Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
bl: sag, menimbang bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas perwakilan diplomatik, dengan tetap memperhatikan azas timbal balik, perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan kendaraan bermotor roda dua oleh pejabat perwakilan negara asiiubah, dengan menambah (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut: pembebasan bea masuk dapat diberikan atas impor kendaraan bermotor dengan jenis selain yang diatur dalam butir berupa kendaraan bermotor roda dua oleh pejabat perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut: ari menteri keuangan republik indonesia kendaraan bermotor roda dua dimaksud diimpor dalam kondisi cbu, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf diperhitungkan sebagai pengganti atas fasilitas yang diberikan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada important kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf harus dilakukan melalui pelabuhan pemasukan tanjung priok. terhadap kendaraan bermotor roda dua yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk wajib diekspor kembali apabila pejabat perwakilan negara asing tersebut telah mengakhiri tugasnya indonesiagelolaan komplek kemayoran jakarta pada kementerian sekretariat negarsekretaris negara melalui surat nomor: m. setneg segmen pr. tanggal juni telah mengajukanadalahlayanan tanah, tarif layanan bangunan, tarif layanan media luar ruang, tarif layanan golf dan driving range, tarif layanan administrasi pertanahan, dan tarif layanan air bersiht. sama badandalam hurufair bersih yang disalurkan oleh perusahaan daerah air minum dki jakarta pam jaya) ditambah dengan profit margin sampai dengan (dua puluh persen) dari tarif air bersih pam jaya.lakukan kerja sama operasional kso),lain mengikuti harga pasar setempat. lia menteri keuangan republik indonesia terhadap lahan yang belum digunakan sesuai dengan panduan rancang kota prk) dapat dioptimalkan penggunaannya dengan tarif yangketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif penggunaan lgerakan aslinya kepalajiro umum kepal sebagian se) entertain biro umum j2) garter nip lampiran sea peraturan menteri keuangan republik indonesia ama nomor pmk. tentang pa!menteri keuangan republik indonesiatea tea pai nan sat saya lea pen data hau abad ann tepi an nan saya! merekam tan) layanan tanah penggunaan tanah untuk penempatan kabel dan pipa kabel instalasi komunikasi per m bulan instalasi kabel listrik per m bulan untuk pengguna diluar kemayoran instalasi pipa diameter s.d per m bulan untuk diameter s.d per m bulan pengguna diameter s.d per m bulan diluar kemayoran diameter lebih dari per bulan penggunaan tanah untuk menara base transceiver station bts) lahan kota baru bandar kemayoran per unit tahun kbbi) lahan mitra kerjasama per unit tahun pemasangan base transceiver station per unit tahun bts) hotel layanan bangunan lantai dasar rumah susun tahap tahap ii, dan tahap iii, apron, boeing, contain, serta dakota tipe per unit tahun tipe per unit tahun tipe per unit tahun tipe per unit tahun lantai dasar unit satuan rumah susun per m? tahun tahap iii rumah susun tahap iii tipe per unit tahun tipe per unit tahun tipe per unit tahun kios mall mega look kemayoran per unit tahun ruang underpass per m? tahun layanan media luar ruang led per unit bulan baliho (4m x6m) per unit tahun roadside(1l 2m) per unit tahun billboard per unit tahun balon udara per unit bulan bian menteri keuangan republik indonesia d aa, neonbox (3mx2 preunit tahun umbul umbul spanduk mx12 per unit minggu jembatan penyeberangan orang m.x per unit bulan kegiatan shooting film layar lebar per kegiatan hari kegiatan shooting sinetron iklan per kegiatan hari kegiatan promosi per kegiatan hari layanan golf dan driving range s.d sudah green fee per orang termasuk candy fee driving range s.d bola per orang s.d bola per orang s.d cart fee per orang layanan administrasi pertanahan rekomendasi pengurusan hak atas tanah pengurusan pemegang (pertama kali) hak atas tanah sebelum terbitnya hpl yang dilakukan perorangan atau kuasanya berdasarkan perikatan jual beli per dokumen npt (pjb) berdasarkan akta jual beli ajb) per dokumen npt berdasarkan akta hibah per dokumen npt pengurusan pemegang hak atas tanah setelah terbitnya hpl dilakukan oleh perorangan atau kuasanya berdasarkan akta jual beli per dokumen npt (ajb) berdasarkan surat perjanjian penyerahan penggunaan per dokumen npt sebidang tanah sp3t) dilakukan oleh badan hukum perusahaan merger kuasanya berdasarkan akta jual beli ajb) per dokumen npt kan maan menteri keuangan republik indonesia mas aan kan inang ban btn berdasarkan surat perjanjian per umer pti penyerahan penggunaan sebidang tanah sp3t) rekomendasi pengalihan hak atas tanah pengalihan balik nama hak atas tanah melalui proses jual belibukti sertifikat hak milik satuan rumah susun shm) atau strata per dokumen npt title pengalihan balik nama hak atas tanah melalui hibah perorangpengalihan balik nama hak atas tanah melalui merger hibah pada badan hukum atau perusaharekomendasi perpanjangan hak atas tanah peruntukan tanah sebagai bangunan per dokumen npt sosial peruntukan tanah sebagai bangunan rumah tinggal luas s.d m2? per dokumen npt luas s.d per dokumen npt luas lebih dari per dokumen npt peruntukan tanah sebagai bangunan komersial luas s.d per dokumen npt luas m2? s.d. per dokumen npt menteri keuangan republik indonesia luas lebih dari per dokumen npt rekomendasi hak tanggungan ht) a. non strata title, landed house luas tanah kurang dari perdokumen nilai luas tanah s.d kurang dari perdokumen nilai m2? luas tanah atau lebih per dokumen nilai strata title luas tipe kurang dari perdokumen nilai luas tipe atau lebih perdokumen nilaiperhitunganngsa.d heo kepala bagian us," antrian tri siro usai, cart, nip maan jns
peraturan menteri keuangan nomortentang permohonan penggunaan sal tahun anggaran surat sekretariat jenderal departemen energi dan sumber daya mineral nomor sek tanggal april tentang penyaluran dana turun kuasa pertambangan setoran tahupertambangan umumpertambangan umumterdiri dari alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum yang berasal dari royalti sebesar rp. (dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah), peraturan menteri keuangan nomor page alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum yang berasal dari laurent sebesar rp. (enam miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh enamtahun anggaran dilakukan berdasarkan ketentuan pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umumita nnmnnnnnnaaan .jdih.depkes.go.id full text pmk. per. htm lampiran peraturan menteri keuangan nomor mk. tentang penetapan bak lokasi kurang sumber man semetahun anggaran dalam rupiah nama provinsi kab kota royalty laurent jumlah dbh provinsi bangka belitung kab. bangka kab. belitung kota pangkal pinang provinsi bantu st7a4aa0, kab. lebak kab. tangerang kota cilegon provinsi bengkulu pol kab. bengkulu utara nan provinsi gorontalo kab. gorontalo bagian provinsi provinsi papua kab. nabire bagian provinsi provinsi jawa barat kab. bandung kab. bekasi kab. garut kab. sukabumi kab. tasikmalaya bagian provinsi kab. sarolangun halaman dari la) ton rms menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah nama provinsi kab kota uus pepdamtagan akan apa pantas ianmoo\| pena a\|tiap. sragen 2s00a800\| asrama anand\| is00an\| dan man kan bawang so1 ssen0o\| irma ban sales bondowoso) kab. gresik kab. madiun taliabu malang ana iglkepipamerasan as2oao\| bokatamn ema agam 2alias sampang as20po\| d2alien siwon soo) dalen simone kota blitar kota matang 2as20a00\| halaman dari rms menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah tele io . bebas "sekota probolinggo 2as20a0o\| afkonsumas gemar asasi! kota batu pas2soo\| provinsi kalimantan barat 3m0. ,o0o\| han masa t toto elebi benar pikapbartoruta sorsazsool he0rag2eg0l \|keb hulu sungai tengah gelar kotaku tisoseetoo\| yeon0nata00\| kota banjarmasin0001 sgrsgesgo\| orgs02500\| provinsi lampung slab.tampung tengah se976400\| se97e40o #\|kebitampung utara se976aoo\| se976400 s\|kab.tampung timur seszesoo\| se076400\| \|lsler. tanggamus seo7soo\| sen7e4o0 1kab.tulang bawang se976400\| se076400 halaman dari neng) lis menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah tere uts kota bandar lampung seg7aoo\| spam ane naa provinsi maluku utara \|. w9s9800000\| pamen ena naa pembagian above1 enmaenanegna voodoo hot .oo1 bes kai sio tos pamor bantan sempat oke bayaran soon se1ss6.o0 ass ri. bagian provinsi pen lensa provinsi ntt provinsi riau halaman dari tea menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah nama provinsi kab kota tipu uus \|kotaperanbru salem nama kota tanjung ping bagian provinsi pertama b kab. buton hantu tooth bagian provinsi des272n00\| kab. parigi moutong \|. sessoooo\| bagian provinsi toga s2000\| todas25001 pmtmisumesseaan mean sean #\|kab. jeneponto kan kesan manan. tatosamonl peran na. kab. padang pariaman r87o948o00o\| s\|kali pasaman t8ro04stool 6lker. pesisir selatan t870048900\| jsetmmpan umma bima tt\|kota padang panjang term0sool kota sawahlunto halaman dari menteri keuangan republik indonesia dalam rupiah nama provinsi kab kota royalty jumlah dbh te i w b8 kota solok \| bagian provinstotal nasional menteri keuangan, ttd . srimulyaniindrawati karnnsecsua! yan aslinya, gaya sesuai deng aslinya kepala umum kepa it.u, departemen ols suharto halaman daridan pemanfaatan insentif atas pencapaian kinerja bidang cukai, telah diatur dalam, bahwa dalam rangka lebih memberikan penghargaan kepada direktorat jenderal. bea dan cukai atas pencapaian kinerja bidang cukai yang berdasarkan pada kewajaran dan keadilan, perlu mengganti peraturan menteri keuangan nomor pmk. . tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pencapaian kinerja bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf distribusi www .jdih.kemenkeu.go.idlu: mengingat undang undang nomor tahun tentang cukai lembaran negara: republik indonesia.. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: itu nos insentif bidang cukai yang selanjutnya. disebut insentif: adalah apresiasi .yang diberikan kepada direktorat jenderal bea dan cukai atas capaian kinerja bidang cukai berupa alokasi anggaran yang ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan sebagai tambahan imbalan bagi pegawai direktorat jenderal bea dan cukai. pencapaian kinerja bidang cukai adalah tercapainya target kinerja bidang cukai dalam upaya pemerintah untuk pengendalian konsumsi barang barang tertentu melalui instrumen pengenaan cukai dalam kurun waktu (satu) tahun anggaran. target kinerja bidang cukai adalah target kinerja berdasarkan kontrak kinerja direktorat jenderal bea dan cukai bidang cukai dalam kurun waktu (satu) tahun. menteri adalah menteri kesan republik indonesia. kantor adalah kantor pusat, kantor wilayah, kantor pelayanan utama, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai, pangkalan sarana operasi, serta balai pengujian dan identifikasi barang, pada direktorat antara bea dan cukai. tunjangan kinerja adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai lingkungan kementerian keuadirektorat jenderal bea dan cukai diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja bidang cukai. distribusi insentif sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap tahun anggaran berdasarkan asas kewajaran yang disesuaikan dengan bentuk upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja bidang cukai. insentif papan maa maks pada hanya diberikan dalam hal pencapaian kinerja bidang cukai tahun anggaran sebelumnya melebihi target kinerja bidang cukai yang telah ditetapkan. insentif sebagaimana dimaksud pada dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan. pencapaian kinerja bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam diukur berdasarkan kumulatif capaian kinerja atas indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja bidang cukai. indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja bidang cukai sebagaimana dimaksud pada meliputi: realisasi penerimaan cukai yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan kementerian keuangan untuk tahun anggaran berkenaan dengan bobot kinerja (dua puluh persen), kepuasan pengguna jasa dengan bobot kinerja (lima belas persen), realisasi janji layanan unggulan bidang cukai dengan bobot kinerja 15y6 (lima belas persen): waktu pelayanan pengambilan pita cukai dengan bobot kinerja (lima belas persen): penyelesaian rumusan peraturan bidang cukai dengan bobot kinerja (sepuluh persen), kepatuhan pengusaha barang kena cukai yang dimonitor dengan bobot kinerja (sepuluh persen), distribusi tak efektivitas penyampaian materi sosialisasi dan penyuluhan bidang cukai dengan bobot kinerja (lima persen), kepatuhan pengguna fasilitas cukai yang dimonitor dengan bobot kinerja 5y6 (lima persen), policy recommendation bidang cukai hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan bobot kinerja 5y6 (lima persen). pengukuran indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada mengacu kepada peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang pengelolaan kinerja lingkungan kementerian keuangan. insentif diberikan dalam hal akumulasi realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada diatas (seratus persen). bab pemanfaatan insentif insentif atas dasar pencapaian kinerja bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam dimanfaatkan untuk pemberian penghargaan bagi pegawai atas pencapaian kinerja bidang cukai. dalam hal diperlukan, insentif sebagaimana dimaksud dalam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja kantor dan atau untuk pihak pihak yang membantu peningkatan. kinerja bidang cukai. been sunan bab iii besaran insentif dan pengelompokkan unit dan satuan kerja besaran insentif untuk pemberian penghargaan bagi pegawai atas pencapaian kinerja bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam diberikan sesuai dengan kontribusi unit dan satuan kerja terhadap pencapaian kinerja bidang cukai. kontribusi unit dan satuan kerja terhadap pencapaian kinerja bidang cukai sebagaimana dimaksud pada dibedakan menjadi: unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian kinerja dibidang cukai. unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian kinerja bidang cukai. unit dan satuan kerja yang berkontribusi secaralangsung berhubungan dengan pencapaian kinerja bidang cukai. unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidaktidak langsung berhubungan dengan pencapaian kinerja bidang cukai. (l) unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam meliputi: distribusi www .jdih.kemenkeu.go'id unit dan satuan kerja kantor pusat yang menangani teknis dan fasilitas bidang cukai: unit dan satuan kerja tingkat wilayah yang menangani teknis dan fasilitas cukai dengan akumulasi kontribusi penerimaan kantor pelayanan pada lingkup koordinatnya sebesar paling sedikit (lima persen) terhadap realisasi penerimaan cukai nasional, atau unit dan satuan kerja tingkat operasional yang menangani teknis dan fasilitas cukai dengan kontribusi penerimaan cukai sebesar paling sedikit (satu persen) terhadap realisasi penerimaan cukai nasional. unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam meliputi unit unit selain sebagaimana dimaksud dalam(tiga) kali gaji pokok dan (tiga) kali tunjangan kinerja dalam hal pencapaian kinerja 100x6 (seratus persen) sampai dengan (seratus sepuluh persen): (empat) kali gaji pokok dan (empat) kali tunjangan kinerja dalam hal pencapaian kinerja diatas (seratus sepuluh persen).distribusi (dua) kali gaji pokok dan (dua) kali tunjangan kinerja dalam hal pencapaian kinerja 100x (seratus persen) sampai dengan (seratus sepuluh persen), (tiga) kali gaji pokok dan (tiga) kali tunjangan kinerja dalam.hal pencapaian kinerja diatas (seratus sepuluh persen). bab penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian dan pemanfaatan insentif pengalokasian anggaran untuk pemberian insentif cukai didasarkan pada estimasi kebutuhan insentif pada masing masing unit dan satuan kerja sesuai pengklasifikasian unit dan sena kerja sebagaimana dimaksud dalam dalam hal alokasi anggaran untuk insentif cukai belum tersedia dalam anggaran direktorat jenderal bea dan cukai, direktur jenderal bea dan cukai dapat mengajukan permohonan alokasi anggaran dimaksud kepada menteri selaku pengguna anggaran.. pada dalam hal anggaran untuk kebutuhan insentif tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme optimalisasi, menteri selaku pengguna anggaran menyampaikan usul tambahan alokasi anggaran untuk pembayaran insentif kepada menteri selaku bendahara umum negartata cara pembagian dan pertanggungjawaban penggunaan insentifkon nip distribusiformat permohonan insentif kop surat nomor sersnrea( donnannnnann lampiran satu) berkas hal permohonan insentif atas pencapaian kinerja bidang cukai . yth. menteri keuangan sehubungan dengan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang cukai dan peraturan menteri keuangan nomor. ii, kami mengajukan permohonan insentif atas pencapaian kinerja bidang cukai . sejumlah .(s).(.), berdasarkan indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja bidang cukai (copy terlampir). demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan. direktur jenderal, tembusan: sekretaris jenderal direktur jenderal anggaran inspektorat jenderal distribusi www .jdih.kemenkeu.go.idy petunjuk pengisian permohonan insentif nomor diisi nomor surat permohonan. nomor diisi tanggal surat permohonan. nomor diisi tahun anggaran berkenaan. nomor diisi nomor peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pencapaian kinerja bidang cukai. nomor s5) diisi jumlah insentif yang diajukan (dalam angka). nomor diisi jumlah insentif yang diajukan (dalam huruf). nomor diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat permohonan. nomor diisi nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani suratdistribu0www .jdih.kemenkeu.go.id nomor pmk. tentang tarif cukai hasil tembakaunana mengubahiiwww .jdih.kemenkeu.go.idbatas waktuiss. (re data tian t.u. kementerian birskm lebih dari miliar batang tidak lebih dari miliar batang spm lebih dari miliar batang tidak lebih dari miliar batang lebih dari miliar batang lebih dari juta batang tetapi tidak atau spt lebih dari miliar batang iia lebih dari juta batang tetapi tidak lebih dari juta batang mib tidak lebih dari juta batang skt atau lebih dari miliar batang spf tidak lebih dari miliar batang tis tanpa enam tanpa batasan jumlah produksi klm atau klb tanpa batasan jumlah produksi golongan crt ana tanpa batasan jumlah produksi golongan gologe dla' ragam t.u. kementerian ka, biro mum eka)u lebih dari spt paling rendah sampai dengan iia paling rendah mib palingrendah skt palingrendah atau lebih dari spf paling rendah sampai dengansampai dengan tanpa klm kanetanpa pagi dah golongan soal) kepala bag kementerian tes up) m era yukon nip lampiran iiim spm skt atau spt skt atau spf tis klm crt hpt menteri keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi salinan sesuai dengan aslinya pera umum kepala bagian t.u. kementerian biro umum drag arie bintaro yukon nip m p www .jdih.kemenkeu.go.id
padluwww .jdih.kemenkeu.go.id beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. kendaraan perorangan dinas adalah bmn berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara asn)kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah pengalihan kepemilikan bmnengan menerima penggantian dalam bentuk uangww.idihkemenkew.gosip bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang yang berada pada pengguna barang kepada pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri tanpa melalui lelang. bagian ketiga prinsip umum kendaraan perorangan dinas meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat angkutan darat milik negaragawai asn, anggota tni, dan anggota polri. bagian keempat pihak pelaksana penjualan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang sesuai batas kewenangannya, dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelangnjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang, membuat perjanjian jual beliai! www .jdih.kemenkeu.go.id menetapkanmenerbitkan surat keterangan pelunasan pembayaran, dan menerbitkan surat pencabutan hak untuk membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui leleselonpada kementerian lembaga bersangkutan. ketentuan mengenai pendelegasianrsyaratan kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri dengan syarat kendaraan perorangan dinashuruf www .jdih.kemenkeu.go.idgawai asn, anggota tni, atau anggota polri, untuk tiap penjualan yang dilakukan. pegawai asn, anggota tni, atau anggota polrasn, anggota tni, atau anggota polri, telah menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan fungsional keahlian utama, atau jabatan yang setara pada tni polri,asn, anggota tni, atau anggota polri: yang mempunyai kedudukan dan atau pangkat yang lebih tinggi, atau pemegang kendaraan perorangan dinas, dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang. bab tata cara penjualan bagian kesatu umum kendaraan perorangan dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. www .jdih.kemenkeu.go.idharga jutanpa melalui lelang ditentukan oleh pengguna barang sebagai berikut: kendaraan dengan umur (limagawai asn, anggota tni, atau anggota polrdapat dibayar secara: sekaligus, atau angsuran paling lama (dua) tahun. www .jdih.kemenkeu.go.id pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui penyetoran rekening kas umum negaraasn, anggota tni, atau anggota polri yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran. dalam hmngawai asn, anggota tni, atau anggota polriiaya perbaikan pemeliharaan sebagai dimaksud pada huruf termasuk namun tidak terbatas pada pajak kendaraan. pegawai asn, anggota tni, atau anggota polrwww .jdih.kemenkeu.go.id pencabutan hak untuk membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan hak untuk membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang yang diterbitkan oleh pengguna barang. surat pencabutan hak untuk membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud padabatalcc. nomor, tanggal, dan hal surat persetujuan pengelola barang, alasan batalnya pembelian kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, dan klausul yang menyatakan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri yang dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam masih mempunyai kesempatan untuk membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada kesempatan berikutnya. kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri sebagaimana dimaksud dalam pengguna barang dapatersebut. pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri lainnya yang dapat ditunjuk untuk membeli kendaraan www .jdih.kemenkeu.go.id perorangan dinas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pengguna barang mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang untuk pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam kepada pengelola barang disertai dengan alasan pertimbangan yang mendasarinya. dalam hal pengguna barang tidakanpa melalui lelang, kendaraan perorangan dinas tersebut digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas. pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas berdasarbagian kedua persiapan permohonan pengguna barang melakukan persiapan permohonan penjualan berdasarkan surat permohonan dari pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri yang dilengkapi dengan: www .jdih.kemenkeu.go.iddan asli surat keterangan dari pejabat yang berwenangsiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan penelitian data administratifmelakukan penelitian data administratif kendaraan perorangan dinasnilai perolehan atau nilai buku, dan melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik dengan data administratif kendaraan perorangan dinas yang akan dijual. penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dituangkan dalam berita acara penelitian. dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada pengguna barang dapat membentuk tim internal. www .jdih.kemenkeu.go.id tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pengguna barang dengan melampirkan berita acara penelitian. pengguna barang meminta penilai melakukan penilaian kendaraan perorangan dinas untuk mendapatkan nilai wajar dari kendaraan perorangan dinas yang menjadi objek permohonan. nilai wajar sebagaimana dimaksud pada diajukan sebagai dasar penetapan harga jual kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang. bagian ketiga permohonan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang diajukan. secara tertulis oleh pengguna barang kepada pengelola barang yang sekurang kurangnya memuat: penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, data administratif kendaraan perorangan dinas yang direncanakan dijual tanpa melalui lelang, dan nilai wajar dan harga jual kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada harus disertai dokumen sebagai berikut,,www .jdih.kemenkeu.go.id fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, fotokopi kartu identitas barang kib),keputusan pejabat yang berwenang yang menetapkan kendaraan perorangan dinas digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pegawai asn, anggota tni, dan anggota polri. asli surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai wajar dan harga jual yang diusulkan, asli surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakanrincianoleh pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri dalam jangka waktu (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, dan foto kendaraan perorangan dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang.www .jdih.kemenkeu.go.id surat keteranglitian pengelola barang melakukan penelitian atas, melakukan penelitian fisik kendaraan perorangan dinas yang direncanakan dijual tanpa melalui lelang dengan mencocokkan data administratif yang ada. bagian kelima persetujuan persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang diterbitwww .jdih.kemenkeu.go.id data kendaraan perorangan dinas yang direncanakan dijual tanpa melalui lelang, harga jual kendaraan perorangan dinas, cc. namakewajiban pengguna barang untuk: kewajiban pengguna barang untukyang dituangkan dalam berita acara serah terima bast), dan kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pengelola barang. dalam hal pengelola barang tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelangbagian keenam tindak lanjut persetujuan persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang yang diterbitkan pengelola barang ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu.go.id pengguna barang, perjanjian sebagaimana dimaksud pada hurufnomor, tanggal, dan hal surat persetujuan pengelola barang, bentuk pembayaran dan jangka waktu, dan hak dan kewajiban kedua belah pihak, dalam hal penjualan dibayar secara sekaliguspembayaran secara sekaligus paling lama (satu) bulan sejak persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang diterbitkan, dalam hal penjualan dibayar secara angsuranangsuran pembayaran sesuai dengan perjanjian atas kendaraan perorangan dinas yang dibelinya dan menyampaikan setiap bukti pembayaran angsuran kepada pengguna barangnyampaikan bukti pelunasan pembayaran kepada pengguna barang setelah melunasi pembayaran paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal pelunasan www .jdih.kemenkeu.go.id pembayaran penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, berdasarkan bukti pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf pengguna barang menerbitkan surat keterangan pelunasan pembayaran danyang dituangkan dalam berita acara serah terima bast), paling lama (satu) bulan sejak tanggal pelunasan pembayaran penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, pengguna barang melakukan penghapusan kendaraan perorangan dinas tersebut dari daftar barang pengguna dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang penghapusan bmn, pengelola barang melakukan penghapusan kendaraan perorangan dinas tersebut dari daftar barang milik negara dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang penghapusan bmn. berdasarkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dengan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam huruf d4, pengguna barang: mengeluarkan kendaraan perorangan dinas dari neraca dan dicatat dalam daftar barang milik negara yang dijual secara angsuran, dan mengakui dan mencatat piutang yang berasal dari penjualan angsuran. persiapan permohonan, permohonan, penelitian, persetujuan, dan tindak lanjut persetujuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap persiapan permohonan, permohonan, penelitian, persetujuan, dan tindak lanjut persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam bab pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelangperalihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: yang telah ditetapkan oleh pengelola barang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penjualan kendaraan perorangan dinas milik negara,v.format surat keterangan formatnomor!:.e.ee yang bertanda tangan bawah ini: nama nnanaanaaaa aan nip nrp nenek jabatan cook dengan ini menerangkan bahwa: nomor tanggal merek tipe nomor nomor nomor dokumen dokumen jenis mesin rangka polisi kepemilikan kepemilikan s). . . . \|andokumen kepemilikan. diisi dengan tanggal dokumen kepemilikanil. formatnomor: wi. yang bertanda tangan bawah ini: nama nknaanaaaa nan jabatan dengan ini menerangkan bahwa:: nomor tanggal merek tipe nomor nomor nomor stok stok jenis mesin rangka polisi register register sal ad2) a13) nama lengkap) nistok atau register. diisi dengan tanggal stok atau registerul. format surat keterangan kebenaran fotokopi dokumen kop surat kementerian lembaga surat keterangan kebenaran fotokopi dokumen nomor! won) yang bertanda tangan bawah ini: nama pakan asn jabatan oom dengan ini menerangkan bahwa:fotokopi keputusan penetapan status penggunaan nomor., fotokopi kartu identitas barang kib) nomor., fotokopi keputusan pengangkatan menjadi pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri nomor.: fotokopi suratsurat nomor.,enakeputusan penetapan status penggunaan. diisi dengan nomor kartu identitas barang kib). diisi dengan nomor keputusan pengangkatan menjadi pegawai asn, anggota tni, atau anggota polri. diisi dengan nomorsima t.u. kementerian tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id
bupati katingan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati katingan nomor tahun tentang pengelolaan cadangan panganangan ketentuangan pemerintah daerah meliputi cadangan pemerintah desa, cadangan pemerintah kabupaten kota, dan cadangan pemerintah provinsi, bahwa untuk, sekaligus upaya mewujudkan ketahanan pangan kabupaten katingan, maka perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten katingan, bahwaubahan nomenklatur dinas, sehinggab. peraturan presiden nomor tahun tentang dewan ketahanan pangan, peraturan menteri pertanian ketua harian dewan ketahanan pangan nomor permintaan ot.memutuskan menetapkan peraturan bupati katingan tentang pengelolaan cadangan pasalurkandalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupnyayang telah ditetapkan oleh bupati katingankalimantan tengah. bab besaran cadangan pangan besaran cadangan pangan pokok daerah, meliputibencana alam, keadaan darurat diluar kemampuan manusia, darurat nasional yang mengakibatkan adanya situasi darurat pangan, kurangnya pasokan pangan saat menjelang hari hari besar keagamaan, serta sebagai wadah penampung beras petani saat panen rabencana, tanggap darurat serta pasca bencana, instrumen stabilitas harga khususnya mengantisipasi il: lonjakan harga dari pasar dan kelangkaan pangan, dan meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan khusunya daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat bencana serta masyarakat rawan pangan kronis akibat kemiskinan. bab sasaran sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten katingan yang mengalami kerawanan pangan saat bencana dan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan situasi(hpp) selama dua bulan berturut turut, kekurangan pangan dan atau krisis pangan, bencana non alam: bencana sosial, dan atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh bupati, bab dana besaran dana untuk pengadaan cadangan pangan pokok daerah kabupaten katingan besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah daerah kabupaten katingan dialokasikan pada anggaran dan pendapatan dan belanja daerah. besaran dana sebagaimana dimaksud pada yaitu untuk pemenuhan cadangan pangan pemerintah kabupaten. bab timn satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan yakni dinas pertanian, pangan dan perikanan kabupaten katingan, bab vii penyelengaraan cadangan pangan daerah bagian kesatu umum penyelengaraan cadangan pangan meliputi pengadaan, dan pengelolaan, penyelenggaraan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas pertanian, pangan dan perikanan kabupaten katingan, dalam menyelenggarakan cadangan pangan pokok daerah dapat bekerjasama dengan instansi lembaga yang tugas pokok fungsinya bidang pangan serta badan urusan logistik, dinas sosial, dinas perindustrian, perdagangan dan umkm serta instansi lainnya yang tetapkan oleh bupati: bagian kedua pengadaan pengadaan pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dapat dilakukan melalui pembelian langsung kepada produsen beras, petani, kelompok tani atau gapoktan, penyerahan beras dari dinas pertanian, pangan dan perikanan kabupaten katingan tim pelaksana penyaluran yang telah ditetapkan oleh bupati, pembelian melalui pihak ketiga dalam hal ini adalah badan urusan logistik bulog), pengelolaan, dan penyaluran, pembelian pangan pokok beras sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. pengelolaan cadangan pangan pokok daerah meliputi penyelenggaraan administrasi penyimpanan, melakukan stok name secara berkala atau pendataan secara rutin terhadap persediaan barang atau stok beras gudang penyimpanan agar dapat selalu memenuhi kebutuhan, pemeliharaan, menjaga mutu dan keamanan barang gudang, mempertanggungjawabkan pengelolaan gudang. bab vidarurat akibat bencana non alam, bencana alam, darurat nasional, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin, kurang mampu, serta keadaan rawan pangan kelompok masyarakat. mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten diserahkan dinas yang menangani bencana sosial: bab pelaporan setiap pengeluaran cadangan pangan pemerintah kabupaten hn. katingan dari dinas pertanian, pangan dan perikanan kabupaten katingan akan dilaporkan bupati katingan,(pada tanggal, bupati katingan, sat puter peran diundangkan asongan pada tanggal, sekte daerah, kab katingan kodepos berita daerah kabupaten katingan tahun nomor
pa,damatingjdih.kating:jdih.katingankab.go.id:jdih.katingankab.go.idalokasi formula kabupaten katingan jdih.katingankab.go.ids5) penyaluran dana desa dari rsud rkd tahap dilaksanakan setajdih.katingankab.go.id tahap dari kepala desa. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahapan bidang pemberdayaan serta program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain kegiatan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, bum desa atau bum desa bersama, embung, dan sarana olahragajdih.katingankab.go.idii: dan foto kegiatan yang telah dilaksanakan sesuaijdih.katingankab.go.idjdih.katingankab.go.imulai berlakunya peraturan bupati katingan ini, maka peraturan bupati katingan nomor tahun jdih.katingankab.go.iddana gek demi diundangkan asongan nee range av, daerah kabupaten katingan, berita daerah kabupaten katingan tahun nomor 49l jdih.katingankab.go.id lampiran peraturan bupati katingan nomor tahun tentang tata cara pembagian dana penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten katingan tahun anggaran rincian dana desa kabupaten katingan ibu rupa han wo. kecamatan mama desa "ka indikasi dewa tone den aneka common fame daratan mata ema comata kita kate rotan bobot\| alokasi desainer ipusdudan! tegak bobot pondudaki rentang spot nova vena bobot kesulitan ega! bebek formula sea ikamipang gatingaang tersesat jrerrnaaa oo o ) \| 1ios\| o,0100jo,oo1o\| jo,oo1e\| 9a,i7\|o,rose jo,ooo8\| o,006e jo,0o17\| is6ise,99a8\| jampang ampelas ' ' jee3as (remmwaaa oo) al ) \| air) o,loss jo,oog\| 72j jo,oo26\| jo,ooo2\| o,00e5 jo,001e\| jampang telaga olesan berke bana ) \| ') o ) \| o01o8jo,oo1o\| jo,oo7s\| ,4c\| o,0o8ojo,oo12\| jo,oo1s\|o, ikamipang iparupuk ' \|sangattertinggal\| oo ) o \| jo,ooo1\| jo,ooo1\| 6s, o,0o89jo,ooo6\| jo,ois\| jampang karung ' \|ete3as premrimwaaa oo) \| as7\| jo,ooa\| 62j o,00a5 jo,o022\| ,8a\| o,o214 jo,oo32\| jo,oo17\| o,oo7a9a054\| ,a88a\| \| & jampang ijahanjang ' \| (temui gaa oo) \| to2l o,00s9 o,ooo6\| 6sj jo,oo24\| jo,oo38\| \|o, ikamipang (tumbangrunen ) \|ele.sas (tema oo) oo ) \| dojo,oo38 o,ooa\| 42j jo,oo1s\| \|o, jo,oo14\|o,00s842074\| jampang ' fauna ngo o ) were3as berkelana \| total o,00ce \|o,ooo7\| sej jo,oo31\| o,oosa jo,ooo8\| jo,o0io\| kampung jasemkumbang ' aaa oo oo ) ) \| \|o, o,0ose jo,oo43\| jo,ooo0\| jo,o014\| (katingan hilir (tewangkadamba ' )?\| (sangattertinggal\| 5s) ' ) \| s56\| jo,rose\| o,0o81 \|o,o012\| fo,o012\| ,9a51\| katingan hilir ) (tumbangliting ' )?\| (sangat tertinggal\| o,0ooe\| ti\| \|o,o026\| jo, \|o,oo12\| o,007867e48\| katingan hilir italiankereng ' irermwaaa oo ) ) \| 1ar2\| o,o123jo,oo12\| 190f o,o143 jo,oo71\| s7, \|o, fo,zoos) jo,o012\| katingan hilir (banutkalanaman (sangat tertinggal\| ' \| o,007e \|o,ooo8\| 69j \|o,oo25\| ,007ifo,oo11\| \|o, ,00s6a6534\| katingan hilir melangkah ' ) jelek.3a5 erg o)o\| oo ) ' ) \| 206j o,o148 jo,oo7a\| ss,o1\| o,0o33fo,zoos\| jo,o013\| katingan hilir jhampalit ' gle.3as alsos\| o,o208 jo,otot\| o,o047 jo,ooo7\| jo,ooo\| o,o22871387\| terang sanghyang garing \|terang baringin ' isangattertinggal\| ' ) \| \|o,oo11\| jo,oo4e\| ,7a\| jo,oo14\| jo,o013\|o, terang sanghyang garing \|hafalan ' '\| .3as sangat erwin al\| o ) \| o,0o64 o,o006\| jo,oldid \|o,o016\| jo,oo14\| terang sanghyang garing \|terang ranges ' ' ? \| \|sangat tertinggal\| o,oog7 \|o,ooo4\| sij jo,oo1i\| ,0039o,oo06\| jo, io0a43, tie.78e terang sanghyang garing \|cangkang ' ' ) (sangat tertinggal\| ' \| \|o,oos2\| o,oo71 jo,oo11\| jo,oo14\| terang sanghyang garing \|terusan danum ' (sangattertinggal\| o,00o0e\| s8j fo,oo14\| jo,o018\| jo, terang sanghyang garing \|tumbang terusan ' \| tertinggal lo ' ' ) \| jo,oo7oj o,0186jo,o020\| s1, jo,o01e\| terang sanghyang garing \|terang cangkang ' ) \| sangat tertinggal\| jo,o148\| jo, 48some, terang sanghyang garing \|terang manyangen (sangat tertinggal\| ' \| 759j \|o,ooo\| o,o07o jo,oo3s\| jo, jo,oo1i\| terang sanghyang garing (karya tunggang ' ) \| (tertinggal oo ) ) \| o,ooo9\| 3a\| \|o,oo12\| ,7e\| o,o037 jo,o0o6\| \|o, jpulaumalan (itewangpapari ' )'\| .3a5 gaa lo o ) \| ssa\| o,0o28 \|o,ooo3j o,oo7o fo,oo35\| jo,o0o0\| jo,o015\| jpulaumalan (tewangdarayu (sangattertinggal\| ' ) \| s26\| o,ooa\| isi \|o, jo,o009\| \|o, ipulaumalan nur oo ) \|ete.3as jrermiwaaa oo o ob\| 1a7o7i\| \|o,oo1e\| sa\| jo,o163) jo,oo11\| jo, pulau malan (kulukbali \| (tertinggal oo 5s) ) \| s8a\| \|o,o0o3\| fo,olas\| o,i3\| jo,ooo\| jo, o,0o63638a6\| pulaumalan (manduingtaheta ' ) \|6le.3as jrermnaaa, oo) ) \| shojo,oo97 \|o,ooo5\| o,o077 jo,loss jo,oo15\| \|o,oo1s\| jpulaumalan imanduinglama ' '\| .3a5 (sangattertinggal\| o ) \|) sis o,ooj o,oo8e \|o,o0a\| jo, jo,o015\| jpulaumalan itumbangbanjang ' ) \| (sangattertinggal\| ' ) \| s8s\| \|o,zoos\| saf o,o111 jo,oos5\| jo,oo05) jo,oo18\| jpulaumalan itumbanglawang ) (sangat ter tinggal\| o ) \| \|o,oog\| jo,oo31\| se,9a\| o,o034o,ooo5\|) \|o,o015\| jpulaumalan idahiantunggal ' ) \| (rertiwcaal oo) os\| 1a7.o71) \|o, jo, \|o,oo1o\| jo,oo14\| pulau malan ojtewangkarangan isangattertinggal\| 5s) ' ) \| sis\| \|o,000o4\| fo,ooa9\| o,0019fo,ooo3\| ,0e\| jo,oo1a\| jpulaumalan (tumbangtungku \| (sangattertinggal\| ' \| sa8j o,o046 \|o,000o5\| jo,o100\| o,0020jo,ooo4\| as, jo,oo15\| jpulaumalan keragu \|ere.sas (sangarterti ) \| jo,ooo3\| tij o,0os1 jo,oo26\| \|o,ooo\| \|o, ipulaumalan itumbangtanjung )o .sas sangar ter aaa o ) \| gid\| o00s1 \|o,zoos\| jo,oos7\| jo,oo09\| jo,o013\| jpulaumalan litura gre.3as (sangar ter ting gal\| o4\| o ) \| o391j o,loss jo,ooo3\| sej jo,oggi\| \|o,ooo0\| jo,o020\| 16e9337,8a8 katingan tengah ) (tumbanglahang ' ) etika oo \| ) ) \| oo111 jo,oo11\| jo,oo78\| \|o, jo,o011\| katingan tengah ' o(tewangpanjang ' ) \| (sangat tertinggal\| \| 3sj jo,oo14\| \|o,oo14\| ss, jo,oo17\| ( katingan tengah ) (petakputi 'o o \| .3a5 (sangat tma o ) \| o,o019j o,00o2\| jo,oo01j jo,oo17\| o,o061 jo,o015\| katingan tengah ) (teluk tere3as frertma o as27\| roti1 \|o,oo11\| tsi o,00famp0,0o27\| ,0o89 jo,oo13\| jo,oo13\| o,0o6486689\| jdih.katingankab.go.id a55 vw vw www erdnkani agak maa ndak, ayah tara sosoknya katingan tengah ' )(sambadanum ' \| .3a5 berkembang oo) \|o,ooa5s) jo,o1a6\| jo,oo16\| o,oo87 jo,o009\| katingan tengah ) isambabakumpai ' ) \|ele.3as jrerrmaaa oo) ) \| 1a6\| \|o,oo1s\| o,o200 jo,o1oo\| jo,ooo8\| 3e,8oj o,o047 jo, katingan tengah ) (sambakatung ' ) '\| tinggal oo ) \| o,oo24) jo,o107) jo,oo1a\| jo, katingan tengah ) (napusahur ' ) \|ei6.3as prertiwaaa oo) ) \| \|o,oog\| o,o0oe jo,ooo3\| se,9ajo,0084jo,zoos\| jo,0o14\| katingan tengah ) (batubadinding ' ) ) \| \|rer oo ' ) \| o,oo14\| iss) jo,oee\| jo,zoos) katingan tengah ' ' ' )irantauasem ' ) \| (tertib o \| ' ' \| jo,oo11\| jo,oo1ej o,oo98 jo,oo15\| jo,ois\| katingan tengah ) (mirahkalanaman ) \| isangattertinggal\| ) \| jo,ooo2) o,0009fo,ooi\| \|o,oo17\| katingan tengah ' )itumbangkalrmei ' ) (sangar tertinggal\| o ) \| logo o,oo90 o,ooo9\| jo,oo2e\| jo,oo12\| a5, o,0os8 jo,oo1a\| katingan tengah ) (tumbangmarak ' ) to16.3as (sangar erwin gal\| o ) \| \|o,o0o0e\| jo,oo25\| ,7a\| jo,ooa\| \|o,oo16\| katingan tengah ) (tumbanghangei ' ) (sangat tertinggal\| 'o ) \| 488j jo,ooo4\| o,001e jo,ooo8\| jo,oo82\| jo,oo14\| katingan tengah ' ' )\|tumbangpariyei 'o ) tere.3as isangarter tiwa al\| oo ) \| o,0o003\| 5e\| fo,oo20\| si,sa\|o,oo19 jo,ooo3\| jo,oo1e\| tanaman matilei ' ' )(deces ' ) jel6.3as (sangartertin gaa o ) \| 4o2\| jo,ooo3\| jo,oo13\| \|o,0o02\| se, \|o,o018\| 9e266, 7i2. tanaman matilei ' ') ' )'(tumbanglabehu o\| .3a5 (rermnaaal o o)o ) \| 2sej o,0020jo,00o02\| 2i\| jo,zoos\| \|o.0016fo,ooo2\| jo,o017\| tanaman matilei ' ') ' )'(itumbangkaman \| .3a5 tna oo) \| ) ) \| sanjo,01s4 \|o,o0o15\| jo,rose\| \|o,o016 jo,ooo2\| \|o, tanaman matilei ' ' ' ) (tumbang minggu ' ) \| emi gaa o o)o \| o') \| sosok o,o257 \|o,oo26\| jo,mobil \|o,oo24 jo,ooo4\| se, o,o0a8 9ro.eoe tanaman matilei ' ' (mantu ' .3a5 pte tanggal oo ) \| 2isjooo1s \|o,ooo2\| a3\| o,opsi jo,oo1s\| \|o,oo16\|o,ooo2) 5e,4e\| jo,note o,oos75088a\| toko7o,aca8\| tanaman matilei ' ' ' ) (kulukhabuhus ' ' ) \| .3a5 isangarter tin naga o ) \| ssio,o046 \|o,zoos\| 6e\| o,o0a7 jo,oo2a\| jo,ooo2\| o,o07e jo,oo19\| o,oo494853a\| 7as.gai tanaman matilei ' '). ) itumbangkanei ) \|el6.3as (sangartertin gaa ) \| \|o,ooo3\| jo,oo1a\| \|o, jo,ooo2\| ,3af jo,oo14\| to6.co3\| tanaman matilei ' ') ' )'(tumbangtaranei ' ) (sangat tertinggal\| 'o ) \| \|o,0o002\| lil o,00o8 jo,ooa\| o,o053 jo,zoos\| o,o070 \|o,oo17\| tanaman matilei ' ' )(tumbangkawei )\| .3a5 (sangat tertinggal\| o ) \| jo,o0o0o2\| 1i\| jo,oo0a\| seo, jo,opsi\| \|o,0o16\| sanamanmantikei \|tumbangmangara .3as (sangartertingaal\| o ) \| jo,ooo2\| 38f jo,oo14\| o,does jo,oo1o\| ,\|o,0o2a\| tanaman matilei ' ) )' (tumbangpangka ' )? sangattertinggal\| o,0002j 18j jo,ooo6e\| o,00s0o,ooo8\| fo, tanaman matilei ' ' )'itumbangatei ' )'\| (testing o o ) \| ) ) \| tokoh o,oo89 jo,ooo9\| 1s\| jo,ooo\| o,00e9 jo,oo10\| \|hoo1s\| tanaman matilei ' ' )idayamanunggal ' ) \|eie.3g5 jsangarter tin al\| o ) \| fo,ooo1\| 3if jo,oo1i\| \|o, \|o,ooo2\| 6e, o.0o8s \|o, tanaman matilei \| ) (rantau rangkiang ' ) sangat ter gagal\| ) \| o,ooo8\| soj o,0o3e jo,oo1s\| \|o, \|o,ooo3\| jo,oro\| jmarikit ' itumbangmandurei (sangattertinggal\| \|o,ooo2\| 22j jo,oog\| s3, jo,zoos\| o,0o7i jo,oo1a\| \|85i41, imarikit ' (tumbangpaku o\| .3a5 (sangarmermina o ) \| s530\| jo,ooa\| o,000e jo,ooo3\| jo,ooo\| 4i,6a\| jo,o013\| mari kir ' buntutleleng ' ) jel6.3as jtermwaca o ) o ) \| o,o0o4\| jo,ois jo,oo18\| jo,oo1a\| mari ir' ' ikulukleleng (termahal oo o \| ) \| majo, jo, 10j jo,ooj o,o174 jo,oo20\| 6s, jo,oo2i\|o, ,6i71\| imarikit ' sabang bergegas ooo1o jo,0oo2\| 1iej o,oo11 jo,ooo\| si,o3\|o, jo,ooo5\| \|o, (market ' (tumbang melawan \|sangattertinggal\| ' ) \| 210j o,00o2\| jo,o002j jo,oo18\| s52, jo,oo17\| ft08588, imarikit ' (tumbangtari ' )'\| .3a5 (san gate tinggal\| o ) \| o,ooo1\| 21j jo,ooj o,o11e jo,oo17\| ,6a\| jo, ta4. (market ' (rangansurai ' ' \|6l6.3a5 gat tinggal\| o3\| o ) \| \|o,ooa\| 44j jo,oo1e\| \|o, jo,ooo5\| o,o07e jo,o019\| imarikit (tumbanghiran ' ) jee.3as (term nama, \| ) o ) \| jo,oo1o\| fo,joao\| jo,o00a\| jo, imarikit ' (tumbangpahanei ) \| (sangat tertinggal\| ' ) \| o,oos8 \|o,ooo\| 4t7j jo,oo17\| jo,o0oa\| jo,oo21\| ,00479147e\| imarikit ' (tumbangdakei ) (sangarter primata o ) \| o,ooa\| 6a\| jo,oo23\| o,007a jo,oo11\| jo,ooi3\| ,i787\| imarikit ' (ranganburih ' sangattertinggal\| ' \| sgj \|o,oo1a\| s9, o,0os3fo,zoos\| jo,oo18\| jmarikit itumbangbemban oel6.3as sangar ter tinggal\| 'o ) \| 406j o,oosa \|o,ooo3\| 2ej fo,ooo0\| o,017e \|o,oo2e\| ,4a\| jo, market ' (tumbanglambi ' \| \|sangar rti gal\| o1\| ) \| o,ooo1\| fo,food\| \|o, jo,ooo4\| \|o, (market ' tumbangtangko \| isangattertinggal\| o,0066e \|o,oo07\| fo,oo3i\| ss, jo,zoos\| 5o, o,o0ie\| imarikit itumbangtundu \| je1e.3as (sangattertinaaa o1\| o ) \| foto1\| o,0o0a fo,ooo2\| \|o. \|o,ooo7\| jo, to2.0a1 jmarikit ibatupanahan ) \| \|sangattertinggal\| ' ) \| jo, fo,zoos\| \|o,0040o,ooo\| jo, mari ktr tumbang tubulus ' ) )? (sangat tertinggal\| \| \|o,ooo3\| s9j fo,oo1a\| \|o,ooo\| s1, jo,oo1e\|o, katingan hulu tkihambatang ' )o\|e61e.3as \|sangat nggak\| o2\| ) \| o,ooo2\| 19j jo,ooo7\| o,0027fo,ooa) fo,oo19\| jkatinganhulu ' itumbangkabayan isangattertinggal\| lis\| \|o,00o0o1) jo,ooo2\| \|o, jo,ooo4\| o,oo88 \|o, \|o, katingan hulu irangatkawit ' ) (sangattertinggal\| o1\| ) \| 0o, to,oo0o2\| jo,zoos\| o,0114fo,oo17\| jo,o018\| katingan hulu ) ipr )o\|el6. \|lancar ter tinggal\| o ) \| jo,o0o0o1\| jo,ooo1f o,0113jo,oo17\| 8a,7aj \|o,oo27\| katingan hulu (kuluksapangi ' ) \| (sangat tertinggal\| \| \|o,ooo1\| jo,ooo9\| o,0o48\|o,o00o7\| \|o, katingan hulu (tumbangkan ) \|61e.3as isangartermna ) \| fo, fo,ooa\| se,e9j o,o035 jo,zoos\| jo,oo20\| katingan hulu (tumbang salaman \| \|sangattertinggal\| jo,ooo2\| jo,oo13\| o,oo71 jo,woii\| \|o,ooz\| katingan hulu (rantaupuka ' ) tete.3as (sangartertiwaaa ) \| ,0023fo,o0o0o2\| jo,oo06\| o,o063 jo,ooo\| 5e, \|o, l94 katingan hulu (rantaubahai ' ) \|e16.3as (sangartertina ) \| o0o88 o,ooa\| jo,ooj \|o,ooo4\| 5e, ,0072jo,oo18\| o,0o3441511\| katingan hulu (ranganranjing ' ) ) sangat terhingga o ) \| o98j fo,ooo1\| o,00ga jdih.katingankab.go.id memang hamatum mos serangan pai makan lon maa nama set ekimae! meta delapan taman naa penata maa krama panas\| terunik been sasa asma ema esa coe ramalan auto rom ban gta ann tetesan sweat memecat\|,) c1oj pos\|oooosl isf odori joooosf 7as8foods\|o.ooo7\| ante\| code( o.00207347s \|7o gia,s2537\| cos a60 katingan hulu joint bango) tote.gas isancarrermnaoa il. i30f kosovo1\| ast to.zoos\| ee,s8\| jo,oia\| katingan hulu ojitombang angin \|oic 3as (sancattentiweoal sr2h o.oos1 fo.zoos\| o.001a jo,0oo7\| ,015e o,oos\| 4n,aa\| jo,oo1e\|o,o02933473\| too\| a8 (os0katingan hulu usb nanya doi6 3as isancartemmmooat\| ie3f o,ora kosovo1\| o.0o1s to.ooo\| jo.0ooa\| ,t1\| jo.o021 to7. katingan hulu ' itumbangjiga ' )'\|6i6.3as (sangat ter nggak\| o ) \| 4o3f o,0o41 \|o,o0o0o4\| jo,oog\| o,o17ojo,oo25\| jo,o020\| dio katingan hulu ouitumbang mangkal \|oie.3as isancatmeemmeca \|\|ass\| note ooo2\| tif o,zoos jo,roof ,57fo,o1s5 jo,oo20\| jo.oo1a\| katingan hulu (tumbangmahop '\|6io.gas (sangat term al\| o ) \| s24j jo,ooo7\| jo,ooo7\| sa49\|o,0038jo,zoos\| o,0oe8 jo,oo17\|o, katingan hulu (tumbang betung san gar rtn goa lo7) o1s) o,ooo1\| jo.zoos\| o,o00e\| \|o, katingan hulu benda tenggarong lama san rti nama 27il o,ooo2\| 42f jo.oo1s\| tas.a1\| o,0ob7 jo,kota\| (o,oo1e\| katinganhulu ' (pendatanggaring baru sangat tertinggal\| o ) \| 200f o,oo2a jo,ooo2\| jo,ooa\| 9o, \|o,00osa jo,zoos\| jo,ois\|o, ,5a980\| jkatnganhulu tteok tampang ) tot6sas (sancartermnoaa l,oo1logo ,00oo1\| o,000e jo,ooo3\| fo,0055o,0ooa\| ,003s7695a \| t20. katingan hulu (tumbang manager jsancatmermncca ou. 155j o,ooo1 tif o.ooo8 jo,roof 7e,3af jo, mendanai ' mendanai ' jose.3as jte tanggal oo o \| oo ) ) \| to01\| o,oos4 jo,ooo8\| jo,ooa3\| s1, ,0031jo,zoos\| jo,ooo\| o,o06s3te27\| ,5o86\| soo mend telur pebulu essay prermiwaca, to.00o2\| s0j jo.kota\| fo.zoos jo,o001\| dito mend dikampung melayu sis.3as jperemaana oo. san jo.olas\| 3240fo.oo1oo,ooa\| ,7a\| (o, 1sasis,s7a7\| b0a. doni aaw ditebang kampung jsanoare rmwecat\| l. \| o,ooa 77f o.loss jo.oktaf jo,roof ,ca\| \|o, mendanai ' (perigi were.3as sangat terminata o ) \| 399j jo,ooo3\| fo,oo27\| jo,ooo2\| o,o0e8 jo,oo17\|o,o04901683 mendanai (mekarkan ' ) ter6gas (tem tma \| 74i\| jo,o00o6e\| 18i\| jo,does\| ,0024fo,o0oa\| jo.oo1a\|o,0o88a1173\| mendanai ' (tumbangbulan ' ' iter tinggi \| ) ) \| g7of o,0ose jo,ooo\| 9ej jo,oosa\| jo,ooo3\| jo,o017\| katingan kuala dikampung keramat (berkembang al. bal ,o0eo (o, o,ooo\| jo, \| katingan kuala (kampungtengah ' ) \|ene.3as (tertib gaa oo ) o o \| \|ooo12\| 1esj jo,oeo\| jo,zoos\| fo,oo13\| o,0o8983a98\| katingan kuala ijayamakmur ' '\|6i6.3a5 frerrmaaal oo) ) \| o,01es jo,oo16\| \|o,oo31\| o,0009jo,ooo1\| \|o, katingan kuala ' ) isuburindah ' ) jer6.3as (term oo) o )o8\| 1a7o71\| \|o,oo11\| sas fo,o123\| 2e, \|o,o016fo,o0o2\| jo,o012\| o,o1480s281\| ,44a2\| its katingan kuala dikampung baru mau look sas\| oo1i2 otomotif 38af o.ordo, ,6e\| o.o1s5\|o,oo2e\| \|o, katingan kuala bangun jaya sto.as frermmoca o o\| mori\| asti foto1s\| saa\| jo,o1on\| o,kosovo,ooa\| o,ooa jo,o011\| rossa7,as4a) katingan kuala ) (setiamulia ' ) \|ene.gas jrertingaa oo) \| ) ) \| ssel,ooa7 o,ooo5\| jo,o062\| jo,oo3s\| jo,oo1a\| katingan kuala isingamraya ' o\| tertinggal oo) ) \| sort ,0042j jo,oo8e9\| o,0009jo,ooo1\| o,00s5 fo,oo1a\| katingan kuala sebagau jaya o616. (sangat tertinggal . asal o.rose to,ooa s7) o,ood1 jo,oo20\| ,sef o.00s1 o,zoos\| se.o3\| jo,note\| o,o02657685 1247o8, bb) tal. katingan kuala sungai kaki oic.3as (sanaarmertwaca \| o \| to,o0o2\| jo,roti\| ,is\| o,o025 jo,ooa\| o,007a fo, katingan kuala iselatbaning sanca membaca \|o oo1ojo2a7\| ooo21 \|ooo2\| 21j o,oo1s jo,roof 942fo,oo24 jo,ooa\| jo, katingan kuala makmur utama gis aas (rermnccak o\|oo3powo. ioo s53\| o,poso o,zoos\| 5a\| fo,o010\| to. aa,7a\| o,0os7 jo.potato,oo4ss0171\| katingan kuala ) (bum subur ) (tertinggal oo si) o ) \| m65\| \|o,oo10\| jo,ooa7\| \|o, jo,o013\| ,3a77\| (a28 katingan kuala bakung raya sic.3as (sangat term nocat\| \| o \|jamie poso to.roof s22\| o,o2ss jo.o1ie\| \|o, jo,ooo2\| o.007a jo.oo1o\|o, 37sea.coba\| tasik palawan ttalingke isangattertinggal\| s26\| o,o004\| 3gj jo,oo1a\| jo,oo15\| ,saj jo,oo18\| jtasikpayawan ojo hilang ban oic (sangat tertinggal \|\|. tic2\| toko1o\| tap o,0os2 jo,ood1\| to.es\| o,001e fo,o0o7\| tasikpayawan ((petakbahandang )\| (tertinggal ' \| ) \| jo,oo1a\| si\| jo,o054\| ,0174jo,oo26\| \|o, tasik palawan jothandiwung tetesan (remmwecal \|o3fo ii758f to.ooo\| cel books to. tes,saf o,oos8 jo,o01s\| ,00f o,00e5 jo.oo1e\| jtasikpayawan (tumbang kanggo (sangat tertinggal tsi o00ee o,ooo7 26p \|o,0ooo) \|o. ,0017f0, dsa jtasikpayawan terang tampang \|o1c aas (rertngg ssel poso to.zoos seo.oo27 jo.oo1af fo,o016\| tasik palawan uilowuk kanan tot6sas (rermmaca, \|oo3hoo. eeeef po,ora\| cal o.002c jo, soo,eo\| \|o, ,saf o,oo12\| jtasikpayawan luwukkiri jei63as jrerminaaa, oo o \| oo ) ) \| 4i2\| o,0osa o,ooo3g\| 9s\| o,o0es fo,oo34\| o,o078 jo,oo12\| jo,oo17\| (5s7 petak malai ouoitombang barat (sangat tertinggal p. ot1it \|o, ,000e jo,ooo1\| a7. \|o. t9t petak malat oojtumbangjala lsid aas sangat term gca tse\| o,does fo,ooo\| jo, jo.ooo1\| ,0oe1 jpbtakmalat sepatu badak sic aas prermncaa, oo) \|o o3horor voor tokoh1f as\| o,opsi jo.oo1s\| o,000so,ooo\| \|o. petakmalai ' (batutukan isangattertinggal\| \| 37s\| o,ooo3\| g3j jo,oo23\| \|o,0005jo,ooo1\| jo,oo23\| o,oo4987182) d5at ppetarmalat tumbang tangki c1o.sas sangat teemweca ). 87of soo1 po.zoos\| o,ooa jo,oo22\| jo,o0o1\| ,c0\| jo,o017\|o, ,3a79\| far kertak malam nusa atau iei6.aas satcat termmocat\| a9gj o.ooa1 po.roof arah o,o12e jo.local 8efo.zoos jo.oot7\| ba7 jpstakmatat tumbang habang sanctae ringan 87af o,0o7a a3af jo, o,ooo8 \|o,ooo1\| ,co\| sasis,i4a1\| jburtraya tumbang nabi doi 3as lancar termimcoa os\|.oo o \|oo552\| moore o.0oos\| o.00s0 jo.oo1s\| s7,25fo.0seo,zoos\| so. o.o0ea jo, o71) doa jbukitraya uotombang kata ote3as sangat termneca lo,ooo1\| joooogf o,oo17 jo,zoos\| o,007a jo,oo1sfo,oo2dia7e\| aset,a8086\| dae jburitraya tumbang karet love 3a5 savoir tinggal\| sar o,ooa o,o0os\| jo, o,0t20o,kota\| hiarleumrr raya rows ana batur tetesan jsancartemmmeca lfo3\|o io25 o.oo25 o,ooo2\| a5f o,olas jo,note\| jo,ooo3\| jo. a7) das (bor raya rantau pandan loi6 3a5 berkembang loli ssel o.oo2s o.000s\| o.congo.o001\| \|o.001e\|o,ooo2\| jdih.katingankab.go.id mac salah penduduk \| jumlah penduduk miskin use wilayah kecamatan nama desa alokasi pagu dana dasar klasifikasi desa idm alokasi rasio rasio alokasi desa per afirmasi jumlah rasio nenek luas rasio indeks indeks total bobot formula desa penduduk y malah luo pend lang kesulitan kesulitan bem penduduk miskin penanda wilayah wilayah geogntin gratis iringan bahkan oic s1s jaga enna ejooonjooootf ovr forooonf sin,se\| m0188 soal s720\| jo.oo1e sat beban uban koma color foooorf tej aoo1r fo.poef #.oofocosz foooasf t2at o.a0o8 fo.oo21 'o. pura gay tumbang kabur ote sis inanearmrmoggh l a groote foods\| a1pages joootsl so\|oro2o (ooooil izin\| cbooo foooiroooasanmoo teror oat fara puma kawung atk o ewen, graf loose foooosf tafoootm fo.your sostafomoasfooonsf 1s2\| fo.oro\| o.oos17ones1n0o10103\| tol bei net at ioofomoie fooootf oooorfo.ooa mofopmofaoorof ouo\| voor7 looonofooonarossp taman masal tea t1reses ,s000\| seram o ) ) ) a 2677s.nns #sobre rny (9pis. rupa tan, van yaa ay, '( jdih.katingankab.go.id
ena laidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati katingan, . bahwa berdasarkan usul penataan organisasi dan tata kerja inspektorat kabupaten katingan dan perubahan nomenklaturnya sehinggaatingankab.go.idinspektorat adalah inspektorat kabupaten katingan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah pada kabupaten katingan. inspektur adalah kepala inspektorat kabupaten katingan kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan tertentu lingkungan inspektorat kabupaten katingan. bab kedudukan dan susunan organisasi susunan organisasi inspektorat, terdiri dari inspektur, sekretariat, membawakan: sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan,organisasi inspektorat kabupaten katingan sebagaimana dimaksud pada (l) tercantum dalam lampiran, kecamatan, desa kelurahan. untukjdih.katingankab.go.id untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam inspektorat mempunyai wewenang, melaksanakan administrasi inspektorat kabupaten, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi inspektorat. bagian kedua inspektur inspektur mempunyai tugas memimpin pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten katinguntuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada inspektur mempunyai uraian tugas memimpin perumusan dan melaksanakan perencanaan program pengawasan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, mengendalikan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah didaerah kabupaten, memimpin pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan pemerintah daerah melalui audit, revi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya., memimpin pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan, memimpial jdih.katingankab.go.id mengawasi dan mengendalikan penyusunan laporan hasil pengawasan, melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, memimpin pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, menciptakan iklim kerja yang baik lingkup inspektorat kabupaten katingan, melakukan pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional dilingkungan inspektorat kabupaten, melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi, mengendalikan pengawasan dan pemeriksaan reguler sesuai prosedur, memimpin pelaksanaan pemeriksaan khusus pada pengaduan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh tugas inspektorat kepada bupati, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh bupati katingan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian ketiga sekretariat sekretariat inspektorat kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayan administratif dan fungsional kepada semua unsur lingkungan inspektorat kabupaten katingan serta urusan rumah tanggalam datauntuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada sekretaris mempunyai uraian tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja kesekretariatan dan pengawaspelaksanaan program dan kegiatan, tadi jdih.katingankab.go.id memberi petunjuk kerja urusan umum dan kepegawaian, memberi petunjuk kerja, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh inspektur kabupaten katingan. sekretariat membawakan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, sub bagian administrasi umumadangan udangan, dokumentasi dan pengolahan dandan menyusun laporan kegiatan pengawasan, menyelenggarakan fungsi pengkpengawasan, penyusunan statistik hasil pengawasan, ji. penyelenggaraan kerjasama pengawasan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bagian perencanaan mempunyai uraian tugas: menyusun rencana, jadwal kegiatan pengawasan tahunan ppt, menyusun rencana kerja tahunan, merencanakan dan membuat penyusunan anggaran rka dpa, menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, melakukan kegiatan review rka skpd, melakukan kegiatan sosialisasi dan asistensi pengelolaan administrasi desa, melakukan penyusunan surat keputusan, menyusun rencana strategis kalender kegiatan, jdih.katingankab.go.id menyusun dan inventarisasi laporan hasil pemeriksaan dan laporan hasil tindaklanjut pengadministrasian laporan hasil pengawasan, menyusun dan inventarisasi hasil temuan pengawasan, melaksanakan pemrosesan administrasi laporan hasil pemeriksaan dan laporan hasil tindaklanjut, il. melaksanakan penjilidan laporan hasil pemeriksaan dan laporan hasil tindaklanjut, menyusun dan inventarisasi tindaklanjut temuan bpk, bpk dan inspektorat provinsi, melaksanakan penyusunan statististik hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional inspektorat kabupaten katingan, oo. melaksanakan rekombinasi terhadap tindak lanjut pada pihak eksternal maupun api merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor, merencanakan dan melaksanakan sosialisasi materi pengawasan skpd,kepala sub bagian administrasi umum dan keuangan, menyelenggarakan fungsi,untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian administrasi umum dan keuangan mempunyai uraian tugas merencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian administrasi umumadministrasi umum d, kepegawaian dan keuangan: memberikan pelayanan sepertijdih.katingankab.go.idrencanakan dan melaksanakan kegiatan diklat sertifikasi jfa, menyusun rencana kegiatan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal serta bimbingan teknis, melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen laporan keuangan, il. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf sub bagian administrasi umum dan keuangan, mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sub bagian administrasi umum dan keuangan. melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf sub bagian administrasi umum dan keuangan kepada kepala sekretariat: oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai deng tugas dan fungsinya. paragraf inspektur pembantu inspektur pembantu ii, dan iiiwilayahkerja pengawasan pada wilayah kerjanyalaksanapelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal, pengawalan dan pengawasanjdih.katingankab.go.id penyusunan peraturan perundangan undangan dan pedoman tanda bidang pengawasan, mengkoordinasikan program pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidanginspektur pembantu mempunyai uraian tugas menyusun program kerja pengawasan pada wilayah kerjanya, mengelolamelakukanmelakukan evaluasi sistem pengendalian internal, fl. mengawal dan mengawasimenyusun peraturan perundangan undangan dan pedoman tanda bidang pengawasan, melakukan koordinasi program pengawasan, melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan, dan j . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya paragraf inspektur pembantu khusus inspektur pembantu khusus mempunyai tugas menyusun rencana program dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, supervisi, koordinasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan investigasi serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara khusus yang meliputi, pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum dan penanganan kasus yang terindikasi korupsi dan atau menjadi perhatian publik serta pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan pimpinan. untukpenyusunajdih.katingankab.go.id cc. pelaksanaanpelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi, il.koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas inspektorat bidang investigasi, pemberian keterangan ahliuntuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam inspektur pembantu khusus mempunyai uraian tugas menyusumenyusucc. melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media, melayani permintaan audit investigasi, melaksanakmelaksanakan dan mengendalikmelaksanakan kegiatan intelijen dan surveillance, menyusun dan menyampaikan laporan audit investigasi serta laporan akuntabilitas kinerja inspektorat bidang investigasi, memantau dan memberikan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi, jdih.katingankab.go.id melaksanakanmelaksanakan sosialisasi kegiatan investigasi, melaksanakanmelaksanakan koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas inspektorat bidang investigasi, memberikan keterangan ahli persidangan, oo.administrasi dan pelayanan teknis inspektorat bidang investigasi, dan melaksanakkatingan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kelompok jabatan fungsional mempunyai uraian tugas: melaksanakan kegiatan pembinaan, pengarahan dan pelaksanaan pengawasan, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan, melaksanakan kegiatan penunjang tugas pengawasan, melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kabupaten katingan, melaksanakalam terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dan ditetapkan dengan keputusan bupati jdih.katingankab.go.id bab tata kerja pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten berpedoman pada norma norma sebagai berikut objhasil yang berkesinambungan, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat. mendidik dan dinamis. program kerja pengawasan tahunan memuat kebijakan pengawasan daerah ditetapkan tiap awal tahun anggaran oleh bupati atas usul inspektorat dan mengacu pada kebijakan pengawasan nasional. program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah oleh aparat pengawasan intern pemerintah dikoordinasikan oleh inspektur. dalam membantu bupati selaku kepala daerah, inspektorat wajib melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi dalam pelaksanaan tugas, inspektur, x, bupati melaporkan langsung hasil pengawasannyaan dessurat perintah tugas dari bupati. dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu surat perintah tugas dari bupati sebagaimana dimaksud pada maka dilakukan dengan surat perintah tugas inspektur. terhadap laporan, inspektur atas pelaksanaan urusan pemerintahan kabupatendaerah: jdih.katingankab.go.id. pimpinan unit satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh inspektorat, bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh inspektorat provinsi kalimantan tengah. wakil bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan pemutakhiran data hasil pemeriksaan aparatur pengawasan intern pemerintah wilayahnya. inspektur. inspektur setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan penyelenggaraan pengawasan kepada bupati, bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pengawasan daerah bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada dprd, bupati menyampaikan laporan kepada gubernur melalui inspektur provinsi kalimantan tengah tentang penyelenggaraan pengawasan tahunan paling lambat (tiga) bulan setelah menerima laporan dari inspektur. inspektur dalam melaksanakan tugasnya selalu melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mengkoordinir bawahnya masing masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas. pelaksana pada inspektorat dalam melaksanakan tugasnya selalu memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta petunjuk bimbingan oleh atasan langsung pimpinan. bab ketentuan peralihan dalam jangka waktu (dua belas) bulan nomenklatur inspektorat kabupaten katingan wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan bupati ini. pejabat yang masih menjabat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai nomenklatur yang ada sampai dilakukan penyesuaian dimaksud pada diatas. jdih.katingankab.go.id pasai pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,# s padatanggal, 2c2p tas .d kes bupati katingan, ciu wpj psn yan)! diundangkan asongan pada tanggal, mel sekret. daerah kabur. ngan, nikodemobagan struktur organisasi inspektorat kabupaten katingan subbagian perencanaan, subbagian administrasi evaluasi dan pelaporan umum dan keuangan inspektur inspektur inspektur inspektur pembantu pembantu pembantu pembantu iii khususann dan nos nge diy. ag: din. dgn iske non: sen: eng lil bee kala dal pan bupati katingan, a32 kana ane yas lin ftlu dilakukan penataan dan masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga,. var: beberapa ketentuan dalamberita daerah kabupaten katingan tahun nomor yang telah beberapa kali diubah deasongan, kota kecamatan dan desa. dan sejenisnya sesuai peraturan perundang undangan, ditugaskerjakan atau terasering diluar tempat kedudukan atau tempat tinggal, menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan diluargikuti pendidikan dinas (tugas belajar) diluar tempat kedudukan atau tempat tinggal setara diploma, s1 s2 s3, mengikuti pendidikan dan pelatihdalam hal perjalanan dinas jabatan dalam kota asongan, kota kecamatan dan desa, dan input dataa akan perjalanan dinas atau tugas kedinasan, ppa perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah perjalanan dinas dalam daerah dari ibukota asongan kecamatan, desa, antar kecamatan dan antar desa dalam wilayah kabupaten katingan, perjalanan dinas dalam daerah dari ibukota kecamatan desa dan antar desa dalam satu kecamatan. ketentuan huruf diubah dan ditambahkan (satu) huruf yakni huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdapat menggunakan carter sewa sesuai standart tarif yang berlaku biaya riil cost: biaya transport pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk biaya bagasi pesawat bagi maskapai airlines) yang tidak menanggung biaya bagasi, maksimal yang dibayarkan sesuai biaya riil at costsesuai tarif hotel penginapan dimaksud. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bagi pelaksana spd diperbolehyang bayarkan dengan bukti secara riil at cost. ketentuan pada lampiran lampiran dan lampiran diubah,ditambahkan (dua) lampiran, yakni lampiran dh. dan lampiranl tangan, aleppo aa) sakariyas diundangkan asongan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten katingan, nan tok nxenikoddaerah satuan biaya keterangan tanaman dennnnc mann tenunan mann nan'"s mann denny tes ann eselon golongan \| ila aa m3 go.iv\| gol gll gal perjalanan dinas dalam daerah dari ibu kota asongan kecamatan dan desa dibayarkan hana tee ama ama lumpur mi) uang makan i10, @). transport lokal is). uang saku dibayarkan cost dibayarkan biaya transportasi sesuai kenyataan at cost secara riil at cost perjalanan dinas dalam daerah dari ibu kota kecamatan desa dan antar desa dalam satu kecamatan dibayarkan lumpur iu). uang makan lt). transport lokal sl. uang saku i00, dibayarkan cost dibayarkan biaya transportasi sesuai kenyataan at cost secara riil at cost tee dalam kota dibayarkan lumpur iu). uang makan s0, s0, s0, so, .oo\| k@l transport lokal so,o0o0. so,o0o0. so,0o00. is). uang saku so,o00.o0o\| ' . bupati katingan, kesal dakariyas tr,sungai inna lo. yap e aw a tealuaran yang sah pence yang lan bupati katingan, sin her ptk sa) sakariyas rundarat aan mg eee. oo. tad ama '' ' ai. pagatan hilir bangun jaya keterangan sena dalam hal tarif transportasi tidak belum tercantum pada tabel atas, digunakan) , biaya riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah pny pagar ingin, (ae nas mae: nolink ttn www aaaaaa .ransportasi (carter) (transportasi sungai pulang pergi (pp) pagatan hilir sungai kaki mendanai ' perigi tumbang samba tumbang hanged tumbang barat ' nusa kutai transportasi darat pulang pergi (pp) aa.pengeluaran yang sah 2a f, bupati katingan, puma rimmbykariyas eri aa r 1r . lampiran peraturan bupati katingan nomor z6kota asongan bagi aparat pengawas intern pemerintah (api) tingkat pejabat pegawai satu biaya keterangan al. eselon golongan ha iib hia inb iv gol iii gol gol1 gol. perjalanan dinas dalam kota dibayarkan uang harian secara lumpur jt). uang makan transport lokal uang saku ik. a00 too era rupa tangan,
uan bupati katingan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati katingan nomor tahun tentang penggunaan internet sebagai informasi layak anak dan kawasan internet gratis dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati katingan, menimbang aa. bahwa setiap anak mempunyai, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan informasi diperlukan upaya yang sungguh sungguh dari pemerintah, masyarakat dalam memberikan informasi layak anak, bahwa pemerintah daerah telah mewujudkan pembangunan layanan internet untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk anak anakggunaan internet sebagai informasi layak anak dan kawasan internet gratiskatingan tentang penggunaan internet sebagai informasi layak anak dan kawasan internet gratis layakfasilitas umum adalah sarana umum yang diberikan berupa layanan internet gratdibawah umur adalah seseorang yang belum berusia (tigahak anak dan atau undang undang perlindungan anak. kabupaten layak anak yang selanjutnya yangpagebab prinsip dan tujuan layanan internet prinsip dari layanan internet adalah sebagai berikutmendapatkan informasi, yaitulayanan internet adalah sebagai berikutmberikan layanan yang memadai dan mudah diakses oleh anak sesuai kebutuhanlayanan internet layanan internet disediakan fasilitas umum tertentu, layanan internet yang diberikan dengan kecepatan tertentu beserta batasan penggunaan dan pemeliharaannya dikendalikan oleh dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik kabupaten katingan, layanan internet dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat selama (dua puluh empat) jam lokasi fasilitas umum. page 3of penggunaan layanan internet penggunaan layanan internet fasilitas umum dapat digunakan untuk anak dengan batasan usia minimum tahun, penggunaan layanan internet fasilitas umum bawah usia tahun harus dengan pengawasan orang tua, penggunaan layanan internet harus memperhatikan: menghindari tayangan iklan rokok, minuman keras, narkoba, pola dan nutrisi makanan yang tidak sehat, pornografi, ujaran kebencian, dan mengunjungi alamat tidak aman, menanamkan etika berkomunikasi positif: dan memperhatikan pengaturan privasi. bab peranan peran anak dalam memanfaatkan layanan internet: memanfaatkan layanan internet sesuai kebutuhan, memanfaatkan internet yang menunjukkan bebagai pengalaman positif yang menstimulasi imajinasi, mendiskusikan perilaku baik dan tidak dari karakter internet dengan orang dewasa sebagai wali atau pembimbing, diskusikan hal hal terkait peran laki laki dan perempuan, menghindari tayangan program yang menampilkan agresivitas, antisosial, dan perilaku negatif lainnya, memanfaatkan internet untuk melatih berfikir kritis dan mempelajari sebagai penulis, bukan hanya pembaca, membatasi aktifitas sosial media untuk anak diatas (tiga belas) tahun, dan tidak melakukan aktifitas sosial media untuk anak dibawah (tiga belas) tahun. peran orang tua dalam pengawasan internet oleh anak adalah: awasi (apa yang boleh diakses dan tidak boleh diakses), patuhi (sepakati aturan penggunaan), kritisi (kritisi apa saja konten digital), diskusi (jangan hanya melarang namun dibicarakan secara sederhana), dan nikmati (gunakan bersama anak dan temukan manfaatnya). peran masyarakat dalam pengawasan internet oleh anak adalah: ikut melakukan pengawasan penggunaan internet, melaporkan instansi terkait jika ada kegiatan penyimpangan, membantu penyebarluasan informasi terkait informasi ramah anak, memperkenalkan keanekaragaman, ras, etnis dan situasi positif lainnya, dan mengajak anak berfikir kritis atas tayangan informasi. peran instansi pemerintah adalah: melakukan pemeliharaan seluruh perangkat layanan internet, melakukan pengawasan dan pemantauan penggunaan oleh masyarakat umum dan anak, dan melakukan penyebarluasan informasi masyarakat umum dan anak. page bab pembiayaan biaya penyelengaraan layanan internet sebagai informasi layak anak ini dibebankan pada masing masing anggaran instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas kla setiap tahunnya sertaum lada kauman, aan ne, seng. rias diundangkan asongan pada tanggal, dum sekretaris daerah kabupaten katingan, nara tnkodemos berita daerah kabupaten katingan tahun nomor page 50f
ama landengan rahmat tuhan yang maha esa bupati katingan, menimbang bahwa penerimaan peserta didik baru dengan cara yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan dandengan ketentuan yang berlaku, bahwa ujian sekolah pada sekolah dasar, serta ujian nasional un) bagi sekolah menengah pertama tahun dibatalkan akibat penyebaran covid penentuan dalam penerimaan peserta didik baru diambil dari nilai raport (lima) semester terakhir sebagai alat penentuan kelulusan sehingga perlu untuk menetapkan2013katingab ketentuan umum babi dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya masa sekarang dan masa yang akan datang. satuan pendidikan meliputi taman kanak kanak yang untuk selanjutnya disebut tk, sekolah dasar yang untuk selanjutnya disebut dan sekolah menengah pertama yang untuk selanjutnya disebut smp. peserta didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan. penerimaan peserta didik baru yang untuk selanjutnya disebut ppdb adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan. pot ujian sekolah madrasah pendidikan kesetaraan adalah kegiatan pengukuran kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah madrasah penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajarsekolah. surat keterangan hasil ujian sekolah disebut situs adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujimp. surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut says adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian sekolah program paket setara atau nilai hasil ujian nasional program paket setara smp. daya tampung adalah jumlah peserta didik yang telah ditetapkan dalam satu ruang kelas sesuai dengan rasio peserta didik yang diatur dalam spm. bab maksud dan tujuan para calon peserta didik pada satuan pendidikan dan calon peserta didik pendidikan dasar.petunjuk umum ppdb dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi dengan mengacu pada rasio dan daya tampung sekolah. kepala sekolah menyampaikan pengumuman secara online bagi satuan pendidikan yang tersedia fasilitas jaringan internet. kepala sekolah mengumumkan secara resmi papan pengumuman nama calon peserta didik yang mendaftar setiap hari selama masa pendaftaran menurut peringkat sesuai rasio dan daya tampung sekolah. bab jadwal kegiatan (l) jadwal kegiatan ppdb sebagai berikut: juni s d juni s d seleksi dan s d juli s d juli pengolahan juta2020 suci juli s d juli s d permulaan tahun pelajaran juli juli baru pelaksanaan s d s d program mps juli juli bagi satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan ppdb selain sebagaimana dimaksud pada ayat agar melaporkan secara tertulis dinas pendidikan kabupaten katingan. bab syarat pendaftaran syarat pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan sebagai berikut peserta didik tk: jumlah peserta didik baru taman kanak kanak dalam setiap rombongan belajar per kelas minimum orang, persyaratan calon peserta didik: berusia s.d tahun untuk kelompok usia lebih dari tahun sampai dengan tahun untuk kelompok peserta didik sd: jumlah peserta didik baru pada dalam setiap rombongan belajar kelas maksimum orang, persyaratan calon peserta didik kelas adalah: usia tahun wajib diterima, anak berusia paling rendah tahun dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis psikolog profesional, telah berusia tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi. peserta didik smp: jumlah peserta didik baru pada kelas (tujuh) smp dalam setiap rombongan belajar kelas maksimum orang, persyaratan calon peserta didik kelas vii smp adalah: siswa yang tamat dan lulus sd mi, memiliki ijazah stub dan situs atau says telah lulus program paket memiliki ijazah dan surat tanda lulus program paket setara sd, dan berusia setinggi tingginya tahun pada awal tahun pelajaran baru. bab tata cara pendaftaran tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagai berikut pendaftaran dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring): pendaftaran dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (turing), pendaftaran ppdb, diperuntukkan bagi sekolah yang tersedia fasilitas jaringan, dengan cara mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan laman pendaftaran ppdb yang telah ditentukan, dan pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. pendaftaran ppdb, diperuntukkan bagi sekolah yang tidak tersedia fasilitas jaringan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh satuan pendidikan tanpa materai, dokumen dokumen lain dilengkapi dan diserahkan pada saat peserta didik baru dinyatakan diterima. untuk sekolah yang melaksanakan pendaftaran ppdb tata cara pendaftarannycalon peserta didik dan orang tua secara fisik sekolah. bab vii jalur pendaftaran pendaftaran ppdb dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: zonasi, animasi: perpindahan tugas orang tua wali, prestasi:nimasi sebagaimana pada huruf paling sedikit (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah. jalur perpindahan tugas orang tua walisebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak (lima persen) dari daya tampung sekolah. jalur zonasi sebagaimana (l) huruf adalah penerimaan calon peserta didik yang berdomisili wilayah zonasi yang ditetapkanjalur afirmasi sebagaimana huruf adalah penerimaan calon(l)ota paling sedikit (tujuhsebagaimana lampiran dalam peraturan bupati katingan ini. bab villcalon peserta didik yang telah diterimsiswa dan orang tua dalam jumlah yang banyak. dalam hal mekanisme daftar ulang sebagaimana dimaksud pada sekolah wajib memberikan jadwal dan nomor antri daftar ulangdinyatakan diterima satuan pendidikan yang dituju wajib membawa dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan. bab tata cara seleksi tata cara seleksi dan pemanggilan calon peserta didik baru sebagai berikut::dan seleksi sebagaimana dimaksud pada angka tidak berupa seleksi akademis serta tidak persyaratan telah mengikuti tk, ra. smp: seleksi penerimaan peserta didik masuk smp berdasarkan hasil ujian sekolah sd mi atau says dan nilai prestasi (bagi yang memiliki), penerimaan peserta didik baru diprioritaskan untuk penduduk kabupaten katingan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dari tempat tinggal sekolah, apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkanpada: . perbandingan nilai ujian sekolah setiap hasil seleksi, maka penentuan situs yang lebihbesar dengan urutan: matematika, bahasa indonesia, ipa, diprioritaskan usia yang lebih tua, dan diprioritaskan pendaftar awal. khusus untuk bila masih ada formasi, calon dari sekolah lain baru bisa diterima. bil: nilai ujian sekolah, prestasi akademik, jarak tempuh dengan sekolah: dan bakat khusus. calon peserta didik yang diterima diwajibkan mendaftar ulang disekolah yang dituju, pada waktu yang telah ditentukan. bab pembobotan nilaiengan ketentu, seni kreativitas) dan bidang akademik,sekolah yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi, penghargaan terhadap prestasi olahraga seni kreativitas minat dan mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh dinas pendidikan kementerian pendidikan dan kebudayaan dan induk organisasi dengan ketentuan sebagai berikut sains or seni dll tingkat juara a58 kabupaten 2a prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun untuk kelas reguler dan dua tahun untuk kelas akselerasi sebelum penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung, ccprestasi tertinggi, peserta didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat aslitempat pendaftaran tempat pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagai berikut tempat pendaftaran sebagaimana dengan cara mengunggah laman pendaftaran ppdb yang telah ditentukan sesuai sekolah yang dituju dan bisa dilakukan dari rumah tempat tinggal calon peserta didik. tempat pendaftaran sebagaimana adalah satuan pendidikan yang dituju dipilih oleh calon peserta didik sesuai jenjang masing masing. untuk jenjang tk, sd, smp pendaftaran dilakukan satuan pendidikan yang dituju. bab xii biaya pendaftaranea,a yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibebaskan dari biaya pendidikan. pemerintah daerah provinsixiii mutasipprovinsi kemenag sesuai kewenangannyakelas vii (smp) hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester bab xivdinas pendidikan kabupaten memberikan sanksi kepad:bab lain lain pengumuman penerimaan peserta didik baru ditandatangani kepala sekolah negeri swasta, halaman sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik baru, dipasang data pendaftar pada papan pengumuman, tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya keperluan sekolah kepada peserta didik pada saat pendaftaran ulang, tidak dibenarkan membuat kebijakan pemberian jatah kepada siapapun, tidak dibenarkan mengadakan mutasi dan pertukaran calon peserta didik antar sekolah dari yang telah ditetapkan untuk diterima dan diumumkan: satuan pendidikan yangpemerintah kabupaten katingan melalui dinas pendidikan kabupaten katingan, untuk sekolah swasta baik jenjang sekolah dasar maupun jenjang sekolah menengah pertama, pelaksanaan ppdb dilaksanakan setelah penerimaan sekolah negeri. bab xvistint bupati katingan, 'as diundangkan asongan, padatanggal sekretaris kabur. ingin nikodemos berita daerah kabupaten katingan tahun nomor www nan lampiranzonasi sekolah dasar (bukit raya isd negeri tumbang karamel ' ) )?'\| negeri desatumbangkajamei isd negeri tumbang katai ' )? negeri desa tumbang katai soneosmitum bana tanaman tso2oososl soo esai kelurahan tumbang senang soweosti 2tum ban samara ao2patrol eren ikluranan tumbang sananakg dnssec3 tum bang samaran teoritis so keren kelurahan tumbang saya hang rose pen data gom eng tao2o2seal were obesa memo tan gom ena bentuk status a53 "es me02 rancang rih 8d) eren (desa tangan buruh ejsoneoe ranjan tane j\|ao2o2rso\| newsen desa rangantangko ojsoeopeitumpancpem ban nee desa tumbang beban gijeonecreitumpanatamai (oo2o2esf gegen bsa tumbang lamar, . bentuk status (tanaman matilei (sdnegeridehes ' ' ) negeri besar hrs oo negeri rantau rangkiang ' ' ' )?'\| negeri desa rantau rangkiang ' ) \| (sd negeritumbangatei ' ) negeri desatumbangatei ' lil oo. loo sepetak malai dasoweoreinusakurau keren desa nusa kura . bentuk status negeri tumbang kala oo )? (so2o2889\| sp negeri \|prs atumbangyala o \| (sd negeri tumbangtangoi ' )? \| sp negeri desa tumbangtangoi oo mm. katingan tengah iso negerinapusahur ' )?\|3o202e7a\| negeri (desa nap hur oo ) (sd negeri3sambadanum '' ' )'(so202858\| sp negeri desa sam num oo isdnegeri4sambadanum ' ' )? negeri samba baru desa sambadanum g60 were hewan pawang jago2sas\| negeri desa terang panjang . aeea san enmae negeri batu dinding e bea keane batu dinding bentuk status kecamatan satuan pendidikan berdasarkan zona negeri tumbang lahan desa tumbang lahan negeri tumbang lahan desa tumbang lahan negeri tumbang marak desa tumbang marak negeri tumbang hanged desa tumbang hanged negeri tumbang parigi desa tumbang parigi negeri tumbang mirah desa tumbang mirah negeri tumbang kalem desa tumbang kalem bumi hutan lestari swasta desa mirah kalangan karya swasta desa tumbang marak oot www pulau malan negeri buntut bali desa buntut bali negeri dahan tunggal desa dahan tunggal negeri keragu desa keragu negeri kutuk bali desa kutuk bali negeri bandung lama desa bandung lama \|sd negeri bandung tahta desa bandung tahta negeri sp upt pulau malan sp upt pulau malan \|sp negeri terang dirayu desa terang dirayu \|sp negeri terang karangan desa terang karangan negeri terang papyri desa terang papyri negeri tumbang panjang desa tumbang panjang negeri tumbang lawang desa tumbang lawang pia bentuk status sat pendidikan berd kan negeri tumbang tanjung desa tumbang tanjung negeri tumbang tungku desa tumbang tungku negeri upt pulau malan sp upt pulau malan sp terang sanghyang garing negeri bendahara kelurahan bendahara negeri bendahara kelurahan bendahara negeri terusan danum desa terusan danum negeri terang cangkang desa terang cangkang negeri terang cangkang desa terang cangkang negeri tumbang terusan desa tumbang terusan negeri cangkang 'sd negeri desa cangkang negeri hafalan desa hafalan negeri terang ranges desa terang ranges negeri terang manyangen desa terang manyangen negeri terang baringin desa terang baringin negeri karya tunggang desa karya tunggang harapan bisma desa harapan bisma katingan hilir aisyiyah asongan asongan kristen gke asongan asongan negeri asongan lama kelurahan asongan lama bentuk status satuan pendidikan berdasarkan negeri asongan baru kelurahan asongan baru negeri asongan baru kelurahan asongan baru \|sd negeri asongan baru kelurahan asongan baru negeri asongan baru kelurahan asongan barubukit lime bukit lime desa hampalit negeri melangkah negeri desa melangkah negeri melangkah negeri desa melangkah negeri bantu kalangan desa bantu kalangan negeri talian kering desa talian kering negeri talian kering desa talian kering seberang negeri dusun betung dusun betung negeri terang keramba desa terang keramba negeri tumbang listing desa tumbang listing neon asongan lam bee asal . bentuk status akan negeri hampangen negeri idesahampangen hampangen ss. . tasik palawan isd negeri terang tampang 'e )?'( sd negeri desa terang tampang ' ) \| (sdut hilang bahasa 'o ) ' )?'( negeri (pe sahiyangbanasp oo . ol. kampung (sdnegerijahanjang '' ' )? sp negeri desayahanyjang isdnegeriparupuk ' )'\|borer99s\| sp negeri fpesaparupuk negeritampelas ' )\|so2o27a8\| oo) sp negeri (pesatamp 'o \| oo. ai. to. mend dasbneop kamp uno melayu (ao2o2leaf negeri ibe kampunomp lari bentuk status sdnegeriperigi oo )? negeri (besar rica oo negeritewang kampung '' ' )?\| sp negeri desa terang kampung ' \| gww gw5. disp rii kampunomenaan j9ogogsoo\| sp) negeri desa kampung tengah ssoweceriipapanomarmur negeri desa padang makmur os dweosmiipeoatan \|ao2o7eo\| sd) negeri kelurahan pagatan hilir gelsoece ria mampu baru joo2ase\| negeri obesa kam baru pasa delete ban joss2sa0\| sd. agen desa sebangaumuara tarjenecerismoamrara ojo oo2027oo\| d . newsen desasingam rata zonasi sekolah menengah pertama (bukit raya opo uvuvuvu uuuvatn uvu u vu x tai uuuuuuu uj1 katingan hulu smpn satu atap katingan hulu smpn satu atap katingan hulu smp negeri isd negeri itumbangsanamang ) \| j( ' sp negeri smpn satu atap katingan hulu so202003 )smp negeri isp ri2tu bangsa o \| bo202855 sn negeri juj j u uu uvvtiuuuutu an gpr1 tumbang tanaman o) \| sp negeri h sem ios negeri batu bango klu luk sepang o)o o o o )o \| negeri ressa aan tangan negeri tangan kawi ' o ) \| sp negeri awas poponossnanaan yaaa jiu uji utn nas negeri rantau bahai o ) \| jo30202029 sp negeri juan h u mi6sp necerirantaupuka sp negeri iso o )o \| sp negeri uuuuuvuu u u u u u7u7pulau dln too issoneceri tumbang huri oo o \| sp negeri unj (sp negeri tum ban mangsa o o o)o\| jo30202041 os negeri jjiuiu nauru uj3 atn negeri tum bang bayan ) sp negeri atp san negeri tumbang kabur oo ) jo30202638 sp negeri jj777uuaniuuutn negeri tumbang labeling oo ) so negeri (sd negeri tumbang mangketai ' \| j( uanuvuvuvuvmn tumbang betung o ) \| so negeri h05nnnosaan la rai sana (mart uut negeri tangan buah o ) \| sp negeri ipni eri tangan surat o ) ) \| sp negeri juan isbn geri tangan tana o o o ) o \| o30202780 sp negeri out iso geri tumbang bem ban sp negeri tai isp rri tum bang jambi oo o o ) \| sp negeri in? geri tumbang melawan sp negeri uv vj nh3 iso negeri tum ban mandiri o o ) \| \| ) ss negeri jha iso negeri tumbang oo )o\| sp negeri uut an takson neceritum bang paku oo o o ) \| sp negeri ukt un ti6spenceri tum bang lus sp negeri uut an (soneceritum bana ooo o ) negeri nnonnnonann innnngnannnnnnnnnnnnnnnonnonna tanaman matilei smpn2 tanaman matilei so20a173 smp negeri isdnegeriikamantu sp negeri smpn3tanaman matilei smp negeri isd negeri tumbang minggu negeri smpn satu atap tanaman matilei smp negeri isd negeri2 tumbang minggu \| sp negeri nan negeri kutuk habitus oo sp negeri "tea bon ana yna uuuauaua uj j ntt iso serium bang ami oo o o ) \| o30202686 negeri negeri tumbang kaman \| sp negeri uut man negeri tum ban kari oo ) o \|j sp negeri uut isd negeri tumbang label ) \| ss negeri aau negeri tumbang angka ) \|j sn negeri a ahmnone pada sara aan petak malai hana eman samaran yaaa, ana nampan rp) negeri batu tukan negeri negerinusakutau sp negeri isd negeri tumbang halangi negeri uan anu iso serium bang o o ) \| sp negeri uan ispnegeritum bangsal o o o ) \|j sp negeri a mati negeri tumbang tangki negeri nona katingan tengah smpn1katingan tengah smp negeri isd negeri sambadanum \| sp negeri uut utuh un ui2 iso negeri 2sam pum o o ) o \| sp negeri hen ann man \|sd negeri samba kahayan ) \| (tau utuk $yn negeri samba kahayan o ) \| j( so negeri tni isd negeri napu sahur o o o o ) \| o30202674 os negeri ku iso napu sahur o o o o ) \|jo69787176 os negeri uan ti iso negeri3sam num oo ) jo 3o202858 sp negeri ttu tia isoneceria sama pum o ) o \| negeri a a he5sah ian aaa)n tn: (nn isd negeri sambabakumpai ) \| jo30205381 ss negeri menahan ben ben sae tenun men mennnestnnnn menetap isd negeri samba bakumpai o ) \|j sd negeri per bentuk status bentuk status kecamatan satuan pendidikan pusat zonasi npsn ag. satuan pendidikan berdasarkan zonasi lk. iso negeri teluk smpn katingan tengah negeri batu dinding iso negeri rantau asem negeri smpn katingan tengah negeri tumbang lahan negeri tumbang lahan ko. ion iso negeri tumbang lahan ll. negeri terang panjang smpn katingan tengah smp negeri negeri tumbang marak smpn satu atap katingan tengah negeri tumbang hanged a negeri tumbang parigi smpn satu atap katingan tengah smp negeri negeri tumbang mirah negeri smpn satu atap katingan tengah negeri negeri tumbang kalem imp muhammadiyah tumbang samba negeri negeri samba danum naa negeri samba danum negeri samba kahayan negeri samba kahayan negeri samba kahayan nan too iso negeri napu sahur negeri napu sahur isi) negeri samba danum \|sd negeri samba danum ono swasta kristen smp kristen tumbang samba negeri samba danum poo iso negeri samba danum negeri samba kahayan isd negeri samba kahayan negeri samba kahayan \|sp negeri napu sahur negeri tni koo negeri napu sahur ann eoo negeri sam danum utk negeri samba danum negeri oo. (sd swasta kristen smp pgri tumbang mirah bumi hutan lestari e a smp karya pt. kdp karya poo isd bumi hutan lestari (pulau malan smpn pulau malan negeri buntut bali smpn2pulaumalan smp negeri isdnegrridahimntunggal o o o o) \| sp negeri jujur sp malan negeri pus negeri terang karangan ) \| sp negeri neceritum bang bayang o o ) o \| sd negeri negeri tumbang tanjung ) sp negeri nia pnas yaanseta noaa kesan uu uut uu uu. ditebang sanghyang garing jun bendahara so2020a6 sp negeri uno gr1 bendahara sp negeri toe $nuu unu j uj( ispowecrri elang angkasa o o) negeri pbsamanonaan aan v vtn ungu aaa . smpn3terang sanghyang garing smp negeri isd geribangkuang o o ) \| sp negeri uut noer aam sp negeri uan. smpn satu atap terang sanghyang garing euro some maen neeesioaane mangan danpaea loop saat moo . e smpn satu atap terang sanghyang garing sosial smp kali spec tense padanan soga sai hia j0, uj j j uuuuauuja a (katingan hilir mono uut iso negeri asongan baru ) \| so202004 negeri anu uts segi asongan baru ) \| so202864 sp negeri asongan baru o ) \| negeri doeopaormangah sama saat aan ) d a aan ttu esa kan uuvuvu u u u uu tuvuuanu uu nkuvuvu ai ma isonecrri lang oo o )o \| sp negeri negeri bantu kalangan negeri lho negeri asongan lama uan uus segera asongan lama o )o \| jo30204215 sp negeri . pera antar, negeri ujan ttu peri memang kapal ) \| sp negeri opo asma sasa ngebut uuuuuu a.a aan juuuvuuvu uvv tuang u u tuju v tai a.a ismpkristen asongan smp swasta (sp kris ngke asongan ) \| sp swasta uut ponecrri asongan ) \| sp negeri muat u t3 iso negeri asongan baru ) \| j( sp negeri p o seusia, aah a4 w tv tasik palawan dan ask 0ia smp laga mgrindna ngan akan smpn tasik palawan smpn3tasikpayawan smp negeri iso geri luwu kki oo ) sp negeri smpn satu atap 1tasikpayawan smp negeri dicetak bandang o o o )o \|j30202071 \| ) sp negeri negeri tawang tampang o o o ) \|j302026a7 sp negeri sdn upt hilang bana sp uuuvuvuvu u u uu uv v u uvutntuuu uuvuvulxyu uv aia, tamiang ismpntkamipang so20a158 smp negeri isp 1gelanggang o \| sp negeri smpn kampung smpn satu atap kampung smpn satu atap kampung smpn satu atap kampung ismpnsatuatap4kampung o\| 60o7etis negeri dijaga nya \| sp negeri negeri pupuk o o o o ) \| sp negeri sorcrritamps las oo o o o ) \| sp negeri uan wecerite os negeri uuuuumaa,k .a.a.a.a.a.a.a.a.a a a. e mendanai negeri mendanai wmwmobbb smpn satu atap2 mendanai 699es01a smp negeri iso ri3 mend aaw oo sp negeri smpn satu atap3 mendanai so20g218 smp negeri isd negeri kampung melayu sp negeri jsd negeri mekarkan oo ) ss negeri ben pre ey iso negeri teluk pebulu )o \| ss negeri lee negeri terang kampung ss negeri mena katingan kuala smpn katingankuala smp negeri negeri tbangunjaya sp negeri smpn2katingan kuala smp negeri isd negeri ibumiindah so negeri smpn3katingan kuala o s mmp negeri isdnegerii bumi subur s negeri smpn4katingan kuala smp swasta negeri ikampungbaru negeri smpn satu atap katingan kuala smp swasta isd negeri kampung keramat negeri ant negeri padang jaya oo o o)o\| s5 negeri aaa isd negeri padang makmur o o ) \| sv negeri stt isd negeri pagatan hilir o o o ) \| j30202709 s0 negeri negeri pagatan hulu ) \| j30202703 sp negeri uan isd negeri setiamulia o o o )o\| s0 negeri negeri bangun jaya )o \|j negeri tt. m3 song eri2 buminya sp negeri spec eri bumi sp negeri non negeri kampung keramat ) sp negeri ooo depok negeri padang jaya s \| negeri negeri padang makmur ) \| j sn negeri tok th8 negeri 2pagatan hilir o o )o \| 3o2028a8 sp negeri ata negeri pagatan hulu sp negeri aan poo negeri eta mua sp negeri ut terap geri3 bangun jaya sp negeri stt isbn geri3 kampung paku ) sp negeri pe3 negeri kampung tengah ) \| jo os negeri aaa tot yaa iso negeri 3pagatan hilir o o o ) \| sp negeri aa negeri sabana kecil o o ) \| negeri aaa v26 negeri sebagau muara negeri isd negeri singaraja o o ) \| sp negeri ana bupati katingan, ka. rias aan
bupati katingan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati katingankatinganngelolaan sampurangan penggunaan kantong plastik. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati yang ini dimaksud dengan daerah adalah wilayadalah perangkat daerah kabupaten katingan. kantong plastik adalah kantong yang dilama. pageyangkukan perjanjian menyelenggarakan kegitan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. penyedia kantong plastik adalah setiap pelaku usaha, pusat perbelanjaan dan toko moderenpage 30of. page penggunaan kantong plastik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desb.jenis kantong plastik yang dimanfaatkan, bentuk penggunaan kantong plastik, d.sarana dan prasarana publik, pasar tradisional dan pasar moderen, kantor pemerintah dan,pelaksanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran tahun berjalanpage 50f biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada apbd dan atau sumber yang sah dan tidak mengikat. bab hak dan kewajiban pemerintah daerahd.pelaku usaha dan penyedia kantong plastik bagian kedua setiap pelaku usaha dan penyedia kantong wajib mengupayakan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan. pengguna kantong plastik bagian ketigapage 60f. bantuan teknis. bagian kedua pengawasan bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup, satuan polisi pamong praja dan opd terkait melakukan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar tradisional dan moderen, kantor pemerintah, dan kegiatan masyarakatopd terkait. page naa masam ii pada jaksa jum bulan katingan, mis sahariyas diundangkan asongan pada tanggal on, kabupaten katingan, nik berita daerah kabupaten katingan tahun nomor page 80f
sana bupati katingan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati katingan nomor tahun tentang penugasan khusus tenaga kesehatan bupati katingan, menimbang bahwa dalam rangkadaerah bermasalah kesehatan, untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakatbupaten katingan. kecamatan adalah kecamatan kabupaten katingan. dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusanbab penyelenggaraan penugasan khusus tenaga kesehatan bagian kesatu umum tenaga kesehatan yang diatur dalam peraturan bupati ini dikelompokan menjadi: tenaga medis, dan tenaga nonmedis.dari: dokter umum, dokter gigi. tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga nonmedis sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari:il. tenaga kesehatan lain. bagian kedua penugasan khusus tenaga medis (l) penugasan khusus tenaga medisperkotaan, terpencil dan sangat terpencil pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil kabupaten yang berada dalam situasi konflik atau berpotensi rawan konflik, dan rumah sakit kabupaten yang bermasalah dengan ketenagaan. penetapan sarana kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (l) masa penugasan khusus tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: (du, atau (tigperkotaan dan pedesaan. bupati dapat mengangkat kembali tenaga medis sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan paling banyak untuk (satu) kali masa penugasan. bagian ketiga penugasan khusus tenaga kesehatan nonmedis pengangkatan dan penempatan penugasan khusus tenaga kesehatan nonmedis hanya dapat dilakukan pada sarana kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil. penetapan sarana kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. masa penugasan khusus tenaga kesehatan nonmedis adalah selama (dua) tahun. bupati dapat mengangkat kembali tenaga kesehatan nonmedis sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan paling banyak untuk (dua) kali masa penugasan. bagian keempat pemberhentian (l) masa penugasan khususdiberhentikan atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan apabila tenaga kesehatan: ccbagi tenaga kesehatan yang diberhentikan tidak dengan hormat, selama meninggalkan tugas tidak diberikan penghasilan berdasarkan surat kepala dinas yang penyelenggaran urusan bidang kesehatan kabupaten perihal penundaan pembayaran penghasilan. pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan kabupaten. tenaga kesehatan sebagai penugasan khusussebagai penugasan khusus tenaga kesehatan dianggap wafat apabila meninggal dunia bukan diakibatkan oleh hal hal sebagaimana dimaksud pada pemberhentian tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan karena tewas wafat ditetapkan dengan keputusan bupati. tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan yang tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafatsebagai penugasan khusus tenaga kesehatansurat keterangan wafat tewas tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan diterbitkan oleh kepala dinas berdasarkan: berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang wafat tewasnya yang bersangkutan, surat pernyataan kepala dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan kabupaten kota yang memuat keterangan mengenai tenaga kesehatan yang meninggal dunia tersebut terjadi karena dan dalam dinas, dan surat keterangan dokter yang dilengkapi dengan hasil visum repertum. tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan dinyatakan hilang berdasarkan: berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan belum melewati masa (dua belas) bulan. tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan: masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan, cacat, keadaan cacat tersebut disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan, dan cc. cacat, keadaan cacat tersebut bukan disebabkan dalam dbagian kelima pengangkatan kembali tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan: tidak terpenuhinya persyaratan administrasi., alokasi kebutuhan tenaga kesehatan kecamatan tujuan sudah terpenuhi, atau alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia. tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan bagi tenaga kesehatan penugasan khusus tenaga kesehatan anggota brigade siaga bencana. mekanisme pelaksanaan seleksi, pembiayaan dan penggajian penugasan khusus tenaga kesehatan tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab iii hak dan kewajiban tenaga ::.kesehatannonmedis sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan berhak memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain, memperoleh biaya perjalanan dari provinsikesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan. sipil, melaksanakan tugas profesi. tenaga kesehatan sesuai dengan program pemerintah, membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan bpjs, membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku: mengikuti petugas untuk menunjang pelaksanaan tugas tenaga meditriwulan dan, yang diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan kabupaten, yang sekurang kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan, dan permasalahan. bab pembinaan dan pengawasan (l) bupatipembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilakukan oleh dinas. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan daerah, dinasyang terkait. pembinaan dan pengawasan terhadaptenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan: pemberian penghargaan, supervisi, dan monitoring dan evaluasi. tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatandanaan segala biaya yang timbul akibat diberlakusanksi tenaga kesehatan yang mengundurkan diri dari penugasan khusus tenaga kesehatanperiode berikutnya dan mengembalikan seluruh biaya yang telah diterimdikenakan sanksi berupa: tidak dapat diangkat kembali sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan,sanksi sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi tenaga kesehatan yang diangkat sebagai cons, mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rsud dan fakultas kedokteranani p1, bupati katingan, skkariyas diundangkan asongan pada tanggal ix) latin tan sekretaris daerah kabu papan katingan, (see wan: nan daerah kabupaten katingan tahun nomor lampiran,,, tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan,,,,,,, keputusan bupati tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan,,,,,,, badan kepegawaian daerah bkd) kabupaten,,, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka. pendidikan tenaga kesehatan nonmedis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, surat izin tenaga kesehatan surat tanda registrasi tenaga kesehatan str),,, bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama, dan daftar riw hidup,,, dan atau b),, tahapan seleksi dan jumlah peserta,,,,,,sangat terpencil gaji pokok insentif total gaji insentif total gaji insentif rp) total rp) rp) rp) pokok rp) rp) pokok rp) katingan hilir \| \| 2a7ooo0\| s0000\| kesongani 2s0000\| 2s20000\| grfkamipang bau range \|\|) t2000000\| es0000\| tasik palawan petak bandang terang bendahara sanghyang garing pulau malan 3a7o000 as0000\| katingan tumbang tengah samba tanaman tumbang matilei kaman market tumbang lower iran io\| saingan kuta petani tessooooj se10. pemahat essooooj se1ooo0 katingan hulu tumbang tanaman bupati katingan, mata mmg sagu pun? learn tang tyas (e www e itz$jij$3iub
sel in.berlin dungan anak yang selanjutnya disebut dinas dan disingkat dissospppa adalah dinas sosial, member dayan perempuan dan perlindungan anak kota singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemeran tahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.da amember dayan masyarakat: dan subbagian program dan keuangan. bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial terdiri atas seksi rehabilitasi sosial, dan seksi perlindungan dan jaminan sosial. bidang pemberdayaan masyarakat, dan seksi pemenuhan hak dan perlindungan anakmasyarakatsosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: pelaksanaan kebijaksosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kawas(l) huruf sosial,rehabilitasi sosialdan jaminan sosial, mengoordinasikan pelaksanaan tugas tugas seksi pada bidang rehabilitasi, sebagaimana dalam terdiri atassebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi rehabilitasirehabilitasi sosialpenyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan lembaga semasa rakitan, kelompok minoritas, tuna susila, pelayanan sosial lanjut usia, melaksanakan pelayanan sosial orang dengan hiv aids (dha) dan korban penyalahgunaan napa, dan melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga kemeja terapan sosial bawah pembinaan seksi rehabilitasi sosialrlindungan dan jaminlindungan dan jaminan sosial, melaksanakan penanggulangan kebencanaan, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana kebencanaan: melaksanakan pemberdayaan sumber daya relawan dan lembaga kebencanaan, serta aktivitas kearifan lokal dalam penanggulangan kebencanaan, melaksanakan peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial penduduk rentan, melaksanakan pengembangan kelembagaan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat, melaksanakan pelayanan sosial terhadap korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, dan melaksanakan perizinan pengumpulan uang dan barang serta undian gratis berhadiah dalam wilayah kota singkawang. bagian keempatmasyarakat meliputi penanganan kemiskinan, member dayan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masa rakynganan kemiskinan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas seksi pada bidang. seksi penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi penanganan kemisknganan kemiskinan, melaksanakan identifikasi masalah kemiskinan, melaksanakan penguatan kapasitas sumberdaya individu, keluarga, kelompok perempuan rawan sosial ekonomi dan komunitas miskin (termasuk janda dan duda), melaksanakan peningkatan sumberdaya pendampingan program kemiskinan, melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan, melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi terpadu terkait kemiskinan, dan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan, meningkatkan perserta masyarakat dalam penanganan kemiskinan. seksi pemberdayasosial, melaksanakan pemberdayaan pekerja sosial profesional dan pekerja sosial masyarakat psm), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task), karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3), keluarga pioner, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, manajemen lembaga kesejahteraan sosial lks) seperti rsos dan yayasan bidang sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat wsbk) dan potensi dunia usaha, melaksanakan pembinaan kepahlawanan, perintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial, dan melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan. seksi pengembanganan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, melaksanakan pengembangan semangat kegotong royongan masyarakat, dan melaksanakan pendayagunaan data dan profil kelurahperempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anakperempuanak, mengoordinasikan pelaksanaan tugas tugas seksi padakepala dinas.menuhan dan perlindungdan perlindungan perempudan perlindungan perempuan, melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender pug) pada lembaga pemerintah tingkat daerah, melaksanakanupaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan: melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, dan melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender serta penyajian data gender. seksi pemenuhan hak seksi pemenuhan hak dan perlindungan anaenuhan hak dan perlindungan anak, melaksanakan pelembagaan hak anak pha) pada lembagaupaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan penyajian data anak5)sosial, tenaga kerja dan transmigrasidsampai denganperlindungan anakalex 8g. adal das sizes\| sis! bs2e3s 3ger\| kisah\| sa2 fee: long nai hee s\| tee sda sios\| sa\| sis33 adab aga alas inn belu er ban kan) sal lag senang 2i8$ sal lal d\|isz sd! s3. sio sisi3\| bis8 l jal saj kas)
remas aa wwwumumca memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang standar biaya umumpemerintahingkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kota pontianak,ng)(l)dikota pontianak# surarmoa diundangkan pontianak padatanggal agustus sekretaris daerah kota pontianak, mochamadakip berita daerah kota pontianak tahun nomor
an berbasis akrualontianak tentang kebijakan akuntansi pemerintah pontianak ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi kerangka konseptual, penyajia, laporan saldo anggaran lebih, catatan atas laporan keuangan, pendapatan lra dan pendapatan lo, belanja dan beban, pembiayaan, aset: kewajiban, ekuitas dana, koreksi, laporan keuangan konsolidasiontianak dengan mengklasifikasikan aset kedalam aset lancar danketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini berlaku: peraturan walikota nomor tahun tentang perubahan peraturan walikota nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota pontianak lembaran daerahengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak, menimbang bahwa tugas penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, maka perlu diimbangi dengan peningkatan aparat pengawasan intern pemerintah api) lingkungan pemerintah kota pontianak yang lebih berkualitas dan profesional. bahwa dengan ditetapkannyaaka perlunetperaturan walikota pontianak nomor tahun tentang susunan tugas pokok, fungsi dan tata kerja inspektorat kota pontianak. memutuskandaerah adaldewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dprd, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota pontianak,araan teknis urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan, aparat pengawas intern pemerintah api) daerah kota pontianak adalah inspektorat kota pontianak,, pejabat pembina kepegawaian daerah kota pontianak adalah walikota pontianak,,bab pembentukan, kedudukan dan tugas pokok dalam keputusan ini dibentuk jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kota pontianak yang selanjutnya disebut pengawas pemerintahan. pengawas pemerintahan kota pontianakkota pontianakngawas pemerintahan daerah kota pontianak harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari inspektur kota pontianak. uraian tugas pengawas pemerintahan pada inspektorat kota pontianak selanjutnya ditetapkan oleh inspektur kota pontianak. pengawas pemerintahan daerah kota pontianak merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengawas pemerintahan daerah kota pontianak, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara hirarkis kepada inspektur kota pontianak. bab iii pengangkatan dalam jabatanlingkungan pemerintah kota pontianak adalah walikota pontianak. formasi jabatan fungsional pengawas pemerintahan pada inspektorat kota pontianak paling banyak (empat puluh delapan) orang. pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam pengawas pemerintahan lingkungan pemerintah kota pontianak harus memenuhi syarat, paling lambat (tiga) tahun setelah pengangkatan telah melaksanakan tugas pengawasan sekurang kurangnya (dua) tahun telah mendapat persetujuan dari instansi pembina memiliki pengalaman jabatan minimal (dua) tahun usia paling tinggi tahun telah mendapat persetujuan dari instansi pembinadan pangkat pengawas pemerintahan dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu pengawas pemerintahan pertama pengawas pemerintahan muda penata muda tingkat golongan ruang iii b pengawas pemerintahan muda penata, golongan ruang iii c penata tingkat golongan ruang iii d pengawas pemerintahan madya pembina, golongan ruang iv a pembina tingkat golongan ruang iv b pembina utama muda, golongan ruang iv crincian kegiatan pengawas pemerintahan dan angka kredit masing masing butir kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab tunjangan jabatan tunjangan jabatan fungsional pengawas pemerintahan ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut pengawas pemerintahan pertama (golongan iii a iii b) pengawas pemerintahan muda (golongan iii c iii d) pengawas pemerintahan madya (golongan iv a iv c) tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada adalah tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam daftar gaji pegawai negeri sipil pejabat struktural lingkungan inspektorat kota pontianak, yang selama ini telah menerima tunjangan berupa tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja (insentif), apabila telah disesuaikan diinpassing dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan, diberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. dengan ketentuan sebagai berikut pengawas pemerintahan tingkat pertama setara dengan pejabat struktural eselon pengawas pemerintahan tingkat muda setara dengan pejabat struktural eselon iii pengawas pemerintahan tingkat madya setara dengan pejabat struktural eselon iii bab penyesuaian passing dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan pegawai negeri sipil lingkungan inspektorat kota pontianak yang saat ditetapkan peraturan ini masih sebagai pejabat struktural eselon va1) atau diploma pangkat paling rendah penata muda golongan iii a setiap unsur penilaian dp3 paling rendah bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir telah mendapat persetujuan dari instansi pembina setelah disesuaikan diinpassing, diwajibkan mengikuti diklat fungsional pengawas pemerintahan, sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina pegawai negeri sipil pada inspektorat kota pontianak yang berijazah diploma iii dan masih menduduki jabatan struktural eselon dapat disesuaikan diinpassing dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan wajib menyelesaikan pendidikan paling lama (lima) tahun sejak berakhirnya masa passing. pegawai negeri sipil lingkungan inspektorat kota pontianak yang dalam masa penyesuaian passing yang telah dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka yang bersangkutan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebelum disesuaikan diinpassing dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan. apabila masa penyesuaian passing dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan telah berakhir, maka formasi jabatan fungsional pengawas pemerintahan lingkungan inspektorat kota pontianak dihitung berdasarkan analisa beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakjenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dan angka kredit ditetapkan sebagai berikut jabatan pangkat, persyaratan angka golongan ruang kredit kenaikan pangkat jabatan minimal pengawas penata muda iii a) pemerintahan pertama penata muda tk. (hi pengawas penata iii c) pemerintahan muda penata tk. (iii d) pengawas pembina iv a) pemerintahan madya pembina tk.i (iv b) pembina utama muda iv e) komposisi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat ditetapkan sebagai berikut pengawas pemerintahan dengan pendidikan si1jenjang jabatan golongan ruang dan angka kredit prosentase pengawas pemerintahan muda madya in d iv bjabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah sebagai berikut bagi pengawas pemerintahan dengan pangkat penata muda, golongan iii a s d pangkat penata tk. golongan iii d ditetapkan oleh inspektur kota pontianak. bagi pengawas pemerintahan dengan pangkat pembina, golongan iv a ditetapkan oleh inspektur provinsi kalimantan barat. bagi pengawas pemerintahan dengan pangkat pembina tingkat golongan iv b s d pangkat pembina utama muda golongan iv c ditetapkan oleh inspektur jenderal kementerian dalam negeri. dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf inspektur kota pontianak dibantu oleh tim penilai angka kredit pengawas pemerintahan yang selanjutnya disebut tim penilai. tim penilaiditetapkpaling kurang (empat) orangpembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh inspektur kota pontianak. syarat untuk. dapat aktif melakukan penilaian. tugas pokok dan fungsi tim penilai adalah sebagai berikut membantu inspektur kota pontianak,ii d pada unit kerja inspektorat kota pontianak. memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi pengawas pemerintahan madya pangkat pembina, golongan ruang iv a pada unit kerja inspektorat kota pontianak, sebelum diteruskan kepada tim penilai provinsi. memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi pengawas pemerintahan madya pangkat pembina tk. golongan ruang iv b sampai dengan pengawas pemerintahan madya pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c pada unit kerja inspektorat kota pontianak sebelum diteruskan kepada tim penilai pusat. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh inspektur kota pontianak yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf as dc. untuk mendukung kemampuan teknis anggota tim penilai, diwajibkan mengikuti diklat penilaian angka kredit yang diselenggarakan oleh instansi pembin untuk mendukung kelancaran tugas tim penilai, inspektur kota pontianak menetapkan sekretariat tim penilai, yang dipimpin oleh sekretaris inspektorat kota pontianak dan beberapa anggota sesuai kebutuhan. bab viii ketentuan peralihan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, maka jabatan struktural eselon va, yaitu kepala seksi bawah inspektur pembantu dinyatakan dihapus setelah masa penyesuaian passing dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan berakhir yaitu tanggal september terhadap pejabat struktural eselon iv a bawah inspektur pembantu yang tidak dapat diinpassing karena alasan pendidikan dan lain lain akan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. perubahan jabatan struktural eselon iv a bawah inspektur pembantu pada jabatan fungsional pengawas pemerintahan akan disesuaikan dengan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang satuan organisasi perangkat daerah kota pontianak. bab ketentuan penutup pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam peraturan walikota ini akan diatur kemudi, ttd mohamad skip berita daerah kota pontianak tahun nomor
salinan remas peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan kota pontianak dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak, menimbang bahwa dengan telah selesainya pembangunan kembali pasar flamboyan, maka perlu diatur pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan, bahwa dalam rangka mewujudkan penataan dan pembinaan pasar flamboyan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjaga aset milik pemerintah kota pontianak, perlu dilakukan pengaturan tentang pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan kota pontiaontianak tentang pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyataan dan pembinaan pasar, peraturan menteri perdagangan nomor m dag per tentang pedoman penataan dan pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasarkios dan los pedagang pasar flamboyan kota pontianak. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan kotapala dinas adalah kepala dinas perindustrian perdagangan, koperasi dan ukm kota pontianak. dinas adalah dinas perindustrian perdagangan, koperasi dan ukm kota pontianakngunan pasar adalah semua bangunan didalam pasar dalam bentuk apapun. tempat berjualan adalah tempat didalam bangunan pasar yang disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa antara lain kios dan losdiwalikota pontianak. pengelola pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh pemerintah kota pontianak terhadap pasar tradisional dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan dan pemberdayasurat penunjukan tempat usaha satu) adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah kota pontianak sebagai bukti pemakaian tempat usaha kios atau los bagi pedagang setelah memenuhi persyaratan tertentu. penataan pasar adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota pontianak untuk mengatur dan menata pasar tradisional, dan dalam jangka waktu tertentu. biaya pemanfaatan adalah biaya yang dikeluarkan pedagang sebagai akibat adanya pemanfaatan sarana dan prasaranemerintah kota pontianak skpd yang berwenang bab maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud dari pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan kota pontianak adalah menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. tujuan dari pemanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan kota pontianak adalah menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerahmanfaatan kios dan los pedagang pasar flamboyan kota pontianak adalah keseluruhan dari kios dan los yang berada pasar flamboyan. bab iii kewajiban dan larangan. satu yang dimiliki oleh pedagang sudah berakhir, maka pemegang satu memiliki hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan kepada walikota pontianak melalui kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan ukm kota pontianak paling lambat (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir. setiapnyediakan tempat sampah yang ditetapkan. pedagang wajib memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. pedagang wajib membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan dan melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapk. pedagang dilarang bertempat tinggal, berada atau tidur pasar diluarhak dan kewajiban pembina pembina berhak untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kawasan pasar flamboyan. pembina berhak. kewajiban pembinaan kepada para pedagang antara lain meliputi memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang. bab tata cara pemanfaatan kios dan los pedagang pedagang kios dan los wajib memiliki satu setelah melunasi biaya pemanfaatan. surat penunjukan tempat usaha satu)tahun sejak tanggal dikeluarkan. pedagang tidak boleh menyewakan kios los kepada pihak lain. perindustrian perdagangan koperasi dan ukm kota pontianak apa bila pedagang sudah memiliki surat penunjukan tempat usaha satu) tidak berjualan selama (dua) bulan berturut turut, maka kios los diambil alih oleh dinas. apabila terjadi pengalihan atas bangunan kios los pedagang lama, biaya pemanfaatan kios los tidak dikembalikan kepada pedagang lama. bagi pedagang baru yang akan menempati kios los pada tersebut diberlakukan biaya pemanfaatan bangunan non subsidi baru sebesar dari nilai biaya pemanfaatan. babpencabutan surat penunjukan tempat usaha satuperindustrian perdagangan koperasi dan ukm perindustrian perdagangan koperasi dan ukm setelah pemberian surat peringatan tertulis yang terakhir dan berlaku selama hari kalender. pencabutan surat penunjukan tempat usahanomor tahun salinan sesuai aslinya kepala bagian hukum, sri sugiartoperaturan walikotpertanian, perikanan dan kehutanan kota pontianak. kepala dinas adalah kepala dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kota pontianak. kantor adalah kantor ketahanan pangan dan penyuluhan kota pontianak. kepala kantor adalah kepala kantor ketahanan pangan dan penyuluhan kota pontiansecaraalamatau yang mengadakan pupuk an organik urea, npk, za, spdalamusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasn unit penggantunganyang telah ditetapkan oleh produsen. lini adalah lokasi gudang atau kios pengecer diwilayah kecamatterdiri dari instansi terkait pusat yang ditetapkan oleh menteri pertanianan ikan atau udang maksimal (satu) hektar. pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada tidak diperuntukan bagi badan usahapontianakota pontianakenganwajibota pontianak sebagaimana dimaksud dalam dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor. apabila alokasi pupuk bersubsidi kota pontianak pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi kota yang bersangkutan dari sisi alokasi bulan sebelumnya atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi (satu) tahun. bab mekanismeatau diadakan oleh produsen. pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah dari lini produsen) lini gudang produsen yang ada tingkat provinsi), dari lini lini iii distributor tingkat kota), dari lini iii lini kios pengecer tingkat kecamatan atau kelurahan), dan dari lini kelompok tani petan pontianak. produsen lini sebagaimana dimaksud dalam gudang lini distributodalam kemasan kg, atau kg,p3 kota pontianak3 kota pontianakenaga bantu pengendali organisme pengganggu tumbuhan. kp3 kota pontianak mohamad skip berita daerah kota pontianak tahun nomor
24x rlingkungan hidup yang selanjutnya disebut dinas dan disingkat dish adalah dinas lingkungan hidup kota singkawang sebagai unsur pelaksanabidang pengendalian lingkungan dan konservasi sumber daya alam terdiri atas. bidang pengelolaan sampah, limbah bahan beracun dan berbahaya dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup terdiri atas seksi pengelolaan sampah, seksi limbah bahan beracun dan berbahaya, dan seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidulingkungan hidupl dan kajian dampak lingkungan, pengawasan lingkungan, penataan hukum lingkungan bidang penataan dan penataan pldan penataan plataan dan penataan plkajian dampakhukum lingkungan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas tugas seksi pada bidang penataan dan penataan plhdan penataan plh sebagaimana dimaksud dalam (l)kajian dampak lingkutaan dan penataan plh, melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan apple dalam ipjp dan rpm, melaksanakan penyusunan dokumentasi apple dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan applepenyusunan neraca sumber daya alam: melaksanakan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis lhs), melaksanakan pemantauan dan evaluasi lhs, il.terdiri dari dan analisis resiko lingkungan hidup) wilayah kota, melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan amdal dan ukl upl), dan melaksanakan pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup kecuali perijinan limbah bahan beracun dan berbahaya b3) wilayah kota. seksi pengawashidupmbinaan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan monitoring pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan rkl rpl) dan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan ukl upl), melaksanakan evaluasi tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat pengawas lingkungan hidup daerah, dan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan. seksi penataan hukumhukum lingkung bidang lingkungan hidupmonitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penerapan hukum lingkungan, melaksanakan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan bidang lingkungan hiduplaksanakdan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidupndalianngendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupmaran lingkungusakeliharaan lingkungan hidup: mengoordinasikan pelaksanaan tugas tugas seksi pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud dalam (l) terdiri atas seksi pencemaran lingkungan: seksi kerusakan lingkungan: dan cc. seksi pemeliharaancemarpemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut: melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan, melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaranlaksanakan pembinaan dan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, dan melaksanakan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan). seksi kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas meliputisampah, limbah dan peningkatan kapasitaslolaan sampah:limbah b3 kapasitas, mengoordinasikan pelaksanaan tugas tugas seksi pada bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasseksi pengelolaan sampah:menyusun rencana dan program kerja seksi pengelolaan sampsampah: melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah, melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaanmelaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkut sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta dan badan usaha wilayah kota, dan melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persamaan. seksi limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi limbahlimbah b3: cc.penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah: melaksanakan pemantauan dan pengawasbagi pengumpul limbah b3: melaksanakan perizinan pengangkutan limbah b3: melaksanakan perizinan penimbunan limbah b3: melaksanakan perizinan penguburan limbah medis: melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kapasitasingkatan kapasitas lingkungan, melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan keberadaan masyarakat hukum adat mha), hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha serta penetapan tanah mhalaksanakan penyiapan sarira diklat dan penyuluhan lh, melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lh, melaksanakan koordinasi kota sehat adipura: dan melaksanakan peningkatan peran serta dan kemitraan dalam pengelolaan lhlingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidupjaka bee mei dil hal ialah blah bee: mb3s\| sas ass aan) ( sge\| alas men ms) ada ibe\| inn ha: be\| ata ina e\| e\|ss\| plan
walikota pontianak provinsi kalimantan barat peraturan walikota pontianak nomor tahunhasil kinerja capaian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan berbasis akrual tahun diberikan reward kepada penyusun laporreward adalah memberikan penghargapontianaksuatu entitas pelaporan. restatementdaftar umur piutang adalah klasifikasi piutang menurut jangka waktunya. tim inti adalah tim yang mempunyai tugas utama dalam penyusunan laporan keuangan sebagai pengarah, penanggung jawab koordinator dan pelaksana penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. tim pendukung adalah tim yang mempunyai tugas memberikan data dukungan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. bab maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud pemberian adalah sebagai penghargaan atau reward kepada tim penyusun laporan keuangan pemerintah kota pontianak yang berbasis akrual, yang telah menyiapkan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dari penyusunan kebijakan dan sistem dan prosedur akuntansi berbasis akrual sampai dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah kota pontianak tahun dan perolehan opini wajar tanpa pengecualian. tujuan pemberian reward adalah terwujudnya penghargaan atas hasil kinerja pencapaian prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah mengingat akuntansi berbasis akrual pada pemerintah kota pontianak dilaksanakan tahun sebelum batas akhir pelaksanaan akuntansi berbasis akrual menurut peraturan pemerintah nomor tahun yakni tahun ruang lingkup peraturan walikota ini adalah, tugas penerima reward, cc. pemberian reward, dan ketentuan penutup. bab iiireward dibayarkan kepada a.tim inti penyusunan laporan keuangan pemerintah kota pontianak tahun berbasis akrual: dan b.tim pendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah kota pontianak tahun berbasis akrual. bab tugas penerima reward koordinator tim mempunyai tugas sebagai berikut: mengkoordinir pelaksanaan tugas tim akuntansi dan tim aset, melakukan koordinasi dengan tim badan pemeriksa keuangan republik indonesia, dan melaporkan perkembangan hasil pekerjaan tim kepada walikota pontianak. tim penyusunan laporan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut melakukan restatement laporan keuangan tahun membuat, melakukan koreksi, penyesuaian laporan keuangan pemerintah kota pontianak restatement tahun dan tahun membuat daftar umur piutang, menginventarisir belanja laporan realisasi anggaran) dan beban laporan operasional) perincian obyek kesalahan penganggaran dalam penyajian laporan operasional, mendata kembali laporan perubahan ekuitas dalam rincian pergerakan ekuitas, dan melakukan konsolidasi terhadap seluruh laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah tahun tugas tim pendukung adalah memberikan data pendukung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota pontianak sebagai berikut rekapitulasi inventarisasi pengadaan dan peningkatan aset tetap, perbaikan data restatement aset tetap, perbaikan data penyusutan, dan d.inventarisasi beban persediaan. bab pemberian reward prinsip pemberian reward memperhatikan kemampuan anggaran belanja daerah sehingga pelaksanaannya tidak melebihi pagu anggaran. reward capaian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan berbasis akrual tahun dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota pontianak tahun anggaran kode rekeni28 desember2015rhubungan kota pontianakala perhubungan kota pontianak dinas kelompok jabatan ka. subbab fungsional ka. subbab perencanaan dan umum dan aparatur keuangan ka. bidang ka. bidang ka. bidang lalu lintas dan angkutan angkutan sungai dan .) .) ka. seksi ka. seksi sarana dan prasarana rekayasa lalu lintas pengembangan dan tan sungai dan perlengkapan jalan penyeberangan ka. seksi angkutan jalan ka. seksi ka. seksi pengawasan dan penerangan jalan umum pengendalian angkutan ka. seksi sungai dan penyeberangan pengawasan,dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan upt dinas walikota pontianak,isien dan efektif', bahwa penyusunan dan penetapan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah opd) lingkungan pemerintah kota pontianaga menetapkanorganisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan opd adalah satuan kerjak setelah dilakukannya tawar menawar harga. bab maksud, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu tujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman acuan yang digunakan organisasi perangkat daerah opd) dalam rangka menyusun rencana anggaran biaya rab) dan harga perkiraan sendiri hps) untuk jasa konsultansi. bagian keduadisusunnya peraturan walikota ini adalah meliputi ketentuan penutupbiaya langsung personil sebagaimana dimaksud pada minimal sebesar (enam puluh persen) dari perkiraan pagu anggaran. jasa konsultan terdiri dari jasa perencanaan dan jasa pengawas(team leader), tenaga ahli arsitektur arsitekdermaga, tenaga ahli teknik sungai dan drainase, tenaga ahli teknik pembongkaran bangunan, tenaga ahli pemeliharaan dan perawatan bangunan, il. tenaga ahli teknik mekanikaloo. tenaga ahli teknik lingkungan, tenaga ahli teknik sanitasi dan limbah, tenaga ahli teknik air minum, tenaga ahli desain interior, tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota, tenaga ahli manajemen konstruksi, uu. tenaga ahli manajemen proyek, tenaga ahli sistem manajemen mutu, tenaga ahli geodesi, tenaga ahli informatika, dansional staf) yang meliputi penanggung jawab kegiatan (team leader), penanggung jawab lapangan, cc. penanggung jawab arsitektur, penanggung jawab struktur, penanggung jawab mekanikal elektrikal, tenaga ahli pengawas pekerjaan arsitektur, tenaga ahli pengawas pekerjaan sipil struktur, tenaga ahli pengawas pekerjaan mekanikal dan elektrikal: danindir boring), tenaga teknis juru gambar desain auto cad (drafted) perorangan yang berasal dari dosen atau pegawai negeri sipil harus mengambil cuti diluar tanggungan negara. bagian kedua biaya langsung non personil biaya langsung non personil yang dapat diganti dan sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran pengeluaran sesungguhnya (at cost) meliputi: biaya dokumen perjalanan, biaya tiket penerbangan, biaya biaya perjalanan darat (in land travel), biaya sewa kantor, biaya perlengkapan kantor, biaya sewa kendaraan kerja transportation facilities), biaya komunikasi (tele, telepon, facsimile dan voucher, internet), biaya komputer software royalty dan biaya pelaporan biaya alat tulis kantor atk),fgd), danbiaya personil danseluruh satuan kerja perangkat daerah skpd) dalam menyusun rencana anggaran biaya rab) dan harga perkiraan sendiribesaran biaya langsung personil remunaration) dan biaya langsung non personil direct reimuivb) nip. lampiran tentangacuan biaya langsung personil (regeneration) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi yang dipersyarat (related experiences) ahli muda ahli maa ahli utama kepala ahli walikota pontianak, ttd sutarmidjitabel acuan biaya tenaga pendukung bulan dan pendukung minimal orang ass asisten muda s2 s3: tahun) rp. rp. tahun) rp. rp. sama men walikota pontianak, ttd sutarmidjipena keterangan pengeluaran kurang dari bulan s d bulan bulan atau lebih biaya dokumen lajang lajang lajang biaya untuk pengurusan perjalanan dihitung berdasarkan harga dihitung berdasarkan harga pasar dihitung berdasarkan harga passport, visa, sertifikat pasar yang berlaku wajar sesuai yang berlaku wajar sesuai kondisi pasar yang berlaku wajar kesehatan,dan lain lain kondisi setempat setempat sesuai kondisi setempat keluarga keluarga tidak berlaku keluargapenerbangan lajang lajang sesuai pengeluaran lajang khusus untuk konsultan sesuai pengeluaran sesuai pengeluaran internasional, berlaku tarif keluarga tidak berlaku iata international air keluarga keluarga transport association) tidak berlaku sesuai pengeluaran, istri, kelas ekonomi, dengan disertai anak (belum kawin) mengambil bandara dari dan usia dibawah tahun negara asal perusahaan konsultan untuk konsultan nasional berlaku kelas ekonomi penerbangan domestik jenis kurang dari pena keterangan biaya perjalanan darat lajang lajang lajang biaya perjalanan dari kantor (in land travel) dihitung berdasarkan harga dihitung berdasarkan harga pasar dihitung berdasarkan harga bandara terhadap (p.p) pasar yang berlaku wajar yang berlaku wajar pasar yang berlaku wajar untuk perjalanan dinegara asal biaya dalam us$ mata keluarga keluarga tidak berlaku keluarga uang negara asal tidak berlaku dihitung berdasarkan harga untuk perjalanan indonesia pasar yang berlaku wajar dalam rupiah bayar sesuai pengeluaran biaya sewa kantor tidak berlaku tidak berlaku dihitung berdasarkan harga kontrak kurang dari bulan, pasar yang berlaku wajar kantor atau tenaga ahli orang kantor dan perlengkapannya disediakan pelaksana perhitungan kebutuhan kantor berdasarkan kebutuhan kantor rata rata m2? orang, maksimum untuk orang dan ruang rapat lebih kurang m2. biaya sewa termasuk perawatan operasional dan utilities. biaya perlengkapan tidak berlaku dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan kontrak kurang dari bulan, kantor yang wajar keperluan dan harga pasar dan atau untuk tenaga ahli yang wajar orang disediakan pelaksana biaya sewa kendaraan sewa kendaraan roda sewa kendaraan roda sewa kendaraan roda sewa kendaraan termasuk kerja transportation rp. (bulan) rp. (bulan) rp. (bulan) operasional danpemeliharaan facilities) sewa kendaraan roda sewa kendaraan roda sewa kendaraan roda kendaraan roda empat rp. (bulan) rp. (bulan) rp. (bulan) untuk tenaga ahli kecuali untuk tim leadebiaya komunikasi dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan tele, telepon, yang wajar yang wajar keperluan dan harga pasar facsimile voucher, yang wajar internet) \|a. biaya komputer dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan keperluan dan dihitung berdasarkan besarnya biaya laporan software royalty dan harga pasar yang wajar harga pasar yang wajar keperluan dan harga pasar tergantung jenis, macam, bentuk yang wajar dan banyak halaman dari biaya pelaporan laporan. apabila dengan gambar teknik peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran biaya alat tulis kantor dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan keperluan dan dihitung berdasarkan atk) dan harga pasar yang wajar harga pasar yang wajar keperluan dan harga pasar yang wajar pengadaan dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan keperluan dan dihitung berdasarkan pembelian sesuai pengeluaran komputer peralatan dan harga pasar yang wajar harga pasar yang wajar keperluan dan harga pasar dengan menunjukkan bukti kantor yang wajar pengeluaran (spesifikasi ditetapkan proyek) sewa bulan sesuai harga pasar yang berlaku biaya penugasan luar sesuai biaya hotel bintang iii sesuai biaya hotel bintang iii sesuai biaya hotel bintang iii tujuan perjalanan dinas tidak kota out duty setempat setempat setempat dalam kota yang sama dengan station) lokasi kantor biaya operasional dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan keperluan dan dihitung berdasarkan kantor listrik dan air dan harga pasar yang wajar harga pasar yang wajar keperluan dan harga pasar bersih) yang wajar biaya pengiriman dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan keperluan dan dihitung berdasarkan dokumen keluar dan harga pasar yang wajar harga pasar yang wajar keperluan dan harga pasar daerah yang wajasindir boring biaya sindir per titik: rp. biaya sindir per titik biaya sindir per titik oorlog rp. rp. biaya boring mesin per titik: biaya boring mesin per titik biaya boring mesin per titik rp. rp. rp. biaya survey lapangan dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan keperluan dan dihitung berdasarkan dan harga yang wajar harga yang wajar keperluan dan harga yang wajar biaya test laboratorium dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan keperluan dan dihitung berdasarkan dan harga pasar yang wajar harga pasar yang wajar keperluan dan harga pasar yang wajar biaya workshop dan dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan keperluan dan dihitung berdasarkan focus group discussion dan harga pasar yang wajar harga pasar yang wajar keperluan dan harga yang fgd) wajar biaya sewa alat tes dihitung berdasarkan keperluan dihitung berdasarkan keperluan dan dihitung berdasarkan beton (hammer test) dan harga pasar yang wajar harga pasar yang wajar keperluan dan harga yang wajarhubungan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan seksi kepelabuhanan dan dermaga. bidang perhubungan darat terdiri atas seksi lalu lintas darat: seksi angkutan darat: dan seksi manajemen dan rekayasa transportasi darat. bidang sarana dan prasarana terdiri atas seksi sarana prasarana darat: seksi sarana prasarana laut, udara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan seksihubungan laut dan angkutan sungai, danau penyeberangan bidang perhubungan laut dan angkutan sungai, danau penyeberanghubungan laut dan angkutan sungai danau penyeberangan meliputi lalu lintas dan angkutan laut, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kepelabuhanan dan dermaga. bidang perhubungan laut dan angkutan sungai danau penyeberangkutan sungai danau penyeberanglaut dan angkutan sungai danau penyeberalautsungai danau penyeberanganpelabuhanan dan dermaga, mengoordinasikan pelaksanaan tugas tugas seksi pada bidang perhubungan laut dan angkutan sungai, danaulaut dan angkutan sungai, danau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam: dan seksi kepelabuhanan dan dermlaut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. seksi lalu lintas angkutan laulaulalu lintas angkutan laut: melaksanakan perizina:dan melaksanakan perizinan usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. seksi lalu lintas angkutan sungai danau dansungai danau dan penyeberaangkutan sungai danau dan penyeberangan, melaksanakan perizinaperizinan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek, melaksanakan perizinan usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha:danseksi kepelabuhanan dan dermaga sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi pelabuhan dan dermbuhan dan dermaga, cc. melaksanakan penetapan rencana induk dan dlr dkp pelabuhan pengumpan lokal: melaksanakanpenetapan rencana induk dan dlr dkp untuk pelabuhan sungai dan danau, melaksanakan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal:rizinan usaha badan usaha pelabuhan pelabuhan pengumpul lokal, melaksanakan perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal, melaksanakan perizinan pengoperasian pelabuhan selama jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, melaksanakan perizinan pekerjaan pengerukan wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, melaksanakan perizinan reklamasi wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, dan melaksanaklokal. bagian keempathubungan darat meliputi pengendalian lalu lintas darat, angkutan darat dan manajemen dan rekayasa transportasi darat. bidang perhubungan dardaratangkutmanajemen dan rekayasa transportasi darat, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas seksi bidang perhubungan darat: dan pacaterdiri atas seksi lalu lintas darat, seksi angkutan darat, dan seksi manajemen dan rekayasa transportasi dardarat. seksi lalu lintas daradaratdarat, melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, melaksanakan pengelolaan perparkiran, izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, melaksanakan penetapan rencana induk jaringan lla) dan melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan pencegahan kecelakaan lalulintas. seksi angkutan darat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi angkutan darangkutan darat, melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe menyediakdaerah, menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam (satu) daerah, menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan (satu)izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam (satu) daerah: membermenetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah. seksi manajemen dan rekayasa transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi manajemen dan rekayasa transportasmanajemen dan rekayasa transportasi darat, melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas: melaksanakan sosialisasi lalu lintas dan angkutan jalan, dan melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. bagian kelimarana dan prasarana sarana dan prasarana perhubungan darat, sarana dan prasarana laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan dan penerangan jalan umumarana dan prasardarlaut, angkutan sungai, danau dan penyeberangerangan jalan umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas tugas seksi pada bidang sarana dsebagaimana dimaksud dalam terdiri atas seksi sarana dan prasarana darat, seksi sarana dan prasarana laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan seksi penerangan jalan umumarana dan prasarana. seksi sarana dan prasarana daratdaratsarana dan prasarana darat, dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan jalan. seksi sarana dan prasarana laut, angkutan sungai, danai,laulaut, angkutan sungai, danau, penyeberangan, melaksanakan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan lokal: dan menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran. seksi penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi penerangan jalan umerangan jalan umum, dan melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pelayanan penerangan jalan umumrhubungan, komunikasi dan informatikto) seed bag haag nene: nn: kes
