pemerintah daerah terpilih sebagai lokus pemantauan spe atau evaluasi spe. pembentukan tim sensor eksternal tim sensor eksternal ditetapkan oleh menteri dimana anggota tim sensor eksternal dapat terdiri atas: unsur asn yaitu pejabat pegawai yang berasal dari kementerian, instansi pusat, dan atau pemerintah daerah, unsur akademisi yang berasal dari perguruan tinggi, dan atau unsur tenaga ahli yang berasal dari institusi lain. dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi spe, anggota tim sensor eksternal memiliki tugas sebagai berikut: menyampaikan materi sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi spe kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh kementerian, melakukan penilaian dokumen, penilaian interview, dan atau penilaian visits: melakukan konsolidasi, analisis, dan finalisasi penilaian: dan memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada kementerian atas hasil pemantauan dan evaluasi spe, menyusun laporan anggota tim sensor eksternal dan menyampaikannya kepada kementerian. tahap persiapan pada instansi pusat dan pemerintah daerah aktivitas persiapan aktivitas pada tahap persiapan yang dilakukan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah: penyiapan instrumen penilaian antara lain kuesioner dan pedomaninternal, penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemantauan spe atau evaluasi spe. membentuk tim sensor internal. koordinator spe instansi pusat dan pemerintah daerah membentuk tim sensor internal yang akan melakukan penilaian mandiri pada instansi pusat dan pemerintah daerah. mengikuti bimbingan teknis pedoman pemantauan dan evaluasi spe yang diselenggarakan oleh kementerian. menyelenggarakan bimbingan teknis pedoman pemantauan dan evaluasi spe. instansi pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan bimbingan teknis pedoman pemantauan spe dan evaluasi spe kepada tim sensor internal dan pemangku kepentingan terkait. penetapan tim sensor internal tim sensor internal ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat kepala daerah dimana struktur tim sensor internalunit kerja perangkat daerah yang terkait. adapun pejabat pegawai yang menjadi anggota tim sensor internal berasal dari unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan:, dan pelayanan publik. adapun tugas tim sensor internal sesuai peran yang melekat pada saat penetapan anggota tim sensor internal dijabarkan bawah ini: koordinator spe memiliki tugas: menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja. penanggung jawab memiliki tugas: mengoordinasikan aktivitas tim sensor pada instansi pusat dan pemerintah daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interview, dan atau penilaian visits bagi tim sensor internalsensor internal berjalan secara efektif dan efisien,entri data memiliki tugas:sensor internal memiliki tugas:unit kerja perangkat daerah, melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan, jawab. tahap pelaksanaan tahap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi spe ditujukan bagi kementerian, instansi pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penilaian pemantauan spe dan evaluasi spe sesuai dengan peran dan tugas masing masing. aktivitas tahap pelaksanaan pemantauan spe dapat dilihat pada gambar dan aktivitas tahap pelaksanaan evaluasi spe terlihat pada gambar bawah ini. mini re: aan gambar tahap pelaksanaan pemantauan spe saya aaa ebe comma mera tema lee sela eca bean gea tee lea gambar tahap pelaksanaan evaluasi spe tahap pelaksanaan pemantauan spe dan evaluasi spe akan dijelaskan secara rinci pada subbab bawah ini. tahap pelaksanaan pada instansi pusat dan pemerintah daerah pada tahap pelaksanaan, aktivitas pemantauan spe atau aktivitas evaluasi spe yang dilakukan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: melaksanakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim sensor internal yaitu: responden memberikan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung atas pertanyaan pada kuesioner kepada tim sensor internal, tim sensor internal mengumpulkan data dari responden dengan melakukan pengumpulan dokumen, interview, dan atau visits unit kerja perangkat daerah responden, tim sensor internal melakukan penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang telah dikumpulkan, tim sensor internal melalui pelaksana entri data memasukkan hasil penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator beserta penjelasan dan bukti pendukung dalam aplikasi pemantauan dan evaluasi spe secara daring. apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi pemantauan dan evaluasi spe, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang sudah disiapkan oleh kementerian, penanggung jawab melakukan pemeriksaan kelengkapan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung serta melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian tingkat kematangan yang telah dimasukkan dalam aplikasi pemantauan dan evaluasi spe atau yang telah diisi pada kuesioner oleh pelaksana entri data, tim sensor internal menyiapkan berita acara penilaian mandiri dan pernyataan persetujuan publikasi yang ditandatangani oleh koordinator spe, hasil penilaian tingkat kematangan yang telah diperiksa, diverifikasi, dan divalidasi beserta berita acara penilaian mandiri dan pernyataan persetujuan publikasi kemudian dikirimkan kementerian secara daring melalui aplikasi pemantauan dan evaluasi spe oleh penanggung jawab. apabila tidak memungkinkan dilakukan secara daring, maka proses ini dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen hasil penilaian mandiri kementerian, mengikuti penilaian interview dimana tim sensor internal dapat didampingi oleh responden untuk memberikan klarifikasi serta melengkapi data dan bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh tim sensor eksternal, dan mengikutimaka tim sensor internal dan responden mempersiapkan bukti pendukung dan memberikan penjelasan atas penerapan spe yang ditanyakan oleh tim sensor eksternal. dalam pelaksanaan pemantauan spe, instansi pusat dan pemerintah daerah melakukan aktivitas penilaian mandiri, sedangkan dalam pelaksanaan evaluasi spe, instansi pusat dan pemerintah daerah melakukan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interview, dan atau penilaian visits. tahap pelaksanaan kementerian pada tahap pelaksanaan, aktivitas pemantauan spe atau aktivitas evaluasi spe yang dilakukan oleh kementerian dan tim sensor eksternal adalah sebagai berikut: melaksanakan penilaian dokumen dimana tim sensor eksternal melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri dan memberikan penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator penilaian melalui aplikasi pemantauan dan evaluasi spe, melaksanakan penilaian interview dimana tim sensor eksternal melakukan klarifikasi berupa tanya jawab dengan tim sensor internal yang dapat didampingi oleh responden dan memberikan penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator berdasarkan jawaban dan penjelasan dalam lembar kerja aplikasi pemantauan dan evaluasi spe, melaksanakankementerian akan menyampaikan pemberitahuan kegiatan visits tersebut. dalam melakukan penilaian visits, tim sensor eksternal melakukan validasi hasil penilaian sebelumnya melalui pengamatan secara langsung atas penerapan spe pada unit kerja perangkat daerah instansi pusat dan pemerintah daerah, melakukan konsolidasi, analisis dan finalisasi penilaian dimana tim sensor eksternal melakukan: perumusan penilaian setiap indikator berdasarkan data informasi dari tim sensor internal, perhitungan indeks aspek, indeks domain, dan indeks spe, cc. pengelompokan (clustering) berdasarkan nilai indeks spe untuk setiap instansi pusat dan pemerintah daerah, dan penyusunan tabulasi dan atau grafik terkait indeks spe sesuai kebutuhan. dalam pelaksanaan evaluasi spe, selain melakukan kegiatan atas, tim sensor eksternal juga melakukan: analisis keunggulan dan kelemahan, dan penyusunan rekomendasi atau saran perbaikan terhadap penerapan spe pada instansi pusat dan pemerintah daerah. dalam pelaksanaan pemantauan spe, kementerian melakukan aktivitas penilaian dokumen serta konsolidasi, analisis, dan finalisasi penilaian. sedangkan dalam pelaksanaan evaluasi spe, kementerian melakukan aktivitas penilaian dokumen, penilaian interview, dan atau penilaian visits, serta dilanjutkan dengan konsolidasi, analisis, dan finalisasi penilaian. tahap pelaporan tahap pelaporan pemantauan dan evaluasi spe dilakukan oleh kementerian untuk menyusun laporan pelaksanaan dan menyampaikan laporan hasil pemantauan spe atau evaluasi spe kepada instansi pusat dan pemerintah daerah. adapun aktivitas tahap pelaporan pemantauan dan evaluasi spe terlihat pada gambar bawah ini. men man gambar tahap pelaporan pemantauan dan evaluasi spe laporan yang disusun pada tahap pelaporan ini terdiri atas: laporan hasil pemantauan spe laporan hasil pemantauan spe mencakup indeks spe, indeks domain, indeks aspek, dan nilai indikator. laporan hasil evaluasi spe laporan hasil evaluasi spe mencakup indeks spe, indeks domain, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan. laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi spe. laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi spe mencakup: laporan anggota tim sensor eksternal setiap anggota tim sensor eksternal menyusun laporan anggota tim sensor eksternal yang berisi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota tersebut selama mengikuti kegiatan pemantauan dan evaluasi spe. laporan akhir kementerian menyusun laporan akhir yang berisi seluruh aktivitas pada setiap tahap kegiatan pemantauan dan evaluasi spe dan profil spe nasional. bab penutup dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi spe, penilaian tingkat kematangan atas penerapan spe pada instansi pusat dan pemerintah daerah mengukur kapabilitas proses yang mencakup kebijakan spe, proses tata kelola spe, dan proses manajemen spe serta mengukur kapabilitas layanan yang mencakup layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. nilai tingkat kematangan atas penerapan spe yang direpresentasikan dalam bentuk indeks spe menunjukkan kemampuan instansi pusat dan pemerintah daerah dalam penerapan spe. untuk memudahkan memahami tingkat kemampuan, nilai indeks spe dikelompokkan dalam (lima) predikat yaitu memuaskan, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. hasil penilaian atas penerapan spe pada instansi pusat dan pemerintah daerah dapat digunakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah sebagai acuan untuk melakukan perbaikan penerapan spe dan peningkatan kualitas layanan spe, serta dapat digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan spe nasional. keikutsertaan instansi pusat dan pemerintah daerah secara berkesinambungan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi spe menjadi penting untuk dapat mengukur kemajuan penerapan spe. sebagai bagian dari penilaian reformasi birokrasi, hasil penilaian pada kegiatan pemantauan dan evaluasi spe turut berperan dalam mendorong instansi pusat dan pemerintah daerah untuk penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. hal ini mencerminkan bahwa spe turut berkontribusi dalam penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur sehingga tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dapat diwujudkan. pedoman pemantauan dan evaluasi spe ini ditetapkan agar setiap instansi pusat dan pemerintah daerah memiliki acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi spe lingkungannylaksanaan penilaian reformasi birokrasi dan amanat peraturan presiden nomor tahun tentang spe. pemantauan dan evaluasi spe dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan spe pada instansi pusat dan pemerintah daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. pemantauan dan evaluasi spe dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan spe pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks spe. agar kegiatan pemantauan dan evaluasi spe dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan objektif, perlu disusun pedoman pemantauan dan evaluasi spe yang dapat dipahami oleh semua pihak instansi pusat dan pemerintah daerah. pedoman pemantauan dan evaluasi spe mengatur metode penilaian serta proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi spe pada instansi pusat dan pemerintah daerah. sistematika pedoman pedoman pemantauan dan evaluasi spe disusun dalam empat bab, yaitu: bab pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum, bab metode pemantauan dan evaluasi spe, memuat model tingkat kematangan spe, metode penilaian tingkat kematangan spe, dan metode pelaksanaan penilaian, bab iii proses pemantauan dan evaluasi spe, memuat penjelasan mengenai tahapan proses pemantauan spe dan evaluasi spe, dan bab penutup, memuat ringkasan pedoman pemantauan dan evaluasianggala informasistem manajemen keamanan informasi, perlu menetapkan jabatan fungsional manggala informatika pad menyusun pedoman pengendalian terhadap kode berbahaya, menyusun standar operasional prosedur sop) back data dan sistem, melakukan back data dan sistem, melakukan pengamanan atas layanan jaringan, menyusun pedoman perlindungan informasi elektronik, menyusun standar operasional prosedur sop) pemantauan penggunaan sistem elektronik, melakukan sinkronisasi waktu (ntp): melakukan pengamanan peralatan, menyediakan fasilitas pendukung untuk pengamanan informasi, melakukan pengamanan sistem pengkaderan, melakukan pemeliharaan peralatan, melakukan prosedur pemindahan aset, melakukan pengamanan peralatan yang berada luar area kerja, melakukan prosedur pemusnahan peralatan, menyusun standar operasional prosedur sop) clear desk dan clean screen, melaksanakan prosedur mobile computing, melakukan identifikasi protokol pertukaran informasi, menyiapkan dokumen standar protokol pertukaran informasi, menyusun dokumen kontrak dengan pihak ketiga yang memuat persyaratan sistem manajemen keamanan informasi, menyusun dokumen kontrak yang memenuhi persyaratan sistem manajememenerapkan kebijakan dan pedoman penggunaan kriptografi, menerapkan pedoman dan standar operasional prosedur sop) penerapan manajemen kunci kriptografi, melakukgidentifikasi peraturan hukum yang berlaku terkait sistem manajemen keamanan informasi, menerapkan pedoman penerapan hak kekayaan intelektual hari), menyusuerapkyusun standar operasional prosedur sop) perlindungan data pribadi, menerapkan standar operasional prosedur sop) perlindungan data pribadi, menerapkan aturan tentang kontrol kriptografi, melaksanakan kebijakan dan standar sistem manajemen pengamanan informasi, membuatmembuat dan melaksanakan prosedur untuk menyediakan layanan sistem elektronik dalam kondisi darurat: membuat prosedur untuk pemulihan layanan sistem elektronik, mengidentifikasi peraturan perundang undangan bidang sistem manajemen keamanan informasi, menyusun kompilasi peraturan perundang undangan bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengidentifikasi isu isu aktual bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengumpulkan data isu kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, membuat naskah akademis atas isu isu kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengumpulkan data dan identifikasi isu isu terkait penerapan kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, membuat regulatory impact analysis atas isu isu kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, menyiapkan bahan masterplan atau blueprint bidang sistem manajemen keamanan informasi, menganalisis masterplan bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengumpulkan bahan pemetaan keamanan informasi nasional, mengumpulkan data terkait norma, standar, prosedur dan kriteria spk) tata kelola keamanan informasi, melaksanakan forum diskusi terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) tata kelola keamanan informasi, mengumpulkan data terkait norma, standar, prosedur dan kriteria spk) pengamanan perangkat lunak, mengumpulkan data terkait norma, standar, prosedur dan kriteria spk) pengamanan perangkat keras, mengumpulkan data terkaiumpulkan data terkait norma, standar, prosedur dan kriteria spk) sistem pengamanan, menyiapkan bahan kegiatan bimbingan teknis, .membuat laporan pelaksanaan bimbingan teknis, 101l.menyiapkan bahan kegiatan sosialisasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, .membuat laporan pelaksanaan sosialisasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, .memproses pendaftaran bidang sistem manajemen keamanan informasi, menyiapkan bahan kegiatan forum keamanan informasi nasional, membuat laporan pelaksanaan forum keamanan informasi nasional, menyiapkan bahan kegiatan diskusi publik atas regulasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengadakan diskusi publik atas regulasi bidang sistem manajemen keamanan informasi: dan menyiapkan bahmengidentifikasi persyaratan atau standar eksternal terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasi, mengmenyusun kebijakan dan standar operasional prosedur, melaksanakan kebijakan dan sop: melakukmengmelaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi, menyiapkan bahan kaji ulang kerangka kerja dalam rangka penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik, mengprosedur otentikasi dan otorisasi akses data bagi pengguna, melakukan evaluasi penerapan prosedur akses data, melakukan evaluasi penerapan prosedur acceptable use, menganalisis prosedur pengelolaan data strategis, melaksanakan forum diskusi terkait prosedur pengelolaan data strategis, membuat prosedur pengelolaan data strategis, mengmelaksanakanlakukan evaluasi efektivitas programngkaji materi peningkatan kesadaran dan kompetensi bidang sistem manajemen keamanan informasi, menganalisis peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang sistem manajemen keamanan informasi, melakukan audit internal bidang sistem manajemen keamanan informasi secara berkala: mengidentifikasi persyaratan hukum dan peraturan bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengganalisis pemenuhan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi bagi pihak eksternal, menyusun dokumen standar operasional prosedur sop) klasifikasi dan penanganan informasi, melakukan evaluasi standar operasional prosedur sop) klasifikasi dan penanganan informasi, merumuskan peran dan tanggung jawab pegawai dan pihak ketiga, melakukan sosialisasi peran dan tanggung jawab pegawai dan pihak ketiga, membuat prosedur pengendalian akses, mendiseminasikan prosedur pengendalian akses, melakukan perubahan dokumen prosedur pengendalian akses, menerapkan persyaratan bisnis untuk pengendalian akses, memberikan mengmelakukan proses tindak lanjut terhadap pelanggaran prosedur sistem manajemen keamanan informasi oleh pegawai atau personil pihak ketiga, menganalisis perimeter keamanan fisik, membuat prosedur keamanan fisik, mengmenganalisis panduan pengamanan fisik aset, meninjau dan melakukan perubahan panduan pengamanan fisik aset, mengidentifikasi persyaratan dan spesifikasi keamanan fisik, membuat persyaratan dan spesifikasi keamanan fisik, menganalisis risiko pada fasilitas fisik dan lingkungan, menganalisis panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem, dan peralatan pendukung, menganalisis prosedur pengelolaan aset, mengidentifikasi risiko terkait aspek teknis, fisik, sumber daya manusia dan prosedural terkait hubungan kerja dengan pihak ketiga, membuat risk register terkait hubungan kerja dengan pihak ketiga, menganalisis perubahan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko, mengkaji ulang tingkat efektifitas mitigasi risiko keamanan informasi, menyusun tindakan perbaikan mitigasi risiko yang belum efektif, menerapkan tindakan perbaikan mitigasi risiko yang belum efektif, menyusun penilaian risiko keamanan informasi, menyusun kajian risiko (risk register), mengidentifikasi rencana mitigasi risiko, menerapkan langkah mitigasi bersama pemilik risiko, memvalidasi risk register termasuk langkah motivasinya, memverifikasi risk register termasuk langkah motivasinya, merencanakan proses analisa kerentanan dan pengujian penetrasi keamanan sistem informasi, mengkoordinasikan proses analisa kerentanan dan pengujian penetrasi keamanan sistem informasi, menganalisis kerentanan penetrasi keamanan sistem elektronik, melakukan penetrasi keamanan sistem elektronik, membuat rekomendasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengujian penetrasi keamanan sistem elektronik, mengkaji keamanan informasi terhadap proses manajemen perubahan untuk memastikan perbaikan kerentanan, melakukan diseminasi informasi terkait kerentanan, perbaikan atau mitigasi risiko yang telah diterapkan, menerapkan pengendalian akses terhadap sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, memelihara pengendalian akses terhadap sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, menganalisis perimeter jaringan, mendeteksi, menilai dan memonitor kerentanan dan ancaman keamanan jaringan, memperbaiki kerentanan keamanan jaringan, melaksanakan audit keamanan jaringan, menganalisis prosedur keamanan jaringan dan sistem, melaksanakan prosedur keamanan jaringan, menganalisis laporan terkait adanya masalah keamanan (anomali): menyusun uraian pemisahan tugas operasional, menerapkan pemisahan fasilitas pengembangan, pengujian dan operasional, mengidentifikasi keamanan layanan sistem elektronik, memantau kinerja sistem manajemen keamanan informasi dalam pelaksanaan layanan pihak ketiga, menyusun panduan pengelolaan perubahan terhadap layanan pihak ketiga, menyusun panduan pengelolaan kapasitas sumber daya, menyusun dokumentasi sistem infrastruktur dan aplikasi, menyusun standar operasional prosedur sop) pertukaran informasi, menyusun standar operasional prosedur sop) keamanan sistem elektronik untuk pelayanan publik, membuat rekomendasi kebijakan keamanan informasi yang tersedia untuk umum atau publik, menyusun panduan audit log sistem, menyusun standar rekaman data log sistem, menyusun kebijakan sinkronisasi waktu sistem elektronik, menyusun prosedur perlindungan keamanan informasi terhadap perangkat yang ditinggal oleh penggunanya (attended user equipment), menyusun kebijakan mobile computing, menyusun prosedur teleworking, mengidentifikasi arsitektur keamanan informasi sesuai dengan standar internasional, menyusun arsitektur keamanan informasi, mengembangkmengkaji kesesuaian penerapan protokol pertukaran informasi, mengidentifikasi kebijakan keamanan informasi terkait hubungan dengan pihak ketiga, melakukan pemantauan dan review layanan pihak ketiga, mengelola perubahan terhadap layanan pihakmanggala informatika adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung ketiga, menganalisis persyaratan keamanan informasi dalam siklus hidup pengembangan sistem elektronik, melakukmelakukmenyusun standar keamanan informasi terhadap pengembangan sistem elektronik, .menyusun prosedur kontrol perubahan sistem elektronik, .mengendalikan perubahan atas software packages, menyusun secure system engineering principle, mengkaji keamanan lingkungan pengembangan sistem elektronik, menerapkan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi dalam pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga, .menguji fungsionalitas keamanan sistem elektronik, menguji tingkat penerimaan sistem dan kriteria yang berhubungan dengan sistem manajemen keamanan informasi serta menyusun tindakan korektif yang diperlukan, menyusun standar operasional prosedur sop) perlindungan data uji sistem, menyusun kebijakan dan pedoman penggunaan kriptografi, .menyusun panduan dan standar operasional prosedur sop) penerapan manajemen kunci kriptografi, .membentukngelolalakuklakukyusun panduan penerapan hak kekayaan intelektual hari), menyusun aturan tentang kontrol kriptografi, analisis tingkat kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal, .menyusun kerangka kerja dmerancang, mengembangkan, dan menerapkan strategi keberlangsungan layanan dan rencana penanggulangan krisis atau bencana, melakuk, .menerapkmenyusun kebijakan terkait koordinasi untuk menjaga keberlangsungan dan pemulihan layanan dengan stakeholder terkait, menyusun prosedur terkait koordinasi kegiatan menjaga keberlangsungan dan pemulihan layanan dengan stakeholder terkait, menganalisis peraturan perundang undangan bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengklasifikasikan peraturan perundang undangan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .menganalisis isu aktual bidang sistem manajemen keamanan informasi, menyiapkan naskah rekomendasi kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, melaksanakan forum diskusi terkait dengan isu kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .menyusun naskah akademik bidang sistem manajemen keamanan informasi, melaksanakan forum diskusi terkait penyusunan naskah akademik bidang sistem manajemen keamanan informasi, menyusun naskah regulatory impact analysis ria) bidang sistem manajemen keamanan informasi, melaksanakan forum diskusi terkait masterplan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .membuat dokumen masterplan keamanan informasi nasional, menganalisis peta keamanan informasi nasional, melaksanakan forum diskusi terkait dengan peta keamanan informasi nasional, membuat peta keamanan informasi nasional, menganalisis norma, standar, prosedur dan kriteria spk) tata kelola keamanan informasi, membuat norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) tata kelola keamanan informasi, menganalisis norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) pengamanan perangkat lunakmembuat norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) pengamanan perangkat lunak, menganalisis norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) pengamanan perangkat keraskeras, membuat norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) pengamanan perangkat keras, mengmbuaanalisis norma, standar, prosedur dan kriteria spk)15l.menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) sistem manajemen keamanan informasi, memberikan bimbingan teknis bidang sistem manajemen keamanan informasi, melakukan uji kompetensi personil bidang sistem manajemen keamanan informasi, menyelenggarakan forum keamanan informasi nasional, dan .melakukanmengidentifikasi dan menganalisisngumpulkan dan mengkaji data referensi dan hasil pengelolaan keamanan informasi pada instansi, menyusun rencana kerja induk jangka menengah atau panjang terkait pengelolaan keamanan informasi nasional, menyusun sasaran dan target kinerja utama sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: merencanakan pemantauan pelaksanaan keamanan informasi instansi, melakukan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi semua area terkait: merencanakan pengukuran efektifitas dan efisiensi keamanan informasi instansi: mengukur efektifitas dan efisiensi keamanan informasi setiap area, membuat rencana analisis tingkat kematangan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait, mengukur tingkat kematangan keamanan informasi setiap area, mengidentifikasi dan menganalisis risiko sistem elektronik untuk pelayanan publik sektor terkait: menggkaji kebutuhan keamanan informasistrategis terkait, mengumpulkan dan mengkajrencanakan konsultasi kepada jabatan fungsional manggala informatika satu tingkat dibawahnya, melakukan konsultasi kepada jabatan fungsional manggala informatika satu tingkat dibawahnya, merencanalakumbuat rencana kegiatan diseminasi regulasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengkaji materi diseminasi regulasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, melakukan evaluasi kegiatan diseminasi regulasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengidentifikganalisis dan menyusunlakukan evaluyusun kerangka kerja bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengidentifikasiidentifikasi mekanisme pengukuranulang kerangka kpatuhan kebijakanbijakan sistem manajemen keamanan informasi untuk mematuhi semua undang undang dan peraturan perlindungan data pribadi, merancusun dokumen pemenuhan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi pihak eksternal, meninjau proyek konstruksi fisik agar sesuai dengan kontrol keamanan fisik dan lingkungan, melakukan evaluasi efektifitas kebijakan dan prosedur keamanan fisik dan lingkungan serta membuat rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan, melakukan evaluasi proses pengadaan yang memiliki implikasi terhadap keamanan fisik, menilai akurasi dan efektivitas pengukuran kinerja sistem keamanan fisik, dan membuat rekomendasi untuk perbaikannya, meninjau dokumen panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem, dan peralatan pendukung, meninjau dokumen kebijakan dan prosedur pengelolaan aset, melakukmenyusun strategi manajemen risiko keamanan informasi, menerapkan strategi manajemen risiko keamanan informasi, menyesuaikan strategi manajemen risiko keamanan informasi untuk menindaklanjuti perubahan pada kondisi dan lingkungan instansi, mengkaji ulang tingkat efektifitas mitigasi risiko keamanan informasi yang telah berjalan, memantau proses penerapan mitigasi risiko keamanan informasi dan proses perbaikan yang diperlukan, memeriksarespon terhadaplakukan pemantauan tingkat kepatuhan secara kontinu terhadap prosedur pengelolaan media, menguji efektifitas teknologi keamanan jaringan, melakukan keamanan jaringan komunikasi elektronik yang bersifat rahasia dari gangguan dan penyadapan, membuat laporan kinerja keamanan jaringan, meninjau atau menyesuaikan kebijakan dan prosedur keamanan jaringan, melakukmengintegrasikan solusi arsitektur keamanan dengan arsitektur teknologi informasi, mengkaji kesesuaian penerapan arsitektur keamanan informasi, mengusulkan perbaikan ataupun perubahan terhadap arsitektur keamanan informasi, merancang mekanisme, komponen dan teknologi keamanan informasi, mengembangkamenilai tingkat efektifitas dan kehandalan keamanan sistem, mekanisme, dan produk, menyusun dan menerapkan proses dan fungsi manajemen keberlangsungan layanan sistem elektronik, menguji dan mengevaluasi rencana keberlangsungan layanan sistem elektronik, menganalisis dampak terjadinya kondisi darurat dan menyusun recovery time objective rto) dan recovery point objective (rpo) yang sesuai dengan kebutuhan instansi, menganalisis asas manfaat untuk penerapan kontrol keamanan informasi baru: mengevaluasi hasil uji coba rencana keberlangsungan layanan sistem elektronik, melakukan pengukuran efektifitas rencana keberlangsungan layanan sistem elektronik, dan menyusun langkah perbaikan, memastikan seluruh komponen infrastruktur dan fasilitas pemulihan layanan sistem elektronik dapat berfungsi dengan baik, dan melakukan pembinaan sumber daya manusia bidang sistem manajemen keamanan informasi: dan manggala informatika ahli utama, meliputi: mengembangkan kebijakan manajemenrumuskan dan mengevaluasi kebijakan mitigasimbuat rekomendasi hasil kajian risiko jawab, dan wewenang untuk melaksanakan sistem manajemen keamanan informasipns yang diberikan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh olehsistem manajemen keamanan informasi yang selanjutnya disingkat sk dan meningkatkan sistem keamanan informanggala informatikanggala informatikasistem manajemen keamanan informasi keamanan informasi: membuat desain strategi dan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: membuat rekomendasi strategi dan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja induk sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: melakukan analisis sasaran dan target kinerja utama sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait, melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: melakukmenganalisis tingkat kematangan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: menyusunpengevaluasian menyusunrumuskangidentifikasi dan menganalisis sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik sektor terkait: menyusungevaluasi dan membuatyusun persyaratan teknis kelaikan sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik sektor terkait: melakukan penyusunan nyusunrencanakan penilaian tingkat kematangan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait, melakukan analisis tingkat kematangan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: melakukmelakuk, merenclaksngmenyusun rencana konsultasi terkait pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik yang bersifat strategis, melakukan konsultasi terkait pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik yang bersifat strategis, mengmerencanakmelakuk: dan membuat model atau kerangka kerja baru terkait sistem manajemen keamanan informasi. manggala informamanggala informatika sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut: manggala informatika ahli pertama, meliputi: laporan penerapan prosedur akses data, dokumen prosedur acceptable use, data dan informasi terkait prosedur pengelolaan data strategis, data dan informasi program peningkatan kesadaran dan kompetensi bidang sistem manajemen keamanan informasi, laporan forum diskusi peningkatan kesadaran dan kompetensi bidang sistem manajemen keamanan informasi, dokumen program peningkatan kesadaran dan kompetensi bidang sistem manajemen keamanan informasi, data atau bukti kompetensi bidang sistem manajemen keamanan informasi,laporan pelaksanalaporan koordinasi untuk penerapan sistem manajemen keamanan informasi dengan satuan kerja lain, 1ll.data dan informasi terkait standar perjanjian kerahasiaan, dokumen standar perjanjian kerahasiaan, .data terkait pemenuhan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi bagi pihak eksternal, daftar inventaris aset (informasi, perangkat keras, perangkat lunak, personil dan sebagainya), data dan informasi terkait penanggung jawab aset, dokumen perubahan penanggung jawab aset, .dokumen klasifikasi informasi, laporan kegiatan penanganan informasi, bahan kebijakan dan prosedur pengendalian akses, .laporan pengendalian akses pengguna, laporan pengendalian akses sistem dan aplikasi, dokumen identifikasi pemberian dan penarikan hak akses aset informasi: .laporan pemantauan pemberian dan penarikan hak akses aset informasi: ..laporbahan terkait prosedur pengamanan, laporan keamanan akses fisik, .bahan tentang tata tertib sistem manajemen keamanan informasi lokasi kerja dan ruangan peralatan komputer, ..bahan panduan pengamanan fisik aset lokasi kerja, panduan pengamanan fisik aset lokasi kerja, laporan pelaksanaan pengamanan fisik aset lokasi kerja, .laporan penerapan kontrol keamanan fisik dan lingkungan, .bahan panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem dan peralatan pendukung, .panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem dan peralatan pendukung, .laporan pengamanan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem dan peralatan pendukung, bahan prosedur pengelolaan aset, dokumen prosedur pengelolaan aset, laporan pengelolaan media (media handling): .bahan prosedur audit atau kaji ulang tingkat efektifitas mitigasi risiko yang telah berjalan, daftar risiko dari aset: .dokumen prosedur pengelolaan media (universal serial bus, removable storage dan lain lain), dokumen standar dan prosedur mekanisme enkripsi data: laporan penerapan mekanisme enkripsi data, bahan prosedur keamanan jaringan, .laporan penerapan standar konfigurasi keamanan pada sistem elektronik dan peralatan komunikasi, .daftar induk standar operasional prosedur sop) sistem manajemen keamanan informasi, .laporan kesiapan pengamanan terkait serah terima sistem elektronik dalam lingkup operasional, pedoman pengendalian terhadap kode berbahaya, .dokumen standar operasional prosedur sop) back data dan sistem, laporan back data dan sistem, laporan pengamanan atas layanan jaringan, pedoman perlindungan informasi elektronik, standar operasional prosedur sop) pemantauan penggunaan sistem elektronik, 55s.laporan pelaksanaan sinkronisasi waktu sistem elektronik, laporan pengamanan peralatan, .laporan ketersediaan fasilitas pendukung untuk pengamanan informasi, laporan pengamanan sistem pengkaderan, .laporan pemeliharaan peralatan, laporan penerapan prosedur pemindahan aset, 61l.laporan pengamanan peralatan yang berada luar area kerja, laporan prosedur pemusnahan peralatan, standar operasional prosedur sop) clear desk dan clean screen, laporan pelaksanaan prosedur mobile computing, .dokumen bahan standar protokol pertukaran informasi, dokumen standar protokol pertukaran informasi, .dokumen kontrak pihak ketiga yang memuat persyaratan sistem manajemen keamanan informasi, .dokumen kontrak yang memenuhi persyarata.laporan penerapan kebijakan dan pedoman penggunaan kriptografi, .laporan penerapan manajemen kunci kriptografi, .laporidentifikasi peraturan hukum yang berlaku, laporan penerapan hak kekayaan intelektual hari), .dokumelaporan penerapstandar operasional prosedur (sop) perlindungan data pribadi, .laporan penerapan perlindungan data pribadi, laporan penerapan aturan tentang kontrol kriptografi, .laporan pelaksanaan kebijakan dan standar sistem manajemen keamanan informasi, dokumenrosedur untuk menyediakan layanan sistem elektronik dalam kondisi darurat: dokumen prosedur untuk pemulihan layanan sistem elektronik, .daftar peraturan perundang undangan bidang sistem manajemen keamanan informasi, kompilasi peraturan perundang undangan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan identifikasi isu aktual bidang sistem manajemen keamanan informasi, data dan informasi mengenai isu kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan desk study isu isu kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, data dan informasi mengenai isu terkait penerapan kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan desk study, data dan informasi mengenai masterplan blueprint bidang sistem manajemen keamanan informasi, ol.hasil analisis masterplan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .data dan informasi mengenai peta keamanan informasi nasional, data dan informasi mengenai spk tata kelola, pendapat ahli terkait dengan spk tata kelola, data dan informasi mengenai spk perangkat lunak, data dan informasi mengenai spk perangkat keras, .data dan informasi mengenai spk tenaga ahli bidang sistem manajemen keamanan informasi, .data dan informasi mengenai spk sistem pengamanan, bahan kegiatan bimbingan teknis bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan kegiatan bimbingan teknis bidang sistem manajemen keamanan informasi, .bahan kegiatan seminar bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan kegiatan seminar bidang sistem manajemen keamanan informasi, daftar peserta tenaga ahli dan auditor yang lulus sertifikasi (white list), bahan kegiatan forum keamanan informasi nasional: .laporan pelaksanaan forum keamanan informasi nasional: bahan kegiatan diskusi publik atas regulasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan diskusi publik atas regulasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, dan bahan kegiatdokumen persyaratan atau standar eksternal, dokumen dokumen kebijakan dan standar operasional prosedur sistem manajemen keamanan informasi, laporan pelaksanaan kebijakan dan standar operasional prosedur sistem manajemen keamanan informasi, laporlaporan hasil laporan pelaksanaan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi, bahan kaji ulang kerangka kerja keamanan informasi, laporan dokumen prosedur otentikasi dan otorisasi akses bagi pengguna,anggala informatika baik perorangan atau kelompok bidang sistem manajemen keamanan informasi. instansi pembina jabatan fungsional manggala informatika yang selanjutnya disebut instansi pembina adalah badan yang menyelenggarakan tugas bidang siber dan sandi negmanggala informatika berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang sistem manajemen keamanan informasi pada instansi pemerintah. manggala informaanggala informatika, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kedudukan manggala informatika sebagaimana laporan evaluasi penerapan prosedur akses data, laporan evaluasi penerapan prosedur acceptable use, laporan analisis prosedur pengelolaan data strategis, .laporan forum diskusi terkait prosedur pengelolaan data strategis, dokumen prosedur pengelolaan data strategis, .laporan laporan pelaksana.laporan evaluasi efektivitasateri peningkatan kesadaran dan kompetensi bidang sistem manajemen keamanan informasi, laporan analisis peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan audit internal bidang sistem manajemen keamanan informasi, dokumen persyaratan hukum dan peraturan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan hasil dokumen hasil analisis pemenuhan persyaratan sistem manajemen keamanan informasibagi pihak eksternal, .dokumen standar operasional prosedur sop) klasifikasi dan penanganan informasi, .laporan evaluasi standar operasional prosedur sop) klasifikasi dan penanganan informasi, .dokumen peran dan tanggung jawab pegawai dan pihak ketiga, .laporan sosialisasi dokumen peran dan tanggung jawab pegawai dan pihak ketiga, dokumen prosedur pengendalian akses, laporan diseminasi prosedur pengendalian akses, dokumen perubahan prosedur pengendalian akses, .laporan penerapan persyaratan bisnis untuk pengendalian akses, ..laporan .laporan tindak lanjut terhadaplaporan analisis perimeter keamanan fisik, dokumen prosedur keamanan fisik, dokumen hasil .laporan hasil analisis tentang panduan pengamanan fisik aset lokasi kerja, dokumen perubahan pedoman pengamanan fisik aset, .laporan identifikasi persyaratan dan spesifikasi keamanan fisik, dokumen persyaratan dan spesifikasi keamanan fisik, laporan penilaian ancaman dan kerentanan, .laporan hasil analisis panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem, dan peralatan pendukung, .laporan hasil analisis tentang prosedur pengelolaan aset, .laporan identifikasi risiko terkait hubungan kerja dengan pihak ketiga, .risk register terkait hubungan kerja dengan pihak ketiga, dokumen hasil analisis perubahan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko keamanan informasi, .dokumen hasil kaji ulang tingkat efektifitas mitigasi risiko keamanan informasi, .dokumen langkah perbaikan mitigasi risiko yang belum efektif: laporan penerapan tindakan perbaikan mitigasi risiko yang belum efektif, laporan penilaian risiko, laporan kajian risiko (risk register), dokumen identifikasi rencana mitigasi risiko, laporan penerapan mitigasi risiko, laporan validasi kajian risiko (risk register), laporan verifikasi kajian risiko (risk register), .dokumen rencana analisa kerentanan dan pengujian penetrasi keamanan sistem informasi, .laporan koordinasi proses analisa kerentanan dan pengujian penetrasi keamanan sistem informasi, 6l.laporan analisis kerentanan penetrasi keamanan sistem elektronik, .laporan hasil uji penetrasi keamanan sistem elektronik, .rekomendasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengujian penetrasi keamanan sistem elektronik, .laporan kajian keamanan informasi terhadap proses manajemen perubahan, .laporan diseminasi informasi terkait kerentanan, perbaikan atau mitigasi risiko yang telah diterapkan, .laporan penerapan pengendalian akses terhadap sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, .laporan pemeliharaan pengendalian akses terhadap sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, laporan data jaringan, .laporan deteksi, penilaian, dan monitor kerentanan dan ancaman keamanan jaringan, .laporan perbaikan kerentanan dan ancaman keamanan jaringan, laporan audit keamanan jaringan, laporan hasil analisis prosedur keamanan jaringan, laporan pelaksanaan prosedur keamanan jaringan, laporan terkait indikasi adanya anomali, dokumen uraian pemisahan tugas operasional, laporan pemisahan fasilitas pengembangan, pengujian dan operasional, .laporan hasil identifikasi keamanan layanan sistem elektronik, .laporan pemantauan kinerja sistem manajemen keamanan informasi dalam pelaksanaan layanan pihak ketiga, .panduan pengelolaan perubahan terhadap layanan pihak ketiga, panduan pengelolaan kapasitas sumber daya, dokumentasi sistem infrastruktur dan aplikasi, .dokumen standar operasional prosedur sop) pertukaran informasi, .dokumen standar operasional prosedur sop) keamanan sistem elektronik untuk pelayanan publik, dokumen rekomendasi kebijakan keamanan informasi yang tersedia untuk umum atau publik, dokumen panduan audit log sistem, dokumen standar rekaman data log sistem, .dokumen kebijakan sinkronisasi waktu sistem elektronik, .dokumen prosedur perlindungan terhadap barang yang ditinggal oleh penggunanya (attended user equipment): dokumen kebijakan mobile computing, dokumen prosedur teleworking, o1l.dokumen hasil identifikasi arsitektur keamanan informasi, dokumen arsitektur keamanan informasi, .draft pengembang.laporan kajian penerapan protokol pertukaran informasi, .dokumen kebijakan keamanan informasi terkait hubungan dengan pihak ketiga, dokumen hasil pemantauan dan review layanan pihak ketiga, dokumen perubahan terhadap layanan pihak ketiga, .dokumen hasil analisis persyaratan keamanan informasi dalam siklus hidup pengembangan sistem elektronik, .laporlapordokumen standar keamanan informasi terhadap pengembangan sistem elektronik, .dokumen prosedur kontrol perubahan sistem elektronik, .laporan pengendalian perubahan atas software packages, dokumen secure system engineering principle, dokumen kajian keamanan lingkungan pengembangan sistem elektronik, laporan penerapan persyaratan keamanan informasi dalam pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga, laporan pengujian keamanan sistem elektronik, .laporan pengujian tingkat penerimaan sistem elektronik, .dokumen standar operasional prosedur sop) perlindungan data uji sistem, .dokumen kebijakan dan pedoman penggunaan kriptografi, .dokumen panduan dan standar operasional prosedur sop) penerapan manajemen kunci kriptografi, .kegiatananduan penerapan hak kekayaan intelektual hari), dokumen aturan tentang kontrol kriptografi, .laporan analisis tingkat kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal, dokumen kerangka kerja dan kebijakdokumen perencanaan, pengembangan, dan penerapan strategi keberlangsungan layanan dan rencana penanggulangan krisis atau bencana, lapor: laporan pelaksana.dokumen kebijakan terkait koordinasi untuk menjaga kelangsungan dan pemulihan layanan dengan stakeholder terkait, .dokumen prosedur terkait koordinasi kegiatan menjaga kelangsungan dan pemulihan layanan dengan stakeholder terkait, .laporan hasil analisis peraturan perundang undangan bidang sistem manajemen keamanan informasi, daftar klasifikasi peraturan perundang undangan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan hasil analisis isu aktual bidang sistem manajemen keamanan informasi, .naskah rekomendasi kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan forum diskusi terkait dengan isu isu kebijakan bidang sistem manajemen keamanan informasi, .naskah akademik bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan forum diskusi terkait dengan penyusunan naskah akademik bidang sistem manajemen keamanan informasi, dokumen regulatory impact analysis ria) bidang sistem manajemen keamanan informasi, laporan forum diskusi terkait dengan masterplan bidang sistem manajemen keamanan informasi, dokumen masterplan keamanan informasi nasional, dokumen analisis peta keamanan informasi nasional, laporan forum diskusi terkait dengan peta keamanan informasi nasional, dokumen peta keamanan informasi nasional, laporan hasil analisis norma, standar, prosedur dan kriteria spk) tata kelola keamanan informasi, .dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) tata kelola keamanan informasi, .laporan hasil analisis norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) pengamanan perangkat lunak, 141l.lapor.dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) pengamanan perangkat lunak, .dokumen hasil analisis norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) pengamanan perangkat keras, .laporan forum diskusi terkait norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) pengamanan perangkat keras: .dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) pengamanan perangkat keras, hasil .dokumehasil analisis norma, standar, prosedur dan kriteria spk).dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria spk) sistem manajemen keamanan informasi, .notulensi bimbingan teknis bidang sistem manajemen keamanan informasi, materi uji kompetensi, .laporan kegiatan forum keamanan informasi nasional, dan .hasillaporan identifikasi dan analisis risiko, laporan kajian kondisi berjalan dan kebutuhan pengamanan informasi, dokumen rencana kerja induk jangka menengah panjang, dokumen sasaran dan target kinerja utama terkait pengelolaan keamanan informasi nasional, dokumen rencana pemantauan pelaksanaan keamanan informasi, laporan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi semua area terkait: dokumen rencana pengukuran efektifitas dan efisiensi keamanan informasi instansi, laporan pengukuran efektifitas dan efisiensi keamanan informasi setiap area, dokumen perencanaan tingkat kematangan keamanan informasi instansi, .laporan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi setiap area, 1ll.laporan identifikasi dan analisis risiko sistem elektronik untuk pelayanan publik sektor terkait, .dokumen hasil laporan kajian kebutuhan keamananterkait: materonsultasi kepada jabatan fungsional manggala informatika satu tingkat dibawahnya, .laporan pelaksanaan konsultasi kepada jabatan fungsional manggala informatika satu tingkat dibawahnya, .dokumen rencana evaluasi kompetensi dan kinerja jabatan fungsional manggala informatika satu tingkat dibawahnya, lapordokumen perencanaan kegiatan diseminasi regulasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, .materi diseminasi regulasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi regulasi bidang sistem manajemen keamanan informasi, draft program peningkatan kinerja sistem manajemen keamanan informasi, .laporan hasil analisis dan dokumen program peningkatan kinerja sistem manajemen keamanan informasi, laporan evaluasi program peningkatan kinerja sistem manajemen keamanan informasi, .rancangan kerangka kerja bidang sistem manajemen keamanan informasi, .laporan identifikasi sasaran kinerja sistem manajemen keamanan informasi, .laporan identifikasi mekanisme pengukuran sasaran kinerja sistem manajemen keamanan informasi, dokumen hasil kaji ulang kerangka kerja keamanan informasi, .dokumen analisis kajianmanggala informatika merupakan jabatan karier pns. bagian kedua klasifikasi rumpun jabatan jabatan fungsional manggala informatikamanggala informatika merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. jenjang jabatan fungsional manggala informatika sebagaimana dimaksud pada dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas: manggala informatika ahli pertama, manggala informatika ahli muda, manggala informatika ahli madya, dan manggala informatika ahli utama. jenjang pangkat jabatan fungsional manggala informatikinnya, .laporan evaluasi kepatuhan kebijakan sistem manajemen keamanan instansi terhadap hukum dan peraturan terkait lainnya, 3l.laporan evaluasi kebijakan sistem manajemen keamanan informasi mematuhi semua undang undang dan peraturan perlindungan data pribadi, .dokumen pemenuhan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi bagi pihak eksternal, .laporan peninjauan kontruksi fisik sesuai dengan kontrol keamanan informasi, .laporan evaluasi efektifitas kebijakan dan prosedur keamanan fisik dan lingkungan serta dokumen rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan, laporan evaluasi proses pengadaan memiliki implikasi terhadap keamanan fisik, laporan penilaian akurasi dan efektivitas pengukuran kinerja sistem keamanan fisik beserta dokumen rekomendasi, .dokumen perubahan panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem, dan peralatan pendukung, .dokumen perubahan kebijakan dan prosedur pengelolaan aset, lapor41l.dokumen strategi manajemen risiko keamanan informasi, .laporan pelaksanaan strategi manajemen risiko keamanan informasi, .dokumen perubahan strategi manajemen risiko keamanan informasi, .laporan kaji ulang tingkat efektifitas mitigasi risiko keamanan informasi yang sudah berjalan, .laporan pemantauan proses penerapan mitigasi risiko keamanan informasi dan proses perbaikan yang diperlukan, laporan pemeriksaan adanya kerentanan baru, .laporan penerapan langkah mitigasi yang diperlukan terhadap kerentanan baru, .laporan pemantauan tingkat kepatuhan secara kontinu terhadap prosedur pengelolaan media, .laporan pengujian efektifitas teknologi keamanan jaringan, laporan pelaksanaan keamanan jaringan komunikasi elektronik yang bersifat rahasia dari gangguan dan penyadapan, laporan kinerja keamanan jaringan, .dokumen perubahan kebijakan dan prosedur keamanan jaringan, .lapor.laporan hasil integrasi solusi arsitektur keamanan informasi, .laporan kajian kesesuaian penerapan arsitektur keamanan informasi, .laporan usulan perubahan arsitektur keamanan informasi, .dokumen mekanisme dan standar keamanan informasi, dokume.laporan kajian efektifitas dan kehandalan keamanan sistem, mekanisme, dan produk, .laporan manajemen keberlangsungan layanan sistem elektronik, 61l.dokumen hasil uji dan evaluasi rencana keberlangsungan layanan sistem elektronik, dokumen analisis dampak terjadinya kondisi darurat dan menyusun recovery time objective rto) recovery point objective (rpo) yang sesuai dengan kebutuhan instansi, .dokumen analisis azas manfaat untuk penerapan kontrol keamanan informasi baru: .laporan evaluasi uji coba rencana kelangsungan layanan sistem elektronik, .laporan hasil pengukuran berkala rencana keberlangsungan layanan sistem elektronik dan rekomendasi langkah perbaikan, .laporan kesiapan infrastruktur dan fasilitas pemulihan layanan sistem elektronik, dan laporan kegiatan pembinaan sumber daya manusia bidang sistem manajemen keamanan informasi, dan manggala informatika ahli utama, meliputi: kebijakan manajemen risiko keamanan informasi sektor terkait: kebijakan mitigasi risiko keamanan informasi sektor terkait: dokumen rekomendasi rekomendasi hasil kajian risiko keamanan informasi sektor terkait: desain strategi dan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: dokumen rekomendasi strategi dan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait, laporan koordinasi penyusunan rencana kerja induk sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: dokumen hasil analisis sasaran dan target kinerja utama sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: laporan evaluasi penerapan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: lapor.dokumen hasil analisis tingkat kematangan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: konsepevaluasiidentifikasi dan analisis sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik sektor terkait: konsepkonseplapor.dokumen hasil evaluasi dankonsep persyaratan teknis kelaikan sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik sektor terkait, .erja induk terkait keamanan informasi sistem elektronik untuk pelayanan publik dan sektor strategis terkait, .dokume.laporpenilaian tingkat kematangan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: .laporan analisis tingkat kematangan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sektor terkait: .lapor.lapor: dokumen perencanaan kegiatan peningkatan kepedulian pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik sektor terkait: laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kepedulian pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik sektor terkait: .laporan .dokumen rencana konsultasi terkait pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik yang bersifat strategis, laporan konsultasi terkait pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik yang bersifat strategis, laporan dokumen perencana.lapor, dan .dokumen model atau kerangka kerja baru terkait sistem manajemen keamanan informasi. dalam hal unit kerja tidak terdapat manggala informatika yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam manggala informatika yang berada satu tingkat atas,anggala informatika yang melaksanakan tugas manggala informatikamanggala informatika yang melaksanakan tugas manggala informatikamengangkat dalam jabatan fungsional manggala informatikanggala informatikamanggala informaanggala informatikmanggala informainformasi. manggala informatika yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang keamanan informasimanggala informatika dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional manggala informatika. bagian ketiga perpindahan dari jabatan lain pengangkatan dalam jabatan fungsional manggala informatikaibidang keamanan informasianggala informatika ahli pertama dan jabatan fungsional manggala informatika ahli muda, (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional manggala informatika ahli madya, dan (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional manggala informatikmanggala informamanggala informamanggala informaapan sistem manajemen keamanan informasi. bagian keempat pengangkatan melalui penyesuaian passing)alam pelaksanaan tugas bidang keamanan informasi paling sedikianggala informatikerapan sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. pengangkatan dalam jabatan fungsional manggala informatikanggala informatika yaitu melaksanakan kegiatan penerapan sistem manajemen keamanan informasi. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan unsur utama kegiatan jabatan fungsional manggala informatika yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang terdiri atas sub unsur: tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko keamanan informasi, cc. operasional keamanan informasi, arsitektur keamanan informasi, pengembangan sistem keamanan informasi, tanggap darurat keamanan informasi, bina kepatuhan dan pemantauan kinerja, dan manajemen pengamanan keberlangsungan layanan teknologi informasi. bagian ketiga uraian kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan uraian kegiatan jabatan fungsional manggala informatika sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (passing) dalam jabatan fungsional manggala informatikmanggala informatikmanggala informatikamanggala informatika: atau kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggianggala informatikaanggala informatika melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional manggala informatika. bab pelantikan dan pengambilan sumpah janji setiap pns yang diangkat menjadi manggala informaanggala informaanggala informaanggala informamanggala informatika wajib menyusun skp. skp merupakan target kinerja manggala informaanggala informamanggala informatika setiap tahun ditetapkan paling kurang: (dua belas koma lima) untuk manggala informatika ahli pertama: (dua puluh lima) untuk manggala informatika ahli muda: (tiga puluh tujuh koma lima) untuk manggala informatika ahli madya, dan (lima puluh) untuk manggala informatika ahli utama. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi manggala informatika ahli utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. paragraf angka kredit pemeliharaan manggala informaanggala informatika ahli pertama, (dua puluh) untuk manggala informatika ahli muda: dan (tiga puluh) untuk manggala informatika ahli madya. manggala informatikmanggala informatikmanggala informaanggala informamanggala informaanggala informaanggala informatika. hasil penilaian dan pak manggala informaanggala informatika. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul penetapan angka kredit manggala informatikaadministrator kepada pejabat administratorpejabat administrator kepadainstansi pusat dan instansi daerah, bagian ketiga pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menetapkan angka kredit yaitu: pejabat pimpinan tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi madya yang mendapat pendelegasian wewenangmadya yang membidangi pembinaan jabatan fungsionalinstansi pusat dan instansi daerahmanggala informatika terdiri atas: tim penilai pusat, bagi:dan dan pemerintah daerah provinsimanggala informatika, unsur kepegawaian, dan manggala informatikberikut: manggala informatika ahli pertama, meliputi: menerapkan prosedur akses data, menyusun prosedur acceptable use dalam mendukung kebijakan keamanan data, mengumpulkan data terkait prosedur pengelolaan data strategis, mengumpulkan datforum diskusi dalam rangkdokumen program peningkatan kesadaran dan kompetensi bidang sistem manajemen keamanan informasi, mengumpulkan data atau bukti tentang kompetensi sumber daya manusia bidang sistem manajemen keamanan informasi, menyiapkan bahanlakukiapkan koordinasi dalam rangka penerapan sistem manajemen keamanan informasi dengan satuan kerja lain, mengumpulkan data terkait standar (template) dokumen perjanjian kerahasiaan, membuat dokumen standar perjanjian kerahasiaan, mengumpulkan data terkait pemenuhan ketua tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf paling rendah pejabat administrator atau manggala informamanggala informaanggala informatika yang dinilai: memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit manggala informatika, dan aktif melakukan penilaian angka kredit manggala informatika. apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi dari manggala informaanggala informatiklingkungan instansi pusat, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian untuk tim penilaianggala informatikamanggala informatikanggala informatika, untuk: manggala informamanggala informasistem manajemen keamanan informasimanggala informatika satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhimanggala informaanggala informatikamanggala informamanajemen keamanan informasi, penyusunan karya tulis karya ilmiah bidang sistem manajemen keamanan informasi, penerjemahan penyaluran buku dan karya ilmiah bidang sistem manajemen keamanan informasi, penyusunan pedoman petunjuk teknis bidang sistem manajemen keamanan informasi, dan pelatihan pengembangan kompetensi bidang sistem manajemen keamanan informmanggala informatika yang akan naik jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, manggala informatika wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional manggala informatika, dengan angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut: (enam) bagi manggala informatika ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi manggala informatika ahli madya. (dua belas) bagi manggala informatika ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi manggala informatika ahli utama. manggala informatika yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang keamanan inforanggalamanggala informatika tidak diberikan kenaikan pangkat jabatan. manggala informamanggala informatika penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional manggala informatika dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator: ruang lingkup penyelenggaraan sistem elektronik, luas wilayah pelayanan sistem elektronik, dan kompleksitas sistem elektronik, pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional manggala informatika diaturmenteri. pengangkatan dalam jabatan fungsional manggala informatikaanggala informatikmanggala informatika harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi manggala informatikanggala informatika diikutsertakan pada pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi manggala informaanggala informatiksistem manajemen keamanan informasi. selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada manggala informamanggala informatikamanggala informamanggala informamanggala informatikaanggala informamanggala informaanggala informatika. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional manggala informaistem manajemen keamanan informasi selama diberhentikan. terhadap manggala informatikamanggala informatika sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional manggala informatika. manggala informamanggala informatikamanggala informamanggala informatika, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional manggala informatika, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan manggala informatika, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja manggala informatika, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah yang bersifat inovatif bidang sistem manajemen keamanan informasi, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional manggala informatika, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional manggala informatika, h.membina penyelenggaraan pelatihan fungsional manggala informatika pada lembaga pelatihan, menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional manggala informatika, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional manggala informatika: persyaratan sistem manajemen keamanan informasi bagi pihak eksternal, menginventarisasi aset, mengidentifikasi penanggung jawab aset, melakukan revisi dokumen penanggung jawab aset, mengklasifikasi informasi, melakukan penanganan informasi berdasarkan klasifikasi, menyiapkan bahan tentang kebijakan dan prosedur pengendalian akses, melakukan kegiatan pengendalian akses pengguna, melakukan kegiatan pengendalian akses sistem informasi dan aplikasi, mengidentifikasi pemberian dan penarikan hak akses aset informasi: melakukan pemantauan pemberian dan penarikan hak akses aset informasi, menyusun lakuknyiapkan bahan terkait prosedur pengamanan, mengamankan akses fisik lokasi kerja, mengumpulkan bahan terkait tata tertib sistem manajemen keamanan informasi lokasi kerja dan ruangan peralatan komputer, membuat menyiapkan bahan panduan pengamanan fisik melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional manggala informatika: mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional manggala informatika, m.memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional manggala informatika, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional manggala informatika, memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku jabatan fungsional manggala informaanggala informatika, dan melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier manggala informatikmanggala informatikanggala informamanggala informatika sebagaimana dimaksud pada huruf diatur oleh instansi pembina. bab xiv pemindahan kemanggala informa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, manggala informamanggala informatika wajib memiliki (satu) organisasi profesi. manggala informatika wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional manggala informatika. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional manggala informatikmanggala informatikmanggala informatikanggala informatikmanggala informatika danlebih lanjut oleh kepala badan siber dan sandi negaranggala informatikanggala informatika. ketentuan mengenaimanggala informatikaset lokasi kerja, membuat panduan pengamanan fisik aset lokasi kerja, melakukan pengamanan fisik aset lokasi kerja, menerapkan kontrol keamanan untuk memenuhi rencana dan persyaratan keamanan fisik dan lingkungan, mengumpulkan bahan panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem dan peralatan pendukung, membuat panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem dan peralatan pendukung, mengamankan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem dan peralatan pendukung, menyiapkan bahan prosedur pengelolaan aset, membuat prosedur pengelolaan aset, melakukan pengelolaan media, menyiapkan bahan prosedur audit atau kaji ulang tingkat efektifitas mitigasi risiko yang telah berjalan, mengidentifikasi risiko dari aset, membuat prosedur pengelolaan media, membuat mekanisme enkripsi data, mengelola penerapan mekanisme enkripsi data, menyiapkan bahan prosedur keamanan jaringan, melakukan penerapan standar konfigurasi keamanan pada sistem elektronik dan peralatan komunikasi, membuat daftar induk standar operasional prosedur sop) sistem manajemen keamanan informasi, menyusun laporan kesiapan pengamanan terkait serah terima sistem elektronik dalam lingkup operasionalmerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan penguatan sistem integritas dan integritas pegawai aparatur sipil negara, bahwa untuk mendukung sistem integritas dan penguatan integritas pegawai aparatur sipil negara diperlukan suatu panduan bagi instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan integritas pegawai aparatur sipil negara pada masing masingrangka pembangunan integritas pegawai aparatur sipil negara integritas pegawai asn secara umum, integritas pada level individu dipahami sebagai sebuah konsep yang menjelaskan kapabilitas dan kesanggupan individu untuk mengendalikan kualitas pribadi dalam berperilaku dan bertindak. dalam konteks asn, kualitas pribadi pegawai asn dioperasionalkan dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, yaituserta pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. lebih lanjut, kualitas pribadi pegawai asn yang berl integritas dioperasionalkan dalam konteks kompetensi pegawai asn. sebagaimana disebuyang menyebutkan bahwa integritas merupakan salah satu unsur terpenting dari kompetensi pegawai asn. sebagai kompetensi, integritas pegawai asn dirumuskan sebagaisebagai komponen yang dapat diukur, integritassebagai unsur terpenting dari (sembilan) kompetensi yang harus dimiliki oleh asn. sedangkan integritas pegawai asn yang dimaksud adalah konsistensi pegawai asn dalam . karakteristik integritas pegawai asn gambaran utuh mengenai karakteristik integritas individu yang perlu dibangun bagi pegawai asn, dapat dijelaskan sebagai berikut: integritas dapat dikelola integritas pegawai asn dapat melemah atau menguat karena dipengaruhi oleh keyakinan individu, lingkungan kerja, organisasi dan sistem yang berlaku. oleh karena itu, integritas pegawai asn dapat dikelola melalui perbaikan keyakinan individu dan perbaikan lingkungan kerja dan organisasi. integritas bersifat kontekstual dan fungsional individu hadir dalam sebuah konteks tertentu dan memenuhi fungsinya. dalam konteks asn, maka integritas pegawai asn akan memampukan individu untuk menjalankan perannya sebagaimana disebut pada undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. integritas terlihat dalam proses berinteraksi integritas pegawai asn akan terlihat ketika yang bersangkutan menjalankan interaksi dengan rekan kerja, atasan, bawahan, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan. pegawai asn yang berintegritas dalam melakukan interaksi selalu memperlihatkan menunjukkan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pegawai asn,berdasarkan karakteristik integritas atas, maka peningkatan kualitas integritas individu dan organisasi tercermin dalam interaksi pegawai asn dengan lingkungannya. karakteristik tersebut juga menjelaskan bahwa integritas dapat dikelola dan diukur. integritas tidak datang dengan sendirinya tapi harus dibangun melalui proses dan komitmen pimpinan organisasi dan seluruh sdm aparatur yang ada. faktor pembangun integritas pegawai asn faktor pembangun integritas terdiri atas faktor keyakinan dasar, faktor daya nalar, dan faktor keberanian moral. faktor dimaksud dapat memperkuat atau memperlemah integritas seseorang. keyakinan individu yang dapat memperkuat integritas individu, antara lain: jujur, adil, idealisme, independen, dan bermartabat. sebaliknya, keyakinan individu yang dapat memperlemah integritas individu antara lain: curang, pragmatis sempit, kepentingan untuk pribadi dan kelompoknya, serta diskriminatif. ketiga faktor pembangunan integritas dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut: faktor keyakinan dasar kualitas integritas individu dipengaruhi oleh keyakinan dasar (beliefs), yakni nilai nilai yang telah terinternalisasi dan menjadi dasar pertimbangan yang bersangkutan untuk bertindak. sebagian besar sikap dan tindakan manusia baik secara individu maupun kelompok berakar dari keyakinan yang dianutnya. keyakinan yang sudah sedemikian melekat pada seorang individu (terinternalisasi), secara sadar atau tidak, akan membuat yang bersangkutan melakukan tindakan yang sesuai dengan keyakinan yang dianutnya tersebut. dalam hal pembangunan integritas pegawai asn, keyakinan yang menandainya terdiri atas: idealisme idealisme aparatur yang akan mendorong individu pegawai asn untuk berperilaku dan bertindak yang mencerminkan pandangan bahwa sebaik baik pegawai asn adalah yang paling banyak manfaatnya bagi organisasi, masyarakat, bangsa dan negara. perilaku yang muncul adalah perilaku yang mencerminkan penggunaan sumber daya dengan efektif dan efisien untuk mencapai kinerja yang optimal, pelayanan yang baik tanpa diskriminasi ketika bekerja ataupun luar jam kerja (sebagai asn melekat), berkontribusi pada perbaikan masyarakat, dan tidak korupsi. penerimaan diri penerimaan diri aparatur yang akan mendorong individu pegawai asn untuk bersyukur dan bangga berprofesi sebagai asn dalam suka dan duka untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. perilaku yang muncul salah satunya adalah kemampuan bekerjasama dengan baik dan percaya diri. kemandirian kemandirian aparatur yang akan mendorong pegawai asn dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak secara mandiri selaras dengan kriteria integritas pegawai asn. perilaku yang muncul salah satunya taat pada aturan, nilai, norma, kode etik, dan standar perilaku pegawai asn. bermartabat bermartabat aparatur akan mendorong individu pegawai asn untuk berperilaku dan bertindak dengan menjaga kehormatan martabat (nama baik dan reputasi), jujur, dan menjaga kemuliaan profesi (etika profesi) dan budaya organisasi. perilaku yang muncul salah satunya adalah berkinerja baik dan berdisiplin tinggi. faktor kekuatan daya nalar kekuatan daya nalar merupakan kapasitas pegawai asn untuk melakukan pengendalian terhadap proses berpikir, memotivasi, mempengaruhi, dan bertindak. kemampuan ini merupakan kemampuan individu dalam menata dan mengatur diri sendiri secara proaktif dan responsif, bukan sekedar reaktif terhadap peristiwa eksternal. pegawai asn dimaksud memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tindakan diri sendiri untuk menghasilkan perilaku dan tindakan tertentu sesuai dengan kriteria integritas individu pegawai asn. kekuatan daya nalar terdiri atas: fokus perhatian dan tanggung jawab kemampuan pegawai asn untuk merencanakan perubahan serta menempatkan diri sendiri dalam kepentingan bersama dengan menyelaraskan kepentingan individu dan kepentingan organisasi. terencana dan antisipatif kemampuan pegawai asn untuk proaktif dan antisipatif, mampu berpikir lintas dan berorientasi masa depan dengan tetap melihat dan memperhatikan pengalaman masa lalu sehingga memberikan arah yang bermakna bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. disiplin pribadi kemampuan pegawai asn menjaga diri dari situasi benturan kepentingan, cermat dan berhati hati dalam membuat perencanaan, merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki secara memadai. evaluasi diri kemampuan pegawai asn untuk melakukan introspeksi dan evaluasi diri terhadap keberhasilan dan kegagalan serta melakukan penyesuaian dan perbaikan secara terus menerus. faktor keberanian moral keberanian moral merupakan kekuatan mental individu dan kepercayaan diri dalam membuat keputusan moral untuk menyelesaikan dilema etika, yang terdiri atas: pengenalan situasi moral kemampuan individu pegawai asn untuk mengenali apakah situasi yang dihadapinya merupakan permasalahan moral. pilihan moral keberpihakan atau pilihan sikap individu pegawai asn terhadap situasi moral yang dihadapi berdasarkan keyakinan dan kekuatan daya nalar individu. individualitas kemampuan individu pegawai asn untuk mengambil keputusan dengan memperhitungkan risiko dalam situasi yang harus dilakukan secara individu. pengelolaan rasa takut kemampuan individu pegawai asn untuk mengendalikan rasa takut melalui pertimbangan resiko dan tujuan pribadi dan organisasi yang ingin dicapai. tingkat kematangan integritas pegawai asn integritas individu pegawai asn dapat dikategorikan dalam beberapa tingkat kematangan (mayoritas) sebagai berikut: level kesadaran pegawai asn mempunyai pengetahuan terbatas tentang integritas individu namun mempunyai kesadaran akan pentingnya integritas individu sebagai pegawai asn. pada level