belkepemudaan, olahraga dan pariwisatapemudaan, olahraga dan pariwisata kota pontianak. sekretaris adalah sekretaris dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kota pontianak. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kota pontianak. kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisatkepemudaan, olahraga dan pariwisatamudaan, olahraga dan pariwisatadinas kepemudaan,kepemudaan, olahraga dan pariwisata kota pontianak terdiri dari: kepala dinas.kepemudaan, kepala seksi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, dan kepala seksi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. kepala bidang olahraga, kepala seksi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, kepala seksi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, dan kepala seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga. kepala bidang pariwisata, kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata, dan kepala seksi pemasaran pariwisata. kepala bidang ekonomi kreatif, kepala seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, dan kepala seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan, dan teknologimudaan, olahraga dan pariwisata. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, cc. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidangkepemudaan, olahraga dan pariwisatakepemudaan, olahraga dan pariwisatkepemudaan, olahraga dan pariwisata, perumusan rencana kerja dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, cc. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, pengendalian dan pembinaan teknis dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata penyelenggaraan perizinan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dan pelaksanaan tugas lain dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisatakepemudaan, olahraga dan pariwisatamudaan, olahragamudaan, olahraga dan pariwisataemudaan, olahraga dan pariwisatatasan dalam mengambillain yang berkaitan sengan tugas pokok dan fungsi dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisatakepemudaan kepala bidang kepemudausunan kebijakan teknis bidang kepemudaan, perumusan program kerja dibidang kepemudaan, cc. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan, penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang kepemudaan, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang kepemudaan, pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan, pengelolaan administrasi dibidang kepemudaan, dan pelaksanaan fungsi dibidang kepemudaan yang diberikan oleh kepala dinas. uraian tugas jabatan kepala bidang kepemudaan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja dibidangmuddibidang kepemudaankepemud', memfasilitasi kegiatanbidang kepemudmudaan yang diberikan oleh kepala dinas. ruang lingkup tugas bidang kepemudaan meliputi. bagian kedelapan kepala seksi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kepalakepemudaan mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, dan pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yang diberikan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan kepala seksi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dibidang pemberdayaan dan pengembangan organisaerdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yang ada untuk tertib administrasi, melaksanakan kegiatan pembinaan dibidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan meliputi dan penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudadan pengembangan organisasidan pengembangan organisasi kepemudaan yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan meliputi penyusunan norma, standar prosedur dan mekanisme. bagian kesembilan kepala seksi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda kepala seksi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemudadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja dibidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, penyelenggaraan kegiatan dibidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, dan pelaksanaan tugas lain dibidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang diberikan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan kepala seksi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dibidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemudyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang ada untuk tertib administrasi, melaksanakan kegiatan pembinaan dibidang penyadaran dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, pemberdayaan pemuda terhadap potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan dan keterampilan diri, pengembangan pemuda melalui kepemimpinan, kewirausahaan dan kepelopopenyadaran pemuda melalui gerakan praja muda karana pramuka), pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)adaran, pemberdayaan dan pengembangan pemudadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda meliputi penyadaran pemuda melalui gerakan pramuka dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketakwaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. bagian kesepuluh kepala bidang olahraga kepala bidang olahragolahraga. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang olahraga mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis dibidang olahraga, perumusan program kerja dibidang olahraga, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang olahraga, penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang olahraga, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang olahraga, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang olahraga, pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang olahraga, pengelolaan administrasi dibidang olahraga, dan pelaksanaan fungsi dibidang olahraga yang diberikan oleh kepala dinas. uraian tugas jabatan kepala bidang olahraga adalah sebagai berikut: menyusun program kerja dibidangolahragolahragdan pengembangan olahraga prestasi dan serta masyarakat, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasaranaolahragolahraglahraga yang diberikan oleh kepala dinas. ruang lingkup tugas bidang olahraga meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, pemeliharaan serta pengembangan sarana dan prasarana olahraga. bagian kesebelas kepala seksi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi kepala seksi pembinaan dan pengembangan olahraga prestprestasi mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, dan pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasiprestasi adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga presprestasi yang ada untuk tertib administrasi, melaksanakan kegiatan pembinaan dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang meliputi koordinasi industri olahraga, standar teknis kecabangan olahraga, kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan, memfasilitasi kegiatan komite olahragakeolahragaan tingkatkan olahraga pelajar daerah polda) kota, pekan olahraga daerah polda) provinsi, pekan olahraga pelajar nasional panas), pekan olahraga pelajar wilayah pupil), kompetisi olahraga penyandang cacat, kejuaraan, lomba, festival dan even olahraga yang diselenggarakan oleh lembaga laiprestprestasi yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi meliputi pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. bagian kedua belas kepala seksi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat kepala seksi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakamasyarakatmasyarakat mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, dan pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakatmasyarakat adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan olahragamasyarakat yang ada untuk tertib administrasi, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang meliputi pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga masyarakat, sanggar sanggar dan perkumpulan olahraga masyarakat, festival dan perlombaan olahraga masyarakatolahraga masyarakatrlombaan, investasi, kejuaraan, festival, event, kompetisi olahraga masyarakat yang diselenggarakan oleh sanggar dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat dan federasi olahraga masyarakat indonesia form)masyarakat yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat meliputi pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat. bagian ketiga belas kepala seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga kepala seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahragliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja dibidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kegiatan dibidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, dan pelaksanaan tugas lain diuraian tugas jabatan kepala seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja dibidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasaranaeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang ada untuk tertib administrasi, melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang meliputi peningkatan, pengembangan, dan pemanfaatan, menyediakan dan mendayagunakan sarana dan prasarana olahraga, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pendayagunaanadaan, pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas, pemeliharaan dan pemanfaatan, standar sarana dan prasarana olahraga, standar kesehatan dan keselamatan serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadapdan pengembangan sarana dan prasaranaruang lingkup tugas seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga meliputi pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang pengadaan, peningkatan, pemeliharaan, pengembangan, pengawasan pendayagunaan dan sarana dan prasarana olahraga. bagian keempat belas kepala bidang pariwisata kepala bidang pariwisatariwisataan penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata, perumusan program kerja dibidang pariwisata, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pariwisata, penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pariwisata, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pariwisata, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pariwisata, pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata, pengelolaan administrasi dibidang pariwisata, dan pelaksanaan fungsi dibidang pariwisata yang diberikan oleh kepala dinas. uraian tugas jabatan kepala bidang pariwisata adalah sebagai berikut menyusun program kerja diariwisatdestinasi pariwisata dan pemasarandestinasi pariwisata dan pemasaran pariwisatpariwisatruang lingkup tugas kepala bidang pariwisata meliputi pembinaan dan pengelolaan program kegiatan dibidang pengembangan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata. bagian kelima belas kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata kepala seksi pengembangan destinasiestinasi pariwisata. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan destinasi pariwisata, penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan destinasi pariwisata, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan destinasi pariwisata, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan destinasi pariwisata, dan pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan destinasi pariwisata yang diberikan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dibidanggembangan destinasi pariwisata yang ada untuk tertib administrasi, melaksanakan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata yang meliputi pengembangan wisata minat khusus konvensi, insentif dan event, peningkatan keragaman destinasi pariwisata, peningkatan devisa dan pengeluaran wisatawan, pengembangan daya tarik pariwisata, industri pariwisata, perancangan destinasi dan investasi pariwisata, kemitraan pariwisata, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pendayagunkualitas dan kuantitas daya tarik wisata, objek wisata, industriestinaestinasi pariwisata yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi pengembangan destinasi pariwisata meliputi pembinaan dan pengelolaan destinasi pariwisata, industri pariwisata, perancangan destinasi dan investasi pariwisata. bagian keenam belas kepala seksi pemasaran pariwisata kepala seksi pemasaran mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja dibidang pemasaran pariwisata, penyelenggaraan kegiatan dibidang pemasaran pariwisata, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemasaran pariwisata, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemasaran pariwisata, dan pelaksanaan tugas lain dibidang pemasaran pariwisata yang diberikan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan kepala seksi pemasaran pariwisata adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dibidang pemasaranasaran pariwisata yang ada untuk tertib administrasi, melaksanakan kegiatan bidang pemasaran pariwisata yang meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata, daya tarik objek wisata, investasi pariwisata, penelitian dan pengembangan sektor pariwisata, melakukan evaluasi terhadap pemasarobjek wisata, promosi pariwisata, kerjasama kemitraanasaranasaransarsaran pariwisata yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi pemasaran pariwisata meliputi pembinaan dan pengelolaan bidang pemasaran pariwisata, kualitas dan kuantitas promosi pariwisata dan pengembangan sektor pariwisata. bagian ketujuh belas kepala bidang ekonomi kreatif kepala bidang ekonomi kreatifekonomi kreatif. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang ekonomi kreatif mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis dibidang ekonomi kreatif, perumusan program kerja dibidang ekonomi kreatif, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif, penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang ekonomi kreatif, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif: pembinaan dan pengendalian teknis dibidang ekonomi kreatif', pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif', pengelolaan administrasi dibidang ekonomi kreatif, dan pelaksanaan fungsi dibidang ekonomi kreatif yang diberikan oleh kepala dinas. uraian tugas jabatan kepala bidang ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: menyusun program kerja dibidangekonomi kreatiekonomi kreatifekonomi kreatifyang diberikan oleh kepala dinas. ruang lingkup tugas bidang ekonomi kreatif meliputi pembinaan,pengelolaan dan pengembangan program kegiatan bidang ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi. bagian kedelapan belas kepala seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya kepala seksi ekonomi kreatif berbasis seniseni dan budaya. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja dibidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, dan pelaksanaan tugas lain dibidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya yang diberikan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan kepala seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dibidang ekonomi kreatif berbasis seni dan buseni dan budaya yang ada untuk tertib administrasi, melaksanakan kegiatan bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya yang meliputi perfilman, seni pertunjukan (showbiz), kriya, fotografi, kuliner dan fashion dan musperfilman yang terdiri dari film layar lebar, dokumenter komersial, film televisi, animasi dan video, seni rupa yang terdiri dari seni grafis, seni patung, seni lukis, seni instalasi, seni keramik, seni pertunjukan (showbiz) yang terdiri dari seni pertunjukan sastra, teater, musik dan tari, kriya, fotografi, kuliner, fashion, serta musik (seluruh genre baik melalui major label ataupun independenseni dan budayseni dan budaya yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya meliputi pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang film, fashion, fotografi, kriya, kuliner, musik, seni pertunjukan dan seni rupa. bagian kesembilan belas kepala seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi kepala seksi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelaksanaan tugas lain diuraian tugas jabatan kepala seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologikegiatan bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi ekonomi kreatif berbasis media, desain dan arsitektur, piranti lunak dan permainan interaktifekonomi kreatif berbasis media yang terdiri dari komik, tulisan fiksi dan non fiksi, karya kreatif audio dan video, karya kreatif periklanan, desain dan arsitektur yang terdiri dari arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk dan kemasan, piranti lunak yang terdiri dari piranti lunak sistem pemrograman, aplikasi, jasa implementasi sistem, jasa pengembangan aplikasi, permainan interaktif yang terdiri dari tablets games dan video gamesmedia, desain, ilmu pengetahuanruang lingkup tugas seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi pembinaan dan pengelolaan kegiatanpenerbitan, periklanan (advertising), televisi dan radio (broadcasting)nya dan bertanggung jawabpemuda dan olah rag struktur organisasi dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kota pontianak kepala dinas sekretaris kelompok jabatan ka. subbagian ka. subbagian ka. subbagian fungsional umum dan aparatur perencanaan keuangan kepala bidang kepala bidang kepala bidang kepala bidang kepemudaan olahraga pariwisata ekonomi kreatif ka. seksi ka. seksi ka. seksi pemberdayaan dan pengembangan pembinaan dan pengembangan ka. seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan organisasi kepemudaan olahraga prestasi pengembangan destinasi pariwisata budaya ka. seksi ka. seksi ka. seksi penyadaran, pemberdayaan dan pembinaan dan pengembangan ka. seksi ekonomi kreatif berbasis media, pengembangan pemuda olahraga masyarakat pemasaran pariwisata desain, ilmu pengetahuan dan teknologi ka. seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga upt dinas walikota pontianak, sutarmidji
struktur organisasi dinas lampiran kesehatan kota pontianak peraturan walikota pontianakkepala dinas sekretaris kelompok jabatan fungsional subbab subbab umum dan perencanaan aparatur dan keuangan ka. bidang bidang bidang pelayanan pencegahan, pengendalian bina kesehatan kesehatan dan penyakit dan penyehatan masyarakat kefarmasian lingkungan ka. seksi seksi ka. seksi pelayanan pencegahan kesehatan ibu, penyakit kesehatan reproduksi seksi ka. seksi pengendalian ka. seksi kefarmasian dan penyakit gizi perbekalan ka. seksi seksi seksi promosi sistem informasi, penyehatan kesehatan dan lingkungan sarana dan pemberdayaan prasarana utd walikota pontianak, sutarmidji
klan n4zbank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat mempunyai peranan penting dalam kehidupan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, dan karenanya langkah langkah pembinaan dan pengawasan bank sangat penting dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkannya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bahwa upaya upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana diaturternyata belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan untuk mengambil langkah penyehatan atau penyelamatan secara optimal, khususnya dalam keadaan tertentu yang membutuhkan penanganan dengan cepat. mengubah ketentuandengan menambah ketentuan baru yang dijadikan yang berbunyi sebagai berikut: apabila karena sebab sebab tertentu rapat umum pemegang saham yang disyaratkan untuk tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat diselenggarakan, atau syarat syarat yang ditetapkan untuk sahnya atau diambilnya keputusan rapat umum pemegang saham tidak dapat dipenuhi, sedangkan langkah langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan angka dan huruf sangat diperlukan dalam rangka penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia setelah memberitahu menteri keuangan meminta pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan yang memberi kewenangan kepada bank indonesia untuk melaksanakan segala kewenangan pemegang saham, dalam mengambil langkah langkah bagi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan bank tanpa melalui rapat umum pemegang saham." peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetap.umum, ditetapkan langkah langkah yang dapat ditempuh oleh bank indonesia selaku pembina dan pengawas bank, sebagai tindakan penyehatan atau penyelamatan bagi bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau membahayakan sistem perbankan. berdasarkan ketentuan huruf angka dan angka dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tersebut, salah satu tindakan penyehatan atau penyelamatan yang dapat ditempuh oleh bank indonesia adalah mendorong agar bank yang bersangkutan melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau mengalihkan kepemilikan bank yang mengalami kesulitan tersebut kepada bank lainnya. tindakan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi) tersebut berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, dan berdasarkan ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang bank umum memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham bank yang bersangkutan. dalam kenyataannya ketika tindakan penyehatan atau penyelamatan akan dilakukan, persetujuan rapat umum pemegang saham tidak selalu dapat diperoleh karena tidak dapat dipenuhinya persyaratan untuk memberikan persetujuan, atau rapat umum pemegang saham tidak dapat diselenggarakan karena pemegang saham tidak dapat dihadirkan. sementara dipihak lain, tindakan penyehatan atau penyelamatan tersebut perlu dilakukan secepatnya oleh bank indonesia, karena penundaan penyelesaian terhadap bank yang menghadapi kesulitan, akan berakibat semakin besarnya masalah yang dihadapi bank tersebut, dan pada gilirannya akan berdampak luas pada kepercayaan masyarakat terhadap bank, kehidupan perekonomian nasional serta dapat menimbulkan dampak sosial yang luas kalangan masyarakat. dalam. n4z eat dah presiden republik indonesia dalam hal yang demikian kepada bank indonesia perlu diberikan kewenangan untuk dapat menempuh langkah langkah penyehatan atau penyelamatan tersebut. untuk itu diperlukan ketentuan yang memungkinkan bank indonesia, setelah memberitahu menteri keuangan, minta kepada pengadilan mengeluarkan penetapan bahwa bank indonesia berwenang melakukan tindakan penyehatan atau penyelamatan berupa pelaksanaan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi) bank yang menghadapi kesulitan, tanpa harus melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana disyaratkan. ketentuan ini memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan pemegang saham yang menjadikan bank sebagai kegiatan usahanya, dan kepentingan masyarakat serta kepentingan lainnya yang lebih luas yang terkait dalam kehidupan perekonomian nasional. dengan pertimbangan yang sama, ketentuan dalam peraturan pemerintah ini secara mutasi mutans juga diberlakukan bagi kebutuhan tindakan penyehatan terhadap bank yang memiliki bentuk hukum selain perseroan terbatas. hak perdata yang dimiliki pemegang saham bank tetap dihormati, tetapi dengan memperhatikan karakteristik usaha perbankan pada umumnya sebagai lembaga kepercayaan tadi, masalah keseimbangan dan fungsi sosial daripada hak tersebut perlu pula selalu dijaga. demi sebab sebab tertentu yang tidak memungkinkan diselenggarakannya rapat umum pemegang saham antara lain karena pemegang saham tidak dapat dihadirkan karena tidak diketahui keberadaannya. sedangkan sebab sebab tertentu yang menyebabkan rapat umum pemegang saham tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan persetujuan, dapat terjadi dalam hal jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang hadir dan atau yang memberikan hak suaranya tidak memenuhi persyaratan untuk pengambilan keputusadapat ditetapkan sebagai pecc. bahwa penambahan penyertaan modal negara tersebut perlu ditetapkan dengyang pembangunsembilan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh rupiah delapan puluh enamdr.h.mulaiei rincian nilai penambahan penyertaan modal negara pada perusahaan perseroan (persero) angkasa pura tora naa bandara ngurah rai bali jalan rp. pagar rp. perumahan rp. rambu rambu udara rp. pembangkit tenaga listrik rp. instalasi air rp. apron rp. kendaraan pemadam kebakaran rp. pkp pk) rp. bandara hasanuddin ujung pandang runway rp. taxiway rp. jalan rp. selokan rp. pagar rp. rp. bandara adi sucipto yogyakarta runway rp. apron rp. tanah rp. a10, jalan rp. selokan rp. pagar rp. gedung gedung rp. alat telekomunikasi rp. approach light rp. runway light rp. instalasi listrik rp. lain lain bangunan lapangan rp. pembangkit tenaga listrik rp. pendingin udara ac) rp. rp. bandara sepinggan balikpapan tanah rp. jalan rp. taman rp. pagar rp. parkir dan lapangan rp. lain lain bangunan lapangan rp. gedung kantor rp. gedung gedung lain rp. alat telekomunikasi rp. alat alat besar rp. kendaraan pemadam rp. kebakaran pkp pk) exhaust fan rp. lain lain instalasi listrik rp. hydra rp. instalasi air rp. pendingin udara ac) rp. telepon rp. public information system rp. rupa rupa aktiva tetap lain rp. alat telekomunikasi udara rp. rp. bandara sam ratulangi manado approach light rp. instalasi listrik rp. rp. bandara adisumarmo surakarta runway rp. apron rp. tanah rp. gedung gedung lain rp. pembangkit tenaga listrik rp. gardu, trafo tenaga listrik rp. 9g. runway light rp. lain lain instalasi listrik rp. pendingin udara ac) rp. kendaraan pemadam rp. kebakaran pkp pk) rp. bandara yani semarang runway rp. pagar rp. gedung gedung rp. runway light rp. kendaraan pemadam rp. kebakaran pkp pk) gedung gedung lain rp. 9g. rambu rambu udara rp. pembangkit tenaga listrik rp. rp. bandara pattimura ambon tanah rp. jalan rp. cc. alat telekomunikasi rp. alat meteorologi rp. rambu rambu udara rp. pagar rp. gedung gedung rp. approach light rp. kendaraan pemadam rp. kebakaran pkp pk) peralatan security rp. rp. bandara frankaisiepo biak alat telekomunikasi rp. kendaraan pemadam rp. kebakaran pkp pk) rp. bandara syamsudin noor runway rp. gedung gedung rp. terminal rp. rambu rambu udara rp. instalasi listrik rp. rp. bandara kelaparan mataram runway rp. taxiway rp. cc. selokan rp. gedung gedung rp. alat komunikasi rp. pendingin udara ac) rp. peralatan security rp. approach light rp.rubahan "postbesluit dienststukken presiden republik indonesia, menimbang bahwa pengiriman sumutpos dinas bebas porto bagi pengurus penjabat penjabat gereja gereja protestan dan katolik indonesia, seperti yang tercantum dalam (1c) sub dan postbesluit dienststukken staatsblad dianggap tidak adil terhadap golongan golongan agama lainnya: bahwa karena itu postbesluit dienststukken tersebut perlu diubah, mengingat: dari post ordonnantie staatsblad dari undang undang dasar sementara republik indonesia, mendengar: dewan menteri dalam rapatnya pada tanggal agustus memutuskan: menetapkan: peraturan pemerintah tentang perubahan "postbesluit dienststukken sebagai berikut: (1c) sub dan dari postbesluit dienststukken staatsblad"postbesluit dienststukken seperti umum mengetahui, pada zaman hindia belanda dahulu, zending dan missile mendapat kelonggaran kelonggaran yang tidak diberikan kepada golongan golongan agama lainnya al. kebebasan porto untuk pengiriman surat surat, sebagaimana tercantum dalam postbesluit dienststukken staatsblad (1c) sub dan 6e. oleh karena perlakuan yang tidak sama itu kini tidak dapat dibenarkan lagi, maka kelonggaran kebebasan porto termaksud perlu dihapuskan. dengan surat keputusan tanggal januari k., menteri keuangan telah menetapkan, bahwa mulai tanggal mei kebebasan porto bagi pengurus gereja protestan indonesia seperti tercantum dalam (1c) bawah dari algemeen berpaling ter uitvoering van het element voor postdienst nederlandsch indie" staatsblad dicabut. pencabutan peraturan kebebasan porto tersebut atas oleh menteri keuangan adalah kurang tepat, karena selain staatsblad tersebut telah diganti dengan postbesluit dienststukken sesuatu perubahan atas postbesluit dienststukken yang bertingkat peraturan pemerintah itu, harus diatur dengan peraturan pemerintah pula. selain dari itu tidak saja perlu dihapuskan peraturan kebebasan porto bagi pengurus gereja gereja protestan, melainkan juga bagi missile katolik. untuk menyesuaikan dengan keputusan menteri keuangan tersebut diatas maka peraturan pemerintah ini dilakukan surut sampai tanggal mei agar supaya kekhilafan termaksud atas dapat dibetulkan. lembaran negara tahun nomor dan tambahan lembaran negarangkutangkutan jalanksi. mulan ya na, wat kpo presiden republik indonesiamenteri adalah menteri yangbertanggung jawab bidang lalu lintas dan angkutan jalan. bab ii. men tao na, kpo presiden republik indonesia bab angkutan orang bagian pertam(l) daerah yang sarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan mobil barang. pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan ruanganmemiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang. bagian. malang na, presiden republik indonesia bagian kedutiga angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur (l)ditetapkan dengan keputusan menteri. . men tao nya ny eat kpo presiden republik indonesia (l) jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari trayek antar kota antar propinsi yaitu trayek yang melalui lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat trayek antar kota dalam propinsi yaitu trayek yang melalui antar daerah tingkat dalam satu wilayah propinsi daerah tingkat trayek kota yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kotamadya daerah tingkat atau trayek dalam daerah khusus ibukota jakarta, trayek pedesaan yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kabupaten daerah tingkat ii: trayek lintas batas negara yaitu trayek yang melalui batas negara. jaringan trayek lintas antar negara ditetapkan dengan keputusan menteri berdasarkan perjanjian antar negara. (l) trayek antar kota antar propinsi dan trayek lintas batas negara diselenggarakan dengan memenuhi ciri ciri pelayanan sebagai berikut: mempunyai jadwal tetap, pelayanan cepat, dilayani oleh mobil bus umum, tersedianya terminal penumpang tipe aa,man tao nya ny presiden republik indonesia trayek. trayek antar kota dalam propinsi diselenggarakan dengan memenuhi ciri ciri pelayanan sebagai berikut mempunyai jadwal tetap, pelayanan cepat dan atau lambat, dilayani oleh mobil bus umum, tersedianya terminal penumpang sekurang kurangnyatrayek utama, pelayanan cepat dan atau lambpendukung, antar kawasan pendukung dan kawasan pemukiman, klan ya na, presiden republik indonesia dilayani., dilayani dengan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum, pelayananlangsusecara tetap yang bersifat massal dan langsung, dilayani oleh mobil bus umum, pelayanan cep. pa) tao nya ny snn presiden republik indonesia,, prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan. bagian keempat, cc. pengangkutan untuk keperluan pariwisata. (l)klan ata na, wat kpo presiden republik indonesia wilayah. wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi wilayah administratif kotamadya daerah tingkat atau wilayah administratif daerah khusus ibukota jakarta, dalam keadaan tertentu wilayah operasi taksi dapat melampaui wilayah administratif kotamadya daerah tingkat dalam satu propinsi, wilayah administratif kotamadya daerah tingkat dan melewati lebih dari satu propinsi, wilayah administratif daerah khusus ibukota jakarta. wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan menteri. (l), dengan atau tanpa pengemudi, dengan(l)kendaraan. klan ata na, wat kpo presiden republik indonesia kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengakubidang pariwisata. bab iii angkutan barangkuan barang sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat. pengakuulan ita nya ny eat presiden republik indonesia(l) pengangkutan bahan berbahaya diklasifikasikan menjadi pengangkutan bahan, berbahaya lain. kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus, memenuhi persyaratan keselamatan sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut: diberi tanda tanda tertentu sesuai bahan berbahaya yang diangkut. klan ya na, kpo presiden republik indonesia pengemudi.diatur dengan keputusan menteri. (l) pengangkutan barang khusus diklasifikasikan atas: pengangkutan barang curah, pengakudalam:yaa ka) n13 ny, nya ny eat kpo presiden republik indonesia dalam diatur dengan keputusan menteri. . (cdengan keputusan menteri. (l) pengangkutan alat berat diklasifikasikan atas, mulan naz n13 ny, nya ny wap! presiden republik indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkutan alat berat diatur dengan keputusan menteri. bab perizinan angkutan bagian pertama izin usaha angkutan (l)klan ya na, wat presiden republik indonesia usahanya, perusahaan. perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakithuruf akte pendirian koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf dan tanda jati diri bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf cc. memiliki surat keterangan domisili perusahaan, ka) na5 nya ny snn presiden republik indonesia memiliki surat izin tempat usaha situ): pernyataan.(l) permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada menteri. izin usaha angkutan diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam apabila:asklan kan ya na, eat presiden republik indonesia.. (satusetan pa) naz presiden republik indonesia memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah. cara laporan usaha angkutan serta ketatausahaan informasi perizinan diatur dengan keputusan menteri. bagian kedua izin trayek (l)menteri. jl)i tao nya ny) kpo presiden republik indonesia memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor. untuk: adanya permintaan angkutan yang potensial dengan perkiraan faktor muatan atas (tujuh puluh persenfaktor muatan rata rata atas (tujuh puluh persen), tersedianya fasilitas terminal yang sesuai. menterienam) bulan. (l)mulan ita nya ny wap kpo presiden republik indonesia ketentuan trayek. trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor,menteriklan na, wat kpo presiden republik indonesia perubahan penanggung jawab perusahaan, melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan. . (an ya na, presiden republik indonesia tata cara laporan kegiatan angkutan serta ketatausahaan informasi perizinan trayek, diatur dengan keputusan menteri. bagian ketiga izin operasi angkutan (l angkutan. izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh menteri. ka) ny) nya ny) kpo presiden republik indonesia (l) penetapan wilayah operasi yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor, dilakukan apabila tingkat penggunaan kendaraan bermotor atas (enam puluh persen). menteri melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap tiap wilayah operasi dan wajib mengumumkannya sekurang kurangnya sekali dalam (enam) bulan. (l) permohonan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada menteri. pa) tao nya ny wat kpo presiden republik indonesia persetujuan atau penolakan permohonoperasi wajib memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin operasi(l) izan tao nya ny wat kpo presiden republik indonesiasatu, izin operasi dicabut. izin operasiketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin operasi angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin operasi angkutan, tata cara laporan kegiatan angkutan serta ketatausahaan informasi perizinan operasi angkutan, diatur dengan keputusan menteri. mean tao nya ny) wat presiden republik indonesia bab v. bab struktur dan golongan tarif angkutan tarif angkutandalam trayek tetap dan teratur dan tarif tidak dalam trayek. (l) golongan tarif angkutan penumpang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non ekonomi. kriteri ekonomi dan pelayanan non ekonomi ditetapkan oleh menteri. (l) struktur tarif pelayanan ekonomi dalam trayek tetap dan teratur klan ya na, wat presiden republik indonesia terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak. struktur tarif pelayanan non ekonomi dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari tarif dasar, tarif pelayanan tambahan dan tarif jarak. . (l) tarif dasarjarak sebagaimana dimaksud dalam tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan. tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek kecuali taksi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan. (l) trayek taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar tarif jarak dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam barometer. tarif taksi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. tarif angkutan barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara mulan ya na, presiden republik indonesia pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan. bab vi. bab tata cara pengangkutan penumpang dan barang (l) awak kendaraan umum angkutan penumpang harus mematuhi ketentuan mengenai tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang, tata cara berhenti, cc. penggunaan karcis atau pembayaran biaya angkutan,dengan keputusan menteri. (l) pengangkutan barang dengan mobil barang harus memenuhi ketentuan mengenai tata cara menaikkan dan menurunkan barang, tata cara mengepak atau mengikat barang yang dimuat dalam mobil barang, pemberian tanda tanda pada muatan yang menonjol pada mobil mei na, snn presiden republik indonesia barang, tata cara penyusunan mudiatur dengan keputusan menteri. . (l) setiap penguasa angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus bagi penderita cacat. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan menteri. bab viijman na, snn kpo presiden republik indonesia bab viii. bab viii ketentuan penutupmulan ita nya ny ane presiden republik indonesia sekretariat kabinet kepala biro hukum dan perundang undangan ttd bambang kosovo, s.h., ll.m.peraturan pemerintah tentang angkutan jalan ini adalah pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa indonesia. angkutan jalan sebagaimana halnya dengan modal angkutan lainnya sangat penting bagi perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat indonesia. dengan demikian maka negara menguasai angkutan jalan untuk diarahkan sebesar besarnya kepada tujuan pembangunan nasional.bimbingan dan pembinaan sehingberatkan ketrayek dan operasi diberlakukan untuk pelayanan angkutan penumpang dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek dengan tujuan agar usaha angkutan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna dengan tetap menjaga kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi kecil, menengah dan besar. izin. klan na, wat kpo presiden republik indonesia izin usaha angkutan barang ditetapkan agar usaha angkutan ini dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur serta mendorong secepatnya untuk dapat berhasil guna dan berdaya guna. untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur, makakan ditingkatkan. demikian pula pengawasan terhadap lebih muatan akan puladalam peraturan pemerintah ini diatur pula tarif angkutan penumpang dalam trayek tetap dan teratur, tidak dalam trayek dan angkutan barangrumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang atau mobil bus atau mobil barang, yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang. angka termasuk pengertian mobil penumpang antara lain bemo dan helical. angka cukup jelas klan na, kpiklan ya na,yan n4z n47 kpo presiden republik indonesia . huruf yang dimaksud mempunyai jadwal tetap dalam ketentuan ini adalah pengaturan jam perjalanan setiap mobil bus umum, meliputi jam keberangkatan, persinggahan dan kedatangan pada terminal terminal yang wajib disinggahi. dengan demikian adalah merupakan kewajiban bagi pengusaha angkutan untuk melayani angkutan sesuai dengan jadwal perjalanan yang ditetapkan. huruf pelayanan cepat dalam ketentuanini yaitu pelayanan angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama perjalanannya. huruf pelayanan oleh mobil bus umum dimaksudkan agar tercapai efisiensi penggunaan sarana angkutan dan ruang jalan. huruf terminalhuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pelayanan lambat dalam ketentuan ini yaitu pelayanan angkutan dengan kewajiban memasuki terminal sesuai dengan izin trayek. terminal terminal yang wajib disinggahi pada pelayanan lambat jumlahnya lebih banyak daripada terminal yang wajib disinggahi oleh pa) tao nya ny) sen kpo presiden republik indonesia angkutan dengan pelayanan cepat. huruf c. huruf cukup jelas huruf terminalngkutan pedesaan. huruf cukup jelas pelayanan angkutan dalam trayek kota merupakan pelayanan angkutan ulang alik (commuter) dengan jarak relatif pendek dan terus menerus. dengan ciri pelayanan yang demikian, maka menaikkan danmenurunkan penumpang dilakukan pada halte tempat pemberhentian atau terminal dalam waktu singkat serta tidak diperlukan persiapan persiapan bagi awak maupun kendaraan untuk pemberangkatan berikutnya. ketentuan ini dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah kendaraan umum yang beroperasi pada waktu tertentu. huruf butir cukup jelas butir kawasan utama yaitu suatu kawasan yang merupakan pembangkit perjalanan yang tinggi, seperti kawasan perdagangan utama, perkantoran dalam kota yang membutuhkan pelayanan yang cukup tinggi. kawasan pendukung yaitu suatu kawasan pembangkit perjalanan untuk bagian wilayah kota yang berupa kawasan perdagangan lokal, dan perkantoran lokal. butir cukup jelas men tao na, presiden republik indonesia butir . butir cukup jelas butir cukup jelas butir tempat tempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa halte, stop bus atau terminal. terminal tersebut merupakan terminal untuk perpindahan penumpang angkutan antar kota angkutan kota atau sebaliknya. huruf butir cukup jelas butir kawasan pemukiman ialah suatu kawasan perumahan tempat penduduk bermukim yang memerlukan jasa angkutan. butir cukup jelas butir cukup jelas butir cukup jelas butir cukup jelas huruf cukup jelas klan n13 ny, nya ny wat presiden republik indonesia huruf d. huruf trayek langsung yaitu trayek yang menghubungkan langsung antar dua kawasan yang permintaan angkutan antara kedua kawasan tersebut tinggi, dengan syarat bahwa kondisi prasarana jalan yang memungkinkan untuk dilaksanakan trayek tersebut. dengan demikian akan terjadi pengurangan perpindahan angkutan. huruf yang dimaksud dengan tidak berjadwal yaitu pelayanan angkutan dengan jam keberangkatan dan kedatangan tidak tetap, pada terminal terminal yang wajib disinggahi. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf terminal penumpang tipe merupakan terminal angkutan pedesaan yang dipergunakan dengan tujuan untuk pemberangkatan dan kedatangan mobil bus dan atau mobil penumpang umum untuk tujuan angkutan dalam wilayah kabupaten daerah tingkat ii. huruf cukup jelas pengertian tidal. cukup jelas klan ya na, wap! kpi presiden republik indonesia . huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah suatu keadaan mana jumlah penduduk yang bermukim luar batas wilayah administratif kotamadya tingkat tersebut cukup banyak yang memerlukan jasa angkutan untuk menghubungkan wilayah pemukiman tersebut dengan wilayah kota. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tanda khusus adalah tanda yang harus melekat secara permanen pada bus umum sebagai tanda angkutan pariwisata dan tanda tersebut akan memberikan kemudahan bagi kendaraan yang bersangkutan untuk tidak wajib memasuki terminal serta keleluasaan beroperasi menuju obyek wisata yang terletak baik dalam maupun luar kota. cukup jelas yan na, sen. kpo presiden republik indonesia . cukup jelas cukup jelascukup jelas yang dimaksud dengan bahan berbahaya dalam ketentuan ini, adalahcukup jelas cukup jelas man n4z n47 snn presiden republik indonesia . cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf lintasan angkutan peti kemas yaitu bagian dari jaringan lintas yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor angkutan peti kemas. huruf cukup jelas huruf ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas dan menjamin keselamatan pemakai jalan lainnya. cukup jelas yanhuruf biro perjalanan umum dimaksud adalah usaha biro perjalanan sebagaimana diatur dalam perundang undangan bidang kepariwisataan yang tidak semata mata melakukan kegiatan usaha angkutan. huruf cukup jelas huruf yan ya na, wat kpo presiden republik indonesia cukup jelas huruf d. huruf kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain angkutan antar jemput anak sekolah, angkutan sampah dan sebagainya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf pengertian terbuka dalam ketentuan ini adalah masih memungkinkannya penambahan jumlah kendaraan pada trayek atau wilayah operasi yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia huruf kewajiban dalam ketentuan ini, termasuk kewajiban untuk mentaati seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pos. huruf byel lain taoadalah sistem informasi manajemen izin usaha. cukup jelas cukup jelas cukup jelas kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ialah suatu keadaan mana dibutuhkan kendaraan untuk melayani kebutuhan angkutan atau dalam waktu waktu tertentu, seperti berdarmawisata dan lebaran serta kegiatan lainnya. huruf angkutan perintis dimaksudkan untuk membuka daerah yang terisolir ataupun yang belum berkembang, sehingga tidak terikat pada faktor muatan (tujuh puluh persen) untuk membuka trayek baru untuk angkutan perintis. huruf cukup jelas huruf dengan faktor muatan rata rata (tujuh puluh persen) tetap dapat man ya na, presiden republik indonesia diwujudkan iklim usaha yang sehat. huruf cukup jelas . ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai trayek trayek yang dapat diizinkan untuk adanya penambahan jumlah kendaraan yang dapat dioperasikan pada trayek dimaksudjelas cukup jelas yang dimaksud dengan ketatausahaan informasi perizinan adalah sistem informasi manajemen izin trayekcukup jelas cukup jelas dengan tingkat penggunaan atas (enam puluh persen) tetap dapat diwujudkan iklim usaha angkutan yang sehat. cukup jelas yel lain tao nya nyoperasi atau memperoleh izin operasi tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. pan ka) n13 ny,operasi adalah sistem informasi manajemen izin operasi.jalan. perimbangan jumlah armada yang dimiliki oleh perusahaan angkutan dihitung berdasarkan jumlah armada yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. hal ini dimaksudkan agar dapat dicapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan penyedia jasa angkutan dengan tetap memperhatikan kebutuhan jasa angkutan. tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya berpenumpang peran ya na, sen kpo presiden republik indonesiapelayanan tambahan adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya berpenumpang per. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tarif awal adalah angka awal yang tertera pada barometer taksi setelah barometer taksi dihidupkan pada permulaan penyewaan, yang menunjukkan biaya permulaan dasar sebagai biaya minimum yang tidak berubah untuk jangka waktu atau jarak tempuh tertentu. tarif dasar adalah besarnya tambahan tarif yang dikenakan atas dasar jarak selanjutnya yang ditempuh. tarif waktu adalah besarnya tambahan tarif yang dikenakan atas dasar penggunaan waktu, misalnya dalam hal taksi menunggu atau dalam kondisi lalu lintas macet. yan ya na, kpo presiden republik indonesia tarif jarak adalah besarnya tarif yang tertera dalam barometer yang harus dibayar oleh penumpang, yang didasarkan atas tarif awal ditambah tarif jarak dan atau tarif waktu. cukup jelas . cukup jelas cukup jelaskendaraan umum. cukup jelas cukup jelas pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintahadalah peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyerahan sebagian mulan ya na, wat kpo presiden republik indonesiaurusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada daerah tingkat dan daerah tingkat berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun adalah urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam dan peraturan pemerintah ini. . peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan karena sifatnya masih merupakan suatu aturan umum langsung dari suatu undang undang, maka sesuai dengan tatanan peraturan perundang undangan indonesia pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari peraturan pemerintah ini diatur dengan keputusan menteri. demikian pula pendelegasian wewenang untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kepada menteri, karena wewenang pelaksanaan masih berada pada pemerintah pusat. dalam hal sebagian urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan akan diserahkan kepada daerah tingkat dan daerah tingkat ii, maka berdasarlalu lintas dan angkutan jalan, penyerahan urusan tersebut diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan urusan dimaksud. pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini telah ditetapkan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, yaitu peraturan pemerintah nomor tahun sebagaimana dalam penjelasan dengan demikian ketentuan ini memberikan suatu penegasan bahwa meskipun dalam sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ditetapkan diatur bahwa urusan tersebut dilaksanakan oleh menteri, namun oleh karena telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun yang khusus mengatur penyerahan sebagian urusan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka urusan urusan dimaksud tetap dilaksanakan oleh daerah tingkat dan daerah tingkat yang telah menerima penyerahan secara nyata.dari transaksi penjualan sahamtransaksi penjualan sahamtersebut danmungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham,transaksi penjualan saham bursa efek. (l) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham bursa efek dipungutuntuk semua transaksi penjualan saham sebesar (satu perseru) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, untuk transaksi penjualan saham pendiri, kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah dengan (lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. . man ya na, eat kpo presiden republik indonesia (l) penyelenggara bursa efek wajib memungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam yang terutang untuk setiap transaksi penjualan saham. penyelenggara bursa efek wajib menyetor seluruh pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam sekali sebulan kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan surat setoran pajak. penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dan kepada direktur jenderal pajak. penyelenggara bursa efek yang tidak memenuhirpajaklaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang semakin meningkat. sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat melalui pasar modal.transaksi penjualan saham merupakan objek pajak penghasilan. dalam rangka mendorong perkembangan pasar modal dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tersendiri tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham tersebut. sesuai dengan ketentuketentuan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham bursa efek diatur dengan peraturan pemerintah. yang dimaksud bursa efek termasuk pula bursa paralel. untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan dan kemudahan bagi wajib pajak, atas penghasilan dari penjualan saham bursa efek yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. . klan kan ya na, wap kpo presiden republik indonesia demi setiap orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi penjualan saham bursa efek dipungut pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari transaksi tersebut. pemungutan pajak penghasilan tersebut bersifat final dan oleh karena itu apabila wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari transaksi penjualan saham bursa efekmengingat terdapat (dua) jenis saham yang dijual belikan bursa efek, yaitu saham pendiri dan saham bukan pendiri, yang tingkat penghasilannya sangat berbeda, maka besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan dari transaksi penjualan saham tersebut ditetapkan sebagai berikut: atas semua transaksi penjualan saham, baik saham pendiri ataupun saham bukan pendiri, dikenakan pajak penghasilan sebesar (satu perseru) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar (lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. penentuan besarnya pajak penghasilan tersebut dengan mempertimbangkan pengenalannya yang bersifat final dan dengan berpegang pada prinsip untuk mengembangkan kegiatan pasar modal indonesia. pengenaan tambahan pajak penghasilan sebesar (lima persen) tidak berlaku apabila saham yang dijual tersebut milik perusahaan modal ventura selaku pendiri dari badan pasangan usahanya. . klan ya na, kpo presiden republik indonesia cukup jelas pajak penghasilan yang dipungut oleh bursa efek atas setiap transaksi penjualan saham wajib disetorkan bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan surat setoran pajak. berhubung transaksi penjualan saham bursa tersebut berlangsung sangat cepat maka untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan dan tidak menghambat kegiatan transaksi pasar modal, penyetoran pajak penghasilan dimaksud dilakukan sekali setiap bulan atas pajak penghasilan yang dipungut selama satu bulan sebelumnya. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam dan wajib dilaporkan secara berkala oleh bursa efek kepada direktur jenderal pajak. ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa sanksi sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku akan diterapkan terhadap bursa efek yang lalai melaksanakan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporwahlunto sijunjung, solok, tanah datar, pesisir selatan, padang pariaman, kota dan kabupaten daerah tingkat pasaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat sumate:. wetan yaa ka) ny) nya ny. membentuk kecamatan sungai rumbai wilayah kabupaten daerah tingkat sawahlunto sijunjung, yang meliputi wilayah: desa. mulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia desa sungai rumbai, desa kota besar, desa padang bungur, desa bonjol: desa cahaya murni, desa bukit gading, desa lubuk karya, desa mayang tsurai: desa abai saat:, desa ranah baru, desa batu kangkung, il. desa sungai limau, desa sinamat: desa tanjung alam, desa kodrat, desa mulya bhakti, desa kurnia, desa talaga biru. wilayah kecamatan sungai rumbai sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan koto baru. dengan dibentuknya kecamatan sungai rumbai, maka wilayah kecamatan koto baru dikurangi dengan wilayah kecamatan sungai rumbai sebagaimana dimaksud dalam malang ya na, kpo presiden republik indonesia . membentuk kecamatan hitung wilayah kabupaten daerah tingkat sawahlunto sijunjung, yang meliputi wilayah, desa hitung, desa guntur, desa sungai lanset suluk,: desa koster, desa gunung medan, desa sungai duo, desa pulai, desa ruko, desa koto agung: desa tabel penyeberangan, desa tempeh, il. desa pinang makmur, desa tri mulya, desa beringin sakti. wilayah kecamatan hitung sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan pulau punjung. dengan dibentuknya kecamatan hitung, maka wilayah kecamatan pulau punjung dikurangi dengan wilayah kecamatan hitung sebagaimana dimaksud dalam mulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia . membentuk kecamatan junjung sirih wilayah kabupaten daerah tingkat solok, yang meliputi wilayah: desa kampuang tangah, desa merapi utara, desa merapi selatan, desa kotabaru tambak, desa gantang padangpalak, desa perumahan: desa ganda, desa subarang. wilayah kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan koto singkarak. dengan dibentuknya kecamatan junjung sirih, maka wilayah kecamatan koto singkarak dikurangi dengan wilayah kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan padang ganting wilayah kabupaten daerah tingkat tanah datar, yang meliputi wilayah: desa koto gadang, men tao nya ny) snn kpo presiden republik indonesia desa koto gadang hilir, desa. desa rajo dani, desa koto alam: desa daratan viii: desa daratan xii, desa laren nan panjang. wilayah kecamatan padang ganting sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan tanjung emas. dengan dibentuknya kecamatan padang ganting, maka wilayah kecamatan tanjung emas dikurangi dengan wilayah kecamatan padang ganting sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan sutera wilayah kabupaten daerah tingkat pesisir selatan, yang meliputi wilayah: desa gunung rajo susanti, desa langgam, desa kasuari, desa amal, desa rawang gunung maleo, desa koto nan tigo, desa daratan, yel lain tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia desa laksana, desa. desa aua duri, desa ranah mandek rubiah, desa tanjung gadang, il. desa padang tarok, desa pantai amin, desa hamparan perak. wilayah kecamatan sutera sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan batang kapas. dengan dibentuknya kecamatan sutera, maka wilayah kecamatan batang kapas dikurangi dengan wilayah kecamatan sutera sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan lingga sari diganti wilayah kabupaten daerah tingkat pesisir selatan, yang meliputi wilayah: desa pasa aiahaji, desa lahan mudik penugasan, desa lahan hilir penugasan, desa rantau simalenang, desa aiahaji tenggara, mulan pkn ya na, snn kpo presiden republik indonesia desa aiahaji tengah, desa pasa bukit aiahaji, desa. desa aiahaji barat, desa pasa penugasan, desa padang penugasan, desa penugasan timur, desa penugasan utara, wilayah kecamatan lingga sari diganti sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan ranah pesisir. dengan dibentuknya kecamatan lingga sari diganti, maka wilayah kecamatan ranah pesisir dikurangi dengan wilayah kecamatan lingga sari diganti sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan koto aur malintang wilayah kabupaten daerah tingkat padang pariaman, yang meliputi wilayah: desa batu basa, desa aua malintang, desa sungai pingat, desa durian jantung, desa padang larang, yan ya na, presiden republik indonesia desa balai baik. wilayah. wilayah kecamatan koto aur malintang sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan sungai gringsing. dengan dibentuknya kecamatan koto aur malintang, maka wilayah kecamatan sungai gringsing dikurangi dengan wilayah kecamatan koto aur malintang sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan ulasan tangkis wilayah kabupaten daerah tingkat padang pariaman, yang meliputi wilayah: desa ulasan tangah, desa ulasan setangkai payung, desa saulayaik ulasan, desa padang tokoh, desa sandi mulia, desa sungai rimba, desa manggopoh pajak gadang, desa apakah utara, desa apakah selatan, j . desa apakah barat, mulan ita nya ny wat kpo presiden republik indonesia desa apakah tangah, il. desa apakah timur, wilayah. wilayah kecamatan ulasan tangkis dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan nan sebaris. dengan dibentuknya kecamatan ulasan tangkis, maka wilayah kecamatan nan sebaris dikurangi dengan wilayah kecamatan ulasan tangkis sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan gunung mas wilayah kabupaten daerah tingkat kota, yang meliputi wilayah: desa koto tinggi tengah, desa koto tinggi selatan, desa koto tinggi barat: desa puo datar, desa pandai gadang barat, desa pandai gadang tangah, desa pandai gadang timur, desa talang atau, desa barulah gunung selatan, desa barulah gunung utara, desa barulah gunung barat, men tao na, sen. kpo presiden republik indonesia il. desa sungai nanjing utara, desa sungai nanjing selatan, desa kampung baru. wilayah. wilayah kecamatan gunung mas sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan sulit. dengan dibentuknya kecamatan gunung mas, maka wilayah kecamatan sulit dikurangi dengan wilayah kecamatan gunung mas sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan kenali wilayah kabupaten daerah tingkat pasaman, yang meliputi wilayah: desa langgam, desa katingan, desa mendingin, desa wonosari, desa sidomulyo, desa sumber agung, desa lamanya, desa bangunrejo, desa enam koto selatan, desa enam koto utara, men tao na, kpo presiden republik indonesia desa sidodadi, desa koto gadang jaya, desa koto. wilayah. wilayah kecamatan kenali sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan pasaman. dengan dibentuknya kecamatan kenali, maka wilayah kecamatan pasaman dikurangi dengan wilayah kecamatan kenali sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan gunung tulah wilayah kabupaten daerah tingkat pasaman, yang meliputi wilayah: desa muaro piawai barat, desa sudirman, desa kartini, desa ranah sungai magelang, desa pariaman amal, desa hulu kenaikan, desa lereng kenaikan, desa serasah kenaikan, desa siligawan. wilayah kecamatan gunung tulah sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah mulan ya na, eat kpo presiden republik indonesia kecamatan lembah melintang. dengan dibentuknya kecamatan gunung tulah, maka wilayah kecamatan lembah melintang dikurangi dengan wilayah kecamatan gunung tulah sebagaimana dimaksud dalam . (l) pusat pemerintahan kecamatan sungai rumbai sebagaimana dimaksud dalam berada desa sungai rumbai. pusat pemerintahan kecamatan hitung sebagaimana dimaksud dalam berada desa hitung. pusat pemerintahan kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud dalam berada desa kampuang tangah. pusat pemerintahan kecamatan padang ganting sebagaimana dimaksud dalam berada desa koto gadang. pusat pemerintahan kecamatan sutera sebagaimana dimaksud dalam berada desa gunung rajo susanti. pusat pemerintahan kecamatan lingga sari diganti sebagaimana dimaksud dalam berada desa pasa aiahaji. pusat pemerintahan kecamatan koto aur malintang sebagaimana dimaksud dalam berada desa batu basa. pusat pemerintahan kecamatan ulasan tangkis sebagaimana dimaksud dalam berada desa ulasan tangah. pusat pemerintahan kecamatan gunung mas sebagaimana klan can yaa ka) wat kpo presiden republik indonesia dimaksud dalam berada desa koto tinggi tengah. pusat. pusat pemerintahan kecamatan kenali sebagaimana dimaksud dalam berada desa langgam. il) pusat pemerintahan kecamatan gunung tulah sebagaimana dimaksud dalam berada desa muaro piawai baratggabungptn yaa ka) n13 ny, nya ny watresiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai kemungkinan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing, diperlukan upaya penjabaran ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang rumah susun, dan undang undang nomor tahun tentang perumahan dan pemukiman, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang rumah susun dan undang undang nomor tahun tentang perumahan dan permukiman, kemungkinan pemilikan rumah hunian yang bertolak dari ketentuan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria tersebut pada dasarnya berkaitan dengan status pemilikan hak pakai atas tanah negara, bahwa dalam perkembangannya, praktek penguasaan tanah dalam kaitannya dengan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria tersebut dapat pula berlangsung atas dasar perjanjian dengan pemegang hak atas tanah, bahwa sehubungan dengan perkembangan tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturaperaturan pemerintah. mengingat undang undang dasar undang . yel lain naz an snn kpolikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan indonesia. (l) orang asing yang berkedudukan indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu. orang. klan ata na, wat kpo presiden republik indonesia orang asing yang berkedudukan indonesia sebagaimana dimaksud dalam adalah orang asing yang kehadirannya indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing sebagaimana dimaksud dalam adalah: rumah yang berdiri sendiri yang dibangun atas bidang tanah: hak pakai atas tanah negara, yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah. satuan rumah susun yang dibangun atas bidang tanah hak atas negara. (l) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka dibuat secara tertulis antara orang asing yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah. perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam harus dibuat dengan akta pejabat pembuat akta tanah. perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka wajib dicatat dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. . bad pak presiden republik indonesia (l) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka dibuat jangka waktu yang disepakati, tetapi tidak lebih lama dari dua puluh lima tahun. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari dua puluh lima tahun, atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang baru, sepanjang orang asing tersebut masih berkedudukan indonesia. (l) apabila orang asing yang memiliki rumah yang dibangun atas tanah hak pakai atas tanah negara, atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi berkedudukan indonesia, maka dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada orang lain yang memenuhi syarat. apabila. mulan ita nya ny wat kpo presiden republik indonesia apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam hak atas tanah tersebut belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat, maka apabila: rumah tersebut dibangun atas tanah hak pakai atas tanah negara, rumah beserta tanahnya dikuasai negara untuk dilelang, rumah tersebut atas tanah berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka huruf rumah tersebut menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutagraria setelah mendengar pertimbangan badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional. peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejakihingga saat ini, terdapat setidaknya dua masalah yang memerlukan kejelasan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemilikan rumah hunian oleh orang asing indonesia. pertama, yang berkenaan dengan arahan bahwa orang asing tersebut harus berkedudukan indonesia. kedua, kaitannya dengan status hukum tanah tempat rumah tempat tinggal atau hunian tersebut dibangun. arahan bahwa orang asing tersebut harus berkedudukan tersebut dewasa ini dan untuk masa masa yang akan datang perlu diperjelas dan dijabarkan lebih lanjut. selain perkembangan keadaan dan kebutuhan yang wajar untuk memberi antisipasi terhadap keterbukaan yang lain merebak segala aspek kehidupan, praktek dalam bidang hukum perjanjian pada umumnya dan hukum pertanahan itu sendiri perlu dicermati. arti daripada arahan mengenai keharusan untuk berkedudukan indonesia, tampaknya kian perlu dijabarkan secara bijaksana. secara konkrit, tidak perlu harus diartikan sama dengan tempat kediaman atau domisili. bidang ekonomi, misalnya: orang dapat memiliki kepentingan yang harus dipelihara tanpa harus menunggunya secara fisik, apabila untuk waktu yang panjang dan secara terus menerus. kemajuan bidang teknologi transportasi dan komunikasi, memungkinkan orang memelihara kepentingan yang dimilikinya negara lain tanpa harus menunggunya sendiri. kadangkala, mereka cukup hadir secara berkala. dalam keadaan seperti itu, yang mereka perlukan adalah fasilitas tempat tinggal atau hunian bila secara berkala tetapi teratur harus datang untuk mengurus atau memelihara kepentingannya. dengan pertimbangan seperti itu, upaya untuk menjelaskan makna "berkedudukan" tadi perlu dilakukan. masalah. men tao nya ny sen. kpo presiden republik indonesia masalah yang kedua, yang berkaitan dengan status hukum daripada tanah. undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria menggariskan bahwa sejauh mengenai pemilikan hak atas tanah, yang dapat dimiliki orang asing adalah hak pakai atas tanah negara. undang undang nomor tahun tentang rumah susun juga memberikan arahan serupa. namun begitu, arahan tersebut pada dasarnya masih terbatas terhadap kemungkinan pemilikan satuan rumah susun. dengan memperhatikan sifat pengaturan yang terbuka dalam undang undang nomor tahun tentang perumahan dan permukiman, sebenarnya juga dimungkinkan pemilikan rumah yang berdiri sendiri. ini berarti hal hal yang berkaitan dengan status hukum tanahnya juga perlu diperjelas. dalam praktek hukum, penguasaan atas bidang tanah juga dapat berlangsung berdasar perjanjian, yang kemudian melahirkan hak hak baru yang bersifat turunan atas tanah yang sebelumnya telah dimiliki dengan hak tertentu. dalam batas batas yang masih dimungkinkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, praktek tersebut tampaknya juga perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemilikan rumah hunian oleh orang asing indonesia. karena hal hal tadi, dipandang sudah sepantasnya bila dapat diupayakan penjabaran mengenai kemungkinan pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing indonesia. pengaturan dalam peraturan pemerintah ini, dengan demikian merupakan salah satu penjabaran dan sekaligus juga undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria. demi yang dimaksud dengan orang dalam peraturan pemerintah ini adalah orang perseorangan. pemilikan tersebut tetap dibatasi pada satu buah rumah. tujuan pembatasan ini adalah untuk menjaga agar kesempatan pemilikan tersebut tidak menyimpang dari tujuannya, yaitu sekedar memberikan dukungan yang wajar bagi penyelenggaraan usaha asing tersebut indonesiperlancar peredaran arus barang dan perlindungan konsumen, serta menciptakan persaingan usaha yang semakin sehat, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada perusahaan penanaman modal asing bidang produksi yang didirikan dalam rangka undang undang nomor tahun untuk dapat menyalurkan sendiri hasil produksinya indonesia, bahwa untuk itu perlu dilakukan penyempurnamutuskan : . men tao nya ny snn kposebagai berikut: ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penjualan hasil produksinya sendiri: sebagai distributor pedagang besar wholesale) seluruh wilayah indonesia, atau dengan menunjuk perusahaan penanaman modal asing yang khusus didirikan untuk itu dan atau: atau dengan menunjuk dan atau pengecer. ketentuan diubah dengan menambah dan baru, yang berbunyi sebagai berikut: . malang ya na, snn kpo presiden republik indonesia terhitung tanggal januari perusahaan penanaman modal asing bidang produksi dapat melakukan penjualan barang hasil produksinya kepada konsumen akhir melalui perusahaan penanaman modal asing yang khusus didirikan untuk itu, atau dengan menunjuk perusahaan yang berbadan hukum indonesia yang bukan dalam rangka penanaman modal asing seluruh wilayah indonesia. pelanggarttd lombok nahattandsarik investor asing untuk lebih memperluas investasi, mendorong kegiatan dan memperluas kesempatan dan lapangan kerja, alih teknologi, perlindungan konsumen serta menciptakan persaingan usaha yang semakin sehat, maka kepada perusahaan penanaman modal asing bidang produksi diberikan kemudahan untuk dapat melakukan penjualan barang produksinya sendiri baik dilakukan sendiri maupun menunjuk perusahaan lain termasuk perusahaan penanaman modal asing sebagai distributor pedagang besar wholesale). penjualan hasil produksi perusahaan penanaman modal asing bidang produksi langsung kepada konsumen, dilakukan melalui perusahaan nasional dalam negeri sebagai pengecer. terhitung mulai januari perusahaan penanaman modal asing bidang produksi, dapat melakukan penjualan barang hasil produksinya sendiri sebagai pengecer atau menunjuk perusahaan lain termasuk penanaman modal asing. demi cukup jelasudara presiden republik indonesia, menimbang bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya, bahwa agar udara dapat bermanfaat sebesar besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas dan sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran udaracemaran udara. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini:: status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi,: mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan udara ambien,::, sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat:::,:,: uji tipe emisi adalah pengujian emisi terhadap kendaraan bermotor tipe baru: uji tipe kebisingan adalah pengujian tingkat kebisingan terhadap kendaraan bermotor tipe baru,:gubernur kepala daerah tingkatbagian kedua baku mutu udara ambien baku mutu udara ambien nasional ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara, sebagaimana terlampir dalam peraturan pemerintah ini. baku mutu udara ambien nasional yang bersangkutan. gubernur menetapkan baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada berdasarkan baku mutu udara ambien nasional. baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional. apabila gubernur belum menetapkan baku mutu udara ambien daerah, maka berlaku baku mutu udara ambien nasional sebagaimana dimaksud dalamkepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis penetapan bakuinstansi yang bertanggung jawab bidang pengendalian dampak lingkungan daerah melakukan kegiatan inventarisasi dan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada gubernur menetapkan status mutu udara ambien daerah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis inventarisasi dan pedoman teknis penetapan status mutu udara ambiengubernur menetapkan dan menyatakan status mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada gubernurkepala instansi yang bertanggung jawabtidak bergerak dan sumber bergerak. bagian kelima baku tingkat gangguan dan ambang batas kebisingan kepala instansi yang bertanggung jawab: cc. baku tingkat kemauan: dan baku tingkat gangguan laibagian keenam indeks standar pencemar udara isu) kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan indeks standar pencemar udara. indeks standar pencemar udarakepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara. indeks standar pencemar udarndeks standar pencemar udarandeks standar pencemar udaraiiisanaan teknis pengendalian pencemaran udara secara nasional ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawabpelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara daerah dilakukan oleh bupati walikotamadya kepala daerah tingkat ii. pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara daerah dilakukan oleh gubernurmengenaipemerintbaku tingkatketentuan lebih lanjut mengenaitetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawabpala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada paragraf keadaan darurat apabila hasil pemantauan menunjukan indeks standar pencemar udara mencapai nilai atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya maka menteri menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara secara nasional: gubernur menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara daerahnypala instansi yang bertanggung jawabtidak bergerak. kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerakinstansi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak. kepala instansi yang bertanggungjawab menetapkan pedoman teknis penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerakkepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan tata cara dan metode uji tipe emisi kendaraan bermotor tipe baru. uji tipe emisiemisikepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis tata cara pelaporan hasil uji tipe emisi kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud padagubenurkepala instansi yang bertanggung jawabgangguan. kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumberkepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis tata cara dan metode uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru. uji tipe kebisinganperaturan pemerintah penggantipropinsi sumatera selatan:, bab tentang hal usaha memajukan peternakan. propinsipropinsi ialah urusan urusan yang tersebut bawah ini usaha memasukkan bibit ternak dari luar daerah propinsi,propinsi yang bersangkutan:propinsipropinsipropinsi dalam memajukan urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas. propinsi mengatur cara memberikan pimpinan oleh pegawai pegawai ahli propinsipropinsipropinsipropinsi propinsi mengatur cara pegawai pegawai ahli propinsipropinsipropinsipropinsipropinsipropinsierantasan penyakit hewan. jikalau dalam suatu daerah propinsipropinsi, berhak menarik untuk sementara waktu pegawai pegawai ahli dari propinsipropinsi. bab vi. tentang hal bentuk dan susunan jawatan keheranan propinsi. dalam membentuk dan menyusun jawatan keheranan propinsi, propinsi memperhatikan petunjuk petunjuk dari menteri pertanian. bab vii. tentang hal pendidikan pegawai pesawat ahli. propinsi, yang dalam jawatan kehebatannya mempunyai dokter hewankeherankeheranpropinsi. bab xi. tentang hal pegawai. untuk menyelenggarakan kewajiban propinsi dalam urusan keherananpropinsi sumatera selatan untuk tahun dinas diserahkan kepada propinsi sumatera selatanmenyerahkan sebagian dari urusan pemerintah pusat dalam lapangan keheranan kepada propinsi sumatera selatanpropinsi sumatera selatandalam melakukan penyerahan urusan keheranan yang dimaksud itu, maka urusan propinsi dibagi atas: urusan keheranan yang termasuk urusan rumah tangga propinsijay opinipropinsi" (lihat dan penyerahan urusan keheranan yang dilakukan dengan peraturan pemerintah ini disesuaikan pada keadaan sekarangpropinsi dengan peraturan pemerintah sementara.ta element veeartseni jkundige overheidsbemoeienis veeartsenijkundige politik nederlandsch indie propinsipropinsi berhak untuk mengadakan aturan aturanpropinsi serta mengadakan peraturan propinsi untuk mengadakan cacah jiwa banyaknya hewan hewan ternak seperti sapi, lembu, kerbau, kuda, kambing (seiten schepen)propinsi diharuskan turut membantu usaha usaha propinsihke org voor veterinary hygiene". urusan ini seluruhnya diserahkan kepada propinsian (retributies untuk pemeriksaan dan pemotongan). propinsi berhak pula mengadakan aturan aturan propinsipropinsipropinsi mengadakan aturan aturan untuk melindungi hewan, maka memasukseluruh daerah negara indonesia. dalam peraturan peraturan tersebut atas bisa juga d.p.d.ni sebanyak banyaknya akan diserahkan medebewind kepada propinsipropinsi untuk mengadakpropinsipropinsi tentang hal itu berlainan dengan peraturan peraturan yang ditetapkan oleh propinsi lain. propinsi harus memperhatikan petunjuk petunjuk yang ditetapkan oleh menteri pertanian tentang hal itu. danpropinsi pun belum dapat ditentukan. akan tetapi supaya propinsi dapat membelanya urusan keheranan yang diserahkan itu, maka jumlah uang untuk tahun dinas inidengan undang undang tahun lembaran negara tahun tentang perubahan dan tambahan post rdonnantie barang cetakan braille dibebaskan dari porto dan bea, bahwa karena itu internationale postverordening perlu diubahlebih lanjut "internationale postverordening sebagai berikut international postverordening sub iii huruf dihapuskan". peraturan pemerintahnomor tahun (lembaran negara tahun nomor dengan undang undang tahun lembaran negara tahun tentang perubahan dan tambahan post ordonnantie maka barang cetakan braille dibebaskan dari porto dan bea. sesuai dengan perubahan tersebut atas, maka pembebasan barang cetakan braille dari porto dan bea perlu juga diwujudkan dalam internationale postverordening staatsblad maka dari itu sub iii huruf dari internationale postverordening dalam mana masih dipungut porto dari barang cetakan braille, harus dihapuskan. peraturan pemerintah ini perlu dilakukan surut sampai tanggal desember dengan maksud, agar supaya mulai berlaku pada waktu yang sama dengan undang undang tentang perubahan dan tambahan post ordonansi lembaran negara tahun lembaran negara tahun nomor dan tambahan lembaran negara nomor
men taondaraan bermotoremeriksaan kendaraan bermotoremeriksaan kendaraan bermotorriksaan kendaraan bermotor jalan. babi. ptn yaa ka) ny) nya ny) setif, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab bidang lalu lintas dan angkutan jalan. bab pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan pemeriksaan kendaraan bermotor jalan dilakukan oleh polisi negara republik indonesia, pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi tertentu bidang lalu lintas dan angkutan jalan. . mean wat kpo presiden republik indonesia pemeriksaan kendaraan bermotor jalan yang dilakukan oleh polisi negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemeriksaan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dardan tanda coba kendaraan bermotor. (l)dalam huruf meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan,bermotor yang meliputi sistem rem, sistem kemudi: posisi roda depan, badan dan kerangka kendaraan, pemuatan, klakson. man ya na, kpo presiden republik indonesia klakson: lampu lampu, penghapus kaca, kaca spion, ban: emisi gas buang, kaca depan dan kaca jendela, alat pengukur kecepatan, sabuk keselamatan, dan perlengkapan dan peralatan. pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan setelah kewajiban tersebut dinyatakan berlaku. (l) polisi negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah setiap anggota kepolisian negara republik indonesia yang dilengkapi dengan surat tugas. pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat tugas. . mei na, snn presiden republik indonesia persyaratan sebagaimana dimaksud dalam meliputi sekurang kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat (golongan i1 b), memiliki tanda kualifikasi penguji, dan mempunyai pengalaman kerja minimal (dua) tahun bidang lalu lintas dan angkutan jalan. bab iii wewenang pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksaan polisi negara republik indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor jalan, berwenang untuk menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi, melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor. pegawai negeri sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor jalan, ber sebagaimana dimaksud dalam huruf . klan na5 nya ny kpo presiden republik indonesia pemeriksaan kendaraan bermotor jalan yang dilakukan oleh petugas polisi negara republik indonesia dilaksanakan apabila: angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan cenderung meningkat, dan atau angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor cenderung meningkat. pemeriksaan kendaraan bermotor jalan yang dilakukan oleh pemeriksa pegawai negeri sipil, dilaksanapemeriksaan kendaraan bermotor jalan sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama (dua puluh satu) hari. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan tidak pada satu tempat tertentu. . yan na, wat kpo presiden republik indonesia pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (l) pemeriksaandalam dikeluarkan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas polisi negara republik indonesia, menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pegawai negeri sipil. surat perintah tugas sebagaimana dimaksud jalan sekurang kurangnya memuat alasan dan jenis pemeriksaan, waktu pemeriksaan, cc. tempat pemeriksaan, penanggung jawab dalam pemeriksaan, daftar petugas pemeriksa, daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan. . klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia (l) pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. tanda sebagaimana dimaksud dalam ditempatkan pada jarak sekurang kurangnya (seratusdalam pada jarak sekurang kurangnya (seratus) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan. apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang. pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda tanda khusus sebagai petugas pemeriksa, dan perlengkapan pemeriksaan. pakaian seragam, atribut, tanda tanda khusus dan perlengkapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala kepolisian republik indonesia, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf mulan ata na, wat kpo presiden republik indonesia . (l) pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai obyek yang akan diperiksa. peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam meliput, alat uji standar kecepatan, alat uji kebisingan, alat uji lainnya yang dibutuhkan. (l) pemeriksaan kendaraan bermotor jalan dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri dari: pemeriksaan dari kepolisian negara republik indonesia, pemeriksadapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu oleh instansi lain. yan na, kpo presiden republik indonesia . (l) pemeriksaan kendaraan bermotor jalan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia berkoordinasi dengan menteri. menteri sebagaimana dimaksud dalam menugaskan pegawai negeri sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor jalan. penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam (l) pemeriksaan kendaraan bermotor jalan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik indonesia, kepala kepolisian sebagaimana dimaksud dalam menugaskan petugas polisi negara republik indonesia dalam pemeriksaan kendaraan bermotor jalan. penanggung jawab pemeriksaan adlah petugas yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam (l) dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas dalam pemeriksaan yang berupa pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksa polisi negara republik indonesia melaporkan kepada pejabat penyidik polisi negara republik indonesia, man ya na, snn kpo presiden republik indonesia pelanggaran. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksa pegawai negeri sipil melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil. apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf butir dan butir pemeriksa harus pula memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang. penanggung jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada pemberi tugas dengan tembusan kepada instansi terkait. bab ketentuan penutup peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal septemberndaraan bermotoryang memerlukan peraturan pelaksanaannya. pemeriksaan kendaraan bermotor jalan sebagaimana tersebut atas pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman dan tertib. samping itu sesuai penjelasan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan kendaraan bermotor jalan dilakukan tidak pada satu tempat tertentu dan tidak secara terus menerus. atas dasar hal hal tersebut atas, maka dalam peraturan pemerintah ini pengaturan pemeriksaan kendaraan bermotor jalan diatur secara terpadu agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal. pengaturan dimaksud meliputi ketentuan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan pemeriksa, wewenang pemeriksa, dan pelaksanaan pemeriksaan yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan. selanjutnya ditegaskan pula bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor jalan dilakukan oleh petugas polisi negara republik indonesia dan atau petugas pemeriksa pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan pemerintah ini. pemeriksaan. klan ya na, wap kpo presiden republik indonesia pemeriksaan kendaraan bermotor dilanjutkan dengan penyidikpolisi negara republik indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. sesuai dengan kebutuhan, pemeriksaan kendaraan bermotor jalan dapat pula dimanfaatkan oleh instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas tugas pemerintahan lainnya, yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan oleh petugas pemeriksa dari instansi yang bersangkutan. demi angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan mengenai obyek yang dapat diperiksa jalan. ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan mengenai obyek yang dapat diperiksa jalan. klan ya na, eat presiden republik indonesia huruf a. huruf cukup jelas hurufptn yaa ka) n13 ny, nya ny snn kpo presiden republik indonesia butir . butir cukup jelas butir cukup jelas butir cukup jelas butir cukup jelas butir perlengkapan kendaraan bermotor sekurang kurangnya meliputi ban cadangan dan segitiga pengaman. peralatan kendaran bermotor sekurang kurangnya meliputi dongkrak dan kunci pembuka ban. mulai berlakunya kewajiban uji berkala untuk sepeda motor dan mobil penumpang serta kewajiban melengkapi sabuk keselamatan, diatur dalam peraturan pemerintah tentang kendaraan dan pengemudi. cukup jelas cukup jelas untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor jalan yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan kualifikasi khusus, sehingga dalam ketentuan ini hal tersebut dipersyaratkan secara tegas. yel lain tao nya ny wat presiden republik indonesia . cukup jelas cukup jelas angka angka sebagaimana dimaksud, dengan tetap mempertimbangkan daya guna dan hasil guna diadakannya pemeriksaan tersebut. angka angka yang disebutkan dengan tetap mempertimbangkan daya guna dan hasil guna diadakannya pemeriksaan tersebut. jangka waktu paling lama (dua puluh satu) hari adalah masa paling lama dapat dilakukannya pemeriksaan kendaraan bermotor jalan, dan tidak dapat diperpanjang. pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan kembali setelah hasil pemeriksaan sebelumnya dievaluasi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam cukup jelas ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksaan dilakukan pada lokasi yang tepat. cukup jelas mulan ya na, kpo presiden republik indonesia . surat perintah tugas dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai wewenangnya masing masing sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan kendaraan bermotor jalan. cukup jelas ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui tempat tersebut sedang dilaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor. cukup jelas penempatan tanda sesudah tempat pemeriksaan dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada para pengemudi kendaraan bermotor yang datang dari arah yang berlawanan, dan menyatakan batas akhir lokasi pemeriksaan. cukup jelas ketentuan ini dimaksudkan agar adanya kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui identitas petugas pemeriksa yang bersangkutan. cukup jelas men tao nya ny) snn kpo presiden republik indonesia . penggunaan peralatan pemeriksaan dimaksudkan untuk menjamin ketepatan hasil pemeriksaan. cukup jelas pemeriksaan gabungan dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor jalan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan tetap mempertimbangkan tugas dan fungsi masing masing, serta untuk menghindarkan terjadinya pemeriksaan yang dilakukan secara berulang ulang untuk berbagai kepentingan. ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah yang tugasnya luar bidang lalu lintas dan angkutan jalan, namun berkepentingan untuk melakukan pemeriksaan jalan misalnya, memeriksa muatan kendaraan yang berupa hasil hutan, hewan, tumbuh tumbuhan dan sebagainya. cukup jelas pegawai negeri sipil yang ditugaskan dalam pemeriksaan tersebut, dapat pula pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik pegawai negeri sipil. cukup jelas klan ya na, eat presiden republik indonesia . cukup jelas cukup jelas cukup jelas proses penyidik pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diselesaikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. perintah uji ulang dalam ketentuan ini tidak menghapuskan pelanggaran yang telah dilakukan dan tetap dilakukan penegakan hukum. perintah tersebut diperlukan karena dengan tidak dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan dari kendaraan yang bersangkutan, dapat membahayakan keselamatan pengemudi penumpang atau pemakai jalan lainnya.hadiah undian merupakan objek pajak penghasilan, bahwa orang pribadi yang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari hadiah undianhadiah undipersen) dari jumlah bruto nilai hadiah undian. penyelenggara undian wajib memotong atau memungut pajak peng hasilan sebagaimana dimaksud dalam dansosial baik secara sendiri sendiri maupun bersama samabentuk apapun merupakan obydalam peraturan pemerintah ini diatur bahwa semua penyelenggara hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun diwajibkan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan atas hadiah dimaksud sebesar (dua puluh persen) dan bersifat finalcara undian. . man ya na, snn kpo presiden republik indonesia penghasilan berupa hadiah undiapersen) dari jumlah bruto nilai hadiah. pengertian nilai hadiah adalah nilai uang, atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil atau dalam bentuk kenikmatan misalnya tiket. penyelenggara undian adalah orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi,tersebut. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor
umi beragam jaya dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karimun, menimbang bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah telah mendirikan perusahaan daerah kabupaten karimun yang melakukan usaha bidang pasar dan jasa lainnyakabupatenberagamgraf kewajiban dewan pengawas dewan pengawas wajib: melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada kpm, dan membuat dan mems kas dan perhitungan rugi laba yang disampaikan direksi: menyetujui rencana kerja tahunan dan anggaran pemuda sebelum diserahkan kepada kpm untuk mendapatkan pengesahan, menilai kinerja direksi dalam mengelola pemuda. dalam halsetujuan anggota dewan pengawaspenghasilanempat) tahun paling banyak (tiga persen)dari laba pemuda setelah dipotong pajak dan setelah diaudit, masa pengabdian diatas (empat) tahunsis bagian keempat direksi paragraf pengangkatan direksi melakukan pengurusan terhadap pemuda. pengangkatan anggota direksi dilakukan dengan keputusan kpm. proses pemilihdireksi paling banyak berjumlah (dua) orang. dalam hal jumlah direksi dibutuhkan lebih dari dua orang sebagaimana dimaksud padacc.pelaksanacc.rsyaratan dan tata cara pengangkatan anggota direksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur mengenai pengangkatanmimpin dan mengendalikan jalannya pemuda sesuai maksud dan tujuan pendiriannya, menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran pemuda tahunan dan (lima) tahunan kepada kpm melalui dewan pengawas, melaksanakan rencana kerja dan anggaran pemuda, melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan pemuda, menyelenggarakan pengelolaan keuangan pemuda, menyelenggarakan administrasi pemuda, mewakili pemuda, baik dalam maupun luar pengadilan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada kpm setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan, dangraf wewenang direksi direksi mempunyai wewenang: mengangkat, memindahkan atau memberhentikan pegawai, menetapkan gaji dan tunjangan pegawai, cc. menandatangani laporan keuangan pemuda, menandatangani perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain, memberikan atau membatalkan hak pemakaian, hak sewa, dan atau hak pinjam pakai pada lingkup kegiatan usaha pemuda, menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan, menetapkan tempat kegiatan usaha pemuda, membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha pemuda, menetapkan kegiatan yang dapat terintegrasi dengan ruang lingkup kegiatan usaha pemuda, menetapkan jam buka dan jam tutup sesuai dengan ketentuan jam kegiatan usaha pemuda: melakukan promosi terhadap kegiatan usaha pemuda, dan il. mengusulkan pembentukan anak perusahaan dan atau memiliki saham pada perusahaan lain yang mendukung kegiatan usaha pemudairektur dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada direktur utama. direktur utama dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawabpenghasilan direksilima) tahun paling banyak (tiga persen) dari laba pemuda setelah dipotong pajak dan setelah diaudit, masa pengabdian diatas (lima)ireksi yang diberhentikan dengan tidak hormatdireksi paling lama (dua belas) hari kerja setelah laporan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada diterimasebagaimana dimaksud dalam dilarang: melakukan penjualan dan pelepasan aset pemuda, merubah rencana bisnis pemuda, merubah anggaran pemuda, menambah atau mengurangi pegawai, melakukan investasi atau divestasi, dan membuka dan atau menutup cabang pemuda.sahaan umum daerah bumi beragam jaya. babirusahaan umum daerah bumi beragam jaya yang selanjutnya disebut pemuda adalah badanusaha milik daerah dengan jenis usaha bidang pengelolaan pasar dan jasayang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan pemuda untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik daerah, serta mewakili pemudayang bertugas melakukan pengawasandan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan pemudaenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri. direktur utama adalah direktur yang diangkat dari salah satu anggota direksi pemuda berdasarkan keputusan kpm. direktur adalah direktur perusahaan umum daerah bumi beragam, dan rapat luar biasadiangkat dan diberhentikan melalui keputusan direktur utamwajib mengikut anggota direksi dan pegawai pemuda berhak memperoleh hak cuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. anggota direksi dan pegawai pemuda yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada memperolehyang akan dicapai dalam jangka waktu (lima) tahun. rencana bisnis pemudpemudas5) rencana bisnis pemudapemudapemurencana kerja dan anggaran tahunan pemuda dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan kpm. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan pemuda sebagaimana dimaksud dalam menjadi kewenangan direkspemudatetapkan paling lambat (satu) tahun sejak pendirian pemuda:kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada tidak dipersyaratkan jaminan. ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman pemuda dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf kerjasama pemuda:paragrafadalah tahun taklim. bagian kedua penggunaan laba laba bersih pemudaempat puluh lima persen) terdiri atas: cadangan umum sebesar 20y6 (dua puluh persen), tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 5y6 (lima persen), pendidikan sebesar (lima persen), jasa produksi sebesar (sepuluhpersen), dan anthem untuk anggota direksi dan dewan pengawas sebesar (lima persen). besaran penggunaan laba pemuda ditetapkan setiap tahun oleh kpm pemuda, pembinaan kepengurusan pemuda, cc. pembinaan pendayagunaan asset pemuda, pembinaan pengembangan bisnis pemuda, monitoring dan evaluasi pemuda, administrasi pembinaan pemudakabupaten karimun berubah menjadi perusahaan umum daerah bumi beragam jaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. direksi dan dewan pengawas pada perusahaan daerah kabupaten karimun ditetapkan sebagai direksi dan dewan pengawas pada pemuda. jabkabupaten karimun beralih kepada pemuda. rencana kerja dan anggaran pada perusahaan daerah kabupaten karimun menjadi rencana kerja dan anggaran pada pemuda. seluruh penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah kabupaten karimun beralih menjadi penyertaan modal pemerintah daerah pada pemuda. seluruh keputusan direksi perusahaan daerah kabupaten karimun masih tetap berlaku sebagai peraturan direksi pemudakabupaten karimun masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama pemuda. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai perusahaan daerah kabupaten karimun beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai perusahaan umum daerah bumi beragam jaya. perbuatan hukum direksi perusahaan daerah kabupaten karimun dianggap menjadi kegiatan direksi pemudabupati karimun, aumur radiotanggal september bupati karimun, diundangkan tanjung balai karimun pada tanggal septemberbab pendirian dengan peraturan daerah ini, perusahaan daerah kabupaten karimun ditetapkan menjadi perusahaan umum daerah dengan nama perusahaan umum daerah bumi beragam jaya. peraturan daerah ini merupakan anggaran dasar pemuda. bab iii tempat kedudukan dan wilayah kerja pemuda berkedudukan dan berkantor pusat ibu kota daerah. pemuda sebagaimana dimaksud pada dapat mendirikan unit kerja dalam daerah dan atau kantor perwakilan luar daerah setelah mendapat persetujuan dari kpm melalui dewan pengawas. wilayah kerja pemuda sebagaimana dimaksud pada meliputi seluruh wilayahadalah: membangun, menyelenggarakan, dan mengelola pasar sebagai pusat perdagangan, membangun produksi dan industri pengolahan berbasis bahan pangan untuk menjamin stabilitas suplai bahan pangan, menyelenggarakan perdagangan umum bahan pangan, perdagangan antar pulau atau daerah termasuk ekspor dan impor, membangun, menyelenggarakan, dan mengelola penyaluran bahan bakar minyak, membangun, menyelenggarakan, dan mengelola perhotelan, pariwisata, dan jasa, membangun dan mengelola sistem informasi bahan pangan, membangun, mengadakan dan mengelola fasilitas yang mendukung terselenggaranya kegiatan usaha pemuda, dan menyelenggarakan urusan jasa lainnya yang berhubungan dengan pasar. bagian kedua tujuan tujuan pendirian pemudacc. memperoleh laba dan atau keuntungan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah., organ pemuda, pegawai, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, kerjasama, dan pembinaan dan pengawasan. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas: organ pemuda, pegawai, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, kerjasama, dan il. pembinaan dan pengawasan. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas si:yang dimaksud dengan toko modern sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau pun grosir yang berbentuk permulalam hal pendayagunaan aset tetap yang dimiliki pemuda. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas 3kegiatan usaha kegiatan usaha pemuda meliputi: pasar, penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang, toko modern, pengembangan pusat jajanan, listrik, apotek, pengangkutan laut, darat dan udara, penyaluran bahan pangan, kontraktor dan leveransir, perhotelan, pariwisata, dan jasa, taman hiburan dan rekreasi, pertanian, perikanan dan perkebunan, il. informasi dan komunikasi, pembangunan dan jasa pergudangan diarea pasar, ekspor dan impor, pembangunan pasar ramadhan, pembentukan anak perusahaan dan atau memiliki saham pada perusahaan lain, jasa parkir area pasar, membangun, mengelola dan atau mengembangkan sarana dan prasarana didalam area pasar, dan ss. penyaluran bahan bakar minyak, dan bidang usaha perdagangan, dan jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar. bab jangka waktu pendirian pemuda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. bab vii modal sumber modal pemudpenyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. modal dasar pemuda ditetapkan sebesar rp. (dua belas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat rupiah) merupakan kekayaan pemmuda ditetapkan sebesar rp. (sembilan mily berupa uang yang telah disetorkan pemerintah daerah kepada pemuda bumi beragam jaya. penambahan modal bumi yang dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah dilakukan melalui laba bersih pemuda, alokasi dana cadangan umum dan penyertaan modal pemerintah daerah berupa asset barang dan atau uang. pemenuhan realisasi maksimal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. bab viii sumber pendapatan sumber pendapatan pemuda berasal dari: pengelolaan dan pemberdayaan pasar, jasa administrasi, hasil usaha pusat distribusi atau permulaan, hasil usaha ritel: hasil kerja sama, penyertaan modal, hibah, penyelenggaraan usahajasa lainnya, dan atau pendapatan lain yang sah. pengelolaan sumber pendapatan pemuda sebagaimana dimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksi. bab organ pemuda bagian kesatu umum pengurusan pemuda dilakukan oleh organ pemuda. organ pemudasebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki wewenang untuk melakukkewenangan kpm sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. pejabat perangkat daerahlebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan kpms5untuk dapat diangkat sebagadprovinsi dapat mengisi jabatan anggota dewan pengawas pemuda. pejabat pemerintah daerah dapat mengisi jabatan anggota dewan pengawas,,direksi terhadap persoalan yang menyangkut pengelolaan pemuda, meminta direksi untuk menghadiri rapat dewan pengawas, dan memberikan pendapat dan saran dalam rapat direksi. dalam hal terdapat temuan hasil pengawasan, dewan pengawas dapat meminta diadakan rapat kepada direksi.
rancangan peraturan daerah kabupaten gorontalo utara nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan umum daerah air minum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupatigorontaloutara, menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha padam serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah,perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada padam: bahwa sesuai ketentuan kat: bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,dan huruf maka perlu membentuk peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kepadapemerintah daerahudadam adalah perusahaan umum daerah air minum kabupaten gorontalo utara. bab maksud dan tujuan penyertaan modal daerah maksudkan untuk memperkuat struktur permodalan pa: pembentukan dan penambahan modal: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat: meningkatkan produktivitas kinerja padam yang efektif, efesien, dan memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah: meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian: menyerap tenaga kerjakan f(. menghasilkan pendapat: efektif: efisien: cc. transparan: akuntabilitas: dan saling menguntungkan. bab iii bentuk dan besaran penyertaan modal pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang. penyertaan modal daerah pada padam sebagaimana dimaksud pada sebesar rp20. dua puluh milyar rupiah). penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam apbd setiap tahun berkenaan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. bab hak dan kewajiban pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari padam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pendirian padam. padam wajib mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. padambab pelaporan dan pertanggungjawaban padam wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati setiap tahun laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada tidak terpisah dengan dana yang dikelola oleh padam selain dana penyertaan modal daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab pengawasan, pembinaan, dan pengendalian bupati melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada padam. bab vii hasil usaha seluruh keuntungan pendapatan dari laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah kepada padam yang menjadi hak daerah disetorkan kas daerah. laba padam sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan sarana dan prasarana pelayanan fisik dan non fisik sert. ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan laba sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatiemben asik bupati gorontalo utara, angan a maa aan indra yasin diundangkan kandang pada tanggal csem!re zotainomor penjelasan atas peraturan daerah kabupaten gorontalo utara nomor . tahun tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan umum daerah air minum umum penyertaan modal! merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan umum daerah air minum kabupaten gorontalo utara maka perlu untuk melakukanpenyertaan modal daerahkedalam modal saham perusahaan umum daerah air minum kabupaten gorontalo utara.gorontalo utaramembentuk peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah air minum gorontalo utara. ii. demi cukup jelas. cukupjelas. cukup jelas. yang dimaksud efektif adalah merupakan pencapaian tujuan yang tepat dari serangkaian alternative.pemberi dapat menerima bagian dari keuntungan layang telah dibagi secara proporsional menyertterwujudnya pembangunan daerah, bahwa untuk melaksanakan usaha jasa konstruksi perlukan izin usaha jasa konstruksi ijuk ijuk), mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupateatuan kerja perangkat daerah untuk selanjutnya disingkat skpd adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kabupaten lampung timutidajujtim pembina jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada bentukrsyaratantjtjs5)( dan atau media cetakj dan diinformasikan melalui website kabupaten lampung timur dan atau media cetakjuj:. bab sistem informasi pasakelola oleh kementerian pekerjaan umumdiuji,sistem informasi jasa konstruksi yang kelola oleh kementerian pekerjaan umumyang ditunjuk memberikan ijuk wajib melakukan koordinasi dan melaporkan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada bupati melalui tim pembina peraturan bupati lampung timur nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi beritann bupati lampung timur, gerak diundangkan sukadana pada tanggal lampiran peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi . form halaman depan ijuk logo pemerintah daerah pemerintah daerah kabupaten . izin usaha jasa konstruksikanan nani enannnkn ane nan can sarana take nama iya n.p.w.p badan usaha.n. bupati jabatan pejabat penerbit ijuk) cap dan tandatangan nip ooooooooocoenennsemasirirasi kemampuan dasar nomor kode subklasifikasi tahun nilai juta rp) bupati lampung timur, erwin ae. lampiran peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi formulir permohonan ijuk jasa pelaksana konstruksi nomor kanan lampiran kepada yth. bupati lampung timur perihal permohonan izin usaha jasa konstruksi ijuasma( ) coret yang tidak sesuai nama jelas bupati lampung timur, erwin lampiran iii peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi nomor swing tanggal. lampiran (satu) berkas kepada yth. kepala kantor pelayanan pajak. .mpung timur, kesah lampiran peraturan daerah kabupaten lampung timu nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi kop surat unit kerja instansi teknis nomor gbl anis. sms serta setelah meneliti berkas permohonan izin usaha jasa konstruksi dari nama perusahaan .oooooooooooo oom nama pju agni pera aan mmm mus jenis usaha emmsemsaaslampung timur, beer lampiran peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksilampung timur, ema lampiran peraturan daerah kabupaten lampungamtimur, erwin lampiran vlo. oo. bulan ke bulan ke taman sananann bulan ke bulan ke bulan ke bulan ke bulan ke bulan ke engang cagar bulan ke bulan ke bulan ke bulan ke penanggung jawab utama badan usaha sih bupati lampung timur, setiap jenis usaha dibuat tersendiri termasuk proyek swasta non apbn) erwin lampiran vitahun see uganda semester sisipan ode bulan total anu mia jumlah keseluruhan s.d tgl peringatan peringatan ini baik yang diberikan peringatan usaha jasa perencana pembakuan usaha jasa pelaksana pencabutan usaha jasa sanksi pengawasan memberlakukan bah orang kembali seseorang instansi penerbit catatan bupati lampung timur, sea lampiran peraturan daerah paten lampung timur nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi laporan ijuk oleh bupati walikota kepada gubernur laporan penerbitan sanksi ijuk nasional tahun an cocok sennnnnenanennnaan semester n.oco woooooooodikenakan sanksi orang keterangan periode bulan (total) badan usaha badan saha perseorangan io. nikmat jumlah keseluruhan s.d tgl ini peringatan buk yang diberikan ijuk usaha jasa perencana pembekuan bahkan usaha jasa pelaksana pemberlakuan usaha jasa pengawasan kembali ijuk pemerintah kabupaten bupati lampung timur, catatan win lampiran peraturan daerah aten lampung.kenkunngnnenunununurunenauauana pemerintah daerah tanda tangan kabupaten. pemegang kartu foto ttd nama nip bupati lampung timur, erwin lampiran peraturan daerah kabupaten lampung timurmemang propinsi sevesvevancayansesees tempat tanggal lahir pan tan pilihan kualifikasi subkualifikasi bee pilihan klasifikasi subklasifikasi oh. ttd pemohon (nama jelas pemohon) bupati lampung timur, erwin lampiran xii peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi pemerintah kabupaten uenenerenenenouukarunaku ber uku rokanbupati lampung arifin
pemerintah kabupaten wajo peraturan daerah kabupaten wajo nomor tahun tentangwajo menimbang bahwa sesuai pengamatan dan aspirasi masyarakat dalam pergaulan sosial kemasyarakatan dewasa ini masih banyak gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi bahkan cenderung meningkat sebagai akibat minuman beralkohol: bahwa eksistensi mayarakat wajo yang religius, berbudaya dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat, eksistensinya harus dihormati dengan menertibkan dan mengendalikan wilayah kabupaten wajo dariwajo menertibkan pengedaran dan penjualannya:gendalian dan penertiban pengedar. memperhatikan. peraturan menteri kesehatan nomor menkes iv tentang minuman keras. peraturan menteri kesehatan nomor menkes xi1 tentang produksi dan peredaran makanan. peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor mag per tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. pada hari libur diluar hari raya keagamaan, waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum jam. perusahaan minuman beralkohol wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang tempat penjualan dan sekitarnya: meminta. cc. izin harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum:menetapkan dan menempelkan batas waktu penjualan. bab viii pelaporan pengecer dan atau penjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi,pengadaan,penyaluran dan penjualan minuman beralkohol golongan a,b dan kepada bupati dengan tembusan kepada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi, dinas kesehatan, dan tim pengendali minuman beralkohol. laporan realisasi pengadaan dan penyaluran serta penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud meliputi pula: jenis dan jumlah minuman beralkohol: pengguna peminum minuman beralkohol. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut: triwulan januari s d maret: triwulan april s d juni: cc. triwulan iii juli s d september: triwulan oktober s d desember. laporan sebagaimana dimaksud ini dengan menggunakan formulir yang bentuknya akan ditetapkan oleh bupati. selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ,, tim pengendali atau pejabat lain yang ditunjuk. bab pengawasan bupati melaksanakan pengawasan, penertiban dan pemantauan serta mengindentifikasi tempat sub distributor,pengecer dan atau penjual minuman beralkohol. untuk melaksanakan pengawasan,penertiban pengedaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud bupati menugaskan satuan polisi pamong praja apabila dipandang perlu, bupati dapat membentuk tim yang beranggotakan instansi terkait. disamping melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dan ini, satuan polisi pamong praja dan tim memberikan pula pertimbangan pada bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini. bupati berwenang mencabut sup mb pengecer dan sup mb penjual yang telah didirikan atau mengurai jumlah beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan dan atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum.ganggu ketertiban masyarakat. bab sanksi perusahan minuman beralkohol golongan a,b dan diberi peringatan tertulis apabila: ada laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang dan atau masyarakat bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran jadwal penjualan minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan daerah ini: tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan dalam dan atau peraturan daerah inilima belas) hari kalender oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. sup mb golongan a,b dan akan dicabut apabila: sup mb yang diperoleh berdasarkan keterangan data yang tidak benar atau palsu:sup mb sebagaimana dimaksud pada ini dilakukan oleh bupati atau pejabat yang berwenang menertibkan sup mb tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. perusahaan yang dicabut sup m nya tidak dapat mengajukan permohonan memperoleh sup mb baru dan memasukkan dalam daftar hitamiaandokumen lain berwenang dengan tindak pidana: melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bahan bukti pembukuan,pencatatan,pelanggaran terhadap ketentuan dan atau, dengan merampas barang bukti untuk dimusnahkan. tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. bab xiii ketentuan peralihan sup mb penjual lansung untuk diminum dan sup peraturan daerah ini, tetap berlaku dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang. evaluasi pelaksana peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahuperaturan daerah ini dinyatakan sertiban pengedarbaik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses maupunyang berasal dari fermentasi.wilayah kabupaten wajo. pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan. distributor adalah perusahaan yang tunjuk importir minuman beralkohol adan atau industryyang dalam penetapan perizinannya dilakukan oleh menteri perdagangan dirjen pdnwajo yang dalam penetapan perizinannya dilakukan oleh menteri perdagangan dirjen pdnlangsung ditempat. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang disingkat sup mb adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan a,b,dan tim pengendali minuman beralkohol adalah tim yang dibentuk oleh bupati yang bertugas untukwajo. bab ketentuan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol setiap distributor sub distributor diizinkan menyalurkan minuman beralkohol kepada penjual langsung dan atau pengecer yang telah mendapatkan sup mb dari bupati. sup mb sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan ini dengan mengacu kepada peraturan menteri perdagangan nomor m dag per jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukkan,disalurkan, diedarkan dan atau dijual harus sesuai dengan jenis yang ditetapkan dalam sup mb. sup mb sebagaimana dimaksud berlaku selama tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembalimasa berakhir masa berlakunya. izin sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak berlaku karena atas permintaan sendiri: masa berlakunya habis: cc. melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini. bab iii0h) diatas (noljenis dan tata cara perizinan iubmb terdiri atas sup mb sub distributor. sup mb distributor untuk it mb sup mb distributor. sup mb sub distributor. sup mb pengecer. sup mb penjual langsung untuk diminum. sup mb sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan kewenangan perizinannya ditetapkan oleh menteri perdagangan dirjen perdagangan dalam negeri. sup mb penjual langsung untuk diminum. sup mb sub distributor untuk it mb, distributor dan sub distributor diterbitkan oleh menteri perdagangan c.g direktur jenderal perdagangan dalam negeri( permendagri m dag per sup mb pengecer diberikan kepada perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan. sup . tata cara dan syarat syarat untuk memperoleh sup mb adalah setiap permohonan disampaikan kepada bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut sup mb sub distributor sup mb pengecer surat penunjukan dari distributor sebagai pengecer minuman beralkohol ditempat lain sup mb penjualan langsung untuk diminum,atau surat izin restauran dengan tanda talam kencana dan talam selama atau surat izin usaha bar, pub atau klub malam yang berwenang: nomor pokok wajib pajak npp): nomor pokok pengusaha barang kena bedan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan be4bentuk perseroan terbatas: dan rencana penjualan minuman beralkohol (satu) tahun depan. sebelum bupati memberikan sup dua minggu, memperoleh pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari masyarakat sekitarnya paling kurang (dua puluh) keluarga dari semua sisi tempat usaha. apabila masyarakat sekitar rencana lokasi usaha perdagangan minuman beralkohol keberatan, maka bupati menolak pemberian sup mb. sup mb golongan penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik hotel: restoran: bar: pub: klub malam: diskotik: karaoke. yang memiliki situ, sup, tdp, dan izin usaha. sup mb golongan dan penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik hotel berbintang dan restoran dengan tenda talam kencana dan talam selama: cc. bar termasuk klab malam. penjualan minuman beralkohol golongan dan sebagaimana dimaksud huruf boleh dilamar hotel untuk diminum dengan kemasan tidak lebih besar dari (seratus delapan puluh tujuh) perkemahan. penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan dan dibolehkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat. sub distributor minuman beralkohol dibolehkan mendistribusikan minuman beralkohol kepada penjual langsung untuk diminum dengan jenis minuman beralkohol golongan dan berdasarkan iubmb yang dimiliki: pengecer dengan jenis minuman beralkohol khusus golongan pengecer minuman beralkohol dibolehkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan penjual langsung untuk diminum,termasuk hotel,restoran,bar,pub dan klub malam,diskotik,karaoke wajib memiliki sup yang ditetapkan oleh bupati. penjual langsung pengecer yang menjual minuman beralkohol yang mengandung rempah rempah,jamu dengan kadar ethanol paling banyak wajib memperoleh sup mb,pada wajib menggunakan bahasa indonesiatanggal,bulan dan tahun kadaluarsa: tercantum tulisan minuman beralkohol : tulisan peringatan dibawah umur tahun atau wanita hamil dilarang minum. disamping label sebagaimana dimaksud dan ini setiap pemegang sup mb sub distributor, diwajibkan menempelkan tanda pengendali pada setiap botol kemasan minuman yang diedarkan untuk menghindari pemalsuan. minuman beralkohol yang tidak mempunyai label dan tanda pengendali digolongkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam wilayah kabupaten wajo. bentuk,uraian,ukuran dan warna tanda pengendali ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati. warna tanda pengendali untuk tiap jenis minuman beralkohol disesuaikan dengan golongan. bab ketentuan larangan setiap orang dilarang menjadi pengecer dan penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan dan kecuali yang ditentukan dalam pengecer atau penjual langsung untuk diminum tempatkan minuman beralkohol golongan dilarang menjual di: warung kios minuman, rumah makan, kantin,kafe, wisma,pasar,gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantor, rumah biliar, gelanggang permainan dan ketangkasan,panti pijat,kaki lima, terminal,stasiun, kios kios kecil, penginapan remaja,rumah rumah penduduk,bumi perkemahan: tempat lokasi lainnya yang berdekatan dengan ibadah,sekolah,rumah sakit,pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius meter. pengguna peminum minuman beralkohol dilarang minum minuman beralkohol tempat tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu,seperti pasar,lapangan,tepi jalan,tempat keramaian umum dan tempat umum lainnya. pengguna peminum minuman beralkohol yang telah minuman beralkohol dilarang melintas berjalan dijalan umum umum baik berjalan kaki atau beralkohol tersebut masih dalam pengaruh minum beralkohol. pengecer dan penjual langsung untuk diminum dilarang: menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umum tahun,pelajar,mahasiswa,anak anak,anggota tni polri, pegawai negeri serta pejabat lain. menjual minuman yang beralkohol ruangan atau tempat yang dapat dimasuki oleh umum. menjual minuman beralkohol luar batas waktu yang ditetapkan dalam izin. penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan tidak boleh melayani pengguna peminum diatas ml. penjual minuman beralkohol golongan dan melayani pengguna peminum diatas ml. pengecualian terhadap ketentuan adalah penjualan langsung untuk diminum kamar hotel sebagaimana yang ditetapkan dilarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol golongan yang isi kemasannya kurang dari ml. bab vii kewajiban bupati wajib melakukan pembinaan kepada produsen penjual minuman beralkohol tradisional. dalam melaksanakan kewajiban pembinaan sebagaimana dimaksud bupati menunjuk dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi. bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati. sub distributor, pengecer dan langsung untuk diminum harus menyimpan minuman beralkohol golongan a,b dan digadang yang terpisah dengan barang barang yang lain. pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan a,b dan kemudian dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud harus dibuatkan kartu data penimbunan. kartu data penimbunan sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya memuat jumlah,jenis,merek,tanggal pemasukan barang gudang dan asal barang. kartu data penimbunan sebagaimana dimaksud pada dan wajib diperlihatkan kepada pengawas yang melakukan pemeriksaan. penjual langsung untuk diminumpukul s d wita pada malam hari pukul s d witada apbd tbanggai laut dan bupati banggairp. anggaran tahun berkenaan perda apbd tarda apbd taproyeksi sisa lebih perhitungan anggaran lpa)rda apbd t, pada tanggal, desember pj. bupati banggai laut, ttd burhanuddin masulili diundangkan banggai, pada tanggal,laut nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran penjelasanda apbd ta.ut nomor . perda apbd ta.
una, pemerintah kabupaten wajo peraturan daerah kabupaten wajdipandang perlu: bahwa peraturan daerah kabupaten wajo nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan peraturan daerah kabupaten wajo nomor tahun tentang perubahan kedua peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga dianggap tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu dicabut dan disesuaikan, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten wajo, tempat rekreasi, pariwisata dan olahragdibidang perpajakan deampatpelayanan tempat karcis tanda masuk rekreasi kawasan wisata takkan rp. orang kawasan wisata kolam rp. orang renang kelola kawasan wisata danau rp. orang tempe mancanegara), pondok wisata rumah rp. orang terapung danau tempe domestik) goa nippon rp. orang sarana kawasan wisata pemanfaatan anjungan rp. orang rumah adat yang bersifat insidentil pemanfaatan rumah adat rp. hari kecamatan pemanfaatan rumah adat rp. hari latenribali pemanfaatan sirkuit untuk rp. hari road race. pemanfaatan sirkuit untuk rp. hari latihan luar jadwal perlombaan (road race) untuk perorangan rp. hari untuk klub rp. hari pondok wisata kelola rp. hari pondok wisata rumah rp. hari kamar terapung danau tempe pemanfaatan kawasan rp. hari wisata takkan untuk camping ground pameran dll. pemanfaatan panggung rp. hari kesenian padduppa tempat retribusi pemanfaatan rp. malam club olahraga lapangan tennis (main malam) retribusi pemanfaatan rp. bulan club lapangan tennis (main pagi sore) stadion h.a. winning rp. hari untuk kegiatan olahraga stadion h.a. winning rp. hari untuk kegiatan komersial diluar kegiatan olahraga bab vii wilayah pemungutan retribusi yang terutang pungut wilayah daerah tempat penyediaan,jl) sporttuang ditetapkan dengan menerbitkan skr atau dokumen lainnya yang dipersamakan. bentuk isi, serta tata cara penerbitan skr atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada tu,tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. bab xivsebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain pencinta alam pramukatb,0bab xviidibidang retribusi daerah agarmendtempat rekreasi dan olahraga dinyatakan tidak berlaku. ketentuandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serdang bedagaidiuraiklebih kurang)transfer sejumlah rp1surplus (defisit) sejumlah rp130mbiayaan netto sejumlah rp7. dengan rincian sebagai berikut anggaran setelah perubahan realisasi lebih operasi beban transferendahara umum daerah saldo kas akhir bendahara penerimaan saldo kas akhir bendahara pengeluaraekuitas awal surplus defisit koreksi ekuitas lainnya ekuitas akhir catatan atas laporan keuangan tahun anggarabupaten serdang bedagai tahun anggarandapat disagara walikota sawahlunto provinsi sumatera baratdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sawahluntlembaga pemberdayaan masyarakat kota sawahlunlembaga pemberdayaan masyarakat kota sawahlunto bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahanta kebutuhan masyarakat bidang pembangunanmbangunkelurahjenis maksud dan tujuan lembaga pemberdayaan masyarakat bagian kesatu jenis lpm jenis lembaga pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah lembaga pemberdayaan masyarakat kota, kecamatan, kelurahan dan desa. lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kota, kecamatan, kelurahan desa. bagian kedua maksud dan tujuan lembaga pemberdayaan masyarakat maksud lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam adalah untuk membantu pemerintah daerah, kecamatan dan kelurahan desa dalam mendorong masyarkat mewujudkan kesetiaan, ketaatan terhadap negara kesatuan republik indonesia dan mitra dalam pemberdayaan masyarakat kota sawahlunto. membantu pemerintah daerah, kecamatan dan kelurahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan bagi seluruh masyarakat kota sawahlunto. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui bidang ekonomi, sosial dan budaya. tujuan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam adalah untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kota sawahlunto, meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kota sawahlunto. bab iii lpm desa kelurahan bagian kesatu pembentukan setiap desa kelurahan dibentuk satu lpm sesuai kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat, pemerintah desa kelurahan memfasilitasi pembentukan lpm, lpm sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat yang bersifat lokal, aspirasi dan demokratis. bagian kedua kepengurusan dan keanggotalpm sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kebutuhan. anggota pengurus lpm terdiri dari unsur pemuka masyarakat,warga negara republik indonesia, penduduk setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun dalam pemberdayaan masyarakat, bisa membaca dan menulis: sehat jasmani dan rohani: dan dipilih secara musyawarah dan mufakat. bagian ketiga tugas fungsi dan kewajiban lpml dan lpml sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas antara lainswadaya,lpml dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi a.pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan dandan pemberdayaan hak politik masyarakat. lpml lpml dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai kewajiban membuat rencana pembangunan berdasarkan masukan, usul dan saran masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa atau kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat cc. mengembangkan kemitraan kerjasama dalam setiap kegiatan dengan menjunjung tinggi norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah bpd dan desa kelurahan serta lembaga kemasyarakatan lainnya, mentaati seluruh peraturan perundang undangan, membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, melaksanakan rapat lpm paling minimal empat kali dalam setahun dan melaksanakan hasil rapat dengan penuh rasa tanggung jawab, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa lurah. lpml lpml dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewajiban dibantu kader pemberdayaan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan, tugas dan fungsi kader pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota, bagian keempat susunan organisasi susunan organisasi lpm adalah sebagai berikut ketua, sekretaris: bendahara, bidang bidang sesuai kebutuhan. pengurus lpm sebagaimana dimaksud pada tidak boleh dijabat oleh kepala desa lurah, perangkat desa, bpd, dan merangkap jabatan pada lembaga lainnya serta bukan anggota salah satu partai politik. bagian kelima syarat kepengurusan calon anggota pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari masing masing anggota masyarakat mewakili atau dusun. pemilihan anggota pengurus lpm dilakukan secara musyawarah dalam rapat. nama nama calon terpilih dalam rapat desa ditetapkan oleh kepala desa dan nama nama calon terpilih dalam rapat kelurahan ditetapkan dengan keputusan lurah. pengurus lpm terpilih sebagaimana dimaksud pada dilantik oleh kepala desa untuk lpm desa dan untuk pengurus lpm kelurahan dilantik oleh lurah.pml selama (tiga tahun terhitung sejak pengangkat, menghadiri menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat, dan cc. mengusulkan diadakan rapat lpm. setiap anggota lpm berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan pancasila, undang undang dasar serta mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik indonesia, mentaati seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku, membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, membantu pemerintah desa kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, menjaga etika dan norma dalam masyarakat, dan setiap anggota lpm dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah, pemerintah desa kelurahan dan masyarak, melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik, pemerintah, pemerintah kota dan pemerintah desa atau kelurahan yang bersangkutan. pengurus dapat berhenti atau diberhentikan karena berhalangan tetap, melakukan tindakan pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, cc. meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk daerah lain, berakhir masa baktinya, tidak lagi memenuhi syarat syarat sebagai anggota pengurus. bab hubungan kerja hubungan kerja lpm desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.pm desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.mbinaan dan pengawasan pemerintah kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasansumber pendanaan lembaga pemberdayaan masyarakat desabantuan pemerintah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. sumber pendanaan lembaga pemberdayaanbantuan lain yang sah dan tidak mengikat. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada lpml dan lpml dapat diberikan sebagai berikut biaya operasional, dan insentif. ketentuan lebihlanjut mengenai biaya operasional dan insentif sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab vii ketentuan peralihan lpm kelurahan yang sudah ada atau sudah dibentuk tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini. pembentukan lpm desa ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan daerah iniumum undang undang nomor tahun tentang desa mengamanatkan desa untukgitupun juga halnya dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kelurahan. lembaga kemasyarakatan yang jelas statusnya adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah ini dibentuk.hat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit umum daerah kota sawahlunto huruf cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan adalah menampung dan menyalurkan keinginan, harapan masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan hak politik masyarakat adalah upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan hak hak yang dimiliki masyarakatyang dimaksudkota sawahlunto nomor
dgn sadengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan barat, menimbang bahwa kalimantan barat merupakan salah satu provinsi indonesia yang mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor bukan baru dari ke luar negeri, bahwa kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang masuk dan beroperasi untuk tujuan wisata dan kunjungan tertentu provinsi kalimantan barat ada yang melebihi batas maksimal waktu yang telah ditentukan: cc. bahwa terhadap kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang melebihi batas maksimal waktu yang telah ditentukan tersebut, perlu pengaturan yang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi kepentingan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf dan diatas perlu membentuko1 iz. tahun nomor km. tahun nomor pol menetapkanrovinsi kalimantan barat. gubenur adalah gubernur provinsirepublik indonesiakendaraan bermotor, adalah semua kendaraan beroda empatbukan baru dari luar negeri adalah kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan teknik (motor penggerak) yang ada pada kendaraan yang bersangkutan dilengkapi dengan surat kepemilikan atau penguasaan yang dikeluarkan dan berasal dari malaysia dan brunei darussalam. berasal dari luar negeri adalah kendaraan bermotor bukan baru yang sebelumnya merupakan kendaraan bermotor dari luar negeri dan kemudian masuk wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat yang diatur dengan peraturan perundang undangan dan wajib memiliki izin operasional dan tanda khusus berdasarkan peraturan daerah ini. pemakai langsung adalah orang atau pengemudi atau pemilik atau penanggung jawab yang menggunakan langsung kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri dan dapat memperlihatkan surat surat atau dokumen penguasaan dan izin operasional serta tanda khusus kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri. penguasaan adalah orang atau badan hukum yang menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang diperoleh melalui hubungan hukum dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen dokumen yang sah dan memiliki izin operasional dan tanda khusus. penanggung jawab, adalah orang atau badan hukum yang mengoperasionalkan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri berada atau wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat dan telah memiliki izin operasional dan tanda khusus. orang atau badan hukum adalah peroranganri luar negeri serta bukan perusahaan agen tunggal pemegang merek atom). tanda khusus adalah tanda yang dilekatkan pada kendaraan bermotor bukan baru berasal dari luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi kalimantan barat setelah orang atau badan hukum yang menguasai kendaraan bermotor roda empat tersebut mendapatkan izin operasional berdasarkan peraturan daerah ini. tata cara operasional adalah syarat syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi kalimantan barat terhadap keberadaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat. izin operasional adalah izin yang diberikan oleh pemerintah provinsi kalimantan barat kepada orang atau badan hukum yang menguasai atau yang bertanggung jawab untuk. rentang waktu adalah masa berlakunya izin operasional dan tanda khusus kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang masa berlakunya sampai dengan (satu) tahun. tarif adalah biaya yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan hukum dalam mengurus dokumen dokumen izin operasional dan tanda khusus kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat. penyitaan sementara adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri dalam rangka menegakkan peraturan daerah wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat. bab pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri bagian pertama nama, obyek dan subyek pengaturan pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri merupakan pengaturan kendaraan bermotor berasal dari luar negeri yang berada daerah provinsi kalimantan barat melebihi dari (enam puluh) hari. bagi kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri, sebagaimana dimaksud ini, wajib memiliki izin operasional dan tanda khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi kalimantan barat. obyek dari pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini mencakup semua jenis kendaraan bermotor bukan baru yang berasal dari luar negeri. kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri tersebut dalam ini tidak termasuk mesin mesin, suku cadang dan varian kendaraan bermotor. subyek dari pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri mencakup perorangan dan atau badan hukum yang menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri. penguasaan dan atau pemakai langsung atas kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri tersebut dalam ini harus dilengkapi dengan dokumen dokumen, izin operasional dan tanda khusus sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini. tata cara pengaturan kelengkapan dokumen, izin operasional, tanda khusus dan besarnya tarif bagi kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang dimaksudkan dalam ini diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur. bagian kedua tata cara operasional kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri penanggung jawab, pemakai langsung atau pihak yang menguasaiwajib melengkapi dokumen dokumen dan mengurus izin operasional serta tanda khusus paling lama (satu) hari setelah (enam puluh) hari dan atau bukan dimaksudkan untuk tujuan wisata dan kunjungan tertentu kepada instansi yang berwenang. kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang sudah berada atau beroperasi wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat sebelum dikeluarkan peraturan daerah ini wajib mengurus izin operasional dan tanda khusus kepada instansi yang berwenang paling lambat (tiga puluh) hari sejak ditetapkan peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud atas. instansi yang berwenang seperti yang dimaksud dan wajib menyampaikan laporan berkala setiap (enam) bulan sekali mengenai realisasi jumlah kendaraan yang telah diberikan izin operasional dan tanda khusus berdasarkan peraturan daerah ini kepada gubernur. kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang berada daerah provinsi kalimantan barat hanya dapat dioperasionalkan wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat. bagian ketiga perizinan dan tanda khusus bagi kendaran bermotor bukan baru dari luar negeri pemberian izin operasional dan tanda khusus setiap kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri sebagaimana diatur peraturan daerah ini hanya diberikan izin operasional dan tanda khusus selama rentang waktu (satu) tahun. setiap penguasaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang memiliki izin operasional dan tanda khusus sebagaimana atas wajib melunasi izin operasional sesuai dengan tarif pajak kendaraan bermotor sejenis yang ditetapkan maksimal sama. besarnya tarif izin operasional sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur. bab iii pengawasan dan pengendalian pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perlu dibuktikan dengan dokumen yang sah dan izin operasional serta tanda khusus yang masih berlaku sebagaimana dimaksud peraturan daerah inippn) lingkungan pemerintah daerah provinsi kalimantandalam peraturan daerah ini berwenang: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang berkenaan dengan adanya kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri kalimantan barat yang tidak memiliki izin operasional dan tanda khusu yang tidak memiliki izin operasional dan tanda khusus. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penguasaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri provinsi kalimantan barat yang tidak memiliki izin operasional dan tanda khusus. memeriksa surat surat, dokumen dokumen lainnya dan izin operasional serta tanda khusus yang berkenaan dengan penguasaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri provinsi kalimantan barat9gpenghentian penyidikan jika berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat cukup bukti, atau bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukumkukan pelanggaran terhadap, sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah ini berlaku sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan tentang keberadaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri melebihi (satu) hari setelah (enam puluh) hari dan kendaraan dimaksud tetap berada wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat, dan atau melanggar peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama (dua) bulan atau denda paling banyak (du(dua puluh) hari atau sampai dengan (enam puluh)hari atau sampai denganempat) bulan atau denda paling banyak rp. rupiah. setiap orangn luar negeri yang beroperasi dan atau berada wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat namun telah habis rentang waktu berlakunya izin operasional dan tanda khusus sebagaimana dimaksudhukum yang menguasai atau penanggung jawab atas kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang telah memiliki izin operasional dan tanda khusus berdasarkan peraturan daerah ini membawa dan atau memindahkan kendaraannya luar wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat, dikenakan sanksi sesuain peraturan daerah tersebut atas merupakan tindak pidanameikalimantan barat i. penjelasan umum fenomena maraknya kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang beroperasi atau masuk wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat menjadi crucial point dari sisi hukum, karena menyangkut hal hal yang berkaitan dengan surat menyurat kendaraan, pemilikan, penguasaan, penanggung jawab dan pengoperasiannya. identifikasi dan eksplorasi secara hukum yang berkaitan dengan pemasukan kendaraan bermotor yang bukan baru dari luar negeri, selama ini pengaturannya masih terbatas hanya pada kendaraan bermotor bukan baru yang diperuntukkan bagi tujuan wisata dan kunjungan tertentu dengan rentang waktu (enam puluh) hari. setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan dan atau memasukkan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat melebihi (enam puluh) hari sesuai dengan peraturan perundang undangan secara hukum dapat dianggap sebagai tindakan penguasaan atas kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan yang belum memiliki izin operasional dan tanda khusus. mengoperasionalkan bagi kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang melebihi rentang waktu (enam puluh) hari secara yuridis terdapat "kekosongan hukum atau celah hukum" sebagaimana dinyatakan pada1 iz. tahun nomor tahun nomor pol: yang menyatakan: izin masuk kendaraan bermotor wilayah republik indonesia berlaku dalam jangka waktu (enam puluh) hari untuk sekali kunjungan, terhitung sejak tanggal masuk indonesia melalui pelabuhan pemasukan hingga keluarnya dari indonesia melalui pelabuhan pengeluaran yang ditetapkan dalam keputusan bersama ini atau pelabuhan lain yang termasuk kategori pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. kemudian pada dinyatakan: untuk tahap pertama, pelabuhan pelabuhan laut darat yang ditetapkan sebagai pelabuhan pemasukan dan sekaligus sebagai pelabuhan pengeluaran adalah antara lain provinsi kalimantan barat post perbatasan entikong . berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah otonom provinsi kalimantan barat dan stakeholder berpendapat serta sepakat untuk melakukan pengaturan bagi orang atau badan yang akan menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri guna dioperasionalkan sarana dan prasarana jalan wilayah hukum daerah otonom provinsi kalimantan barat dapat diberikan izin operasional dan pemberian tanda khusus yang lebih lanjut atur dalam peraturan daerah. pada sisi lain kondisi yang demikian itu secara sosiologis jika tidak ada pengaturannya akan mengakibatkan timbulnya stigma dan preseden buruk bagi pemerintah daerah provinsi kalimantan barat khususnya dan pemerintah indonesia umumnya sebagai dampak dari kondisi khusus terbukanya akses darat kawasan perbatasan dengan negara malaysia timur. memperhatikan tap mpr iii mpr yang menyatakan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. kemudian ditegaskan lagi kemendagri tahun angka yang menyatakan bahwa peraturan daerah adalah merupakan perundangan undangan yang tertinggi daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh kepala daerah harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah terdapat beberapa prinsip yang dijadikan acuan keberadaan peraturan daerah inisiatif lokal ini, yaitu: pertama, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurushuruf tahun kedua,:v dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. penjelasan umum tahun huruf mengacu terhadap prinsip prinsip otonomi daerah tersebut atas, selanjutnya dikaitkan dengan hakekat otonomi daerah, yaitu kewenangan otonomi yang luas dan nyata dan bertanggung jawab merupakan kek, fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenanganpenjelasan umum tahun huruf h.) hal tersebut atas menjadi signifikan ketika dihubungkan dengan maksud pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yaitu kekpenjelasan umum tahun huruf h.) mengingat alas hukum dan hal hal tersebut atas, guna mengakomodir kondisi khusus daerah otonom provinsi kalimantan barat, maka perlu adanya pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri melalui peraturan daerah dan diharapkan melalui pengaturan secara hukum ini dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi orang atau badan hukum yang ingin menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri wilayah hukum daerah otonom kalimantan barat dan multiplayer efeknya dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan daerah, maka sebagai konsekuensi logis dirasakan perlu adanya pengaturan dalam produk hukum daerah. dilain pihak piranti hukum dalam hal ini peraturan daerah yang mengatur keberadaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri, tidak dimaksudkan untuk mematikan perwakilan atau cabang dari agen tunggal pemegang merek atom) yang sudah ada, tetapi justru sebaliknya dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan kompetitif serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang berkeinginan menguasai terhadap kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri wilayah hukum daerah otonom provinsi kalimantan barat. materi muatan peraturan daerah ini disusun melalui kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek pendekatan hukum yang sinergis dan melalui pemetaan sinkronisasi vertikal dan horisontal berbagai peraturan perundang undangan lintas sektor yang signifikan dengan pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri serta melalui diskusi terfokus yang intensif dengan melibatkan stakeholder daerah dan guna menyepakati perlunya penyusunan peraturan daerah sebagai produk hukum daerah dari inisiatif lokal untuk menampung kondisi khusus daerah otonom provinsi kalimantan barat, yang digagas oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan barat guna merespon aspirasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat daerah otonom provinsi kalimantan barat. il. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas izin operasional adalah izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh gubernur. tanda khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dimaksudkan adalah tanda khusus yang dibuat secara khusus oleh pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh gubernur. cukup jelas yang dimaksud dengan badan hukum dalam ini adalah badan hukum yang bukan sebagai agen tunggal pemegang merek atom) kendaraan bermotor. yang dimaksud dokumen dokumen dalam ini adalah surat surat yang dapat membuktikan asal pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri. cukup jelas yang dimaksud dengan paling lama (satu) hari setelah (enam puluh) hari adalah hari yang (enam puluh satu) keberadaan kendaraan bermotor dari luar negeri wilayah hukum daerah provinsi kalimantan barat. cukup jelas instansi yang berwenang adalah polri daerah kalimantan barat, apabila menyangkut urusan penelitian, keabsahan cek fisik surat menyurat, pendataan kendaraan bermotor dan penerbitan izin operasional. dinas pendapatan daerah apabila menyangkut urusan penetapan dan penarikan tarif: cukup jelas rentang waktu satu tahun adalah dihitung sejak dikeluarkan izin operasional dan tanda khusus dan dapat diperpanjang kembali, kepada orang atau badan hukum yang berkeinginan menguasai dan bermaksud, dan setelah rentang waktu satu tahun penanggung jawab kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang tidak mengurus surat surat dokumen kepemilikan atas kendaraannya sesuai peraturan perundang undangan, maka dikenakan sanksi peraturan daerah ini atau dianggap secara hukum kendaraan tersebut belum memiliki izin operasional dan tanda khusus dan terhadapnya diberlakukan kembali ketentuan pada peraturan daerah ini. cukup jelas cukup jelas bentuk pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan razia gabungan dan atau penyitaan sementara terhadap kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri oleh petugas yang berwenang. s d cukup jelas
sanguju tata kelola pemerintahan yang bebas dari, mengingat . badan standardisasi narepublik indonesia . wa.benturan . badan standardisasi nasionalbsn sesuai dengan kewenangannya. penyalahgunaan wewenang adalkepentingan pribadi adalah keinginan kebutuhan pegawai bsbsn dan pihak lain. hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai b. badan standardisasi nasional kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai bsn atau antara pegawai bsnbsn(l) pedoman penanganan benturan kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi pegawai bsn dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan. pedoman sebagaimana dimaksud pada il) bertujuan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. . badan standardisasi nasional setiap pegawai bsn harus menaati pedoman penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam setiap pegawai bsnbsn yang mengetahui adanya pelanggaran atas peraturan kepala. planiapedoman penanganan benturan kepentingan badan standardisasi nasional bab pendahuluan latar belakang dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn), salah satunya diperlukan pedoman dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok bsn yang terbebas dari adanya benturan kepentingan. sebagai bagian dari penerapan peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistem pengendalian intern pemerintah, kejadian benturan kepentingan harus dikendalikan secara efisien dan efektif sehingga setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan yang profesional, obyektif, independen, transparan, dan bertanggung jawab. setiap pegawai bsnbsn harus mempunyai sikap mental yang jujur, penuh rasa pengabdian, mengutamakan kepentingan umum samping . me. badan standardisasi nasional samping itu, pedoman ini disusun agar pegawai bsn memiliki pemahaman yang seragam mengenai penanganan benturan kepentingan dan menjadi acuan dalam bersikap berperilaku bertindak, maka diperlukan pedoman penanganan benturan kepentingan bsn. maksud dan tujuan maksud dan tujuan pedoman penanganan benturan kepentingan bsn adalah: maksud pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai bsn untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan sehingga dapat menghindari terjadinya kkn. tujuan menciptakan budaya pelayanan kepada pemangku kepentingan, pihak lain, dan pegawai bsn dengan mengenalgawai bsn yang bersangkutan, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada pemangku kepentingan, pihak lain, dan pegawai bsn, mencegah terjadinya perbuatan kkn, menegakkan integritas pegawai bsn, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bsn. ruang lingkup . (nt badan standardisasi nasional ruang lingkup ruang lingkup pedomanbsnbsn: l.bsii. badan standardisasi nasional bab benturan kepentingan bentukgawai bsbsn menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi golongan, situasi yang menyebabkan pegawai bsbsn memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya, (s5) situasi yang menyebabkan pegawai bsnbsn menyalahgunakan jabatan, dan jenis. badan standardisasi nasional jenis benturan kepentingan jenis benturan kepentingan adalah sebagai berikut: kebijakan dari pegawai bsn yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan, dan atau pemberian gratifikasi, pegawai bsn merangkap jabatan padapegawai bsn berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pihaktanpa penugasan di luar tugas pokok dalam rangka memberikan nasehat konsultasi pendampingan terkait tugas pokok bsn, yang melanggar ketentuan peraturan dan untuk kepentingan pribadi, pemberian izin dari pegawai bsn yang diskriminatif, penerimaan dan atau pengangkatan pegawai bsn berdasarkan hubungan dekat balas jasa rekomendasi pengaruh dari pejabat pemerintah, pegawai bsn menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. pegawai bsgawai . . badan standardisasi nasional pegawai bsn menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai. penanganan benturan kepentingan pegawai bsnbsngawai bsnkepala inspektorakepala inspektorat. upaya. badan standardisasi nasionalgawai bs. agstandardisasi nasional, bambang prasetya "aabadan standardisasi nasional, ttd bambang prasetya drug eta as.meran kepala badan standardisasi nasional, bambang prasetya diundangkan jakarta pada tanggal 1eb menteri hak asasi manusia republik madonna lalu berita negara republik indonesia tahun nomor '! !