kesadaran, individu mengetahui peran dan fungsi asn, kriteria integritas individu pegawai asn, nilai dasar asn yang membangun integritas, faktor yang membangun integritas individu, dan ketrampilan yang mendukung pembangunan integritas, serta terbangunnya persepsi, atensi, dan kesiapan untuk implementasi pembangunan integritas pada level individu. level pemahaman pegawai asn mempunyai pengetahuan yang memadai dan memahami integritas individu pegawai asn. pada level pemahaman ini, individu memahami peran dan fungsi asn, kriteria integritas pegawai asn, nilai dasar asn yang menjadi dasar pembangun integritas individu, faktor yang menjadi pembangun integritas, memahami bentuk perilaku yang menggambarkan integritas pegawai asn, dan mempertahankan bentuk perilaku integritas dalam memori sebagai hasil proses belajar. level penerimaan pegawai asn menerima integritas pegawai asn sebagai salah satu bagian dari dirinya yang perlu dikembangkan dan dijaga. kemampuan melakukan produksi perilaku dan tindakan integritas sudah terlihat dalam kegiatan sehari hari dalam melaksanakan tugas. pegawai asn mulai melakukan internalisasi nilai dasar pembangun integritas, mempraktikkan perilaku yang menggambarkan integritas lingkungan kerja, meningkatkan keterampilan yang terkait dengan pembangunan integritas individu, mulai menumbuhkan keberanian moral dalam melaksanakan pekerjaannya, dan terbangunnya reaksi yang natural dalam implementasi integritas. level kepemilikan pegawai asn sudah mampu menampilkan perilaku dan tindakan integritas sebagai identitas dan karakteristik dirinya atau dengan kata lain integritas sudah menjadi motivasi intrinsik individu, baik ada atau tidak ada pengawasan. pegawai asn memiliki kemampuan bekerjasama dengan baik (kolaboratif), percaya diri dan mandiri. selain itu, pegawai asn mampu mengimplementasikan integritas denganhubungan antara pembangunan integritas pegawai asn dengan pembangunan integritas organisasi integritas dalam wilayah individu dapat dipahami sebagai individu yang memiliki kesatuan sikap mental, pikiran, tindakan yang selaras dengan nilai yang baik dan diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi sebagai bagian penting dari suatu lingkungan yang lebih besar. dengan kata lain integritas merupakan konsistensi antara nilai yang diyakini dan tindakan. dalam konsep tentang integritas terdapat kombinasi dari nilai kejujuran, loyalitas, komitmen, dan niat perbaikan. nilai ini bukan hanya berada dalam sikap mental atau pikiran diri individu tetapi harus muncul dalam bentuk tindakan yang kongruen. sedangkan integritas dalam konteks organisasi merupakan kesatuan integritas individu ditambah dengan nilai organisasi yang wajib diadopsi oleh setiap individu dalam organisasi, dan diimplementasikan melalui berbagai sistem. dari penjelasan atas dapat disimpulkan bahwa makna integritas bagi individu, dalam hal ini pegawai asn adalah pola pikir, karakter, dan tindakan pegawai asn yang sesuai dengan nilai kebaikan, norma dan aturan yang berlaku lingkungan pemerintahan. tantangan yang perlu dijawab adalah bagaimana membangun integritas dalam diri pegawai asn yang berada dalam pemerintahan tersebut dapat memiliki pola pikir dan karakter yang sesuai dengan nilai organisasi. integritas harus dijadikan isu penting yang segera ditindaklanjuti sekaligus dijadikan sebagai sikap dan komitmen oleh segenap aparatur pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government). salah satu upayanya dengan mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem integritas birokrasi, yang merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. hal ini akan dicapai antara lain melalui penerapan kebijakan sistem integritas asn nasional. sistem integritas asn nasional paling sedikit harus dilakukan dengan: memahami nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, dan menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan sehari hari, memberikan keteladanan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku pada setiap tingkat pimpinan birokrasi (role model): penerapan tindakan kedisiplinan atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku. memahami dan menghindari perilaku korupsi dan mengerti resiko perilaku korupsi bagi diri, organisasi, keluarga, dan masyarakat. terlihat jelas bahwa untuk membangun integritas pegawai asn dapat dicapai dengan menerjemahkan dalam suatu standar perilaku atau disebut kode etik dan kode perilaku. melalui penerapan kode etik dan kode perilaku, tujuan organisasi harus tercapai lebih dari sekedar ketaatan terhadap hukum dan peraturan tetapi juga ketaatan mematuhi nilai yang berlaku organisasi. hal itu harus disertai dengan penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan yang ketat bagi seluruh pejabat dan pegawai asn, dan disertai dengan kebijakan lainnya untuk menginternalisasikan nilai integritas, dan budaya kerja serta profesionalisme lingkungan pegawai. dengan upaya ini, dan simultan dengan berbagai kebijakan lainnya yang menunjang, diharapkan etos kerja pegawai asn yang bersih, kompeten, dan melayani dapat segera terwujud. pembangunan integritas pegawai asn dan pembangunan integritas organisasi dilakukan secara bersamaan dan bersinergi. pembangunan integritas pegawai asn menempatkan individu sebagai fokus dari seluruh kegiatan, sedangkan fokus pembangunan integritas organisasi adalah tata kelola kelembagaan. birokrasi kelas dunia asn yang profesional berintegritas smart asn sistem merit, zona integritas teratas individu otoritas organis dimensi: komponen dimensi: era cowansaa gates secure meme keberanian moral kepemimpinan sistem anti korupsi role model) akuntabilitas keluarga fan) agen perubahan, integritas dimana tatakebblz budaya kerja organisasi nilai dasar asn psl. asn) gambar: ilustrasi hubungan antara pembangunan integritas individu dengan pembangunan integritas organisasi tabel irisan cross cutting) antara integritas individu dengan integritas organisasi pembangunan integritas individu pegawai asn terdiri atas: kualitas pribadi, daya nalar, keberanian moral. pembangunan integritas organisasi terdiri atas: sistem merit, sistem antikorupsi yang terdiri dari: pembangunan zona integritas z1) menuju wbk bbm, whistle blowing system wbs), penanganan benturan kepentingan conflict interest), dan sistem peakuntabilitas keuangan, dan integritas pimpinan birokrasi (role model). irisan (cross cutting) antara integritas organisasi dan integritas individu pegawai asn adalah dalam hal kepemimpinan (role model), tata kelola keuangan dan kelembagaan, dan individu asn sebagai agen perubahan (agent change) yang mendorong terwujudnya organisasi pemerintah yang profesional dan berkelas duntegritas adalahpembangunan integritas pegawai asn adalah upaya untuk mewujudkan, memperkuat, dan mempertahankan nilai dasar, daya nalar dan keberanian moralbangunan integritas pegawai asn merupakan bagian dari pembangunan zona integritas dan pembangunan sistem merit dalam manajemen asn sebagai bagian integral dalam rencana aksi reformasi birokrasi nasional. pembangunan integritas pegawai asn sebagaimana dimaksud dalam diukur dari: bab iii strategi dan tahapan implementasi strategi pembangunan integritas pegawai asn strategi pembangunan integritas pegawai asn pada instansi pemerintah pada dasarnya terdiri atas (tiga) komponen, yaitu: kepemimpinan birokrasi dan agen perubahan, sinergitas dengan sistem kelembagaan, dan penguatan kapasitas (kemampuan dan kesanggupan) pegawai asn. dalam implementasinya, ketiga komponen strategi tersebut dapat dijelaskan secara singkat melalui tabel sebagai berikut: tabel komponen strategi, metode cara, dan indikator keberhasilan komponen strategi metode cara indikasi keberhasilan kepemimpinan seleksi dan penetapan agen pimpinan birokrasi dan birokrasi dan perubahan ap) dan agen perubahan ap) agen perubahan penyusunan rencana aksi secara profesional dan reaksi), ber integritas mampu penilaian berbasis melakukan berbagai reaksi (i). persiapan terobosan dan inovasi (membangun instrumen yang mengarah kepada penilaian), (ii). pelaksanaan pencapaian tujuan penilaian pembangunan organisasi. integritas pegawai asn, dialog dan pendampingan mentoring), pelatihan coaching), dan konsultasi counseling) berkala untuk pegawai asn oleh pimpinan birokrasi, monitoring dan evaluasi pembangunan integritas asn berkala oleh aparatur pengawasan internal pemerintah api). metode cara lain yang sesuai kebutuhan ii. sinergitas menyusun, menetapkan, keterpaduan antara dengan sistem dan menginternalisasikan pembangunan integritas kelembagaan kode etik dan kode pegawai asn dengan perilaku setiap lembaga pembangunan integritas pemerintah, organisasi kelembagaan. membangun sinergitas antara perencanaan, penganggaran, dan penilaian kinerja secara akuntabel, membangun sistem merit dan manajemen talenta, memantapkan pembangunan sistem pengawasan internal pemerintah, antara lain: menuju wbk bbm kepatuhan pelaporan lakon lokasi, unit pengendalian gratifikasi upg) whistle blowing system wbs), sistem pengendalian kecurangan, pengelolaan benturan kepentingan dan manajemen risiko. iii. penguatan pendidikan dan pelatihan meningkatnya kapasitas kapasitas untuk pegawai asn dengan (kemampuan dan kemampuan berbagai cara (klasikal dan kesanggupan) pegawai dan nonklasikal) sesuai dengan asn mengelola kesanggupan) kebutuhan, kompetensi integritas individu mentoring, coaching, yang dibutuhkan counseling oleh pimpinan organisasi atau agen perubahan ap): pemberian penghargaan (reward) untuk sdm internal untuk mendorong penguatan internal pegawai asn. internalisasi kode etik dan kode perilaku organisasi lembaga implementasi pembangunan integritas pegawai asn implementasi pembangunan integritas pegawai asn dilakukan dalam (tiga) tahapan. ketiga tahapan tersebut merupakan suatu pendekatan yang terpadu dan menyeluruh yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan aktivitas dalam kurun waktu tertentu. tahapan yang dimaksud, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. proses tahapan dimaksud dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: monitoring dan evaluasi serta langkah langkah perbaikan pada setiap subtahapan, sistem pengawasan internal kode etik dan kode perilaku, gambar tahapan implementasi pembangunan integritas pegawai asn tahap persiapan tujuan tahap persiapan yaitu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memulai implementasi pembangunan integritas pegawai asn. tahapan persiapan pada tabel berikut ini mencakup kegiatan utama yang harus dilakukan secara sekuensial berurutan, dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing masing instansi. tabel kegiatan utama pada tahap persiapan pembentukan memastikan tim supervisi atau tim komite oleh implementasi dengan nama lain ppk pembangunan integritas pembangunan asn yang bersifat lintas integritas pegawai asn, unit kerja berjalan tim yang dibentuk secara akuntabel. harus selaras dengan tim pelaksana reformasi birokrasi. deklarasi komitmen membangun komitmen tersedia dokumen bersama bersama untuk pencanangan atau melaksanakan program deklarasi komitmen pembangunan integritas bersama selaras dengan pegawai asn. pembangunan zona integritas asesmen awal memetakan profil awal peta asesmen pegawai integritas pegawai asn, asn sebagai dasar dan faktor pendukung tinjauan tim dalam melihat kesiapan individu dan organisasi untuk berubah dalam rangka membangun integritas pegawai asn hasil asesmen digunakan untuk melihat peta kondisi pegawai asn berada pada tahap apa, sehingga manajemen perubahan dapat menyesuaikan. penyusunan roadmap pencapaian tersedia dokumen rencana aksi mayoritas pembangunan rencana aksi dan integritas pegawai asn roadmap pencapaian dapat dibuat lebih mayoritas pembangunan smart specific, integritas pegawai asn. measurable, achievable, relevant, dan timebound) rencana pelatihan fasilitasi bagi pimpinan tersedia panduan, dan penyusunan birokrasi, ap, dan kurikulum, silabus kurikulum narasumber dalam pelatihan, dan rencana melaksanakan pelatihan pembangunan pelatihan coaching, integritas pegawai asn mentoring, dan pada instansi pemerintah counseling. sesuai dengan hasil rekrutmen dan terpilih akan dapat tersedia yang seleksi agen mengakselerasi ditetapkan oleh pimpinan perubahan ap) pembangunan integritas lembaga organisasi dalam pegawai asn jumlah yang memadai tahap pelaksanaan tahap pelaksanaan, dijalankan sesuai dengan kondisi dan situasi masing masing instansi pemerintah. pelaksanaan pembangunan integritas pegawai asn dilakukan melalui usaha atas (tiga) faktor pembangun integritas individu, yaitu menginternalisasi nilai dasar pembangun integritas, mengembangkan kemampuan meregulasi diri, dan membangun keberanian moral. kegiatan utama yang perlu dilakukan pada tahap pelaksanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari ketiga faktor pembangun integritas terdiri atas kampanye integritas, pembentukan wadah berbagi (knowledge sharing forum), penguatan kepemimpinan birokrasi, penguatan kapasitas (kemampuan dan kesanggupan) individu, monitoring (pengendalian dan pengawasan), dan evaluasi. secara spesifik, kegiatan yang dilakukan untuk membangun integritas pegawai asn dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil asesmen awal. namun kegiatan utama merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus oleh instansi pemerintah, dengan penjelasan sebagaimana pada tabel sebagai berikut: tabel kegiatan utama dalam tahapan pembangunan integritas pegawai asn kampanye membangun komunikasi media integritas terencana dan berkelanjutan daring online untuk mendapatkan media fisik dan dukungan akan luring offline pembangunan integritas interaksi pegawai asn. antaranggota tertentu yaitu terbangunnya ekosistem yang mendukung pembanguan integritas pegawai asn pada setiap subtahapan pembangunan. pembentukan menyediakan tempat untuk forum wadah berbagi saling berkomunikasi, daring online (sharing diskusi, dan belajar. pertemuan rutin knowledge) wadah untuk knowledge dalam satker atau sharing dalam internal ip. unit kerja dan menyediakan wadah untuk atau kedeputian berproses dalam dalam internal membangun integritas atau antar ip. pegawai asn dengan berbagi atau bertukar pengalaman, praktek terbaik, kendala dan cara mengatasinya, dan lain sebagainya dalam ip. penguatan membangun komitmen training pelatihan kepemimpinan pimpinan mentoring membangun role model coaching catatan: membangun individu penugasan kegiatan dan individu yang dapat menjadi terbimbing fokus akan contoh dalam berbeda pada berperilaku bertindak, setiap subtahapan menjadi mentor ataupun sesuai dengan pelatih, membangun aspek tujuan dimasing leadership dalam diri masing setahap masing masing individu. pembangunan integritas pegawai asn. penguatan memperkuat kapabilitas training pelatihan kemampuan dan (kemampuan) dan mentoring kesanggupan kesanggupan individu untuk coaching individu bertindak dan berperilaku penugasan sesuai kriteria integritas terbimbing catatan: pegawai asn. kegiatan akan menyediakan panduan berbeda sesuai dalam bentuk kurikulum dengan tujuan pendidikan pada masing masing masing masing setahap. setahap pada tahap pembangunan integritas pegawai asn. pemantauan memastikan pembangunan interview acak pengendalian dan integritas pegawai asn asesmen akhir pengawasan), dan dapat berjalan sesuai program evaluasi dengan tujuan dan sasaran audit rutin yang diharapkan. survei oleh pihak lain untuk memberikan feedback dari masyarakat. sedangkan kegiatan pada tahapan pelaksanaan pembangunan integritas asn merujuk pada pembangunan tingkat kematangan (mayoritas) integritas individu yang terdiri atas setahap kesadaran, setahap pemahaman, setahap penerimaan, dan setahap kepemilikan. ilustrasi hubungan antara kegiatan utama dan kegiatan sub dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: penguatan penguatan kepemimpinan kepemimpinan peningkatan kemampuan penguatan kemampuan can kesanggupan leve kampanye integritas con kesanggupan menengah) membangun membangun kesadaran pemahaman monitoring dan value membangun membangun kepemilikan penerimaan penguatan penguatan kepemimpinan kepemimpinan lian kesanggupan wadah berbagi pan kesanggupan individu level ahli) individu level atas) gambar tahapan pelaksanaan pembangunan integritas pegawai asn beberapa alternatif kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan subtahapan yang diuraikan bawah ini. setahap membangun kesadaran tujuan pada setahap membangun kesadaran integritas yaitu untuk menumbuhkan arti penting integritas bagi diri sendiri dan lingkungan kerja instansi pemerintah. arti penting integritas ini diturunkan kedalam indikator atau kriteria yang dijadikan acuan dalam menyusun kegiatan kegiatan yang diperlukan. kriteria pencapaian pada setahap membangun kesadaran adalah sebagai berikut: mengetahui dan merasakan pentingnya integritas individu bagi kehidupan pribadi, unit kerja, dan instansi pemerintah tempat kerja, mengetahui dan menjelaskan kembali: nilai dalam budaya organisasi, keyakinan (beli f): tujuan organisasi, peran dan fungsi asn sebagai profesi, dan aturan terkait kode etik dan kode perilaku. menunjukan atensi dan penghargaan terhadap orang lain, dan mempersiapkan diri, baik mental, fisik, dan emosi, dalam menghadapi perubahan terkait implementasi integritas. tabel kegiatan pada setahap membangun kesadaran to| keraton (raman (ceamermatan pare penguatan membangun menyamakan forum pemimpi komitmen bahasa rutin, nan bersama kebijakan slogan dalam menjadi dan atau membangun bahasa yang kampanye integritas lebih kode pegawai asn operasional, etik dan memberikan menyuarakan kode kegitan (aduan car wasiat (ikeda gambaran pengetahuan perilaku arah tentang kode organisasi etik dan kode yang dikelola perilaku, berbasis memberikan integritas contoh perilaku. penguatan menguatkan menyusun dalam semampu level kurikulum kelas, dan pengetahuan pembangunan luar sanggup (kognitif) integritas kelas membangun pegawai asn melalui individu kesadaran melakukan penguasa level pentingnya pelatihan dasar) integritas pembangunan coaching pegawai asn integritas dan dalam pegawai asn counsel mencapai melakukan tujuan pembinaan organisasi melalui meningkatkan kegiatan pemaknaan wadah berbagi terhadap (knowledge peran sebagai sharing) pegawai asn kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut mengacu pada kegiatan utama yang harus dilakukan dan dapat disesuaikan dengan dengan kebutuhan masing masing instansi. kegiatan yang harus dilakukan dalam tahapan membangun kesadaran dilakukan sebagaimana tercantum dalam tabel setahap membangun pemahaman tujuan pada setahap membangun pemahaman integritas yaitu pegawai asn memahami bentuk bentuk perilaku yang menggambarkan integritas pegawai asn, dan mempertahankan (retention) bentuk perilaku integritas dalam memori sebagai hasil proses belajar. kriteria pencapaian pada setahap membangun pemahaman yaitu: memahami, menginterpretasikan, dan menyatakan kembali: pengertian integritas pada level individu pegawai asn, faktor pembangun integritas pegawai asn, karakteristik integritas pegawai asn, hubungan antara integritas organisasi dan individu, kode etik dan kode perilaku, peran dan fungsi asn sebagai profesi, dan keterkaitan tugas pokok dan fungsi asn dengan tujuan organisasi. berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan lingkungan kerja berinisiatif dan mengambil tindakan atas suatu kejadian memulai ketrampilan yang kompleks yang dibutuhkan untuk implementasi integritas dengan bantuan bimbingan dengan meniru dan uji coba. kegiatan pada setahap pemahammahaman kegiatan (alun temaitatatan weda penguatan membangun role pelatihan kelas pemimpin model khusus level j2. penugasan pimpinan arahan memberikan pimpinan contoh melalui perilaku peningkatan menguatkan training coach kelas kemampuan kapasitas dan hing menteri luar kelas dan kapabilitas sesuai penugasan kesanggupan individu pada dengan bedah kejujuran, kepatuhan terhadapsasaran pembangunan integritas pegawai asn pada level individu yaitu terwujudnya pegawai asn yang berintegritas tinggi. pembangunan integritas pegawai asn dilakukan dengan mengelola faktor sebagai berikut: keyakinan, yaitu nilai dasar integritas yang telah terinternalisasi dalam individu, daya nalar, yaitu kemampuan individu menata dan mengatur diri sendiri, proaktif, responsif, dan keberanian moral, yaitu kekuatan mental individu dan kepercayaan diri dalam membuat keputusan moral untuk menyelesaikan persoalan etika. pembangunan integritas pegawai asn dilakukan secara berurutan melalui tahapan sebagai berikut: persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. pembangunan integritas pegawai asn sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing masing. pembangunan integritas pegawai asn sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan pedoman umum pembangunan integritas pegawai asn. individu level afektif kurikulum kasus level (mengi) pembangunan menengah) meningkatkan integritas pemahaman pegawai asn integritas stilisasi melalui forum pengetahuan komunikasi akan faktor dan berbagi faktor pengetahuan pembangun integritas. meningkatkan penugasan penugasan ketrampilan soft dan mentoring kelompok skill team work mendayaguna dan mengasah kan forum faktor faktor komunikasi pembangun dan berbagi integritas pengetahuan meningkatkan pelatihan coa dialog kinerja ketrampilan ching menjadi mendayaguna pendengar aktif kan kan dan kemampuan wadah mengolah secara komunikasi internal kegiatan setahap membangun penerimaan tujuan kegiatan pada setahap membangun penerimaan integritas yaitu pegawai asn mulai menginternalisasi keyakinan dasar dari faktor pembangun integritas sebagai suatu keutamaan bagi diri sendiri dan lingkungan kerja, dan mampu memproduksi perilaku dan tindakan yang sesuai dengan kualitas pribadi integritas pegawai asn. kriteria pencapaian pada setahap membangun penerimaan yaitu: menemukenali perilaku integritas dalam lingkup dunia kerja instansi pemerintah, menggali dan mendalami lebih jauh terkait dengan implementasi integritas dalam melaksanakan tugas, mendemonstrasikan peran dan makna asn sebagai profesi, mampu mengolah berbagai informasi dan pengalaman lingkungan kerja, mengejawantahkan nilai asn kedalam perilaku dan tindakan, mengenali persoalan etika dalam situasi situasi dilewati (benturan kepentingan). menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian obyek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. melakukan kegiatan pada tingkat ketrampilan yang lebih sulit untuk implementasi integritas. melalui tahap ini diharapkan pegawai asn akan terbiasa melakukan tugas rutinnya dengan cara yang sesuai dengan kriteria integritas. kegiatan pada setahap penerimanerimaan kadar tags (emamasuan| eaa penguatan membangun pelatihan rapat staf pemimpin situasi khusus level informal kolaboratif, pimpinan (informal supervisi untuk meeting) melalui menjadi menulis penugasan sumber artikel kepada staf inspirasi bersama tej eta (emiten secara menjadi role langsung atau model dalam memberikan perilaku pengalaman memperkuat pada staf kemampuan berada dalam mentoring, situasi moral coaching, yang dilewati counseling (conflict interest). peningkatan menguatkan coaching men dalam dan kemampuan kapabilitas taring, dan luar kelas dan dan penugasan asesmen kesanggupan kesanggupan khusus sebelum individu individu untuk pelatihan: pelatihan, level atas) mewujudkan pemahaman pelatihan, integritas integritas semen dalam bentuk pegawai asn setelah perilaku (lanjutan) pelatihan, lingkungan sesuai dengan penugasan kerja kurikulum pembahasan pembangunan integritas pegawai asn yang telah disusun oleh masing masing instansi. menguatkan pelatihan stilisasi kapabilitas lanjutan: wadah dan pengenalan dan komunikasi kesanggupan penerimaan diri blog individu dengan berbagai story telling mengi metode mea peran dan fungsi asn sebagai profesi meningkatkan pelatihan: penugasan kekuatan etis membangun studi kasus melalui daya nalar pengolahan pikir dan rasa meningkatkan pelatihan: penugasan sensitifitas membangun mentoring terhadap keberanian coaching situasi moral moral yang dihadapi kegiatan membangun kepemilikan tujuan membangun kepemilikan integritas yaitu integritas menjadi trait atau ciri pegawai asn yang menetap (permanen). pada setahap ini, integritas menjadi motivasi intrinsik individu, yang membuat individu menampilkan kemampuannya dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan kualitas pribadi integritas pegawai asn. kriteria pencapaian pada setahap membangun kepemilikan yaitu: membedakan dan memilih hal yang sesuai dengan kode etik dan kode perilaku asn, merangkum, menyimpulkan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi dari berbagai kasus terkait integritas, membuat variasi alternatif dari pelaksanaan tugas asn sesuai dengan kriteria integritas pegawai asn, meningkatkan kinerja yang berdampak tinggi pada pencapaian sasaran reformasi birokrasi intensional, memiliki keberanian moral dalam menghadapi persoalan persoalan dilewati lingkungan kerja instansi pemerintah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikannya kedalam perilaku dan tindakan integritas, mengendalikan perilaku berdasarkan nilai dasar integritas dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial, melakukan kemahirannya dalam melakukan tugasnya sebagai pegawai asn, dimana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi dan efektivitasnya. semua tindakan dilakukan secara spontan, lancar, cepat, dan tanpa ragu, dan mengembangkan keahlian, dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. kegiatan pada setahap kepemilik: tabel kegiatan pada setahap membangun kepemilikan penguatan memberikan membangun keteladanan kepemimpinan mentoring dan role model dialog coaching bagi briefing rutin menginspirasi pimpinan pertemuan pelatihan informal khusus pada dengan staf level pimpinan untuk keterampilan mentoring, coaching, peningkatan menguatkan pelatihan penugasan kemampuan kemampuan sesuai coaching dan dan dengan mentoring kesanggupan kesanggupan kurikulum: bedah kasus individu individu untuk membangun dialog level ahli) memunculkan keberanian studi kasus perilaku moral evaluasi diri integritas pelatihan (diary) pegawai asn lanjutan dan (psikomotorik) pemantapan operasionalisas sesuai ikan peran dan dengan fungsi asn kurikulum: kedalam pengenalan bentuk dan perilaku yang penerimaan mencerminkan diri integritas (bermakna meningkatkan diri) kekuatan etis pelatihan meningkatkan dengan kemampuan tujuan membuat membangun keputusan dan daya nalar problem solving (lanjutan dalam situasi dengan moral bedah kasus konkret) pelatihan dengan tujuan membangun keberanian moral (lanjutan dengan bedah kasus dan penugasan) deskripsi singkat penggunaan cara dan media dalam setiap tahapan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: gambar: kegiatan yang perlu dilakukan pada setiap tahapan babakan aaa era video seminar gagasan reaksi cita cita pribadi (o) podcast online diskusi planet com haag berbagi informasi lokakarya (konsep) pimpinan penghargaan jejaring sosial sae eos logika serve mara selebaran puteri seleb ona arahan pimpinan pimpinan kemang deras mem pemahaman oo0 tahap penilaian penilaian merupakan proses untuk memperoleh informasi tentang integritas pegawai asn pada waktu tertentu yang diperoleh melalui tes dan notes. penilaian dilakukan setelah pelaksanaan program pembangunan integritas asn dan dapat dilakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. hasil penilaian dapat digunakan untuk pemetaan profil integritas individu dan kebutuhan informasi untuk perbaikan pembangunan integritas pegawai asn. untuk menjamin terlaksananya pembangunan integritas pegawai asn pada masing masing instansi, para perlu memantau dan mengendalikan pembangunan integritas pegawai asn secara terus menerus dan berkelanjutan. penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan dengan mengacu pada format berikut ini: format penilaian dengan tes format penilaian dengan tes merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur derajat integritas pegawai asn melalui seperangkat pertanyaan yang terstruktur, standar, dan objektif. hasil tes mewakili derajat integritas individu yang dinyatakan dalam bentuk angka, yang dapat diagregasikan dalam bentuk indeks integritas pada level organisasi. format penilaian dengan tes mencakup: domain integritas individu domain integritas individu meliputi faktor pembangun integritas, yaitu keyakinan dasar, kekuatan daya nalar, dan keberanian moral. skala pengukuran skala pengukuran yang digunakan adalah interval. tujuan penggunaan skala pengukuran interval karena karakteristik integritas sebagai variabel yang bersifat kontinum. format pertanyaan format pertanyaan merupakan pilihan yang memaksa (forced choice) peserta tes untuk memberikan respon. skor yang diperoleh ditransformasi dalam norma dan derajat integritas pegawai asn. dengan demikian interpretasi dan rekomendasi hasil pengukuran dapat dibuat. metode analisis hasil tes dianalisis dengan menggunakan antara lain metode item respons theory irt). format non tes format non tes merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur derajat integritas pegawai asn melalui, antara lain: penelusuran rekam jejak (biografi), wawancara terstruktur dan observasi. penelusuran rekam jejak (biografi) biografi merupakan alat asesmen yang digunakan untuk menggali informasi kualitatif, terstruktur melalui refleksi individu terhadap berbagai macam pengalaman hidup yang bermakna. penelusuran rekam jejak juga dapat diperoleh melalui informasi dari lingkungan kerja, lembaga pemantau, lembaga pengawas, dan uji publik. observasi observasi merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan individu baik horizontal maupun vertikal. wawancara terstruktur wawancara terstruktur merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menggali informasi terkait dengan perkembangan integritas individu. hasil penilaian dimanfaatkan untuk kepentingan perbaikan proses pembangunan integritas individu serta perbaikan kualitas integritas organisasi dalam mendukung pembangunan integritas pegawai asn. pedoman umum pembangunan integritas pegawai asn sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pendahuluan, kerangka pembangunan integritas pegawai asn, strategi dan tahapan implementasi, dan penutup. pedoman umum pembangunan integritasnyusun dan menetapkan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan dalam rangka membangun integritas pegawai asn. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bab penutup implementasi pembangunan integritas pegawai asn berdasarkan pedoman umum ini sangat memerlukan komitmen kuat dari para pimpinan birokrasi, utamanya dari para ppk dan upaya ini juga harus dilakukan secara sinergis dengan upaya pembangunan integritas berbasis organisasi seperti pembangunan sistem merit dan pembangunan zona integritas yang merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi nasional. terhadap upaya pembangunan integritas pada instansi pemerintah, baik padamaupun instansi daerah akan dilakukan penilaian oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi secara reguler yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penilaian sistem merit dan penilaian reformasi birokrasi nasional. selanjutnya, guna mengefektifkan pembangunan integritas pada setiap instansi pemerintah, ppk dan dengan kewenangan yang dimiliki dapat mengembangkan lebih lanjut pedoman umum ini sesuai dengan kondisi masing masing instalasipedoman umum pembangunan integritas pegawai aparatur sipil negara bab pendahuluan latar belakang pembangunan integritas sumber daya manusia sdm) aparatur dapat dilihat dari (dua) perspektif, yaitu pembangunan integritas pada level organisasi dan pada level individual. guna mendukung pembangunan integritas sdm aparatur pada level organisasi, telah diterbitkan berbagai pedoman, yaitu antara lain: ((i(iii)pengembangan budaya kerja, dan (istandar kompetensi jabatan, dan (. melalui berbagai pedoman tersebut atas, instansi pemerintah didorong secara mandiri untuk membangun sistem yang semakin memperkuat integritas pegawai asn karena integritas pegawai asn merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang grand design reformasi birokrasi berbeda dengan pembangunan integritas pada level organisasi, pedoman terkait pembangunan integritas pada level individu khususnya pegawai asn masih sangat sedikit dan terfragmentasi. padahal, pembangunan integritas pada level organisasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan pada level individu. keluaran (output) dari upaya membangun integritas individu adalah dampak positif secara agregat pada kinerja organisasi instansi pemerintah, yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. penilaian kerja kinerja individu sumber daya manusia aparatur telah diatur cukup lama, bahkan sebelum undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian diberlakukan. sebagai turunan regulasi ini, ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil. instrumen penilaian berdasarkan regulasi ini dikenal dengan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3). dalam dp3 ini, selain faktor prestasi kerja, terdapat pula faktor perilaku kerja yang terdiri atas (tujuh) parameter penilaian, yaitu: kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan. setelah digunakan lebih dari (tiga puluh) tahun, peraturan pemerintah nomor tahun tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil tersebut diganti dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penilaian kerja pegawai negeri sipil yang mengukur penilaian substantif yang dituangkan dalam bentuk sasaran kerja pegawai skp) dengan penilaian perilaku kerja terhadap individu pegawai negeri sipil. perilaku kerja dimaksud adalah: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan. bersama dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, terdapat masa transisi keberlakuannya, yakni peraturan pemerintah nomor tahun tentang penilaian kerja pegawai negeri sipil masih tetap berlaku hingga (dua) tahun sejak peraturan pemerintah nomor tahun tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil diberlakukan atau dengan kata lain regulasi dimaksud tetap berlaku hingga tahun dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil terdapat perubahan parameter penilaian terkait variabel perilaku kerja, yaitu meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan. selain itu, variabel integritas dan variabel disiplin sudah tidak digunakan lagi. dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, variabel integritas diletakkan sebagai variabel tersendiri, khususnya dalam yang menganggap asn sebagai profesi dengan, pedoman umum pembangunan integritas pegawai asn merupakan mandat prinsip aparatur dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara yang juga dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan integritas asn pada level organisasi. peraturan perundang undangan terkait terdapat beberapa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pedoman umum pembangunan integritas pegawai asn ininilaian kin. cc. sasaran sasaran dari pedoman umum pembangunan integritas pegawai asn ini yaitu terwujudnya sinergitas dan keselarasan antara pegawai asn dengan organisasinya karena meningkatnya kematangan (mayoritas) integritas pegawai asn yang dicapai secara lebih spesifik (specified, terukur (measurable), dapat dicapai (achievable), relevan (relevant), dan sesuai target waktu (timebound) atau disingkat smart mengukur kedalaman perairan dengan alat perekam data kedalaman berupa point cloud, nganalisis kalibrasi geometri kamera udara:errestris, berat terrestris, mengolah data anomali gaya ang suru,membangun kontur kedalaman dan atau garis pantai dari data digital terrain model, height, menganalisis hasil pembentukan digital elevation model dan ortofoto, menganalisis hasil pengolahan data hasil pemotretan foto udara, melakukan ekstraksi otomatis informasi data penginderaan jauh, melakukan ekstrakmelakukan analisis integrasi data spasial dan data nonspasial, melakukan analisis konversi antar format file penyimpanan data geospasial dan informasi geospasial, melakukan analisis proses editing (perubahan) data geospasial dan atau informasi geospasial, .melakukan analisis transformasi sistem koordinat data geospasial dan atau informasi geospasial, .melakukan penyusunan metadata data geospasial dan atau informasi geospasial sesuai standar: menganalisis dan memelihara basis data spasial, .melakukan migrasi antar basis data spasial, .melakukan verifikasi informasi geospasial tematik, ...menyusun desain layout peta secara kartografi, .menyusun struktur kerangka (outline) atlas: menyusun narasi atlas terintegrasi dengan grafis, .menyusun atlas dalam bentuk buku (hardcor: mengelola penyimpanan hardcore fisik data geospasial dan informasi geospasial, menyusun desain katalog data geospasial dan informasi geospasial, .a : : menyusun peta atau atlas interaktif dalam media tertentu: ebarluaskan informasi geospasial melalui media massa nasional: memberikan pelayanan terkait informasi geospasial detail, melakukan kontrol dan evaluasi kualitas data geospasial penginderaan jauh, melakukan bimbingan teknis penyusunan manajemen risiko, melakukan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian bidang informasi geospasial sebagai assessor in trainee, terampimemberikan jasa konsultasi terkait informasi geospasial semi detamelakukan asesmen kinerja infrastruktur informasi geospasial, menyusun instrumen dan pelaksanaan uji implementasi rancangan standar bidang informasi geospasial, esmen uji kompetensi, muda:amenerapkan teori, metode, atau sistem baru dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial,ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:aj::: data koordinat ground,:jek, laporan data trajectory: laporan prapengolahan data pemotretan udara:,,, melakukan pemasangan titik kontrol lapangan (remark) untuk foto udara dan citra satelit: petunjuk pelaksanaan pengumpulan data geospasial informasi geospasial, cc. surveyor pemetaan penyelia, meliputi: dokumen rencana survei, dokumen petunjuk evaluasi data, dokumen petunjuk pengecekan peralatan survei sederhana,, peta sebaran titik kontrol tanah, laporan pelaksanaan kalibrasi kamera udara:laporan data geospasial tematik primer hasil kompilasi, desain sebaran lokasi sampling, laporan informasi koordinat tinggi titik dari alat ukur sudut dan jarak, laporan daftar koordinat tinggi titik dari global navigation satellite system, daftar titik k, laporan hasil transformasi koordinat, kerangka peta tematik, basis data kartografi, peta citra, naskah publikasi penyelenggaraan informasi geospasial internal, laporan kontrol kualitas penyajian peta, laporan hasil asistensi teknik pemanfaatan informasi geospasial, laporan hasil pendampingan pemanfaatan informasi geospasial, laporan monitoring simpul jaringan, petunjuk teknis pelaksanaan penyebarluasan data geospasial informasi geospasial, dan laporan hasil kompilasi data continuously operating reference station, laporan data gaya is pemotretan udara, laporan hasil analisis pemindaian laser udara: laporan hasil analisis pemotretan udara nirawak, laporan hasil analisis fotogrametri terestrial, laporan hasil analisis prapengolahan data foto udara, laporan hasil analisis pemasangan remark citra satelit: laporan hasil analisis pemasangan remark citra radar, laporan hasil interpretasi objek fisik, laporan analisisjek, laporan informasi pengolahan baseline per network: laporan informasi koordinat time series suatu titik, laporan informasi gaya berat tristis suatu titik, laporan informasi anomali gaya , laporan hasil strip adjustment: laporan hasil pengolahan triangulasi udara: laporan hasil klasifikasi point cloud, height: laporan informasi digital elevation model citra radar, : laporan citra terkoneksi spektral, laporan pengolahan ground touching, laporan segmentasi citra, laporan hasil pengolahan citra hiperspektral, laporan ekstraksi otomatis data penginderaan jauh, laporan ekstraksi manual data penginderaan jauh, .is peta sintesis, .laporan hasil generalisasi informasi geospasial, data geospasial, laporan layanan informasi geospasial semi detail: .. ,laporan informasi nilai gaya laporan analisis profil bawah tanah, laporan informasi geospasial tematik tingkat lanjut, laporan informasi geospasial tematik sintetik:laporan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial, dokumen skema basis ail:errestrlaporan kontrol kualitas produk informasi geospasial, laporan asistensi pengembangan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasialngunduh data penginderaan jauh secara konvensional per scene, :,laporan pelatihan pemanfaatan informasi geospasial, laporan monitoring simpul jaringan, dokumen pembinaan jabatan fungsional surveyor pemetaan, dokumen pengelolaan penilaian jabatan fungsional surveyor pemetaan, laporan asesmen lembaga penilaian, laporan pengawasan akreditasi lembaga penilaian, kementerian lembaga dan atau provinsiesmenesmenadokumen kajian tingkat maturity pengelolaan data penyelenggaraan informasi geospasial, dokumen perundingan internasional terkait sumber daya manusia informasi geospasial, dokumen rencana pengembangan kompetensi sumber daya manusia informasi geospasial, dan dokumen uji kompetensi sumber daya manusia informasi geospasial jenjang madya sampai dengan utama. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam meliputi: skp: dan perilaku kerja. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi surveyor pemetaan ahli utama. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:melakukan konversi format data geospasial digital, mengumpulkan data geospasial tematik sekunder, melakukan prapengolahan data pemotretan udara,melakukan klasifikasi digital multispektral tersedia: melakukan penanaman citra optik untuk interpretasi visual, : dan menyusun petunjuk pelaksanaan pengumpulan data dan informasi geospasial, cc.lakukan kalibrasi geometri kamera udara: melakukan pemotretan foto udara, melakukan pemindaian laser udara, (, melaksanakan pengolahan triangulasi udara: melaksanakan pengolahan data radiometrik, melakukan pengolahan data hasil pemotretan terestrial, (orthorectification), melaksanakan pembentukan digital elevation model, melaksanakan pembentukan kontur dan spot height, : melakukan asistensi pemanfaatan informasi geospasial, bidang laboratorium narkotika, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu dibentuk jabatan fungsional penata laboratoriumrumuskan hasil monitoring dan evaluasi asistensi laboratorium narkotika: menelaah dokumen standar layanan laboratorium, melaksanakan monitoring implementasi standar layanan laboratorium, menelaah hasil pengembangan metode pengujian, menelaah data hasil pemantapan metode pengujian, menyusun laporan validasi metode, tersinkronisasi data dengan format dokumen audit internal, menyusun laporan tutupan audit internal, menyusun laporan tutupan kaji ulang manajemen, melakukan pemurnian baku banding uji pemantapan mutu internal, mengevaluasi data hasil uji pemantapan mutu internal, merumuskan substansi publikasi hasil uji banding mutu internal, merumuskan substansi publikasi hasil uji banding mutu eksternal, menyusun jadwal kalibrasi instrumen pengujian, memverifikasi alat uji yang digunakan, memverifikasi standar kerja, mengevaluasi hasil telaah kondisi ruang laboratorium, tersinkronisasi data dengan format dokumen kaji ulang dokumen, menyusun laporan tutupan kaji ulang dokumen tersinkronisasi dokumen dengan data monitoring dan evaluasi kualitas layanan, menyusun dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan, merumuskan hasil asesmen dalam akreditasi, melaksanakan studi literatur dan bahan bahan terkait: melaksanakan profiling narkotika secara kimia dengan parameter kualitas narkotika, melaksanakan profiling narkotika secara kimia dengan parameter trace ephedrine, melaksanakan profiling narkotika secara kimia dengan parameter kadar narkotika, melaksanakan pengujian kelimpahan isotop menggunakan alat isotop ratio mass spectrometry, menelaah data hasil profiling narkotika, mengelompokan dan mengecek data identifikasi dan chemical index, menyiapkan bahan dan metode rancangan analisis: mengidentifikasi narkotika menggunakan gas chromatography double mass spectrometry dan atau liquid chromatography high resolution mass spectrometry, dan mengidentifikasi narkotika menggunakan nuclear magnetic resonance, penata laboratorium narkotika ahli madya, meliputi: mengevaluasi laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara, mengevaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian lanjutan atau yang setara, menelaah hasil pengujian sampel dan berkas penyidikan yang digunakan sebagai bahan untuk keterangan ahli, melaksanakan kegiatan kesaksian ahli, merumuskan dokumen asistensi laboratorium narkotika: merumuskan dokumen supervisi laboratorium narkotika: merumuskan hasil supervisi laboratorium narkotika: merumuskan hasil monitoring dan evaluasi supervisi laboratorium narkotika, merumuskan pengembangan standar layanan laboratorium, mengembangkan dokumen standar layanan laboratorium, mensosialisasikan standar layanan laboratorium, mengevaluasi standar layanan tingkat satuan kerja laboratorium, menyusun rancangan pengembangan metode pengujian, mengevaluasi metode pengujian hasil pengembangan metode pengujian, mengevaluasi hasil pemantapan metode pengujian, mengevaluasi dokumen audit internal, mengevaluasi dokumen kaji ulang manajemen, menyusun rancangan uji banding mutu internal, merumuskan hasil monitoring dan evaluasi uji pemantapan internal, menyusun rancangan uji banding mutu eksternal, merumuskan hasil monitoring dan evaluasi uji pemantapan eksternal, membuat prosedur verifikasi pada laboratorium narkotika: mengevaluasi hasil verifikasi alat uji, mengevaluasi hasil verifikasi metode uji yang digunakan, mengevaluasi hasil verifikasi standar kerja yang digunakan, mengevaluasi hasil cek antara, mengevaluasi dokumen kaji ulang dokumen, merumuskan dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan, menyusun dokumen evaluasi dari asesmen, menyusun rancangan kegiatan profiling narkotika: menyusun laporan profiling narkotika per kasus, membuat clusterisasi (grouping) profil narkotika: merumuskan hasil profiling narkotika keseluruhan, menyusun rancangan kegiatan kajian identifikasi narkotika: melaksanakan rekayasa struktur, menyusun rekomendasi hasil identifikasi narkotika: menyusun dokumen kajian alternatif struktur kimia narkotika: melakukan kajian konsep melalui literatur, mengkonfirmasi narkotika, menyusun rekomendasi hasil kajian narkotika, membuat database narkotika, melakukan publikasi hasil kajian narkotika, dan merancang rumusan usulan kajian identifikasi narkotika. penata laboratorium narkoata laboratorium narkotika sebagaimana dimaksud padapenata laboratorium narkotika sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: penata laboratorium narkotika ahli pertama, meliputi: formulir pengujian sampel, formulir pengujian metode analisis sampel, rancangan laporan kondisi instrumen pengujian awal, rancangan laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara, laporan evaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian awal, laporan evaluasi pendataan dan penataan bahan kimia dan suku cadang instrumen, laporan evaluasi keluar masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen, bahan laporan rutin pelayanan laboratorium, dokumen kajian pustaka, dokumen pemantapan metode pengujian, data kurva kalibrasi dan linearitas: data limit detection, data limit guantitation, data presisi: data akurasi: data spesifisitas, dokumen audit internal, dokumen kaji ulang manajemen, formulir sinkronisasi data kaji ulang manajemen, prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu internal, formulir sampel uji pemantapan mutu internal, prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu eksternal, jadwal kalibrasi peralatan gelas, pipet mikro dan alat ukur, data hasil verifikasi metode uji, data hasil cek antara, dokumen telaah kondisi ruang laboratorium, dokumen kaji ulang dokumen, dokumen pra asesmen akreditasi, formulir profiling narkotika dan data pemerian, formulir profiling narkotika dan data uji warna, formulir profiling narkotika dan data kelarutan, formulir profiling narkotika dan data mikroskopis, formulir profiling narkotika dan data titik leleh, kh. formulir profiling narkotika dan data uji anion, formulir profiling narkotika dan data impurities, data hasil analisis senyawa menggunakan instrumen pengujian, dokumen kegiatan identifikasi struktur kimia narkotika: dan data fourier transform infrared, penata laboratorium narkotika ahli muda, meliputi: laporan evaluasi kondisi instrumen pengujian awal, laporan evaluasi kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara, rancangan laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara, jadwal perawatan rutin atau tindakan terhadap instrumen, laporan : laporan evaluasi persediaan bahan kimia dan suku cadang instrumen laboratorium, dokumen materi asistensi laboratorium narkotika: laporan hasil asistensi laboratorium narkotika, laporan monitoring dan evaluasi asistensi laboratorium narkotika: laporan kajian atau telaah dokumen standar layanan laboratorium, laporan monitoring implementasi standar layanan laboratorium, dokumen hasil pengembangan metode, dokumen hasil pemantapan metode pengujian, laporan validasi metode, formulir sinkronisasi data audit internal, laporan audit internal, laporan kaji ulang manajemen, formulir pemurnian baku banding, dokumen hasil uji pemantapan mutu internal, laporan publikasi hasil uji banding mutu internal, laporan publikasi hasil uji banding mutu eksternal, jadwal kalibrasi instrumen pengujian, data hasil verifikasi alat uji, data hasil verifikasi standar kerja, laporan hasil telaah kondisi ruang laboratorium, formulir sinkronisasi data kaji ulang dokumen, laporan kaji ulang dokumen, formulir sinkronisasi data monitoring dan evaluasi kualitas layanan, dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan, laporan hasil asesmen, dokumen studi literatur dan bahan terkait, formulir profiling narkotika dan data kualitas, formulir profiling narkotika dan data trace ephedrine, k . formulir profiling narkotika dan data kadar, data kelimpahan isotop menggunakan alat isotop ratio mass spectrometry, data hasil profiling narkotika, data identifikasi dan chemical index, bahan dan metode rancangan analisis, data gas chromatography double mass spectrometry: dan data nuclear magnetic resonance, penata laboratorium narkotika ahli madya,meliputi: laporan evaluasi kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara, laporan evaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian lanjutan atau yang setara, berkas hasil pengujian sampel dan berkas penyidikan, laporan keterangan kesaksian ahli, rancangan dokumen asistensi laboratorium narkotika: rancangan dokumen supervisi laboratorium narkotika: laporan hasil supervisi laboratorium, laporan monitoring dan evaluasi supervisi laboratorium, dokumen rancangan pengembangan standar layanan laboratorium, dokumen standar layanan laboratorium, laporan sosialisasi standar layanan, laporan monitoring dan evaluasi standar layanan laboratorium, dokumen rancangan pengembangan metode pengujian, laporan evaluasi, laporan evaluasi hasil pemantapan metode pengujian, dokumen hasil audit internal: dokumen hasil kaji ulang manajemen, dokumen rancangan uji banding mutu internal, laporan monitoring dan evaluasi pemantapan mutu internal, dokumen rancangan uji banding mutu eksternal, laporan monitoring dan evaluasi pemantapan mutu eksternal, prosedur verifikasi, laporan hasil verifikasi alat uji, laporan hasil verifikasi metode uji, laporan hasil verifikasi standar kerja, laporan hasil cek antara, dokumen hasil kaji ulang dokumen, rancangan dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan, dokumen evaluasi dari asesmen, dokumen rancangan kegiatan profiling narkotika, laporan profiling narkotika, laporan clusterisasi (grouping) profil zat, laporan informasi profil narkotika, hm. dokumen rancangan kegiatan kajian identifikasi narkotika: data rekayasa struktur (identifikasi farmakofor), rekomendasi hasil identifikasi narkotika: dokumen kajian alternatif struktur kimia narkotika, kajian konsep melalui literatur, data konfirmasi narkotika, rekomendasi hasil kajian narkotika, database narkotika: laporan hasil kajian narkotika, dan rancangan rumusan usulan kajian identifikasi narkotika. dalam hal unit kerja tidak terdapat penata laboratorium narkotikboratorium narkotika yang berada (satu) tingkat atas atau (satu)dalam jabatan fungsional penata laboratorium narkotika yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengangkatan dalam jabatan fungsional penata laboratorium narkotikalaboratorium narkoboratorium narkotikboratorium narkotikaboratorium narkotika dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional penata laboratorium narkotik )boratorium narkoata laboratorium narkolaboratorium narkotikaboratorium narkotik. pengangkatan jabatan fungsional penata laboratorium narkotik@&) angka kredit sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku (satu) kali selama masa penyesuaian finpassing. tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional penata laboratorium narkotika,terakhir, memiliki rekam jejak yangpnslaboratorium narkotika melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional penata laboratorium narkotika. tata caralaboratorium narkolaboratorium narkolaboratorium narkolaboratorium narkoata laboratorium narkotikata laboratorium narkoboratorium narkoata laboratorium narkotika setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (dua belas koma lima) untuk penata laboratorium narkotika ahli pertama: (dua puluh lima) untuk penata laboratorium narkotika ahli muda: dan (tiga puluh tujuh koma lima) untuk penata laboratorium narkotika ahli madya. targetboratorium narkotiksepuluh) angka kredit untuk penata laboratorium narkotika ahli pertama: dan (dua puluh) angka kredit untuk penata laboratorium narkotika ahli muda.laboratorium narkotiklaboratorium narkolaboratorium narkolaboratorium narkoboratorium narkoboratorium narkotika. hasil penilaian dan pak penata laboratorium narkoboratorium narkotika. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak penata laboratorium narkotika diajukan olepenata laboratorium narkotikalaboratorium narkotiklaboratorium narkotiklaboratoriumlaboratorium narkotika yaitu tim penilailaboratorium narkotika, unsur kepegawaian, dan unsur penata laboratorium narkotika susunan keanggotaan tim penilai sebagaiboratorium narkolaboratorium narkoboratorium narkotika yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit penata laboratorium narkotika, dan cc. aktif melakukan penilaian angka kredit penata laboratorium narkotika. apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi dari penata laboratorium narkoboratorium narkotiklaboratorium narkotikalaboratorium narkotikboratorium narkotika, adalah sebagai berikut: penata laboratorium narkolaboratorium narkolaboratorium narkodalam penata laboratorium narkolaboratorium narkotikaboratorium narkotikaboratorium narkotika satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit yang ditetapkanlaboratorium narkoboratorium narkotikyang dimaksud dalam penata laboratorium narkotugas bidang laboratorium narkotika, penyusunan karya tulis karya ilmiah bidang laboratorium narkotika: cc. penerjemahan penyaluran buku dan karya ilmiah bidang laboratorium narkotika, penyusunan pedoman petunjuk teknis bidang laboratorium narkotika: pelatihan pengembangan kompetensi bidang laboratorium narkotika: atau kegiatan lain yang mendukung pengembangan bidang laboratorium narkotikboratorium narkotika ahli muda yang akan naik jenjang setingkat lebih tinggi menjadi penata laboratorium narkotika ahli utama madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional penata laboratorium narkotika, dengan angka kredit yang disyaratkan sebanyak (enam) angka kredit berasal dari pengembangan profesi. penata laboratorium narkotika yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah dibidang narkotikboratorium narkotika dilakukan sesuai denglaboratorium narkotikalaboratorium narkotik: jumlah kasus, jumlah sdm dan instrumen,laboratorium narkotik sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi penata laboratorium narkotikboratorium narkotika diikutsertakan pada bidang laboratorium narkotikapenata laboratorium narkotika: seminar, lokakarya, konferensi,boratorium narko fungsional penata laboratorium narkotikpenata laboratorium narkotiklaboratorium narkotika. penata laboratorium narkolaboratorium narkotikboratorium narkolaboratorium narkokebutuhan jabatan fungsional penata laboratorium narkotika. pengangkatan penata laboratorium narkotika sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan lowongan kebutuhan jabatan fungsional penata laboratorium narkotika. terhadap penata laboratorium narkotika sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari narkotika. hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh penata laboratorium narkotika sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional penata laboratorium narkotika. hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh penata laboratorium narkotikinstansi pembina jabatan fungsional penata laboratorium narkotika yang selanjutnya disebut dengan instansi pembina adalah badan narkotik. bab kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpunjabatan bagian kesatu kedudukan dan tanggung jawab penata laboratorium narkotika berkedudukan sebagai pejabat fungsionalpenata laboratorium narkopejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. penata laboratorium narkotika sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional penata laboratorium narkotikboratorium narkoboratorium narkoboratorium narkoata laboratorium narkotika: menyusun standar kompetensi jabatan fungsional penata laboratorium narkotika: cc.menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja penata laboratorium narkotika:laboratorium narkotika, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional penata laboratorium narkotika, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional penata laboratorium narkotikii. menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional penata laboratorium narkotika, j . menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional penata laboratorium narkotika, melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional penata laboratorium narkotika: mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional penata laboratorium narkotika, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional penata laboratorium narkotika, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional penata laboratorium narkotikboratorium narkoboratorium narkotikboratorium narkolaboratorium narkotiklaboratorium narkotika wajib memiliki (satu) organisasi profesi. setiap penata laboratorium narkotika wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional penata laboratorium narkotika. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional penata laboratorium narkotikaboratoriumboratorium narkotikboratorium narkotika dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi jabatan fungsional penata laboratorium narkotikaata laboratorium narkotikrincian kegiatan jabatan fungsional penata laboratorium narkotika dan angka kreditnya penelaahan, penelaahan sampel memeriksa cuplikan sampel untuk formulir pengujian sampel ahli pertama evaluasi dan menetapkan metode pengujian sampel perumusan tata mengarahkan pengujian sampel sesuai| formulir pengujian sampel ahli pertama cara pengujian dengan karakteristik senyawa dan laboratorium narlntila metode analisis yang sesuai. pengelolaan prosedur menelaah laporan kondisi instrumen rancangan laporan kondisi ahli pertama instrumen pengujian pengujian awal instrumen pengujian awal dan pereaksi kimia mengevaluasi laporan kondisi laporan evaluasi kondisi ahli muda instrumen pengujian awal instrumen pengujian awal menelaah laporan kondisi instrumen rancangan laporan kondisi ahli pertama pengujian laboratorium narkotika instrumen pengujian sederhana atau yang setara laboratorium narkotika sederhana atau yang setara mengevaluasi laporan kondisi laporan evaluasi kondisi ahli muda instrumen pengujian laboratorium instrumen pengujian narkotika sederhana atau yang setara laboratorium narkotika sederhana atau yang setara menelaah laporan kondisi instrumen rancangan laporan kondisi ahli muda pengujian laboratorium narkotika instrumen pengujian lanjutan atau yang setara laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara mengevaluasi laporan kondisi laporan evaluasi kondisi ahli madya instrumen pengujian laboratorium instrumen pengujian narkotika lanjutan atau yang setara laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara menyusun jadwal perawatan rutin atau| jadwal perawatan rutin atau ahli muda tindakan terhadap instrumen tindakan terhadap instrumen mengevaluasi tindakan perawatan laporan evaluasi tindakan ahli pertama ringan instrumen pengujian awal perawatan ringan instrumen pengujian awal mengevaluasi tindakan perawatan laporan evaluasi tindakan o11 ahli muda ringan instrumen pengujian sederhana perawatan ringan instrumen atau yang setara laboratorium pengujian sederhana atau yang narkotika setara laboratorium narkotika mengevaluasi tindakan perawatan laporan evaluasi tindakan ahli madya ringan instrumen pengujian lanjutan perawatan ringan instrumen atau yang setara atau yang setara pengujian lanjutan atau yang laboratorium narkotika setara laboratorium narkotika mengevaluasi laporan pendataan dan laporan evaluasi pendataan ahli pertama penataan bahan kimia dan suku dan penataan bahan kimia dan cadang instrumen suku cadang instrumen mengevaluasi laporan keluar masuk laporan evaluasi keluar ahli pertama bahan kimia dan suku cadang masuk bahan kimia dan suku instrumen cadang instrumen mengevaluasi laporan persediaan laporan evaluasi persediaan ahli muda bahan kimia dan suku cadang bahan kimia dan suku cadang instrumen instrumen laboratorium penyusunan bahan menelaah hasil pengujian sampel dan berkas hasil pengujian sampel ahli madya keterangan ahli berkas penyidikan yang digunakan dan berkas penyidikan berdasarkan hasil sebagai bahan untuk keterangan ahli ba. dan berkas melaksanakan kesaksian ahli laporan hasil kesaksian ahli ahli madya penyidikan melaksanakan merumuskan dokumen asistensi rancangan dokumen asistensi ahli madya asistensi dan laboratorium narkotika laboratorium narkotika supervisi menyusun materi yang digunakan dokumen materi asistensi ahli muda laboratorium sejenis untuk asistensi laboratorium terkait pelayanan mengevaluasi hasil asistensi laporan hasil asistensi ahli muda laboratorium narkotika laboratorium narkotika merumuskan hasil monitoring dan laporan money asistensi ahli muda evaluasi asistensi laboratorium laboratorium narkotika narkotika merumuskan dokumen supervisi rancangan dokumen supervisi ahli madya laboratorium narkotika laboratorium narkotika merumuskan hasil supervisi laporan hasil supervisi ahli madya laboratorium narkotika laboratorium narkotika merumuskan hasil monitoring dan laporan money supervisi ahli madya evaluasi supervisi laboratorium laboratorium narkotika pengembangan merumuskan pengembangan standar dokumen rancangan ahli madya standar layanan layanan pengembangan standar laboratorium layanan menyiapkan bahan laporan rutin bahan laporan rutin pelayanan ahli pertama pelayanan laboratorium laboratorium menelaah dokumen standar layanan laporan kajian atau telaah ahli muda laboratorium dokumen standar layanan laboratorium mengembangkan dokumen standar dokumen standar layanan ahli madya layanan laboratorium laboratorium mensosialisasikan standar layanan laporan sosialisasi standar ahli madya laboratorium layanan melaksanakan monitoring laporan monitoring ahli muda implementasi standar layanan implementasi standar layanan laboratorium laboratorium mengevaluasi standar layanan tingkat laporan money standar ahli madya satuan kerja laboratorium layanan laboratorium penelaahan, pengembangan menyusun rancangan pengembangan dokumen rancangan ahli madya evaluasi dan metode pengujian metode pengujian pengembangan metode perumusan tata pengujian mengumpulkan kajian pustaka terkait dokumen kajian pustaka ahli pertama pengembangan metode menelaah hasil pengembangan metode dokumen hasil pengembangan ahli muda pengujian metode (mengevaluasi metode pengujian hasil laporan evaluasi ahli madya pengembangan metode pengujian pemantapan metode menyusun dokumen pemantapan dokumen pemantapan metode ahli pertama pengujian metode pengujian pengujian kurva kalibrasi dan linearitas data kurva kalibrasi dan ahli pertama linearitas batas deteksi) data lod ahli pertama ero batas kuantifikasi) data loo ahli pertama presisi repeatability data presisi repeatability ahli pertama med menelaah data hasil pemantapan dokumen hasil pemantapan ahli muda metode pengujian metode pengujian menyusun laporan validasi metode laporan validasi metode ahli muda mengevaluasi hasil pemantapan metode laporan evaluasi hasil ahli madya pengujian pemantapan metode pengujian keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional penata laboratorium narkotika. kedudukan penata laboratorium narkotikjabatan fungsional penata laboratorium narkotika merupakan jabatan karier pns. bagian kedua klasifikasi rumpun jabatan jabatan fungsional penata laboratorium narkotika termasuk dalam klasifikasi rumpun fisika, kimia dan yang berkaitan. bab iii kategori dan jenjang jabatan fungsionalkategori keahlian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penata laboratorium narkotika ahli pertama: penata laboratorium narkotika ahli muda, dan penata laboratorium narkotika ahli madya. jenjang pangkat jabatan fungsional penata laboratorium narkotikjaminan mutu audit internal laboratorium (menyusun dokumen audit internal dokumen audit internal ahli pertama tersinkronisasi data dengan format| formulir sinkronisasi data ahli muda dokumen audit internal audit internal mengevaluasi dokumen audit dokumen hasil audit internal ahli madya internal menyusun laporan tutupan audit laporan audit internal ahli muda internal kaji ulang manajemen menyusun dokumen kaji ulang dokumen kaji ulang ahli pertama manajemen manajemen tersinkronisasi data dengan format formulir sinkronisasi data kaji ahli pertama dokumen kaji ulang manajemen ulang manajemen mengevaluasi dokumen kaji ulang dokumen hasil kaji ulang ahli madya manajemen manajemen menyusun laporan tutupan kaji laporan kaji ulang manajemen ahli muda ulang manajemen pemantapan mutu internal menyusun rancangan uji banding dokumen rancangan uji ahli madya mutu internal banding mutu ininternal mutu internal menyiapkan sampel uji pemantapan formulir sampel uji ahli pertama mutu internal melakukan pemurnian baku formulir pemurnian baku ahli muda banding uji pemantapan mutu banding internal mengevaluasi data hasil uji dokumen hasil uji pemantapan ahli muda pemantapan mutu internal mutu internal merumuskan substansi publikasi laporan publikasi hasil uji ahli muda hasil uji banding mutu internal banding mutu ininternal internal pemantapan mutu eksternal menyusun rancangan uji banding dokumen rancangan uji ahli madya mutu eksternal banding mutu ekseksternal mutu eksternal merumuskan substansi publikasi laporan publikasi hasil uji ahli muda hasil uji banding mutu eksternal banding mutu ekseksternal eksternal verifikasi pengujian membuat prosedur verifikasi pada prosedur verifikasi ahli madya laboratorium narkotika menyusun jadwal kalibrasi jadwal kalibrasi peralatan ahli pertama peralatan gelas, pipet mikro dan alat| gelas, pipet mikro dan alat ukur ukur menyusun jadwal kalibrasi jadwal kalibrasi instrument ahli muda instrument pengujian pengujian memverifikasi alat uji yang data hasil verifikasi alat uji ahli muda digunakan mengevaluasi hasil verifikasi alat uji laporan hasil verifikasi alat uji ahli madya memverifikasi metode uji yang data hasil verifikasi metode ahli pertama digunakan uji mengevaluasi hasil verifikasi metode laporan hasil verifikasi metode ahli madya uji yang digunakan uji memverifikasi standar kerja data hasil verifikasi standar ahli muda kerja mengevaluasi hasil verifikasi laporan hasil verifikasi standar ahli madya standar kerja yang digunakan kerja melakukan cek antara standar data hasil cek antara ahli pertama kerja dan metode uji mengevaluasi hasil cek antara laporan hasil cek antara ahli madya penelaahan kondisi ruangan laboratorium menyusun dokumen telaah kondisi dokumen telaah kondisi ruang ahli pertama ruang laboratorium laboratorium mengevaluasi hasil telaah kondisi laporan hasil telaah kondisi ahli muda ruang laboratorium ruang laboratorium kaji ulang dokumen menyusun dokumen kaji ulang dokumen kaji ulang dokumen ahli pertama dokumen tersinkronisasi data dengan format formulir sinkronisasi data kaji ahli muda dokumen kaji ulang dokumen ulang dokumen mengevaluasi dokumen kaji ulang dokumen hasil kaji ulang ahli madya dokumen dokumen menyusun laporan tutupan kaji laporan kaji ulang dokumen ahli muda ulang dokumen monitoring dan evaluasi kualitas layanan merumuskan dokumen monitoring rancangan dokumen ahli madya dan evaluasi kualitas layanan monitoring dan evaluasi kualitas layanan tersinkronisasi dokumen dengan formulir sinkronisasi data ahli muda data monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi kualitas layanan kualitas layanan menyusun dokumen monitoring dokumen monitoring dan ahli muda dan evaluasi kualitas layanan evaluasi kualitas layanan asesmen (pihak eksternal) dalam akreditasi menyiapkan dokumen kegiatan pra dokumen pra asesmen ahli pertama asesmen akreditasi akreditasi merumuskan hasil asesmen dalam laporan hasil asesmen ahli muda akreditasi menyusun dokumen evaluasi dari dokumen evaluasi dari ahli madya asesmen asesmen pemprofilan menyusun dokumen evaluasi dari dokumen rancangan kegiatan ahli madya narkotika asesmen profiling narkotika melaksanakan studi literatur dan dokumen studi literatur dan ahli muda bahan bahan terkait bahan bahan terkait memprofilkan narkotika secara fisik: pemerian formulir profiling narkotika ahli pertama dan data pemerian uji warna formulir profiling narkotika ahli pertama dan data uji warna kelarutan formulir profiling narkotika ahli pertama kkn maa mikroskopis formulir profiling narkotika ahli pertama titik leleh formulir profiling narkotika ahli pertama patok ten aan uji anion formulir profiling narkotika ahli pertama mia kelas impurities formulir profiling narkotika ahli pertama mbatatmames peran kualitas formulir profiling narkotika ahli muda man trace ephedrine formulir profiling narkotika bea iampaatmoetomeamme kadar formulir profiling narkotika ahli muda melaksanakan pengujian data kelimpahan isotop ahli muda kelimpahan isotop menggunakan menggunakan alat arms alat arms menyusun laporan profiling narkotika laporan profiling narkotika per ahli madya membuat clusterisasi grouping) profil laporan clusterisasi ahli madya amati por organ roti nana merumuskan hasil profiling narkotika laporan profiling narkotika ahli madya perumusan konsep menyusun rancangan kegiatan kajian dokumen rancangan kegiatan ahli madya identifikasi narkotika menyiapkan data hasil analisis data hasil analisis senyawa ahli pertama senyawa menggunakan instrumen menggunakan instrumen pengujian pengujian menyusun dokumen kegiatan dokumen kegiatan identifikasi ahli pertama identifikasi struktur kimia narkotika struktur kimia narkotika mengelompokan dan mengecek data data identifikasi dan chemical ahli muda identifikasi dan chemical indeks indeks menyiapkan bahan dan metode bahan dan metode rancangan ahli muda rancangan analisis analisis mengidentifikasi narkotika menggunakan instrumen fourier transform infra red ft ir) data ftin ahli pertama gas chromatography double mass data cms ahli muda spectrometry gc ms ms otot) dan atau liquid chromatography high resolution mass spectrometry lc arms) nuclear magnetic resonance nmr) data nmr ahli muda melaksanakan rekayasa struktur data rekayasa struktur ahli madya identifikasi farmakofor) identifikasi farmakofor) menyusun rekomendasi hasil rekomendasi hasil identifikasi ahli madya identifikasi narkotika narkotika menyusun dokumen kajian alternatif dokumen kajian alternatif ahli madya struktur kimia narkotika struktur kimia zat melakukan kajian konsep melalui kajian konsep melalui literatur ahli madya literatur mengkonfirmasi narkotika data konfirmasi narkotika ahli madya menyusun rekomendasi hasil kajian rekomendasi hasil kajian ahli madya narkotika narkotika membuat data base narkotika data base narkotika ahli madya melakukan publikasi hasil kajian laporan hasil kajian narkotika ahli madya narkotika merancang rumusan usulan kajian rancangan rumusan usulan ahli madya identifikasi narkotika kajian identifikasi narkotikkegiatan pengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional penata laboratorium narkotika pengembangan profesi perolehan ijazah gelarendidikan formal sesuai penata laboratorium narkotika pangkat dengan bidang tugas jabatan fungsional penata laboratorium narkotika pembuatan karya tulis karya menyusun karya tulis karya ilmiah hasil penelitian pengkajian ilmiah bidang laboratorium survei evaluasi bidang laboratorium narkotika yang narkotikanaskah semua jenjanglaboratorium narkotika yang tidak dipublikasikan:nyusun artikel bidang laboratorium narkotikalaboratorium narkotika yang dipublikasikan: bidang laboratorium narkotikalaboratorium narkotika yang tidak dipublikasikan: sma jera penyusunan menyusun pedoman petunjuk teknis bidang laboratorium narkotika buku semua jenjang pedoman petunjuk teknis bidang laboratorium narkotika pengembangan kompetensi mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: nan bidang laboratorium narkotikpenata penata laboratorium narkotika yang ditetapkan oleh instansi pembina laboratorium narkotika yang ditetapkan oleh instansibidang laboratorium laboratorium narkotik15ppenata laboratorium narkotika stan daytona semua jenang semua jenjang semua jenjang tugas lain yang mendukung melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas penata laporan semua jenjang pelaksanaan tugas penata laboratorium narkotika laboratorium narkotika menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiboratorium narkotika yaitu menelaah, mengevaluasi, dan merumuskan tata cara pengujian, riset dan mutu laboratorium narkotika. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata laboratorium narkotika yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara pengujian laboratorium narkotika, dan penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara riset dan mutu laboratorium narkotika. sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:sarjana atau diploma empatmagistedoktoangka kredit kumulatif untuk penyesuaian jabatan fungsional penata laboratorium narkotika n b masstrsg o e sarana s1 diplomat ministers) doktor( s83) oo86 oo iv b sarjana s1) diplomat yoo aga er ee iv c sarjana s1) diploma magister s2) doktor s3) menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, ttd tjahjo kumololaboratorium narkotika sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: penata laboratorium narkotika ahli pertama, meliputi: memeriksa cuplikan sampel untuk menetapkan metode pengujian sampel, mengarahkan pengujian sampel sesuai dengan karakteristik senyawa dan metode pengujian yang sesuai, menelaah laporan kondisi instrumen pengujian awal, menelaah laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara, mengevaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian awal, mengevaluasi laporan pendataan dan penataan bahan kimia dan suku cadang instrumen, mengevaluasi laporan keluar masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen, menyiapkan bahan laporan rutin pelayanan laboratorium, mengumpulkan kajian pustaka terkait pengembangan metode, menyusun dokumen pemantapan metode pengujian, melaksanakan validasi metode parameter kurva kalibrasi dan linearitas: melaksanakan validasi metode parameter limit detection, melaksanakan validasi metode parameter limit guantitation, melaksanakan validasi metode parameter presisi repeatability, melaksanakan validasi metode parameter akurasi, melaksanakan validasi metode parameter spesifisitas, menyusun dokumen audit internal, menyusun dokumen kaji ulang manajemen, tersinkronisasi data dengan format dokumen kaji ulang manajemen, menyiapkan prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu internal, menyiapkan sampel uji pemantapan mutu internal, menyiapkan prosedur teknis pengujian sampel dalam pemantapan mutu eksternal, menyusun jadwal kalibrasi peralatan gelas, pipet mikro dan alat ukur, memverifikasi metode uji yang digunakan, melakukan cek antara standar kerja dan metode uji, menyusun dokumen telaah kondisi ruang laboratorium, menyusun dokumen kaji ulang dokumen, menyiapkan dokumen kegiatan pra asesmen akreditasi: melaksanakan profiling narkotika secara fisik parameter pemerian, melaksanakan profiling narkotika secara fisik parameter uji warna, melaksanakan profiling narkotika secara fisik parameter kelarutan, melaksanakan profiling narkotika secara fisik parameter mikroskopis, melaksanakan profiling narkotika secara fisik parameter titik leleh, melaksanakan profiling narkotika secara fisik parameter uji anion, melaksanakan profiling narkotika secara fisik parameter impurities, menyiapkan data hasil analisis senyawa menggunakan instrumen pengujian, menyusun dokumen kegiatan identifikasi struktur kimia narkotika, dan mengidentifikasi narkotika menggunakan instrumen fourier transform infrared, penata laboratorium narkotika ahli muda, meliputi: mengevaluasi laporan kondisi instrumen pengujian awal, mengevaluasi laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara, menelaah laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara, menyusun jadwal perawatan rutin atau tindakan terhadap instrumen, meng, mengevaluasi laporan persediaan bahan kimia dan suku cadang instrumen, menyusun materi yang digunakan untuk asistensi: mengevaluasi hasil asistensi laboratorium narkotika(satu persen) bagi yang terlambat hadir (tiga puluh satu) menit sampai dengan (enam puluh) menit, (satu koma dua puluh lima persen) bagi yang terlambat hadir (enam puluh satu) menit sampai dengan (sembilan puluh) menit, yo0 (satu koma lima persen) bagi yang terlambat hadir lebih dari (sembilan puluh satu) menit. (nol koma lima persen) bagi yang pulang (satu) menit sampai dengan (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir, (satu persen) bagi yang pulang (tiga puluh satu) menit sampai dengan (enam puluh) menit sebelum jam kerja berakhir, (satu koma dua puluh lima persen) bagi yang pulang (enam puluh satu) menit sampai dengan (sembilan puluh) menit sebelum jam kerja berakhir, (satu koma lima persen) bagi yang pulang lebih dari (sembilan puluh satu) menit sebelum jam kerja berakhir, dan .5y6o (satu koma lima persen) bagi yang lebih dari (dua) hari tidak menyampaikan surat keterangan lupa melakukan presensi. kedisiplinan faktor pertimbangan kedisiplinan dalam pemberian tunjangan kinerja dilakukan dengan memperhatikan jenis hukuman disiplin. jenis hukuman disiplin mengacu pada ketentuan yang berlaku. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan pengurangan tunjangan kinerja, kecuali hukuman disiplin terkait dengan pelanggaran hari dan jam kerja. pengurangan tunjangan kinerja berdasarkan faktor pertimbangan kedisiplinan, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin diberlakukan. apabila pegawai melakukan upaya administratif dalam proses hukuman disiplin, pemberian pengurangan tunjangan kinerja pada bulan berikutnya berdasarkan keputusan hasil banding yang sudah final dan mengikat. dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin lebih dari satu jenis hukuman disiplin, terhadap pegawai yang bersangkutan diberikan pengurangan tunjangan kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat. pengenaan hukuman disiplin terhadap pegawai mengakibatkan pengurangan pemberian tunjangan kinerja dengan rincian sebagai berikut: hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (lima belas persen) selama (satu) sampai dengan (tiga) bulan, hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (lima puluh persen) selama (satu) sampai dengan (tiga) bulan, atau hukuman disiplin berat dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (sembilan puluh persen) selama (satu) sampai dengan (tiga) bulan. cuti faktor pertimbangan cuti dalam pemberian tunjangan kinerja dilakukan dengan memperhatikan jenis cuti. jenis cuti mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai tata cara pemberian cuti. pengurangan tunjangan kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: cuti sakit:ngurangan tunjangan kinerja sebesar (nol persen) untuk paling lama (dua puluh lima) hari, dan (dua persen) per hari untuk hari berikutnya, dengan rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (dua persen) per hari dimulai dari hari ke (empat) dan seterusnya, cuti sakit dengan rawatjalan setelah selesai menjalani rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan tunjangan sebesar (nol persen) untuk paling lama (tiga) hari kerja, dan (dua persen) setiap harinya untuk hari kerja berikutnya, dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami gugur kandungan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (dua persen) per hari dimulai dari hari ke (dua puluh enam) dan seterusnya, atau dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kedinasan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (nol persen) untuk paling lama (satu) tahun (enam) bulan (hari kalender), bagi pegawai wanita yang menjalani cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga dan seterusnya, diberlakukan pengurangan tunjangan sebesar (nol persen). cuti alasan penting: dengan alasan mendampingi istri yang melahirkan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (dua persen) per hari dimulai dari hari ke dengan alasan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a), diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (dua persen) per hari dimulai dari hari ke (enam), cuti besar: dengan alasan menjalankan ibadah keagamaan untuk menunaikan ibadah haji, umrah dan ziarah (bagi katolik), dan kegiatan keagamaan bagi penganut agama lainnya yang diakui oleh negara untuk yang pertama kali, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (dua persen) per hari untuk hari sebelum dan atau sesudah kurun waktu pelaksanaan ibadah keagamaan yang bersangkutan, dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya bagi pegawai perempuan, diberlakukan pengurangan tunjangan sebesar (nol persen) untuk paling lama (tiga) bulan, dengan alasan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a), diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (dua persen) per hari dimulai dari hari ke (tiga belas) atau setelah sejumlah cuti tahunan tahun berjalan yang belum dipergunakan, cuti luar tanggungan negara diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (seratus persen). pegawai adalah pns dan pegawai lainnya lingkungan kementerian yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam satuan organisasi lingkungan kementelaksanakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negarindeks prestasi pegawai. indeks prestasi pegawai yang selanjutnya disingkat ipp adalah skor kumulatif pegawai sebagai dasar perhitungan pembayaran tunjangan kinerja. kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabat lingkungan kementerian. hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil. keterang. hari adalah hari kerjadalam peraturan perundang undangan. tunjangan kinerja lingkungan kementerian diberikan setiap bulan kepada: menteri, pegawai. menteri diberikan tunjangan kinerja sebesar (seratus lima puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja dalam kelas jabatan tertinggi lingkungan kementerian. pegawaigawai dengan status sebagai calon pns diberikan tunjangan kinerja sebesar (delapan puluhian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan mempertimbangkan capaian kinerja individu setiap bulan yang dikonversi dalam skor ipp. ketentuan lebih lanjut mengenai skor ipp sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri mengenai ipp. pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan tunjangan kinerja sebesar (seratus persen) pada kelas jabatan (tujuh). dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada melebihi waktu kelulusan yang ditentukan, pegawai diberikan tunjangan kinerja sebesar (lima puluh persen), sepanjang pegawai masih dalam status tugas belajar atau perpanjangan tugas belajar. pegawai yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan perubahan status izin belajar dan diberikan tunjangan kinerja sebesar (dua puluh lima persen). pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling sedikitpejabat setingkatcc. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima tunjangan kinerja yang lebih tinggi ditambah dari tunjangan kinerja yang lebih rendah dari,. pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang keuangan negara. pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan pada bulan berjalan. pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan pada bulan berikutnya. dalam hal terdapat perubahan kelas jabatan, pembayaran tunjangan kinerja dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas atau surat keputusan ditetapkan. tunjangan kinerja bagi pegawai yang pindah instansi atau baru masuk kembali setelah tanggal pada bulan berjalan, dibayarkan pada bulan berikutnya. pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada diberikanhentian pemberian tunjangan kinerja dilakukan kepada pegawai lingkungan kementerian yangkan uang tunggu, dan atau ditugaskan pada instansi luar kementerian. pemberhentian pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pemberhentian sementara sebagai pns. pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf diberlakukan kembali pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pengaktifan kembali sebagai pnsda saat peraturan menteri mengenai ipp belum berlaku, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menggunakan faktor pertimbangan sebagai berikut: kehadiran, kedisiplinan, dan cc. pemberian cutipp sebagaimana dimaksud dalam mulai berlakufaktor pertimbangan pemberian tunjangan kinerja tunjangan kinerja diberikan berdasarkan faktor pertimbangan kehadiran, kedisiplinan, dan pemberian cuti. pemberian tunjangan kinerja dapat mengalami pengurangan yang dinyatakan dalam persentase secara kumulatif selama satu bulan. pengurangan tunjangan kinerja dilakukan paling banyak sebesar (seratus persen). faktor pertimbangan pemberian tunjangan kinerja adalah sebagai berikut: kehadiran pemberian tunjangan kinerja setiap bulan dilakukan dengan mempertimbangkan ketaatan terhadap aturan hari dan jam kerja. ketentuan mengenai hari dan jam kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pelanggaran terhadap ketentuan mengenai hari dan jam kerja mengakibatkan pengurangan terhadap pemberian tunjangan kinerja, dengan rincian sebagai berikut: (empat persen) per hari bagi yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah, (dua persen) per hari bagi yang tidak masuk kerja dengan surat keterangan tidak masuk kerja, (nol koma lima persen) baik bagi yang terlambat hadir lebih dari (satu) menit sampai dengan (tiga puluh) menmenuhi kebutuhan aparatur sipil negara lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang objektif, perlu menyelenggarakan pengadaan aparatur sipil negaraseleksi kompetensi bidang kementerian ditetapkan oleh ppk. hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia seleksi kementerianlima pengangkatan calon pns dan masa percobaan calon pnsdalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemberkatan sebagaimana dimaksud pada pelamar yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri. pelamar yang telah mengikuti tahapan pemberkatan sebagaimana dimaksud padabagian keenamdalam masa prajabatbab pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pengadaan ppp merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan asn pada kementerianpengadaan ppp sebagaimana dimaksud dalam merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan: jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. tahapan pengadaan ppppp kementerian berdasarkan perencanaan pengadaan ppp nasional yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional. perencanaan pengadaan ppp kementerian, dan pengawasan internal. bagian kedua pengumuman lowongan panitia seleksi pengadaan ppp kementerian mengumumkan lowongan jabatan ppp secara terbuka kepada masyarakat. pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam atau sertifikasi profesi, alamat dan tempat lamaran ditunjukan, jadwal tahapan seleksi, dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelamarmempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ppp kementerian dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: bermengajukan lamaran dengan melampirkan surat atau berkas sebagai kelengkapan persyaratan adminstrasi aplikasi rekrutmen ppp secara nasional dan atau ditujukan kepada menteri. bagian keempat seleksi dan pengumuman hasil seleksi seleksi pengadaan ppp terdiri atas (tiga) tahapan, yaitu: seleksi administrasi: seleksi kompetensi, dan cc. wawancara. seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah seleksidan dilakukan dengan berbasis komputer atau computer assisted test. seleksmar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan ppp,netapan hasil seleksi didasarkan atas standar nilai yang ditentukan oleh: panselnas untuk nilai seleksi kompetensi, dan panitia seleksi kementerian untuk hasil tes wawancara. hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh panitia seleksi kementerian kepada menteri dan kepala badan kepegawaian negara. hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ppk. hasil seleksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diumumkan secara terbuka melalui media cetak, media elektronik, dan atau pemberitaan tertulis yang dipasang kantor kementerian. bagian kelima pengangkatantidak melakukan pemberkatan sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu yang telah ditentuksebagaimana dimaksud dalam berhak diangkat sebagai ppp kementerian setelah mendapatkan penetapan nomor induk pegawai yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian dan ditetapkan pengangkatan melalui keputusan ppk. bab pengadaan calon pns dari lulusan sekolah kedinasan pengadaan calon pns dari sekolah kedinasan dilakukan melalui tahapan: perhitungan kebutuhan pns dari sekolah kedinasan, pengusulan kepada kementerian yang menyelenggarakan sekolah kedinasan, cc. persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan sekolah kedinasan, penandatanganan nota kesepahaman antara kementerian dengan kementerian yang menyelenggarakan sekolah kedinasan, pengusulan penetapan kebutuhan kepada menteri, penerimaan penetapan kebutuhan dari menteri, pemberkatan, pengajuan nomor induk pegawai, dan pengangkatan menjadi calon pns. rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh sekretaris kementerian setelah berkoordinasi denganproses kegiatan pengisian kebutuhan yang lowong dimulai dari, dan pengangkatan menjadipanitia seleksi kementerian pengadaan asn yang selanjutnya disebut panitia seleksi kementerian adalah panitia yang dibentuk oleh ppk untuk melaksanakan proses pengadaan pnsprinsip pengadaan aparatur sipil negara pengadaan asn dilakukan berdasarkan prinsip: terbuka, kompetitif: transparan, adil, objektif, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya. pengadaan asn kementerian terdiri atas, pengadaan pns, pengadaan ppp, dan cc. pengadaan pns yang berasal dari sekolah kedinasan. bab iii pengadaan pegawai negeri sipiljabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda, jabatan fungsional keterampilan, khusus pada jabatan fungsional pemula dan jabatan fungsional terampillaksanaan pengadaan pns kementerian, ppk membentuk dan menetapkan panitia seleksi pengadaan pns kementerian. tahapan pengadaan pnspengangkatan sebagai calon pns dan masa percobaan calon pns, dan pengangkatan menjadi pnsns kementerian berdasarkan perencanaan pengadaan pns nasional yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional. perencanaan pengadaan pns kementeri dan pengawasan internal. bagian kedua pengumuman panitia seleksi pengadaan pns kementerianformasi jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja penempatan, persyaratan administrasi, tata cara pendaftaran, dan tahapan seleksikementerian dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:kementerian. penyampaian semua persyaratan pelajempat seleksi dan pengumuman hasil seleksi seleksi pengadaan pns terdiri atas (tiga) tahap, yaitu, seleksi administrasi:seleksi kompetensi bidnitia seleksi kementeriakementeriankementeriankementeriantinggiyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum guna pelindungan dan pengamanan perdagangan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan jabatan fungsional analis investigasi dan penamaan perdagata dan informasi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan, melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan, menyusumenyusumelakukan identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik dalam peninjauan kembali, mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali, melakukan verifikasi lapangan dalam rangka peninjauan kembali, mengidentifikasi data dan informasi terkait dugaan dumping atau subsidi dalam permohonan, menyusun pemberitahuan awal dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping atau subsidi, menyusun pemberitahuan publik dalam bahasa indonesia dan bahasa asing, mengidentifikasi para pihak yang berkepentingan, mengidentifikasi data dan informasi pada jawaban kuesioner, mengidentifikasiidentifikasi data dan informasi dalam rangka dengar pendapat, mengidentifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis lanjutan, menggidentifikasi dan menyusun bahan presentasi kegiatan asistensi atau forum komunikasi, mengidentifikasi isu isu dalam rangka perundingan, melakukan identifikasi masalah hambatan perdagangan ekspor, menyusun ikhtisaryusun ikhtisarmelakukanengidentifikasi bukti pendukung untuk pembelaan atas penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, melakukan pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor, menyusun laporan berkala perkembangan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor kepada pimpinan, menyusun konsep siaran pers terkait penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, menyusuyusun rencana kerja penanganan sengketa perdagangan internasional, mengidentifikasi daftar advokat lawyer, mengmengidentifikasi bukti pendukung terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional, mengmengmengmengmengmelakukan asistensi pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan, menganalisis data dan informasi dalam rekomendasi tindakan pengamanan sementara, menyusun notifikasi rencana pengenaan tindakan pengamanan sementara berdasarkan article wto agreement safeguard, mengmenyusun kuesioner penyelidikan, menyusumenyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim pertimbangan kepentingan nasional, menyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim tarif, menganalisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali, menyusun kuesioner peninjauan kembali, menyusun masukan posisi indonesia terkait penyelidikan pada forum komite world trade organization, menyusunmenyusunmenganalisis data dan informasi dalam permohonan penyelidikan antidumping atau subsidi, mengmenyusun kuesioner kepada pihak yang berkepentingan, menganalisis kuesioner dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan, menganalisisanalisis tanggapan hasil dengar pendapat, melakukan analisis lanjutan dugaan dumping atau subsidi: melakukan analisis terhadap tindakan penyesuaian, membuat notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi kepada world trade organization, mengtata cara pengajuan permohonan penyelidikan tindakan antidumping, menganalisis data dan informasi yang disampaikan dalam gugatan yang disampaikan oleh negara mitra, menganalisis isu dalam rangka perundingan, melakukan analisis awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor, merumuskan rencana kerja operasional penanganan hambatan perdagangan ekspor, menggmelakukamelakukmenyusumelakukan advokasi kepada perusahaan yang terdampak dari masalah hambatan perdagangan ekspor, melakukan analisis dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, menyusuetapkan kualifikasi kebutuhan dalam seleksi pemilihan advokat lawyer, menganalisis permasalahan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional, menganalisis preliminary ruling dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, mengmenganalisis interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional, melakukmenganalisis permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional, melakukan legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional, dan melakukmelakukan asistensi pendampingan terkait penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan, mengmelakukan analisis preliminary determination terkait dengan rekomendasi tindakan pengamanan sementara, menyusun masukan substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan sementara, merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan, menganalisis jawaban kuesioner penyelidikan, merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali, menganalisis jawaban kuesioner peninjauan kembali, menyusumenyusumenyusun kajian substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan perdagangan, menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan nasional maupun internasional, menyusumenyusunnyusun rekomendasi tindak lanjut kelayakan hasil asistensi untuk diajukan menjadi permohonan tindakan antidumping atau imbalan, menganalisis bukti awal dugaan dumping atau subsidi, menyusun jawaban hasil konsultasi dalam bahasa asing, menganalisis dan menyusun berita acara hasil verifikasi lapangan, menyusun tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan, menyusun rekomendasi tindakan pengenaan antidumping, imbalan, atau penghentian penyelidikan kepada ketua, menyusun nota kesepakatan dalam rangka tindakan penyesuaian dalam bahasa asing dan bahasa indonesia: menyusun pendapat masukan teknis notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi world trade organization, menganalisis dan menyusun laporanpokok ketentuan pengenaan tindakan antidumping, menganalisis dan membuat draft text dalam rangka perundingan, merancang strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor, merumuskan rencana kerja tahunan penanganan hambatan perdagangan ekspor, menyusukertas posisi sublist pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja, menyusumelakukmelakukmelakukan monitor dan evaluasi pada pihak terkait (stakeholders) pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, menyusun written submission penanganan sengketa perdagangan internasional, menganalisis dampak hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional, menyusumenyusun opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional, menyusun rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional, menganalisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional, menyusun opini hukum terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional, menyusun opini hukum terkait perumusan legal text perjanjian perdagangan internasionyusun opini hukum terkait perumusan nonlogam text perjanjian perdagangan internasional, menyusunmenyusun rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional, menyusun analisis hukum terkait ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dewan perwakilan rakyat dan forum lainnya, dan melakukmenyusun analisis rekomendasi tindakan pengamanan sementara, merumuskan tindak lanjut pengenaan tindakan pengamanan perdagangan atau laporan penghentian penyelidikan, merancang strategi dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan, mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan perdagangan, menyusun rekomendasi tentang hasil peninjauan kembali, merancang strategi dalam peninjauan kembali. melakukan evaluasi strategi peninjauan kembali kebijakan strategis, mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan antidumping atau imbalan, merancang strategi dalam pengenaan tindakan antidumping atau imbalan, melakukan telaah strategis terhadap permasalahan hambatan perdagangan ekspor, menyusun kertas posisi sublist pembelaan dari pejabat setingkat instansi, melakukan supervisi kepada delegasi indonesia dalam sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang, melakukan supervisi kepadamerancang solusi dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, merancang strategi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional, merumuskmelakukan supervisi kepadamerumuskanalis investigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdagangan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: analis investigasi dan pengamanan perdagangan ahli pertama, meliputi: matriks identifikasihasil validasi (administratif dan substantif) dokumen permohonan penyelidikan, matriks atau daftar tanggapan dari pihak yang berkepentingan terkait dengan inisiasi penyelidikan, berkas pemberitahuan publik terkait dengan inisiasi penyelidikan, dokumen notifikasi dimulainya penyelidikan berdasarkan article .1fa) world trade organization agreement safeguard, berkas rekomendasi tindakan pengamanan sementara, berkas hasil identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan, berkas hasil identifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan, berita acara verifikasi lapangan (on site verification) dalam rangka penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan, dokumedokumeberkas hasil identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali, berkas hasil identifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali, berita acara verifikasi lapangan (on site verification) dalam rangka peninjauan kembali, berkas hasil kelengkapan data dan informasi terkait dugaan dumping atau subsidi dalam permohonan, dokumen pemberitahuan awal dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping atau subsidi, berkas pemberitahuan publik dalam bahasa indonesia dan bahasa asing, tabel daftar pihak yang berkepentingan, tabel kelengkapan pada jawaban kuesioner, tabeldokumen hasil identifikasi data dan informasi dalam rangka dengar pendapat, matriks hasil identifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis lanjutan, berkas hasil berkas hasil identifikasi dan menyusun bahan presentasi kegiatan asistensi atau forum komunikasi, matriks hasil identifikasi isu dalam rangka perundingan, dokumen hasil identifikasi masalah hambatan perdagangan ekspor, laporan ikhtisar ringkasan kasusikhtisar ringkasansuratatriks hasil identifikasi bukti pendukung untuk pembelaan atas penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, matriks identifikasi data dan informasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, dokumen profil kasus (fact sheet) pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor, laporan berkala perkembangan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor kepada pimpinan, bahan siaran pers terkait penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, dokumerencana kerja penanganan sengketa perdagangan internasional, dokumen hasil identifikasi daftar advokat lawyer, dokumen hasil dokumen hasil identifikasi bukti pendukung terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional, dokumen hasil dokumen dokumen hasil dokumen hasil berkas hasil presentasi hasil asistensi pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan, berkas hasil analisis data dan informasi dalam rekomendasi tindakan pengamanan sementara, dokumen notifikasi rencana pengenaan tindakan pengamanan sementara berdasarkan article world trade organization agreement safeguard, berkas hasil dokumen kuesioner penyelidikan, dokumeberkas masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim pertimbangan kepentingan nasional, berkas masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim tarif, berkas hasil analisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali, dokumen kuesioner peninjauan kembali, berkas masukan posisi indonesia terkait penyelidikan pada forum komite world trade organization, matriksberkasberkas hasil data dan informasi dalam permohonan penyelidikan antidumping atau imbalan, matriks hasil berkas kuesioner kepada pihak yang berkepentingan, dokumen hasil analisis kuesioner dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan, berkas hasil analisis data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan, dokumen hasil analisis tanggapan hasil dengar pendapat, berkas hasil analisis lanjutan dugaan dumping atau subsidi, berkas hasil analisis terhadap tindakan penyesuaian, matriks notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi kepada world trade organization, dokumen hasil tata cara pengajuan permohonan penyelidikan tindakan antidumping, berkas hasil data dan informasi yang disampaikan dalam gugatan yang disampaikan oleh negara mitra, berkas hasil analisis isu dalam rangka perundingan, dokumen analisis awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor, rencana kerja operasional penanganan hambatan perdagangan ekspor, laporan hasil laporan hasil dokumelapordokumelaporan hasil advokasi kepada perusahaan yang terdampak dari masalah hambatan perdagangan ekspor, laporan hasil analisis dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, dokumepenetapan kualifikasi kebutuhan dalam seleksi pemilihan advokat lawyer, dokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional, dokumen hasil analisis preliminary ruling dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, dokumen hasil dokumen hasil analisis 'interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional, laporokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional, dokumen legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional, dan laporberita acara asistensi pendampingan terkait penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan, berkas hasil berkas hasil analisis preliminary determination terkait dengan rekomendasi tindakan pengamanan sementara, berkas masukan substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan sementara, berkas rancangan metodologi, bentuk, dan substansi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan, berkas hasil analisis jawaban kuesioner penyelidikan, berkas rancangan metodologi, bentuk, dan substansi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali, berkas hasil analisis jawaban kuesioner peninjauan kembali, dokumedokumeberkas kajian substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan perdagangan, matriks masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan nasional maupun internasional, dokumeakibat impor barang dumping, subsidi,, serta kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain. advokasi hukum adalah kegiatan pemberian pandangan hukum yang meliputi kegiatan penelaahan hukum, berkasdokumen nota dinas hasilbukti awal dugaan dumping atau subsidi: dokumen jawaban hasil konsultasi dalam bahasa asing, dokumen hasil analisis berita acara hasil verifikasi lapangan, dokumen tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan, laporan rekomendasi tindakan pengenaan antidumping, imbalan, atau penghentian penyelidikan kepada ketua, dokumen nota kesepakatan dalam rangka tindakan penyesuaian dalam bahasa asing dan bahasa indonesia: berkas pendapat atau masukan teknis notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi world trade organization, laporanpokok ketentuan pengenaan tindakan antidumping, dokumen hasil analisis draft text dalam rangka perundingan, dokumen rancangan strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor, rencana kerja tahunan penanganan hambatan perdagangan ekspor, dokumekertas posisi atau sublist pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja, dokumelaporlaporlaporan monitor dan evaluasi (money) pada pihak terkait (stakeholders) pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, dokumen written submission penanganan sengketa perdagangan internasional, dokumen hasil analisis dampak hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional, dokumeopini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional, dokumen rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional, dokumen hasil analisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional, opini hukum terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional, opini hukum terkait perumusan legal text perjanjian perdagangan internasional, opini hukum terkait perumusan nonlogam text perjanjian perdagangan internasional,dokumen rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional, laporan evaluasi pelaksanaan rapat dengar pendapat dewan perwakilan rakyat, dan laporrekomendasi tindakan pengamanan sementara, laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan atau laporan penghentian penyelidikan, berkas rancangan strategi dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan, berkas hasil evaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan perdagangan, rekomendasi tentang hasil peninjauan kembali, berkas rancangan strategi dalam peninjauan kembali, berkas hasil evaluasi strategi peninjauan kembali kebijakan strategis, dokumen evaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan antidumping atau imbalan, dokumen rancangan strategi dalam pengenaan tindakan antidumping atau imbalan, dokumen telaah strategis terhadap permasalahan hambatan perdagangan ekspor, dokumen kertas posisi atau sublist pembelaan dari pejabat setingkat instansi, laporan pelaksanaan memimpin delegasi indonesia dalam sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang, laporan pelaksanaan memimpindokumen rancangan solusi dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, dokumen rancangan strategi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional, laporan rumuslaporan pelaksanaan memimpinlaporan rumusdalam hal suatuatau hubungan internasioninvestigasi dan pengamanan perdagangan. pns yang diangkat dalam jabatan fungsional analis investigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdagangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional analis investigasi dan pengamananhubungan internasional atau kualifikasi pendidikan lain yangpertama sampai dengan jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan madya, berijazah paling rendah magister sesuai, dan jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan ahli muda:, dan (enam puluhinvestigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdagangannalis investigasi dan pengamanan perdagangnalis investigasi dan pengamanan perdaganganinvestigasi dan pengamanan perdagangan, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan satu tingkat lebih tingginvestigasi dan pengamanan perdagangan yang akan diduduki.vestigasi dan pengamanan perdagangan. tim penilai angka kreditinvestigasi dan pengamanan perdagangan dalam bentuk angka kredit. standar kompetensi analis investigasi dan pengamanan perdagangan yang selanjutnya disebut standar angka kredit untuknilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan. pengangkataninvestigasi dan pengamanan perdagangan wajib menyusun skp setiap awal tahun. skp merupakan target kinerja analis investigasi dan pengamananvestigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdagangan setiap tahun ditetapkan(tiga puluh tujuh koma lima) untuk analis investigasi dan pengamanan perdagangan ahli madya, dan (lima puluh) untuk analis investigasi dan pengamananvestigasi dan pengamanan perdaginvestigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdagangan ahli pertama, (dua puluh) untuk analis investigasi dan pengamanan perdagangan ahli muda, dan (tiga puluh) untuknduduki pangkat tertinggi dari jenjang jabatan fungsional analis investigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdag dan pengamanangian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak analis investigasi dan pengamanan perdagangan diajukan oleh: pejabatinvestigasi dan pengamanan perdagangan dalam pendidikan dan pelatihan. tim penilai analis investigasi dan pengamanan perdagangan yaitu tim penilaiinvestigasi daninvestigasi dan pengamanan perdagangan yang dinilai: memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit analis investigasi dan pengamanan perdagangan, dan cc. aktif melakukan penilaian angka kredit analis investigasi dan pengamananperdagangan luar negerivestigasi dan pengamanan perdagangan, untuk analis investigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: pengajar atau pelatiinvestigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdagangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional analis investigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdaginstansi pembina jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanankenaikan jenjang jabatan kenaikan jenjang jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanantinvestigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdagangan, pesiatau kegiatan lain yang ditetapkan instansi pembinainvestigasi dan pengamanan perdagangan yang akan naik jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, analis investigasi dan pengamananpersyaratkan sebagai berikut: (enam) bagidan (dua belas) bagi analis investigasi dan pengamanan perdagangan ahli madyinvestigasi dan pengamanan perdagangan dilaksanakanvestigasi dan pengamananndustri dalam negeri terkait impor barang indonesia dalam rangka penyelidikan dumping, subsidi, dan safeguard, cc. jumlah sengketa yang diajukan dalam forum dispute settlement body world trade organization oleh kepada indonesia, dan jumlah advokasi hukum perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintahinvestigasi dan pengamananinvestigasi dan pengamanan perdagangan wajib diikutsertakan dalamvestigasi dan pengamananvestigasi dan pengamanan perdagangan, atau