salinan ipaenanganan pengaduan masyarakat lingkungan badan standardisasi nasional, perlu menyempurnakan pedoman penanganan pengaduan masyarakat,. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut ketentuan antara angka dan angka disisipkan angka 3a, angka diubah, ketentuan angka angka dan angka dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut3a. sistem informasi pengaduan masyarakat yang selanjutnya disebut simas adalah sarana pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi. pengaduan masyarakat yang selanjutnya disebut humas adalah keluhan dan pengaduan yang disampaikan melalui simadihapusdihapus. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut humas disampaikan melalui situs bsn dengan alamat bsn.go.id pada menu e pengaduan atau melalui aplikasi simas dengan alamat simas.bsn.go.id. ketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut pengelolaan humas sebagaimana dimaksud dalam mencakup: dihapus) penelaahan, penyaluran, tindak lanjut, pelaporan, dan pengarsipan. ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut (dihapus) ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penelaahan humas sebagaimana dimaksud dalam huruf dikoordinasikan oleh kepala inspektorat bsn dilakukan selamanya (limamenelaah dokumen dan atau informasi yang terkait dengan substansi pengaduan..ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutpihak yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannyaoleh kepala inspektorat dengan penugasan kepada tim auditor untuk ditindaklanjuti.. penyaluran laporan hasil penelaahan humas yang substansinya tidak logis disampaikan oleh kepala inspektorat kepada pengadupengadu. ketentuan dihapus, ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dihapuspenugasan kepada tim auditor untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu.ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi substansi humas, kelompok humas, yang berwenang menindaklanjuti, waktu penerimaan humas dan status penanganan humassetiap semester oleh kepala inspektoratketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. penataan dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh inspektorat. penataan dokumen sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada kelompok humas. pakan, ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pemantauan tindak lanjutketentuan diubah dan ketentuan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikutgawai bsnraturan kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, peraturan kepalat yang ditetapkan dengan keputusan kepala badan standardisasi nasional nomor:keputusan kepala badan standardisasi nasional nomor: bsn i hk. tentang penetapdicabut dan dinyatakan tidak berlakuperaturan kepala badan roduktivitas dan efisiensi kerja serta meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan, perlu mengatur hari kerja dan jam kerja lingkungan badan standardisasi nasional) bahwa pengaturan mengenai hari kerja dan jam kerja lingkungan badan standardisasi nasional yang sudah ada saat ini. menetapkan hari kerja dan jam kerja bagi para pegawai lingkungan badan standardisasi nasional dengan ketentuan sebagai berikut:. pengaturan. ditandai's works peraturan bsn2013peraturaniperaturan jam kerja bsn.doc pengaturan hari dan jam kerja dilaksanakan sebagai berikut: hari senin sampai dengan pukul kamis waktu istirahat pukul hari jum'at pukul waktu istirahat pukul cc.sebagaimana dimaksud pada hurufapabila diperlukan kerja lembur, lembur dapat dilaksanakan luar jam kerja atau pada hari libur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. . g:land's works peraturan bsn12013lperaturaniperaturan jam kerja bsn.doc pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan kepala badan standardisasi nasional nomor kep bsn tentang hari kerja dan jam kerja lingkungan badan standardisasi nasionald andri's works peraturan bsn12013lperaturaniperaturan jam kerja bsnsn) badan standardisasi nasional ag badan standardisasi nasional, bambang taka lampiran. . badan standardisasi nasional kiajaauntuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar dan tentang pembinaan sebagaimana dimaksud dalambsn) badan standardisasi nasional oleh salah satu unit kerja bsn, yaitu pusat pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi pusdiklat)sn):ger hari laboratorium sni iso iec audit internal sistem manajemen laboratorium (tiga) hari hana pengukuran laboratorium (dua hari pengujian kimia penyusunan dokumentasi sistem manajemen mutu page ag) arta audit internal sistem manajemen mutu (tiga) hari sni iso sistem manajemen lembaga sertifikasi produk (tiga) hari sni iso iec dan sni iso iec bsn) badan standardisasibsn) badan standardisasi(ibkriteria pesertamen personil laboratorium pengujian yang terlibat dalam penerapan sni badan standardisasi nasional iso ieclgo.id,, dan cek status kepesertaan anda dan pastikan sudah approve?. adapun tata alir pelayanan adalah sebagai berikut: jika anda belum terdaftar sebagai member, lakukan registrasi sebagai ketemu mer eme bsn melalui website lakukan pendaftaran sesuai mah mau: dengan pelatihan yang anda tata jika anda sudah terdaftar sebagai butuhkan bad member, silakan langsung melakukan proses log setelah registrasidan melakukan pendaftaran, anda: akan menerima email konfirmasidai lakukan verifikasiakun member anda dengan meng ie: klik lirik yang terdapat pada email konfirmasi, kemudian login anda menerima konimmas sebagai daftar list, maka pmn thesembiei anda akan mendapatkan email kirim kode san konfirmasi lebih lanjut apabila ada bahwa meta calon peserta yang mengundurkan: bed! pan ata konfirmasi perubahan status dari kf: waiting list menjadi calon peserta, ff: segera kepesertaan anda. and cuti pub! . badan standardwww www badan standardisasi nasional jika anda belum "daftar sebagai cari tahu pelatihan apa yang member pelatihan bsn melalui website lakukan pendanaan. dai andabutuhkan melalui aaa pam dea website sn. .ic jika andi isl dah date gan, inka ika kti pia maka pat dana peananana lakukan verifikasi akun membawanya dengan manga cek status pendaftaran in house training menyepakati: jika anda telah menyepakati agenda pelatihan, kereta riat pelatih bsn bai jika pembayaran telah siak head lakukan update pendaftarannya peak mei gu: bayaran isi kolom veteran jan tang pembayaran diakui update dilakukan input data identifikasi calon aan in house training pra aaa cek status pendaftaran in housesn) badan standardisasi nasionallpaling lambat ski tinabadan standardisasi nasional sah jia seminar lokakarya: standarisasi umum untuk: a.l. umum per orang hari ja. anggota masyarakat per orang hari standarisasi indonesia standarisasi strategis untuk: b.1l.c.1l. umum per orang hari anggota masyarakat per orang hari standarisasi indonesia badan standardisasi nasionalsn) badan standardisasi nasional berikut kriteriatee lembaga pendidikan pan but pendidikan biasad. perjanjian kerjasama kontrak dengan bsn bsn),: dan badan standardisasi nasionalmer bersama ini kami sampaikan hal hal ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan n,,,, bsn) badan standardisasi nasional dtg akomodasi (hotel minimal " ) bagi instruktur dan asisten pendamping, transport domisili bandara soekarno hatta bagi instruktur dan asisten pendamping,, f. penggandaan materi pelatihan bagi peserta: 9g.tai,. manager kepala pusat pendidikan dan pt.x pemasyarakatan standardisasi bsn, slh kepala badan standardisasi nasional, bambang prasetyadesember identifikasi peserta pelatihan dok f.pusdiklat. revisi identifikasi peserta pelatihan tgl. terbit: juni halaman dari public house training aneka sea lae efek get teen tembakan kan mana kakao akan ala ama dea ena ara tan ani nen aka ara jana ananda aan alamat instansi aiatasta mate tenor eta maa kan kada amerika nenek ane telp hp. "senna amami akupun asal atau evan pera ang gak anri email nan titan aneh eta cah maa asn kne ana ikan cite tan kan ata posisi jabatan aan bian naa dada apa harapan saudara setelah mengikuti pelatihan ini pet rr. hen elena alajamin terlaksananya koordinasi dalam penyusunan posisi indonesia bagi delegasi republik indonesia yang akan menghadiri pertemuan internasional bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, maka ,perlu disusun suatu pedoman umum. menetapkan pedoman umum delegasi republik indonesia bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. pedoman umum delegasi republik indonesia bidang standardisasi dan penilaian kesesuaiapedoman umum delegasi republik indonesia dalam menghadiri pertemuan internasional bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian ruang lingkup pedoman ini menetapkan tata cara dan ketentuan umum yang harus dipenuhi dan digunakan sebagai acuan bagi delegasi republik indonesia (yang untuk selanjutnya disebut deli) menghadiri pertemuan internasional (bilateral, regional, dan multilateral) bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang diselenggarakan dalam ataupun luar negeri. pedoman ini berlaku untuk semua acara pertemuan internasional yang memperjuangkan posisi indonesia dengan dihadiri oleh deli, yang berupa sidang, konferensi, perundingan dan pembahasan atau penandatanganan perjanjian, yang mempunyai agenda materi utama terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian. pedoman ini dapat digunakan pada pertemuan internasional yang berada dibawah koordinasi bsn antara lain: forum pengembangan standar internasional seperti iso, iec, cac, forum penilaian kesesuaian seperti iaf, pac, lac, apla, ipm, oil, ieee, forum kerjasama standardisasi regional dan multilateral seperti access, apec icsc, asc, dan tbt wto, forum kerjasama bilateral dengan organisasi pengembang standar dan penilaian kesesuaian seperti ast, sao, din, bsi, dapo, forum kerjasama bilateral, regional, multilateral dan internasional lain sesuai perkembangannya yang melingkupi bidang pendidikan, perlindungan konsumen, teknologi informasi, sertifikasi halal, yang terkait dengan standardisasi seperti ices, ikan, wsc, anno, itf, misc, popolo. pedoman ini juga dapat digunakan pada pertemuan internasional yang dikoordinasikan oleh kementerian, lembaga pemerintah, atau organisasi instansi lain dimana bsn menjadi anggota dirinya antara lain: area nt1, asean rep, asean hongkong fta, dan pertemuan bilateral antar negara. informasi terkait beberapa organisasi dimaksud atas terdapat dalam lampiran pedoman ini. istilah dan definisi untuk keperluan penggunaan pedoman ini, berlaku istilah dan definisi berikutregulasi teknisdan pembunuhannya delegasi republik indonesia deli) orang yang mendapat penugasan dan hadir untuk mewakili dan atau menyuarakan kepentingan indonesia bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam pertemuan bilateral, regional, multilateral dan internasional yang diselenggarakan baik dalam ataupun luar negeri. pertemuan bilateral pertemuan yang pelaksanaannya melibatkan dua pihak, yaitu indonesia dengan pihak mitra yang membahas materi topik terkait dengan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. pertemuan regional pertemuan yang pelaksanaannya lintas bangsa atau wilayah kedaulatan negara namun dalam satu kawasan forum tertentu yang mempunyai materi topik terkait dengan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian pertemuan multilateral pertemuan yang pelaksanaannya lintas bangsa atau wilayah kedaulatan negara dengan kepentingan yang sama melibatkan lebih dari dua pihak dan terkait dengan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian pertemuan internasional pertemuan internasional merupakan pertemuan yang meliputi pertemuan bilateral, regional atau multilateral yang mempunyai agenda materi utama terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian. pemangku kepentinganertas posisi bahan dan atau tanggapan indonesia terhadap dokumen kerja dan atau agenda yang disampaikan dalam pertemuan internasional bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. pembiayaan semua pengeluaran yang timbul sebagai akibat dari menghadiri pertemuan internasional bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat bersumber dari apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. delegasi republik indonesia ketentuan umum dalam setiap penugasan deli, bsn harus memperhatikan jenis pertemuan serta aturan atau ketentuan baku dari forum atau organisasi mengundang penyelenggara. kriteria calon anggota deli diutamakan mempunyai kompetensi, keahlian dan atau kepentingan sesuai dengan materi agenda yang dibahas dalam pertemuan yang akan dihadiri, diutamakan berasal dari pemangku kepentingan yang sesuai dengan substansi teknis dari materi agenda yang dibahas dalam pertemuan, personil yang ditugaskan mempunyai komitmen untuk turut aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam rapat koordinasi persiapan pembahasan atau penyusunan kertas posisi indonesia sesuai dengan materi agenda pertemuan, personil yang ditugaskan mempunyai komitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan memperhatikan kepentingan nasional, personil yang ditugaskan mempunyai komitmen untuk menjaga nama baik negara republik indonesia dan menjunjung tinggi martabat negara serta dapat menerapkan etika umum dengan sebaik baiknya selama penugasan sebagai deli. penugasan deli harus memperhatikan jenis pertemuan internasional serta aturan atau pedoman dari forum atau organisasi mengundang penyelenggara, bsn menetapkan komposisi deli yang berada dibawah koordinasi bsn: susunan deli terdiri dari: ketua dan anggota. bilamana diperlukan deli dapat mengikutsertakan observer dalam rangka kaderisasi, ketua deli diutamakan pejabat instansi pemerintah yang memiliki jabatan tertinggi sesuai bidang dan tanggung jawab terkait materi yang dibahas dalam pertemuan internasional tersebut: untuk mendapatkan susunan deli, bsn dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, deli harus diusulkan oleh pimpinan instansi masing masing dan disampaikan bsn untuk mendapat persetujuan pejabat bsn yang berwenang menurut bidangnya, bsn berhak memberikan penolakan secara formal terhadap calon anggota deli yang diajukan oleh pemangku kepentingan, bilamana dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota deli dan atau pertimbangan lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, susunan deli yang telah disetujui untuk menghadiri pertemuan internasional beserta seluruh kelengkapan data yang diperlukan, dikirimkan kepada organisasi mengundang penyelenggara oleh unit kerja bsn yang terkait. penyusunan dan penetapan kertas posisi indonesia penyusunan kertas posisi indonesia harus sesuai dengan agenda dan materi pertemuan, setiap anggota deli yang telah ditetapkan harus berkontribusi dalam penyusunan dan penetapan kertas posisi indonesia sesuai tugas dan fungsi masing masing dengan memperhatikan kepentingan nasional, kertas posisi yang telah disusun dan disepakati bersama berdasarkan hasil rapat kemudian ditetapkan sebagai posisi indonesia oleh bsn, kertas posisi indonesia disampaikan deli pada forum pertemuan terkait. apabila deli berhalangan hadir, bsn dapat meminta kedutaan besar republik indonesia kbri) atau perwakilan tetap (putri) atau konsulat jenderal konjen ri) setempat melalui kementerian luar negeri untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam sidang tersebut berdasarkan kertas posisi indonesia terhadap materi agenda pertemuan internasional tersebut, jika perwakilan pemerintah negara setempat berhalangan hadir dalam sidang tersebut, bsn dapat menyampaikan kertas posisi indonesia terhadap materi agenda pertemuan kepada ketua atau sekretariat forum organisasi mengundang penyelenggara sebelum acara pertemuan internasional berlangsung. tata tertib deli ketua deli bertindak sebagai pimpinan dan bertanggung jawab penuh terhadap pembagian tugas pada masing masing anggota deli sesuai dengan posisi indonesia terhadap agenda yang akan dibahas, anggota deli wajib mengikuti arahan ketua deli dan memahami serta menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketua deli mengkoordinasikan anggota deli untuk memastikan status penyampaian posisi indonesia sesuai prosedur dan agenda pertemuan, bagi anggota deli yang bermaksud menyampaikan pendapatnya pada saat pertemuan berlangsung, yang bersangkutan harus meminta ijin kepada ketua deli secara tertulis. apabila diijinkan oleh ketua deli, anggota tersebut dapat menyampaikan usulan pendapatnya secara lisan dalam forum pertemuan, ketua deli dapat meminta anggota deli untuk menyampaikan memberi tanggapan materi tertentu, ketua dan seluruh anggota deli wajib mengikuti jalannya pertemuan dari awal hingga akhir serta mencatat, mengamati isu isu penting dan hasil pertemuan, apabila ketua deli tidak dapat melanjutkan memimpin deli karena keperluan sangat mendesak, maka yang bersangkutan wajib mendelegasikan kewenangannya kepada salah satu anggota deli yang paling kompeten, apabila terdapat anggota deli yang memiliki keperluan sangat mendesak sehingga tidak dapat mengikuti jalannya pertemuan secara keseluruhan, maka yang bersangkutan wajib melapor dan mendapat persetujuan dari ketua deli, dalam pertemuan internasional dalam bentuk apapun, secara umum deli wajib mengikuti aturan yang diberlakukan oleh forum atau organisasi mengundang penyelenggara, terutama untuk forum atau organisasi yang telah memiliki pedoman khusus. pengurusan administrasi deli deli harus disertai kelengkapan dokumen pendukung, seperti surat undangan dari penyelenggara, surat pengusulan deli, surat pengurusan administrasi, tiket transportasi, surat tugas dan spp, pengurusan administrasi perjalanan (surat persetujuan sekretariat negara, ijin kementerian luar negeri, visa dan lain lain) menjadi tanggung jawab masing masing instansi organisasi, bsn menyampaikan informasi deli kepada unit teknis dan atau direktorat terkait kementerian luar negeri, serta dihembuskan kbri, putri atau konjen negara setempat untuk permohonan fasilitasi dan pengesahan dokumen perjalanan, untuk rincian administrasi perjalanan dinas deli luar negeri dapat merujuk pada perak bsn tahun mengenai pedoman penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri. pelaporan dan tindak lanjut ketua deli mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani laporan hal hal penting pokok pokok hasil pembahasan dari pertemuan yang telah dihadiri untuk disampaikan kepada pihak kbri luar negeri, penyusunan laporan berdasarkan format berita faksimili brata yang berlaku dimasing masing kbri. contoh format brata terdapat pada lampiran b): ketua deli mengkoordinasikan penyusunan penyusunan detail laporan pertemuan yang diselenggarakan baik luar dan dalam negeri yang dilakukan sebagai laporan pertanggung jawaban kepada bsn. contoh format laporan terdapat pada lampiran ketua deli mengkoordinasikan penyusunan matrik hasil pertemuan dan tindak lanjut (contoh format matrik hasil pertemuan dan tindak lanjut terdapat pada lampiran dan mensimulasikan bsn maupun pemangku kepentingan lainorganisasi internasional bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian organisasi perumus standar internasional iso sebagai organisasi perumus standar internasional untuk produk dan jasa umum non kelistrikan, maka keanggotaan dalam iso international organization for standardization) mengacu pada iso statutes and rules procedure. menurut ketentuan ini, yakni pada artikel disebutkan bahwa the members the organization shall the member bodies defined article and the correspondent and subscriber members defined article secara lebih jelas disebutkan dalam artikel bahwa the member bodies shall those national standards bodies most broadly representative standardization their respective countries and which have been admitted into the organization accordance with the rules procedure . oleh sebab itu bsn mewakili indonesia sebagai anggota iso. iec sebagai organisasi perumus standar internasional untuk produk elektroteknika dan kelistrikan, maka keanggotaan dalam iec mengacu pada iec statutes and rules procedure. menurut ketentuan artikel tentang membership, disebutkan bahwa any country seiring participate the work the commission shall form electrotechnical committee for its own country: upon admission, this committee called the national committee. there shall only one national committee for each country . keanggotaan indonesia dalam iec diwakili oleh bsn disebabkan bsn merupakan sekretariat pelaksana bagi komite nasional iec indonesian national committee for iec) yang merupakan organisasi tertinggi yang menangani iec indonesia. cac sebagai organisasi yang dibentuk oleh fao dan who pada tahun dengan tugas merumuskan standar, pedoman, untuk produk pangan dan pangan olahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan perdagangan yang fair, keanggotaan cac mengacu pada codex procedural manual, khususnya pada bagian rules procedures the cac. disebutkan dalam rule membership, yaitu pada membership the joint fao who codex allimentarius commission, hereafter referred the commission , open all member nations and associate member fao and or who. keanggotaan indonesia dalam cac diwakili oleh panitia nasional codex indonesia, dimana sekretarisnya dilaksanakan oleh bsn. untuk teknis penanganan masing masing codex committee yang ada dalam cac, indonesia dilaksanakan oleh koordinator mirror committee codex indonesia. organisasi penilaian kesesuaian lac lac pertama dimulai melalui konferensi pada tahun tujuannya adalah untuk mengembangkan kerja sama internasional untuk memfasilitasi perdagangan dengan promosi keberterimaan hasil pengujian dan hasil kalibrasi dari laboratorium terakreditasi. pada tahun lac menjadi kerjasama formal dengan mutual recognition arrangement mra) untuk membangun jaringan perjanjian saling pengakuan antara badan akreditasi yang akan memenuhi tujuan tersebut. lac diresmikan sebagai kerjasama pada tahun dengan penandatangan memorandum understanding amsterdam dari badan akreditasi nasional. ini memberikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dari kerjasama ini, hingga sampai dilakukannya mra antara anggota lac. pada tanggal november anggota penuh lac, yang terdiri dari badan akreditasi laboratorium dari negara seluruh dunia, menandatangani perjanjian saling pengakuan (lac arrangement) washington dc, untuk mempromosikan penerimaan uji teknis dan data kalibrasi untuk barang ekspor. pengaturan ini mulai berlaku pada tanggal januari dan diperpanjang pada bulan oktober untuk memasukkan akreditasi lembaga inspeksi. lac arrangement adalah puncak dari tahun kerja yang intensif. lac arrangement memberikan pondasi teknis yang signifikan untuk perdagangan internasional. kunci arrangement adalah saling pengakuan jaringan global pengujian terakreditasi dari laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi melalui penandatangan lac arrangement oleh badan akreditasi. badan badan akreditasi yang melakukan penandatangan pada gilirannya, telah menjadi peer review untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan kriteria lac. melalui lac arrangement ini, pemerintah dapat mengambil keuntungan untuk lebih mengembangkan atau meningkatkan perjanjian perdagangan. tujuan utamanya adalah peningkatan penggunaan dan penerimaan oleh industri serta pemerintah terhadap hasil pengujian dari laboratorium terakreditasi dan lembaga inspeksi, termasuk hasil dari fasilitas negara lain. dengan cara ini, tujuan perdagangan bebas yaitu produk diuji atau diperiksa sekali dan diterima mana mana, dapat direalisasikan. apla apla dimulai pada tahun sebagai forum untuk badan akreditasi laboratorium kawasan asia pasifik. tujuan utamanya adalah untuk membangun, mengembangkan dan memperluas pengaturan saling pengakuan antara badan akreditasi wilayah tersebut. apla secara resmi dibentuk melalui penandatanganan apla memorandum understanding pada bulan april oleh perwakilan dari negara kawasan asia pasifik. sebanyak negara telah bergabung apla sejak saat itu. apla diakui oleh asia pacific economic cooperation apec) sebagai salah satu dari lima specialist regional bodies bs) yang mendukung kerja apec sub committee standard and concordance apec icsc). penandatanganan perdana apla mutual recognition arrangement mra) terjadi pada tanggal november tahun dengan badan akreditasi menandatangani mra untuk pengujian dan kalibrasi. mra diperpanjang pada bulan november untuk memasukkan inspeksi, dan pada bulan april untuk merujuk secara khusus untuk iso (standar internasional untuk laboratorium medis) yang sebelumnya telah dimasukkan dalam (pengujian) lingkup mra. mra apla diperpanjang untuk memasukkan akreditasi produsen bahan acuan (rm ps) dengan penandatanganan perdana berlangsung pada bulan desember iaf iaf adalah asosiasi badan akreditasi dunia untuk penilaian kesesuaian bidang sistem manajemen, produk, jasa, personel dan program serupa lainnya. fungsi utamanya adalah untuk mengembangkan program tunggal seluruh dunia terkait penilaian kesesuaian yang mengurangi risiko bisnis dan pelanggan dengan meyakinkan mereka bahwa sertifikat terakreditasi dapat diandalkan. anggota badan akreditasi harus menyatakan niat bersama mereka untuk bergabung dengan iaf multilateral recognition arrangement mla) mengakui kesetaraan akreditasi anggota lainnya. keanggotaan indonesia dalam iaf lpk), yaitu dengan ditandatanganinya mla iaf dan akreditasi lembaga sertifikasi produk. pac sebagai asosiasi badan akreditasi dan pihak berkepentingan lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan antara negara kawasan asia pasifik. tujuan utamanya adalah terciptanya sebuah sistem global yang memberikan pengakuan internasional sertifikasi atau registrasi sistem manajemen, produk, jasa, personel dan program serupa lainnya. pac mempromosikan penerimaan internasional akreditasi yang diberikan oleh badan akreditasi anggotanya, berdasarkan kesetaraan program akreditasi mereka. pac beroperasi dalam kerangka international accreditation forum iaf) dan bekerjasama dengan kelompok kelompok regional lainnya dari badan akreditasi seluruh dunia. keanggotaan indonesia dalam pac, yaitu dengan ditandatanganinya mla pac, akreditasi lembaga sertifikasi produk dan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. ieee scheme sebagai sebuah skema saling pengakuan (mutual recognition) antar negara atas hasil pengujian kesesuaian dan sertifikasi produk elektrik dan elektronika yang dikeluarkan oleh lembaga lembaga sertifikasi nasional yang dioperasikan oleh ieee. skema ini pada dasarnya berlandaskan pada penggunaan standar internasional iec. tujuan utama dari scheme adalah untuk memfasilitasi perdagangan dengan mempromosikan harmonisasi standar nasional dengan standar internasional dan kerjasama antar ncb yang diakui ieee seluruh dunia dalam rangka membawa produsen (manufaktur) produk selangkah lebih dekat dengan konsep ideal one product, one test, one certification, acceptable everywhere. standar nasional setiap negara anggota perlu diselaraskan dengan standar iec yang sesuai namun jika terdapat perbedaan dari standar iec, maka perbedaan tersebut harus dipublikasikan dan dikirim sekretariat ieee yang bertugas mempublikasikan informasi ini buletin yang relevan sehingga tidak menghambat perdagangan. ipm the international bureau weights and measures ipm) dibentuk oleh metre convention dan beroperasi bawah pengawasan international committee for weights and measures cip). ipm memiliki mandat untuk memberikan dasar bagi sebuah sistem tunggal pengukuran seluruh dunia yang koheren dan tertelusur kedalam sistem satuan internasional si). ruang lingkupnya meliputi diseminasi unit (seperti untuk massa dan waktu) sampai dengan koordinasi melalui perbandingan atas standar pengukuran nasional (sebagaimana dalam bidang kelistrikan dan radiasi ionisasi). forum kerjasama standardisasi regional access access didirikan pada tahun dan merupakan forum kerjasama lingkungan asean yang membahas berbagai hal teknis yang berkaitan dengan kegiatan standar dan penilaian kesesuaian, termasuk didalamnya measurement, standards, testing and quality moto), dimana pada awalnya adalah untuk mendukung proses asean free trade area aft). access dalam perkembangannya juga menjadi sarana pembahasan untuk pencapaian integrasi ekonomi asean, khususnya dibidang standardisasi. forum access ini bertanggung jawab kepada asean economic minister aem) melalui senior economic official meeting seok) asean, dimana aem akan melaporkannya kepada asean summit (level kepala negara). menurut artikel dari term reference forum access maka unsur keanggotaan diwakili oleh chief executive officer ceo) the national standards body nsb) atau badan lainnya yang setara dari masing masing negara asean, dimana indonesia diwakili oleh bsn. apec icsc apec icsc didirikan pada tahun untuk membantu mengurangi efek negatif dari standar dan pengaturan kesesuaian yang berbeda terhadap perdagangan dan investasi kawasan asia pasifik. hasil sidang icsc akan dilaporkan kepada sidang committee trade and investment cti) untuk selanjutnya dibahas dan dimintakan persetujuannya kepada anggota sidang untuk kemudian dilaporkan hasilnya oleh chairman cti dalam senior official meeting som). laporan ini kemudian didiskusikan kembali dalam som dan selanjutnya ketua som melaporkan ringkasan hasil diskusi pada ministerial meeting untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum dibawa pada informal meeting economic leaders. pemimpin pemimpin ekonomi anggota apec mengeluarkan kebijakan mengenai berbagai bidang, termasuk sektor standards and concordance. asc asc adalah salah satu organisasi yang anggotanya terdiri dari national standard bodies kawasan asia pacific yang merupakan salah satu dari specialist regional bodies bs) apec sub committee standards and concordance icsc) selain asia pacific laboratory accreditation cooperation apla), asia pacific legal metrologi forum alma), asia pacific metrologi program amp), dan pacific accreditation cooperation pac). asc didirikan pada tahun dengan tujuan utama adalah meningkatkan kapabilitas dan kontribusi negara kawasan asia pasifik dalam kegiatan standardisasi internasional untuk memfasilitasi perdagangan bebas regional maupun internasional. asc kini beranggotakan negara yang diwakili oleh nsb. sidang tahunan yang merupakan pertemuan tingkat tinggi, rutin diselenggarakan dan dihadiri oleh ceo dari nsb negara anggota guna menghasilkan resolusi yang diambil secara konsensus. wto tbt indonesia menyetujui pembentukan organisasi perdagangan dunia world trade organization wto) melalui undang undang nomor tahun tujuan dari pembentukan wto adalah untuk melaksanakan persetujuan general agreement tariff and trade gate). salah satu persetujuan yang ada dalam gate wto adalah perjanjian hambatan teknis perdagangan the agreement technical barrier trade tbt). menurut ketentuan tahun tentang memberlakukan standar nasional indonesia sni) secara wajib sebagaimana dimaksud dalam dikodifikasikan oleh bsn kepada wto. selain pemberlakuan sni secara wajib, bsn juga memodifikasi setiap rancangan regulasi teknis yang berdampak terhadap perdagangan sebagaimana dituangkan dalam peraturan kepala bsn tahun tentang pedoman standardisasi nasional mengenai notifikasi dan penyelidikan dalam kerangka pelaksanaan agreement tbt wto. notifikasi diberikan waktu selama hari bulan) untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan dalam negeri maupun anggota wto. setelah hari masa notifikasi, rancangan regulasi teknis disahkan ditandatangani oleh menteri kepala lpnk terkait. untuk pemberlakuan secara efektif diberikan waktu minimal (enam) bulan setelah regulasi teknis tersebut diundangkanberita faksimili brata laporan menghadiri pertemuan internasional luar negeri segera kedutaan besar republik indonesia ss. kota kbri konjen) beneran. alamat). tel. sand nananananannn, fax mail onta kepala perwakilan r.i berita dubes lbbp nomor kepada menteri negara riset dan teknologi, menteri sekretaris kabinet, menteri luar negeri up. (diisi menteri dirjen deputi kepala pusat terkait) info dari nananaananeeen pejabat berwenang) jumlah (lima) halaman perihal laporan hasil .(diisi nama kegiatan) dengan hormat, menindaklanjuti tugas kami mewakili indonesia dalam pelaksanaan (nama kegiatan) (nama kota negara penyelenggara), tanggal ., bersama ini kami sampaikan laporan hasil pelaksanaan sidang tersebut. atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami menyampaikan terima kasih. petugas komunikasi pembuat berita nama ketua deli) jabatan organisasi hasil sidang.: tindak lanjut:laporan menghadiri pertemuan internasional doc. bsn laporan menghadiri revision pertemuan internasional date issue pages s. (diisi nama acara pertemuan internasional yang dihadiri). tanggal pelaksanaan kegiatan penanaman diisi waktu pelaksanaan acara). oo. tempat pelaksanaan kegiatan doa (diisi nama hotel dan negara tempat acara berlangsung) . susunan delegasi ketua deli p1. kak. (nama deli). see unit kerja asal deli). anggota naa. nama deli).o. see unit kerja asal deli). naa nama deli). oo. see unit kerja asal deli). dst latar belakang (berisi keterangan latar belakang kegiatan sidang dan pentingnya kegiatan tersebut dihadiri, termasuk informasi dan hal hal lain yang dianggap perlu).i.i.i. tujuan menghadiri pertemuan .ii senen bertujuan untuk jadwal pelaksanaan dan agenda pertemuan pertemuan. joe dilaksanakan pada tanggal agenda pertemuan yang dibahas secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran delegasi yang hadir pertemuan . dihadiri oleh delegasi wakil dari . negara. susunan lengkap delegasi yang menghadiri sidang tersebut dapat dilihat dalam lampiran hasil kegiatan dilampirkan final report summary conclusion resolusi laporan lengkap hasil sidang . sebagai lampiran hal hal yang penting yang disepakati dari hasil sidang . jjj. adalah sbb dst (diisi dengan ringkasan atau poin penting dari hasil pembahasan sidang yang diikuti, termasuk informasi penting yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut indonesia). kesimpulan dan tindak lanjut berisi hasil pengamatan atas isu isu penting dan langkah tindak lanjut yang diperlukan bagi indonesia dari kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut disertai dengan lampiran matrik hasil pertemuan dan tindak lanjut . oo) jakarta, .akan dilaporkan oleh ketua delmatriks hasil pertemuan dan tindak lanjut bee (diisi nama acara pertemuan). ee. (waktu penyelenggaraan acara).,(tempat lokasi acara). agenda pointer hasil tindak lanjut penanggung pertemuan isu jawab penting (berisi \|. (berisi hasil \|. (berisi tugas .f(instansi unit agenda sidang kesepakatan i dan terkait yang pertemuan penting dari tanggungjawab berkewajiban p. agenda). yang harus untuk ditindaklanjuti. menindaklanjuti). termasuk informasi batas waktu due date yang harus dipenuhi oleh indonesia jika diperlukan)aftar singkatan access asean consultation committee standards and quality apec icsc asia pacific economic committee sub committee standards and concordance apla asia pacific laboratory accreditation cooperation ipm international bureau weights and measures bsn badan standardisasi nasional cac codex alimentarius commission enquiry point gate general agreement tariff and trade iaf international accreditation cooperation iec international electrotechnical commission ieee iec system conformity assessment for electrotechnical equipment and components iec iec technical committee iec tc sc iec tc sub committee iec tc sc wg: iec tc sc working group lac international laboratory accreditation cooperation iso international organization standardization iso caso iso committee conformity assessment iso popolo iso committee consumer policy iso deco iso committee developing countries iso remo iso committee reference material iso iso technical committee iso tc ag iso tc advisory group iso iso tc sub committee iso tc sc wg: iso tc sc working group kan komite akreditasi nasional kbri kedutaan besar republik indonesia konjen konsulat jenderal mla multilateral recognition agreement mra mutual recognition arrangement notification authority pac pacific accreditation cooperation asc pacific area standards congress sps sanitasi and photo sanitasi setneg surat persetujuan sekretariat negara tbt technical barriers trade wto world trade organization badan standardisasi nasionalmenetapkan perubahan standar operasional prosedur penerimaan negara bukan pajak badan standardisasi nasionalini peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta karna november standardisasi nasional, nuno ansmrasetya lampiran peraturan kepala badan standardisasi nasional, nomor tahun tanggal:tugas bendahara atasan kuasa ketatausahaan penerima langsung pejabat biro pkt pengguna layanan struktural kasus anggaran petugas ketatausahaan layanan pengumpulan mengumpulkan bukti penerimaan pnb, bukti pnb seperti bukti penerimaan kas negara petugas ketatausahaan layanan mengisi dan ukuran laporan mencatat penerimaan pnb laporan online penerimaan pembayaran layanan pnb pembayaran layanan lp2l pnb masing masing pusat setiap bulannya. kepala pusat laporan hasil rekonsiliasi antara bendahara penerima dengan petugas ketatausahaan masing masing layanan kepada lp21 pnb lp2l pnb lp2l pnb kpa dan dihembuskan kepada deputi bendahara penerima menyusun lpj laporan nan bendahara penerima menyampaikan lpj laporan pnb atasan langsung dan kementrian keuangan tan ennes wir saa32\| 2ok3 .\| aa. asas "sama k1) yla s.t to. fe) seb s3 fe) on kzl sol pen s 2a\| 3x0 aa. drs a23 hai ane (ya uin (ep) lam dp) ko) ta) ke) lampiranakreditasi lembaga sertifikasi pusat layanan akreditasi bagian administrasi pendapatan pemohon tugas ppk bpp area pemohon akreditasi kan yang mencakup permohonan awal, re akreditasi dan penambahan ruang !pusat akreditasi lembaga sertifikasi gd. bppt lantai jl. m.h. thamrin jakarta telp: fax: website formulir permohonan permohonan akreditasi nn.n manajemen informasi system kamis) lpk menerima surat tagihan pembayaran biaya permohonan akreditasi via online kamis). bug study lega ugi ojo les elia j000d ssb kodiak dajjerga iguana igo os938 5ge9sg0ks pkoigaa sgr3s sioegagbs s9 burung goo yon goo b83gi tente23 lebih god2y asas s99s sur oop\| yar in93 g85 ire2dosa r03 5gen post issn s3hes dis bl, balita usque ras sastera cc: ang poso said 9g: bl. ex5 yse pal abdi sea sal nae laspelaksanaan audit melaksanakan jasa akreditasi yang diminta. permohonan akreditasi ayakanmelengkapi dokumen peinane. pengajuan pemberitahuan din kan akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan permohonan pra pelaksanaan, dan tagihan menginformasikan tim asesmen dan waktu pelaksanaan serta asesmensaya praasesmen ditransfer kas negara melalui aplikasi miring apa rekonsiliasi data tagihan dan data bukti lean kan ber petugas ketatausahaan layanan mencatat tagihan dan bukti kode billing simponi) transfer pra asesmen.verifikasi menerima salinan pusat layanan akreditasi ppk bpp bagian administrasi pendapatan bank persepsi m jb bli gn jasesmenawal re asesmen ai audit kecukupan dilakukan setelah tahap dilalui, yaitu tidakrselujuan pemberitahuan asesmen, asesmen awal. tim dan waktu pakta pelaksanaan dan beneran menerima salinan sebelum pelaksanaan asesmen awal, akan diinformasikan tim tagihan biaya asesmen 2nene .ned) sukai latihan asesmen, waktu pelaksanaan asesmen lapangan dan tagihan biaya rekonsiliasi asesmen dikirimkan sebelum pelaksanaan lpk dapat mengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan pembayaran biaya asesmen dengan alasan yang jelas. peroleh rekonsiliasi: biaya asesmen dibayarkan kas negara melalui kode billing versi pembayaran surat pesan yang dibuatkan oleh sekretariat kan dan konfirmasi pembayaran bekas pembayaran simponi tersebut sekretariat kan.can mama sy. mom diberikan oleh bendahara penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi pemohon membuat surat pernyataan pembayaran untuk rekan pembuatan diserahkan kepada bendahara penerima melalui sekretariat kan aan kode being setelah pembayaran dari ppn diterima bendahara penerima menyetorkan kas negara melalui aplikasi simponi pencairan pan kas negara l apembayaran pembuatan kode dan penagihan biaya witness) survai. penamaan pelaksanaan asesmen lapanganpengajuan dak selamanya bulan sesudah keputusan kan. banding tahunan simponi tahunan sania (aj sie saat dai gogsngi s3? ning ini teh montana 22an s.e pes pa3 tian see si3 anam ntenunhi ubi see bina bag 3es33ig pen ten dilantai jateniehatentagi nara pada ana5 pia tania uhg3 engine 2g5e393 s5$ men nas in) han tpa tes lek es eyo53\| sss 8xu s9? ssi ter 222k p8 $gp3 aaa sesi a83 ses ke) ng: . $ hasi sii da33i fa: tan dan is8 sie) panas ari si. ipa pena see 25ga gaz beer eta asas tapi med akn se23 ran main aha ani ter bursa tai hujan see5 han sapta ion #fudbal sing "3gp tai se\| urang onsen anal ee3s3 ue: ping ain rig jan in: bam host lhg or! dik il3 ann: rina bani aon pusat layanan akreditasi bagian administrasi pendapatan bank persepsi ini "aan uni audit kecukupan dilakukan setelah tahap dilalui, yaitu pemeriksaan dokumen sistem manajemen mutu lpkaudit pembentukan dan kecukupan sudah dianggap lengkap, maka dilanjutkan tahap asesmen awal, persatuan pembedahan ramen, para sebelum pelaksanaan asesmen awal, akan diinformasikan tim asesmen, waktu tendon kaku, tagihan biaya asesmen teyanaer menerima salinan pelaksanaan asesmen lapangan dan tagihan biaya asesmen dikirimkan sebelum kait surat tagihan maaitagkan: pelaksanaan. buku bayar rekonstasi perribayaran biaya maka permohonan akreditasi termasuk biaya yang telah dibayarkan. piala (menempati tan lpk dapat mengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan asesmen surat tata bukti bayar dengan alasan yang jelas. pom biaya asesmen dibayarkan kas negara melalui aplikasi simponi dan bukti bayar diserahkan sekretariat kan. menyampaikan bukti permohonan akreditasi hanya berlaku selama tahun sejak kontrak bayar ditetapkan dan disetujui, apabila dalam waktu tahun sejak kontrak. @dibayarkan tidak dapat ditarik, petugas ketatausahaan layanan mencatat tagihan dan bukti transfer asesmen awa yre akreditasipetokransan assumes persiapan bendahara penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi lapangan asesmen lapangan pemohon membuat surat pernyataan pembayaran untuk diserahkan kepada bendahara pemerintah melalui sekretariat kan setelah pembayaran dari ppn diterima bendahara penerima menyetorkan kas negara meletus aplikasi simponi www aaa, oa. pemohon akreditasi pembukuan mejafidak terjadwal apabila diperlukan selama masa akreditasi. sebelum pelaksanaan tan akan diinformasikan tim survailen, waktu pelaksanaan dan penetapan biaya. persatuan lpk dapat mengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan survailen. tim dan waktu waktu pelaksanaan dan tagihan ketatausahaan menerima salinan biaya survailen dibayarkan kas negara melalui aplikasi simponi dan bisa asesmen layanan. urat tagihan bukti bayar diserahkan sekretariat kan, depan rekonsfasi petugas ketatausahaan layanan menyerahkan satuan surat tagihan sesuai rekapitulasi bukti bayar aplikasi simponi yang diberikan oleh pembayaran biaya bendahara penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi efikasi simponi lurah tahunan kat dan ke dialihkan bersamaan dengan penagihan biaya rekonstasi: survailen ke turun tahunan ke dan ke dialihkan bersamaan dengan surat tagihan penagihan biaya survailen ke menyampaikan bukti bakti bayar ketentuan mengenai pengalihan dan pembatalan biaya surveilans sama bayar simbol dengan pengalihan dan pembatalan biaya asesmen. granoran ketatausahaan menerima satuan akan dilakukan uji prafisiensi, keikutsertaan dalam program uji profisiensi gan tagihan keduwisertaan up) sahkan surat tagihan dalah wajib bagi laboratorium yang telah diakreditasi. pendaftaran stay rekonsiliasi biaya pendaftaran uji profisiensi dibayarkan kas negara melalui aplikasi simponi dan bukti bayar diserahkan sekretariat kan. perkara kenermabekipembayaan potensi mete petugas ketatausahaan layanan menyerahkan salinan surat tagihan aplikasi spons entitas laboratorium sesuai rekapitulasi bukti bayar aplikasi simponi yang diberikan oleh surat tagihan bendahara penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi buk6 bayar jika setelah melakukan pembayaran pendaftar mengundurkan diri batal simponi mengikuti uji profisiensi, maka biaya pendaftaran yang telah dibayarkan menyampaikan bukti tidak dapat ditarik kecuali keadaan memaksa. biaya pendaftaran tidak baya: dapat dialihkan untuk membayar biaya akreditasi lainnya. a,,is,wms, sms. e oli fee s1g an: bit ria epa selasa dab: a58 tun klip ala teka jiran kala k3: je: ini paha asi reg rig hiu jie tiada egg shenegnsd 33f2 sati dapat, ega beji tar sesi isi gir digi mn: badan lah te) lv) jek mana tas logo bnwnpowomuwnunefrd aan tepi tee berapi kei tangan aa: ps\| hah pada mass) si3 e:i: etil bp3be besa bela #g333 fpi picik zss\|s 2in ssg)\| e5t ane tee aset) ega) '#z 2edit gral naga 253a5 aoi bari pera esi\| hat badi asal sisi #izl ebg tes #rail isles bis) ega ast 7a era peserta tiga kamu psn rela uas ter ana bah hong) pena saga ara #lls ati tn) kei ten bas, heb tn) te3 ata tag: teen bal: in bal anna f3e3t ez3$ fifa s\|s s823 feel eja #saat ian mani bisa eri isa buta loh una italic sesi3 hak ari 355f san sora ee. pala (ne mna aha firdelsasii del pa3 iga mal game kental ran hal jia raba ren bia ain niaga naa men nan bnn uml goal elo) e blame,p peras kaksa informasi standar pemohon informasi atasan tanda tugas layanan petugas penstausahaan ppk bpp bendahara penerima langsung semprot informasi pemohon yeng memerlukan informasi standar bisa mendapatkan layanan dengan ia.s sni online: pembayaran jasa permohonan layanan lelaki simponi rek. bendahara rekreasi sandar penerimaan bsn. alamat perpustakaan pusat informasi dan dokumentasi standardisasi bsn gedung bppt lantai dasar, jl. m.h. thamrin jakarta pusat, telepon ext dan e mail website bekasi perpustakaan buka senin jum'at pula wib acbememarasaa ou pemohon layanan datang langsung perpustakaan pemberdayaan menghubungi petugas layanan untuk mendapatkan informasi datang informasi standar dan membaca terlebih dahulu (apabila diperlukan) dokumen lengang pemberian kem untuk standar dengan mengisi form permintaan dokumen (sesuai form f.pusio atau langsung memesan dokumen 'stendarhreproduksi dengan mengisi form reproduksi dokumen rangkap (sesuai form pusio selanjutnya (orm yang telah isi ditembakkan petugas layanan. tdk ega petugas layanan akan mengidentifikasi ketersediaan dokumen standar yang diminta. apabila dokumen standar kocfimesigrace gperpurtaka tersedia reproduksi dokumen standar perpustakaan. apabila telah selesai dibaca, dokumen menerima dokumen menentukan standar dikembalikan petugas layanan. membuat rincian biaya untuk masing masing dokumen 'sesuai pada form reproduksi dokumen peruerrbatan bagi yang ingin mereproduksi dokumen standar. ipembayaranguyalayanan o apabila pemohon layanan menyetujui biaya reproduksi tidak korelasi dokumen standar, selanjutnya pemohon layanan dapat dina diakukan melalui mekanisme atau pembayaran tunai mekanisme ls, pemohon layanan membuat surat ana maa akan pernyataan pembayaran yang ditandatangani pejabat yang berwenang pusat layanan informasi standar cg, basis bendahara penerimaan. dokumen standar sudah dapat rekening perbuatan (diterima pemohon layanan setelah terbit sp2d. copy sp2d bendahara kode bing dikirimkan bendahara penerimaan. pembayaran tunai, pemohon layanan dapat melakukan tetes pembayaran tunai kepada petugas ketatausahaan layanan sesuai dengan isian form reproduksi dokumen standar, kadi tertua isebeksm gakukan reproduksi. ega petugas ketatausahaan layanan mengecek kebenaran jumlah biaya pada form reproduksi dokumen dan pembuatan menerima pembayaran tunai dari pemohon layanan. @rame lal enam emas memanen pemain selanjutnya petugas ketatausahaan layanan membuatkan pembuatan kuta kode sing kwitansi pembayaran tunai rangkap lembar untuk pemohon layanan: lembar untuk dicatat dan dilansir oleh bendera petugas penatnusahaan layanan, dan lembar diserahkan #mutasi bendahara penerimaan (kwitansi untuk petugas rakonatasi ketatausahaan layanan telah disiapkan oleh bendahara penerimaan). data dig tuna nan jana beres naa bsereriei 2933p3 kan ten ina bea majas ser naa ata inai bunimuriag senna sian gal mau ala "tate oil yaa waka tni) (tt aa, koin man belati ini tae pejalan anin ane had unik nik bal oo) ane oh. piigedopassit oneill jendttlgh eat sig men ebaddenoai jelas jenihiagi af: seng derbi tin balteata teh bii fes3 miei muda angkatan gho total oagahnang gal era ita bon biighitg din alah hin hii it) bit gia "yel aini dada #epitnggg pighegg hara tmii betah ahi span il: #last lah pinang pol tempelkan set berau. jasa permohonan nomor identifikasi bank bank pemohon iin petugas pembukuan ppk bpp atasan langsung persepsi petugas layanan iin layanan bendahara penerima bendahara kas negara pemohon informasi iin ( sser identification number) dapat menghubungi: pusat layanan iin pusat kerjasama standardisasi gd. bppt jl. m.h. thamrin lantai telepon pst. bowo rizki betty), fax e mail gin sudah memilki laman, website pemohon iin yang telah mengetahui persyaratan dan proses iin dapat mengajukan surat permohonan iin. ian sekretariat layanan jasa iin akan melakukan pengecekan belum memiliki status permohonan iin. apabila pemohon iin telah memiliki iin, pembertatiuan persyaratan maka permohonan akan ditolak dan informasi disampaikan ke' tamtama pemohon. sedangkan, bila pemohon belum memiliki nomor iin,\| pes oi maka sekretariat akan menginformasikan persyaratan dan form yang perlu dilengkapi dan dikembalikan kepada sekretariat. ep. pusat layanan iin akan melakukan verifikasi dan validasi sia terhadap dokumen pendaftaran pemohon iin. apabila pemohon tidak veritas memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai standar isomer lengkap lenkel proses selanjutnya. pemohon layanan iin yang telah melengkapi persyaratan rekonsiliasi diminta mentransfer biaya permohonan dan pemrosesan iin\| pemakan sasi langsung rekening negara sesuai dengan surat pembayaran\| \| denganikode biang: 1pe ear pembukuan biaya proses aplikasi dan kode billing dari sistem pembayaran) bean layanan nan online pnb (simponi) bukti transfer disampaikan pusat\| ban sta layanan iin. selanjutnya petugas pembukuan layanan melakukan pencatatan layanan. mea nishi ata bat eaa ea" one tgiteoag bsi esahugw2 fs3sis bp2 ongpgpiah ba\| 2egr ea sabrina beb shg bo, fung eda sos. p9g0 bel h22 sah s32 g53g6 f358 s8sg anti hii all ea" nee tw dan atv ps) uii aah men manga: be.) arr memangnama, kelas dan nilai jabatbadan standardisasi nasional menyusun nama, kelas dan nilai jabatan badan standardisasi nasional, bahwa nama, kelas dan nilai jabatan badan standardisasi nasional telah divalidasi oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan badan kepegawaian negara yang dituangkan dalam berita acara hasil validasi nilai jabatan dan kelas jabatan, mengingat. bsn) badan standardisasi nasional. nama, kelas dan nilai jabatan badan standardisasi nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran dan iii merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. nama, kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai dasar dalam menetapkan formasi jabatan pada unit kerja badan standardisasi nasional. penetapan.struktural badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan kerja kepala biro hukum, organisasi dan hubungan masyarakat kepala bagian bagian hukum kepala subbagian peraturan perundang undangan kepala subbagian analisa dan bantuan hukum kepala bagian organisasi dan kepegawaian kepala subbagian organisasi dan manajemen mutu kepala subbagian kepegawaian nan kepala bagian hubungan masyarakat kepala. bsn) badan standardisasi nasional grjoatamantmnmartawa usaha gejkemsamanmermanam gajesssmamemas kasubbag kepala subbagian tata usaha dea perfoassmsntammmaman dapemangamatantsaa grjeassmatmamas jassmamuvamntatan lembaga inspeksi kepala. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan kepala bidang akreditasi laboratorium penguji kepala subbidang pelaksanaan akreditasi lab penguji kepala subbidang sistem evaluasi akreditasi lab penguji kepala subbidang uji profisiensi dan standar acuan kepala bidang laboratorium kalibrasi kepala subbidang pelaksanaan akreditasi lab kalibrasi kepala subbidang sistem evaluasi akad lab kalibrasi kepala subbidang uji komparasi dan ketertelusuran standar fisik kepala bidang akreditasi lembaga inspeksi kepala subbidang pelaksanaan akreditasi lembaga inspeksi kepala subbidang sistem evaluasi akreditasi lembaga inspeksi kepala subbidang uji banding nan kepala. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan kepala pusat akreditasi lembaga sertifikasi kepala bidang akreditasi sistem manajemen kepala subbidang pelaksana akreditasi sistem manajemen kepala subbidang sistem evaluasi akreditasi sistem manajemen kepala bidang akreditasi lingkungan kepala subbidang pelaksana akreditasi lingkungan kepala subbidang sistem evaluasi akreditasi lingkungan kepala bidang akreditasi produk pelatihan dan personel kepala subbidang pelaksana akreditasi produk, pelatihan personel kepala subbidang sistem dan evaluasi akreditasi produk, pelatihan personel kepala pusat sistem penerapan standar kepala bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan kepala. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan kepala subbidang penerapan standar wajib dan penanganan pengaduan kepala subbidang penerapan standar sukarela dan penanganan pengaduan kepala bidang prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu kepala subbidang prasarana penerapan standar kepala subbidang sistem jaminan mutu deputi bidang penelitian dan kerjasama standardisasi kepala pusat penelitian dan pengembangan standardisasi kepala bidang program dan tata operasional penelitian kepala bidang evaluasi dan kerjasama penelitian kepala pusat perumusan standar kepala bidang mekanika elektroteknika dan konstruksi kepala bidang pertanian, pangan dan kesehatan kepala. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan kepala bidang kimia dan pertambangan kepala bidang lingkungan dan beraneka kepala pusat kerjasama standardisasi kepala bidang kerjasama standardisasi internasional kepala subbidang kerjasama multilateral dan internasional kepala subbidang kerjasama bilateral dan regional kepala subbidang notifikasi kepala bidang kerjasama standardisasi dalam negeri kepala subbidang kerjasama teknis standardisasi kepala subbidang kerjasama prasarana standardisasi deputi bidang informasi dan memasyarakat standardisasi kepala pusat informasi dan dokumentasi standardisasi kepala. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan kepala bidang sistem komunikasi data dan jaringan informasi standardisasi kepala subbidang alih media dan penerbitan kepala subbidang sistem komunikasi data kepala subbidang sistem jaringan informasi standardisasi kepala bidang dokumentasi dan perpustakaan kepala subbidang perpustakaan kepala subbidang sumber informasi kepala subbidang dokumentasi dan data standardisasi kepala bidang pendayagunaan informasi standardisasi kepala subbidang terjemahan dan kerjasama studi kepala subbidang pengemasan informasi studi kepala subbidang pelayanan dan diseminasi informasi kepala. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan kepala pusat pendidikan dan pemasyarakatan tag standardisasi kepala bidang pendidikan dan pelatihan standardisasi kepala subbidang penyelenggaraan diklat standardisasi kepala subbidang sistem dan evaluasi diklat standardisasinan . kepala subbidang sistem dan evaluasi pemasyarakatan standardisasi kepala subbidang partisipasi masyarakat kepala subbagian tata usaha nan kepala badan standardisasi nasional, bambang prasetya lampiran ilnama jabatan kelas jabatan analis kepegawaian pelaksana analis kepegawaian pertama muda auditor pelaksana lanjutan auditor ahli pertama perancang. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan perancang peraturan perundang undangan pertama bfemtaa pranata humas pelaksana nan gefesatmamam pranata komputer terampil pelaksana pranata komputer pertama pustakawan terampil pelaksana bifemmamaa kepala badan standardisasi nasional, bambang prasetya lampiran iii.umum sii badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan analis data bidang evaluasi dan kerjasama penelitian analis data bidang program dan tata operasional penelitian analis data dan kerjasama diklat analis data dan kerjasama pemasyarakatan analis kerjasama bilateral dan regional analis kerjasama multilateral dan internasional analis kerjasama prasarana standardisasi analis kerjasama teknis standardisasi analis kompetensi instruktur analisis. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan analis perumusan sni bidang pangan, pertanian dan kesehatan analis perumusan sni kimia dan pertambangan analis perumusan sni bidang mekanika, elektronika, dan konstruksi analis perumusan sni bidang lingkungan dan beraneka analis proses akreditasi laboratorium kalibrasi analis proses akreditasi laboratorium penguji analis proses akreditasi lembaga inspeksi dan laboratorium medik analis proses akreditasi produk, personel, halal, pangan organik analis proses akreditasi ssm sharp ls os9000 analis proses akreditasi ssel ekolabel php analis proses uji banding analis proses uji komparasi analis proses uji profisiensi bendahara penerimaan bendahara. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan pengadministrasi layanan perpustakaan pengadministrasi organisasi dan manajemen mutu pengadministrasi penyelenggara diklat pengadministrasi perencanaan dan program pengadministrasi perumusan sni bidang pangan, pertanian, dan kesehatan pengadministrasi sni bidang kimia dan pertambangan pengadministrasi sni bidang mekanika, elektronika, dan konstruksi pengadministrasi sni bidang kimia dan pertambangan pengadministrasi sni bidang lingkungan dan beraneka pengadministrasi program dan tata operasional penelitian pengadministrasi sistem penerapan standardisasi dan penanganan pengaduan standar sukarela pengadministrasi kerjasama teknis standardisasi pengelola administrasi belanja pegawai pengelola. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan pengelola barang inventaris pengelola data partisipasi pengelola dokumentasi dan informasi hukum pengelola pelayanan dan diseminasi informasi pengelola penerimaan pengelola perjalanan dinas pengelola sistem pengendalian dan pelaporan pengelola terjemahan dan kerjasama pem pengembang sistem akreditasi dan sertifikasi lingkungan pengembang sistem akreditasi dan sertifikasi prolata pengembang sistem akreditasi lab kalibrasi pengembang sistem akreditasi lab penguji pengembang sistem akreditasi lembaga inspeksi dan lab medik pengembang. bsn) badan standardisasi nasional manajemen see kalibrasi dan lab medik dan penanganan pengaduan penanganan pengaduan penyusun. bsn) badan standardisasi nasional nama jabatan kelas jabatan bendahara pengeluaran pemelihara sarana dan prasarana kantor penatausaha perkantoran nan pengadministrasi akreditasi inspeksi dan laboratorium medik pengadministrasi akreditasi laboratorium kalibrasi pengadministrasi akreditasi laboratorium penguji pengadministrasi akreditasi lingkungan pengadministrasi akreditasi prolata pengadministrasi akreditasi sistem manajemen nan pengadministrasi evaluasi dan kerjasama penelitian pengadministrasi kerjasama bilateral dan regional pengadministrasi layanan informasi pengadministrasi. bsn) badan standardisasi nasional sefresmaramas kepala badan standardisasi nasional, prasetyayo. diperiksa karo kasus pengusul beta bpa mama avnoisonna (penpajusingar inn bean nso ppa ural) talas iso ulos pos isa ise ise see jose toro resopadou sesame lumbeaang\| njenusguog persis mendua tes tee teen tee tae tae tati tone tart sap unta sea naa eni ibra\| saw urumefmampooboog) isl. toe tor iss ice ice tes pose tibiale kamamanuon unndepung memmuway began .vewuyavag mprotuag iss eng pentas, owner the home lor) sep aan aaa oka vena neon ungangng vebuenay roratuag tela toe tor tee ise ice uses done toro semasa angan bvepuruag vena, milan penn .o.oohsnetua ost low satire perasa kredo aset sedang gurpaar #sedis neg ria motoring isle iez tor ise ise uses jose toro vep'veduanoy men seat apk 086v01 yenny unteagns sjimuanur burung morotuog\| telu toe tov tee ice user pose torsi nenntnna pen enne sloss toe tor ice tss tee pose tor mespzep ums cumsoliy aang baim "aa bae unsekuas\| tabung pirang\| jeli toe low ice tee tee ise pos jow sepur urdeovog mag urang naa lan bantai mit enim insan wasit isensjujupeduag telu toe toe tee iss ise tes ann oro parieoasmmaih isla tee tes tee isa tes tow dos mumsuranumegresna) vesnwnuag sensjuwpebuog\| taro ius toe ise ise isi toe unuenay ver deret ouy uep wni song untooang nan tol tee tov ice ise isi ose tow ikatan enteng! menpan cita nan. foz tov ise joss tow mn. bunga juni. he001 221x menopang x kuan tells tee tor fee tae asn tere tone mmeumog una aat ngetnatmpame\| ngt merngajadan\| jos jos mennaannnu iis, wangetnew nanang etos tele tee tee tas tae too tow mewesonsewemtanaana) senar mera raup yg. tools toe tov ice isa uses ise dosa low peranan peran. cassette telo iso toe tor pee see isa joss tora menua hewan muatan ireng pan. ceocoire uan pan metana, ius toe ice ise ses ice those joo ewueseteawoymerpanyieang kasinondesan ena aan sei seluas beg opar orang pan mnennaan ond tali jus toe ice (se jom tow pere anchor salin dengna notata pe. korban masing) joss were lee pen mo. sap suka! pen nenas vokal jor tee joss jos arusnbnprudi pen oops ams jelas dela toe pos fee pee isu pee toe der e50uej yenny memegang umorurying eyesneuog) toe for ise ice tee toe toe ben 080ve1 yeung undegans basis onennn:o:\| tera toz toe tor ise ise toc joe van ketuanya lega 288ue1 usung urdiegans oem) jala tes toe ise ise tor uses jose tone uebuenay eyes eye memegang ueno buah euopuog\| ata toe ice tom user uses pose ola 'umedepuag sensuwpy bonang urowuaung tunyepuog\| bela tee teu ise ise uses jose toro pen agrinbenyjcogk pan barang isuorsyosg sarsour suku\| jos \|sz jsa os: pbr. 2con ben usa invasi ierurdwoy sao1g meu toe ise ice ise user dome pen pena amakiayiveg gunung ouwpnang ourpueg jln sesi1g syekh\| tela toe toe tee tee ice jose tool inemnseteaunmmponyima engan aer anna sni jelas tele toe tor ise ice ise user done ts: tool imemuessssawonempanyirna) nan enak sesali pin jelas toe tor tee ise ise uses dome tower tamamoseteawar mapan onang bnn cara \| s nasempangy second uy\| pip daratan rica enak kayakehasasawad bala yasin tis ordo peranan mean penenun iv. ayyngsernne pscs eni nya o\|s lila \|ses jaz jos jawi beban con porn) bean yoon have wonesangana cjr ordo deputi vesmuniig msn ws vesnwnuog sirup texts tee tor ice uses dow pore urs ewesefay 1es region lumpang wewunonmeuy) ben ost pet jenang eat inpinagsur sunyodwoy rey alus tor ise ise iss uses town toro loz #espuepurig uwrsetay ireng para emesupene calls tee ice tee ice see toc toro mespirpusig wesel tend smu ama asn men rose kel sesprepumg use may meng sar nana pena tells tele too tee tee ses tor tool memmpunsewmetoiana lan manasi nee cesena tol iss tee tor ice isu ice jose ter sep aer lagaan\| uenbegworoysyeuv\| sloss tee ice tow too anggi tirai pes kacosenyungl (espamaparasu. pena even sesama) sli tells tee toe tee ise low tol \| . points baba eva gamal maan tanya oweseliay urp sctv\| lis isa osz sea. pan mop beberapa tamumennyaluany lol tes tee ise tee ice toe teeduvawoovoa aan epaeotse b peranan eren terapan team cara engan usia (iv vo1os3) (ni eeeeee sisa umma pemakaman 00m jai tvnoisvn isvsignvanvls nyang wawan tvnoisonnh nvlvsv? ingin nvg sim wnn elogtunrgz jesduej, el0oranye it: joon ivnoisvn isvsignvanvls avg vdg nvanlvat nve wvt tvnoisvn isvsignyanvyls ova nsg pagi factor tsi asy kasubbag kasubbid direktur satoi macron sarana macron raorone lapisan aroma parole. nama jabatan asap para einasaman fenawemas elemen kemawensan bikinatuna. profesi! kerta kebutuhan eselon vm) eselon masatisti mematteni oke ente daan oto katana rentan famitsu lan: pendis terjemahan sar: penentang tedorakan pusat informasi dan dokumentasi ken sol sat pst needs key mei tsi (rei drs kai petasan dinytamidersonaa kesan ende pusat akreditasi lembaga sertifikasi vol mall isl sail ssl oll hal salah subbidang sistem dan evaluasi gi! itn pengembang sistem akreditasi rogersi produk. pelatihan dan pusat akreditasi lembaga seakan tool malas mall slasloolah all small . personel pengembang sistem akreditasi sebidang selam dan evans pos aiedtas labortatum dan salah lalat caps mete dns isi edi omah gaga) mondial subang stan dar eaohinai perak alien sorotan dan tool mollis sial sial oll all soll pengembang sistem akreditasi subbidang sistem dan evaluasi pusat akreditasi laboratorium dan mal alami sil seal olah dl solo lembaga inspeksi dan lab medik akreditasi lembaga inspeksi lembaga inspeksi being heseadniai senna karen her evaluasi usat akreditasi lembaga sertifikasi tool sol alis mall salah olah lil sinyal \|pengemudi subbagian rumah tangga bad perkasa keuangan, dan mol sil salah sial lil ala lia) jonas talenta kes buttideng komparga dan pusat akreditasi laboratorium dan s0) mol ush mall salah lil mal sloss pena evaluasi proses bidang) subbidang sistem dan evakuasi inilah akreditasi lembaga beraksi\| too\| #olalasl awal sisi sis oli ala) sloss bunga aan spek pas) bean pena) mita msn \|el ppk daa bal haag gang akreditasi produk, pelatihan dan pusat akreditasi lembaga sertifikasi s001 z0\| ssh a2l ajal so) soli personel maa mengevaluasi proses bidang subbidang sistem dan evakuasi ini sat anotasi lembaga sensasi\| door alsslal sal sis) sal ola ali) sis penapenkani pata kendali pera analog #erdtnpeeebslssg sool melalislal lal lal lal slot2 aaa dunpadang tar) dan eretonai seol asal sial sisi ssl oll sloss reda prmsoyesnaba eman senna une tenalasil sool mlalaslal sial sisi sisi olah oil sloss mengevaluasi standar acuan subbidang profesi dan pusat akreditasi laboratorium dan eno) gol salah sial misal alah salah mall sial sill (mengevaluasi uji banding subbidang uji banding pusat akreditasi lebocalorum dan nol si) nn! sh. solis lembaga inspeksi il, isi standar sukarela dan penanganan sukarela dan penanganan pusat sistem penetapan standar ms) s5) as) sop aj sha si3je pengaduan pengaduan subbidang penerapan standar standar wajib dan penanganan pusat sistem penerapan standar dromo\| ss) sha shah sol sla l sis pengaduan nenek (ep tan ppm sumedang prasarana penerapan (pusat selam penerapan standar vee\| ash lal sial salah olah ajal seal ls png agama subbidang sistem jaminan mutu ipusatsatem penerapan standar vol asal ssh lal lal salah olah sll sis size (penyusun laporan keuangan subbagian tata usaha keuangan nen aa, keuangan, gan sool mol ssh seal lal salah lal alih sial sisi ssi! (perancang bahan diikat sunan penyangga aan dia push pena dan irol mol alhasil sial ssh lal soal sil sis bahan dan pusat pendidikan dan \| alat sell tan perancang partisipasi subbidang partisipasi masyarakat ame angkatan standardisasi col alasan sl2l lal shah salah lal sial sis \|perancang bahan promosi subbidang promosi standardisasi kabah sesal ir0o0o\| ss) ss) na) tol sial sisi dena kan akan senin pescanajan mira pusat informasi dan dokumentasi wool malah asi lal sial sal sel della uns isl perancang sistem diklat bantuan anta van erohitah bontang sol mlalaslal lal sisi olah alih sial sis (perancang sistem pemasyarakatan bandeng timor san eun! kotak gerakan gan sool mlalashsl szl sis olah lal sisi ola eng doo pramusaji subbagian rumah tangga knee keuangan.dan sol sial sisi oll olah ssl sia pranata bina profesi memadai pada aed bentuk irol sol abisal lal lal vlilalil sisi sis pranata diklat sandang pengarahan amondtronee sool mol islam sial sll oil lil sisi siz\|a ptanatapiomba tas pusat pendidikan dan hari bidang promosi standardisasi aug dengan asasi sool sal mol sha) sial lil oll oil sisi sis satpam subbagian rumah tangga bio perencanaan, keuangan.dan wol a0j alif ajal oil ml2l lal alors sekretaris isomuaunt seni mal sejak amalia sji\| olah ajal spa simpul sekretaris pimpinan subbagian tata usaha pimpinan naga keuangan,dan sool 20l sll lal sil oil mil sisi disisi kepala badan standardisasi nasional bambang prasetya lampiran perak bsn kelas dan msi jabatanfoditod) tax, fungsional umum genre uad ubuedubush ole or joel usg jepun uedesauag buepigans jeda it: uenpebuad upuebueuag ued ore isz sez oo. \|elsa lesu izt tepung uenyeyogwog persis buepig ejedoyil elo jaz isa sez jose nefoss telor (pel tepi uedelauog apsis end ejedayi\| ise jos ulos loewi joe hem ama unpo isenpaniy senja3 krisis piggnse\| javosiag ole loe jse jos joo jsz joe usunejaa pog iseupasyy euesyereg piganseyi\| lduosiag sls ore jse jsx joo jeju set vepueunsya infoid iseponiy buepig ejedoy\| ore joe ise jose tesla loe juebuny6ur iseypany seneng apsis pigansey\| 'o1e ore joe isz jose jose loe ue6unyburi isejipaniy euesyejad pigansey\| ore ise \|sez oor jesse isu jar kebun bur iseypasiy buepig jeda\| uawoleuew\| ove joe isz (ls jose (else jelas dosis iseupanyy semen3 waris piganseyi\| o1e ore joe ise jose lsz ller uswafeuew waris iseupangy euesyejag pigansey\| uses ore isz dee dzz size jesse dat uowofeuew works iseupaniy guepig kredo\| jadi nsz \|seh osz \|loss movie isexupos'ebegwotiseyponiw3eng ejedoyi\| ol ore joe isa jose jet buipueg ligase)\| nan isxadsuj\| ore joe isz jose oo. isz koe goegwoyiseuponyisenenagwe is:p iaangey isyadsuj joe ise jose jesus joe bahwa iseypangy veeuesyejad piaansey\| isis ore isz \|szz tesis jar #swadsujebegway iseypanyy buepig ejedoy) sij depuis o! ore joe isz jose sze joe ueinsnjayaray vep sesedwoy iin piganseyi\| lo joe ore toe isa jose see loe iseigiem get pjn seneng was piggnsevi\| jose ore joe isa jose joke see loewi #sesajen gen iseypaniy ueeuesyejag irans isis ore isz \|sez jesse sea jak ise1g!iey wnyoyesoge1 buepig ejedoy\| o: ore joe ise jose ooe jesse loe uenoi depuis uep isusisyjoid pidansey\| ore joe isa jose oo, jesse lori lilnbuag ge7iseypasy seneng apsis piggnse ore joe ise jose else tio gua gel iseypaliy ueeuesyejad ligase sls ore jose jsz jelas sera pat gung wnyogezogey iseyposiy buepig ejedoy\| jasa lea tes penoasuyebegusi pan wika bela \|jasa love \|vk uepwnyogesogeniseuponyaesngeredoy\| zzt love floor pos else iso lot man ose uep sekuel uedesouag buepig undang lol lose toe isa jose oor lori vedisseay uep 2yes jel geggnsey\| joe love joe (se jose oo. jelas lovers e65uej yenny begansey\| jelas joe ise jose besar lori veujdwig eyes jel beggnsey)\| sis love jaz isz oo, lau sira pat e65ue4 yenny uepeyesn eje uej beg ejedoy\| joe love toe isa jose oo. jis loe uejedepuad isesislulupy beggnsey\| joe lose joe ise jose oo, jess loewi vebuenoy eyes jel geggnsey\| loh lose \|szz see sie jai uebuenoy ueber jeda\| lol love toe isa jose jesse loses upeupovajad begansey\| joe close joe isa jose jesus loewi used buy uep wej big beggnsey\| galore \|sus oo, tisu sure jak wei big uep ueeueduo jad ueber jeda\| eyes (es joss \|jorge uep buena fueeueduciog ejedoy\| joe lore joe isz jose jelas lori ebeg sejuk rebung beggnsey\| joe jelas joe isa jose jesse loe esse ipa uep siap beggnsey\| iss lose isz ise jae jess sure pat reyes aset rebung ueber jeda\| lo itl leo joe before joe isa jose oo, see loe uejemebaday beggnsey\| jelas joe isa jose oo. jess lose nin vawalfeuew uep isesiueb beggnsey\| sis \|above \|se\|e \|szz oo, jesse ses jzt lexeme6aday uep isesjuebi ueber ejedoy\| toe telo joe ise jose too jesus joe .wnn venue vep esjeuy begansey\| joe jelas joe isa jose jess jovi rumpun 6uepunsag veinjelad beggnsey\| ice love isz isz \|szz jose fire jae lunak uej6eg jeda\| ama flores joe jasa \|joss \|is jorge uebungny uepisesjuebi 'wayne ededed\| teo teo islet love voor voor joo lose jelszz loss ewe)n mejanya jaya mede oat san, (reses faktor jaman nyi yvr b313d note3punya jetisvsinyomol vdn yya isian # hvavonag clean wan) sao ace nvlvsvp vwn tvnoiswn isvsigevanvis naval tvanlanyls nvlvavp ingin nvg setim vwn etos run re33uej, 10g under town tvnoisvn isvsigavanvils nove vdu nvanlva nve wvt tivnoisvn isvsigavyanvyls nyata tm. gea ena isesipjepueis ol ore sll oer' setia reese buajakuag buepigang jeda\| tan isesipsepuwys\| sls obt sil ueynejog uep uewpipuog buepig jeda\| ina kespipuas\| ope ose 0sg ore veyeyeseksewag ueg uewpipuog yeong jeda\| nan wanna , ise jojo\| ob osb ep' iseuwesig uep usuefejad buepigans jeda ole ore osb s t eb' issues sewuojuj uesewabuag guepiggns ejedayl ole ob ool ep' lapis eweseliay uep veyewaljaj guepiggns ejedoy\| isl isesipiepums\| sls ob s14 ool sita jzl iseunojuj been6e tepung buepig ejedoy\| isz jose luan tel son veoeewa sespiepuasi ot or reg uep isejuawnyog buepgans jeda (isa ole ov oot isewuoju\| jalan buepigans jeda) ote ore ost oo1 sll ob" useyejsndiag guepigan beredar\| s1s ope set sel siwa dat ueeyejsnduag uep psejuawnyog buepig jeda\| panen isesipiepueis\| obt osb o p isewojuj buyer apsis buepiggns predasi jeg iseylunwoy dosis buepigans jeda\| o t lal wejaisuag\| op ost szl oep' uep expo uuw buepigans beredar\| p asesjpiepueys isewuojuj ueber\| ob oot suz jzl uep jeg iseyunwoy wasit guepig kredo\| age pung aman amd asesjpieputis\| op sae dee tee seh ost tol eyes aseton uep iseuwojur guepig pado ol ob osb ool joe iemipibpupasi burmese eweseljay guepjagns jeda op loewi tisesipsepueis siya, eweseliay buepigan jeda\| lal wabah\| sls ob ool set stica kas were ysesipsepurns ewesefiay guepig ejedayy ote oob szl joe sexy non buepigan jeda\| tenan ikaw ta (ebay\| ore akan usg (esoreyg eweseliay buepigans jeda\|. (evo1seuyaju\| ti) ore oot loewi veg bsoreiynw eweseliay buepigans jeda iro1seusajuj sls sel isesipsepueys eweseliay guepig jeda usus before fsa fase jacobs before sesi jepurys ewesehoy end ejedoy\| e9' isis more psz psi \|ooi sha eyauegjas uep uebunybur guepig leroy\| 0pg see see joo jaz sira vebuegwenad uep buepig jeda) sls ore joo sll src uejeyasay uep bug 'uejueyag buepig jeda\| isynjjsuoy sls ope isu loot ska uep eyjuyaronyera bjuexow buepig beredar\| ope isa home o' iepuejs uesnwniogyesnd ejedoy\| sls obe size joo sel li'z uenjouag wesel veg seneng sepi jeda\| tan uenjausg\| ob isu joo gll'c keuorsesodg ere1 uep wes big guepig beredar! aris nasi lee egg dan isesipiepuejs ope lal set lose obo' ur6uegwobuog uep ueryjouog end ededed isesipiepuejs scz'l jas oot\|w loss \|oxe jak #wesefioy uep uepyjouog guerra pada ot lose oot eb' nine ueujwer apsis guepiggns jeda\| cs ore lose joo s l oep' sekuens uedesauag bueseseig buepiggns midday) mnw ueujwer apsis uea\| ob see loss sll swc \|)zl\| sekuens uedesoung sueseseug guepig ejedoy\| venpeduag usuebusuad ol lose otot sll ep't ejesexng jepuejs vedesauag guepiggns jeda\| (aan depan comma geram isiinom n3d un3 an3d nwunivon3a donn nvlvsavp vwn tvnoisvn isvsigmyanvls ova badan standardisasi nasional nama jabatan lingkup pengaturan penyewaan rara tawan pengarahan lain penta! dampak organisasi li) manajerial pekerjaan ho) kepala subbidang sistem dan evaluasi diklat standardisasi ltoo) kepala subbidang sistem dan evaluasi ani tam pemasyarakatan standardisasi hal kepala subbidang partisipasi masyarakat napa tomat soso\| sson2\| kasubbag tata usaha orasoja\| a7s\|a\| t00\| aso\|1jas\| bao jmw isl kepala badan radiasi nasional bambang prasetyalipatan aan seru asep direktur karo facto sarcoma aurora macron actor facto racrome nama jabatan sek tanasumun. @enarsasan pedoman wometstsnan slinokun&. bupati adan tuntutan minat ria tuntutan eselon ii) mate) dawettsn gesiteti etta panam latto kalangan persita latin pes jamais kepegawaian pelaksana bow nee sokongan dan eol sso seal biro hukum, organisasi, dan maa ani neng jga ata analis kepegawaian pertama hut mas nik da: biro hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat: biro arsiparis pelaksana atan! z00\| sso seal sll . data usaha iss auditor pelaksana inspektorat aa\|s) auditor pelaksana lanjutan inspektorat \|i.0ao\| seal auditor penyelia inspektorat \|s280) s\|a\| 5s) auditor ahli pertama inspektorat \|i200) \|al sial sial auditor ahli muda inspektorat . \|asas\| shi) auditor ahli madya inspektorat tar iso) 2lal siar oo) (peneliti pertama angan bao artists! dt200\| seal sha peneliti muda asep aan sasa radiasi! tissa\| seal (peneliti madya mur hotel asasi! asasi sll perancang peraturan perundang biro hukum, organisasi, dan mar karo setara mean \|i2s0l tai da, biro perencanaan, keuangan perencana pertama tongotong \|s2o\| zs0\| tes\| modal alah ajal sis pranata humas pelaksana sad poros metunlonngi dan zeo\| sso seal skate ena hubungan masyarakat pen mm. pranata humas pertama media mae \|iso lil pranata komputer terampil pusat informasi dan perebasaas lenabiesbine bina eol sso seal sll isro hukum, organisasi,dan r tai pranata komputer pertama amaepeng meter isa2sol seal standardisasi (pustakawan terampil pelaksana avsatinormasi dan zef ss0 seal pustakawan pertama segel penuaan ann ii200\| seal kepala badan standardisasi nasional bambang prasetya copy rekap hasil eva bsn. sept simulasi. struktural isi. rev2 agustus.xsx. fungsional tertentu torseluruhak terpisahkan dari peraturan ini proses penerimaan layanan, pelaksanaan layanan, penerimaan bukti pembayaran layanan dan penyelesaian administrasi ketatausahaan layanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pusat layanan terkait. proses pencatatan, pengakuan dan pelaporan pnb secara konsolidasi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan badan standardisasi nasional menjadi tanggung jawab sepenuhnya biro perencanaan, keuangan dan tata usaha. setiap pembayaran atas suatu jenis layanan bsn tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dialihkan jenis layanan lainnya. apabila ada pembatalan layanan, maka pengembalian pembayaran tersebut diajukan sesuai mekanisme keuangan negara. apabila terjadi bencana (forcemajor) yang mengakibatkan pelaksanaan jasa pelatihan dan pendidikan standardisasi tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati, maka pengembalian pembayaran tersebut diajukan sesuai mekanisme keuangan negara. untuk keperluan monitoring, mempermudah pencatatan dan konsolidasi, setiap pusat layanan wajib mencatat maa memakai menyampaikannya atasan langsung (deputi) dan biro perencanaan, keuangan dan tata usaha. pada saat peraturan ini berlaku, maka2zsop pnb untuk pelaporan dan konsolidasi petugas layanan bendahara penerima atasan langsung biro pkt kuasa pengguna pusat layanan pejabat struktural kasus anggaran petugas layanan mengumpulkan bukti penerimaan pnb, seperti bukti penerimaan layanan petugas layanan mengisi dan mencatat penerimaan pnb laporan jasa layanan bulanan penyusunan laporan petugas layanan menyampaikan laporan jasa layanan atasan langsung, bendahara penerima dan biro keuangan dengan lampiran bukti terkait bendahara penerima menyusun lpj laporan pnb bulanan penyusunan pop bendahara penerima menyampaikan lpj laporan pnb atasan langsung dan kementrian keuangan atasan langsung bendahara penerima menyusun lp) lpj atasan atasan langsung bendahara penerima menyampaikan lp) lpy laporan pnb kuasa pengguna anggaran, biro keuangan dan kementrian keuangan da3 s.a531 d0 a pan s333 ja) ke)1b. jasa akreditasi lembaga sertifikasi pemohon ppk bpp kereta\| ama poem benda peregrinagd, bppt lantai jl. m.h. thamrin jakarta telp fax website penyerahan dokumen formulir permohonan permohonan mis permohonan akreditasi, jpk membayar biaya permohonan akreditasi sesuai dengan tagihan yang dibuat secara otomatis oleh aplikasi kan management information system kan mis). pembayaran dilakukan melalui mom ing aplikasi sistem informasi pnb online simponi). lpk akan menerima kode billing (berlaku hari) dari sekretariat kan setelah menerima kode billing tersebut lpk diwajibkan membayar nomor billing billing tersebut. bukti bayar tersebut upload kan mis lpk menerima "password" untuk dapat login kan mis dan pembayaran mengunggah seluruh dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan permohonan yang menyertai permohonan akreditasi. petugas ketatausahaan layanan mencatat tagihan dan bukti tagihan sesuai rekapitulasi aplikasi simponi yang diberikan oleh (simponi) bendahara penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi catatan: rekonsiliasi data tagihan dan data buku pembayaran melalui hanya dapat dilakukan terhadap lpk validasi bayar (buku transfer dan data bayar pemerintah dengan menyerahkan surat pernyataan login kamis" simponi) biaya permohonan tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau dialihkan.melaksanakan jasa akreditasi yang diminta, permohonan ema akreditasi hanya berlaku selama tahun setelah dokumen diterima, pengajuan #elemen, waktu kan akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan permohonan pra pelaksanaan dan tagihan menginformasikan tim asesmen dan waktu pelaksanaan serta keneilnabiaya pra asesmen ditransfer kas negara melalui aplikasi baling rekonsiliasi data tagihan dan data bukti simponi (bukti pembayaran disampaikan sekretariat kan). ena penghias jra merana uu, tra karabederma koleksi ana sya aan pembayaran pelaksanaan pembayaran ala bagian administrasi pendapatan bana asesmen awal re asesmen audit kecukupan dilakukan setelah tahap dilalui, yaitu jaipersetujuan pemberitahuan tim asesmen, sebelum pelaksanaan asesmen awal, akan diinformasikan tim tagihan biaya asesmen mm surat tagihan asesmen. waktu pelaksanaan asesmen lapangan dan tagihan biaya rekonsiliasi asesmen lambat bulan sebelum pelaksanaan asesmen soon power ajaran lpk dapat mengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan ponageg dngan rekonsiliasi aplikasi simponi surat tagihan asesmen dengan alasan yang jelas, naas bukti bar biaya asesmen dibayarkan kas negara melalui aplikasi simponi simponi dan konfirmasi pembayaran tersebut sekretariat konfirmasi kan. pembayaranbendahara penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi pembayaran melalui hanya dapat dilakukan terhadap lpk pemerintah dengan menyerahkan surat pernyataan ls. dalam hal pembatalan pekerjaan asesmen yang disebabkan oleh kesalahan permasalah lpk, maka biaya asesmen yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau dinyatakan hangus persiapan sebaliknya, dalam hal pembatalan pekerjaan asesmen karena lapangan pon lainnya keadaan kahar (force majeure) atau karena kesalahan kan, maka kan akan mengembalikan biaya asesmen kepada lpk sesuai prosedur keuangan yang berlaku. biaya asesmen tidak dapat dialihkan untuk membayar tagihan lainnya terkait akreditasi selain asesmen lapangan lpk, dapat sekalian dilakukan kena menyaksikan asesmen (witness) lpk (ada penetapan tim witness pensi dan penagihan biaya witness) survai. laporan asesmen dari tim asesmen akan dilakukan pengkajian oleh panitia teknis. hasilretaris jenderal kan dalam pengambilan keputusan oleh konsil akreditasi, konsil akreditasi menetapkan memberikan atau tidak memberikan akreditasi kepada lpktanggal ditetapkan lpk harus membayar lurah tahunan sebanyak kali selama tahun masa akreditasi lpk. penagihan lurah tahunan pertama dilakukan setelah keputusan akreditasi,mengajukan tang. pengajuan selamanya bulan sesudah keputusan kan. tahunan simponi tahunan nge ppi ppi bagian administrasi pendapatan london survailen dan iurantidak survailen tidak rutin tidak terjadwal apabila diperlukan selama masa pembentukan dan akreditasi. sebelum pelaksanaan akan diinformasikan tim survailen. persetujuan waktu pelaksanaan dan penetapan biaya. lpk dapat mengajukan tim dan waktu waktu pelaksanaan dan tagihan penerbitan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan survailen, biaya asesmen kode bing man and biaya survailen dibayarkan kas negara melalui aplikasi rekonsiliasi simponi dan bukti bayar diserahkan sekretariat kan. petugas ketatausahaan layanan menyerahkan salinan surat sanga tagihan sesuai rekapitulasi bukti bayar aplikasi simponi yang aplikasi simponi aan diberikan oleh bendahara penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi manasi rekonsiliasi iuran tahunan ke dialihkan bersamaan dengan penagihan biaya surat tagihan survailen ke lurah tahunan ke dan ke dialihkan bersamaan konfirmasi cad pen dengan penagihan biaya survailen ke pembayaran ketentuan mengenai pengalihan dan pembatalan biaya surveilans sama dengan pengalihan dan pembatalan biaya asesmen baal naa, jika ditemukan ketidaksesuaian oleh tim asesmen, lpk harus menindaklanjuti tindakan perbaikan. tim asesmen akan melakukan mata verifikasi atas tindakan perbaikan. t konfirmasi status akreditasi dipertahankan setelah tindakan pay perbaikan atas ketidaksesuaian yang dilaporkan pada saat survailen akreditasi meditasi diperah dinyatakan memuaskan \| u pusattayanan akreditasi pewyappy bagian administrasi pendapatan neon amen aan area pee pembayaran pusat layanan akreditasi menyerahkan dokumen penetapan biaya akreditasi dan bukti transfer kepada bendahara penerima untuk z5. tee dibuatkan akuntansi rangkap (lembar untuk pemohon akreditasi: pre clean lembar untuk petugas pembukuan layanan: dan lembar untuk arsip bendahara penerima). fatal bendahara penerima menyelenggarakan pembukuan sesuai perdirjen perbendaharaan per pb (cek aturan yang pama! pembuatan fungecaka terbaru). apabila terjadi lebih bayar dari yang dialihkan, maka kwitangi petugas layanan akreditasi akan mengkonfirmasi kepada pemohon akreditasi untuk mengusulkan proses bendahara penerima pengembalian penarikan sesuai peraturan yang berlaku, setiap bulan pembukuan bendahara penerima direkonsilasi dengan pembukuan layanan. pusat layanan akreditasi akan mengajukan usulan kebutuhan dana ukd) dengan melampirkan spp spp s setelah pelaksanaan layanan selesai dan dokumen cc) peteaanonn layanan pertanggungjawaban dana rampung, maka spp lembar akan diverifikasi oleh bpp sebagai alat bantu monitoring catatan perhitungan cut off pada akhir tahun untuk akreditasi re akreditasi. pelaksanaan kegiatan dianggap selesai apabila telah dilaksanakan asesmen lapangan lurah tahunan, perhitungan pembebanan lurahjalankepala badan standardisasi nasional, bambang prasetyo lampiran ilndidikan standardisasi layanan petikan sara pemohon pelatihan petugas ppk bpp sandra yan informasi layanan pemohon info standardisasi menghubungi sekretariat pelatihan standardisasi selatan putat pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi bsn pra gedung bppt ji, m.m thamrin kebon sirih, jakarta telp: ext fax: o21 host: recall: diklat ban go.id website: diklat.ben.go.id registrasi layanan house training jika pemohon pelatihan sudah terdaftar sebagai member, silakan asi webs pengecekan status langsung proses log in. jika belum, lakukan registrasi sebagai member pelatihan bsn melalui website diklat.bsn.go.id sekretariat akan mengirimkan surat penawaran dan pelatihan mta kepada pemohon pelatihan. kemudian, jika menyetujui ang rataan pemohon pelatihan mengirimkan kembali yang telah tanda penasaran dan tangani sekretariat diklat bsn. jika pemohon tidak menyetujui, mal makan pelatihan batal dilaksanakan. kemudian, sekretariat akan berkoordinasi dengan pemohon pelatihan salinan moti dan untuk menyepakati agenda house training. pembayaran pelatihan iht iku baja hit! bid teh ppk bpp bank persepsi al re asesmen dilakukan setelah tahap dilalui, yaitu pemeriksaan tea manajemen mutu lpk yang telah diserahkan sekretariat kesesuaiannya dengan persyaratan akreditasi, apabila hasil pembentukan dan sudah dianggap lengkap, maka dilanjutkan tahap asesmen persetujuan pemberitahuan tim asesmen, santan asesmen awal, akan diinformasikan tim asesmen, tagihan biaya asesmen eta enam unum surat tagihan yan asesmen lapangan dan tagihan biaya asesmen paling bukti bayar rekonsiliasi sebelum pelaksanaan asesmen lapangan diajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan asesmen panantresronen menerima bukti bayar 'ang jelas. aplikasi simponi paman dibayarkan kas negara melalui aplikasi simponi dan arahkan sekretariat kan. har asahan layanan mencatat tagihan dan bukti transfer tausahaan layanan menyerahkan salinan surat tagihan pengajuan lasi bukti bayar aplikasi simponi yang diberikan oleh crimean sebagai dasar rekonsiliasi lalui hanya dapat dilakukan terhadap lpk pemerintah ikan surat pernyataan ls. dalam hal pembatalan pekerjaan disebabkan oleh kesalahan permasalah lpk, maka biaya 1lah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau dinyatakan "ya, dalam hal pembatalan pekerjaan asesmen karena persiapan force majeure) atau karena kesalahan kan, maka kan akan lapangan asesmen lapangan biaya asesmen kepada lpk sesuai prosedur keuangan yang segmen tidak dapat dialihkan untuk membayar tagihan lainnya lapangan lpk, dapat sekalian dilakukan menyaksikan ss) lpk (ada penetapan tim witness dan penagihan biaya rio bidang lembaga sertifikasi, sedangkan untuk bidang lembaga inspeksi dapat sekalian dilakukan verifikasi lada penetapan tim verifikasi lapangan dan penagihan biaya) men dari tim asesmen akan dilakukan pengkajian oleh panitia pertimbangan teknis oleh panitia teknis digunakan sebagai salah yan teknis yang diberikan sekretaris jenderal kan dalam putusan oleh konsil akreditasi. konsil akreditasi menetapkan antek tidak memberikan akreditasi kepada lpk. diatasi yang diterbitkan disertai lampiran rincian ruang lingkup berlaku tahun sejak tanggal ditetapkan. lpk harus membayar banyak kali selama tahun masa akreditasi lpk. penagihan pertama dilakukan setelah keputusan akreditasi. memberikan akreditasi, maka lpk berhak mengajukan disertai bukti dan alasan, pengajuan selamanya bulan mengajukan ang maa pusat layanan akreditasi uraian pemohon akreditasi tembakan tangan bank persepsi umr pasa laman naa perak ipasgatrn\| sertuantesma sean man began iuran masa akreditasi, kan akan melaksanakan survailen yang yak kali. namun dapat ditambah survailen tidak rutin tidak tidak diperlukan selama masa akreditasi. sebelum pelaksanaan pembentukan gan ikan tim survailen, waktu pelaksanaan dan penetapan biaya persetujuan pempentahuan tim asesmen. diajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan survailen lim dan waktu waktu pelaksanaan dan tagihan ketatausahaan dibayarkan kas negara melalui aplikasi simponi dan biaya asesmen layanan: (des konsep 10rime salinan serahkan sekretariat kan. par (dara atausahaan layanan menyerahkan salinan surat tagihan tenaga lasi bukti bayar aplikasi simponi yang diberikan oleh penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi aplikasi simponi para sana 1ke dialihkan bersamaan dengan penagihan biaya survailen rekontuhasi ian ke dan ke dialihkan bersamaan dengan penagihan surat tagihan paus kenal pengalihan dan pembatalan biaya surveilans sama pum smpn han dan pembatalan biaya asesmen. dara ketidaksesuaian oleh tim asesmen, lpk harus menindaklanjuti kan tim asesmen akan melakukan verifikasi atas tindakan perbaikan tidak diselesaikan dalam waktu yang disepakati, kobdaksesuaian kreditasi terkait dapat dibekukan. konfirmasi status akreditasi setelah tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang akreditasi pemberitahuan status saat survailen dinyatakan memuaskan, oran meditasi dioertahani (an pusat akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi) penataan kan program uji profisiensi dengan menentukan contoh uji ketatausahaan uji profisiensi hana ameskgeb megang none las pgsworirakod come layanan sha mim salam laboratorium yang telah diakreditasi pendataan saga aan serat tagihan bukti bayar rekonsiliasi taran uji profisiensi dibayarkan kas negara melalui dan bukti bayar diserahkan sekretariat kan. pmb: menerima bukti pembayaran itausahaan layanan menyerahkan salinan surat tagihan kasi simpan ilahi bukti bayar aplikasi simponi yang diberikan oleh basa basa yorimaan sebagai dasar rekonsiliasi bukti bayar pendaftaran adalah bulan. jika setelah bulan pendaftar simponi diri batal mengikuti uji profisiensi, maka dinyatakan gugur menyampaikan bukti lantaran yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik. biaya naya lak dapat dialihkan untuk membayar biaya akreditasi membatalkan pendaftaran dalam kurun waktu bulan biaya akreditasi akan dikembalikan sesuai dengan san era ppk bpp bank persepsi pemasar kan pong lawan ana keagamaan pee aan gencar pertama ana tee naga dapat dibayar transfer kas negara dengan aplikasi kas ketatausahaan ls: negara meli amg0g etsnnnnnndnunnanvononebanananna hgoodonsn lalu aplikasi simponi: lpk langsung membayar kas aplikasi simponi surat tagihan aplikasi simponi. bukti pembayaran disampaikan pusat dijk bayar bayar akreditasi (instansi pemerintah) membuat surat pernyataan pusat layanan akreditasi cg. bendahara penerima, sahara penerima menerbitkan spp s surat pelaksanaan kala antara) rangkap untuk pengajuan ukd (lembar untuk pusat untuk arsip bendahara penerima) proses lace satwa basis kai maya tnglimang sep koma2ent senen sum mam aniroman siksa saing musa menerima bukti pembayaran akreditasi menyerahkan dokumen penetapan biaya akreditasi kepada bendahara penerima untuk dibuatkan akuntansi pembukuan penerimaan penetapan yar untuk pemohon akreditasi, lembar untuk petugas layanan biaya dan buku anan, dan lembar untuk arsip bendahara penerima) pembayaran terima menyelenggarakan pembukuan sesuai perdirjen per pb (cek aturan yang terbaru). apabila terjadi yang dialihkan, maka petugas layanan akreditasi akan pasudkd pembuatan 2n mon novo dangacekan \| kepada pemohon akreditasi untuk mengusulkan proses kwitansi penerima penarikan sesuai peraturan yang berlaku. pembukuan pembukuan bendahara penerima direkonsilasi dengan bendahara penerima anan dasar kwitansi, bendahara penerima menerbitkan spp surat kerjaan) rangkap (lembar diserahkan petugas didistribusikan persetujuan anan untuk diarsir lembar dan didistribusikan petugas asa spp tasi lembar sebagai lampiran ukd: dan lembar untuk arsip terima). akreditasi akan mengajukan usulan kebutuhan dana ukd) ikan spp spp s kepada ppk pejabat pembuat komitmen) iksanaan layanan akreditasi asesmen, survailen, cross lisensi) petai angan layanan selesai dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan layanan maka spp lembar akan diverifikasi oleh bpp sebagai alat database id. ns: tan lampiran kreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi akreditasi maa sedan bend penerima diatasi kan yang mencakup permohonan awal, diatasi dan pagi sea santa ata pendaftaran permohonan permohonan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi akreditasi awal akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi melati kamis bppt lantai m.h. thamrin jakarta telp fax website permohonan akreditasi lembaga sertifikasi pengniormasian akreditasi. akreditasi lembaga sertifikasi penyerahan gihumon selir bppt lantai mh. thamrin jakarta telp permohonan fax website pohonan akreditasi pohon akreditasi lembaga penilaian kesesuaian lpk) akan dapatkan dokumen serta formulir permohonan akreditasi yang relevan kamis tarian kan mengirimkan surat tagihan pembayaran biaya permohonan tasi ika waktu surat tagihan adalah hari kerja, terhitung dari tanggal tagihan. apabila lpk tidak membayar sampai dengan batas waktu ditentukan, maka permohonan dianggap batal. membayar biaya permohonan akreditasi sesuai dengan tagihan yang secara otomatis oleh aplikasi kan management information system lakidarat mantan dan mis), pembayaran harus dilakukan oleh lpk melalui aplikasi sistem ama duka asi pnb online simponi). lpk harus menyampaikan bukti bayar aria kan untuk dilakukan validasi atas bukti bayar tersebut. lpk (a) ima password untuk dapat login kan mis dan mengunggah seluruh vadasibekt bayar veni bah bayar yen dan rekaman yang dipersyaratkan yang menyertai permohonan pembayaran simponi login kamis" ketatausahaan layanan mencatat tagihan dan bukti transfer ajaran melalui hanya dapat dilakukan terhadap lpk pemerintah menyerahkan surat pernyataan rei permohonan tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau dialihkan in! tama net hrb meh bali bgt ana hala ann tan tam nip hdr dal (latin, (jet team tia lampiran perainformasi standar pemohon informasi atasan langsung negari bee layanan penerima informasi melalui telepon fax email sni online: pembayaran permohonan jasa layanan melalui simponuls rek. bendahara informasi standar penerima bsn alamat perpustakaan pusat informasi dan dokumentasi standardisasi bsn gedung bppt lantai dasar, m.h. thamrin jakarta pusat, telepon ext dan e mail website aplikasi perpustakaan buka senin kamis: jam wib jumat: wib, istirahat: wib datang langsung penerimaan layanan pemohon layanan datang langsung perpustakaan pembelaan menghubungi petugas layanan untuk mendapatkan informasi standar informasi dokumentasi standar dan mengisi form permintaan langsung pemeran form untuk dokumen (sesuai form pusio jika hanya untuk dibaca perpustakaan atau mengisi form reproduksi tidak dokumen rangkap (sesuai form pusio jika akan pagar direproduksi dipesan untuk pembelian standar asing selanjutnya form yang telah diisi dikembalikan petugas layanan tidak petugas layanan akan mengidentifikasi ketersediaan tersedia dokumen yang diminta apabila dokumen standardibaca perkuat tersedia penggandaan dokumen perpustakaan apabila telah selesai dibaca dikembalikan dokumen menentukan hata membuat rincian biaya untuk masing masing dokumen sesuai pada form reproduksi yen dokumen bagi yang ingin menggandakan dokumen standar pembayaran biaya layanan tee han nach lari mate hok uan nan tuk ia) tia ani pia irr nolan jiwa sangka ta: en, pra, beneran, rise anita atu pan bel paha bantai to. min sik pan s3) lampiran peraturan kepala badan standardisasi n:.rmohonan nomor identifikasi bank ( pesat layanan bank pemanen layanan ana pep bendahara penata ane pamen g5. eee te pemohon informasi iin issue identification number) dapat pusat layanan iin pusat kerjasama standardisasi permohonan gd. bppt m.h. thamrin lantai balapan pst bowo' rizki betty), fax e mail bowoftban .id rzkirawatifbsn.go id! katy prasetianty gbs.go id, sudah meri website www bsn.go.id pemohon iin yang telah mengetahui persyaratan dan proses iin dapat mengajukan surat permohonan iin sekretariat layanan jasa iin akan melakukan pengecekan belum memilki status permohonan iin. apabila pemohon iin telah memiliki iin, pombentahuan persyaratan pemohon. sedangkan, bila pemohon belum memiliki nomor iin, maka sekretariat akan menginformasikan persyaratan dan form pusat layanan iin akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran pemohon iin apabila pemohon memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai standar isomer angka namun belum lengkap, maka diminta melengkapi sedangkan bila telah lengkap, maka dapat dilanjutkan proses selanjutnya \| (pembayaran) konfirmasi pembayaran layanan dara pemohon layanan iin yang telah melengkapi persyaratan) ne aki diminta mentransfer biaya permohonan dan pemrosesan iin kaesang (sesuai tarif th. rek. bendahara penerima) layanan bsn. bukti transfer disampaikan pusat layanan iin tenor selanjutnya petugas pembukuan layanan melakukan per wanara benesdatar manda coba pusat layanan iin menyerahkan data pemohon iin dan bukti pembukuan transfer kepada bendahara penerima untuk dibuatkan akuntansi rangkap (lembar untuk petugas pembukuan layanan iin: nan lembar untuk pusat layanan iin: dan lembar untuk arsip net bendahara penerima) ema bean ) pencocokan bendahara penerima selanjutnya membukukan kwitansi ie: poor mua buku kas umum setiap tiga bulan pembukuan bendahara penerima mebuntenaa array direkonsilasi dengan pembukuan layanan pusat layanan iin bagian administrasi pendapatan bank ang wu menerbitkan spp surat pelaksanaan pekerjaan) rangkap peran penerbitan lembar diserahkan petugas pembukuan layanan untuk jaka selanjutnya didistribusikan lembar pusat layanan iin dan lembar untuk arsip petugas pembukuan layanan lembar untuk arsip bendahara penerima lesi bendahara penerima setiap minggu menyetorkan penerimaan ara mal kas negara dengan mengajukan pencairan cheese bank ja: aa persepsi atas persetujuan alba bag sar ann pencarian cheese li. persetujuana negara persepsi bukti ssp yang telah disetorkan kas negara dicatat buku bendahara penerima negara perbukuan penerima pusat layanan iin akan mengajukan usulan kebutuhan dana iii ukd) kepada ppk pejabat pembuat komitmen) untuk mengirimkan biaya permohonan iin (ukd dilampirkan spp uan ukd lembar ke tenant is setelah usulan dana disetujui, pusat layanan akan melakukan verifikasi lapangan terhadap institusi pemohon. jika hasil verifikasi lapangan ok, proses dapat diteruskan aba kan american bankers association) selaku registration authority tidak tema dengan cara mentransfer biaya permohonan aba serta mengirimkan dokumen permohonan iin aba. jika tidak maa akan kembali pemohon iin untuk perbaikan dng nada jaa ojadead permaianan jae bon. penyerahan hasil layanan lampiran vasesmen) bulan tahun nama unit layanan pusat akreditasi nama jasa jasa akreditasi asesmebem yo aa, oo san tie insan nyata tan nnnynnnnn dns o oo eng! dengan dansa menanamkan tuv jakarta tanggal tanggal nomor surat transfer ntp tanggal tanggal akhir lap rhineland tagihan tagihan tagihan nomor pembayaran asesmen akses asesmen asesmen asesmen sp2d oo oo oo oto aan nan tia un oo oo pem end abunya winnynnyyngngnanan nnaonnnnennnngan: bambang prasetya'!o lampiran viturun tahunan bulan tahun nama unit layanan pusat akreditasi nama jasa jasa akreditasi turun tahunaala l0o\|u ii: nan ina mana aan esa tuv jakarta tanggal tanggal nomor surat transfer ntp tanggal sesuai bukti buku rhineland tagihan iuran tagihangturan tagihan lurah nomor pembayaran transfer sp2d pet tahunan tahunan tahunan sp2d pensil nu na oo na oo condet dengemmenama yo i tupendidikan standardisasi bulan tahun nama unit layanan pusat pendidikan dan memasyarakat standardisasi nama jasa jasa pendidikan standardisasi namamms mei sesuai transfer bukti sesuai tanggal sesuai tanggal serta kontrak kontrak transfer kontrak akhir pelatihan lat mba tuv jakarta tanggal tagihan permohonan tanggal tagihan asesmen una na gan. (nn antena menar rasio bambang prasetya'nformasi standardisasi bulan tahun nama unit layanan pusat informasi dan dokumentasi standardisasi nama jasa jasa informasi standardisasigunakan .\|j aan matter jakarta tanggal tanggal nomor tunai akuntansi tanggal sesuai bukti and indonesia kedatangan penawaran penawaran transfer ntp pembayaran akuntansi term tanggal email ls nomor transfer sp2d doku sp2d repr dan doku asli kirim i a na h$#e e ie ii,e: nationssue identification numbering bulan tahun nama unit layanan pusat kerjasama standardisasi nama jasa jasa identifikasi bank issue identification number un)beng ai na si wua bank climb tanggal surat tanggal surat nomor surat transfer tanggal tanggal sesuai tanggal surat permohonan kelengkapan kelengkapan pembawa pembayaran surat pet dokumen, dan dokumen, dan ran pemberitahuan tagihan tagihan ntp iin aan ena oo ojo nam oo kan lw sen akrual basis cash basis)! bambang bonaman lembar kendali peraturan kepala badan standardisasi nasional tentang sop pnb bsn pembuat konsep pengusul disetujui karo kasus ka. inspektorat pengusul disetujui sesama pe. pengen
ui nim pra badan standardisasi nasional kepala badan standardisasi nasional: bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana tersebut pada huruf diperlukan suatu komisi manajemen teknis pengembangan standar badan standardisasi nasional: bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan perlu dit. rms badan standardisasi nasional komisi manajemen teknis pengembangan standar badan standardisasi nasional yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut maps adalah lembaga kebijakan dibidang pengembangan standar, yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan standardisasi nasionaldalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maps menyelenggarakan fungsi:: penyusunan, pemantauan dan evaluasi program nasional perumusan standar pnas) sni: cc. mengusulkan pelaksanaan pnas tersebut kepada panitia teknis dan subpanitia teknis perumusan sni: pengkajian, evaluasi, usulan pembubaran dan pengalokasian sekretariat panitia teknis dan subpanitia teknis perumusan sni: penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengembangan sni: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bsn dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan sni. . badan standardisasi nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maps dapat berkoordinasi dengandeputi bidang penerapan standar dan akreditasi bsn merangkap sebagai sekretaris komite akreditasi nasional, deputi bidang informasi dan pemasyarakatan standardisasi bsn sekretaris utama bsn: kepala pusat sistem penerapan standar bsn, ketua masyarakat standardisasi indonesia mantan): kepala pusat standardisasi, departemen perindustrian: direktur mutu dan standardisasi, direktorat jenderal pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, departemen pertanian: direktur teknik dan lingkungan tenaga listrik, direktorat jenderal listrik dan pemanfaatan energi, departemen energi dan sumber daya mineral: sekretaris.:nip. tai rar,sudarso nipdengan mat tuhan yang maha esa kepala badan standardisasi nasional, menimbang bahwa ntuk melaksanakan ketentuan dan peraturan presiden nomor tahun tentang tunjangan kinerja4 pegawairj\|)rjang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, damrjang pengangkatan kepala badan standardiscinerea tukik aktor final bgt.doc bsn) badan standardisasi nasional peraturan kepala badan\| standardisasi nasional nomor tahun tentang hariang nama, kelas dan nilai jabatan, keputusan kepala badan\|han standardisasi nasional tentang tat cara pemberian tunjangan kinerja pegawai lingkungan badan standardisasi nasional tahun anggaran bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: tunjangan kinerja adalah dimaksud dalam peran presiden nomor tahun tentang tuna kinerja pegawai lingkungan badan stan isasi nasional. pegawai. @perak tukik .akhir final bgt.doc bsn) badan standardisasi nasional pegawai lingkungan badan standardisasi nasional adalah pegawai negeri dan pegawai (lainnyabadan isasi\| nasional. bab tunjangan kinerja, besarnya tunjangan kyah\|tidak mempunyai jabatan tertentu, pegawai. . aperta tukik .akhir final bgt.doc bsn) badan standardisasi nasional sa, pegawai lingkungan badar\| standardisasi nasional yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan: pegawai lingkungan badar\| standardisasi nasional yang (: pegawai lingkungan badan standardisasi nasional yang diperbantukan dipekerjakan pada badar) instansi lain badan standardisasi nasional, dan pegawai lingkungan badan\| standardisasi nasional yang diberikan cuti luar gabungan negara atau dalam) bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. besarnya tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan lampiran. tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan terhitunglmulai bulan juli sesuai peraturan perundang undangan. tunjangan kinerja g#bagaimana dimaksud pada didasarkan pad4 kelas jabatan. tunjangan. . @perak tukik akhir final bet.doc bsn) badan standardisasi nasional tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada dibayarkan dengan memperhitungkan komponen kehadiran dengan bobot (dua puluh perforatus). pajak penghasilan atas tunjang kinerja sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara badan standardisasi nasional pada tahun anggaran yang berjalan. bab iiiengan ketentuan sebagai berikut: tidak masuk kerja tanpa keterangan, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar (empat keseratus) untuk tiap (satu) hari kerja, tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan buka.terlambat. . @perak tukik akhir final bgt doc bsn) badan standardisasi nasional tia terlambat masuk \|kerja atas waktu keterlambatan yangi dapat digantikan tanpa izin (alasan sah) diberlakukan pemotongan jangan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini: tidak mengganti waktu keterlambatan tanpa izin (alasan yan sah) diberlakukan pemotongan jangan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini: pulang sebelum waktunyaperaturan ini: tidak mengisi daftar hadirdan atau lampiran peraturan ini. pegawai yang sedang menjalani cuti sakit engan ketentuan sebagai berikut: cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,, pegawai. . @perak tukik akhir final bgt.doc bsn) badan standardisasi nasional0x6 (hol keseratusperforatus) per hari kerja,ntuk hari berikutnya dikenakan tunjang kinerja sebesar (dua keseratus) per hari kerja, pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan yang pertama sampai \|denganperforatus) selama (lima) hari kerja pertama dan untuk hari berikutnya diberi kan tunjangan kinerja sebesar (dua per$ratus) per hari kerja, pegawai. . perak tukik .akhir final bgr.doc bsn) badan standardisasi nasional pegawai yang melaksanakan persalinan yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai calon gawai negeri sipil, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf cc, pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting dengan tertentu4n sebagai berikut: cuti karena alasan\| penting karenaberlakukan pemotongan pada setiap pengajuan cuti (nol keseratus) untuk paling lama (empat) hari kerja dan untuk hari berikutnya diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar (dua periseratus) per hari kerja, atau cuti karena alasan penting karena melakukan penyu hak sebagai ahli waris atau alasan melakukan pernikahan pertama diberlakukan pemotongan (nol keseratus) untuk paling lama (tiga) hari kerja pada setiap pengajuan cuti dan untuk hari berikutnya diberlakukan tunjangan kinerja sebesar (dua keseratus) per hari kerja, pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar atas (enam) bulan dengan ketentuan sebagai ikut: l.untuk. . @perak tukik .aktor final bgt doc bsn) badan standardisasi nasional untuk masa tugas belajar (enam) bulan pertama dikenal sebesar (nol keseratus) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dal jabatannya per bulan, dan untuk masa tugas belajar setelah (enam) bulan dikenakan sebesar 50x (lima puluh keseratus) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya per bulan. pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada dihitung secara kumulatif yang dalam (satu) bulan\| paling banyak sebesar (seratus keseratus). kepada pegawai yang mengambil cuti tahunan diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0vo (nol keseratus). kepada pegawai yang mengambil cuti besar, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja setiap bulannya sebesar (lima pula keseratus). bab iv. perak mukim .alur final bgt.doc bsn) badan standardisasi nasional limitset.terlambat masuk kerja keterlambatan keterlambatan persentase (tl) pemotongan menit dan ata tidak mengisi daftar hadir masuk kerja contoh dan penjelasan: seorang pegawai tig\| (untuk hari senin kamis) atau pukul (untuk hari jumat). apabila. . aperta tukik . akhir final bgt. doc "uankena menit s.d psw menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor perak tukik .akhir final bet.doc bsn) badan standardisasi nasionalgt doc
peraturan kepala badan standardisasi nasional nomor tahun tentang kode etik pegawai(l). babi. bab ketentuan umum dalam peraturan kepala ini yang dimaksud dengan: kode etik pegawai badan standardisasi nasional yang selanjutnya disebut kode etik pegawai bsn adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai badan standardisasi nasional dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari,lingkungan badan standardisasi nasionalbadan standardisasi nasionbsn, pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai bsn yang bertentangan dengan kode etik,. . pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada kepala untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran kode etik:: laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada kepala tentang sedang dan atau telah terjadi pelanggaran kode etik:kepala untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik, kepala adalah kepala badan standardisasi nasional. kode etik pegawai bsn bertujuan untuk: menjaga martabat, kehormatan, dan citra bsn, menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai bsn dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari hari, meningkatkan disiplin, profesionalisme dan kualitas kerja pegawai bsn, menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. bab ii. . bab nilai nilai dasar nilai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai bsn meliputi: tawa kepada tuhan yang maha esa: setia dan taat kepada pancasila dan undang undang dasar ccintegritas, kejujuran, kecepatan, ketepatan, keterbukaan, kerjasama, profesional, kompeten, dan akuntabel, adil, netral, dan setara: pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. bab iii kode etik dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari hari setiap pegawai bsn wajib bersikap dan berpedoman pada: etika dalam bernegara dan penyelenggara: etika terhadap sesama pegawai negeri sipil, dan etika terhadap diri sendiri, sebagaimana diatur dalam peraturan ini. setiap. . setiap pegawai bsn wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud padautamakan kepentingan rakyat dan bangsa indonesia dalam melaksanakan tugas bidang standardis.melaksanakan. .e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja dan instansi lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, mempunyai komitmen dan konsistensi dalam menerapkansikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas: melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, il. menjaga kehormatan instansi, memahami tugas dan fungsi bsn, dan memakai tanda pengenal yang dikeluarkan secara resmi oleh badan standardisasi nasionaltidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai, melaksanakan kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan f.berperilaku. . berperilaku sopan dan santun dalam menjalin hubungan interpersonal serta menghormati perbedaan. etika dalam melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputicc.mberikan pelayanan prima, memberikan pelayanan dengan tulus dan tanpa pamrih, dan terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat, menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi harkat dan martabat pns: e.saling. . saling menghormati antar teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja instansi, maupun antar instansi, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antar golorasa percaya diri dantidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian,negeri sipil. bab iv. majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada (satu) bersifat hoc. masa tugas majelis kode etik berakhir pada saat keputusan kepala tentang pelanggaran kode etik ditetapkan. keanggotaan majelis kode etik berjumlah paling sedikit (lima) orang terdiri atas:keanggotaan majelis kode etik melibatkan pejabat dari unsur kepegawaian dan atasan terlahir, serendah rendahnya eselon ii. dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh eselon maka majelis kode etik ditetapkan oleh menteri yang mengkoordinasikan. kepala: dan pp menyampaikan keputusan sidang majelis kode etik kepada kepala. majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk: memanggil pelapor untuk didengar kesaksiannya, memanggil terlahir untuk didengar keterangannya, menghadirkan saksi untuk didengar kesaksiannya guna kepentingan pemeriksaan, mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pelapor, terlahir, dan saksi dalam waktu yang berbeda dan atau bersamaan mengenai keterangan yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlahirpns pelapor dan atau saksi terbukti membuat laporan kesaksian palsu, dalam hal pelapor saksi bukan pns terbukti membuat laporan kesaksian palsu, diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, dan merekomendasikan rehabilitasi jika terlahir tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. . . anggota majelis kode etikkode etiunit yang membidangi kepegawaian. bab v. bab pemeriksaan majelisdisertai dengan identitas pelapor pengadu yang jelas dan petugas penerima laporan, atau b.tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas pelapor pengadu yang jelas. laporan dan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara langsung kepada kepalasetelah dilakukan verifikasi terhadap laporan beserta bukti, ada indikasi pelanggaran kode etik, maka kepala membentuk majelis kode etik, dan sebaliknya. pemeriksaan laporan dilakukan oleh majelis kode etik paling lama hari kerja setelah dibentuk. majelis kode etik dapat meminta saran hukum kepada unit yang menangani analisa dan bantuan hukum. keputusan sidang majelis kode etik ditetapkan paling lama hari kerja sejak majelis kode etik dibentuk. keputusan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala paling lama hari kerja sejak tanggal keputusan hasil sidang majelis kode etik. apabila dalam jangka waktu hari setelah majelis kode etik dibentuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada maka kepala dapat memperpanjang masa kerja majelis kode etik. bab vi. bab terlahir, pelapor pengadu dan saksi hak terlahir: menerima panggilan, memenuhi panggilan: menghadiri sidang, mengetahui identitas pelapor: menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis kode etik, mengajukan pembelaan, mengetahui identitas saksiberikan keterangan dengan benar, menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis:etahui identitas saksi, mengajukan saksi dalam proses persidangan, mendapatkan perlindungan administratif, mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan, pelapor. . pelapor pengadu berkewajiban:menuhi semua panggilan, memberikan keterangan yang benar. bab viii. . bab viiikepala keputusan kepala sebagaimana dimaksud pada berdasarkan keputusan sidang majelis kode etik. keputusan kepalasampaikan oleh kepala didalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh, atasan terlahir serendah rendahnya pejabat eselon dan terlahir. penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada diumumkan pada forum rapat pimpinan eselon iii. kepada kepala paling lama (dua) hari kerja setelah penyampaian sanksi moral. bagian. . bagian kedua tindakan administratif (l)kepalatujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh majelis kode etik. bab ketentuan lain lain. penjatuhan sanksi moral bagi pelapor dan pengadu ditetapkan sesuai dengan peraturan kepala ini. bab ketentuan penutupdesignations body dalam rangka pelaksanaan agreement the asean harmonilzed electrical and electronic equipment regulatory regime kepala badan standardisasi nasional, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan agreement the asean harmonized electrical and electronic equipment regulatory regime), diperlukan designations bodystandardisasi nasional tentang designations body dalam rangka pelaksanaan agreement the asean harmonized electrical and electronic equipment regulatory regime. mengingat ik::. nasional tentang designations body dalam rangka pelaksanaan agreement the asean harmonled electrical and electronic equipment regulatory regime. bab ketentuan umum designations body adalah otoritas yang bertanggung jawab atas lembaga penilaian kesesuaian lpk) yang terdaftar dalam kerangka asean sektoral mutual recognition arrangement for electrical and electronic equipment asean mra) dalam rangka pelaksanaan perjanjian asean harmonized electrical and electrical equipment regulatory regime aheeerr). . designations body sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: melakukan identifikasi terhadap lpk yang akan didaftarkan dalam kerangka asean mra, memastikan bahwa lpk sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kesesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. mendaftarkan lpk sebagaimana dimaksud pada huruf sekretariat asean. memberikan tanggapan atas usulan pendaftaran lpk negara anggota asean untuk indonesia. melakukan monitoring terhadap lpk yang terdaftar dalam kerangka asean mra. melakukan tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan aheeerr. dalam melaksanakan tugasnya, designations body berkoordinasi dengan instansi yang terkait. designations body terdiri atas: ketua sekretaris cc. anggota ketua designations body secara ex officio dijabat oleh kepala badan standardisasi nasional. sekretaris . came hukumffile marisaffile sk12013 peraturan( designations body utk aheeerr.doc sekretaris designations body secara ex officio dijabat oleh deputi bidang penerapan standar dan akreditasi, badan standardisasi nasional. meat prasetya signaling body ulk aheeerr.dockepala badan standardisasi nasional bambang prasetya
niasdengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan standardisasi nasional, menimbang bahwa, sudah tidak sesuai dengan penilaian kesesuaian penggunaan tanda kesesuaian yang ada saat ini, bli bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu mencabutr.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.. lai"tw. nomor ba. b3) tama uaaret lon"ai
naa pada tanggal januari kepala badan standardisasi nasional, bambang prasetya undangan jakarta pada tanggal has menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, amir syamsul maan berita negara republik indonesia tahun7013: nomor:ee nasional, bela bambang prasetya undangan jakarta pada tanggal fear menteri hukum dan hak asasi manusia nae amir syamsudin peta berita negara republik indonesia tahun2013: nomor kenalan ear
sana badan standardisasi nasional peraturan kepala badan standardisasi nasional nomor tahun tentang strategiperencanaan program dan perumusan kebijakan nasional bidang standardisasi yang ada berbagai sektor kementerian lembaga dan pihak pihak terkait lainnya diperlukan satu acuan yang sama, bahwa untuk memberi acuan yang sama dalam perencanaan program dan perumusan kebijakan nasional (bidang standardisasi sebagaimana dimaksud pada huruf diperlukan strategiunlia), memutuskan:hun menetapkan strategi standardisasi nasional talun sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan standardisasi nasional. strategi standardisasi nasional tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini meraup. . e mnras works peraturan benci1 peraturan men strategi siandarcrsasi nasional peraturan state standarisasi heru.lampiran. . emandris works peraturan bungo14 peraturan mei strategi standarisasi nawonaf peraturan strategi standardisasi led haru doc ta, badan standardisasi nasional naa agar setiap orang mengetahuinya, peraturan ihradiesports works peraturan ben2014 peraturan mer strategi standarisasi nasional peraturan strategi standardisasi heru pada tanggal kepala badan standardisasi nasional, bambang prasetymnras work peraturan ben2014 peraturan met strategi standardisasi tawanan peraturan strategi standardisasi led heridos aa) almei strategi standardisasi nasional tahun bab pendahuluan pengantar standardisasi indonesia diatur dalam teratur4n pemerintah nomor tahun tentang standardisasi nasional\|yang selanjutnya disebut tahun yang mencakup metrologi teknik standar nasional satuan ukuran dan kalibrasi), standar, pengujian, dan mutu. konsep tersebut mengacu pada konsep internasional\| tentang measurement, standard, testing and quality management moto) infrastructure, sedangkan tujuan standardisasi nasional, semua\| dengan tahun adalah untuk: meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnyaperdagangan. saat ini, konsep moto infrastructure telah mengalami evolusi menjadi konsep national quality infrastructure infrastruktur mutu nasional) yang digunakan oleh berbagai negara dan organisasi\| internasional sebagai infrastruktur dasar yang diperlukan dalam memastikan keselamatan, keamanan, kesehatan warga negara, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing nasional tengah pesatnya arus globalisasi. oleh karena itu penetapan sistem standardisasi nasional memori works peraturan benar16 perawat mah serang sianderdnasi nasional peraturan sang siandarsas nawebai haru doc badan standardisasi nasional pada tahun yang merupakan salah satu ranah dari tahun telah disusun berdasarkan konsep infrastruktur mutu nasional tersebut. infrastruktur mutu nasional diharapkan mampu menjadi penopang sistem mutu sebuah negara sehingga mampu berperan secara efektif dalam melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup, dan saat yang sama mampu mendukung daya saing bangsa. namun demikian, dalam menjalankan (dua) peran tanja tersebut secara efektif, diperlukan strategi yang berbeda. dalam hal ili, kesalahan penerapan strategi dalam pemanfaatan infrastruktur mutu nasional dapat berakibat tidak tercapainya tujuan dari peran infrastruktur mutu nasional tersebut. pada dasarnya, konsep perlindungan kepentingan publik dan lingkungan tersebut, yang mencakup perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan segenap bangsa indonesia, serta pelestarian lingkungan hidup wilayah tanah air indonesia, merupakan konsep yang selaras dengan kewajiban dasar pemerintah sesuai dengan cita cita bangsa indonesia yang telah ditetap. dalam konteks globalisasi, pemerintah harus dapat menjamin \|bahwa seluruh produk yang beredar wilayah tanah air tidak membahayakan segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. oleh karena itu, pengaturan yang dilakukan hendaknya memberlakukan persyaratan tertentu, yang ditetapkan dalam sebuah standar nasional indonesia sni) sebagai persyaratan minimal bagi produk tertentu untuk dapat diedarkan wilayah indonesia. ketentuan\| ini wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang akan mengedarkan produknya seluruh wilayah indonesia. karena sifatnya yang wajib, untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut diperlukan kegiatan pengawasan\| pasar dan penegakan hukum yang efektif oleh pemerintah. works wook perawan sino! peraturan mah tirto btandardna nasional peranan grey standarisasi nasional seru badan standardisasi nasional kewajiban pemerintah, tentunya tidak berhenti sampai dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, tetapi harus mampu mewujudkan cita cita bangsa indonesia selanjutnya, yaitu memajukan kesejahteraan umum . kesejahteraan, hanya dapat dicapai bila pemerintah mampu menggerakkan ekonomi indonesia dengan memanfaatkan pasar domestik maupun pasar global untuk memperoleh keuntungan ekonomi. dalam hal ini, keuntungan ekonomi dari pasar domestik maupun pasar global hanya dapat \|dicapai apabila bangsa indonesia memiliki daya saing yang tinggi. dari sudut pandang ekonomi, ukuran kesejahteraan adalah product domestic pdb) dan per capita income pci), yang tentunya hanya dapat dicapai #apabila bangsa indonesia dapat meningkatkan produktivitas nasionalnya. peningkatan produktivitas nasional dapat diukur dari penguasaan pasar domestik oleh produk nasional, yang secara prinsip dapat dicapai dengan peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk\| memenuhi persyaratan pasar dan kecintaan bangsa indonesia untuk (membeli produk dalam negeri. sebagai syarat awal, tentunya seluruh pel usaha harus mampu memenuhi dan patuh terhadap persyaratan minimal yang ditetapkan dalam regulasi teknis terkait dengan produk tertentu. namun demikian, produk nasional belum akan menjadi pilihan, apabila tidak memiliki karakteristik pembeda yang dapat digunakan sebagai justifikasi bagi konsumen untuk memilih produk domestik. dalam hal ini, diperlukan pengembangan standar sni) yang berisi pers karakteristik produk yang lebih disukai oleh konsumen pasar domestik, untuk kemudian diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha.\| bila hal ini diimbangi dengan kecintaan bangsa indonesia terhadap produk dalam negeri, maka pasar domestik akan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan umum. pada jaman kolonial, penguasaan wilayah sum daya alam merupakan sasaran untuk dikuasai sehingga dapat menjadi sumber kesejahteraan ekonomi negara penjajah. era globalisasi$i, pasar dunia yang sports works perawan solo1 permukaan mer siang slandarinan nanonaf peraturan simp berdaranau radon ed.peru ane sana badan standardisasi nasional berkembang tanpa batas dengan sendirinya menjadi pasar yang sangat besar bagi bangsa bangsa yang produktif dan berdaya saing untuk dapat memperoleh penghasilan ekonomi yang tiada atas pula. untuk dapat mengakses pasar global maka diperlukan kemampuan pelaku usaha yang mampu memenuhi persyaratan minima\| yang ditetapkan oleh negara negara tujuan ekspor, dan juga mampu memenuhi harapan konsumen negara tujuan ekspor untuk mendapatkan karakteristik produk yang akan dibelinya. dari sisi strategi perdagangan, akses pasar global memerlukan strategi menyerang \|dengan mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya tentang regulasi dan keinginan konsumen negara ekspor, serta peningkatan kemampuan\| pelaku usaha nasional untuk memenuhi persyaratan tersebut. kemampuan untuk memenuhi persyaratan akses pasar global, bila didukung oleh sistem inovasi nasional yang kuat yang didukung juga oleh kecerdasan bangsa indonesia , pada gilirannya akan membuat bangsa memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk produk yang memiliki keunggulan kompetitif pasar global, sehingga akan memperkuat pondasi ekonomi indonesia yang diperlukan mewujudkan cita cita bangsa indonesia berikutnya, yaitustandardisasi nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan produk yang dapat\| melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan segenap bangga, dan pelindungan kelestarian lingkungan seluruh wilayah tanah air, serta untuk memastikan daya saing produk yang diperlukan untuk membentuk kepercayaan pasar domestik maupun pasar global. standardisasi nasional dan berkelanjutan wilayah indonesia berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sports formosa peraturan bento peraturan mer strategi stantardasu none persatuan strategy olandardrsu l.o0. meru.doc aga badan standardisasi nasional pengertian strategi standardisasi nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional bidang standardisasi yang merupakan penjabaran dari tujuan dilaksanakannya stan isasi nasional dalam bentuk visi, misi, arah, dan strategi standardisasi\| nasional untuk masa tahun depan yang mencakup kurun waktu\| mulai dari tahun sampai dengan tahun maksud dan tujuan strategi standardisasi nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional periode (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun sampai dengan tahun yang ditetapkan dengan maksuddn dunia usaha) dalam melaksanakan kegiatan standardisasi dal mewujudkan tujuan standardisasi nasional sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan tersebut bersifat sinergis,\|strategi standardisasi nasional adalah pancasila dan landasan konstitusional adalah\|peraturan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan standardisasi nasional. sistematika strategi standardisasi nasional disusun dalam sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan. ball kondisi umum. andres works peraturan bungo14 peraturan mer state standardinau nasional peraturan state siandardnasi haru doc sma badan standardisasi nasional s9. bab iii visi dan misi strategi standardisasi nasional bab arah, tahapan, dan prioritas strategi standardisasi nasional bab penutup. mayors worikisk peraturan bungo1# peraturan mer strategi standardisasi nasional peraturan strategi standardisasi heru doc la, nah badan standardisasi nasional bab kondisi umum kondisi saat ini infrastruktur mutu nasional indonesia, yang diatur dalam tahun tentang standardisasi nasional, meliputi metrologi teknis pengelolaan standar nasional satuan ukuran\| dan kalibrasi), standar sni), pengujian (yang diakreditasi bersamahsama dengan lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, dan lembaga penilaian kesesuaian lainnya), serta didukung oleh sistem jaminan math nasional, merupakan infrastruktur nasional yang memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk nasional. hubungan antara sistem standardisasi nasional indonesia dengan konsep internasional tentang infrastruktur mutu dan organisasi internasional yang mengelola kerjasama dan saling pengakuan infrastruktur mutu dapat digambarkan sebagai berikut: saga produk aman dan bermil petai akreditasi kar) lembaga maa akan ta! iso on alarm nadia ye! humas ize tea kenspike ata bea produk aman dan ber gambar infrastruktur mutu nasional dan hubungannya dengan organisasi internasional terkait empiris woriposk peraturan bsn20 peraturan men strategi standardisasi jaminan peraturan strategi: standardisasi nat heru.doc badan standardisasi nasional untuk dapat memberikan sumbangsihnya dal mewujudkan cita cita bangsa indonesia, sistem standardisasi nasional tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan selaras den arah dan kebijakan nasional berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn) yang telah ditetapkan berdasarkan undang undang republik indonesia nomor tahun p05s tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun visi pembangunan jangka panjang nasional adalah: indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui (delapan) misi pembangunan jangka\| panjang nasional, yang mencakup: mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falh\|dalam pergaulan dunia internasional. dalam konteks pembangunan ekonomi, pemerintah republik indonesia, juga telah menetapkan master plan percepatan \|dan perluasan ekonomi indonesia mp3ei) yang mendorong pendekatan business not usual untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi indonesia yang akan menempatkan indonesia sebagai negara maju pada tahun dengan mori dominan peraturan banjo!a peraturan mer orang standarkan nasional perairan sistem sandaran karbonat peru badan standardisasi nasional pendapatan per kapita yang berkisar antara u$d usd dengan nilai total perekonomian berdasarkan product domestic bruto (pdb) berkisar antara usd triliun. untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi riil #besar pada periode dan sekitar pada periode pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar pada periode menjadi pada kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju. poe usd tikus membelah pom usd pendapatan capita perang pdb: usd miliar pontepatanftngha berpendapatan inggil sumber: perpres tahun gambar aspirasi pencapaian ppb indonesia mp3ei dikembangkan dengan pendekatan breakthrough dengan semangat not business usual , dengan penekanan pada: kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumn, bumi dan swasta untuk mencapai visi pembangunan nasional indonesia sports woriask peraturan bsn2o1 peraturan mer state standarkan malonat peraturan state standard iiarionai heru doc ha badan standardisasi nasional swasta sebagai pemeran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi, pemerintah sebagai regulator (melakukan deregulasi), fasilitator dan katalisator (penyediaan infrastruktur, pemberian insentif fiskal dan non fiskal), dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan (tiga) elemen utama dalam (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama, yar\|g mencakup: mengembangkan potensi ekonomi enam) koridor ekonomi indonesia, meningkatkan konektivitas nasional yang) terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global, memperkuat kemampuan sdm dan iptek nasional untuk mendukung setiap program kegiatan ekonomi utama setiap koridor ekonomi. sulawesi: @kekaimanpn papua mutu pr, nut rt, ( ) ona suami goe @kesan nusa gambar master plan percepatan dan perluasan ekonomi indonesia mp3ei) dalam konteks mp3ei, setiap komoditas dalam kegiatan ekonomi utama tentunya akan memerlukan dukungan sni, informasi tentang standar tujuan ekspor, dukungan standar nasional satuan ukuran, kalibrasi, dan bahan acuan bersertifikat bagi industri dan lembaga adat woryosk peraturan ben jo14 peraturan mer strategy slandardaau nawonaf peraturan rnten mason heru doc badan standardisasi nasional penilaian kesesuaian sebagai penggerak, kegiatan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun kegiatan penilaian kesesuaian untuk membuktikan keunggulan karakteristik komoditas. saat ini, indonesia telah memiliki lebih dari p00 sni yang mencakup berbagai standar produk, sistem, proses, maupun metode pengujian. namun demikian, mayoritas sni tersebut masih diterapkan oleh pelaku usaha atas dasar kewajiban yang diberikan oleh pemerintah melalui regulasi teknis berbasis standar. sampai dengan\|tahun terdapat regulasi teknis berbasis sni yang ditetapkan oleh pemerintah dan diantaranya telah dikodifikasikan organisasi perdagangan dunia (wto) dengan alasan perlindungan kepentingan publik (dan lingkungan. penerapan sni tersebut didukung oleh seki laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi seluruh wilayah republik indonesia. hasil uji,\| kalibrasi, dan sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh kan tersebut, pada saat ini telah diakui tingkat regional maupun internasional melalui perjanjian saling pengakuan antara dengan badan badan akreditasi negara lain, anggota asia pacific laboratory accreditation cooperation apla), pacific accreditation cooperation . pada tahun menjelang implementasi asean china free trade area acuta), pemerintah indonesia mendeklarasikan gerakan nasional penerapan sni (genap sni), yang difokuskan pada pengaturan nasional melalui penerapan sni melalui penetapan regulasi teknis berbasis sni sebagai sarana penguatan pasar domestik dengan memperhatikan volume ekspor impor indonesia china dan jenis jenis produk impor dari china yang berpotensi mempengaruhi pangsa pasar produk domestik pasar nasional. dengan memperhatikan perkembangan rasionalisasi perdagangan dalam implementasi asean economic community aec) dan perkembangan perjanjian pasar bebas antara asean dengan negara memadati woman perawan dsmaono peratwandinl into sanders hainan gerakan brata setda daa badan standardisasi nasional negara lain, penguatan standardisasi tentunya perlu diperkuat tidak hanya untuk bertahan pasar dalam negeri, tet4pi sekaligus menyiapkan kekuatan untuk penetrasi pasar global. dalam pengembangan standar nasional, indonesia telah menjadi anggota the international organization for standardization iso), international electrotechnical committee iec), codex alimentarius commission cac), dan international telecommunication union itu). keanggotaan indonesia dalam organisasi pengembangan standar internasional tersebut, tentunya harus dapat dimanfaatkan sebagai basis pengembangan sni dan basis untuk memperoleh informasi tentang pengembangan standardisasi negara negara lain. perlu diperhatikan bahwa partisipasi dalam organisasi standardisasi internasional tersebut perlu dikembangkan sehingga indonesia dapat memperjuangkan kepentingannya untuk mendukung ekonomi nasional, serta perkembangan kesepakatan standar dalam kelompok kelompok perjanjian perdagangan regional, seperti asean dan apec. dalam pengelolaan teknis ilmiah standar nasional satuan ukuran susu), indonesia telah menjadi anggota convention metre, telah berpartisipasi dalam committee international des poids mesures cip) multilateral recognition arrangement, dan telah memperoleh pengakuan terhadap kemampuan teknis pengelolaan dah diseminasi susu yang diakui seluruh dunia serta dipublikasikan halam basis data acuan pengukuran dunia, appendix cip mra namun demikian, pengakuan terhadap kemampuan teknis pengelolaan dan diseminasi susu tersebut, belum dapat memfasilitasi kebutuhan bahan acuan bersertifikat, yang sangat diperlukan bagi indonesia yang bertumpu pada industri pangan dan pertanian. untuk memastikan efektivitas dukungan sistem\| standardisasi nasional terhadap perkembangan ekonomi indonesia, \|diperlukan penguatan infrastruktur standardisasi nasional dengan memperhatikan: meera brain mana peran gila rentan mba jana badan standardisasi nasional kesesuaian antara sni yang dikembangkan dengan potensi industri dan ekonomi nasional, penyebaran informasi tentang regulasi teknis dan negara tujuan ekspor untuk memfasilitasi ekspor komoditi unggulan nasional, kesesuaian antara penyebaran lokasi dan cukup lembaga penilaian kesesuaian dengan lokasi basis produksi komoditas dalam (enam) koridor ekonomi indonesia, kesesuaian pengembangan kemampuan teknis pengelolaan susu dengan kebutuhan basis pengukuran tuk industri unggulan dalam (duapuluh dua) kegiatan ekonomi utama. kesesuaian antara pengembangan infrastruktur mutu nasional dengan pengembangan kegiatan ekonomi utama (enam) koridor ekonomi indonesia tersebut diharapkan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan penilaian mutu komoditas unggulan pendukung percepatan pembangunan ekonomi indonesia. tantangan yang dihadapi perkembangan globalisasi ekonomi membawa \|peluang dan sekaligus tantangan bagi semua bangsa. peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pasar yang sangat luas seluruh dunia hanya akan dapat dimanfaatkan oleh bangsa yang memiliki daya saing tinggi. sebaliknya bangsa yang tidak mampu meningkatkan day4 asingnya hanya akan menjadi korban dan tidak memperoleh keuntungan apapun, karena ketidakmampuannya untuk melindungi masyarakat, lingkungan hidup, serta pasarnya, dari serbuan arus barang dan jas4 dari negara lain. indonesia merupakan salah satu negara dengan\|jumlah penduduk yang besar dan memiliki wilayah teritorial yang luas\| kondisi tersebut pada dasarnya menjadikan indonesia memiliki peluang untuk menjadi basis produksi bagi komoditi global, dan sebaliknya juga menjadi potensi pasar bagi komoditi negara negara lain. oleh karena itu era globalisasi, indonesia harus mampu melindungi masyarakat, lingkungan hidup, pasar badan standardisasi nasional domestik, dan sekaligus memanfaatkan potensi jumlah penduduk serta luas wilayahnya untuk membangun basis produksi komoditi yang dapat mendominasi pasar regional maupun global. tahun merupakan ujian pertama bagi indonesia untuk menghadapi rasionalisasi ekonomi asean dengan akan dimulainya implementasi asean economic community aec). seperti kita ketahui bersama, bahwa untuk memposisikan asean sebagai salah satu\|kekuatan ekonomi dunia, para pemimpin asean telah menyepakati pengembangan asean plus one dengan negara negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi asean. sejarah menunjukkan bahwa, indonesia merupakan salah satu pemrakarsa utama pendirian asean pada tahun dalam perkembangannya, untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global, maka diawali pada bulan desember idi kuala lumpur, para pemimpin asean memutuskan untuk menciptakan kawasan asean sebagai kawasan yang stabil, sejahtera dan berdaya saing tinggi, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi sebagai visi asean untuk mewujudkan visi asean tersebut, pada bali summit, oktober disepakati untuk mewujudkan masyarakat ekonomi asean sebagai tujuan dari integrasi ekonomi regional bali concord pada tahun disamping iii, disepakati pula bahwa asean security community dan asean socio cultural community bersama sama dengan asean economic community menjadi (tiga) pilar asean community. kemudian dalam asean summit\| ke januari cebu, filipina, para pemimpin asean sepakat untuk mempercepat pencapaian masyarakat asean pada tahun kesepakatan para pemimpin asean tentang masyarakat asean ini kemudian dirumuskan sebagai asean charter pada tanggal november sampai dengan saat ini, asean telah meratifikasi (lima) perjanjian perdagangan bebas dengan australia dan zealand, china, india, jepang, dan korea. perlu dipahami bahwa fta tersebut bukan fta tea nya badan standardisasi nasional bilateral antara indonesia dengan negara partner, tetapi antara asean dengan negara partner. oleh karena itu untuk dapat bernegosiasi dengan negara partner tersebut, diperlukan posisi indonesia yang kuat dalam masyarakat ekonomi asean, sehingga indonesia dapat mempengaruhi keputusan keputusan asean dalam menetap aturan perdagangan bebas asean plus one tersebut. dengan mempertimbangkan bahwa perjanjian perdagangan bebas yang dikembangkan oleh para pemimpin asean, menggunakan basis asean sebagai sebuah masyarakat ekonomi dengan asis produksi dan pasar tunggal, sudah selayaknya penguatan posisi indonesia dalam aec menjadi langkah strategis utama bagi indonesia, yang selanjutnya melangkah arah pasar global dengan male aec sebagai pondasi penguatan ekonomi bangsa. seperti kita ketahui bersama bahwa aec merupakan salah satu pilar dari asean community yang dicita citakan oleh para pemimpin asean, untuk menjadi kekuatan baru dunia. untuk mewujudkan asean sebagai basis produksi dan pasar tunggal, aec akan dibangun sebagai kawasan deng aliran barang, aliran investasi, dan aliran modal secara bebas \|yang didukung dengan kesetaraan pembangunan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosio ekonomi. realisasi aec tersebut diharapkan dapat membangun asean sebagai sebuah aliansi ekonomi dunia untuk mengimbangi aliansi rasionalisasi perdagangan \|lainnya, seperti european community ec), north american free trade area bafta), yang pada dasarnya dibentuk sebagai aliansi regional dengan tujuan untuk bekerja sama memperoleh keuntungan dari pasar globe aec disusun oleh (empat) pilar utama, yang terdiri dari: pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan kawasan yang sepenuhnya terintegrasi dengan ekonomi global. apa badan standardisasi nasional untuk mewujudkan asean sebagai pasar tunggal dan basis produksi, disepakati (lima) elemen inti, yaitu: aliran\| barang secara bebas, aliran jasa secara bebas, aliran investasi secara bebas, aliran modal secara bebas, dan (s5) aliran tenaga kerja kompeten secara bebas, dan (dua) komponen penting, yang terdiri dari: sektor prioritas integrasi asean yaitu: produk berbasis agro, transportasi udara, otomotif, e a$ean, (s5) elektronika, perikanan, pelayanan kesehatan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, pariwisata, produk berbasis kayu dan logistik dan kemudian ditambah dengan inisiatif baru yang terdiri dari rencana strategis pariwisata, strategi industri otomotif, dan mra peralatan telekomunikasi: sektor makanan, pertanian dan kehutanan). dalam perkembangannya, negara negara partner perjanjian pasar bebas bilateral maupun multilateral asean memandang asean dengan jumlah penduduk dan tingkat ekonominya sebagai potensi pasar yang cukup potensial, sehingga negara negara tersebut juga menyiapkan diri untuk dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan p4dasar bebas dengan asean tersebut. dalam realisasi sebuah pasar tunggal, pada dasarnya pelaku utama yang dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara adalah para pelaku usaha dan masyarakat negara itu sendiri, sedangkan pemerintah seharusnya dapat memfasilitasinya secara efektif. hal tersebut sepertinya disadari benar oleh pemerintah beberapa negara, sehingga mendasari mereka untuk menerbitkan informasi maupun booklet bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka memanfaatkan perjanjian pasar bebas. hal tersebut terlihat dari beberapa publikasi yang diterbitkan oleh pemerintah partner perjanjian bebas asean, antara lain: ane mbah an! pipa badan standardisasi nasional export member countries the asean and australia certification and trade facilitation, yang dipublikasikan oleh pemerintah selandia baru, guide for sporting asean countries, yang dipublikasikan oleh pemerintah negara bagian victoria, australia: area nt6 economic partnership: sigrlicant, task and export market for japan, yang dipublikasikan oleh (pemerintah jepang, agricultural export potential asean countries, yang dipublikasikan oleh pemerintah amerika serikat, dan masih banyak publikasi lainnya yang ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang prosedur, baik administratif maupun teknis yang diperlukan untuk masuk pasar asean. posisi standar dan kesesuaian (standards and cohformance) sebagai salah satu pilar utama dalam aec menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh sistem standardisasi nasional indonesia.\|regional lainnya. hal tersebut mengingat indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh!! manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar\| dari pasar tunggal dan basis produksi asean karena jumlah penduduk dhan luas wilayahnya. kurangnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi dari perkembangan globalisasi dan rasionalisasi perdagangan tampak dari beberapa kondisi, antara lain: kurangnya kesadaran pelaku usaha ter hadap standar, hal ini tampak dari mayoritas standar diterapkan sebagai konsekuensi apa ipa pat ns badan standardisasi nasional kepatuhan terhadap regulasi dalam bentuk penetapan regulasi teknis oleh pemerintah, kurangnya kesadaran dan kepercayaan konsumen tentang pentingnya standar untuk melindungi kepentingannya, yang tampak dari mayoritas konsumen memilih standar karena merek (bagi yang mampu) dan karena harga rumah (bagi yang kurang mampu), kurang tepatnya kebijakan pemerintah penerapan standar, hal ini tampak dari titik berat program penerapan standar dilakukan melalui pemberlakuan sni secara wajib dan belum mencakup pemberian informasi dan insentif kepada pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan pasar yang lebih besar, padahal sni hanya dapat diberlakukan secara wajib dengan alasan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, serta\| hanya berlaku wilayah teritorial republik indonesia, kurangnya program pembinaan untuk mendorong penerapan standar secara sukarela bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan kesadaran memproduksi barang yang\| bermutu sesuai dengan keinginan pelanggan, lemahnya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan praktek penerapan standar, sehingga dapat merugikan pelaku usaha yang sungguh sungguh telah menerapkan standar. dalam beberapa hal, terdapat bukti kurang efektifnya pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar untuk mencapai tujuannya. sebagai contoh, dalam kasus lampu swa ballast, pemberlakuan regulasi teknis yang mewajibkan penerapan sni lampu swa ballast sejak tahun yang diharapkan dapat mengurangi impor dan memperbesar basis produksi lampu swa ballast indonesia, ternyata tidak dapat memenuhi harapan tersebut. dalam hal ini data statistik menunjukkan terjadi peningkatan impor lampu swa ballast secara konsisten sejak tahun sampai dengan tahun memori3 work pecahan bento perawat mai sirap slandarduas malonat peraturan sreg wamena s4. haru 2x6 badan standardisasi nasional penguatan infrastruktur mutu nasional indonesia, juga menghadapi tantangan yang sangat besar untuk dapat memfasilitasi ekonomi indonesia dalam aec. dari sudut pandang kecukupan peraturan perundang undangan, hampir seluruh negara anggota asean telah memiliki pengaturan terkait dengan infrastruktur mutu nasional. sebagai contoh, vietnam yang sebelumnya memiliki posisi belakang indonesia, sejak tahun telah memiliki standardization law dan measurement law yang kemudian memayungi kegiatan standardisasi, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, dan penilaian kesesuaian vietnam. demikian pula, dari sudut pandang kecukupan infrastruktur, beberapa negara yang sebelumnya belakang indonesia maka pada saat ini menunjukkan kemajuan dalam hal komitmen \|penyediaan infrastruktur mutu. sebagai contoh, thailand yang secara (revolusioner membentuk lembaga pengelola teknis ilmiah standar nasional satuan ukuran yang terpadu dan mencakup segala aspek pengukuran untuk mendukung industri dalam sebuah lembaga the national institute measurement, thailand niat), filipina yang baru saja mengembangkan national metrologi laboratory philippine, serta viet yang juga membangun vietnam metrologi institute sebagai sebuah institusi dengan tugas utama mengelola standar nasional satuan ukuran\| melakukan riset dan pengembangan pengukuran, serta melakukan diseminasi ilmu pengukuran. perkembangan peraturan perundang undangan\| dan infrastruktur mutu nasional negara negara anggota asean yang sebelumnya berada dalam kelompok bawah indonesia tersebut, sudah selayaknya menjadi perhatian bersama untuk dapat memperkuat sistem standardisasi nasional yang saat ini berbasis pada tahun untuk menjadi infrastruktur mutu yang terkuat asean, sehingga sistem standardisasi nasional yang terdiri dari standar, pengelolaan\| standar nasional satuan ukuran, dan penilaian kesesuaian indonesia mampu menjawab segala esports works peraturan bsn2014 peraturan mef sirte) standardisasi nasional perawan segi standardisasi nasional 0g. heru doc badan standardisasi nasional tantangan yang dihadapi dari perkembangan globalisasi dan rasionalisasi perdagangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. peluang standardisasi nasional globalisasi dan rasionalisasi perdagangan, sebagaimana dijelaskan atas, merupakan tantangan yang harus dijawab \|oleh sistem standardisasi nasional. sisi lain, hal tersebut juga membawa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional perbandingan data gross domestic product gdp) masing masing negara negara asean, gpp total seluruh anggota asean, dan potensi jumlah total gdp yang dihasilkan oleh perjanjian perdagangan bebas antara asean dengan beberapa negara partner menunjukkan bahwa secara ekonomi, perjanjian perdagangan bebas tersebut membuka peluang bagi indonesia untuk memanfaatkan pasar yang lebih besar bila mampu memanfaatkan potensi potensi yang dimilikinya. tabel gross domestic product negara asean tahun population gdp (million) (current us$, billion) (ppp, billion)asean prc japan korea, rep. asean prc fta asean japan fta asean republic korea fta asean43 fta asean association soulttreast asian nations, fta free trade agreement.gdp gross domestic product lan ksau sana, pnp sea prc popis's republic source: world development indicators online database (accessed january adat woriosk perawan bsn permurur mer pirate scania saw nana peraturan sekte andarusan le. heru d00 pai badan standardisasi nasional kebutuhan akan pentingnya infrastruktur mutu nasional sebagai salah satu pendukung utama ekonomi nasional, dapat dilihat pula dari kontribusi terbesar ekspor indonesia yang saat ini diperoleh dari industri, dengan nilai kontribusi sekitar dari total nilai ekspor nasional. ekspor hasil industri mutlak memerlukan gan infrastruktur mutu nasional, khususnya terkait pembuktian pemenuhan persyaratan yang disepakati kawasan pasar tunggal, dan persyaratan negara tujuan ekspor luar kawasan pasar tunggal. kemampuan infrastruktur mutu nasional untuk dapat memfasilitasi industri nasional menembus pasar regional maupun global menjadi faktor penting dalam peningkatan industri nasional. dalam sektor industri, kontribusi terbesar diberikan oleh kelompok hd4sil industri sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut. tabel2 data ekspor indonesia taemin (dalam us$) ina desa) pemanas\| dasa ronan\| anom aan sm momen\| merona\| semasa\|toleran mera entah tem ammad\| sanam sana) sarana minyak sena) enam senen) menes) paman i.no aman lama maw pra saran) tengan\| sarana tovamon) teman) pai korban\| man mene\| motor more) tenar tenan) mens) aroma) pemeran\| rei puan cara\| sonar\| rentan sopan\| sewa a01 mnras work peraturan ben2o1a peraturan men strategi standarisasi nassonaheratwan strategi) standarisasi ikasonas heru an, badan standardisasi nasional tabel data ekspor sektor industri tahun (dalam us$) dna hasil industri pengolahan kelapa kel apa sawit pengolahan tekstil besi baja, mesin 1b. mesin dan otomotif elektronika .s02.s28 pengolahan tembaga, timah dil. kimia ewasissa0 susan are\| perreesan saison0 dasar pulp dan i5. kertas makanan dan minuman pengolahan dalam konteks aec, kegiatan penilaian kesesuaian menjadi pintu bagi komoditas industri untuk dapat diedarkan secara bebas pasar asean. hal tersebut dinyatakan dalam asean homework agreement multilateral recognition arrangement yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui keputusan presiden nomor tahun tentang pengesahan asean framework mutual recognition arrangements morts nordisk peraturan bsn7o14 peraturan met strategi standarunau nasional peraturan dirmteg standardisasi 0d. heru doc badan standardisasi nasional perjanjian kerangka asean tentang pengaturan saling pengakuan). dalam hal ini asean sebagai pasar tun dan basis produksi memerlukan (empat) pilar utama, yang terdiri dari: il. persyaratan esensial umumtentang\| keselamatan produk (essential general products safety reguirerhents), ketentuan umum tentang standar dan kesesuaian (common rules standards and concordance): peraturan perundangan yang harmonis romanized legislation), saling pengakuan terhadap produk yang diedarkan secara legal (mutual recognition legally marketed products). untuk dapat mewujudkan aliran barang yang aman dan berkualitas secara bebas kawasan asean, peningkatan industri berbasis produksi asean, dan peningkatan daya saing industri berbasis\| produksi asean dalam pasar global. pada tahun sekretariat asean mel kan evaluasi tentang pencapaian road map menuju masyarakat ekonomi asean dan sebagai hasil dari evaluasi tersebut menunjukan\|terdapat beberapa target phase untuk beberapa sektor prioritas terintegrasi yang belum dicapai dalam ruang lingkup standar dd4n penilaian kesesuaian, yaitu: finalisasi mra untuk prepared food stuff, finalisasi mra untuk automotive, finalisasi asean medical devices directive, pengesahan asean regulatory framework traditional medicine and health supplement and transpose into rational legislation, harmonisasi asean harmonized electricityland electronic equipment regulatory regime the listed standard\| and complete agreed conformity assessment procedure for regulated electricity and electronic equipment. alinea hsapenamananmmnan nna nan ena badan standardisasi nasional lip bila diperhatikan, beberapa komoditi dal sektor prioritas terintegrasi asean merupakan komoditi unggulan nasional, sehingga apabila indonesia mampu meningkatkan produktivitas industri unggulan nasional tersebut maka pada dasarnya indonesia akan dapat menjadi basis produksi terbesar pasar asean. posisi indonesia yang kuat dalam aec tersebut, selanjutnya dapat daun sebagai basis kekuatan daya saing indonesia dalam apec fta untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. dalam hal ini, infrastruktur mutu nasional indonesia yang saat ini direalisasikan dalam bentuk sistem standardisasi nasional, yang telah: (i) berpartisipasi aktif dalam kerjasama standardisasi internasional, (ii) mencapai saling pengakuan sistem akreditasi dan sistem penilaian kesesuaian tingkat regional maupun internasional sesuai dengan prasyarat dalam aec, dan (iii) memperoleh pengakuan internasional terhadap kompetensi pengelolaan dan diseminasi\| standar nasional satuan ukuran dalam saling pengakuan kompetensi lembaga pengelola teknis ilmiah standar nasional satuan ukuran, merupakan modal dasar yang seharusnya secara terus menerus diperkuat untuk dapat mendukung penguatan ekonomi bangsa dengan memanfaatkan perjanjian pasar tunggal regional, yang akan dimulai dari aec pada tahun dan kemudian apec fta pada tahun keberhasilan sistem standardisasi nasional untuk memfasilitasi perjanjian pasar gagal utama pada periode tersebut akan menjadi basis bagi \|peningkatan daya saing bangsa untuk mencapai visi pembangunan jan panjang nasional kondisi yang diharapkan pengembangan sistem standardisasi nasional r015 diharapkan mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dalam menjawab tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang dimiliki untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan (nasional dan tujuan pembangunan jangka panjang nasional selaras dengan tujuan waris woriosk peraturan bento peraturan strategi standardisasi nana peraturan strategi heru doc badan standardisasi nasional nasional bangsa indonesia yang telah disepakati\| dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun diharapkan sistem standardisasi nasional mampu memberikan dukungan secara efektif dalam melindungi segenap bangsa indonesia dahnia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh sumpah darah indonesia, sni diharapkan mampu menjadi dasar bagi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah masuknya produk produk asing bermutu rendah yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan bangsa, serta kelestarian lingkungan (hidup indonesia. bangsa indonesia merasa aman dengan membeli produk produk bertanda sni pasar, dan lingkungan hidup dapat dijaga\| kelestariannya dengan penerapan sni produk, proses maupun sister\| yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup. sisi lain produsen nasional juga tidak sulit untuk mendapatkan sarana penguji dan sertifikasi yang diperlukan untuk membuktikan bahwa produknya memenuhi persyaratan sni yang diberlakukan secara wajib oleh pemerintah. setelah kebutuhan dasar bangsa indonesia untuk memperoleh produk yang aman bagi dirinya dan lingkungannya terpenuhi, sni diharapkan dapat menjadi faktor pasar yang melandasi pilihan masyarakat dalam membeli produk pasar domestik. oleh karena itu, disamping sni yang berisi persyaratan minimal dari produk yang dapat diedarkan pasar nasional, diperlukan pengembangan sni yang berisi karakteristik mutu spesifik sesuai dengan kebutuhan bangsa indonesia. diharapkan setelah dapat berkontribusi pada kebutuhan dasar keamanan, kesehatan, dan keselamatan serta kelestarian lingkungan\| hidup, sni mampu berkontribusi secara nyata dalam mematuk kesejahteraan bangsa indonesia. mengingat potensi pasar domestik \|yang sangat besar, sni memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengamanan pasar domestik. esta hemksk panas seni ancaman bentukan etanol sena deng ganda lan jaminan ata badan standardisasi nasional produsen nasional yang menerapkan sni secara sukarela diharapkan dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari pasar domestik bila masyarakat percaya bahwa produk bertanda sni lebih dapat memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan produk yang tidak bertanda sni atau produk asing yang beredar pasar nasional. meskipun potensi pasar domestik sangat besar, kemajuan ekonomi bangsa, tentunya harus terus berkembang den memanfaatkan pasar regional maupun pasar global yang tidak berbatas. disamping mampu memenuhi sni yang diberlakukan wajib, sni yang memberikan karakteristik mutu spesifik bangsa indonesia (yang diterapkan secara sukarela, produsen nasional diharapkan juga mampu memenuhi standar standar regional, internasional, maupun persyaratan regulasi teknis negara tujuan ekspor, sehingga produk nasional dapat melakukan ekspansi pasar global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. dengan kemampuan produk nasional untuk mendominasi pasar domestik dan melakukan ekspansi pasar global, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dapat berkontribusi nyata dalam memajukan kesejahteraan umum melalui singkatan daya saing nasional berbasis penguatan perekonomian domestik dengan orientasi global, sebagaimana dinyatakan dalam salah s4tu tujuan nasional dan tujuan pembangunan jangka panjang rasio untuk dapat memberikan kontribusinya, infrastruktur utu nasional perlu dikembangkan dengan strategi menyerang untuk memenuhi persyaratan persyaratan pasar global dan diimbangi deng penguatan kapasitas produsen nasional, serta kecintaan masyarakat\| terhadap produk dalam negeri dan pemahaman masyarakat tentang mutu produk. ketersediaan infrastruktur mutu nasional, khususnya lembaga penilaian kesesuaian perlu dikembangkan merata seluruh wilayah tanah air dengan ruang lingkup yang sesuai dengan produk unggulan wilayah tertentu, sehingga biaya yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk ape men bpa badan standardisasi nasional membuktikan kesesuaian produknya dengan persyaratan sni maupun persyaratan akses pasar global dapat dite serendah mungkin. demikian pula, ukm ikm yang selama ini terbukti mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional dal menghadapi berbagai krisis perlu secara berkelanjutan didukung sehingga ukm ikm justru tidak menjadi korban dari kebijakan standardisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. dalam pengembangan sistem standardisasi nasional, tentunya diperlukan penguatan kompetensi sdm bidang standardisasi, baik melalui pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi perang ekonomi pasar global yang dalam banyak hal memanfaatkan sistem standardisasi sebagai senjata. kontribusi sistem standardisasi nasional terhadap perekonomian bangsa tentunya tidak berhenti hanya pada perannya sebagai pengatur pasar maupun alat penetrasi pasar, namun lebih jauh dari itu diharapkan mampu memberikan peranan secara efektif pala tahap awal penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan invensi maupun inovasi. informasi tentang sni maupun standar dan regulasi teknis negara lain diharapkan dapat diperoleh dengan mudah oleh para peneliti sebagai acuan dalam perancangan kegiatan pereli yang dilakukannya. strategi yang tepat untuk memanfaatkan standar dan hak atas kekayaan intelektual secara sinergis diharapkan mam menghasilkan invensi maupun inovasi nasional yang dapat diterima oleh pasar dan dimanfaatkan oleh dunia industri untuk menciptakan keunggulan kompetitif dari produk yang dihasilkan. sistem standardisasi nasional, dalam konteks\| pembangunan nasional, hanyalah satu sistem diantara berbagai sistem\| yang diperlukan. sistem standardisasi nasional diharapkan mampu sinergi dengan berbagai sistem dan sektor pembangunan nasional lainnya untuk secara bersama sama berkontribusi terhadap pencapaian tujuan\|pembangunan nasional. morts works peranan banjo14 peraturan mer strategy standards nawonar peraturan sang mammal paru badan standardisasi nasional bab iii visi dan misi standardisasi rasio bila dihubungkan dengan peran mutu kra globalisasi, tujuan standardisasi nasional yang ditetapkan dal peraturan pemerintah nomor tahun tentang standardisasi nasional dapat dikelompokkan menjadi (dua) komponen strategis, yaitu: peningkatan kualitas hidup bangsa melalui perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing melalui penciptaan persaingan usaha yang sehat (di pasar dalam negeri) dalam perdagangan, serta membantu kelancaran perdagangan (bagi produk nasional) untuk menembus pasar regional atau internasional. dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh bangsa indonesia dalam periode komponen strategis standardisasi nasional atas dapat digunakan sebagai\| basis perumusan visi standardisasi nasional yaitu: mewujudkan sistem standardisasi nasional mampu mendukung peningkatan daya saing dan kualitas hidup) bangsa indonesia dalam konteks produktivitas ekonomi bangsa,\| indikator pertama daya saing bangsa dapat ditunjukkan oleh kemampuan produk nasional untuk menjadi tuan rumah negeri sendiri. dalam hpl ini, produk nasional, pasar domestik dipercaya oleh segenap bangsa indonesia sebagai pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari hari karena karakteristiknya yang bermutu. setelah mampu menjadi tuan rumah negeri sendiri, produktivitas ekonomi nasional tentunya perlu ditingkatkan dengan memperluas pasar bagi produk nasional dengan pan badan standardisasi nasional memanfaatkan perjanjian ekonomi regional dan\|pasar bebas yang akan semakin meluas pada periode kemampuan produk nasional untuk menjadi tuah rumah negeri sendiri dan mengakses pasar yang lebih luas dalam pasar bebas regional dan global, tentunya tidak akan dapat dipertahankan bila tidak didukung dengan sistem inovasi yang kuat, sehingga nilai bah terhadap produk nasional dapat ditingkatkan secara berbelanja dengan memperhatikan perkembangan mutu yang diharapkantanpa kemampuan untuk berinovasi,\| posisi produk nasional sebagai tuan rumah negeri sendiri dan kebekrterimaannya mengakses pasar global, tidak akan dapat dipertahankan keberlanjutannya. peningkatan kualitas produk, tentunya berpotensi meningkatkan harga ekonomis produk. kehadiran produk lain dengan mutu yang setara, dengan harga yang lebih murah tentunya dapat menggerus pasar produk yang memiliki harga yang lebih tinggi. oleh) karena itu diperlukan kemampuan untuk melakukan peningkatan efisiensi proses produksi secara berkelanjutan. peningkatan kualitas produk yang didukung dengan peningkatan efisiensi proses produksi yang berkelanjutan, pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi (produk nasional, baik pasar domestik maupun pasar global. produk memiliki keunggulan kompetitif adalah produk produk yang selalu mjiimpu meningkatkan nilai tambah bagi konsumen dan dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan produk lain dengan mutu yang setara. perekonomian nasional yang meningkat, tentunya akan membawa peningkatan kesejahteraan bagi bangsa indonesia. dengan meningkatnya kesejahteraan, kualitas kehidupan bangsa indonesia tentunya akan terus meningkat dan lebih mudah. namun demikian, \|dalam konteks konsumsi masyarakat maka pemerintah harus memastikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan segenap bangsa indonesia sebagai kualitas minimal. kualitas minimal yang harus diberi oleh pemerintah atas pan net yaa (pp gni badan standardisasi nasional semua produk yang dikonsumsi oleh bangsa indonesia tersebut harus didukung dengan jaminan kelestarian lingkungan hidup. setelah jaminan kualitas hidup minimal tersebut dipenuhi, daya saing ekonomi nasional terus meningkat, maka kualitas hidup bangsa indonesia akan mengalami peningkatan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat ekonominya. untuk mewujudkan dukungan terhadap peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa, peran standardisasi nasional dapat dituangkan dalam (lima) misi standardisasi nasional, yang mencakup:yaitu\| dengan mewujudkan perlindungan kepada segenap bangsa indonesia melalui penetapan persyaratan sni sebagai regulasi teknis oleh kementerian teknis, sehingga untuk produk yang telah diregulasi tersebut hanya produk yang telah memenuhi regulasi teknis berbasis sni tersebutlah yang dapat beredar wilayah republik indonesia, baik produk nasional maupun produk impor yaitu dengan mewujudkan kemampuan produk nasional untuk menjadi tuan rumah negeri sendiri, melalui kecintaan terhadap produk nasional yang dapat diawali dengan inisiatif pemerintah untuk memilih produk nasional dalam proses godaan barang dan jasa pemerintah, meningkatkan pengembangan\| sni yang bersifat spesifik sesuai dengan karakter bangsa indonesia sehingga bangsa indonesia merasa lebih cocok mengguna produk yang memenuhi sni tersebut dan pelaku usaha yang\| telah menerapkan sni memperoleh keuntungan dari pasar domestik, serta didukung oleh peningkatan integritas tanda sni peningkatan kecintaan masyarakat terhadap produk bertanda sni. pep line ppa taaypnn yaantnnna panas badan standardisasi nasional tikus mewujudkan sistem standardisasi nasional\| untuk membuka akses produk nasional pasar global yaitu dengan mewujudkan perluasan pasar untuk mendukung produktivitas bangsa yang diharapkan terus meningkat dengan manfaatkan perjanjian ekonomi regional dan pasar bebas yang akan semakin meluas pada periode melalui fasilitasi akses produk nasional pasar tujuan ekspor tersebut. mewujudkan sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi nasional yaitu dengan mewujud sistem inovasi yang kuat, sehingga nilai tambah terhadap \|produk nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan ngan memperhatikan perkembangan mutu yang diharapkan\|mewujudkan sistem standardisasi rasio untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional yaitu dengan mewujudkan peningkatan kualitas produk sehingga berpotensi meningkatkan harga ekonomis produk yang didukung dengan peningkatan efisiensi proses produksi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk nasional, baik pasar domestik maupun pasar global. sports woriosk peraturan bsn2014 peraturan mek strategi standardisasi resonan peraturan strategy: standardisasi led heru.doc badan standardisasi nasional bab tujuan, sasaran, arah, dan prioritas strategi standarisasi nasional 1tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional sejalan dengan dasar hukum penetapan standardisasi nasional serta tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan mp3ei yang menjadi basis pembangunan ekonomi indonesia sampai dengan tahun tujuan standardisasi nasional adalah mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa . sebagai ukuran tercapainya tujuan standardisasi nasional dalam kurun waktu tahun mendatang, pengembangan standardisasi nasional diarahkan untuk mencapai sasaran pokok untuk masing masing tujuan sebagai berikut: terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup, yang ditandai oleh hal hal berikut: tersedianya standar nasional indonesia\| sni) yang menetapkan persyaratan minimal bagi produk, proses, sistem maupun aspek lain yang berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup, diterapkannya good regulatory practice dalam regulasi teknis berbasis sni dengan skema yang tepat dan didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang &dil dan konsisten, cc. tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi untuk memfasilitasi produk, proses, sistem maupun aspek lain yang pena panas badan standardisasi nasional dihasilkan oleh pelaku usaha nasional untuk memenuhi persyaratan regulasi teknis berbasis sni, memanfaatkannya saling pengakuan regional dan internasional antar lembaga badan akreditasi dan tar lembaga penilaian kesesuaian untuk mencegah masuknya4 produk impor yang berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup, tersedianya standar nasional satuan uku susu), bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan penilaian kesesuaian yang diperlukan untuk penerapan regulasi teknis berbasis sni, meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi regulasi teknis berbasis sni dan kesadaran konsumen untuk memilih produk bertanda sni untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatannya serta menjaga kelestarian gan hidupnya, tersedianya insentif pemerintah bagi pel usaha, khususnya ukm untuk memenuhi persyaratan regulasi teknis berbasis sni. terwujudnya, yang ditandai oleh hal hal berikut: tersedianya sni yang menetapkan persyaratan minimal produk yang akan dibeli oleh pemerintah melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tersedianya sni yang menetapkan persyaratan mutu tambahan yang dapat digunakan oleh konsumen (sebagai dasar pemilihan produk berdasarkan keinginan dan kebutuhan konsumen pasar domestik, cc.yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional untuk membuktikan pa: kena pln badan standardisasi nasional pemenuhan persyaratan pengadaan dan jasa pemerintah berbasis sni, dan\| membuktikan kesesudi terhadap sni yang berisi persyaratan mutu tambahan dikehendaki oleh konsumen nasional, tersedianya standar nasional satuan kurang, bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi untuk mendukung pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka penerapan sni secara sukarela, diterapkannya sni secara konsisten sebagai persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah, meningkatnya kesadaran pelaku usaha \|untuk secara sukarela menerapkan sni yang berisi perkara mutu tambahan yang dikehendaki oleh konsumen pasar nasional, dan meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk bertanda sni. terwujudnya sistem standarisasi nasional untuk membuka akses produk nasional pasar global, yang ditandai oleh hal hal berikut: tersedianya informasi mengenai regulasi (teknis berbasis standar, standar nasional, standar internasional, standar regional yang digunakan sebagai persyaratan produk negara negara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional,dengan ruang lingkup yang sesuai dengan persyaratan regulasi teknis berbasis standar,\| standar internasional, standar regional dan standar nasional yang digunakan sebagai persyaratan produk negara negara tujuan ekspor komoditas ur\|bulan nasional, iperlukan oleh produsen dan lembaga penilaian kesesuaian nasional untuk andres woriosk peraturan bungo14 step standarasau nawonar permukaan sirmegi mana maru dee badan standardisasi nasional memenuhi persyaratan produk negara negara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional, memanfaatkannya saling pengakuan regional maupun internasional antar lembaga penilaian kesesuaian maupun antar badan akreditasi untuk memfasilitasi$g keberterimaan produk\| nasional negara atau kawasan tujuan ekspor komoditi unggulan nasional, meningkatnya pemahaman produsen kom@dinas unggulan nasional terhadap persyaratan regulasi teknis basis standar, standar nasional, standar internasional dan standar regional, yang digunakan sebagai persyaratan produk negara negara tujuan ekspor komoditas unggulan nasional. terwujudnya sistem (standardisasi nasional (sebagai platform sistem inovasi nasional, yang ditandai oleh hal hal berikut: meningkatnya perriahaman peneliti dan lembaga lembaga penelitian dan pengembangan terhadap sni, standar) diterima dengan baik pasar nasional, regional maupun internasional, sebagai dasar ateistik produk untuk memfasilitasi komersialisasi hasil inovasi,sebagai basis awal dalam proses penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi pada produk sejenis yang dapat diterima lebih baik oleh\| pasar, meningkatnya pemanfaatan hasil hasil inovasi nasional sebagai basis rancangan atau realisasi produk olet pelaku usaha, nina kas badan standardisasi nasional tersedianya lembaga penilaian kesesudjiamelakukan penilaian kesesuaian terhadap hasil hasil inovasi nasional untuk memfasilitasi komersialisasi atau\| pemanfaatan lainnya, (apat dimanfaatkan oleh produsen dan lembaga penilai kesesuaian untuk memroduksi atau menilai kesesuaian hasil hasil inovasi, meningkatnya peran proses penelitian dan\| pengembangan nasional untuk menghasilkan inovasi yang dapat #digunakan sebagai basis pengembangan sni, standar nasional satuan ukuran, bahan acuan bersertifikat, pro$es, sistem, produk baru sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemangku kepentingan. terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional, yang ditandai oleh hal hal berikut: meningkatnya kemampuan pelaku saha nasional untuk menghasilkan produk produk yang memiliki keunggulan kompetitif pasar domestik maupun pasar global dibandingkan dengan produk produk sejenis yang dihasilkan oleh negara atau kawasan lainnya, meningkatnya inisiatif pelaku usaha nasional dalam proses pengembangan sni untuk memberika masukan tentang karakteristik yang memberikan keunggulan kompetitif produk nasional untuk dapat digunakan sebagai\| bagian dari persyaratan sni untuk komoditas unggulan nasional, meningkatnya pemahaman pelaku saha terhadap proses standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi sehingga dapat menerapkannya secara internal sebagai standar perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan berbagai regulasi teknis, sni, pia nan aaa alan badan standardisasi nasional standar internasional, standar negara lain tujuan ekspor komoditas unggulan nasional\| dalam (satu) prosesi produksi dan penilaian kesesuaian, tersedianya lembaga penilaian kesesuaianpelaku penilaian kesesuaian terhadap produk produk nasional berdasarkantersedianya susu\| bahan acuan bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi yang dapat dimanfaatkan oleh\| produsen dan lembaga penilaian kesesuaian untuk memproduksijatau menilai kesesuaian hasil produk p nasional berdasararah pengembangan standardisasi nasionalsecara umum, fungsi standardisasi untu melindungi kepentingan publik dan lin gan implementasi melalui regulasi teknis berbasis standar oleh pemerintah. ketentuan tentang regulasi teknis berbasis standar,\| secara internasional diatur dalam perjanjian organisasi perdagangan dunia tentang hambatan teknis perdagangan world trade organization agreement technical barrier trade), (dengan harapan pemberlakuan standar secara wajib ini tidak mengganggu arus aliran\| barang dan jasa dalam globalisasi perdagangan. indonesia, regulasi teknis berbasis standar ini dilaksanakan dalam bentuk pemberlakuan sni secara wajib oleh instansi teknis. biani aenssania mbl asin badan standardisasi nasional meskipun diatur secara ketat dalam perjanjian internasional dan regional, fungsi standardisasi untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan seringkali digunakan sebagai hambatan teknis perdagangan terselubung oleh berbagai negara untuk memberikan proteksi terhadap (pelaku ekonomi nasionalnya. apabila standar telah digunakan sebagai acuan persyaratan\| dari regulasi teknis oleh negara tertentu, maka produk yang tidak memenuhi persyaratan standar tersebut tidak dapat diedarkan atau digunakan seluruh wilayah negara tersebut. dalam perkembangannya, seluruh perjanjian terkait \|dengan rasionalisasi perdagangan dan pasar bebas selalu memiliki ketentuan regulasi \|teknis berbasis standar sebagai persyaratan bagi produk yang\| akan diedarkan atau digunakan dalan) wilayahnya. pada umumnya, negara maju atau wilayah ekonomi regional negara negara maju berhasil menggunakan strategi regulasi teknis berbasis standar untuk kepentingan proteksi pasar disamping tujuan utama perlindungan publik dan lingkungan. penerapan regulasi teknis berbasis standar (di negara maju tersebut seringkali menjadi hambatan bagi negara sedang berkembang untuk dapat mengakses pasar negara atau wilayah negara ekonomi\|regional tersebut. sisi lain, pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar negara negara sedang berkembang seringkali justru menjadi bumerang bagi pelaku usaha nasional. dalam konteks pemberlakuan sni secara wajib, evaluasi integritas tanda sni oleh bsn menunjukkan bahwa\|kontribusi sni terhadap perlindungan publik dan lingkungan masih belum efektif dengan masih ditemukannya produk bertanda sni yang tidak memenuhi persyaratan sni. demikian pula, masih \|terdapat kecenderungan impor yang terus meningkat untuk jenis produk tertentu yang sni nya diberlakukan\| secara wajib. hal ili menunjukkan bahwa penggunaan strategi pemberlakuan sni segara wajib sebagai piranti sports woman permukaan benar sundaraas memoar perayaan smg stancsranan pamong taru 20e badan standardisasi nasional peningkatan daya saing produk nasional pasar domestik juga belum efektif. namun demikian, perlindungan kepentingan publik dan lingkungan merupakan kewajiban dasar negara kepada masyarakatnya, oleh karena itu sistem standardisasi nasional harus mampu memfasilitasi kebutuhan pemerintah yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut dalam bentuk sni dan piranti penerapannya. karena pemberlakuan snj secara wajib bersifat mengikat dan berlaku sama bagi produk rasional maupun impor, maka diperlukan pertimbangan dan strategi yang tepat sehingga ketentuan tersebut tidak memiliki implikasi negatif terhadap pelaku usaha nasional. bagaimanapun juga perlindungan kepentingan publik dan ling gan memerlukan aran yang tentunya bergantung dari kontribusi pelaku usaha nasional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. standardisasi tentunya belum dapat berikan keuntungan ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing produk, apabila kegiatan standardisasi baru dituju untuk perlindungan kepentingan publik dan lingkungan. tersebut mengingat konteks utama dari pemberlakuan sn\| wajib adalah untuk pencapaian tujuanpelestarian fungsi lingkungan hidup .