tidak memenuhi standar kompetensiinvestigasi dan pengamanankarier pns.investigasi dan pengamanan. setiapserta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan jabatan fungsional analimbaharuan data dan informasi perdagangan dalam sistem informasi perdagangan, menganalisis faktor faktor yang memengaruhi implementasi perdagangan atau perlindungan konsumen: dan mengmenganalisis data dan informasiganalisis dampak pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, melaksanakan diseminasi informasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, memmelakukan verifikasi lapangan terkait permohonan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, melakukan perhitungan alokasi ekspor impor untuk produk tertentu, melakukan analisis biaya manfaat bidang fasilitasi perdagangan luar negeri, menganalisis peluang pasar pada negara yang berbatasan dengan indonesia, mengujimengmenyusun tanggapan teknis perdagangan luar negeri pada forum internasional, melakukan verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, menyusun struktur harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, mengmelaksanakan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, melakukan pemantauan jaringan distribusi perdagangan, menyusun rencana atau proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan, melakukan pemantauan pengelolaan sarana perdagangan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat, melaksanakan survey terkait kerjasama logistik, menganalisis jaringan kerjasama logistik, mengmelakukan klarifikasi pengaduan konsumen, melakukan pemetaan pemberdayaan konsumen, melakuklakukanmenganalisis data dan informasi terkait edukasi perlindungan konsumen, melakukan edukasi perlindungan konsumen, melakukan survey produk unggulan daerah atau potensial ekspor, melakukan pemetaan atau identifikasi produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor, menganalisis kesesuaian antara pelaku usaha ekspor dengan peluang pasar ekspor, melaksanakan survey pasar atau produk ekspor, melakukan verifikasi dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, melakukan pendampingan penyelenggaraan promosi perdagangan, melakukan identifikasi standar dan kriteria peserta promosi perdagangan, melakukan verifikasi lapangan promosi perdagangan, melakukan identifikasi dan solusi penyelesaian masalah pameran dagang atau produk unggulan daerah, menganalisis mitra kerjasama potensial) melakukan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau instansi lain, melakukan pemantauan implementasi pengelolaan sistem informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya, menyusun materi publikasi perdagangan, menyusun instrmelakukmeriksamenyusun rencana program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, merumuskan rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, melakukyusun kajian pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, melakukanmelakukan perhitungan harga patokan ekspor, menyusumemmerekomendasikan harga eceran tertinggi barang kebutuhan pokok dan barang penting dan harga acuan, memverifikasi proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan, melakukamelakukan kajian potensi kerjasama pengembangan perdagangan dalam negeri dengan pihak pihak terkait, melakukan kajian potensi kerjasama bidang perlindungan konsumen tingkat nasional dan internasional, melakukanmemvalidasi usulan pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen daerah, melakukan seleksimelakukan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha, melakukan pemetaan pasar lokal atau pasar tujuan ekspor, menyusun product intelligence, menyusun market intelligence atau intelijen bisnis: menyusun rekomendasi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang: melakukanmelakukan pendampingan pelaku usaha pelaksanaan misi pembelian atau business matching, melaksanakan misi dagang produk ekspor unggulan negara mitra, melakukan pemantauan transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian, menyusun rekomendasi rujukan negara tujuan promosi perdagangan dan metode penetrasi pasar, melakukan kajian potensi kerjasama dengan mitra kerjasama dalam dan luar negeri, melakukan penyusunan naskah kerjasama usaha mikro kecil dan menengah atau pengembangan ekspor, mendesain konsep kampanye pencitraan, melakukan konsultasi bisnis pelaku usaha pada unit layanan pengembangan ekspor, melakukmerumuskan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen yang akan dimonitor atau evaluasi: merumuskan indikator pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen, merumuskalaksanakanmenyusumerancangmenyusun kajian penentuan kriteria daerah dan prioritas terkait pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga, melakukan kajian pengembangan jaringan distribusi atau sarana perdagangan atau logistik nasional, merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan sengketa konsumen, mengembangkan strategi pengembangan layanan pengaduan konsumen, menyusun indikator pemberdayaan konsumen nasional, merancang metode edukasi perlindungan konsumen nasional, menyusun kajian peningkatan daya saing produk ekspor indonesia, merumuskan tema promosi perdagangan, melakukan kajian potensi target transaksi pelaksanaan promosi perdagangan atau akses pasar, merancangmengembangkan strategi promosi perdagangan yang berkelanjutan, merancangmelakukamengembangkan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi secara nasional, merancang metode pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen, mengembangkmerancanganalisrdagangan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: analis perdagangan ahli pertama, meliputi: dokumen hasil laporan pembaharuan data dan informasi perizinan atau nonperizinan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, laporan hasil pemeriksaan dokumen permohonan, kertas kerja pemantauan harga atau stok barang pokok dan barang penting, dokumen hasil analisis pemantauan harga, dokumen hasil analisis ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dokumen hasil analisis data dan informasi jaringan distribusi, sarana perdagangan dan logistik, dokumen hasil analisis potensi kebutuhan dan perhitungan pembiayaan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan, laporan pemantauan pemanfaatan bantuan sarana perdagangan, dokumen hasil dokumen data hasil olahan survey terkait kerjasama logistik, dokumen hasil dokumen hasil analisis data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen, laporan layanan pengaduan konsumen, laporan hasil survey pemberdayaan konsumen, dokumelaporan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan surat tanda daftar pendirian badan penyelesaian sengketa konsumen, dokumen hasil analisis data dan informasi terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor, dokumen hasil analisis data dan informasi kegiatan pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia ekspor, dokumen hasil analisis pasar dan produk lokal, dokumen informasi pasar ekspor, laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, dokumen hasil analisis data dan informasi transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian, laporan pelayanan informasi perdagangan, laporan pembaharuan data dan informasi perdagangan, dokumen hasil analisis faktor faktor yang memengaruhi implementasi perdagangan atau perlindungan konsumen, dan dokumen hasil dokumen uji publikhasil analisis dampak pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, laporan diseminasi informasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, laporan laporan verifikasi lapangan terkait permohonan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, dokumen perhitungan alokasi ekspor impor untuk produk tertentu, dokumen hasil analisis biaya manfaat bidang fasilitasi perdagangan luar negeri, dokumen hasil analisis peluang pasar pada negara yang berbatasan dengan indonesia, dokumen hasil analisisdokumen hasil dokumen tanggapan teknis perdagangan luar negeri pada forum internasional, laporan verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dokumen struktur harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dokumen hasil laporlaporan pemantauan jaringan distribusi perdagangan, rencana atau proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan, laporan pemantauan pengelolaan sarana perdagangan, laporan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat, laporan hasil survey terkait kerjasama logistik, dokumen hasil analisis jaringan kerjasama logistik, dokumen hasil laporan klarifikasi pengaduan konsumen, dokumen hasil pemetaan pemberdayaan konsumen, laporanalisis data dan informasi terkait edukasi perlindungan konsumen, laporan edukasi perlindungan konsumen, laporan hasil survey produk unggulan daerah atau potensial ekspor, dokumen pemetaan atau identifikasi produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor, dokumen hasil analisis kesesuaian antara pelaku usaha ekspor dengan peluang pasar ekspor, laporan hasil survey pasar atau produk ekspor, laporan verifikasi dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, laporan pendampingan penyelenggaraan promosi perdagangan, dokumen hasil identifikasi standar dan kriteria peserta promosi perdagangan, laporan verifikasi lapangan promosi perdagangan, dokumen hasil identifikasi identifikasi dan solusi penyelesaian masalah pameran dagang atau produk unggulan daerah, dokumen hasil analisis mitra kerjasama potensial, laporan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau instansi lain, laporan pemantauan implementasi pengelolaan sistem informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya, dokumen publikasi perdagangan, doklapordokumen rencana program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, dokumen rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, laporkajian pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, dokumen rekomendasi hasillapordokumen perhitungan harga patokan ekspor, dokumen kajiadokumen rekomendasi hasil dokumen rekomendasi harga eceran tertinggi barang kebutuhan pokok dan barang penting dan harga acuan, dokumen verifikasi proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan, dokumedokumen kajian potensi kerjasama pengembangan perdagangan dalam negeri dengan pihak pihak terkait: dokumen kajian potensi kerjasama bidang perlindungan konsumen tingkat nasional dan internasional, berita acaradokumen rekomendasi hasil validasi usulan pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen daerah: dokumen penilaian hasil seleksi dandokumen rancanganlaporan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha, dokumen hasil pemetaan pasar lokal atau pasar tujuan ekspor, dokumen analisis product intelligence, dokumen analisis market intelligence atau intelijen bisnis: dokumen rekomendasi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, dokumen rekomendasi hasillaporan pendampingan pelaku usaha pelaksanaan misi pembelian atau business matching, laporan misi dagang produk ekspor unggulan negara mitra, laporan pemantauan transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian, dokumen rekomendasi rujukan negara tujuan promosi perdagangan dan metode penetrasi pasar, dokumen kajian potensi kerjasama dengan mitra kerjasama dalam dan luar negeri, naskah kerjasama dengan usaha mikro kecil dan menengah atau pengembangan ekspor, dokumen desain kampanye pencitraan, laporan konsultasi bisnis pelaku usaha pada unit layanan pengembangan ekspor, lapordokumen rumusan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen yang akan dimonitor atau evaluasi: dokumen rekomendasi indikator pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen, dokumerekomendasi hasildokumedokumen kajiandokumedokumen kajian penentuan kriteria daerah dan prioritas terkait pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga, dokumen kajian pengembangan jaringan distribusi atau sarana perdagangan atau logistik nasional, dokumen rekomendasi penyelesaian permasalahan sengketa konsumen, dokumen kajian pengembangan strategi pengembangan layanan pengaduan konsumen, dokumen rekomendasi indikator pemberdayaan konsumen nasional, dokumen rancangan metode edukasi perlindungan konsumen nasional, dokumen kajian peningkatan daya saing produk ekspor indonesia, dokumen rekomendasi tema promosi perdagangan, dokumen kajian potensi target transaksi pelaksanaan promosi perdagangan atau akses pasar, merancang dokumen kajiandokumen rancangan strategi promosi perdagangan yang berkelanjutan, dokumen rancangandokumedokumen pengembangan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi secara nasional, dokumen rancangan metode pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen, dokumen kajian pengembangdokumen kajiandalam hal unit kerja tidak terdapat analisperdagangan yang melaksanakan kegiatan analis perdagangananalis perdagangan yang melaksanakan kegiatan analisanalis perdagangnalirdagangan. pns yang diangkat dalam jabatan fungsional analisrdagangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional analispertama sampai dengan jabatan fungsional analis perdagangan ahli madya, berijazah paling rendah magisterjabat fungsional analis perdagangan yang selanjutnya disebut analis perdagangan adalah pns yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan analisimpor adalah kegiatan memasukan barang dalam daerah pabepemberdayaan konsumen adalah suatu kegiatan dalam meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pelayanan pengaduan, bimbingan teknis maupun penguatan lembaga perlindungan konsumen. konsumen adalah adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagidagangan ahli pertama, dan jabatan fungsional analis perdagangan ahli muda, (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional analis perdagangan ahli madya, dan (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional analisnalisrdagangan penyesuaianrdagangandagangan yang akan diduduki.dagangan, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional analis perdagangan satu tingkat lebih tinggiangka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional analis perdagangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional analis perdagangan. pengangkatan jabatan fungsional analisrdagangan wajib menyusun skp setiap awal tahun. skp merupakan target kinerja analisdagangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (dua belas koma lima) untuk analis perdagangan ahli pertama: (dua puluh lima) untuk analis perdagangan ahli muda: (tiga puluh tujuh koma lima) untuk analis perdagangan ahli madya, dan (lima puluh) untuk analisdagangan ahli pertama, (dua puluh) untuk analis perdagangan ahli muda, dan (tiga puluh) untuk analis perdagangan ahli madya. analis perdagangan ahli utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang jabatan fungsional analisanalisdagangan. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak analis perdagangan diajukan oleh: pejabat selain instansi pembinamberdayaan konsumen padabinaataudagangperdagangan. tim penilai angka kredit jabatan fungsional analidagangan dalam bentuk angka kredit analis perdagangan. standar kompetensi analidagangan sebagai prasyarat pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat dan instansi daerah selain instansi pembina,usat dan instansi daerah selai:erintahdagangan dalam pendidikan dan pelatihan. tim penilai analis perdagangan yaitu tim penilai untuk angka kredit bagi analis perdagangan ahli pertama sampai dengan analisdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor dan pemberdayaan konsumen, unsur kepegawaian, dan analislimdagangan yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit analis perdagangan, dan cc. aktif melakukan penilaian angka kredit analidagangan, untuk analisdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: pengajar atau pelatiatau kegiatan lain yang ditetapkan instansi pembinadagangan yang akan naik jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, analisrdagangan ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi analis perdagangan ahli madya, dan (dua belas) bagi analis perdagangan ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi analis perdagangan ahli utama. analis perdagangan yang secara bersama sama membuatrdagangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. analirdagangan penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional analispelaku usaha dan jenis usaha, luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah pasar tujuan ekspor. pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional analisdagangannalis perdagnalis perdagangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi analisrdagangan wajib diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi analisselain pelatihan sebagaimana dimaksud pada analisdagangan. analirdagangan. menduduki setiap jenjang jabatan fungsional analisdagangan baik perorangan atau kelompokinstansi pembina jabatan fungsional analisdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknisda instansi pemerintah dan perwakilan republik indonesia luar negeri yang melakukan kegiatan bidang perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor atau pemberdayaan konsumen. analisengangkatan kembali dalam jabatan fungsional analidagangan, atau tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional analis perdagangan. analidagangan, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional analis perdagangan, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional analisperdagangan, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah yang bersifat inovatifmenyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional analis perdagangan, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional analisdagangan, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional analis perdagangan, melakukan sosialisasi jabatan fungsional analis perdagangan, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional analis perdagangan, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis perdagangan, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional analisdaganganrdagangan wajib memiliki (satu) organisasi profesi. setiap analis perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional analis perdagangan. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional analistugas jabatan fungsional analis perdagangan angka uraian kegiatan tugas hasil kerja output kredit pelaksana tugas xx. oo analisis pembinaan menyusun rencana program bidang perdagangan atau dokumen rencana program ahli madya perdagangan perdagangan atau perlindungan konsumen perlindungan mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi dokumen hasil identifikasi ahli pertama konsumen strategis bidang perdagangan atau perlindungan konsumen merumuskan rekomendasi strategis terkait bidang dokumen rekomendasi ahli madya perdagangan atau perlindungan konsumen menganalisis data dan informasi uji publik rancangan hasil dokumen uji publik ahli muda rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen melakukan uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis laporan ahli madya terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen menganalisis dampak pengaturan dan pengendalian bidang dokumen hasil analisis ahli muda perdagangan atau perlindungan konsumen menyusun kajian pembinaan bidang perdagangan atau dokumen kajian ahli madya perlindungan konsumen menyusun kajian analisis risiko pengaturan dan pengendalian dokumen kajian ahli utama bidang perdagangan atau perlindungan konsumen melaksanakan diseminasi informasi bidang perdagangan laporan ahli muda atau perlindungan konsumen pengelolaan melakukan pembaruan data dan informasi terkait perizinan laporan ahli pertama perizinan dan non atau non perizinan bidang perdagangan atau perlindungan perizinan konsumen perdagangan atau memeriksa kelengkapan dokumen pemohon sesuai dengan laporan ahli pertama perlindungan jenis permohonan perizinan atau non perizinan perdagangan konsumen atau perlindungan konsumen angka i vw memverifikasi dokumen permohonan perizinan atau non laporan ahli muda perizinan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen melakukan verifikasi lapangan terkait permohonan bidang laporan ahli muda perdagangan atau perlindungan konsumen melakukan validasi data dan legalitas dokumen permohonan dokumen rekomendasi ahli madya perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen melakukan pemantauan hasil penetapan penerbitan perizinan laporan ahli madya atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen merancang pengembangan pengelolaan perizinan atau non dokumen kajian ahli utama perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional pengelolaan ekspor melakukan perhitungan alokasi ekspor impor untuk produk dokumen ahli muda dan impor tertentu hemuknpemtmen rampasan ber dokter naga melakukan analisis biaya manfaat bidang fasilitasi dokumen hasil analisis ahli muda perdagangan luar negeri menganalisis peluang pasar pada negara yang berbatasan dokumen hasil analisis ahli muda dengan indonesia menguji hasil perhitungan atau analisis terkait fasilitasi dokumen hasil analisis ahli muda sarana dan prasarana perdagangan, pembiayaan dan pembayaran melakukan kajian ketentuan tata niaga ekspor dan impor dokumen kajian ahli utama internasional atau negara terkait dan ketentuan dalam negeri mengidentifikasi data dan informasi terkait komoditas, dokumen hasil identifikasi ahli muda fasilitasi perdagangan dan surat keterangan asal barang menyusun tanggapan teknis perdagangan luar negeri pada dokumen tanggapan ahli muda forum internasional pengendalian harga melakukan pemantauan harga atau stok barang pokok dan kertas kerja ahli pertama dan pengelolaan barang penting distribusi menganalisis data dan informasi hasil pemantauan harga dan dokumen hasil analisis ahli pertama pasokan atau stok barang kebutuhan pokok dan barang penting angka xo| sur susawsur our mawweotamawyrucas o) o ) |jmastuxe raaoureur kopi petahana ruas www nnh") u,whw hm essa6:aman melakukan verifikasi data harga dan stok atau pasokan laporan verifikasi ahli muda barang kebutuhan pokok dan barang penting menyusun struktur harga barang kebutuhan pokok dan dokumen struktur harga ahli muda barang penting menyusun kajian early warning terkait kondisi perkembangan dokumen kajian ahli madya harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting melakukan analisis ketersediaan barang kebutuhan pokok dokumen analisis ahli pertama dan barang penting menyusun kajian penentuan kriteria daerah dan prioritas dokumen kajian ahli utama terkait pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga mengidentifikasi target dan komoditas kegiatan stabilisasi dokumen hasil identifikasi ahli muda harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting memvalidasi usulan pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga dokumen rekomendasi ahli madya dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting melaksanakan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan laporan ahli muda barang kebutuhan pokok dan barang penting merekomendasikan harga eceran tertinggi barang kebutuhan dokumen rekomendasi ahli madya pokok dan barang penting dan harga acuan menganalisis data dan informasi terkait jaringan distribusi, dokumen hasil analisis ahli pertama sarana perdagangan dan logistik melakukan analisis potensi, kebutuhan dokumen hasil analisis ahli pertama dan perhitungan pembiayaan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan aan menyusun rencana atau proposal pembangunan atau rencana proposal ahli muda revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan pembangunan sarana perdagangan memverifikasi proposal pembangunan atau revitalisasi dan dokumen verifikasi ahli madya pemberian bantuan sarana perdagangan melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan sarana laporan ahli pertama perdagangandagangan. kedudukan analidagangan termasuk dalam klasifikasi rumpun asisten profesjabatan fungsional analis perdagangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. jenjang jabatan fungsional analis perdagrdagangan ahli pertama, analis perdagangan ahli muda, cc. analis perdagangan ahli madya, dan analis perdagangan ahli utama. jenjang pangkat jabatan fungsional analis perdagangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai angka uraian kegiatan tugas hasil kerja output kredit pelaksana tugas miss::sha' makanan melakukan pemantauan pengelolaan sarana perdagangan ahli muda menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan dokumen hasil analisis ahli pertama pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan laporan ahli muda kualitas pengelolaan pasar rakyat melaksanakan survey terkait kerjasama logistik laporan hasil survey ahli muda menganalisis data survey terkait kerjasama logistik dokumen data hasil olahan menganalisis jaringan kerjasama logistik dokumen hasil analisis ahli muda menganalisis efektifitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran dokumen hasil analisis ahli pertama barang, pelayanan dan informasi, hingga titik konsumsi melakukan perhitungan terkait pengadaan barang dokumen ahli madya berdasarkan data kebutuhan barang dan ketersediaan barang, serta estimasi waktu pengiriman melakukan kajian potensi kerjasama pengembangan dokumen ahli madya perdagangan dalam negeri dengan pihak pihak terkait melakukan kajian pengembangan jaringan distribusi atau dokumen kajian ahli utama sarana perdagangan atau logistik nasional pemberdayaan menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan dokumen hasil analisis ahli pertama konsumen pemberdayaan konsumen menganalisis data dan informasi pelaksanaan kerjasama dokumen hasil analisis ahli muda bidang perlindungan konsumen tingkat nasional dan internasional melakukan kajian potensi kerjasama bidang perlindungan dokumen kerjasama ahli madya konsumen tingkat nasional dan internasional melakukan identifikasi dan solusi penyelesaian masalah laporan layanan pengaduan ahli pertama pengaduan konsumen melakukan klarifikasi pengaduan konsumen ahli muda melakukan penanganan pengaduan konsumen atau mediasi berita acara ahli madya penanganan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen angka uraian kegiatan tugas hasil kerja output kredit pelaksana tugas mess: asa: ta'hnaaawaw merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan dokumen rekomendasi ahli utama sengketa konsumen mengembangkan strategi pengembangan layanan pengaduan dokumen kajian ahli utama konsumen menyusun indikator pemberdayaan konsumen nasional dokumen rekomendasi |. ahli utama melakukan pemetaan pemberdayaan konsumen dokumen hasil pemetaan ahli muda melaksanakan survey pemberdayaan konsumen laporan hasil survey melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dokumen pemeriksaan ahli pertamameriksa kelengkapan permohonan surat tanda daftar laporan ahli pertama pendirian badan penyelesaian sengketa konsumen melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan laporan ahli mudalakukan verifikasi dokumen pengusulan pengangkatan dokumen hasil verifikasi ahli muda memvalidasi usulan pembentukan badan penyelesaian dokumen rekomendasi ahli madya sengketa konsumen daerah menganalisis data dan informasi terkait edukasi perlindungan dokumen hasil analisis ahli muda konsumen melakukan edukasi perlindungan konsumen ahli muda merancang metode edukasi perlindungan konsumen nasional dokumen rancangan pengembangan menganalisis data dan informasi terkait produk unggulan dokumen ahli pertama promosi daerah dan pasar ekspor perdagangan melakukan survey produk unggulan daerah atau potensial laporan hasil survey ahli muda ekspor melakukan pemetaan atau identifikasi produk unggulan dan dokumen pemetaan ahli muda potensial daerah yang berorientasi ekspor angka uraian kegiatan tugas hasil kerja output kredit pelaksana tugas uus lx. melakukan seleksi penentuan peserta pengusaha, produsen dokumen penilaian ahli madya merancang metode kegiatan pendampingan pengembangan dokumen rancangan ahli madya produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha menganalisis data dan informasi kegiatan pendampingan dan dokumen hasil analisis ahli pertama peningkatan sumber daya manusia ekspor melakukan pendampingan pengembangan produk atau laporan ahli madya pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha menyusun kajian peningkatan daya saing produk ekspor dokumen kajian ahli utama indonesia menganalisis pasar dan produk lokal dokumen hasil analisis ahli pertama melakukan pemetaan pasar lokal atau pasar tujuan ekspor dokumen hasil pemetaan ahli madya menganalisis kesesuaian antara pelaku usaha ekspor dengan dokumen hasil analisis ahli muda peluang pasar ekspor melaksanakan survey pasar atau produk ekspor laporan hasil survey ahli muda menyusun market brief ant pertama menyusun market intelligence atau intelijen bisnis ahli madya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan laporan ahli pertama persetujuan penyelenggaraan pameran dagang melakukan verifikasi dokumen permohonan persetujuan laporan ahli muda penyelenggaraan pameran dagang menyusun rekomendasi persetujuan penyelenggaraan dokumen rekomendasi ahli madya pameran dagang melakukan pendampingan penyelenggaraan promosi laporan ahli muda perdagangan melakukan identifikasi standar dan kriteria peserta promosi dokumen hasil identifikasi ahli muda perdagangan angka uraian kegiatan tugas hasil kerja output kredit pelaksana tugas uus lx. melakukan verifikasi lapangan promosi perdagangan |. laporan ahli muda melakukan seleksi dan penentuan peserta atau produk yang dokumen rekomendasi ahli madya memenuhi standar untuk mengikuti kegiatan promosi perdagangan merumuskan tema promosi perdagangan dokumen kajian |. ahli utama melakukan kajian potensi target transaksi pelaksanaan dokumen kajian ahli utama promosi perdagangan atau akses pasar melakukan identifikasi dan solusi penyelesaian masalah dokumen hasil identifikasi ahli muda pameran dagang atau produk unggulan daerah melakukan pendampingan pelaku usaha pelaksanaan misi laporan ahli madya pembelian atau business matching melaksanakan misi dagang produk ekspor unggulan laporan ahli madya negara mitra menganalisis data dan informasi transaksi hasil promosi dokumen hasil analisis ahli pertama perdagangan atau misi pembelian melakukan pemantauan transaksi hasil promosi perdagangan laporan ahli madya atau misi pembelian menyusun rekomendasi rujukan negara tujuan promosi dokumen rekomendasi ahli madya perdagangan dan metode penetrasi pasar merancang pelaksanaan forum dagang bagi pelaku usaha dokumen kajian ahli utama berorientasi ekspor atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah potensial mengembangkan strategi promosi perdagangan yang dokumen kajian ahli utama berkelanjutan merancang strategi pengembangan dan penguatan jejaring dokumen kajian ahli utama kerja baik dengan instansi pemerintah maupun dunia usaha dari indonesia dan dari negara akreditasi menganalisis mitra kerjasama potensial dokumen hasil analisis ahli muda melakukan kajian potensi kerjasama dengan mitra kerjasama dokumen kajian ahli madya dalam dan luar negeri melakukan penyusunan naskah kerjasama usaha mikro kecil naskah kerjasama ahli madya dan menengah atau pengembangan ekspor angka uraian kegiatan tugas hasil kerja output kredit pelaksana tugas i eko #i melakukan kajian terkait dengan produk potensial ekspor dokumen kajian ahli utama yang akan dicitrakan, media yang akan digunakan, dan lokasi yang akan dituju mendesain konsep kampanye pencitraan dokumen desain kampanye ahli madya melakukan konsultasi bisnis pelaku usaha pada unit layanan laporan ahli madya pengembangan ekspor pelayanan informasi melakukan pelayanan informasi perdagangan kepada pihak laporan ahli pertama perdagangan pihak terkait melakukan sinkronisasi data dan informasi perdagangan laporan ahli muda dengan unit kerja atau instansi lain melakukan asistensi atau konsultasi bidang kegiatan laporan ahli madya perdagangan atau perlindungan konsumen pada unit pelayanan perdagangan melakukan pembaharuan data dan informasi perdagangan laporan ahli pertama dalam sistem informasi perdagangan melakukan pemantauan implementasi pengelolaan sistem laporan ahli muda informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya mengembangkan sistem informasi perdagangan yang dokumen kajian ahli utama terintegrasi secara nasional menyusun materi publikasi perdagangan dokumen publikasi ahli muda monitoring dan menganalisis faktor faktor yang memengaruhi implementasi dokumen hasil analisis ahli pertama evaluasi perdagangan atau perlindungan konsumen pelaksanaan kegiatan merumuskan prioritas kegiatan perdagangan atau dokumen ahli madya perdagangan atau perlindungan konsumen yang akan dimonitor atau evaluasi perlindungan konsumen merancang metode pelaksanaan monitoring atau evaluasi dokumen kajian ahli utama kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen menyusun instrumen monitoring atau evaluasi implementasi dokumen money ahli muda pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen merumuskan indikator pelaksanaan monitoring atau evaluasi dokumen rekomendasi ahli madya kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen angka uraian kegiatan tugas hasil kerja output kredit pelaksana tugas i s i#i melakukan monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan laporan ahli muda dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen merumuskan rekomendasi saran perbaikan terhadap hasil dokumen rekomendasi ahli madya mengembangkan metode monitoring atau evaluasi kegiatan dokumen kajian ahli utama perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional merancang standar kinerja dan penilaian terhadap pelaku dokumen kajian ahli utama usaha atau pemerintah daerah bidang perdagangan atau perlindungan konsumen mengidentifikasi data dan informasi kinerja pelaku usaha atau| dokumen hasil identifikasi ahli pertama pemerintah daerah bidang perdagangan atau perlindungan konsumen memeriksa kesesuaian kriteria penilaian terhadap pelaku dokumen kesesuaian ahli muda melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaku usaha atau dokumen rekomendasi ahli madya pemerintah daerahpengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional analis perdagangan hasil kerja pelaksana mea pengembangan perolehan ijazah gelar pendidikan memperoleh ijazah sesuai dengan bidang ijazah gelar kenaikan semua jenjang profesi formal sesuai dengan bidang tugas |tugas jabatan fungsional analis perdagangan pangkat jabatan fungsional analis perdagangan pembuatan karya tulis karya ilmiah| membuat karya tulis karya ilmiah hasil bidang perdagangan dalam negeri, penelitian pengkajian survei evaluasi perdagangan luar negeri, bidang perdagangan dalam negeri, pengembangan ekspor, perlindungan perdagangan luar negeri, pengembangan konsumen, dan pemberdayaan ekspor, perlindungan konsumen, dan konsumen pemberdayaan konsumen yang dipublikasikan: internasional yang terindeks tan menangmalambentukbuka semua engang bldalambentukmajalahitmah naskah semua jenjang hasil kerja pelaksana aijaffatam bentuk baka) sae semua engang blamyaluran buku menerjemahkan menyadur buku atau dan bahan bahan lain bidang karya ilmiah bidang perdagangan dalam perdagangan dalam negeri,konsumen, dan pemberdayaan konsumen konsumen, dan pemberdayaan ang dipublikasikan: konsume38ktunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang pelaksanaan petunjuk teknis perdagangan dalam negeri, perdagangan luar bidang perdagangan dalam negeri, negeri, pengembangan ekspor, perlindungan perdagangan luar negeri, konsumen, dan pemberdayaan konsumen pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen pengembangan kompetensi bidang mengikuti kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri, kompetensi: perdagangan luar negeri, pelatihan fungsional sertifikat laporan semua jenjang lind pengembangan c&spor, perundungan seminar lokakarya konferensi sertifikat laporan semua jenjang konsumen, dan pemberdayaan simposium studi banding lapangan konsumen pelatihan teknis magang bidang tugas jabatan fungsional analisrdagangan dan memperoleh sertifikat hasil kerja pelaksana 38krdagangan bidang perdagangan dalam negeri, dalam|konsumen, dan pemberdayaan konsumen konsumen, dan pemberdayaan konsumen il. penunjang pengajar pelatih pembimbing mengajar melatih membimbing yang sertifikat laporan semua jenjang kegiatan bidang bidang perdagangan dalam negeri, berkaitan dengan perdagangan dalam negeri, perdagangan perdagangan luar negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan dalam negeri, pengembangan ekspor, perlindungan |ekspor, perlindungan konsumen, dan perdagangan luar konsumen, dan pemberdayaan pemberdayaan konsumen negeri, konsumen pengembangan keanggotaan dalam tim penilai tim menjadi anggota tim penilai tim uji laporan semua jenjang ekspor, uji kompetensi kompetensi perlindungan perolehan penghargaan tanda jasa memperoleh penghargaan tanda jasa konsumen, dan satya lencana karya satya pemberdayaan tan tah komen desa putu tahan asam semarang deportiva paman atu semua jenjang jiowepatun tahan semua jenjangdagangan yaitu. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional analis perdagangan yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu analisis perdagangan. sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pembinaan perdagangan atau perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan nonperizinan perdagangan atau perlindungan konsumen, cc. pengelolaan ekspor dan impor, hasil kerja pelaksana penghargaan tanda jasa atas prestasi ann tingkat internasional sertifikat piagam 35x kenaikan semua jenjang pangkat tingkat provinsi sertifikat piagam kenaikan semua jenjang aan pemanassarjana atau diplomaempat jaan semuanalis1 b tli b nimuda ahli madya ahli utama n1 c ii1 d iv b ivangka kredit kumulatif untuk penyesuaian jabatan fungsional analis, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumenperdagangan ahli pertama, meliputi: mengmelakukan pembaruan data dan informasi terkait perizinan atau nonperizinan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, memeriksa kelengkapan dokumen pemohon sesuai dengan jenisrga atau stok barang pokok dan barang penting, menganalisis data dan informasi hasil pemantauan harga dan pasokan atau stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, melakukan analisis ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, menganalisis data dan informasi terkait jaringan distribusi, sarana perdagangan dan logistik, melakukan analisis potensi, kebutuhan dan perhitungan pembiayaan pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan, melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan sarana perdagangan, mengmenganalisis data survey terkait kerjasama logistik, mengmenganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen, melakukan identifikasi dan solusi penyelesaian masalah pengaduan konsumen, melaksanakan survey pemberdayaan konsumen, melakukameriksa kelengkapan permohonan surat tanda daftar pendirian badan penyelesaian sengketa konsumen, menganalisis data dan informasi terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor, menganalisis data dan informasi kegiatan pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia ekspor, menganalisis pasar dan produk lokal, menyusun market brief. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, menganalisis data dan informasi transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian, melakukan pelayanan informasi perdagangan kepada pihak pihak terkajaminan mutu produk, serta meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkananalisis pemenuhan persyaratan penerapan sistem terkait mutu, menganalisis hasil kaji ulang dan audit penerapan sistem terkait mutu, merancang kuesioner pemantauan mutu produk, menganalisis data dan informasi hasil pemantauan mutu produk, melakukan kaji ulang standar mutu produk yang telah diterapkan, menganalisis risiko penerapan pengembangan standar mutu produk, melakukan seleksi penentuan pembinaan penerapan standar terkait mutu, melaksanakan pendampingan penerapan standar terkait mutu: menyusun materi penyebaran informasi terkait mutu, menyusun bahan informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu, dan menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan terkait mutu: penjamin mutu produk ahli madya, meliputi: melakukan verifikasi usulan pengembangan standar, menyusun program pengembangan standar mutu produk, menyusun standar mutu produk, melakukan uji kesesuaian standar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyusun materi kerja sama terkait mutu dalam forum internasional, menyusun tanggapan teknis terkait mutu dalam forum internasional tingkat komite teknis atau kelompok kerja, melakukan analisis biaya manfaat dari tawaran kerja sama terkait mutu, melakukan pemantauan implementasi kerja sama terkait mutu: melakukan evaluasi kerja sama terkait mutu, melakukan pengujian kualitas sumber daya manusia terkait mutu, melakukan penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu: melakukan klarifikasi informasi temuan ketidaksesuaian kinerja kelembagaan terkait mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan uji profisiensi atau uji banding laboratorium, melakukan penilaian hasil analyzing point penerapan standar mutu produk, menelaah hasil profiling importir atau komoditi penerapan standar mutu produk, mengevaluasi kesesuaian persyaratan penerapan sistem terkait mutu, memverifikasi hasil audit sistem terkait mutu, menganalisis susunan tim audit sistem terkait mutu berdasarkan kompetensi, menyusun perencanaan program audit sistem terkait mutu: menganalisis efektifitas memberlakukan standar mutu produk, melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan standar mutu produk, menyusun rencana pendampingan penerapan standar terkait mutu: mengevaluasi materi penyebaran informasi terkait mutu: melakukan pemantauan pelaksanaan penyebaran informasi terkait mutu, melakukan evaluasi efektifitas informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu, dan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan terkait mutu, dan penjamin mutu produk ahli utama, meliputi: mengkaji pengembangan standar mutu produk, melakukan uji publik standar mutu, pemantauan pelaksanaan program pengembangan standar mutu produk, menyusun rekomendasi strategis terkait mutu dalam forum internasional, menyusun program tindak lanjut rancangan pengembangan kerja sama terkait mutu, menyusun rekomendasi teknis tindak lanjut pelaksanaan kerja sama, melakukan analisis dampak terhadap hasil kerja sama pada forum internasional, melakukan diseminasi hasil kerja sama terkait mutu, menyusun rekomendasi kinerja lembaga terkait mutu sesuai dengan kriteria dan standar penilaian, mengkaji ulang kriteria dan standar penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu, menyusun protokol uji profisiensi atau uji banding laboratorium, menyusun rekomendasi inovasi pengembangan layanan terkait mutu, merancang pengembangan penerapan sistem mutu, menelaah hasil audit penerapan sistem terkait mutu, melakukan kajian indikator pemenuhan persyaratan mutu, merekomendasikan pengembangan pemantauan mutu produk, menyusun kajian pemberlakuan standar mutu produk, menyusun kriteria pembinaan penerapan standar terkait mutu: mengevaluasi hasil pendampingan penerapan standar terkait mutu: merancang inovasi penyebaran informasi mutu, menyusun kriteria pemilihan informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu, dan menyusun rekomendasi strategis terkait informasi mutu. penjamin mutu produkjamin mutu produjamin mutu produk sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: penjamin mutu produk ahli pertama, meliputi: dokumen hasil analisis terkait pengembangan standar mutu produk, dokumen kompilasi data terkait materi kerja sama mutu dalam forum internasional, dokumen hasil analisis potensi kerja sama mutu, dokumen hasil identifikasi terkait isu rencana kerja sama mutu, dokumen hasil identifikasi terkait kriteria penilaian kualitas sumber daya manusia mutu, dokumen hasil analisis terkait penilaian kinerja kelembagaan mutu, dokumen hasil identifikasi terkait kebutuhan penyusunan program uji profisiensi, bahan uji profisiensi, dokumen profiling importir atau komoditi penerapan standar mutu produk, dokumen hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen ketertelusuran terkait mutu, dokumen hasil identifikasi terkait kebutuhan penerapan sistem mutu, dokumen hasil audit sistem terkait mutu, dokumen hasil identifikasi terkait mutu produk, dokumen hasil pemantauan mutu produk, dokumen perencanaan pemantau mutu produk, dokumen hasil analisis terkait pemberlakuan standar mutu produk, dokumen hasil identifikasi data pelaku usaha atau lembaga untuk pembinaan penerapan standar mutu, dokumen hasil identifikasi kebutuhan materi penyebaran informasi mutu, dokumen rencana destinasi informasi, dokumen hasil identifikasi kebutuhan data dan informasi pada aplikasi atau situs web terkait mutu, dokumen saduran terkait mutu: dan dokumen hasil identifikasi kebutuhan pembinaan terkait mutu: penjamin mutu produk ahli muda, meliputi: dokumen hasil analisis pengembangan standar mutu produk, dokumen hasil analisis kelengkapan penetapan rancangan standar mutu produk, dokumen hasil analisis isu dalam penerapan standar, dokumen hasil analisis mutu dalam forum internasional, dokumen hasil analisis peluang kerja sama terkait mutu, dokumen ruang lingkup kerja sama mutu, dokumen hasil tanggapan teknis mutu tingkat nasional, dokumen hasil verifikasi kesesuaian: dokumen hasil analisis terkait materi pengujian kualitas sumber daya manusia terkait mutu, dokumen hasil analisis kriteria dan standar penilaian kelembagaan mutu, dokumen rancangan kuesioner, dokumen hasil analisis hasil penilaian kinerja kelembagaan mutu, laporan hasil menyaksikan audit, dokumen hasil analisis terkait hasil uji profisiensi, dokumen program uji profisiensi, dokumen hasil analisis terkait penerapan standar mutu produk, dokumen berita acara pendampingan pengawasan post border, dokumen hasil validasi ketertelusuran terkait mutu, dokumen hasil konsultasi teknis layanan terkait terkait mutu: dokumen hasil analisis terkait pemenuhan persyaratan penerapan sistem terkait mutu, dokumen hasil analisis terkait hasil kaji ulang dan audit penerapan sistem terkait mutu, dokumen rancangan kuesioner pemantauan mutu produk, dokumen hasil analisis terkait hasil pemantauan mutu produk, dokumen kaji ulang standar mutu produk, dokumen hasil analisis terkait risiko penerapan pengembangan standar mutu produk, dokumen hasil seleksi pembinaan penerapan mutu produk, dokumen hasil pendampingan penerapan standar terkait mutu: dokumen materi penyebaran informasi terkait mutu, dokumen bahan informasi terkait mutu: dan dokumen bahan penyelenggaraan pembinaan terkait mutu, penjamin mutu produk ahli madya, meliputi: laporan verifikasi usulan pengembangan standar, dokumen rencana program pengembangan standar mutu produk, dokumen rancangan standar mutu produk, laporan uji kesesuaian standar, dokumen materi kerja sama terkait mutu dalam forum internasional, dokumen tanggapan teknis terkait mutu dalam forum internasional tingkat komite teknis kelompok kerja, dokumen hasil analisis terkait manfaat (cost and benefit) dari tawaran kerja sama terkait mutu, laporan pemantauan implementasi kerja sama terkait mutu, laporan evaluasi kerja sama terkait mutu, laporan pengujian kualitas sumber daya manusia terkait mutu: laporan hasil penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu, laporan hasil klarifikasi informasi temuan ketidaksesuaian kinerja kelembagaan terkait mutu, laporan hasil evaluasi pelaksanaan uji profisiensi atau uji banding laboratorium, dokumen hasil penilaian hasil analyzing point penerapan standar mutu produk, dokumen telaah hasil profiling importir atau komoditi penerapan standar mutu produk, dokumen hasil evaluasi kesesuaian persyaratan penerapan sistem terkait mutu, laporan hasil audit sistem terkait mutu, dokumen penunjukan tim, dokumen perencanaan audit sistem terkait mutu, dokumen hasil analisis efektifitas pemberlakuan standar mutu produk, laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan standar mutu produk, dokumen rencana pendampingan penerapan standar terkait mutu: dokumen hasil evaluasi materi penyebaran informasi terkait mutu: laporan pemantauan pelaksanaan penyebaran informasi terkait mutu: laporan evaluasi efektifitas informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu, dan dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan pembinaan terkait mutu, dan penjamin mutu produk ahli utama, meliputi: dokumen hasil kajian pengembangan standar mutu produk, laporan hasil uji publik standar mutu, laporan pemantauan pelaksanaan program pengembangan standar mutu produk, dokumen rekomendasi strategis terkait mutu dalam forum internasional, dokumen rencana program tindak lanjut rancangan pengembangan kerja sama terkait mutu, dokumen rekomendasi teknis tindak lanjut pelaksanaan kerja sama, laporan hasil analisis dampak terhadap hasil kerja sama pada forum internasional, laporan diseminasi hasil kerja sama terkait mutu, dokumen rekomendasi kinerja lembaga terkait mutu sesuai dengan kriteria dan standar penilaian, dokumen kaji ulang kriteria dan standar penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu, dokumen protokol uji profisiensi atau uji banding laboratorium, dokumen rekomendasi inovasi pengembangan layanan terkait mutu, dokumen rancangan pengembangan penerapan sistem terkait mutu: dokumen hasil telaah hasil audit penerapan sistem terkait mutu: dokumen kajian indikator pemenuhan persyaratan mutu, dokumen rekomendasi pengembangan pemantauan mutu produk, dokumen hasil kajian pemberlakuan standar mutu produk, dokumen kriteria pembinaan penerapan standar terkait mutu: dokumen hasil evaluasi hasil pendampingan penerapan standar terkait mutu, rancangan pengembangan inovasi penyebaran informasi mutu: dokumen kriteria pemilihan informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu, dan dokumen rekomendasi strategis terkait informasi mutusebagaimana dimaksud dalamjamin mutu produk yang melaksanakan kegiatan penjamin mutu produkjamin mutu produk yang melaksanakan kegiatan penjamin mutu produjamin mutu produjamin mutu produk dapatnjaminan mutu produk melalui pengembangan standar mutuyang diangkat dalam jabatan fungsional penjamin mutu produkjamin mutu produkjamin mutu produk ahli pertama, dan jabatan fungsional penjamin mutu produk ahli muda, (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsionalan mutu produk. penjamin mutu produjamin mutu produjamin mutu produkjamin mutu produjamin mutu produkjamin mutu produkjamin mutu produk yang akan diduduki.jamin mutu produk, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional penjamin mutu produk satu tingkat lebih tinggiangka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional penjamin mutu produk melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional penjamin mutu produk. pengangkatan jabatan fungsional penjamin mutu produjamin mutu produjamin mutu produk wajib menyusun skp setiap awal tahun. skp merupakan target kinerja penjamin mutu produkjamin mutu produ:jamin mutu produ: dan (tiga puluh) untuk penjamin mutu produk ahli madya. penjamin mutu produk ahli utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang jabatan fungsional penjamin mutu produjawab, wewenang, dan hak, dan sistem yang harus dilakukan penjaminan mubab vii penilaian dan pak bagian kesatu penilaian dan pak capaian skp penjamin mutu produjamin mutu produjamin mutu produjamin mutu produjamin mutu produk sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian angka kredit. hasil penilaian dan pak penjamin mutu produjamin mutu produk. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak penjamin mutu produk diajukan oleh:jamin mutu produk dalam pendidikan dan pelatihan. tim penilai penjamin mutu produk yaitu tim penilai untuk angka kredit bagi penjamin mutu produk ahli pertama sampai dengan penjamin mutu produtandardisasi dan pengendalian mutujamin mutu producc.jamin mutu produjamin mutu produk, untuk penjamin mutu produkjamin mutu produk dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: pengajar atau pelatih bidang penjaminan mutu produkjamin mutu produjamin mutu produkjamin mutu produjamin mutu produjaminakarya ilmiahlatihan pengembangan kompetensi bidang penjaminan mutu produk, atau kegiatan lain yang ditetapkan instansi pembina bidang penjaminan mutu produjamin mutu produk yang akan naik jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, penjamin mutu produk, danjamin mutu produk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.jamin mutu produk tidak diberikan kenaikan pangkat dan atau jabatan. bab kebutuhan pns dalam jabatan fungsional penjamin mutu produk penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional penjamin mutu produk dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikutdoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional penjamin mutu produjamin mutu produknjamin mutu produjamin mutu produk wajib diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi penjamin mutu produjamin mutu produk sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk: pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis bidang penjaminan mutu produk.standar kompetensijamin mutu produjamin mutu produlain pelatihan sebagaimana dimaksud pada penjamin mutu produjamin mutu produjamin mutu produkjamin mutu produjamin mutu produkan mutu produjamin mutu produk, atau tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional penjamin mutu produkdalamk, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional penjamin mutu produk, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional penjamin mutu produk, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja penjamin mutu produkroduk, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional penjamin mutu produk, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional penjamin mutu produjamin mutu produk, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional penjamin mutu produk, melakukan sosialisasi jabatan fungsional penjamin mutu produk, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional penjamin mutu produk, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional penjamin mutu produk, memfasilitasi pembentukan organisasi profesijamin mutu produjamin mutu produk. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional penjamin mutu produk dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi jabatan fungsional penjamin mutu produtugas jabatan fungsional penjamin mutu produk angka pelaksana omega sesunson uraian kegiatan tugas kasi jarum pun angka memaksa kos penjaminan pengembangan menganalisis data dan informasi terkait dokumen hasil analisis ahli pertama mutu produk standar mutu pengembangan standar mutu produk produk melakukan verifikasi usulan pengembangan laporan verifikasi ahli madya standar menyusun program pengembangan standar dokumen rencana ahli madya mutu produk program mengkaji pengembangan standar mutu produk dokumen hasil kajian ahli utama menganalisis standar mutu produk yang akan dokumen hasil analisis ahli muda dikembangkan menyusun standar mutu produk ahli madya standar melakukan uji publik standar mutu laporan hasil uji publik ahli utama menganalisis kelengkapan penetapan rancangan dokumen hasil analisis ahli muda standar mutu produk menganalisis isu isu yang mempengaruhi dokumen hasil analisis ahli muda penerapan standar melakukan uji kesesuaian standar dengan laporan uji kesesuaian ahli madya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi monitoring pelaksanaan program pengembangan laporan monitoring ahli utamasai eos menginventarisir data dan informasi dalam dokumen kompilasi data ahli pertama rangka menyusun materi kerjasama terkait mutu dalam forum internasional menganalisis data dan informasi mutu produk dokumen hasil analisis ahli muda dalam forum internasional menyusun materi kerjasama terkait mutu dalam dokumen materi ahli madya forum internasional kerjasama menyusun rekomendasi strategis terkait mutu dokumen rekomendasi ahli utama dalam forum internasional menyusun tanggapan teknis terkait mutu dalam dokumen tanggapan ahli madya forum internasional tingkat komite teknis teknis atau kelompok kerja menganalisis data dan informasi potensi dokumen hasil analisis ahli pertama kerjasama terkait mutu mengidentifikasi isu rencana kerjasama terkait dokumen hasil ahli pertama mutu identifikasi melakukan analisis peluang kerja sama terkait dokumen hasil analisis ahli muda mutu melakukan analisis biaya manfaat dari tawaran dokumen hasil analisis ahli madya kerjasama terkait mutu menyusun ruang lingkup kerjasama terkait dokumen ruang lingkup ahli muda mutu melakukan monitoring implementasi kerjasama laporan monitoring ahli madya terkait mutu menyusun program tindak lanjut rancangan dokumen rencana ahli utama pengembangan kerjasama terkait mutu program menyusun rekomendasi teknis tindak lanjut dokumen rekomendasi ahli utama pelaksanaan kerja sama melakukan evaluasi kerjasama terkait mutu ahli madya angka pelaksana omega sesunson uraian kegiatan tugas kasi jafounpun angka memaksa eos melakukan analisis dampak terhadap hasil laporan hasil analisis ahli utama kerjasama pada forum internasional melakukan diseminasi hasil kerjasama terkait laporan diseminasi ahli utama mutu menyusun tanggapan teknis terkait mutu untuk dokumen hasil ahli muda kerjasama lingkup nasional tanggapan penilaian sdm mengidentifikasi kriteria penilaian kualitas dokumen hasil ahli pertama dan kelembagaan sumber daya manusia terkait mutu identifikasi terkait mutu memverifikasi kesesuaian kualitas sumber daya dokumen hasil verifikasi ahli muda manusia dengan ketentuan melakukan pengujian kualitas sumber daya laporan pengujian ahli madya manusia terkait mutu kualitas sdm menganalisis materi pengujian kualitas sumber dokumen hasil analisis ahli muda daya manusia terkait mutu menganalisis data dan informasi dalam dokumen hasil analisis ahli pertama penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu menganalisis kriteria dan standar penilaian dokumen hasil analisis ahli muda kelembagaan terkait mutu merancang kuesioner penilaian kinerja dokumen rancangan ahli muda kelembagaan terkait mutu kuesioner menganalisis data dan informasi hasil penilaian dokumen hasil analisis ahli muda kinerja kelembagaan terkait mutu melakukan menyaksikan audit dalam rangka laporan hasil menyaksikan ahli muda penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu melakukan penilaian kinerja kelembagaan laporan hasil penilaian ahli madya terkait mutu menyusun rekomendasi kinerja lembaga terkait| dokumen rekomendasi ahli utama mutu sesuai dengan kriteria dan standarjamin mutu produkpenjamin mutu produjamin mutu produk. kedudukan penjamin mutu produjamin mutu produk merupakan jabatan karier pns. bagian kedua klasifikasi rumpun jabatan jabatan fungsional penjamin mutu produk termasuk dalam klasifikasi rumpun pengawas kualitas dan keamanan. angka pelaksana omega sesunson uraian kegiatan tugas kasi jafounpun angka memaksa eos mengkaji ulang kriteria dan standar penilaian dokumen kaji ulang ahli utama kinerja kelembagaan terkait mutu melakukan klarifikasi informasi temuan laporan hasil klarifikasi ahli madya ketidaksesuaian kinerja kelembagaan terkait dulu mengidentifikasi kebutuhan penyusunan dokumen hasil ahli pertama program uji profisiensi atau uji banding identifikasi laboratorium. mengidentifikasi bahan uji profisiensi atau uji bahan uji profisiensi ahli pertama banding laboratorium menganalisis data dan informasi hasil program dokumen hasil analisis ahli muda uji profisiensi atau uji banding laboratorium menyusun program uji profisiensi atau uji dokumen program ahli muda banding laboratorium menyusun protokol uji profisiensi atau uji dokumen protokol ahli utama banding laboratorium melakukan evaluasi pelaksanaan uji profisiensi laporan hasil evaluasi ahli madya atau uji banding laboratorium penerapan dan melakukan analyzing point penerapan standar dokumen hasil analisis ahli muda pemantauan mutu produk kebijakan melakukan penilaian hasil analyzing point dokumen hasil penilaian ahli madya standar mutu penerapan standar mutu produk roda mengolah data profiling importir atau komoditi dokumen profiling ahli pertama penerapan standar mutu produk menelaah hasil profiling importir atau komoditi dokumen telaah ahli madya penerapan standar mutu produk melakukan pendampingan pengawasan post dokumen berita acara ahli muda border penerapan09x memeriksa kelengkapan dokumen dokumen hasil ahli pertama ketertelusuran terkait mutu pemeriksaan melakukan validasi dokumen ketertelusuran dokumen hasil validasi ahli muda terkait mutu menyusun rekomendasi inovasi pengembangan dokumen rekomendasi ahli utama layanan terkait mutu melakukan konsultasi teknis layanan terkait dokumen hasil ahli muda mutu pada unit pelayanan terpadu konsultasi perdagangan mengidentifikasi kebutuhan penerapan sistem dokumen hasil ahli pertama terkait mutu identifikasi menganalisis pemenuhan persyaratan dokumen hasil analisis ahli muda penerapan sistem terkait mutu mengevaluasi kesesuaian persyaratan dokumen hasil evaluasi ahli madya penerapan sistem terkait mutu menganalisis hasil kaji ulang dan audit dokumen hasil analisis ahli muda penerapan sistem terkait mutu merancang pengembangan penerapan sistem ahli utama terkait mutu menelaah hasil audit penerapan sistem terkait dokumen hasil telaah ahli utama mutu memverifikasi hasil audit sistem terkait mutu laporan hasil audit ahli madya menganalisis susunan tim audit sistem terkait dokumen penunjukan ahli madya mutu berdasarkan kompetensi menyusun perencanaan program audit sistem dokumen perencanaan ahli madya terkait mutu audit melaksanakan audit sistem terkait mutu dokumen hasil audit ahli pertama mengidentifikasi data dan informasi mutu dokumen hasil ahli pertama produk identifikasi angka pelaksana no| usu runs uraian kegiatan tugas hasil kerja output angka laksa eos melakukan kajian indikator pemenuhan dokumen kajian ahli utama persyaratan mutu melaksanakan pemantauan mutu produk dokumen hasil ahli pertama pemantauan menyusun perencanaan pelaksanaan dokumen hasil ahli pertama pemantauan mutu produk perencanaan merancang kuesioner pemantauan mutu produk dokumen rancangan ahli muda kuesioner menganalisis data dan informasi hasil dokumen hasil analisis ahli muda pemantauan mutu produk merekomendasikan pengembangan pemantauan dokumen rekomendasi ahli utama mutu produk melakukan kaji ulang standar mutu produk dokumen kaji ulang ahli muda yang telah diterapkan menganalisis resiko penerapan pengembangan dokumen hasil analisis ahli muda standar mutu produk menganalisis data dan informasi pemberlakuan dokumen hasil analisis ahli pertama standar mutu produk menganalisis efektifitas memberlakukan standar dokumen hasil analisis ahli madya mutu produk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan laporan hasil evaluasi ahli madya standar mutu produk menyusun kajian pemberlakuan standar mutu dokumen hasil kajian ahli utama produk pembinaan mengidentifikasi data pelaku usaha atau dokumen hasil ahli pertama penerapan lembaga yang akan mendapat pembinaan identifikasi standar terkait penerapan standar terkait mutu mutu menyusun kriteria pembinaan penerapan dokumen kriteria ahli utama standar terkait mutu angka pelaksana no| usu runs uraian kegiatan tugas hasil kerja output angka laksa t&oo soo melakukan seleksi penentuan pembinaan dokumen hasil seleksi ahli muda penerapan standar terkait mutu menyusun rencana pendampingan penerapan dokumen rencana ahli madya standar terkait mutu melaksanakan pendampingan penerapan dokumen hasil ahli muda standar terkait mutu pendampingan mengevaluasi hasil pendampingan penerapan dokumen hasil evaluasi ahli utama standar terkait mutu mengidentifikasi kebutuhan materi penyebaran dokumen hasil ahli pertama informasi terkait mutu identifikasi menyusun materi penyebaran informasi terkait dokumen materi ahli muda mutu mengevaluasi materi penyebaran informasi dokumen hasil evaluasi ahli madya terkait mutu menyusun rencana pelaksanaan destinasi dokumen rencana ahli pertama informasi designasi melakukan monitoring pelaksanaan penyebaran laporan monitoring ahli madya informasi terkait mutu merancang inovasi penyebaran informasi mutu rancangan ahli utama pengembangan mengindentifikasi kebutuhan data dan informasi dokumen hasil ahli pertama pada website atau aplikasi terkait mutu identifikasi melakukan analisis data dan informasi standar dokumen saduran ahli pertama mutu dari negara lain menyusun kriteria pemilihan informasi pada dokumen kriteria ahli utama website atau aplikasi terkait mutu menyusun bahan informasi pada website atau dokumen bahan ahli muda aplikasi terkait mutu informasi angka pelaksana mes susumsur uraian recunmanya utas hasil kerja o por angka petaka eos melakukan evaluasi efektifitas informasi pada laporan evaluasi ahli madya website atau aplikasi terkait mutu menyusun rekomendasi strategis terkait dokumen rekomendasi ahli utama informasi mutu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan terkait dokumen hasil ahli pertama mutu identifikasi menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan dokumen bahan ahli muda terkait mutu penyelenggaraan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan dokumen hasil evaluasi ahli madyapengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional penjamin mutu produk pelaksana .,penjamin mutu produk pangkat dengan bidang tugas jabatan fungsional penjamin mutu produk pembuatan karya tulis karya membuat karya tulis karya ilmiah hasil ilmiah bidang penjaminan penelitian pengkajian survei evaluasi mutu produk bidang penjaminan mutu produk yang dipublikasikan: lee internasional yang terindeks pee kespenjaminan mutu produk yang tidak dipublikasikan: dalam bentuk baki sem engang dalam bentuk majalahimtpelaksana no| unsur susunsur uraian kegiatan tugas hasil kerja output angka kredit pelaksanatidak dipublikasikan: |b.penjaminan mutu artikel semua jenjang produkjaminan mutu produk bidang penjaminan mutu yang dipublikasikan: produpenjaminan mutu produkjaminan mutu produk bidang penjaminan mutu produk pengembangan kompetensi mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: nan bidang penjaminan mutu pelatihan fungsional sertifikat laporan semua jenjang produkksana pelatihan teknis magang bidang tugas dan memperoleh sertifikat lamanyalebih dari 960jam sertifikat laporan semua jenjang pbl lamanvaantara 9o0jam sertifikat laporan semua jenjang |c.| lamanyaantara481 640jam sertifikat laporan semuasenjang |d. lamanya antara 480jam sertifikat laporan semua jenjang le.| lamanyaantara81 160jam sertifikat laporan semua jenjang lamanya kurang dari3 jam sertifikat laporan semuasenjang pelatihan manajerial sosial kultural bidang tugas jabatan fungsional penjamin mutu ben man man lamanyalebih dari jam sertifikat laporan semua jenjang |b. lamanya antara 960jam sertifikat laporan semua jenjang alamnya antara 480jam serikat laporan semua jenjang |e. lamanyaantara81 160jam sertifikat laporan semua jenjang etamanyakurangdan9jam serikapenjaminan mutu produk mutu produk iljaminan mutu dengan penjaminan mutu produk penjaminan mutu produkpenghargaan tanda memperoleh penghargaan tanda jasa satya lana masa pelaksana no| unsur susunsur uraian kegiatan tugas hasil kerja output angka kredit pelaksana aman semua jelang erat'a. sarjana atau diploma empat semua jenjang magister darahpenjamin mutu produk penjamin mutu produ1 b tljamin mutu produk merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. jenjang jabatan fungsional penjamin mutu produk sebagaimana dimaksud pada dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atasjenjang pangkat jabatan fungsional penjamin mutu produkjamin mutu produk yaitui b nimuda ahli madya ahli utama ni c ill d iv b ivangka kredit kumulatif untuk penyesuaian jabatan fungsional penjamin mutu produk. sub unsur dari unsur kegiatan penjaminan mutu produk sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pengembangan standar mutu produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu: penerapan dan pemantauan standar mutu produk, dan pembinaan penerapan standar terkait mutu. bagian ketiga uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penjamin mutu produk sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: penjamin mutu produk ahli pertama, meliputi: menganalisis data dan informasi terkait pengembangan standar mutu produk, menginventarisir data dan informasi dalam rangka menyusun materi kerja sama terkait mutu dalam forum internasional, menganalisis data dan informasi potensi kerja sama terkait mutu: mengidentifikasi isu rencana kerja sama terkait mutu, mengidentifikasi kriteria penilaian kualitas sumber daya manusia terkait mutu, menganalisis data dan informasi dalam penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu, mengidentifikasi kebutuhan penyusunan program uji profisiensi atau uji banding laboratorium, mengidentifikasi bahan uji profisiensi atau uji banding laboratorium, mengolah data profiling importir atau komoditi penerapan standar mutu produk, memeriksa kelengkapan dokumen ketertelusuran terkait mutu, mengidentifikasi kebutuhan penerapan sistem terkait mutu: melaksanakan audit sistem terkait mutu: mengidentifikasi data dan informasi mutu produk, melaksanakan pemantauan mutu produk, menyusun perencanaan pelaksanaan pemantauan mutu produk, menganalisis data dan informasi pemberlakuan standar mutu produk, mengidentifikasi data pelaku usaha atau lembaga yang akan mendapat pembinaan penerapan standar terkait mutu, mengidentifikasi kebutuhan materi penyebaran informasi terkait mutu: menyusun rencana pelaksanaan destinasi informasi, mengindentifikasi kebutuhan data dan informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu, melakukan analisis data dan informasi standar mutu dari negara lain, dan mengidentifikasi kebutuhan pembinaan terkait mutu, penjamin mutu produk ahli muda, meliputi: menganalisis standar mutu produk yang akan dikembangkan, menganalisis kelengkapan penetapan rancangan standar mutu produk, menganalisis isu yang mempengaruhi penerapan standar, menganalisis data dan informasi mutu produk dalam forum internasional, melakukan analisis peluang kerja sama terkait mutu, menyusun ruang lingkup kerja sama terkait mutu, menyusun tanggapan teknis terkait mutu untuk kerja sama lingkup nasional, memverifikasi kesesuaian kualitas sumber daya manusia dengan ketentuan bidang standardisasi dan pengendalian mutu, menganalisis materi pengujian kualitas sumber daya manusia terkait mutu, menganalisis kriteria dan standar penilaian kelembagaan terkait mutu, merancang kuesioner penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu, menganalisis data dan informasi hasil penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu, melakukan menyaksikan audit dalam rangka penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu, menganalisis data dan informasi hasil program uji profisiensi atau uji banding laboratorium, menyusun program uji profisiensi atau uji banding laboratorium, melakukan analyzing point penerapan standar mutu produk, melakukan pendampingan pengawasan post border penerapan standar mutu produk, melakukan validasi dokumen ketertelusuran terkait mutu: melakukan konsultasi teknis layanan terkait mutu pada unit pelayanan terpadu perdagangan,
rmsoetapan indikator kinerja daerah bab vii penutup uraian lebih lanjut mengenai dokumen rkd tahu,dalam huruf bagian ketiga evaluasi dan pelaporan (l)padaprovinsi bengkuluskpd dalam menyusun rancangan rencana kerja senja) skpd tahun yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang akan dicapai.) apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementara pas), rancangan senja skpdskpd (rka skpd). gubernur bengkulu, ttd. h.junaidi hamzah salinan sesuai dengan aslinya kepala hukum, ikhwan, sh.,mh pembina tk. nip. o11