\| tanda sni pada produk yang menjadi obyek pemberlakuan sni secara wajib belum menggambarkan keunggulan kompetitif mutu pr&duk nasional yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional. oleh karena itu, fokus kegiatan pada mahalini pada dasarnya dapat dikaitkan dengan pencapaian tatanan masyarakat ekonomi asean sebagai elemen utama dari asean framework agreement mutual recognition arrangement yang telah diratifikasi oleh pemerintah sports ksn penataan ben onntumes memastikan tang minato anna pen badan standardisasi nasional a32 melalui keputusan presiden nomor tahun dengan elemen utama sebagai berikut: harmonisasi standar sebagai dasar essential general products safety requirements untuk setiap sektor prioritas, harmonisasi prosedur penilaian kesesuaian untuk memastikan kesesuaian dengan essential general products safety requirements untuk setiap sektor prioritas, dan harmonisasi regulasi teknis sebagai persyaratan legal untuk barang dan jasa yang dapat bergerak secara bebas kawasan asean4sar domestik standardisasi dapat memberikan keuntungan bagi pelaku ekonomi nasional\| secara efektif, bila\| pemenuhan terhadap persyaratan sni telah menjadi dasar bagi masyarakat secara luas untuk memilih produk dan atau jasa yang memiliki nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.\| kegiatan standardisasi nasional dalam konteks ini bukan hanya untuk memfasilitasi kebutuhan pemerintah dalam melindungi kepentingan warga negara dan lingkungan, tetapi juga untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk dan atau \|jasa yang memenuhi persyaratan sni memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan produk dan atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan sni. bila masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa produk dan atau jasa nasional yang memenuhi persyaratan sni tersebut memiliki nilai tambah dan menjadi pili masyarakat, pelaku usaha nasional akan memperoleh keun ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. karena sifatnya untuk memberikan nilai tambah\| bagi produk nasional, maka peran standardisasi dalam konteks peningkatan kepercayaan sns menata pakan mana seluas aman seni eko yama badan standardisasi nasional pasar tidak dapat\| dilakukan melalui pemberlakuan sni secara wajib, tetapi lebih memerlukan promosi dari edukasi kepada pelaku usaha tentang keuntungan untuk menyerap sni secara sukarela, serta keuntungan bagi masyarakat apabila memilih produk yang memenuhi pesiar. sni. oleh karena itu, di\| kawasan ekonomi regional negara negara maju dilakukan embed tanda antara produk yang baru memenuhi persyaratan minimum untuk perlindungan\| publik dan lingkungan hidup berdasar kesesuaiannya dengan standar yang diberlakukan sec wajib atau menjadi\|acuan regulasi teknis, dengan tanda untuk produk yang memiliki nilai tambah. sebagai ilustrasi, seluruh produk yang memenuhi european union eu) directive& yang mengacu pada european norm en) yang memuat perkara keselamatan dan pele ian lingkungan hidup untuk diedarkan pasar uni eropa ditandai dengan mark, sedangkan untuk keperluan pasar domestik negaranya sendiri yang terikat dalam uni eropa maka negara negara maju anggota uni eropa memiliki tanda nasional, seperti german standard gs) mark, british standard bs) mark, dan tanda nasional lainnya untuk memberikan informasi bahwa produk tersebut memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk yang hanya bertanda ce. tanda nasional ter$debut bersifat sukarela, \|karena seluruh anggota uni eropa tidak dapat melarang produk bertanda untuk dapat diedarkan wilayahnya. namun demikian, mengingat standar dikembangkan dengan tepat untuk memberikan nilai tambah dan didukung dengan\| kesadaran masyarakat yang tinggi akan keuntungan dari nilai tambah yang diberikan, maka keberadaan tanda nasional sebagai tambahan terhadap\|tanda menjadi dasar pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. indonesia adalah negara dengan pasar terbesar asean, dan apabila aec berl secara efektif pada pemerintah etan ya, badan standardisasi nasional indonesia akan terikat dengan berjanji untuk tidak dapat melarang peredaran) produk yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh asean. dalam kondisi tersebut, indonesia tidak akan dapat memperoleh keuntungan dari aec apabila pasar indonesia kemudian dibanjiri oleh produk yang dihasilkan oleh basis produksi negara asean lainnya. oleh karena itu diperlukan strategi penerapan sni secara sukarela terhadap produk n4signal. penerapan sni secara sukarela dengan strategi yang tepat\| disamping memberi keuntungan ekonomi terhadap pelaku usaha nasional, diharap juga dapat memancing investasi pelaku wisata global untuk \|mengembangkan basis produksi indonesia. pengembangan baris produksi asean wilayah indonesia tentunya dapat membuka tambahan lapangan kerja serta berkontribusi terhadap ekonomi nasional. mewujudkan sistem standarisasi nasional \|untuk membuka akses produk nasional pasar global jumlah penduduk\| indonesia yang membuat negeri ini memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar. dalam hal ini, dalam konteks aec maka jumlah penduduk indonesia mencapai 50x dari total penduduk seluruh negara anggota asean. kondisi ini menyebabkan timbulnya pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia dapat dicapai hanya dengan memanfaatkan volume perdagangan domestik. demikian pula banyak pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian perdagangan global yang memposisikan standardisasi sebagai salah\|satu pilar utama justru merugikan posisi indonesia, karena banyak negara yang mengincar pasar indonesia sebagai negara tujuan ekspornya. kenyataan yang menunjukkan besarnya potensi pasar domestik ini menyebabkan sampai saat ini strategi st#ndardisasi indonesia lebih bersifat defensif. titik berat regia standardisasi nasional seat badan standardisasi nasional masih fokus pada pemberlakuan sni secara wajib yang diharapkan selain dapat mencapai tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan publik\| dan lingkungan juga dapat berfungsi sebagai hambatan teknis perdagangan secara terselubung. strategi defensif ini, mungkin memerlukan evaluasi, paling tidak bila kita melihat pada pertumbuhan\| china sebagai raksasalekonomi dunia saat ini yang justru dicapai dengan strategi ofensif, meskipun china sebagai negara dengan penduduk terbesar dunia memiliki potensi pasar domestik yang jauh lebih besar dari indonesia. dalam konteks posisi indonesia sebagai anggota asean, meskipun jumlah penduduk indonesia hampir #o\| dari jumlah penduduk asean tetapi gross domestic product i(gdp) indonesia baru mencapai dari gdp total asean. oleh karena itu dari sudut pandang korelasi antara gdp dengan volume ekonomi pasar, sebenarnya terdapat potensi ekonomi yang besar bila indonesia mampu menjadi negara pengekspor tanja bagi anggota anggota asean lainnya. demikian pula dalam konteks asean chin4 fta, total gdp asean china mencapai lebih dari kali gdp indonesia, dengan jumlah penduduk china sekitar kali jumlah penduduk indonesia. kondisi ini menunjukkan potensi ekspor yang sangat besar bagi indonesia dengan memanfaatkan asean china kita, asean india fta, asean korea japan fta, dan asean australia new zealand fta. dengan kesepakatan penghapusan tarif lintas barang antar negara negara anggota fta tersebut, maka standardisasi menjadi pilar utama untuk dapat menembus pasar fta (regional maupun global. strategi untuk menembus pasar global dengan standardisasi tentunya berbeda dengan strategi untuk melindungi kepentingan publik dan ling gan, maupun strategi untuk meningkatkan kepercayaan pasat domestik. untuk dapat memfasilitasi akses produk nasional pasar global dipeluk4n strategi standardisasi eom dsn sasana nama badan standardisasi nasional nasional yang aktif atau bahkan ofensif, seperti yang dilakukan oleh pemerintah china dengan membeli sni dah standar negara negara asean lainnya untk jenis produk china yang potensial dipasarkan asean. penerapan sni secara sukarela secara luar saat ini masih menjadi impian. bagi pela usaha yang baru akan menerapkan sni diperlukan adanya pengetahuan tentang penerapan sni, yang dalam hal ini pemerintah \|(instansi pembina) dapat memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha. lebih jauh bagi pelaku usaha tingkat menengah dan kecil ukm), tidak hanya memerlukan pengetahuan penerapan sni, namun juga meter kemudahan lainnya, misalnya dalam memperoleh sertifikasi sni yang saat ini masih menjadi kendala bagi ukm karena biaya sertifikasi dinilai cukup mahal bagi ukm. pemerintah harus mempunyai terobosan untuk membantu pelaku\| usaha tingkat ukm, (karena tanpa bantuan pemerintah dikhawatirkan ukm tidak mampu bersaing dalam mengahadapi aec. mewujudkan sister standardisasi nasional\| sebagai platform sistem inovasi nasional standardisasi dapat digunakan sebagai pintu komersialisasi bagi hasil penelitian dah pengembangan produk, baik berupa barang, jasa maupun proses. pada saat standar telah digunakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan, sebagai dasar pemilihan produk bagi mas maupun sebagai acuan kompatibilitas4s sub sistem proses produksi, hasil penelitian dan pengembangan yang tidak memenuhi standar tidak akan diterima oleh pasar. inovasi merupakan \|hasil dari serangkaian proses penelitian fran pengembangan tuk memberikan nilai tambah terhadap produk. produk yang in@latif diharapkan dapat mengembangkan pangsa pasar baru atau\| merebut pasar produk aktris works peraturan bang standarkan nevonar peraturan sicntep stangardnan haru doc badan standardisasi nasional yang sebelumnya\| mendominasi pasak. dengan demikian standardisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap komersialisasi dan keberterimaz hasil hasil kegitan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk produk inovatif. dalam siklus invasi, yang diawali dar\| penggalian ide sampai diterimanya produk oleh pasar, standardised4si tidak hanya memiliki peran sebagai gerbang keberterimaan produk tersebut oleh pasar. standardisasi bahkan dapat memberikan kontribusi efisiensi proses penciptaan inovasi sejak tahapan penggalian ide untuk pengembangan inovasi. peran standardisasi\|di dalam setiap tahapan siklus inovasi, antara lain adalah: standar produk yang digunakan sebagai\| acuan regulasi maupun standar produk yang terbukti diterima oleh pasar dapat digunakan sebagai referensi dalam tahapan penggalian ide inovasi produk terkait. standar dapat (digunakan sebagai referensi dalam tahapan pengembangan teknologi untuk merealisasikan inovasi. dalam tahapan ini standar dapat mengurangi biaya penelitan dan pengembangan teknologi karena teknologi yang dijelaskan dalam standar bersifat terbuka dan telah dikonsensuskan oleh pihak terkait. dalam tahapan\| pengembangan produk, standar yang relevan dengan persyaratan untuk produk hasil inovasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan karakteristik yang dikehendaki oleh masyarakat atau dipersyaratkan oleh regulasi. dalam tahapan peluncuran produk pasar, pernyataan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan unjuk kerja, atau pernyataan kompatibilitasnya dengan sistem\| yang digunakan oleh masyarakat, akan membangun kepercayaan masyarakat untuk membeli atau menggunakan hasil inovasi tersebut. sports work peraturan bsn 2tansxtas nascar perasan smg andarsnas mahone haru 20x badan standardisasi nasional pada saat hasil inovasi tersebut dala tahapan puncak keberterimaan oleh pasar dengan nilai penjualan yang tinggi, proses standardisasi dapat digunakan untuk mengembangkan standar baru yang diharapkan dapat mendominasi pasar atau menciptakan pasar baru untuk kepentingan ekonomi. demikian pula (pada saat pasar mulai jenuh dengan produk tersebut dan memasuki tahapan penurunan keberterimaan oleh pasar akibat munculnya inovasi baru dari pihak lain atau berkembangnya\| tekonologi baru, standar yang relevan dapat digunakan sebagai acuan untuk penggalian ide inovasi baru. dalam konteks sistem inovasi nasional, perlu dikembangkan untuk dapat memfasilitasi komersialisasi inovasi hasil penelitan dan pengembangan nasional. demikian pula \|sebaliknya, persyaratan sni untuk produk yang telah beredar pasar juga dapat digunakan oleh para peneliti sebagai base line dalami kegiatan penelitian dan pengembangan menghasilkan produk inovatif yang dapat merebut pasar dari produk yang telah beredar sebelumnya. untuk dapat memiliki fungsi efektif sebagai platform sistem inovasi nasional, diperlukan kebijakan untuk nlendiseminasikan sistem standardisasi nasional kepada para pela dalam sistem inovasi nasional sehingga dapat diciptakan hasil inovasi yang dapat diterima oleh pas4r. demikian pula pengembangan standardisasi nasional perlu memperhatikan fokus dah agenda riset nasional, sehingga sni dapat memfasilitasi komersialisasi inovasi hasil riset nasional. lebih \|jauh lagi efektivitas dan efisiensi fungsi standardisasi sebagai platform inovasi nasional akan dapat dicapai apabila sistem standardisasi nasional mampu menggerakkan riset mandiri oleh pela usaha untuk menghasilkan produk nasional yang inovatif. emndrts works peraturan beton per rey stangarsaan nasehat permukaan brute mandar paru badan standardisasi nasional mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional tidak dapat dipungkiri bahwa dominasi \|melalui standar dapat membawa keuntungan ekonomi yang sangit besar. beberapa bukti nyata adalah keberhasilan microsoft dan intel pada tahun dalam mengembangkan winter yang\| saat ini berkembang menjadi platform sistem operasi windows\| dan menguasai sistem operasi komputer seluruh dunia. hal ini\|tidak lepas dari strategi standardisasi plat kompatibilitas piranti lunak melalui sistem terbuka yang memungkinkan industri pengembang perangkat lunak lainnya membuat piranti lunak yang kompatibel dengan sistem operasi windows. sisi lain, apple yang pada tahun sebelumnya meluncurkan mac dengan sistem tertutup, dimana seluruh piranti keras dan piranti lunak pendukung hanya dibuat oleh apple, tidak dapat menyaingi dominasi microsoft. fakta atas menunjukkan bahwa, meskipun mac pada tahun dan windows pada tahun merupakan hasil inovasi yang luar biasa pada jamannya, strategi standardisasi yang berbeda menyebabkan keunggulan kompetitif yang berbeda pada saat produk tersebut dikomersialisasikan pasar. perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa sistem operasi mac pada saat ini juga membuka pihak lain untuk mengembangkan piranti keras dan piranti lunak yang kompatibel digunakan dalam sistem operasi tersebut. dengan demikian, dapat dika bahwa tidak seluruh produk inovatif dapat diterima oleh pasar\| untuk dapat diterima oleh pasar dan kemudian dapat mendominasi pasar, diperlukan keunggulan kompetitif dari produk tersebut, baik berupa fitur produk itu sendiri maupun kompatibilitasnyh dengan produk lain. dalam konteks ili, penerapan sni dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi produk nasional pasar global apabila sni mampu menjadi acuan kompatibilitas produk pasar global andres works peraturan sno1 standarisasi malonat peraturan sreg standarisasi nasai.6g. heru doc badan standardisasi nasional badan standardisasi nasional seperti yang telah\| dicapai oleh microsoft\| dengan sistem operasi windows. apabila\| standar kompatibilitas piranti lunak yang dikembangkan oleh apple dan microsoft merupakan standar facto, contoh dari\| standar jure yang menjadi acuan dalam pengembangan teknologi adalah standar united nation economic cooperation for rope ece) yang telah menjadi acuan internasional standardisasi bidang otomotif pasar global. tujuan untuk menciptakan keun kompetitif melalui pengembangan sni, hanya dapat dicapai\| bila sni telah mampu mengintegrasikan \|diri sebagai platform dalam sistem inovasi nasional sehingga karakteristik hasil inovasi nasional dapat dikodifikasi bentuk persyaratan standar yang memiliki karakteristik yang lebih unggul dibandingkan dengan produk produk sejenis di\|pasar global. cita cita inilah yang sebenarnya diinginkan oleh dr. habibie pada saat menginisiasi standardisasi nasional melalui pembantu dewan standardisasi nasional. pada itu, dalam konteks\| pengembangan industri pesawat terbang, (diharapkan indonesia mampu mengembangkan standar baru yang menguasai dan menggerakkan industri pesawat terbang. tahapan dan skala prioritas pengembangan standardisasi nasional untuk mencapai tuju dan sasaran pengembangan standardisasi nasional diperlukan penetapan tahapan dan skala prioritas. dalam rencana pembangunan jangka panjang periode akan terbagi menjadi (dua) ren pembangunan jangka menengah, yaitu periode dan periode dalam pengembangan standardisasi nasional,\| tahun dapat dipandang sebagai periode persiapan, dengar\| tantangan utama yang dihadapi adalah implementasi aec pada tahun oleh karena itu, wars momen peranan #kenderaan menonerpermu2n orang makanan yeu coc badan standardisasi nasional dalam masa transisi diharapkan pondasi yang diperlukan untuk penerapan strategi standardisasi nasional telah terbentuk. salah satu pondasi utama adalah penguatan dasar hukum kegiatan standardisasi nasional. penguatan dasar hukum dimaksud adalah penetapan undang undang yang mengatur tentang infrastruktur mutu nasional dan interaksinya dengan sektor \|penyelenggaraan negara lainnya secara efektif dan efisien sehingga sec bersama sama dapat mendukung pencapaian isi pembangunan jangka panjang dalam program legislasi nasional prolegnas), ruu tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi bagian dari prolegnas prioritas tahun dan prioritas tahun diharapkan ini telah ditetapkan menjadi undang undang sebelum implementasi prasyarat penting berikutnya adalah penguat infrastruktur mutu itu sendiri yang terdiri dari standar, standar nasional satuan ukuran, dan penilaian kesesuaian yang mutlak diperlukan untuk pencapaian setiap tujuan dan sasaran pengembangan standards4si nasional pengembangan lingkup infrastruktur mutu tersebut tentunya juga memerlukan tahapan dengan skala prioritas yang sejalan dengan periode tahapan tahapan pencapaian sasaran pengembangan standardisasi nasional pada tahun diharapkan fungsi stan isasi nasional yang sepenuhnya bersifat government driven telah dapat dicapai secara efektif bersamaan dengan awal implementasi aec. kita ketahui bersama, untuk mewujudkan pakar tunggal dan basis produksi asean, pemimpin asean telah menyepakati perkara minimal bagi produk yang dapat diedarkan \|di seluruh kawasan asean secara bebas. persyaratan minimal imi dinyatakan dalam (bentuk acuan kepada persyaratan standar yang berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup. dalam konteks ini diharapkan sni telah mampu berperan sebagai persyaratan minimum bagi produk yang diedarkan pasar domestik. morts woman peranan ben dorama standursaan karena perawan sistem stangariman nusa' ari badan standardisasi nasional pada tahun diharapkan standardisasi nasional telah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional pasar domestik. kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional yang memenuhi persyaratan sni, dibuktikan melalui kesadaran atau keinginan masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk nasional dengan kepercayaan penuh balita produk yang memenuhi persyaratan sni memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang tidak memenuhi persyaratan sni. pada tahun akhir rpm diharapkan sistem standardisasi nasional tidak hanya mampu memberikan manfaat bagi produk nasional pasar domestik, tetapi juga mampu memfasilitasi produk nasional untuk mengakses pasar global. untuk dapat memberikan kontribusi memfasilitasi\| akses produk nasional pasar global, selain dalam bentuk pengembangan dan penerapan sni, diharapkan kerjasama standardisasi internasional dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang standar negara negara tujuan ekspor potensial untuk kemudian didiseminasikan kepada pelaku kepentingan dalam negeri. memasuki rpm terakhir dalam rvhpn diharapkan sistem standardisasi nasional telah dapat mengintegrasikan diri dalam sistem inovasi nasional. pada tahun diharapkan mampu secara efektif memfasilitasi komersialisasi inovasi hasil penelitian dan pengembangan nasional, dan berperan \|aktif sebagai penggerak siklus inovasi nasional. apabila skala prioritas$ pengembangan standardisasi nasional pada periode diatas lebih banyak bersifat government driven, dimana pemerintah menerapkan aturan berbasis standar dalam pasar domestik, dan memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang standardisasi negara\|tujuan ekspor, maka standardisasi pada periode ini merupakan researchidriven activities. pada tahun diharapkan sistem standardisasi nasional telah mampu berperan dalam penciptaan keunggulan kompetitif produk nasional pasar global. pada periode ini diharapkan standardisasi nasional telah bea kekinian della isa ia. badan standardisasi nasional menjadi salah satu world leading standardization. sni yang dihasilkan tidak hanya harmonis dengan standar internasional, tetapi diharapkan sni mulai menggerakkan dan menjadi acuan pengembangan standar internasional. diharapkan kegiatan standardisasi\| nasional telah menjadi market and industry driven activities berbasis (riset standardisasi yang kuat, sehingga secara efektif mendukung daya saing nasional pasar global melalui keunggulan kompetitif yang diakui secara internasional. pada akhir rvhpn r025 diharapkan seluruh kontribusi dari sistem standardisasi nasional terhadap daya saing dari\| kualitas hidup bangsa sebagaimana diharapkan, telah dapat dicapai secara konsisten dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional setiap tahapan dan skala prioritas dalam strategi standardisasi nasional ini diharapkan dapat menjadi penggerak sistem standardisasi nasional dalam melaksanakan kegiatannya. penetapan tahapan dan skala prioritas dalam strategi standardisasi nasional ini ditujukan untuk menjaga kesinambungan sistem standardisasi rasional dalam mencapai efektivitas kontribusinya (terhadap pencapaian gigi pembangunan nasional jangka panjang. penetapan fokus kebijakan dah kegiatan standardisasi nasional pada setiap periode didasarkan pada pencapaian tahapan dan skala prioritas pada akhir periode tersebut dam penyiapan dasar dasar kebijakan dan kegiatan\| untuk mencapai tahapan dan skala prioritas berikutnya. tahapan dari skala prioritas pencapaian strategi standardisasi nasional diilustrasikan pada gambar kh. program dan kegiatan\| yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pengembangan standardisasi nasional dia secara bertahap mulai dari tahun sebagai masa pembangunan\| pondasi pengembangan standardisasi nasional. sman mama mumumaaaanan baal sen badan standardisasi nasional pra tes anang makanan can diarea meat, gambar tahapan dan skala prioritas pencapaian strategi $standardisasi nasional strategi pengembangan standardisasi nasional sesuai dengan ruang\| lingkup dan tujuan\| standardisasi nasional berdasarkan peraturan \|perundang undangan, (tiga) keluaran utama dari sistem standardisasi nasional yang diharapkan mampu menjadi penggerak bagi pencapaian sasaran pengembangan standardisasi nasional adalah: .sni yang bermukim sesuai dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, sistem penerapan\|standar dan penilaian\| kesesuaian yang handal dan terpercaya, budaya standar berbasis kompetensi\| dan sistem informasi standardisasi. tiga keluaran utama dari sistem standardisasi \|nasional tersebut atas dapat dihasilkan secara efektif dari sebuah proses produksi yang terdiri dari elemen elemen standardisasi nasional, sebagai basis infrastruktur andres works peraturan bsn2o1 ratu materi standardisasi nawonaf peraturan state: standardisasi nasional peru doc badan standardisasi nasional mutu nasional dan interaksinya secara efektif dengan seluruh pemangku kepentingan sistem standardisasi nasional. elemen utama dari sebuah infrastruktur mutu nasional, mencakup: sistem pengembangan standar, sebagai interaksi antara komponen pemerintah, pela usaha, konsumen dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur penerapan\| standar, kerjasama internasional, invasi, dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk\| menghasilkan sni yang bermutu sesuai dengan tujuan penetapannya. sistem penilaian (kesesuaian, sebagai interaksi antara sistem akreditasi nasional\| sebagai fasilitator pengakuan kompetensi tingkat regional dar) internasional, laboratorium, lembaga sertifikasi, dan lembaga inspeksi sebagai lembaga pelaku dan penyedia infrastruktur penilaian kesesuaian, dengan pemerintah, pelaku usaha dan konsumen untuk secara bersama sama memfasilitasi pengakuan terhadap karya karya nasional yang bermutu untuk memperoleh kepercayaan tingkat nasional, regional, maupun internasional. sistem standar nd4signal satuan ukuran\| pengembangan bahan acuan bersertifikat dan kalibrasi, sebagai interaksi antara pemerintah yang berkewajiban menetapkan\| kebijakan nasional dan menyediakan sert4 mendiseminasikan standar nasional satuan ukuran yang diakui kompetensinya tingkat internasional, sistem pengembangan bahan acuan bersertifikat yang diakui secara internasional, dengan peran pelaku usaha serta pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kalibrasi yang diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin ketertelusuran pengukuran dari standar dan sistem penilaian kesesuaian nasional. dengan memperhatikan\| keluaran utama dari sistem standardisasi nasional, elemen sister\| standardisasi nasional, dan sasaran sasaran pokok dari setiap tujuan pengembangan standardisasi nasional pena iain eni man badan standardisasi nasional strategi pengembangan standardisasi nasional dapat dikelompokkan dalam program: penguatan kebijakan dan pedoman standardisasi mutu) nasional program penguatan kebijakan dan pedoman\| standardisasi nasional dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi sistem standardisasi\| nasional. dengan kebijakan dan pedoman standardisasi nasional yang kuat, koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan sistem standardisasi nasional diharapkan dapat diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional salah satu program utama yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa transisi implementasi adalah\| penetapan ruu tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai sebuah undang undang. melalui penetapan undang undang lini, peran standardisasi nasional sebagai sebuah sistem yang bersifat horizontal untuk memfasilitasi kegiatan standardisasi nasional berbagai sektor pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik. implementasi sebuah) undang undang secara konsisten tentunya memerlukan aturan turunan dan aturan pelaksana. oleh karena itu proses penyusunan aturan turunan dan aturan pelaksana dari undang undang jarig mengatur standardisasi dan penilaian kesesuaian diharapkan dapat selesai pada periode transisi atau paling lambat pada (dua) tahun pertama dari tahapan dan skala prioritas pengembangan standardisasi nasional pada periode sistem standardisasi nasional akan menghadapi pasar bebas regional, yaitu as: economic community aec) pada tahun dan asia pacific comic cooperation free trade area apec fta) pada tahun ping itu pada periode juga telah\| disepakati beberapa perjanjian bilateral antara asean dengan negara, kawasan, atau kelompok negara tertentu. dengan memperhatikan tujuan dari berbagai pasar bebas tersebut more komika pemamah atas sa! ata wa. badan standardisasi nasional yang mensyaratkan harmonisasi regulasi teknis setiap anggotanya untuk membentuk sebuah kawasan basis produksi dan pasar tunggal, maka proses transposisi kesepakatan dal setiap perjanjian pasar tunggal dalam peraturan perundang undangan nasional perlu mendapatkan prioritas sebagai bukti komitmen indonesia. implementasi perjanjian pasar tunggal akan berimplikasi bagi seluruh pemangku kepentingan tingkat nasional) oleh karena itu maka berdasarkan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan, diperlukan pula pedoman pedoman nasional untuk digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan standardisasi sebagai acuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan saran pengembangan standardisasi nasional secara a sama. penguatan infra mutu nasional infrastruktur merupakan sebuah elemen penting dalam perkembangan ekonomi bangsa. sebagai contoh, lemahnya infrastruktur transportasi nasional menyebabkan tingginya biaya sortasi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada harga produk nasional. konektivitas, dukungan infra jur keuangan serta berbagai infrastruktur lainnya, apabila tidak berjalan dengan baik akan mengganggu perkembangan ekonomi nasional. infrastruktur mutu\| atau infrastruktur standardisasi nasional merupakan rangkaian infrastruktur yang disediakan atau dioperasikan berbagai pihak, baik i(pemerintah, badan usaha milik negara, maupun pihak swasta, yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian mutu produk nasional dengan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi teknis, sni, maupun standar negara tujuan ekspor. wilayah indonesia yang luas dan berupa\| kepulauan memerlukan penyebaran infra tur mutu seluruh wilayah indonesia dengan ruang lingkup yang $sesuai dengan produk unggulan spesifik setiap wilayah. tidak tersedianya infrastruktur mutu yang sesuai wilayah apa tpa sea badan standardisasi nasional basis produksi komoditas tertentu akan menyebabkan inefisiensi proses produksi nasional. sebagai control, kilang minyak yang berlokasi provinsi papua harus menyediakan instrumen cadangan untuk dipasang pada\| saat peralatan utamanya harus dikirim untuk dikalibrasi secara periodik jakarta atau bandung. demikian pula, apabila produk kakao\| yang dihasilkan sul4besi selatan harus diuji terlebih dahulu oleh laboratorium yang berlokasi pulau jawa. penyediaan infra mutu nasional, berupa lembaga pengelola standar nasional satuan ukuran, laboratorium kalibrasi, laboratorium uji, lembaga sertifikasi, serta lembaga lain\| yang diperlukan dalam kegiatan penilaian\| kesesuaian harus dipercepat dengan memperhatikan produk produk utama dalam (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama setiap koridor ekonomi mp3ei. lembaga pengelola standar nasional satuan ukuran sebagai satu lembaga pusat harus menyediakan acuan pengukuran dan bahan acuan bersertifikat sesuai (dengan kebutuhan kegiatan ekonomi utama. demikian pula laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi perlu dibangun setiap koridor ekonomi utama dengan melibatkan pemerintah daerah dan swasta, sehingga setiap produk unggulan setiap \|koridor secara langsung dapat membuktikan kesesuaiannya sekitar lokasi produksi. penguatan budaya standar mutu) berbasis sistem informasi dan kompetensi standardisasi mutu) nasional budaya mutu merupakan landasan penting bagi indonesia untuk dapat meningkatkan (efektivitas fungsi sistem standardisasi nasional dalam mencapai tujuan dan sasarannya. sejalan dengan prioritas dan tahapan dalam rencana pengembangan standardisasi nasional budaya standar harus selalu diperkuat karena pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional ini pada akhirnya lebih bergantung pada kesadaran seluruh pihak untuk menerapkannya. sports woriosk peraturan ben siancarsasu makanan peraturan strategy heru.doc aga badan standardisasi nasional edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perlu diprogramkan dengan baik, sehingga peran pelaku usaha ddn masyarakat yang pada saat ini lebih banyak untuk mematuhi aturan) regulasi teknis berbasis sni, menuju akhir periode berbalik menjadi inisiator dan penggerak sistem penerapan sni. apabila pada saat ini dan periode sistem informasi dan edukasi difokuskan pada informasi sni dan tata cara penerapannya wilayah indonesia, pada periode berikutnya) maka sistem informasi standardisasi hendaknya juga mencakup standar standar negara lain yang ekivalen dengan\| sni, maupun standar standar lain yang memiliki perbedaan signifikan\| dengan sni sebagai upaya untuk memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai\| basis ekspor komoditas unggulan nasional ke\|pasar global. salah satu informasi penting yang harus\| disosialisasikan kepada masyarakat dan usaha adalah informasi tentang tata cara akses pasar tunggal yang telah disepakati, mulai dari aec, apec, serta beberapa perjanjian \|bilateral antara asean dengan negara partner. informasi tersebut gat penting untuk melindungi pasar dalam negeri maupun memperkuat akses produk nasional pasar global. sistem pendidikan $standardisasi, mulai pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan \|tinggi harus diperkuat dan diperluas untuk berbagai cabang ilmu\|pengetahuan, sehingga para pelaku standardisasi nasional masa depan telah memiliki baris pengetahuan tentang standardisasi yang siap dimanfaatkan mendukung penguatan peran standardisasi halam berbagai sektor. dalam pengembangan kompetensi standardisasi nasional, diberi para ahli berbagai bidang ilmu spesifik yang memahami prinsip standardisasi, dan juga para ahli sistem radiasi yang mampu menjembatani kebutuhan standardisasi antar sektor. andres worinsk peraturan bungo1 stardaronas nawonar peraturan strmagi nasional ed. haru doc badan standardisasi nasional penguatan kerjasama4, penelitian dan pengembangan standardisasi mutu) nasional implementasi strategi standardisasi nasional tentu memerlukan penguat kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan standardisasi. peran daerah rlu diperkuat karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi basis produksi komoditas unggulan nasional.\| pembagian peran antara pemerintah pusat dah pemerintah daerah perlu diatur dengan lebih baik sehingga tid menimbulkan inefisiensi dalam kegiatan standardisasi. kerjasama internasional standardisasi perlu\| diarahkan untuk dapat memanfaatkan berbagai kerjasama bidang standardisasi tingkat internasional untuk sebesar besarnya kepentingan bangsa. setiap lembaga pemerintah\| organisasi ataupun asosiasi yang mewakili indonesia dalam organisasi kerjasama internasional tersebut sudah selayaknya tidak memposisikan diri sebagai kepanjangan tangan organisasi internasional tersebut indonesia, tetapi sebaliknya harus memposisikan diri sebagai wakil bangsa indonesia yang memperjuangkan kepentingan bangsa indonesia organisasi tersebut. untuk lebih meng kan proses pengembangan dan penerapan sni agar sejalan den kebutuhan dan tujuan pengembangan serta penerapannya, regia penelitian dan pengembangan standardisasi memiliki peran jarig sangat penting. data data penelitian dan pengembangan bidang standardisasi nasional, juga merupakan basis data yang apabila diperlukan dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk (memperjuangkan kepentingan nasional dalam organisasi kerjasama \|standardisasi tingkat internasional. penelitian tentang regulasi berbasis standar negara lain serta substansi standar standar negara lain merupakan sumber informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi akses produk nasional pasar global. bagi industri, kemampuan untuk melakukan badan standardisasi nasional riset mandiri terkait standardisasi akan mendorong kemampuannya untuk menghasilkan inovasi produk dan efisiensi proses produksi. perencanaan kerjasama, penelitian dan pengembangan standardisasi pada periode p25 harus direncanakan dengan baik, dengan memperhatikan sasaran dan tantangan yang dihadapi pada setiap arah dan tahapan pengembangan standardisasi nasional penguatan sistem pengembangan standar nasional indonesia sni merupakan instrumen penting pasar domestik untuk memastikan bahwa setiap komoditi unggulan\| nasional dapat menjadi tuan rumah negeri sendiri. pada periode transisi diharapkan perumusan sni difokuskan pada persyaratan persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan bangsa indonesia dan kelestarian lingkungan hidup di\|seluruh wilayah tanah\| air. disamping itu aec yang telah disepakati oleh seluruh anggota asean untuk diimplementasikan pada tahun telah menyepakati standar standar untuk sektor prioritas yang dipandang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan kawasan asean, serta untuk mewujudkan asean sebagai basis produksi dan pasar tunggal. dengan kesepakatan tersebut mak4 adopsi seluruh standar yang telah disepakati asean merupakan kewajiban bagi indonesia sebagai bagian dari asean. disamping perumusan sni yang menetapkan \|persyaratan minimal bagi produk untuk dapat diedarkan, perlu mulai ditetapkan program pengembangan sni untuk produk produk yang berkontribusi besar pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dan sni yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai\| dengan kebutuhan dan karakteristik bangsa indonesia. pengembangan sni ini perlu diperkuat, sehingga pada periode sni mampu memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelaku usaha nasional untuk memperoleh kepercayaan pasar domestik. sports work peraturan bio sinndirones newonar permukaan strata amonia heru dog badan standardisasi nasional untuk mendukung akses produk nasional pasar global, sni produk produk nasional yang\| berpotensi untuk diekspor kawasan ekonomi lain atau negara lain perlu dirumuskan (dengan mengakomodasi persyaratan regulasi teknis maupun negara\|tujuan ekspor tersebut, sehingga sejauh mungkin dapat diusahakan bahwa produk yang memenuhi sni untuk dipasarkan dalam negeri dapat juga dipasarkan negara negara lain yang memiliki persyaratan standar yang ekivalen. pada #akhir rpm ke diharapkan semakin banyak sni yang dapat mengakomodasi kebutuhan kesesuaian pasar domestik dan pasar global. pada tahapan selanjutnya, dalam rpm ked diharapkan sni tidak hanya harmonis dengan standar internasional atau standar negara tujuan ekspor, tetapi\|semakin banyak sni yang mencakup hasil hasil inovasi nasional jarig diharapkan dapat digunakan sebagai basis diplomasi indonesia\| dalam proses perumusan standar standar internasional maupun\| negosiasi perdagangan penguatan sistem akreditasi dan penilaian kesesuaian pada saat ini, sistem akreditasi nasional\| yang dioperasikan oleh komite akreditasi nasional telah memperoleh\| pengakuan internasional untuk akreditasi laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratory klinis, lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi produk, \|dan lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. $aling pengakuan yang telah diperoleh tersebut merupakan modal dasar yang dapat daun untuk memperkuat pasar domestik, maupun memperkuat kemampuan akses produk nasional pasar global. pengakuan terhadap\| sistem akreditasi yang telah diperoleh tersebut harus dipertahankan, dan juga diperluas\| dengan memperhatikan perkembangan sista#m akreditasi tingkat internasional dan kebutuhan nasional. sistem akreditasi produsen bahan acuan mam badan standardisasi nasional bersertifikat, merupakan salah satu sistem ang perlu mendapatkan prioritas pada periode acuan bersertifikat merupakan kebutuhan penting bagi sistem penerapan standar indonesia, dengan pertimbangkan indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi produk pangan, perikanan, dan agroindustri lainnya. dalam upaya untuk \|memfasilitasi perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, yang selain berbasis sni juga dapat didasarkan pada essential requirements yang secara langsung dinyatakan dalam regulasi teknis, sistem akreditasi diharapkan juga dapat memfasilitasi akreditasi terhadap kebutuhan tersebut. demikian pula akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian dengan ruang lingkup standar atau regulasi teknis negara lain juga merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam gka memfasilitasi akses produk nasional pasar global. ketika standardisasi rasional telah terintegrasi dengan sistem inovasi nasional, yang diharapkan dapat dicapai pada periode penilaian sesuai terhadap inovasi (baru tentunya akan memerlukan waktu (yang lama apabila perumusan sni harus menunggu tahapan konsensus. oleh karena itu, pada saat siklus inovasi produk yang berjalan semakin cepat maka hendaknya sistem akreditasi nasional liga bersifat adaptif ngan kecepatan siklus inovasi tersebut untuk dapat memberikan meditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian\| dengan ruang lingkup sesuai kebutuhan mutakhir dari berbagai pihak. penguatan sistem pengelolaan standar nasional satuan ukuran sistem pengelolaan standar nasional satuan ukuran susu) beserta dengan jaringan kalibrasi dan jaringan dusun bahan acuan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh proses standardisasi dan penilaian kesesuaian) pada saat ini, sistem pengelolaan susu dikoordinasikan oleh komite standar nasional satuan ukuran susu) mana. ann badan standardisasi nasional dengan melibatkan beberapa lembaga yang berada dalam koordinasi kementrian riset dan\| teknologi, antara lain lipi dan batan. sampai saat ini, sistein pengelolaan susu indonesia baru mencakup ketersediaan acuan untuk besaran besaran\| fisik, sedangkan untuk pengukuran kimia baru pada tahap awal dah belum memulai proses untuk memperoleh pengakuan internasional. kebutuhan acuan pengukuran akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan proses produksi. negara negara maju, sistem pengelolaan susu sudah mencakup pengukuran mikrobiologi, biomedis, in vitro diagnostik, laboratorium obat, pengukuran nano, dan berbagai pengukuran lain yang ibu dalam perkembangan teknologi yang akan dicapai. perlunya sistem pengelolaan susu berbasis roket ilmu pengukuran dan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kalibrasi serta penyediaan bahan aturan secara terintegrasi, mendorong beberapa negara negara berkembang untuk mela penguatan sistem pengelolaan susu dala (satu) lembaga\| yang kuat, mencakup seluruh sistem pengukuran dan yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai perkembangan teknologi. pengembangan lembaga pengelola teknis\| ilmiah susu secara terintegrasi dalam (satu) lembaga ini telah ditempuh oleh negara negara sejak awal tahun an yaitu pada gaat awal pengembangan industrialisasi negara tersebut, seperti amerika serikat, perancis, jerman dan negara negara eropa lainnya, yang kemudian disusul oleh beberapa negara industri baru seperti jepang, korea dan china pada tahun kawasan asean, langkah ini telah ditempuh oleh singapura dan malaysia, kemudian thailand\| pada tahun dan vietnam serta filipina pada beberapa tahun terakhir. dengan memperhatikan kecenderungan tersebut, penguatan sistem pengelolaan teknis ilmiah susu melalui (satu) lembaga terintegrasi ppa para badan standardisasi nasional tersebut perlu segera dipertimbangkan oleh pemerintah indonesia untuk menjadi basis percepatan pengembangan ekonomi indonesia. penguatan sistem penerapan standar sampai dengan saat ini, penerapan sni sebagian besar dilakukan sebagai kewajiban bagi pelaku usaha dalam rangka pemberlakuan regulasi teknis berbasis sni. namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum sehingga pasar masih banyak dijumpai produk produk domestik maupun produk impor yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan good regulatory practices secara efektif untuk memastikan pemenuhan (minimal yang ditetapkan dalam regulasi teknis berbasis sni. skema penerapan standar perlu dianalisis lebih jauh sesuai dengan tujuan penerapan sebuah sni untuk memastikan bahwa skema yang dipilih dapat mendukung pencapaian tujuan\|. sebagai contoh, salah satu kewajiban setiap anggota asean dalam\| aec adalah melakukan transposisi ketentuan\| tentang penilaian kesesuaian terhadap regulasi teknis berbasis standar yang telah disepakati, dan juga rencana penggunaan asean conformity mark sebagai satu tanda bahwa sebuah produk memenuhi persyaratan minimal dapat diedarkan pasar tunggal asean. kewajiban lain yang berkaitan dengan pemenuhan asean essential requirements tersebut adalah kewajiban bagi setiap negara anggota untuk melakukan pengawasan pasar secara efektif terhadap produk yang beredar kawasan asean. aec akan segera bela untuk priority integration sectors pada awal tahun oleh karena itu transposisi kesepakatan asean dalam peraturan pelindung undangan terkait standardisasi harus menjadi prioritas utama pada periode 2g15, dan sistem tersebut kemudian diimplementasikan dengan memanfaatkan infrastruktur standardisasi nasional yang telah ada. semweaat ame menak enam sean badan standardisasi nasional dengan berlakunya asean essential requirements pada awal tahun pasar indonesia menjadi bagian yang terintegrasi dengan pasar asean oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem penerapan standar yang kemudian dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha nasional memastikan bahwa produk yang dihasilkannya tetap menjadi tuan rumah negeri sendiri. pada periode dalam rangka meningkatkan kepercayaan produk nasional p4sar global maka sistem\|penerapan standar perlu diarahkan pada sistem penerapan sni untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta sistem penerapan sni secara sukarela untuk memberikan nilai tambah kepada produsen nd4signal pasar domestik. program penguasa sistem penerapan standar juga harus memperhatikan kebutuhan pelaku usaha dalam negeri untuk dapat menyatakan kesesuaian terhadap regulasi teknis berbasis standar asean untuk dapat diedarkan seluruh kawasan asean. pada rpm ke sistem penerapan standar yang pada periode sebelumnya (masih bertitik berat pada peran pemerintah, hendaknya mulai bergeser pada kegiatan penilaian kesesuaian yang lebih banyak digerakkan oleh kebutuhan pelaku usaha untuk memfasilitasi pernyataan kesesuaian produknya dengan berbagai persyaratan untuk memfasilitasi produk nasional, berbasis hasil hasil inovasi nasional. pada tahapan ini, peran pemerintah lebih banyak memberikan fasilitas\| dalam bentuk kebijakan nasional yang dapat menggerakkan berbagai pihak, termasuk peneliti, lembaga riset, pelaku usaha, dan juga konsumen untuk dapat menerapkan standar, baik sni maupun standar standar negara lain atau kawasan tujuan ekspor dari komoditas unggulan nasional. kontribusi dari setiap\| program untuk mencapai visi dan misi pengembangan standardisasi nasional dapat digambarkan dalam peta strategi berikut: nan aan mia saba a3. lee slim badan standardisasi nasional visi pengembangan standardisasi nasional tima) misi pengembangan standardisasi nasional naa penguatan sistem penguatan sistem penguatan sistem pengelolaan standar pengembangan sni akreditasi dan nasional satuan penilaian kesesuaian ukuran hala (delapan) program fokus prioritas pengembangan standardisasi nasional gambar peta strategi standardisasi nasional morts works peraturan bungo14p standardisasi nasional peraturan strategi standardisasi nai haru doc badan standardisasi nasional bab penutup strategi standardisasi nasional yang (berisi visi, misi, dan arah pembangunan standardisasi nasional merupakan acuan bagi seluruh komponen bangsa pemerintah, cendikiawan dunia usaha, dan masyarakat) dalam menyelenggarakan kegiatan standardisasi selama tahun depan, dala rangka mewujudkan tujuan standardisasi nasional untuk mendukung pencapaian cita cita bangsa indonesia. keberhasilan pembangunan nasional bida standardisasi dalam mewujudkan visi: mewujudkan sistem standardisasi nasional yang mampu mendukung peningkatan daya saing ddn kualitas hidup bangsa indonesia perlu didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat, konsistensi dalam implementasi strategi standardisasi nasional, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha secara &aktif. implementasi strategi standardisasi nasional memerlukan penyiapan pondasi dalan) masa transisi pada tahlil oleh karena itu pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional pada tahun diharapkan dapat memperhatikan strategi standardisasi nasional ini. untuk memastikan konsistensi implementasi strategi standardisasi nasional diperlukan koordinasi nasional secara periodik untuk melakukan sinkronisasi propri dan kegiatan antar pemangku kepentingan standardisasi nasional dalam mencapai visi pengembangan standardisasi nasional kepala badan standardisasi nasional, bambang prasetyo4 andres woriosk peraturan bsn'2014p standardisasi nasional peraturan strategi standarisasi mahoni heru gdapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk pengaduan masyarakat, bahwa untuk menjalankan pengaduan masyarakat dalam rangka pengawasan penyelenggaran pemerintahan lingkungan badan standardisasi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf aa, diperlukan pedoman penanganan pengaduan masyarakatbadan standardisasi nasional: mengingat. . badan standardisasi nasionalcandi work peraturan bsn201peraturanjanvperka aperta dinas pengundangan doca. badan standardisasi nasionalpengaduan masyarakat yang selanjutnya disebut humas adalah keluhan, pengaduan, kritik dan atau saran yang disampaikan secara tertulia.apencatatan humas adalah pencatatan atas informasi dari dokumen aduan kedalam buku agenda khusus yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem aplikasi komputer. penelaahan. . candi work perlrankabsn015 peraturan janraperka dimmasvaperka humas: pengundangan dee badan standardisasi nasionalyang teridentifikasi maupun mengenai masalah yang dilaporkan. klarifikasi. . bandits work peraturan peraturan janvaperka dumasvaperka dus pengundangan dos ran mar badan standardisasi nasionalbab ruang lingkup dan pengelompokan humas humas yang diatur dalam peraturan kepala ini meliputi penyalahgunaan wewenang, pelayanan publik, kepegawaian, tata laksana: dan regulasi. humas dikelompokkan dalam humas berkadar pengawasan, humas tidak berkadar pengawasan, humas yang substansinya tidak logis, dan humas yang secara substansial bukan kewenangan bsn. humasdanya indikasi terjadinya penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai bsn dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara. humas. . badan standardisasi nasional humashumas yang substansinya tidak logis sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pengaduan masyarakat yang secara normatif bertentangan dengan peraturan perundang undangan sehingga tidak mungkin untuk dipenuhi dan ditindaklanjuti. humas yang secara substansial bukan kewenangan bsn sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pengaduan masyarakat yang isinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh instansi lain selain bsn. bab iii tata cara penyampaian pengaduan masyarakat humas disampaikan secara tertulis langsung kepada inspektorat bsn maupun melalui surat elektronik. bab pengelolaan pengaduan masyarakat . studi work peraturan ban2 peraturan janaperka dunasaperka humas. pengundangan dee tea badan standardisasi nasional pengelolaan humas dilakukan secara terpadu oleh inspektorat bsn. pengelolaan humas sebagaimana dimaksud dalam mencakupilakukan secara manual dalam agenda penerimaan pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan kepala ini. pencatatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: data pengaduan nomor dan tanggal agenda, tanggal pengaduan, dan ruang lingkup pengaduan. identitas pelapor nama, pekerjaan, alamat kantor, dan kopi. . land's works peraturan bsm201 siperaturanjanaperka dumaswaperka humas pengundangan doc kia badan standardisasi nasional kopi kartu identitas pelapor yang masih berlaku sebagai bukti identitas pelapor. identitas terlahir nama, nip: unit kerja, dan jabatan. lokasi kasus. penelaahan humas sebagaimana dimaksud dalam huruf dikoordinasikan oleh kepala inspektorat bsnb.menelaah dokumen dan atau informasi yang terkait dengan substansi pengaduan menguji. . @and's works peraturan bs20151peraturunyaniraperka dumasiraperka humas pengundangan doc badan standardisasi nasionalaparat pengawas intern pemerintah, satuan unit kerja atau instansi laindengan memo dinas kepala inspektorat kepada kepala sub bagian tata usaha inspektorat untuk ditindaklanjuti. penyaluran. edan waktu peran bank21peraturan yanaperka dsindimperka dimas. pengundangan doc lia badan standardisasi nasional, penyaluran laporan hasil penelaahan humas yang substansinya tidak logisdan tidak perlu ditindaklanjutiinstansi lain yang berwenang menangani dengan melampirkan dokumen aduan untuk ditindaklanjuti instansi yang bersangkutan. tindak lanjut penyelesaian humas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi proses klarifikasi, konfirmasi, penelitian dan pemeriksaanmenanggapi secara tertulis atau dapat melalui audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi. tindak. . aga maa badan standardisasi nasionalsejak pengaduan diterima dan dicatat dalam agenda penerimaan humas(l) pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil dari tindak lanjut humas sebagaimana dimaksud dalam yang disusun dalam bentuk laporan. candi mor &bertuan bsn201peraturanjanaperka dumasaperka humas.2014pengundangan doc badan standardisasi nasional penataan dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh inspektoratanganan humas pemantauanpemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: pemutakhiran data, rapat koordinasi dengan unit kerja yang bersangkutan: rapat konsultasi dengan pihak pengadu dan pihak yang diadukan, dan atau monitoring satuan unit kerja yang menangani. inspektorat. . nanda's works peraturan bani20 siperaturanjanwaperka dumasiraperka humas. pengundangan.doc and tia badan standardisasi nasional inspektorat mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data, rapat koordinasi dan rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan monitoring unit satuan kerja yang menangani sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh inspektorat status penanganan humas terdiri atas status dalam proses apabila permasalahan yang diadukan sedang dalam proses penanganan, dan status selesai apabila permasalahan yang diadukan telah selesai ditangani, dibuktikan dengan laporan hasil tindak lanjut penanganan humas. status penanganan sebagaimana dimaksud pada untuk humas berkadar pengawasan disampaikan oleh kepala inspektorat kepada pengadu. status penanganan sebagaimana dimaksud dalam untuk humas tidak berkadar pengawasan disampaikan oleh kepala inspektorat kepada pengadu setelah mendapatkan laporan penanganan dari unit kerja yang bersangkutan. status penanganan humasbsn ditetapkan oleh kepala inspektorat dinyatakan dengan status selesai. bab vi. tas badan standardisasi nasional bab perlindungan terhadap pengadu dan yang diadukan selama proses penyelesaian penanganan humas, pengadu maupun yang diadukan wajib diberikan perlindungan hukum dan perlakukan yang wajar. bab vii sanksiangani humas yang tidak melakukan penanganan pengaduan masyarakatbab viii. candi's work peraturan bsn2015iperaturanjanvaperka dumasiraperka humas pengundangan doc badan standardisasi nasional bab viiiandri's works peraturan bsn( peraturan janraperka dumasiraperka dampak salinan doc aan les les) hu) ima ann lg) 9gap0 rap tong a58 sal b9 ads api feel nama pangcontoh laporan hasil penelaahan pengaduan masyarakat (kop surat) meowswanromam oo laporan hasil penelaahan data umum humas) kode: tanggal surat pengaduan tanggal terima pelapor nama alamat pekerjaan kartu identitas terlahir nama nip alamat jabatan unit kerja lokasi kasus kejadian il. substansi pengaduan iii. hasil penelaahan. . edan work peraturan peraturan yanrapeika dum merka dimas lina doc badan standardisasi nasional laporan hasil penelaahan iii. hasil penelaahan kesimpulan rekomendasi lampiran surat pengaduan dokumen pendukung jakarta, .i.ii.oc.o.o. o. kepala inspektorat diisi kode: apabila hasil penelaahan berkadar pengawasan apabila hasil penelaahan tidak berkadar pengawasan apabila hasil penelaahan tidak logis apabila hasil penelaahan bukan kewenangan bsn kepala badan standardisasi nasional, ttd bambang prasetya and's works peraturan bsn201 peraturan janwaperka dumaswaperka damai. salinanikan pedoman dalam mengadopsi publikasi internasional selain standar internasional menjadi standar nasional indonesia, perlumenetapkansebagaimanaruang lingkup pedoman ini mencakup metode metode sebagai berikut: adopsi publikasi iso iec selain standar iso iec menjadi sni penomoran sni yang merupakan adopsi dari publikasi iso iec selain standar iso iec sesuai dengan psn tentang tata cara penomoran standar nasional indonesia acuan normatif dokumen dokumen yang diacu berikut sangat diperlukannternasional menjadi standar nasional indonesia.doman pengembangan sni: spesifikasi teknis technical specification ts) dokumen publikasi iso atau iec yang kemungkinan masa mendatang disepakati untuk menjadi standar iso iec iec iec. catatan substansi dari spesifikasi teknis iso iec atau iec yang memuat kumpulan data, yang berbeda dari yang biasanya dipublikasikan sebagai standar iso iecguide) dokumen publikasi iso atau iec yang berisi aturan, saran atau rekomendasi terkait standardisasi internasional catatan pedoman guide iso atau iec) dapat berisi isu yang menjadi kepentingan semua catatan penilaian kecenderungan teknisinternational workshop agreement iwaadopsi (dari publikasi iso iec selain standar menjadi sni) publikasi sni berdasarkan pada publikasi internasional iso iec yang relevan selain standar internasional dengan mengidentifikasikan setiap penyimpangan publikasi internasional tersebut catatan diadaptasi dari psn tentang standardisasi dan kegiatan yang terkait istilah umum. perubahan editorial (dari publikasi internasional selain standar internasional menjadi sni) perubahan yang diperbolehkan dengan tidak mengubah substansi teknis dari publikasi internasional catatan suatu daftar perubahan editorial yang diizinkan terdapatdeviasi teknis (dari publikasi internasional selain standar internasional menjadi sni) perbedaan antara substansi teknis publikasi internasional dan substansi teknis sni perubahan kata (saat mengadopsi publikasi internasional selain standar dalam bahasa indonesia) penggantian satu kata atau frasa dalam standar nasional dengan sinonimnya untuk memberikan pengertian yang umum digunakan indonesia contoh penggunaan elevator untuk lift . struktur (suatu standar) susunan dari sub, paragraf, tabel, gambar, lampiran pem prinsip bolak balik semua yang dapat diterima dalam struktur publikasi internasional selain standar, dan juga dapat diterima oleh sni serta sebaliknya, sehingga pemenuhan terhadap publikasi internasional berarti juga pemenuhan terhadap sni tingkat kesetaraan hubung. metode adopsi publikasi iso iec luar standar iso iec dapat diadopsi menjadi sni. khusus untuk iso atau iec guide dapat diadopsi menjadi sni atau pedoman standardisasi nasional psn), sesuai sub dalam hal tersebut pada sub prakata sni harus menyatakan publikasi internasional yang diadopsi menjadi sni. sni disusun sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yang ditetapkan oleh bsn. metode adopsi yang dijelaskan berlaku juga untuk pedoman ini, demikian juga rekomendasi untuk pilihan antara metode adopsi yang berbeda. adopsi iso atau iec guide menjadi sni komite teknis subkomite teknis dapat mengusulkan iso atau iec guide menjadi sni sesuai dengan ketentuan pedoman tentang pengembangan standar nasional indonesia. penentuan bentuk adopsi iso atau iec guide ditetapkan melalui persetujuan bsn berdasarkan rekomendasi maps. metode untuk menunjukkan deviasi teknis dan perubahan editorial metode tersebut mengacumetode penomoran sni hasil adopsi identik dari publikasi internasional selain standar internasionalsn tentang tata cara penomoran sni. metode pengidentifikasian tingkat kesetaraan metode pengidentifikasi, sebagaimana contoh berikut. contoh sni iso ts nanoteknologi spesifikasi material pedoman untuk menentukan spesifikasi obyek nano iso ts idt) contoh sni iec pas lampu led swa balas untuk pelayanan pencahayaan umum persyaratan kinerja iec pas idt) contoh sni iso pasidt) contoh sni iso iec tr teknologi informasi manajemen layanan bagian pedoman pendefinisian lingkup dan kesesuaian dari sni iso iec (iso iec tr idt) contoh sni xxxx:yyyy,mod). catatan contoh dan menunjukkan sni hasil adopsi identik dari publikasi internasional selain standar. contoh menggambarkan sni hasil adopsi modifikasi dari publikasi internasional selain standar. kepala badan standardisasi nasional, bambang prasetya
remaslembaranberbasis sni adalah tanda kesesuaian tambahan dari tanda sni yang telah ditetapkan dalam sni dan penggunaannya diatur dalam skema penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan acu tertentu dari bsn kepada pemohon. bab tanda sni bagian kesatu umum yang ditetapkan dalam: sni yang ditetapkan oleh bsn,: dan atau,tandapada huruf huruf dan atau huruf dalam hal pemenuhan lebih dari (satu) persyaratan acuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan atau huruf pembuktiannya cukup dengan (satu) tanda sni. tanda snanda sni untuk barang atau proses dibubuhkan pada barang dan atau kemasan atau label. tanda sni untuk jasa, sistem, dan atau personal dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan atau media lainnya. tata cara pembubuhan tanda sni sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam skema penilaian kesesuaian. bagian kedua persetujuan penggunaan tanda sni pembubuhan tanda sni didasarkan pada persetujuan penggunaan tanda sni yang dituangkan dalam spot sni. spot sni diberikan oleh bsn kepada pemohon berdasarkan sertifikat hasil pemenuhan persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemohon sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pelaku usaha, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah. sertifikat sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh lpk yang diakreditasi kan dengan ruang lingkup yang sesuai. dalam hal lpk sebagaimana dimaksud pada belum diakreditasi kan, bsn dapat menunjuk lpk dengan ruang lingkup yang sejenis. penunjukan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk jangka waktu paling lama (dua) tahun. selama masa penunjukan sebagaimana dimaksud pada lpk tersebut harus memperoleh akreditasi kan untuk ruang lingkup dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sertifikat sebagaimana dimaksud pada dapat diterbitkan oleh lpk negara lain berdasarkan perjanjian saling keberterimaan dan diakui oleh pemerintah republik indonesia dengan mempertimbangkan: kepentingan nasional, kewajiban indonesia sebagai anggota dalam organisasi kerjasama akreditasi internasional yang mengorganisasikan skema saling pengakuan antar badan akreditasi: kewajiban indonesia sebagai anggota dalam organisasi internasional yang mengorganisasikan skema saling pengakuan antar lembaga penilaian kesesuaian, atau kewajiban indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional. persetujuan penggunaan tanda sni untuk barang diberikan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam hurufmiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum negaranya. persetujuan penggunaan tanda sni untuk jasa diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili indonesia atau luar indonesserta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lan yang berdomisili indonesia atau luar indonesia, persetujuan penggunaan tanda sni untuk proses diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf yang. persetujuan penggunaan tanda sni untuk sistem diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan ketentuan yang diatur dalam skema penilaian kesesuaian. persetujuan penggunaan tanda sni untuk personal diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam skema penilaian kesesuaian. pemohon sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan persetujuan penggunaan tanda sni kepada bsn harus dengan disertai: surat permohonan, b.fotokopi sertifikat hasil pemenuhan persyaratan acuan, foto wujud fisik untuk barang atau foto wujud fisik hasil proses yang menunjukkan karakteristik barang tertentu atau hasil proses yang sesuai sertifikat, informasi rencana wilayah pemasaran untuk barang, jasa, atau hasil proses, surat keterangan domisili sup, dansn melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: a.pengecekan keabsahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pengecekan kesesuaian ruang lingkup dan akreditasi lpk yang menerbitkan sertifikat, dan pengecekan kesesuaian foto wujud fisik untuk barang atau foto wujud fisik hasil proses sesuai dengan sertifikat. dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada bsn dapat bekerjasama dengan lpk. bsn memberikan persetujuan penggunaan tanda sni setelah permohonan dinyatakan valid. masa berlaku persetujuan penggunaan tanda sni sesuai dengan masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud dalam persetujuan penggunaan tanda sni memuat paling sedikit: nomor persetujuan penggunaan tanda sni nama dan alamat pemohon, nama dan alamat produsen, jenis barang, jasa, proses, sistem atau personal: merek dagang merek jasa, tipe barang berdasarkan katalog yang ditetapkan oleh produsen, jenis atau identifikasi deskriptif lainnya, dan atau persyaratan acuan yang diterapkan. format persetujuan penggunaan tanda snini. pemohon yang dinyatakan mendapat persetujuan penggunaan tanda sni wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal, jasa, proses, sistem, atau personal yang telah disertifikasi oleh lpk serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu, membubuhkan tanda sni bagi barang, jasa, proses, sistem, atau personal yang dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda sni, menginformasikan kepada bsn apabila terjadi perubahan sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan acuan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan yang menunjukkan ketidakmampuan pemohon sebagaimana dimaksud dalam dalam menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal terhadap persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda sni, dan atau tidak mencantumkan tanda sni pada barang, jasa, proses, sistem, atau personal dalam hal spot sni dibekukan, dicabut atau berakhir masa berlakunya. kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan menandatanganinama penerima persetujuan penggunaan tanda sni beserta informasi barang, jasa, proses, sistem, atau personal diumumkan dalam sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian. dalam hal penerima spot sni melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bsn menyampaikan pemberitahuan pelanggaran kepada penerima spot sni paling lama (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya pelanggaran kewajiban. terhadap pemberitahuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada penerima spot sni dapat memberikan klarifikasi paling lama (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan pelanggaran kewajiban. bsn melakukan analisis terhadap hasil klarifikasi dan data dukung klarifikasi yang disampaikan oleh penerima spot sni sebagaimana dimaksud pada paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya klarifikasi. dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada bsn dapat bekerjasama dengan lpk. hasil analisis sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar dikeluarkannya keputusan. penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan oleh bsn kepada penerima spot sni paling lama (tujuh) hari kerja sejak ditetapkanpenerima spot sni diwajibkan menyampaikan informasi perubahan sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan acuan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf paling lama (tujuh hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan keputusan. apabila dalam waktu (tujuh) hari kerja, penerima spot sni tidak melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada maka spot sni dibekukan selama (tiga puluh) hari kerja. apabila dalam masa pembekuan tersebut, penerima spot sni melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada maka spot sni dinyatakan berlaku kembali. apabila penerima spot sni tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban dalam masa pembekuan, maka spot sni dicabuthuruf huruf dan huruf spot sni dinyatakan dicabut dan diumumkan penyebutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (l) lpk yang membekukan atau mencabut sertifikat pemenuhan persyaratan acuan, wajib memberitahukan kepadapemberitahuan lpk sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pembekuan atau pencabutan spot sni olehbagian ketiga pelimpahan persetujuan penggunaan tanda sni bsn melimpahkan persetujuan penggunaan tanda sni untuk pemenuhan persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufsuatu produk telah memperoleh persetujuan pengunaan tanda sni dari bsn sebelum terikat dengan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada persetujuan tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya. pemberian spot sni sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan sertifikat hasil pemenuhan persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tata cara pemberian spot sni sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri kepala lembaga pemerintah noninformasi tentang penerima persetujuan penggunaan tanda sni sebagaimana dimaksud dalam diumumkan dalam sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian. tata cara pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bsn. bagian keempat atribut tambahantertentu, berupa: nomor registrasi, dan atau b.tanda tambahan dan atau pernyataan untuk menunjukkan pemenuhan terhadap aspek keselamatan dan atau aspek kinerja, dan atau pemenuhan aspek lainnya yang diatur dalam skema penilaian kesesuaian. ukuran luas tanda tambahan dan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak lebih besar dari sepertiga ukuran luas tanda sni. format tanda tambahan dan atauiii tanda kesesuaian berbasis sni tanda kesesuaian berbasis berikut: yang ditetapkan dalam sni dengan tujuan sebagai pemberian informasi tentang karakteristik tertentu dari barang, jasa, sistem, proses, dan atau personal yang tidak cukup dinyatakan dengan pembubuhan tanda sni, atau yang ditetapkan dalam sni dan diberlakukan secara wajib tetapi terikat dengan penggunaan tanda kesesuaian yang disepakati dalam perjanjian internasional. tata cara pembubuhan tanda kesesuaian berbasis sni untuk bukti kesesuaian terhadap persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala bsn dalam skema penilaian kesesuaian. ukuran luas tanda kesesuaian berbasis sni sebagaimana dimaksud pada huruf tidak lebih besar dari ukuran luas tanda sni. format tanda kespemantauan penggunaan tanda sni bsn melakukan pemantauan penggunaan tanda sni. dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada bsn dapat bekerjasama dengan lpk yang menerbitkan sertifikat dan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian yang menerima pelimpahan pemberian spot sni. hasil pemantauan digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan tindakan yang diperlukan dan atau perbaikan penerapan persyaratan acuan. bab ketentuan peralihan untuk barang, jasa, proses, sistem atau personal yang sudah memperoleh sertifikasi produk penggunaan tanda sni dari lpk yang diakreditasi oleh kan sampai dengan ditetapkannya peraturan kepala badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa sertifikat penilaian kesesuaian yang telah diterbitkan oleh lpk. sebelum skema penilaian kesesuaian untuk sni ditetapkan oleh bsn sebagaimana dimaksud dalam huruf bsn bekerjasama dengan lpk yang diakreditasi kan melakukan proses pemberian spot sni. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat mencakup penggunaan skema penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh lpk dan penerbitan spot sni oleh lpk berdasarkan perjanjian antara lpk dan bsn. dalam jangka waktu (lima) tahun sejak diundangkannya peraturan kepala badan ini, seluruh proses pemberian spot sni sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bstanda sni tanda sni yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagaimana berikut: ukuran tanda sni sesuai ketentuan sebagai berikut: keterangan: 11x ,5xsurat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan tanda sni surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan tanda sni sehubungan dengan pengajuan permohonan penggunaan tanda sni, dengan ini kami menyatakan bersedia untuk: jasa proses sistem personal") yang telah disertifikasi oleh lpk serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu. membubuhkan tanda sni bagi barang jasa proses sistem personal" ) yang dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda sni. menginformasikan segala perubahan yang dilakukan dan menyebabkan perubahan pemenuhan karakteristik barang jasa proses sistem personal ) dengan karakteristik barang jasa proses sistem personal") contoh atau sampel pada saat dilakukan sertifikasi oleh lpk dalam rangka pemenuhan terhadap standar yang diacu. menginformasikan segala perubahan lain yang dilakukan yang mempengaruhi dokumen yang disampaikan pada saat pengusulan persetujuan penggunaan tanda sni. mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan hasil monitoring atau pengawasan ditemukan ketidakmampuan. tidak mencantumkan tanda sni pada barang jasa proses sistem personal ) dalam hal spot sni dibekukan, dicabut atau berakhir masa berlakunya. tempat, tanggal pimpinan organisasi pemilik usaha materai tanda tangan nama jabatan coret yang tidak perlusurat persetujuan penggunaan tanda sni surat persetujuan penggunaan tanda sni nomor: yyyy kepala badan standardisasi nasional memberikan persetujuan penggunaan tanda sni, kepada: nama perusahaan alamat perusahaan alamat pabrik jenis barang, jasa, proses, sistem atau personal merek dagang tipe berdasarkan katalog produsen atas pembunuhannya terhadap persyaratan acuan . masa berlaku sampai dengan diterbitkan jakarta kananananananana nana aan pada tanggal kepala, sesuai peruntukan sertifikat nomor persetujuan penggunaan tanda sni terdiri dari: yyyy keterangan: angka yang menunjukkan instansi bsn nomor urut persetujuan penggunaan tanda sni yang diberikan oleh bsn obyek yang mendapat persetujuan penggunaan tanda sni, yaitu: barang jasa proses sistem personal bulan penerbitan persetujuan penggunaan tanda sni pada tahun yyyy yyyy tahun penerbitan persetujuan penggunaan tanda sntambahan dan pernyataan yang menunjukkan pemenuhan terhadap aspek tertentu dan aspek lainnya format tanda tambahan dan pernyataan untuk tanda sni yang menunjukkan pemenuhan terhadap aspek tertentu dan aspek lainnya adalah sebagai berikut: keterangan: menunjukkan tempat pencantuman tanda tambahan dan atau pernyataan pemenuhan aspek lainnya. ukuran luas tidak lebih besar dari sepertiga ukuran luas tanda sni. tanda tambahan dan atau kalimat pernyataan untuk pemenuhan aspek tertentu ditetapkan dalam skema penilaian kesesuaian. contoh tanda tambahan yang menunjukkan pemenuhan terhadap aspek keselamatan (safety): contoh peletakan tanda tambahan dengan tanda sni: contoh pernyataan yang menunjukkan pemenuhan terhadap aspek bahan batik: batik tulis contoh peletakan pernyataan pemenuhan terhadap aspek bahan batik tulis dengan tanda sni: batik tuliskesesuaian berbasis sni keterangan: menunjukkan tempat pencantuman tanda kesesuaian berbasis sni. ukuran luas tidak lebih besar dari ukuran luas tanda sni. contoh tanda kesesuaian berbasis sni yang menunjukkan pemenuhan terhadap aspek efisiensi energi: tingkat ps) milk3 kepala badan standardisasi nasional, bambang prasetya
dd) lau gap baggintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan daerah, perlu strategi dalam perencanaan, penyusun, bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf maka perlu disusun suatu petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam ppg)rdayaan dan perlindungan perempuarusutamaan gender lembaran daerah kabupaten karawang tahun nomor peraturan bupati karawang nomor tahun tentang rencana aksi daerah pengarusutamaan gender kabupaten karawang tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati karawangrawangkesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan termasuk anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus,presierm reference tor) kerangka acuan kerja (kak) adalah dokumen yang berisi penjelasan ra rencana kerja dan anggaran skpd (rka skpd)unsuuasecarahalranasuatu program reproduksi. kesenjangan gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara segmen gender yaitu laki laki, perempuan, anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus dan dampak. bab prinsip,,perspektif, lansia dan orang dengan berkebutuhan khusus dari penggunaan belanja pengeluaran pembangunan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah, membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta pembangunan, meningkat masyarakat, baik laki laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, suku, dan lokasi) dapat mengakomodasikan dalam belanja atau pengeluaran, menjamin agar kebutuhsuku, dan lokasi) dapat diakomoenentuan alokasi sumber daya yang profearg) ditempatkan pada level program atausasaran kebijakan ppg adalah: skpd lingkungan pemerintah kabupaten karawang, pihak pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. bab sinkronisasi perencanaan,h rumus dalam dokumen dokumen kebijakan strategi yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, : penyusunan strategi, penganggaran, pengukuran kinerja. sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterikatan antara pembiayaan dan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.untuk mengetahui kondisi dan situasi segmen gender (perempuan, laki laki, anak, lansia dan gerak berkebutuhan khusus) berbagai bidang pembangunan cc. sebagaiinerja indikator kinerja terdiri dari, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.tersedia oleh satu lembaga. bagian ketiga langkah langkah penyusunan ppg penyusunan ppg menggunakan gender analysis pathway (gap) adalah supg,penyusunan term reference tor) kerangka acuan cija kak), langkah langkah sebagaimana dimaksud pada huruf dan dijabarkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan bupat: kebijakan program kegiatan yang akan dianalisis menyajikan data pembuka wawasan, mengenarmasi tujuan, rencana aksi, data dasar, indikator gender., rencana aksi, alokasi sumber dana, dampak hasil output.::, mengenaidokumen penyusunan rencana kerja dan anggaran( rka) dokumen pelaksanaan anggaran dpa) sksk pelaksanaan danbupati ini dilakukan oleh instansi yang berwenanguraian lebih lanjut tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gendyang diperlukan dalam penyusunan ppg dibebankan ketanggal2g oktober bupati karawang, wadi perry januar diundangkan karawang pada tanggal #oktober sekretaris daerah kabupatenlangkah langkah penyusunan perencanaan yang responsif gender melaksanakan analisis tujuan dan sasaran langkah kebijakan, program kegiatan sub kegiatan yang ada:: pastikan tingkat apa yang akan dianalisis apakah ditingkat kebijakan,program, atau kegiatan. misalnya tingkat kebijakan, analisis bias mencakup kebijakan itu sendiri,dan atau rincian dari data pembuka wawasan bias, tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana,.anggap sebagai kepala dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki laki atau perempuanidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender. tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuandalampenjelasan pilih kebijakan memilih kebijakan program kegiatan yang program hendak dianalisis, kegiatan yang menuliskan tujuan kebijakan akan dianalisis program kegiatan. menyajikan data menyajikan data pembuka wawasan yang terpilih pembuka menurut jenis kelamin, menyasartidaknya faktor kesenjangan kesenjangan gender yaitu akses, partisipasi, kontrol, gender dan manfaat apm) menemukenali temukenali isu gender internal lembaga. misalnya sebab terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman kesenjangan gender yang masih kurang diantara pengambil internal keputusan dalam internal lembaga. menemukenali temukenali isu gender eksternal lembaga. misalnya sebab apakah budaya patriarki, gender stereotype (laki laki kesenjangan selalu dianggap sebagai kepala keluarga). eksternal reformasi merumuskan kembali tujuan kebijakan tujuan program kegiatan supaya responsif gender. rencana aksi menetapkan rencana aksi:menetapkan indikator gender sebagai pengukur hasil melalui ukur kuantitatif maupun kualitatif. komponen dalam penyusunan gender budget statement (gbs) urutan nama program skpd (sesuai dengan renstra) nama kegiatan skpd (sesuai dengan senja skpd) tujuan kegiatan tujuan kegiatan harus sesuai dengan renstra senja skpd (tujuan yang ada pada langkah gap) indikator indikator kinerja kegiatan diambil dari kinerja canada pada senja renstra skpd. kinerja kegiatannjutkan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah dan, pada gapyang diambil pada langkah gap:sub kegiatan uraian mengenai rencana kegiatan tahapan pelaksanaan aksi sub kegiatan suku, langkah gap yang dirinci menjadi banggai tahapan pelaksanaan sub kegiatan niatan uraian mengenai program tahap tahapan pelaksanaan output.kpd alokasi sumber anggaran jumlah anggaran yang diperlukan daya untuk pencapaian output kegiatan sdm sumber daya manusia yang dipergunakan peralatan peralatan dan atau mesin yang dipergunakan dampak hasil dari kegiatan yang dihasilkan untuk dampak output pencapaian outcome program skpd dan diharapkan hasil mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi kegiatan laki laki dan perempuan komponen dalam penyusunan term reference (tor) belakang kegiatan n .od hukum dengan kegiatan kegiatan a mean kinerja ena eka kegiatan kegiatan 1s. karawang, men maa) ("va perry januar lampiran ii:bab pendahuluan umum peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) tahun menetapkan (tiga) prinsip pengarusutamaan yaitu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik, dan pengarusutamaan gender pug). ketiga prinsip tersebut menjadi jiwa dan landasan operasional bagi keseluruhan pembangunan nasional. selain itu instruksi presiden nomor tahun tentang program pembangunan yang berkeadilan, secara tegas menyatakan kewajiban untuk menyusun program yang pro rakyat, berkeadilan untuk semua, dan mencapai tujuan pembangunan milenium. perencana dan penganggaran responsif gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, tapi lebih merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dana anggaran daerah. hal penting pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mewajibkan untuk menggunakan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan kebijakan operasionalmenjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender dan menjelaskan bahwa dalam rangka menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender. selain peraturan itu, permendagri nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah pada menyebutkan. penyusun dilakukan melalui proses perencanaan pembangunan yang menggunakan perspektif gender dan dituangkan dalam rpm, rencana strategis skpd dan senja skpd. secara jelas permendagri ini juga menyebutkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender. walaupun kedua peraturan tersebut telah menegaskan pentingnya analisis gender dalam menyusun dokumen perencanaan. pembangunan daerah, namun permasalahannya adalah para perencana skpd belum memahami secara teknis cara menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif! gender. mengingat ppg hal baru bagi para perencana skteknis tata cara penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender., maka. tujuan dan sasaran pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk memberikan pedoman untuk para perencana setiap skpd dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender. sebagai acuan untuk memasukkan analisis gender dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. memberikan alat bantu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender. sasaran dari pedoman ppg ini adalah: para perencana skpd pada setiap instansi pemerintah kabupaten karawang (mereka menyusun rancangan kegiatan). pihak pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. ruang lingkup ruang lingkup pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender daerah adalah sebagai berikut: pendekat penyusun program dan kegiatan dengan menggunakan metode gender analisis pathway gap). gender budget statement pernyataan anggaran gender gap pag) dan penyusunan kerangka acuan kegiatan. langka langkah analisis gender penyusun gap pag dan penerapannya dalam penyusunan kerangka acuan kegiatan kak). penyusunan indicator kinerja responsif gender dalam rka dpa. mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive genderrpm) instruksi presiden nomor tahun tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunkarawang nomor tahun tentang pengarusutamaan gender. pengertian genderselain itu, genderdiartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda disetiap tempat dan waktusensitif gender adalah pola fikir, sikap, dan tingkah laku serta pengambilan keputusan yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki laki dan perempuan. pengarusutamaan gender pug)dan program pembangunan nasionalgender budget statement gbs) atau pernyataan anggaran gender (telah dialokasikan pana output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangperencana dan penganggaran responsif gender merupakan pendekatan untuk mengintaisatuan organisasi perangkat daerah sold) adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggarari rencana pembangunan menengah daerah rpm) dan mengacu kepada rkpi merupakan antar antar pagu anggaran yang diberikan kepada sold untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja sold.old untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rka sold telah disepakati dengan dprd. rencana kerja dan anggaran sold (rka sol, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan apbd. dokumen pelaksanaan anggaran skpd (rka sold) adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan salaheras dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan garis miringorganisasiointer pointer, angka angka, pendapat atau persepsi persepsi. indikator gender ada kritik titik, ekonomi sasaran garis program ke outcome, dan dampak. bab konsep gender, pengarusutamaan gender, tujuan ppg dan kategori argperbedaan jenis kelamin (sex) dalam masyarakat memberikan konsekuensi makna sosial yang berbeda antara laki laki dan perempuanperbedaan antara konsep gender dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut tabel perbedaan jenis kelamin dan gender jenis kelamin gender tidak bisa berubah dapat berubah tidak bisa dipertukarkan dapat dipertukarkan berlaku sepanjang masa tergantung waktu berlaku mana saja tergantung budaya setempat berlaku bagi kelas dan warna kulit bukan merupakan kodrat tuhan apa saja buatan manusia merupakan kodrat tuhan ciptaan tuhan pengarusutamaan gender pengertianug ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakan hak hak perempuan dan laki laki atas kesempatan yang sam, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. pelaksanaan pug dalam pembangunan merupakan strategikata kunci pug untuk mencapai kesetaraan gender mengadopsi perspektif gender karena memperhitungkan adanya dampak dari peran gender dan hubungan terhadap kesetaraan gender mengintegrasikan perihal gender kedalam kebijakan kebijakan program, proyek dan aktifitas pembangunan. mengintegrasikan perihal gender kedalam agenda pembangunan. memasukan gender framework kedalam rancangan dan implementasi perencanaan dan program. membuat mainstream (arus utama) agar lebih mudah diterima dan kondusif untuk gender dan tujuan pembangunan. tujuan ppg, prinsip dan kategori arg tujuan ppg penyusunan ppg mempunyai tujuan yaituean daerah. membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap, perempuan dan pembangunan. meningkatkan partisipasi masyarakat kedalam belanja pengeluaran. prinsip prinsip arg yaituegiatan kegiatan dan output yang menjadi faktor arg. arg yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan yaitu penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah, (ii) pelayanan kepada masyarakat (service delivery) dan atau pelembagaan pengarusutamaan gender pug) yang didalamnya termasuk capacity building, advokasi gender, kajian,arg bukan fokus kekategori arg anggaran responsif gender dibagi atas kategori, yaituanalisis gender. anggaran kesetaraan genderdaya, partisipasi, maupun capacity building. bab iii data terpilih gender, indikator kinerja dan indikator responsif gender pengertian data terpilih secara sederhana data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuat kesimpulanpengertian data terpilih menurut jenis kelamin adalah data yang dipilah menurut jenisan isu gender. bentuk data terpilih bisa kuantitatif (contoh lihat lampiran). terdapat beberapa jenis data, sebagai berikutan data yang bersumber dari data internal sold), sedangkan data eksternal berarti data yang bersumber dari pihak luar (diluar solkebentuk). manfaat data dalam konteks pelaksanaan pug dalam pembangunan adalah.old, dapat diketahui kinerja daerah atau membandingkan hasil capaian kinerja dan uraian data terpilih diatas dapat dikelompokan berdasarkan sumber datanya, jenis data dan manfaat data, melalui tabel berikut ini tabel pengelompokan data dasar klasifikasi data primer secara langsung diambil dari obyek obyek penelitian oleh perorangan ame data data yang didapat tidak secara langsung sumber data sekunder dari obyek penelitian. peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. data data yang dipaparkan dalam bentuk kuantitatif angka angka, misalnya jumlah pegawai maa perempuan dan laki laki menurut jenis pendidikan yang ditamatkan data data yang disajikan dalam bentuk katwosndbawaa umumnya dikumpulkan oleh bps, pbb, bappenas. data data yang pemanfaatannya ditunjukan sektoraldata data yang dikumpulkan oleh masyarakat khusus untuk kepentingan spesifik seperti dunia usaha dan lainnya., dana, sdm, informasi, kebijakan dan lain lain. indikator kinerja proses dalah segala sesuatu yang menunjutelah ditetapkan. hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator kinerja adalah spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi dapat diukur secara obyektif, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. relevan, kinerjany,yang mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjuf gender mampu menangkap perubahanatara laki laki dan perempuan dan menunjukan hubungan gender yang tidak setara. indikator responsif gender tidak berarti membuat indikbab sinkronisasi perencanaan penganggaran dan kerangka ppg dalam siklus anggaran kinerja sinkronisasi perencanaan dskema dibawah ini menjelaskan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. i a ipjp rpm rkd apbn apbd renstra senja rka skpd kaka skpd skpd saku diagram sinkronisasi perencanaan dan penganggaran diagram menggambarkan keterkaitan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. penyusunan dokumen perencanaan strategis yang digambarkan diatas merupakan bagian penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan rencana dan target target yang ingin dicapai, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan pengangguran yang menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah harus mengacu, memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan dan penganggaran nasional. dokumen rpm yang disusun daerah akan dijabarkan kedalam rencana kerja pemerintah daerah rkd) dan menyusun rencana strategis renstra) sold yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja senja). untuk menjamin konsistensi antara perencanaan level daerah dengan level sold, rpm menjadi pedoman dalam penyusunan renstra sold, dan rkd akan diacu dalam penyusunan senja sold. perencanaan pembangunan nasional dan daerah disusun dengan menggunakan politik, teknokrat, partisipatif, bottom dan top down, yang dijelaskan sebagai berikut diagram pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah perencanaan menurut binaan dah: maa penjabaran dan janji janji jenjang pemerintah politik kepala daerah dioperasikan kaa ci perencanaan penggunaan metode dan dilaksakanmenurut jenjang parsipatit kerangka berpikir ilmiah oleh pemerintahan dari atas lembaga atau satuan pelibatan semua pihak berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan siklus pengelolaan keuangan daerah diagramii pertanggungjawaban diagram menjelaskan tentang siklus pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui tahapan, yaitu perencanaan. penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang ada dalam dokumen rpm, renstra skpd, senja skpd, kua dan pas, dan rka skpd hingga penjabaran apbd dan dpa. pelaksanaan dan ketatausahaan. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rka dan dpa skpd harus dilaksanakan seluruh skpd dan dilakukan ketatausahaan.. dan kendala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan skpd. kerangka ppg dalam siklus anggaran kinerja kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian dari subsistem dari pendekatan manajemen berbasis kinerja. kerangka kinerja ppg dalam siklus anggaran kinerja diuraikan melalui diagram diagram kerangka ppg dalam proses penyusunan anggaran kinerja pengukuran kinerja kerangka kerja ppg dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi tahapan, yaitudangemen berbasis hasil, terdapat pada diagram dampak hasil pembangunan yang diperoleh apa yang impact) dari pencapaian outcome rei ingin diubah hasil manfaat yang diperoleh dari jangka apa yang outcome) menengah untuk beneficiers ingin dicapai tertentu sebagai hasil dari output keluaran gan apa yang output) produk barang jasa yang dihasilkan dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) kegiatan proses kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang apa yang dikerjakan diinginkan ana san bea yang mengerikan apa yang kontribusi dalam menghasilkan digunakan output dalam bekerja diagram menggambarkan apa yang ingin diubah dengan hasil dan keluaran. untuk menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan input atau sumber daya yng digunakan. bab langkah langkah penyusunan ppg kabupaten karawang penyusunan gapsembilan) langkah yaitu tabel metode gap penjelasan pilih memilih kebijakan program kegiatan kebijakan program kegiatan yang hendak dianalisis yang akan dianalisa menuliskan tujuan menyajikan data pembuka menyajikan data pembuka wawasan yang wawasan terpilih menurut jenis kelamin data terpilih ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misal mengenali faktor menemukenali dan mengetahui ada menemukenali sebab temukenali isu gender internal kesenjangan menemukenali sebab temukenali isu gender eksternal kesenjangan eksternal lembaga, misalnya apakah budaya patriarki, gender stereotype (laki laki yang selalu dianggap sebagai kepala) reformasi tujuan merumuskan kembali tujuan kebijakan program kegiatan supaya responsifdata dasar menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress) data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah indikator gender menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran format dokumen gender analysis pathway yang digunakan adalah sebagai berikut: langkah langkah langkah langkah langkah langkah lang lang lang kah ola kebijakan pembuka rencana depan hasil kegiatan wawasan yang akan faktor sebab sebab reform rence data india dianalisis kesenjangan kesenjangan kesenian asi tujuan dasar \|.ator internal aksi (base gend eksternal line identifikasi sajikan temukenali terkenal temu rumusan tetapi tetapi peta dan tulisan data isu gender isu gender kenali isu akan tujuan dari pembuka proses internal gender kembali rencana base induk kebijakan wawasan perencanaan lembaga eksternal tujuan aksi line ator program yang dengan dan atau lembaga kebijakan yang gend kegiatan terpilih memperhatikan budaya pada program respon menurut (empat) organisasi proses singen jenis faktor yang dapat pelaksana kegiatan der kelamin kesenjangan, menyebabkan sehingga kuantitatif yaitu akses, menjadi kualitatif partisipasi, terjadinya responsif control dan isu gender gender manfaat aan alur kerja gap uraikan melalui diagram berikut ini ikan wind enanunnnnnnnnunnnnnnannnunnaaannnmnuann anna nana anna anna aaanaaaaaannnaaannanunnnnanaannnannna tujuan formulasi kebijakan gender kebijakan . (aa nenas ta: rencana program gender loh nai kebijakan gender. data bagaimana mengecilkan wawasan menutup terpilih kesenjangan menurut tea monitoring imo p. daa dan evaluasi kuantitatif vila do: kualitatif sasaran indikator gender faktor gap partisipasi, kontrol, manfaat ng: isu isu gender :apa dimana dan mengapa ada gap tabel komponen gbs komponen uraian gbs program nama program sold (sesuai dengan renstra) kegiatan nama kegiatan sold (sesuai dengan senja indikator indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada kinerja pada atau senja kegiatan tujuan tujuan kegiatan harus sesuai dengan renstra senja sold tujuan kegiatan ang ada pada langkah analisis analisis situasi berisikan kondisi rill yang terjadi dalam masyarakat situasi atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah dan langkah rencana aksi kegiatan nama kegiatan yang diambil pada langkah gap langkah subkegiata gap ang dirinci menjadi sub kegiatan tahu pan kegiatan esanold alokasi jumlah anggaran yang diperlukan untuk mencapai sumber daya output kegiatan dan mesin dampak dampak hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk hasil output pencapaian outcome program skpd dan diharapkan mengurangi kegiatan kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki laki dan perempuan penyusunan tor kak term reference tor) atau kerangka acuan kegiatan kan harus jelas siapa yang ,, belum ada format yang baku sesuai regulasi. namun, untuk menyusun tor kak biasanya mencakup beberapa hal yaitu progam nama progam sasaran program apakah yang menjadi tujuan beda kegiatan disinamakegiatan latar dasar hukum dasar hukum terkait dengan gambaran gambaran situasi persoalan umum daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan kegiatan uraian rincian kegiatan atau aktivitas kes p2 nn kssdassindan indikator indikator untuk menilai nagan \|keterangan sea negara batasan pacitan maksud dan tujuan tujuan yang ingin dicapai dari carapddan penanggung pihak aparat yang menjadi jawab kegiatan pelaksana dan bertanggungjawab mei waka waktu pelaksanaan kegiatan biaya kebutuhan dan rincian biaya untuk keterkaitan gap, gbs dengan tor dan rka dpa berkenaan dengan hasil analisis gap, gbs dan cara aplikasinya dalam penyusunan tor dan rka dijelaskan pada tabel berikut ini tabel keterkaitan gap, gbs dengan tor dan rka langkah data terpilih data terpilih yang program dalam disajikan dalam mengandung isu rka harus analisis situasi gender dan relevan sesuai dengan disajikan dalam tor nama program yang ada pada gbs (sesuai renstra senja skpd) langkah uraian langkah deskripsi dan dan gap kesenjangan gender disajikan kembali menjadi tambahan pada analisis situasi latar belakang langkah tujuan mengacu tujuan pada tor kelompok pada reformasi dapat mengambil sasaran dalam tujuan langkah reformasi tujuan rka gap langkah gap ditentukan berdasarkan hasil analisis gasp dan gbs atau yang ada dalam tor langkah komponen komponen kegiatan dalam kegiatan subkegiatan kegiatan subkegiatan rka harus (aktivitas) mengacu dalam tor mengacu sesuai dengan pada senja skp senja skpd gbs (sesuai mena langkah output pada gap tentukan komponen rumusan gbs mengacu pada subkegiatan dalam output dalam tujuan kegiatan tor mengacu senja rka dengan skpd mengambil dari output kegiatan pada gbs langkah dampak hasil rumusan sasaran rumusan mengacu pada penerima manfaat outcome dalam langkah gap dalam tor dapat rka dapat menggunakan mengambil analisis tujuan, rumusan rumusan indikator output outcome pada gender pada gbs gap atau indikator hasil pada gbsintegrasi ppg dalam sistem perencanaan kabupaten karawang integrasi ppg dalam sistem perencanaan kabupaten karawang terdapat dalam beberapa hal sebagai berikut pemanfaatan data terpilih gender sebagai data pembuka wawasan baik dalam gender analysis pathway maupun dalam gender budget statement. penggunaan data untuk perencanaan program dan kegiatan biasanya hanya menggunakan data yang bersifat umum, ini akan mempengaruhi tingkat kinerja yang akan dicapai. akan berbeda apabila menggunakan data pilah gender. manfaat menggunakan data pilah gender adalah digunakan untuk melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan data dapat dipilah menurut berbagai karakteristik atau ciri tergantung pada jenis analisis yang akan digunakandan anak laki laki daninformasi terpilih menggambarkan peran, kondisi umummelalui keputusan bupati karawang nomor. sebagai dan bertim ini dibentuk agar mempermudah proses pengumpulan dan updating rutin berkala data terpilih pada masing masing sold melalui prosedur standar operasional yang menjadi lampiran pedoman ini. pelaksanaan ppg pada setiap tahapan penyusunan program kabupaten karawang penyusunan sebagai salah satu dari pelaksanaan pug merupakan suatu hasil pemahaman tentang pug dan bentuk semangat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender kkg) dalam pembangunan. kkg merupakan salah satu solusi yang menjembatani agar program pembangunan dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terdiri dari perempuan, laki laki, dan anak anak. pemenuhan kebutuhan yang pada kenyataannya selain dari kebutuhan umum yang dirasakan seluruh masyarakat juga ada kebutuhan spesifik gender (kebutuhan spesifik laki laki, perempuan dan anak anak) dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah masalah yang menyebabkan adanya ketimpangan antara laki laki, perempuan dan anak baik dalam proses dan hasil pembangunan. menjawab kebutuhan tersebut, pada dasarnya pelaksanaan ppg meruapakan sebuah nama lain dari proses perancangan program pembangunan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. tahap penggalian kebutuhan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) proses tersebut dalam sistem perumusan program pemerintah diwadahi dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) yang telah ada dan dirancang dari tingkat paling bawah yaitu desa hingga pusat. proses musyawarah berjenjang yang mensyaratkan kehadiranwakil wakil masyarakat termasuk perempuan dan anak pada setiap tahapannya dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh bagian masyarkat dapat menyuarakan kebutuhannya. kesepakatan hasil musrenbang merupakan representasi kebutuhan masyarakat. hasil musrenbang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan program sold. ini berarti, program sold merupakan representasi kebutuhan masyarakat. proses ppg telah dimulai dari proses pelaksanaan musrenbang desa dan pada setiap tahap penyusunan program sold. tahapan peran fasilitator kemampuan peran analisis musrenbang musrenbang fasilitator pemenuhan musrenbang kebutuhan seluruh unsur masyarakat musrenbang memastikan mengetahui mengumpulkan desa keterwakilan masalah informasi terkait perempuan dan masalah umum, kondisi anak khusus untuk masyarakat yang memastikan laki laki, melandasi perempuan dan perempuan kebutuhan dan anak atau anak, serta ajuan program menyampaikan yang dapat menganalisis siapa usulan mengatasi membutuhkan apa memastikan masalah memilih ajuan usulan yang ketimpangan dalam kategori disampaikan yang ada umum, khusus, mewakili desa tersebut untuk laki laki, kebutuhan dan perempuan atau perempuan dan kabupaten anak serta yang anak karawang dapat mengatasi memastikan mengetahui masalah usulan yang prioritas ketimpangan yang disampaikan pembangunan ada, menjadi bagian pemerintah menganalisis apa usulan mampu yang diperlukan musrenbang melakukan untuk mengatasi fasilitasi yang masalah yang adil dan umum, spesifik berimbang laki laki, perempuan dan anak. musrenbang memastikan mengetahui mengumpulkan kecamatan usulan masalah informasi terkait tingkat desa masalah umum, kondisi terserap sesuai khusus untuk masyarakat yang dengan skala laki laki, melandasi prioritas yang perempuan kebutuhan dan mengacu pada atau anak, serta ajuan program kajian kondisi yang dapat menganalisis siapa umum mengatasi membutuhkan apa kecamatan dan masalah memilih ajuan prioritas ketimpangan dalam kategori pembangunan yang ada umum, khusus, jabar desa dan untuk laki laki, memastikan kecamatan perempuan atau usulan tersebut serta anak serta yang program yang kabupaten dapat mengatasi memenuhi karawang masalah kebutuhan mengetahui ketimpangan yang laki laki, prioritas ada, perempuan dan pembangunan menganalisis apa anak sebagian pemerintah yang diperlukan untuk mengatasi dari usulan mampu masalah yang musrenbang. melakukan umum, spesifik fasilitasi yang laki laki, adil dan perempuan dan berimbang anak. musrenbang sebagai tahap penting dalam menggali kebutuhan masyarakat yang akan mewadahi dalam program harus dapat memastikan proses yang telah menjamin terwadahinya masukan dalam bentuk kebutuhan dan data awal bagi penyusunan program. tahap selanjutnya adalah forum sold tahap penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahapan ini dilakukan dalam dua tahap, forum sold dan musrenbang rkd kabupaten. forum sold menghasilkan rencana kerja senja). forum sold dihadiri oleh delegasi kecamatan (terdapat perwakilan kelompok perempuan), organisasi sektoral (massal: dewan pendidikan untuk forum pendidikan, idi dan ibi untuk forum kesehatan), kepala sold, lsm dengan bidang kerja sesuai dengan fungsi sold, dan ahli profesi, tahapan ini sangat penting dalam menghasilkan rancangan program kerja sold yang responsif gender. pada tahap ini semua pihak dalam memberi masukan dalam proses penyusunan program dengan landas analisis gender merupakan awal penarikan inti kebutuhan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan sold. hasil forum sold selanjutnya didiskusikan dalam musrenbang rkd. musrenbang rkd kabupaten menghasilkan masukan tahapan dokumen rkd. musrenbang rkd kabupaten dihadiri oleh delegasi musrenbangcam, delegasi forum sold, bukan, dprd, lsm yang bekerja tingkat kabupaten, perguruan tinggi, perwakilan bappeda, tim penyusun rkd, tim penyusun senja sold, panitia tim anggaran eksekutif maupun dprd. hasil musrenbang rkd merupakan hasil akhir dari forum yang melibatkan masyarakat secara langsung. musrenbang rkd merupakan tahapan saringan, penanaman, pengurangan atau penambahan pada senja skpd. tahap penyusunan peran analisis kencana peran fasilitator meera pemenuhan kerja fasilitator kebutuhan seluruh pembangun masyarakat daerah skpd keterwakilan masalah membutuhkan apa perempuan dan masalah memilih ajuan dalam anak umum, kategori umum, memastikan khusus, khusus untuk laki perempuan dan untuk laki laki, perempuan, anak laki, atau anak serta yang menyampaikan perempuan dapat mengatasi usulan atau anak masalah memastikan usulan serta yang ketimpangan yang ang disampaikan dapat ada mewakili kebutuhan mengatasi menganalisis perempuan dan masalah program yang anak ketimpangan diperlukan untuk memastikan usulan yang ada mengatasi masalah yang disampaikan kabupaten yang umum, spesifik menjadi bagian dari mengetahui laki laki, perempuan usulan forum prioritas dan anak mengkaji sold pembangunan ajuan program kabupaten berdasarkan dan provinsi pertimbangan jawa barat kebutuhan umum, mampu khusus untuk laki melakukan laki, perempuan atau fasilitasi yang anak serta yang adil dan dapat mengatasi berimbang masalah ketimpangan yang ada memformulasikan tujuan pelaksanaan program memformulasikan target capaian program musrenban memastikan usulan mengetahui mengkaji hasil rkd ditingkat desa masalah forum sold terserap sesuai masalah mereformasi tujuan dengan skala umum, berdasarkan analisis prioritas yang khusus untuk siapa membutuhkan mengacu pada laki laki, apa kajian kondisi perempuan mengkaji ajuan umum kecamatan dan anak program kegiatan dan prioritas serta yang berdasarkan pembangunan dapat pertimbangan kabupaten mengatasi kebutuhan umum, karawang jawa masalah khusus untuk laki barat ketimpangan laki, perempuan, memastikan usulan yang ada atau anak serta yang program yang desa dan dapat mengatasi memenuhi kecamatan masalah kebutuhan laki laki, tersebut serta ketimpangan yang perempuan dan kabupaten ada anak sebagai bagian karawang mengkaji formulasi dari usulan jawa barat target capaian musrenbang mengetahui program prioritas pembangunan kabupaten karawang jawa barat mampu melakukan fasilitasi yang adil dan berimbang tahap pembahasan kua dan pas hasil dari musrenbang rkd akan dipertimbangkan dalam tahapan pembahasan kua dan pas yang dilakukan oleh tapi dan dprd sebagai bentuk representasi dari perwakilan unsur pemerintah dan masyarakat. kua dan pas merupakan pedoman utama penyusunan rencana kerja anggaran rka) sold yang menentukan bentuk kegiatan dan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan. pada tahap ini, pembahasan dilakukan oleh pihak pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan kua dan pas. hasil dari tahapan ini analisis pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat dilaksanakan dengan mengkaji kesesuaian ajuan program dengan prioritas pembangunan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. tahapan penyusunan rka sold tahap selanjutnya adalah penyusunan rka sold tingkat sold. pada tahapan ini, kebijakan dan program diterjemahkan dalam bentuk kegiatan sold untuk periode satu tahu dan menghasilkan dokumen rka sold. peran analisis pemenuhan kebutuhan seluruh unsur dalam masyarakat adalah untuk menyusun secara terperinci pelaksanaan setiap program dalam kegiatan. hasil analisis dalam bentuk gap dan gbs merupakan lampiran penyusunan rka sold. keterampilan penyusunan program dalam melakukan gap dan menyusun gbs sangat diperlukan. tahapan penyusunan rapid dan pembahasan rap ddi dprd tahap penyusunan rapid dilakukan oleh tapi. tahap ini menghasilkan dokumen rapid. pada tahap ini peran analisis pemenuhan kebutuhan seluruh unsur dalam masyarakat sangat penting untuk menghindari penghapusan program atau kegiatan yang justru sangat penting. penetapan rapid hasil dari tahap penyusunan rapid dilakukan pada tahap pembahasan rapid dengan melibatkan tapi dan dprd. proses yang bertahap yang selalu melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memastikan perumusan program yang benar benar memenuhi kebutuhan masyarakat (laki laki, perempuan dan anak). tahap evaluasi oleh bupati dan penerbitan perda apbd dokumen rapid yang telah disepakati oleh tapi dan dprd kemudian dievaluasi oleh bupati walikota atau gubernur dan ditetapkan dalam perda apbd. bab pemantauan dan evaluasi ppg pemantauan pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi ppg dapat dilakukan oleh sold yang membawahi pemberdayaan perempuan bekerjasama dengan bappeda bidang sosial dan budaya atau bagian pemantauan dan evaluasi program, pemantauan dan evaluasi difokuskan pada tahapan dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan. mengendalikan kea olas, tor kak dan aplikasinya dalam rka dpa. memastikan penerapan indicator kinerja responsive gender dalam perencanaan, pelaksanaan danerhadanggaran rka). formulir checklist pemantauan tahap perencanaan unit program nah pertanyaan ket organisasi kepiato tidak dinas apakah penyusunan pendidikan program kegiatan menggunakan contoh) data terpilih apakah penyusunan program kegiatan menggunakan analisis gender apakah hasil gap dijadikan acuan dalam penyusunan gbs apakah dokumen gbs dijadikandasar untuk menyusun tor kak apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan tor kak? pem meme mim apakah kegiatan sub tor dan rka dpa rasional apakah tujuan kegiatan dalam tor kak berhubungan dengan hasil pada rka dpa? apakah keluaran dari hasil dirumuskan secara jelas dan terukur apakah keluaran dari hasil dalam rka secara jelas memberikan manfaat pada laki laki dan perempuan?laksanaan fokus pemantauan terhadold dpa. formulir checklist pemantauan tahap pelaksanaan unit program yan pertanyaan ket organisasi aneh tidak dinas apakah pelaksanaan pendidikan program kegiatan sudah contoh) sesuai dengan masukan rka dpa skpd apakah pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam rka apakah pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan target hasil dalam rka dpa? aan program kegiatan mengalami hambatan apakah pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan hasilkan hasil dan manfaat pada laki laki dan perempuanformulir checklist pemantauan tahap pertanggungjawaban program kegiatan dinas apakah hasil pendidikan program kegiatan sudah contoh) sesuai dengan tujuan dan target dpa apakah hasil program kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam rka apakah ada manfaat program kegiatan bagi laki laki dan perempuan apakah jumlah anggaran memberikan manfaat dan mengatasi kesenjangan genderevaluasi evaluasi ppg didasarkan padayang direkam dengan menggunakan formulir dibawah ini formulir evaluasi ppg total score yang total score yang score yang dicapai' komponen evaluasi ideal dicapai terhadap score ideal c b 23x100 perencanaan pelaksanaandengan angkadigunakan kriteria berikut formulir skala kriteria penilaian responsif gendermaupun perempuan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. pje bulan karawang, net tea ryprry januar
bupati magetan provinsi jawa timur peraturan bupati magetan nomor tahun tentang ketatausahaan hibah langsungtatausahaan hibah langsung yang diterima oleh satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang ketatausahaan hibah langsungdasarkan sp3b hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ppid selaku bud menerbitkan sp2b hibah langsung. ppk skpd penerima hibah melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja hibah langsung berdasarkan sp2b. bagian ketiga pelaporan dan pertanggungjawaban kepala skpd penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja hibah langsung yang diterima langsung oleh skpd penerima hibah. pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalamrangka penyusunan laporan keuangan, penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang diformulasikan dalam program dan kegiatan sub kegiatan pada skpd penerima hibah langsungdan ketatausahaan hibah langsung dalam bentuk barang bagian kesatu pelaksanaan penerimaan hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk barang dapat berupa: aset tetap, dan aset lancar berupa persediaan. penerimaan hibah langsung dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bast atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar pencatatan penerimaan barang. berdasarkan bast atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud padagian kedua pencatatan dan pengesahan hibah langsung berupa aset tetapdalam ppk skpd berdasarkan bast atau dokumen lain yang dipersamakan melakukan pencatatan hibah langsung penerima hibah langsung. pengukuran aset tetap sebagaimana dimaksud pad. dalam rangka pengesahan pendapatan atas aset tetap, pengguna barang menerbitkan sp2sb. pengguna barang menyampaikan sp2sb kepada bud dengan melampirkan bast atau dokumen yang dipersamakan. bud melakukan verifikasi berdasarkan sp2sb yang disampaikan pengguna barangbagian ketiga pencatatan dan pengesahan hibah langsung berupa aset lancar sebagaimana dimaksud pada ppk skpd melaporkan aset lancar berupa persediaan sertaaset lancar berupa persediaan pada akhir periode pelaporan, menerbitkan sp2sb.ud melakukan verifikasi berdasarkan sp2sb yang disampaikan, dan ssbto rep bina tingkat nip. lampiran peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal desember contoh format yang digunakan dalam ketatausahaan hibah langsung lingkungan pemerintah kabupaten magetan contoh format laporan realisasi pendapatan dan belanja kop skpd kepada yth. ppid selaku bud bersama ini kami laporkan daftar realisasi pendapatan dan belanja atas penggunaan langsung hibah beruparealisasi s d realisasi jumlah uraian bulan bulan ini realisasi sebelumnya rp) s d bulan pengeluaran: belanja pegawai oy59 dan jasa net bnn eu uni ic. belanja modal: heh jumlah look laporan realisasi pendapatanmeeu, tanggal. kepala . nip. sanaperuntukan pemberian hibah langsungkop skpd surat pernyataan tanggung jawab mutlak otot!: li.) nama skpd kenananananasantanaasn kode skpd menanananaaananabelanja . belanja pegawai sense belanja barang dan jasa enenatenaan belanja modal seneneatesanaataaan jumlah menenanlnln. sisa a b). rp. anna terdiri atas: sisa kas tunai sense sisa bank sensenana kenaananna kepala . penanananannnnnnnann nip. ninjperuntukan pemberian hibah langsungkop skpd surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanjanse pendapatan senen belanja meleset belanja pegawai rpr efek belanja barang dan jasa rp. belanja modal anne saldo akhir seresasnnanan untuk semester . tahun anggaran . urusan organisasi . program, kegiatan subkegiatan kk. penataan pendapatan belanja kode jumlah ranasenanannaanan rekening penasanaaamna penananaananaaaan jumlah pendapatan rp. jumlah belanja rp. ., tanggal seperti atas kepala skpd . nip den anakan anne, diisi tanggal sp3b skpd, diisi nomor sp3b skpd, diisi nama skpd, diisi jumlah saldo akhir pada sp3b skpd bulan sebelumnya. khusus pengajuan sp3b semester berikutnya, diisi jumlah pendapatan atas hibah langsung berupa sumbangan yang diterima skpd, diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas atas penggunaan hibah langsung berupa sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga sejeni, diisi kode program dan kegiatan subkegiatan berkenaan pada skpd: diisi nama skpd, diisi nama kepala skpd, dan diisi nip kepala skpdcontoh format surat pengesahan pendapatan dan belanja sp2b) surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b) sean tanggal nanananaaannaaan nomor nanananaaannaaan berdasarkan sp3b skpd . nomor . dan tanggal . telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah: saldo awal prp sarat pendapatan sensasensan belanja prp senat belanja pegawai snnnsana belanja barang dan jasa senen belanja modal sanansanann saldo akhir b c) prp sana . tanggal. nip.bulan sebelumnya. khusus pengajuan sp3b semester berikutnya, diisi dengan jumlah pendapatan hibah langsung berupa sumbangan, diisi dengan jumlah belanja atas penggunaan langsung hibah langsung berupa sumbangan, diisi dengan jumlah belanja pegawai atas penggunaan langsung hibah langsung berupa sumbangan, diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa atas penggunaan hibah langsung berupa langsung sumbangan, diisi dengan jumlah belanja modal atas penggunaan langsung hibah langsung berupacontoh format surat permintaan pengesahan sumbangan barang sp2sb) kop skpd surat permintaan pengesahan sumbangan baranghibah langsung berupaperarakan kode organisasi panama pemberi sumbangan nama pemberi sumbangan :. nomor tanggal dokumen :. nilai sumbangan prana banana metana kepala . bnananananannnaasan nip menanam. keterangan: tata cara pengisian surat perintah pengesahan sumbangan barang:skpd, diisi kode organisasi skpd:2sbanananannansanann tanggal nnananaanannanaaa nomor nananaannannanan berdasarkan sp2sb skpd., tanggal.bupati magetan, ttd suprapto sesuai dengan aslinya bagianankum etra a ti! keranda jaka risdiyantg paru pembina tingkat nip. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang ketatausahaan hibah langsung barang milik daerah. kuasabendahara adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan dana non rsud pada unit kerja skpdhibah adalah setiap penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk uang dan ataulangsung adalah hibah yang diterima langsung oleh skpd yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan, dan atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui skpd yang pengesahannya dilakukan oleh bendahara umum daerah. ketatausahaan hibah langsung adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pelaksanaan, pencatatan, pengesahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hibah langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. skpd penerima hibah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten magetan yang mendapat hibah langsung darikpd penerima hibah yang digunakan untuk pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uangyang memuat jaminan atau pernyataan bahwa pendapatan dan belanja dana hibah langsung, termasuk setoran pajak yang telah dipungut,rugian yang ditimbulkyang diterbitkan untuk mengesahkansurat pengesahan pendapatan dan belanja yang selanjutnya disingkat sp2b adalah surat pengesahan yang diterbitkan ppid selaku bud atassumbangan barang yang selanjutnya disingkat sp2sb adalah surat permintaan yang diterbitkan untuk mengesahkan pendapatan dan aset atas penerimaan hibah langsung berupa barang dengan dihampiri bast atau dokumen yang dipersamakan. surat pengesahan sumbangan barang yang selanjutnya disingkat ssb adalah surat pengesahan yang diterbitkan ppid selaku bud atas penerimaan hibah langsung berupa barangruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah: kriteria dan penggunaan hibah langsung, ketatausahaan hibah langsung dalam bentuk uang, dan ketatausahaan hibah langsung dalam bentuk barang. bab iii kriteria dan penggunaan hibah langsung hibah langsung berupa sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga sejenis dalam bentuk uang barang merupakan penerimaan daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:,daerah,dan atau uang barang yang diterima dari pemberi hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan skpd penerima hibah atau untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. hibah langsung digunakan untuk: mendukung program pembangunan nasional daerah,dan atau,capaian sasaran kerja keluaran kegiatan. penggunaan hibah langsungpendapatan hibah langsungpenerima hibah. penggunaan langsung hibah langsungbab iii tata cara pelaksanaan dan ketatausahaan hibah langsung dalam bentuk uang bagian kesatu pengelolaan dalam rangka menyelenggarakan fungsi perbendaharaan atas pengelolaan hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam bupati menetapkan bendahara hibah langsung atas usul kepala skpd melalui ppid. bendahara hibah langsung melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran dana dalam rangka pengelolaan hibah langsung. bendahara hibah langsung dimaksud berasal dari pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala skpd penerima hibah langsung membuka rekening hibah melalui bud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terdapat bunga jasa giro dalam pengelolaan hibah langsungrsud kecuali ditentukan lain. bagian kedua pencatatan dan pengesahan bendahara hibah langsung mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas umum dan buku pembantu. buku pembantu sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas:. berdasarkan buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada danskpd penerima hibah langsung. kepala skpd penerima hibah langsung berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja dari bendahara hibah langsung, menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam. penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada dihampiri: rekapitulasi pendapatan dan belanja atas penggunaan hibah langsung, dan spam hibah langsung oleh kepala skpd penerima hibah langsung selaku pengguna anggaran. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada kepala skpd penerima hibah langsung menyampaikan sp3b hibah langsung kepada ppid.
sp. bupati batang hari provinsi jambi peraturan bupatisyari bupati batang hari: b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kabupaten4gn daerah kabupatenperaturan daerkantor, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional pada kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten batang hari berita daerah kabupaten batang hari tahun nomor memutuskan . psi cc. penghentian sementara kegiatan, denda administratif: dan pencabutan izin usahatermasuk tim terpadu anti narkoba yang terlibat sebagaimana dimaksud pada samping dikenakan sanksi pidana, melainkan pembinaan. bab ketentuan penyidikan selain penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, kepada pejabat pnsberdasarkan undang undang nomor tahun penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia. pejabat pns tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang::: meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang narkoba: dan menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan. s5) hal hal. hal hal yang belum diatur dalam kewenangan penyidik pejabat pns dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakuad fadhil arief diundangkan muara bulian pada tanggal sekretaris daerah kabupaten batang hari umy kn sonia azan berita daerah kabupaten batang hari tahun nomor tabatang hari. tim terpadu p4gn kabupaten yang selanjutnya disingkat timu p4gn adalah tim terpadu p4gn kabupaten batang hariasongan. pritowllbatang harihariii. d bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: kebijakan umum: pencegahan: rehabilitasi: pemberdayaan masyarakat. bab iiiengan keputusan bupati. susunan keanggotaan tim terpadu p4gn dan prekursor narkotika, terdiri dari ketua bupati wakil ketua sekretaris daerah wakil ketua kepala badan narkotika nasional kabupaten batang hari sekretaris kepala kantor kesatutang hari unsur kodim jambi dan unsur penggiat anti narkoba dan instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat4gn dan prekursor narkotika skala daerah: mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi p4gn dan prekursor narkotika skala daerah: dandari ketua camat sekretaris ketua sekretaris camat anggota kepala unit pelaksana teknis d.. tim terpadu. tim terpadu p4gn dan prekursor narkotika sebagaimana maksud pada bertugas menyusun bahan rencana aksi daerah dan prekursor narkotika kecamatan. mengkoordinasikan,mengarahkan,mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi p4gn kecamatan. bab pencegahan bagian kesatu jenis pencegahan dalam rangka melaksanakan p4gn, pemerintah daerah melalui tim terpadu p4gn, melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, keluarga, sekolah, keagamaan, komunitas adat dan kelompok rentan,rkotika melalui koordinasi dengannyalahgunaan narkotika, peningkatan peran aktif masyarakat dan desa untuk ikut mencegah penyalahgunaan narkotika: dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan: dialog interaktif, penataran, bimbingan teknis: lokakarya, kegiatan seni: orientasi, kemah remaja, brosur . brosur, pamphlet, majalah, buku, x banner, dan alat peraga lainnya. pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan upayasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (l) pencegahan tersier sebagaimana metode, teknik dan pendekatan professional sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan program pasca rehabilitasi seperti rumah: damping. rumah damping sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui penyuluhan keagamaan: pendidikan, dan keterampilan kerj u p4gn. dalam melakukan penyuluhan bidang p4gn, perusahaan dapat bekerjasama dengan timubab vtimu p4gn dan beranggotakan dari unsur kepolisian, dinas kesehatan, timu:kandata(pengadilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial. pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peng. tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada terdiri dari perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kesehatan, sosial, kesbangpoldilakukan oleh penyelenggara program rehabilitasi yangsesuai dengan jenis dan metode terapi rehabilitasiil) dilaksanakan melalui: pembentukan wadah peran serta masyarakat, satuan tugas satgas), wajib lapor:: meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba: cc. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna: d. yang beranggotakan relawan kader anti penyalahgunaan narkobtim terpadu timu) anti narkoba. satgas. satgas sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh timuubab viiian, dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis: penghentian fisioterapifisioterapi, maka perlu disusun tata kerja dan penilaian angka kredit jabatan fungsional fisioterapfisioterapfisioterapifisioterapi pelaksana lanjutan pangkat penata muda tk. golongan ruang ill b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah fisioterapi penyelia pangkat penata golongan ruang iii c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah fisioterapifisioterapi ahli fisioterapfisioterapi pertama pangkat penata muda tk. golongan ruang il b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah fisioterapi muda pangkat penata golongan ruang ii1 c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah fisioterapi muda pangkat penata tk. golongan ruang iii d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah fisioterapi madya pangkat pembina golongan ruang iv a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah fisioterapi madya pangkat pembina tk. golongan ruang iv b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah fisioterapfisioterapifisioterapi dilakukan oleh wakil direktur umum dan keuangan pada rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh direktur rumah sakit umum daerah kabupaten sumedangfisioterapifisioterapi yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja fisioterapilim yang bersangkutan dan atau kabupaten terdekatkalifisioteraprumah sakit umum daerahpegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional fisioterapidaerah insentif. besaran tunjangan jabatan daerahfisioterapi disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional fisioterapalam peraturan tersendirtentang tata kerja dan penilaian angka kredit jabatan fungsional fisioterapi rincian tugas jabatan fungsional fisioterapi nama jabatan fisioterapi pelaksana pangkat golongan ruang pengatur il c dan pengatur tk. ii d. rincian tugas memberikan asistensi kepada klien senam hamil, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat sistem muskuloskeletal ringan, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat sistem neuromuskular ringan, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus ringan, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat sistem reproduksi kasus ringan, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra dan integumen kasus ringan, melakukan pemeriksaan tes kekuatan otot, melakukan pemeriksaan pengukuran jarak gerak sendiri, memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok muskuloskeletal. ii. nama jabatan fisioterapiibu setelah melahirkan (post natal),yyy, memulihkan menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari hari meliputi kegiatan memelihara diri sendiri, melakukan pemeriksaan elektrodiagnosis strength duration curve, melakukan pemeriksaan sikap tubuh (posture), melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskular sebagai instruktur, memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok neuromuskular. iii. nama jabatan fisioterapi penyelia pangkat golongan ruang penata iii c dan penata tk. iii d rincian tugas pelayanan fisioterapis pada problem gerak dan fungsi tingkat individu, merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi tingkat kelompokalat indra dan integumen kasus sedang, memulihkan menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari hari, melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskular sebagai instruktur, melakukan pembahasan kasus, melakukan evaluasi monitoring pelaksanaan teknis pada individu, melakukan evaluasi monitoring pelaksanaan teknis pada kelompok. iv. nama jabatan fisioterapi pertamapada ibu hamil (pre natal), memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif, memberikan asistensi kepada klien untuk meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olahraga, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat muskuloskeletal: melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada usia lanjut kasus ringan, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat alat kognitif intra inter personal kasus sedang, melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan rose, melakukan pemeriksaan elektro diagnosis selain sdc, memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok kasus kardiopulmonal setiap (sepuluh) orang, melakukan uji coba peralatan fisioterapi, melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan dasar tiap semester. nama jabatan fisioterapi muda pangkat golongan ruang penata iii c dan penata tk. iii d rincian tugas memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga, memelihara gerak dan fungsi untuk memperbaiki aktifitas sensoris motorstingkat sistem kardiopulmonal kasus sedang, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat sistem reproduksi, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat sistem alat indra dan integumen kasus berat, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat sistem alat kognitif intra inter personal kasus berat: memulihkan menyesuaikan problem gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari hari meliputi kegiatan melatih mempersiapkan menyesuaikan aktifitas kerja, mengevaluasi gerak dan fungsi untuk debian dan penggunaan rose, melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan protes, menginterpresentasikan hasil pemeriksaan elektro diagnosis, melakukan kegiatan terapi kelompok pada kasus kardiopulmunal sebagai ketua kelompok k'instruktur setiap orang, melakukan pembahasan journal reading, mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi dasar tiap semester, melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan rujukan tiap semester, melakukan evaluasi monitoring pelaksanaan debian fisioterapi pada problem gerak dan fungsi tingkat organ, melakukan penyuluhan dalam bidang kesehatan pencegahan kelainan aktifitas gerak dan fungsi. vi. nama jabatan fisioterapirencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi tingkat jaringan tubuh, merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi tingkat organ tubuh, merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi tingkat kelompok, memberikan asistensi kepada klien senam hamil, mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi tingkat organ tubuh, mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi tingkat sistem tubuh, memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi untuk penampilan kerja dan leisure: memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan usia lanjut, meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktifitas intra dan interpersonal, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat musculus skeletal kasus berat: melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat sistem neuromuskular kasus berat, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi tingkat sistem radio pulmonal kasus berat, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus berat: mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain dan penggunaan protes, mengevaluasi dan menyesuaikan gerak dan fungsi untuk penggunaan alat kerja, memulihkan menyesuaikan kemampuan kognitif intra inter personal dengan gerak dan fungsi, melakukan pemeriksaan' tes kapasitas kemampuan daya tahan kardiopulmonal: melakukan tes analisa pekerjaan tugas, melakukan pembahasan kasus, mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi tiap semester untuk pelayanan rujukan, menyusun pedoman evaluasijaringansistem tubuh, melakukan pengukuran efesiensi desain pelayanan, melakukan evaluasi pengembangan metodologi teknologi desain pelayanan, melakukan kaderisasi masyarakat bidang fisioterapi, melakukan pembinaan bimbingan dalam upaya swadaya penanggulangan kelainan gangguan aktifitas gerak dan fungsifisioterapfisioterapi yang selanjutnya disebut fisioterapilayanan fisioterapi sebagai pada unit pelayanan kesehatan. fisioterapi terampil adalah jabatan fungsional fisioterapibidang fisioterapi. fisioterapi ahli adalah jabatan fungsional fisioterapifisioterapi. pelayananfisioterapifisioterapi. tim penilai angka kredit fisioterapoterapi. sekretariat tim penilai adalah sekretariat tim penilai angka kredit jabatan fungsional fisioterapi. formasi jabatan. pengangkatan adalah pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional fisioterapiisioterapifisioterapfisioterapi adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang. fisioterapfisioterapidalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (l), fisioterapigiatan penunjang fisioterapi diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis masing masing jabatan fungsional, bab iii jenjang jabatan, pangkat dan golongan bagian kesatu jenjang jabatan (l) jenjang jabatan fungsional fisioterapi terdiri dari fisioterapi terampil dan fisioterapi ahli jenjang jabatan fungsional fisioterapi sebagaimana dimaksud pada dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah: fisioterapi terampil terdiri dari fisioterapi pelaksana. fisioterapi pelaksana lanjutan. fisioterapi penyelia. fisioterapi ahli terdiri dari fisioterapi pertama. fisioterapi muda. fisioterapi madya. bagian kedua jenjang pangkat dan golongan jenjang pangkat dan golongan ruang fisioterapi terampil sebagaimana dimaksud dalam huruf dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu fisioterapi pelaksana terdiri dari pengatur, golongan ruang ii c, pengatur tk. golongan ruang ii d. fisioterapifisioterapi ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu fisioterapi pertamamuda, terdiri dari penata, golongan ruang iii c, penata tk. golongan ruang iii d. fisioterapi madya, terdiri darifisioterapi(l) pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional fisioterapfisioteraprumah sakit umum kabupaten sumedang yang menangani bidangfisioterapifisioterapi sebagai bahan pertimbangan bupati dalam pengangkatannya. pengangkatan dalam jabatan fungsional fisioterapi didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada unit sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh bupati. (l) persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional fisioterapi terampil adalah sebagai berikut: berstatus pegawai negeri sipil, berijazah serendah rendahnya diploma iii akademi fisioterapi, pangkat serendah rendahnya pengatur, golongan ruang i1 cfisioterapifisioterapi,fisioterapi terampil dan fisioterapi ahli sebagaimana dimaksud pada dan digunakan angka kredit yang diperoleh dari pendidikan, pelayanan fisioterapi, pengembangan profesi, kegiatan yang mendukung pelayanan fisioterapifisioterapi terampil maupun fisioterapibidang fisioterapifisioterapifisioterapfisioterapi pelaksana pangkat pengatur golongan ruang ii c sampai dengan fisioterapi penyelia pangkat penata golongan ruang i11 c, fisioterapi pertama pangkat penata muda golongan ruang iii a sampai dengan fisioterapidari unsur utama angka kredit bagi fisioterapi penyelia pangkat penata tk. golongan ruang iii d: (dua puluh) dari unsur utama angka kredit bagi fisioterapifisioterapfisioterapfisioterapfisioterapi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional fisioterapifisioterapifisioterapifisioterapifisioterapifisioterapi adalah: menteri kesehatan atau pejabat eselon yang ditunjuk bagi fisioterapi madya yang berada lingkungan departemen kesehatan dan instansi luar departemen kesehatan, kepala dinas kesehatan kabupaten sumedang bagi fisioterapi pelaksana sampai dengan fisioterapi penyelia danfisioterapi pelaksana pangkat pengatur golongan ruang il b sampai dengan fisioterapi penyelia pangkat penata tk. golongan ruang iii d dan fisioterapi pertama pangkat golongan ruang ill a sampai dengan fisioterapi muda, pangkat penata tk. golongan ruang iii dfisioterapi untuk jenjang pelaksana pangkat pengatur golongan ruang ii c sampai dengan fisioterapi penyelia pangkat penata tk. golongan ruang iii d serta fisioterapi pertama pangkat penata muda golongan ruang ill a sampai dengan jenjang fisioterapi muda pangkat penata tk. golongan ruang iii d diajukan oleh direktur rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang kepada bupati, dan untuk jenjang fisioterapisehatan provinsi. persyaratan penetapan angka kredit jabatan fungsional fisioterapi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut jenjang fisioterapi terampil fisioterapi pelaksana pangkat pengatur, golongan ruang i c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah fisioterapi pelaksana pangkat pengatur tk. golongan ruang i1 d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah
peraturan bupati karawang nomor tahun tentang bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan kabupaten karawang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karawang, menimbang bahwa untuk meningkatkan kinerja kelembagaan desa kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk memenuhi ketentuan dan peraturan daerah nomor tahun tentang desa, perlu menetapkan bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahakeuangan untuk kelembagaan desa kelurahanembagaan desa adalah lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga pemerintahan adalah bpd dan pemerintah des,untuk lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa kelurahan kabupaten karawang. bab tujuan, manfaat dan sasaran bagian pertama tujuan tujuan bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan kabupaten karawang adalah memperkuat kemampuan keuangan desa melalui pemberian dana bantuan yang disalurkan kas pemerintah desa dan diarahkan untuk pemberian tambahan penghasilan kepada unsur unsur pemerintahan dan operasional kegiatan lembaga kemasyarakatan desa. bagian kedua manfaat manfaat bantuan keuangan untuk lembaga pemerintahan desa adalah menambah penghasilan unsur unsur pemerintahan desa melaui pemberian tunjangan penghasilan guna meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. manfaat bantuan keuangan untuk lembaga kemasyarakatan desa kelurahan adalah mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. bagian ketiga sasaran sasaran bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan kabupaten karawang adalah tersalurkannya dana bantuan keuangan tambahan penghasilan, tunjangan kematian, tunjangan habis masa jabatan kepada unsur unsur pemerintahan desa dan dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa. bab iii pokok pokok bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan bagian pertama karakteristik pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan kabupaten karawang jika telah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran bersangkutan. bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan kabupaten karawang merupakan bantuan yang dapat diberikan kepada pemerintah desa yang kemudian dialokasikan untuk pemberian tambahan penghasilan aparat pemerintah desa meliputi kepala desa, kepala urusan kaur), kepala dusun kadus). tambahan penghasilan anggota bpd, tambahan tunjangan kematian aparat pemerintah desa dan anggota bpd, tambahan tunjangan habis masa jabatan kepala desa, bantuan dana kegiatan lembaga kemasyarakatan yang diperuntukkan honorarium ketua rw, honorarium ketua rt, pembelian alat tulis kantor, dan penggandaan. pemberian besaran bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan kabupaten karawang sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud disalurkan melalui rekening kas pemerintah desa dan dicatat pada pos penerimaan dalam apb desa sebagai bantuan keuangan dari pemerintah daerah. bagian kedua anggaran anggaran bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan kabupaten karawang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten karawang. bab mekanisme permohonan realisasi, penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan bagian pertama permohonan realisasi kepala desa mengajukan proposal permohonan bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan kabupaten karawang kepada bupati karawang melalui camat wilayahnya untuk setiap tahapan pencairan dana bantuanan disampaikan dengan dilengkapi peraturan desa pemdes) tentang apb des untuk tahun berjalan, daftar nama calon penerima, rencana penggunaan anggaran, salinan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa, bpd dan salinan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa lembaran hasil penelitian kelengkapan proposal yang ditandatangani camat wilayahnya, rekomendasi pencairan bantuan keuangan oleh camat, salinan keputusan kepala desa tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan bersangkutan calon penerima dana kegiatan, salinan keputusan kepala desa tentang penunjukkan bendahara desa dan penunjukkan rekening kas desa, j . surat pernyataan tanggungjawab mutlak, berita acara serah terima uang, il.terangan kematian, surat keputusan bupati tentang pengangkatan kepala desa dan atau anggota bpd, surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkatdalamputusan bupati tentang pengangkatan pemberhentian kepalasebagaimana dimaksud diteruskan oleh camat dengan cara menyampaikan surat rekomendasi pencairan kepada bupati melalui kepala bmpd setelah melakukan penelitian kelengkapan proposal dari kepala desa. bagian kedua penyaluran dana bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan kabupaten karawang disalurkan melalui rekening kas desa yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa lurah. dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud disalurkan melalui (dua) tahap, meliputi tahap pertama maksimal dari pagu anggaran, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam tahap kedua minimal dari pagu anggaran, dengan persyaratan sebagai berikutpernyataan tanggungjawab mutlak. berita acara serah terima uang, kwitansi tanda pembayaran, surat pertanggungjawaban tahap (satu), salinan buku rekening kas desa, ktp kepala desa dan ktp bendahara desa. bagian ketiga pengelolaan bantuan keuangan yang dialokasikan untuk pemberian tambahan penghasilan kepada kepala desa, kepala urusan dan kepala dusun sebagaimana dimaksud huruf disalurkan oleh bendahara desa kepada kepala desa, kepala urusan dan kepala dusunpemberian tambahan penghasilan kepada anggota bpd sebagaimana dimaksud huruf disalurkan oleh bendahara desa kepada anggota bpddana kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada desa kelurahan sebagaimana dimaksud huruf disalurkan oleh bendahara desa kelurahan kepada ketua dan ketua sesuai dengan proposal yang diajukan. bantuan keuangan yang dialokasikan untuk tambahan tunjangan kematian aparat pemerintah desa dan anggota bpd yang ada desa sebagaimana dimaksud huruf disalurkan oleh bendahara desa kepada ahli waris sesuai dengan proposal yang diajukan. bantuan keuangan yang dialokasikan untuk tambahan tunjangan habis masa jabatan kepala desa yang ada desa sebagaimana dimaksud huruf disalurkan oleh bendahara desa kepada kepala desa yang telah habis masa jabatannya sesuai dengan proposal yang diajukan. bagian keempat pertanggungjawaban kepala desa lurah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa kelurahan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban apb desa. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahan pada setiap tahapan pencairan disampaikan kepada bupati karawang melalui kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten karawang untuk selanjutnya disampaikan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten karawang. bab pembinaan dan pengendalian pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada kelembagaan desa kelurahan dilakukan oleh badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten karawang, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten karawang dan camat wilayahnya. pemeriksaan pemeriksaan audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan keuangan untuk kelembagaan desa kelurahankan atl salinan la,@):, memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi satuan polisi pamong prajsatuan polisi pamong praja kabupaten tanah laut adalah unsur pelaksana teknis pemerintah daerah bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perundang undangan daerah dan peraturan perundang undangan lainnya, serta perlindungan masyarakat. satuan polisi pamong praja kabupaten tanah lautketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang undangan daerah dan peraturan perundangan lainnya, mengembangkan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja serta perlindungan masyarakat. bagian ketiga fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satuan polisi pamong praja kabupaten tanah laut mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja serta kebijakan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang undangan daerah dan peraturan perundang undangan lainnya dan perlindungan masyarakat, penyusunan rencana dan program kerja serta kebijakan pelaksanaan pembinaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, cc. pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat daerah, pelaksanaan penegakan peraturan perundang undangan daerah dan peraturan perundang undangan lainnya, pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraandan keputusan bupati dengan aparat kepolisian negara republik indonesia, dan atau aparatur lainnya, pelaksanaan pengembangan dan pembinaan personil satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan dalam rangka mewujudk dan perlindungan masyarakat, pelaksanaan operasional dilapangan dalam pencegahan dan penindakdan perlindungan masyarakat, pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutpembinaan administrasi dan organisasi serta penyelenggaraan ketatausahaan, dan il. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dibidang. untukpemerintah, cc. pelaksanaan pengamanan dan penertiban assetu kepala desa, kepala daerah, legislatif dan presiden dan wakil presiden), membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan berskala massal, dan pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat kewenangan satuan polisi pamong prajamelakukan pembinaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja dan perlindungdan melakukan tindakan respon. bab iii susunan organisasi unsur unsur organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari kepala satuan polisi pamong praja sekretariat, terdiri dari sub bagian keuangan dan perencanaan. sub bagian umum dan kepegawaian. bidang penegakan perundang udangan daerah, terdiri dari. seksi kerjasama bidang sumber daya aparatur terdiri dari seksi pelatihan dasar.. seksi bina potensi masyarakat. kelompok jabatan fungsional. sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah unsur pembantu kepala satuan polisi pamong praja yang polisi pamong prajasatuan kepala satuanaparatur satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakatsatuan mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan pengendalian perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masygawasan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, cc. mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatanrlindungan masyarakat, mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan bimbingan dan penyuluhan terhadapyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadapdan dengan instansi instansi terkait, kepolisian negara republik indonesia dan atau aparatur lainnyaj .:raman masyarakatntraman dan ketertiban umum, melaksanakraman masyarakat, penyusunan program, petunjuk teknis dan pengawasan serta pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, cc. pelaksanapenyusunan program dan kerjasama teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan penyusunan program dan kerjasama operasional dengan aparat penegak hukum lainnya. paragraf seksi operasi dan pengendalian seksi operasi dan pengendalian mempunyai tugas menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknisnyusun program kerja,melaksanakan pembinaan, penyelenggarpenegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyusunan program, petunjuk teknis dan pengawasan penerapan peraturan daerah dan peraturan bupati, cc.penyusunan program, petunjuk teknis dan penyuluhan produk hukum daerah,bupati, dan pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil ppn) lingkungan pemerintahyusun program kerja,, melaksanakan koordinasi dengan instansi instansi lain dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerahyelidikan dan penyidikan serta penindakan non yudisial dan yudisialfasilitasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil ppn) lingkungan pemerintah kabupaten tanah laut,rogram, petunjuk teknis dan pembinaan pengembangan aparatur satuan polisi pamong praja, penyusunan program, petunjuk teknis dan analisa kebutuhan personil, penyusunan program, petunjuk teknis, petunjuk teknis dan pengembangan keterampilan dan ketangkasan personil, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi instansi lainnya dalam hal pembinaan personil. paragraf seksi pelatihan dasar seksi pelatihan dasar mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana kerja pelatihan dasar, kesiapan, kesiapan, kesamaptaan fisik dan non fisik serta pengembangan keterampilan dan ketangkasan dan analisa kebutuhan polisi pamong praja melaksanakan koordinasi dengan instansi instansi lain dalam pengembangan keterampilan dan ketangkasanyusunan rencana pembinaan mental dan disiplin serta pengawasan dan peningkatan disiplin serta analisa kebutuhan polisi pamong praja, melaksanakan koordinasi dengan instansi instansi lainnya dalam hal pembinaan mental dan disiplin serta pengawasan dan peningkatan disiplinyusun rencana kerja, petunjuk teknis,gkoordinas:, petunjuk teknis dan pembinaan pengembangan bidang perlindungan masyakat, potensi rakyat cc.,dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta keamanan lingkungan, melaksanakan koordinasi dengan instansi instansi lainnya dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasisatuan polisi pamong prajapolisi pamong prajasatuan polisi pamong prajaek ras pak,laksana pemerintah daerah bidang perpustakaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. kantor perpustakaan daerah dipimpin oleh kepala kantorlaksanakan sebagikantor mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan,dan cc. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaanpelaksana adalahkantor mempunyai fungsi penetapan kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. rincian tugas kepala kantor yaitu tugas atribut menetapkan perencanaan dan program kerja kantor, menetapkan kebijakan teknis kantor dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha serta dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kantoyelenggaraan perpustakaan skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, pengembangan sdm perpustakaan skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, dan pelestarian koleksi daerah skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. merumuskan, mengarahkan, memimpin, membina dan mengawasi pembinaan teknis semua jenis perpustakaan wilayah kabupaten meliputikoordinasi pelestarian koleksi daerah, koordinasi pengembangan jabatan fungsional pustakawan skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, koordinasi dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional perpustakakantorkantorgelolaan administrasi umum, perlengkapan, program, perencanaan, keuangan dan kepegawaian kantor, pelayanan administrasi umum, perlengkapan, program, perencanaan, keuangan dan kepegawaian kantor, pembinaan administrasi umum, perlengkapan, program, perencanaan, keuangan dan kepegawaian kantor. rincian tugas sub bagian tata usaha yaitukantor, menyusun kebijakan teknis operasional sub bagian tata usaha serta mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis kantorkantorantor, dokumen penetapan kinerja tapin) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) kantor, penyiapan bahan penyusunan kpj, ppd dan lipid sesuai tugas dan fungsi kantor, laporan triwulanan apbn dan atau apbd dan sesuai tugas dan fungsi kantorantorkantorkantorantor, data kepegawaian kantor, bezzeting pegawai lingkungan kantor, usulan kenaikan pangkat lingkungan kantor, usulan kenaikan gaji berkala lingkungan kantor, sasaran kinerja pegawai lingkungan kantor, usulan pensiun pegawai lingkungan kantor, daftar urut kepangkatan lingkungan kantor, daftar nominatif pegawai lingkungan kantorantorantor, laporan keuangan triwulanan dan tahunan lingkungan kantor, daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya.kantor, pembinaan tertib administrasi pengelolaan barang lingkungan kantor, dan pembinaan disiplin pegawai lingkungan kantor, pengelolaan tata naskah dinas, tata kearsipan dan perpustakaan lingkungan kantor, pengelolaan keprotokolan dan kehumasan lingkungan kantorkantor
enak kan uas bupati sumedang provinsi jawa baratbahwa rumah sakit umum daerah dalam melaksanakan tugas, perlu ditunjang oleh unsur pelaksana pelayanan teknis, pengawasan dan pembinaan yang bertanggung jawab secara operasional terhadap berlangsungnya kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan, cc. bahwa untuk melaksanakan ketentuperlu membentuk instalasi, satuan pengawasan internal dan komisistem informasi manajemebelas instalasi paviliun tandang instalasi paviliun tandang merupakan unsur pelayanan pada rsud ysud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi paviliun tandang menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program kerja instalasi paviliun tandang, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi paviliun tandang, cc. penyusunan rencana kebutuhan paviliun tandang pada rsud, mengoordinasikan penyelenggaraan diagnose, pengobatan serta peningkatan pemulihan kesehatan, pengaturan penggunaan peralatan medis dan nonmedis ruangan, pemantauan pelaksanaan kegiatan pelayanan pasien ruang vip dan utamaviliun tandangbelas instalasi logistik instalasi logistik merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi logistik. kepala instalasi logistik mempunyai tugas membantu wakil direktur umum dan keuangan dalam melaksanakan kegiatan logistik pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi logistik menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi logistik, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi logistik, penyusunan rencana penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang barang, obat obatan, alat kesehatan, gas medis dan barang barang medis lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, penataan dan pemeliharaan barang gudang logistic sesuai jenis dan sifatnya berdasarkan sistem first first out (fifa), penyediaan stock name semua persediaan alat kesehatan dan obat obatan serta barang lainnyogistikbelas instalasi bedah sentral instalasi bedah sentral merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi bedah sentral. kepala instalasi bedah sentral mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bedah sentral pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi bedah sentral menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi bedah sentral, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi bedah sentral, cc. pemeriksaan terhadap pasienbedah sentralbedah sentralbelas instalasi anesthesiologi dan terapi intensif instalasi anesthesiologi dan terapi intensif merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi anesthesiologi dan terapi intensif. kepala instalasi anesthesiologi dan terapi intensif mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan kegiatan instalasi anesthesiology dan terapi intensif pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi anesthesiologi dan terapi intensif menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi anesthesiologi dan terapi intensif, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi anesthesiologi dan terapi intensif, cc. pemeriksaan terhadap pasien anesthesiologi dan terapi intensifanesthesiologi dan terapi intensifintensif anesthesiologi dan terapi intensifbelas instalasi laboratorium instalasi laboratorium merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi laboratorium. kepala instalasi laboratorium mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan kegiatan instalasi laboratorium pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi laboratorium menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi laboratorium, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi laboratorium, cc. pelayanan laboratorium bagi pasien rsud, pelaksanaan pengambilan bahan sample pemeriksaan laboratorium, penyajian visualisasi informasi hasil tes laboratorium sebagai bahan tindak lanjut, penandatanganan hasil pemeriksaan laboratorium, pengaturan distribusi alat alat penunjang instalasi laboratoriumboratoriumbelas instalasi pemulasaraan jenazah instalasi wpemulasaraan jenazah merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi pemulasaraan jenazah. kepala instalasi pemulasaraan jenazah mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemulasaraan jenazah pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi pemulasaraan jenazah menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi pemulasaraan jenazah, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi pemulasaraan jenazah, cc. pencatatan dan pendataan identitas jenazah, pemulasaraan jenazah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengaturan distribusi alat alat penunjang instalasi pemulasaraan jenazulasaraan jenazahbelas instalasi pemeliharaan sarana rsud instalasi pemeliharaan sarana rsud merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi pemeliharaan sarana rsud. kepala instalasi pemeliharaan sarana rsud mempunyai tugas membantu wakil direktur umum dan keuangan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi pemeliharaan sarana rsud menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi pemeliharaan sarana rsud, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi pemeliharaan sarana rsud, cc. pengelolaan pemeliharaan sarana medis dan non medis, pengawasan pelaksanaan pemeliharaan saranaeliharaan saranabelas instalasi farmasi instalasi farmasi merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi farmasi rsud. kepala instalasi farmasi rsud mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan bidang kefarmasian pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi farmasi menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi farmasi, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi farmasi, cc. pelayanan farmasi pada rsud, pengelolaan obat obatan, alat habis pakai dan gas medis sejak penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian, pelaksanaan hubungan kerja dengan rekanan penyedia obat obatan, alat habis pakai dan gas medis, pengawasan pelaksanaan farmasfarmasibelas instalasi hubungan masyarakat costume service) instalasi hubungan masyarakat costume service) merupakan unsur pelayanan informasi dan penanganan permasalahan rsud yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi hubungan masyarakat costume service). kepala instalasi hubungan masyarakat costume service) mempunyai tugas membantu wakil direktur umum dan keuangan bidang pelayanan informasi mengenai rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi hubungan masyarakat costume service) mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan rencana kerja instalasi hubungan masyarakat costume service): pelaksanaan penyebaran informasi kesehatan dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi, cc. mengoordinasikan dengan supervisor satuan medis fungsional instalasi bidang bagian dan instansi terkait, penanganan permasalahan kejadian yang terjadi rsud, pembuatan rancangan media, baik media cetak, elektronik maupun luar ruangan, penyebarluasan informasi tentang rsud dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi, pelaporan kegiatan pelayanan informasi kepada direktur, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua puluh instalasi rekam medik instalasi rekam medik merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi rekam medik. kepala instalasi rekam medik mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan bidang rekam medik pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi rekam medik mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan instalasi rekam medik, pencatatan seluruh kegiatan medis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, cc. pemberian layanan administrasi informasi medis kepada pihak yang memerlukan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku: pengklasifikasian data medis sesuai dengan kebutuhan, penyiapan dan menyajikan visualisasi data dan kegiatan medis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rekam medis: dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua puluh satu instalasi pendidikan dan pelatihan instalasi pendidikan dan pelatihan merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi pendidikan dan pelatihan. kepala instalasi pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas membantu wakil direktur umum dan keuangan bidang pendidikan dan pelatihan pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi: penyusunan rencana program kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan rsud, penelitian dan pengembangan profesi sumber daya manusia, fisik, penunjang maupun pelayanan kesehatan rsud, cc. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan administrasi penelitian dan pengembangan rsud, mengoordinasikan dan monitoring pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan rsud, penyusunan dan penyajian visualisasi data kegiatan pendidikan dan pelatihan menurut kualifikasi dan klasifikasinya, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua puluh dua instalasi pengelolaan klaim pelayanan instalasi pengelolaan klaim pelayanan merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi pengelolaan klaim pelayanan. kepala instalasi pengelolaan klaim pelayanan mempunyai tugas membantu wakil direktur umum dan keuangan bidang pengelolaan klaim pelayanan pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi pengelolaan klaim pelayanan mempunyai fungsi: mengoordinasikan seluruh kegiatan klaim bpjs maupun pihak ketiga dari mulai input, proses, output berupa data dasar pengalaman, penyusunan program kerja pengelolaan klaim pelayanan, cc. penyusunan, pencocokan data dan verifikasi berkas pasien bpjs dan pasien pihak ketiga, pengoreksi dan verifikasi berkas diagnose pasien bpjs maupun berkas penunjang lainnya, penghitungan, pemilahan dan pemisahan berkas perjanjian tertanggal untuk diverifikasi dan disentri baling system, pembuatan laporan sebagai dasar penagihan bpjs atau sepihak ketiga, pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua puluh tiga instalasi penyuluhan kesehatan rsud instalasi penyuluhan kesehatan rsud merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi penyuluhan kesehatan rsud. kepala instalasi penyuluhan kesehatan rsud mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan bidang penyuluhan kesehatan pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi penyuluhan kesehatan rsud mempunyai fungsi: mengoordinasikan informasi dan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat pengunjung rsud kabupaten sumedang, penyusunan rencana kegiatan penyuluhan dalam dan diluar rsud, cc. mengoordinasikan penyuluhan kesehatan dengan penyelia satuan medis fungsional instalasi bidang bagian dan instansi terkait, penyusunan laporan kegiatan pelayanan penyuluhan kesehatan rsud, pengevaluasian kegiatan pelayanan penyuluhan kesehatan rsud, pembuatan visualisasi data penyuluhan kesehatan rsud, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bab satuan pengawasanbab komite bagian kesatudua!tigabagian keempat, sekretaris tim mutu:cc.adalah direktur rsud kabupaten sumedang bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk instalasi, satuan pengawas internal dan komite pada rsud. instalasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, instalasi rawat darurat: instalasi haemodialisa: instalasi radiologi, instalasi pusat sterilisasi central steril supply department): instalasi gizi, instalasi laundry, instalasi sistem informasi manajemen rsud, j . instalasi paviliun tandang, instalasi logistik, instalasi bedah sentral, instalasi anesthesiologi dan terapi intensif, instalasi laboratorium: oo. instalasi pengelolaan air limbah, instalasi pemeliharaan sarana rsud, instalasi pemulasaraan jenazah, instalasi farmasi, instalasi hubungan masyarakat costume service): instalasi rekam medik, instalasi pendidikan dan pelatihan: instalasi pengelolaan klaim pelayanan, dan instalasi penyuluhan kesehatan rsud. komite sebagaimana dimaksud pada meliputi: komite medik, komite keperawatan, komite etika medio legal, dan komite mutu dan keselamatan pasien. instalasi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepalkomite sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang ketuketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan direktur. bab iii instalasi bagian kesatu instalasi rawat inap instalasi rawat inap merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi rawat inap. kepala instalasi rawat inapsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi rawat inap menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi rawat inap, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi rawat inap, cc. pengaturan penggunaan ruangan bagi pasien baru sesuai pengantar dokter dan penyakit penderita, pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pemulangan pasien, mengoordinasikanpengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis ruangan, pemantauan kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pasien rawat inap, pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi rawat inap, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan unit kerja lain lingkungainstalasi rawat jalan instalasi rawat jalan merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi rawat jalan. kepala instalasi rawat jalansud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi rawat jalan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi rawat jalan, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi rawat jalan, pengaturan alat medis, non medis dan bahan kebutuhan instalasi rawat jalan, pengawasan dan pemantauan kegiatan pelayanan kesehatan instalasi rawat jalan termasuk kegiatan pelayanan keluarga berencana bagi calon dan peserta akseptor keluarga berencana, pendataan alat alat medis rawat jalan yang perlu diperbaiki, pelaksanaan hubungan kerja sama dengan unit kerja lain lingkungan rsud, pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi rawat jalaninstalasi rawat darurat instalasi rawat darurat merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi rawat darurat. kepala instalasi rawat daruratsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi rawat darurat menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi rawat darurat, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi rawat daruratrawat daruratpoli rawat daruratwat daruratinstalasi haemodialisa instalasi haemodialisa merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi haemodialisa. kepala instalasi haemodialisasud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi haemodialisa menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi haemodialisa, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi haemodialisahaemodialisainstalasi haemodialisahaemodialisainstalasi radiologi instalasi radiologi merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi radiologi. kepala instalasi radiologi mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan radiologi pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi radiologi menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi radiologi, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi radiologi, cc. pengelolaan peralatan medis dan non medis instalasi radiologi, pengawasan pelaksanaan pemotretan, pendaftaran pencatatan kamar gelap dan kebersihan agar diperoleh hasil kerja yang baik, penyajian visualisasi data bidang pelayanan radiologi sebagai bahan informasi, penandatanganan hasil pemeriksaan photo thorax sebagai dasar pemeriksaan selanjutnya, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta bidang pelayanan radiologidiologiinstalasi pusat sterilisasi central steril supply department) instalasi pusat sterilisasi central steril supply department) merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi pusat sterilisasi central steril supply department). kepala instalasi pusat sterilisasi central steril supply department) mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan kegiatan dan pengawasan instalasi pusat sterilisasi central steril supply department) pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi pusat sterilisasi central steril supply department) menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi pusat sterilisasi central steril supply department): pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi pusat sterilisasi central steril supply department): cc. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan instalasi pusat sterilisasi central steril supply department), melaksanakan dan mengatur distribusi alat alat kedokteranusat sterilisasi central steril supply department):instalasi gizi instalasi gizi merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi gizi. kepala instalasi gizi mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan gizi pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi gizi menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi gizi, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi gizi, cc. pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi pada rsud, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan penyedia catering dalam pelayanan gizi lingkungan rsud, pengaturan distribusi alat alat penunjang instalasi gizgiziinstalasi laundry instalasi laundry merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi laundry. kepala instalasi laundry mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan kegiatan laundry pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi laundry menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi laundry, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi laundry, cc. pelaksanaan kegiatan pelayanan laundry pada rsud, pelaksanaan usulan kebutuhan linen padan instalasi laundry, pengadaan dan pemeliharaan linen, pengawasan kegiatan pencucian dan evaluasi hasil cucian linenundryinstalasi pengelolaan air limbah instalasi pengelolaan air limbah merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi pengelolaan air limbah. kepala instalasi pengelolaan air limbah mempunyai tugas membantu wakil direktur umum dan keuangan dalam melaksanakan kegiatan sanitasi pada rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi pengelolaan air limbah menyelenggarakan fungsi: a.penyusunan rencana dan program kerja instalasi pengelolaan air limbah: pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi pengelolaan air limbah: pelaksanaan kegiatan instalasi pengelolaan air limbah pada rsud, d.pengaturan distribusi alat alat penunjang pengelolaan air limbngelolaan air limbah, pelaporan kegiatan secara berkala kepada direktur, dan h.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kesepuluh instalasi sistem informasi manajemen rsud instalasi sistem informasi manajemen rsud merupakan unsur pelayanan pada rsud yang dipimpin oleh kepala instalasi sistem informasi manajemen rsud. kepala instalasi sistem informasi manajemen rsud mempunyai tugas membantu wakil direktur umum dan keuangan dalam melaksanakan kegiatan sistem informasi manajemen rsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala instalasi sistem informasi manajemen rsud menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja instalasi sistem informasi manajemen rsud, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi sistem informasi manajemen rsud, cc. pendataan, pengelolaan dan analisis data sistem informasi manajemen pada rsud, penyajian informasi sistem informasi manajemen pada rsud, pengembangan teknologi penunjang sistem informasi manajemen rsud,
pak mas naamakaperlu disesuaikan dengan nomenklaturketentuan dalamiubah, sebagai berikut ketentuan huruf diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikutditetapkan lebih lanjut oleh bupati. ketentuan disisipkan satu yaitu za), sehingga berbunyi sebagai berikut:(2a) board dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dan berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan atau standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh ketua boardketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikuttentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut,ka) sama reuni tamanmenghimpun bahan bahan ppd tahunan dan ppd lima tahunan dinas pariwisatumum ribu) berdasarkan skala prioritas, melaksanakan ketatausahaan keuangan atau verifikasi yang berkaitan dengan dokumen keuangan, mengarahkan pengurusan sertifikasi atas bidang tanah yang dalam penguasaan kewenangan dinasil.ariwisatrogramcc.merencanakalam dinas pariwisatariwisatariwisatpariwisata, pelaksanaan administrasi keuangan pada dinas pariwisata: pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuanganilberdasarkan skala prioritas, f(. melaksanakan pengadaan barang milik daerah untuk barang yang bersifat teknis: menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kbd):laksanakan pengurusan sertifikasi atas bidang tanah yang dalam penguasaan kewenangantiga bidang destinasi pariwisata bidangdan pengembangan wisata alam dan bahari serta pengelolaan dan pengembangan wisata rekreasi dan industri,: menyusun rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah, menyusun rencana pengembangan destinasi wisata, cc. melaksanakan pengembangan destinasi wisata, menetapkan destinasi wisata sesuai dengan kebijakan daerah: melaksanakan pemeliharaan terhadap obyek wisata yang ada, melaksanakan monitoring dan melaksanakan koordinat dan sinkronisasi dengan pemerintah propinestinasi pariwisata membawakan, seksi pengelolaan dan pengembangan wisata alam dan bahari seksi pengelolaan dan pengembangan wisata rekreasi industri:bab kewenangan dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata,: destinasi pariwisata, meliputikabupaten.bidang destinasidestinasi pariwisata dengan urusan pengelolaan dan pengembangan wisata alam dan bahari, rekreasi serta industr, cc. menghimpun bahan bahan ipjp dan rpm urusan pariwisata dengan bidang promosirpm urusan pariwisata dengan bidang garapan promosi,: menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerj yang akan dikoordinasikan oleh sekretariat sebagai pertanggungjawaban kepala dinas pariwisata,, menyusun bahan bahan untuk penyusunan rencana indukji. melakukan penelitian pariwisata skala kabupaten, melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyusunan bahan penetapan kebijakan, il.destinasi pariwisata, melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten, menyelenggarakan kerja sama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten, oo. menyelenggarakan kerja samamenyusun penetapan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata, menyusun pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata, menyelenggarakan perintisan objek dan kegiatan wisata, melaksanakan pemeliharaan terhadap objek wisata yang ada, melaksanakan monitoring, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsiksanakan koordinasi pengembangan wisata agro dengan provinsi atau multistakeholder, www mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup bidang destinasi pariwisata, aabb.: cc. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan pasarimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar: ff. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangalam dan bahaalam dan bahari mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan urusan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam dan bahari: pelaksanaan urusan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam dan bahari: cc. pembagian pelaksanaan tugas urusan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam dan baharialam dan bahaalam dan bahari pada dinas pariwisata::alam dan bahambangan wisata alam dan bahaalam dan bahan.nrhp maa:::melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta kerja sama destinasi pariwisata: (:alam dan wisata bahaalam dan wisata baharialam dan wisata bahari: melaksanakan pengadaan untuk pengembangan wisata alam dan wisata bahari: melaksanakan pemeliharaan untuk pengembangan wisata alam dan wisata baha, bb. melaksanakan pelatihan teknis aparat pengelola sdm pariwisata:alam dan bahaalam dan baharekreasi dan industrekreasi dan industri mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan urusan pengembangan obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan industri, pelaksanaan urusan pengembangan obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan industri, pembagian pelaksanaan tugas urusan pengembangan obyek dan daya tarik wisata rekreasrekreasi dan industrekreasi dan industri,rekreasi dan industlolaan dan pengembangan wisata rekreasi dan industrekreasi dan industan bn:pembangunan dan pengembangan serta kerja sama destinasi pariwisata: melaksanakan perintisan objek dan kegiatan pariwisata: menyusun bahan bahan dan mengelola serta memelihara objek dan daya tarik wisata,rekreasi dan wisata industrekreasi dan wisata industri:rekreasi dan wisata industri: melaksanakan pengadaan untuk pengembangan wisata rekreasi dan wisata industri: melaksanakan pemeliharaan untuk pengembangan wisata rekreasi dan wisata indust: bb. melaksanakan pelatihan teknis aparat pengelola sdm pariwisata,rekreasi dan industrekreasi dan industbagian kesatu kedudukan dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupatenurusan pemerintahan daerah dan pelayanan umumwwwmpat bidang pemasaran pariwisata bidang pemasaranromosi dan kerjasama pariwisata, jasa dan usaha: perencanaan operasional urusan promosi pariwisata, pengelolaan urusan kerjasama pariwisata dengan stakeholder, investor, pemerintah provinsi, pusat dan pelaku usaha kepariwisataan, cc. pengendalian, penertiban, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan jasa dan usahaasaran wisata, membawakan:, seksi promosi dan kerjasama pariwisata: seksi jasa dan usaha pariwisata, bidang pemasaranpemasaran pariwisata dengan urusan promosi dan kerjasama pariwisata, jasa dan usaha: cc. menghimpun bahan bahan ipjp dan rpm urusan pariwisata dengan bidang pemasaran pariwisatromosi dan kerjasama pariwisata, jasa dan usaha paripromosi dan kerjasama pariwisata, jasa dan usaha pariwisata dengan bidang pengelolaan dan pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata, jasa dan usaha pariwisata: menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan destinasi pariwisata dengan bidang promosi dan kerjasama pariwisata, jasa dan usaha pariwisata yang akan dikoordinasikan oleh sekretariat sebagai pertanggungjawaban kepala dinas pariwisata:romosi dan kerjasama pariwisata, jasa dan usaha pariwisata: menyusun bahan bahan untuk penyusunanmelakukan penelitian pariwisata skala kabupateariwisata, ilkan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan pasar dan menilai prestasi kerja bawahan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan staf: mengkoordinasikan dan menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah: uu. mengkoordinasikan dan menyusun rencana pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten, mengadakan, pemeliharaan infrastruktur pengembangan destinasi wisata alam, bahari, rekreasi dan industri: mengkoordinasikan, menyusun rencana pengkajian dan pengembangan pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku: merencanakan, menyusun, merumuskan dan penetapan pedoman standarisasi produk pariwisata: merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan kabupaten kota dan propinsi, zz. menyusun dan merumuskan norma standar dan prosedur dan kriteria bidang pengembangan destinasi pariwisata, aa. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengembangan destinasi pariwisata, bb. pembinaan, pelayanan,cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan, dd. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.pengembangan karier: gg.eksi promosi dan kerjasama pariwisatrencanaan kegiatan urusan promosi dan kerjasama: pelaksanaan urusan promosi dan kerjasama: cc. pembagian pelaksanaan tugas urusan promosi dan kerjasama,sama pariwisatromosi dan kerjasama pariwisatapemasaran pariwisata pada dinas pariwisata: cc. mengumpulkan bahan ipjp, rpm dan rkd dalam bidang pemasaran pariwisatromosi dan kerjasama pariwisataromosi dan kerjasama pariwisataromosi dan kerjasama pariwisata,pemasaranpemasaranil.pemasaranga. melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta kerja sama destinasi pariwisata, melaksanakan perintisan objek dan kegiatan pariwisata: ss. menyusun bahan bahan dan mengelola serta memelihara objek dan daya tarik dalam pengembangan sistem informasi pariwisata, uu. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyusunan bahnyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata skala kabupaten: menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten, menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman kerja sama pemasaran skala kabupaten: menyelenggarakan promosi skala kabupaten, aa. menyelenggarakan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata, bb. menyelenggarakan peserta penyelenggara pameran event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah provinsi:, cc. menyelenggarakan pengadaan sarana pemasaran pariwisata skala kabupaten, dd. menyusun dan merumuskan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata dalam negeri skala kabupaten, ee. menyelenggarff. menyelenggarakan event promosi luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi: gg. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten, hh. menyelenggarakan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten: ii. menyelenggarakan pembinaan promosi pariwisata tingkat kabupaten: ji. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata: kk. menyelenggarakan pelatihan teknis aparat pengelola sdm pariwisata:bidang pariwisata kabupaten: mm. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengembangan pasar pariwisata: nn. mengumpulkan data dan mengolah data untuk bahan promosi: menganalisa pengembangan pasar pariwisata sebagai bahan perencanaan yang akan datang, pp.mecahannya, gg. menyiapkri: rr. pelaksanaan travel exchange dan roadshow dalam dan luar negeri: ss. pelaksanaan familiarization trip, press tour dan widya wisata, tt.pinsi, kabupaten kota, industri pariwisata, asosiasi dan stakeholder pariwisata: uu. menyelenggarakan semua periklanan, pengumuman dan lain sebagainya yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: vv. mengumpulkan data sebagai bahan informasi pariwisata dari berbagai sumber, ww. menyusun dan mengadakan bahan informasi pariwisata: xx. memberikan pelayanan informasi dengan menyebarluaskan dan mendistribusikan bahan informasi pariwisata. yy. menyelenggarakan tourist information center tic) tourist information service tis) zz. melaksanakan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata serta jasa dan sarana wisata: aaa. melaksanakan pembinaan usaha pariwisata dan pelatihan pengelola wisata: bbb.melaksanakan standarisasi bidang pariwisata dan hasil penetapan jasa dan sarana pariwisata: ccc. melaksanakan pelatihan teknis aparat pengelola sdm pariwisata: ddd. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain: eee. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan seksi promosi dan kerjasama pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi dan seksi seksiestinasi pariwisata, membawakan seksi pengelolaan dan pengembangan wisata alam dan bahari, seksi pengelolaan dan pengembangan wisata rekreasi dan industri, bidang pemasaran pariwisata, membawakan seksi promosi dan kerjasama pariwisata, seksi jasa dan usaha pariwisata. bidang ekonomi kreatif, membawakan seksi pengembangan ekonomi kreatif, seksi sarana dan partisipasi masyarakat, fl. bidang pengembangan kelembagaan pariwisata, membawakan seksi peningkatan kapasitas sdm pariwisata, seksi peningkatan kelembagaan pariwisata, utdariwisata, yang meliputipariwisataan yang meliputi rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional skala kabupaten, melaksanakan kebijakan nasional, provinsi bidang pariwisata, j . merumuskan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala kabupaten. il. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten, merumuskan penetapan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata, merumuskan pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata, oo. menyelenggarakan promosi pariwisata skala kabupaten, merumuskan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan serta dalam program pembangunan, merumuskan kebijakan bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pengembangan destinasi wisata alam, bahari, rekreasi dan industri, merumuskan melaksanakan pengembangan destinasi wisata secara terpadu dengan kabupaten kota dan provinsi, merumuskan dan melaksanakan strategi pemasaran promosi dan pengembangan pasar, uu. merumuskan dan melaksanakan penelitian analisa potensi pengembangan pasar pariwisata, vv. melaksanakan kerjasama dengan organisasi ataupun asosiasi pariwisata dalam dan luar negeri, melaksanakan pembinaan partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi terpadu antar kabupaten kota dan stakeholder pariwisata lainnya, mengelola pusat informasi pariwisata dan pemberian layanan informasi, penyebar luasan bahan informasi kepada wisatawan dan masyarakat, merumuskan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas jasa dan usaha pariwisata, merumuskan kebijakan monitoring, evaluasi, pengendalian, pengawasan, penertiban jasa usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aa. merumuskan kebijakan dalam pemberian pelayanan terhadap proses pembuatan tanda daftar usaha pariwisata, bb. merumuskan dan melaksanakan pembinaan, sertifikasi usaha jasa pariwisata dan sdm usaha kepariwisataan, cc. merumuskan kebijakan dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain ilmu pengetahuan dan kreatifitas, dd. merumuskan dan meningkatkee. merumuskan dan melaksanakan kerjasama dalam pengembangan sdm dan kelembagaan pariwisata, ff. merumuskan dan melaksanakan penelitian analisa potensi pengembangan sdm kelembagaan pariwisata, gg. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, hh. menyelenggarakan koordinasi dengan dinas lain, iiji. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja dinas, kk, mm.melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup dinas, noo. melaksanakan program pengawasan internal lingkungan dinas, pprtt. vv dan kepegawaian, keuangan dan programprogram, perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan program, cc. pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan progra
peraturanats paten situbondo dengan rahmat pilihan yang maha esa menimbang\gas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten situbondo yang.lrlt2, covesia tahun oo5ol6{an, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rak{at daerah dan atau dprd kabupaten situbondo. kepalakemudi(!.,memfasilitasi, membawahi sub bagian tata usaha dan perlengkapan; dan sub bagian hubungan masyarakat dan protokol. bagian keuangan, membawahi sub bagian perencanaan dan anggaran; dan sub bagian perbendaharaan. bagian persidangan dan perundang undangan, membawahi sub bagian persidangan dan risalah; dan sub bagian.n pentas lenan perundang undangan. bagian fasilitasi pengawasan, penganggaran dan alat kelengkapan dewan, membawahi sub bagian fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran; dan sub bagian fasilitasi alat kelengkapan dewan bagan struktur organisasi sekretariat dprdusim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretaris dprd menyelenggarakan fungsi perumusan darrmemfasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan hubungan kerjasama skpd, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sekretariat dprd; pengembangan dan pembinaan pegawai dilingkungan sekretariat dprd; memfasilitasi fungsi dprd; memfasilitasi kunjungan pimpinan dan anggota dprd; memfasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggotaknis operasional dan oleh bupati secara teknis administratifadministrasi kesekretariatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, rumah tangga, perbekalanadministrasi kepegawaian sekretariat dprd; pelaksanaan pembinaan kepegawaian; memfasilitasi penyusunan keputusan sekretaris dprdbangku.ngan kantor dprd; pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; penyusunan bahan laporan tahunan kegiatan bagian umum; penyusunan laporan kinerja bagian umumtata usaha dan perlengkapan sub bagian tata usaha dan perlengkapan sebagaimana dimaksud huruf angka mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian tata usaha dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan administrasi umum; pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; memfasilitasi penyusunan keputusan sekretaris dprd; pelaksanaan kegiatan kearsipan; pelaksanaan administrasi perjalanan dinas sekretariat dprd; penyusunan budaya kerja sekretariat dprd; pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara; penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (spip); pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga sekretariat dprd; pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan rumah tangga dan sekretariat; perencanaan pemeliharaan alat alat perlengkapan rumah dan sekretariat; penyusun administrasi pengelolaan dan perlengkapan; pelaksanaan urusan teknik, keamanan, ketertiban dan kinda lrs.n lingkungan gedung dprd, dan rumah dinas pimpinan dprd; pengaturan dan penyiappelaksanaan ketatausahaan; pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala bagian umum; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bagian umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf sub bagian hubungan masyarakat dan protokol sub bagian hubungan masyarakat dan protokol sebagaimana dimaksud huruf angka mempunyai tugas melaksanakan administrasi perlengkapan dan rumah tangga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (r), sub bagian hubungan masyarakat dan protokol menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan komunikasi dan publikasi; pengumpulan bahan dan data kegiatan dprd untuk media cetak dan elektronik; pen)susunan dan perencanaan keprotokolan; pelaksanaan keprotokolan dprd dan sekretariat dprd; penyiapan t.'ahan komunikasi dan publikasi; penyusunan program dan kegiatan bidang hubungan masyarakat dan protokol; memfasilitasi kunjungan tamu kedinasan; memfasilitasi pelaksanaan hari hari besar nasional dan lain lain;ngelolaan perpustakaan sekretariat dprd dan penyediaan buku buku pustaka serta bahan bacaan; pengumpulan data, rekam gambar, dan audio visual kegiatan dprd; penyiapan bahan koordinasi dengan pers untuk meliput kegiatan dprd penyiapan dan pendistribusian surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh dprd; pelaksanaan ketatausahaan; pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala bagian umum dan hubungan masyarakat; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala can humasstrategis sekretariat dprd; penyusunan perencanaan program dan kegiatan dprd dan sekretariat dprd; penyusunan perencanaan anggaran dprd dan sekretariat dprd; mengevaluasi bahan perencanaan anggaran; mengkoordinasikan pengelolaan anggaran; penyusunan laporan kinerja dan anggaran sekretariat dprd; mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; penyusunan dan evaluasi laporan keuangan; memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga; memverifikasi kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat dprd; mengevaluasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga; penyusunan laporan tahunan kegiatan dprd dan sekretariat dprd.yrr.mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan anggaran sekretariat dprd. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian perencanaan dan anggaran menyelenggarakan fungsi5sperencanaan ketatausahaan keuangan; pelaksanaan pembukuan secara sistematis dan kronologis penerimaan dan pengeluaran; penyusunan dan mengevaluasi laporan keuangan; pembuatan laporan keuangan bulanan dan tahunan; pembuatan dan mengevaluasi laporan realisasi anggarsub bagian perbendaharaan sub bagian perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan keuangan sekretariat dprd penelitian dan pengujian nota dinas permintaan dana kegiatan dari masing masing bagian; pembuatan dan pengajuan dokumen igu tu dan ls. memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung spp barang dan jasa dari ppt; penerimaan, penyimpanan, pembayaran dan ketatausahaan serta pertanggungjawaban pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan apbd; pembuatan surat keputusan pemberhentian pembayaran; memverifikasi pembayaran gaji dan tunjangan tunjangan lain; pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaversi.rsidangan dan perundang undangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sal l4, bagian persidangan dan perundang undangan menyelenggarakan fungsi memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan naskah akademik; memverifikasi, pengkoorciinasian dan mengevaluasi mengumpulkan bahan penyiapan dan pembahasan draf peraturan daerah inisiatif; memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan peraturan daerahlaksanaan publik hearing dialog terkait dengan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah penyusunan keputusan dprd dan keputusan pimpinan dprd terkait dengan fungsi dprd; penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan dprd pada bagian persidangan, perundang undangan; memfasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd; penganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tim ahli atau kelompok pakar; memfasilitasi pelantikan anggota dprd, kepala daerah dan penggantian antar waktu anggota dprd; memfasilitasi rapat rapat dprd yang berhubungan dengan fungsi penyusunan produk hukum; pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan bagian persidangan dan perundang i undangan; penyusunan bahan laporan tahunan kegiatan bagian persidangan dan perundang undangan; penyusunan bahan laporan kinerja bagian persidangan, perundang undangan dan hummempunyai tugas melaksanakan merencanakan program, jadwal rapat dan sidang, men5rusun risalah, nobulan dan catatan rapat rapat. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian persidangan dan risalah menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program dan jadwal rapat dan sidang dprd; penyiapan bahan bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir; penyiapan bahan naskah sidang jalannya paripurna untuk pimpinan dprd; penyusunan dan penggandaan nobulan rapatlsidang dprd; penyusunan dan penggandaan risalah rapat paripurna dprd; pemilih arahan dokumentasi atau rekaman hasil rapat dprd; memfasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd pelaksanaan ketatausahaanparagraf sub bagian penyusunan perundang undangan sub bagian penyusunan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan men)rusun bahan analisis produk penyusunan peraturan daerah, membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik serta men5rusun daftar inventaris masalah dim). dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian penyusunan perundang undangan menyelenggarakan fungsi penyusunan naskah akademik; penyusunan bahan analisis produk peraturan daerah; penyiapan bahan rancangan peraturan daerah inisiatif dprd; penyiapan bahan pembahasan peraturan daerah; memfasilitasi rapat rapat internal dprd yang berhubungan dengan fungsi pembentukan peraturan daerah; memfasilitasi penyediaan tim ahli atau kelompok pakar terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah; penghimpun informasi dan pendistribusian berkas surat surat pengaduan masyarakat terhadap semua kebijakan dprdnyusunan laporan kinerja pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah; penganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli fraksi; pelaksanaan ketatausahaan;bagian kelima bagian fasilitasi pengawasan, penganggaran dan alat kerangka pan dewan bagian fasilitasi pengawasan, penganggaran dan alat kelengkapan dewalat kelengkapan dewan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian fasilitasi pengawasan, penganggaran dan alat kelengkapan dewan menyelenggarakan fungsi memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pokok pikiran dprd; memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan kua pas; memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan apbd apbd; memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan peraturan daerah pertanggung jawaban keuangan; memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat; memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan; memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rapat rapat internal dprd; memfasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja dprd; memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan kode etik dprd; memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran; memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan lebih akanngawasan dan penganggaran; memfasilitasi pelaksanaan public hearing dialog terkait d.engan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran; penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan dprd pada bagian pengawasan dan penganggaran; memfasilitasi penyusunan laporan kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran; memfasilitasi aspirasi masyarakat dan penyusunan pokok pokok pikiran dprd; memfasilitasi penyediaan tim ahli atau kelompok pakar terkait dengan fungsi pengawasan dan penganggaran; pen)susunan bahan laporan tahunan kegiatan.n bagian pengawasan dan penganggaran; penyusunan laporan kinerja bagian pengawasan dan penganggarfasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran sub bagian fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan fasilitasisub bagian fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran menyelenggarakan fungsi memfasilitasi rapat rapat internal dprd yang berhubungan dengan fungsi pengawasan dan penganggaran; penganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik dprd; penganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; penyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan dprd; perencanaan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban bupati memfasilitasi aspirasi masyarakat dan penyusunan pokok pokok pikiran dprd; perencanaan pembahasan rancangan kua pas apbd dan apbd; penyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang apbd dan apbd; perencanaan pembahasan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban keuangan daerah; penghimpun dan penganalisis datalbahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat;paragraf sub bagian fasilitasi alat kelengkapan dewan sub bagian fasilitasi alat kelengkapan dewan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi dprd bidang alat kelengkapan dewan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian fasilitasi alat kelengkapan dewan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan rapat dan kunjungan kerja peninjauan alat kelengkapan dprd; penyusunan nobulan cat.atan rapat dan kunjungan kerja peninjauan alat kelengkapan dprd; memfasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd penyiapan bahan koordinasi dan penyiappelaksanaan inventarisasi dan mengolah data alat kelengkapan dprd.bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekretaris dprd, kepala bagianti(atan dan pemberhentian dalam jabatan sekretaris(s)prdprd''wakilnya. bab ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal januari l,{, jl.rr' j':lrr \.' _j.). z .r' oftitiil. ekh i{kabupaten situbondo tahun 2ol6 nomor ffi'h'rfldrhoio lampiran peraturan bupati situbondo anggar nov nomor bf, tahun struktur organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah i(kabupaten situbondo bagian persidangan dan perundang undangan sekretaris dprd bagian fasilitasi pengawasan, penganggaran dan alat kelengkapan dewan bagian keuangan bagian umum sub bagian fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran sub bagian persidangan dan risalah sub bagian tata usaha dan perlengkapan sub bagian perencanaan dan anggaran sub bagian fasilitasi alat kelengkapan dewan sub bagian perbendaharaan sub bagian penyusunan perundang undangan sub bagian humas dan protokol dan jenis pajak daerah yang mempunyai peranan strategis sehinggaadalah badan keuangan daerah kabupaten trenggalek. kepala badan keuangan daerah adalah kepala badan keuangan daerah
lakukan upaya intensifikasikepada desa tahun pajak bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: tujuan pemberian penghargaan, bentuk penghargaan: cc. indikator prestasi, dan tata cara penghitungan besaran penghargaan. bab tujuan pemberian penghargaan bagian kesatu umum pbb merupakan salah satu pendapatan daerah yang sebagian hasilnya dibagihasilkan kepada desa dan dalam proses pemungutannya melibatkan pemerintah desa. dalam mengoptimalkan proses pemungutan sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa perlu melakukan upaya intensifikasi penasihatnya kepada wajib pajak dalam wilayah desa yang bersangkutan. untuk memotivasi upaya intensifikasi sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa diberikan penghargaan. bagian kedua tujuan pemberian penghargaan bertujuan untuk: mendorong desa menyelesaikan pemungutan pbb sebelum berakhirnya jatuh tempo tahun pajak dan memberikan apresiasi atas prestasi desa dalam upaya intensifikasi pemungutan pbb tahun pajak hingga selesai pokok ketetapan pbb terutang. bab bentuk penghargaan penghargaan prestasi pelunasan pbbekening desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. penghargaan sebagaimana dimaksud pada yang telah diterima desa digunakan untuk mendukung kegiatan intensifikasi pemungutan pbb desa yang bersangkutan pada tahun pajak berjalan atau tahun pajak berikutnya. bab indikator prestasi desa dinyatakan berprestasi dalam pemungutan pbb apabila desa dapat menyelesaikan pemungutan pbb sebelum jatuh tempo dan atau tahun pajak berakhir. besaran ketetapan pbb yang dipungut adalah sebesar jumlah pokok ketetapan pbbtata cara penghitungan besaran penghargaan besaran penghargaan prestasi pelunasan pbb diberikan kepada desa tahun pajak besaran penghargaan prestasi pelunasan pbb sebagaimana dimaksud pada akan diberikan kepada desa sebesar (seratus persen) apabila desa dapat menyelesaikan pemungutan pbb sebelum jatuh tempo pembayaran atau paling lambat pada tanggal september besaran penghargaan prestasi pelunasan pbb sebagaimana dimaksud pada bagi desa yang menyelesaikan pemungutan pbb setelah jatuh tempo pembayaran atau setelah tanggal september diatur sebagai berikut: untuk pelunasan selama bulan oktober atau paling lambat pada tanggal oktober besaran penghargaan diberikan sebesar (sembilan puluh persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada untuk pelunasan selama bulan november atau paling lambat pada tanggal november besaran penghargaan diberikan sebesar (delapan puluh persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada dan cc. untuk pelunasan selama bulan desember atau paling lambat pada tanggal desember besaran penghargaan diberikan sebesar (tujuh puluh keseratus) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada besaran penghargaan prestasi pelunasan pbbsalinan tan pet bupati batang hari provinsi jambi peraturan bupati batang hari nomor tahun tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatmenuhi pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial pada tingkat yang paling minimal, perlu menetapkan standar pelayanan minimal spm) bidang kesehatan pemerintah kabupaten batang hari, bahwa standar pelayanan minimal bidang kesehatan merupakan indikator kinerja utama iku) dinas kesehatan dan menjadi tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah kabupaten batang hdidibidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya didalam uu23c yang tepat bagi masyarakat dan (ii)sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dicdaya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian dak. hal hal tersebut diibatang haribatang harikon batang hari jenislayanan mutu layanan penerima pernyataan (of ter muri pukat beban pemda pelayanan sesuai standar ibu hamil. setiap ibu hamil kesehatan ibu hamil pelayanan antennata. mendapatkanibu pelayanan mendapatkan bersalin persalinan. pelayananpelayanan kesehatan mendapatkan lahir bayi baru lahir. pelayanan kesehatan pelayanan sesuai standar balita. setiap balita kesehatan balita pelayanan kesehatan mendapatkan balita. pelayanan kesehatan sesuai standar. pelayanan sesuai standar anak pada usia setiap anak pada usia kesehatan pada usia15s.d. produktif usia produktif. 15s.d. tahun. tahun mendapatkan skrining kesehatan lanjut usia lanjut. tahun tahun atas atas. mendapatkan skrining pelayanan sesuai standar penderita setiap penderita kesehatan penderita pelayanan kesehatan hipertensi. hipertensi hipertensi penderita hipertensi. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. pelayanan sesuai standar penderita setiap penderita kesehatan penderita pelayanan kesehatan diabetes melitus. diabetes melitus diabetes melitus penderita diabetes mendapatkan melitus.dengan gangguan jiwa. (odg) berat. berat mendapatkan jiwa beratdengan tb. pelayananpasien tb, pasien ims, terinfeksi hiv tb, pasien ims, waria transgender, waria transgender pengguna napa,dan er, pengguna warga binaan lembaga napa,dan pemasyarakatan) warga binaan mendapatkan lembaga pemeriksaan hiv sesuai pemasyarakatan) standar. definisi operasional standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten batang haribatang hari wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil wilayah kerjanyaerjanyaresentase ibu hamil kesehatan mendapatkan nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn pelayanan ibu hamil jumlah semua ibu hamil wilayah kabupaten batang hariumi)) aa pelayanan petugas pelayanan anc dalam gedung)bumin pemanfaatan buku kia petugas mean kia terintegrasi dengan pelayanan ancpuskesmas atk atk puskesmas rujukan anc (jika diperlukan petugas pelayanan kegawatdaruratan maternal jumlah petugas transport transport jumlah petugas bumi rujukset pesawat paket jumlah garuratlahn nat rna puskesmas pendamping biaya transport jumlah pendamping bumi petugas bumi) bumi (maksimal orang transporter rujukan jumlah puskesmas rumah biayasewa operasional paket operasional tunggu (jika:2014bulan anak pria))memperhatikkesehatan bupati adalah.batang harikinerja pemerintah daerah kabupaten batang haridiwilayah kerjanyaresentase ibu bersalin fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan nan r50 pelayanan persalinan jumlah semua ibu bersalin yang ada wilayah kabupaten batang haribatang haribersalin petugas pendataan bulan biaya transport jumlah petugas petugas bbm transport jumlah kunjungan jumlah puskesmas bwen ben petugas pelayanan persalinan langkah kesehatan ginekologi( puskesmas pengadaan set resusitasi paket jumlahbuku kia(in register pengadaan register kohort paket jumlah kohort ibu ibu bulan jumlah puskesmas esa atk puskesmas rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan petugas pelayanan pesawat daratan maternal biaya transport petugas jumlah petugas bbm transport jumlah rujukan jumlah puskesmas alat set pesawat terintegrasi dengan kesehat jumlah pendamping bulan petugas bbm bulan (maksimal orang) transport per rujukan jumlah puskesmas tunggudilakukandifasilitaspelayanankesehatan ( polindes, poskesdes, puskesmas, bidan praktekswasta, klinik pratama, klinikutama,klinikbersalin, balaikesehatanibudan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), posyandu danlayanan presentase bayi baru kesehatan bayi baru lahir sesuai lahir mendapatkan dengan standar pelayanan kesehatan jumlah semua bayi baru lahir bayi baru lahir wilayah kabupaten batang haricdibayi petugas pendataan bayi baru baru lahir lahir biaya transport jumlah petugas petugas bumi i1) transport jumlah kunjungan jumlah puskesmas\| mbm neonatal jumlah puskesmas set pelayanan bayi paket jumlah baru lahir( jam) neonatal jumlah puskesmas alat kesehatan set pesawat paket jumlah daratan neonatal jumlah neonatal(petugas bbm transport jumlah kunjungan jumlah puskesmas neonatal data jumlaho 5jam) padapelaporan langkah kegiatan variabel komponen volume petugas pencatatan dan pelaporan bayi barulah\| register kohort pengadaan register paket jumlah bayi baru lahir kohort bayi baru neonatal jumlah lahir puskesmas formulir dan pengadaan formulir paket jumlah atk dan atk puskesmas rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir jika diperlukan petugas pelayanan pesawat daratan neonatal jumlah petugas transport jumlah biaya transport rujukan jumlah bertugas bbm(i puskesmas alat kesehatan set pesawat terintegrasi dengan daratan paket pengadaan set neonatalyi baru lahir petugas bbm l) baru lahir (maksimal2 orang) transporter rujukan jumlah puskesmas keterangan: unit costi1 tentang buku kesehatan ibu dan anak, kemenkes nomor1464bupati adalah bupati batang hari. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten batang hari yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten batang hari bidangbatang hari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah kabupaten batang hari dan dprd kabupaten batang hari dan ditetapkan dengan peraturan daerah.batang hari. pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah kabupaten batang harinifas adalah periode mulai jam sampai dengan hari pasca persalinan. neonatus adalah bayi berumur hari. usia pendidikan dasar adalah adalah anak pada usia pendidikan dasar. usia produktif adalah seseorang yang berusia antara sampai dengan tahun. usia lanjut yang selanjutnya disebut usia adalah seseorang yang berusia tahun keatas. penderita hipertensi adalah tekanan darah melalui dari sistolik dan diastolik hg. penderita diabetes melitus adalah apabila pemeriksaan gula darah mg dl gangguan jiwa berat adalah orang dengan gangguan jiwa odg) berat penemuan pasien baru tuberkulosis bakteri tahan asam yang selanjutnya disingkat yang selanjutnya disingkat bta positif adalah penemuan pasien tuberkulosis tb)human immunodeficiency pelayanan stimulasi deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang didik) kepada balita umur bulan s d bulan dilakukan kali setahun yaitu umur bulan, bulan, bulan dan bulan pelayanan stimulasi deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang didik) kepada balita umur s d bulan dilakukan kalikan pelayanan usia bulan kesehatan balita sesuai standar yang mendapatkan dalam kurun waktu satu tahun pelayanan kesehatan jumlah balita bulan yang balita sesuai standar ada wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang samadbatang haripendataan bulan petugas pendataan balita biaya transport jumlah petugas petugas transport jumlah bbmbalita pelayanan balita data jumlah balita dalam gedung pe, balita pengadaan set paket jumlah pemeriksaan puskesmas alat kesehatan kesehatan miniseri puskesmas pelayanan balita data jumlah balita luar gedung petugas pelayanan kesehatan balita biaya transport jumlah petugas petugas bumi) transport jumlah kunjungan jumlah puskesmas pengadaan kit terintegrasi dengan posyandu2,pelaporan pelaporan balita data jumlah balita register kohort pengadaan register paket jumlah puskesmas danii1usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. pemerintah daerah kabupaten batang hari wajib melakukan penjaringan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar diwilayah kerjadiwilayah kabupaten batang hari adalah semua peserta didik kelas dan kelas satuan pendidikan dasar yang berada wilayah kabupaten batang hari.rumus penghitungan kinerja jumlah anak usia pendidikan dasar kelas dan yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan satuan pendidikan presentase anak usia dasar pendidikan dasar yang nnn mendapatkan skrining jumlah semua anak usia kesehatan sesuai standar pendidikan dasar kelas dan yang ada diwilayah kerja wilayah kabupaten batang haridibatang hari batang hariumi i1)boh informed formulir pengadaan formulir paket jumlah consent informed informedconsent puskesmas consent p.pembagian buku rapor pengadaan buku rapor paket jumlah anak uxu rapor selatan kesehatan usia pendidikan kelas kesehatan :c1 dan kelas penjelasan jumlah puskesmas penggunaan anak usia data jumlahanakusia\| pendidikan pendidikan kelas dan keasliumi terintegrasi dengan kegiatan pelaksanaan penjaringan petugas penjaringan anak usia pendidikan kelas1 dan kelas biaya transport terintegrasi dengan petugas bumi(jika diperlukanmen kes bebaslian kelas dan kelas7 kelas puskesmasj .15 tahun sesuai standar adalah: pelayanan skrining kesehatan usia1515sama dengan pemerintah daerah. pelayanan skrining kesehatan usiaklinisdanpemeriksaan iva khususuntuk wanita usia tahun. pengunjungyangditemukanmenderitakelainanwajib15lama kelamaan akan mengakibatkan aids. acquired immune deficiency syndrome yang selanjutnya disingkat aids adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh karena menurunnya system kekebalan tubupm kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerahnya hingga tahun yang meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, cc. bayi baru lahir, balita: pada usia pendidikan dasar, pada usia produktif, pada usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus: orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tb, dan orang dengan risiko terinfeksi hiv, indikator kinerja dan target spm kesehatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab iii pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai spm kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh dinas kesehatan. dinas kesehatan bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai spm kesehatan kepada bupati. bab pelaksanaanspm. rumus penghitungan kinerjaresentase warga negara tahun usia tahun 22n55n55nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnxcontoh penghitungan kabupaten terdapat warga negara berusia15 59faktorctor risiko serviks konseling tentang factor resiko ptm dan gangguan mentalemosional dan perilaku petugas pelayanan konseling\| ' media konseling pengadaan media paket jumlah penderita dengan data jumlah factor risiko penderita dengan facpaket kegiatan billboard fully)x pelatihanbillboard: uang harian jumlah petugas kader paket yang dilatih paket fullboardl1) penyediaan sarana dan prasarana skrining kit posyandu ptmcfully)x jumlah kegiatan pelatihan narasumber familiafullboardi1) pelayanan rujukan kasus fasilitas kesehatan tingkat pertama petugas pelayanan kesehatan kasus factor risiko ptm penderita faktor data jumlah risiko ptm penderita faktor risiko ptm beaseal pelaporan faktor risiko pelaporan npakimkite jaengantator radikal faktor risiko dengan faktor risiko formulir dan atk pengadaan formulir paket jumlah langkahkegiatan variabel komponen volume dan atk o ) \| puskesmas evaluasi petugas transport jumlah petugas uang harian1)j keataske1tahun atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal kali dalam kurun waktu presentase warga negara satu tahun usia tahun keatas mendapatkan skrining jumlah semua penduduk berusia kesehatan sesuai standar tahun atas yang ada wilayah kabupaten batang harikeatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak rekapitulasi kabupaten padaakhir tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: jum lah jumlah fasilitas kunjungan pelayanan warga negara bila keterangan kesehatan usia yan tahun suai standar puskesmas orang tidak diperiksa gangguan posyandu lansia poin rsud orang tidak diperiksa sula fasilitas orang tidak kesehatan diperiksa bumi bumn tekanan fasilitas semua kesehatan diperiksa swasta sesuai standar hasil rekapitulasi selama setahun, jumlah warga negaraing mengingat masih ada orang yang belum berkunjung. perlu dikependataan lansia petugas pendataan lansia biaya transport jumlah petugas petugas bumi i1) transport jumlah kegiatan pendataan jumlah puskesmas asia data jumlahtpetugas rujukpm sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis. petunjuk teknis spm sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini melalui gubenur jambi. bab monitoring dan evaluasi dinas kesehatan melaksanarencanaan dan pengembangan program kesehatan daerah, bahan masukan bagi pengembangan kapasitas aparaturaparaturbupati melalui dinas kesehatandaerah. fasilitas. langkah kegiatan variabel komponen volume petugas biaya transport jumlah petugas petugas bumidan lat lat puskesmas oo )2014tentang puskesmas, keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk 1ix tentang pedoman pengendalian penyakit gantungkeatas dan untuk mencegah terjadinya komplikasijantung, stroke, diabetes melmendapatkan pelayanan presentase penderita kesehatan sesuai standar dalam hipertensi mendapat kurun waktu satu tahun pelayananbatang hari,61y6 berdasarkan data riset kesehatan dasar,dan jumlah penduduk usia tahun atas kab kota padatan adalah juta orang. jumlah estimasi penderita hipertensi yang berumur tahun keatas kab kota tahun adalah ,61x2,3batang haribatang harihipertensi transport jumlah kegiatan biaya transport pendataan petugas bumi i1)chipertensi hipertensi melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar,see o hipertensi hipertensi edukasi puskesmas obat dan paket pengadaan obat terintegrasi bhp hipertensidan bhp dengan pengadaan paket obatumi)termasuk pelatihan surveilans hipertensi berbasis web pelatihan pelatihan jumlah pelatihan pelatihan pelatihan jumlah narasumber fa\| honor dan transport1) jam pelatihan fasilitator jumlah narasumber fasilitas tor tenaga transport uang kesehatan yang\| harian paket billboard jumlah tenaga dilatih kesehatan yang transport uang dilatih standar harian paket fully\| biaya paket billboard (transport uang harian) fully: jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penyediaan peralatanhipertensi set peralatan kesehatan penyediaan obat hipertensi obat hipertensi pengadaan obat terintegrasi hipertensi dengan paket pengadaan obat pencatatan dan pelaporan petugas pencatatan dan pelaporan penderita data jumlah penderita hipertensi hipertensi formulirdan pengadaan formulir paket jumlah atk dapatvibatang hari tentang spm laporan dinas kesehatan provinsi jambi sistem informasi care jkn j .cator ini adalah penyandang diwilayah kerja kabupaten batang haribatang hari secara bertahap harus membuat rencana aksi untuk bias menjangkau seluruh penyandang mdikesehatan presentase penyandang sesuai standar dalam kurun waktu yang mendapatkan satu tahun pelayanan kesehatan jumlah penyandang sesuai standarbatang hariyo target capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten batang hari ccc. spmatas penerapan dan pencapaian spm kesehatan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai indikator dalam spmstandar pelayanan minimal bidangteknik penghitungan pembiayaan melakukan petugas pendataan penderita pendataan penderita jumlah petugas menurut wilayah biaya transport transport jumlah kerja fasilitas petugas bumi kegiatan pendataan kesehatan tingkat jumlah puskesmas ee formulir pengada\| pengadaan sarana dan prasarana skrining ptm fe, melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitasfisik, serta terapi farmakologi petugas pelayanan kesehatan dan kie pada penderita ep epa edukasi edukasi puskesmas apa paket pengadaan obat puskesmas alat pengadaan kit terintegrasi dengan kesehatan posyandu pengadaan sarana pti(pelatihan pelatihan materi pelatihan jumlah pelatihan naa akan pelatihan pelatihan jumlah pelatihan narasumber honor dan transport(l)jumlah ten kesehatan paket billboard aga kesehatan yang yang dilatih transport uang harian dilatih standar paket fully1)puskesmas paket pengadaan obat puskesmas pelaporan pelaporan eee, dan atk atk puskesmas seemoney jumlahkegiatan money, pedoman umum pencegahandan pengendalian tipe kemenkes2016,2, terkini, konsensus pengelolaan dan pencegahan tipe2j .(odg berat dinilai dengan jumlah odg berat (psikotik) diwilayah kerjanghitungan kinerja jumlah odg berat(psikotik) diwilayah kerja kab kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan presentase odg berat jiwa promosi preventif sesuai standar yang mendapatkan dalam kurun waktu satu tahun pelayanan kesehatan jumlah odg berat (psikotik) jiwa sesuai standar yang ada wilayah kerja kabupaten batang hari dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama contoh perhitungan kabupaten j ditemukan odg berat (psikotik) dalam wilayah kerja puskesmas sejumlah100target capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten batang harirumah kie kesia dan dukungan psikososial) monitoring dan evaluasi teknik penghitungan pembiayaanuang harian(l) standar biaya fully program (transport uang harian) kesia dinkes,kegiatan sosialisasi pencatatan das pelaporan odg data jumlah papnan umum kesehatan puskesmas odg berat data jumlah pbeheme obat pengadaan terintegrasi dengan paket obatj .:batang harimempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuaistandarkepadayang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun presentase orang dengan waktu satu tahun mendapatkan nu55nlulnnnnnnnnlns pelayanan sesuai jumlah orang dengan yang standar ada wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama.100y6 target capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten batang haris diundangkan muara bulian pada tanggal oktoteknik penghitungan pembiayaantransport tbea baal petugas biaya transport jumlah petugas petugas bumi) transport jumlah penyuluhan jumlah puskesmas layanan dan pemeriksaan dalam gedung dan luar gedung maka gedung dang. deapelayanan masyarakat data jumlah orang diumi)cchek kemitraan petugas biaya transport jumlah petugas transport jumlah petugas bumi:batang hari dinkes kabupaten batang hari. laporan triwulan puskesmas. laporan triwulan penemuan kasus dinkes kabupaten batang hari. j batang hari,waz(tiga) bulan, (enam) bulan dan (dua belas)i6batang harieee, o sasaran sasaran formulir pengadaan formulir paket kegiatan pemetaan jumlah puskesmas sdm pelatihan pelatihan kegiatan paketkegiatan pelatihan pelatihan pelatihan pena sana amat haadayl1) paket billboarduskesmas petugas biaya transport jumlah petugas petugas bbm) transport jumlah penyuluhan jumlah puskesmas jejaring kerja dan kemitraansosialisasi penanggung transport uang harian\|sosialisasi kegiatan sosialisasi narasumber honordan transport1\| data jumlah ibu hamil, dalam tb, pasien pasien tb, pasieninfeksi gedung infeksi menular menular seksual ims), seksual (ims), waria transgender, waria transgender pengguna napa,pasien tb, pasien medis terlatih infeksi menular seksual ims), xjumlahibu langkah hiv hamil,pasien tb, pasien infeksi menular seksual (ims),dha yang mendapatkan waria transgender,dha yang pengguna napa,\| poohystem informasi informasi perangkat keras jaringan internet monitoring danumpan balik laporan dalam bentuk paket laporan dalam laporan tertulis dan laporan tertulisbatang hariaids dan pims, pengelola program hiv aids dan pims kabupaten batang harii nomor tahun2014,salinan lampiran peraturan bupati batang hari nomor: tahun tanggal november standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten batang hari target target target target target nama indikator yo) fo) yo) pelayanan kesehatan ibu\| hamil pelayanan kesehatan ibu\| bersalin pelayanan kesehatan bayi baru lahir so)bupati batang hari ttd syahirsahbatang hariojambi dan kabupaten batang hariatang hari ttd syahirsah lampiran peraturan bupati batang hari nomor tahun tanggal: oktober petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten batang hari,upuk iskandar muda, anak perusahaan perusahaan perseroan persero) pupuk sriwijaya, dipandang perlu melakukan penambahan modal kepada perusahaan perseroan persero) pupuk iskandar muda, dengan caraperubahan tahun anggaran sebagaimana telahnambahan . penambahan penyertaan modal negara kepada perusahaan perseroan persero) pupuk sriwijaya sebagaimana dimaksud pada seluruhnya digunakan sebagai penambahan modal kepada pupuk iskandar muda
seapekerjaan kefarmkerjaan kefarmkerjaan kefarmasian. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah. wat? ana presiden republik indonesia sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. wat presiden republik indonesiastandar profesi adalah pedoman untuk menjalankan praktik profesi kefarmasian secara baik. standar prosedur operasional adalah prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang pekerjaan kefarmasian. standar kefarmasian adalah pedoman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan kefarmasian. asosiasi adalah perhimpunan dari perguruan tinggi farmasi yang ada indonesia. organisasi profesi adalah organisasi tempat berhimpun para apoteker indonesia. surat. bad presiden republik indonesiarahasia kedokteran adalah sesuatu yang berkaitan dengan praktek kedokteran yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rahasia kefarmasian adalah pekerjaan kefarmasian yang menyangkut proses produksi, proses penyaluran dan proses pelayanan dari sediaan farmasi yang tidak boleh diketahui oleh umumkesehatan. . bad presiden republik indonesia peraturan pemerintah ini mengatur pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi.farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian untuk: memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan undangan, dan cc. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian. babi. meey ba) "ar cpi presiden republik indonesia bab penyelenggaraan pekerjaan kefarmasikefarmasian. ya presiden republik indonesiamenterfarmasi. ya ny) cpi presiden republik indonesia industri obat tradisional dan pabrik kosmetikmenteryang ditetapkan oleh menteri. n13 ba) "ar n17 presiden republik indonesia jawab. apoteker sebagaimenteri.dalam harus memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik yang ditetapkan oleh menteri. . man wissen cpi presiden republik indonesiadistribusi atau penyaluran sediaan farmasi pada fasilitas distribusi atau penyalurandalam fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang distribusi atau penyaluran. bagian kelima pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian fasilitas pelayanan kefarmasian berupa apotek, instalasi. ya ny) presiden republik indonesiadibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasimenteri dapat menempatkan tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki strata pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada menurut jenis fasilitas pelayanan kefarmasian ditetapkan oleh menteri. tata cara penempatan dan kewenangan tenaga teknis kefarmasian daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. . wat presiden republik indonesia dalam hal daerah terpencil yang tidak ada apotek, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasicc.. ya ny) presiden republik indonesia ketentuan mengenai kepemilikan apotek sebagaimana dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian yang memiliki strata sesuai dengan tugas dan fungsinya. dalam menjalankan praktek kefarmasian toko obat, tenaga teknis kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian toko obat. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kefarmasian toko obat sebagaimana dimaksud pada dan standar pelayanan kefarmasian toko obat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. . meey ba) "ar nya ny) cpi presiden republik indonesia pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan pelayanan farmasi pada fasilitas pelayanan kefarmasianelayanan kefarmasian wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri. bagian keenam rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian setiap tenaga kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian. rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien, memenuhi permintaan hakim dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri dan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan. ya ny) presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. bagian ketujuh kendali mutu dan kendali biaya setiap tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya. pelaksanaan kegiatan kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui audit kefarmasian. pembinaan dan pengawasan terhadap audit kefarmasian dan upaya lain dalam pengendalian mutu dan pengendalian biaya dilaksanakan oleh menteri. bab iii tenaga kefarmasian tenaga kefarmasian terdiri atas: apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian. tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari. wat ana presiden republik indonesia tenaga kefarmasian melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada:atauketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri. tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan dengan menerapkan standar profesi. dalam. pipa ba) "ar n17 presiden republik indonesia dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada harus didasarkan pada standar kefarmasian, dan standar prosedur operasional yang berlaku sesuai fasilitas kesehatan dimana pekerjaan kefarmasian dilakukan. standar profesi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. apoteker sebagaimana dimaksud dalam hurufperaturan perundang undangan. standar pendidikan profesi apoteker terdiri atas: komponen kemampuan akademik, dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian. standar pendidikan profesi apoteker sebagaimana dimaksud pada disusun dan diusulkan oleh asosiasi bidang pendidikan farmasi dan ditetapkan oleh menteri. peserta pendidikan profesi apoteker yang telah lulus pendidikan profesi apoteker sebagaimana dimaksud pada berhak memperoleh ijazah apoteker dari perguruan tinggi. . elang ba) "ar n17 presiden republik indonesia apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.profean tata cara registrasi profesi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. standar pendidikan tenaga teknis kefarmasian harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bidang pendidikan. peserta didik tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada untuk dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki ijazah dari institusi pendidikan sesuai peraturan perundang undangan. untuk dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada peserta didik yang telah memiliki ijazah wajib memperoleh rekomendasi dari apoteker yang memiliki stra tempat yang bersangkutan bekerja. ijazah. men, wissen wat cpi presiden republik indonesia ijazah dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada wajib diserahkan kepada dinas kesehatan kabupaten kota untuk memperoleh izin kerja.diperuntukkan bagi: apoteker berupa stra, dan tenaga teknis kefarmasian berupa strata.cc. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah janji apoteker, mempunyatra dikeluarkan oleh menteri. . d.i wat? ana presiden republik indonesia strapoteker lulusan luar negeri yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian indonesia harus memiliki stra setelah melakukan adaptasi pendidikan. stra sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: stra sebagaimana dimaksud dalam atau stra khusus. adaptasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada institusi pendidikan apoteker indonesia yang terakreditasi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian stra, atau stra khusus sebagaimana dimaksud pada dan pelaksanaan adaptasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. stra sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada: apoteker. gay wat ana presiden republik indonesia apoteker warga negara indonesia lulusan luar negeri yang telah melakukan adaptasi pendidikan apoteker sebagaimana dimaksud dalam indonesia dan memiliki sertifikat kompetensi profesi, apoteker warga negara asing lulusan program pendidikan apoteker indonesia yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi dan telah memiliki, atau apoteker warga negara asing lulusan program pendidikan apoteker luar negeri dengan ketentuan: telah melakukan adaptasi pendidikan apoteker indonesia, telah memiliki sertifikat kompetensi profesi, dan telah memenuhi persyaratan. stra khusus sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan kepada apoteker warga negara asing lulusan luar negeri dengan syarat: atas permohonan dari instansi pemerintah atau swasta, mendapat persetujuan menteri, dan pekerjaan kefarmasian dilakukan kurang dari (satu) tahun. . star) ny) presiden republik indonesia penyelenggaraan adaptasi pendidikan apoteker bagi apoteker lulusan luar negeri dilakukan pada institusi pendidikan apoteker indonesia. apoteker lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan memiliki sertifikat kompetensi. ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi pendidikan apoteker sebagaimana dimaksud pada diatur oleh menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya bidang pendidikan. kewajiban perpanjangan registrasi bagi apoteker lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan kefarmasian indonesia mengikuti ketentuan perpanjangan registrasi bagi apoteker sebagaimana dimaksud dalam untuk memperoleh strata bagi tenaga teknis kefarmasian wajibek, cc. memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki stra tempat tenaga teknis kefarmasian bekerja, dan membuat. min n17 presiden republik indonesia membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian. strata dikeluarkan oleh menteri. menteri dapat mendelegasikan pemberian strata kepada pejabat kesehatan yang berwenang pada pemerintah daerah provinsi. stratstra, stra khusus, dan strata tidak berlaku karena:,atau dicabut oleh menteri atau pejabat kesehatan yang berwenang. apoteker yang telah memiliki stra, atau stra khusus, serta. pen n13 ba) "ar n17 presiden republik indonesiadiketentuan lebih lanjut mengenai wewenang tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteridapat berupa:isa. melana ba) "ar presiden republik indonesia sisa bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker pendamping, sik bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian fasilitas kefarmasian diluar apotek dan instalasi farmasi rumah sakit, atauurat izinekerjaan kefarmasian dilakukan. tata cara pemberian surat izin sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri. apoteker sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat melaksanakan praktik (satu) apotik, atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit. apoteker pendamping sebagaimana dimaksud dalam hurufuntuk mendapat surat izin sebagaimana dimaksud dalam tenaga kefarmasian harus memiliki: stra. man ya ny) presiden republik indonesia stra, stra khusus, atau statik yang masih berlaku: tempat atau ada tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian atau fasilitas kefarmasian atau fasilitas kesehatan yang memiliki izin: dan rekomendasi dari organisasi profesi setempat. surat izinbab disiplin tenaga kefarmasian penegakkan disiplin tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan penegakan disiplin tenaga kefarmasi sesuai kewenangannya serta organisasi profesi membina dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. . ya ny) presiden republik indonesia pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalamapoteker yang telah memiliki surat penugasan dan atau surat iziasisten apoteker dan analis farmasi yang telah memiliki surat izin asiste. elang ba) "ar n17 presiden republik indonesia apoteker dan asisten apoteker yang dalam jangka waktu (dua) tahun belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, maka surat izin untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian batal demi hukum. tenaga teknis kefarmasian yang menjadi penanggung jawab pedagang besar farmasi harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini paling lambat (tiga) tahukerjaan kefarmasitenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi, khususnya pelayanan kefarmasian. sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error). perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasiandan belum memberdayakan organisasi profesi dan pemerintah daerah sejalan dengan era otonomi. sementara itu berbagai upaya hukum yang dengan.tenaga kefarmasian sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi dirasakan masih belum memadai karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukumfarmasian agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu mengatur pekerjaan kefarmasian dalam suatu peraturan pemerintah. dalam peraturan pemerintah ini diatur: asas dan tujuan pekerjaan kefarmasian, penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, atau penyaluran dan pelayanan sediaan farmasi, tenaga kefarmasian, disiplin tenaga kefarmasian, serta pembinaan dan pengawasan, ii. demi cukup jelas. cukup jelas. . yang dimaksud dengan nilai ilmiah adalah pekerjaan kefarmasian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi. keadilan adalah penyelenggaraan pekerjaan kefarmasiserta pelayanan yang bermutu. kemanusiaan adalah dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial dan ras. keseimbangan adalah dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat. perlindungan dan keselamatan adalah pekerjaan kefarmasipasien. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tata cara dalam ini untuk sektor pemerintah mengikuti peraturan yang berlaku. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas... yang dimaksud dengan cara distribusi obat yang baik adalah suatu pedoman yang harus diikuti dalam pendistribusian obat yang ditetapkan oleh menterpenggantian obat merek dagang dengan obat generik yang sama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pasien yang kurang mampu secara finansial untuk tetap dapat membeli obat dengan mutu yang baik. huruf cukup jelas dalam ketentuan ini apoteker yang mendirikan apotek dengan modal sendiri melakukan sepenuhnya pekerjaan kefarmasian. dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh yang tidak memiliki kompetensi dan wewenang. cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemberian obat oleh dokter pada dasarnya mempunyai hubungan sangat erat dengan pekerjaan kefarmasian mana obat pada dasarnya mempunyai fungsi, oleh karena itu perlu dijaga kerahasiaannya dan agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada pasien. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kendali mutu dalam ini adalah suatu sistem pemberian pelayanan kefarmasian yang efektif, efisien, dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kefarmasian. yang. yang dimaksud dengan kendali biaya adalah pelayanan kefarmasian yang benar benar sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada harga yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan. yang dimaksud dengan audit kefarmasian adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat yang dibuat oleh organisasi profesi atau asosiasi institusi pendidikan farmasi. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. keahlian dan kewenangan tenaga kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik. terhadap tenaga kesehatan luar tenaga kefarmasian juga dapat diberikan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. cukup jelas. . standar kefarmasian pada sarana produksi adalah cara pembuatan yang baik good manufacturing practices), pada sarana distribusi adalah cara distribusi yang baik good distribution practices), dan pada sarana pelayanan adalah cara pelayanan yang baik good pharmacy practices). cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi adalah pernyataan tertulis bahwa seseorangdaptasi dilakukan melalui evaluasi terhadap kemampuan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian indonesapoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian, pelaksanaan pelayanan kefarmasian tetap dilakukan oleh apoteker dan tanggung jawab tetap berada tangan apoteke: . pen n13 ba) "ar. men "ar n17 wa,8. (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut: pembangunan jaringan distribusi gas sumatera utara senilai rp23. (dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), dan pembangunan jaringan distribusi gas sumatera selatan senilai rp4. (empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)kn, ya ny) wat cp yang berasal dari: jasa perpustakaan, jasa pendidikan dan pelatihan, dan jasa sewa saranaen, mesin wat presiden republik indonesia jenis pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh perpustakaan nasional republik indonesia dapat dilakukan apabila telah memenuhi jumlah paling sedikit (lima belas) peserta. tarif atas jenis pelayanan. pkn, ya ny) watata, nya: umum per tahun mahasiswa dan pelajar per tahun penggandaan buku, majalah, dan surat kabar: mikrofon mikrofilm per lembar foto copy per lembar foto copy peta dengan ukuran: per lembar per lembar a2 a3 per lembar layanan internasional standard book number isbn) katalog dalam terbitan kdt) internasional per judul set standard music number ismn) ii. jasa pendidikan dan pelatihan manajemen perpustakaan per orang pengenalan perpustakaan per orang pengelolaan informasi per orang penyuluhan minat baca per orang iii. jasa sewa sarana auditorium: umum hari kerja per paket 6jam hari libur per paket 6jam ikatan . mean cpi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif ikatan pustakawan indonesia per paket 6jam ipi), ikatan penerbit indonesia kapi), gabungan toko buku indonesia gati), klub perpustakaan indonesia kpi), ikatan sarjana ilmu perpustakaan dan informasi indonesia sipil),, asosiasi pekerja informasi sekolah indonesia adisi), gerakan pemasyarakatan minat baca pmb), forum perpustakaan umum indonesia, forum perpustakaan khusus indonesia, forum perpustakaan perguruan tinggi indonesia, dan forum perpustakaan sekolah indonesia. pegawai lingkungan per paket 6jam perpustakaan nasional asrama: tipe (kamar mandi dalam) per hari tipe per hari cc. teater mini per paket 6 softcopy, cc. penjualan data mentah, penjualan peta digital wilayah, penyeleksian calon mahasiswa baru sekolah tinggi ilmu statistik, jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, jasa sewa sarana dan prasarana badan pusat statistik,sampai dengan hurufenisyen, atau euro. tarif penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik softcopy, data mentah, dan peta digital wilayahtarif atas penyeleksian calon mahasiswa baru sekolah tinggi ilmu statistik tidak termasuk biaya tes kesehatan, konsumsi, transportasi, dan atau akomodasi. biaya tes kesehatanyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan atau akomodasi. biaya. terhadap pihak tertentu, untuk penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik softcopy, data mentah, dan atau peta digital wilayah dapat dikenakan tarif sebesar rp0, (nol rupiah). pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, cc. perwakilan negara asing, atau lembaga internasional. ketentuanlebih lanjutisehubungan atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada badan pusat statistik,injaumenetapkan peraturan pemerintah ini. dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak pada badan pusat statistik.dag bpenerimaan negara bukan pajak satuan tarif penjualan publikasi cetakan kelompok multisubyek laporan sosial indonesia per eksemplar analisis profil perusahaan usaha per eksemplar indonesia hasil pendaftaran perusahaan usaha sensus ekonomi) analisis sensus ekonomi mengenai per eksemplareksemplar indikator ekonomi per eksemplar indikator kesejahteraan rakyat per eksemplar klasifikasi baku lapangan usaha per eksemplar indonesia laporan perekonomian indonesia per eksemplar ringkasan metadata kegiatan statistik per eksemplar ringkasan metadata kegiatan statistik per eksemplar dasar sampling error survei penduduk antar per eksemplar sensus sampling error survei sosial ekonomi per eksemplar nasionalindonesia per eksemplar tinjauan kinerja perekonomian per eksemplar indonesia triwulanan kelompok sosial analisis penyandang masalah per eksemplar kesejahteraan sosial buklet penyandang masalah per eksemplar kesejahteraan sosial ringkasan eksekutif hasil pendataan per eksemplar potensi desa indikator pembangunan berkelanjutan per eksemplar infrastruktur tingkat per eksemplareksemplar laporan studi indikator kekerasan per eksemplar perempuan dan laki laki indonesia per eksemplar profil kesehatan ibu dan anak per eksemplar statistik lingkungan hidup indonesia per eksemplar statistik pemuda indonesia per eksemplar statistik pendidikan per eksemplar statistik penduduk lanjut usia per eksemplar statistik pertahanan dan keamanan per eksemplar statistik perumahan dan permukiman per eksemplar statistik politik dan keamanan per eksemplar statistik potensi desa indonesia per eksemplar statistik potensi desa provinsi per eksemplar statistik sosial budaya per eksemplar statistik. kapsumberdaya laut dan pesisir per eksemplar keadaan angkatan kerja indonesia per eksemplar keadaan pekerja indonesia per eksemplarkonsumsi kalori dan protein per eksemplar penduduk indonesia dan provinsi statistik kesejahteraan rakyat per eksemplar statistik upah per eksemplar kelompok produksi direktori perusahaan hortikultura per eksemplar direktori statistik konstruksi per eksemplar indikator industri kecil dan kerajinan per eksemplar rumah tangga indikator industri mikro dan kecil per eksemplar indikator konstruksi triwulanan per eksemplar indikator pertanian per eksemplar luas lahan menurut penggunaannya per eksemplar indonesia neraca energi indonesia per eksemplar perkembangan indeks produksi per eksemplar industri besar dan sedang produksi perikanan laut yang dijual per eksemplar tempat pelelangan ikan produksi tanaman padi dan palawija per eksemplar indonesia profrofil industri kecil dan kerajinan per eksemplar rumah tangga profil industri mikro dan kecil per eksemplar statistik air bersih per eksemplar statistik gas kota per eksemplar statistik industri karet remah per eksemplar statistik industri kecil dan kerajinan per eksemplar rumah tangga statistik karet indonesia per eksemplar statistik kelapa sawit indonesia per eksemplar statistik konstruksi per eksemplar statistik listrik perusahaan listrik per eksemplar negara statistik pemotongan ternak per eksemplar statistik pertambangan bahan galian per eksemplar statistik pertambangan minyak dan per eksemplar gas bumi statistik pertambangan non minyak per eksemplar dan gas bumi statistik perusahaan hak per eksemplar pengusahaan hutan statistik perusahaan pembudidaya per eksemplar tanaman kehutanan statistik perusahaan perikanan per eksemplar statistik perusahaan peternakan sapi per eksemplar perah statistik perusahaan ternak besar dan\| per eksemplar kecil statistik perusahaan peternakan per eksemplar unggastanaman biofarmaka dan per eksemplar tanaman hias indonesia statistik tanaman buah buahan dan pereksemplar sayuran tahunan statistik tanaman sayuran dan per eksemplar buah buahan semusim statistik teh indonesia per eksemplar statistik tempat pelelangan ikan per eksemplar struktur ongkos usaha tani jagung per eksemplar struktur ongkos usaha tani kedelai per eksemplar struktur ongkos usaha tani padi per eksemplariii direktori industri pengolahan per eksemplar kelompok distribusi dan jasa diagram timbang buku per eksemplar diagram timbang buku per eksemplar. mea ba) nya ny) presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifnasional beberapa per eksemplar barang dan jasa indeks harga konsumen kota per eksemplarprofil perusahaan usaha jasa per eksemplar profil perusahaan usaha per eksemplar perdagangan statistik biro perjalanan wisata per eksemplar statistik harga konsumen pedesaan per eksemplar indonesia statistik harga produsen pertanian per eksemplar subsektor peternakan dan perikanan statistik harga produsen pertanian per eksemplar subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat statistik. aan ba)harga produsen sektor per eksemplar pertanian indonesia statistik hotel dan akomodasi per eksemplar lainnya indonesia statistik kunjungan tamu asing per eksemplar statistik nilai tukar petani per eksemplar indonesia statistik nilai tukar petani subsektor per eksemplar hortikultura statistik nilai tukar petani subsektor per eksemplar perikanan statistik nilai tukar petani subsektor per eksemplar peternakan statistik nilai tukar petani subsektor per eksemplar tanaman pangan statistik nilai tukar petani subsektor per eksemplar tanaman perkebunan rakyat statistik restoran rumah makan per eksemplar statistik upah buruh tani per eksemplar pedesaan survei biaya hidup, buku banda per eksemplar aceh, dan lhokseumawe survei biaya hidup, buku medan, per eksemplar sibolga, pematang siantar, dan padang sidempuan survei biaya hidup, buku padang per eksemplar survei biaya hidup, buku per eksemplar pekanbaru dan dumai survei biaya hidup, buku jambi per eksemplar survei biaya hidup, buku per eksemplar palembang survei. manbengkulu survei biaya hidup, buku bandar per eksemplar lampung survei biaya hidup, buku pangkal per eksemplar pinang survei biaya hidup, buku per eksemplar tanjung pinang, dan batam survei biaya hidup, buku jakarta per eksemplar survei biaya hidup, buku per eksemplar bandung, bogor, sukabumi, cirebon, bekasi, depok, dan tasikmalaya survei biaya hidup, buku per eksemplar semarang, purwokerto, surakarta, dan tegal survei biaya hidup, buku per eksemplar yogyakarta survei biaya hidup, buku per eksemplar surabaya, jember, sumenep, kediri, probolinggo, dan madiun survei biaya hidup, buku serang, per eksemplar tangerang, dan cilegon survei biaya hidup, buku per eksemplar denpasar survei biaya hidup, buku per eksemplar mataram dan bima survei biaya hidup, buku kupang per eksemplar dan maumere survei biaya hidup, buku per eksemplar pontianak dan singkawang survei biaya hidup, buku per eksemplar palangkaraya dan sampit survei biaya hidup, buku per eksemplar banjarmasin survei. "arsamarinda, balikpapan, dan tarakan survei biaya hidup, buku manado per eksemplar survei biaya hidup, buku palu per eksemplar survei biaya hidup, buku per eksemplar makassar, watampone, pare pare, dan palopo survei biaya hidup, buku kendari per eksemplar survei biaya hidup, buku per eksemplar gorontalo survei biaya hidup, buku per eksemplar mamuju survei biaya hidup, buku ambon pereksemplar survei biaya hidup, buku ternate per eksemplar survei biaya hidup, buku per eksemplar manokwari dan sorong survei biaya hidup, buku per eksemplar jayapura statistik tingkat penghunian kamar per eksemplar hotel statistik harga perdagangan besar per eksemplar beberapa provinsi indonesia statistik perhubungan per eksemplar statistik keuangan pemerintah pusat per eksemplar statistik keuangan pemerintah per eksemplar daerah provinsi statistik lembaga keuangan per eksemplar buletin statistik ekspor per eksemplar buletin statistik impor per eksemplar statistik ekspor, jilid per eksemplarekspor, jilid per eksemplar statistik impor, jilid per eksemplar statistik impor, jilid per eksemplariii kelompok neraca dan analisis neraca arus dana indonesia tahunan per eksemplar produk domestik regional bruto per eksemplar provinsi provinsi indonesia menurut penggunaan neraca pemerintahan pusat indonesia per eksemplar triwulanan neraca pemerintahan umum per eksemplar indonesiaindonesia menurut lapangan usaha pedoman praktis penghitungan per eksemplareksemplar. ba) ny, cpieksemplareksemplar pendapatan nasional triwulanan per eksemplar produk domestik bruto indonesia per eksemplar menurut penggunaan sistem neraca sosial ekonomi per eksemplar indonesia sistem neraca sosial ekonomi per eksemplar finansial indonesia tabel input output indonesia jilid per eksemplar tabel input output indonesia jilid per eksemplar tabel input output indonesiapenduduk indonesia per eksemplar penduduk provinsi per eksemplar proyeksi penduduk indonesia per eksemplar proyeksi penduduk menurut umur per eksemplar tunggal dan umur tertentu kelompok sensus pertanian hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian subsektor hortikultura hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian subsektor kehutanan hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian subsektor padi hashasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian subsektor palawija hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian subsektor perikanan hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian subsektor perkebunan hasil pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian subsektor peternakan laporan hasil pendaftaran rumah per eksemplar tangga subsektor padi, palawija, dan hortikultura laporan hasil pendaftaran rumah per eksemplar tangga subsektor perikanan dan peternakan laporan hasil pendaftaran rumah per eksemplar tangga subsektor perkebunan dan kehutanan laporan sementara hasil per eksemplar pendaftaran rumah tangga pendapatan rumah tangga per eksemplar pertaniansektor kehutanan uraian hasil pencacahan rumah per eksemplar tangga pertanian subsektor hortikultura uraian hasil pencacahan rumah per eksemplar tangga pertanian subsektor perikeksemplar tangga pertanian subsektor perkebunan uraian hasil pencacahan rumah per eksemplar tangga pertanian subsektor peternakan uraian hasil sensus sampel per eksemplar pendapatan rumah tangga pertanian uraian pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian subsektor padi uraian pencacahan rumah tangga per eksemplar pertanian subsektor palawija kelompok sensus ekonomiijasa kesehatan per eksemplar buku direktori perusahaan jasa kesehatan per eksemplpariwisata per eksemplar direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah banten direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah dki jakarta direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah jawa barat direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah jawa tengah direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah jawa timur direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah pulau bali dan nusa tenggara direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah pulau kalimantan direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah pulau maluku papua direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah pulau sulawesi direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah pulau sumatera direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan menengah yogyakarta direktori perusahaan jasa per eksemplar pendidikan tinggi direktori perusahaan jasa jasa per eksemplar buku direktori perusahaan jasa jasa per eksemplar buku direktori. man pan n13 ba) ny, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifiii direktori perusahaan koperasi per eksemplar buku direktori perusahaan koperasi per eksemplar buku direktori perusahaan listrik, gas, per eksemplar dan air direktori perusahaan penyediaan per eksemplar akomodasi direktori perusahaan penyediaan per eksemplar makan minum direktori perusahaan perantara per eksemplar keuangan bukan koperasi direktori perusahaan perdagangan per eksemplar besariii direktori perusahaan pertambangan per eksemplar dan penggalian direktori perusahaan real estate per eksemplar direktori perusahaan transportasi, per eksemplar pergudangan, dan komunikasi hasil. lan wat cpi presiden republik indonesia hasil pendaftaran perusahaan per eksemplar usaha,eksemplar pendaftaran perusahaan usaha, per eksemplar sensus ekonomi, indonesiaeksemplar sensus ekonomi, provinsi perusahaan indonesia, hasil sensus per eksemplar ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar asuransi dan dana pensiun, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar, hasil\| per eksemplar sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar industri pengolahan, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar jasa per eksemplareksemplar kesehatan dan kegiatan sosial, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar jasa per eksemplar pendidikan, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar jasa per eksemplar perjalanan wisata, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar konstruksi, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar koperasi, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar listrik, gas, dan air bersih, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplareksemplar pegadaian dan pedagang valas, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar penyediaan hotel dan akomodasi lainnya, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar penyediaan makan dan minum, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar perbankan, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar perdagangan besar dan eceran, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar pertambangan dan penggalian, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per eksemplar realeksemplar transportasi, pergudangan, dan komunikasi, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per eksemplar transportasi, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil, hasil per eksemplar sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil industri per eksemplar pengolahan, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil jasa per eksemplar kemasyarakatan, sosial budaya, dan perorangan lainnya, hasil sensus ekonomi perusahaan eksemplar kesehatan dan kegiatan sosial, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil jasa per eksemplar pendidikan, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil jasa per eksemplar perorangan yang melayani rumah tangga, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per eksemplar komunikasi, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per eksemplar konstruksi, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil listrik per eksemplar dan air bersih, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per eksemplar penyediaan makan minum, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per eksemplar perantara keuangan, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per eksemplar perdagangan besar dan eceran, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per eksemplar pertambangan dan penggalian, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil real per eksemplar estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, hasil sensus ekonomi ringkasan eksekutif, hasil sensus per eksemplar ekonomi kelompok. maan ny, cpi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif kelompok publikasi badan pusat statistik provinsi provinsi dalam angka per eksemplar berita resmi statistik per eksemplar buku saku provinsi dalam angka per eksemplar direktori hotel dan akomodasi lainnya per eksemplar direktori industri pengolahan per eksemplar ekspor impor per eksemplar indeks harga konsumensosial ekonomi per eksemplar keadaan angkatan kerja per eksemplar luas lahan menurut penggunaannya per eksemplar nilai tukar petani per eksemplar produk domestik regional bruto per eksemplar menurut lapangan usaha produk domestik regional bruto per eksemplar menurut penggunaan produksi tanaman padi dan palawija per eksemplar produksi tanaman sayuran dan buah per eksemplar buahan satuan harga barang dan jasa per eksemplar statistik air minum per eksemplar statistik alat alat pertanian per eksemplar statistik energi, pertambangan, dan per eksemplar konstruksiharga konsumen per eksemplar statistik harga perdagangan besar per eksemplar statistik harga produsen per eksemplar statistik industri besar dan sedang per eksemplar statistik kesejahteraan rakyat per eksemplar statistik keuangan pemerintah daerah per eksemplar statistik kriminal per eksemplar statistik pendidikan per eksemplar statistik perhubungan per eksemplar survei sosial ekonomi nasional per eksemplar statistik tingkat penghunian kamar per eksemplar hotel tinjauan ekonomi regional per eksemplar kelompok publikasi badan pusat statistik kabupaten kota kabupaten kota dalam angka per eksemplar buku saku kabupaten kota dalam per eksemplar angka kecamatan dalam angka per eksemplar indeks gini rasio per eksemplar indeks harga konsumen per eksemplar indeks harga perdagangan besar per eksemplar indeks kejahatan konstruksipertanian per eksemplarsosial per eksemplar inflasi per eksemplar luas lahan sawah menurut per eksemplar penggunaannya produk domestik regional bruto per eksemplar profil penduduk per eksemplar registrasi penduduk per eksemplar statistik angkatan kerja per eksemplar statistik kesejahteraan rakyat per eksemplar statistik penduduk per eksemplar statistik perhotelan per eksemplar statistik perhubungan per eksemplar statistik pertanian tanaman pangan per eksemplar ii. penjualan publikasi elektronik softcopy dalam bentuk image) kelompok multisubyek laporan sosial indonesia per keping analisis profil perusahaan usaha per keping indonesia hasil pendaftaran perusahaan usaha sensus ekonomi) analisis sensus ekonomi mengenai per kepingkeping indikator ekonomi per keping indikator. man mn) niz ny, cpi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif indikator kesejahteraan rakyat per keping klasifikasi baku lapangan usaha per keping indonesia laporan perekonomian indonesia per keping ringkasan metadata kegiatan statistik per keping ringkasan metadata kegiatan statistik per keping dasar sampling error survei penduduk antar per keping sensus sampling error survei sosial ekonomi per keping nasional statistik indonesia per keping tinjauan kinerja perekonomian per keping indonesia triwulanan kelompok sosial analisis penyandang masalah per keping kesejahteraan sosial buklet penyandang masalah per keping kesejahteraan sosial ringkasan eksekutif hasil pendataan per keping potensi desa indikator pembangunan berkelanjutan per keping infrastruktur tingkat per kepingkeping laporan studi indikator kekerasan per keping perempuan dan laki laki indonesia per keping profil kesehatan ibu dan anak per keping statistik lingkungan hidup indonesiapemuda indonesia per keping statistik pendidikan per keping statistik penduduk lanjut usia per keping statistik pertahanan dan keamanan per keping statistik perumahan dan permukiman per keping statistik politik dan keamanan per keping statistik potensi desa indonesia per keping statistik potensi desa provinsi per keping statistik sosial budaya per keping statistik sumberdaya laut dan pesisir per keping keadaan angkatan kerja indonesia per keping keadaan pekerja indonesia per kepingkonsumsi kalori dan protein per keping penduduk indonesia dan provinsi statistik kesejahteraan rakyat per keping statistik upah per keping kelompok produksi direktori perusahaan hortikultura per keping direktori statistik konstruksi per keping indikator industri kecil dan kerajinan per keping rumah tangga indikator industri mikro dan kecil per keping indikator konstruksi triwulanan per kepingpertanian per keping luas lahan menurut penggunaannya per keping indonesia neraca energi indonesia per keping perkembangan indeks produksi per keping industri besar dan sedang produksi perikanan laut yang dijual per keping tempat pelelangan ikan produksi tanaman padi dan palawija per keping indonesia profil industri kecil dan kerajinan per keping rumah tangga profil industri mikro dan kecil per keping statistik air bersih per keping statistik gas kota per keping statistik industri karet remah per keping statistik industri kecil dan kerajinan per keping rumah tangga statistik karet indonesia per keping statistik kelapa sawit indonesia per keping statistik konstruksi per keping statistik listrik perusahaan listrik per keping negara statistik pemotongan ternak per keping statistik pertambangan bahan galian per keping statistik pertambangan minyak dan per keping gas bumi statistik pertambangan non minyak per keping dan gas bumi statistik. manperusahaan hak per keping pengusahaan hutan statistik perusahaan pembudidaya per keping tanaman kehutanan statistik perusahaan perikanan per keping statistik perusahaan peternakan sapi per keping perah statistik perusahaan ternak besar per keping dan kecil statistik perusahaan peternakan per keping unggas statistik tanaman biofarmaka dan per keping tanaman hias indonesia statistik tanaman buah buahan dan per keping sayuran tahunan statistik tanaman sayuran dan per keping buah buahan semusim statistik teh indonesia per keping statistik tempat pelelangan ikan per keping struktur ongkos usaha tani jagung per keping struktur ongkos usaha tani kedelai per keping struktur ongkos usaha tani padi per keping statistik industri besar sedang, per keping buku statistik industri besar sedang, per keping buku statistik industri besar sedang, per keping buku iii direktori industri pengolahan per kepingdistribusi dan jasa diagram timbang buku per keping diagram timbang buku per kepingnasional beberapa per keping barang dan jasa indeks harga konsumen kota per kepingprofil. man pan n13 ba) "ar nya ny) cpi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif profil perusahaan usaha jasa per keping profil perusahaan usaha per keping perdagangan statistik biro perjalanan wisata per keping statistik harga konsumen pedesaan per keping indonesia statistik harga produsen pertanian per keping subsektor peternakan dan perikanan statistik harga produsen pertanian per keping subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat statistik harga produsen sektor per keping pertanian indonesia statistik hotel dan akomodasi per keping lainnya indonesia statistik kunjungan tamu asing per keping statistik nilai tukar petani per keping indonesia statistik nilai tukar petani subsektor per keping hortikultura statistik nilai tukar petani subsektor per keping perikanan statistik nilai tukar petani subsektor per keping peternakan statistik nilai tukar petani subsektor per keping tanaman pangan statistik nilai tukar petani subsektor per keping tanaman perkebunan rakyat statistik restoran rumah makan per keping statistik upah buruh tani per keping pedesaan survei biaya hidup, buku banda per keping aceh dan lhokseumawe surveiedan, per keping sibolga, pematang siantar, dan padang sidempuan survei biaya hidup, buku padang per keping survei biaya hidup, buku per keping pekanbaru dan dumai survei biaya hidup, buku jambi per keping survei biaya hidup, buku per keping palembang survei biaya hidup, buku bengkulu per keping survei biaya hidup, buku bandar per keping lampung survei biaya hidup, buku pangkal per keping pinang survei biaya hidup, buku tanjung per keping pinang dan batam survei biaya hidup, buku jakarta per keping survei biaya hidup, buku per keping bandung, bogor, sukabumi, cirebon, bekasi, depok, dan tasikmalaya survei biaya hidup, buku per keping semarang, purwokerto, surakarta, dan tegal survei biaya hidup, buku per keping yogyakarta survei biaya hidup, buku per keping surabaya, jember, sumenep, kediri, probolinggo, dan madiun survei biaya hidup, buku serang, per keping tangerang, cilegon survei biaya hidup, buku per keping denpasar survei. man n13 ba)ataram per keping dan bima survei biaya hidup, buku kupang per keping dan maumere survei biaya hidup, buku per keping pontianak dan singkawang survei biaya hidup, buku per keping palangkaraya dan sampit survei biaya hidup, buku per keping banjarmasin survei biaya hidup, buku per keping samarinda, balikpapan, dan tarakan survei biaya hidup, buku manado per keping survei biaya hidup, buku palu per eksemplar survei biaya hidup, buku per keping makassar, watampone, pare pare, dan palopo survei biaya hidup, buku kendari per keping survei biaya hidup, buku per keping gorontalo survei biaya hidup, buku mamuju per keping survei biaya hidup, buku ambon per keping survei biaya hidup, buku ternate per keping survei biaya hidup, buku per keping manokwari dan sorong survei biaya hidup, buku jayapura\| per keping statistik tingkat penghunian kamar per keping hotel statistik harga perdagangan besar per keping beberapa provinsi indonesia statistik perhubunganusat per keping statistik keuangan pemerintah daerah per keping provinsi statistik lembaga keuangan per keping buletin statistik ekspor per keping buletin statistik impor per keping statistik ekspor, jilid per keping statistik ekspor, jilid per keping statistik impor, jilid per keping statistik impor, jilid per keping direktori importir indonesia, per keping volume direktori importir indonesia, per keping volume direktori importir indonesia, per keping volume iii kelompok neraca dan analisis neraca arus dana indonesia tahunan per keping produk domestik regional bruto per keping provinsi provinsi indonesia menurut penggunaan neraca pemerintahan pusat indonesia per keping triwulanan neraca pemerintahan umum per keping indonesiaindonesia menurut lapangan usaha pedoman. naa n13 ba) ny,kepingkeping praktis penghitungan per kepingkeping pendapatan nasional triwulanan per keping produk domestik bruto indonesia per keping menurut penggunaan sistem neraca sosial ekonomi per keping indonesia sistem neraca sosial ekonomi per keping finansial indonesia tabel input output indonesia jilid per keping tabel input output indonesia jilid per keping tabel input output indonesia jilid iii per kepingroyeksi penduduk indonesia per keping proyeksi penduduk menurut umur per keping tunggal dan umur tertentusensus pertanian hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian subsektor hortikultura hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian subsektor kehutanan hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian subsektor padi hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian subsektor palawija hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian subsektor perikanan hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian subsektor perkebunan hasil pencacahan rumah tangga per keping pertanian subsektor peternakan laporan hasil pendaftaran rumah per keping tangga subsektor padi, palawija, dan hortikultura laporan hasil pendaftaran rumah per keping tangga subsektor perikanan dan peternakan laporan hasil pendaftaran rumah per keping tangga subsektor perkebunan dan kehutanan laporan sementara hasil pendaftaran per keping rumah tanggasektor kehutkeping tangga pertanian subsektor hortikultura uraian hasil pencacahan rumah per keping tangga pertanian subsektor perikanan uraian hasil pencacahan rumah per keping tangga pertanian subsektor perkebunan uraian hasil pencacahan rumah per keping tangga pertanian subsektor peternakan uraian hasil sensus sampel per keping pendapatan rumah tangga pertanian uraian pencacahan rumah tangga per keping pertanian subsektor padi uraian pencacahan rumah tangga per keping pertanian subsektor palawija kelompok sensus ekonomiimenengah besar buku direktori perusahaan industri per keping pengolahan skala menengah beskesehatan per keping buku direktori perusahaan jasa kesehatan per keping buku direktori perusahaan jasa pariwisata per keping direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah banten direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah dki jakarta direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah jawa barat direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah jawa tengah direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah jawa timur direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah pulau bali, dan nusa tenggara direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah pulau kalimantan direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah pulau maluku papua direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah pulau sulawesi direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah pulau sumatera direktori perusahaan jasa per keping pendidikan menengah yogyakarta direktori perusahaan jasa per keping pendidikan tinggi direktori. naa n13 bajasa per keping buku direktori perusahaan jasa jasaiii direktori perusahaan koperasi per keping buku direktori perusahaan koperasi per keping buku direktori perusahaan listrik, gas, per keping dan air direktori perusahaan penyediaan per keping akomodasi direktori perusahaan penyediaan per keping makan minum direktori perusahaan perantara per keping keuangan bukan koperasi direktori perusahaan perdagangan per keping besariii direktori perusahaan pertambangan per keping dan penggalian direktori perusahaan real estate per keping direktori. lan cpi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak tarif direktori perusahaan transportasi, per keping pergudangan, dan komunikasikeping sensus ekonomi, indonesia hasil pendaftaran perusahaan usaha, per keping sensus ekonomi, provinsi perusahaan indonesia, hasil sensus per keping ekonomi perusahaan menengah dan besar per keping asuransi dan dana pensiun, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar, per keping hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per keping industri pengolahan, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar jasa per kepingkeping kesehatan dan kegiatan sosial, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar jasa per keping pendidikan, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar jasa per keping perjalanan wisata, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per keping konstruksi, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per keping koperasi, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per keping listrik, gas, dan air bersih, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per kepingkeping pegadaian dan pedagang valas, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per keping penyediaan hotel dan akomodasi lainnya, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per keping penyediaan makan dan minum, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per keping perbankan hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per keping perdagangan besar dan eceran, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar per keping pertambangan dan penggalian, hasil sensus ekonomi perusahaan menengah dan besar real per kepingkeping transportasi, pergudangan, dan komunikasi, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per keping transportasi, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil, hasil per keping sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil industri per keping pengolahan, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil jasa per keping kemasyarakatan, sosial budaya, dan perorangan lainnya, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil jasa per keping kesehatan dan kegiatan sosialkeping pendidikan, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil jasa per keping perorangan yang melayani rumah tangga, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per keping komunikasi, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per keping konstruksi, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil listrik per keping dan air bersih, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per keping penyediaan makan minum, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil perantara per keping keuangan, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per keping perdagangan besar dan eceran, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil per keping pertambangan dan penggalian, hasil sensus ekonomi perusahaan mikro dan kecil real per keping estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, hasil sensus ekonomi ringkasan eksekutif, hasil sensus per keping ekonomi kelompok publikasi badan pusat statistik provinsi provinsi dalam angka per keping berita resmi statistik per keping buku saku provinsi dalam angka per keping direktori. maan ntp yui cpi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif direktori hotel dan akomodasi per keping lainnya direktori industri pengolahan per keping ekspor impor per keping indeks harga konsumensosial ekonomi per keping keadaan angkatan kerja per keping luas lahan menurut penggunaannya per keping nilai tukar petani per keping pdrb menurut lapangan usaha per keping pdrb menurut penggunaan per keping produksi tanaman padi dan palawija per keping produksi tanaman sayuran buah per keping buahan satuan harga barang dan jasa per keping statistik air minum per keping statistik alat alat pertanian per keping statistik energi, pertambangan dan per keping konstruksi statistik harga konsumen per keping statistik harga perdagangan besar per keping statistik harga produsen per keping statistik industri besar dan sedang per keping statistik kesejahteraan rakyat per keping statistik. man nizer keping daerah statistik kriminal per keping statistik pendidikan per keping statistik perhubungan per keping survei sosial ekonomi nasional per keping statistik tingkat penghunian kamar per keping hotel tinjauan ekonomi regional per keping kelompok publikasi badan pusat statistik kabupaten kota kabupaten kota dalam angka per keping buku saku kabupaten kota dalam per keping angka kecamatan dalam angka per keping indeks gini rasio per keping indeks harga konsumen per keping indeks harga perdagangan per keping indeks kejahatan konstruksipertanian per keping indikator sosial per keping inflasi per keping luas lahan sawah menurut per keping penggunaannya produk. maan mn) ny, cpi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif produk domestik regional bruto per keping profil penduduk per keping registrasi penduduk per keping statistik angkatan kerja per keping statistik kesejahteraan rakyat per keping statistik penduduk per keping statistik perhotelan per keping statistik perhubungan per keping statistik pertanian tanaman pangan per keping iii. penjualan data mentah sampai dengan per bytes atas sampai dengan per bytes atas sampai dengan per bytes atas per bytes iv. penjualan data peta digital wilayah peta indonesia per provinsi per peta peta indonesia per kabupaten kota per peta peta provinsi per kabupaten kota per peta peta kabupaten kota per kecamatan per peta peta kabupaten kota per per peta desa kelurahan nama lain peta kecamatan per per peta desa kelurahan nama lain penyeleksian . man ptn ka) ny, cpi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif penyeleksian calon mahasiswa baru sekolah tinggi ilmu statistik biaya penyeleksian calon mahasiswa baru per pendaftaran\| vi.biaya pendidikan semester gasal, tingkat per mahasiswaiii biaya pendidikan semester genap, per mahasiswa tingkat iii biaya pendidikan semester gasal, per mahasiswa tingkat biaya pendidikan semester genap, tingkat per mahasiswa vii. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional diklat teknis statistik paket hari per orang (minimal orang) statistik paket hari per orang (minimal orang) komputer paket hari per orang (minimal orang) komputer paket hari per orang (minimal orang) diklat. ann pin n47 ny, ny) snn presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif diklat fungsional statistik dasar jarak jauh, bulan per orang (minimal orang) statistik tingkat terampil, hari per orang (minimal orang) statistik tingkat ahli, hari (minimal per orang orang) pranata komputer tingkat terampil, per orang bulan (minimal orang) pranata komputer tingkat ahli, bulan per orang (minimal orang) viii. jasa sewa sarana dan prasarana badan pusat statistik fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan ruang auditorium per jam ruang kelas reguler per jam ruang kelas komputer (termasuk per jam komputer) kamar asrama per kamar hari kamar vip per kamarba) "arkonstitusi nomor perkara puu i tentang permohonan uji formil dan materiil terhadap dan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan pemerintah nomor tahun tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari, pemain cpibeberapa ketentuan dalam. man pemain wat cpi presiden republik indonesiapertambanganketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: menteri menetapkan badan usaha atau bentuk usaha tetap sebagai kontraktor untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja tertentu. dalam . ya ny) ben presiden republik indonesiaetentuan dan diubah serta dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: kontraktor wajib ikut memenuhi kebutuhan minyak bumi dan atau gas bumi dalam negeri. dihapusminyak bumi dan atau gas bumi bagian kontraktor. dihapus. ketentuan dan diubah serta ditambahkan (dua) baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut: terhadap cadangan gas bumi yang baru ditemukan,. man n17 wat presiden republik indonesia dalam hal cadangan gas bumi sebagaimana dimaksud pada akan diproyeksikan, menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada konsumen dalam negeri untuk menyampaikan kebutuhan gas buminya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak cadangan gas bumi yang baru ditemukanpada menteri harus menyampaikan pemberitahuan kepada kontraktor mengenai kondisi kebutuhan dalam negeri. dalam hal menteri menyampaikan adanya kebutuhan gas bumi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada kontraktor wajib mulai melakukan negosiasi dengan konsumen dalam negeri dengan memperhatikan keekonomian pengembangan lapangan gas bumi. dalam hal menteri menyampaikan tidak adanya kebutuhan gas bumi dalam negeri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada atau antara kontraktor dan konsumen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada tidak mencapai kesepakatan, maka kontraktor dapat menjual gas bumi kepada pasar internasional setelah mendapat persetujuan menteri. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar. safrasa diberi wewenang dalam dan frasa paling banyak dalam dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,harus dilakukan perubahan atasberdasarkan halii. . mean ny) presiden republik indonesia ii. demi cukup jelas. penetapan badan usaha atau bentuk usaha tetap sebagai kontraktor oleh menteri didasarkan hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh menteri atas pelaksanaan lelang wilayah kerja atau penawaran langsung wilayah kerja. yang dimaksud dengan kebutuhan minyak bumi dan atau gas bumi dalam negerini berlaku untuk kontrak kerja sama yang mempunyai tanggal berlaku (effectivedate) setelah berlakunya undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi. dihapus. cukup jelas. dihapus. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor
penkeretaapian.. man wat presiden republik indonesia. ya ny) presiden republik indonesia. ny, ny) cpi presiden republik indonesiangujatau sarana perkeretaapian.perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan prasarana atau sarana perkeretaapian agar tetap laik operas. mulan pemain n43 ny) cpi presiden republik indonesiartifikat keahlian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga penguji, tenaga pemeriksa, dan tenaga perawatan. kualifikasi adalah tingkat kecakapan atau keahlian sesuai dengan kategori sertifikat untuk kompetensipendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bidang perkeretaapian sesuai standar kompetensi. izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus yang selanjutnya disebut izin pembangunan adalah izin yang harus dimiliki oleh badan usaha yang akan menyelenggarakkeretaapian. . men, wissen presiden republik indonesia perkeretaapian, dan efisien. penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk menunjang pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. pengaturan perkeretaapianpengaturan lalu lintas dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. bab tatanan perkeretaapian umum bagian kesatu umumabupaten kota. tatanan . ya ny) presiden republik indonesiabagian kedua. sea kit ba) n17 eat cpi presiden republik indonesia bagian kedua rencana induk perkeretaapian nasional rencana induk perkeretaapian nasional meliputi: rencana induk perkeretaapian antarkota antarprovinsi dan antarkota antarnegara, dan rencana induk perkeretaapian perkotaan antarprovinsi, dan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi nasional. kebutuhan angkutan perkeretaapipenumpang dan barang: kantorpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan luar negeri, dancc.sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat:c.rencana . n17 cpi presiden republik indonesiaarah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasionalpilihan dan strategi pengembang, cc. peranan angkutdan peranan angkutnasional dan antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan provinsi, prakiraan jumlah perpindahan orang dan atau barang antara pusat kegiatan nasional dan luar negeriprakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah provinsi. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian nasionalnasional, rencana. ny, ny)nasional, dan rencana fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian nasional. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasionalnasional, dan rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian nasional dari dan simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian nasional. rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas rencana kebutuhan sumber daya manusia: bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian nasional, bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian nasional, bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian nasional, bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian nasional, rencana kebutuhan sumber daya manusia penguji prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian, dan rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian nasional. rencana induk perkeretaapian nasional disusun dan ditetapkan oleh menteri. bagian ketiga rencana induk perkeretaapian provinsi rencana induk perkeretaapian provinsi terdiri atas: rencana induk perkeretaapian antarkota dalam provinsi, dan rencana. psa mn) n17 cpi presiden republik indonesiaprovinsi. sea n17 wat cpi presiden republik indonesia. ny, ny) cpi presiden republik indonesiarencana induk perkeretaapian provinsi disusun dan ditetapkan oleh gubernur. gubernur dalam menyusun rencana induk perkeretaapian provinsi wajib berkonsultasi dengan menteri. bagian keempat rencana induk perkeretaapian kabupaten kota rencana induk perkeretaapian kabupatenota merupakan rencana induk perkeretaapian perkotaan. rencana. man ba) n17 kun presiden republik indonesia rencana induk perkeretaapian kabupateabupaten kota, dan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kabupaten kota. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kabupaten kota kota. penyusunan rencana induk perkeretaapian kabupaten kota paling sedikit memuat:. n17 eat cpi presiden republik indonesia arah kebijakan dan peranan perkeretaapian kabupate, cc.kabupaterpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah kabupaten kota. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian kabupate kota, rencana. men cpi kota. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian kabupatekota dari dan simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian kabupaten kota kota, dan rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian kabupaten kota. rencana induk perkeretaapian kabupaten kota disusun dan ditetapkan oleh bupati walikota. bupati walikota dalam menyusun rencana induk perkeretaapian kabupaten kota wajib berkonsultasi dengan gubernur dan menteri. bagian kelima. mean presiden republik indonesia bagian kelima penyusunan rencana induk perkeretaapian penyusunan rencana induk perkeretaapianier, kereta api gerak udara, kereta api levitasi magnetik, trem, dan kereta gantunglebih lanjutdiatur dengan peraturan menteri. bagian keenam rencana pembangunan perkeretaapian untuk mewujudkan rencana induk perkeretaapian nasional, rencana induk perkeretaapian provinsi, atau rencana induk perkeretaapian kabupaten kota. rencana. wan "ar n17 presiden republik indonesia rencana pembangunan perkeretaapiankewenangannyanasional. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana induk perkeretaapian dan rencana pembangunan perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. bab iii penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian bagian kesatu umum perkeretaapian terdiri atas: perkeretaapian umum, dan perkeretaapian khusus. . "ar nya ny) presiden republik indonesia perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalamperkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalamerkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, dan penyelenggaraan sarana perkeretaapian. bagian kedua penyelenggaraanprasarana perkeretaapian meliputi kegiatan: pembangunan prasarana, pengoperasian. men, "ar n17 cpi presiden republik indonesia pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana. paragraf, ruang milik jalur kereta api, dan cc. ruang pengawasan jalur kereta api.bawah permukaan tanah, dan atas permukaan tanahkiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel. ruang bebas sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan jenis kereta api yang akan dioperasikan. konstruksi jalan rel sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: konstruksi jalan rel bagian atas, dan konstruksi jalan rel bagian bawah. . wat cpi presiden republik indonesia konstruksi jalan rel bagian atas sebagaimana dimaksud dalam huruf pada jalan rel yang berada pada permukaan tanah, bawah permukaan tanah, dan atas permukaan tanah paling sedikit terdiri atas: relatas pengarah, penambat, dan bantalan dan balas, atau slab track. dalam hal konstruksi jalan rel bagian atas pada jalan rel yang berada atas permukaan tanah untuk jenis kereta api monorel dan kereta gantung paling sedikit terdiri atas rel atau pengarah. konstruksi jalan rel bagian bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf pada jalan rel yang berada pada permukaan tanah berupa badan jalan paling sedikit harus terdiri atas: lapis dasar (upgrade), dan tanah dasar. konstruksi jalan rel bagian bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf pada permukaan tanah yang berada terowongan paling sedikit terdiri atas: konstruksi penyangga, dinding (lining), lantai dasar invert), dan portal. konstruksi jalan rel bagian bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf pada jalan rel yang berada bawah permukaan tanah yang dapat disebut terowongan paling sedikit terdiri atas: dinding (lining), dan atau lantai dasar invert). konstruksi jalan rel bagian bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf pada jalan rel yang berada atas permukaan tanah yang dapat disebut jembatan paling sedikit terdiri atas: konstruksi jembatan bagian atas, dan konstruksi jembatan bagian bawah. . presiden republik indonesia ruang manfaat jalur kereta api dilengkapi dengan saluran tepi jalur kereta api untuk penampungan dan penyaluran air agar jalur kereta api bebas dari pengaruh air. ukuran saluran tepi jalur kereta api harus disesuaikan dengan debit air permukaan. saluran tepi jalur kereta api dibangun dengan konstruksi yang mudah dirawat secara berkala. penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: berada luar ruang bebas, dan tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel. selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada penempatan bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api tidak mengganggu pandangan bebas masinis.. dalam . n13 ba) "ar n17 presiden republik indonesiapenyelenggara prasarana perkeretaapian harus memasang tanda batas ruang manfaat jalur kereta api dan tanda larangan. tanda batas sebagaimana dimaksud pada berupa patok atau pagar yang dapat terlihat dengan jelas. jarak antara masing masing tanda batas berupa patok sebagaimana dimaksud pada paling jauh (satu) kilometer atau disesuaikan dengan kondisi jalur kereta api. tanda larangan sebagaimana dimaksud pada berupa papan pengumuman atau media lain yang memuat larangan dan sanksi pelanggarannyasurat. ya ny) presiden republik indonesia surat tugas sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan untuk keperluan: perawatan, pembangunan, survei dan penelitian, penyidikan, pemeriksaan, atau pengujian. surat tugas sebagaimana dimaksud pada tidak diperlukan apabila dilakukan untuk penanganan kecelakaan dan bencana alam. untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada setiap orang yang memasuki daerah manfaat jalur harus mendapat izin dari penyelenggara prasarana perkeretaapian. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan keselamatan dan kelancaran operasi kereta api. penyelenggara prasarana perkeretaapian harus menjaga permukaan tanah yang dibawahnya terdapat terowongan jalan rel sebagaimana dimaksud dalam dari kegiatan apapun yang dapat mengganggu konstruksi jalan rel. ruang manfaat jalur kereta api pada permukaan tanah yang berada bawah jembatan dan atas permukaan tanah dapat dipergunakan untuk kepentingan lain dengan syarat: tidak mengganggu konstruksi jalan rel, tidak menempatkan barang yang mudah terbakar atau meledak: dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. penggunaan ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada harus mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian. . ya ny) wat presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalur kereta api diatur dengan peraturan menteri.dalam hal jalan rel yang terletak atas permukaan tanah beradaruang milik jalur kereta api dapat digunakan. keperluan lain sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: pipa gas, pipa minyak, pipa air, kabel. pipa ba) "ar cpi presiden republik indonesia kabel telepon, kabel listrik: atau menara telekomunikasi. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang milik jalur kereta api diatur dengan peraturan menterigiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada dapat. mulan pan presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai ruang pengawasan jalur kereta api diatur dengan peraturan menteri. untuk keperluan pengoperasian dan perawatan jalur kereta api dikelompokkan dalam beberapa kelas. pengelompokan kelas jalur kereta api didasarkan pada: kecepatan maksimum yang diizinkan, beban gandar maksimumterdiri atas (lima) kelas. pengelompokan kelas jalur sebagaimana dimaksud pada diperuntukkan bagi kereta api kecepatan normal. kelas jalur dapat ditingkatkan menjadi kelas yang lebih tinggi setelah mendapat izin dari: menteri, untuk jaringan jalur kereta api nasional, gubernur, untuk jaringan jalur kereta api provinsi, dan bupati walikota, untuk jaringan jalur kereta api kabupaten kota. jalur kereta api dapat membentuk satu kesatuan jaringan jalur kereta api. jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud padadalam huruf meliputi: jalur kereta api nasional yang jaringannya melebihi wilayah satu provinsi ditetapkan oleh menteri, b.jalur. men, pemain presiden republik indonesia jalur kereta api provinsi yang jaringannya melebihi wilayah satu kabupaten kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur, dan jalur kereta api kabupaten kota yang jaringannya dalam satuumum harus mengacu pada rencana induk perkeretaapian dan memperhatikan: kelas jalur kereta api, dan kebutuhan angkutan kereta api. keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lain serta dengan moda transportasi lain dilakukan stasiun. stasiun kereta api merupakan simpul yang memadukan antara: jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lain, dan jaringan jalur kereta api dengan moda transportasi lainyang saling bersambungan, atau bersinggungan dilakukan atas dasar kerja sama antar penyelenggara prasarana perkeretaapian. jalur kereta api yang bersambungan sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan operasi kereta api, serta memenuhi persyaratan: dilaksanakan stasiun, memiliki ruang bebas yang sama atau lebih kecil, memiliki. man peta n17 wat presiden republik indonesia memiliki lebar jalan rel yang sama, beban gandar tidak melebihi yang dipersyaratkan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (ukl) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (upl), dan dilengkapi dengan peralatan antarmuka (interface) dalam hal sistem persinyalannya berbeda. dalam hal bersinggungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan stasiun, harus memenuhi persyaratan: memiliki ruang bebas setiap jalur yang bersinggungan, dan memenuhi keselamatan perpindahan orang dan barang. dalam satu jalur kereta api umum dapat digunakan oleh beberapa penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan memperhatikan persyaratan operasi prasarana perkeretaapian. jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi wilayah (satu) provinsi ditetapkan oleh menteri,gubernur, dan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalamkhusus mengacu pada rencana umum tata ruang dan memperhatikan rencana induk perkeretaapian serta kegiatan usaha pokok. . pipa ba) "ar nya ny) cpi presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kelas jalur kereta api, jaringan jalur kereta api umum dan jalur kereta api khusus diatur dengan peraturan menterrpotongandalam. ya ny) cpi presiden republik indonesia yang membidangi urusan jalan, gubernur, atau bupati walikota dapat menutup perpotongan sebidang. . mulan pan ka) presiden republik indonesiaembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan perpotongan dengan jalur kereta api umu: luar ruang manfaat jalur, tidak mengganggu konstruksi jalan rel, cc. memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api umum, tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya, dan konstruksi jalan rel sesuai dengan persyaratan jembatan kereta api. pembangunansebagaimana dimaksud dalam wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian. pemilik. man wissen presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis dan persyaratan bersambungan, perpotongan dan atau persinggungan diatur dengan peraturan menteri. paragraf stasiun kereta api stasiun kereta api meliputi: jenis stasiun kereta api, kelas stasiun kereta api, dan kegiatan stasiun kereta api. stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf menurut jenisnya terdiri atas: stasiun penumpang, stasiun barang, atau cc. stasiun operasi. stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani:kenyamanan, naik. mulan "ar n17 wat presiden republik indonesia naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan: fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi. stasiun penumpang terdiri atas: emplasemen stasiun, dan bangunan stasiun. emplasemen stasiun penumppenumpang paling sedikit meliputi: gedung, instalasi pendukung, dan cc. peron.bongkar muat, fasilitas umum, dan pembuangan sampah. stasiun barang terdiri atas: emplasemen stasiun, dan bangunan stasiun. emplasemen stasiun barbarang paling sedikit meliputi: gedung, dan instalasi pendukung. . ba) "ar n17 presiden republik indonesiastasiun operasi terdiri atas: emplasemen stasiun, dan bangunan stasiun. emplasemen stasiun operasioperasi paling sedikit meliputi: gedung, dan instalasi pendukung. kegiatan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang,, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, menjaga keamanan dan ketertiban, dan menjaga kebersihan lingkungan. . presiden republik indonesia, bongkar muat barang,. men, mesin n13 wat presiden republik indonesia, jumlah jalur, fasilitas penunjang, frekuensi lalu lintas,sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: menteri, untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api nasional, gubernur, untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi, dan bupati walikota, untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten kota. penetapan kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, kegiatan, dan kelas stasiun kereta api diatur dengan peraturan menteri. paragraf peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik. . man "ar n17 s0, presiden republik indonesia peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sinyal, tanda, dan cc. marka. sinyal sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: peralatan dalam ruangan, dan peralatan luar ruanganpaling sedikit meliputi: interlocking, dan panel pelayanan. peralatan mekanik sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi: interlocking, dan pesawat blok.paling sedikit meliputi: peraga sinyal elektrik, penggerak wesel elektrik, dan cc. pendeteksi sarana perkeretaapian. peralatan mekanik paling sedikit meliputi: peraga sinyal mekanik, dan penggerak wesel mekanik. . mulan pemain presiden republik indonesia tanda sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: suara, cahaya, bendera: atau papan berwarna. dalam hal sistem persinyalan belum elektrik, pemberian tanda dapat dilakukan oleh pengatur perjalanan kereta api. marka sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: marka batas: marka sinyal, cc. marka pengingat masinis, marka kelandaian, marka lengkung, dan marka kilometer. marka sebagaimana dimaksud pada harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap cuaca dengan bentuk dan ukuran tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, letak, pemasangan, spesifikasi teknis peralatan persinyalan diatur dengan peraturan menteri. peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: pesawat telepon, dan perekam suara. man pemain cpi presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, letak, pemasangan, spesifikasi teknis peralatan telekomunikasi diatur dengan peraturan menteri. instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: catu daya listrik,ukuran, letak, pemasangan, spesifikasi teknis instalasi listrik diatur dengan peraturan menteri. paragraf pembangunan prasarana perkeretaapian pembangunan prasarana perkeretaapian meliputi: pembangunan jalur kereta api, pembangunan stasiun kereta api, dan cc. pembangunan fasilitas pengoperasian kereta api. setiap pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. . men, pemain cpi presiden republik indonesia sebelum melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian, menteri, gubernur, bupati walikota sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur kereta api sesuai rencana induk perkeretaapian. trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: titik titik koordinat, lokasi stasiun, cc. rencana kebutuhan lahan, dan skala gambarketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan trase jalur kereta api diatur dengan peraturan menteri. paragraf pengoperasian prasarana perkeretaapian prasarana perkeretaapian yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan: kelaikan teknis: dan kelaikan operasional. kelaikan teknisprasarana perkeretaapian meliputi: sistem jalan rel, sistem jembatan, sistem terowongan, sistem. man "ar n17 presiden republik indonesia sistem stasiun: sistem peralatan persinyalan, sistem peralatan telekomunikasi, dan sistem instalasi listrik. sistem jalan rel sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: konstruksi bagian atas, dan konstruksi bagian bawah. konstruksi bagian atas sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: geometri, ruang bebas, beban gandar, dan frekuensi. persyaratan geometri sebagaimana dimaksud pada huruf harus mampu dilewati sarana perkeretaapian sesuai dengan kecepatan rencana. persyaratan ruang bebas sebagaimana dimaksud pada huruf harus sesuai dengan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan. persyaratan beban gandar sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan kelas jalur. persyaratan frekuensi sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi kapasitas jalur. konstruksi bagian bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: stabilitas konstruksi: dan daya dukung. sistem jembatan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi: beban gandar, lanjutan, stabilitas konstruksi: dan ruang bebas. . man pelan wat cpi presiden republik indonesia sistem terowongan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi: ruang bebas, geometri, beban gandar, stabilitas konstruksi: dan kedap air. sistem stasiun sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mampu. sistem peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sistem peralatan persinyalan dalam ruangan, dan sistem peralatan persinyalan luar ruangan. sistem peralatan persinyalan dalam, tingkat keandalan tinggi, cc. menggunakan teknologi yang terbukti aman, mudah perawatannya, dilengkapi dengan perekam datpaling sedikit harus memenuhi syarat: tingkat keandalan tinggi, dan mudah perawatannya. sistem. man ba) n17 cpi presiden republik indonesia sistem peralatan persinyalan luarcc. menggunakan teknologi yang terbukti aman, keselamatan, mudah perawatannysistem peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi syarat: selektif sifat panggilannya, terdengar jelas dan bersih informasi yang diterima, cc. memiliki tingkat keandalan tinggi, dilengkapi dengan alat perekam suara, mudah perawatannya, dan dilengkapi dengan sistem proteksi terhadap petir. sistem instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sistem catu daya listrik, dan sistem peralatan transmisi tenaga listrik. sistem catu daya listrik sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi syarat: dapat saling berhubungan, memiliki tingkat keandalan tinggi, cc. menggunakan teknologi yang terbukti aman, menghasilkan tegangan yang stabil, dilengkapi dengan proteksi terhadap petir, dan mudah perawatannya. sistem . man ba) n17 wat cpi presiden republik indonesia sistem peralatan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit harus memenuhi syarat: memiliki tingkat keandalan tinggi, dilengkapi dengan proteksi terhadap petir, dan cc. mudah perawatannya. persyaratan komponen sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: komponen jalan rel, komponen jembatan, komponen terowongan, komponen stasiun, komponen peralatan persinyalan, komponen peralatan telekomunikasi, dan komponen instalasi listrik. komponen jalan rel sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tanah dasar, lapis dasar (sub grade): subkelas: balas, bantalan: 'penambat, rel, dan wesel. komponen jembatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: konstruksi jembatan bagian atas, konstruksi jembatan bagian bawah, dan konstruksi pelindung. jembatan dapat dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa: jalan inspeksi, tempat berlindung, dan atau cc. tempat kabel. . star) ny) presiden republik indonesia komponen terowongan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: portal, invert: dinding, dan fasilitas pendukung. komponen stasiun sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: emplasemen stasiun, dan bangunan stasiun. emplasemen sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas:dalam huruf harus memenuhi persyaratan teknis bangunan dan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang bangunan dan gedung.. men, nana cpi presiden republik indonesia tingkat keandalan tinggi, cc.peralatan telekomunikasikomponen instalasi listrik. man pemain cpi presiden republik indonesia persyaratan kelaikan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan persyaratan kemampuan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana operasi perkeretaapian. kemampuan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: beban gandar, kecepatan, frekuensi, dan ruang bebas. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan komponen, persyaratan teknis dan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. untuk menjamin kelaikan teknis dan operasional prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan. pengujian sebagaimana dimaksud pada meliputi: uji pertama, dan uji berkalaatas: uji rancang bangun, dan uji fungsi. uji rancang bangun sebagaimana dimaksud huruf dilakukan terhadap setiap jenis prasarana perkeretaapian. . men pan eat cpi presiden republik indonesiauji fungsi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap setiap jenis prasarana perkeretaapian. uji fungsi sebagaimana dimaksud meliputi uji fungsi: jalan rel, jembatan dan terowongan, stasiun, peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik. uji fungsi jalan rel paling sedikit meliputi uji: ruang bebas, kecepatan, beban gandar, dan drainase. uji fungsi jembatan dan terowongan paling sedikit meliputi uji: ruang bebas, dan beban gandar. uji fungsi stasiun paling sedikit meliputi uji: ruang bebas, kapasitas gedung, kapasitas peron, kecepatan, dan beban gandar. uji. ny) presiden republik indonesia uji fungsi peralatan persinyalan paling sedikit meliputi uji: negative check, indikasi pelayanan, akurasi, dan jarak tampak. uji fungsi peralatan telekomunikasi paling sedikit meliputi uji: kejelasan informasi suara yang diterima, dan rekam suara. uji fungsi instalasi listrik paling sedikit meliputi uji: tegangan yang dihasilkan harus stabil, dan tegangan dan kapasitas harus sesuai dengan keperluan. prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam harus terlebih dahulu jalur, desain, atau teknologi. prasarana perkeretaapian yang lulus uji pertama diberi sertifikat uji pertamasebagaimana dimaksud pada berlaku untuk selamanya. sertifikat uji pertama sebagaimana dimaksud pada gugur apabila mengalami perubahan spesifikasi teknis. . min "ar n17 ben presiden republik indonesia uji berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapiberkala sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan untuk setiap jenis prasarana perkeretaapian yang telah dioperasikan. pelaksanaan uji berkala terhadap fungsi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan pedoman pengujian yang ditetapkan oleh menteri. pedoman sebagaimana dimaksud pada disusun dengan mengacu pada desain dan persyaratan teknis prasarana perkeretaapian. uji berkala sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan untuk setiap jenis prasarana perkeretaapian sesuai dengan jadwal. jadwal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. dalam hal prasarana perkeretaapian mengalami perbaikan akibat kerusakan dengan tingkat tertentu, harus dilakukan uji fungsi luar jadwal. menteri menetapkan tingkat kerusakan tertentu sebagaimana dimaksud pada . mulan "ar n17 presiden republik indonesia prasarana perkeretaapian yang telah lulus uji berkala diberiuji pertama dan uji berkala prasarana perkeretaapian wajib menggunakan peralatan uji sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian. peralatan uji sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji pertama dan uji berkala prasarana perkeretaapian dan tata cara pemberian sertifikat diatur dengan peraturan menteri. pengujian pra. men, mesin hp) wat presiden republik indonesiasesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian, kantor dan tempat pengujian, dan fasilitas dan peralatan pengujian sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian. pengujian prasarana perkeretaapian harus dilakukan lokasi prasarana perkeretaapian dan atau tempat pengujian sesuai dengan jenis atau komponen prasarana perkeretaapian. pengujian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan oleh menteri. badan hukum atau lembaga pengujian prasebagaimana dimaksud pada badan hukum atau lembaga pengujian prasarana perkeretaapian melaporkan secara berkala pelaksanaan pengujian kepada menteri. laporan . mean ba) "ar nya ny)ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian akreditasi badan hukum atau lembaga pengujian diatur dengan peraturan menteri. penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melakukan pemeriksaan untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada berupa pemeriksaan kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian. pemeriksaan prasarana perkeretaapian meliputi: pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan tidak terjadwal. pemeriksaan prasarana perkeretaapian harus dilakukan oleh tenaga pemeriksa yang memenuhi kualifikasi keahlian. pemeriksaan . men, mesin presiden republik indonesia pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan dengan berpedoman pada pedoman pemeriksaan yang disusun oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. pedoman pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan yang ditetapkan oleh menteri. pedoman pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam digunakan oleh menteri untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian. tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian dalam melaksanakan pemeriksaan harus: mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian bagian prasarana perkeretaapian, menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian paling sedikit (satu) kali dalam setiap bulan, menyampaikan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian atau instansi yang berwenang. berdasarkan laporan dan usulan tindakan dari tenaga pemeriksa, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melakukan tindakan perbaikan. penyelenggara prasarana perkeretaapian harus melaporkan secara berkala pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian kepada menteri.prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. dalam . man ya ny) wat cpi presiden republik indonesiapraprapraketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengawasan diatur dengan peraturan menteri. paragraf perawatan prasarana perkeretaapian perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan berpedoman pada standar dan tata cara perawatan prasarana perkeretaapian. pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian harus menggunakan peralatan perawatan sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian. standar dan tata cara perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. . ny) wat presiden republik indonesia pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian harus dilakukan oleh tenaga perawatan prasarana perkeretaapian. tenaga perawatan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat dan kualifikasi keahlian sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian. syarat dan kualifikasi keahlian tenaga perawatan ditetapkan oleh menteri. perawatan prasarana perkeretaapianpada huruf dilakukan secara rutin sesuai dengan standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan oleh menteri. penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib secepatnya melakukan perbaikan prasarana perkeretaapian untuk mengembalikan fungsinya. paragraf pengusahaan prasarana perkeretaapian pengusahaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan norma, standar, dan kriteria prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh menteri. bagian ketiga penyelenggaraan praprasarana perkeretaapian. penyelenggaraan . ba) "ar n17 wat presiden republik indonesia penyelenggaraan praprasarana perkeretaapian kepada badan usaha prasarana perkeretaapian. bagian keempat penyelenggaraan sarana perkeretaapian paragraf umum penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi kegiatan: pengadaan sarana, pengoperasian sarana, cc. perawatan sarana, dan pengusahaan sarana. sarana perkeretaapian menurut jenisnya terdiri atas: lokomotif: kereta, gerbong, dan peralatan khusus. paragraf pengadaan sarana perkeretaapian setiap pengadaan sarana perkeretaapian. men, mesin presiden republik indonesia kebutuhan operasional, cc. pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengutamakan produksi dalam negeri. spesifikasi teknis dibuat dengan memperhatikan: ruang batas sarana perkeretaapian, lebarjalan rel, beban dan jumlah gandar, jenis sarana perkeretaapian, kecepatan, dan perkembangan teknologi sarana perkeretaapian. pengadaan sarana perkeretaapianperkeretaapiantiap sarana perkeretaapian wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai jenis sarana perkeretaapian. persyaratan teknis sarana perkeretaapian meliputi sistem komponen, konstruksi, dan kinerja. sistem komponen, konstruksi, dan kinerja setiap sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dirinci dalam spesifikasi teknis. spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada harus sesuai standar spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh menteri. spesifikasi teknis pengadaan sarana perkeretaapian wajib mendapat persetujuan menteri. persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian berlaku paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu (dua) tahun. . n17 eat cpi presiden republik indonesia lokomotif sebagaimana dimaksud dalam huruf menurut jenisnya terdiri atas: lokomotif diesel: dan lokomotif listrik. kereta sebagaimana dimaksud dalam huruf menurut jenisnya terdiri atas: kereta yang ditarik lokomotif, dan kereta dengan penggerak sendiri. gerbong sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya berupa gerbong yang ditarik lokomotif. peralatan khusus sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf menurut jenisnyasarana perkeretaapian, bogie, peralatan perangkai, peralatan pengereman, dan peralatan keselamatan. lokomotif sebagaimana dimaksud dalam kereta dengan penggerak sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf peralatan khusus dengan penggerak sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf selain terdiri atas konstruksi dan komponen sebagaimana dimaksud pada juga dilengkapi dengan konstruksi dan komponen: kabin masinis, peralatan penerus daya, cc. peralatan penggerak, peralatan pengendali, dan peralatan penghalau rintangan. . men, "ar n17 wat presiden republik indonesia rangka dasar sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan teknis: terbuat dari baja karbon atau material lain yang mempunyai kekuatan dan kekakuan tinggi terhadap pembebanan tanpa terjadi deformasi tetap, konstruksi tahan benturan, menyatu atau terpisah dengan badan, cc. mampu menahan seluruh beban dan getaran, dan tahan terhadap korosi. badan yang memiliki kekuatan dan kekakuan tinggi, konstruksi tahan benturan, tahan terhadap korosi dan cuaca, dan mampu meredam kebisingan. bogie sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan teknis:mampu memberikan kualitas pengendaraan yang baik, dan mampu meredam getaran. peralatan perangkai, mampu meneruskan daya sesuai peruntukan, dan cc. mampu menahan dan meredam benturan. peralatan pengereman sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan teknis: mampu mengendalikan kecepatan, mampu. men, mesin wat presiden republik indonesia mampu berhenti dalam keadaan normal dan darurat pada jarak pengereman yang sesuai dengan ketentuan operasi, dan mampu menyesuaikan tingkat kecepatan dan beban. peralatan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan teknis: sesuai dengan peruntukannya, dan mudah dalam pengoperasian. kabin masinis sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan teknis: mampu menampung masinis dan asisten masinis, memiliki ruang gerak bagi masinis dan asisten masinis, cc. mampu meredam kebisingan, dan. peralatan penerus daya sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan teknis: mampu meneruskan daya dengan baik, rasio daya per berat sesuai dengan gaya traksi yang ditentukan: dimensi sesuai dengan ruang yang tersedia, dan tahan terhadap kebocoran. peralatan penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan teknis: menghasilkan gaya traksi yang cukup untuk menarik atau mendorong, dapat memakai bahan bakar fosil, gas, atau listrik, dan cc. emisi gas buang dan kebisingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . ba) "ar nya ny) cpi presiden republik indonesia peralatan pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan teknis: mampu dikendalikan dari kabin masinis, dan mampu mengendalikan pergerakan maju dan mundur. peralatan penghalau rintangan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan teknis: konstruksi kuat dan kokoh, dan mampu menahan benturan. lokomotif listrik dan kereta rel listrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam juga harus dilengkapi dengan peralatan pantograf. pantograf sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan teknis: mampu menghantarkan arus listrik dengan aman, dan mampu dikendalikan secara manual atau otomatis. ketentuan lebih lanjut mengenai standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. paragraf pengoperasian sarana perkeretaapian setiap jenis sarana perkeretaapian wajib memenuhi kelaikan operasi sarana perkeretaapian. kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengujian sarana perkeretaapian, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian. . elang ba) "ar nya ny) cpi presiden republik indonesia pengujian sarana perkeretaapian dilakukan dengan membandingkan antara kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian dengan: persyaratan teknis, dan spesifikasi teknis. pengujian sarana perkeretaapian terdiri atasuji rancang bangun dan rekayasa meliputi: uji kekuatan, uji ketahanan, dan uji kerusakan. kegiatan uji rancang bangun dan rekayasa dilaksanakan untuk prototipe setiap jenis sarana perkeretaapian. uji statis sarana perkeretaapian meliputi pengujian: dimensi, ruang batas sarana, berat: pengereman, keretakan, pembebanan, sirkulasi udara, dan temperatur. untuk . n17 wat cpi presiden republik indonesiastatis juga dilakukan pengujian: kelistrikan: kebisingan, intensitas cahaya, emisi gas buang, klakson, peralatan komunikasi, dan kebocorstatis juga dilakukan pengujian: kelistrikan, kebisingan, intensitas cahaya, dan kebocoran. uji dinamis sarana perkeretaapian dilakukan dalam rangkaian dan atau tersendiri dalam keadaan bergerak yang meliputi pengujian: pengereman, temperatur, cc. getaran, pembebanan dan sirkulasi udara.dinamis juga dilakukan pengujian: kelistrikan, kebisingan, kemampuan tarik, dan percepatdinamis juga dilakukan pengujian: kelistrikan, dan kebisingan. . men, nana ben presiden republik indonesia untuk peralatan khusus sebagaimana dimaksud dalam juga harus dilakukan pengujian terhadap fungsi peralatan kerja sesuai dengan jenis peralatan khusus. uji berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan terhadap setiap sarana perkeretaapian yang telah dioperasikan. uji berkala sebagaimana dimaksud pada dilakukan: berdasarkan jarak tempuh atau setiap (satu) tahun untuk sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri, setiap (satu) tahun untuk sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif. uji berkala sebagaimana dimaksud pada meliputi: uji statis, dan uji dinamis. ketentuan uji statis dan uji dinamis pada uji pertama sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku mutasi mutans untuk ketentuan uji statis dan uji dinamis pada uji berkala. pengujian . mulan pan presiden republik indonesia persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: berbadan hukum indonesia, memiliki nomor pokok wajib pajak, dan adanya keterangan domisili.keahlian, kantor dan tempat pengujian, dan fasilitas dan peralatan pengujian. badan hukum atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan akreditasi kepada menteri. menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada dalam hal menteri menolak, penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas. badan hukum atau lembaga pengujian sarana perkeretaapian. untuk menjamin pemenuhan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada menteri melakukan pengawasan dan evaluasi. badan hukum atau lembaga pengujian sarana perkeretaapian melaporkan secara berkala pelaksanaan pengujian kepada menteri. laporan . men, pelanlaksanaan pengujian sarana perkeretaapian harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat keahlian, dilaksanakan tempat pengujian, dan menggunakan peralatan pengujian, serta sesuai dengan tata cara pengujian. utama untuk pengujian, bangunan untuk peralatan bantu, dan bangunan kantor. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengujian, tata cara permohonan dan pemberian akreditasi badan hukum atau lembaga pengujian, tempat pengujian sarana perkeretaapian, serta tata cara pengujian diatur dengan peraturan menteri. sarana perkeretaapian yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan lulus uji diberikan: sertifikat uji, dan tanda lulus uji. . man wissen ben presiden republik indonesia sertifikat uji sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sertifikat uji pertama, dan sertifikat uji berkala. sertifikat uji pertama dan uji berkala sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: data umum sarana perkeretaapian, nomor uji sarana, dan masa berlaku. masa berlaku sertifikat uji pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku selamanya kecuali mengalami perubahan spesifikasi teknis. masa berlaku sertifikat uji berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku: (satu) tahun untuk sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif: berdasarkan jarak tempuh atau (satu) tahun untuk sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri. sertifikat uji pertama dan sertifikat uji berkaladan sertifikat uji berkala yang diberikan oleh badan hukum atau lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf harus dilakukan verifikasi oleh menteri. tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat masa berlaku pengujian. tanda. mean ba) "ar n17 cpi presiden republik indonesia tanda lulus uji sebagaimana dimaksud pada ditempatkan pada sarana perkeretaapian. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat uji pertama, sertifikat uji berkala, tanda lulus uji, masa berlaku sertifikat uji, dan tata cara verifikasi sertifikat sarana perkeretaapian yang dikeluarkan badan hukum atau lembaga diatur dengan peraturan menterpenyelenggara sarana perkeretaapian wajib melakukan pemeriksaan sarana perkeretaapidilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. jadwal sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pemeriksaan harian, bulanan, (enam) bulanan, dan tahunan. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan depo. selain dilakukan depo, pemeriksaan tahunan dapat juga dilakukan balai yasa. . ny) wat cpi presiden republik indonesia pemeriksameriksaan bulanan, (enam) bulanan, dan tahunan sarana perkeretaapian dilakukan terhadapmeriksaan harian, bulanan, (enam) bulanan, dan tahunan terhadap sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan oleh tenaga pemeriksa yang memiliki kualifikasi keahlian. pemeriksaan sarana perkeretaapian harus menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai dengan standar. peralatan pemeriksameriksaan sarana perkeretaapian dilakukan depo dan atau balai yasa sesuai dengan jenis sarana perkeretaapian. . man ya ny) wat presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai jenis peralatan, standar, tata cara pengujian atau pemeriksaan, dan tempat pengujian untuk setiap jenis sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. paragraf perawatan sarana perkeretaapiandilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalamdalam huruf terdiri atas perawatan harian, bulanan, (enam) bulanan, tahunan, (dua) tahunan, dan (empat) tahunan. perawatan harian, bulanan, (enam) bulanan, dan tahunan dilakukan depo. perawatan tahunan selain dilakukan depo, juga dapat dilakukan balai yasa. perawatan (dua) tahunan, dan (empat) tahunan dilakukan balai yasa. . wat cpi presiden republik indonesia perawatrawatan bulanan, (enam) bulanan, tahunan, (dua) tahunan, dan (empat) tahunan sarana perkeretaapian dilakukan terhadap bagianrawatan harian, bulanan, (enam) bulanan, tahunan, (dua) tahunan, dan (empat) tahunan terhadap sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalamrawatan sarana perkeretaapian dilaksanakan depo atau balai yasa sesuai dengan jenis sarana perkeretaapian. depo. men, "ar n17 wat presiden republik indonesia depo atau balai yasa sebagaimana dimaksud padadepo atau balai yasa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas perawatan berupa: jalur untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan untuk peralatan bantu, dan bangunan kantor. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis peralatan, standar, tata cara perawatan, dan tempat perawatan dari setiap jenis sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. paragraf pengusahaan sarana perkeretaapian pengusahaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh menteri. paragraf pengawasan sarana perkeretaapiansarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.. mulan mesin wat cpi presiden republik indonesia inspektur pelaksanaan pengawasan harus sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh menteri. bagian kelima rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian paragraf rancang bangun sarana perkeretaapian rancang bangun sarana perkeretaapian harus memperhatikan: konstruksi jalan rel, ruang batas sarana, cc. pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan aksesibilitas penyandang cacat. rancang bangun sarana perkeretaapian meliputi proses: perencanaan, perancangan, cc.. pkn, ya ny) wat presiden republik indonesia perancangan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: penyiapan gambar teknis, penyiapan tahapan produksi, dan cc. penyiapan tahapan pengujian. perhitungan teknis material dan komponen sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: pemilihan material dan atau komponen, pengerjaan material, dan cc. integrasi komponen. uji simulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: uji kekuatan, uji ketahanan, dan uji kerusakan. pembuatan prototipe atau model sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: penyiapan cetakan, proses manufaktur, dan cc. pembuatan dengan dimensi sebenarnya. paragraf rekayasa sarana perkeretaapian rekayasa sarana perkeretaapian dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mengubah fungsi sarana perkeretaapian. rekayasa sarana perkeretaapian harus memperhatikan: ruang batas sarana, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan aksesibilitas penyandang cacat. rekayasa sarana perkeretaapian meliputi proses: perencanaan, perancangan, dan cc. perhitungan teknis material dan komponen. . men pemain presiden republik indonesiasebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: penyiapan gambar teknis, penyiapan tahapan pelaksanaan pekerjaan, dan cc. penyiapan tahapan pengujian. perhitungan teknis material dan komponen, sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: pemilihan material dan komponen, pengerjaan material, dan integrasi komponen. paragraf pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian dilakukan oleh: menteri, pemerintah daerah, badan usaha, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi. dalam pelaksanaan kegiatan rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan instansi lain yang terkait dengan bidang rancang bangun dan rekayasa. hasil rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada sebelum diproduksi harus mendapatkan persetujuan menteri. . men, mesin wat cpi presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. bagian keenam penyelenggaraan sarana perkeretaapian. penyelenggaraan sarana perkeretaapian kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut. bab sumber daya manusia perkeretaapian bagian kesatu umum sumber daya manusia perkeretaapian meliputi: tenaga penguji, inspektur. man mesin presiden republik indonesia inspektur, cc.. dalam hal pegawai negeri sipil diangkat sebagai tenaga penguji, inspektur, atau auditor sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf maka kepadanya diberikan jabatan fungsional tenaga penguji, inspektur, atau auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai inspektur dan auditor sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur dengan peraturan menteri. bagian kedua tenaga penguji paragraf tenaga penguji prasarana perkeretaapian tenaga penguji prasarana perkeretaapian dikelompokkan menjadi tenaga penguji: jalan rel, badan jalan, jembatan, terowongan, dan stasiun, dan persinyalan, telekomunikasi, dan instalasi listrik. kelompok tenaga penguji praprasarana perkeretaapian. untuk . n13 ba) "ar n17 ben presiden republik indonesiaprasarana perkeretaapian yang dibuktikan dengan tanda lulus.prabadan hukum atau lembag. man pan ben presiden republik indonesiapratenaga penguji. men, pelan eat cpi presiden republik indonesia tenaga penguji prasarana perkeretaapian yang melaksanakan tugas wajib: mematuhi ketentuan sesuai dengan sertifikat keahlian, menggunakan peralatan pengujian prasarana perkeretaapakreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga penguji prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. paragraf tenaga penguji sarana perkeretaapian tenaga penguji sarana perkeretaapian dikelompokkan sesuai dengan jenis sarana perkeretaapian. kelompok tenaga penguji sarana perkeretaapian.. min cpi presiden republik indonesiasarana perkeretaapian yang dibuktikan dengan tanda lulus.. men, pan s0, presiden republik indonesiapengujiantenaga penguji sarana perkeretaapian yang melaksanakan tugas pengujian wajib: mematuhi ketentuan sesuai dengan sertifikat keahlian, menggunakan . pen n13 ba) "ar n17 presiden republik indonesia menggunakan peralatan pengujian sarana perkeretaapian, dan cc. mengikuti tata cara pengujian kelompok dan tingkat tenaga penguji, akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga penguji sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. bagian ketiga tenaga pemeriksa dan tenaga perawatan paragraf tenaga pemeriksa dan tenaga perawatan prasarana perkeretaapian pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilakukan penyelenggara pradan tenaga perawatan prasarana perkeretaapian. menteri. ya ny) presiden republik indonesiaprasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. paragraf tenaga pemeriksa dan tenaga perawatan sarana perkeretaapian pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian yang dilakukan penyelenggara atau tenaga perawatan sarana perkeretaapian.sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. bagian keempat. cpi presiden republik indonesia bagian keempat petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian pengoperasian prasarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh petugas pengoperasian prapetugas pengoperasian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengatur perjalanan kereta api, pengendali perjalanan kereta api, cc. penjaga perlintasan kereta api, dan pengendali distribusi listrikpetugaspetugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, seseorang harus memiliki sertifikat kecakapan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian. sertifikat . n17 wat cpi presiden republik indonesia sertifikat kecakapan petugas pengoperasian pratingkat kecakapan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian. sertifikat kecakapan petugas pengoperasian prapengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga pendidik yang berkompeten bidang pengoperasian prasarana perkeretaapian, cc. metode pengajaran bidang pengoperasian prasarana perkeretaapian, fasilitas pengujian kecakapan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga penguji kecakapan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, dan metode pengujian kecakapan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian. . mulan "ar n17 presiden republik indonesia badan hukum danpetugas pengoperasian praprasarana perkeretaapian, maka sertifikat kecakapannya dinyatakan tidak berlaku. petugas pengoperasian sebagaimana dimaksud pada dilarang mengoperasikan prasarana perkeretaapian. . men, wissen presiden republik indonesia petugas pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam dapat melakukan pengoperasian prapetugas pengoperasianmengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petugas pengoperaspetugas pengoperasian prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. bagian kelimaawak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: masinis, dan asisten masinis. awak . man pan n47 ny, presiden republik indonesia awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan: awak sarana perkeretaapian penggerak listrik, dan awak sarana perkeretaapian penggerak nonlistrik. awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan dalam beberapa tingkatawak awak awak sarana perkeretaapian, seseorang harus memiliki sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. sertifikat kecakapan awak kelompok dan tingkat kecakapan awak sarana perkeretaapian. sertifikat kecakapan awak . men, pan cpi presiden republik indonesiaawak sarana perkeretaapian, tenaga pendidik yang berkompeten bidang awak sarana perkeretaapian, cc. metode pengajaran bidang awak sarana perkeretaapian, fasilitas pengujian kecakapan awak sarana perkeretaapian, tenaga penguji kecakapan awak sarana perkeretaapian, dan metode pengujian kecakapan awak sarana perkeretaapian. badan hukum atau. man "ar n17 presiden republik indonesiaawak sarana perkeretaapian, maka sertifikat kecakapannya dinyatakan tidak berlaku. awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dilarang mengoperasikan sarana perkeretaapian. awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam dapat melakukan pengoperasian awak. presiden republik indonesia membuat perencanaan dan pelaporan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan awak awak sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. selain awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara sarana perkeretaapian dapat menugaskan petugas lain untuk bekerja dalam kereta api selama perjalanan kereta api. petugas lain sebagaimana dimaksud pada harus memiliki keterampilan sesuai bidangnya dan pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. keterampilan sebagaimana dimaksud dalam dibuktikan dengan tanda lulus yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. tanda lulus sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian tanda lulus pendidikan dan pelatihan untuk petugas lain yang ditugaskan bekerja dalam kereta api sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. bab v. pkn, ya ny) presiden republik indonesia bab perizinan bagian kesatu umumbagian kedua perizinan penyelenggaraan perkeretaapian umum umum. penetapan sebagaimana dimaksud pada dilaku. mulan pemain n47 ny, presiden republik indonesia badan usaha yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diberikan hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum. hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dituangkan dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum antara menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenangannya dan badan usaha.sepakatan antara menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenangannya dan badan usaha. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan dana investasi dan keuntungan yang wajar. dalam hal pengadaan tanah untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenangannya,dalam dan. men cpi presiden republik indonesia (force majeure), dan. dalam hal jangka waktu hak penyelenggaraan telah selesai, prasarana perkeretaapiansebagaimana dimaksud pada pengoperasiannya dapat tetap dilakukan oleh badan usaha berdasarkan perjanjian kerjasama penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum izin usaha penyelenggararasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten kota. izin . tan n17 cpi presiden republik indonesia izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum diberikan untuk jangka waktu paling lama (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama (dua puluh) tahun. untuk memperoleh izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum harus memenuhi persyaratan memiliki: perkeretaapian umum, perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, dan sumber daya manusia. badan usaha yang telah memiliki izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umumcc.an tidak ada permohonan dari badan usaha untuk memperpanjang penyelesaian kegiatan, maka izin usaha dicabut, desain. men, wissen presiden republik indonesia desain, konstruksi, dan pascakonstruksi. perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan menteriizin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dapat dicabut apabila:tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau badan usaha dinyatakan pailit. pencabutan . men, mesin presiden republik indonesia pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak (tiga) kali secara berturut turut dengan tenggang waktu masing masing (satu) bulan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum diatur dengan peraturan menteri. paragraf izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum izin pembangun, setelah mendapat rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan menteri. badan usaha setelah mendapatkan persetujuan perencanaan teknik dari menteri dapat mengajukan permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum kepada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenangannya. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan persyaratan teknis. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi: rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan, gambar. pipa ba) "ar n17 cpi presiden republik indonesiaspesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf harus disahkan oleh menteri. izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum. mulan pan presiden republik indonesia. menteri. man pemainrasarana perkeretaapian umumcc. jangka waktu pelaksanpembangunan prasarana perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan rencana teknik. pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dimulai setelah: adanya izin pembangunan, dan tersedianya tanah yang telah dibebaskan paling sedikit (sepuluh) persen dari rencana panjang jalur kereta api yang akan dibangun. . mean n17 wat cpi presiden republik indonesia dalam melaksanakmenteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum diatur dengan peraturan menteri. paragraf izin operasi prasarana perkeretaapian umum izin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapmenteri. izin . n17 wat cpi presiden republik indonesia izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud padaprasarana perkeretaapian, cc.dan memiliki peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian. permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada: menteri, untuk pengoperasian prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu provinsi, gubernur, untuk pengoperasian prasarana perkeretaapianrasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten kota. permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam menteri. ya ny) watmenteri. men n17 watumum. penyelenggara prasarana perkeretaapian yang telah mendapat izin operasi wajib sama penyelenggaraan prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. paragraf . men, wissen wat presiden republik indonesia paragraf izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umumusaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian diterbitkan setelah memenuhi persyaratan: memiliki akte pendirian badan hukum indonesia, memiliki nomor pokok wajib pajak, cc., danmenteri dalam menerbitkan izin usaha sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikan: rencana induk perkeretaapian sesuai dengan tawarannya, rencana pembangunan perkeretaapian sesuai dengan tawarannya, cc. jaringan jalur kereta api, dan jaringan pelayanan kereta api. badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian wajib: memenuhilama (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan, melaporkan. men, "ar n17 presiden republik indonesia melaporkan perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan apabila terjadi perubahan, dan melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin. badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha penyelenggaran sarana perkeretaapian dapat mengajukan izin operasi sarana perkeretaapian. izin operasi sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan oleh badan usaha setelah melaksanakan kegiatan: penyiapan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian, studi kelayakan, dan pengadaan sarana perkeretaapian. spesifikasi teknis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh badan usaha dengan berpedoman pada persyaratan teknis sarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh menteri. spesifikasi teknis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan menteri. studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat analisis mengenai: sosial ekonomi masyarakat, angkutan, cc. perkiraan biaya pengadaan sarana perkeretaapian, dan kelayakan teknik, ekonomi, dan finansial. ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. paragraf . n17 wat cpi presiden republik indonesia paragraf izin operasi sarana perkeretaapian umum badan usaha yang memiliki izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian, dapatberdasarkan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam menteri, gubernur, atau bupati walikota melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan izin operasi. menteri. ya ny) presiden republik indonesia menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenangannya dapat menyetujui atau menolak permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuaikepada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenangannya. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada dan disetujui, menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenangannya memberikan izin operascc.pemberi izin. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian dan kerja sama penyelenggaraan sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. bagian ketiga. ya ny) wat presiden republik indonesia bagian ketiga perizinan penyelenggaraan perkeretaapian khusus paragraf umum.bupati walikota . mean n17 wat cpi presiden republik indonesiaaragraf izin pembangunan perkeretaapian khusus badan usaha yang akan menyelenggarakan perkeretaapian untuk menunjang kegiatan pokoknya, wajib mengajukan permohonan izin pembangunan perkeretaapian khususperkeretaapian khusus diajukan oleh badan usaha disertai dokumen: akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak, izin usaha, surat keterangan domisili perusahaan, peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus, dan kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan usaha pokoknya. . man ba) wat cpi presiden republik indonesianyahurufdalam, rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan, gambarsurat. elang ba) "ar n17 wat cpi presiden republik indonesia surat izin mendirikan bangunan, surat izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, rekomendasi dari bupati walikota yang wilayahnya akan dilintasi oleh jalur kereta api, dan il. bukti pembebasan tanah paling sedikit y60 (sepuluh per seratus) dari luas tanah yang dibutuhkanerkeretaapian khusus perkeretaapian khususerkeretaapian khusus. . n13 ba) "ar n17 wat cpierkeretaapian khususerkeretaapian khususerkeretaapian khusus. . men, nana benerkeretaapian khusus. . men cpi presiden republik indonesia izin pembangunan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam dan paling sedikit memuat: identitas badan usaha, lokasi pembangunan prasarana perkeretaapian khusus, jangka waktu pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian khusus, kewajiban pemegang izin pembangunan perkeretaapian khusus: ketentuan pencabutan izin pembangunan perkeretaapian khusus: dan masa berlaku izin pembangunan perkeretaapian khusus. dalam melaksanakan pembangunan perkeretaapian khusus, badan usaha yang telah mendapatkan izin pembangunan perkeretaapian khusus wajib:,,entuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus dan tata cara pemberian izin pembangunan perkeretaapian khusus diatur dengan peraturan menteri. paragraf izin operasi perkeretaapian khusus izin operasi perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan oleh: menteri, untuk pengoperasi. man n17sebagaimana dimaksud pada berlaku selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokokbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan permohonan izin operasi perkeretaapian khusus kepada. ny) presiden republik indonesia menteri, gubernur, dan bupati walikota dalam memberikan izin operasi perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikan: persyaratan teknis operasi prasarana dan sarana perkeretaapian khusus, dan standar keselamatan pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian khusus. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar keselamatan pengoperasian perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf menteriatau permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh badan usaha. dalam halgubernur melakukan evaluasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan . pkn, ya ny) wat presiden republik indonesia berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada gubernur dapat menolak atau menyetujui permohonan izin operasi. dalam hal gubernur menolak permohonan izin operasi perkeretaapian khusus, gubernur mengembalikan permohonan kepada badan usaha untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. dalam hal gubernur menyetujui permohonan, sebelum menerbitkan izin operasi, gubernur mengajukan permohonan persetujuan penerbitan izin operasi kepada menteri.bupati walikotabupati walikota dapat menolak atau menyetujui permohonan izin operasi. dalam hal bupati walikota menolak permohonan izin operasi perkeretaapian khusus, bupati walikota mengembalikan permohonan kepada badan usaha untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. dalam. ny) wat cpi presiden republik indonesia dalam hal bupati walikota menyetujui permohonan, sebelum menerbitkan izin operasi, bupati walikota mengajukan permohonan persetujuan penerbitan izin operasi kepada menteri melalui gubernur. gubernur meneruskan permohonan bupati walikota sebagaimana dimaksud pada kepada menteri disertai dengan rekomendasi. menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada melakukan evaluasi.erkeretaapian khusus. badan usaha yang telah memiliki izin operasi perkeretaapian khusus. ya ny)badan usaha yang telah mendapat izin operasi perkeretaapian khusus dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara perkeretaapian lain untuk pengoperasian perkeretaapian khusus setelah mendapat persetujuan menteri. kerja sama pengoperasian perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada tidak boleh mengubah fungsi perkeretaapian khusus. menteri, gubernur, atau bupati walikota dalam keadaan darurat dapat menugasi penyelenggara perkeretaapian khusus agar melayani kepentingan umum yang dilakukan berdasarkharus berpedoman pada standar pelayanan minimum. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin operasi perkeretaapian khusus, pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus, dan kerjasama pengoperasian perkeretaapian khusus diatur dengan peraturan menteri. bab pembinaan perkeretaapian bagian kesatu pembinaan perkeretaapian nasional pembinaan perkeretaapian nasional dilakukan oleh menteri. pembinaan . mean n17, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, serta bantuan teknis kepada pemerintah daerah, penyelenggara,netapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian nasionalantarprovinsi, dan antarnegara, dan arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan antarnetapan pedoman, standar, prosedur penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pedoman, standar, dan prosedur: pembangunan prasarana perkeretaapian dan pengadaan sarana perkeretaapian, pengoperasian . man kun presiden republik indonesia pengoperasian prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian, perawatan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian, pengembangan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang teknis perkeretaapian, dan awak sarana perkeretaapian, petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga yang melaksanakan pengujian serta petugas yang melaksanakan pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi dan atau kabupaten kota, peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perkeretaapian provinsi dan atau, tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian, cc. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana, dan pembuatan grafik perjalanan kereta api gapeka). pemberian . cpi presiden republik indonesiarwujudan pengembangan sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan pengawasan terhadap: penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi, serta rencana induk perkeretaapian kabupaten kota, pelaksanaan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian, lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga penguji, awak sarana perkeretaapian, dan petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten kota, dan pelaksanaan pembinaan perkeretaapian yang dilakukan oleh gubernur danselain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam menteri melakukan audit terhadap: prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, lalu lintas dan angkutan kereta api, sumber daya manusia perkeretaapian, dan keselamatan perkeretaapian. bagian kedua pembinaan perkeretaapian provinsi pembinaan perkeretaapian provinsi dilakukan oleh gubernur. pembinaan . man watprovinsiprovinsi dan atau kabupaten kota,, cc. peningkatan . man ya ny) wat presiden republik indonesia cc., dan pembuatan grafik perjalanan kereta api gapeka), pengusahaan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi, dan pelaksanaan pembinaan perkeretaapian yang dilakukan olehtiga pembinaan perkeretaapian kabupaten kota pembinaan perkeretaapian kabupaten kota dilakukan oleh bupati. men n17 cpi presiden republik indonesianya, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian kabupaten kotakabupaten kota, tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian kabupaten kota, cc. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian kabupaten kota, dan pembuatan grafik perjalanan kereta api gapeka)abupaten kota kota, pengoperasian . mulan pelan presiden republik indonesia pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian kabupaten kota, perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian kabupaten kota, dan atau pengusahaan prasarana dan sarana perkeretaapian kabupateketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan perkeretaapian diatur dengan peraturan menteri. bab vpemberian masukan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupatiengan data, fakta, dan saran mengenai pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian. . n13 ba) "ar n17 wat presiden republik indonesia menteri, gubernur, atau bupati walikota memberikan tanggapan secara tertulis atau lisan atas masukan yang diterima dari masyarakat. penyelenggara perkeretaapian dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapiperkeretaapian. masyarakat yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian harus membayar atas pelayanan yang dinikmati sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh penyelenggara perkeretaapian. menteri, gubernur, atau bupati walikota mempublikasikan pokok pokok rencana induk perkeretaapian kepada masyarakat melalui situs internet. penyelenggara perkeretaapian mempublikasikan informasi mengenai pelayanan perkeretaapian melalui jaringan multimedia. bab viii sanksi administrasi. min ya ny) presiden republik indonesia, dandan diberikan dengan tahapan: peringatan tertulis, pembekuan sertifikat atau izin,. n17 wat cpi presiden republik indonesia,dalam hal badan hukum, lembaga penguji, atau lembaga pendidikan dan pelatihsertifikat akreditasi tanpa melalui tahapan peringatan tertulis atau pembekuan sertifikat. dalam hal penyelenggara prasarana dan atau penyelenggara sarana perkeretaapiizin tanpa melalui tahapan peringatan tertulis atau pembekuan izin. bab ix. ba) "ar n17 wat presiden republik indonesia bab ketentuan lain lain jaringan jalur kereta api merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api nasional. jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari rencana induk perkeretaapian nasional. prasarana perkeretaapian umum, terdiri atas barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. prasarana perkeretaapian umum yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dengan memperhatikan rencana induk perkeretaapian dan kebijakan umum dan teknis bidang perkeretaapian. semua aset negara yang terkait dengan penyelenggaraan perkeretaapian yang telah menjadi kekayaan negara yang dipisahkan hanya dapat digunakan, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau dialihfungsikan dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku bagi korporasi dan ketentuan bidang penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. penggunaan, kerjasama dengan pihak ketiga, atau pengalihfungsian kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan dari menteri dan atau menteri yang membidangi urusan badan usaha milik negara sesuai dengan kewenangannya. bab x. pen n13 ba) "arsarana dan prasarana kereta api lembaran negarrencana induk perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian yang ada terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut,untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya seperti angkutan perkotaan. dengan keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut, maka peran perkeretaapian perlu lebih dimanfaatkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi nasional secara terpadu. selanjutnya dengan perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan global yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif serta meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian, maka dipandang perlu untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dan swasta untuk ikut serta dalam penyelenggaraan perkeretaapianpenyelenggaraan perkeretaapian perlu ada pengaturan mengenai tatanan perkeretaapidalam pengaturan mengenai tatanan perkeretaapian mengatur mengenai satu kesatuan sistem perkeretaapian dari rencana induk perkeretaapian. pengaturan . ya ny) presiden republik indonesia pengaturan mengenai penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi persyaratan teknis pembangunan, persyaratan kelaikan pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan, sedangkan penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi persyaratan teknis pengadaan, persyaratan kelaikan pengoperasian, perawatan, dan penglingkungan strategis tertentu antara lain perubahan rencana tata ruang, perubahan kawasan pusat kegiatan, kebijakan pemerintah jangka panjang yang berpengaruh pada lingkungan hidup. cukup jelas. cukup jelas. . ya ny)meliputi rencana umum jaringan transportasi jalan nasional,petugas pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . pkn, ya. mulan pemain wat cpipada tataran transportasi provinsi meliputi rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi. pkn, star)n17 cpi presiden republik indonesia. min evaluasi dalam memberikan pertimbangan termasuk apabila ada usulan pembangunan prasarana perkeretaapian luar rencana pembangunan perkeretaapi) n17 ben presiden republik indonesiahuruf jalan rel pada permukaan tanah merupakan jalan rel yang konstruksinya berada pada permukaan tanah. huruf jalan rel bawah permukaan tanah merupakan jalan rel yang konstruksinya berada bawah permukaan tanah. huruf jalan rel atas permukaan tanah merupakan jalan rel yang konstruksinya berada atas permukaan tanah. cukup jelashuruf rel atau pengarah dalam ketentuan ini dapat berupa rel, balok beton, kabel, atau pulley. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan slab track adalah kesatuan konstruksi terbuat dari beton bertulang yang berbentuk pelat sebagai pengganti bantalan yang tidak memerlukan balas, dan berfungsi untuk menerima dan meneruskan beban kereta api. cukup jelas. . men, wissen presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan lapis dasar (upgrade) adalah konstruksi lapisan tanah yang mampu menopang konstruksi jalan rel bagian atas dengan aman dan memberi kecukupan dalam elastisitas pada rel. lapis dasar juga harus mampu melindungi tanah fondasi dari pengaruh cuaca. huruf yang dimaksud dengan tanah dasar adalah tanah asli yang berfungsi sebagai fondasi. terowongan pada konstruksi jalan rel bagian bawah pada permukaan tanah dalam ketentuan ini disebut sebagai terowongan pegunungan. huruf konstruksi penyangga berfungsi untuk memperkuat terowongan pada struktur batuan yang lemah. huruf yang dimaksud dengan lining adalah konstruksi dinding terowongan yang dapat terbuat dari pasangan batu, beton, dan atau baja. huruf yang dimaksud dengan invert adalah suatu konstruksi dasar terowongan yang berfungsi untuk meletakkan struktur jalan rel bagian atas. huruf yang dimaksud dengan portal adalah konstruksi penguat bagian terowongan yang ditempatkan ujung konstruksi terowongan. terowongan dalam ketentuan ini sesuai dengan metode pembangunannya dapat dibedakan menjadi terowongan perisai (shield tunnel): terowongan gali timbul (cut and cover). jembatan dalam ketentuan ini termasuk sistem prasarana perkeretaapian pada kereta gantung. huruf a. presiden republik indonesia huruf konstruksi jembatan bagian atas tidak termasuk rel, bantalan, penambat, dan balas. huruf konstruksi jembatan bagian bawah terdiri atas pangkal dan atau pilar dan fondasi. cukup jelas.cukup jelas. diukur dari sisi terluar harus diartikan sebagai lebar yang diukur dari sisi terluar sebelah kiri dari jalan rel sisi terluar sebelah kanan dari jalan rel termasuk saluran air atau ujung atas atau bawah talud atau konstruksi pengaman tubuh jalan relyang dimaksud dengan jalan rel pada permukaan tanah yang masuk terowongan adalah jalan rel yang menembus pegunungan. yang dimaksud dengan jalan rel bawah permukaan tanah adalah jalan rel yang dibangun bawah permukaan tanah. cukup jelas. . men, "ar n17 ben presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. kondisi jalur kereta api dipengaruhi antara lain: geometri jalur kereta api, kepadatan dan kegiatan penduduk disekitar jalur kereta api, daerah perkebunan, persawahan, atau hutan. tanda larangan jalur kereta api dipasang pada jarak sesuai dengan kepadatan dan kegiatan penduduk disekitar jalur kereta aphuruf cukup jelas. cukup jelas. keperluan dalam ketentuan ini misalnya untuk pendidikan, peliputan berita. cukup jelas. . min ya ny) presiden republik indonesia cukup jelas. kepentingan lain dalam ketentuan ini antara lain berupa jalan, saluran air, pertokoan, perparkiran, perhotelancukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf c. man ba) "ar n17 cpi presiden republik indonesiacukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bersambungan antarjaringan jalur atau keterpaduan pelayanan. keberadaan stasiun sebagai simpul jaringan transportasi harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap warga pengguna transportasi kereta api sampai keturunannya melalui bersambungan pelayanan dengan moda transportasi lain yang berada stasiun. yang dimaksud dengan bersambungan adalah pertemuan stasiun antara dua jalur kereta api atau lebih yang terpisah dengan lebar jalan rel dan ruang bebas yang sama dan membentuk satu kesatuan jaringan jalur perkeretaapian. yang dimaksud dengan bersinggungan adalah persinggungan stasiun antara dua jalur kereta api atau lebih yang terpisah yang membentuk satu jaringan pelayanan. cukup jelas. . larekuensi dan kecepatan kereta api rendah apabila selang waktu antar kereta api lebih dari (tiga puluh) menit dan kecepatan kereta api tidak melebihi dari km jam. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . ya presiden republik indonesiayang dimaksud dengan terusan adalah sungaiman jalur kereta api dapat berupa jaring pengaman kabel dan portal. cukup jelas. spesifikasi teknis perpotongan dalam ketentuan ini meliputi pula mengenai pembangunan jalan,, dan pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan bersambungan, perpotongan dan atau persinggungan dengan jalur kereta api. cukup jelas. . man "ar n17 wat cpi presiden republik indonesiahuruf yang dimaksud dengan stasiun operasi adalah stasiun kereta api untuk menunjang pengoperasian kereta api. stasiun dapat berfungsi melayani satu kegiatan tertentu atau campuran dua kegiatan atau lebih.huruf cukup jelas. . men, "ar n17 cpi presiden republik indonesiamengenaicukup jelas. cukup jelas.. mean ny) presiden republik indonesia cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan melakukan pengaturan perjalanan kereta api adalah mengatur lalu lintas dan operasi kereta api. huruf memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api antara lain penjualan tiket, pengaturan keluar masuk penumpang, dan penyediaan informasi. huruf yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban adalah pemberian rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa. huruf cukup jelas. cukup jelas. kegiatan usaha penunjang stasiun antara lain berupa usaha pertokoan, restoran, perkantoran, perparkiran, dan perhotelan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . man peta n17 wat cpi presiden republik indonesia hurufinterlocking. hurufyang dimaksud dengan ruangan adalah gedung baik dalam stasiun maupun luar lingkungan stasiun. cukup jelas. huruf interlocking merupakan peralatan yang bekerja saling bergantung satu sama lain yang berfungsihuruf panel pelayanan berfungsi untuk melayani dan mengendalikan seluruh bagian peralatan sinyal, baik yang berada luar ruangan, maupun dalam ruangan, untuk mengatur dan mengamankan perjalanan kereta api. panel pelayanan. man ya ny) presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. tanda dalam ketentuan ini dapat disebut semboyan. cukup jelas. peraturan menteri mengatur antara lain mengenai bentuk, ukuran, bahan, dan tata cara pemasangan peralatan persinyalan. peralatan telekomunikasi untuk pengoperasian kereta api berfungsi menunjang operasi kereta api untuk terwujudnya keselamatan, kelancaran, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api. kepentingan pengoperasian kereta api dapat berupa: komunikasi untuk pengendalian perjalanan kereta api, komunikasi untuk hubungan antar stasiun, komunikasi untuk kegiatan langsiran, dan atau komunikasi untuk pengaman perpotongan sebidang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan trase jalur kereta api adalah rencana tapak jalur kereta api yang telah diketahui koordinatnya. . min ya to, ben presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf persyaratan sistem merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya suatu sistem. hurufhuruf konstruksi jembatan bagian atas terdiri atas struktur jembatan dan percetakan (anda). huruf konstruksi jembatan bagian bawah terdiri atas pangkal dan atau pilar serta fondasi. huruf konstruksi pelindung dapat berupa konstruksi bendung, krim (pengarah aliran arus sungai), dinding penahan tanah, dan penahan gerusan dasarn13 ba) "ar presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan prasarana perkeretaapian baru adalah prasarana perkeretaapian dengan tipe struktur baru dan atau komponen struktur baru. huruf uji rancang bangun merupakan uji kesesuaian antara rancang bangun dengan fisik prasarana perkeretaapian. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan desain adalah hasil rekayasa teknis meliputi perhitungan, spesifikasi teknis dan gambar berdasarkan kriteria tertentu sesuai fungsinya. yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya suatu sistem serta memenuhi persyaratan komponen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . man ny) bepenambat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kondisi lingkungan diantaranya: lingkungan korosif, lingkungan padat penduduk, daerah banjir, dan daerah gempa longsor. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . lipa ba) "ar n17baikan prasarana perkeretaapian untuk mengembalikan fungsi dilakukan antara lain dengan cara menghilangkan rintang jalan dan memberikan pengamanan konstruksi jalan rel sehingga kereta api masih dapat berjalan dengan kecepatan tertentu dengan aman. cukup jelas. penyelenggaraan praprasarana perkeretaapian umum, penyelenggaraan prambangunmbangunan prasarana, pengoperasian . man presiden republik indonesia pengoperasirasarana perkeretaapian, perawatprasarana perkeretaapian, pengusahaprasarana perkeretaapian. yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan, antara lainpraprasarana perkeretaapian, sedangkan pengalihan bangunan pra(menggunakan motor diesel atau listrik),. eat cpi presiden republik indonesiarangka dasar adalah rakitan baja yang terdiri atas penyangga badan, balok ujung, balok samping, balok melintang, dan penyangga peralatan bawah lantai. huruf b. sea n13 ba) "ar n17 cpi presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan badan adalah suatu susunan konstruksi las yang terdiri dari komponen komponen utama seperti atap, dinding samping, dinding ujung. huruf yang dimaksud dengan bogie adalah susunan perangkat roda, rangka, dan sistem suspensi sebagai suatu kesatuan struktur yang mendukung sarana perkeretaapian saat berjalan atas jalan rel. huruf yang dimaksud dengan peralatan perangkai adalah peralatan yang menghubungkan sarana perkeretaapian satu dengan sarana perkeretaapian lainnya. huruf yang dimaksud dengan peralatan pengereman adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan sarana perkeretaapian. huruf yang dimaksud dengan peralatan keselamatan adalah suatu perlengkapan atau alat yang digunakan untuk keperluan darurat, seperti tabung pemadam kebakaran, rem darurat, palu. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan peralatan penerus daya adalah suatu alat yang digunakan untuk meneruskan tenaga penggerak roda. huruf yang dimaksud dengan peralatan penggerak adalah peralatan yang digunakan sebagai tenaga penggerak. huruf yang dimaksud dengan peralatan pengendali adalah suatu alat yang digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan akselerasi. huruf. mean ba) "ar n17 ben presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan peralatan penghalau rintangan adalah suatu alat yang digunakan untuk untuk menghalau benda atau material yang menghalangi jalan rel. huruf yang dimaksud dengan deformasi tetap adalah perubahan bentuk bendsesuai dengan peruntukannya adalah peralatan keselamatan yang digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, misalnya ginjal (stop block), alat pemadam kebakaran, dan palu pemecah kaca. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . pen n13 ba) "ar n17. mulan "ar to, ben presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan uji kekuatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan komponen atau konstruksi terhadap beban maksimum. huruf yang dimaksud dengan uji ketahanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan komponen atau konstruksi menerima beban operasional. huruf yang dimaksud dengan uji kerusakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan struktur atau desdimaksudkan untuk mencocokkan, membuktikan, dan memeriksa kebenaran sertifikat dan kriteria kompetensi guna pembuatan database sarana perkeretaapian dan tenaga pengujinerimaan negara bukan pajak. cukup jelas. cukup jelas. . yan ya ny) cpi presiden republik indonesia cukup jelas. yang dimaksud dengan depo adalah tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, (enam) bulanan, dan (satu) tahunan. yang dimaksud dengan balai yasa adalah tempat pemeriksaan daniz n47 nysarana perkeretaapian umum, penyelenggaraan . n47 ny, wat cpi presiden republik indonesiangadasarana perkeretaapian, perawatsarana perkeretaapian, pengusahaperaturan perundang undangan adalah, antara lain,sarana perkeretaapian, sedangkan pengalihan 13 ba) wat cpi presiden republik indonesiasarana perkeretaapian. . min ya to, s"ar n17 cpi presiden republik indonesia huruf fasilitas dalam ketentuan ini antara lain bangunan, peralatlain misalnya kondektur, teknisi, dan keamanan. . min ya ny) cpi presiden republik indonesia petugas lain yang ditugaskan bekerja dalam kereta api selama perjalanan kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dapat disebut sebagai awakrja memuat antara lain susunan pengurus, kepemilikan modal, neraca perusahaan, dan sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. huruf. ya ny) watrencanaan teknis prasarana perkeretaapianterdiri atas gambar teknik yang terinci, syarat syarat umum, dan spesifikasi teknis dengan mengacu pada desain awal. huruf analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau ukl dan upl mencakup kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang mungkin terjadi akibat adanya rencana kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf tahap pendesain meliputi antara lain pramudi kelayakan dan studi kelayakan. huruf b. mean star) to, ben presiden republik indonesia huruf tahap desain meliputi antara lain kegiatan survei, investigasi, rancangan dasar, dan rancangan yang terperinci. hurufhuruf tahap pascakonstruksi meliputi antara lain evaluasi hasil dan manfaat proyin ya presiden republik indonesia huruf data lapangan meliputiizin gangguan finder ordonansi) dan izin penggunaan lahan hutan lindte pendirian badan hukum indonesia memuat ketentuan sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian. huruf b. n43 presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf surat keterangan domisili perusahaan dan atau keterangan domisili tempat kegiatan usahanya yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota setempat. huruf surat pernyataan kesanggupan ditandatangani oleh pimpinan badan usaha yang bersangkutan. huruf rencana kerja memuat: aliran kas: fasilitas sarana, jadwal pelaksanaan, jumlah dan jenis sarana yang akan dioperasikan, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, kepemilikan modal, lintas yang dioperasikan, neraca perusahaan, sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian, dan j . susunan pengurcukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kawasan adalah wilayah kegiatan yang dibatasi oleh fungsi kegiatan yang dimiliki dan diusahakan oleh satu badan usaha. kegiatan dalam ketentuan ini seperti pengangkutan kegiatan hasil tambang dari lokasi pertambangan yang diangkut lokasi pelabuhan dermaga khusus yang dimiliki oleh satu badan usaha atau lokasi penimbunan milik badan usaha. . ya ny) ben presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. menunjang kegiatan pokoknya misalnya badan usaha penambangan batubara menyelenggarakan perkeretaapian khusus untuk mengangkut hasil usaha pokoknya berupa batuba lokasi prasarana perkeretaapian khusus termasuk pula trase. huruf cukup jelas. huruf perencanaan teknis prasarana perkeretaapian khususyang terdiri atas gambar teknik yang terperinci, syarat syarat umum, dan spesifikasi teknis dengan mengacu pada desain awal. perencanaan . ya cpi presiden republik indonesia perencanaan teknis paling sedikit memuat tahapan perencanaan prasarana perkeretaapian khusus yang meliputi: tahap pendesain, tahap desain, cc. tahap konstruksi, dan tahap pascakonstruksi. tahap pendesain meliputi antara lain pramudi kelayakan dan studi kelayakan. tahap desain meliputi, antara lain, kegiatan survei, investigasi, rancangan dasar, dan rancangan yang terperinci.tahap pascakonstruksi meliputi antara lain evaluasi hasil dan manfaat proyecpi presiden republik indonesiaantara lain izin gangguan finder ordonansi) dan izin penggunaan lahan hutan lin. mincukup jelas. cukup jelas. penyelenggara perkeretaapian lain dapat sebagai penyelenggara perkeretaapian umum atau penyelenggara perkeretaapian khusus. cukup jelas. . mulan "ar presiden republik indonesia keadaan darurat misalnya untuk membantu penanggulangan bencana. yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan adalah peraturan bidang keuangan negara dan peraturan bidang bumn. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota antarprovinsi, antarnegara dan perkotaan antarantarkota dalam provinsi dhuruf yang dimaksud dengan pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang teknis perkeretaapian adalah pejabat struktural dan fungsional yang bertugas bidang prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, lalu lintas dan angkutan kereta api, keselamatan perkeretaapian, atau unit pelaksana teknis lingkungan direktorat jenderal perkeretaapian. huruf b. pkn, ya ny)audit praprasarana perkeretaapian. huruf yang dimaksud dengan audit sarana perkeretaapian. huruf yang dimaksud dengan audit lalu lintas dan angkutan kereta apilalu lintas dan angkutan kereta api. huruf yang dimaksud dengan audit sumber daya manusisumber daya manusia perkeretaapian. huruf yang dimaksud dengan audit keselamatankeselamatan perkeretaapian. cukup jelas. . mulan "ar presiden republik indonesia huruf arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota dalamhuruf arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapin teknis bidang perkeretaapian yaitu kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan menteri selaku regulator bidang perkeretaapidengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa kebijakan pengarahan mobilitas dan atau persebaran penduduk dimaksudkan untuk mewujudkancara optimal, bahwa kebijakan pengarahan mobilitas dan atau persebaran penduduk sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan perkembangan kependudukanmengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang. wat presiden. i. ya ny) presiden republik indonesia beberapa ketentuan dalamang berbunyi sebagai berikut:tentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global,antarprovinsi, antarkabupaten kota, dalam rangka pembangunan daerah, mengelola. ya cpi presiden republik indonesia cc. mengelola pertumbuhan penduduk suatu daerah tertentu: mengembangkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru guna menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, dan meningkatkan ketahanan nasional untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik indonesia. antara bab dan bab disisipkan (empat) bab baru, yakni bab iva, bab ivb, bab ivc, dan bab ivd yang berbunyi sebagai berikut: bab iva mobilitas penduduk mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan atau nonpermanen. mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada meliputi: mobilitas penduduk dalam kabupaten kota, mobilitas penduduk antarkabupaten kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antarkabupaten kota antarprovinsi. mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan atau fasilitas pemerintah daerah. mobilitas . men, nana ben presiden republik indonesia mobilitas penduduk atas fasilitas pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah. bab ivb arah kebijakan dan penyelenggaraan mobilitas penduduk bagian kesatu arah kebijakan mobilitas penduduk kebijakan mobilitas penduduk diarahkan pada pencapaian persebaran penduduk secara optimal dalam kabupaten kota, antarkabupaten kota dalam provinsi, dan atau antarprovinsi. persebaran penduduk dalam kabupaten kota, antarkabupaten kota dalam provinsi, dan atau antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalampenetapan. man presiden republik indonesialakukan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. ketentuan lebih lanjut mengenaiatur dengan peraturan menteri. bagian kedua penetapan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk untuk mewujudkan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah menetapkan kebijakan: pengarahan mobilitas penduduk yang bersifat permanen, nonpermanen, pengarahan mobilitasprovinsi, cc. penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antardaerah, pengelolaan urbanisasi, dan persebaran. presiden republik indonesia persebaran penduduk daerah perbatasan antarnegara dan daerah tertinggal serta pulau pulau kecil terluarmenteri. berdasarkan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah provinsi menetapkan kebijakan: penataan dan persebaran penduduk antarkabupaten kota dalam provinsi dari waktu waktu dalam rangka pemerataan pembangunan antarkabupaten kotaprovinsi. g. elang bad presiden republik indonesia berdasarkan kebijakan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah kabupaten kota menetapkan kebijakan: penataan dan persebaran penduduk dalam wilayah kabupaten kota dari waktu waktu dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah kabupaten kotakabupaten kota. bab ivc penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk dalam penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk, pemerintah melakukan: pengumpulan . wat presiden republik indonesia pengumpulan dan pengembangan sistem database serta analisis data mobilitas persebaran penduduk sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukankajian, penelitian dan pengembangan terhadap efektivitas kebijakan pengarahan mobilitas penduduk, sosialisasi, advokasi dan komunikasi mengenai kebijakan pengarahan mobilitas penduduk kepada seluruh instansi terkaimenteri melakukan: pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk skala nasional, dan kerja. "ar bad presiden republik indonesiaprovinsi melakukan: pengumpulan dan analisiskepada seluruhk. wat ana presiden republik indonesia dalam penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam gubernur melakukan: penunjukan dinas badan kependudukan atau yang menangani kependudukan untuk mengelola pengarahan mobilitas penduduk, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengarahan mobilitas penduduk wilaykabupaten kota melakukan: pengumpulan dan analisis data mobilitas persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan dan programlakukan pemantauan atas keberadaan warga yang datang daerahnya, pelaksanaan. bad presiden republik indonesia pelaksanaan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk, koordinasi dan kerja sama antardaerah dalam pelaksanaan kebijakan pengarahan mobilitas penduduklaporan data statistik mobilitas penduduk,bupati walikota melakukan: penunjukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota untuk melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengarahan mobilitas penduduk daerbab ivd. n13 ba) "ar n17 presiden republik indonesia bab ivd pendanaan pendanaan pengarahan mobilitas penduduk skala nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. pendanaan pengarahan mobilitas penduduk skala provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. pendanaan pengarahan mobilitas penduduk skala kabupaten kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. antara bab dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut:ngarahan mobilitas penduduk tetap berlaku sepanjang belum diaturumum undang undang nomor tahun tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera mengamanatkan bahwa pelaksanaan diatur dengan peraturan pemerintah. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan perkembangan kependudukan sebagaikhususnya yang berkaitan dengan bab mengenai pengarahan mobilitas penduduk yang saat ini sudah tidak sesuai lagi, sehingga berpengaruh terhadapberdasarkan pertimbangan tersebut atas dan dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang undangan, perlu mengadakan perubahan peraturan pemerintah nomor tahun yang materinya mencakup pola mobilitas penduduk, arah kebijakan, dan penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk, serta pendanaan. ii. . ya cpimobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap kabupaten kota yang dituju. yang dimaksud dengan mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan penduduk untuk tinggal sementara kabupaten kota yang dituju. huruf yang dimaksud dengan mobilitas penduduk dalam kabupaten kota adalah mobilitas penduduk antariksa antarkelurahan, dan antarkecamatan dalam wilayah kabupaten kota. huruf cukup jelas. huruf c. mean ba) "ar n17 cpi presiden republik indonesia huruf cukup jelas. cukup jelas. mobilitas penduduk atas fasilitas pemerintah, dapat diselenggarakan melalui program transmigrasi, dan pemukiman kembali. cukup jelas. cukup jelas. perkembangan regional diarahkan pada berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai daerah tujuankembangan kawasan perkotaan diarahkan baik pada tumbuhnya kawasan perkotaan kecil maupun kawasan perkotaan sedang. yang. men, ny) presiden republik indonesia yang dimaksud dengkembangan kawasan perdesaan diarahkan pada: berkembangnya perdesaan sekitar kawasan perkotaan kecil atau kawasan perkotaan sedang sebagai hunian ulang alik, dan berkembangnya perdesaan menjadi pusat pusat perkembangan permukiman dan pertumbuhan ekonomi. yang dimaksud dengan menteri terkait antara lain: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup. . man ya ny)huruf cukup jelas huruf cukup jelas. huruf c. ya ny) wat cpi presiden republik indonesiaya ny) presiden republik indonesia huruf pelaporan data statistik mobilitas penduduk disampaikan kepada pemerintah oleh provinsi, berdasarkan rekapitulasi pelaporan dari kabupaten kota, dan dilakukan setiap awal tahlayanan dan pencatatan bagi penduduk yang pindah dan datang, meliputi pencatatan terhadap penduduk yang melakukan mobilitas permanen dan nonpermanen. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf g. ben presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf pelaporan data statistik mobilitas penduduk disampaikan kepada provinsi oleh kabupaten kota, berdasarkan rekapitulasi pencatatan pindah datang terhadap penduduk yang melakukan mobilitas permanen dan non permanen, dan dilakukan setiap akhir tahun. huruf cukup jelas. hurufan mesiulan "ar presiden. babi. elang wat presiden republik indonesia tim . men, pelan presiden republik indonesia tim penilai calon sekretaris daerah aceh, yang selanjutnya disebut tim penilai, adalah tim yang dibentuk oleh gubernur yang bertugas memberikan pertimbangan kepada gubernur dalam pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah aceh. tim penilai calon sekretaris daerah kabupaten kota, yang selanjutnya disebut tim penilai, adalah tim yang dibentuk oleh bupati wali kota yang bertugas memberikan pertimbangan kepada bupati wali kota dalam pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten kota aceh. badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, yang selanjutnya disingkat baperjakat, adalah badan yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian lingkungan pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten kota aceh dalam. bab persyaratan bagian kesatu sekretaris daerah aceh seorang calon sekretaris daerah aceh. ba) "ar n17 presiden republik indonesiaaceh, sekurang kurangnya pernah menduduki (dua) jabatan struktural eselon ila yang berbeda, memiliki ijazah minimal sarjana (strata atau yang sederajat, berusia paling tinggi (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan sekretaris daerah aceh. wat ana presiden republik indonesia bagian kedua sekretaris daerah kabupaten kota seorang calon sekretaris daerah kabupaten kotakabupaten kota, sekurang kurangnya pernah menduduki (dua) jabatan struktural eselon ilb yang berbeda, memiliki ijazah minimal sarjana (strata atau yang sederajat, berusia . elang n17 kun presiden republik indonesia berusia paling tinggi (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan sekretaris daerah kabupaten kotapenilaian persyaratan penilaian persyaratancalon sekretaris daerah aceh sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan pedoman penilaian calon sekretaris daerah aceh sebagaimana dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. penilaian persyaratan calon sekretaris daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan pedoman penilaian calon sekretarisasil penilaian terhadap persyaratan calon sekretaris daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam instrumen penilaian calon sekretaris daerah . ya ny) presiden republik indonesia daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten kota acetata cara pengangkatan bagian kesatu sekretaris daerah aceh gubernur dapat mengumumkan pengisian formasi jabatan sekretaris daerah aceh melalui media massa. pengisian formasi jabatan sekretaris daerah aceh sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pendaftaran sebagai calon sekretaris daerah aceh yang diajukan kepada gubernur melalui baperjakat, dan penjaringan calon sekretaris daerah acehacehgubernur. dalam hal terdapat anggota baperjakat menjadi calon sekretaris daerah aceh, gubernur menunjuk pejabat lain sebagai anggota baperjakat. gubernur dapat membentuk tim penilai yang memiliki keahlian dan pengalaman bidang pengembangan sumber daya . ya ny) presiden republik indonesia daya manusia untuk melakukan seleksi terhadap calon sekretaris daerah acehacehgubernur melalui baperjakat. dalam hal gubernuracehaceh yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur. ya presiden republik indonesia gubernur melakukan konsultasi dengan presiden sebelum menetapkan calon sekretaris daerah aceh. gubernur menetapkan seorang calon sekretaris daerah aceh setelah berkonsultasi dengan presiden. penetapan dan penyampaian calon sekretaris daerah aceh kepada presiden dengan surat gubernur. presiden menetapkan calon sekretaris daerah aceh yang diajukan oleh gubernur menjadi sekretaris daerah aceh dengan keputusan presiden. sekretaris daerah aceh dilantik oleh gubernur. bagian kedua sekretaris daerah kabupaten kota bupati wali kota dapat mengumumkan pengisian formasi jabatan sekretaris daerah kabupaten kota melalui media massa. pengisian jabatan sekretaris daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pendaftaran calon sekretaris daerah kabupaten kota yang diajukan kepada bupati wali kota melalui baperjakat, dan penjaringan calon sekretaris daerah kabupaten kotakabupaten kotabupati wali kota. . mean ba) "ar n17 ben presiden republik indonesia dalam hal terdapat anggota baperjakat menjadi calon sekretaris daerah kabupaten kota, bupati wali kota menunjuk pejabat lain sebagai anggota baperjakat. bupati wali kota dapat membentuk tim penilai yang memiliki keahlian dan pengalaman bidang pengembangan sumber daya manusia untuk melakukan seleksi terhadap calon sekretaris daerah kabupaten kotakabupaten kotabupati wali kota melalui baperjakat. dalam hal bupati wali kotakabupaten kota. men, pemain presiden republik indonesiakabupaten kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati wali kota. bupati wali kota melakukan konsultasi dengan gubernur sebelum menetapkan calon sekretaris daerah kabupaten kota. bupati wali kota menetapkan seorang calon sekretaris daerah kabupaten kota setelah berkonsultasi dengan gubernur. penetapan dan penyampaian calon sekretaris daerah kabupaten kota kepada gubernurdengan surat bupati wali kota. gubernur menetapkan calon sekretaris daerah kabupaten kota yang diajukan oleh bupati wali kota menjadi sekretaris daerah kabupaten kota dengan keputusan gubernur. sekretaris daerah kabupaten kota dilantik oleh bupati wali kota. bab pemberhentian bagian kesatu alasan pemberhentian sekretaris daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten kota diberhentikan dari jabatannya karena: meninggal dunia, atas . n47 ny, ny) presiden republik indonesia atas permintaan sendiri, telah mencapai batas usia pensiekretaris daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten kota, melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil dengan hukuman disiplin tingkat berat,, atau melakukan pelanggaran qanun syari'at islam. pemberhentian sekretaris daerah aceh atau sekretaris daerah kabupaten kota selain karena alasan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan dalam waktu (dua) sampai dengan (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatannya. sekretaris daerah aceh diberhentikan sementara dari jabatannya oleh gubernursekretaris daerah kabupaten kota diberhentikan sementara dari jabatannya oleh bupati wali kotagubernur . ya ny) war presiden republik indonesia gubernur bupati wali kota menetapkan pejabat pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah aceh sekretaris daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dan sekretaris daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dan diberhentikan dari jabatannya, apabila telahapabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada tidak terbukti, sekretaris daerah aceh sekretaris daerah kabupaten kota direhabilitasi oleh gubernur bupati wali kota dan dapat dipertimbangkan kembali untuk menduduki jabatan yang setara sepanjang masih tersedia formasi. bagian kedua tata cara pemberhentian paragraf sekretaris daerah aceh gubernur mengusulkan secara tertulis pemberhentian sekretaris daerah aceh kepada presiden berdasarkan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam gubernur . man ya ny) presiden republik indonesia gubernur berkonsultasi dengan presiden sebelum menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada berdasarkan usul gubernur sebagaimana dimaksud pada presiden menetapkan pemberhentian sekretaris daerah aceh. paragraf sekretaris daerah kabupaten kota (1l) bupati wali kota mengusulkan secara tertulis pemberhentian sekretaris daerah kabupaten kota kepada gubernur berdasarkan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam bupati wali kota berkonsultasi dengan gubernur sebelum menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada berdasarkan usul bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada gubernur menetapkan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten kota. babi ketentuan lain lain untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah aceh, gubernur menunjuk pejabat pelaksana tugas sekretaris daerah aceh. untuk . mean ba) "ar n17 ben presiden republik indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah kabupaten kota, bupati wali kota menunjuk pejabat pelaksana tugas sekretaris daerah kabupaten kota. masa jabatan pejabat pelaksana tugas sekretaris daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten kota paling lama (tiga) bulan. apabila dalam waktu (tiga) bulan jabatan sekretaris daerah acehaceh dilakukan setelah berkonsultasi dengan presiden. apabila dalam waktu (tiga) bulan jabatan sekretaris daerah kabupaten kotakabupaten kota dilakukan setelah berkonsultasi dengan gubernurnyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan den ba) "ar watn wat umum undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh mengamanatkan bahwaatur dengan peraturan pemerintah. sekretaris daerah adalah pemegang jabatan karir tertinggi bagi pegawai negeri sipil daerah dan sekaligus sebagai pembina kepegawaian daerah. oleh karena itu, seorang sekretaris daerah harus memiliki kepribadian, integritas, moralitas, dan disiplin yang baik serta kompetensi manajerial maupun teknis pemerintahan. untuk menjamin kompetensi dimaksud, ketentuan mengenai persyaratan dan proses seleksi calon sekretaris daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten kota aceh berdasarkan peraturan pemerintah ini memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap pegawai negeri sipil yang berminat dan memenuhi syarat. untuk menjamin keterbukaan dalam pengangkatan sekretaris daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten kota aceh, pengisian formasi jabatan sekretaris daerah dapat diumumkan secara terbuka untuk memberikan peluang bagi pegawai negeri sipil aceh maupun dari luar aceh. selanjutnya guna menjamin proses seleksi yang objektif, transparan dan terukur, dilakukan penilaian persyaratan umum dan administratif bagi setiap calon sekretaris daerah melalui instrumen penilaian dengan menggunakan bobot, skala, dan nilai yang terukur. dalam . ny) presiden republik indonesia dalam hal pengusulan calon sekretaris daerah, aceh memiliki kekhususan dimana gubernur aceh memiliki kewenangan menetapkan seorang calon sekretaris daerah aceh dan disampaikan kepada presiden untuk ditetapkan. sebelum menetapkan seorang calon sekretaris daerah aceh tersebut, gubernur aceh diwajibkan untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada presiden. demikian pula dalam hal pengusulan sekretaris daerah kabupaten kota aceh, bupati walikota memiliki kewenangansebelum menetapkan seorang calon sekretaris daerah tersebut, bupati walikota diwajibkan untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada gubernur. il. demipersyaratan . mean ya presiden republik indonesia persyaratan ini bertujuan untuk menjamin agar sekretaris daerah aceh memahami status otonomi khusus acehhuruf cukup jelas. huruf persyaratan ini bertujuan untuk menjamin agar sekretaris daerah kabupaten kota memahami status otonomi khusus aceh sehingga . mulan pan cpi presiden republik indonesiapedoman penilaian bertujuan untuk menjamin objektivitas seleksi sekretaris daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten kota. cukup jelas.aceh.aceh. mulan "ar nya ny) presiden republik indonesiaacehcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . mean ya ny) cpi presiden republik indonesiakabupaten kota aceh. huruf cukup jelas. hurufkabupaten kota aceh.kabupaten kota yang bersangkutan. badmbinaan karier pegawai negeri sipil dan tertib administrasi kepegawaian. gubernur dalam hal ini adalah selaku pejabat pembina kepegawaian daerah. bupati wali kota dalam hal ini adalah selaku pejabat pembina kepegawaian daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.iz n47 ny,biodata calon sekretaris daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten kota acehpangkat terakhir jabatan terakhir instansi tempat bekerja unit kerja riw kepangkatan pangkat surat keputusan menetapkan ruang tanggal riw jabatan tmt surat keputusan pejabat yang jabatan eselon jabatan menetapkan n13 ba) ny) wat cpi presiden republik indonesia riw pendidikan pendidikan umum jurusan jenjang nama sekolah nama kepsek stub ijazah akademi perguruan direktur dekan tinggi ketua rektor tanggal pendidikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinanfungsionalteknis tempat dan ttp nama penyelenggara angkatan lama tanggal diklat diklat tahun pendidikan nomor ya wat cpi presiden republik indonesia daftar urut kepangkatan tahun urutan peringkat dalam duk dp tahun pejabat penilai atasan nilai penilai disiplin tingkat nep disiplin disiplin ruang lingkup perjalanan karier tmt surat keputusani wawasan manajemen pemerintahan umum dan daerah nama apa! dan angkatan lama saath diklat sin kai tahun pendidikan tanggal ya cpi presiden republik indonesiaperan dalam tempat seminar judul makalah tahun seminar lokakarya diskusi pokok pokok pikiran strategis politik dalam negeri judul buku karya tulis makalah mengetahui calon pejabat pejabat yang berwenang yang akan dinilai ttd ttd nama jelas nama jela ba) "arpedoman penilaian calon sekretaris daerahskala pembina utama iv e) pembina utama madya iv d) pembina utama muda iv c) pembina tingkat (iv b)im pati espa diklaim ii pamen pendidikan penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki. doktor magister s2) sarjana(sejenis setara min yaman ya ny))(pen n13 ba) "ar n17 cpipnp skala dalam organisasi mampu membagi tugas dan tanggung jawab serta mampu,jawab,ean yaulan can to, benseptember pedoman penilaian calon sekretaris daerah kabupaten kotapembina utama madya iv d) pembina utama muda iv c) pembina tk. (iv b) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengamatan didasarkan pada diklat kepemimpinan yang dimiliki. diklat kepemimpinan diklaim tkl pati espa diklaim ii pamen diklaim iii sama pendidikan formal penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki. doktor s3) magister s2) sarjana( div riw dan relevansi jabatan penilaian beriii setara minsea ba) "ar n17 cpiann lapba) "ar watskala dalam organisasi mampu membagi tugas dan tanggung jawab serta (mampu mengerahkan unit kerja lainnya untuk mampu membagi tugas dan tanggung jawab, namun kurang mampu mengerahkan unit kerja lainnya untuk memahami tugas dan tanggungjawab, tetapi tidak mampu mengerahkan unit kerja lainnya untukulan "ar wat cpi(maancar pelaksanaan privatisasiba) "ar wa. beberapa ketentuancc. penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan persero yang bersangkutan. (la) dalam hal penjualan saham secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan kepada investor yang berstatus bumn, menteri dapat melakukan penunjukan langsung dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perseroan terbatas, anggaran dasar bumn yang bersangkutan, dan atau perjanjian pemegang sahamketentuan. meey ba) "ar n17 presiden republik indonesia ketentuan dihapus, dan diubah, penjelasan dan penjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi angka peraturan pemerintah ini, sehingga berbunyi sebagai berikut:dihapus. menteri mensosialisasikan program tahunan privatisasi. menteri wmengkonsultasikan rencana privatisasi persero yang termuat dalam program tahunan privatisasi kepada dpr ri. menteri melaksanakan privatisasi persero dengan memperhatikan arahan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada dalam kondisi tertentu menteri dapat melaksanakan privatisasi luar program tahunan privatisasi setelah terlebih dahulu memperoleh arahan komite privatisasi dan rekomendasi dari menteri keuangan sertadiantara . men, "ar n17 bemengambil langkah langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan privatisasi. menteri dapat membentuk tim privatisasi dalam hal privatisasi dilakukan terhadap saham milik negara atau privatisasi terhadap saham milik negara bersama saham baru. pembentukan tim privatisasi sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada direksi. direksi dapat membentuk tim privatisasi dalam hal privatisasi dilakukan terhadap saham baru. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: menteri menetapkan lembaga profesi penunjang serta profesi lainnya sebagaimana dimaksud dalam setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh menteri atau tim privatisasi. . ya ny)an diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudsebagaimana dimaksud dalam danumum privatisasi bumn dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah bagi bumn yang bersangkutan, sehingga suksesnya pelaksanaan privatisasi akan memberikan dampak yang sangat positif bagi bumn tersebut. bertolak dari arti penting privatisasi tersebut maka proses dan cara privatisasi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel berdasarkan pada sistem yang efisien dan efektif serta mudah diimplementasikan. dalam rangka melaksanakan privatisasi, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan persero). peraturan pemerintah tersebut merupakan melaksanakan undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara. peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan persero) diundangkan dengan maksud memberikan pedoman bagi pelaksanaan privatisasi bumn. namun, setelah diimplementasikan dalam proses privatisasi, ternyata terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan perubahan, antara lain: kewenangan menteri untuk melaksanakan privatisasi, pelaksanaan seleksi lembaga profesi penunjang dan profesi lainnya, pelaksanaan penjualan anak perusahaan bumn, kewenangan pembentukan tim privatisasi dalam rangka memperlancar proses privatisasi, usulan privatisasi bumn luar program tahunan privatisasi bumn, biaya privatisasi bumn. penyempurnaan . cpi presiden republik indonesia penyempurnaan tersebut juga dilakukan dalam rangka untuk mempermudah dan memperlancar proses privatisasi dengan tetap memperhatikan prinsip good corporate governance. sehubungan dengan hal. ii. demi angka((la). man pemain cpi presiden republik indonesia (la) penjualan saham secara langsung kepada bumn dilakukan dalam rangka membangun sinergi antar bumn dan atau penyelamatan restrukturisasi bumnangkadihapukepada direksi persero. cukup jelas. . man "ar nya ny) cpi presiden republik indonesia cukup jelas. yang dimaksud dengan kondisi tertentu meliputi: adanya perubahan situasi perekonomian yang fundamental, dan atau kebutuhan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi. cukup jelas. angka yang dimaksud dengan langkah langkah yang diperlukcukup jelas. kewenangan menteri membentuk tim privatisasi dapat didelegasikan kepada direksi, apabila diperlukan dalam rangka memperlancar proses privatisasi dan atau tertib administrasi perusahaan. keanggotaan tim privatisasi yang dibentuk oleh direksi (berdasarkan pendelegasian dari menteri) yang berasal dari luar bumn diusulkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. keanggotaan tim privatisasi yang dibentuk oleh direksi yang berasal dari luar bumn diusulkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. angka . sea n13 ba) "ar n17 eat cpi presiden republik indonesia angka cukup jelas. angkamaka tim privatisasi mengusulkan besarnya biaya privatisasi kepada menteri selaku rups pemegang saham. angka cukup jelas. cukup jelas.ntuan keuangan kepada partai politik. san plan presiden republik indonesi. dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, selanjutnya disingkat dprd provinsi. dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota, selanjutnya disingkat dprd kabupaten kota. bab pemberian bantuan keuangan, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kot. mean pa) nya ny presiden republik indonesia bantuan keuangan yang bersumber dari apbn diberikan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi dpr. bantuan keuangan yang bersumber dari apbd provinsi diberikan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi dprd provinsi.jumlah perolehan suara hasil pemilu dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kot sebagaimana dimaksud dalam dihasil pemilu dprprovinsi sebagaimana dimaksud dalam dikabupaten kota. mulan pkn snn kpo presiden republik indonesian apbd dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dan dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kot: pengurus pusat partai politik kepada pemerintah melalui menteri dalam negeri, pengurus daerah partai politik tingkat provinsi kepada gubernur, dan pengurus daerah partai politik tingkat kabupaten kota kepada bupati walikota. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh: ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang terdaftar departemen hukum dan hak asasi manusia bagi dewan pengurus pusat partai politik, ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi dewan pimpinan daerah partai politik tingkat provinsi, danota. . man nya ny eat kpo presiden republik indonesiamenteri dalam negeri gubernur bupatimenteri dalam negeri gubernur bupatipusat dilaksanakan oleh menteri keuangan atas permintaan menteri dalam negeri. penyaluran bantuan keuangan rekening kas umum partai politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur. penyaluran bantuan keuangan rekening kas umum partai politik tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh bupati walikota. bab iv. man pkn snn kpo presiden republik indonesia. man ita nya ny bkn presiden republik indonesia: pemerintah melalui menteri dalam negeri oleh partai politik tingkat pusat, gubernur oleh partai politik tingkat provinsi, dan bupati walikota oleh partai politik tingkat kabupaten. man naz ny) nya ny snn kpo presiden republik indonesia kabupaten kotinimenteri dalam negeri. pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlakupln,pemerinterdasarkan peraturan pemerint.mbedakan penyebutan nama kabupaten kepulauan riau yang dibentuk dengadengan nama provinsi kepulauan riau yang dibentuk dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau, perlu diadakan perubahan nama kabupaten kepulauan riau menjadi kabupaten bintan provinsi kepulauan riau, bahwa perubahan nama tersebut diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten kepulauan riau setelah memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kepulauan riau sebagaimana tertuang dalambahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf serta sesuai dengan . dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengenai perubahan nama daerah, perlu. . dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: pemerintah daerah kabupaten kepulauan riau adalah bupati kepulauan riaepulauan riau adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten kepulauan riaunama kabupaten kepulauan riau sebagai daerah otonom dalam wilayah provinsi kepulauan riau diubah menjadi kabupaten bintan tanpa perubahan batas wilayah. (l) tenggang waktu penyesuaian administratif perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam sebintan dapat digunakan bersama sama dengan nomenklatur kabupaten kepulauan riau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemerintah daerah kabupaten kepulauan riau bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kepulauan riau menyelenggarakan sosialisasi perubahan nama kabupate.i.umum gerak laju pembangunan kabupaten kepulauan riau tumbuh dan berkembang dengan cepat, baik fisik, perekonomian, sosial, budaya maupun jumlah penduduk. berhubung dengan hal itu, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka ibukota kabupaten kepulauan riau telah dipindahkanperkembangan pembangunan perlu terus dipacu dengan menciptakan kondisi yang makin kondusif bagi pertumbuhan pusat pusat perekonomian seluruh wilayah tersebut, yang harus diimbangi pula dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi kabupaten kepulauan riau. sebelum terbentuknya provinsi kepulauan riau berdasarkan undang undang nomor tahun dengan ibukota tanjung pinang, kepulauan bintan menempati peran penting dan strategis seluruh wilayah kepulauan riau. sehubungan dengan pembentukan provinsi baru tersebut dan sesuai dengan kebijakan pemerataan pembangunan nasional dan keseimbangan pembangunan antar wilayah kabupaten kepulauan riau, perubahan nama kabupaten kepulauan riau menjadi kabupaten bintan merupakan wujud aspirasi masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan dari bupati kepulauan riau melalui surat nomor pem tanggal desember. desember perihal usulan perubahan nama kabupaten kepulauan riau menjadi kabupaten bintan, danserta rekomendasi gubernur kepulauan riau nomor um xii tanggal desember perihal usulan perubahan nama kabupaten kepulauan riau menjadi kabupaten bintan. berdasarkan pertimbangan atas maka perlu menetapkan perubahan nama kabupaten kepulauan riau menjadi kabupaten bintan provinsi kepulauan riau dengan peraturan pemerintahkesesuaian surat keterangan mengenai asal usul hasil hutan dengan tempat tujuan dan masa berlaku surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan perluasan dari undang undang nomor tahun tentang kehutanan sehingga perlu diselaraskan kembali, bahwa beberapa ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif perlu dikembalikan dalam suatu sanksi yang proporsional agar tidak terjadi tumpang tindih antara sanksi pidana dan sanksi administratif, bahwa ketentuan ketentuan mengenai norma dan sanksi sebagaimana diatur dalam butir sebagian sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan bidang penataan hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan pemanfaatan hutan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat i) "ar n17 presidenperaturan pemerintah nomor tahun tentang perlindungan hutan. beberapa ketentuan dalam: dihapuscc. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat surat yang sah sebagai bukti, dihapus, hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan. ketentuan . men, "ar n17 wat cpi presiden republik indonesiaketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:adalah: pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan luar areal yang diberikan izin, dihapus undangan yang berlaku. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar . bidang perundang undangan, ttd. muhammad sapta murtiumum sumber daya alam. agar fungsi fungsi tersebut, dapat berjalan secara optimal dan lestari, maka perlu dilakukan usaha perlindungan hutan. dalam rangka perlindungan hutan, telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perlindungan hutan. setelah berjalan selama tahun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain multitafsir terhadap pengertian kejahatan antara apa yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun khususnya dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang perlindungan hutan. disisi lain terdapat pengaturan pidana dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang perlindungan hutan yang seharusnya pengaturan pidana hanya terdapat dalam suatu undang undang atau peraturan daerah. selain itu adanya dualisme sanksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan perlu dikembalikan lagi dalam suatu sanksi yang proporsional antara sanksi pidana dan sanksi administratif, sehingga tidak tumpang tindih terhadap penerapan sanksi antara sanksi pidana dan sanksi administratif, dan sanksi administratif yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan yang lain tidak perlu diatur lagi dalam peraturan pemerintah ini. ii. . men, nana presiden republik indonesia ii. demi angkacukup jelas. angka. ya cpi presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas. angka dihapus. angka dihapu. n17 cpi presiden. star) ny) presiden republik indonesia. mulan pan presiden republik indonesiangelola terminal khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya. kolam sandar adalah perairan yang merupakan bagian dari. men, pelan eat cpi presiden republik indonesialayaran. peraturan pemerintah ini mengatur mengenai tatanan kepelabuhanan nasionalmbangunan dan pengoperasian pelabuhan, dan sistem informasi pelabuhan. bab ii. han ulu presiden republik indonesia bab tatanan kepelabuhanan nasional bagian kesatubagian kedua. n13 ba) "ar nya ny) wat presiden republik indonesiabagian ketiga rencana induk pelabuhan nasional paragraf umum rencana induk pelabuhan nasional yang merupakan perwujudan dari tatanan kepelabuhanan nasionalsebagaimana dimaksud pada merupakan kebijakan pengembangan pelabuhan secara nasional untuk jangka panjang. . mulan wissen ben presiden republik indonesia rencana induk pelabuhan nasional sebagaimana dimaksud dalamdalam menetapkan rencana induk pelabuhan nasional sebagaimana dimaksud pada menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri yang terkait dengan kepelabuhanakebijakan pelabuhan nasional kebijakan pelabuhan nasionalparagraf rencana lokasi dan hierarki pelabuhan. melanin n17 wat cpi presiden republik indonesia rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengdekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional, kedekatan dengan jalur pelayaran internasional, memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utamapenyeberanganbijakan . n17 wat cpi presiden republik indonesia kebijakan pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah, mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan pengumpul lainnya, cc. mempunyai jarak tertentu terhadap jalur rute angkutan laut dalam negeri, memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang, berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional, mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentupenyeberangan antarprovinsi dan atau antarnegarprovinsi dan pemerataan pembangunan antarprovinsi, tata ruang wilayah kabupaten kota serta pemerataan dan. n17 wat cpi presiden republik indonesiapenyeberangan antarkabupaten kota dalam (satu) provinsiprovinsi, dan atau jaringan jalur kereta api provinsikabupaten kota dan pemerataan sertakabupaten kota, dan atau jaringan jalur kereta api kabupaten kota. rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau. pkn, ya ny) wat presiden republik indonesiagian keempatdalam penetapan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada. men "ar n17 presiden republik indonesia lokasi pelabuhan ditetapkan oleh menteri berdasarkan permohonan dari pemerintah atau pemerintah daerah. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi persyaratan yang terdiri atasgubernur dan bupati walikota. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada menteri melakukan penelitian terhadap persyaratan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, menteri menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi pelabuhan diatur dengan peraturan menteriwajib memiliki rencana induk pelabuhan. rencana. n17 wat cpi presiden republik indonesialaut dan rencana induk pelabuhan sungai dan danaudarat. cpi presiden republik indonesia fasilitas pokok sebagaimana dimaksud padaj . fasilitas gudang untuk bahan barang berbahaya dan beracun b3), dan sebagaimana dimaksud pada. cpi presiden republik indonesia:kepariwisataan dan perhotelan. rencana peruntukan wilayah daratan. n17 cpi presiden republik indonesiaempat labuh, cc.: areal untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan cc. areal untuk keperluan darurat. rencana peruntukan wilayah daratyang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan: fasilitas pokok, dan fasilitas penunjang. fasilitas . tan n17 cpi presiden republik indonesia fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: terminal penumpang, penimbangan dan atau jalur kereta apifasilitas penunjang. fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: alur pelayaran, fasilitas sandar kapal, cc. perairan tempat labuh, dan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal. fasilitas . man pan cpi presiden republik indonesiarencana induktata cara penetapan dan penilaian rencana induk pelabuhan diatur dengan peraturan menterterdiri atas: wilayah daratan, wilayah perairan. wilayah . ptn cpi presiden republik indonesi. man ba) n17 wat cpi presiden republik indonesia gubernur. elang ba) n17 wat cpi presiden republik indonesia melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki:j .b iv. men "ar n17 presiden republik indonesia bab penyelenggaraan kegiatan pelabuhan bagian kesatu kegiatan pemerintahan pelabuhan paragraf umumotoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan dapat membawahi (satu) atau beberapa pelabuhan. . taka presiden republik indonesiauntuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam dan dibentuk kelembagaan syahbandar. kelembagaan syahbandar terdiri atas: kepala syahbandar, unsur kelaiklautan kapal, unsur kepulauan dan laik layar, dan unsur ketertiban dan patroli. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan syahbandar. man ba) n17 wat cpi presiden republik indonesia paragraf. man peta n17 cpi presiden republik indonesia otoritas pelabuhan membiayai kegiatan operasional pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang. pipa ba) "ar n17 wat presiden republik indonesiaaragraf aparat penyelenggara pelabuhan aparat penyelenggara pelabuhan terdiri atas: aparat otoritas pelabuhan, dan aparat unit penyelenggara pelabuhan. aparat otoritas pelabuhan dan aparat unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam merupakan pegawai negeri sipil. aparat sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi bidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. kemampuan dan kompetensi bidang kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: manajemen kepelabuhanan bidang: perencanaan kepelabuhanan, operasional pelabuhan, dan atau pemanduan. manajemen angkutan laut bidang: bongkar muat, trayek kapal, dan atau operasional kapal. cc. pengetahuan kontraktual perjanjian. kemampuan . pipa ba) "ar n17 presiden republik indonesia kemampuan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada wajib dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepelabuhanan. paragraf organisasi dan tata kerja penyelenggara pelabuhan otoritasotoritas pelabuhan dibentuk untuk (satu) atau beberapa pelabuhan. unit penyelenggaraunit penyelenggara pelabuhan dibentuk untuk (satu) atau beberapa pelabuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhanparagraf . paragraf man ba) "ar n17 ben presiden republik indonesia tugas dan tanggung jawab penyelenggara pelabuhan penyediaan lahan daratan dan perairan dalam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh otoritas pelabuhan. lahan sebagaimana dimaksud pada dikuasai oleh negarapenyediaan dan pemeliharaan penahan gelombangdilakukan sesuai dengan kondisi perairan. pemeliharaan penahan gelombang dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi. . men, pan cpi presiden republik indonesia penyediaan dan pemeliharaan kolam pelabuhdilakukan melalui pembangunan kolam pelabuhan. pemeliharaan kolam pelabuhan dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi. penyediaan dan pemeliharaan alur pelayardilakukan melalui pembangunan alur pelayaran. pemeliharaan alur pelayaran pelabuhanya ny) wat cpi presiden republik indonesia penyediaan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran yang dilaksanaatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. otoritas pelabuhan danpat membentuk unit keamanan dan ketertiban pelabuhan. untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungdan huruf dilakukan oleh otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan untuk setiap lokasi pelabuhan yang menjadi tanggung jawabnya. pengusulan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh otoritas pelabuhan kepada menteri untuk setiap pelayanan jasa kepelabuhanan yang diselenggarakannya. pengusulan . men, nana wat cpi presiden republik indonesia pengusullancaran arus barang,. men, pan presiden republik indonesia selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dan. n13 ba) "ar n17 wat presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pemeliharaan, standar, dan spesifikasi teknis penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan tata cara penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pelabuhan diatur dengan peraturan menteri. bagian kedua kegiatan pengusahaan pelabuh. man wat cpi presiden republik indonesia. min taka cpi presiden republik indonesia. tan presiden republik indonesia dalam melakukan kegiatan pengusahaan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam. man peta n17 cpi presiden republik indonesia. elang ba) "ar nya ny) wat cpi presiden republik indonesiapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh otoritasan pencabutan konsesi serta kerjasama diatur dengan peraturan menter. men, nana ben presiden republik indonesia. "ar n17 presiden republik indonesiambangunan pelabuhan. . man pan wat presiden republik indonesiamenter. man pan wat cpi presiden republik indonesiamenteri.serta pelabuhan sungai dan danau. min "ar n17 watdiatur dengan peraturan menteri. bagian keempat pengoperasian pelabuhan. presiden republik indonesiaoperasian pelabuhan. . sea n13 ba) n17 wat cpi presiden republik indonesiasebagaimana dimaksud dalam. cpi presiden republik indonesia) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas dan atau angkutan curah cair atau curah kering. penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk melayani peti kemas dan atau angkutan curah atau curah kering sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi persyaratan. persyaratan untuk melayani angkutan peti kemas sebagaimana dimaksud padacargo yang memadai. persyaratan untuk melayani angkutan curah cair dan atau curah kering sebagaimana dimaksud pada meliputi: memiliki sistem dan prosedur pelayanan, kedalaman perairan yang memadai, dan keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi line baik internal maupun eksternal, . n13 ba) "ar n17 presiden republik indonesia penetapalengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam menteri melakukan penelitian atas persyaratingkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan. men, mesin cpi presiden republik indonesiapersyaratan, tata cara pemberian izin pengoperasian, penetapan peningkatan pengoperasian pelabuhan, dan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan diatur dengan peraturan menteri. bagian kelima penetapan lokasi, pembangunanutama yang akan menjadi pelabuhan induknya kepada menteri. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam menteri dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan melakukdalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, menteri menyampaikan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. dalam. tan n17 cpi presiden republik indonesia dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada terpenuhi, menteri menetapkan wilayah tertentu daratan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabsebagaimana dimaksud dalam dapat, menguasai tanah dengan luas tertentu sebagai daerah lingkungan kerja,mbangunmberikan izin kepada penyelenggara pelabuhan utama yang menjadi pelabuhan induknya untuk melaksanakan pembangunan wilayah tertentu daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan. . man n17 cpi presiden republik indonesia pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalamngoperasigoperasian wilayah tertentu daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi, pemberian izin pembangunan dan pemberian izin operasi wilayah tertentu yang berfungsi sebagai pelabuhan diatur dengan peraturan menteri. bab vi. min "ar n17 presiden republik indonesia bab terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri bagian kesatubangun ditetapkan oleh menteri. men "ar nya ny) cpi presiden republik indonesia pengelolaan terminal khusus dikenai jasa bidang kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangakepelabuhannomor. man peta n17 wat cpi presiden republik indonesiarekomendasi dari syahbandar pada pelabuhan terdekat.mbangun.mbangunan terminal khusus, dan menaati ketentuan peraturan perundang undangan. pengoperasian terminal khusus dilakukan setelah diperolehnya izin dari menteri. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan permohonan dari pengelola terminal khusus setelah memenuhi persyaratan:, memiliki sistem dan prosedur pelayanan, dan tersedianya sumber daya manusia bidang teknis tersedianya . ny) wat presiden republik indonesiangoperasingoperasian terminal khusus. izin pengoperasian terminal khususdengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud padaiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. . tan n17 eat cpi presiden republik indonesiaumum tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izinlah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum. wat cpi presiden republik indonesiamenteri dapat menetapkan peningkatan pelayanan operasional terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam, kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan terminal khusus yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu, kesiapan fasilitas terminal khusus, kesiapan gudang dan atau fasilitas lain luar terminal khususterdekat. . melanin n17 cpi presiden republik indonesiaoperasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada menteri. dalam hal terjadi perubahan data pada izin operasiuntuk dilakukan penyesuai. ya ny) wat presiden republik indonesia. pin ya ny) watlebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penetapan lokasi, pemberian izin pembangunan dan izin operasi, penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum, peningkatan kemampuan pengoperasian, perubahan status menjadi pelabuhan, prosedur pencabutan izin terminal khusus, penyerahan terminal khusus diatur dengan peraturan menteri. bagian kedua. men n17 wat cpi presiden republik indonesia cc.menteri, gubenur, atau bupati walikota. n17 cpi presiden republik indonesia. man n17 eat cpi presiden republik indonesiadan cc.. ya ny) wat cpi presiden republik indonesiadiatur dengan peraturan menteri. bab vii penarik. ya ny) presiden republik indonesiaperairan dan atau daratan dmenteri. bab viii pelabuhan dan pelabuhan utama dan terminal khusus tertentu dapat ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. penetapanpelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri atas permohonan penyelenggara pelabuhan utama setelah memenuhi persyaratan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi: aspek. tan n17 cpi presiden republik indonesia aspek ekonomi, aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, cc.terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri atas permohonan penyelenggara pengelola terminal khusus, aspek ekonomi, cc.berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan menteri melakukan penelitian atas persyaratan permohonan penetapan pelabuhan dan terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeridan. man "ar n17labuhan dan terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pelabuhan dan terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diatur dengan peraturan menteri: menteri untuk sistem informasi pelabuhan pada tingkat nasional, gubernur untuk sistem informasi pelabuhan pada tingkat provinsi, dan bupati walikota untuk sistem informasi pelabuhan pada tingkat kabupaten kota. pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi pelabuhan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh menter. man "ar n17 cpi presiden republik indonesiabadan usaha pelabuhan menyampaikan laporan bulanan kegiatan terminal kepada otoritas pelabuhan setiap bulan paling lambat pada tanggal (lima) bulan berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud dalamotoritas pelabuhan mengevaluasi laporan bulanan yang disampaikan oleh badan usaha pelabuhan untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan sistem informasi pelabuhan dan disampaikan kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur. unit penyelenggara pelabuhan wajib menyampaikan informasi kepada menteri yang memuat paling sedikit mengenai:pelabuhan kepada masyarakat. . ya ny) presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan dan laporan serta penyusunan sistem informasi pelabuhan diatur dengan peraturan menteri. bab ketentuan lain lain pengelola kawasan industri yang memerlukan fasilitas pelabuhan wajib menyediakan lahan yang dialokasikan untuk kegiatan kepelabuhanan.diusahakan secara komersial harus memenuhi ketentuan: kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh otoritas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, kegiatan pemerintahan bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh syahbandar, dan kegiatan pengusahaan dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan yang mengusahakan pelabuhan laut untuk melayani angkutan penyeberangan. penyelenggarbelum diusahakan secara komersial dilakukan oleh unit pelaksana teknis pemerintah, unit pelaksana teknis pemerintah provinsi, atau unit pelaksana teknis pemerintah kabupaten kota. ketentuan lebih lanjut mengenaidiatur dengan peraturan menteri. bab xi. ba) "ar nya ny) cpi presiden republik indonesia bab ketentuan peralihan pada saat peraturan pemerintahperaturan pemerintah ini. dalam waktu paling lama (tiga) tahun sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang pelayaranperaturan pemerintahb xdanlayaranrsional dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. untuk. ya ny)mengenai rencana induk pelabuhan nasional, dan sistem informasi pelaburencana induk pelabuhan nasional memuat lokasi pelabuhan yang sudah ada maupun lokasi pelabuhan yang direncanakan akan dibangun. cukup jelas. . min star) ny) presiden republik indonesia menteri yang terkait dengan kepelabuhanan antara lain, menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup, perikanan, perindustrian, pertambangan, dan perdagangan. cukup jelas. perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana adalah berubahnya perencanaan pemanfaatan kawasan yang memerlukan fasilitas pelabuhanny) wat cpi presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf letak wilayah administratif memuat nama desa kelurahan atau sebutan lain, kecamatan, kabupaten kota, daninawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri manufakturindustri. huruf fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, tempat rekreasi, olah raga, jalur hijau ny) cpi presiden republik indonesia cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf keadaan darurat antara lain kapal terbakan n17 cpi presiden republik indonesia, mencegah dan menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kegiatan kepelabuhanan. kegiatan . ya ny) ben presiden republik indonesiaingan jalan adalah jalan akses (acces road) terminal. huruf cukup jelas. huruf d. min ny) ben presiden republik indonesiakondisicukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . min ya ny) ben presiden republik indonesia kondisi tertentu adalahtersendiri adalah peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kenavigasian. . min ya ny) b. min ya ny)ikutsertaan badan usaha pelabuhan menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan perairan adalah hanya terbatas tammin ya ny). min ya ny) cpi presiden republik indonesia, atau orang perseorangan warga negara indonesiawat cpi presiden republik indonesia sisi darat antara lain berupa gudang, gedung, dan lapangan penumpukan. sisi perairan antara lain berupa dermaga, fasilitas tambat, reklamasi, dan tal. man pan eat cpi presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. huruf kondisi alur antara lain kedalaman, pasang surut, dan sarana bantu navigasi pelayaran. huruf cukup jelas. huruf fasilitas pelabuhan. n47 ny, cpi presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf melaporkan kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasipajakan. ya to, ben presiden republik indonesia huruf ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat yaitu bahwa pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengoperasian terminal khusus dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan terdekat dan pengawasan serta pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh syahbandar pada pelabuhan terdekat. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf, termasukgiatan usaha pokok antara lainhuruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. .huruf kondisi alur antara lain kedalaman perairan, pasang surut, dan sarana bantu navigasi pelayaran. huruf b. men, nana cpi presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf fasilitas terminal khususen n17 dalam kaitan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola terminal khusus antara lain menyangkut penggunaan perairan, pelayanan pandu, pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan untuk melayani pihak ketiga karena kegiatan kegiatan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah. cukup jelas. cukup jelas. kegiatan tertentu meliputicukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf bukti kerjasama dapat berupa kerjasama pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf f. ka) nya ny)asilitas lainnyabencanaristiwa . men, mesin cpi presiden republik indonesia peristiwa lainnya dapat berupa bencana non alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit serta berupa bencana sosial yang antara lain. min ya presiden republik indonesia terminal khusus tertentu adalahyampaikan laporan, badan usaha pelabuhan dapat menggunakan teknologi informasi yang tersedia (e portret). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . man n17 wat cpi presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasnomor tahun tentang pelayaran gay anakomisi yudisial republik indonesia, perlu dimengingat: . n17 dah. hak keuangan administratif bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial. elang ba) "ar n17 cpi presiden republik indonesia hak keuangan administratif bagi mantan ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial beserta janda mudanya adalah sama dengan hak keuangan administratif bagi mantankomisi yudisial adalah sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan hakim anggota pada mahkamah agung republik indonesia. gaji pokok dan tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial diberikan sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah janji. pelaksanaan teknis peraturan pemerintah ini yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi komisi yudisial yang menimbulkan beban keuangan negara ditetapkan oleh sekretaris jenderal komisi yudisialwtn tamanajemen kepegawaian yang terintegrasi danserta mendekatkan pelayanan bidang kepegawaidah presiden republik indonesiluruhnya berbunyi sebagai berikut: . kan n17 presiden republik indonesia dalam peraturan pemerintah. elang pan) n17 dah presiden republik indonesiadalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. man pan to, bman ya ny)50. (duastarseasa.perlu melakukan penerbitan dan penjualan saham baru pada perusahaan perseroan persero) bank tabungan negar ri v tanggal mei dan nomor agdilakukan penjualan saham pada perusahaan perseroan persero) bank tabungan negarba) "ar n17bank tabungan negarbank tabungan negarn13"ar, bahwa, maka ibu kota kabupaten badung perlu dipindahkan, bahwa wilayah kecamatan mengwi kabupaten badung dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten bamengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang . lan an.. wat presiden republik indonesia ibu kota kabupaten badung sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan sebagian wilayah kecamatan mengwi yang meliputi (sembilan) desa kelurahan sebagai berikut: desa mengwi, desa gulungan, desa mengitari, desa pemeran, kelurahan kapal, kelurahan abianbase: kelurahan lulus, kelurahan sempit, dan kelurahan saling. ibu kota kabupaten badung sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya diberi nama mangupura. wilayah mangupura sebagaimana dimaksud dalam mempunyai batas batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa werden buana dan desa baha kecamatan mengwi kabupaten badung, sebelah timur berbatasan dengan desa penurunan kecamatan mengwi dan desa darmasaba kecamatan abiansemal kabupaten badung, sebelah selatan berbatasan dengan desa buruk kecamatan mengwi, desa dayung kecamatan kuta utara kabupaten badung, dan kota denpasar, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten tabanan. batas batas . ya presiden republik indonesia batas batas wilayah mangupura sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam peta wilayah mangupura ibu kota kabupaten badung provinsi baliadung sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten badupemerintah provinsi bali dan kabupaten badung menyosialisasikan nama mangupura sebagai ibu kota kabupaten badungwisse. namun pada tahun maka ibu kota kabupaten badung perlu dipindahkan dari wilayah denpasar wilayah kabupaten badung. pemindahan ibu kota kabupaten badung merupakan hal yang strategis ditinjau dari kondisi objektif perekonomian kabupaten badung yang telah tumbuh dengan pesat dan mampu membangun infrastruktur dalam wilayahnya untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten badung. secara faktual, berdasarkan hasil peninjauan lapangan, sebagian wilayah kecamatan mengwi kabupaten badung yang meliputi (sembilan) desa kelurahan yang dinamakan mangupura, dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten badung. wilayah mangupura secara khusus telah dikembangkan sebagai kawasan perkotaan lengkap dengan infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai standar kawasan perkotaan. selain itu secara geografis letak wilayah mangupura sangat strategis sebagai jalur lalu lintas antarkabupaten kota, antarkecamatan, dan antariksa kelurahan, serta sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pertanian, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri kecil, moda transportasi, yang keseluruhannya telah mampu mendorong pertumbuhan perekonomian kabupaten badung. sehubungan . n17 dah presiden republik indonesia sehubungan dengan hal tersebut, makaibu kota kabupaten badung tersebut berkedudukan sebagian wilayah kecamatan mengwi yang meliputi (sembilan) desa kelurahan yaitu desa mengwi, desa gulungan, desa mengitarimangupura terletak pada koordinat lintang selatan) dan bujur timur). selanjutnya dengan peraturan pemerintah ini pula, ibu kota kabupaten badung diberi nama mangupura yang mempunyai arti sebagai ibu kota yang menawan hati, tempat mencari keindahan, kedamaian dan kebahagiaan yang mendatangkan kesejahteraan serta menumbuhkan rasa aman bagi masyarakatnya. penetapan pemindahan ibu kota kabupaten badung mangupura kecamatan mengwi sekaligus penetapan pemberian nama mangupura sebagai ibu kota kabupaten badung, selain dalam rangka menghormati dan mempertahankan adat dan budaya masyarakat asli setempat juga sebagai langkah strategis untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan berbagai bidang yang diarahkan pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kabupaten badung khususnya dan provinsi bali pada umumnya. pemberian nama ibu kota kabupaten badung telah diusulkan oleh bupati badung kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten badung dengan surat nomor bappeda tanggal februari perihal pengusulan nama ibu kota kabupaten badung, dan telah mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten badung berdasarkan keputusan nomor tahun tanggal mei tentang persetujuan penetapan wilayah ibu kota dan nama mangupura sebagai nama ibu kota kabupaten badung, dilanjutkan surat bupati badung kepada gubernur bali dengan nomor bappeda litbang tanggal juli perihal pengusulan nama ibu kota kabupaten badung, serta surat gubernur bali kepada menteri dalam negeri dengan nomor pem tanggal juli perihal pengusulan nama ibu kota kabupaten badung. ii. . ya ny) presiden republik indonesia ii. demi cukup jelas. cukup jelas. pemberian nama mangupura mengandung nilai filosofis yang dapat ditelusuri dari makna semantik kata tersebut. nama mangupura terbentuk dari dua suku kata yakni mangu dan pura . kata mangu berasal dari bahasa jawa kuno yang dapat disamakan dengan kata mango, lang, lagu, dan langen yang artinya perasaan rindu menjadi terpesona oleh karena keindahan, segala sesuatu yang indah yang menimbulkan rasa cinta, serta keindahan, menawan hati, dan memikat. sedangkan kata pura berasal dari bahasa sansekerta, yakni dari akar kata pur yang berarti kota, benteng, atau kota yang berbenteng. sehingga mangupura mengandung arti ibu kota yang menawan hati, ibu kota yang merupakan tempat untuk mencari keindahan, kedamaian dan kebahagiaan, ibu kota yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan ibu kota yang menumbuhkan rasa aman bagi masyarakatwissenpeta wilayah mangupura ibu kota kabupaten badung provinsi bali komandan puncak blahkiuh gor ink bana iau can abiansemal pin kabupaten kabupaten kabupaten sabana badung kaja sedang asma siang pasa darmasaba par ha busur tt, psp dayung poros bara kota denda denpasar kera sa: mah ceroboh penanda upn kaa keterangan: ibu kota kabupaten sumber data: mangupura peta sukabumi indonesia, z . . batas kabupaten bakosurtanal, tahun skala peta administrasi wilayah kabupaten badung, batas kecamatan bappeda kabupaten badung, tahun d2. batas desa ww(a desa telah diaturna desa setiap kabupaten kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian dana desa setiap desa diatur dengan peraturan menteri keuangan, bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengalokasian dana desa dan sehubungan dengan huruf perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dana desa,www jdih.kemenkeu.go.idysampai denge) walikot kab kota www jdih kemenkeu.go.igsetiapsedikit mengatur mengenai: tata cara penghitungan pembagian danaupati walikota menyampaikan peraturan bupati walikota sebagaimana dimaksud pada disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan dana desa setiap desa kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat, dan kepala desa. bab ketentuan lain lain ketentuan mengenai: pedoman penyusunan ikg desa sebagaimana dimaksud dalam dan pedoman dan contoh penghitungan pembagian dana desa setiap kemenkeu.go icg bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, terhadap pengalokasian dana desa setiap kabupaten kota tahun anggaran yang telah dilakukan sebelum peraturan menteri ini diundangkan, pengalokasian dana desa tersebut dilaksanakanang (kei ktu kementerian can nx, canon ny) aan 43y sesar! arp bi yuwono nip f9710912iiiiwaw jdih.kemenkeu.go.idenibupatikonfaktor penambang ketersediaan la8. x2101 k2103 infrastruktur k3202el bit v2 b2t v3 b3 . v2s b23)" keterangan: ikg nilai ikg setiap desa (bernilai skor variabel ke ketersediaan dan akses tk ra ba) skor variabel ke ketersediaan dan akses sd mi sederajat)dih kemenkeu.go id skor variabel ke ketersediaan dan akses smp mts sederajat) vo g skor variabel akses bahan bakar) penambang pembobol variabel ke b2 penambang pembobol variabel ke penambang pembobol variabel ke bos penambang pembobol variabel kevariabel penambang variabel kolom kolom k1101 k1102 k1103 k1104 k1201 rama meme variabel variabel penambang variabel kolom kolom debian togmesasersansss\| o1a k1203 is. x1204 jo,o453910502070079\| o,oa54 k1206 \|o, k1207 k2101 k2102 k2104 asing2o ooztorr2o0area09n\| k22o2 k3102 \|o,o23797ss27515562\| \|o,o228109187516484\| jumlah maka indeks kesulitan geografis ikg) desa contoh adalah hi. pedoman dan contoh penghitungan pembagiabupaten kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut:menteri keuangan, yaitu: dokumen rincian dana desa setiap kabupaten kota pagu dana desa kabupaten: berikut contoh penghitungan kabupaten kota nenek l10. jumlah desa nasional pagu alokasi besar nasional rp10. rp7. pagu alokasi dasar per desa rp7. rp100. pagu alokasi afirmasi rp10. rp300300. (1x rp100. pagu alokasi afirmasi per desa rp100. rp200. untuk desa sangat tertinggal dengan jpm tinggi pagu alokasi afirmasi per desa rp100. rp100. untuk desa tertinggal dengan jpm tinggi pagu alokasi formula rp10. rp2. kabupaten pagu dana desa kabupaten rp2. jumlah desa kabupaten alokasi dasar per desa kabupaten rp100. alokasi dasar kabupaten 10x rp100. rp1. jumlah desa sangat tertinggal dengan jpm tinggi kabupaten jumlah desa tertinggal dengan jpm tinggi kabupaten pagu alokasi afirmasi per desa rp200. untuk desa sangat tertinggal dengan jpm tinggi kabupaten pagu alokasi afirmasi per desa rp100. untuk desa tertinggal dengan jpm tinggi kabupaten alokasi afirmasi kabupaten rp200. rp100. rp700. alokasi formula kabupaten rp300. cara menghitung alokasi dana desa setiap desa sebagai berikut: (ribu rupiah) jumlah penduduk jumlah penduduk miskin (uas wilayah kecamatan nama desa alokasi dasar klasifikasi desa idm bekasi) jun penduduk jumlah penduduk miskin '1es wilayah alokasi pagu dana desa afirmasi jumlah rasio tumpah nemenin pasialumlah was gasiotuas total bobot per desa naa goa miskin miskin kecamatan ' besar oo 100000f tertinggal oo ox136\| o.01a\| loses) o.oa3s\| o.a177\| a8s9\| oxo1i\| o02s3\| o.oss\| o \|kecamatan ' \|besar \|sangat tertinggal o 21sa\| o.o2is) rasa\| o.oza2) sei) o.2ssa\| o.oai\| 1a46\| o.o7a7\| o ) oo1rsssf o9asas\| o )93a7,sas)\| kecamatan ' jesc \|8berkembang ' cosas\| books) 7a\| oos23\| oo261\| 2e6\| oosit\| o.o1s) osz) j (kecamatan ' (peak o \| ot00000 mau ox2a7\| oor2s\| orasi\| o.oza\| o.pers\| o.o1o1\| emosi\| o.o27o\| or2a2) o37252) oo \|kecamatan ' \| desa 'o '\| \|sangat tertinggal 200000l oosa8\| o.total o.resol opsir\| o.o122) o.os97\| oza) ois\| 33as) o )93334s8\| \|kecamatan8 desa kecamatan8 pesat o200000\|8berkembang mass) oos8e\| zoos) o.x20s\| o.soal o.si\| o.o1s7\| o.ooz\| or3s2\| o.os3a\| o o.1o2\| kecamatan8 pesan o200000\| berkembang zona\| o0sza\| o.osz\| as\| o.03as\| o.o173\| ose\| o.o2e3\| o.oo39\| or39ol o.o3a7\| o.oer2) o 137s\| oo ) maa7s\| l oal oo k0000o0o\| o.zoom o.stool o.sool o.sool ,tool ti) tx) pagu alokasi formula kab kota . mengetahui, tempat kedudukan, dd mm yyyy jumlahdesa loo dah pejabat skpd pejabat bidang pemberdayaan masyarakat desa (m) petugas penghitung dana desa (!) (eselon ii) (eselon ii) (eselon lil) nama jelas nama jelas nama jelas nip nip nip \|) bobot rasio kesulitan geografis yo0jp. aral penduduk desa kabupaten kota yang bersangkutankabupaten total penduduk miskin desa yang bersangkutan bobot jumlah penduduk miskin desa bobot jpm) pada kolom dengan rumus: bobot jpm 50y6 rasio jpm rasio luas wilayah desa rasio lw) pada kolom dengan rumus: luas wilayah desa total luas wilayah desa kab kota yang bersangkutanrasio ikg m 6o total ikg desa kab kota yang bersangkutaafirmasi: bagi pejabat setingkat eselon iiikepala hina kementeriananggaran dana desana desa menjadi dasar penganggaran dana desa. berdasarkan penganggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal perimbangan keuangan melakukan penghitungan rincian dana desa setiap daerah kabupaten kota. rincian dana desa setiap daerah kabupaten kota. tata cara penganggaran dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rincian dana desa setiap daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dan untuk mendapat persetujuan. rincian dana desa setiap daerah kabupaten kota yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penganggaran dana desa yang tercantum dalam undang undang mengenai apbn. rincian dana desa setiap daerahiii pengalokasian dana desa setiap kabupaten kota pengalokasian dana desa setiap kabupaten kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: kab kota kab kota kab kota kab kota keterangan: kab kota dana desa setiap kabupaten kota kab kota alokasi dasar setiap kabupaten kota kab kota alokasi afirmasi setiap kabupaten kota kab kota alokasi formula setiap kabupaten kota pagu alokasi dasarijdih.kemenkeu.go.idgdihitung sebesar 20y69kota. besaran alokasi dasar setiapdt kab kota) keterangan: kab kota alokasi afirmasi setiap1) y2) y3) y4) dd) keterangan: kab kota alokasi formula setiap kabupaten kota rasio jumlah pendudukdisampaiterlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian dana desa setiap kabupaten kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian dana desa setiap kabupaten kotas5) disampaikan oleh bupati waliabbupati walikota melakukan penghitungan rincian dana desa setiap desa. www jdih.kemenkeu.go.idkota sebagaimana dimaksud dalam dengan jumlah desa kabupaten kota yang bersangkutan. dalam hal jumlah desa daerah kabupaten kota berbedakabupaten kota lebih sedikitkota lebih banyakol0 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman dengan rahmat tuhan yang maha esa center! keuangan republik indonesia, bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, perlu mengatur ketentuan mengenai kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kirimkepabeanan, sertamengingat ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kirimetentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kirimorang adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan. tempat penimbunan sementara yang selanjutnya disingkat tps adalah bangunan dan tau lapangan atau tempat lain yang digun1n perhimpunan pos dunia universal postal union). perusahaan jasa titipan yang selanjutnya disingkat pjt adalah penyelenggara pos ya.1g memperoleh ijin asal1a dari instansi terkait untuk memaksa1akan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai peraturan perundang undangan bidang posakses kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada pengguna jasa untuk berhubungan denga1 sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual. pemberitahuan impor barang yang selanjutnya disingkat pib adalah pe1beritahukan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai. pemberitahuan impor barang khusus yang selanjutnya disingkat pink adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui penyelenggara pos. dokumen pengiriman barang yang selanjutnya disebut consignment note adalah dokumen dengan kode cn cn atau doku1nen sejenis yang n1kartu pos adalah barang kiriman yang berbentuk komunikasi tertulis atas kartu bergambar dan tau tidak bergambar. surat adalah barang kiriman yang menjadi bagian dartdokumen adalah barang kiriman yang berbentuk data, catatan, dan tau keterangan tertulis atas kertas yang dapat dilihat dan dibaca. barang kiriman tertentu adalah barang kiriman selain kartu pos, surat, dan dokumen, yang pengirimannya dilakukan melalui penyelenggara pos yang ditunjuk yang tidak disertai dengan consignment note. penerima barang adalah orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang kiriman dalam daerah pabean. direct.yelenggaraan impor barang kiriman bagian kesatu ruang lingkup dan tanggung jawab impor barang kiriman dilakukan melalui penyelenggara pos. penyelenggara pos sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: penyelenggara pos yang ditunjuk; dan pjt. penyelenggara pos bertanggung jawab atas kewajiban membayar bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor terkait dengan impor barang kiriman. dalam hal pemberitahuan pabean impor barang kiriman berupa pink atau pib, penerima barang bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka impor. bagian kedua penyelenggara pos yang ditunjuk penyelenggara pos yang ditunjukpenyelenggara pos yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada direktur jenderal dengan melampirkan: ; bukti persetujuan untuk dapat melakukan akses kepabeanan sebagai ppk; dan bukti penetapan tps atas nama penyelenggara pos yang ditunjuk atau bukti kerja sama dengan pengusaha tps dalam hal penyelenggara pos yang ditunjuk menggunakan tps yang diusahakan untuk um. pem10conan sebagaimana dimaksud pasta disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum.direktur jenderal melakukan: konfirmasi bukti penugasan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf kepada instansi terkait; penelitian atasdan penelitian bukti penetapan tps atau konfirmasi bukti kerja sama kepada pengusaha tps yang diusahakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada huruf. direktur jenderal memberikan persetujuan atau penolakan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi penyelenggara pos yang ditunjukda hu1uf telah diterima. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada disetujui, direktur jenderal menerbitkan keputusan direktur jenderal mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanpenolakan dengan disertai alasan penolakan. penyelenggara pos yang ditunjuk yang telah mendapatkan persetujuan dart direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan penundaan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor yang terutang dalam jangka waktu paling lama (enam puluh) hart terhitung sejak tanggal penetapan pejabat bea dan cukai. untuk dapat diberikan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada penyelenggara pos yang ditunjuk hams menyerahkan jaminan perusahaan (corporate guarantee) secara terpusat kepada direktur jenderal setelah mendapatkan izin penggunaan jaminan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur ketentuan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. bagian ketiga pjt pjtt kepala kantor pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada pjt mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean dengan melampirkan: izin penyelenggaraan pos; bukti persetujuan untuk dapat melakukan akses kepabeanan sebagai ppk; bukti penetapan tps atas nama pjt atau bukti kerja sama dengan pengusaha tps dalam hal pjt menggunakan tps yang diusahakan untuk umum; daftar sarana dan prasarana tps yang paling sedikit terdiri dart alat pemindai, alat ukur timbangan, kamera cctv, dan ruang tempat pemeriksaan pabean."l.; diagram alir yang memuat rencana sistem pergerakan barang dalam tps; dan denah (layout) tps termasuk detail pembagian ruangan dalam tps.terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada kepala kantor pabean melakukan: penelitian atas dokumen izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada huruf dengan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait; penelitian atas buktipenelitian atas bukti penetapan tps atau bukti kerja sama kepada pengusaha tps yang diusahakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada huruf penelitian atas ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf;dan penelitian atas aspek pengawasan kepabeanan, mengenai: kemudahan pelaksanaan pengawasan terhadap pergerakan barang; dan adanya pembagian ruangan dalan tps. kepala kantor pabean memberikan persetujuan atau penolakan untuk n1melalukan kegiatan kepabeanan bagi pjtsta huruf telah diterima. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pasta disetujui, kepala kantor pabean menerbitkan keputusan kepala kantor pabean mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf yang n1sta ditolak, kepala kantor pabean menyampaikan surat pen1beritahukan penolakan dengan disertai alasan penolakan. pjt yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam harus menyerahkanjaminan tunai, jaminan bank, atau customs bond kepada kepala kantor pabean. jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pasta ditetapkan oleh kepala kantor pabean berdasarkan pertimbangan perkiraan jumlah pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu (tiga) hari. dalam hal jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pasta telah mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pasta pjt melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka impor yang terutang dalam jangka waktu paling lama (tiga} hari terhitung sejak tanggal penetapan pejabat bea dan cukai. dalam hal persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi pjt sebagaimana dimaksud dalam dicabut, jaminan sebagaimana dimaksud pasta dikembalikan oleh kepala kantor pabean kepada pjt. jumlah jaringan yang dikembalikan kepada pjt sebagaimana dimaksud pasta ditetapkan oleh kepala kantor pabean dengan memperhitungkan jumlah bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor yang terutang. bagian keempat pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi penyelenggara pos yang ditunjuk dan pjt kepala kantor pabean berwenang membekukan kegiatan kepabeanan penyelenggara pos yang ditunjuk atau pjt, dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud dalam dan tidak dapat dicairkan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur ketentuan mengenai ja1nisan bidang kepabeanan dan cukai. penyelenggara pos yang ditunjukelian ditimbun tempat penimbunan berikat. pjtan ditimbun tempat penimbunan berikat. dalam hal jaminan sebagaimana.a dimaksud pada telah dicairkan, pembekuan kegiatan kepabeanan dicabut dan terhadap penyelenggara pos yang ditunjuk atau pjt dapat diberikan pelayanan kepabeanan kembali kantor pabean yang bersangkutan setelah menyerahkan jaminan. persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi penyelenggara pos ang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam atau pjt sebagaimana dimaksud pada dicabut dalam hal: bukti penugasan drum. pemerintah bagi penyelenggara pos yang ditunjuk tau izin penyelenggaraan pos bagi pjt dicabut atau dinyatakan tidak berlaku; persetujuan untuk dapat melakukan akses kepabeanan sebagai ppk dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai registrasi kepabeanan; penetapan sebagai tps dicabut atau tidak lagi memiliki kerja sama dengan pengusaha tps bagi penyelenggara pos yang menggunakan tps yang diusahakan untuk umum; penyelenggara pos dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pen1belasan bea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka impor oleh unit pengawasan; penyelenggara pos tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu enam) bulan berturut turut; penyelenggara pos mengajukan permohonan pencabutan; penyelenggara pos dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana bidang kepabeanan berdasarkan putusan pengadilan; atau pjt dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. pencabutan sebagairrmna dimaksud pada dilakukan oleh: direktur jenderal bea dan cukai, dalam hal pencabutan dilakukan terhadap penyelenggara pos yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalan1 atau kepala kantor pabean, dalam hal pencabutan dilakukan terhadap pjt sebagaimana dimaksud pada bagian kelima evaluasi persetujuan untuk metal\:akan kegiatan kepabeanan bagi penyelenggara pos yang ditunjuk dan pjt kepala kantor pabean melakukan evaluasi atas pembelian persetujuan untuk melakukan. kegiatan kepabeanan bagi penyelenggara pos yang ditunjuk atau pjt paling sedikit (satu) kali dalam jangka waktu (satu) tahun. evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi evaluasi terhadap: pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dala1n huruf pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan atau jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal paling lama setiap tanggal (lin1a belas} bulan januari. bab iii impor barang kiriman bagian kesatu pengangkutan, pembongkaran, dan penimbunan pengangkut yang sarana mengangkutnya datang dart luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan berupa onward manifest yang merupakan daftar muatan barang yang diangkut tern1masuk muatan berupa barang kiriman kepada pejabat bea dan cukai kantor pabean. onward manifest sebagaimana dimaksud pasta yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran kantor pabean merupakan pemberitahuan pabean dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang. barang kiriman sebagaimana dimaksud pasta yang telah diberikan persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pasta dapat ditimbun tps. tata cara penyerahan pemberitahuan onward manifesmanifes. penyelenggara pos melakukan perincian lebih lanjut atas pos barang kiriman, dalam hal belum memuat rincian barang kiriman untuk setiap consignment note atau setiap item barang kiriman. perincian sebagaimana dimaksud pasta dilakukan terhadap untuk setiap consignment note atau setiap item barang kiriman. pengajuan perincian terhadap sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh penyelenggara possta diajukan oleh pjt, perincian terhadap dilakukan dengan menyerahkan data sub pos dengan elemen data sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang mengatur ketentuan mengenai manifes, perincian terhadap dilakukan dengan 1menyerahkan manifes pos yang hams memuat elemen data: nomor pelayaran penerbangan; pelabuhan tujuan bongkar; jumlah bill lading air way bill, atau diisi dengan jumlah shipment barang kiriman) jika tidak ada jumlah bill lading air way bill; nomor sub pos, diisi nomor urut; nomor dan tanggal bill lading air way bill, atau diisi dengan nomor identitas barang kiriman jika tidak ada nomor dan tanggal bill lading air way bill; nomor dan merek kemasan peti kemas atau diisi dengan nomor dan merek kantong jika ada; nomor segel kemasan peti kemas atau diisi dengan nomor segel kantong jika ada; jumlah dan jenis kemasan peti kemas, atau diisi dengan jumlah dan jenis kantong jika tidal( ada jumlah dan jenis kemasan peti kemas; berat kotor (bn lto), yang diisi dengan berat bruto untuk setiap barang kiriman; dan tanda tangan dan nama jelas pengangkut, tau diisi dengan tanda tangan dan nama jelas penyelenggara pos yang ditunjuk jika tidak ada tanda tangan dan nama jelas pengangkut. penyerahan kelengkapan elemen data pada perincian pos untuk penyelenggara pos yang ditunjuksional. ketentuan mengenai perincian lebih lanjut atas pos oleh penyelenggara pos yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk barang kiriman berupa kartu pos, surat, dokumen, dan barang kiriman tertentu. barang kiriman berupa kartu pos, surat, dokumen, dan barang kiriman tertentu sebagain1ana dimaksud pada dimasukkan dalam sub pos tersendiri untuk setiap pos atas pengajuan perincian sebagaimana dimaksud pada sistem komputer pelayanan atau pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi man.ifeq melakukan perubahan pos bagian kedua tujuan pengeluaran barang kiriman dari kawasan pabeansetelah dipenuhi kewajiban pabeanitimbun tempat penimbunan berikat; atau diekspor kembali. barang kiriman sebagaimana dimaksud pada dapat dikeluarkan dad kawasan. pabean atau tempat lain yang diperlakukan & ::una dengan setda mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan. atau sistem komputer pelayan.11an. bagian11. ketiga pengeluaran barang kiriman yang diimpor untuk dipakai terhadap barang kili1nan yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalan1 huruf dengan nilai pabean paling banyak fob usd3. (tiga united states dollar) per penerima barang per kiriman: diberikan pembebasan bea masuk;er1gan bidang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;dan dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. dalam hal nilai pabean barang kiriman melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean barang kiriman dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini. terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa surat, kartu pos, dan dokumen: dibebaskan bea masuk; dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor barang kiriman berupa barang kena cukai dapat diberikan pembebasan cukai untuk setiap penerima barang per kiriman dengan jumlah~ paling banyak: sejumlah (empat puluh) batang sigaret, {lima) batang cen1tu, (empat puluh) grin tembakau iris, atau hasil tembakau lainnya berupa: (dua puluh) batang, apabila dalam bentuk batang; (lima) kapsul, apabila dalam bentuk kapsul; (tiga puluh) mililiter, apabila dalam bentuk cair; (empat) carbide, apabila dalam bentuk cartridge; atau (lima puluh) gram atau (lima puluh) mililiter, apabila dalam bentuk lainnya; dan ataudimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai dengan disaksikan penyelenggara pos yang bersangkutan. direktur jenderal atas nama menteri menerbitkan keputusan menteri keuangan mengenai penetapan impor barang kiriman berupa barang ken.a cukai yang mendapatkan pembebasan cukai dalam hal terdapat perubahan jenis dan tau jumlah barang kena cukai yang mendapat pembebasan sebagaimana dimaksud pasta barang kiriman berupa kartu pos, surat, dokumen, dan barang kirin1an tertentu, dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau te1nat lain yang diperlakukan sama dengan tps sebagai barang yang diimpor untuk dipakai setelah penyelenggara pos yang ditunjuk menyampaikan daftar barang kiriman dan barang kiriman kepada pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman. daftar barang kiriman sebagaimana dimaksud pada pal l. ,g sedikit memuat elemen data: jumlah kartu pos, surat, dokumen, dan barang kiriman tertentu; dan total berat kotor., dapat dikeluarkan dart~ penyelenggara pos menyampaikan consignment note kepada pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman. consignment note sebagaimana dimaksud pada memuat elemen data: nomor identitas barang kiriman; negara asal; berat kotor; biaya pengiriman; asuransi, apabila ada; harga barang; mata uang; nilai tukar, apabila ada; uraian jumlah dan jenis barang; code, apabila ada; nomor dan tanggal inavoice, apabila ada; nama dan alamat pengirim; nama dan alamat penerima; jenis dan nomor identitas penerima, apabila ada; nomor telepon penerima, apabila ada; dan kantor penyerahan barang kirim, apabila ada. penyelenggara pos memberikan1akan kepada penerima barang untuk menyampaikan pink kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean apabila barang kiriman yang berdasarkan consignment note sebagaimana dimaksud dalan memiliki nilai pabean lebih dari fob usd1, {seribu lin1a ratus united states dollar) dan penari1na barang bukan merupakan badan usaha; dan tau diimpor oleh penerima barang yang bukan merupakan badan usaha dengan menggunakan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk. bm m1g kiri1nan sebagaimana dimaksud pada dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps sebagai bm ang yang diimpor untuk dipakai setelah penerima barang menyampaikan pink kantor pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. pink sebagaimana dimaksud pada dibuat oleh penerima barang berdasarkan dokumen pelengkap pabean, dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar. penerima barang menyampaikan pink sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan dokumen pelengkap pabean, termasuk dokumen pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan dalam hal barang kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan. penerima barang mengatakan pengurusan pink sebagaimana dimaksud pada kepada penyelenggara pos yang bersangkutan. penerima barang merupakan importir yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kebenaran pink sebagaimana dimaksud pada pink dapat disampaikan untuk barang kiriman yang berdasarkan consignment note memiliki nilai pabean tidak melebihi fob usd (seribu lima ratus united states dollar) dan penerima barang bukan merupakan badan usaha. dalan hal atas barang kiriman telah disampaikan pinkmaksud dalam bagian keempat pemeriksaan pabean terhadap barang kiriman sebagaimana dial{:sud dalam dan dilakukan pemeriksa1 pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko. pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada dilakukan: dengan menggunakan alat pemindai elektronik; dan atau oleh pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman. pemeriksaan fisik barang oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam hal: berdasarkan tampilan pemindai elektronik atau informasi lainnya terdapat kecurigaan bahwa jumlah dan tau jenis barang tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam dokumen consignment note; uraian jumlah barang, jenis barang, dan atau nilai pabean yang tercantum dalam dokumen consistent note tidak jelas atau tidak tercantum dalang dokumen pelengkap pabean lainnya yang menyertai barang kiriman; dan tau pasta kantor pabean tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik dalam keadaan rusak. yang bersangkutan. terhadap surat atau dokumen yang dicurigai berisi barang imporn1ima barang. dalam hal penerima barang sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dite tolakan atau penerima barang memberikan kuasa kepada penyelenggara pos. pejabat bea dan cukai memberikan tanda khusus pada kemasan barang kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisil barang sebagaimana dimaksud pada huruf pasa.l berdasarkan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam dalam hal barang yj.ringan: mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman dan atau sistem komputer pelayanan memberikan persetujuan pengeluaran barang dan mencatat dalam buku catatan pabean; tidal\: mendapatkan pembebasan bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam pejabat bea dan cukai yang 1menangani barang kiriman dan tau sis tern komputer pelayanan metal\:akan penetapan tarif dan nilai pabean; atau merupakan barang kiriman sebagaimana dimaksud pada hun1f atau huruf yang wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, pejabat bea dan cukai yang 1menangani barang kiriman dan tau sistem komputer pelayanan memberitahukan kepada penerima barang melalui penyelenggara pos agar penerima barang menyampaikan dokumen pelengkap pabean pemenuhan kewajiban ketentuan larangan atau pembatasan. penelitian atas barang kiriman yang wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh: pejabat bea dan cukai; dan atau sistem komputer pelayanan. dalam hal barang kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf penerima barang wajib memenuhi ketentuan ketentuan larangan atau pembatasan dimaksud sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang. bagian kelima penetapan tarif dan nilai pabean berdasarkan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap barang kiri1nru1 dengan nilai pabean melebihi fob usd3. (tiga united states dollar) sampai dengan fob usd (seribu lima ratus united states dollar) yang lisan1pakan dengan consignment note berlalu{:u ketentuan sebagai berikut: dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar (tujuh kama lima persen); nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang kiriman sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penetapan nilai pabean. barang kiri1nan yang ditetapkan dengan tarif pembebanan bea masuk sebagaimana dimaksud pasta hurufangan bidang pajak pertambahan nilai barang dru1 jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;dan dikecualikan dart pemungutan pajak penghasilan. penetapan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada huruf dan ketentuan pemungutan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk impor barang kiriman berupa: buku dan barang lainnya, yang termasuk dalam code dan tas, koper dan sejenisnya, yang termasuk dalam code produk tekstil, mannen dan sejenisnya, yang te1.masuk dalan1 i is code dan dan atau alas kali.i, sepatu dan sejenisnya, yang te1masuk dalam code terhadap horor barang kiriman dengan jenis barang sebagaimana din1maksud pada diberlakukan ketentuan dan tarif pembebanan un1um untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor.istem komputer pelayanan dengan menerbitkan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak sppbmcp} menggunakan cnn1.at sebagai.ana tercantum1 dalam lampiran huruf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dartmenjadi dokumen dasar pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka impor dan disampaikan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman kepada penerima barang melalui penyelenggara pos. dalam hal diperlukan untuk kepentingan kemudahan pembayaran, dokumen dasar pembayaran sebagaimana dimaksud pada dapat merupakan gabungan atas beberapa surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp). surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak sppbmcp) yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman dan tau sistem kon1puter pelayanan sebagaimana dimaksud pada juga berfungsi sebagai persetujuan pengeluaran barang. dalam hal penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai dan tau sistem komputer pelayanan sebagai11.a dimaksud pada menyebabkan nilai bara11g kiriman menjadi lebih dari fob usd (seribu lima ratus united states dollar), pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman dan tau sistem komputer pelayanan memberitahukan l'i:pada penerima ba:rru."'l.g melalui penyelenggara pos agar penerima barang menyan1pakan: pib, dalam hal penerima barang merupakan badan usaha; atau pink, dalam hal penerima barang bukan merupakan badan usaha. pejabat bea dan cukai menetapkan tarif dan nilai pabean untuk setiap jenis barang sesuai dengan peraturan perundang undangan ym1.g mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif da11. nilai pabean, terhadap barang kiriman yang: nilai pamannya melebihi fob usd1, (seribu lima ratus united states dollar); dan penerima barang bukan merupakan badan usaha. penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana din1maksud pada dilakukan setelah penerima barang menyampaikan pink. berdasarkan hasil penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, pejabat bea dan cukai menerbitkan surat penetapan tali dan nilai pabean span).: dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean, dalam hal terhadap impor barang kiriman tidal~ diterbitkan surat penetapan tarif dan nilai pabean span) sebagaimana dimaksud pasta atau penerima barang menyelesaikan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, dalam hal terhadap impor barang kiriman diterbitkan surat penetapan tarif dan nilai pabean span) sebagaimana dimaksud pasta penyelenggara pos dapat menyampaikan: daftar barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam consignment note sebagaimana dimaksud dalam dan pink sebagaimana din1maksud dalam dan sebelum barang kiriman dibongkar kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps. pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman dapat melakukan penelitian tarif dan nilai pabean setelah penyelenggara pos menyampaikan daftar barang kiriman, consignment note, dan pink sebagaimana dimaksud pasta pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman melakukan penetapan tarif dan nilai pabean terhadap daftar barang kiriman, consignment note, dan pink yang disampaikan sebelum pembongkaran barang kiriman kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps sebagaimana dimaksud pasta setelah penyelenggara pos melakukan perincian lebih lanjut atas pos untuk setiap penerima barang sebagaimana dimaksud dalam dan menyampaikan nomor sub pos pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor sebagaimana din1maksud dalam dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor. penyelenggara pos yang ditunjuk melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu paling lama (enam puluh) hari terhitung sejak ta.nggakdala1n pjt melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam daun jangka waktu paling lama (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak sppbmcp) sebagaimana dimaksud dalam dalam hal kantor pabean belum terhubung dengan sistem1n pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor secara elektronik, penyelenggara pos menyampaikan bukti pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka impor kepada kantor pabean penerbit surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp). jaminan sebagaimana dimaksud dalam dicairkan dalam hal bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rru1gka impor yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada jaminan sebagaimana dimaksud dalam dicairkan dalam hal bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan. sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dalam hal penyelenggara pos yang ditunjuk dapat menyampaikan barang kiriman dalam keadaan baik kepada kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada barang kiriman dalam keadaan baik sebagaimana dimaksud pada adalah1.: barang kiriman, kemasan, dan tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam harus dalam keadaan utuh, untuk barang kiriman yang dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf tau barang kirin1an dan kemasan harus dalam keadaan utuh dan tidak rusak, untuk barang kiriman yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf atas penyampaian barang memberikan tanda terima menggunakan formatgian keenam pengeluaran barang kiriman dengan pibsetelah penerima barang atau kuasanya menyampaikan pib, dalam hal barang kiriman: memiliki nilai pabean melebihi fob usd (seribu lima ratus united states dollar) dan penerima barang merupakan badan usaha; dan tau mendapatkan fasilitas penundaan bea masuk dan tau menggunakan truf preferensi. tata cara pengeluaran barang kiriman yang ditetapkan untuk diselesaikan dengan pibimpor untuk dipakai. pengajuan pib dapat dilakukan oleh penerima barang atau kuasanya dalam hal: sebagaimana dimaksud dalam atau barang kiriman yang berdasarkan consignment note memiliki nilai pabean melebihi fob usd1, {seribu lima ratus united states dollar} sebagaimana dimaksud dalam dalam hal atas barang kiriman telah disampaikan pibn1maksud dalam dan penerima barang tidak harus menyampaikan pink sebagaimana dimaksud dalam bagian ketujuh pengeluaran barang kiriman untuk diimpor sementarasementara. tata cara pengeluaran barang kiriman untuk diimpor sementara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan pengajuan pib sesuai dengan peraturan perundang undangan yang 1mengatur ketentuan mengenai impor sementara. bagian kedelapan pengeluaran barang kirim untuk diangkut tps kawasan pabean kantor pabean lainnya barang kiriman yang dikirimangkut tps kawasan pabean kantor pabean lainnya sebagain1ana dimaksud dalam huruf setelah disampaikan pemberitahuan pemindahan penimbunan.a. barang kiriman dengan elemen data memuat: tps asal; tps tujuan; nomor pelayaran (voyage number) nomor penerbangan (flight number) nomor kendaraan pengangkut darat; tanggal keberangkatan kedatangan; jam keberangkatan kedatangan, apabila ada; jumlah dan jenis kemasan; nomor identitas kemasan, apabila ada; berat kotor (bruto) isi kemasan; nomor segel kemasan, apabila ada; jumlah kemasan; nomor identitas barang kiriman; berat kotor (bruto) barang kiriman; nama jelas pengelola tps asal; warna jelas pengangkut; dan namajelas pengelola tps tujuan, kepada pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi manifes i \.kantor pabean yang n1mengawasi tps asal kelengkapan elemen data pada pen1.beritahukan perpindahan penimbunan barang kiriman.signal. pemberitahuan pemindahan penimbunan barang kiri1na.n sebagaimana dimaksud pasta yang telah diterima dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran kantor pabean yang mengawasi tps asal merupakan dokumen pemberitahuan pabean. pengeluaran bara1" j.g kiriman dali tps asal untuk diangkut tps kawasan pabean kantor pabean lainnya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat bea dan cukai atau sistem komputer pel"'lan. persetujuan sebagaimana dimaksud pada merupakan dokumen pelindung pengangkutan barang kiriman dari tps asal tps tujuan. pengeluaran barang kiriman untuk diangkut tps kawasan pabean kantor pabean lainnya dilakukan setelah penyelenggara pos yang ditunjuk memasang tanda pengaman pada setiap kemasan, kantong, peti kemas, dan tau sarana pengangkut yang mengangkut barang pilinan. tanda pengaman yang dipasang oleh penyelenggara pos yang ditunjuk pasta setiap kemasan, kantong, peti kemas, dan tau sarana pengangkut yang mengangkut barang kiriman sebagaimana dimaksud pada dapat diterima sebagai segel direktorat jenderal bea dan cukai. tanda pengaman yang dapat diterima sebagai segel direktorat jenderal bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada harus aman dan dapat memberikan tanda dalam hal tanda pengaman dirusak. bagian kesan1bilan pengeluaran barang kiriman untuk ditimbun tempat penimbunan berikatuntuk ditimbun tempat penimbunan berikat. tata cara pengeluaran barang kiriman untuk ditimbun tempat penimbunan berikatempat penimbunan berikat. bagian kesepuluh pengeluaran barang kirin1an untuk diekspor kembali barang kirimanekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal: barang kiriman ditolak oleh penerima barang; penerima barang tidak ditemukan; barang kiriman salah kirim; dan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dart kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman. barang kiriman melalui: pjt; atau penyelenggara pos yang ditunjuk yang telah diajukan. pib atau pink, dapat diekspor kembali sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur ekspor kembali barang impor. untuk mendapatkan persetujuan ekspor kembali barang kirin1an sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara pos mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang n1menangani barang kiriman dengan menyebutkan alasan dan disertai dengan dokumen dan atau bukti bukti pendukung. kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman, melakukan penelitian atas permohonan ekspor kembali barang kiriman dari penyelenggara pos terkait dengan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan hasil penelitian: memberikan persetujuan ekspor kembali, apabila permohonan ekspor kembali yang diajukan memenuhi kriteria ekspor kembali barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam atau menerbitkan surat penolakan ekspor kembali barang kiriman, apabila permohonan ekspor kembali yang diajukan tidak memenuhi kriteria ekspor kembali barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menggunakan consignment note. penyelenggara pos m.menyampaikan bukti realisasi ekspor barang kiriman yang diberikan persetujuan ekspor kembali kepada pejabat bea dan cukai yang menangani barru.1g kiriman pada kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean. babi ketentuan lain lain bagian kesatu penyampaian data.r barru.1g i\artman, consignment note, pink, dan pemberitahuan pemindahan penimbunan barang kiriman penyelenggara pos menyampaikan: perincian sebagaimana dimaksud dalam. daftar barang kiriman sebagaimana dimaksud dalan consignment note sebagaimana dimaksud dalam pink sebagain1ana dial\:sud dalam dan dan pemberitahuan pemindahan penimbunan barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam kantor pabean melalui sistem1 pertukaran data elektronik atau tulisan atas formulir. dalam hal terdapat inavoice, packing list, dan tau dokumen pelengkap pabean lainnya, penyelenggara pos harus menyertai\:annya pada saat penyampaian consignment note sebagaimana dimaksud pada huruf penyampaian dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada dilakukan n1melalui sistem pertukaran data elektronik atau tulisan atas formulir. bagian kedua kawasan pabean pengawasan dan pelayanan kepabeanan atas impor barang kiriman dilaksanalm.n kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps yang sepenuhnya berada bawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai. kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengawasan dan pelayanan kepabeanan1 atas impor barang kiriman dapat dilakukan tempat lain setelah mendapatkan persetujuan kepala kantor pabean. bagian ketiga keberatan penerima barang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada direktur jenderal terhadap penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam dan dengan dihampiri data dan atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan. tata cara pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur ketentuan mengenai keberatan bidang kepabeanan. bagian keempat barang tidak dikuasai barang kiriman yang ditimbun melebihijangka waktu {tiga puluh} hart terhitung sejak tanggal penimbunannya tps, dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. barang kirim11. yang dikirim melalui penyelenggara pos yang ditunjuk: yang ditolak oleh oran.g yang tertera dalam alamat tujuan atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim1 kembali kepada pengirim luar daerah pabean; dengan tujuan luar daerah pabean yang diterima kembali karena ditolak!,( atau tidal\: dapat lisan1pakan kepada orang yan.g tertera dalam alamat yang dituju dm1 tidal diselesaikan oleh pengiring1 jam jangka waktu (tiga puluh j.i) terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari penyelenggara pos "'"d"t ang uju~, dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. barang kiriman yang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf adalah barang kiriman yang: ditolak oleh penerima barang; atau tidak terdiri1n kepada penerima barang data1n jangka waktu (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam tata cara penyelesaian atas barang tidak dikuasai sebagaimana dial\:sud pada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur ketentuan mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, j. ang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. bagian kelima sistem pertukaran data elektronik antara kantor pabean11 dengan penyelenggara pos penyelenggara pos yang berada bawah pengawasan kantor pabean yang telah n1menerapkan sistem pei"takaran data elektronik pde) kepabeanan hams memiliki media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan sistem korps.puter pelayanan direktorat jenderal bea dan cukai, yang digunakan dalan1 rangka: pengelolaan ba1 ang kiriman seperti penimbunan dan pengeluaran barang kiriman dan dari tps atau te1nat yang lain yang diperlakukan sama dengan tps; pemantauan perpindahan penimbunan barang kiriman dari kawasan pabean atau tempat lain untuk diangkut tps kawasan pabean lainnya sebagaimana din1maksud dalam dalam hal in1sortasi barang kiriman dilakukan11 melalui penyelenggara pos yang ditunjuk; monitoring pembaru an bea masuk dan tau pajak dalam rangka in1por yang ditetapkan dalam surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp) sebagaimana dilnaltsud dalam dan atau memberikan informasi kepada penerima barang mengenai status barang kiriman, seperti persyaratan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan atau jumlah pungutan negara yang terutang atas barang kiriman. bagian keenam pembetulan surat penetapan pen1bayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp) kepala kantor pabean atas nama direktur jenderal dapat melakukan pembetulan atas surat penetapan pembawa1 an bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp) atas consignment note yang diajukan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan permohonan11 dari: penerima barang; atau penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari penari1na barang. pembetulan atas surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp) sebagaimana dimaksud pasta dapat berupa menambah, mengurangi atau menghapus tagihan dalam surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak sppbmcp) yang dalan penerbitannya terdapat kesalah1 tulis, kesalahan hitung, dan tau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang und j.g kepabeanan yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat (dispute) antara pejabat bea dan cukai dan penerima barang. pembetulan sebagaimana dimaksud pasta dapat dilakukan atas surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak sppbmcp) yang bel urn dilakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan tau pajak dalam rangka impor. permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pasta diaju. peraturan menteri ini, dan dihampiri denga11: surat kuasa, apabila diajukan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk; dan bukti dan atau data pendukung yang diperlukan. permohonan sebagaimana dimaksud pasta dan lampiran sebagaimana dimaksud pasta hams diterima lengkap oleh kantor pabean dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak sppbmcp). kesalahan tulis sebagain1ana dimaksud dalam antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, norm pokok wajib pajak, nomor surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp), tanggal surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp), dan atau tanggal jatuh tempo. kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan atau pembagian suatu bilangan. kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang undang kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam antara lain kekal l. ua. :t dalam penerapan."" pembebanan dalam penetapan tarif. kepala k~:.ctor pabean atas nama direktur jenderal memutuskan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari sejak tanggal tanda terima permohonan pembetulan. kepala kantor pabean mengajukan konfirmasi kepada direktur yang mempunyai tugas evaluasi dan pelaksanaan bidang teknologi informasi dalam rangka penelitian permohonan pe1betulan atas: kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam dan atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam dalam hal penerbitan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp) merupakan hasil pengajuan consignment note dalam bentuk data elektronik. keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pasta dapat be1upa mengabulkan atau menolak yang dituangkan dalam bentuk: surat persetujuan dengan menggunakan format tercantum1 dalan1 lampiran huruf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, apabila dikabulkan; atau surat penolakan dengan menggunakan format tercantum1n dalam lan1peran huruf yang 1merupakan bagian tidak terpisahkan dart peraturan menteri ini, apabila ditolak dalam hal surat persetujuan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf menambah atau mengurangi sebagian tagihan, pejabat bea dan cukai membatalkan surat penetapan pembayarlli"'l bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbivicp) dan menerbitkan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak sppbmcp) baru sesuai dengan surat persetujuan. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf menghapus seluruh tagihan: pejabat bea dan cukai membatalkan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak sppbmcp); dan surat persetujuan pembetulan dimaksud dinyatakan sebagai persetujuan pengeluaran barang kiriman setelah dibatalkannya surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp). dalan1 hal permohonan pembetulan ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf penyelenggara pos yang ditunjuk wajib melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu pelunasan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak sppbmcp) semula. bagian ketujuh sanksi tidal\: memenuhi ketentuan fasilitas pembebasan bea masuk orang yang 1melakukan pelanggaran ketentuan pembebasan bea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam dan tau dapat dikenakan: kewajiban membayar bea rasuk dan pajak dalam ra.11gka impor serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam undang undang kepabeanan; sanksi lain berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai perpajakan, kepabeanan dan tau cukai; dan tau sanksi administrasi lainnya. dalam hal orang merupakan penyelenggara pos, sanksi administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: pencabutan persetujuan untuk n1melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam hun1f dan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pos kepada instansi terkait. pemberian sanksi administrasi lainnya sebagain1ana dimaksud pada dilakukan oleh: direktur jenderal, dengan atau tanpa rekomendasi kepala kantor pabean, dalam hal sanksi diberikan kepada penyelenggara pos yang ditunjuk; atau kepala kantor pabean, dalam hal sa.t j.ksi diberikan kepada pjt. penetapan sanksi administrasi lainnya oleh kepala kantor pabean tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dasar kepala kantor pabean lainnya untuk melakukan pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian kedelapan kemitraan dengan pihak lain dalan rangka percepatan serta peningkatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan atas impor barang kiriman, direktorat jenderal bea dan cukai dapat melakukan kemitraan dengan pihak<impor 1melalui barang kiriman; pihak penjual dan atau pemasok dalam impor barang kiriman; dan tau pihak lain, selain sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf yang terkait dengan impor barang kiriman. bagian kesembilan penetapan kembali tarif dan nilai pabean pasa143 direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai dapat melakukan penetapan kembali tarif dan nilai pabean atas penetapan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan tau pajak sppbmcp) oleh pejabat bea dan cukai. penetapan ken1bali sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai: penelitian ulang; audit kepabeanan; dan tau mekanisme penetapan kembali tarif dan nilai pabean lainnya. bagian kesepuluh pengeluaran barang impor dart kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan11. bebas atau kawasan ekonomi lainnya tempat lain dalam daerah pabean melalui barang kiriman pengeluaran barang impor dari kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas atau kawasan ekonomi lainnya tempat lain dalam daerah pabean melalui barang kiriman diberikan pe1kebebasan bea n1masuk dan cukai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan penetapan tarif dan pembebanan bea masuk dan pemungutan pajak dalam rangka impor atas barang impor sebagaimana dimaksud pasta berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalan dan babi ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan menteri ini: persetujuan kegiatan kepabeanan kepada penyelenggara pos yang diberikan sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap berlaku berdasarkan peraturan menteri ini. permohonan untuk melakukan kegiatan kepabeanan yang diajukan oleh pjt sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan masih dalam tahap pemrosesan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. consignment note yang telah diajukan dan belum mendapat penetapan pejabat bea dan cukai dan tau sistem komputer pelayanan ditetapkan berdasarkan peraturan menteri ini. babi tertentu \ penutup direktur . jenderal menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai: kriteria penetapan jun1lah jaringan untuk pjt sebagaimana dimaksud dalam evaluasi atas pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi penyelenggara pos yang ditunjuk atau pjt sebagaimana dimaksud dalam perincian lebih lanjut atas pos sebagaimana dimaksud dalam tata cara pengeluaran barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam 15, 16, dan 17; pencatatan dalam buku catatan pabean sebagaimana dimaksud dalam l9; bentuk, isi, dan tata cara pengisian pemberitahuan pabean perpindahan penimbunan barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam dan 29; tata cara ekspor kembali barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam dan 32; tata cara pembetulan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak sppbmcp) sebagaimana dimaksud dalan1 dan tata cara kemitraan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pada saat berlakunya peraturan menteri ini, peraturan direktur jenderal yang 1mengatur mengenai impor barang kiriman tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. pada saat be:lalunya peraturan menteri ini: peraturan center keuangan nomor pmk. tentang ketentuan impor barang kirimig.iman; peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tata cara pembebasan cukai; huruf sepanjang mengenai impor barang kirim.""l sebagaimana diatur dalam keputusan menteri kedua.""loan nomor kmk. tentang perhal\:terakhir dengan peraturan menteri keuangan nom,:::.r pmk. ol0 tentang.g perubahan ketujuh atas keputusan menteri keuangan nomor kmk. 200i tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pasal~panjang telah diatur dalam peraturan menteri ini; huruf angka butir dan huruf angka sepanjang mengenai impor barang kiriman sebagaimana1horor atau kegiatan usaha bidang lain, sepanjang telah diatur dalam peraturan menteri ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pe~aturan menteri ini mulai berlaku setelah (tiga puluh) hmwat1~ adm.ilustrasi kementerian . ~~~~)) anwar nip lamp iran peraturan center! keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman format permohonan persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan untuk penyelenggara pos yang ditunjukdirektur jenderal bea dan cukai kami yang bertanda tangan bawah (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan kantor kantor>r pabean sebagaimana terlampir. persetujuan tersebut kami perlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pabeantetapkan. sebagai kelengkapan permohonan bersama ini kami lampirkan: fotokopi . . fotokopi nomor identitas kepabeanan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan nik ppk); fotokopi npp p~sapaan; fotokopi penetapan tps atas nama . . danf identitas berupa . . demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan. hormat nama, nomor, dan tanggal dokumen diisi dengan nama perusahaan. diisi dengan nama perusahaan. diisi dengan bukti identitas dari pemohon. diisi dengan nama pemohon. diisi dengan nama jabatan. format keputusan direktur jenderal bea dan cukai mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan untuk penyelenggara pos yang ditunjuk kementerian keuangan republik indonesia keputusan direktur jenderal bea dan cui(ai nomor . bc tent.a.ng persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan sebagai penyelenggara pos menimbang mengingat menetapkan pertama kedua ketiga yang itu.juk atas nama . direktur deal bea dan cukai. bahwa setelah dilakukan penelitian surat permohonan . nomor tanggal dan dol rumen pelan gap permohonan, diperoleh kesimpulan pt. telah memenuhi persyaratan untuk dapat metal bukan kegiatan kepabeanan sebagai penyelenggara pos yang ditunjuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir perlu menetapkan keputusan direktur jenderal bea dan cukai tentang persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan sebagai penyelenggara pos yang ditunjuk namaten tang ketentuan kepabeanan. cukai. dan pajak atas impor barang kiriman memutuskan: keputusan direktur jenderal bea dan cukai tentang persetujuan melakukan atan kepabeanan sebab.a.i penyelenggara.'\. pos yang ditunjuk atas nama . menetapkan persetujuan metal bukan kegiatan kepabeanan sebagai penyelenggara pos ang ditunjuk atas nama . dengan data sebagai berikut: penyelenggara pos yang ditunjuk: nama perusahaan npp perusahaan alamat perusahaan telepon facsimile nama penanggung jawab camat penanggung jawab kantor pabean tempat pelayanan dan pengawasan barang kiriman melalui . klub tipe . kpc tipe mad) pabean . kpc tipe pratama . dst. persetujuan metal bukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama disertai kewajiban penyelenggara pos yang ditunjuk: menyerahkan jaringan perusahaan (co1comte guar enter) secara terpusat kepada direktur jenderal bea dan cukai; dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nom . ten tang ketentuan kepabeanan cukai, dan pasal harus diberitahukan kepada direktur jenderal bea dan cukai. keempat kelimteknis kepabeanan; direktur penindakan dan penyidikan; kepala klub . (klub yang mengawasi) kepala kpc . (kpc yang mengawasi) dst; ditetapkan jakarta pad tanggal . direktur jenderal, format permohonan persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan untuk perusahaan jasa titipankepala . . kami yang bertanda tangan wah :. . . . dengan :ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan kantor . . persetujuan tersebut kami perlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pada:m~tetap kan. sebagai kelengkapan permohonan bersama ini kami lampirkan: fotokopi izin penyelenggaraan pos yang telah dilegalisir; fotokopi nomor identik.tas kepada:man pengusaha pengurusan jasa kepabeanan nik ppk); fotokopi npp perusahaan; fotokopi penetapan tps atas nama . . dan . identitas berupa . . demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat seperti.mangkat. hormatkantor pabean yang ditujudengan nama kantor pabean yang dituju. diisi dengan nama perusahaan. diisi dengan nama perusahaan. diisi dengan bukti identitas dart pemohon. diisi dengan nama pemohon. diisi dengan nama jabatan. format keputusan kepala kantor pabean mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan untuk perusahaan jasa titipan menimbang mengingat menetapkan pertama kedua ketiga kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea dan cuin\i keputusan kepala kantor . . . . nomor . tentang persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan sebagai perusahaan jasa titipan atas nama . kepala kantor . . . bahwa setelah dilakukan penelitian surat permohonan pt. nomor tanggal dan dokumen pelengkap permohonan diperoleh kesimpulan pt. telah memenuhi persyaratan untuk dapat telah.' akan kegiatan kepabeanan sebagai perusahaan jasa titipan; bah va berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir perlu menetapkan keputusan kepala kantor ten tang persetujuan melalukan kegiatan kepabeanan sebagai perusahaan jasa titipan atas nama peraturan menteri keuangan nomor . tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pasal{ atas impor barang kiriman; memutuskan: keputusan kepala kantor . . tentang persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan sebagai perusahaan jasa titipan atas nama . menetapkan persetujuan melalukan kegiatan kepabeanan sebagai perusahaan jasa titipan atas nama . . dengan data sebagai berikut: perusahaan jasa titipan: nama perusahaan npp perusak man alamat perusahaan telepon fal{simile nama penanggung jawab alamat penanggung jawab tempat penemu nan sementara tempat pelayanan dan pengawasan kepabeanan: tempat penis bulan semen tara . tempat penimbunan semen tara . . . dst. persetujuan melalukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dial.;:sud dalam dictum pertama disertai kewajiban perusahaan jasa titipan: menyerahkan jaminan tunai, jaminan bank, atau customs bond kepada kepala kantor . . . dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor tentang ketentuan kepabeanan cukai, dan pasal{\iia, perusahaan jasa titipan atas nama pt. . . harus memberitahukan perubahan data verse but kepada kepala kantor . . keempat kalinykepala kantor ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan. salinan keputusan kepala kantor ini disampaikan kepada: direktur jenderal bea dan cukai; direktur teknis kepabeanan; direktur penindakan dan penyidikan; dst; ditetapkan jakarta pad tanggal . kepala kantor . format surat penetapan pembayaran bea masuk cukai, dan atau pajak kementerian keuangan republik indonesia direktori jenderal bea dan cukai . surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak (sppbmcp) nomor . . . . tanggal . . dengan i.ni ditetapkan tru"if d<m nilai pabean tet h.lap . . atas aruna: importir: eksportir: nama identitas alam.at . . . . . . . . . . . nan1a . . . . . . . . . (?) . . . identitas . . . . . . . alunan . . . . . . . . pengangkut: nan1a . . . . . . identitas . . . . . . . . penetapan pejabat bea dan cukai rain barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya . . jumlah dan jenis satuan . . nilai pabean . . ndby . . dalam rupiah rp.) . . perhitungan b7a masukan pajak dalam rangkaimpor bea masuk . . bea masuk tambahan cukai . . . ppn . . . . . . . . . . . . . . . . . . jumlah . . . . . . . . . . jumlah . . . pos tarif tarif bm, cukai, ppn, ppm, pph . . jumlah bea masuk cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah . . perhatian: . . pejabat bea dan cukai, nama . . . nip . . . . sppbmcp ini dibuat rangkap (tiga) rangkap ke untuk penerima importir; rangkap ke untuk penyelenggara pos; rangkap ke untuk pejabat bea dan cukai lembar lanjutan sppbmcp kantor pabean . . . nomor . . . penetapan pejabat bea dan cukai uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek tipe, uk uran dan spesifikasi lainnya . . jumlah dan jenis satuan . . halaman . . dari . . nilai pabean . . pos tarif tarif bm, cukai, ppn, bm, . pejabat bea dan cukai, nama . . . nip . . rangkap ke untuk penerima (importir} penyelenggara pos pejabat bea dan cukaian1a kantor tempat sppbmcp diterbitkan. diisi dengan nomor sppbmcp. diisi dengan tanggal,bulan,dan tahun pendaftaran sppbmcp. diisi dengan nama prosedur kepabeanan, dalam hal ini impor barang kiriman". diisi dengan nama pihak yang menerima barang. diisi dengan nomor identitas pihak yang menerima barang npp ktp paspor lainnya). diisi dengan alamat lengkap pihak yang menerima barang. diisi dengan nama pihak yang mengirimkan barang. diisi dengan nomor identitas pihak yang mengirimkan barang npp ktp paspor lainnya). diisi dengan alamat lengkap pihak yang mengirimkan barang. diisi dengan nama pihak penyelenggara pos. diisi dengan nomor identitas pihak penyelenggara pos. diisi dengan nomor urut. diisi pasta kolom yang disediakan denganalam hal jumlah barang lebih dari (satu), pasta halaman pertama diisi dengan: lihat lembar lanjutan. diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan. diisi dengan nilai pabean yang ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai. diisi pasta kolom yang disediakan dengan penetapan pejabat bea dan cukai mengenai: klasik j.kasi barang; dan besarnya pembebanan bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan.dengan tarif bea masuk. diisi dengan tarif cukai. diisi dengan tarif ppn. diisi dengan tarif bm. diisi dengan tarif ph. diisi dengan jumlah bea masuk yang wajib dilunasi diisi dengan jumlahketerangan jenisdengan jumlah cukai yang wajib dilunasi. diisi dengan total jumlah bea masuk dan cukai yang wajib dilunasi. diisi dengan jumlah ppn yang wajib dilunasi. diisi dengan jumlah yang wajib dilunasi. diisi dengan jumlah yang wajib dilunasi. diisi dengan total jumlah ppn, bm, dan yang wajib dilunasi. diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang wajib dilunasi. diisi tanda tangan danketerangan informasi terkait pelaksanaan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak yang bunyinya ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kantor pabean. diisi nomor halaman. diisi total jumlah halaman. format tanda terima pengembalian barang. kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai . . tanda terima pengembalian barang nom . . kepada: penyelenggara pos . . npp . . telah diterima pengembalian barang dengan kondisi baik, yaitu barang kiriman: consignment note, . . tanggal . . sppbmcp, . . tanggal . . tanggal pengembalian . . . . . . pejabat yang menangani barang kiriman tandatangan nama nip . . . petunjuk pengisian tanda terima pengembalian barang diisi nama kantor wilayah atau kantor pelayanan utama jbc. diisi nama kantor pabean, jika bukan merupakan kpu jbc. diisi nomor tanda terima pengembalian barang. diisi nama penyelenggara pos yang ditunjuk. diisi npp penyelenggara pos yang ditunjuk. diisi nomor consignment note cn) barang yang dikembalikan. diisi tanggal consignment note cn) barang yang dikembalikan. diisi nomor sppbmcp barang yang dikembalikan. diisi tanggal sppbmcp barang yang dikembalikan. diisi tanggal pengembalian barang pejabat bea dan cukai. diisi kota tempat kantor pabean tempat pengembalian barang. diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan tanda terima. diisi tanda tang pejabat bea dan cukai yang menerima pengembalian barang. diisi nama pejabat bea dan cukai yang menerima pengembalian barang. diisi nip pejabat bea dan cukai yang menerima pengembalian barang. format surat permohonan pembetulan sppbmcp kop surat perusahaan nomor lamp iran hal . . . permohonan pembetulan sppbmcp yth. direktur jenderal bea dan cukai u.p. kepala kantor . . kami yang bertandatangan bawah ini: nama . . . . ala mat . . . . . . dengan ini mengajukan permohonan pembetulan sppbmcp nomor . . tanggal . . yang mengharuskan karni membayar bea masuk clan pajak dalam rangka impor sebesar . . . . rupiah), karena . . permohonan ini kami ajukan dengan alasan: . . . . dst. sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan: hasil cetaklfotokopi sppbmcp dimaksud; surat kuasa dari . . . . . . . . . dst. demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan. hormat kami, . . . . catatan pejabat bea cukai penerima suratldokumen: berkas belum lengkap, dikembalikan. berkas telah diterima lengkap. catalan . . tanggal jam . . . . . . . nip . . agenda tanggal jam . . . . . . . . . . nip . . petunjuk pengisian surat permohonan pembetulan sppbmcp diisi nomor urut surat untuk perusahaan. dalam hal diajukan orang perseorangan, dapat dikosongkan. diisi kota tempat surat dibuat. diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat. diisi jumlah lampiran surat. diisi nama kantor pabean yang menerbitkan sppbmcp. diisi nama perusahaan. dalam hal diajukan orang perseorangan diisi nama orang. diisi dengan jenis identitas npp". dalam hal tidak memiliki npp, diisi dengan jenis identitas yang dimiliki oleh pemohon. diisi nomor dari jenis identitas yang diisikan nomor diisi alamat perusahaan. dalam hal diajukan orang perseorangan diisi alamat orang. diisi nomor sppbmcp. diisi tanggal sppbmcp. diisi angka dalam rupiahjumlah keseluruhan pungutan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. diisi huruf dalam rupiahjumlah keseluruhan pungutan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. diisi dengan jenis permohonan pembetulan (pilihan: kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penetapan}. dapat diisi lebih dari (satu) pilihan. diisi alasan pengajuan pembetulan sppbmcp. diisi alasan pengajuan pembetulan sppbmcp, bila ada. diisi nama perusahaan tau orang perseorangan, jika diajukan berdasarkan kuasa. diisi jenis identitas perusahaan tau orang perseorangan, jika diajukan berdasarkan l~:masa. pilihan utama adalah npp, jika tidak mempunyai npp dapat diisi dengan ktp, paspor, atau jenis identitas lainnya. diisi nomor dari jenis identitas yang diisikan nomor diisi jenis dokumen pendukung permohonan pembetulan yang dilampirkan. diisi jenis dokumen pendukung permohonan pembetulan yang dilampirkan, bila ada. diisi nama pejabat yang berwenang mewakili perusahaan. dalam hal diajukan orang perseorangan diisi nama orang dimaksud. diisi namajabatan atas nama yang diisi nomor diisi catatan alasan pengembalian permohonan dan tau kekurangan berkas permohonan. diisi tanggal pemberian catatan nomor dan pengembalian berkas. diisi jam pemberian catatan nomor dan pengembalian berkas. diisi tanda tangan pejabat bea dan cukai yang mengembalikan berkas. diisi nama pejabat bea dan cukai yang mengembalikan berkas. diisi nomor nip pejabat bea dan cukai yang mengembalikan berkas. diisi nomor agenda penerimaan berkas permohonan yang diterima lengkap. diisi tanggal berkas permohonan diterima lengkap. diisi jam berkas permohonan diterima lengkap. diisi tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerima berkas lengkap. diisi nama pejabat bea dan cukai yang menerima berkas lengkap. diisi nomor ni~ pejabat bea dan cukai yang menerima berkas lengkap. format surat persetuju. lx.' giliran . . hal persetujuan pembetulan sppbmcp yth . . sehubungan dengan surat saudara nomor . . tanggal . hal permohonan pembetulan sppbmcp, kami telah melakukan penelitian atas permohonan yang saudara ajukan. berdasar~yetujui permohonan pembetulan yang saudara ajukan dan terhadap sppbmcp nomor: . . . tanggal . . dinyatakan: . . demikian disampaikan. tembusan yth.: tertulis: . . dibetulkan: . . . a.n. direktur jenderal . . . . . nip . . direktur jenderalriuraian pembetulan, misalnya: "dibatalkan dan akan diterbitkan sppbmcp yang baru" (apabila pembetulan sppbmcp mengakibatkan pengurangan sebagian tagihan); "dibatalkan" (klausul ini digunakan apabila pembetulan surat penetapan tagihan mengakibatkan harusnya seluruh tagihan); dan atau "dilakukan pembetulan atas kesalahan tulis kesalahan hitung kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang undang kepabeanan." diisi dengan bagian yang akan dibetulkan. diisi dengan bagian yang telah dibetulkan. diisi nama jabatan pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat perseturja suatu kantor wilayah jbc. format surat penolakan permohonlampiran . . hal penolakan pembetulan sppbmcp yth . ; sehubungan dengan surat saudara nom . . tanggal . hal permohonan pembetulan sppbmcp kami telah melakukan penelitian atas permohonan yang saudara ajukan.olak permohonan pembetulan yang saudara ajukan dan terhadap sppbmcp nomor . . tanggal . . . dengan alasan: . . berkaitan dengan penolakan atas permohonan pembetulan saudara, maka dengan surat ini kami nyatakan sppbmcp tersebut tetap berlaku. selanjutnya agar saudara segera melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka impor terutang paling lambat sesuai dengan jangka waktu semu la. keterlambatan pelunasan bea masuk dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa denda. demikian disampaikan. a.n. direktur jenderal . . . . nip . . tembusan yth.: direktur jenderal u.p.nolakannalasan penolakan pembetulan. diisi nama jabatan pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat persatu :rja suatu kantor wilayah jbc~@dealer utama belum mengakomodir pertimbangan pertimbangan yang diperlukan dalam hal akan mencabut penunjukan dealer utama khususnya terkait tidak terpenuhinya kewajiban dealer utama dan hasil evaluasi kinerja tahunan dealer utama, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait pencabutan penunjukan dealer utama dan penerapan penghitungan pelanggaran atas kewajiban dealer utama untuk pengenaan surat peringatan diperlwww .jdih.kemenkeu.www .jdih.kemenkeu.go.idketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:yang menempati peringkat terbawah berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan dealer utamketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu.go.iddealer utama sebagaimana dimaksud dalam salah satu kewajiban dari kewajiban dealer utama sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf atau huruf sebanyak (dua) kali, atau salah satu kewajiban dari kewajiban dealer utamabaik seluruh atau sebagian sun yang dipinjam, sampai dengan batas waktu peminjaman sun sebagaimana dimaksud dalam semua pelanggaran yangiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal dealer utama mendapatkan: surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam sebanyak (tiga) kali, atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam sebanyak kali berturut turut, maka dealer utama tidak dapat mengikuti lelang sun dan lelang pembelian kembali sun sampai dengan adanya keputusan mengenai pencabutan penunjukan dealer utama. ketentuan diubah:www .jdih.kemenkeu.go.id,: kementerian tirto . nip www .jdih.kemenkeuparkir ditepi jalan umum bupati bintan, menimbang: bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat kabupaten bintan perlu adanya perubahan besarnyabintan nomor tahun tentang retribusi jasa umum maka besarny,jasa umum (lembaran daerah kabupaten bintan tahun nomor memutuskan menetapkan: peraturan bupati bintan tentang perubah. jdih.bintankab.go.idlukan bagi lalu lintas umum. bab perubahan tarif retribusi parkir mengubahperubahan tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah kabupaten bintan nomor tahun tentang retribusi jasa umum ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut: parkir biasa tarif retribusi jenis parkir baru rp) kendaraan tidak bermotor rp. sekali parkir kendaraan bermotor roda dua dan rp. sekali parkir tiga kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, mini rp. sekali parkir bus dan sejenisnya kendaraan bus rp. sekali parkir end mobil rod empat mobil kendaraan mobil barang roda rp. sekali parkir enam parkiran. jdih.bintankab.go.id parkir berlangganan jenis tarif retribusi parkir baru rp) kendaraan tidak bermotor rp. tahun kendaraan bermotor roda dua rp. tahun dan tiga kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, mini rp. tahun bus dan sejenisnya kendaraan bus rp. tahun kendaraan mobil barang roda rp. tahun empat kendaraan mobil barang roda rp. tahun enamu jdih.bintankab.go.id