peraturan gubernur sumatera barat nomor tahunawasmemiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peran sektor kehutanan dalam pembangunan daerah, bahwa dalam rangka pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu dalam kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi diperlukan upaya untuk mendorong peran serta para pihak dalam pemanfaatan hutan melalui pemberian ruang kepada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi untuk melakukan kemitraan, bahwa berdasarkan ketentuanihak ketiga dapat mengajukan pemanfaatan wilayah tertentu kepada kepala kesatuan pengelolaan hutan dalam bentuk kemit),memutuskanbab ketentuan umum bagian kesatu dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan gubernur adalah gubernur sumatera barat. menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab bidangpemerintah daerah adalah pemerintah provinsi sumatera barat. kepala dinas adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab bidang kehutanan wilayah provinsi sumatera barat. kepala kesatuan pengelolaan hutanlai adalah balaiproduksnaskah perjanjian kemitraan adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara kepala kesatuan pengelolaan hutan dengan para pihak dalam rangka pemanfaatan hutan wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan atau kesatuan pengelolaan hutan produksncana pengelolaan hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang disusun oleh kepala kesatuan pengelolaan hutan, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, menurut semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang selanjutnya disingkat php adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung atau kesatuan pengelolaan hutan produksi dalam kurun waktu (sepuluh) tahun. rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang selanjutnya disingkat rph adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan kesatuan pengelolaan hutan lindung atau kesatuan pengelolaan hutan produksi dalam kurun waktu (satu) tahun. rencana bisnis adalah deskripsi tertulis yang komprehensif tentang produk berupa barang dan jasa yang diproduksi, proses dan teknologi produksi yang digunakan, pangsa pasar dan pengguna produk yang menjadi target, strategi pemasaran, kriteria dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, bentuk organisasi, persyaratan yang diperlukan seperti: infrastruktur dan peralatan, sumber sumber pembiayaan yang diharapkan, serta perincian inflow dan outflow keuangan selama periode tertentuhasil hutan bukan kayuda kph untuk memanfaatkannya. produktivitas lestari adalah kesesuaian antara pemungutan dengan pertambahan ukuran volume atau berat atau jumlah pertahun dari populasi jenis hasil hutan bukan kayu yang bersangkutan. kemitraan adalah kesepakatan antara kesatuan pengelolaan hutan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta indonesia, badan usaha milik desa nagari, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, kelompok tani hutan, masyarakat setempat atau perorangan mengenai pemanfaatan hutan wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan lindung atau kesatuan pengelolaan hutan produksi yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan kewajibindonesia selanjutnya disingkat bumi adalah badan usaha yang dimiliki orang indonesia yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pihak swasta indonesia baik orang seorang maupun bersama sama oleh banyak orang. badan usaha milik desa nagari adalah, yang selanjutnya disingkat bum desa nagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa nagarinagari. kelompok tani hutan yang selanjutnya disingkadibidang kehutanan dalam dan usaha mikro kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat umkm adalah badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. perorangan adalah orang seseorang anggota masyarakat setempat yang berdomisili dalam atau sekitar hutan yang dimohon yang cakap bertindak menurut hukum dan warga negara indonesia. sumbangan pihak ketiga adalah partisipasi perorangan dan atau badan untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan daerah sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kesuksesan pembangunan daerah. bagian kedua maksud dan tujuan maksud pengaturan tata cara kemitraan pemanfaatan hutan wilayah tertentu pada kph dan php adalah sebagai pedoman dan acuan dalam rangka pelaksanaan kemitraan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu bagi kph dan php serta pihak lain yang terlibat dalam penyelengaraan pemanfaatan hutan. tujuan pengaturan tata cara kemitraan pemanfaatan hutan wilayah tertentu pada kph dan php adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan wilayah tertentu dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi kegiatan kemitraan, dan tata cara pelaksanaan kemitraan. bagian keempat prinsip kemitraan kemitraan dilakukan dengan prinsip manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan: keterbukaan, akuntabilitas: dan keterpaduan. prinsip sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara memelihara, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan yang pembangunannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pihak ketiga dan atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berada wilayahnya, melaksanakwilayah tertentu, dan menyelenggarakan ketatausahaan hasil hutan, ketatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan ketatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang undangan. bab kegiatan kemitraan bagian kesatu umum para pihak yang menjadi subjek kemitraan kph dan php meliputi bumn, bumi, bumi, bum desa nagari, umkm, koperasi, kth dibuktikan dengan keputusan pembentukan kth oleh pejabat setempat, dan perorangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah kepala desa wali nagari setempat. dalam hal kemitraan dilakukan antara kph atau php dengan bumn, bumi, bumi atau bum desa nagari sebagaimana dimaksud pada maka dalam pelaksanaan kemitraan wajib melibatkan masyarakat setempat. dalam hal wilayah tertentu pada kph atau php terdapat areal konflik dan potensi konflik, maka kepala kph atau kepala php wajib melakukan kemitraan. objek kemitraan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan lindung, dan hutan produksi. penentuan luas wilayah tertentu pada kph dan php yang dapat dilakukan kemitraan ditentukan oleh potensi hutan dan kemampuan para pihak. luas wilayah tertentu pada kph dan php yang dapat dilakukan kemitraan sebagai berikut bumn, bumi dan bumi paling tinggi seluas (lima puluh ribu) hektar, bum desa nagari paling tinggi seluas (dua ribu) hektar, koperasi paling tinggi seluas (seribu) hektar, umkm paling tinggi seluas (lima ratus) hektar, kth paling tinggi seluas (dua ratus lima puluh) hektar, dan perorangan paling tinggi seluas (sepuluh) hektar. dalam melakukan kemitraan kph atau php wajib mempunyai php dan rph yang telah disahkan sesuai peraturan perundang undangan. dalam rangka pemanfaatan potensi yang berada wilayah tertentu, kepala kph dapat menyusun rencana bisnis sesuai ketentuan yang berlaku. rencana bisnis yang telah disusun oleh kepala kph dapat ditawarkan untuk dilakukan kemitraan. bagian kedua kemitraan pemanfaatan hutan pada hutan lindung kemitraan pemanfaatan hutan pada hutan lindungkemitraan liar, silvopastura, rehabilitasi satwa, dan budidaya hijauan makanan ternak. kegiatan kemitraan pemanfaatan kawasan pada hutan lindungpenggunalindung, perlindungan keanekaragaman hi, danlindung,cc. merusak keseimbangan unsur alam. kemitraan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung walet. kemitraan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan hasil hutan bukan kayu merupakan hasil reboisasi dan atau tumbuh alami: tidak merusak lingkungan, dan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya. pada hutan lindung, dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya, dan memungut jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang undang. bagian ketiga kemitraan pemanfaatan hutan pada hutan produksi kemitraan pemanfaatan hutan pada hutan produksikemitraan, budidaya sarang burung walet, dan budidaya hijauan makanan ternak. kegiatan kemitraan pemanfaatan kawasan pada hutan produksimenggunak: perlindungan keanekaragaman hi, ataualam. kemitraan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kegiatan hasil hutan kayu antara lain berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, meliputi kegiatan: pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil. hasil hutan kayu yang berasal dari penyelenggaraan restorasi ekosistem yang telah mencapai keseimbangan ekosistem, meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemeliharahasil hutan kayu yang berasal dari hasil penanaman,hasil hutan bukan kayu antara lain berupa kegiatan pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil. kegiatangiatan kemitraan pemanfaaanfaatkan jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang undang. kemitraan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat dan umbi umbian paling banyak ton per tahun per kepala keluarga. pemungutan hasil hutan kayu untuk pembangunan fasilitas umum dan atau kelompok masyarakat setempat dibatasi paling banyak (lima puluh meter kubik) dan tidak untuk diperdagangkan. pemungutan hasil hutan kayu untuk memenuhi kebutuhan individu masyarakat dalam sekitar kawasan hutan dibatasi paling banyak m3? (dua puluh meter kubik) untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan. kegiatan kemitraan pemunguungut jenis jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang undang. bab iii tata cara kemitraan pemanfaatan hutan bagian kesatu tata cara permohonan bumn, bumi, bumi, bum desa nagari, koperasi, kth, umkm dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan proposal kemitraan. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kepala dinas melalui kepala kph. proposal kemitraan sebagaimana dimaksud padapenyusunan proposal kemitraan sebagaimana dimaksud pada untuk bum desa nagari, koperasi, kth, umkm dan perorangan dapat difasilitasi oleh kepala kph. terhadap perorangan yang berada dalam dan atau sekitar wilayah tertentu yang terdapat konflik atau potensial konflik, permohonan dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh wali nagari kepala desa lurah setempat. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kepala dinas melalui kepala kph. permohonan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat identitas pemohon, disertai fotokopi kartu tanda penduduk, maksud dan tujuan, jangka waktu kemitraan, dan peta lokasi yang dimohon. permohonan sebagaimana dimaksud pada dapat difasilitasi oleh kepala kph. bagian kedua penilaian permohonan kepala kph melakukan penilaian proposal kemitraan sebagaimana dimaksud dalam dan melalui tim penilai, paling lambat (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima. tim penilai sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala kph dan beranggotakan unsur dari dinas kehutanan dan balai. tim penilai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. dalam hal hasil penilaian proposal kemitraan dinilai layak, kepala kph menindaklanjuti tahap penyiapan naskah perjanjian kemitraan. dalam hal hasil penilaian proposal kerjasama tidak layak, kepala kph atas nama kepala dinas memberitahukan kepada pihak pemohon bahwa permohonan kemitraan ditolak. tata cara penilaian dan kriteria penilaian proposal kemitskah perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat judul kemitraan, waktu penandatanganan kemitraan, identitas pengelola kph dan pemohon, dasar kemitraan, maksud dan tujuan, persyaratan, ruang lingkup, peta lokasi, luas dan penataan batas areal kemitraan, jenis kegiatan, hak dan kewajiban, jangka waktu, pendanaan merasionalisasi pemanfaatan hutan, mekanisme pelaporan, wanprestasi, oo. sanksi, perpanjangan dan pengakhiran kemitraan, penyelesaian perselisihan, dan keadaan memaksa. penandatanganan naskah perjanjian kemitraan dilakukan oleh kepala kph atas nama kepala dinas, dan dihembuskan kepada gubernur dan menteri melalui direktur jenderal. naskah perjanjian kemitraan dapat dibuat oleh notaris atau dihadapan notaris atau didaftarkan notaris. untuk mendapatkan kepastian luas berdasarkan naskah perjanjian kemitraan yang telah disusun, kph dan atau php bersama pemohon melakukan pemetaan dan penataan batas areal kemitraan. biaya pemetaan dan penataan batas sebagaimana dimaksud pada dapat dianggarkan oleh kph dan atau phpsah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. hasil pemetaan dan penataan batas areal kemitraan sebagaimana dimaksud pada merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan naskah perjanjian kemitraan. bagian ketiga jangka waktu perjanjian kemitraan jangka waktu perjanjian kemitraan ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain jenisaspek kelestarian, rencana bisnis: dan proposal kerjasama. jangka waktu perjanjian kemitraan paling lama (sepuluh) tahun. jangka waktu perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap (satu) tahun oleh kepala kph dengan ketentuan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu paling banyak (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing selama (sepuluh) tahun, dan untuk kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu paling banyak (satu) kali dengan jangka waktu selama (sepuluh) tahun. naskah perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam berakhir apabila telah kadaluarsa atau lewat waktu: para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama, para pihak melanggar kesepakatan yang tertuang dalam naskah perjanjian kemitraan, dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, atau dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan oleh menteri. berakhirnya naskah perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf tetap mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak selama jangka waktu perjanjian kemitraan yang telah dilaksanakan. berakhirnya naskah perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pengakhiran naskah perjanjian kemitraan. bagian keempat sumbangan pihak ketiga bumn, bumi, bumi, bum desa nagari, koperasi, kth, umkm dan perorangan yang bermitra dengan kph dan atau php dapat melakukan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah. bentuk sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang, barang, dan atau jasa. tata cara pengelolaan sumbabiaya pelaksanaan fasilitasi penyusunan proposal, penilaian permohonan oleh tim penilai, pemantauan dan evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara, pihak ketiga dan atau sumber dana lain yang sah sesuai denganpara pihak pemegang naskah perjanjian kemitraan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan pemanfaatan hutan kepada kepala kph paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya. kepala kph atau kepala php menyampaikan laporan pelaksanaan kemitraan kepada kepala dinas dengan tembusan kepadabagian kedua pemantauan kepala dinas melalui kepala kph atau kepala php melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan naskah perjanjian kemitraan. pelaksanaan pemantauansebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam laporan hasil pemantauan yang disampaikan kepada kepala dinas dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi. dalam hal terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan laporan pemantauanbagian ketiga evaluasi dalam rangka perpanjangan naskah perjanjian kemitraan, kepala kph melakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun. evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas yang beranggotakan unsur dinas kehutanan, kph dan atau php dan balai setempat. dalam hal terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan laporanlaporan hasil evaluasi dan atau bap sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada gubernur dan menteri melalui direktur jenderal. hasil laporan evaluasi dan atau bap dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kemitraan. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, maka seluruh izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang telah diterbitkan wilayah tertentu pada kph dan atau php masih,tata carisi proposal kemitraan proposal kemitraan yang dapat dilakukan penilaian adalah yangtim penilai proposal kemitraan kepala dinas provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya, membentuk tim penilaitim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) paling sedikit terdiri dari unsur dinas, balai dan kesatuan pengelolaan hutan dimana lokasi kemitraan diajukan, yang diketuai oleh kepala kph. kriteria penilaian proposal kemitraan kriteriadalah sebagai berikut kriteria kondisi umum bobot yo) indikator kepastian areal yang dimohon (bobot yo) peta areal permohonan yang didasarkan pada php yang dituangkan dalam data spasial indikator analisis areal yang dimohon (bobot y0) menjelaskan hal yaitu aspek biofisik, aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat menjelaskan aspek dari hal tersebut atasindikator identitas pemohon (bobot y6) sumber dana modal groupkriteriaindikator visi, misi, tujuan, maksud (bobot yo) menyajikan visi, misi, tujuan, maksud kemitraan pemanfaatan hutan wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan tidak menyajikan visi, misi, tujuan, maksud kemitraan indikatory5)mitraan kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan sedang,mitraan kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan kurang, apabila hanya memuat rencana kegiatan kriteria hak dan kewajiban kemitraan (bobot yo) indikator hak dan kewajiban kemitraan (bobot yo) menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang bermitra tidak menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang bermitra prosedur penilaian proposal kemitra. nilai akhir nilai kriteria nilai kriteria nilai kriteria kelulusan dan kelayakan proposal kemitraan ketentuan nilai akhir yang dinyatakan lulus dan layak adalah (nilai maksimal adalah biaya biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian proposal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. gubernur sumatera barat, irwan prayitno
petlal setda nasa mukmin s.h.,m.h tembi tk. nip t9700623 pen orcuuuk subhhhy mya chul2225 awan sis esz2ase sia aaa lal "soda cic peta ran lesi csc las war buc les) kan bra es) les) as) www wwww ukw lillolllso raixkkbnnipan co000000000 ss pja irr nian fe) is) ajo ops psi ola web mronailn ri man spogepscs pa| a23 shes tube man aer kan anna aan f2) sss uyh25 ajak atas daakkkaan sg| eng bile5 vowvuwuvwuvu duvuwuwwww das ko) ngonopeinkenntapak: ssssssss$s |lar| &&y (ep) baba ininnnni (be dus naespapneassaes cc: kuna tes lolo noo oob oou s2w sisiinklkiona polouukowa lip dgn yui, as) nnn dusun icon rsg ssg92x29 j p33 aan as dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi, menimbang bahwa dalam rangka memenuhi prinsip keadilan pembagian dana bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sesuai kesepakatan yang tertuang pada rapat kerja pendapatan daerah tahun antara pemerintah provinsi jambi dengan pemerintah kabupaten kota, dipandang perlu merubah besaran proporsi pembagian hasil penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kabupaten kota dalamtata cara pelaksanaan pemungutanketentuan hurufubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:jumlah(lima puluh persen) berdasarkan domisili kendaraan bermotor yang melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor dan (lima puluh persen) diantur gubernur kalimantan baratnindaklanjuti keputusan gubernur kalimantan barat nomor idprov tentang rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah provinsi kalimantan barat tahun khususnya terkait dengan pelimpahan seluruhperaturan perundang undangan saat ini, sehingga perlu diganti: cc. bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui sistem perizinantentmarlon lembaran negara republik indonesia tahun nomor dipindai dengan cam scanndipindai dengan cam scanndan satuan unit kerjal1dipindai dengan cam scanneipindai dengan cam scanner, urusan pemerintah provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten kota, dan cc. urusan pemerintah yang dilimpahkan wewenangnya kepada gubernur.sektor,tor,. kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dipindai dengan cam scannerl! pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan ptsp meliputi:dandan unit kerjapenyelenggaraan ptsp secara teknis dapat dilaksanakan oleh tim teknis dan unit kerja terkait yang ditugaskan dpmptsp. anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari petugas teknis dan unit kerja terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidangnya, yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. kompetensi personil dari dan unit kerja teknis sebagaimana dimaksud pada mencakup kompetensi dalam kecakapan, sikap dan perilaku. petugas teknis dan unit kerjasebagai anggota tim teknis sesuai bidang tugasnya. kepala bidang pada sebagaimana dimaksud pada merupakan ketua tim teknis dalam memproses perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya dan menyampaikan hasil dan kajian pertimbangannya kepada teknis. kepala dan kepala unit kerjdipindai dengan cam scannerperangkat daerah dan unit kerja tekniskepala dinas selaku koordinator tim teknis bersama sama dengan dan unit kerjamemungut retribusi pendapatan dari setiap perizinan dan nonperizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada dpmptsp maka target retribusi perizinan dan nondipindai dengan cam scannerbab standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur penyelenggaraan ptsp berpedoman kepada standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur. standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas. standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. bab insentif terhadap pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan diberikan tunjangan khusus berupa insentif dan atau tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahatur dengan peraturan gubernur. bab pengendalian pemantauan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh kepala dinas. pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat dan unit kerja teknis yang bersangkutan. pembinaan atas penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh gubernur. kepala dinas wajib melaporkan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada gubernur setiap triwulan atau setiap saat jika diperlukan. dipindai dengan cam scanner bab vii pengaduan, dpmptsp bersama dan unit kerjaserta dan unit kerja teknis terkait, dan semua perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum peraturan gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan nonperizinan tersebut, semusemua ketentuan peraturan gubernur yang mengatur mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan yang berada dan unit kerja teknis terkait!nonperizinan pembukaan kantor cabang. an. bidang perindustrian dan perdagangan sub bidang perindustrian perizinan izin usaha industri iui), izin kawasan usaha industri ikut), izin perluasan industri ipi). nonperizinan persetujuan pindah lokasi. sub bidang perdagangan perizinan izin usaha perdagangan sup). nonperizinan iii. bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi bidang pelatihan kerja dan penempatan izin memperkerjakan tenaga asing ita) notifikasi: surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia sip3mi). izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran indonesia sip3mi). perpanjangan izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran indonesia sip3mi). nonperizinan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing rata). bidang hubungan industrial jaminan sosial tenaga kerja perizinan izin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. dipindai dengan cam scanner nonperizinan iv. bidang energi dan sumber daya mineral sub bidang pertambangan dan energi perizinan izin usaha pertambangan eksplorasi, komoditas bukan logam dan batuan komoditas logam cc. komoditas batubara izin usaha pertambangan eksplorasi perubahan, izin usaha pertambangan operasi produksi, komoditas bukan logam dan batuan komoditas logam komoditas batubara, pengolahan dan pemurnian mineral pengolahan batubara pengolahan mineral bukan logam dan batuan pengangkutan dan penjualan batubara pengangkutan dan penjualan mineral logam pengangkutan dan penjualan mineral bukan logam dan batuan penjualan non tambang izin sementara pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara, ipr sir surat izin pertambangan rakyat), izin usaha jasa pertambangan ipjp) untuk usaha jasa pertambangan inti usaha jasa pertambangan non inti pencabutan izin usaha pertambangan. nonperizinan penghentian sementara izin usaha pertambangan, eksplorasi operasi produksi pengakhiran terminasi izin usaha pertambangan, penetapan wilayah izin usaha pertambangan tiup): komoditas bukan logam dan batuan rekomendasi persetujuan perubahan susunan pemegang saham, surat keterangan terdaftar surat tanda registrasi usaha jasa penunjang,kapasitas diatas va): dipindai dengan cam scanner izin usaha jasa penunjang tenaga listrik iujptl) bagi dalam negeri:nonperizinan surat keterangan terdaftar penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, kapasitas listrik s d kva), laporan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, kapasitas sampai dengan va)sertifikat laik operasi slo) instalasi penyedia tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, yang dimohonkan oleh lembaga inspeksi teknik tenaga listrik belum terakreditasi penunjukan gubernur). sub bidang energi perizinan izin usaha niaga, bahan bakar nabati biofuel) kapasitas penyediaan sampai dengan ton. nonperizinan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah perizinan izin usaha koperasi simpan pinjam cukup), izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam. nonperizinan vi. bidang perkebunan perizinan izin usaha perkebunan: izin usaha produksi benih ipb)nonperizinan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit sp2bks): rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi. vii. bidang sosial perizinan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kab kota dalam (satu) dipindai dengan cam scanner daerah provinsi, nonperlsinan rekomendasi pengumpulan uang dan barang pub): rekomendasi undian grata berhadiah ruan). viii, bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup perizinan izin lingkungan: izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) skala provinsi, nonperizinan surat keputusan kelayakan lingkungan: rekomendasi kelayakan lingkungan: rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ukl upl): rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) skala nasional, ix. bidang kelautan dan perikanan perizinantanda daftar kapal perikanan untuk nelayan, persetujuan pengadaan kapal, tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil: tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan: surat izin pengelolaan perairan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sippa3k). nonperizinan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan skp). bidang pangan, peternakan dan kesehatan hewan perizinan ilil. rekomendasi pemasukan hewan ternak dan produk hewan ternak: rekomendasi pengeluaran hewan ternak dan produk hewan ternak, xl. bidang kehutanan perizinan il. izin usaha industri primer hasil hutan kayu iviphhk) kapasitas produksi kurang dari (enam ribu) meter kubik pertahun. izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu: izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan negara: dipindai dengan cam scanner izin pengumpulan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan negara, s5. izin tempat penampungan terdaftar hasil hutan bukan kayu dari hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi:: izin pinjam pakai kawasan hutan luas dibawah non komersial:, rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan. xii. bidang kepemudaan, olahraga danizin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas penanaman modal dalam negeri, sertifikat produksi usaha kecil dan mikro obat tradisional, sertifikat distribusi cabang pedagang besar farmasi: sertifikat distribusi cabang penyalur alat kesehatan.rekomendasi sertifikat produksi alat kesehatan dan part, rekomendasi sertifikat distribusi alat kesehatan dan part, rekomendasi sertifikat distribusi farmasi: rekomendasi sertifikat produksi kosmetika. dipindai dengan cam scanner xiv. bidang perhubungan perizinan: sektor pengembangan transportasi:sektor lalu lintas angkutan jalan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek: angkutan orang tidak dalam trayek angkutan pemadu moda cc. angkutan perkotaan angkutan perdesaan angkutan perbatasan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek: angkutan taksi angkutan tujuan tertentu angkutan antar jemput angkutan sewa angkutan carter angkutan permukiman angkutan karyawan sektor angkutan pelayaran izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional,):: izin pembangunan pengoperasian pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau kelas ii:: izin usaha perusahaan bongkar muat snpbm):dipindai dengan cam scannerrangan yang melayani trayek antar daerah dalam wilayah provinsi. nonperizinan sektor lalu lintas angkutan jalektor angkutan pelayaran. rekomendasi penerbitan izin trayek angkutan penyebrangan yang melayani trayek antar provinsi rekomendasi rencana induk pelabuhan. sektor angkutan udara rekomendasi penetapan lokasi bandar udara dan rencana induk bandar udara. xv. bidang pendidikan dan kebudayaan perizin, izin membawa cagar budaya keluar daerah provinsi. nonperizinan. xvi. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perizinan surat izin pemanfaatan penggunaan bagian bagian jalan: surat izin pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air. nonperizinan rekomendasi teknis pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan, rekomendasi teknis izin penggunaan dan pengusahaan air permukaan, telaahan tata ruang untuk kesesuaian lokasi yang dimohon dengan tata ruang provinsi, rekomendasi substansi rencana tata ruang wilayah rencana detail tata ruang rencana tata ruang kawasan strategis dan khusus. xvii bidang pertanahan perizinan dipindai dengan cam scanner nonperizinan: penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. xviii bidang perpustakaan dan kearsipan perizinan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan lembaga kearsipan daerah provinsi. nonperizinan xix bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura perizinan nonperizinan rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan, rekomendasi. bidang kesatuan bangsa dan politik perizinan nonperizinan penerbitan surat keterangan penelitian. xxi bidang kesejahteraan rakyat perizinan nonperizinan rekomendasi izin melanjutkan pendidikan dokter spesialis dan pendidikan lainnya, rekomendasi izin pelaksanaan kegiatan pelajar mahasiswa: rekomendasi izin pendirian dan perubahan status universitas perguruan tinggi. gubernur kalimantan barat, sutarmidji dipindai dengan cam scanner tag mms pp225 lgg "oa .50c dani s523 c32 czz dn ie) sanam ana yon ody s0susu besi as3sampai iris aiisatetet toy oto yo pas) so, pos kitto 3i30pp oot lha sayang ba) s58 selo ost page kta (al kej z2 nd. men ssasususn gempa size0 era sila f1) 'e) ak: ke) fe: 0se den senerganeng rip san s2d0d3d2da lnuogpo agp do| 0ow0oz set des kel pell govoy sa5 de5is ng: s kel nw3 dipindai dengan cam scanner omz 5copa4 x32 ote ix) aon kan posisi 2v23342353j00 hyo jago adi 959c$ spo ooooeni0, me3iet jokes tu ego gal jan ss3| 4a2 x20 yag tondano0o0y2xuu2 ea) tomo oyo hoon sbskesebio, sno ig0232023 bola ovd0u590 iai padi y05 lion s.h kt) kan) tai paman tolak getar pal |ogg25992295027025532505275 iis run sd03 selaku2 vks03 to doe yp9r is5 yeh pos s,x ses tp3| s9. s275c sol dgn bait pd| cso t8p3 s80$ n5nuo0 ps) avvkndvaus6yum awo0s$a0plhaookaos van! domo v00on yan ats 80s84j325.ja850no52 jogbbagd oasis i3beoijek5up3 sae s0s013a feira st, pib83 sdx$ ke) p92 ix) me, bwo tas dipindai dengan cam scanner wz mom g39$mg 352m da9y2z ins m309 3m23 38n92 dog song is) ke) (ta) mep joo don sop snpeegeis para sen iia ppo rc$ ant energi nggak gaga oox p005o0 says0 ann) bebebe pen poto bos s017 dar khan a53 be8 e8e pakis g9ps33 fe, (rb) kmi w t v0. con oto la0a i3s porn lipat xco tel ona iis) uoy7o ddb 0yn03 bag jas) sa58 liga ww53 tno gas ooc mok kap pponyovhpodi x88 pad pena pen pangan reg sas br3 gap cjgdaha 2da g3se desa a #z0: silabis daging aga voc 30x b$e ks, uud iana oplppnpisiepir pers ses bebas eg3 ds32 a sky kiss sona sepoi opa i20 don t33 spon pap 1x3 nn: june3 nai 8ses s3ca cey33 535p mas n2zz2x d0os8 dus sae ikea sg, kit pal beo seru ayo: eee bidik adyayvnp 0li naga sd25mn iag sos2 dag acm in) dipindai dengan cam scanner ir) .& onc sal p.? ku) lah sa9s3e35 spp3r933 0c0cea 4ywwoyutoyvyp oyyr ages non co0m amn0u a53 eko fan lah p$3s3s batik 5035s555 z9 yaya (raj seal png sas. v5oss vu2 tab s5ra bas $8b expo 5x5 i$ dead awr onic mo. i20y5uduk tu) son ja) sps sis 0cnc ipp ,9mone ohdyhu o00ozt9 long rilis leyogoloodeknooo2 ass guide jeideeteeek sek ada ssc j3kalo oa v p 35x oo rute bere t1vig yas 90x dox3x e2a yan bob s5$ oz20 cc. pel ang9asp ipa daya flanagan art fap ko2$ p32 x99 s8? dpg ses were, ss7733 ct23sn and amr ggs vadb dipindai dengan cam scanner c2. w (ra cut uvx ian gran sbi sapi en3 oe2 siy3o a53 uj iap ( am) le) v38505 ita isi a59 haa iowtlna tana #c3 yaa mis n2i3s dw300 soh5e0on sas s2x55 ccacux ai: ran clnouyyilyn e29 i551a833 soo fans 7badar bares lol see s30, ipo3 g,) $ad d0: fe) sda r01 oo. kit) oya kota3 b3d goat bo bango not3 sosok divodixo jhu von van ucnvhukn pak ama meme lemon gmo male pks caps dgn pos opt mora lagi sasa gap3 ira wmv ums t p3 oz03 kr) ngo tema) soc ond ie3 gold edi koi idn2 peg pojok gda5 s2 2j05s rok dipindai dengan cam scanner a # road sx ban x9: taziwnjg tuz gagang as) lai sun is5s5 c5| res eko g0p kubu ks) rap fa5s5 p20 ope so.an sa08 gpg$ doc loggpgop3g3 kyle pape dan men can gog0 sera tekanan eat tee iss rata eex8 dj9t36 yss fata tia pdh a08 gilva gap ca2d ana ptsp aan iau a53 ban end a3j da5 sn,muu seri pa999| psps sad note| das izin ten ban kal case dipindai dengan cam scanner tuz pup ka") tea vw. (ha wwr oon cso motor revo 3g? ver gral s3. did lang tvy w0 inc ooo las pooniosapss love 5ipopniiikalppip sss egedbasaging lilin rsu padi perang gie lego ade ifa dan te) ftj k0vo3 ips sere imindef sapi sings dea (oh dau win dsn te) pel sang a38p dosa @a5| 3iow dipindai dengan cam scanner bika t2z tz0 r?,z uho cc kugel kep her urn dll oke bas gegen s3co dosen jihan la, dv .gaki ew5 nuansa s9 toko ton ss0c x5o ts) osd5 ju") .w nos sin ex3 a35 fe) serie a10 iron toa a53 ocu x3203x32y3 tai tali naya 35s: i25 nia ir) kan cita non kaauwv tee sig bagai opo, ooo bikbrlj kasar obits s0o vdo0 tki ou0y ll, emak psps vnywi d5 had ss. r03 leo y poin cs3s $ $p fifppiifpi s53ge93iae 3x30130x3n3 ticas$j08400085 xxvzluouncmy won nona ketan tian alta to2d hurd fo, end eta oei eaa g39 d0 s3c sbb s.d3x 0y3 sad lons d0, neb ns13. gap d0w wo5 dipindai dengan cam scanner kw) im) aka s . y kr) ks, i1101n cipta 21x pitisissdin pingin fis engels bar x15 jadi apa akan yev2 nan naa na) sg8 mps3hiper3kiri a,p. $ f p026933 barge eika pen no? o5 bip bef egr vce3 wdh ens:x9ya fire rib hspnn eme topik truk ,haikkbe so z91. kan maan na mal vdo vybydnt$ bca, yo013mns yra size bio log o7l5 pc3. a34 sot kotyuzkitsu o39 in) ketilotinopok der sa3 ipa nsson ov.0u0 o.d silalecit rohil9osa soho g20gy sts sal a,0250k53 23p2 sal kota" f3sepur35 s983k su8 ers s35 sd $$? no3 s29 dipindai dengan cam scanner hse oob8p na: seto memakan pi) meteor ngotot nana deg nic tai kerap iss mw tia ses per eey era ala cngengesgspgsgngagangga se3 api mana e33 rio pen let bei aria sse giri bagai men kasih: pan) te) cc. yakin ope tua sig inftofies kaskus to, s tri pmoontuau old lain kpa oppo vikitpp tar were iidiaaga sebut sinden kes sia gen dian air oya| ata sae seluk gitu bang ke) ann msm san gejiskikotorok 03x ooo oxo co3t s393 3y15 arum a35 sky yaya h4gun y000 3x23 aset ama muda "ma aka akn one pakai ngk man roa semakin pir tiga er3gata ken una da5 da9 gac yat5 w5buv b555 gs y99 a55 sea. win dop to. lm. sales oa, ten ahfodau nos v 02x0 ren . ex5 smx o,ysm xxy 30x3 cpo s9oks5gs gangs ganga antar swu sss p i2 appear0 m,a hugo, n z vux eiro dipindai dengan cam scanner uu is) beng stone ix) pefskpee rem, syarat nao maa ebi aa: so, bo, bos sa3an gelagat co oo1 8aya p3015 fla fee eko pass as) penta f309. hti x0253 a19 l3s sy a909 $153s goo go2 beb3 5393d0 sim noc vonis be9si0oeeisipsn$tissa2 pose re3 eka ke) on: x b era bulan pupa3 tai opo kios s$38x tera 282x8 98258453c5 era peter esa g3. tie ud0 vine, oku cognata fsg i5263 haw pera g2or 2i289 naa data teh aa bae en33 xzs v day bassitsiokk dob p3revisi c2e1 pi9seisi dioceses cx920 von 35e2 naa "s0 bat ana sad nan a3g v"$ salt nae in) (ta cc ane tok rd? s3$: sir 52t23 35da dipindai dengan cam scanner indo059 voyucy d0yvv olc uuy leg sopaensekis piniopepiiiose adi pipi ipsos sai 52k ya80 g2? zenodo so. s8ge so 5ie5it sgp3 seri 3x35c d9s5 ,l5 55c se',$ piaeetat ni sa25 se9 bab bnn dont v3. sis gssiiap gpe piguilp igo go victor5 ing29 sag shahannec ye, sein one v8 sya seo isa kel dpbebac vb scx5 tvs alun voc av) sao533a5gig3ingang s009533 poin "r3 $ss c2 d223s erd opium arsdvyuduyi age oli $x095508 tipioiytipiesi pool t" tea nip gos posisi disp3s sehat ts$ esai ena does pisa isbn5353 indung iyyah a55 t2555 vvvvuvvuona vvvvaun amazon ix) is) seo lek seksenikiponpsipapiyn ini oenendosa s.202r logat soon koh kaleng kong to2oz ws54d2 pd2 haa jazz: nonton seenws gta jeans pbs ban enznanzo2 ez220 lah rara sing soal dipindai dengan cam scanner ja. da haa rpp hau hrd pack has o00o tarun ten xcopslod0 sac sih xec 3so5cox iye sl9 ec9 kcangleo deli ece tasiun kopi tux toge pesta oak 05k30n yo. tes aug db350 kz) dp3 s25 $10yc yuy. 3x58 s z (one tg0se $p$? dod ccc bud gag cot sgnegyegus yoiuggof 3c5 ics irk coc eeb, sgp ber i9vo$ iyo dvgouukn 5x5 ys35 t4ir ivyrad0r 3g (raj ss0 oyzxxs s3 yo o19 ovo3 pii ce x$0y55 j35u e vy00528 iov dor $& s$i5 sis iuyegsi ss. coc ku) sti a83 iobengcko tpp i3is esc oco0o0 suri 3ha 5gp dyali dair (an pad 3kxk5 5p05 s5 335x535 dipindai dengan cam scanner ini cu own ss z2m im) nn maz 20m ke) kan pra ls) 00p32 taji naga cc9 clin s5y dag ji0p2w022 non d0 d.o 3x8 doo0 xkv20k "23s sad dah 30c 5y2 359cc al ningyo a 055ya men kah (ta s5w cvu aha dng tog wvy uvw dan vvvvvun far pon penis eni nisn igh pimpin h 3jaj ips oot ikk his apv hiv kita tevanjogi usaha? ica kosi so9, ios ji0 pande sat bedggpit iii33as xod to55 luas s8 ia0 akan spg ang til |og ro$ ghb gitar kei baki down ois osis ssb bie3 ok sa) zad10220y5c2 dob dong lain iss voj eko sus konten yd200vo000tornado ceo milk klkikhiii ses dar b03g pt0 cux e33 g0c70357537 97a i3nw 53n nd jg) f8n agv dipindai dengan cam scanner ben) bal poland sek kan fe, (s, a.00s$ nan isis lpe ypp uyeonieisktrepsopa,ppiiiptisi5 38r5933252 dba abc abc (raj aoddjabti sia'eha3 ag0y gali ipa n s si3 nan ke) 4lox bani "sg 4n o20c sd sitanenia done aon bon ja52 dipindai dengan cam scanner 1n' kamen aammunmmgn anang namamu s#s5 ta) (aj no: s3: c3: dasi raj zzs a55 s8) jj von de3p3p3 ix. pelari ane nen see kel era . . n bpiobsoi palgn $iif ayah dpleiaiins saya suku yam) c05 s3? ku) tilang s05 spb a88 s.e ses 38x sss ti3 &wd sn) aka c$gy00 pulang persists ma i sg asc539awu os an9o bko inda sisian aga p232593323556 sai: $$ip3if span sss padi kiran3 hesiansi2 sg ps'$i . 30x re) s285| g3ok frr sewu end errors izm ax)| d9u fp8i una ce iss bos sada s8) dipindai dengan cam scanner a8. as. osn 12z kan! $?z nn saw s87 w23 kw) @ s porar lis ss. 05c lang t25pipa2ipjp dokidox t0o00 hoo kenya &g0xd3 2ogan t"n oppgocporsze| vco s2258p0i0ots rapi pnc2z wupnzag2dun25 5sss n353o0 nn. kal 0c02005 von m0052 bas orj9eserjadg sen, lsi nip kiss a35g as| skagaung ing dbx ayo. ca005 (v) vyo (ra) .wd wj b3? gag a20 (as) hos 3n0 pw9320 usa no, p0jel sebivagac| 23ng2ps39 o$z snow koka dipindai dengan cam scanner anak vww smg a25 t0zs 2s9z pan rr lag s2y seni arie ung93 masa 22ep seo isu ona aga sisi manan ppinyont oto bop gea tor sog kan nova rea sang tank pd5 eo93w sakit nyawa wisata swa,i ketentuan umumgaon aerasi serupa raktentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab insentif pemungutan pajak insentif diberikan kepada badan dan pihak lain yang membantu pelaksanaanada badan pendapatan daerah provinsi kalimantan baratbadan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. ema dipindai dengan cam scanner ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, sehingga berbunyi sebagai berikut besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai pada badanuntukgene dasar gubernur kalimantan barat, sutarmidji diundangkan pontianak padatanggal iwa iu2e kerja pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan gubernur jambrkd tahun menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi jambi dalam menyusun rancangan kebijakan umum anggaran kua), prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran dan rencana kerja dan anggaran rka)gelolaan air tan dan energi sumber daya mineral adalah dinas kehutanan dan energi sumber daya mineral provinsi gorontalo. dinas pekerjaan umum selanjutnya disingkatpenerima insentifcc.dinas unit kerja kantor skpd pengelola retribusi daerahlima persen) cc. pencapaian target sampai dengan triwulan iii, (enam puluh lima persen) pencapaian target sampai dengan triwulan iv, (seratus persenduadalah jarak lokasi tempat kerja dengan bobot sampai dengan jabatan dengan bobot sampai dengtd samgat kabupaten pohuwato, samgat boalemo, samgat pembantu subulata diberi bobot pegawai pada utdatas,kepala dan energi sumber daya mineral sebesar dinas keuangan dan aset daerah provinsi gorontalo sebesar bagian keempaty6, dinas keuangan dan aset daerah provinsi gorontalo sebesar bagian kelima retribusi pelayanan kesehatan pada utd balai laboratorium kesehatan dinas kesehatan utd) balai laboratorium kesehatan daerah provinsi gorontalo sebesar dinas keuangan dan aset daerah provinsi gorontalo sebesar bagian keenamgian ketujuh retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit ainun habibiedinas keuangan dan aset daerah sebesar y6, lagi3wai dengan aslinya nai dan #organisasi kaa nyawa sh, neu sea berita daerah provinsi gorontalo tahun nomor