uus bupati tegal provinsi jawa tengahjembatan jembatan xyz lokasi . 50m baik vii irigasi embung air sungai drainase embung xyz, lokasi ae. baik viii jaringan instalasi jaringan listrik desa, lokasi . baik aset tetap lainnya sapi 3ati tegal, umi azizah sa: annnnnnn dulu aan nnnnnnn mania sia uni nnnnnnnn sia milli onna ann adu teistik a8s8 fans as) ina) po, dia mana ci: lali naga said hata piliyilg danjedahi muatan jadi nani dijaga ian ngaggana setsa kkr kecamatan anne ann nur car kabupaten pen provinsi pen peer d tp, rich: twb ai. kepala desa ati tegal umi azizah: kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup,ibagi dalam kegiatankperubah: jenis usaha bum desa:,anpada meliputi penyediaan operasional pemerintah desa serta penghasilan tetap kepala desa dan perangkatatas dasar rekomendasian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desamemutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desasebagakepala bukan dengan tembusan kepala dispermasdes. laporan nomor rekening(lima'mbayaran pengadaan barang jasa dapat dilakukan secara transfer atau non tunai. pembayaran pengadaan barang jasa paling sedikit rp. lima puluh juta rupiah) harus dilakukan secara transfer atau non tunai, tegal, umi azi zah diundangkan slawi pada tanggal jamuan lor sekretaris.l.a. sedang penyelenggaraan pemerintahan desa oo ) e55 digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup: tee, operasional pemerintahan desa maksimal untuk kegiatan inoioot penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa o o o o \| too penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa ti( coor penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa) perlengkapan perkantoran, pakaian dinas atribut, listrik telpon, dll) tools penyediaan tunjangan bpd perkantoran, ian per dinas, listrik telpon, dll) penyediaan insentif operasional rti rw oo oil ooo pemberian penghargaan purna tugas kepala desa dan perangkat desa tipot penerimaan lain kepala desa dan perangkat dea) eat aka hxt21 emo sidang sarana dan prasarana pemerintahan desa tihaioot penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran pemerintahan oo pemeliharaan gedung prasarana kantor desa f tbol pembangunan renebiltasi peningkatan gedung prasarana kantor desa ira ioo pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur desa ) soal pemberian iin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa oo i\|oz\| pengelolaan pungutan desa kearsipan ktp, akta kelahiran, kartu keluarga, dil) ne. potensi desa)" tisp ios) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif ' tirsiooo pendataan desa pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat desa: cst pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar bia(esteem iwan, sen ag, aarselatan pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala des: )o \| tifosi pembentukan dan fasilitasi tim pendataan penduduk miskin, ' \| pat bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan min, musrenbangdes pra musrenbangdes, dil., bersifat reguler) bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa) iba penyusunan dokumen perencanaan desa rpm des rkp dead) apb des, dan seluruh dokumen terkait) oaj fpenerisa penyusunan laporan kepala desa penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun 7o anggaran, informasi kepada masyarakat) ija\| pengembangan sistem informasi desa desa allo. antar desa kecamatan kabupaten, pihak ketiga, dll)"" panbea ema pee ran kerana dan ja\| oo penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa: ala maa desa, (\|\| penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu, sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan tingkat desa: \| jalal retribusi aaa sub bidang pertanahan sertifikasi tanah kas desa alfa administrasi pertanahan pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan) s5gelolaan tanah desa atau tanah milik desa: pemberianizin hak pengelolaanatastanah desa: pengelolaan tangkas desa: tanah bengkok pengelolaantanahtitisara,dan (ordo rekening\| biang, subbidang, dan kegiatan oo le bidang pelaksanaan pembangunan desa lhuga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, 2j1l sub bidang pendidikan penyelenggaraan paud tk tpa tka tpo madrasah non formal milik desa" peta masanya gems dukungan penyelenggaraan paud (ape, sarana paud, dst) \|ilocos penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat \| pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan taman bacaan desa aa belajar milik desa pemeliharaan sarana dan prasarana paud tk tpa tka tpo madrasah non lapasmbangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasaranmi\|alakerabat kaa jembatan maya temoo. (estetetenme\| teori, era aro, dan kontan ios pengasuhan bersama atau bina keluarga balita bkb) )oo \| 22t pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional ' \| pemeliharaan sarana prasarana posyandu polindes pkd \| pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana prasarana . pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan saranasarana nala peta iafansarmogruntukambulane emaa: mkesdes posyandu reagen rapid tes kid untuk menguji sampel sampel makanan", i saoo (pemeliharaan jalan usaha tani oo pemeliharaan jembatan milik dea pemeliharaan prasarana jalan desa gorong gorong, selokan, box slab pen oos pemeliharaan gedung prasarana balai desa bali kemasyarakatan milik ala pemeliharaan embung milk beaer penganan permukiman gang csi pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tani ana all lpongeian, eo siap cover, denies, prana jalani gorong, selokan, box slab convert, drainase, prasarana jalan lain) kemasyarakatan"" pa.discmeliharaan talud pengamantebing cea .alam listrik tenaga mikrohidro dal foiiamarakt penandatangan enteng sosial masyarakat penanggulangan bencana alam": a.a aaa irajpemain ial pemeliharaan sambungan alr bersih rumah tangga fpipenisasi, dl) pemeliharaan sanitasi permukiman gorong gorong, selokan, parit, dll., diluar pemeliharaan fasilitas jamban umum mck umum, ' ' \| pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa permukiman penampungan, aa pemeliharaan taman taman bermain anak milik desa ' ) \| \|calcio pembangunan rehabilitasi peningkatan sumur resapan # iki(pipanisasi, dll) j. aape ce. drainase, air limbah rumah tangga)" pa. desa" "alcajcoo pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena (bencana alam: dan "ailala pelatihan sosialisasi penyuluhan penyadaran tentang lingkungan hidup kehutanan fe. nike perlindungan keanekaragaman (terumbu karang, mangrove, dsb) se. sungai":ef, tentang perhubungan, komunikasi, dan informatika) rel pembuatan rambu rambu jalan dea penyelenggaraan informasi publik desa misal pembuatan poster baliho informasi . pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi sin. pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pol el.co.! transportasi informasi komunikasi terminal desa "", dan ttu 2t bab bidang energi dan sumber daya mineral ' ) oo in7root pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa alternatif is1 pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa oo . milik 1s1 pengembangan pariwisata tingkat desa pembentukan, peningkatan kapasitas pokdarwis komunitas kelompok masyarakat yang lainnya pendukung gerakan desa wisata .ab bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat . aa pengawasan pelaksanaan jadwal ronda patroli dll) permesinan gate aan pemerintah desa satlinmas desa) koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pelindungan aan) penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa ioe bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin be pelindungan masyarakat bilo pembinaan keamanan dan ketertiban brilio1 penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban memelihara perdamaian, menangani konflik dan mela lala edisi desa, mitos pembentukan timkeamanan desy bait ooa pemberian jin hajatan dan keramaian berskala desa: penyuluhan kepada masyarakat desa sosialisasi dan motivasi pena reagan padan kejamdan low t2 eib bidang kebudayaan dan keagamaan ir2 pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa oo pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa beat penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan, dan keagamaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dil) tingkat desa milik desa kep mmm kebudayaan rumah adat keagamaan milik desa ial pembinaan kerukunan umat beragama: ) dialog pembinaan kesenian dan sosial budaya: ) sale pembinaan lembaganya: ) sieioos penanganan urusan nikah, talak, cerai dirujuk: ) noah ala ketenagakerjaan, bea megan kem bersifat sosial serta kegiatan keagamaan, dan bab bidang kepemudaan dan olah raga pet tingkat kecamatan dan kabupaten wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa los penyelenggaraan festival lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa pens. esa pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana peta ragamitebemae olah raga milik desa"" pembinaan karang taruna klub kepemudaan klub olahraga ' \| \| s\|c peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga: ) oo. b tag sama pembinaan lembaga adat ia). pembinaan lkd lpm lpml pembinaan pkk total pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan oo ial sistem organisasi mayarakatadat, calcio pembinaan lembaga kemasyarakatan desa: oo 3lokal fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan! ) rival pengelolaan kelompok kelompok bina keluarga:3noah pembinaan bem lkm mw sedang pemberdayaan masyarakat desa oo teetilt bub bidang kelautan dan perikanan af pemeliharaan keramba kolam perikanan darat milik desa oo . allow2 pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa ' \| pembangunan rehabilitasi peningkatan keramba kolam perikanan darat desa" aa. milik too pea" bantuan perikanan bibit pakan ds) pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat guna untuk perikanan \| barat daayan "oo al pelatihan perikanan kelompok nelayan":dan daa ta! hutan bakau perlindungan terumbu karang". pa. &. dermaga, dsb) tw auto bub bidang pertanian dan peternakan ida dean pan gan pam pertanian, penggilingan padi jagung,d) 3i2i peningkatan produksi peternakan alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang,dy r\|o2\| penguatan ketahanan pangan tingkat desa lumbung desa,dl) pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana oo pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat guna untuk ' ) pertanian peternakan" penautan kapasitas dagikelompaktai oo aj sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa peningkatan kapasitaskepala desa (peningkatan kapasitas perangkat desa j3) peningkatan kapasitas bpd ) pa! masyarakat desa kader kesehatan masyarakatsosialisasi penggunaan dana desa pengembangan sistem administrasi ", dan b to u u 3alo sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga \|pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan a\| pelatihan penyuluhan perlindungan anak awal (pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas),anak pelatihan pangan yang sehat dan aman pelatihan kader desa untuk \|pangan yang sehat dan aman'":'disabilitas perempuan), anak dan kelompok al", vw sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah umkm) kode rekening bidang, sub bidang, dan kegiatan (pelatihan manajemen pengelolaan koperasi kud umkm allpemberdayaan ekonomi masyarakat: pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga 'all pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan atau koperasi tingkat desa: 'asli pembentukan dan peningkatan kapasitas pengelola wisata desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata desa, also.", asli bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakt tua, sub bidang dukungan penanaman modal pembentukan bum desa persiapan dan pembentukan awal bum desa) (pelatihan pengelolaan bum desa pelatihan yang dilaksanakan oleh desa \|bantuan modal untuk kelompok tani: pelatihan kewirausahaan: alel peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan kelompok masyarakat miskin"": peningkatan kapasitas kelompok pengrajin peningkatan kapasitas kelompok pemuda pelatihan dan ketrampilan bagi masyarakat desa": sub bidang perdagangan dan perindustrian a70dog produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dil) pengelolaan pasar desa usaha jasa dan industri kecil tingkat desa"", pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna pengembangan energi ungkit listrik tenaga angin": all pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna energi terbarukan duk ungu desa produk ungu kawasan desain"allislkode rekening bidang, sub bidang, dan kegiatan digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak seal sub bidang penanggulangan bencana (upati tegal, umi azizahtegaltis (mala #ls ane ak: (sis eia sial fall ef: meme tum bei tree par rar lapan belt laki fla el abi elslelelsleslslal islam iai lal tel isl sele d iii lefalelelefelelelekeelel lelelalalefofs nahi dea (d2 lala lima ala ib eli heat ata nan tata (f2 jaka ala lala jaa ar: #ilatalsl areal aal iue harap ida hal pln eme lali lili beli iis (se islslats aa ida sial gea uud (lala lali kalatelel ala (aja aleralelalal (alel jelata pefslalal lela era. tepat #lalalelalel (alel sapi zara legal felelotlelal lal jaa. ala (al sisi los ala are mare benar haa are ari baru epa (ee sel (eleleleelelslelei teslslelaal lele sela tn, ann ann: seals\|g tam: jie kendala lang (ee ena hala sala falollal jeelalnal (lelet alla raat nusa tas anu ajang (bedeng halo naan panai insan dana pen ran dea pen pen pen kan ran kun aman mana maa eee fellleslaf hala ella ppp ppp ppp ppp ppp arena men (ii iii fala dan nan ai: (sela alat. ale 8lai \|alla #s8elata etal felelelalelal aras iol siaan fell (semata) rpe ara bela asal \|eslalalelaa alsislalsls) (dl aalallalalala alel ajal #\|2l jalak sau maa els\|ball ehir) isiejspiei ple) jelolelsl (sales) lela ppp ppp ppp ppp ppp ppp ppp ppp tan nan mpn! sia eme sil \|ella sial alalalalal alalelale) (ll lela lolalajal al. place ealelalelel isl aia palatal ellas2lalalalalsal sisi (alalak sal sial elegans spi skala ja: s la lela asi #lalalalal sis sll slalalal 2jalsislals\|ais\|sis\|s salsa jae sle\|ale\| 2ls\| alel ala leeolelalal lal ajal alka elev ala ajal aja sia gia salalaajalasisia\| sial si2 isis\| selam2ls\| sisi sig spi malala\| j2l dal del (ale) je) spi bike kie ke) ka) naa aan aan ann kanada naa maag format rancangan peraturan desa tentang apb desa bta line.ccccooooconoocoo. belanja desa rp. oococooocoro. surplus defisit rp. ocacocoooosce0tennsnnann pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rp. sasccesosensestnneean pengeluaran pembiayaan rp. see selisih pembiayaan (a b) rp .oeeeseceseeeeo pada tanggal .ogreat cat, umi azizahjenasasaws rekening uraian sumber dana twm wv j bela u u ai. tah awan o abapapa o ooekettamser o o teslpendapetantaintain toc houmapenoaatan o oo\| tia trneoeawa too penyelenggaraan pemerintahan desa) oloilslolpeanja perawi foil belanja barangdanjasa ) o \| o o o\| lol etakeanaan pembangunan dea '2ljose peamamoda oo penanggulangan bencana, keadaan darurat dan isi\| ffenanegulangan bencanabelanja tak terduga isi\| keadaan darat seal oceania tak terduga imam bertanya seratus 7prism lel jeemeiayaan ie\| penerimaan pembiayaan lee ieengetuaran pembiayaan w w kepala desa, wgreat tegal) umi azizah format rancangan perkakas tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa aehl.j karorphans nnenantann transfer nanas lain lain pendapatan yang sah jumlah pendapatan rpsvsassteanna belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa rp.c.voodoo bidang pembangunan rep nas bidang pembinaan kemasyarakatan ripissassisienamnsnia bidang pemberdayaan masyarakat bep oosereerecwen bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa pecccocm jumlah belanja pipiboomezpontesemaan surplus defisit) rpissssssvssasesn pembiayaan desa penerimaan pembiayaan mpu pengeluaran pembiayaan ipibenresaranaroonag selisih pembiayaan (a b) robi\|bupati cat, umi azizaheee ist arerelaeretar ltd elo ema thoeeooa eao iai eto homekendapts o poo tak iae banana ordo i pndapaantaian oli corp ear desa eehomerpendapatas h book cool doo egg pemstenggaraan pemerintahan desa oo oo. too emvelenesaraan belanda io bana operasional pemerintahan desa mes tunjangan kepala desa tfirerysd baja pegawai ama desa toro rincian obyek belanja oto administrasi kependudukan, pencatatan nf\| belanja barangdanjasa oo teja aamir jasa honoamam oo too rincian obyek biaya boo akaanaan pembangunan desa boo jadikan cures belanja moda 2preferen baamamotar geaungaan ojs3\|a perincian obyek belanja oo penanggulangan bencana, keadaan ini keluaran outputjanggar sumber yaa tabu uou are sja emangenlangan bencana spteroooo pemangealangan bencana sirroojejah alan tak terduga tt oofsjafooj belanja tak terduga o o \| mean berang urus yeast oo tep pameran jenis penerimaan pembiayaan oo o \| teja ty) isi tahun sebelumnya ' )) ) e\| \| samaran sebelum soe emmeuaran pembiayaan tipe ka oo mantan bana pembentukan dana cadangan \| rarr mwparyreaa 111m way umi azizahtegal, umi aziz laika be838, sengaja gis3 refit pingeatat pen: pre ss9933 a38 dop sara paha orak sasha sss5 pnp bagan met (aa le22 asia 38g atik egg tale 2ia (is (k3 sie isl (ss a53 ig3a \|algagnas (d2ie: bo. aaa osp free ie) pagan j3? pati fee eeeeff msi @\|$ hal nama melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran apb esa. sekretaris desa selaku koordinator ppid selaku pelaksana kegiatan anggaranpengelola teknis kegiatan pada skpd. honorarium sebagaimana dimaksud pada bersumber dari biaya operasional kegiata. ketua: sekretaris: dan cc. anggota. bag? terbesar sar apa gagal ess ana tali panik dallas mie saja a35 bara g3aa erik 2g o\|s ada jelas iii sira tai alma? het ya. tel sda her rel tere aah dn. ape bea sarana abad ata ie: agagejasis tan engan s0x0 nn: jera al, fan) abg ipa (aa me) a52 nan ta) ks) sisa gas atas kene sas ala api sam. seats saga asas beast sai jaa asia sess sasa sana aan kasa aigaketsa apa maag gani "s,. maa anakan gas sis: era (gf are s3su loses osama lili re: format peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa amengingat binaan diaessssaon lee sehingga menjadi versi aria. fee, dengan rincian sebagai berikut: pendapatan desa semula rep nssstssi bertambah (berkurang) rp5 vsevistasessern jumlah pendapatan setelah perubahan rp. accocmm . belanja desa semula rp. nonnennanaanan bertambah (berkurang) sae jumlah belanja setelah perubahan bpeeasessenannnsnana surplus defisit) setelah perubahan rpisssnasi pembiayaan desa penerimaan pembiayaan semula pep: ceres memerankan bertambah (berkurang) rp. ngan jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran pembiayaan semula bertambah (berkurang) bip amandoocoooorecall umi azizah lap! sis legi ran s3: lap) sei yi: sis ppi p383i, ens sebagai snkn go. sa3 sa38a sell ai" ue, on ancnnnnn iii a0tm spe ers eggs555b soigetaa jintan jalacinn sewasisssnan (onnsoreranes bertambah berkurang sejumlah rp. beam) sehingga menjadi rp.y le.) dengan rincian sebagai berikut: pendapatan desa pendapatan asli desa semula ripisnsesessssyyinana bertambah (berkurang) sacacnnanttanaan jumlahac. lain lain pendapatan yang sah semula rp. .a coc. bertambah (berkurang) rp. says c######. jumlah lain lain pendapatan yang sah setelah perubahan rec cccocooooocoooo. jumlah setelah perubahan rp.o. bidang pembinaan kemasyarakatan semula rph.concord#o. bertambah (berkurang) rp. jumlah setelah perubahan rp.voodoo bidang pemberdayaan masyarakat semula rp. s.ooo##. bertambah (berkurang) rpr. oo. jumlah setelah perubahan rp.oo.ioooo . jumlah belanja setelah perubahan rp. surplus defisit) setelah perubahan pessescarasensanann pembiayaan desa penerimaan pembiayaan semula pe.c coc ##. bertambah (berkurang) rp. com. jumlah setelah perubahan rp. .cocoococor pengeluaran pembiayaan semula rpr. bertambah (berkurang) rp. coc #o# jumlah setelah perubahan rp.aco coco. selisih pembiayaan setelah perubahan rp. oo oo.ootegal, tea kini ini lou ida teri pel null bil dad 4d end ola jade load klas allakoikada eta altai gila latte tana sis 3s: sisieigasis ses beh5 do. teo sob kau dpt topi makna oil lau tan thn dasi tenun k : oli sis tai bmi (slug small islas lalalsisis (segera teh lal72 \|eelsisls as33 izg saga pen era faheeeeae lele ojo lekelefe) aa. inn see pepper 2fo. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada yaitu pelaksana kewilayahan. dalam hal desa tidak terdapat pelaksana kewilayahan maka tim sebagaimana maksud pada berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan atau masyarakatminimal (tiga) orang dan ganjil serttim unit layanan pengadaan barang jasa pada skpd. honorarium sebagaimana dimaksud pada bersumber dari biaya operasional kegiatbendaharbendahara pengeluaran penerimaantiga pemeriksa kegiatan infrastruktur setempatblu nun ron jet) #lumut slim sila jala gadis juta t tel tar soleh format dpa format rencana anggaran biaya rab) rencana anggaran biaya tahun anggaran. sub bidang aman nasa kegiatan tan snn waktu pelaksanaan: lena rincian pendanaan uraian volume harga satuan jumlah rp.) rp) aap urat i\| disetujui kepala desa kaur si. tegal, umi azizah soo bb a taro rio ket kanan bnn des sat geo loh ello lol 3ateis shot jera dug tail ket, dalan fseadahala jelang ata maa paman pa. san para oto iii nun sala wan dela (den da3 along assists sig ik33189sb aap sela elsa gagal asia elalalala f)ss2 sec ecajkatja eja)s\|sla ha ill iis lies ipp bnn isspesll al $$: dim: dana din kiat sulut unit yul blu (alas aan amp mm etis mma bea bla jaga jaga pul elena iii pn. nee bee tel tei lek erne hehe ganga pelet fee dll lil lil oli bip mal kelar (a25 (ella (sasis jala alalelelal ral ban tol kmi isi skr ikke iissllii dan tan (ic ttd sell gis sisa gen dsn maa do. ts: nan nina tn: ann: tag #lelah jeda mela hee las jelalalalaa tapai lela asa (sial fee skeletal eksis esa esa alel ang pisa lala) sasar ra see epi lai pee nek tar.oco.o.obatimere pindahan jumlah dari halaman sebelumnya penerimaan roti pengeluaran hotapengetuaran saidokas o o \|pati tegal umi azizah## # wmn kecamatan. co. oowoomeesntan nama kegiatan: .o.o (o. wo. woo tanggal\| nomor uraian penerimaan nomor saldo kas bukti uang rp) barang bukti setor rp.) tenaga kas volume) desa tindakan maa jumlah dari halaman sebelumnya www e:e: paman poogal umi azizah ela boi ng bni daazeel pisau ate aja kel pl mai set8 sei :\|g p3. ta333 $35i3538 s., da3 esa oft e5: g2? iii ite a13 33a pop wa3 sas sag3333 em tit b3: boi ahg paham geng bap gaya anon eee letak gas genunusas asi hanna jin owlaaon g3a3 tee seeseees d058 sii sssssss kerja perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan atau tenaga pendamping profesional. pemeriksa kegiatan infrastruktur berjumlah (satu) orang dan paling banyak (tiga) orang. susunan pemeriksa kegiatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada apabila (dua) orang terdiri dari ketua dan sekretaris. susunan pemeriksa kegiatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada apabila (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. pemeriksa kegiatan infrastruktur desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan dapat diberikan honorarium. honorarium sebagaimana dimaksud pada untukanitia pemeriksa hasil pekerjaan pada skpd,,,laksanaan kegiatandapat diberikan biaya operasional kegiatan paling banyak (lima per seratus) dari pagu anggaran kegiatan.biaya perencanaan infrastruktur, honorarium pelaksana kegiatan anggaran, honorarium tim pengadaan barang jasa, honorariumalat tulis kantor, papan informasi kegiatan dan prasasti kegiatan. bab iii anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa terdiri dari: a. pendapatan desa, belanja desa, dan cc. pembiayaan desa. format surat permintaan pembayaran surat permintaan pembayaran spp) tahun anggaran ec. sub bidang seneineann asuransi nana udayana kegiatan ikan waktu pelaksanaan uraian pagu pencairan permintaan jumlah sisa dana anggaran s.d.yg sampai saat lalu sekarang ini u uolupati tegal umi azizah format pernyataan tanggung jawab belanja pernyataan tanggungjawab belanja tahun anggaran e.oooooow. sub bidang lesisinsnieereesesesknaris kegiatan anmnpinenn peranan eeninetatan tan rp.) i i tumpt kasi.o.oococoooo.ooooooooooooomtegal, laa azizah bekasi man sis bas \|\|! feb tee gila ojo wafat bg. maka biasa3at3 cijahgrdanag mos you pat bata nan gegesik barisan reni bse eis raja tn: pen sera jet eropa eee sll pama ornata3 ia, jan bbb ses open h3se 3885s$ sasis$sss mia asi mini tannin ss) popup dbm: period iii iii a23 335e bell ab9e sell pem aa) ia, na: sn: ai: e5iga singa lai ea: tata see55ass basse3e35 nana annnnggn ssel lan eis23 ass iii bn: a95$ bo: pagar a\|s ago ajah tas ta) sus eras "an nan sir usus kan sis eti mww iss lembap ng: esr sama ea rel psanrwonoa see osllilllllas guam oo1bupati tegal, azizah format pembantu buku kas umum buku pembantu panjar buku pembantu panjar desa.ioocoro.o.i kecamatan.occooooom0r.o. tahun anggaran.ordo.ooopat, (id wal umi azizah format akuntansi kantor desa cjumlah dalam angka. ( . jumlah dalam huruf.) l. jumlah dalam huruf lanjutan.) sebagai pembayaran :s.(catatan keuangan . desa. .tgl, bln, th. yang member yang menerima . nama pemberi. . nama penerima. bupati tegal, jan mini umi azizahasi kode rekening anggaran anggaran sumber alb meja jendela haa uut too asia o u tuu tie obyek pendapatan wo teen taro o ovo lu uou jean npaapea o voodoo uuu uo pendapatan iain iain www penerimaan dari hasil kerjasama antar desa ). obyek pendapatan too eee st. " tiiiii ia oki umlahpendapatan oo tee koo isi parwa ii\|aji jajsjij belanja pegawai oo penghasilan tetap tunjangan kepala desa gjagorps kemasan obyek belj3joj\| belanja barangan jasa )s3joi\| belanja jasa honorarium rincian obyek belanja men \|sll paaamoat o gu ukd.1los\| belanja modal gedung dan bangunan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak soo pemanggangan bencana 5s\| joo\| penanggulangan bencana oo ) joo belanja tak terduga oo sopo food adanja tak terduga 1joo belanja tak terduga ini dal ket logam bedanya o i\|o kei sorevusyoemsmy o ooo iii iii "bt ts\| pembiayaan loyojil penerimaan pembiayaan na, vote spa tahun sebelumnya solo sita tahun sebelumnya tej? pengeluaran pembiayaan oo oo lel2fi\| pembentukan dana cadangan \| pembentukan dana cadangan o \| ter ro ih kepala desa, limoegal umi azizahti, lampiran lampiran rincian aset tetap desa tegal umi azizah. lebih) ref anggaran realisasi kurang pendapatan pendapatan asli desa kkk.kkk xkx.xnk xxx pendapatan transfer dana desa xxx. kkx xxx.kkk xkx bagian hasil pajak dan retribusi daerah kxkkkk bxx.axk xxx alokasi dana desa xxx xxx kakak kak bantuan keuangan propinsi kxx.kkk kak.kkk xxx bantuan keuangan kabupaten kxx.xxx kkk.kkk xxx pendapatan lain lain kkr kakak xxx jumlah pendapatan kak x.xkk.kkkkkk.kkx xax.kkk xxx bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan c15 xxx.kkx kkm. xxx bidang pemberdayaan masyarakat desa dan c15 kk. xxx. kkk xxx bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan dan c15 kxx.kkk kkk kak xxx mendesak desa jumlah belanja x.kkxkkk k.kkk, kkm k.xxx surplus (defisit) xx.xxx xx.xxx pembiayaan penerimaan pembiayaan xxx.kxx xxx.kxx xxx pengeluaran pembiayaan kxx.xkk kek. xxx pembiayaan netto xx.xxx xx.kkkbupati tegal,y) rafi (www umi azizahmm ccoooocooo tangkai ooika. hak kkx. ham hasil aset kkx. kak kkx.kkk swadaya, partisipasi, dan gotong royong kkx.kkk xkx.kkx xxx lain lain des yang sah xxx. kxx.kkk xxx kel kak preal arang tahap xxx. kmk kkx, kak xxx tahap kxk.kkk kxx.kxk xxx kxx.xkk xxx. kkk parekk.kkk xkx.kkk xxx tahap xkx.kkk xxx. kxk xxx kkx. kk. xxikx.kkk kkk.kkk kkk bantuan keuangan kabupaten penerimaan desa yang berasal dari bantuan keuangan kabupaten. adalah sebagai realisasi lebih) anggaran validasi kurang kkk.kkk kkk.kkk kk xxx kkx.kxk xxx penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga kk. kaa kxx.kkk penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi desa xxx. kxk kxx.kkk xxx hibah dan sumbangan dari pihak ketiga xxx. kakk kxx.kxk xxx bunga bank kex.xkx kkx.kkk xxx lain lain pendapatan yang sah xkx.xxk xxx.kkk xxx kkx.kkk xbelanja barang dan jasa xxx. xxx. kxk xxx belanja modal kkk.kkk xxx. kkk xxx kkbelanja barang dan jasa w0d kkx.kkk xxx belanja modal kkx. xxx xxx,kkk xxx kkx.kxx kxx.kkk.kkm belanja modal xxx. kkx.kxk bo. xxx. kkk xkx.kkk xxbelanja barang dan jasa kkx. kxx.kkk p. belanja modal kkx.kkx xxx. ka"tt kkk.kkk kkkkk xxx. kkk xxx penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa xxx. xxx xxx. jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa xxx.kxx xxx.kxx xxx tunjangan bpd xxk. xxx xxx. kkk kkx.xxk ix. kak xxx belanja barang dan jasa belanja barang perlengkapan kantor xxx. kak xxx. kam xxx belanja jasa honorarium kkk.kkk kkk.kkk kkx belanja operasional aparatur desa xxx. xxx xxx. xxx xxx belanja jasa sewa kxx.kkk xxx. belanja operasional perkantoran xxx. xxx. kkx kkk belanja pemeliharaan xkx.kkx kkx.kxk xxx belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat kkk. kxk xxx. kkk kkk.kkk kak xxx belanja modal belanja modal pengadaan tanah kxx.kkk xxx. kkk xxx belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat kek. kak kkk.kkk xxx belanja modal kendaraan kxx.kkk kxk xxx belanja modal gedung dan bangunan kkx.kkk xxx. kak kkk belanja modal jalan ka. kkk kek. kek xxx belanja modal jembatan xxx. kkx kkx.xkx xxx belanja modal irigasi embung air sungai drainase kxx.kkx xxk.kxk xkk belanja modal jaringan instalasi kkx.xkx xxx.kxk xxx belanja modal lainnya kok kan kerlkkk kkkakkk belanja desa dalam klasifikasi sub bidang fungsi) wwwex.kxk kxx.xkkk kek. kkk kxk desa sub bidang administrasi kependudukan, xkx. xkkkx.xkk xxx keuangan dan pelaporan sub bidang pertanahan xxx. kkk kek. kxx xxx xxx. kxk xkk.kkk bidang pembangunan desa sub bidang pendidikan xxx. kkk xxx. kak xxx sub bidang kesehatan kxk.kkx kxx.xkx xxx sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kkx.kkx xxx. kak . sub bidang kawasan permukiman xxx. xxk.kkk xxx sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup kkx.kkk xxx. kxk sub bidang perhubungan, komunikasi, dan kxk.xxk xkx.kxk xxx informatika sub bidang energi dan sumber daya mineral xxx. kkx.xkk xxx sub bidang pariwisata kr. kak kk. kak kek kkk.kxk xxx. kkk bidang pembinaan kemasyarakatan desa sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kkx.kxk kkx.kkx xxx pelindungan masyarakat sub bidang kebudayaan dan keagamaan kkk.kxk kkk.kkk xxx sub bidang kepemudaan dan olah raga xxx.xxx xxx. xxx xxx sub bidang kelembagaan masyarakat kxx.kkk kkx.kkk xxx kkk. kak kk. kak belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sub bidang kelautan dan perikanan kkx.kxk kkk.kkk xxx sub bidang pertanian dan peternakan kxx.kxk kk. kak sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa kk. kan xxx. kak sub bidang pemberdayaan perempuan, kkx.xxx xxx. xxx perlindungan anak dan keluarga sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan xxx. kkk kek. kkk po. menengah umkm) sub bidang dukungan penanaman modal kkk.kkk kxx.kkk xkk sub bidang perdagangan dan perindustrian kkx.kkk xxx. xxx xkkkx.kkx xxx sub bidang keadaan darurat kkx.kkk kxk.kkk kxk sub bidang keadaan mendesak. xxx. xxx xxx. xkk xxx kak kakak kak .kkk xxx.kxk xxx pengeluaran pembiayaan kxx.kkk kek.kkk xxx kkk.kkk kkk.xkk xxx penerimaan pembiayaan terdiri dari: siapa tahun anggaran sebelumnya kxk.kkx xxx. xxx pencairan dana cadangan kxx.kxx xxx.kkx xxx hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kxk.kkk xxx.kkk xxx kxk.kkk kkx.kkk xxx pengeluaran pembiayaan terdiri dari: pembentukan dana cadangan kxx.kkx kxx.kkk penyertaan modal desa xxx.kkk xxk.kkk xxx xxx. xxx kxxk.kxk kkx.kxk xxx peralatan, mesin, dan alat berat xxx. kxx xxx. kkk xxx kendaraan xxx xxx kkx.kkk xxx gedung dan bangunan xxk.kxk kkk.kkx jalan kxk.kkk kkx.kkx xxx jembatan xxx.kxx xxk.kkx xxx irigasi embung air sungai drainase kkx.kxk kxx.xkk xxx jaringan instalasi xxx. xxx xxx. kxk xxx aset tetap lainnya kkx.kxx xxk.kxk xxx konstruksi dalam pengerjaan kkk.kkx kex.kkk xxx kkx.xxxl pengurangan) bum des xxx kkk.kkk kxx.xxk xxx bum des yyy kkx.kxk kkk.kxk xxx kak kek b0. ask dst ati tegal, dana umi azizah g,8l tpa 3il dl tan gi: tn: an: tn. de: dpn ber hoo sii poo ana bahasa asa aka tas metadata v7. ding ayo, donor ios erna e0d syk ramadhan nan sesnipid lesung tia venue sengit gug, of. han free desslod sfx paud il. ieelatani nnsyarstl niv dir 0ul.uc pics eno e290 iman nsp mental geo toah onu,le lis toda ega penangan matah estado odo. pun, ade ladang pendaratan alah nanda asungasdann uuo0,can a05 endimoen yap gsl ing ini into? man inang seng dab isis) sun dl) misa nameb air dat pan oat pena! ah: kanannya hasina ggunaan dan penetapan lokasi serta besaran dana desa bagi desa desa wilayah kabupaten tegal,mpat puluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enambank persepsi yang ditunjuk oleh bupati wajib mengirimkan lembar konfirmasi tahap tahap dan tahap iii kepada bukanngorganisasian bagian kesatu pendampingan pendampingan kegiatan: wakil bupati selaku wakil penasehat: sekretaris daerah selaku pengarah: asisten administrasi pemerintahan sekda selaku wakil pengarah: kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa selaku penanggungjawab:: sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa selaku sekretaris: anggota terdiri dari inspektur kabupaten tegal: kepala badan perencanaan pembangunan dan litbang daerah kabupaten tegal, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten tegalidang pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tegal: kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten tegal: kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten tegal: kepala bidang pada bukan kabupaten tegal, kepala seksi pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tegal: staf pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tegaldoman pelaksanaan ddpemantauan sisa. tim koordinasi kecamatan sebagaimana maksud dalam ditetapkan dengan, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desaparawilayahnya, melakukan pembinaan wilayahnya, melaksanakan asistensi penyusunan rab dd, melaksanakan kegiatan verifikasi bidang administrasi antara lain: dokumen rpm desa, rkp desa, rap desa dan apb desa, rencana penggunaan secara keseluruhan spj keuangan penggunaan dd, berita acara musyawarah desa tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan dd: dan surat per: melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam setiap proses tahapan kegiatan, pemantauan sisa dd, menghimpun dan menyimpan salinan arsip surat pertanggungjawaban dari desa wilayah kerjanya, j . melakukan rekapitulasi surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf dan mengirimkan,akan diberikan oleh provinsi dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh provinsi. bagian kedua pelaksanaan dana desa pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari mendasarkd. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasarsebagaimana dimaksud padcbanana maupunmeningkatkan partisipasi masyarakat desa,dalamd. ketidaksetujuan atas rencana penggunad, pemerintah desa dapat meng.dantiap tahap kepada bupati kepala bukan kabupaten tegal, dan laporan realisasi penggunaan tahap laporan realisasi penggunatim koordinasi tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dd. pemantauan dan evaluasi oleh tim koordinasi tingkat kabupaten sebagaimana sesuai ketentuan dalam pemantauan dan evaluasi oleh tim koordinasi tingkat kecamatan sebagaimana sesuai ketentuan dalamoleh bupati. dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa rkd sebagaimana dimaksud dalam ditemukan sisa rkd lebih dari (tiga puluh keseratus)kabupaten untuk melakukan pemeriksaan. cc. penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf difasilitasi oleh camat. sisa rkd lebih dari (tiga puluh keseratus),lam hal kepala desa tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalamterdapat usulan dari inspektorat. penundaan sebagaimaninspektorat dalam hal terdapat potensi atau terjadi penyimpangan penyaluran dan atau penggunaan dd. bupati menyalurkan kembali yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud 37sebagaimana dimaksud dalamyang ditunda dalam hal setelah dikenakan sangabdpemerintah kabupaten memberikan sanksi administrasid,d, short message service facebook kemenkes. twitter semen desa,,sesuai kewening dari z019 p kup tegal, ne) aliah diundangkan slawi pada tanggal jane zng #sekretaris daerah kabupaten tegal ari nai mamalia nan (cerai ag dodo joko mulyono berita daerah kabupaten tegal tahun nomor penjelasan atas peraturan bupati tegal nomor.umumdanmaka dipandang perlu mengatur ketentuaii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas.pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dd. berdikari mengutamakan pemanfaatandkabupatenatau lembaga keuangan yang ditetapkanemonitordasarkan pada prinsip prinsip: keadilan, kebutuhan prioritas: terfokus, kewenangan desa, partisipatif, swakelola: berdikari, berbasis sumber daya desa, dan tipologi desa, :bagaimana dimaksud dalam huruf yang88. seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) alokasi dasar tiap desa sebesar rp672. enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satuangunan yang diberikan khusus untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki detil jumlah penduduk miskin lebih dari (delapan) sebagaimana telah0. sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah). bagi desa tertinggal dengan detil jumlah penduduk miskin lebih dari (delapan) mendapat alokasi afirmasi sebesar rp211. dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). klasifikasi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan detil jumlah penduduk miskin lebih dari (delapan) penerima alokasi afirm, ( seratus empat puluh satu milyar dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam dihitung menggunak, x z1) z2) z3) z4)lokasi dan besaran pencaikeseratus):, tahap paling cepat bulan maret paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar penyaluran tahap dilakukan setelah kepala desa menyampaikan: surat per,bendahara desa: fotokopi keputusan bupati tentang penunjukan bank persepsi selaku pemegang kas desa, fotokopi nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku, dancg. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) kabupaten tegal. penyaluran tahap dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output tahun anggaran sebelumnya. penyaluran tahap dilakukan setelah kepala desa menyampaikan: laporan realisasi penyerapan sampai dengan tahap kepada bupati cg. kepala bukan kabupaten tegal melalui camat, yangan huruf disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcore) dan atau dokumen elektronik (softcopy) dengan menggunakan aplikasi siskeudes. dalam hal penyaluran tahap dan tahap dilakukan secara bersamaan, maka penyaluran dari rsud rkd dilaksanakan dengan ketentuan tahap dan tahap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada tahap tii dilakukan setelah kepala desa menyampaikanpencairansebelum hari kerja pertama untuk bulan berikutnya bud). dokumen penyaluran add sebagaimana dimaksud pada hanya disampaikan sekali awal bpd)pengalokasian sebagaimana dimaksud pada menggunakan perhitungan sebagai berikut bagi desa yang besaran add berjumlah sampai dengan rp. digunakan paling banyak untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, termasuk didalamnya,paling banyak (sepuluh per seratus) dari add digunakan untuk operasional pemerintah desa, paling banyak10 sepuluh per seratus) dari add digunakan untuk tunjangan dan operasional bpd, paling banyak tiga belas koma lima per seratus) dari add digunakan untuk insentif dan rw,minimal ddasar penghitungan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikutdari penghasilan tetap kepala desa per bulan. rumus penghitungan besaran penghasilan tetap per bulan adalah sebagai berikut kepala desa sekretaris desa perangkat desa selain sekdes keterangan perolehan penghasilan tetap formulasi perhitungan xnj\| proporsi kades proporsi sekdes proporsi perangkat desa selain sekdes jumlah perangkat desa selain sekdes sesuai sook desa jumlah bulan dalam (satu) tahun penggunaan add sebagaimana dimaksud dalam antara lain sebagai berikutsub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat: dan keadaan mendesak. penggunaan add sebagaimana dimaksud pada harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam apb desa. kegiatan yang dilarang dibiayai dari add adalah pembangunan, rehab pemeliharaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa, talangan pembayaran pajak bumi dan bangunan, danbagian kedua pelaksanaan kegiatan dan ketatausahaanbab vii tata cara pengadaan barang jasa tata cara pengadaan barang jasa dalam kegiatan addpartisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, danpemberdayaan masyarakat setempat. pengadaan barang jasa dalam kegiatan addlaporan dan pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan add kepada bupati cg. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) melalui camat setiap bulan dengan tembusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. laporan realisasi penggunaan keuangan add sebagaimana dimaksud pada menggunakan format dalam aplikasi siskeudes dan mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dan laporan realisasi perkembangan penggunaan dana addadd terintegrasi dengan pertanggungjawaban apb desa. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa.. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada. bab pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembinaan dan pengawasanserta evaluasi dilakusebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara fungsional oleh inspektorat kabupaten tegal dan atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan serta masyarakat. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan add sebagaimana dimaksuddan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjutditerima, dan atau menunda penyaluranan apa janan hwa ng" bati tegal, were ak, jim diundangkan slawi pada tanggal temuan an, kau mennnenaa (ss sekretaris daerah paten tegal, tun so. joko mulyono ber daerah kabupaten tegal nomor c)f)nomor lampiranokasi dan besaran alokasi dana desa kabupaten tegal tahun anggaran klasifikasi ( jumlah penduduk jumlah penduduk miskin luas wilayah ike oo jumlah penduduk jumlah penduduk miskin add per desa jumlah penduduk kesulitan kesulitan rp) penduduk miskin geografis geografis att anspantansanl, . oargorpo tmargasari oikaligayam berkembang lo) l.mojo woii it,s0\| o,0o020\| o,oo28 ooo7 o,oo39sess imargasari (dukuh tengah. berkembang olo7 1se7\| o,ooa1 o,oo31 o,zoos\| o,oog\| o,oo37e9927 imaroasari iwa nasa berkembang.) looojo27621 o,000o2\| 5a6\| o,oo1e o,oog i1,sa\| o,oo20\| o,0oa7 o0012\| o,dosis272 25c213a7\| markas oidanarja berkembang \|oil.o7 32sal to,ooo2\| loss o,oo16e\| o,ooa9g o,ooo7\| o,0oag ooo1i\| o.oo3s97a97 o22036.ss0\| imargasari ooojemb berkembang \|.o10\|. o o o,ooo0\| o,o0o40\| ,o117 \|ooo1s\| moore\| o,oo7247a9g maro masa imargasar.oo. maju o1olo o,oog\| o,oosa 4s2\| zoos2 jo,oog\| ooo17 moore\| o,opsi9rose \| ) imargasari ooipakulaut berkembang oo o,oo97 ooo49\| 5o2\| o,loss \|o,ooo0\| oo ) imargasari oikalisalak oo. berkembang i.ol olo o7j 3e7a\| o,ito o,loss\| o,oo82 \|o,oo12\| omega jo,ooo\| o,oo8213012 so.son.988s\| imargasari o pupuk utama il. berkembang \|oo10lo o o,ooa\| o,00o43 o,oo6o \|o,ooo0\| ooo7\| o,oo4o0s0e2z gakari ooimargaayu berkembang \|oo1ol.o7d6ss\| o,o032 o,0oo3\| o,00o31 o,oos6 woong\| o,ooo8g o,003soe03g o2147018\| ibunya oi guci juo o414. berkembang \|.o1 ol.ooj ba7s\| o,000o2\| o,oosa o,00o27\| ,oo71 jo,oo1if ,7a\| o,ooa6 ooo12\| o,opsi7o295 si.e7o.7e2\| ibu sioepona berkembang ooi ol.ojo6139\| o,ooa\| o,ooa i1,i2\| o,o120 joooigl 4a02\| o,ooa7 ooo12\| soosi4does d9. bum aaa o oibatumirah. o berkembang ojo o,00oo3\| sss\| o,o02e o,oo74 \|ooo11j ooo3a \|o.ooo0\| o,oo3soo27 sumbawa bumi mandiri oo o.solo t2co7\| o,0ob6 o,ooo0\| o,0o80 o,olas\| io,se\| o,oo19g\| o.ooo7\| ooo7editor \| ) oisumbaga berkembang oo1 o\| o o,oo3e\| o,oo48 \|ooo7\| o0o44 ooi1\| o,oos77e9o31 ibumu ooimuncanglarang berkembang \|.o1 o\|lo o o s5oal o,0o78 o,oo30 o,oo43 o,ooo\| jo,oo1o\| o,sosok3eas se.s304s8\| oo ) ipumyawao oidukuhbenda berkembang \|.o10l o ,00s6 o,00oe\| o,o137 o,ooe8\| o,oo62 o,ooo\| ag,4a\| o00o46e o,gases23 s7. ibumjawa ooicempaka o.ojo612. berkembang .o1 ol o 7o54os o,000o4\| ie73\| o,0os0 bse\| o,oo46 \|o,ooo7\| woong\| o,oo4sao3i7 isu awal namun l. berkembang \|tolol.o o,00o3\| o,o0o18g\| s,so\| o,ooe3 joo1o\| o,oggi woong\| o,oo3eo4o7s o236s8756\| 3a tbumyawa jejak o tertinggi ooo1olok7 b2271 ,000o4\| 1ase\| o,o043 ,o9\| o,oo36 \|oooosj ooo7\| o,oo37260s3 tpagerkasit.ol berkembang cocol logo o,0oo1\| 98a\| o,o01s\| o,o020 o,ooo3\| ,7e\| o,ooo8\| o,oo27o2c7 isumyawao berkembang iol.o7 o,0o31 o,oo1e\| 87il jo,ois ooo0\| o,o0o4211671 o o25798cs4\| oo ) pesona rem o o o o ooo12 berkembang \|oo10l o7s285\| o,oos6 o,ooo\| sama\| o,oo81 o,oo71 joo1i\| so, o,ooo8g\| o,010o57251 6a76215s2\| jona oo oidukuhtengah oo. berkembang lotion.oj7o2617\| o,ooo2\| o,00e8 o,oo24\| seal o,zoos \|ooo1o\| 39es\| ooo1o\| o,does99173 jong o ikebawune berkembang tolol.oj7 to, o,0o37 \|o,ois\| o,joao oo01o\| o,laosica23 o27.6054a9\| as1846.co.\| bojong o oisuniarsih ojo berkembang lociolo \|o,0oo1\| o,ooa7 3a7\| o,ooo0\| o,0o3789517 boron tuw o t asas1. maju o tolol o 877o\| to,0oo0\| o,ooe7 ,se\| ,0osa o,ohio\| o,ooo\| o,ooseoso01i sa4as.a9a\| o scs.ccs.1s1 bojong obunwae berkembang lotion.jonas7 o,00o31 o,orie\| \|ooo3s\| o,ooo0\| o,oo3segoe2 .3e8) bojong ooi lengkong o berkembang looiolo7 o,oos7 o,oo28\| \|o,ooa\| roti o,rose3o7s7 oo bojong oigunun gya berkembang i.oo9\|.o7j \|o,0oo1\| \|o, le7f \|o,ooo3\| s9,8s\| ooo1i ooo2ssi4222 o o 15c2820o0\| o o429810. bojong . ikajenengan ojo berkembang loo1ol.o7 \| o,oo2e\| o,oo24 o,ooa\| o,olas ooo11\| s6e bojong ooikalyambu oo. berkembang loololo7 s87\| books\| oouop\| oo0o1o\| o,oo2oe9a2e 181s9273\| oo bojong oidanasari berkembang lolos.ojo39as\| o,00o3\| uses\| o,ooa7 goal o,oo7o jo,oo1o\| ooo3a o,0ooo0\| o,oog4oss00o o27. bojong oc kura berkembang look o\|.ooj7 o,0oo3\| o,0oe7 o,o0o3s\| 208f o,zoos\| o,olas ooo1i o,oos283so7 battuta ngo karya berkembang loo1ol o72708\| to,ooo2\| 8sz\| o,0oa3 o,ooo\| sa, o0,oo3e o,ooo9\| o,oo3oss249 oo ) tbalapulang oikalibakun berkembang ic.) logo7 ,000o2) 71a\| o,o011 gi7\| o,oo37 \|o,zoos\| so,la\| o,oog\| o,0o2611700o o15998.00os\| jumlah penduduk jumlah penduduk miskin luas wilayah ika nama dosa alokasi dasar klasifikasi rasio ema alokasi formula p fu add per desa desa idm jumlah rp) penduduk kewalian kesulitan rp) tinta geografis geografis "ala i a jv a tar iwy lao lo. log lag lo. loan loyemsopsansgs) pangueoo) jbalapulang \|batuagung berkembang to00oo3\| o,0oa9 o00o25\| 4i9\| o,oo48s o0007\| balapulang kaliwungu berkembang lol \|o,ooo2\| 1a7i\| ,os\| \|o000o7\| o,0o07 o,oo378see1 oo ) balapulang \|wringinjenggot berkembang \|o,o0o02\| o,oo028 o,0zoos\| jbalapulang \|balapulang kulon maju ooo37 \|ooo4\| soosi o0016\| o,oo8s \|o0013\| o,oo28 o,oo07 .9a3. pagerbarang \|srengseng ' berkembang o0003\| o0017\| o,o140 jo,oo21\| o,oog\| o,ooseggog o29. pager bara lyo ryo berkembang \|o0oo2\| 9is\| \|o,0o00o2j jpagerbarang samboja berkembang \|o,ooo2\| o.0o28 \|o.ooo\| ipagerbarang \|gandusari ' \| berkembang \|o,oog\| o,o0oo8g\| o,00ss74s75 pagerbarang \|pagerbarang berkembang o0048 o,0o0oos\| jo,oo1e\| o,o0o5\| 2s, ipagerbarang karanganyar ' ) \| berkembang ooa0 o,ooo4\| o,oo46 0o,0023j o,0o26 to,00oo4\| joo1\| cookies4a3 o25. ipagerbarang (kertaharja \| berkembang \|ooo3g\| o,o016 o,0oo8g\| o0o003j ipagerbarang \|kedungsugih ' berkembang \|ooo1\| ooo1i moore to000o4\| aksi oitimbangreja o \| berkembang ,0o038 o,0o0o04\| o,0o005\| jir aksi lebaksiukidul berkembang t7o69\| ooo48 \|o,zoos\| o,o021j ,s6\| o,00s3 \|woong\| o,ooo0\| jirpaksiu jlebaksiulor oo \|) maju aro7\| o,ooo3\| o,0oo19\| so3\| to,zoos\| o,oo1e lepaksiu ikan berkembang bso\| ooo28 \|o,ooo4\| 3i, o,ooo8g\| aksi tamansari o ) \| maju 10o\| i1a31\| ooo77 \|oooogs\| o,oosa o,0o42\| o,oo31 \|o,zoos\| aksi kebumen oo ) berkembang o,oo71 ooo7\| 3eso\| o,0oss\| s67\| \|o0o0oe\| lepaksiu lebakgowah berkembang o,0o37 o,ooa\| zoos3 o0o026\| jo,ooo4\| jo,o0o0o7 aksi hukum berkembang joo3\| o00o14j ,a3\| \|o,oo0o3\| o,oo09\| lepaksiu pendapa \| berkembang o0oo3\| oo016s\| to,o0o03\| o,oog\| ile aksi ijatimulya ) \| berkembang \|o,ooo3\| o0013\| \|o,ooo3\| 3i,8o\| o,o0oo8g\| o,oo27e3111 aksi kembangan berkembang o0os7 \|o,ooo\| o,oo39g o,00oa5s \|o, o,00oo9\| o,0oso0189 aksi islarangkidul ) \| berkembang o0ooo3\| ooa4 ,56e\| o.0o00o4j o,oo38i6c269 kasih tegalandong berkembang \|books\| o,o047 o0o24\| o,ooo7\| o,0oo8g\| baku idukuhdamu berkembang \|o,o003\| o,oo17\| 200f \|o,ooo3\| ,8e\| o,0030e5394 .i41\| jatinegara penyalaan berkembang sii3\| \|ooo3\| ooo26o\| ,91f o,00as to,ooo7\| to,oog\| jatinegara \|sembarang tertinggal o,ooo3\| ooo5s 4is\| o,oo48s o00o0o7\| ,00o48 oo0o12\| o,oosa97737 jatinegara jerih berkembang sis9\| ,0003j ,io\| o,zoos\| ,00o27 jatinegara (gantungan berkembang o,00o0o2\| \|o0oo4\| jatinegara ilebakwangi berkembang \|o,00oo2\| ooo1i o00o0os\| 3i0\| jo,zoos\| se88\| o.oo1o\| jatinegara jatinegara maju books \|ooo2\| tooooe\| jogos\| ,00o21 o,zoos\| o,001808g38s8 1t. .i41\| oo) (jatinegara \|(tamansari ' \| 4ia. mju o,0oo0o3\| ooo1i gil o,0o7e jo0o1i\| o,oo41 ikedungbantenpenujah ) e\| berkembang \|koboi\| 2e69\| to,zoos\| jo,00o12\| ( jumlah penduduk jumlah penduduk miskin luas wilayah ika klasifikasi jumlah penduduk penduduk pan pagu add per desa desa idm jumlah jumlah indeks rasio indeks oran rp) penduduk penduduk kesulitan kesulitan rp) wangi tang tan taman mesra danny mid amankan nggak jasa pen bee bags kek enya jas (ne tanya pranata pep tan yna dan tenang dk" dan teman fatty kst ut.) onnganngannna anndgnanana dana sana ikedungbantenikaranganyar oo. berkembang ol ) \|o,zoos\| ooo9e ooo48s\| o,oos5s ooo8\| o,ooo\| ,00e721419 o41. ikedungbantenitonggara o\| berkembang ol o,0o35 \|o0004\| t7os\| o,o02e o,oo12\| i,7il o,ooo3\| ikedungbantenkedungbanteng berkembang o,00oa8 o,zoos\| s6i\| o,0oes \|ooo1o\| woong\| o,posse7s24 (is ikedungbantenidukuhjati wetan berkembang \| o,oo18 o,ooo2\| o,ooo6 o,ooo3g\| \|o,ooa\| 3s,6a\| o,0o3e o0o0o9\| 107997s8s\| ti9 ikedungbantenisumingkir ' tertinggal \| o o o,ooo2\| si3\| o,oo24 ooo12\| ooo1s jo,ooo3\| ,00o3e ikedungbantenimargamulya.o\|. berkembang o\| 349a\| \|o,oo0o2\| io8s\| o,oo1e\| ,s87\| o,zoos\| 3a8e\| o,oo37 \|o,ooo9\| ikedungbantenikebandingan oo berkembang \|o,0oo4\| o,olas 0o, o,o025 \|o,ooa\| o,0o0o7 o,oo3roda7o ' ikedungbantenikarangmalang o berkembang o,0o31 \|o, isa2\| o,ooa9 o,oos1i jo,ooo9\| o0oo9\| o,olas92806 ikedungbantenisemedo tertinggal oo ) \| 6eol o0o1o\| \|o,oo3s\| o,0o6e1c7ess oo pangkah o tiene ro o oo toj maju tol o o \|o0oo4\| o0o18\| o,ooo3\| 32as\| o,oo3as o,ooo0\| pangkah o oo( dukuhjatikidul berkembang 6esl o,oo1o\| \|ooo3\| ,sa\| ipanakaa oo depok berkembang o ooo2\| ooo12\| o,9o\| o,oo1o o,ooo2\| o,oo34 o,ooo9\| oo ) naka h o7oipenusupan oo. berkembang \|o,0ooe\| o,opsi o0026\| o,0o37 \|moore\| o,00oo7\| ipa nak h o ibogares kids berkembang o,oosa o,0oo27\| o,ooo3\| o,ooo0\| pangkah o o oibogareslor oo . berkembang o,00oo7 o,oog\| oe6el \|o,ooo1\| o,o0o3s \|o,0o0o0\| o,o01s21349 i tai ipa kah pangkah t berkembang \| o,00o50 o00os\| se0o\| o,oo17 o,ooo0\| \|o,ooa\| o00o6e\| pangkah ooikendalserut oo . berkembang io\| o00s0 o,000s\| ooo28 ooo14\| joo3\| tokoh7\| pangkah oooigrobog kulon.o\|. berkembang o,00o5\| 9s3l ooo1a\| l51\| o,oo17 cocok3g\| woong\| o,oo2931519 i3e angka beda berkembang o,0oog\| o,ooo6\| o,ooo1\| ooo3s ooo0\| o,001986o3e nak o ooipecabean o o1.7j berkembang \| ) o,oog\| o,oo42 ooo21 la7\| o,0o17 \|o,oo0o3\| ooo7r\| o00348se263 ipa nikah o o tgrobog wetan. oo berkembang 10l o,00o5\| o,oo36 o,0oo1g\| ,5a\| o,o0o29 o,ooa\| \|ooo9\| o,oo3eso121 tpa h o o o t berkembang \| ) i \| ooo6s\| o,sal o,oo1o \|o,ooo1\| o,ooa7 o,00o12\| .s63\| pangkah o ipaketiban o o oo1. berkembang oi o0002\| 6es\| ooo21 \|ooo1o\| os3\| o,oo1o \|ooo1\| o0oo3s polio\| o,002s21852 iei angka oirancawir uoo oo\| berkembang \| i o sos\| ooo1e o0oo0\| o,7e\| o,ooo9 o0oo1\| 4i,i8\| 0oo0oa3 torii\| o,oo237as25 pangkah o jjenggawur. o o. berkembang i. o o7i o \|o0002\| oo008 o,ooa\| o,ooo8 jo,ooi\| 4i, woii\| ooo1777716 oo ) "tas pangkah oo(ipubayasa berkembang i o o,0oo0o1\| o,sa\| o0001\| woong\| o,ooi3uses7 \| ) .9es\| oo "tas pangkah ojoidermasandi.o\| berkembang \| o\|oo o7 7ss\| \|o,oo11 o,8ol o,ooo9g \|ooooif o,oo3s ooo0\| o,oo247s0o00 isl61215\| oo ) "se pangkah o ooibalamoa o j berkembang \|o,00oa\| 89e\| ooo27 \|o, l6i\| o,oo19 \|o,oo3\| polio \|o,oos\| ooo24798e2 is. 1a7 laki ikalisapu o1. berkembang \|o0oog\| o,oo37 ooo1g\| 3ga7\| o,oo39 \|o,ooo6e\| 30o,0a\| ooo8\| o,oo4cases ' tag islam.oooidukuhwringin maju 10l \|o,00os\| 14a6\| 2si\| o,oo29 \|o,ooa\| o,oo39s7ie1 "iso laki.o dukuh berkembang o\| o000a\| \|o,0o17\| ,71f tokoh3g\| oo0o8\| t9. oo ) "iso laki o islami kulon o berkembang \| moore\| o,oo18 ooo9\| o,ooo2\| \|books\| o,oo2issues o13198. oo ) "si awi o o oitrayeman berkembang \|o o7 i o 25a\| oouop\| 0o8\| ooo1i \|o,ooo2\| o000o6e\| .7a9\| jadiwerna oo\|luminesen berkembang i tas o,oo24 \|o,oo12\| \|oo0oo2\| 3sel polio\| o,oo266e287 i63i1. jadiwerna oikedungsukun. o \| berkembang i 2r8\| o,zoos \|o,ooo\| o,s3\| o,oo1i \|ooo2\| o0oo3gs toko1o\| o,note7r98s3 .9079o\| tss jadiwerna ooipagiyanten o\|. berkembang \| 7oe\| o,o021 \|ooo11 o,oo21 o,ooo3\| 3asso\| o,oo37 ooo0\| o,oo2e277e7 "ise jadiwerna penarikan o\| berkembang \|o,ooa\| \|o,oo17\| ,5a\| \|ooo3g\| ooo7\| is7 jad were ao o o(harjosari roo1. berkembang o,ois\| o,oo16 jo,ooo2\| o,00o36e ooo0\| o,0o3200177 iss die nna oitemboklor stat8i.28s mau soo seas\| \|o,ooo2\| \|o,ooo\| os) \|ooo1\| o,oo4i \|coto\| o,oo1rosae7 pico jadwerna oo tembok banjaran berkembang bi \|o, nokia ooo7r\| 04e\| o0oo1\| ooo2s \|moore\| "hic1 jadiwerna itembokluwung berkembang i o ,000o7\| 7s3\| ooo1r\| l00\| \|ooo2\| so3s\| books\| ooo27sesi jadiwerna oo tadiwerna mandiri oo ooo1 i0o oo o,oog\| o,oos8 \|o,oo2e o,oo21 to,o0o3\| ia9af \|ooo4\| o,ooa2ee9os jadiwerna o ilemahduwur. oe berkembang \|) i.o o o,ooo8 o,ooa\| o6o\| o,ooo7 o,o0o1\| o,oo38s o,ooo0o\| "6s tadiwerna o(pesarean berkembang toi ) 0o,00og\| o,0o4a\| ,a7\| \|oo0oo2\| so,o9\| ooo8\| o,ooe2items "ice jadiwerna ootujungrusi.o oo\|. berkembang o000e\| 884l o,0o26 \|o,oo13\| log) o,oo12 foto2\| o,voor\| o,oo27sss22 oo iadiwerna ooipagedangan oo. maju to,ooa\| sil \|o,oo13\| o,saf o,0o10 jo,ooo1\| o,oo33 jo,ooo8\| o,oo26rose7 iadiwerna. oo(harjosarikidul berkembang tot o,oo7o \|o,oo3s\| tokoh3\| tolong\| oos2goals jalan ipegirikan \| berkembang oi ) o,0oos\| 6sel o,oo1o\| os7\| ooo2\| moore\| ooo2284009 ibiza ita lana oj oipekiringan oo. berkembang ,000o3\| 11a9\| ooo17\| o,oo11 \|o,ooo2j ooo3i o,oog\| ira lang o o1gembongkulon berkembang \| ) o,000o3\| 6ee\| o,oo1o\| o,8a\| o,ooo1j ooa2 \|oco1o\| ooo2sea7is si22285\| "ine ira lana o pasangan berkembang oi ail o,0oo3\| 6oa\| o,oo2i o,oo1o\| o93\| o,woii to,ooo2\| ooo1o\| klasifikasi ( jumlah penduduk jumlah penduduk miskin luas wilayah kg jumlah penduduk jumlah penduduk miskin dia pagu add per desa desa idm jumlah jumlah lana indeks rasio invoke form rp) miskin "apa geografis geografis tue telo luaran laga mo. lo. jagemspasansagl ooo09 pama ooh istana lang berkembang .) ) ti.oo) o0o24 o,oog o,ooa\| o,zoos \|ooo1i\| o0o10o\| oo,oo17a4123 .c6o5\| tra ng o oibengle o o o o7 berkembang o,ooo\| o0o14 \|o,ooo2\| o,0oo0f o,.oo207as37 iso talang o oo kesayangan o\| berkembang io\| to,zoos\| 9rej o0, o,oo1s\| o,se\| o,oo1o jo,ooo1\| o,0o0o9\| .8a3\| pai tra ng o o ikan berkembang \| o,00o3\| a9e\| o,ois o,00o5s \|o,ooo1\| o,oo3e o,0oo9\| ha2 talang o wikibase no o717 berkembang io o7 o,00o0o3\| o0004\| o,ooo9 o,o0o1\| oooioj o,loss2s7e .7e0\| isa talang ooikaligayam ot. berkembang gao3\| o,oo0oa\| o,0oo6\| o,oo1i \|o,ooo2\| o,oo37 ooo9\| .09o.sso\| i85 talang ooitalang ot. berkembang \| o o,00o0o2\| o,o0os o,oo0o4 \|koboi\|l to,ooo7\| o0ooiiesi21 .i30. i87 talang cangkring o7 berkembang rilis\| ooi7\| o,oo1s tokoh2\| se,iol ooo38s ooo1o\| ooo3ia9is .535s2001 is8 talang dawuan o1. berkembang i o,000o3\| o,0oo0o90\| o,oo24 joomla\| 30sil woii\| o,oo263o437 i6.t12809\| i t80 talang ooigetaskerep o ot berkembang o,o0o0o3\| s28\| o,oo16 o,ooo8g\| o,oo1i \|o,0oo2\| ooo8\| o,oo2soa99 "too rata ng o pacu, berkembang bi o,0os1 o,0oos\| 48s\| o0oo7 o,ois \|ooo3\| ooo1i\| ( to1 talang ooiwangandawa o. berkembang g67il o,00oos\| 7as\| ooo11 2o8\| jo,ooa\| o,oo3i ooo8g\| o,0o26906e7 .7ao\| dukunturi kecanggungan no\|. berkembang i o,000o2\| tis\| o,0o21 o0o11 o,oo13 (o,ooo2\| 37as\| ooo1o\| o,oo24s2212 dukumturi kupu berkembang oli o,00o0o3\| ses\| woong\| o,0o26 \|oouop\| moore\| o,o02120487 hto4 idukuhturi. isidakaton oo\|. berkembang o10lo7 o,0oe7 o,00o7\| o,oo38 yo,orig\| 3a0l jo,ooo\| ooo7\| o,oo3geos7ys o23703. oo ' t96 idukuhturi ipepedan o1.j berkembang bi o o o,00oo4\| ooo1a o,0oo7\| 0a7\| o,zoos jo,ooo1\| joo7r\| 1i.s98.s28\| "ios idukuhturi oil aaw atan berkembang to\| to,oo1a\| o,9e\| o,oo11 jo,ooo2\| o0012\| o.00o3o8esse teo turi idukuhtu oo\| o212. berkembang ol o,00o2\| ss9f o,ooo0\| o,oo1s o,ooo2\| woong\| ooo2i4i8o7 idukuhturi ipekauman kulon berkembang \|. 7as\| ooo11 ,3e\| joo1\| si,ai\| woong\| o,oo23a2283 .3a7. idukuhtur ipagongan t .243i maju ae3\| tools\| sei\| o,ooo0\| o,se\| o,oo1o o,ooo1\| ooo8\| .i74.9900o\| idukuhturi (bandabari o o o.j7 berkembang \|. \|o,ooo3\| o,0o16 o,o0oo8g\| o,ooo3 to.ooo\| ooo9\| o,oo19c0o81i8 idukuhturi isutapranan oo. berkembang \|. 47e\| o,oo1a o,ooo7 0sa\| o,ooo \|o,ooo1\| joo0\| o,oo2060034 .78a\| idukuhturi oikademangaran berkembang o,oo42 \|o,oog\| besi o,s9\| o,o0oo7 \|ooo1\| ooo3s jo,ooo0o\| idukuhturi karanganyar o o\| berkembang oi o,0oa1 o,ooa\| s40\| o,oo1e o,ooo8g o,6el o,oo08 \|o,o0oo1\| ooo0\| o,0o2183322 .37a11i3\| oo ) duk uri ooipengabean o o\| berkembang o,ooa1 gi6\| o,oo1s o,oog\| ,5al o,oo0o6 o,ooo1\| ooo1o\| 1a7i3. rakus o vat raw o oto7 berkembang ol ,00oa2 o,o0ooa\| o,oo3a oo,o017\| o,0o20 o,ooo3\| oo011\| ita b ooo seru berkembang o,ooe8 o,oo3e\| o,oo13 jo,ooo2\| o,ooo7\| o,0o0ase2088 tra b.oootpurbasana o o.o berkembang \| 7ee\| o,oo11 o,s7\| jo,ooo2\| woong\| o,00o2406166e r21a tra b. oooikemanggunga no\|. berkembang o,oo14 o,00oo1\| ional o,o016 o,o0o13 o,o0oo2\| ooa7 o0012\| o,.003o7is7 .907a\| oo ) tarub. ooikarangmangu berkembang o,o036 o,oo1e o,ooo2\| ooa7 arus.o o o oo( serena berkembang \|. gi o,ooo3\| \|o,oo1r ,9e\| jo,ooo3\| ooo11\| ooo27esa91 .9a9o\| 'o h2i7 ira bs o otb rekan berkembang ol sio1\| o,0oo3\| 1se7\| o,ooa7 o,00o20 o,oog\| sa,7a\| ooo0\| o,0o39299006 ira b. mojo ika range oo. a14.is1.2a3 maju si82\| \|o,ooa\| 7es\| \|ooo11\| \|o,ooo3j ,00o32 o,oog\| o,oo2639a77 le.i6a. oo ) b. ooibulakwaru o7 berkembang o,0oos\| o,poso o,0o25\| o,zoos\| ooa7 o,ooa737713 arus. ooimindaka oo17 berkembang o,oo0o3\| 1ass\| o,0oa3 ,00o22\| o,oo14 o,oo0o2\| o0ooe\| rub. oooitarub berkembang o ooo1s o,oo1i jo,ooo2\| 4a4if ooa7 o0012\| rub. oooikedokansayang oo\|. berkembang \| o \|o,0oo4f 40e\| o,0oo6\| o,o021 o,o0oo3\| o0010\| o,002273e71 tra b.o ootbumiharya berkembang o1 ol o,ooo3\| vogel o,oo16e\| jo,ooo2\| ooo4i foto\| o,00o3147033 tarub. o oikesamiran . berkembang ,0oo2\| o,0oo6e\| o,s8\| o,o0o10 jo,ooo2\| tra b o imangunsare oo1. berkembang l o,00o0o2\| ese\| o,oo1o\| to,ooa\|) o00a8g o,oo2e3o3as .36a\| oo camat imejasem barat maju ioo o,ooo0\| o,oo04 o,0ooo2\| o,oo16 o,ooo2\| is7al oouop\| ooo1 tasks o ) o10. kramat ooijatilawang ) o1. berkembang \| \| o,0ooe\| ooo1s o,0oo7\| o,oo21 jo,ooo3\| oo012\| o,oo2seats ooibabakan o1.o berkembang o,oo1o\| ,7o\| ooo8 to,ooo1\| moore\| kramat ooikemantra noo maju t7ia\| ooo11\| los) o,0o12 \|ooo2\| 0oia joo\| o,oo1909a24 kramat ikertaharj aoo. berkembang i \|o,ooo\| ,a7\| ooo3\| ooo1o\| o,oo2i71o06 kramat ooiketileng o17 berkembang \| \| o o,ooo o,o0oo3\| l07\| \|o,ooo2\| sar77\| cbooo\| o,loss39g mat ooikepunduhan oo. berkembang \|. oo o,zoos o,00o2\| o,oo13 o,oo0o2\| o,o0o3e o,0oo0\| o,0disini29 ' mma dibangun galih.oo\|. j berkembang oo9\| seal o,oog\| o,o016 o,o0o0o2\| 3e, \|o,0010o\| .970o47a\| mat o itanjungharj ao1. berkembang to\| 8se\| o,oo26 o,o0o27 o,total ,0o032 o,oog\| o,0o28s2986 .a7o. inna ega bea tao ono powo jom) sat ena emuumoangeg osis otarkamsang pol o sel moga area sui oo0r (osis .aga\| oo0ge jaa jati tone 00gon\| tunooogrras ( meter sejuta (aj tolong\| a01) joon) woo onta sep tour ananda sinisidup iperkemnsaa fosil moore (agen) o0015 good\| iag\| logam " apan\| a00 yoo moon sonsaiol. denegndas\| masa jemaat terna aaa alat asi nesenmena areal books (soo toga\| menit a56 open tonga aaa\| modal oggi gopgriesn osanegasi ooojapeparaa lewmupana tramamomuasai sinjalipay tertimbang sol eng (goo\| man mori token\| yas\| \|ocos\| xia0\| gegar p0gea ocean wal pasi tenbanapa manganat jam \|berkembang seal mega togo 20el bogor \|open\| aga \|score\| aris ge00a logo\| sarana musa 22x asa memandang open antara sni imerkemang asal era jaman rs\| sos (ace) te) @atas joo 2x05 megan loteng\| geeeannit aman asa lumajang sammogon batesi243 (berkembang 1order o00ra teo yaa) 2o0se asal oom powo a00 jewel toge seru deumagani busana sih dam. vol tan) nova taoge uoj mo0si tomas ata jang\| uns) wong pesat) morosus piramidal bete arp iss manapun jeoramotata itetembang $1it\| ganas (idol real meng dosen) a03) jamal deep too tema) aras (rae teakimeia jepawuura andini.se3 (iersembana wol soil fotos taken\| tugas\| oo07 pooja\| aer3 (mulai\| anas\| now tag nooosgsese reel. dit pi. inai mana oroymnaa inertambang wol tong) tonga (oea\| yang) west tool 1m) jom a570) 2o07 negro) perang nt. hana tenera fusi, haiti dea iertemtang t0lo7o1\| got dosa? 1g) their\| ( ar tom saj awas jaco mooesiss sasaslal sarana tpassonanyao toraja yan iperkemetang t0\| tas) goon no0oi\| 2prg\| gmos tonogi nis open (above\| asal neos joel list samara\| sena asa trauma temouyerug siapa dah berkembang tol gal goes topeng wear more opera o4ta\| moore cocok\| gim so0manis mio rea @fagei og) twakumea tana meninggal inap man op0s3 seal 1mp\| m0000 (aon) jas) mop tool sim gets3 oooggl song ( asa ana apa nga dasa juseumaa barang aja jatah1 terima hasil goa jaco jam apes tool soo loses ita apa nang memanen ioi ala o oj& ema empat oma iis teringat hasil (down\| era) yana dasa gal oolong toon atas\| kop too) ena ap) dani fwoanneran jason into dna.101y05 imermembang 1s). esa! os01s teo oki o0ee \|ocos\| goes promosi (os) town nona maa) sea3i.0a\| hara towneusesaaag tewaugeaa aja inang imetembang no) gea iman (impor\| tema\| moons tour jasa nos jogos\| amal situs ass) oscar ats jutaan (ane tonnevareaau jamais arti. (termmmieng wang) oosa joss noms\| sil a00, jangan mma) oma alasan irecacasgan o o saing (perkembang aral como todos\| wow (omi. etal o0ne jadwal setel .a001g tapa) peta iramtamaru tenasia ojo iai 3a3 berkembang tol po0s\| @o041 moore\| tegal moga jungen ural dome joo isi games (sei ee. (ml samar hem iiarase\| to000 turbo\| mma\| \|solo\| seria lo.iso\| insan gs \| mal fil sua0\| nenas) pap "'i iyaaporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran pemerintah desa sessssssssssa kabupaten tegal nomor dan kode tanggal jumlah jumlah bukti penerimaan pengeluaran rekening penyaluran (bener (kredit) arab pendapatan trisula alokasi dana desa depan.ia bidang penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan mea anna a.l nnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn bidang pelaksanaan pembangunan desa merek badan beograd pengapalan jalan desa anon ana bidang pembinaan kemasyarakatan ama anna bidang pemberdayaan masyarakat bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dian mendesak desi keterangan sp2d penyaluran alokasi dana desa dari kabupaten dea ditetapkan oleh, bendahara desa kepala desa eeeeevorerneorereetet eta mengetahui, ahh ahh kak ama param bara laabamaar nip. patiengal, tae (mk) atik mama dtg, gs. dem,dua milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah). maksud diberikannya add adalah untuk membantu membiayai program pemerintahan desak dan sasaran penggunaan add adalah untukccdan tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 7dibentuk dengan keputusan bupati yangsekretaris, kepala bagian hukum sekretariat daerah, kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah, inspektur pembantu wilayah pada inspektorat kab. tegalpembinaan adminstrasi pemerintahan desa pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa,kepala seksi pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab. tegal95y6(lima keseratus) dari jumlah add kabupaten,dengan bobot (sepuluhperseratus), luas wilayah desa dengan bobot (lima belas keseratus):dibawah ini adds wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten) 6o50y6 rasio jpm. rasio luas wilayah desa rasio lw), dengan rumus luas wilayah desa rasiorasio kg 25y6dari rkd, dihampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut surat pernyataan kelengkapan berkas atausebagai bendahara desa: fotokopi keputusan bupati tegal tentang bank pemegang rekening kas desa, fotokopi nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku, laporan realisasi penggunaan add tahun dan fotokopi apb desa tahun penyaluran add sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan tiap satu bulan sebesar (satu per dua belas) dari pagu alokasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam
bupati tegal peraturan bupati tegal nomor 6tahun tentang fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan kabupaten tegal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tegal, menimbang bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi lokal untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten tegal dirasa perlu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan; bahwa pemerintah daerah perlu untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan kabupaten tegfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaanta; peraturan daerah kabupaten tegal nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjprpmpenyusunan perangkat daerah kabupaten tegal lembaran daerah tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor memutuskan menetapkan peraturan rupa tentang fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan kabupaten tegal bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaanumbuhan wirausaha pemuda pemula adalah kegiatan menciptakan wirausaha baru dari kalangan pemuda yang inovatif dan berkontribusi kepada daya saing daerahwirausaha muda pemula yang selanjutnya disingkat wmp adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri. masyarakat adalah warga negara indonesia yang mempunyai perhatian dan permanen dalam bidang kepemudtegal. kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan tim pengarah adalah tim lintas organisasi pemerintah daerah dan non organisasi pemerintah daerah yang bersifat officio dan melakukan fungsi koordinatif; tim kerja kolaborasi adalah tim yang terdiri dari berbagai stakeholder dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai penggerak dan pengawal program kewirausahaan; penyedia layanan pengembangan usaha selanjutnya disebut ppu adalah lembaga organisasi swasta atau pemerintah yang memberikan layanan pengembangan usaha selain layanan pembiayaan. maksud dibentuknya peraturan bupati ini adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan atau masyarakat secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pemajuan kewirausahaan. tujuan dibentuknya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan: penumbuhan wirausaha pemuda pemula; dan pengembangan kewirausahaan ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: bentuk kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan; tatacara pelaksanaan kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan; pendanaan; dan monitoring dan evaluasi. bab bentuk kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan wirausaha kabupaten tegal dilandasi dengan sistem inovasi daerah yang terdiri atas beberapa agenda yaitu kerangka umum bagi inovasi; daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan absorbsi kimia usaha; kolaborasi untuk inovasi dan peningkatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; budaya inovasi; sistem inovasi dan klaster industri; perkembangan dunia; afirmasi wilayah; dan afirmasi teknologi pengungkit. bentuk kegiatan fasilitasi penumbuhan kewirausahaan pemuda pemula dilaksanakan melalui: penyusunan dokumen kerangka kerja; penumbuhan minat; publikasi program penumbuhan wirausaha; penulisan gagasan bisnis; pembekalan tentang lingkungan usaha; penulisan model bisnis pengayaan materi tentang model bisnis; revisi model bisnis; pembekalan rencana bisnis; menyusun dokumen rencana bisnis; pemastian kesiapan berbisnis; penyerahan sina insentif; pelaksanaan rencana bisnis; evaluasi bisnis; revisi rencana bisnis; perlengkapan dokumen legal; pembekalan administrasi bisnis; penataan sistem administrasi bisnis; pengayaan wawasan bisnis; dan atau penulisan dan publikasi hasil program bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dapatuntuk menjadi wirausaha. pelatihan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (tiga) jenis, yaitu: pelatihan dasar; pelatihan penguatan usia;masyarakat yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan men3rusun rencana usaha [business plan). pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan bagi masyarakatmasyarakat(dua) jenis, yaitu: pemasangan umum; dan pemasangan tematik. pemasangan umum sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan bagi masyarakat yang memiliki eigmasyarakat yang ingin mengembang^luar negeri sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang imbangan. pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk membantu masyarakat; pembimbingan insidentil; dan pembimbingan intensif. pembimbingan insidenti[coach) sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan peserta. pembimbingan[coach) secara berkala. pembimbingan dilakukan oleh pembimbing [coach)(mentor) kepada wirausahawan (mentee). kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis. kemitraan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan antara wirausahawan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional. promosi sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausahawwan. bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui lembaga penyedia layanan pengembangan usaha ppu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii tata cara pelaksanaan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat; penyediaan prasarana dan sarana;mana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui: pengadaan tenaga yang kompeten; pelatihan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping dan atau kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten. fasilitasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui: penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur; penetapan silabis; penyediaan modul dan biku ajar; penyediaan perangkat (hand out); dan atau penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan. fasilitasi pendirian inkubator kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui: penyediaan ruang; dukungan fasilitas perkantoran; bimbingan dan konsultasi; bantuan penelitian dan penerbangan usaha serta akses penggunaan teknologi; pelatihan dan pengembangan keterampilan; akses pendanaan; penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan manajemen atas hak kekayaan intelektual. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui: pengadaan; penyewaan; pinjam pakai; dan atau bantuan. fasilitasi penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui: pengalokasian anggaran dalam apbd; hibah bantuan; dan atau sumbangan pihak tiga sesuai ketentuan perundang undangan. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam hurufsui atau penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan. fasilitasi kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui: menyediakan data base profile wirausahawan; menyediakan data base profil mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya; mempertemukan kemitraan antara wirausahawan dengan calon mitranya;
provinsi jawa tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tegal, menimbang: bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat kabupaten tegal, serta mendukung program pemerintahw, "mengurangi kawasan kumuh hingga dan menyediakan akses sanitasi layak hingga pada tahun pemerintah kabupaten tegal telah menganggarkan program daerah pemberdayaan masyarakat ppm), bahwa agar pelaksanaan program daerah pemberdayaan masyarakat ppm) dapat berdayaguna dan berhasil guna, tepat sasaran serta tepat mutudaerah pemberdayaubahan kedua atas peraturan daerah kab.lampiran peraturan bupati tegal nomor7tahun tentang petunjuk pelaksanaan program daerah pemberdayaan masyarakat tim koordinasi kabupaten: tim koordinasi kabupaten terdiri dari bupati selaku penasehat: wakil bupati selaku pengarah: sekretaris daerah selaku wakil pengarah, asisten administrasi pemerintahan sekda selaku penanggungjawab: kepala dinas kesehatan selaku ketua: kepala badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan selaku wakil ketua: kepala bidang kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan selaku sekretaris sekretaris dinas kesehatan selaku sekretaris anggota terdiri dari kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah: inspektur kabupaten tegal: kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa: kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman tata ruang dan pertanahan, kepala bagian hukum sekretariat daerah: kepala bagian pemerintahan sekretariat daerah, kepala bagian humas sekretaris daerah, sekretaris badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepala bidang pemerintahan dan sosial ekonomi pada bappeda dan litbang, kepala bidang perumahan rakyat pada diskimtaru: kepala bidang kemasyarakatan pada dispermasdes, kepala seksi khatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga pada dinas kesehatan, kepala seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan, lima orang staf pada dinas kesehatan. tugas tim koordinasi kabupatententuan yang telah ditetapkan, membahas kendala dan atau permasalahan yang mungkin timbul dari hasil temuan pada saat pemantauan untuk merumuskan konsep penyelesaian dan atauterhadap pelaksanaan ppm. tim koordinasi kecamatan tim koordinasi kecamatan terdiri dari camat selaku penanggungjawab, kepala puskesmas selaku ketua, sekretaris kecamatan selaku sekretaris, anggota terdiri dari kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa dan lingkungan hidup kecamatan kepala seksi tata pemerintahan kecamatan, kepala seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan, kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan, kepala seksi pelayanan umum kecamatan, kepala unit pelaksana teknis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan, kepala sub bagian perencanaan dan keuangan kecamatan, dan petugas kesehatan lingkungan puskesmas. tugas dan fungsi tim koordinasi kecamatan adalah melaksanakan sosialisasi ppm pada desa desa wilayah kerjanya, melakukan pembinaan pada desa desa wilayah kerjanya terkait perencanaan, pemanfaatan, penggunaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban ppm, melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya wilayah kerjanya terkait dengan pengelolaan ppm, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ppmppm yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa dari desa wilayah kerjanya, dan melakukan rekapitulasi surat pertanggungjawaban ppm sebagaimana dimaksud pada huruf selanjutnya dikirimkankesehatan kabupaten tegal. melaporkan perkembangan kegiatan ppm yang ada desa desa wilayah kerjanya dihampiri foto perkembangan kegiatan, sebagaimana format dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. melakukan pemeriksaan kas (cash offname) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pati tegal,tata cara pencairan pencairan ppm dilakukan dalam (satu) tahap, dengan kelengkapan persyaratan atau dokumen sebagai berikut surat pernyataan kelengkapan berkas dari camat selaku penanggung jawab tim koordinasi kecamatan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa atau pejabat kepala desa, rencana penggunaan dana ppm secara keseluruhan (seratus persen) yang ditandatangani kepala desa dan diketahui oleh camat: foto copy nomor rekening pemerintah desa yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan lain yang masih berlaku: rkp desa tahun anggaran foto copy peraturan desa tentang apb desa tahun anggaran yang sudah diundangkan kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh kepala desa penjabat kepala desa kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) kabupaten tegal selaku bendahara umum daerah bud) melalui tim koordinasi tingkat kecamatan. pencairan dana ppm dari rsud rkd dilaksanakan mulai bulan pebruari tahun anggaran pencairan ppm dari rkd dilaksanakan oleh bendahara desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa. pencairan ppm sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: surat permintaan pembayaran spp) dari ketua tim pelaksana kegiatan desa kepada kepala desa: dan surat perintah membayar spm) dari kepala desa kepada bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. pati tegal, aan umi azizah lampiran iii peraturan bupati tegal nomor 7tahun tentang petunjuk pelaksanaan program daerah pemberdayaan masyarakat detail engineering design (ded) 2m.) yes: paragon paragon rabmbuatan jamban sehat lokasi kabupaten tegal tahun anggaran w w jt r tte ree tg," w x dona ane naa alan esa selesai halal tiap mereka tom tamil menelan ramosa tes lal neo call nas sangat pot some asof pemanen ipa sao tool pan dan sol seoul esa new soon arooool 22m0col wa, www t ema lema terang mangctank lokasi kabupaten tegal tahun anggaran kop jml total (anpbkeaan musa tak aki dea . j. jeompesasai io) aaaa gain tanah jari 226m) @esok \|rarseeo\| cor beton. tari 109m3 zero,es\| massa2e3\| pemberian . dadar 4exg 1375s0\| sakato0\| o pasang pipa pvc medianbatukerikl @som is000000\| penutuppipa pvc b3" door oo 1000n iin surat te jr. dinas perkimtamu kadian (pemasangan kloset) lokasi kabupaten tegal tahun anggaran kobe mar satuan) tomtanmaraa dami tora bana kas doo jpexeruaan persiapan ( h h h pemasangan patok profil oo loo doooooo\| voodoo0\| z20000\| tan pekerjaan septian i plesteran\| l asana 25m2 421s000\| 10537s00\| an20g pasang batu bata a4, osama ks2soo\| to1a74so\| 2asana5 o2korea alasan pipa pvc d3 type 2naco\| p70000 sipasangkneea type oo) 2gb moon\| pasang stock type 20m nano\| hri anam bananas\| sora) sr.orang\| ppn m1025) omahtotal \|oo jo daming\| shapiro\| ze2asasi\| terbilang tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah asupan tegal, ubi ya!nta kecamatan c.c xcuucum. alamat jl. sneoooooodonnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnanamanaaaanaaan ( l mula.aa nabi. las a.a surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan dibawah ini nama jabatan kepala desa. alamat dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana bantuan keuangan desa dari kegiatan ppm tahun anggaran sebesar sanaaneanan ea. (terbilang). dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan rab yang kami ajukan dan telah kami tetapkan dalam apb des tahun anggaran sertepala desa .o. sal gas tart e32 im) a33 e5g bari isa) peraturan daerah kabupaten tegal nomor tahuntahun nomor peraturan bupati tegal nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa berita daerahtahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan program daerah pemberdayaan8 as") anne sel sel an: #\|s\| tn: naa form laporan akhir laporan kegiatan pemerintah kabupaten tegal laporan kegiatan program daerah pemberdayaan masyarakat tahun mo.\| mrawmsrotna ( aaa petakeanan mengetahui lnneeag anneenenanaan anna nanang san sana kepala desa . ppid nama terang nama terang laporan pencapaian sasaran dan target "pemerintah kabupaten tegal kecamatan .a.cbooo. laporan pencapaian sasaran dan target program daerah pemberdayaan masyarakat tahun realisasi dan ben mengetahui kanan ananeenanana sena san anna sana nana kepala desa. ppid nama terang nama terang "pa s$ aia bu: lg peng iss pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan peter nan asa kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negrogram daerah pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat ppm adalah program peningkatan kapasitas pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinanjamban adalah jamban sehat sesuai dengan definisi operasional kementrian kesehatan yaitu terdiri dari closet, septictank dan resapan. maksud diberikannya ppm adalah untuk mendorong percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan desa desa kabupaten tegal, dengan prioritas mendukung program pemerintah o, mengurangi kawasan kumuh hingga dan menyediakan akses sanitasi layak hingga pada tahun tujuan ppm adalah meningkatkan kualitas dan akses terhadap kebutuhan dasar mayarakat: menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan: cc. meningkatkan derajat kesehatanberbagai aspek pembangunan desa. bab besaran,sasaran dan prinsip besaran anggaran ppm sebesar dua puluh satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah). lokasi dan alokasi anggaran ppm sebagaimana maksud ditetapkan dengan keputusan bupati. sasaran ppm adalah seluruh desa dalam wilayah kabupaten tegal. prinsip ppm adalah ppm dikelola dengan cara swaserta mendorong swadaya masyarakat, ppmppm direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah desa dengan mengacu pada prioritas sebagaimana dimaksud dalam dan pengelolaan ppm sebagaimana dimaksud pada huruf harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. alokasi anggaran ppm untuk desa diberikan dalam bentuk bantuan keuangan. babi pengorganisasian bagian kesatu pendampingan pendampingan kegiatan ppm dilaksanakan oleh tim koordinasi kabupaten, tim koordinasi kecamatan dan tenaga pendamping desa. tim koordinasi kabupaten dan tim koordingelolaan anggaran yang bersumber dari ppm mendasarkan pada ketentuan peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. bab mekanisme penyaluran dan pencairan (l) mekanisme penyaluran dan pencairan ppmppm sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rsud rkd. tata cara pencairan ppm dilakukan dalam (satu) tahap, dengan kelengkap, pelaksanaan dan ketatausahaan bagian kesatu penggunaan ppm digunakan untuk bantuan pembuatan atau perbaikan jamban bagi keluarga tidak mampu yang belum memiliki jamban atau memiliki tapi rusak tidak berfungsi dengan mengacu detail engineering design ded) dan rincian anggaran biaya rabdesa yang memiliki kekurangan jumlah penerima manfaat sesuai dengan bisa mengajukan sasaran baru masyarakat miskin yang tercantum dalam data pemutakhiran basis data terpadu pdt) tahun rincian penggunaan anggaran ppm sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk biaya operasional dan atau pembelian (satu) unit alat cetak jamban. besaran atau jumlah anggaran untuk biaya operasional mendasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan bupati tegal yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. bab vii pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan pengelolaan ppm diperlukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi perkembangan kegiatan. pelaporan sebagaimana dimaksud pada mencakup laporan prosentase capaian pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi mulai dari tahap (nol per seratus), (lima puluh per seratus) dan terakhir (seratus per seratus). laporan penggunaan ppm mencakup jenis kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan, masalah yang dihadapi, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, dan foto kegiatan fisik (keadaan terakhir saat dibuatnya laporan). laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan, paling lambat tanggal desemberppm terintegrasi dengan pertanggungjawaban apb desa. pertanggungjawaban pengelolaan ppm sebagaimana dimaksud pada meliputi surat pertanggungjawaban keuangan spj), laporan penggunaan ppm, dan, pertanggungjawaban pengelolaan ppm sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah desa. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dibuatkan berita acara, pertanggungjawaban dan berita acara sebagaimana dimaksud pada dan ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat,, rekapitulasi sebagaimana dimaksud. bab viii pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ppm dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada digunakan antara lain untuk honorarium, lembur, alat tulis kantor: biaya jamuan rapat musyawarah, biaya foto copy dan cetak, biaya perjalanan dinas, pembuatan papan nama kegiatan dan atau prasasti, biaya dokumentasi. apabila penggunaan dana ppm kurang dari besaran sebagaimana dimaksud dalam maka menjadi sil dalam apb desa tahun berikutnya dan penggunaan peruntukannya sesuai program ppm. dilarang menggunakan dana ppm untuk kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam dan bagian kedua pelaksanaan kegiatan dan ketatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ppm meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan penyerahan hasil pekerjaan. ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan ketatausahabab tata cara pengadaan barang jasa tata cara pengadaan barang jasa dalam kegiatan yang didanai dari ppmecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah dapat berasal dari lain wilayah desa, apabila wilayah desa setempat benar benar tidak ada atau tidak cukup tersedia material atau bahan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan. pengadaan barang jasa pada kegiatan yang didanai dari ppmembinaan pengelolaan ppm dilakukan secara berjenjang dan atau desa atau kecamatan. dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ppm, maka upaya penyelesaiannya dilakuppm sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara fungsional oleh perangkat daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ppmyang dilakukan oleh tim koordinasi kabupaten melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung pada obyek kegiatan dan atau desa atau kecamatan. evaluasi pengelolaan ppm dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut. bab sanksi dan penghargaan pelanggaran atau penyimpangan terhadap penggunaan ppm diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ppm sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan atau ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan tentang pemberian sanksi atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada dan didasarkan atas hasil penilaian dan atau evaluasi bersama tim koordinasi kabupaten dan inspektorat kabupaten tegal serta tim koordinsean read. umi azizah diundangkan slawi pada tanggal9 januari sekretaris daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tegal, menimbang bahwa agar pengelolaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa penerima program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat kabupaten tegal dapat berjalan terarah dan tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksa,yediaan air minum, lampiran peraturan bupati tegal nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan bantne) kop kecamatan surat pernyataan nomor nlnnnannenn anna naa nanas. dasar surat kepala desa . tanggal .nec wcocnnn nomor (baba tentang permohonseerkp desa tahun . peraturan desa tentang apb desa tahun oo. yang telah diundangkan: surat keputusan bupati lokasi dan alokasi desa sasaran program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat pamsimas) kabupaten tegal tahun fotokopi nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku: rencana anggaran biaya rab) dan gambar teknis sederhana yang diverifikasi oleh fasilitator masyarakat fm) dan district coordinator dc), mengetahui district project management unit dpm) dan disahkan oleh kepala desa:pan tegal, yumi azizah lampiran peraturan bupati tegal nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan bant pemerintah kabupaten tegal gas dinas perumahan rakyat kawasan permukiman mena tata ruang dan pertanahan alamat jl. cut nyak dien slawi slawi kode pos bea surat rekomendasi nomor naa ping sapap nan nana enenannmnnnnanan kepala dinas perumahan rak, kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan kabupaten tegal pembina tk. (bupati tegal, bumi azizah te) sis bls "aa lesi sana s1g sig ss. pbs ega le) lan fa) bej ie) tua (era) ra) lot pri hn ( sari isisseococooco.w kabupaten l.coocooooooo woocoro program eranevaresenennsanensanasannnanaanan kecamatan u.eoaneeresansereanrenreereseerenn jenis ikatan .coooooroooooo.m@#.oo.o.o.o.o. desa snrerngooseenvesen0ereensenorenrase0 volume harga harga sat jumlah era a2 taka ls. pekerjaan persiapan peta a paku kaya japan i u pekerjaan geolistiik nana geollatrik pekerjaan cabang instalasi listrik pekerjaan instalasi listrik ama tukang batu baru belah semen portland oo pasir pasang ( pasir urug semen portland (ui pasar beton t u iker (makmum mo) ( p p semen portland be haa jae kawat beta paku biasa 10cm semen perdana pai glamour cat dasar cntpenutup (negara cardiac) oo tangga besi nan pintu kayu dan jendela pipa besi diameter ber a pipa lubang udara besi han joe besi sok dead luar pvc check valve water mater on, dan por3 pipa pvc sni din ii. propelan #belum atidtmn ol. teo siap kan stop kran din stop kran dia mmm nee pvc tag tee pvc 7x7 e rea reduced 3x9 nnnopoo reduced x1 ktp p b kunci bei gergaji beni pekerjaan sumur bor dalam (rad rinci terlampir) aam pembuatan sanitasi tpb peningkatan hbo pelatihan bpepamb jadilah total\| oo t diverifikasi distrik coordinator fasilitator masyarakt:ncana anggaran biaya (rab) dana apbd pamsimas tahun .o. propinsi mererarernventernsenaraneanpanaanan rab monmlwanoerua satuan dekat bata satuan pajak biaya al\| apbd rom area) ommoemb oh? ls. li) jsarahaairminum na (oi (pekerjaan persiapan pembersihan kayu tahun usuk5 ohm paku u ( aka kayu papan yon pekerjaan geometrik oo seotistrik lil pekerjaan pasang instalasi listrik pekerjaaninstalasilistrik tt www www ww www www www jj (pembangunan menaraair \| gereja koo ie. batablonos (uas jj. batu belah semen poland pan ta pasir pasang pasirurug ntt semen poland pasir beton kerikil (maksimum 30mm) nia #e free semen periang plat pasir beton kerikil (maksimum30mm) ivw j . . jua .m besi beta photos ulr) kawat been ita papan kayulokai ' paku bisa s 10am tia nuovo jaw. j . ml. semen poland ' hn i d poland cement nt pasir pasang nia portland cement ' nita pama too dd a . eatpenutup (setaracatyac) dd san . pintu kayu dan jendela pipa besi diameter diri knee besi15 o u 3u tniv vw . \| ppalubang udara bei? p ou u hinem bei o oo o repair o sek dradlaar pvc o too toke oo u toremeek5x2 oo. u u iuuuuouu jwatermater pop3 jul walk ik ( y ppa pvc sri dia dana senna pen benang ( pasaran #medium atiagmm ( penanda? , pull itpkranda mepcaxa oo dan pepcrg iii (ie teng trduerh j uu propinsi snnnanesnvanennnnersasannanangenasae rab kecamatan w.cocoon.cbooo oo.o.oo jenis kegiatan .oooooooooooooo reduced x1' seattle w tmc kuno bei3 o ( lengai bei weh pemesan solo rumor das loo ( sumur ber too ntnuutuvu ( tipererjaan persiapan v o mobilisasi demobilisasi rgdanperaletan relokasi pekerjaan persiapan pembersihan lokasi pembuatan berlumpur \|\| ifererjaan pengeboran dan konstruksi lo pembuatan tobangpandu o2 plothoe) \| kedalaman00m oj kedalaman om loe kedalaman 100m 125m o bereholeloging ios pembesaran lobangbor remake)orde gb i io kedalaman 00m 50m w loh vp to kedalaman s0m 100m oo kedalaman 100m 125m (pengadaan dan pemasanganppagi oo pipa lambang gip o1s omm 2ipa jambangpvesisio o pop u u u uo era seren som misa w how ( pekerjaan penyempurnaan sumur dan uji lab.r (il gravepacking02mm comm oo f emutngeementi perias pampangtet u u apemerleaangirkelaboratatum (pengadaan danpemasangan pompa ( banketena kanannya ) o lho pengadaan pompa submerabie sisa ygeetaa ata emas toman pengadaan panel pompa fase leap (done)\| nan (ojo adele power pompa ya13x23mm oo tanapemnanasisam (ee . ppadiscnese gol,s medium oemeaosag www sama klu masi o p \| oio bekrodamassa wol ( i pengadaan tba seattle zoatevaregifaat o ooo o u t tou u ioseheeevasegis pu n u y u u cantomatewaterlsa u ( sgtboujomtarg,s" ot ( 5s penataan pressure tank dan pressureewch \| o\|oo pengadaan doublemipeis" oo pengadaanmatermooris" o stabilizer voltage (start soooval ( 01me pola pereraanfinshing g tour tuuuttu pembuatan peindangsumar 2embuatanlaporanakir o uji . . jumlah totalanggaran biaya (rab) dana apbd pamsimas tahun .o.o. propinsi lecoooooooooooo.cooocooooo no, rab kecamatan) .oooooooooooooooo.ooo. jenis kegiatan .ooocooooooooo oo. harga harga sat jumlah sam seru wa. i3he isp lo) pembuatan sanitasi &caps oo te per persiapan ipembersihanlokasi too lo bam buah semen poland toh pasir pasang kou bata merah pasir beton too ttu kerikil maksimum30mm) too tees been ole lewat been uutiuvu d kayu lokal papan u d psugamsatoa minyak bekisting upah pekerja pekerja (bongkar cetakan) )o tukang (pekkayublangitlangi to o o balok kayu krueng) yoo ( pakulocm an. melayu o too balok kayu kyung) pesistriptebal5smm too .) kaso kaso5x70m kring reng2x3 kuning too benteng press jatiwangi papan kayu krueng ni. pasangpinta kayu yeo \|. opo man san aa. ym. . . pekerja pekerja (bongkarcetakan) . tukang you out dea \|pekerjaanlain lain tik meleset jongkok oo ipm sss melosetduduk perlengkapan6o closet o e\| perang l4 j (i pasir pasang von wastafel oo trerengkapan129e wasit oo o u wobinkeramik yk . . jj. aaaa saudagar oo i penutup (setaracatya) vw kran air pak u u juv seattle ph jv l oli papacy" pkn ww lov o ln ovo o pengadaanemberbesar \|o ooo tou uyu pasang handrailingstainlessterpasang o jo o yo rleordrain ppa w u ux vov oli pengadaampipa cara tpp ::tr propinsi .oooooooooooooooooococ rab kecamatan: .oocoooooooooooooooeo. jenis kegiatan .ooocooooooooooooooooooo upah een ietelafanekr areas tukang na. na, (pekerjaan sepictank oo semen poland pasir been loo pasir pasang 00x kerikil (maksimum3 omm) bata mean ikayulokal span ooh paku biasa5 10cm es@mmemcaamr pengadaan pipa pvc tipe diameter4 ) aan upah ema(keeptagamaan ruang kon jumlah total) maa. aki satuan pajak biaya oma aren .a. .23n3 jremmasatasraps oo tereumangperasenamn persiapan o esesadukpaaaa metadata pu (ok ama (oo btoskaote o bottom oo i59 masa cairan bebarapa ember blakan esammesr uv i tahap (meal terungkap rta aaa bubuk gaining semen warna www ( katmineratgaas ay v vuv kertasplano kertas karton (kemas metaptane aral ( spiaotteardmartr o oo p p yoasumsoaekdan maa \| 3naexpeserarnarsumepanttaj makan tpesertatnarsumspanita) io000000 mama o v yang saka peta o o vu www w w meremamaah o o kegiatan sem mayarakat kampanye ( jfatdan bahan praktik: adakan o vp csabunar uty (sada pu lucu u u u y champ o www tommy kegiatan stem masyarakat stop abs dengan metode pemicu asian bahan page: oo tungkai o ( e bubukkuning( okh oo , u u ekeraepano pipa ( kemas kami (tata o ou spidotbeardmarker oo \|ikerasmetapian kerja wana konsumsitsaaag pen masyarakat hasipemeuan sbm kompilasi konsumsi nek oo too toe konsumsi makan hamas cpo backdrop dww l ou ermmdan meda pemksrabs spanduk stop dan roster stop bab dances oo isdekerswp b8 too monttoringdan update peta santai antrean top lo t bum mosiorg snack , ama e n \| hpsemamaar l konsumsi sack ( konsumsimaan oo manttegatan plus w j : error r ooe harga harakat jumlah ro1ax ara0 ala .g l ,g , jess out otot aem sematanersamas warga behamprerik ter area w w sue ve www i lww taat ema www ut arc merata asas uw ben t w enteng pemmapaaa a i po heads oo uut aer stop aps daa gps man nan maan men wwv uvo er mma persiapan kebatatuhan pelatihan tatadanem defariaah oo sempat tujuan bek tt ft wu a elemen www www w i enam u ri harap v tro tes tv taraf w w mblepemm pan uut bahamas oo vw w men hata uut tou to jv tt taamapeaatan uut uu. v t pertama t w t hama bee j uv .t apa u uv l t r jaa v a iw bar vw. men man ben men akomodasi gedung lcd sowndaewa team uut uts konsumsi dan cafeebreak 2hi oo t u tu u batangas o o u t t htmgsau pera u t to haa o l uut w hae yaa yr utl kari produser t w jap www elemen w www tea u t wv ly uul uut tee # w low www a1 tioemsae tol cemas w aa seinvetegal,, kepala dinas perkimtaru adalah kepala dinas perkimtaru kabupaten tegal,, kepala bukan adalah kepala bukan kabupaten tegal, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd adalah apbd kabupaten tegal, desa adalah desa wilayah kabupaten tegaldiaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat pamsimas yaitu, kelompok keswadayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat kkm adalah organisasi masyarakat warga (sipil) yang dipilih secara demokrasi, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, memperhatikan kesetaraan gender, keberpihakan kepada kelompok rentan dan terisolasi serta kelompok miskin, rencana kerja masyarakat yang selanjutnya disingkat rkm adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan perencanaan jangka menengah program air minum, kesehatan, dan sanitasi pada tahun pertama dalam rangka pencapaian universal akses desa sasaran pamsimas, kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten yang selanjutnya disingkat pokja amp adalah pengelola program pamsimas tingkat kabupaten yang berperan memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang air minum, sanitasi dan kesehatan perdesaan yang ditetapkan oleh bupati, provincial project management unit yang selanjutnya disingkat ppm pengelola program pamsimas tingkat provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, distrik project management unit selanjutnya disingkat dpm adalah pelaksana dan pengendali program pamsimas tingkat kabupaten yang ditetapkan oleh bupati, panitia kemitraan kabupaten tegal yang selanjutnya disingkat pakem adalah unsur pelaksana dari pokja amp yang mempunyai peran khusus dalam pemilihan desa penerima program pamsimas, district coordinator yang selanjutnya disingkat adalah koordinator program pamsimas tingkat kabupaten yang berperan membantu dpm dan sebagai pengendali mutu pelaksanaan pendampingan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan, fasilitator masyarakat yang selanjutnya disingkat adalah tenaga pendamping masyarakat program pamsimas yang berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan program serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum, badan pengelola sarana penyediaan air minum dan sanitasi yang selanjutnya disingkat bpspams adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana penyediaan air minum dan sanitasi tingkatatuandan masyarakat yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa,, kepala seksi adalah unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan dan bertindak selakul) maksud bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pamsimas kabupaten tegal tahun adalah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat serta untuk mendukung (seratus keseratus) akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan. tujuan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pamsimas kabupaten tegal tahun adalah untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat belumtarget universal acces melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. bab pengalokasian dan pengelolaan pengalokasian, pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pamsimas berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. pengadaan barang dan jasa program pamsimasiii objek pelaksanaan kegiatan pamsimas didesa meliputi: pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi dan perbaikan perilaku dan layanan hygiene dan sanitasi. bab pertanggungjawaban sumber dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa program pamsimas berasal dari apbd. alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pamsimas setiap tahunnya ditetapkan dengan keputusan bupati. alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pamsimas wajib dianggarkan dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb des). bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan rencana anggaran biaya dan gambar teknis yang tergabung dalam dokumen rkm desa dan mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari pakem. dalam penyusunan rab sebagaimana dimaksud pada pelaksanaannya sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa desa. rencana anggaran biaya diverifikasi oleh dan dc, mengetahui dpm dan disahkan oleh kepala desa. penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pamsimas tingkat masyarakat. dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilarang digunakan untuk hal yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan program, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, dan berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma norma hukum serta peraturan perundang undangan. pengadaan bahan material kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk. program pamsimas agarbantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pamsimas agardesa pasca pamsimas yang melanggar ketentuan dalam tidak berhak mendapatkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pamsimas tahun berikutnya. bab tim koordinasi pelaksanaan program pamsimas dikoordinasikan tingkat kabupaten oleh dpm tingkat kecamatan oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dpm sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. dpm sebagaimana maksud pada terdiri dari ketua dan dibantu oleh (enam) orang anggota yang berasal dari dinas perkimtaru, dinas kesehatan,: dinas pemberdayaan masyarakat, dan perusahaan air minum daerah. tugas dpm sebagaimana dimaksud pada meliputi, melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada bupati, pokja amp dan ppm program pamsimas, mengesahkan rkm yang telah disetujui oleh pakem, menindak lanjuti pengajuan rkm yang telah dievaluasi pakem yang bertindak sebagai tim evaluasi rkm, untuk kemudian dibuatkan surat perjanjian pemberian bantuan satker pejabat pembuat komitmen dengan desa: mengelola dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program, diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap penyusunan rkm, pelaksanaan kegiatan rkm dan pelatihan tingkat masyarakat, melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan program termasuk laporan keuangan dan lainnya, memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program tingkat kabupaten kotadan melakukan evaluasi kinerja fm. kecamatan bertugas dalam membantu, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan pamsimas pada desa kelurahan wilayahnya. tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada meliputi merupakan mitra kerja tim sebagai pendamping masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola program pamsimas, mengikuti sosialisasi tingkat kabupaten kota yang dilaksanakan oleh pokja amp, memfasilitasi sosialisasi program pamsimas tingkat desa kelurahan bersama pakem dan dpm, membantu verifikasi usulan proposal desa, memantau bpspams dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi sebagai bagian tugas pembinaan dari perangkat daerah kecamatan, dan membantu memantau penanganan dan menindak lanjuti keluhan yang diterima. tugas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dan bekerjasama dengan sanitation puskesmas, kepala urusan keuangan desa kelurahan dan pengawas sekolah upt dinas pendidikan dan kebudayaan. kasi pemberdayaan masyarakat dan desa bertugas mendampingi pakem dalam melakukan verifikasi kelayakan desa sasaran, memberikan bantuan teknis dan pembinaan teknis kepada bpspams, bersama sama dengan tim memberikan fasilitasi dan mediasi untuk membantu efektivitas kegiatan pamsimas bab pelaksana teknis kegiatan desa pelaksana teknis kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pamsimas adalah kkm. pelaksana teknis kegiatan kkm sebagaimana dimaksud dalam secara umum mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja masyarakat,melaporkan,dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala desa. pelaksana teknis kegiatan kkm sebagaimana dimaksud pada mengikutsertakan unsur perempuan. pelaksana teknis kegiatan kkm sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan biaya operasional kegiatan. pemeriksaan hasil pekerjaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program pamsimas yang dilakukan oleh kepala desa selaku koordinator pemeriksaan infrastruktur tingkat desa. bab vii penyaluran penyaluran bantuan keuangan pamsimas kepada pemerintah desa dilakukan melalui pemindah bukan dari rsud desa. pemindahbukuan dari rsud desa bantuan keuangan pamsimas kepada pemerintah desa dilakukan setelah persyaratan terpenuhi. penyaluran bantuan keuangan pamsimas kepada pemerintah desa dilakukan setelah kepala desa menyampaikan persyaratan yaitu rkp desa yang telah diundangkan, fotokopi peraturan desa tentang apb desa yang telah diundangkan. keputusan bupati tentang lokasi dan alokasi desa sasaran program pamsimas kabupaten tegal, surat pernyataan kelengkapan berkas dari camat selaku penanggung jawab tim koordinasi kecamatan:dinas perkimtnomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku, rencana anggaran biaya rab) dan gambar teknis sederhana yang diverifikasi oleh dan dc, mengetahui dpm dan disahkan oleh kepala desa (lampiran kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf disampaikan kepada bupati ka. bukan tegal melalui camat dilaksanakan mulai bulan juli tahun anggaran berjalan. penyaluran bantuan keuangan pamsimas kepada pemerintah desa dilakukan tahap rincian bantuan keuangan pamsimas kepada pemerintah desa yang diterima desa dianggarkan dan ditetapkan dalam apb desa tahun anggaran berjalan. bab viggal desember tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada maka sisa dikembalikan kas daerah sebagai siapjalan dengan izin bupati. bab evaluasi tim koordinasi program pamsimasprogram pamsimas umi azizah diundangkan slawi pada tanggal january 2oty tegal, widodo joko mulyono berita daerah kabupaten tegal tahun nomor
anak bupati tegal provinsi jawa tengah peraturan bupati tegal nomor tahunperaturan bupati tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan telah dilakukan perubahian bupati tegal, (tni) azizah diundangkan slawi pada tanggal februari 20w sekretaris daerah kabupaten tegal, widodo joko mulyono berita daerah kabupaten tegal tahun nomor .(o.
tanpabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangancc. bahwa berdasarkan surat gubernur jawa tengah tanggal februari tentang serta ajuan pergeseran dari skpd maka peraturan bupati tegal sebagaimana pada huruf perlu nomor dasar hukum gammraesaa sraareesan dana alokasi umum lasasenca.co0,oo\| .19856n6a1. ,o0l oo 000l dana alokasi umum formula perpres dau tambahan ,00j perpres dana alokasi khusus goo dana alokasi khusus dak) fisik dak reguler bidang pendidikan perpres dak reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana perpres dak reguler bidang kelautan dan perikanan ,oo\| perpres dak reguler bidang pertanian ,0o\| perpres dak penugasan bidang irigasi perpres dak penugasan pasar perpres dak reguler perumahan dan pemukiman perpres dak reguler industri kecil dan menengah perpres dak penugasan bidang kesehatan dan perpres dak penugasan bidang air minum perpres dak penugasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan perpres dak reguler bidang jalan perpres dana alokasi khusus dak) non fisik bantuan operasional penyelenggaraan paud (bop paud) perpres tunjangan profesi guru perpres tambahan penghasilan guru perpres bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana perpres dana pelayanan administrasi kependudukan o,oo\| perpres tunjangan khusus guru perpres bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan perpres dana peningkatan kapasitas koperasi dan ukm perpres lain lain pendapatan daerah yang sah pendapatan hibah tool ooo) pendapatan hibah dari pemerintah man pendapatan hibah dari pemerintah . sovooooococal hibah dana bos hibah dana bos tradisi tea hadid nomor suman rp) oo ) bertambah (berkurang) dasar urut dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah tooinsentif daerah did) tool dana insentif daerah did) dana insentif daerah did) perpres dana desa tol oo) dana desa yang bersumber dari apbn pendapatan dana desa yang bersumber dari apbn 9ool perpres belanja belanja tidak langsung 900ol belanja pegawai 9ool belanja gaji dan tunjangan gaji pokok pns uang representasi tahun dan tahun tunjangan keluarga tahun dan tahun tunjangan jabatan perpres tahun dan tahun tunjangan fungsional perpres ttg tunjangan jabatan fungsional tunjangan fungsional umum perpres tahun tunjangan beras perdirjen per pb tgl tunjangan ph tunjangan khusus tahun pembulatan gaji iuran jaminan kesehatan perpres tahun perairan solid nomor \|. rumah rp) bertambah (berkurang) pasar gasmreesam ama uang paket tahun tunjangan panitia musyawarah tahun tunjangan komisi tahun tunjangan panitia anggaran tahun tunjangan badan kehormatan tahun tunjangan alat kelengkapan lainnya tahun tunjangan perumahan tahun uang jasa pengabdian tahun belanja penunjang operasional pimpinan dprd tahun iuran jkk dan jkm tahun tunjangan reses no, tahun tunjangan transportasi tahun tunjangan profesi guru ,0o\| tahun tambahan penghasilan guru tahun tunjangan khusus guru no, tahun belanja tambahan penghasilan pns tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tool o0o\| permendagri tahuntool kdh wkd mata ketan gen tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd tahun belanja penunjang operasional kdh wkd tahun biaya pemungutan pajak daerah .00n. o,0a biaya pemungutan pbb dari pusat . tool 9oo insentif pemungutan pajak daerah oo! insentif pemungutan pajak daerah tool tahun insentif pemungutan retribusi! daerah insentif pemungutan retribusi daerah tool goo belanja hibah ooo\| belanja hibah kepada pemerintah pusat belanja hibah kepada pemerintah pusat permendagri tahun belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi tool kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia tanam hama lan nama lam ll. prod sini mon saman gep serapan genoa) dasa mua urut games semuwesesaan belanja hibah kepada badan, lembaga dan organisasi permendagri tahun kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia belanja bantuan sosial toopermendagri tahun bantuan sosial! yang tidak direncanakan hanan permendagri tahun belanja bantuan sosial kepada masyarakat belanja bantuan sosial kepada masyarakat permendagri tahun belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten kota dan 9o0hun belanja bagi hasi! retribusi daerah kepada pemerintah desa belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan tahualokasi dana desa belanja dana desa belanja ppmbelanja bantuan kepada partai politik belanja bantuan kepada partai politik pkbbelanja bantuan kepada partai politik demokrat primed fes silat jumlah nomor urat rp) tambah (berkurang) bsk uns smavareesaan sampan9oo\| belanja tak terduga belanja tidak terduga permendagri tahun belanja langsung belanja pegawai honorarium pns .m10, honorarium panitia pelaksana kegiatan honorarium pelaksana pengadaan barang dan jasa honorarium pns bidang pendidikan honorarium pns bidang kesehatan honorarium pns bidang pekerjaan umum, perumahan pemukiman dan lingkungan hidup honorarium pns bidang sosial dan pemberdayaan perempuan& anak honorarium pns bidang ketentraman dan ketertiban umum honorarium pns bidang perhubungan dari kominfo honorarium pns bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal honorarium pns bidang pertanian, peternakan dan kelautan honorarium pns bidang pariwisata dan olahraga honorarium pns bidang administrasi pemerintahan, kepegawaian, arsip dan desa honorarium pns bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan honorarium noni pns honorarium pegawai honorer tidak tetap honorarium non pns bidang pendidikan honorarium non pns bidang kesehatan honorarium non pns bidang pekerjaan umum, perumahan pemukiman dan lingkungan hidup honorarium non pns bidang sosial dan pemberdayaan perempuan&e anak honorarium non pns bidang ketentraman dan ketertiban umum ringkasan pergeseran ap3o berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan halaman eared hiu solid demon anna saman rencana badan umur honorarium non pns bidang perhubungan dan kominfo honorarium non pns bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal honorarium non pns bidang pertanian, peternakan dan kelautan honorarium non pns bidang pariwisata dan olahraga honorarium non pns bidang administrasi pemerintahan, kepegawaian, arsip dan desa honorarium non pns bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan nana uang lembur uang lembur pns uang lembur non pns belanja pegawai blue belanja pegawai blue belanja pegawai danalengkapan komputer dan prineralatan pelatihan printed sial nomor jumlah rp) bertambah (berkurang) dasar hukum sesmwmpenecseun semuwresarsaun boa loss belanja peralatan kantor rumah tangga belanja pendukung pelatihan sosialisasi bintik lomba belanja peralatan pendidikan belanja peralatan kesehatan belanja peralatan pertanian perikanan peternakan belanja kelengkapan alat uji belanja hadiah lomba belanja souvenir cenderamata belanja peralatan relokasi pasajasa kantor bidang pendidikan jasa kantor bidang kesehatan jasa kantor bidang pekerjaan umum, perumahan pemukiman dan lingkungan hidup jasa kantor bidang sosial dan pemberdayaan perempuan anak jasa kantor bidang ketentraman dan ketertiban umum jasa kantor bidang perhubungan dan kominfo jasa kantor bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal jasa kantor bidang pertanian, peternakan dan kelautan o,0g jasa kantor bidang pariwisata dan olahraga jasa kantor bidang administrasi pemerintahan, kepegawaian, arsip dan desa jasa kantor bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan jasa kantor bidang kesenian dan kebudayaan belanja premi asuransi belanja premi asuransi kesehatan nomor jumlah rp) bertambah (berkurang) dasar hukum urut anuressaw sremacsran wo)oo. .nan belanja sewa alat berat belanja sewa eskalator tsound sistem belanja sewa peralatan pentas seni belanja sewa peralatan pelatihrasad hindi nomor jumlah rp) bertambah (berkurang) umur ian belanja makanan dan minuman bintik pelatihan sosialisasi tan belanja makan minum pemberian makanan tambahan anak belanja makanan dan minuman kegiatan perayaan festival dan sejenisnya nona penngnnno belanja pakaian dinas dan atributnya a9955. belanja pakaian dinas kdh dan wkd tooleragam resmi psr) .res00000o0\| hata belanja pakaian kedua . (a21) belanja pakaian kerja lapangan maan belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu . belanja pakaian adat daerah tool belanja pakaian batik tradisional belanja pakaian olahraga. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns )\| belanja kursus kursus singkat pelatihan belanja sosialisasi belanja bimbingan teknis belanja ujian maan belanja perjalanan pindah tugas maan belanja perjalanan pindah tugas luar daerah . ban belanja pemeliharaan . (ion) belanja pemeliharaan jalan oooa00 belanja pemeliharaan jaringan . . hanna belanja jasa konsultansi . gado0.woody\| ringkasan pergeseran apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan perailisd sial kremermaamparmamn \| nomor jumlah rp) bertambah (berkurang) bas ktm rsn urut gmeumracsaan sesama ho, tes o0meuangan belanja konsultansi kesehatan belanja konsultansi pengadaan barang jasa belanja barang dana bos belanja barang dana bos uang untuk diberikan kepada masyarakat pihak ketiga uang untuk diberikan kepadnarasumber tenaga ahli belanja barang dan jasa blue belanja barang blue belanja jasa blue sudut belanja hibah barang jasa belanja hibah barang jasa yang diserahkan kepada .80x. masyarakat belanja bantuan sosial barang jasa belanja bantuan sosial barang jasa yang diserahdea ena kana belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kebifried sisa aurut esumrenersaw semanpeesean ooo belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kendaraan bermotor beroda dua kan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat bengkel bermesin unatan tea belanja moda!kantor o06!ovided solid nomor danau jumlah rp) bertambah (berkurang) paman senwapeerseun sewumpetaseun o) ben tes tee paned3m5),alat kedokteran ooo\|rinted solid nomor goyang teraman7 menu ng) dasar kun upu (sanumrencesaan serumemesaw g9 belanja modal! peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan perawatan belanja moda!dea nui unt!peraga praktek sekolah untai mina belanja moda!kan katadata belanja modal peralatan dan mesin pengadaan general laboratory too!a belanja moda! peralatan dan mesin pengadaan alat bantu kemanan belanja moda! gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat kerja mpindad sing nomor jumlah rp) bertambah (berkurang) dasar hukum urut ol. 3ua9mpat kerja lainnya ie31adung dan bangunan pengadaan bangunan belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan oooenomor rp) berkurang) dasar hukum urut sesaumpencesaan seraampaesser las jalan, irigasi dan jaringan pengadaan instalasi pembangkit listrik untaian sintauannnnonata minat annsel iep tiri than belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan jaringan trans! aset tetap lainnya pengadaan barang barang perpustakaan minlis3e6000000l 9ool goo renovasi kan untaanata aman aan games (smcmeesman\| surplus (defisit) pemain data w l www penerimaan pembiayaan daerah .l.i sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 9oo\| sebelumnya siapak daerah bumi) penyertaan modal pada dam mua ero\| tosaesal tesla alm sisa pembiayaan anggaran tam bem teman , slawi, february pati tegal umi azizah ringkasan pergeseran apud berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanda dan pembiayaan halaman printed solid lampiran perut penjabaran apbd nomor: tanggal february pemerintah kabupaten tegal penjabaran pergeseran apbd tahun anggaran urusan pemerintahan: kode (jumlah(rp) oo ) bertambah (berkurang rekening seartumpencesenan sereumpenceseman rp) hho here pendapatan s08. pendapatan asli daerah sini21so0000n\| memasang\| gol hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nan naagian laba atas penyertaan modal pada bpr.penerimaan jasa giro jasa giro kas daerah :k03 penerimaan bunga deposito rekening deposito pada bank pendapatan dari pengembalian pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan w0.dana perimbangan . 0o\| oo) penjagaan pergeseran apbd molo silon pengakuan keuangan can aset daerah halaman praised solid mat kode jumlah rp) bertambah (berkurang) rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran \| ) rp) bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak goertambangan panas bumi bagi hasil dari penerimaan cukai hasil tembakau bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara bagi hasil dari sumber daya migas dana alokasi umum dana alokasi umum dana alokasi umum formula dau tambahan dana alokasi khusus dana alokasi khusus dak) fisik dak reguler bidang pendidikan dak reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana dak reguler bidang kelautan dan perikanan dak reguler bidang pertanian dak penugasan bidang irigasi dak penugasan pasar dak reguler perumahan dan pemukiman dak reguler industri kecil dan menengah dak penugasan bidang kesehatan dan dak penugasan bidang atr minum dak penugasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dak reguler bidang jalan dana alokasi khusus dak) non fisik bantuan operasional penyelenggaraan paud (bop paud) tunjangan profesi guru tambahan penghasilan guru penjabaran pergeseran apbd badan pengelasan keuangan dan aset daerah halaman pria simbad peta eta rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran ) )'( rp) ea. bos boa psa bantuan operasional kesehatan dan keluarga dana pelayanan administrasi kependudukan tunjangan khusus guru bantuan operasional! penyelenggaraan pendidikan peningkatan kapasitas koperasi dan ukm lain lain pendapatan daerah yang sah tancasso2000o0\| 7s201631200000) pendapatan hibah pendapatan hibah dari pemerintah seononocoogo\| s.oooooooooool ooo pendapatan hibah dari pemerintah soooooooooeol soooooooooool 9o0l hibah dana bos gol hibah dana bos tool dana bagi hasil pajak dari provinsi dan 19149681400000l o00l pemerintah daerah lainnya aas dana bagi hasil pajak dari provinsi tool bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor a6issn3z4000\| bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraanatau pemerintah daerah lainnya j bantuan keuangan dari provinsi 2e20560000000\| bantuan keuangan dari provinsi jawa tengah menyesuaikan dpa asprov dana insentif daerah did) yam. .000ool gol dana insentif daerah did) 4asm lonooooool 'oo\| oco dana insentif daerah did) asam000. 00ol dana desa 9ol dana desa yang bersumber dari apbn pendapatan dana desa yang bersumber dari apbn 3409s8.3eo0n0oo\| .3ea00col o0ol so.akun.etn temuan anom amors) belanja tidak langsung pmid salib era jumlah rp) bertambah (berkurang) sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) non kegiatan belanja hibah tool ooo belanja hibah kepada pemerintah pusat belanja hibah kepada pemerintah pusat 4aa.d00. ,00l belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi 9ool kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia ter belanja hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia belanja bantuan sosial! tom a00 belanja bantuan sosial! kepada individu dan atau 9ool ooo keluarga belanja bantuan sosial! kepada individu dan atau keluarga bantuan sosial yang tidak direncanakan belanja bantuan sosial! kepada masyarakat gol ooo belanja bantuan sosial kepada masyarakat 9ol ooo belanja bagi hasil kepada gol provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa ea) erp belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan . o00\| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa ho. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah 'ool bulan 900o\| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa mean nan tea belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintahan desa ( n belanja bantuan keuangan kepada desa belanja alokasi dana desa gol belanja dana desa belanja poppenjabaran pergeseran apbd 40x01 badan pengalihan keuangan dan aset daerah halaman paid solid a0 kode jumlah(rp) penetasan rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) belanja bantuan kepada partai politik belanja bantuan kepada partai politik pkb kokoh4im01 belanja bantuan kepada partai politik demokratbelanja tak terduga belanja tidak terduga surplus (defisit) te . #t pnaoo\|mbiayaan netto penjabaran pergeseran apbd aloi badan peoyokibsan koxtaryan dia aset dae halaman printed solid pns kode uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) pen mara smaumpesesea (serrownenasenn\| ado f . bag february bupati tegal ang oma penjabaran pergeseran apbd s0l bandar pengelasan keuangan dan aset serat halaman a01v ) #b aaapati tegal, umi azizah diundangkan slawi pada tanggal februariut penjabaran apbd nomor tanggal february nea, pemerintah kabupaten tegal eni ringkasan pergeseran apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan nata tahun anggaran jumlah rp) bertambah (berkurang urut gaavarocsam semarang doo loe 0ao pendapatan pendapatan asli daerah 000l pendapatan pajak daerah 9ool .i. pajak hotel hotel bintang tiga perda tahun hotel bintang dua perda tahun hotel bintang satukatering perda tahun pajak hiburan karaoke perda tahun sirkus akrobat sulap perda tahun permainan biliar perda tahun balap kendaraan bermotor perda tahun permainan ketangkasan perda no' tahun panti pijat refleksi perda tahun pajak hiburan pertandingan olahraga perda tahun pajak reklame reklame papan biji board videotron megaton perda no' tahun reklame kain perda tahun reklame melekat stiker perda no' tahun reklame selebaran o,o0 perda tahun reklame berjalan perda tahun pajak penerangan jalani pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri perda tahun 2p12 ringkasan pergeseran apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan halaman prana solid nomor omong sezaman melarang jan urut samumemersaan semuireesaun pajak parkir nan pajak parkir perda tahun pajak air tanah pajak air tanah pajak sarang burung walet pajak sarang burung walet perda tahun pajak minerva bukan logam dan batuan batu kapur perda tahun batu lolos perda tahun pasir pasang perda tahun tanah urug perda tahun pajak bumi dan bangunan pbb) pbb sektor perdesaan perda tahun pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) bpt pemindahan hak perda tahun hasil retribusi daerah c00, goo a00) retribusi jasa umum retribusi pelayanan kesehatan puskesmas perda tahun retribusi pelayanan kesehatan tempat pelayanan kesehatan perda tahukb mobil penumpang sedan perda tahun retribusi pkb mobil penumpang minibus perda tahun retribusi pkb mobil bus bus perda tahun retribusi pkb mobi! barang beban pick perda tahun retribusi pkb mobil barang beban truck perda tahun retribusi pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat perda tahun pemadam kebakaran retribusi jasa usaha pniritod simi emang ermaomaan kane nomor dasar hukum urut dasunperesaw smumpeesian retribusi pemakampemakaian kekayaan daerah kendaraan bermotor perda tahun retribusi tempat pelelangan ikan perda tahun retribusi tempat pelelangan ternak perda tahun retribusi terminal fasilitas lainnya lingkungan terminal perda tahun retribusi tempat khusus parkir perda tahun retribusi tempat rekreasi perda tahun retribusi pelayanan tempat olahraga perda tahun retribusi pengolahan limbah cair perkantoran perda tahun retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus ,00ftahun retribusi pemberian izin usaha perikanan kepada orang perda tahun! pada dam bagian laba atas penyertaan modal pada bpr0oo\| hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan penjualan drum bekas penjualan hasi!ari pengembalian printed cin ono (maag ama senang urut sesaumpercesean sere lamperceseran rp) pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan fasilitas sosial dan fasilitas umum fasilitas umum pendapatan blue pendapatan jasa layanan umum blue pendapatan lain lain blue hasil dari pengelolaan dana bergulir . hasil dari pengelolaan dana bergulir a1906. lain lain pad yang sah lainnya lain lain pad yang sati lainnyapendapatan sewa blk pendapatan sewa blk pendapatan sewa lpk nelayan . pendapatan sewa lpk nelayan dana perimbangan ooh o0\| bagi hasi! pajak bagi hasil bukan pajak oohpajak penghasilan orang pribadi perpres bagi hasil bukan pajak sumber daya alam bagi hasil dari provisi sumber daya hutan ,00f perpres bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan perpres bagi hasil dari pertambangan panas bumi perpres bagi hasil dari penerimaan cukai hasil tembakau perpres bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batu bara perpres bagi hasil dari sumber daya migas perpres dana alokasi umum pend siti
teja bupati tegal provinsi jawa tengah peraturan bupati tegal nomor tahun tentang pola tata kelola rumah sakit umum daerah suryadsusun pola tata kelola rumah sakit umum daerah suryadi kabupaten tegal sebagai dasar pelaksanaan operasional yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah suryadi kabupaten tegaldelegasikan kewenangan kepada direktur rumah sakit untuk mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundangan yang berlaku. pemerintah daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran rumah sakit baik anggaran pendapatan belanja daerah apbd) maupun badan layanan umum daerah blue) yang setelah dilakukan audit secara independen, bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.5rsud suryadi terdiri atas: pemimpin yaitu direktur, pejabat keuangan yaitu kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, dan pejabat teknis yaitu kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian. pejabat pengelola rsud suryadi diangkat dan diberhentikan oleh bupati. direktur rsud suryadisuryadi bertanggungjawab kepada direktur rsud suryadi. direktur rsud suryadisuryadi agar lebih efisien dan produktivitas: merumuskan penetapan kebijakan teknis rsud suryadi:rsud suryadisud suryadirsud suryadirsud suryadiblue rsud suryadi: cc.pada rsud suryadirsud suryadipembina dan pengawas rsud suryadi terdiri atas: pembina teknis dan pembina lapangan, satuan pengawas internal: dan dewan pengawas. pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu direktursuryadi, cc. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah: memahami tugas serta fungsi blue rsud suryadi, memiliki pengalaman teknis pada blue rsud suryadimaupundengan keputusan bupati atas usulan direktur rsud suryadi melalui sekretarisyar rupiah) sampai dengan (seratus milyar rupiah), atau nilai aset menurut neraca (dua) tahun terkayar rupiah): atau nilai aset menurut neraca (dua) tahun terakhir, suryadi, cc. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah: memiliki pengalaman yang memadai tugas dan fungsi blue rsud suryadiryadi: menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan blue rsud suryadiryadinjalan rsud suryadi, dan kinerja blue rsud suryadselamcc. terlibat dalam tindakan yang merugikan rsud suryadi, atau dinyatakan bersalah dalam putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: mengundurkan diri, dan terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada rsud suryadigian kedua pengelompokan fungsi pengelompokan fungsi pada rsud suryadi memuat: fungsi pelayanan meliputi fungsi pelayanan instalasi dan fungsi pelayanan jabatan fungsional, fungsi pendukung meliputi fungsi pendukung pengawas internal dan fungsi pendukung komite komite. paragraf instalasi dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan rsud suryadi serta menunjang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang rsud suryadirepresentasi pemilik rumah sakit. instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan masing masing melalui kepala bidang terkaitkeputusan bupati tegal nomor tentang penetapan pola keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) penuh kepada badan pengelola rsud suryadi kabupaten tegal:paragraf kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenagadiangkat dan diberhentikan oleh direktur.kedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur rsud suryadi. tugas dan fungsi komite medik, persyaratan keanggotaan dan tata cara pengangkatan serta penyelenggaraan komite medik diatur lebih lanjut dalam medical staf laws yang ditetapkan oleh direktur rsud suryadi. paragrafserta disiplin profesi. komite keperawatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur rsud suryadi. tugas dan fungsi komite keperawatan, persyaratan keanggotaan dan tata cara pengangkatan serta penyelenggaraan komite keperawatan diatur lebihtata cara penghitungan yang berkaitan dengan penetapan bentuk dan besarnya remunerasi diatur lebih lanjut oleh keputusan direktur. remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan bupati berdasarkan usulan direktur rsud suryadi melalui sekretaris daerahsejahteraoranganoy6rencana strategi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. rsud suryadi yang menerapkan blue: rencana program dan kegiatan: dan rencana keuangan. standar pelayanan minimal rsud suryadi memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhisesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab struktur anggaran struktur anggaran rsud suryadi, terdiri atas pendapatan blue, belanja blue, dan cc. pembiayaan blue.kaiperencanaan dan penganggaran rsud suryadipadayang berlaku disuatu daerah. s5)uryadi yang selanjutnya disingkat rsud suryadi adalah rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten tegal. pemimpin rsud suryadi yang selanjutnya disebut direktur adalah pimpinan rsud suryadi kabupaten tegtau hospital belasadalah pimpinanterdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. pejabat keuangan adalah pegawai negeri sipil yang berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan. pejabat teknis adalah pimpinan yang berfungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya. satuan pengawas internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan dalam menyelenggarakan bisnis yang sehatryadirsud suryadiryadirsud suryadiryadisuryadiyang selanjutnya apbdsuryadi diatur dengan keputusan direktur. bab vii pelaksanaan anggaran rsud suryadirsud suryadi rsud suryadi. perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada antara lain memuat kesanggupan dan, laporan belanja dan laporan pembiayaan blue rsud suryadijawab sebagaimana dimaksud pada direktur rsud suryadirsud suryadirsud suryadiryadi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dalam pengelolaan kas, blue rsud suryadryadid suryadi persediaan, aset tetap dan investasi:viii pengelolaan belanja pengelolaan belanja blue rsud suryadiryadikairyadi melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bupati. dalam hal terjadi kekurangan anggaran, blue rsud suryadiryadi selain apbd tahun berjalan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya, dan kecenderungan tren selisih pendapatan blue rsud suryadiryadimeliputi: barang: pekerjaan konstruksi: jasa konsultansi, dan jasa lainnya. pengadaan barang dan atau jasa pada blue rsud suryadiryadi yang bersumber dari: jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain: lain lain pendapatan blue rsud suryadi: tender, tender cepat: e purchasing: dan penunjukan langsung. metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas: pengadaan langsung, seleksi: dan penunjukan langsung. pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainya, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yangsatu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung, dan pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai diatas rp. (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode tender cepat, dan tender. pengadaan jasa konsultansi, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut: pengadaan jasa konsultansidanmetode seleksi. penetapan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan berdasar pada nilai setiap satu kali tahap pengadaan barang jasa tanpa memperhitungkan pagu total yang tercantum dalam rencana bisnis anggaranryadirsud suryadiryadiryadi selama periode tertentu. tarif layanan sebagaimana dimaksud pada hanya diperhitungkan ldalam bentuk formula. direktur menyusun tarif layanan blue rsud suryadryadi sebagaimana dimaksud pada kepada bupati. usulan tarif layanan blue rsud suryadiblue rsud suryadi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan. s5) untuk penyusunan tarif layanan blue rsud suryadiuangperwakilan dewan rakyat daerah. bab piutang dan utang pinjaman rsud suryadisuryadi. rsud suryadimutlaksementara belum dapat ditagih sbdb) oleh pun. sbdb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namuomite medik adalah unsurterjaga profesionalismenya melalu mekanisme kredensial, penjagaan mutu, profesi medispemimpikewenangan klinisatau mutlak terhadap piutang daerahdaerah yang akan dihapuskan secara bersyarat atau mutlakabupaten tegal. rsud suryadirsud suryadidirekturapbdkait. hibah terkai,: cc150ptegal:(l)su atau bupati yang tidak memiliki dewan pengawas. rsud suryadirsud suryadidengsuryadiuryadi yang bersangkutan merupakan pendapatan rsud suryadi yang ditandatangani oleh direktur dan pihak lain. bab xiii investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran bagian kesatu investasi rsud suryadsuryadi bulan atau kurangrsud suryadisuryadi merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran rsud suryadi selama (satu) tahun anggaran. sisa lebih perhitungan anggaran rsud suryadirsud suryadirsud suryadi diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga defisit anggaran defisit anggaran rsud suryadi merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja rsud suryadi. dalam hal anggaran rsud suryadirsud suryadisuryadi menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. laporan keuangan rsud suryadirsud suryadirsud suryadi, rsud suryadi mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi. rsud suryadisuryadisuryadi tahunan. bab xvi pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap blue rsud suryadi melalui sekretaris daervii ketentuan peralihan dengan diberlakukannya peraturan bupati ini, peraturan bupati yang telah diundangkan sebelumnya sudah tidak berlakulanjuti paling lambat (dua belas) bulan setelah peraturan bupati ini ditetapkan. penyusunan dan penetapan rba untuk tahun anggaran dan seterusnya sesuai denganola tata kelola rumah sakit suryadiret bupati tegal kuat azizah diundangkan slawi pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten tegal widodo joko mulyono berita daerah kabupaten tegal tahun nomotegalkelembagaan, prosedur kerja, cc. pengelompokan fungsidenginternal bagian kesatu identitas identitas dari rumah sakit adalah: nama rumah sakit adalah rumah sakit umum daerah suryadi. tipe rumah sakit adalah rumah sakit umum daerah suryadi kelas alamat rumah sakit adalah jalan raya tegal pemalang km. sidoharjo, kecamatan suryadi, kabupaten tegal. bagian kedua visi, misi, tujuan dan motto visi rumah sakit umum daerah suryadi adalah menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat dengan layanan unggulan traumatik dan rehabilitasi medik . misi rumah sakit umum daerah suryadi adalah meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan dan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel: meningkatkan sarana prasarana dan sdm untuk menunjang layanan unggulan traumatik dan rehabilitasi medik. menyediakan sarana prasarana dan fasilitas untuk mendukung layanan unggulan berbasis wisata bahari. tujuan rumah sakit umum daerah suryadi adalah mewujudkan rumah sakit umum daerah suryadi menjadi badan layanan umum daerah yang dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tersedia tenaga pelayanan yang profesional. melengkapi sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas mewujudkan penampilan rumah sakit yang berwawasan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman serta didukung oleh pribadi provider yang percaya diri dan menarik. mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan prima dan paripurna. mewujudkan kesejahteraan sebagai upaya memberikan penghargaan agar menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja. menciptakan loyalitas pelanggan sebagai wujud kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. motto rumah sakit umum daerah suryadi adalah sehat bersama kami . bagian ketiga kedudukan, tugas pokok dan fungsi rsud suryadi berkedudukan sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten tegal yang merupakan unsur pendukung bupati dibidang pelayanan kesehatan rujukan, dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati tegal, perkembangan dan kemajuan rsud suryad,kebijakan rencana strategi bisnis rsb), mengawasi dan membina pelaksanaannya, menyetujui dan mengesahkan rencana bisnis dan anggaran rba), mengevaluasi kinerja pejabat pengelola dan dewan pengawas baik kinerja keuangan maupun non keuangan (pelayanan) setidaknya (satu) kali dalam (satu) tahun, menyetujui dan menindaklanjuti: mendelegasikan kewenangan kepada direktur rumah sakit untuk mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien rumah sakit: mendelegasikan kewenangan kepada direktur rumah sakit untuk menjaga hak dan kewajiban rumah sakit:ehab rumah tidak layak huni kabupaten tegal tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tegal, menimbang bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat desa yang layak huni, perlu kepedulian pemerintah desa untuk memberikan dukungan melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa bagi terselenggaranya program rehab rumah tidak layak huni rth): bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan untuk rehab rumah tidak layak huni rth) kabupaten tegal tahun lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya petunjuk pelaksapokok pokok pengelolaan keuangan daerahharga survey bahan bangunan desa hana ena masam kecamatan jenis material alat satuan harga satuan asirpasang ba bata buah kal bata merah tee p bapa benar sof papan bea (kayu usuk 73m paku suk t genteng gas kusen piala sabun bina kusen denda daun denda pata ditarik dasar pembuatan harga satuan ketua ema kegiatan adalah referensi harga (survey) dari toko material setempat (eos mesin) patimemiliki kecukupan kualitas dan lesehan naa. ui, yp. ben sin gn tik ari aya ana tel nah pati. pane ne d$ mel tap ta, son nge sei senanglah dan rar bae laa b3) taat tata ruak see dash "il tea tee see bia ltd jis jas nan bapa mekemmsat, p5. bki ata kan, men we. bat pmn ta, haa sas tag bupati tegal, umi azizahtidak memperhatikan faktor kesehatan wan bip wagon pan (au mi) yan ten jp. nn nana fr, oam mantan iii mana pra lini ini karan aa. bing bai! team tema z! ne, abang pet ba. pen uang penta sar bupati segala bkop kecamatan surat pernyataan kelengkapan berkas not nasa areas dasar surat kepala desa ss, tanggal woo nomor ramememsemtentang permohonan pencairan dana bantuan keuangan untuk rehab rumah tidak layak huni tahun .ok material setempat,. tamat .neneneso0nsesnooo senang ppa pemerintah kabupaten tegal "cm) dinas perumahan rakyat kawasan permukiman tata ruang dan pertanahan alamat jl. cut nyak dien slawi i3wi pos oma surat rekomendasi otot ses mansasskergannnrehab rumah tidak layak huniswi lc. nnnnnananannnn . kepala dinas perkimtaru kabupaten tegal pembina tk. pama tegal, omi azizahbupati adalah bupati tegal:: kepala dinas perkimtaru adalah kepala dinas perumahan rakyat kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan kabupaten tegal:ukan kabupaten tegal: anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd adalah apbd kabupaten tegal: desa adalah desa kabupaten tegunsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijaksanaan bertindak selakuutakhiran basis data terpadu tahun yang selanjutnya disebut pdt adalah data nama pemilik rumah tidak layak huni dengan alamat lengkap yang berjumlah rumah. bab maksud dan tujuan maksud bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rth kabupaten tegal tahun adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga kurang mampu serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri. tujuan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rth kabupaten tegal tahun adalah meningkatkan kualitas perumahan bagi warga kurang mampu sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan layak huni. bab iii pengalokasian dan besaran pengalokasian bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rehab rumah tidak layak huni rth) berpedoman pada data pdt tahun yaitu data pdt tahun sebanyak rumah tidak layak huni,, alokasi bantuan rth tahun bersumber dari apbd kabupaten tegal yang diperuntukkan bagi jumlah rth yang memenuhi kriteria indikator, (tiga) indikator sebagaimana dimaksud pada huruf adalah warga yang masuk data detil terendah dalam pdt lantai rumah masih tanah, belum ada fasilitas bab. alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rth tahun adalah sebesar rp. (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rth tahun berdasarkan kebutuhan masing masing unit rumah dengan alokasi paling banyak sebesar rp. (dua puluh juta rupiah).. lokasi dan alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rth sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rth tahun wajib dianggarkan dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) tahun bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan rab dan gambar teknis sederhana verifikasi oleh kepala utd perumahan rakyat, kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan sesuai wilayah. rincian penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut bantuan biaya operasional pelaksana teknis kegiatan desa dan honorarium pelaksanaan teknis kegiatan dengan rincian sebagai berikut untuk jumlah s d unit rumah untuk masing masing desa sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). untuk jumlah s d unit rumah untuk masing masing desa sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah). untuk jumlah s d unit rumah untuk masing masing desa sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah). untuk jumlah s d unit rumah untuk masing masing desa sebesar rp. (tiga juta lima ratus ribu rupiah). untuk jumlah s d unit rumah untuk masing masing desa sebesar rp. (lima juta ribu rupiah). paling besar rp. dua juta rupiah) per unit rumah dapat digunakan untuk bantuan biaya tenaga kerja atau biaya tukang, sisa dari alokasi yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf untuk belanja material bangunan sesuai kebutuhan rumah yang akan dipugar, direhab diperbaiki: rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan hurufri atap rumah dari bahan seng gelombang dan bahan atap berbahan dasar semen tanah (genteng), lantai rumah terbangun dari rabat beton bertekstur halus, dinding rumah terbangun dari,ri, bagian dalam rumah memiliki pembatas antar ruang rumah, memiliki penerangan yang memadai, memiliki faktor kesehatan, kenyamanan dan kebersihan, memiliki konstruksi yang memadai dan aman bagi manfaat, memiliki fasilitas bab yang memenuhi syarat standar kesehatan: memiliki fasilitas air bersih minum yang memenuhi syarat standar kesehatan: il. pembangunan dinding rumah untuk menggunakan pengecekan sebagai tahap finishing. dalam penyusunan rab sebagaimana dimaksud pada huruf ppid melakukan survey harga material dari tokomemiliki kecukupan kualitas dan kesehatantidak memperhatikan faktor kesehatan dan kenyamting tentang teknik membangun bangunan sederhntuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilarang digunakan untuk ongkos angkut bahan material, pembelian asbes: pembelian multiple, pembelian triple, pembelian grc, dan pembelian keramik lantai. pengadaan bahan material kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahun untukrth tahuntim koordinasi susunan tim koordinasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa terdiri dari: tim koordinasi tingkat kabupaten, dan tim koordinasi tingkat kecamatan. tim koordinasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. susunan tim koordinasi tingkat kabupaten sebagaimana maksud pada terdiri dari pengarah, wakil pengarah, penasehat, wakil penasehat, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota (paling banyak orang) yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tugas tim koordinasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada yaitutim koordinasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan camat. susunan tim koordinasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari camat sebagai ketua, kasi pemberdayaan masyarakat desa dan sebagai sekretaris dan kasi kecamatan dan staf sebagai anggota (paling banyak orang). tugas tim koordinasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada yaitu melaksanakan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wilayahnya, melakukan pembinaan wilayahnya, melaksanakan asistensi penyusunan rab dan gambar teknis sederhana, melaksanakan kegiatan verifikasi bidang administrasi antara lain: dokumen apb des: rab dan gambar teknis sederhana secara keseluruhan spj keuangan penggunaan dana, berita acara musyawarah desa tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan dana: dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan tepat waktu. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahun menghimpun dan menyimpan salinan arsip surat pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahun wilayah kerjanya, dan melakukan rekapitulasi surat pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahun selanjutnya melaporkan dan mengirimkan kepada bupati cg. kepala bukan kabupaten tegal dengan tembusan kepala dinas perumahan rakyat kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan kabupaten tegal. bab pelaksanaan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahun mendasarkan pada ketentuan peraturan bupati tegal yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. pengadaan barang jasa dalam kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahun sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada peraturan bupati tegal tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa desa. bab penyaluran penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahun dilakukan melalui pemindah bukan dari rsud desa setelah persyaratan terpenuhi. penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa rumah tidak layak huni rth tahun dilakukan tahap persyaratan penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahun sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut fotokopsurat pernyataan kelengkapan berkas (lengkap, benar, dan sah) dari camat selaku penanggung jawab tim koordinasi kecamatko material setempkepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan kabupaten tegkepala bukan kabupaten tegal melalui camat paling lambat tanggal oktober bab vkepada pemerintah desa rth tahun kepada bupati kepala bukan kabupaten tegal dengan tembusan dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan kabupaten tegal. penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada paling lambat tanggal januari tahun bab viii pelaksana teknis kegiatan desa (l) ketentuan pelaksana teknis bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahun adalah pelaksana teknis kegiatan desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pelaksana teknis kegiatan desa sebagaimana dimaksud dalam dalam apb desa. susunan pelaksana teknis sebagai berikut ketua dijabat oleh kepala seksi atau kepala urusan sesuai dengan bidangnya. sekretaris dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya. bendahara dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya. anggota dijabat oleh perangkat desa lainnya dan tokoh masyarakat desa sertada mengikutsertakan unsur perempuan. pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada berjumlah gasal, paling sedikit (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan tingkat kompleksitas kegiatan. pelaksana teknis kegiatan desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan teknis kegiatan baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi fisik kegiatan, yang diterima dan dikelolanya dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai kegiatan bersangkutan. ketua pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugassekretaris pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas membantu ketua. bendahara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas: menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, menerima, menyimpan, menyetorkan membayar, dan menatausahakan keuangan kegiatan: bertanggungjawab dan melaporkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf dan huruf kepadadengan rincian penggunaan diatur pada bab iiiatk, penyusunan dan penggandaan laporan pertanggungjawaban dan biaya perencanaan gambar) dan biaya honorarium tim pelaksanaan teknis kegiatan. kegiatan yang dilaksanakan pelaksana teknis kegiatan dalam pengadaan barang jasa adalah pengadaan barang jasa melalui swakelola. mekanisme pengadaan barang jasa desa sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan bupati tegal tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa desa. pemeriksaan hasil pekerjaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahun dilakukan oleh kepala desa selaku koordinator pemeriksaan infrastruktur tingkat desa. bab viii evaluasi tim koordinasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa rth tahunrth tahuati tegal, umi aziz
tan tegal menimbang :a.air tanah424emakai m? bulan m? bulan\| m? bulan\| m? bulan m? bulan m? bulan (roma poa pos niaga kecil industri kecil niaga besar industri:air tanah telah mengalami penurunan muka air tanah dan atau pencemaran air tanah. air tanah belum mengalami penurunan muka air tanah danpadanbab pengurangan pajak (l)s5)enagihan bp2p2enagihan bp2dp2p2p2p2d. dalam melaksanakan tugasnya bp2d dapat bekerja sama dengan dinas instansiair tanv bupati tegal umi azizah diundangkan slawi pada tanggal paul sekretaris daerah kabupaten tegalpemerintah kabupaten tegal formulir pendataan tanggal badan pengelolaan pendapatan pajak daerah pendataan daerah kabupaten tegal jl. yani telp fax pajak air tanah lkmkmeaana kode pos email bp2d@ ppd alamat tempat usaha pengambilan pemanfaatan air tanah desa kecamatan siswi, leccocoomal, umi azizahtegal. telp. fax. kode pos email bp2d@(surat izin yang dimiliki (fotokopi surat izin harap dilampirkan surat izin gangguan tgl. .coo women. surat izin usaha kepariwisataan tgl. wo . surat zin .ooooooooooooooo tgl. o#omocoroconsnnanananan surat zin .ooooooooo woi tgl. sn. ococorocenannsnnananaanah bidang usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) hiburan seosenssnssn20stan\| tanda tangan ati tegal, umi azizah lampiran iii peraturan bupati tegal nomor tahun tentang tata cara pengelolaan pajak air tanah surat pemberitahuan pajak daerah speed) pemerintah kabupaten tegal badan pengelolaan pendapatan daerah (@: aga alamat jl. yani telp. fax. slawi kode pos email bp2d@ vww speed bulan tahun surat pemberitahuan pajak daerah speed) untuk wajib pajak daerah pajak air tanah kepada yth. perhatiano0o0o ooo diisloleh wajbpajak data objek pajak lokasi jenis air kualitas tingkat tanah air tanah sumber air tujuan volume berasal tanah dangkal baik ada nonniaga meter awal muka air (x80m) sumber niaga kecil :. tanah dalam (lo cukup daya air\|l industri meter 'akhir\| telah baik alternatif kecil pewnnensnnnnsn turun mata air 80m) tidak adal niaga jumlah atau sumber besar pemakaian air\| tercemar daya air\| industri \|:. muka air alternatif besar tanah belum turun atau tercemar pernyataan uuj u j at jslawi, nama terang) v " bentuk surat ketetapan pajak daerah pemerintah kabupaten ya, tegal surat ketetapan badan pengelolaan pajak daerah pajak pendapatan daerah air tanah jl. yani tegal. telp. fax. tahun: kode pos bulan email bp2d@ nama alamat ppd batas penyetoran terakhir no)il. harap penyetoran dilakukan pada bank pembangunan daerah provinsi jawa telah cabang slawi atau bendahara penerimaan badan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten tegallawi, a.n. kepala badan pengelolaan pendapatan daerah menyetor kabupaten tegal kepala bidang pendataan dan penetapan nip kepada yth. direktur utama penerimaan agar menerima\| tanda tangan cap bendahara penerimaan penyetoran untuk keuntungan\| pejabat bank rekening pemegang kas daerah pemerintah kabupaten tegal bupati tegalpemerintah kabupaten tegal tra badan pengelolaan pendapatan daerah alamat jl. yani telp. fax.( mean slawi kode pos email [email protected]. nama usaha snnannnnanananenan enananannanaan ana ana ran eaa aaaaaa alamat usaha annnnnennannanaananannaan aan aan naa aan anna aka anna ank aaaagoo pajak yang seharusnya terutang 20x rp. pajak yang seharusnya dibayar rpaoess pajak yang telah dibayar telo pajak yang kurang dibayar rpmpressespdkbt) pemerintah kabupaten tegal badan pengelolaan pendapatan daerah (h: alamat jl. yani telp. fax. law kode pos email surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan kepadananang alamat panah anri ememanaan snn nek enak ana nama usaha naas bnn naa alamat usaha pameran senna tekensran kelana len tankanamaae akroses dome kanan pajak yang seharusnya dibayar rposaasaa.bulan 2y0x rp.( pengurangan atau penghapusan sanksi administratif jumlah yang masih harus dibayarwar umi azizahalamat jl. yani telp. fax. slawi kode pos email surat setoran pajak daerah (ssd) nama wajib pajak kode rek.: bulan tahun skpd: skpdkbt std: besar setoran uraian besar setoran jumlah setoran terbilang ruang untuk terapan diterima oleh slawi, mesinp2d untuk pihak lain bendahara pengeluaran untuk bank untuk laporan bank bp2d bupati tegal umi aziztagihan pajak daerah pemerintah kabupaten tegal badan pengelolaan pendapatan daerah (@: alamat jl. yani telp. fax. slawi kode pos email surat tagihan pajak daerah kepada kepada yth bar eoasaann nomor tanggal penerbitanpajak yang harusdibayar ' ) ) \| rpsswsi telah dibayar tanggal soo. pengurangan rpareesss 'a jumlah yang dapat diperhitungkan rpos kurang dibayar proses sanksi administrasi bunga berupa . perda nomor tahun jumlah yang harus dibayar (st) possess slawi, an. kepala bp2d kabupaten tegal kepala bidang bupati mui umi azizah lampiran vii peraturan bupati tegalpemerintah kabupaten tegal badan pengelolaan pendapatan daerah (bp2d) y2) alamat jl. yani telp. fax. slawi kode pos email bp2d@air tanah. tentang tata cara pengelolaan pajak air tanah, memperhatikan: surat permohonan pengurangan pajak air tanah atas nama . tanggal ., yang diterima lengkap oleh dinas pada tanggal .ooo woooooooooooo. alamat wajib pajak .ooooooooooooooo nama usaha snnoneanetennannanan anna nana anna anna anak ana alamat usaha nnnanenanananann ena nnn aan asan ana nana tanaman besarnya pengurangan .ooo oo.: ame besarnya pengurangan (. rp.) nenek jumlah pajak air tanah yang seharusnya dibayar ketiga keputusan kepala badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan slawi pada tanggal kepala bp2d coret yang tidak perlu bupati gal umi azizahpa adalah nilai perolehan air. hda adalah harga dasar air. fna adalah faktor nilai air. hab adalah harga air baku.fotokopi surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang (apabila ada),dapat diakses melalui website resmi bp2d?(s5)(s5)pa ditentukan oleh faktor jenis air tanah terdiri dari l.air tanah dangkal, yaitu jika kedalaman sumur air tanah lebih kecil dari air tanah dalam, yaitu jika kedalaman sumur air tanah lebih dari dan mata air. lokasi sumber air tanah meliputi\|)\| alternatif air tanah dalam, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan\|alamnya instansi lembaga kantor pemerintah, instansi lembaga kantor tni polri, sarana instalasi pemerintah, kolam renang umum milik pemerintah, asrama pemerintah, dan perguruan tinggi negeri swasta akademik. niaga kecil termasuk , rumah makan restoran kecil, rumah sakit swasta poliklinik laboratorium praktek dokter, laundry, toko kios warung, salon kecantikan panti pijat mandi uap pangkas rambut, dan bimbingan tes kursus ketrampilan biro jasa. industri kecil termasuk dalamnya industri rumah tangga kecil seperti industri tekstil batik, pengrajin sanggar seni lukis, industri bahan kimia obat obatan, furniture, dan jenis usaha kecil lainnya yang sejenis. niaga besar termasuk dalamnya hotel bintang dan bintang apartemen, bank (kantor pusat dan cabang), night club bar cafe restoran besar, bengkel besar, tempat pencucian mobil: kolam renang, dan real estate. industri besar termasuk dalamnya: pabrik skala besar, gudang pendingin, pabrik industri tekstil skala besar,tegal, menimbang;er^n pajak mineral bukan logam dan batu^iimarus bupati tegal provinsi jawa tengah peraturan bupati tegal nomor tahun tentang tata cara penyusunan peraturan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tegalgal tentang tata cara penyusunan peraturan desa. menimbang undang undang nomor tahun tentang pembentukan.bagian keenam penyebarluasan peraturan bersama kepala desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing masing oleh pemerintah desa dan bpd, dengan materi muatan atau berisi pelaksanaan peraturan desa dan atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. bagian kedua pengundangan peraturan kepala desa wajib diundangkan dalam berita desa oleh sekretaris desa setelah ditetapkan oleh kepala desa. bab pembiayaan pembiayaan dalam rangkapati tegal, umi azizah diundangkan slawi pada tanggal april sekretarisdaerah kabupaten tega widodo joko mulyo berita daerah kabupaten tegal tahun nomor. ? lampiran peraturan bupati tegal nomor 33tahun tentang peraturan desa. contoh bentuk rancangan peraturan desa garuda emas) kepala desa . nama desa) kecamatan cb. nama kecamatan) kabupaten tegalipati tegal umi azizah lampiran peraturan bupati tegal nomor tahun tentang peraturan desa. contoh pat garuda emas) kabupaten tegalooooooanaan emosi) cc. dan eter sinyal .o.o.ooo.o.oo.co.o.o.ooooooo mengingat less sang enlo pati umi azizah lampiran iii peraturan bupati tegal nomor tahun tentang peraturan desa. contoh peraturan kepala desa garuda emas) kepala desa . nama desiii.ooo mah pali masa dari seed uny ak. eks emang pena dan seteru vbl.cbooo woo.m#.#.#ii memutuskanati tegal, umi azizah lampiran peraturan bupati tegal nomor tahun tentang peraturan desa. contoh keputusan kepala desa garuda emasra. bahwa. nanang dos dewa esai ana mana gani usn ya. anna eno roman samaran ana ann ana nan mengingat cone ala lanang dam eter sii yo. .momesssasasanssnsensanasa) memperhatikan ian o.dani sel sinyal vcdisinya. ditetapkan .i.ii. pada tanggal. kepala desa., nama desa) nama tanpa gelar dan pangkat) ati recap! umi azizahyang bersifat konkrit, individual, dan final:gundangan adalah penempatan peraturan desa dalam lembaran desa atau berita desa::: atau bpd. rancangan peraturan desa yang telah disusun oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam hurufnydiprakarsai oleh bpd sebagaimana dimaksud dalam huruf rpm desa): rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa rkp desa), rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa): dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apboleh pengusul, kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa deng(l) rancangan peraturan desa yang telah ditandatangani oleh kepala desamengikat sejak diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan desa dan pembahasan rancangan peraturan desa sampaiuntuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa, bupati dapatrancangan peraturanadalah: rancangan peraturan desa tentang apb desa, rancangan peraturan desa tentang pungutan,evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh camat, evaluasi rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dilaksanakan oleh tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa. tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa. unsur bagian hukum. unsur lain sesuai kebutuhanpaling lama (dua puluh) haridisampaikan kepala desa kepada camat.huruf dan hurufuntuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk tim klarifikasi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan masing masingyatempat penetapbagian kelima pengundangan rancangan peraturan bersama kepala desa yang telah ditanda tangani sebagaimana dimaksud dalam.
menimbangbahwanomor tahunsudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan zama.rahi2,tegal. diantara dansisipkan (empat) baru yaitu (2a), (2b), (2c) dan (2d) sehingga berbunga sebagai berikut: pemberian tambahan penghias uan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tegal. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan (dua belas) kali dalam (satu) tahun dan dibayarkan setiap bulan. (2a) dalam hal terdapat kebijakan pemerintah tentang pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, maka dapat diberikan tambahan penghasilan ketiga belas dan tambahan penghasilan tunjangan hari raya. (2b) pembayaran tambahan penghasilan ketiga belas dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud diberikan sebagaimana besaran tambahan penghasilan pegawai dalam lampir. (2c) pemberian tambahan penghasilan ketiga belas dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud diberikan pada bulan yang sama dengan pembayaran gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. (2d) pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada juga diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf dwihuruf pemberian tambahan penghasilan untuk bulan desember dibayarkan pada bulan januari tahun berikutwi pada tanggal mei diundangkan slawi pada tanggal mei sekretaris d gairah kabupaten tegal, ati,tega umi azizah widodo joko mulyono berita daerah kabupaten tegaluba:standar biaya masukanubkas umum daerah adalah rekening giro pemerintah daerah kota baubau pada bank pembangunan daerah sulawesi tenggara bank sultra) cabang baubota baubauperaturan wali kota ini. permintaan tahun anggaran dilaksanakan setelah kepala skpd selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran telah menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dan anggaran kas tahun anggaran berjalanup dan spm up, selanjutnya sp2d yang membebani rekening kas umum daerah kota baubau untuk ditransfer rekening bank milik skpd yang telah ditetapkan dengan keputusan wali minimal 80y6 dari upvelt. wali kota baubau, ahmad montase diundangkan baubau pada tanggal, januari para koordinat: sekretaris dara baubau, instansi unit kerja para lama \|a0 kpk kara kolom ron! mustar mahatma berita daerah kota baubau tahun nomor . lampiranalokasi uang persediaan (up) satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota baubau tahun anggaran mma "obi pemadam kevatanndanbemaanatan damai sorai sopmstemakaa inspektorat kecamatan kokalukuna total pit. wali kota baubau, montase para koordinasi instansuunit kerja para jaran
walikota pagar alam ana peraturan walikota pagar alam nomor . tentang standar pelayanan minimal (spm) bidang kesehatan kota pagar alam walikota pagar alam menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan butir peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten kotadalam hal tertentu, bahwa sehubungan lampiran dan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali standar pelayanan minimal bidang kesehatan kota pagar alam dengan peraturan walikota pagar alam.perundang undangan lembaranlapora: keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengawasan represif kebijakannomor seri dj:. memutuskan peraturan walikota pagar alam tentang standar pelayanan minimal (spm) bidang kesehatan di.kota pagar alam babi ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota pagar alam pemerintah daerah adalah pemerintah kota pagar alam. kepala daerah adalah walikota pagar alam. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kota pagar alam. pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dalamhatan kota pagar alam adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. bab standar pelayanan minimal bidang kesehatan kota pagar alam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal. standar pelayanan minimalibu dan bayiianak pra sekolah dan usia sekolah cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prberencana cakupan peserta aktif kb.( pelayanan imunisasi desa kelurahan universitas child immunization uci) pelayanan pengobatan perawatan cakupan rawat jalan cakupan rawat inap pelayanan kesehatan jiwa pelayanan gangguan jiwa sarana pelayanan kesehatan umum pemantauan pertumbuhan balita balita yang naik berat badannya balita bawah garis merah pelayanan gizi cakupan balita mendapat kapsul vitamin kali per tahun cakupan ibupelayanan obstetri dan neo(80xx). neonatal risiko tinggi komplikasi yang ditangani x). pelayanan gawat darurat sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat desa kelurahan mengalami klb yang ditangani jam kecamatan bebas rawan gizi pencegahan dan pemberantasan penyakit polio acute acid paralysis afp) rete per penduduk tahun pencegahan dan pemberantasan penyakit paru kesembuhan penderita tbc bta positif pencegahan dan pemberantasan penyakit ipa cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani pencegahan dan pemberantasan penyakit hiv aids klien yang mendapatkan penanggulangan hiv aids infeksi menular seksual yang diobati pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dbd) penderita dbd yang ditangani pencegahan dan pemberantasan penyakit diare balita dengan diare yang ditangani pelayanan kesehatan lingkungan institusi yang dibina pelayanan pengendalian vector rumah bangunan bebas jentik nyamuk andes pelayanan hygiene sanitasi ditempat umum tempat umum yang memenuhi syarat (80h x). penyuluhan perilaku sehat rumah tangga sehat bayi yang mendapat asi eksklusif desa dengan garam beryllium baik posyandu purnama penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif name) berbasis masyarakat upaya penyuluhan napa oleh petugas kesehatan pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan ketersediaan obat sesuai kebutuhan x): pengadaan obat esensial (100h): pengadaan obat generik pelayanan penggunaan obat generik penulisan resep obat generic y1). penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rendah cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat tengah luar jenis pelayanan yang tersebut pada kota pagar alam wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan antara lain pelayanan kesehatan kerja cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal pelayanan kesehatan usia lanjut cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut pelayanan gizi cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium pencegahan dan pemberantasan penyakit hiv aids darah donor skrining terhadap hiv aids pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria penderita malaria yang diamati pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta penderita kusta yang selesai berobat rft rate ( 90x6). pencegahan dan pemberantasan penyakit filariasis kasus filariasis yang ditangani banjir pengorganisasian walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kota dan masyarakat. penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud secara operasional dikoordinasikan oleh dinas kesehatan kota pagar alam. penyelenggaraan pelayanan kesehatandibutuhkan. bab pelaksanaan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target dalam bidang kesehatan kota pagar alam kota pagar alam. bab pembinaan pemerintah dan pemerintah prop dimaksud dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi perhitungan kebutuhan pelayanan kesehat: penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. walikota pagar alam melaksanakan supervisi 'dan pelayanan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal. bab pengawasan walikota pagar alam melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal: walikota pagar alam menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal, kepada menteri dalam negeri dan menteri kesehapi' walikota pagar ka. lazuli kursi diundangkan pagar alam. pada tanggal: apr . sekretaris daerah kota pagar alam (dadu, h.a.fahri berita daerah kota pagar alam tahun nomor: seri lampiran peraturan walikota pagar alam tahun tanggal art tentang standar pelayanan minimal (spm) bidang kesehatan kota pagar alam tahun urusan wajib dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan kota pagar alam tahun standar pelayanan minimal spm) urusan wajib jenis pelayanan indikator kinerja target tahun) penyelenggaraan pelayanan pelayanan kesehatan cakupan kunjungan ibu hamil kesehatan dasar ibu dan bayi cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau namescakupan deteksi dini tubuh kembang anak balita anak pra sekolah dan pra sekolah dan usicakupan peserta aktif berencana layanan imunisasi desa kelurahan uc! layanan pengobatan cakupan rawat jalan perawatan cakupan rawat inap layanan kesehatan pelayanan kesehatan gangguan jiwa sarana jiwa pelayanan kesehatan umum layanan kesehatan cakupan pelayanan kesehatan kerja kerja") pada pekerja formal") layanan kesehatan cakupan pelayanan kesehatan pra lanjut usia dan usia lanjut ) usia lanjut standar pelayanan minimal urusan wajib jenis pelayanan indikator kinerja target penyelenggaraan perbaikan pemantauan pertumbuhan balita yang naik berat badannya n d) gizi masyarakat balita balita bawah garis merah pelayanan gizi \|9o cakupan balita mendapat kapsul vitamin kali pertahun cakupan ibu hamil mendapat tablet cakupan pemberian makanan pendamping asi pada bayi bgm dari keluarga miskin balita gizi buruk mendapat perawatan cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium penyelenggaraan pelayanan pelayanan obstetri dan akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang kesehatan rujukan dan neonatal emergency dasar aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus penunjang dan komprehensif ibu hamil resiko tinggi komplikasi yang tertangani neonatus resiko tinggi komplikasi yang tertangani pelayanan gawat darurat sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat'diakses masyarakat penyelenggaraan penyelenggaraan desa kelurahan mengalami klb yang ditangani 24jam pemberantasan penyakit penyelidikan epidemiologi kecamatan bebas rawan gizi ular dan penanggulangan kejadian luar biasa( klb,. dan gizi buruk pencegahan dan acute acid paralysis afp) rate per penduduk pemberantasan penyakit tahun polio pencegahan dan kesembuhan penderita tbc bta pemberantasan penyakit paru standar pelayanan minimal nol urusan wajib jenis pelayanan indikator kinerja target pencegahan dan cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani pemberantasan penyakit ipa pencegahan dan darah donor diskreening terhadap hiv aids pemberantasan penyakit klien yang mendapatkan penanganan hiv aids hiv aids infeksi menular yang seksual yang diobati pencegahan dan penderita dbd yang ditangani pemberantasan penyakit demam berdarah dengue pencegahan dan penderita dengan diare yang ditangani pemberantasan penyakit diare pencegahan dan penderita malaria yang diobati pemberantasan penyakit malaria kanan pencegahan dan penderita kusta yang selesai berobat rft rate) pemberantasan penyakit kusta pencegahan dan kasus filariasis yang ditangani pemberantasan penyakit filariasis penyelenggaraan kesehatan pelayanan kesehatan institusi yang dibina lingkungan dan sanitasi lingkungan dasar pelayanan pengendalian rumah bangunan bebas jentik nyamuk andes vektor pelayanan hygiene tempat umum yang memenuhi syarat sanitasi tempat umum standar pelayanan minimal nol, urusan wajib jenis pelayanan indikator kinerja target penyelenggaraan promosi penyuluhan perilaku sehat rumah tangga sehat kesehatan bayi yang mendapat asi ekslusif desa dengan garam beryllium baik posyandu utama pencegahan penanggulangan penyuluhan napa upaya penyuluhan napa oleh petugas kesehatan penyalahgunaan narkotika berbasis masyarakat psikotropika zat aditif napa) penyelenggaraan pelayanan pelayanan penyediaan obat ketersediaan obat sesuai kebutuhan kefarmasian pengamanan dan perbekalan kesehatan pengadaan obat esensial sediaan farmasi alves pengadaan obat generik pel peng. obat generik penulisan obat generik penyediaan pembiayaan dan penyelenggaraan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar jaminan kesehatan pembiayaan untuk pelayan nan kesehatan perorangan penyelenggaraan pembina cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan makin dan aan untuk makin dan masyarakat rentan masyarakat rentan pagar alam, apa walikota, gar kn? lazuli kursi
walikota pagar alam peraturan walikota pagar alam nomor: tahun tentang sewa kios pasar tempo permai dan pasar bertingkat melemah menimbang mengingat kota pagar alam dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pagar alam bahwa untuk pelaksanaan sewa kios pasar tempo permai dan pasar bertingkat melemah yang merupakan aset pemerintah kota pagar alam perlu ditetapkan besaran sewa kios tersebut. bahwa berdasarkan pertimbangan4 seri memutuskan: menetapkan peraturan walikota pagar alam tentang sewa kios pasar tempo permai dan pasar bertingkat melemah kota pagar alam. walikota adalah walikota pagar alam pasar adalah tempat masyarakat pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual beli, kas daerah adalah kas pemerintah kota pagar alam kios adalah suatu ruangan bangunan tempat berdagang milik pemerintah kota pagar alam diatas tanah milik pemerintah kota pagar alam klasifikasi adalah pengelompokan letak kios dalam empat kategori yaitu kategori strategis kategori strategis kategori strategis iii kategori strategis bab objek dan subjek sewa pasar sewa kios pasar adalah kios kios milik pemerintah kota pagar alam, pasar tempo permai dan pasar bertingkat melemah kota pagar alam, subjek sewa pasar adalah orang ,pribadi,badan hukum dan atau penyewa kios, bab iii harga sewa kios dan jangka waktu sewa kios harga sewa kios perimeter persegi pasar tempo permai satu tahun adalah sebagai berikut pasar tempo permai lantai bawahtempo permai lantai atasharga sewa kios perimeter persegi pasar bertingkat melemah satu tahun adalah sebagai berikut pasar bertingkat melemah lantai bawahbertingkat melemah lantai ataserincian harga sewa personal dan denah klasifikasi pasar tempo permai dan pasar bertingkat melemah terlampir dalam keputusan ini. jangka waktu sewa kios pasar tempo permai dan pasar bertingkat melemah selama tiga tahun dan sewa dibayar setiap tahun, bab larangan larangan penyewa kios dilarang merubah atau menempatkan barang dagangnya diluar batas kios yang telah ditentukan, penyewa kios dilarang merubah atau menambah bangunan yang sudah ada, penyewa kios dilarang menyewakan atau menyerahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan walikota pagar alam atau pejabat yang ditunjuk, penyewa kios apabila tidak menempati kios wajib memberitahukan kepada walikota pagar alam atau pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya satu bulan sebelum mengundurkan diri, penyewa kios dilarang membakar sampah diatas tanah pasar, penyewa kios atau pedagang dilarang memperluas tempat dagangannya diatas tanah pasar tanpa izin walikota pagar alam atau pejabat yang ditunjuk, penyewa kios dilarang membuat bangunan diatas tanah pasar tanpa izin walikota pagar alam, penyewa kios dilarang meletakkan benda benda yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan pasar, lampiran peraturan walikota pagar alam nomor tahun tentang harga sewa pasar tempo permai dan pasi bertingkat melemah kota pagar alam tanggai maret harga sewa kios tempo permai dan pasar bertingkat melemah pasar tempo permai lantai bawah no\| kelasi ukuran luas jumlah lokal jml. luas harga meter harga lokal 2x4m 2x3m 2x4m ,000j 2x3m 2x3m ,000j 2x3m jumlah pasar tempo permai lantai atas nol kelas\| ukuran luas jumlah lokal jml. luas harga meter harga lokal 2x4m 2x3m 2x4m 2x3m 2x3m 2x3m jumlah pasar melemah lantai bawah no\| kelas\| ukuran luas jumlah lokal jml. luas harga meter harga lokal 3x4m ,000j 3x4m 3x4m jumlah pasar melemah lantai atas no\| kelas\| ukuran luas jumlah lokal jml. luas harga meter harga lokal 3x4m 3x4m 3x4m ,000j jumlah diundangkan pagar alam pada tanggal maret atas daerah kota pagar ala ditekan h.a.fahri pada tangga jewaurota ditetapkan pagar alam h.lazuli kur maret berita daerah kota pagar alam tahun nomor3 seri sei alalantai bawah keterangan: tee kelas kelas mean kelas diundangkan pagar alam tetapkan pagar alam pada tanggal maret padatan maret sekretaris daerah kota pagar alam walikota agar alam h.a.fahri h.lazuli kursi kelaskanan atas toko kite sa ng keterangan: ami kelas kelas 2eni kelas kelas tetapkan pagar alam diundangkan pagar alam pada tanggal maret pada tanggal maret sekretaris daerah kota pagar ala yong, h.a.fahri walik@otanagar alam lazuli kursidb l d gp db g kantor utd t mma dt al4 a ly ws 21a t.a l jalan raya keterangan kelas kelas diundangkan pagar alam ditetapkan pagar alam pada tanggal maret kang pada tanggal maret sekretaris daerah kota pagar alam walik h.a fahri lazuli kuri berita daerah kota pagar alam tahun nomorkantor utd jalan raya keterangan diundangkan pagar alam pada tanggal maret sekretaris daerah kota pagar alam idr, h.a. fahri ketawa kelas ditetapkan pagar alam pada tanggal maret walik pagar alam kelas lazuli kurscamat. memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang uraian tugas jabatan struktural pada kecamatkecamatan kota tidore kepulauan. camat adalah kepala kecamatlingkungan kecamatan. bab iii uraian tugas uraian tugas jabatan struktural padacamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari hari. bab susunan organisasi susunan organisasi kecamatan terdiri dari camat sekretariat kecamatandan pelayanan umum, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi ketentraman dan ketertibancamatan kota tidore kepulauan. nama jabatan camat eselon iil.a unit kerja kecamatanfungsi perumusan kebijakan dan pelayanan umum kecamatan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, mengendalikan administrasi perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian, merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, membina organisasi dan aparatur kelurahan, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan, melakukan pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan kelurahan, menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota mengenai tapal batas wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup tugasnya, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkup tugasnya, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan dalam lingkup tugasnya, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan dalam lingkup tugasnycamat selaku pejabat pembuat akta tanah plat) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kantor berdasarkan program kerja untuk kelancaran kegiagar terjalin kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugasmbina bawahan denganngevaluasi pelaksanaan tugas kecamhasilwalikota, nama jabatan sekretaris eselon tii.b unit kerja sekretariat kecamatan tugas pokok membantu kepala kecamatan dalam membina dan melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. fungsi penyusunan, pengelolaan dan pengendalian program kecamatcamatan untuk digunakan sebagai pedomlakukan koordinasi kegiatan dengan seksi seksi lingkup kecamatlaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camatcamatksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas nama jabatan kepala sub bagian umum dan kepegawaiumum dan kepegawaian fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan serta administrasi umum dan kepegawaian. uraian tugas menyusun program daumum dan kepegawaian dengan unit kerja dilingkupi sekretariat maupun lingkupumum dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk pedoman kerja, membuat konsep surat naskah dinas yang berkaitan dengan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan, menyela pelaksanaan kegiatan pengadaan barang, merasionalisasi dan pemeliharaan perlengkapan dinas serta kendaraan dinas sesuai data dan alokasi dana untuk kelancaran tugas, menyela pelaksanaan urusan rumah tangga dinas yang menyangkut dengan ketertiban, keindahan, keamanan, perjalanan dinas, penerimaan tamu, termasuk penggunaan telepon, air, listrik dan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengurus penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara kantor serta penyusunan risalah rapat serta menyimpan surat masuk, surat keluar dan dokumen dinas lainnya, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan daftar hadir pegawai sesuai prosedur yang berlaku untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai, menyela penyelenggaraan penyusunan bezzeting pegawai, daftar urut kepangkatan dan administrasi kepegawaian lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberi kemudahan layanan administrasi pegawaiperencanaan dan keuangan. fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan perencanaan dan keuangan. uraian tugas menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangperencanaan dan keuangan dengan unit kerja dilingkupi sekretariat danperencanaan dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pedoman kerj, mengonsep surat naskah dinas yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan dan keuangan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan, melakukan pengelolaan penggunaan anggaran berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, memantau pelaksanaan administrasi keuangan meliputi surat permintaan pembayaran spp), surat perintah membayar spm), pembukuan, serta registrasi spp dan spm, memantau pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaberintahan dan pelayanan umum eselon iv.a unit kerja seksi pemerintahan dan pelayanan umum dan pelayanan umum. uraian tugas menyusun program dan rencana kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan umum sebagai pedoman kerja, mengkoordinasikan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan umumnyusun laporan pelaksana tugas lpt) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) kecamatan, melaksanakan pendataan dan laporan kependudukan yang dilimpahkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi bidang tata pemerintahan dan pelayanan umumnyusun konsep dan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem administrasi kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku: memfasilitasi proses persiapan pelantikan desa sesuai dengan tugas dan fungsinyamberdayaan masyarakat eselon iv.acamatmfasilitasi pemberian bantuan beras miskin raskin) dengan instansi terkait, memfasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk) tingkat kecamatan dan kelurahan, memfasilitasi penyelenggaraan seleksi tilawatil quran sto) dan musabagah tilawatil our'an mto) ditingkat kecamatan dengan camat sebagai penanggungjawab, memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan musrembangcam) dengan camat sebagai penanggungjawab, pembinaan pada lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan desa, melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pemberdayaan masyarakatketentraman dan ketertiban eselon iv.a unit kerja seksi ketentraman dan ketertiban tugas pokok. fungsuraian tugas menyusun program dan rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan langkah operasional kecamatan sebagai pedoman kerja, mengkoordinasikan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban:badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, melaksanakan tugas pengamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kantor dan kecamatan, melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang ketentraman dan ketertiban umubeasiswa dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota surabaya, menimbang bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa mahasiswa warga kota surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, telah ditetapkan peraturan walikota surabaya nomor tahun tentang tata cara pemberian beasiswa. bahwa guna peningkatan pelaksanaan program pemberian beasiswa serta sehubungan dengan adanya perubahan perangkat daerah yang menangani urusan pemberian beasiswa, maka peraturan walikota surabaya nomor tahun tentang tata cara pemberian beasiswbab viii sumber dana pemberian beasiswabab tugas dan tanggung jawab dinas pendidikan dinas pendidikanprogram pemberian beasiswa: melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada camat, lurah dan kepala sekolah kota surabaya: cc. membentuk tim seleksi calon penerima beasiswa: membuat keputusan kepala dinas pendidikan tentang penetapan nama nama penerima beasiswa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim seleksi calon penerima beasiswa, menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian antara pejabat pembuat komitmen pada dinas pendidikan dengan penerima beasiswa, memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian beasiswa kepada siswa mahasiswa sesuai peraturan perundang undangan, membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan: melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian beasiswa: melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada walikota secara berkala. bab pertanggungjawaban dokumen pertanggungjawaban dinas pendidikan, meliputi: keputusan kepala dinas pendidikan tentang nama nama penerima beasiswa, perjanjian dengan siswa mahasiswa, bukti transfer dana tanda terima pembayaran biaya pendidikan dari instansi pendidikan pelatihan yang bersangkutan: tanda terima pemberian uang saku, dan tanda terima pemberian biaya kebutuhan perkuliahan. bab larangan dan pemutusan penerima beasiswa dilarang menikah dan atau hamil: tersangkut masalah narkoba, kriminal dan masalah hukum lainnya, atau putus pendidikan sekolah. pemutusan dilakukan apabila penerima beasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh masing masing instansi pendidikan pelatihan: terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memalsukan laporan administrasi, melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan atau peraturan lan yang diatur pada masing masing instansi pendidikan pelatihan, atau mengundurkan diri. dalam hal larangan dan atau pemutusan sebagaimana dimaksud pada dan terjadi, maka dinas pendidikan dapat menghentikan pemberian beasiswa secara sepihak. bab xii monitoring dan evaluasi dinas pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penerimaan beasiswa bekerjasama dengan instansi pendidikan pelatihab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku maka peraturan walikota surabaya nomor tahun tentang tata cara pemberian beasiswhat tai dengan aslinya nya getar sea perah ya! tia musik (oat, ja. mi, (7gp pembina tingkat np 4969t017beasiswidikan adalah dinas pendidikngendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota surabaya. dinas sosial adalah dinas sosialeasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa siswa yang memenuhi persyaratan. wali adalah wakil atau pengampu dari calon siswa mahasiswa yang orang tuanya warga kota surabaya dan telah meninggal dunia. dokter pemerintah adalah dokter yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan milik instansi pemerintah pemerintah daerah,bab asas, maksud dan tujuan penerimaan beasiswa pelaksanaan penerimaan beasiswa diselenggarakan berdasarkan asaskota ini::adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa mahasiswa yang memiliki prestasi warga kota surabaya. tujuan pemberian beasiswa adalah untuk menjamin keberlangsungan studi siswa mahasiswa sampai selesai dan lulus tepat waktu. bab iii sasaran sasaran penerima beasiswa adalah mahasiswa warga kota surabaya yang memiliki prestasi, siswa warga kota surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon penerbang dan atau pramugari a, dan cc. siswa mahasiswa warga kota surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal al gur'an (hafiz)telah lulus pendidikanbagi yang akan menempuh pendidikan diploma ii diploma iv strata pramugari a, atau diploma iv strata bagi yang akan menempuh pendidikan strata telah diterima pada perguruan tinggi negeri yang berkedudukan wilayah kota surabaya, yaitu pada program studi diploma program studi sarjana dan sejenisnya program kenotariatan, program pendidikan non diploma penerbang, atau program pendidikan pramugari a. cc. belum pernah kawin: orang tua wali merupakan warga kota surabaya, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran, dan memiliki tinggi badan paling sedikit (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki laki dan tinggi badan paling sedikit (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan, bagi yang akan menempuh program pendidikan non diploma penerbang atau program pendidikan pramugari amampu menghafal gur'an untuk sekolah dasar sd) madrasah ibtidaiyah mi) atau sederajat sebanyak (sepuluh) juz gurun, sekolah menengah pertama smp) madrasah tsanawiyah ts) atau sederajat sebanyak (dua puluh) juz gur'an,sebanyak (tiga puluh) juz gurun, atau mahasiswa yang menempuh pendidikan diploma iii diploma iv strata strata pada perguruan tinggi yang berada wilayah kota surabaya sebanyak (tiga puluh) juz gurun. belum pernah kawin: cc. orang tua wali merupakan warga kota surabaya, dan memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran. bab tim seleksi dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan beasiswa, kepala dinas pendidikan membentuk tim seleksi calon penerima beasiswa dengan keputusan kepala dinas pendidikan. tim seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur dinas pendidikan: dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: dinas sosial: bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah: dan tenaga ahli instansi terkait keanggotaan tim seleksi calon penerima beasiswa yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan berdasarkan usulan kepala dinas bagian masing masing sesuai kewenangannya. tim seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikut menyelenggarakan seleksi penerimaan calon penerima beasiswa dengan berpedoman pada peraturan walikota ini: menyusun laporan tentang penerimaan calon penerima beasiswa: cc. menyampaikan laporan tentang penerimaan calon penerima beasiswa kepada kepala dinas pendidikan. bab seleksi penerimaan beasiswa dinas pendidikan menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian beasiswa kepada masyarakat: calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan mengisi formulir pendaftaran kantor dinas pendidikan, dengan dihampiri isian formulir pendaftaran: foto berwarna terbaru ukuran sebanyak (dua) lembar, fotokopi kartu keluarga: surat pernyataan belum pernah kawin, surat pernyataan belum atau tidak sedang menerima beasiswa sejenis, surat keterangan bukti telah diterima sekolah perguruan tinggi, surat keterangan miskin untuk pelayanan bidang pendidikan (jika ada): surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintahdan huruf meliputi seleksi administrasi, seleksi potensi diri: dan cc. survey lapanganmeliputi seleksi administrasi, dan seleksi potensi diri, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima beasiswidak lengkap dan atau tidak memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnyelah lengkap dan memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bertujuan untuk mengetahui kemampuan inteligensi, minat bakat dan kepribadian calon penerima beasiswa. bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf meliputi test wawancara, dan test psikologi. bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi test wawancara, dan test hafalan aur'an. seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh lembaga instansi yang berkompeten yang ditunjuk oleh dinas pendidikan. seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas pendidikan atau oleh lembaga instansi yang berkompeten yang ditunjuk oleh dinas pendidikan. survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk mengetahui secara langsung dan memastikan kondisi orang tua wali calon penerima beasiswa. survey lapangan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan alamat tempat tinggal calon penerima beasiswa. kunjungan sebagaimana dimaksud pada dan didokumentasikan dan menjadi pertimbangan khusus dalam menetapkan hasil seleksi lapangan. bab penetapan hasil seleksi kepala dinas pendidikan setelah menerima laporan dari tim seleksi calon penerima beasiswa, menetapkan nama nama yang dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa berdasarkan peringkat seleksi penerimaan dan kuota yang disediakan, dengan keputusan kepala dinas pendidikan. keputusan kepala dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. dinas pendidikan menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sesuai dengan alamat yang tercantum dalam formulir pendaftaran. calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus melakukan pendaftaran ulang kantor dinas pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa surat pemberitahuan dari dinas pendidikan. calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus bersedia menandatangani perjanjian dengan pejabat pembuat komitmen pada dinas pendidikan. calon penerima beasiswa yang tidak datang pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri. bab vii besaran beasiswa beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi yang diterima pada perguruan tinggi negeri yang berkedudukan wilayah kota surabaya berupa biaya perkuliahan: biaya kebutuhan perkuliahan: dan uang saku. biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan untuk membayar biaya perkuliahan yang jumlahnya dihitung berdasarkan ketentuan masing masing sekolah perguruan tinggi. biaya kebutuhan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan sekolah diluar biaya sekolah perkuliahan dan diberikan setiap awal semester sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang saku sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari hari dan diberikan setiap bulan sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). bagi mahasiwa yang menempuh pendidikan strata jurusan kenotariatan selain mendapat biaya sebagaimana dimaksud pada juga mendapat biaya sumbangan pengembangan dan pembangunan pendidikan sp3) paling banyak rp. (lima belas juta rupiah). beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi, yang diterima pada program pendidikan non diploma penerbang dan program pendidikan pramugari a berupa biaya diklat kursus. biaya diklat kursus sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk membayar biaya diklat kursus yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan masing masing lembaga diklat kursus. beasiswa yang diberikan kepada siswa mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa menghafal al gur'an (hafiz) berupa uang saku. uang saku sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari hari dan diberikan setiap bulan sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) untuk sekolah dasar sd) madrasah ibtidaiyah mi) atau sederajat, rp. (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekolah menengah pertama smp) madrasah tsanawiyah ts) atau sederajat: rp. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk, atau rp. (enam ratus ribu rupiah) untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan diploma iv strata stratsehubungan dengan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga, yang disebabkanmaka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun anggaran sesuai kode rekening berkenaan pada satuan kerja perangkat daerah dinas pekerjaan umum, dinas perumahan dan permukiman, dinas koperasi, usaha mikro kecil, menengah dan perindustrian; bahwa sehubungan dengan penyaluran dana alokasi khusus dak) sub bidang keluarga berencana serta bantuan operasional penyelenggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan mengalami perubahan sesuai dengan petunjuk teknis dana alokasi khusus masing masing bidang melalui pergeseran anggaran dan akan ditampung dalam perubahgingat bahwa berdasarkan ketentuan lampiran angka menimbang bahwa sesuai dengan ketentuanakan dilaksanakan pengembangan wisata komplek perjuangan peta, maka perlu dilakukan relokasyang berada wilayah lokasi komplek perjuangan peta, bahwa dengan adanya relokasi beberapa sekolah dimaksud pada huruf maka perlu merubah mekanisme zonasi sistem rayon dalam penerimaan peserta didik baru kota blitaraji beberapa ketentuan yang diatur dalam, diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutnu
tugas dan fungsi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota tasikmalaya, maka perlu diberikanprd) kota tasikmalaya: bahwahuruf dan huruf: pimpinan dprd: ketua dprd sebesar rp. (tujuh juta rupiah) per bulan: wakil ketua dprd masing masing sebesar rp. (enam juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. anggota dprd masing masing sebesar rp. (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulanud dan tahun nomor seri peraturan walikota bogor nomor tahun tentang larangan penyelenggaraan reklame produk rokok kota bogor dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang bahwa produk tembakau merupakan zat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna dan masyarakat sekelilingnya, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampaknya terhadap kesehatan, bahwa sebagai salah satu upaya pengendalian dampak sebagaimana dimaksud pada huruf perlu adanya larangan reklame produk rokok danlarangan penyelenggaran reklame produk rokokberita daerah kota bogor tahun nomor seri e), memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang larangan penyelenggaraan reklame produk rokokoleh masyarakatb laranganmeliputi: reklame papan billboard, videotron, megaton, dan sejenisnya, reklame kain:j . reklame peragaan. tidak termasuk reklame yang dilarangopd yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaran reklame ipr) dilarang menerbitkan ipr rokok. bab iii pembinaan dan pengawasan pembinaan larangan reklame produk rokok dilaksanakan oleh dinas kesehatan kota bogor. pembinaan sebagaimana dimaksud pada ditujukan bagi pelaku usaha yang bergerak bidang reklame dan pelaku usaha bidang rokok melalui penyebarluasan informasi dan atau sosialisasi. pengawasan larangan reklame produk rokok dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang penegakan peraturan perundanganana ant provinsi kalimantan selata:saiubah dengan peraturan dea.kwsubbap pemandangan kabel. katun dias peradapatdn daerah kota banjarmasin. makarkauhbug perundangan ti ) kabar baku joo ) kepala skpd, terdiri dari (dua) jenis kegiatan yaitu penyusunan data awal, dan pemutakhiran data.untuk kegiatan penyusunan data awal dan pemutakhiran data, dinas pendapatan daerah dapat menunjuk petugas pendataan, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi pendataan pajak bumi dan bangunan. bentuk format dan tata cara pengisian pop adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. subbab pemandangan kabar. baku to kepala skpd pena#\|umbang perundangan
soperasian kendaraan roda tipastian hukum terhadap pengoperasian kendaraan roda tiga, serta menjaminkeselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan lingkoperasian kendaraan roda tiga kota banjarmasikabar total,operasian kendaraan roda tiga kota banjarmasin bab ketentuan umum dalam peraturan walikotaini yang dimaksuddengan daerah adalahaan kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kota banjarmasinroda tiga adalah kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan kawasan tertentu dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari (empat) orang. penumpang adalah orang yang berada dalam kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. kartu pengawasan adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh walikota melalui kepala dinas perhubungan kota banjarmasin terhadap kendaraan bermotor yang telah mendapat izin operasional. bab ruang lingkup, maksud dan tujuan kendi ruang lingkup pengaturan peraturan walikota ini meliputi angkutan roda tiga yang diperuntukan untuk angkutan umum berupa orang dan atau barang. maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah agar kendaraan roda tiga yang beroperasi memenuhi standar operasi kendaraan bermotor umum. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah agar tercipta pelayanan angkutan umum yang selamat, tertib, lancar dan aman. ai bab iii kebutuhan angkutan kendaraan roda tiga untuk memenuhi kebutuhan angkutan bagi masyarakat wilayah kota banjarmasin ditetapkan jumlah kebutuhan angkutan. penetapan jumlah kebutuhan angkutan sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas kebutuhan jumlah kendaraan roda tiga untuk kepentingan pengadaan. jumlah kebutuhan angkutan kendaraan roda tiga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. bab ketentuan perizinan setiap penyedia jasa angkutan kendaraan roda tiga untuk dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya wajib memiliki izin pengoperasian kendaraan, kartu pengawasan, surat izin usaha angkutan. izin pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh walikota banjarmasin dan diajukan melalui dinas. izin usaha angkutan dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh dinas. bab persyaratan izin untuk mendapatkan izin pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada walikota. untuk mendapatkan kartu pengawasan dan surat izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepala dinas. permohonan izin pengoperasian kendaraan angkutizin yang disediakan, rekomendasi izin operasi: kasubbag. perundangan kabar, hukum kepala skpd foto copy surat tanda nomor kendaraan plat dasar kuning foto copy kartu tanda penduduk, foto copy surat tanda nomor kendaraan, foto copy buku uji kendaraan bermotor, permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam diajukan dengan persyaratan sebagai berikut kartu tanda penduduk tanda pengenal lainnya memiliki nomor pokok wajib pajak memiliki akte pendirian perusahaan memiliki surat keterangan domisili perusahaan memilki izin operasi pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan permohonan kartu pengawasyang disediakan, foto copy izin usaha dan izin operasi: bab kewajiban penyedia jasa angkutan kendaraan roda tiga yang telah memiliki izin pengoperasian kendaraan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perizinannya, melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha, dilengkapi tanda khusus (stiker logo) perusahaan atau koperasi pada pintu depan sebelah kiri dan kanan, menempelkan tanda jati diri pengemudi yang ditempelkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing masing perusahaan angkutan atau koperasi, dan melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan usaha dan pemiliknya. bab vii masa berlaku izin izin pengoperasian kendaraan dan izin usaha angkutan berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. kartu pengawasan berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang. untuk perpanjangan izin pengoperasian kendaraan, izin usaha angkutan dan kartu pengawasan, pemilik cukup menyampaikan data sebagaimana persyaratan perizinan yang mengalami perubahan. kasubbag. perundangan kalau hukum kepala skpd aan mengenal asma bab viii sanksi administratif setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan kendaraan roda tiga terhadap ketentuananksi berupa pembekuan dan atau pencabutanara walikota banjarmasin, paul sina diundangkan banjarmasin besi pada tanggal januari (sek remarks daerah kota banjarmasin hamil kurang berita daerah kota banjarmasin tahun nomor kasubbag, perundangan kabar. hukum kepala skpd ana nan dan. peranan
pmaung perdana rekaankasubbag. perundangan j kabar hukum too kepala skpd )rapat koordinasi pejabat pemerintahan dan vertikal daerah kota banjarmasin ketentuan ditambah (satu) huruf, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut,staf lintas instansi. makan tea i ketentuan dirubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut peraturan walikota ini mulai)
peraturan daerah kabupaten pangkajene dan kepulauanmembentuk dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten pangkep tahun anggartindih bpk final 2016nsoftcopy perda kabupaten pangkep tahun 2016n2013peraturan daerah kabupaten .dociii,selisih anggaran dengan realisasi surplus defisit sejumlah rp. dengan rincian sebagai berikut,gadis bpk final 201ensoftoopy perda kabupaten pangkep tahun 201e201a peraturan daerah kabupaten .d0 viuli bupati pangkajene dan kepulauan, syamgyjuddin hamid diundangkan pangkajene pada tanggal, sekret aris daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan, war mecca berita daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun nomor
litaoptimalisasi penyelenggaraan unsur staf pemerintah daerah yang tidak efektif terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka kondisi kelembagaan dari sekretariat daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi yang telkabupaten pangkajene dan kepulauabeberapa ketentuan dalam ketentuan bab iii bagian kedua diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut bab iii sekretariat daerah bagian kedua susunan dan struktur organisasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya susunan danbagian administrasi pemerintahan umum sub bagian pengawasan dan tugas pembantuan, sub bagian ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bagian kependudukan, agraria dan kerjasama, bagian administrasi kesejahteraan dan kemasyarakatan, sub bagian kesejahteraan rakyat, sub bagian kemasyarakatan, subang keagamaan. bagian hubungan masyarakat dan protokol, sub bagian peliputan dan pemberitaan, sub bagian protokol dan perjalanan, sub bagian mantel dan pengolahan data elektronik. asisten perekonomian, pembangunan dan aset daerah, kebudayaan dan pariwisata, sub bagian pekerjaan umum, tata ruang, permukiman dan kebersihan. bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam sub bagian perekonomian, sub bagian produksi daerah dan sumber daya alam, sub bagian badan usaha daerah dan penanaman modal. bagian administrasi pengelolaan aset daerah sub bagian perencanaan dan inventarisasi aset daerah, sub bagian investasi aset daerah, sub bagian pelaporan aset daerah. asisten administrasi umum bagian hukum dan perundang undangan, sub bagian peraturan perundang undangan dan dokumentasi hukum: sub bagian bantuan hukum dan ham, sub bagian tindak lanjut. bagian organisasi dan tata laksana, sub bagian kelembagaan dan kinerja, sub bagian penatalaksanaan dan analisa jabatan, sub bagian sdm aparatur. bagian keuangan, sub bagian anggaran, sub bagian perbendaharaan dan verifikasi, sub bagian pendapatan daerah. bagian umum, sub bagian tata usaha, sub bagian rumah tangga, sub bagian perlengkapan dan peralbup pangkajene pulasan, alauddin hamid diundangkan pangkajene pada tanggal, sekretaris daerah kabupaten panlampirstruktur organisasisekretariat daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan bupati wakil bupati sekretaris daerah staf ahli asisten pemerintahan dan asisten perekonomian, pembangunan asisten administrasi umum kesejahteraan rakyat dan aset daerah bagian bagian admin bagian bagian bagian adm. bagian adm. bagian hukum bagian bagian bagian administrasi stasi kesra humas dan administrasi perekonomian pengelolaan perundang hana keuangan pemerintahan kemas protokol pembangunan sda aset daerah undangan umum subang subang subang subang peraturan subang subang subang subang perencanaan, per kelembagaan pengawasan kesejahteraan peliputan,& perencanaan perekonomian dan dokumentasi kinerja anggaran subang tata tugas rakyat pemberitaan pmb, litbang inventarisasi hukum usaha pembantuan statistik subang produksi subang subang subang subang subang subang subang daerah sda tatalaksana subang rumah ketentraman, kemasyarakatan protokol perhubungan, sae investasi aset bantuan analisa masa end ketertiban perjalanan kebudayaan daerah hukum ham jabatan dan perlindunganmasy pariwisata arak verifikasi subang bud subang subang subang subang subang pekerjaan penanaman subang ndak subang sdm subang subang kependudukan keagamaan mantel pde umum, tata modal pelaporan aparatur pendapatan pelengkap agraria ruang aset daerah lanjut daerah kerjasama permukiman bup pangkajene pulasan, sudden hamid
bupati tanggamus peraturan bupati tanggamus nomor: tahun tentang pembentukan korps musik kersik gita tanggamus java kabupaten tanggamus dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanggamus, menimbang bahwa untuk menunjang kegiatan upacara hari ulang tahun republik indonesia, upacara bulanan dan kegiatan pelantikan kepala pekon serta kegiatan pemerintah lainnya dapat berjalan dengan baik dan hikmat perlu diiringi dengan instrumen music dengan dipandu oleh dirigen musik yang dilaksanakan oleh korps musik yang handal dan berkualitas, bahwa agar pelaksanaan kegiatan korps musik sebagaimana dimaksud huruf tersebut dapat berjalan secara terorganisir dan terlatih dengan baik perlu ada wadah bagi anggota korps musik tersebut dengan membentuk korps musik kersik gita tanggamus jaya, bahwa untuk maksud huruf dan huruf tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan korps musik kersik gita tanggamusmbentukan korps musik kersik gita tanggamus javatanggamus. korps musik selanjutnya disebut kersik adalah korps musik gita tanggamus jaya kabupaten tanggamus. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk korps musik gita tanggamus jayberada satuan polisi pamong praja kabupaten tanggamus dan bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala satuan polisi pamong prajmerupakan bagian dari satuan polisi pamong praja kabupaten tanggamus. bab iii kedudukan dan tugas korps musik kersik) gita tanggamus jaya kabupaten tanggamus berkedudukan satuan polisi pamong praja kabupaten tanggamus. dalam melaksanakan kegiatan korps musik kersik) gita tanggamus jaya kabupaten tanggamus sebagaimana dimaksud ini mempunyai tugas antara lain melaksanakan tugas untuk menunjang kegiatan upacara hut ri, upacara bulanan dan kegiatan pelantikan kepala pekon serta kegiatan pemerintah lainnya. melaksanakan penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan lingkungan kabupaten tanggamus, melaksanakan pelatihan korps musik kersik) gita tanggamus jaya kabupaten tanggamus, melaksanakan pelayanan kepada pemerintah kabupaten tanggamus melaksanakan kegiatan korps musik kersik) gita tanggamus jaya dan anggota satuan polisi pamong praja sebagai unsur pelaksana, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas tugas lan yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas ,dan fungsinya. bab organisasi susunan organisasi korps musik kersik) gita tanggamus jaya kabupaten tanggamus terdiri dari pelatih, yang berjumlah (empat) orang, pendamping, yang berjumlah (lima) orang, dan anggota, yang berjumlah (dua puluh empat) orang. pelatih sebagaimana dimaksud huruf ini, mempunyai tugas antara lain melatih anggota korps musik kersik gita tanggamus jaya, kabupaten tanggamus, menyusun jadwal pelatihan anggota korps musik kersik) gita tanggamus jaya, dan melaporkan hasil pelatihan kepada bupati tanggamus melalui kepala satuan polisi pamong praja kabupaten tanggamus. pendamping sebagaimana dimaksud huruf ini, mempunyai tugas antara lain mendampingi anggota korps musik kersik) gita tanggamus jaya pada saat pelatihan dan tampil, mempersiapkan alat musik yang digunakan oleh korps musik kersik) gita tanggamus jaya pada saat pelatihan dan tampil, mengatur jadwal pelatihan dan penampilan anggota korps musik kersik) gita tanggamus jaya kabupaten tanggamus, dan melaporkan hasil kegiatan kepada bupati melalui kepala satuan polisi pamong praja kabupaten tanggamus. anggota sebagaimana dimaksud huruf ini, mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelatihan dan penampilan korps musik kersik) gita tanggamus jaya sesuai jadwal yang telah ditentukan, menggunakan alat musik dengan sebaik baiknya yang telah disiapkan oleh pendamping korps musik kersik) gita tanggamus jaya pada saat pelatihan dan penampilan, dan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pelatih dan pendamping korps musik gita tanggamus jaya kabupaten tanggamus. personil korps musik kersik) gita tanggamus jaya sebagaimana dimaksud ini ditetapkan dengan keputusan kepala satuan polisi pamong praja kabupaten tanggamus. bab pembinaan dan pengawasan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota korps musik kersik) gita tanggamus jaya kabupaten tanggamus dilakukan oleh kepala satuan polisi pamong praja kabupaten tanggamus. bab anggaran anggaran pelaksanaan kegiatan korps musik kersik) gita tanggamus jaya kabupaten tanggamus dibebankan kepada anggaran belanja pendapatan daerah apbd) pada satuan polisi pamong praja kabupaten tanggamusnya peraturan bupati,sorcorner48),mengumpulkan dan menyiapkan bahan bahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten, mengumpulkan dan menyiapkan bahan bahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, mengumpulkan data mempersiapkan bahan bahan dalam rangka penetapan tanah wilayah dan, mempersiapkan rapat koordinasi bulanan dan rapat dinas lainnya, mempersiapkan pelaksanaan upacara peringatan hari hari besar nasional dan upacara rutin lainnya, mempersiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, mempersiapkan konsep jawaban bupati atas pandangan umum dan atau pertanyaan dalam rapat lembaga legislatif, membentuk dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan dinas instansi badan lembaga legislatif terkait, mengantisipasi memfasilitasi pemanfaatan dan penyelasiin masalah pertanahan, memfasilitasi pemetaan wilayah kabupaten dan kecamatan, memfasilitasi pensertifikatan tanah tanah aset pemerintahan daerah, melakukan pendataan dan inventarisasi tanah milik pemerintah daerah, memantau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan umum dan pertanahan, mengevaluasi kegiatan bawahan, menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian pemerintahan umum dan dan pertanahan: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. kepala sub bagian perangkat dan otonomi daerah tugas pokok memimpin, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian perangkat dan otonomi daerah yang meliputi mempersiapkan administrasi atau bahan dalam rangka pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian camat lurah dan mempersiapkan bahan dalam hal kerjasama melakukan koordinasi, pembinaan pengawasan jalannya otonomi daerah. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggara sub bagian perangkat dan otonomi daerah, mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan: mengkoordinasi kegiatan bawahan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan, mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman petunjuk teknis pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian camat dan lurah, mengumpulkan bahan dalam pembuatan petunjuk teknis pembinaan camat dan lurah, menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pencalonan pemilihan, pengangkatan dan pelantikan bupati wakil bupati, sekretaris daerah, sekretaris dprd serta camat dan lurah, mengumpulkan bahan penyusunan konsep petunjuk teknis penyelenggaraan bupati, sekda, sekian, camat dan lurah, melaksanakan konsultasi koordinasi dengan pejabat pada unit kerja dinas instansi badan kantor lembaga terkait, menyiapkan bahan pengendalian dan mengevaluasi penyelenggaraan otonomi daerah, menyiapkan dan mengumpulkan bahan kerjasama antar daerah, mengumpulkan dan menyiapkan bahan bahan dalam rangka pemilihan dan pengangkatan bupati wakil bupati, menyiapkan bahan bahan dan pengaturan jadwal dalam rangka kunjungan kerja anggota dprd dan antar waktu dprd, menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian administrasi surat izin pemeriksaan dan penggantian antar waktu dprd, memantau kegiatan yang berkaitan dengan perangkat dan otonomi daerah, mengevaluasi hasil kerja bawahan, menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian perangkat dan otonomi daerah, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. kepala sub bagian pemerintahan dan kelurahan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan sub bagian pemerintahan pekon danpekon da, memantau pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan pekon dan kelurahan, menyusun petunjuk teknis pembinaan aparat pekon dan bhp, mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis administrasi pekon kelurahan, tata cara pemilihan kepala pekon dan pelantikan kepala pekon, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep surat atau keputusan bupati tentang pengangkatan atau pemberhentian perangkat pekon dan aparat kelurahan: mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis pengembangan termasuk pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan pekon kelurahan serta pengembangan lembaga pekon dan kelurahan, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dalam rangka penetapan batas wilayah pekon kelurahan dan dusun lingkungan serta kerjasama antar pekon dan kelurahan, melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan dengan pejabat pada unit kerja dinas instansi badan lembaga terkait, dalam rangka melaksanakan pembinaan pemerintahan pekon dan kelurahan, menyusun konsep pembinaan yang berkaitan dengan pendapatan dan kekayaan pekon kelurahan, mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep untuk menyelesaikan kasus pemerintahan pekon kelurahan, mengolah data serta menyusun konsep naskah dinas dibidang pemerintahan pekon dan kelurahan: menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian administrasi calon kepala pekon, mengoreksi hasil kerja bawahan dalam bidang pengembangan dan lembaga pekon kelurahan serta konsep naskah dinas lain, melakukan pemantauan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pekon dan kelurahan serta konsep naskah dinas lain hasil kerja bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan, menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian pemerintahan pekon dan kelurahan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. melakukan pembinaan kepada sekretaris pekon dan kelurahan baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil kepala bagian hukum tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kegiatan bagian hukum yang meliputi bidang peraturan perundang undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagian hukum, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, mengkoordinasikan bawahan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan, melakukan harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, melakukan penyusunan produk hukum daerah, mengajukan rancangan peraturan daerah ranperda) tentang apbd, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur untuk dievaluasi, menyusun ranperda sesuai program legislasi daerah, mengikuti proliga ditingkat propinsi, menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah untuk dievaluasi, mengkoordinasikan perumusan produk hukum, telaahan produk hukum, menyelenggarakan dokumentasi hukum dan penyuluhan serta pelayanan bantuan hukum: menelaah aspek yuridis rancangan produk hukum daerah dibidang pemerintahan yang merupakan tugas pemerintah daerah, menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi serta pelaksanaannya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan pemerintah kabupaten tanggamus, melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan, melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah, melaksanakan tugas tugas bidang hukum dalam hal mewakili pemerintahan daerah didalam dan diluar pengadilan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan, mengkaji masalah hukum yang merupakan bidang tugas pemerintahan daerah, mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan bagian hukum, menyusun laporan kegiatan bagian hukum, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. kepala sub bagian peraturan perundang undangan tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian peraturan perundang undangan yang meliputi perencanaan produk hukum daerah dan naskah dinas bidang hukum lainnya. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian peraturan perundang undanganrancangan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan produk hukum daerah lainnya, menyiapkan bahan dalam rangka menyusun peraturan perundang undangan, memuat dalam lembaran daerah dan berita daerah yang berkaitan dengan dokumentasi serta konsep naskah dinas lain, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pemantauan pelaksanaan peraturan perundang undangan, menyiapkan konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan produk hukum daerah, mengikuti program legislasi daerah, menyebarluaskan unifikasi dan kodifikasi perundang undangan yang harus segera diketahui oleh satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait dilingkungan pemerintahan kabupaten tanggamus, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pejabat pada satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait, melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah denga peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, mempersiapkan pengajuan rancangan peraturan daerah ranperda) tentang apbd, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang daerah, mempersiapkan peraturan daerah sebagai bahan evaluasi pemerintah, mengevaluasi hasil kerja bawahan, menyusun laporan hasil kegiatan dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan. kepala sub bagian bantuan hukum dan ham tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagaian bantuan hukum dan ham yang meliputi penyelesaian masalah hukum dan hak asasi manusia, pelayanan bantuan hukum serta mengkoordinasikan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian bantuan hukum dan hamnyelenggaraan kegiatan bawahan, menyiapkan bahan dalam rangka pelaksana dalam perkara perdata dan tata usaha negara ptun). memantau segala kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, menginventarisir segala bentuk pelanggaran yang menyangkut hak asasi manusia, menyusun konsep penyuluhan hukum dalam bidang bantuan hukum, mengumpulkan data mengolah data dibidang bantuan hukum serta konsep naskah dinas lain hasil kerja bawahan, menyusun konsep surat perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga (pihak lain), memantau kegiatan yang berkaitan dengan bantuan hukum, mengevaluasi hasil kerja bawahan, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja dinas instansi badan lembaga terkait, menyusun laporan kegiatan sub bagian bantuan hukum, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. kepala sub bagian dokumentasi hukum tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian dokumentasi hukum yang meliputi penataan dokumentasi produk hukum, membangun dan mengembangkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi serta pembinaannya. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian dokumentasi hukdokumentasi hukum, mengkoordinasikan kegiatan bawahan, memantau kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang dokumentasi hukum: menyiapkan konsep petunjuk teknis pembinaan dibidang dokumentasi hukum, mengumpulkan data dalam rangka pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota termasuk lembaga non pemerintah universitas, pendokumentasian produk hukum dan pembangunan sistem jaringan dokumentasi hukum dan informatika hukum: mendokumentasikan produk huk daerah, berupa peraturan daerah, peraturan bupati serta naskah dinas lain, menyusun dan mempersiapkan himpunan produk hukum daerah sebagai upaya pendokumentasian produk hukum, melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dalam rangka pendokumentasian produk hukum dan membangun sistem informasi hukum, melaksanakan penataan produk hukum yang berkaitan dengan dokumentasi hukum: memeriksa hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang dokumentasi hukum: melakukan konsultasi dan koordinasi kegiatan dokumentasi hukum dengan unit kerja terkait, melaporkan hasil kerja sub bagian dokumentasi hukum melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. iii. asisten bidangekonomi dan pembangunan dalam bidang ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan. uraian tugas merencanakan program kerja asisten bidang ekonomi dan pembangunan, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan, mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan bidang ekonomi dan pembangunan, membina bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja, mengkoordinasikan pembinatenaga kerja dan transmigrasi, mengkoordinasikan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang ekonomi dan pembangunan, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan, mengkoordinasikan usulan anggaran aparatur pada bagian bagian dilingkungan asisten bidang ekonomi dan pembangunan, mengatur dan mengendalikmengkoordinasikan programagama, pendidikan, sosial, dan budaya serta ketenagakerjaan dan transmigrasi, memberikan rekomendasi dalam pengangkatan mutasi jabatan perangkat daerah lingkungan asisten bidang ekonomi dan pembangunan sebagai bahan kebijakan atasan, mengkoordinasikan penyusunan program program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang produksi pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi, koperasi perusahaan daerah, transportasi dan kesejahteraan rakyatnyusunan program, perekonomian daerah, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup:uang pendidikan, tanaman pangan dan holtikultura, peternakan dan kesehatan hewan, pekerjaan umum, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, koperasi, perdagangan, penyuluhan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pembangunan, mengevaluasi hasil kerja bawahan terhadap tugas tugas koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas daerah bidang ekonomi dan pembangunbagian bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi penanaman modal daerah dan perbankan, sarana dan prasarana perekonomian, pengendalian, monitoring dan evaluasi. uraian tugas menyusun rencana kerja bagian ekonomi dan pembangunan, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan penanaman modal dan pembinaan perbankan, ukm, lembaga perekonomian serta sarana dan prasarana perekonomian, melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian bidang ekonomi dan pembangunan, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan bidang ekonomi dan pembangunan baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu pelaksanaan, melaksanakan koreksi terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan perbankan serta sarana dan prasarana perekonomian, menyelenggarakan promosi penanaman modal baik didalam maupun diluar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha dan loka karya, melaksanakan kerja sama dengan pemerintah pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah, menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,pejabat struktural pada sekretariat daerah kabupaten, sekretariat dprd kabupaten, dan staf ahli bupati tanggamus. unsur pelaksana tugas jabatan struktural dilingkunganyang berada ini yang terdiri dari: lampiran tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural sekretariat daerah kabupaten. lampiran tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lampiran tugas pokok dan uraian jabatan struktural staf ahli bupati dengan berlakunya peraturan im, maka peraturan bupatian peraturan bupatiicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. menginventarisir, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan penyusunan program kegiatan pembangunan yang dibiayai apbd serta bantuan pihak ketiga berdasarkan skala prioritas, melaksanakan koreksi surat rekomendasi atas susulan bantuan proyek pembangunan yang dibiayai apbd kabupaten tanggamus, apbd provinsi dan apbn, melakukan pembinaan, pengendalian evaluasi pelaksana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dinas terkait: melaksanakan koreksi terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik dan pengadaan barang, pemantauan harga (sembilan) bahan pokok dan monitoring bantuan beras untuk keluarga miskin raskin) dan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (pks bbm), melaksanakan pemantauan, pengawasan pengendalian terhadap penanaman modal, pembinaan usaha perkriditan, permodalan dan perbankan, melaksanakan koreksi program peningkatan dan pengendalian perekonomian rakyat dan perusahaan daerah, melakukan koreksi terhadap penyusunan rencana dan anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) dinas badan kantor bagian, biaya pemeliharaan operasional dan belanja modal, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas, melaporkan hasil kerja bidang ekonomi dan pembangunan kepada atasan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. kepala sub bagian penanaman modal daerah dan perbankan tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian penanaman modal daerah dan perbankan yang meliputi bidang penanaman modal daerah dan perbankan. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bagian penanaman modal daerah dan perbankngumpulkan, menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan draf pengusaha kecil dan menengah untuk calon mitra usaha, menyiapkan bahan dalam rangka memberikan bantuan dan pelayanan umum pada dunia usaha mengenai perizinan yang diperlukan bagi kelancaran penanaman modal dan perbankan, menyiapkan konsep penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah, baik didalam maupun diluar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya, menyiapkan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak seperti antara lain film, vidio, slide, room, dan multimedia, situs web: menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat bkpm) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah, melakukan penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk renstra, melaksanakan pelatihan penyuluhan teknis dan bisnis bagi koperasi, usaha kecil dan menengah, menyiapkan petunjuk teknis pemantauan perkembangan pelaksanaan penanaman modal, melakukan penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional penanaman modal, menyiapkan bahan dalam penyusunan profil proyek penanaman modal usaha unggulan, melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan perusahaan daerah dan perbankan serta lembaga perkreditan rakyat, mengevaluasi hasil kerja bawahan sub bagian penanaman modal daerah dan perbankan, menyusun laporan kegiatan sub bagian penanaman modal, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. kepala sub bagian sarana dan prasarana perekonomian tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian sarana dan prasarana perekonomian yang meliputi bidang sarana dan prasarana perekonomian. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian sarana dan prasina perekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja bidang sarana dan prasarana perekonomian, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan umkm dan lembaga lembaga perekonomian serta sarana dan prasarana perekonomian lainnya melaksanakan bagi pelaku usaha ukm dan lembaga lembaga perekonomian, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data sarana dan prasarana perekonomian, menyiapkan konsep untuk bahan pelaksanaan bantuan program bangunan yang dibiayai oleh apbd dan bantuan pihak ketiga berdasarkan skala prioritas penyusunan program tahunan pembangunan daerah menyiapkan bahan dalam rangka pengolahan data sarana prasarana perekonomian sebagai bahan koordinasi penyusunan program tahunan pembangunan daerah, menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan harga sembilan bahan pokok dan monitoring bantuan beras untuk keluarga miskin raskin) dan program kompetensi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (pks bbm) melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan bidang sarana dan prasarana perekonomian denagn unit kerja dinas instansi badan lembaga terkait lainnya, memberikan sarana dan pertimbangan kepada atasan, menyusun laporan kegiatan sub bagian sarana dan prasarana perekonomian, melaksanakan perintah lain yang diperintahkan atasan, kepala sub bagian pengendalian, monitoring dan evaluasi tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian pengendalian, monitoring dan evaluasi yang meliputi bidang pengumpulan, pengolahan pengendalian dan evaluasi. uraian tugas menyusun rencana kerja sub bagian pengadilan, monitoring dan evaluasian dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan yang dibiayai apbd, maupun dak, menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksnakanembangunan yang dilaksanakrogram pembangunan yang dibiayai apbd dan dak serta bantuan dari pihak ketiga, menyiapkan bahan dalam rangka menyusun petunjuk teknis dalam rangka memberikan layanan administrasi dokumen pelelangan, menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) serta memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rka skpd, melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan pengendalian dan evaluasi dengan pejabat pada dinas instansi badan lembaga terkait, memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, menyusun laporan kegiatan sub bagian pengendalian, monitoring dan evaluasi, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan, kepala bagian kesejahteraan masyrakat dbagian kesejahteraan masyarakat dan keagamaan dalam biang kesejahteraan masyarakat, kegiatan keagamaan dan mental spritual. uraian tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan bagian kesejahteraan masyarakat dan keagamaan sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis sekretariat daerah, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, mengkoordinasikan mengendalikan bawahan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan, mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan mental spiritual dan bantuan kemasyarakatan keagamaan serta kegiatan keagamaan, mengkoordinasikan urusan haji dan mto dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan haji dan mto), mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan our'an, pembangunan pembangunan sarana peribadatan, mengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan dan agamawan serta pelaksanaan infak dan shodagoh. memantau kegiatan lembaga keagamaan yang melaksanakan pengembangan pembangunan sarana peribadatan. mengevaluasi hasil kerja bawahan, melaksanakan standar pelayanan minimal spsejahteraan masyarakat yang meliputi bantuan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan. uraian tugas: menyusun rencana strategis dan rencana tahunan sub bagian kesejahteraan masyarakat sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis bagian kesejahteraan masyarakat keagamaan, mendistribusikan dan memberikan petunjukbantuan kemasyarakatan dan keagamaan, mengumpulkan dan mengolah serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk dibidang kemasyarakatan dan keagamaan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk dibidang kesejahteraan masyarakat, mengkaji dan meneliti berkas permohonan bantuan dibidang kesejahteraan masyarakatsejahteraan masyarakat dan melaksanakan standar pelayanan publik spp) sub bagian kesejahteraan masyarakat tugas dan fungsinya. kepala sub bagian kegiatgiatan keagamaan yang meliputi penyelenggaraan tim bimbingan haji daerah, badan amil zakat, infak dan shodagoh baris), pembangunan rumah ibadah kesejahteraan pondok pesantren, taman pendidikan al our'an serta penyelenggaraan mto. uraian tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan sub bagian kegiatan keagamaankegiatan keagamaan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk dibidang kegiatan keagamaan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan urusan haji dan mto dalam rangka penyelenggaraan urusan haji dan mto, mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan al our'an pembangunan rehabilitasi rumah ibadah dan pondok pesantren, menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari hari besar keagamaan, menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan lembaga keagamaan, menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberian fasilitas kegiatan keagamaan dan pendidikangiatan keagamaan dan melaksanakan standar pelayanan publik spp) sub bagian kegiatan keagamaan bagian bina mental spirituabina mental dan spiritual yang meliputi pembinaan mental spiritual masyarakat maupun kelompok masyarakat. uraian tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan sub bagian bina mental dan spritualpembinaan bina mental dan spiritual kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, mengumpulkan dan mengolah adat serta menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk dibidang bina mental dan spiritual, mengkaji dan meneliti berkas permohonan bantuan dibidang bina mental dan spiritualbina mental dan spiritual dan melaksanakan standar pelayanan publik spp) sub bagian bina mental dan spiritualrtusan dan kearsipan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaiv. asisten bidang administrasiadministrasi dalam bidang umum, humas dan protokol dan organisasi. uraian tugas merencanakan program kerja asisten bidang administrasi, mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan: mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang bawahan: memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan bidang administrasimbinaan penyelenggaraan dibidang administrasi yang meliputi bagian umum, humas dan protokol dan organisasi, mengkoordinasikan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang administrasi: mengkoordinasikan dan memantau kegiatan yang berkaitan dengan bidang administrasi:administrasi, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi dibidang bagain umum, humas dan protokol dan organisasi, memberikan rekomendasi dalam pengangkatan mutasi jabatan perangkat daerah dilingkungan asisten bidang administrasi sebagai bahan kebijakan atasan, menandatangani surat surat keputusan dibidang umum, humas dan protokol dan organisasi sesuai dengan pelimpahan wewenang dari bupati, mengkaji alternatif pemecahan masalah dan konsep naskah dinas lain hasil kerja bawahan: mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi, memakai dan menandatangani konsep dan naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan wewenang serta ketentuan ketentuan yang berlaku, mengkoordinasikan kegiatan dengan pejabat pada satuan kerja perangkat daerah skpd) dankebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, perpustakaan dan arsip, pelayanan satu pintu, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sekretariat dprd dan rsud: melaporkan hasil pelaksanaan tugas asisten bidang administrasiumum tugas pokok memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, penyusunan kebijakan, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bagian umum yang meliputi bidang tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggara bagian umum, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas tugas bagian umum, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan pengarahan kepada bawahan dalamaian umum dengan unit kerja terkait, melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan, mengkoordinasikan penyiapan petunjuk teknis bagian umum, meliputi tata usaha, kepegawaian dan keuangan sekretariat daerah, menyelenggarakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, rumah tangga serta keuangan sekretariat daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas dibidang tata usaha bagian umum dan tata usaha pimpinan, mengkoordinasikan kelancaran tugas tugas pelayanan umum dan pimpinan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas dibidang administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan sekretariat daerah, mengkoordinasikan persiapan rapat rapat yang diselenggarakan pemerintah daerah: menyusun konsep petunjuk teknis tata usaha umum, tata usaha pimpinan rumah tangga, kepegawaian serta keuangan sekretariat daerah, menyelenggarakan keamanan dalam personil, material dan informasi, melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan denga unit kerja terkait, menyusun konsep rencana kebutuhan barang perlengkapan pemerintah kabupaten tanggamus, mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan bagian umum,dan evaluasi perumusan laporan kegiatan bagian umum sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris daerah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya. kepala sub bagian tata usaha tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian tata usaha yang meliputi pelaksanaan ketat usahakan pimpinan, kepegawaian serta keuangan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian tata usaha dan kepegawaian bagian umum dan sekretariat daerketatausahaan, kepegawaian dan keuangan bagian umum dan sekretaris daerah: menyiapkan petunjuk teknis tata usaha dan kepegawaian, melaksanakan tata usaha bagian umum, pimpinan dan tata usaha sekretariat daerah kabupatenmengendalikan surat masuk dan keluar serta menata kearsipan, menyalurkan surat surat yang bersifat rahasia dalam keadaan sampul tertutup kepada yang berwenang, menyusun dan menyiapkan kartu kendali sesuai dengan klasifikasi dan menurut urutan tanggal secara kronologis, mencatat, mengadakan penomoran surat masuk dan keluar, menyiapkan, menggandakan dan mendistribusikan surat surat dan naskah dinas dilingkungan sekretariat daerah sesuai dengan keperluannya, menyiapkan bahan pendistribusian surat surat dan naskah dinas untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, menyiapkan dan mengusulkan serta mendata pegawai yang mengikuti diklat dilingkungan sekretaris daerah, menyusun dan memelihara statistik dan daftar urut kepangkatan pegawai dilingkungan sekretariat daerah, mempersiapkan pelaksanaan kesejahteraan pegawai dilingkungan sekretariat daerah, melaksanakan tugas pelayanan administrasi kepegawaian lainnya, menyusun dan menyimpan data personil, materil, serta informasi dan data lainnya dilingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan pada bagian umum dan sekretariat daerah: melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai serta belanja pegawai lainnya, memeriksa spj kegiatan dilingkungan sekretariat daerah dan pembayaran gaji spp pegawai yang mutasi, menyiapkan dan merealisasikan anggaran perjalanan dinas pegawai, memverifikasi bukti tagihan pihak makanan kepada pemerintahan daerah kabupatetata usaha dan keuangan, melaporkan hasil kerja bidang tata usahperlengkapan tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian perlengkapan yang meliputi penganalisaan terhadap kebutuhan, pengadaan barang. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian perlengkapanperlengkapan, melaksanakan tugas tugas sub bagian perlengkapanpada sub bagian perlengkapan, mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas, menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan perlengkapan barang, menyiapkan bahan perencanaan dan menganalisa kebutuhan barang dilingkungan pemerintahan kabupaten tanggamus, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang analisis kebutuhan barang dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, menyiapkan bahan bahan dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengikuti perkembangan dan mengumpulkan informasi harga serta nilai mutu perbekalan dalam rangka penyediaan data barang dan harga yang diperlukan, melakukan evaluasi harga dan mutu barang: menyiapkan konsep nota dinas dan naskah dinas lainnya sesuai dengan bidang tugas bagian perlengkapaalam bidang perlengkaprumah tangga tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian rumah tangga yang meliputi pelayanan dan perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan penataan ruang kantor dan rumah jabatan serta memelihara kebersihan kantor dan pekarangan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian rumah tanggarumah tangga, menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan barang barang keperluan sekretariat daerah dan rumah jabatan, menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan, penyediaan, pemeliharaan dan pengeluaran barang barang keperluan sekretariat daerah, menyiapkan bahan dalam rangka penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang berada dibawah penguasaan sekretariat daerah, mengontrol, mengelola keperluan rumah jabatan, rumah dinas dan tamu dinas, mengecek dan mempersiapkan tempat untuk keperluan rapat atau keperluan pertemuan dinas, mengontrol pelaksanaan pengamanan rumah jabatan dan rumah dinas, mengontrol pelaksanaan dan memelihara kebersihan ruangan dan "pekarangan gedung kantor yang berada dibawah penguasaan sekretariat daerah.nyiapkan konsep administrasi pemeliharaan kebersihan gedung kendaraan yang berada dibawah penguasaan sekretariat dearah, menyiapkan rencana tahunan pemeliharaan kebersihan ruangan dan pekarangan serta kendaraan yang berada dibawah penguasaan sekretariat daerah, menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan ruangan serta peralatan kerja sekretaris dearah, menerima barang barang inventaris hasil pengadaan, baik bergerak maupun tidak bergerak dilingkungan pemerintahan kabupaten tanggamus, mencatatnyimpan, memelihara dan melakukan perawatan barang barang dalam gudang, melakukan penata usahakan keluar masuk barang dari gudang: melakukan pendistribusian barang kepada masing masing unit pemakai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan, menyiapkan dan mengusulkan pengurus barang dan mengelola gedung dilingkungan sekretariat daerah, melakukan konsultasi, koordinasi kegiatan rumah tangga dengan unit kerja terkait:rumah tangga, melaporkan hasil kerja bidang rumah tanggbagian humas dan protokolbagian humas dalam bidang kehumasan, protokol dan pengolahan data elektronik dan publikasi. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagian humas dan protokolmantau dan mengendalikan tugas bawahan, menyusun konsep bahan informasi untuk bupati, wakil bupati, sekretaris daerah mengenai perkembangan yang terjadi masyarakat, menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat, menyusun konsultasi dan koordinasi kegiatan dengan pejabat pada satuan kerja perangkat daerah skpd) atau instansi vertikal, menyusun konsep naskah dinas lain yang berkaitan dengan bidang tugas, memantau kegiatan yang berkaitan dengan kehumasan, melaksanakan tugas sebagai juru bicara pemerintah kabupaten tanggamus, mempersiapkan acara keprotokolan dan persiapan acara resmi, pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi perangkat keras, penggunaan perangkat lunak dan jaringan komunikasi dilingkungan sekretaris kabupaten, melaksanakan koordinasi dan menjalin kemitraan dengan organisasi lain yang berkaitan dengan bagian humas dan protokol. menyediakan data dan info kebijakan dan perkembangan kegiatan pemerintah kabupaten tanggamus, menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaiatan dengan bagian hubungan masyarakat, menyusun laporan kegiatan bagian hubungan masyarakat, mengevaluasi hasil kerja bawahan, melaksanakan kegiatan dan menghimpun bahan data dari satuan kerja perangkat daerah skpd) dilingkungan pemerintah kabupaten tanggamus sebagai kelengkapan bahan untuk pameran dan publikasi, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan. kepala sub bagian kehumasankehumasan yang meliputi keperluan hubungan masyarakat. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian hubungan masyarakatnerima dan melayani tamu pemerintah daerah. menjalin dan membina hubungan yang baik dengan masyarakatpemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kabupaten tanggamus, menyampaikan informasi, program dan kebijakan kepala daerah, kepala satuan kerja, perangkat daerah, menyampaikan konsep pemberitahuan dan bahan publikasi kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan. mengumpulkan dan menghimpun data yang berkaiatan dengan pemberitaan dan konsep naskah dinas lain hasil kerja bawahan, menyiapkan pemberitaan tentang kebijaksanaan atau kegiatan pemerintah daerah. mendokumentasikan hasil kegiatan lingkungan pemerintah daerah kabupaten tanggamus: menyiapkan konsep dan petunjuk teknis dibidang kehumasan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pameran pembangunan. menyelenggarakan ketatausahaan dan administrasi sub bagian kehumasan. mempersiapkan naskah pidato bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan para asisten lingkungan pemerintahan kabupaten tanggamus, mengumpulkan, menghimpunkan mengolah data dalam rangka mengadili berita informasikegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatandan lembaga terakhir, menyusun laporan kegiatan sub bagian hubungan masyarakat, mengevaluasi hasil kerja bawahan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, kepala sub bagian protokorotokol yang meliput bidang penyusunan penyelenggaraan protokoler serta administrasi perjalanan dinas pimpinan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian protokol, mendistribusikan dan member petunjuktunjuk pelaksanaan keprotokolan daerah, menyusun konsep secara keprotokolan yang diselenggarakan pemerintah daerah baik secara resmi maupun acara keprotokolan, menyiapkan bahan dalam rangka menyusun petunjuk pelaksanaan pengaturan kegiatan upacara pelantikan, peresmian proyek nasional hari besar islam hut organisasi apel bendera, pembukaan dan penutupan rapat, seminar serta pertemuan dan rapat dinas lainnya, memeriksa tata ruang pelaksanaan kegiatan upacara pelantikan, rapat pertemuan, jamuan resmi dan rapat dinas lainnya, menyiapkan konsep pelaksanaan adminstrasi perjalanan dinas pimpinan daerah, mempersiapkan pelaksanaan kunjungan kerja lain, kunjungan presiden wakil presiden ri, kunjungan pejabat pusat dan daerah, kunjungan tamu luar negeri dan duta besar kepala perwakilan asing dan kunjungan pemerintahan daerah, mengecek persiapan administrasi layanan terhadap tamu pemerintah daerah, melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan dengan pejabat pada unit dinas instansi badan lembaga terkait, menyusun laporan kegiatan sub protokolsub bagian pengolahan data elektronik (pde) dan publikasipengolahan data elektronik dan publikasi yang meliputi pengolahan data masukan dan pelayanan, penyiapan dan penyusunan pengadaan software, hardware, serta pengolahan data, informasi dan bahan publikasi. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian pengolahan data elektronik dan publikasi, mendistribusikan dan memberikan petunjuk kepada bawahan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan, menyampaikan informasi program dan kebijakan pemerintah kabupaten tanggamus untuk dipublikasikan. menyiapkan petunjuk teknis pedoman penyusunan program pelayanan, data prosedur dan mekanisme kerja pelayanan data elektronik dan publikasi, mengendalikan arus data masukan dan keluaran, pengoperasian computer, penyiapan data dan pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta pengamanan data. melaksanakan pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan komputer jaringan komunikasi, dilingkungan sekretariat daerah kabupaten tanggamus. menyiapkan bahan data, pengolahnyiapkan konsep dan bahan serta mengarahkan dan membimbing pelaksanaan pengolahanlaksanakan kerja sama teknis dengan satuan kerja perangkat daerah skpd) yang berhubungan dengan kelancaran tugas sub bagian pengolahan data elektronik dan publikasiatau lembaga terkait, menyusun laporan kegiatan sub bagian pengolahan data elektronik dan publikasibagian organisasi tugas pokok memimpin, melaksanakan, memimpin dan program kegiatan bagian organisasi yang meliputi kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah serta analisis jabatan. uraian tugas menyusun rencana program kerja dan rencana anggaran bagaian organisasi, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas tugas bagian organisasi, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan pengarahan kepada bawahanian organisasi dan unit kerja terkait, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kelembagaan dan perangkat daerah, menyiapkan bahan penyusunan pedoman umum perangkat daerah, menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis perangkat daerah, menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata laksana perangkat daerah, menyiapkan bahan penyusunan pedoman analisis jabatan perangkat daerah, menyusun dan merumuskan rencana pengembangan kapasitas kelembagaan dan perangkat dearah, menyiapkan bahan monitoring dan bahan evaluasi perangkat daerah, menyampaikan pertimbangan criteria standar pengisian personil dalam jabatan perangkat daerah, menyusun pedoman standar operasional prosedur pelaksanaan tugas perangkat daerah: menyusun data base kelembagaan dan perangkat daerah, melaksanakan tugas lain atas perintah atasan sesuai dengan fungsi dan tugas bagian organisasi. kepala sub bagian kelembagaan tugas pokok memimpin, merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian kelembagaan dan meliputi penataan organisasi, metode serta prosedur kerja. uraian tugas menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian kelembagaan, melaksanakan tugas tugas sub bagian kelembagakelembagaanmaksakan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap kelembagaan perangkat daerah: mencari, mengumpulkan mengolah dan menganalisis data informasi yang berhubungan dengan kelembagaan dan perangkat daerah, meneliti dan menyiapkan konsep, menyusun konsep naskah peraturan bupati yang menyangkut tupoksi serta uraian tugas jabatan kelembagaan, menyusun konsep kebijakan kelembagaan dan perangkat daerah, menyusun data base perangkat daerah, mengumpulkan data dalam rangka monitoring dan evaluasikelembagaan dan menyiapkan bahan pemecahannya, melakukan konsultasi dan koordinasi kegiatan kelembagaan dengan unit kerja terkait: melaksanakan sosialisasi kelembagaan perangkat daerah,kelembagaan, melaporkan hasil kerja bidang kelembagaan kepada atas, melaksanakan tugas lain yang perintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. kepala sub bagian tata laksana tugas pokok memimpin, merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian tata laksana yang meliputi penataan system tata laksana kedinasan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian tata laksana, melaksanakan tugas tugas sub bagian tata laksanatata laksana perangkat daerahgawai melekat, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tata naskah dinas perangkat daerah, menyiapkan konsep peraturan jam kerja dan hari libur nasional, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan disiplin pns dilingkungan pemerintah daerah, menyiapkan dan menyusun konsep pedoman standar operasional prosedur pelaksanaan tugas perangkat daerah, menyiapkan konsep rancangan peraturan daerahdan naskah dinas lainnya dalam rangka penyempurnaan dibidang tata laksana, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendayagunaan aparatur mempersiapkan bahan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan melekat, mempersiapkan rancangan peraturan bupati tentang prosedur kerja, dan metode kerja tata laksana kelembagaantata laksana dan menyiapkan bahan pemecahan, melaksanakan tugas usaha bagian organisasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian organisasi mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang penatalaksana kepala sub bagian analisis jabatan tugas pokok memimpin, merencanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian analisis jabatan yang meliputi penataan system analisis jabatan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan anggaran sub bagian analisis jabatan, melaksanakan tugas tugas sub bagian analisis jabatanalisis jabatan perangkat daerah, mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas, menyiapkan dan menyusun kriteria standar pengisian personil dalam jabatan perangkat daerah, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan analisis jabatan dilingkungan pemerintah daerah,ekretariat daerah kabupaten sekretariat daerah tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan sekretariat daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan teknis administrasi kepada perangkat daerah. uraian tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat daerah berdasarkan kebijakan bupatikabupaten, memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan teknis administrasi kabupaten, membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan dan produktivitas kerja yang efisien dan efektif, merumuskan dan menetapkan program kerja pembinaan kegiatan sekretariat daerah yang meliputi penyelenggarnetapkan rumusan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggararumuskan dan mengkoordinasi penetapan program kerja pembangunan daerah yang meliputi apbd baik anggaran aparatur maupun publik sebagai bahan pembinaan dan pengendalian keuangan daerah, menggarakan administrasi pemerintahan kabupaten, mempersiapkan bahan dan data dalam rangka kualifikasi jabatan struktur dan non struktur, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporkan hasil pelaksanaan pengawasan melekat, mendistribusikan tugas dan memberikan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang analisis jabatan, menyiapkan data base jabatan perangkat daerah, menginventaris, mengolah dan menganalisa data dalam rangka menyusun konsep formasi jabatan pada setiap perangkat daerah, mengumpulkan data dalam rangka pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penelitian guna melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap kelembagaan terhadap perangkat daerahlaksanakan perpustakaan dilingkungan sekretariat dearah, melakukan konsultasi, koordinasi kegiatan analisis jabatan dengan unit kerja terkait:analisis jabatan, melaporkan hasil kerja bidang analisis jabatanbupati tanggamus bambang kurniawan lampiran peraturan bupati tanggamus nomor tanggal tugas pokok dan uraian tugasjabatan struktural sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sekretaris dewan tugas pokokuraian tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan rencana kerja dan perumusan kebijakan pimpinan dprd kabupaten tanggamus. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan tugas tugas sekretariat dprd kabupaten tanggamus. menyelenggarakan persidangan dan membuat risalah rapat.. mengarahkan penyelenggaraan sidang rapat. mengkoordinir kegiatan pimpinan dan anggota dprd. memberi pertimbangan teknis kepada pimpinan dewan. mengkoordinir setiap pemberitaan kepada media massa. memelihara keamanan dan ketertiban kantor dan rumah jabatan. mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkungan sekretariat dprd. melaporkan hasil kerja bawahan kepada atasan dalam pelaksanaan tugas sekretariat dprd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan. kepala bagian umum tugas pokokraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagian umumelenggarakan kegiatan ketat usahakan. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dilingkungan sekretariat dprd. melaksanakan perencanaan dilingkungan sekretariat dprd. merencanakan, menyiapkan, dan mengendalikan seluruh perlengkapan dan perawatan kantor. menyelenggarakan urusan rumah tangga sekretariat dan rumah jabatanatas. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. kepala sub bagian perlengkapanperlengkapan yang meliputi analisa terhadap kebutuhan, pengadaan barang, penyimpanan dan pendistribusian barang. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian perlengkapperlengkapan. menyiapkan bahan perencanaan dan menganalisa kebutuhan barang dilingkungan sekretariat dprd. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang analisa kebutuhan barang dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah. menyiapkan pengadaan penyelenggaraan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. menyimpan, memelihara, dan melakukan perawatan barang barang dalam gudang. melakukan ketatausahaan setiap keluar masuk barang dari gudang.umah tangga tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian rumah tangga yang meliputi pelayanan dan penataan ruang kantor dan rumah jabatan, serta pemeliharaan kebersihan kantor dan pekarangan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rence anggaran sub bagian rumah tanggarumah tangga dprd.. mengontrol dan mengelola keperluan rumah jabatan. mengecek dan menyiapkan ruang rapat. mengadakan dan menyiapkan konsumsi rapat rapat dewan. mengontrol pelaksanaan dan pemeliharaan kebersihan ruang dan gedung kantor. mengontrol pelaksanaan pengamanan gedung kantor dan rumah jabatan.dan kepegawaian tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian yang meliputi kegiatan ketatausahaan pimpinan, anggota dprd dan kepegawaian. uraian tugas menyusun rencana kerja anggaran sub bagiandan kepegawaian, mengontrol pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar. melaksanakan kegiatan perencanaan dilingkungan sekretariat dprd. menyusun dan menyiapkan serta menyampaikan undangan rapat rapat, hearing, dan pemberitahuan kunjungan kerja. melaksanakan kegiatan ketat usahakan pimpinan, anggota dprd, dan kepegawaian. menyiapkan naskah nota dinas, dan naskah dinas sesuai dengan bidang tugas bagian dan kepegawaibagian humas dan protokol tugas pokokkehumasan, protokol, peliputan, dan dokumentasi. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagian humas dan protokol. menyusun konsep pedoman mengenai protokoler pimpinan. menyiapkan konsep acara keprotokolan yang selenggarakan oleh pemerintah. menyiapkan informasi dan pemberitaan kepada media massa atau masyarakat mengenai kegiatan dprd. memeriksa, ,mengecek, mengoreksi, dan mengontrol tugas bawahan. mengevaluasi hasilmkerja bawahan dalam pelaksanaan tugaskehumasan, peliputan, dan dokumentasikehumasan, peliputan, dan dokumentasi yang meliputi analisa terhadap pemberitaan, informasi dan komunikasi. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian kehumasan, peliputan dan dokumentasi. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan. menyiapkan konsep naskah pidato atau sambutan ketua dalam setiap kegiatandprd kabupaten tanggamus. menyiapkan perlengkapan peliputan dan dokumentasi dalam setiap acara acara kegiatan. menghimpun dan menyimpan bahan bahan peliputan dan dokumentasi kegiatan. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi. menyiapkan informasi, penerangan dan pemberitaan tentang kegiatan dprd kabupaten tanggamus. menyiapkan konsep dan petunjuk pembinaan bidang kehumasan kepada media massa dan sarana pers lainnya. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan. kepala sub bagian protokol tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub bagian protokol yang meliputi penyusunan agenda, serta administrasi kegiatan pimpinan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian protokol. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan keprotokolan pimpinan. menyusun dan menyiapkan konsep acara keprotokolan dalam setiap kegiatan pimpinan dan dewan. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam setiap kegiatan pimpinan. menyiapkan naskah nota dinas dan naskah dinas sesuai dengan bidang tuanyaperintahkan oleh atasan. menerima tamu tamu dewan dan delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi permasalahan kepada dewan. kepala bagian keuangan tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikanuan dan verifikasi. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagian keuangan. mendistribusikan, memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan. mengkoordinasikan kegiatan bawahan. memantau dan kegiatan bawahan. mengkoordinasikan penyusunan anggaran dprd dan sekretariat dprd. melakukan pembinaan, penata usahakan, pengelolaan anggaran dan perbendaharaan. memberikan petunjuk pelaksanaan pembukuan, perjalanan dinas dan verifikasi. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk tentang laporan keuangan spj) dprd dan sekretariat dprdbawahan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. kepala sub bagian anggaranggaran dan perbendaharaan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian anggaran dan perbendaharaan.. menghimpun bahan bahan penyusunan anggaran dprd dan sekretariat dprd. menyusun rencana anggaran dan belanja pegawai dprd dan sekretariat dprd. menyelenggarakan penata usahakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan dprd dan sekretariat dprd. memberikan spj). menyiapkan naskah dinas dan nota dinas sesuai bidang tugas. mengevaluasi hasil kerja bawahan. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. melakukan tugas kedinasan lainnya yang perintahkan oleh atasan. kepala sub bagian perjalanan dinasjalanan dinas. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian perjalanan dinas. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan perjalanan pimpinan, anggota dprd dan sekretariat dprd. merencanakan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas pimpinan, anggota dan sekretariat dprd. menghimpun spp dan laporan hasil perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh pimpinan, anggota dan sekretariat dprd. melakukan koordinasi dengan bagian terkait dalam menyusun laporan keuangan spj). menyiapkan nota dinas dan naskah dinas sesuai dengan bidang tugas sub bagian perjalanmbukuan dan verifikasilaporan dan verifikasi. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian pelaporan dan verifikasi. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan dan verifikasi. memeriksa setiap spj surat pertanggungjawaban) kuwitansi dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. menghimpun bahan bahan pelaporan dan verifikasi anggaran dprd dan sekretariat dprd. menyelenggarakan ketatausahaan pelaporan dan verifikasi. memberi. menyiapkan nota dinas dan naskah dinas sesuai dengan bidang tugas pembukuan dan verifikasisidangan dan risalah tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan bagian persidangan dan risalah yang meliputi bidang rapat, risalah, hukum dan perundang undangan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagian persidangan dan risalahgkoordinasikan penyelenggaraan rapat rapat dprd. memfasilitasi dan mengikuti pelaksanaan rapat rapat. sub bagian persidangan dan risalahapat dan risalahrapat dan risalah. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian rapat dan risalah. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan rapat rapat dprd. menghimpun dan menyiapkan bahan bahan rapat. mengikuti jalannya rapat dan membuat nobulan rapat. mengkoordinasi tamu tamu dewan dan delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi permasalahanundang undangan dan perpustakaan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian perundang undangan.. menyusun, mengkaji, dan menyiapkan rancangan peraturan daerah hak inisiatif dewan, rancangan keputusan dewan, atau produk perundang menyelenggarakan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatankemasyarakatan, menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah, menyelenggarakan koordinasi perumusan peraturan perundang undangan yang menyangkut tugas pokok pemeritahan daerah, melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga merumuskan penetapan rancangan peraturan perundang undangan dalam bentuk produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan kebijaksanaan pemerintahan kabupaten mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan anggaran rutii, dan jabatan fungsional dilingkungan pemerintahan kabupaten tanggamus, menganalisis dan merumuskan naskah rekomendasi dan pengajuan pengangkatan mutasi jabatan eselon pada dinas badan lembaga pemerintahan lainnya sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan pimpinan untuk diajukan pemerintahan provinsi lampung, mengkaji dan merumuskan aspek yuridis konsep peraturan perundang undangan, naskah dinas yang menimbulkan akibat hukum serta memonitor pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, menandatangani surat surat keputusan dibidang pegadaian sesuai dengan pelimpahan wewenang dari bupati, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan dibidang administrasi, mengkaji alternatif pemecahan masalah dan konsep naskah dinas lain hasi, kerja bawahan, memakai atau menandatangani konsep dan naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan sosial dan administrasi pemerintahan sesuai kewenangan bidang tugas dan ketentuan yang berlaku, mengkoordinasi kegiatan perangkat daerah kabupaten tanggamus dalam upaya pendayagunaan aparatur negara kabupaten tanggamus, undangan lainnya. mengelola perpustakaan dan buku buku. menyiapkan nota dinas dan naskah dinas sesuai dengan bidang tugas sub bagian perundang undangbupati tanggamus dto bambang kurniawantaf ahli bupati staf ahli bupati bidang hukum dan politikhukum dan politik. uraian tugas berencana program kerja staf ahli bupati bidang politik dan hukumolitik dan hukumhukum dan politik. memfasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam bidang hukum dan politik. memberi saran dan pertimbangan kepada bupati dalam bidang hukum dan politikhukum dan politik. melaksanakan tugas lain atas perintah bupati dalam penelaahan dan pengkajian masalah hukum dan politik. ii. staf ahli bupati bidang pemerintaherintahan. uraian tugas berencana program kerja staf ahli bupati bidang pemerintaherintaherintahan. memfasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam bidang pemerintahan. memberi saran dan pertimbangan kepada bupati dalam bidang pemerintaherintahan. melaksanakan tugas lain atas perintah bupati dalam penelaahan dan pengkajian masalah pemerintahan. iii. staf ahli bupati bidang pembangunbangunan. uraian tugas berencana program kerja staf ahli bupati bidang pembangunbangunbangunan. memfasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam bidang pembangunan. memberi saran dan pertimbangan kepada bupati dalam bidang pembangunbangunan. melaksanakan tugas lain atas perintah bupati dalam penelaahan dan pengkajian masalah pembangunan. iv.. uraian tugas berencana programmfasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. memberi saran dan pertimbangan kepada bupati dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiakemasyarakatan dan sumber daya manusia. melaksanakan tugas lain atas perintah bupati dalam penelaahan dan pengkajian masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia. staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangekonomi dan keuangan. uraian tugas berencana program kerja staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangekonomi dan keuangekonomi dan keuangan. memfasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam bidang ekonomi dan keuangan. memberi saran dan pertimbangan kepada bupati dalam bidang ekonomi dan keuangekonomi dan keuangan. melaksanakan tugas lain atas perintah bupati dalam penelaahan dan pengkajian masalah ekonomi dan keuangan. bupati tanggamus dto bambang kurniawan melaksanakan koordinasi dengan pejabat perangkat daerah baik dilingkungan pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan provinsi lampung maupun dengan pemerintahan pusat sesuai dengan bidang tugasnya, membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kabupaten tanggamus, menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan, melaksanakan tugas lain dan perintah pimpin ii. asisten bidang pemerintahan tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasi, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan asisten bidang pemerintahan dalam bidang pemerintahan dan hukum. uraian tugas merencanakan program kerja asisten bidang pemerintahan, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepala bawahan, memantau mengendalikan kegiatan bawahan bidang pemerintahan, mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalamrumuskan kebijakan dan mengkoordinasi pembinaan penyelenggaraan dibidang pemerintahan dan hukum, mengkoordinasi dan memantau kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan pertahanan,pemerintahan, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan dibidang pemerintahan, dan hukum: mengkaji dan merumuskmbangunan, pembinaan masyarakat dan administrasi pemerintahan sebagai bahan perumusan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah serta memonitor pelaksanaan pengendalian kegiatan penyelenggaraan produk hukum pemerintahan daerah: memberi rekomendasi dalam pengangkatan mutasi jabatan perangkat daerah dilingkungan asisten bidang pemerintahan apabila diperlukan sebagai bahan kebijakan atasanmerintahan, dan hukum,pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik, pertambangan dan energi dan badan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan badan pemberdayaan perempuan dan kb, pengembangan wilayah, dan pertahanan, mengkoordinasikan program dan petunjuk teknis dibidang transmigrasi, keimigrasian, transportasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, hankamnas, prasarana fisik pemerintah, kehutanan, perkebunan dan pembinaan politik dalam negeri, mengkoordinasi program dan petunjuk teknis dibidang pengawasan, hukum, kelembagaan dan perkotaan, mengevaluasi hasil kerja bawahan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas asisten bidang pemerinttata pemerintahan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan mengatur dan mengendalikan kegiatan bagian tata pemerintahan yang meliputi dalam bidang pemerintahan umum, perangkat dan otonomi daerah dan pertahanan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagian tata pemerintahan, mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas bagian tata pemerintahan, mengkoordinasikan kegiatan bawahan, melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan bagaian tata pemerintahan, menyusun konsep pembinaan dan petunjuk teknis tugas koordinasi camat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, menyusun konsep pembinaan dan petunjuk teknis pembangunan wilayah yang meliputi penggabungan, pembentukan, pemekaran, penghapusan, perubahan batas nama wilayah serta pemindahan dan perubahan nama ibu kota kabupaten, dan kecamatan, menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan camat dan lurah, menyusun konsep bahan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah, menyusun konsep petunjuk konsep pengadaan tanah dan petunjuk teknis pemeliharaan prasarana fisik pemerintahan, menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, menyusun konsep petunjuk teknis dan pedoman status perkotaan, penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, melakukan koordinasi tugas tugas dalam bidang pertahanan, menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang administrasi kependudukan, menyusun konsep naskah dinas lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan dan pengembangan prasarana fisik pemerintahan, pengembangan wilayah serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, menyusun konsep pembinaan, monitoring, fasilitasi dan petunjuk teknis dibidang pertahanan, mengatur dan menyelenggarakan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan bagian tata pemerintahan, menyusun konsep usulan, pengangkatan dan pemberhentian camat lurah, melaksanakan konsultasi kegiatan denga pejabat pada badan dinas lembaga unit kerja terkait, menyusun laporan kegiatan bagian tata pemerintahan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. kepala sub bagian pemerintahan umum dan pertahanan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan sub bagian pemerintahan umum dan pertanahan yang meliputi penyelenggaraan pemerintah dan pendataan serta pengembangan kecamatan kelurahan serta mempersiapkan administrasi, fasilitas dan bahan bahan dibidang pertanahan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian pemerintahan umum dan pertanlakukan pemantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan umum dan pertanahan, mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pembuat dan penghapusan dan atau perubahan batas daerah kabupaten, kecamatan, kelurahan serta pemindahan dan perubahan nama ibu kota kabupaten, kecamatan kelurahan, mempersiapkan bahan dan trtan dan pembinaan kemasyarakatan, mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep dan memberikan petunjuk petunjuk teknis pembinaan dibidang administrasi kependudukan, mempersiapkan bahan dalam rangka penyusun konsep pembinaan, pengendalian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengumpulkan bahan dan menyusun renstra sekretariat daerah kabupaten, mengumpulkan dan menyiapkan bahan bahan dalam rangka penetapan izin lokasi dan izin membuka tanah,
lembaran daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan menimbang undang undang dasar negara nomor tahun republik indonesia tahun ocs.n, "l"n"l"l "f . " mtntntntntnt n nt undang undang nomor tahun tentang peraturan daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan pembentukan daerah daerah tingkat nomor 10tahun sulawekawasan tanpa rokok undang undang nomor tahun tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa wabah penyakit menularmenimbang bahwa rokok mengandung zat psikoaktif berbahaya nomor yang dapat menimbulkan adisi serta berpengaruh undang undang nomor tahun tentang buruk terhadap kesehatan masyarakat: perlindungan konsumen lembaran negara bahwa salah satu faktor utama penghambat republik indonesia tahun nomor tercapainya kabupaten pangkajene dan kepulauan tambahan lembaran negara republik indonesia yang sehat adalah masih tingginya jumlah perokok, nomor bahwa undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang tahun tentang kesehatan, mewajibkan hak asasi manusia lembaran negara republik pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa indonesia tahun1999 nomor tambahan rokok, lembaran negara republik indonesia nomor bahwa peraturan pemerintah nomor dang dang nomor tahun tentang tahun tentang pengamanan bahan yang perlindungan anak lembaran negara republik mengandung zat adiktif berupa produk tembakau indonesia tahun nomor tambahan bagi kesehatan, mewajibkan pemerintah daerah lembaran negara republik indonesia nomor untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan menetapkan kawasan tanpa rokok wilayahnya dang dang nomor tahun tentang dengan peraturan daerah, keuangan negarhuruf dan lembaran negara republik indonesia nomor huruf perlu membentuk peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, undang undang nomor tahun tentang sistem undang undang nomor tahun tentang penataan pendidikan nasional lembaran negara republik indonesia ruangketerbukaan tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik informasi publiklalulintas undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan dan angkutan jalan lembaran negara republik indonesia pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarkesehatan beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor lembaran negara republik indonesia tahuntahun 2011tentang perimbangan keuanganantara pemerintah pusaran negara republik indonesia nomor5234), perintahamanan rokok bagi kesehatan lembaranpengesahan lembaran negara republik indonesia nomor internasional covenant economic, social and cultural peraturan pemerintah nomor tahun tentang right kovenan internasional tentang hak hak ekonomi, sosial bud lembu republik ind organisasi perangkat daerah lembaran negara republik sosial dan budayrepublik indonesia nomor peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan pangkajene huruf penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada tanggal november pada huruf dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan bupati oleh petugas dari satuan petugas penegak kawasan tanpa pangkajene dan kepulauan rokok, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada cap ttd diabaikan atau tidak segera ditindaklanjuti seketika. syamsuddin hamid peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan oleh petugas dari satuan petugas penegak kawasan tanpa rokok, apabila teguran lisan diundangkan pangkajene sebagaimana dimaksud pada diabaikan atau tidak pada tanggal november segera ditindaklanjuti seketika. sekretaris merah kabupaten penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dan kepulauan, pada huruf penerbitan rekomendasi pencabutan izin kepada instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud anwar mecca pada huruf sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada lembaran daerah! kabupaten pangkajene dan kepulauan dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.raturan pemerintah nomor tahun daerah adalah kabupaten pangkajene dan kepulauan. tentang pengamanan bahan yang mengandung pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah zat adiktif berupa produk tembakau bagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. kesehatan lembaran negara republik indonesia bupati adalah bupati kabupaten pangkajene dan kepulauan. tahun nomor278, tambahan lembaran dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnyadisingkat negara republik indonesia nomor\| dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah peraturan daerah kabupaten pangkajene dan pangkajenedan kepulauansebagaaiunsur penyelenggara pemeran kepulauan nomor tahun tentang tah daerah, kewenangan urusan pemerintahan pemerintah dinas adalah dinas kesehatan kabupaten pangkajene dan kabupaten pangkajene dan kepulauan lembaran kepulauan dan dinas lain yang ditunjuk oleh bupati daerah tahun nomor pangkajene dan kepulauan. peraturan daerah kabupaten pangkajene dan kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten kepulauan nomor tahun tentang pangkajene dan kepulauan dan kepala dinas lain yang ditunjuk organisasi dan tata kerja dinas daerah oleh bupati. pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan satuan petugas penegak kawasan tanpa rokok adalah pegawai lembaran daerah tahun nomordengan persetujuan bersama untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah perlindungan bagi masyarakat bukan perokok. kabupaten pangkajene dan kepulauandan zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adisi atau bupati pangkajene dan kepulauan ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan memutuskmenetapkan peraturan daerah tentang kawasan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada tanparokokbab gejala putus zat. ketentuan umumalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotine tabacum, kesehatan. nicotine rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan atau pelatihan bahan tambahan. dan atau bimbingtempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dapat untuk kegiatan anak anak bermain. mengakibatkan ketergantungan. tempat ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk tar adalahkondensatasap yang merupakantotal kegiatan keagamaan. residudihasilkansaat rokokdibakarsetelahdikurangi nikotinat tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau air, yang bersifatkarsinogenik. ka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau iklan niaga produk tembakau yang terbuka, yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu selanjutnyadisebut iklan produk tembakau, usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber sumber adalahiklankomersialdengantujuanmemperkenalkandan atau bahaya. emasyarakatkanbarangkepadakhalayaksasaranuntukmempeng aruhikonsumen agar menggunakan produk tembakau yang tempat khusus merokok adalah ruangan atau area yang ditawarkan. dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok. promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok adalah penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk orang yang karena pekerjaannya atau kedudukannya menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau memimpin dan atau bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang akan dan sedang diperdagangkan. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokokbab lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga arah, tujuan, dan prinsippenyelenggaraan kawasan tanpa rokok diarahkan memberikan kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, mempromosikan produk tembakau. dan lingkungan. penyelenggaraan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses pada bertujuan untuk terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.pemerintah daerah mendorong kegiatan penelitian dan menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup: pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi produk dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi tembakau.asa meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok, perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung zat dan adiktif berupa produk tembakau, pemerintah daerah wajib melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain. menyediakan posko pelayanan edukasi selama (dua puluh empat) jam dalam sehari. posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada dapat holi ter, diatur lebih lanjut prinsip penerapan kawasan tanpa rokok adalah ine perdana eme, arp cod many dengan peraturan bupati. (seratus persen)dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi atau tindakan mengijinkan dan atau membiarkan orang merokok kesehatan masyarakat, dinas wajib menyelenggarakan iklan kawasan tanpa rokok adalah bertentangan dengan hukum.bab iii hidup moderen. tanggung jawab pemerintah daerah dinas wajib memenuhi ketentuan pada sekurang kurangnya dengan memasang iklan pada media televisi lokal secara pemerintah daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab berkala, media radio lokal secara berkala, dan memasangkan mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi media luar ruang pada kawasan tanpa rokok dalam jumlah yang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk memadai. tembakau bagi kesehatan. bab sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah kawasan tanpa rokok atas kejuruan, madrasah, akademi, sekolah tinggi, universitas, bupati berwenang menetapkan kawasan tanpa rokok. tempat pendidikan non formal: lembaga kursus, lembaga kawasan tanpa rokok, antara lain: pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan: tempat proses belajar mengajar lainnya. tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam cc. tempat anak bermain, huruf meliputi tempat ibadah: kelompok bermain anak play group), fasilitas olahraga tempat penitipan anak, tempat kerja: tempat pengasuhan anak, arena bermain anak anak, pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud tempat anak bermain lainnya. pada wajib menerapkan kawasan tanpa rokok. tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam meliputi huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf masjid: merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk mushola: kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, gereja: mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau tempat ibadah lainnya. hingga batas pagar terluar. fasilitas olah raga sebagaimana huruf adalah semua fasilitas olah raga dalam ruangan door) tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: huruf meliputi: tempat kerja pada instansi pemerintah, rumah sakit, tempat kerja swasta berbadan hukum dalam bentuk perseroan puskesmas, terbatas terbuka tbk), kecuali tempat memproduksi produk tempat praktik dokter bidan perawat, tembakau diperbolehkan memproduksi produk tembakau. apotek, kawasan sejenis yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah ce. toko obat: ini, ditetapkan oleh bupati. laboratorium kesehatan, sarana kesehatan lainnya. tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam setiap orang yang berada dalam kawasan tanpa rokok dilarang huruf meliputi melakukan kegiatan: tempat pendidikanformal taman kanak kanak, merokok: menjual rokok, hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia tahun menyelenggarakan iklan rokok, atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis tempat mempromosikan rokok, dan tersebut: memproduksi atau membuat rokok. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan, bab dilengkapi tanaman tanaman untuk mereduksi asap rokok.wajib mengawasi pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dengan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai yang melanggar ketentuan dengan huruf dilarang menyediakan tempat khusus untuk pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib merokok. membuat dan memasang tanda petunjuk peringatan larangan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok merokok pada kawasan tanpa rokok. sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok. membuat dan memasang tanda petunjuk tempat khusus untuk tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada merokok, apabila dalam wilayahnya terdapat tempat khusus harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung merokok.tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam didirikan paling dekat diluar dari pagar terluar atau batas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan ukuran minimal berukuran cm, sebagai tempat dilarang merokok, warna kombinasimerah, putih, danhitam yang jauh dari pintu masuk dan keluar, mencolok, jauh dari tempat orang berlalu lalang: materi terdapattulisan kawasan tanpa rokok , merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan terdapat gambar simbol rokok menyala yang dicoret dalam lingkaran berwarna merah, udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung dasar hukumnya: keluar udara bebas, mencantumkan nomor telepon pengaduan dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok kepada pemerintah daerah atau dinas, dan atau sabak: tanda petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan. menegur setiap orang yang melanggar ketentuan tanda petunjuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud ,dan dalam harus memenuhi ketentuan sebagai melaporkan kepada pimpinan kawasan tanpa rokok, berikut: penanggungjawab kawasan tanpa rokok, dan atau petugas ukuran minimal berukuran cm: pada satuan petugas penegak kawasan tanpa rokok, dalam warna kombinasi putih dan hitam yang mencolok hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan materi terdapat tulisan tempat khusus dan merokok tahun keatas : laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat terdapat tulisan merokok berbahaya disalurkan melalui kotak saran dan atau hotline telepon. bagi kesehatan : pemerintah daerah wajib menyiapkan saluran laporan mencantumkan dasar hukumnya, sebagaimana dimaksud pada huruf dan wajib merespon setiap tanda petunjuk terbuat dari bahan yang laporan. tidak menyilaukan. tanda peringatan kok atau tanda petunjuk tempat bab vii tanda peringatan larangan merokok atau tan petunjuk empat pembinaan dan pengawasan khusus merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tanda peringatan larangan merokok atau tanda petunjuk tempat khusus merokok diatur bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada dalam peraturan bupati. kawasan tanpa rokok. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa bab bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pimpinan peran serta masyarakat kawasan tanpa rokok, dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok. bupati wajib memberikan penghargaan kepada orang yang telah masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan berjasa dalam membantu penyelenggaraan penegakan kawasan tanpa rokok daerah. tanpa rokok sebagai salah satu bentuk pembinaan sebagaimana peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dimaksud pada dilakukan dengan cara: memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan pada bupati wajib membentuk satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan kawasan tanpa rokok. prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa bupati wajib memberikan penghargaan kepada petugas pada rokok. satuan petugas penegak kawasan tanpa rokok yang telah berjasa ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta dalam penyelenggaraan penegakan kawasan tanpa rokok penyebarluasan informasi kepada masyarakat. sebagaimana dimaksud pada bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok, pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap dinas.kepala dinas sebagaimana dimaksud pada antara lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas kesehatan, melakukan pembinaan dan tim pemantau dapat dibantu oleh tim pemantau pembantu yang pengawasan terhadap sarana kesehatan sebagaimana dibentuk pada setiap kawasan tanpa rokok. dimaksud dalam huruf pembentukan tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, melakukan pada dilakukan oleh masing masing pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar pimpinan penanggung jawab kawasan tanpa rokok dan mengajar, sarana olahraga dan arena kegiatan anak dilaporkan kepada ketua tim pemantau kawasan tanpa rokok. sebagaimana dimaksud dalam dan huruf tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib menyampaikan laporan hasil pementasannya minimal setiap kepala dinas sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan (satu) bulan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan kepada ketua terhadap tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam tim pemantau kawasan tanpa rokok atau pejabat yang berwenang. huruf kepala dinas tenaga kerja melakukan pembinaan dan bab viii pengawasan terhadap tempat kerja sebagaimana dimaksud ketentuan penyidikan dalam hurufaerah. dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil daerah dalam melaksanakan tugas kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada mempunyai wewenang: perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai bupati membentuk tim pemantau kawasan tanpa rokok. adanya pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok: tim pemantau kawasan tanpa rokok mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan serta menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap keterangan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kawasan tanpa rokok melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga membantu kepala dinas kesehatan dalam menginventarisasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang belum ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok melakukan pemeriksaan surat dan atau dokumen bab sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan sanksi administratif melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan bahan dan atau barang bukti sehubungan dengan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam huruf dan atau huruf dikenakan sanksi administrasi berupa: mendatangkan ahli yang diperlukan dalam teguran lisan, hubungannya dengan pemeriksaan perkara peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada dan penghentian kegiatan:tiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana bagai dimaksud dalam huruf dan huruf dan atau sebagaimana dimaksudpada pimpinan kawasan tanpa rokok atau penanggung jawab penyidik pegawai negeri sipil daerah sebagaimana kawasan tanpa rokok yang melanggar ketentuan dimaksud pada tidak berwenang melakukan sebagaimana dimaksud dalam penangkapan dan atau penahanan. dan atau dikenakan sanksi administrasi berupa: penyidik pegawai negeri sipil daerah sebagaimana teguran lisan: dimaksud pada membuat berita acara setiap peringatan tertulis, tindakan dalam hal: cc. penghentian sementara kegiatan, pemeriksaan tersangka: penerbitan rekomendasi pencabutan izin kepada instansi memasuki tempat tertutup, pemberi izin, cc. penyitaan barang, teguran lisan sebagai sanksi administratif sebagaimana pemeriksaan saksi: dimaksud pada huruf dikenakan seketika oleh pemeriksaan tempat kejadian, petugas dari satuan petugas penegak kawasan tanpa rokok, pengambilan sidik jari dan pemotretan. apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyidik pegawai negeri sipil daerah sebagaimana huruf dan atau huruf dimaksud pada wajib memberitahukan dimulainya teguran lisan sebagai sanksi administratif sebagaimana penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut dimaksud pada huruf dikenakan seketika oleh kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian negara petugas dari satuan petugas penegak kawasan tanpa rokok, republik ind apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pudak nona, dan atau dan atau
lembaran daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana kabupaten pangkajene dan kepulauan dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf nomor tahun perlu menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. peraturan daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah tingkat sulaweperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup indonesia nomorbupati pangkajene dan kepulauan, ekosistemnya lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara menimbang bahwa lingkungan hidup merupakan anugerah dan republik indonesia nomor rahmat tuhan yang maha kuasa kepada bangsa undang undang nomor tahun tentang indonesia yang merupakan tempat bagi kehidupan pemerintahan daerah lembaran negara republik dalam segala aspek yang sesuai dengan wawasan indonesia tahun nomor tambahan nusantara lembaran negara republik indonesia nomor bahwa pemanfaatan kekayaan sumber daya alam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yang terkandung dalam wilayah umum untuk dengan undang undang nomor tahun mencapai kebahagian hidup masyarakat: lembaran negara republik indonesia tahun bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan nomor tambahan lembaran negara republik yang berwawasan lingkungan kepulauan, indonesia nomor merupakan upaya terpadu untuk menciptakan undang undang nomor tahun tentang keseimbangan antara kepentingan ekonomi, social, penataan ruang lembaran negara republik budaya, dan kelestarian lingkungan hidup indonesia tahun nomor tambahan bahwa penyelenggaraan pembangunan dengan lembaran negara republik indonesia nomor memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, undang undang nomor tahun tentang dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga untuk menghindari hal tersebut perlu lembaran negara republik indonesia tahun adanya pengaturan perlindungan dan pengelolaan nomor tambahan lembaran negara republik lingkungan hidup: daerah peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota lembaran limbah bahan berbahaya dan beracunperaturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahunpangkajene dan kepulauan nomor tahun pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut lembaran tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah pemerintah negara republik indonesia tahun nomor tambahan kabupaten pangkajene dan kepulauan lembaran daerah tahuperaturan daerah pangkajene dan kepulauan nomor tahun tentang analisis mengenai dampak lingkungan lembaran negara tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan lembaran negara republik indonesia nomor daerah tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang dewan perwakilan rakyat daerahngendalian kerusakan tanah lembaran negara republik memutuskan indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan republik indonesia nomor pengelolaan lingkungan hidup peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengendalian bab kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang ketentuan umum: lembaran negara republik indonesia nomor daerah adalah kabupaten pangkajene dan kepulauan. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai kualitas air dan pengendalian pencemaran air unsur penyelenggara pemerintahan daerah. usaha dan atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan sai apaan tea serah bupati berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap lingkungan hidup. penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan untuk melakukan pengawasan sebagai mana dimaksud pada mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat bupati dapat mendelegasikan kepada instansi dan atau yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pen catatan, penanggulangan dan pemulihan atas ban biaya melakukan pengawasan lingkungan. penanggung jawab usaha dan atau kegiatan kecuali ditentukan dalam hal pelaksanaan wewenang pengawasan diserahkan lain berdasarkan peraturan perang ang undangan, dapat kepada instansi lingkungan hidup dan atau pejabat pengawas wewenang sebagaimana dimaksud pada aya apa lingkungan hidup daerah pld) yang merupakan pejabat diserahkan kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan fungsional. peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaan lainnya.untuk melakukan tugasnya, pengawasan lingkungan dimaksud paksaan pemerintah, sebagaimana dimaksud pada dan dalam berwenang melakukan pengawasan, pemantauan, peraturan daerah ini. meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada dan membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, didahului dengan surat perintah dari pejabat yang memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, berwenang. memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau alat tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan transportasi dan atau menghentikan pelanggaran tertentu. sebagaimana dimaksud pada dapat diganti pembayaran penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dimintai sejumlah uang tertentu. keterangan sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi permintaan petugas pengawas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap pengawas lingkungan hidup wajib memperlihatkan surat tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tugas dan atau tanda pengenal saat bertugas, serta wajib dan serta besaran dan penasihatnya ditetapkan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut. dengan peraturan bupati. bab xiv sanksi administrasibupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab kepala instansi yang berwenang dapat mengajukan untuk usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan mencabut izin usaha dan atau kegiatan kepada bupati. pelanggaran terhadap izin lingkungan. pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada sanksi administrasi yang dimaksud pada terdiri atas teguran pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan atau tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan kegiatan karena merugikan kepentingannya. pencabutan izin lingkungan. sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada bab diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. penyelesaian sengketa lingkungan bagian kesatu bagian ketiga umum penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan paragraf penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui ganti rugi pengadilan atau disetiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau pada tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab yang berlaku. tan usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan melakukan tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam hidup luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya peraturan perundang undangan yang berlaku. ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh setiap pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu salah satu atau para pihak yang bersengketa. sebagaimana dimaksud pada (1l), hakim dapat menetapkan bagian kedua pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup luar pengadilan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. paragraf penyelesaian sengketa lingkungan hidup luar pengadilan tanggung jawab mutlakpenanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidupdalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup luar pengadilan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang sebagaimana dimaksud dalam dapat digunakan jasa pihak ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. perundang undangan yang berlaku. png: jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan ari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dan atau masyarakat dapat membentuk jika yang angkutan dapat membuktikan bahwa lembaga penyedia jasa play anan sengketa lingkungan hidup yang pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan bersifat bebas dan tidak berpihak. salah satu alasan dibawah ini: ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian adanya bencana alam atau peperangan, atau, adanya keadaan terpaksa luar kemampuan manusia, atau, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga pelestarian fungsi lingkungan hidup. sebagaimana dimaksud pada huruf pihak ketiga hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab membayar ganti rugi. terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa paragraf adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. dasawarsa untuk pengajuan gugatan organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada (l), apabila memenuhi persyaratan: tenggang dasawarsa hak untuk mengajukan gugatan berbentuk badan hukum atau yayasan, pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan dihitung sejak bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan saat korban mengetahui adanya pencemaran dan atau perusakan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan lingkungan hidup. pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketentuan mengenai tenggang kadaluarsa sebagaimana dimaksud telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran pada tidak berlaku terhadap pencemaran dan atau dasarnya.tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh beracun. orang, masyarakat dan atau organisasi lingkungan hidup mengacu paragraf pada hukum acara perdata dan peraturan perundang undangan yang hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk berlaku. mengajukan gugatan bab xvi penyidikan dan ketentuan pidana masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan bagian kesatu pengadilan dan atau melaporkan penegak hukum mengenai penyidikanerena akibat penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sedemikian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan rupa sehingga mempengaruhi berkehidupan pokok masyarakat, dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberi wewenang khusus maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab bidang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang undang lingkungan hidup bertindak untuk kepentingan masyarakat. hukum acara pidana yang berlaku. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada diatur penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada dengan peraturan bupati. berwenang: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana bidang perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga barang siapa yang karena keadaannya melakukan perbuatan melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan pengelolaan lingkungan hidup. lingkungan hidup diancam dengan sanksi sesuai ketentuan meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang peraturan perundang undangan yang berlaku. berkenan dengan peristiwa tindak pidana bidang barang siapa dengan melanggar ketentuan perundang undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. yang berlaku sengaja melepaskan dan atau membuang zat energi melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas dokumen lain berkenan dengan tindak pidana bidang atau kedalam tanah, dalam udara atau kedalam air perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain. yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau pidana bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam hidup. dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas undangan yang berlaku. penyidikan tindak pidana bidang perlindungan dan barang siapa dengan melanggar ketentuan perundang undangan pengelolaan lingkungan hidup. yang berlaku karena kealpaanya melakukan perbuatan menghentikan penyidikan. sebagaimana dimaksud pada dan diancam dengan memasuki tempat tertentu, memotret, dan atau membuat sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang rekaman audio visual. berlaku. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada dan atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dan ini adalah pelanggaran. dilakukannya tindak pidana, dan atau, menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. bab xvii penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ketentuan peralihan memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil pendidikannya kepada penuntut umum dengan tembusan kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dan atau izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap ketentuan yang diatur dalam undang undang hukum acara berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. pidana. bagian kedua bab xviii ketentuan pidana ketentuan penutup barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengajadesdesember sekretariat daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan, war mecca lembaran daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun nomor bupati adalah bupati pangkajene dan kepulauan. memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang pangkajene dan kepulauan. merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan lingkungan hidup. rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud lingkungan hidup. dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahuinstansi lingkungan hidup adalah satuan kerja pemerintah lain, dan keseimbangan antar keduanya. daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan yang daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan melaksanakan tugas dan fungsi bidang perlindungan dan hidup untuk men era zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan dalamnya. pengelolaan lingkungan hidup. dalah link hid diri lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya alam alan unsur lingkungan mdp yang terdiri atas sumber daya dan non yang secara keseluruhan daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan pelakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan membentuk kesatuan ekosistem. yang kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lai kajian lingkungan hidup strategis, adalah rangkaian analisis funny yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kebijakan, rencana, dan atau program kerusakan lingkungan hidup ang meliputi perencanaan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu penegakan hukum. usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut ukl upl, adalah dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat apple adalah perencanaan tertulislimbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus limbah b3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang ada dan atau unsur pencemar yang ditentang keberadaannya mengandung b3. dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi hidup. pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga menempatkan, dan atau memasukkan limbah dan atau bahan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas pers daratan tertentu media lingkungan hidup tertentu. perubahan sifat fisik, kimia, dan atau lingkungan hidup sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak dapat ditenggans oleh lingkungan hidup untuk dapat peta atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau yang telah berdampak pada lingkungan hidup. melestarikan fungsinya. dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang kapan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan. sifat fisik, kimia, dan atau lingkungan hidup sehingga organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan lingkungan hidup. terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya pemerintah. alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. alam dan lingkungan hidup. bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat kearifan lokal adalah nilai nilai luhur yang berlaku dalam tata adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun mengelola lingkungan hidup secara lestari. tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap hidup lain.pengendalian, yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal pemeliharaan, atau ukl upl dalam rangka perlindungan dan pengelolaan pengawasan, dan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha penegakan hukum. dan atau kegiatan. bab til izin usaha dan atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh perencanaan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. asa instansi teknis adalah instansi yang membidangi usaha dan atau dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat kegiatan dan berwenang memberikan keputusan izin melakukan menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan usaha dan atau kegiatan. lingkungan hidup, pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan akan menetapkan rencana perlindungan dan bab pengelolaan lingkungan hidup apple). asas, tujuan dan ruang lingkup rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple) bagian kesatu disusun berdasarkan apple provinsi, inventarisasi tingkat asas pulau kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion. apple yang atur dengan peraturan daerah ini memuat rencana tentang pemanfaatan dan atau pencanangan sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi dengan asas tanggung jawab, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta manfaat serta asas keterpaduan. pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan bagian kedua mitigasi terhadap perubahan iklim kabupaten pangkajene dan tujuan kepulauan jua bab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk pemanfaatan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup guna pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup mewujudkan masyarakat kabupaten pangkajene dan kepulauan yang kabupaten pangkajene dan kepulauan dilakukan berdasarkan beriman dan bertakwa. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple) bagian ketiga kabupaten pangkajene dan kepulauan. ruang lingkup bupati pangkajene dan kepulauan menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten wilayah kabupaten pangkajene dan kepulauan. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang perencanaan, dilakukan oleh bupati pangkajene dan kepulauan dilaksanakan pemanfaatan: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab memenuhi baku mutu lingkungan hidup,dan pengendalian mendapatkan izin dari bupati pangkajene dan kepulauan bagian kesatu berdasarkan kewenangannya serta prosedur perizinan yang kajian lingkungan hidup strategis lhs) dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati. bagian keempat kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk memastikan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan kabupaten pangkajene dan kepulauan, maka setiap kebijakan. penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup tetapkan perencanaan dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi dan atau resiko lingkungan hidup wajib melaksanakan kajian kriteria baku kerusakan ekosistem yaitu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup strategis lhs). tanah untukbagian kedua kebakaran hutan dan atau lahan, kriteria baku kerusakan tata ruang dan atau kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan setiap rencana pelaksanaan usaha dan atau kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kriteria baku kabupaten pangkajene dan kepulauan wajib mengacu pada kerusakan akibat perubahan iklim rencana tata ruang wilayah kabupaten pangkajene dan yang pasarkan pada parameter kenaikan temperature, kenaikan kepulauan. muka air laut, badai dan atau kekeringan. rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten pangkajene dan mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah kepulauan wajib ditolak baik amdal, ukl upl maupun izin. ditetapkan. bagian ketiga bagian kelima baku mutu lingkungan hidup amdal, ukl upl dan surat kesanggupan pengelolaansetiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara terhadap lingkungan hidup wajib untuk memiliki amdal. ambient, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan wajib amdal wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan teknologi. upaya pemantauan lingkungan. setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan menaati baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. ukl upl akan ditetapkan melalui peraturan bupati setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan bagi kegiatan yang tidak wajib amdal dan ukl upl wajib diperbolehkan untuk membuang limbah media lingkungan membuat surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan hidup dengan persyaratan: lingkungan spl). pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan membantu dalam hal usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan penyusunan amdal bagi usaha dan atau kegiatan golongan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan memperbaharui izin lingkungan. sesuai peraturan perundang undangan. tata cara dan proses izin lingkungan, akan diatur melalui peraturan bupati. bagian ketujuh dokumen amdal dinilai oleh komisi penilai amdal kabupaten anggaran berbasis lingkungan hidup pangkajene dan kepulauan yang dibentuk oleh bupati. dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai amdal kabupaten pangkajene dan kepulauan dibantu oleh tim teknis yang terdiri pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan pangkajene dan kepulauan wajib mengalokasikan anggaran yang sekretariat yang dibentuk untuk itu. memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan tim teknis dan sekretariat sebagai mana yang dimaksud pada lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan ditetapkan oleh bupati pangkajene dan kepulauan. lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian komisi penilai amdal kabupaten pangkajene dan kepulauan, bupati akan menetapkan keputusan bagian kedelapan ska) "tap audit lingkungan hidup kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. dalam peningkatan kinerja usaha dan atau kegiatan, pemerintah bagian keenam perizinan lingkungan daerah mendorong penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan auditberwenang memerintahkan penanggung jawab usaha izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidak patahan rekomendasi ukl upl. terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. izin lingkungan diterbitkan oleh bupati sesuai dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diperintahkan kewenangannya untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan bupati pangkajene dan kepulauan sesuai dengan kewenangannya perintah sebagaimana dimaksud pada wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak izin tidak dilengkapi dengan amdal atau ukl upl. melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin bupati dapat melaksanakan audit lingkungan sebagaimana usaha dan atau kegiatan. dimaksud atas beban biaya penanggung jawab usaha dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan atau dan atau kegiatan yang bersangkutan. kegiatan termasuk izin yang sebut dengan nama lain seperti tata cara dan pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada izin operasi dan izin konstruksi dibatalkan. ini ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kesembilan bab vii penanggulangan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau pengrusakan setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran pengelolaan limbah yang dihasilkan. dan atau pengrusakan lingkungan hidup. dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri tata cara penanggulangan pencemaran dan atau pengrusakan pengelolaan limbah b3, pengelolaannya dapat diserahkan sepihak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ini atur dalam lain. peraturan bupati. penyimpanan limbah wajib mendapatkan izin dari bupati atau instansi lingkungan hidup. bagian kesepuluh tata cara atau mekanisme izin penyimpanan sementara limbah pemulihan diatur dalam peraturan bupati. setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau pengrusakan tap. lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup pemegang izin lingkungan sebagaimana maksud dalam setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan wajib menyediakan dana penjamin yang simpan bank indah ditunjuk oleh pangkat media lingkungan hidup tanpa izin. pemeran yang ditunjuk ole bupati pangkajene dan izin dumping yang dikeluarkan oleh bupati atau instansi kepulauan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup lingkungan hidup hanya pada kegiatan dan atau usaha yang tata cara pemulihan pencemaran dan atau pengrusakan lingkup hid bagai dimaksud ini atur dal sesuai dengan kewenangannya. lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ini atur dalam tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur peraturan bupati. dalam peraturan bupati. bab pemeliharaan bab sistem informasi pemeliharaan lingkungan hidup lakukan melalui upaya konservasi dan pencanangan sumber day alam. pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan konservasi sumber day alam sebagai mana dimaksud pada mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dalam rangka meliputi kegiatan mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan perlindungan sumber day alam, dan pengelolaan lingkungan hidup yang memuat informasi mengenai pemanfaatan secara lestari sumber day alam. status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi pencanangan sumber daya alam sebagai mana dimaksud pada lingkungan hidup lain merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. bab bagian ketiga hak, kewajiban dan larangan larangan bagian kesatu setiap orang dilarang: melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kerusakan lingkungan hidup. sebagai bagian hak asasi manusia. membuang limbah media lingkungan hidup tanpa izin. setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. yang berkaitan dengan peran dalam perlindungan dan menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun pengelolaan lingkungan hidup. amdal. setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang perundang undangan yang berlaku. tidak benar. setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan bab pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup melalui pos peran serta masyarakat pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup daerah p3sld)sya dapat, pepe mau madu, pelaksanaan ketentuan pada diatas dilakukan dengan cara: dat gus meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan secara perdata. kemitraan: bagian kedua menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan ajian masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi memberikan saran pendapat: dan lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan bab xii berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat wewenang dan tanggung jawab perlindungan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan wajibuntuk sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat yang pengaturannya ditentukan oleh pemerintah daerah. dalam mengelola lingkungan hidup pemerintah kabupaten meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia mempunyai wewenang: dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan pelayanan pengaduan dan mediasi kasus sengketa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup: merencanakan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hidup: cc. mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bekerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam pemanfaatannya sesuai dengan kewenangannya, memberdayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan mengatur dan mengamankan kelestarian sumber daya air dan hidup: lahan, mendorong pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan lingkungan hidup berdasarkan koordinasi dan kerjasama yang amdal) bagi setiap kegiatan yang potensial menimbulkan saling menguntungkan: besar dan penting, bagi yang berdampak positif dan memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial, berjasa bidang lingkungan hidup. menyelenggarakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya berdasarkan ketentuan perundang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu undangan yang berlaku. dilaksanakan dinas instansi yang dikoordinir oleh blh. ketentuan mengenai fungsi, tugas, wewenang dan susunan dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada organisasi lea ata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan memiliki pada ditetapkan dengan peraturan bupati. tanggungjawab sebagai berikut: mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup, bupati berdasarkan perundang undangan yang mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan berlaku dapat: kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam melimpahkan wewenang tertentu dalam pengelolaan lingkungan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, hidup kepada instansi yang terkait, mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan daerah tentang mengikutsertakan peran masyarakat untuk membantu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dan proaktif dalam pencegahan penurunan daya dukung dan daya ditetapkan dengan peraturan bupati. tampung lingkungan hidup, bab xiii melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah pengawasan lingkungan pusat, pemerintah provinsi sulawesi selatan, kabupaten kota dan pihak lain, bupati melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab
bupati tanggamus peraturan bupati tanggamus nomor: tahun tentang kode surat dinasadministrasi dan untuk mempermudah pengendalian surat dinas perlu ditetapkan kode surat dinas lingkungan pemerintah kabupaten tanggamus, bahwa dengan berubahnya beberapa nomenklatur dan penambahan pada organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah skpd) pemerintah kabupaten tanggamus dipandang perlu penataan kembali kode surat dinas satuan kerja perangkat daerah yang digunakan untuk tata naskah dinas lingkungan pemerintah kabupaten tanggamus, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf tersebut atas perlu menetapkan dengan peraturan bupati tentang kode surat dinas satuan kerja perangkat daerahyuluh pertanian, kehutanan dan perikaode surat dinasadalah sekretariat daerah kabupaten, sekretariat dprd dinas lembaga teknis daerah kecamatan kelurahan dan perusahaan daerah kabupaten tanggamus. sekretariat daerah kabupaten yang selanjutnya dapat disebut sekretariat daerah kabupaten tanggamus. dinas daerah adalah dinas dinas kabupaten tanggamus. lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah kabupaten tanggamus. kantor pelayanan terpadu satu pintu adalah kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tanggamusbadan penanggulangan bencana daerah adalah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten tanggamus. kesatuan pengelolaan hutan lindung adalah kesatuan pengelolaan hutan lindung kabupaten tanggamus. kecamatan adalah kecamatan wilayah kabupaten tanggamus. kelurahan adalah kelurahan wilayah kabupaten tanggamus. perusahaan daerah air minum adalah perusahaan daerah air minum way agung kabupaten tanggamus. perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syari'ah adalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syari'ah kabupaten tanggamus. perusahaan daerah aneka usaha tanggamus jaya adalah perusahaan daerah aneka usaha tanggamus jaya kabupaten tanggamus. bab penggunaan kode surat (l) kode surat dinas satuan kerja perangkat daerah meliputi kode surat dinas sekretariat daerah kabupaten sekretariat dprd dinas lembaga teknis daerah kecamatan kelurahan dan perusahaan daerah. kode surat dinas sebagaimana dimaksud pada iniode surat dinas diperuntukan untuk penomoran naskah dinas. kode surat dinas diletakkan setelah nomor surat. penempatan kode surat dinas sebagaimana dimaksud pada ini yang terdiri dari nomor surat kode surat dinas tahun pembuatan surat adalah sebagaimana contoh: keterangan: adalah nomor surat masuk keluar yang tercantum dalam agenda surat keluar masuk pada satuan kerja masing masing. adalah kode satuan kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. adalah tahun pembuatan surat dinas. bab kode surat dinas kode surat dinas satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten tanggamus ino\| satuan unit kerja instansi kode ket a00tata pemerintahan bagian hukum bagian ekonomi dan pembangunan bagian kesejahteraan masyarakat dan keagamaan bagian umum bagian humas dan protokol bagian organisasi sekretariat dprdpemberdayaan perempuan dan badan pemberdayaan masyarakat badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan badan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan badan penanggulangan bencana daerah dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas tanaman pangan dan holtikultura dinas perternakan dan kesehatan hewan dinas kesehatan dinas pekerjaan umum dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dinas kelautan dan perikanan dinas pertambangan dan energi dinas kehutanan dan perkebunan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dinas pendidikan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga dinas koperasi dan ukm, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kantor perpustakaan dan arsip kantor ketahanan pangan kantor pelayanan terpadu satu pintu kantor kesatuan bangsa dan politik satuan polisi pamong praja kesatuan pengelolaan hutan lindung rsud kota agung kpu kabupaten tanggamuscamatan pasar madang kecamatan baros kecamatan kutipretribusi jasa kepelabuhananjasa pelabdalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, wajib retribusi adalah pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, wajib pungut adalah orang atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pemungutan retribusi tertentu, daerah lingkungan kepentingan pelabuhanabupaten tanggamus,,laksanaan pemungutan retribusi daerah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika adalah satuan kerja perangkat daerah skpd) teknis penyelenggaraan peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor tahun tentang retribusi jasa pelabuhan, yang berwenang mengatur, menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan. bab iii surat pendaftaran objek retribusi daerah ord) setiap kapal dalam negeri dan luar negeri yang masuk daerah pelabuhan dkp) kota agung kabupaten tanggamus yang menggunakan fasilitas kepelabuhanan wajib mendaftar dan menjadi subjek retribusi. fasilitas kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ini terdiri dari: jasa pandu, jasa labuh, jasa tambat dan jasa tunda. wajib retribusi sebagaimana dimaksud ini wajib mengisi spjiord yang telah disediakan petugas kepelabuhanan dengan benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib retribusi kuasanya selanjutnya disampaikan kepada petugas kepelabuhanan dengan melampirkan fotokopi dan asli surat jalan kapal fotokopi dan asli surat ant tingkat iii, dan untuk kapal besar dan menengah dan atau skk untuk kapal kecil atas diterimanya ord dari wajib retribusi maka petugas kepelabuhanan menerbitkan tanda terima berkas ord dan diserahkan kepada wajib retribusi kuasanya. bentuk dan isi tanda terima berkas dan ord sebagaimana tercantum pada lampiran dan lampiran peraturan ini. bab surat ketetapan retribusi daerah (skr) berdasarkan data ord yang diterima dari wajib retribusi kuasanya maka petugas kepelabuhanan menetapkan besarnya retribusi yang terutang dengan menerbitkan skr sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor tahun tentang retribusi kepelabuhanan. bentuk isi skr sebagaimana dimaksud ini sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. bab tata cara pembayaran retribusi daerah berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah skr) wajib retribusi kuasanya membayar retribusi kepada bendahara pembantu dinas perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan retribusi yang terutang yang tercantum pada skr yang bersangkutan. pembayaran retribusi dilakukan pada saat diterimanya skr oleh wajib retribusi kuasanya atau pada saat kapal akan berangkat. atas pembayaran retribusi yang terutang maka wajib retribusi akan menerima akuntansi pembayaran dari bendahara pembantu dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. bentuk dan isi kwitansi pembayaran sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. paling lambat (lima) hari terhitung sejak diterimanya retribusi daerah maka bendahara pembantu dinas perhubungan, komunikasi dan informatika menyetorkan uang retribusi kas daerah pemerintah kabupaten tanggamus dengan menyampaikan surat setor retribusi daerah ssd). setelah uang retribusi disetorkan kas daerah, maka bendahara pembantu melaporkan penyetoran tersebut kepada bendahara dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dengan melampirkan fotokopi surat setoran retribusi daerah ssd). bentuk dan isi surat setoran retribusi daerah ssd) sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. bab surat tagihan retribusi daerah (std) apabila wajib retribusi kuasanya tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar maka kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika akan menerbitkan surat tagihan retribusi daerah std) dan kepada wajib retribusi akan dikenakan denda (dua persen) perbulan dari retribusi terutang. bentuk dan isi surat tagihan retribusi daerah std) sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. bab vii tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah (l) atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis kepada bupati tanggamus untuk pengembalian retribusi. surat permohonan pengembalian lebih bayar retribusi disampaikan kepada bupati paling lama (enam) bulan sejak diterimanya pembayaran retribusi terutang. berdasarkan permohonan dari wajib retribusi ten tang pengembalian kelebihan retribusi bupati harus menetapkan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar skrdlb). paling lama (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb pemerintah daerah wajib mengembalikapabila dalam jangka waktu (dua) bulan kelebihan pembayaran tidak dikembalikan kepada wajib retribusi maka pemerintah daerah membayar retribusi lebih bayar dan dikenai denda sebesar (dua persen) per bulan dari skrdlb. bentuk dan isi surat skrdlb sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran vii peraturan ini. bab viii tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa setelah lebih dari (tiga) tahun retribusi yang tidak dibayar maka retribusi dianggap kedaluwarsa. apabila retribusi sudah kedaluwarsa kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika melaporkan kepada bupati tanggamus. berdasarkan laporan kepala dinas sebagaimana dimaksud maka bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa. berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud ini kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika memberitahukan penghapusan piutang retribusi kepada wajib retribusi. babdalam bahasa indonesia kepada kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, dengan alasan yang jelas, kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, paling lambat (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengajuan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan wajib retribusi, apabila lebih dari (satu) bulan kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika belum memberikan jawaban maka permohonan wajib retribusi dianggap diterima. bab tata cara pemeriksaan retribusi kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayarlain lain kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika menunjuk kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika. dalam melaksanakan pengawasan, kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika ketentuan penutup hal hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas sehubungan, komunikasi dan informatika. lampiran lampiran yang terdapat dalamgangkatan dokter ptt dan bidan ptt dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanggamus, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten tanggamus secara optimal dan menyeluruh diperlukan langkah langkah pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan sampai pelosok pelosok daerah, bahwa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf pemerintah kabupaten tanggamus masih kekurangan tenaga dokter dan bidan sementara ini belum ada formasinya pengangkatannya, sehingga perlu diam langkah dengan mengangkat dokter dan bidan sebagai pegawai tidak tetap:entang pengangkatan dokter ptt dan bidan ptangkatan dokter pit dan bidan pttdokter sebagai pidaerah tertinggal adalah daerahbab dokter ptt dan bidan pit bagian kesatu dokter ptt pengangkatan dokter sebagai ptt dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil termasuk pada rumah sakit umum daerah. kriteria fasilitas pelayanan kesehatan biasa, terpencil dan sangat terpencil ditetapkan dengan keputusan bupati. masa penugasan dokter sebagai ptt terdiri dari (satu) tahun untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan rsud. (dua) tahun untuk dokter. masa penugasan sebagaimana dimaksud pada butir diatas ditinjau dan dilakukan kontrak setiap tahunnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah. bagian kedua bidan sebagai ptt pengangkatan bidan sebagai ptt dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan desa dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil. penetapan desa dengan kriteria biasa, terpencil atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. penetapan desa dengan kriteria biasa, terpencil atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud berdasarkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan yang berada desa tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bidan sebagai ptt ditugaskan selama (tiga) tahun selama masa penugasan akan dilakukan kontrak setiap tahunnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah. dokter ptt dan bidan ptt setelah habis masa penugasan dapat ditugaskan kembali dengan ketentuan sebagai berikut: dokter ptt dapat dilakukan (satu) kali masa masa perpanjangan. bidan ptt dapat dilakukan (dua) kali masa penugasan. perpanjangan dokter ptt dan bidan ptt sebagaimana dimaksud apabila dalam melaksanakan tugas dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki kinerja yang baik. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. memberikan pelayanan yang sebaik baiknya pada masyarakat. mentaati ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dokter sebagai ptt dan bidan sebagai ptt dapat mengajukan perpindahhanya dapat dilakukan dalam kabupaten. bab iii mekanisme pengangkatan dokter pit dan bidan pit bagian kesatu penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan untuk menetapkan formasi kebutuhan dokter ptt dan bidan ptt dilakukan dengan analisa kebutuhan oleh dinas teknis. formasi kebutuhan dokter ptt dan bidan ptt ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua pendaftaran dan seleksi penerimaan dokter ptt dan bidan ptt dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan yang terdiri dari unsur dinas kesehatan, bkd dan ikatan bidan indonesia ibi). tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut: mengumumkan penerimaan dokter dan bidan sebagai ptt sesuai dengan alokasi formasi kebutuhan bidan sebagai ptt. pengumuman sebagaimana dimaksud huruf tersebut atasiga) hari, cc. menetapkan pedoman penilaian kelulusan dokter dan bidan ptt. melaksanakan seleksi pengangkatan dokter dan bidan ptt. menetapkan kelulusan hasil seleksi pengangkatan dokter dan bidan ptt sesuai dengan pedoman penilaian. tim seleksi dokter dan bidan pit melaksanakan seleksi pengangkatan dengan tahapan sebagai berikut: seleksi administrasi. ujian tertulis dan wawancara bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud adalah dokter surat permohonan jarig ditujukan kepada kepala dinas kesehatan atas kertas bermaterai surat keterangan sehat dari dokter pemerintah cc. fotokopi ijazah pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. fotokopi surat tanda registrasi str) dokter. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani atas ma sebagaimana ditetapkan dalam keputusan menteri kesehatan tentang pengangkatan dokter sebagai pttkopi kartu tanda penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. bidan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala dinas kesehatan atas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria desa sesuai kebutuhan peminatan. fotokopi ijazah pendidikan bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. surat izin bidan sib) surat tanda registrasi bidan stub). surat pernyataan yang ditandatangani atas kertas bermaterai, yang menerangkan bahwa tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta... bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama tahun). dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan. daftar riw hidup. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. pas foto ukuran 4x6 sebanyak (tiga) lembar. tiri seleksi pengangkatan dokter dan bidan ptt menetapkan kelulusan dokter dan bidan ptt berdasarkan peringkat nilai tertinggi sesuai jumlah alokasi formasi yang ditetapkan. bagian ketiga pengangkatan hasil seleksi pengangkatan bidan sebagai ptt dilaporkan kepada bupati dengan melampirkan fotokopi ijazah pendidikan dokter dan bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. surat izin bidan surat tanda registrasi bidan sib stub). surat pernyataan,, bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama tahun), serta dalam keadaan sehat yang ditandatangani atas kertas bermaterai. laporan pelaksanaan seleksi pengangkatan bidan sebagai ptt. pengangkatan dokter dan bidan sebagai ptt ditetapkan dengan keputusan bupati pekannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan dihembuskan kepada gubernur dan kementrian kesehatan republik indonesia. bagian keempat penempatan berdasarkan keputusan bupati tentang pengangkatan dokter ptt dan bidan ptt kepala dinas kesehatan menerbitkan spt dan spot penugasan dokter pit dan bidan ptt. bab pengangkatan kembali dan pemindahan dokter ptt dan bidan ptt yang telah berakhir masa tugasnya dapat diangkat kembali sesuai ketentuan pengangkatan kembali dan pemindahan dokter ptt dan bidan pit sebagaimana dimaksud dengan mengajukan permohonan pena angkatan kembali yang ditujukan kepada bupati paling lambat (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dokter bidan sebagai ptt terakhir. spot terakhir. desa penugasan semula sebagai tempat penugasan dalam pengangkatan kembali sebagai bidan sebagai ptt. rekomendasi kepala puskesmas yang melingkupi desa penugasan. pengangkatan kembali dokter dan bidan sebagai ptt sebagaimana dimaksud tidak ada jeda tenggang waktu dengan pengangkatan sebelumnya. pemindahan dokter ptt dan bidan ptt hanya dapat dilakukan dokter ptt antar puskesmas atau rumah sakit dalam wilayah kabupaten tanggamus bidan ptt antar desa atau antar kecamatan dalam wilayah kabupaten tanggamus. bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak dokter ptt dan bidan ptt berhak memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain berupa insentif khusus...pit yang diterbitkan oleh dinas kesehatan. gaji pokok sebagaimana dimaksud huruf dianggarkan setiap tahun dalam apbd sedangkan tunjangan lain berupa insentif khusus dianggarkan melalui apbd apabila keuangan daerah memungkinkan. bagian kedua kewajiban dokter ptt dan bidan ptt wajib setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, uud negara. melaksanakan tugas profesi dokter dan bidan sebagai ptt sesuai dengan program pemerintah dibidang kesehatan. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar dari gaji pokok. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. mengikuti pra tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas dokter dan bidan sebagai ptt pada wilayah kerjanya.yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan, yang sekurang kurangnya membtt berakhir apabila selesai melaksanakan tugas. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak. cc. tewas. wafatdan bidatau bidan dikenakan sanksi berupa tidak diangkat kembali sebagai ptt. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi. cc. pencabutan surat izin kerja. pencabutan surat izin praktik. tidak dapat mengikuti program pendidikan dokter dokter gigi.terlebih dahulu harus melalui tahapan teguran lisan. teguran tertulis. penghentian gaji dan insentif. bab vii pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan kepada dokter ptt dan bidan ptt dilaksanakan oleh dinasdesbabi pendahuluan latar belakang perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan kemampuan serta sumberdaya yang tersedia. perencanaan pembangunan saat ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak lepas dari prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa khususnya dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perencanaan pembangunan desa, dan undang undang tahun tentang desa secara tegas menyatakan bahwamaka untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rpm desa dan rkp desagulangan kemiskinan tidak bisa dilaksanakan sepihak oleh pemerintah saja tetapi harus melibatkan berbagai pelaku pembangunan baik pusat maupun daerah. partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi. hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata. biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain. masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan cukup kuat. partisipasi masyarakat maupun pelembagaan masyarakat cenderung bersifat mobilisasi. keterlibatan pemerintah daerah masih kurang. ketergantungan terhadap bantuan teknis dari konsultan dan fasilitator masih sangat besar.visi visi pemerintah kabupaten tanggamus adalahvisi ini memuat empat kata kunci yaitu agamis, mandiri, unggul dan berdaya saing serta ekonomi kerakyatan. visi ini merupakan cita cita dan komitmen kepemimpinan calon bupati dan wakil bupati tanggamus periode masyarakat yang agamis adalah masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran beragama sehingga tingkat ketaatan pada ajaran agama makin baik serta memiliki rasa toleransi antar umat beragama. daerah yang mandiri adalah kondisi keuangan daerah yang makin kuat dalam menopang pembangunan. unggul dan berdaya saing mempunyai konotasi lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih ulet daripada lingkungannya, baik dalam skala kawasan maupun regional. keunggulan dan daya saing mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum). ekonomi kerakyatan berarti perekonomian yang tumbuh dan berkembang berbasis pertanian, namun kemudian bergerak mengarah industri, perdagangan, dan jasa, yang ditopang oleh daya dukung infrastruktur yang memadai. ii. misi untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan saya laksanakan dalam kurun waktu (lima) tahun kedepan selama periode yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menanggulangi kemiskinan danperluasan kesempatan kerja, misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial yang berbasis keluarga, perluasan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah dan penciptaan lapangan kerja. meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, misi ini adalah upaya untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien serta penyediaan dan perluasan infrastruktur dasar masyarakat yang terdiri dari sarana prasarana umum. mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi terbarukan, misi ini adalah upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi yang memiliki daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial sebagai bentuk dukungan pembangunan kawasan strategis seperti kawasan industri maritim dan pengembangan intra dan antar modal transportasi melalui pengembangan pelabuhan batu balai sebagai penopang pelabuhan panjang dan mengantisipasi pembangunan jembatan selat sunda. meningkatkan ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, misi ini adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian yang menyeluruh dan bersinergi dengan sektor terkait untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, dan peningkatan pendapatan petani. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis mitigasi bencana: misi ini adalah upaya untuk melaksanakan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. mengembangkan ekonomi kreatif, kebudayaan, pariwisata dan inovasi teknologi tepat guna, misi ini adalah upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan pariwisata serta apresiasinya untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh kembangnya jati diri dan kemampuan kompetitif yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan tanggamus sebagai daerah maritim. meningkatkan tata kelola pemerintahan serta pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakatyang agamis. misi ini adalah upaya untuk, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal dan peningkatan toleransi antar umat beragama. pedoman umum ini bertujuan untuk: meningkatkan keterpaduan antar program kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah... mengintegrasikan model pembiayaan bantuan langsung masyarakat dalam system penganggaran pemerintah daerah kabupaten tanggamus dan pekon.tanggamus yang berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah. sebagai panduan bagi para pelaku . pedoman umum program pemberdayaan masyarakat ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: batang tubuh yang menjelaskan tentang pedoman umum pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus. penjelasan tambahan berupa penjelasan tentang petunjuk teknis operasional pemberdayaan masyarakat atau program lain yang termasuk dalam pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perencanaan pembangunan desaentang kerjasama pekon, peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pengertian alokasi dana pekon adp) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten tanggamusggamus. anggaran pendapatan dan belanja pekon appbadan himpun pemekaran bmp), dan ditetapkan dengan peraturan pemekari teknik dan instrumen untuk menunjang efektif pelaksanaanmasyarakat melalui badan himpun pemekaran bmp)mpadalah musyawarah tahunan stakeholder (para pengambil keputusan) kabupaten untuk mematangkan rancangan rkd kabupaten berdasarkan senja skpd hasil forum skpdtahunaerkiraan volume, baikkabupaten tanggamusdan arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat. visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. bab konsep dan kebijakan program pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus konsep program pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamusyang partisipatif dan umum bersifat adoc dengan musrenbangdes, pertama tama hams merujuk kepada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perencanaan pembangunan desa, selanjutnya diturunkan kedesaikan dengan cara memperkuat langkah langkah optimalisasi kinerja'perdesaan dan program sejenis lainnya) dapat dijadikan rujukan dan didayagunakan untuk penguatan sistem pengelolaan pembangunan reguler berbasis rencana pembangunan jangka menengah pekon rpm pekon). program pemberdayaan masyarakat yang kontekstual harus mengarah pada upaya menegakkan kedaulatan rakyat sebagai media untuk menjalin komunikasi politik kepada wakil wakilnya legislatif dprd) melalui prosedur komunikasi politik yang demokratis. demikian. dengan demikian, pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual!. jenis kegiatan integrasi pengintegrasian horizmusrenbangeknokratis (skpd) (dprd) kelompok perempuan, pertemuan dusun, dli, menjadi kegiatan pengkajian keadaan pekon pkp), kegiatan menggagas masa depan pekon mdp) pola program pemberdayaan masyarakatrogram pemberdayaan masyarakat forum musyawarah dimaksud adalah musyawarah pekon yang dilakukan khusus untuk membahas rancangan rpm pekon. hasil musyawarah pekon berupa) musrenbang pekon adalahrkp pekon tahun berjalan. musrenbang pekon dimaksud denganhasil kegiatan musrenbang pekon dimaksud adalah: usulan kegiatan yang didanai apbyang tidak mengikat. hasil kegiatan musrenbang kecamatan dimaksud adalah, prioritas usulan kegiatan yang didanai melalui dana yang dialokasikan kecamatan. prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan musrenbang kabu paten. usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain yang tidak mengikat. kebijakan program pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus tujuan umum tujuan umumnya adalah, tujuan khusus meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan tingkat pekon.. mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan penganggaran. meningkatkan manajemen pemerintahan pekonpartisipatif.ogram pemberdayaan masyarakatephtingkat lokal. strategi mentioniaraan pembangunan partisipatif. menyatu dan menguatkan mekanisme regular. semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan untukki arah dan titik meningkatkan keberpihakan kepada rakyatdan memberikan dukungan regulasi. sasaran sasaran program pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus adalah: meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat seperti, kader pemberdayaan masyarakat pekon, aparatur pemerintah pekon, pengurus badan himpun pemekaran, dan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat pekon. meningkatnya kapasitas kelembagaan pekon seperti bmp, lpm pekon, badan kerjasama antar pekon, upk dan kelembagaan pekon lainnya. meningkatnya kapasitas dan fungsi pemerintahan daerah kabupaten tanggamuskabupaten tanggamus dengan hasil musrenbang kecamatan. meningkatnya peran dprd kabupaten tanggamus dalam mendorong proses pengintegrasian meningkatnya keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran. meningkatnya keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat dengan musrenbang kecamatan.dan petunjuk teknis operasional. dengan peraturan bupati ini dibentuknprogramlestarian dan pengawasan. ketentuan dasar pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah dengan ketentuan dasar meliputi: kecamatan dan pekon berpartisipasi seluruh kecamatan dan pekon, yang ada kabupaten tanggamus berhak untuk ikut berpartisipasi dalam promerintahmerintahltidak boleh dibiayai melalui program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: pembiayaan apa saja yang berkaiatan dengan militar atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis partai politik. pembangunan rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah. pembiayaan gaji pegawai negeri. pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak anak bawah usia kerja. kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada izin tertulis dari instansi terkait yang mengelola lokasi tersebut. kegiatan pengolahan tambang pengambilan terumbu karang. pembiayaan kegiatan untuk material yang dapat merusak lingkungan seperti chainsaw, asbes, dllpemberdayaan masyarakat. sanks., wewenang, dan penyimpangan prosedur.program pemberdayaan masyarakat.: perencanaan pembangunan pekon peningkatan manajemen pemerintah peningkatan dukungan pemerintah daerah dan dprd: peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas masyarakat tingkat pekon tingkat kecamatan tingkat kabupaten peningkatan kapasitas aparat pemerintahan tingkat pekon tingkat kecamatan tingkat kabupaten kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kegiatan program pemberdayaan masyarakatve. output hash output hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah: tersedianya kader pemberdayaan masyarakat sesuai permendagri nomor tahun tersedianya peraturan pemekaran tentang rpm pekon, tersedianya kepala pekon tentang rkp pekon, tersedianya peraturan pemekaran tentang apb pekon, tersedianya peraturan daerah tentang pelaksanaan swakelola kegiatan oleh masyarakat, tersedianya peraturan daerah tentang: pembagian urusan pemerintah kabupaten dan pekon. pembangunan partisipatif. penyelenggaraan musrenbang. terlaksananya laporan keterangan pertanggungjawaban kepala pekon secara rutin dalam rapat bmp, terakomodasinya usulan hasil musrenbang kecamatan dalam apbd, tahapan dan jadwal kegiatan penyusunan rpm pekon kegiatan penyusunan rpm pekon dilakukan sekali dalam (enam) tahun. tahapan kegiatan dalam penyusunan rpm pekon mencakup: pengkajian keadaan pekon pkp) penyusunan rancangan rpm pekon pembahasan rancangan rpm pekon penetapan rpm pekon penyusunan rkp pekon review rkp pekon dilakukan setiap tahun sebagai agenda musrenbang pekon, rkp pekon dimaksud menjadi dasar dalam penyusunan apb pekon. musrenbang pekon pelaksanaan kegiatan musrenbang sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai dengan kalender nasional musrenbang kecamatan musrenbang kecamatan sesuai dengan kalender nasionalvinsi sesuai dengan kalender nasional. musrenbang kabupaten tanggamus musrenbang kabupaten tanggamus adalah musyawarah stakeholders (para pengambil keputusan) kabupaten berdasarkan senja skpd hasil forum skpd sesuai dengan kalender nasional. lpp laporan pertanggungjawaban pemerintah pekon) untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kepala pekon menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dalam rapat bhp. bab pendanaan sumber dana sumber dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus berasal dari: swadaya masyarakat apbn apbd provinsi lampung apbd kabupaten tanggamus apb pekon kontribusi dunia usaha swasta corporate social responsibility csr) sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat,bab pelaku program pelaku strategis pelaku strategis yaitu pelaku yang memiliki kewenangan yang menentukan bagi proses pengintegrasian: bupati tanggamus, dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten tanggamus, satuan kerja perangkat daerah skpd) kabupaten tanggamus pelaku kunci pelaku kunci yaitu yang memfasilitasi secara langsung proses pengintegrasian, setiawan kabupaten, camat, setiawan kecamatan, badan kerjasama antar pekon kap), kepala pekon, badan himpun pemekaran bmp), lembaga pemberdayaan masyarakat pekon pmp), kader pemberdayaan masyarakat pekon kamp), pelaku penggerak pelaku penggerak adalah pelaku yang dibekali secara khusus untuk menggerakkan pelaku dan mendayagunakan sumberdaya yang ada guna menggerakkan proses pengintegrasian. fasilitator kabupaten askab), fasilitator kecamatan fk), bab pengendalian dan pelaporan pengendalian dan pelaporan dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rancangan pembangunan,membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (otrfcome) terhadap rencana dan standar.lebih'pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: menjaga setiap proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan pelaksanaan programcc.pemberdayaan masyarakat agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan. men'agar setiap pelaku pelaksanaan program pemberdayaan masyarakpemberdayaan masyarakatpemberdayaan masyarakmemberikan sanksi apabila terjadi penyimpanganpemberdayaan masyarakat, selain itu pemantauan juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. pemantauan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakpemberdayaan masyarakat mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegitan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pekannya. dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat musyawarah pekon juga menetapkan tim monitoring pekon yang berperan dalam pemantauan kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tingkat pekon, pemberdayaan masyarakpemberdayaan masyarakat berjalan sesuai prinsip dan prosedur sebagaimana mestinya. semua aparatur pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tim koordinasi, bupati, camat, kepala pekon, satker, dll) mempunyai tugas untuk memantau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakatmerupakan tugas pemantauan oleh konsultan. pemantauan oleh konsultan dan atau fasilitator adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh fasilitator kabupaten tanggamuspemberdayaan masyarakat. mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegitan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudahprogram pemberdayaan masyarakat apakah sudah diterapkan dengan benar. tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan.kua ficas hasil pelaksanaan kegiatan. proses pelestarian hasil kegiatpemberdayaan masyarakat dari pihak lain. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat memasuktpemberdayaan masyarak pelaporan dan pengarsippemberdayaan masyarakat. mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional!pelaporan dan pengarsipan dilakukan tingkat pekon, kecamatan dan kabupaten sesuai denga ketentuan program. jenis jenis laporan terdiri dari: laporan administratif.pemberdayaan masyarakatalamnya adalah kinerja dari pelaku pelaksanaan program pemberdayaan masyarakt isi laporan dengan berpedoman pada rencana,pemberdayaan masyarak adp). menurunnya prosentaseirnya aspirasi masyarakat dalam rencana kerja pemerintah dan atau rencana kerja skpd.fepemberdayaan masyarakprogram pemberdayaan masyarakat. dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip prinsip: rahasia, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan. berjanji'ang, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat jenjang kebudaya program pemberdayaan masyarakat, masyarakat itu sendiri harus disadarkan untuk selalu mengontrol jalannya kegiatan secara bertanggung jawab. profenyabab vii penutup pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan pelaksanaan program program pemberdayaan yang diintegrasikan kedalam sistem pembangunan regular kabupaten tanggamus. hal hal yang belum cukup diatur dalam pedoman umum ini akan diatur dalam petunjuk teknis operasional pto) dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. bupati tanggamus, dto bambang kurniawan lampiran peraturan bupati tanggamus nomor tahunpemerintah kabupaten tanggamus provinsi lampung (petunjuk teknis operasional)daftar isi pendahuluan latar belakang peraturan perundangan pengertian tujuan penyusunan pto ii. kebijakan ppm m integrasi spp span konsep ppm mandiri perdesaan integrasi spp span jenis integrasi ranah pengintegrasian anasir unsur unsur kebijakan ppm m integrasi tujuan prinsip prinsip kerangka kerja strategi sasaran ketentuan dasar iii. pengelolaan kegiatan jenis kegiatan kegiatan pengintegrasian kegiatan peningkatan kapasitas kegiatan pendukung hasil iv. pendanaan sumberdaya besaran dana peruntukan dana kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi ketentuan penggunaan dana ketentuan pencairan dana organisasi pelaksana organisasi kabupaten kecamatan pekon tugas dan tanggung jawab pelaku kabupaten kecamatan pekon vi. pengendalian dan pelaporan monitoring pemantauan partisipasi oleh masyarakat pemantauan oleh pemerintah cc. pemantauan oleh konsultan pemantauan oleh pihak lain evaluasi pelaporan pengaduan masyarakat dan penanganan masalah vii. penutup daftar istilah dan singkatan \|adp ' (:\| alokasi dana pekon apb' anggaran pendapatandan belanja oo apbd anggaran pendapatan dan belanja daerah ' ' \| apbn anggaran pendapatan dan belanja negara ' \| jad anggaran dasar ap \|i\| administrasi pusat app anggaran pendapatan dan belanja pekon adp ' (:\| alokasi dana pekon art ' anggaran rumah tangga bappeda badan perencanaan pembangunan daerah ' ' \| kap \|:\|oo band berita acara pembayaran penarikan dana 'o \|oo kap badan kerjasama antar pekon ba spk berita acara status pelaksanaan kegiatan ' ' ' \| bmp badan himpun pemekaran bpk badan pemeriksa keuangandan pembangunan \| csr corporate social responsibility dau daftar alokasi umum dak ' \|:\| daftar alokasi khusus disp ' \|:\| daftar isian proyek pembangunan dok \|:\| dana operasional kegiatan dprd dewan perwakilan rakyat daerah askab fasilitator kabupaten \|:\| fasilitator kecamatan o o \| jft \|e\| fasilitator teknik oo faskablntegrasi o ' ' ' )?\|: fasilitator kabupaten integrasi oooo kanon \|:\|o \| lkm \|lembaga keuangan miko kamp \|:\| kader pemberdayaan masyarakat pekon ppn \|:\| kantor pelayanan perbendaharaan negara 'o)o \| lkp) laporan keterangan pertanggungjawaban jump lembaga pemberdayaan masyarakat pekon \| (as. lp2k laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan \| pmp lembaga pemberdayaan masyarakat pekon \| click mandi cuci kakus map ' \|:\| musyawarah antar pekon mdp menggagas masa depan pekon musim musyawarah pekon musrenbang musyawarah perencanaan pembangunan person peraturan pekon pojok penanggungjawab operasional kegiatan \| pjo kab penanggungjawab operasional kabupaten \| prov penanggungjawab operasional provinsi pmp pemberdayaan masyarakat dan pekon kanan masyarakat pekon ppm m pad ' ' program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan oo\|:\| pedoman umum puk \|:\| paket usulan kegiatan rab ' \|:\| rencana anggaran biaya oo rbm \|:\| ruang belajar masyarakat oo senja \|:\| rencana kerja renstra \|:\| rencana strategis rtl \|:\| rencana kerja tindak lanjut rkd rencana kerja pembangunan daerah rpp rencana penggunaan dana rkp pekon \|:\| rencana kerja pembangunan pekon rpm pekon rencana pembangunan jangka menengah pekon satker \|:\| satuan kerja setda ' \|:\| sekretaris daerah sdm \|:\| sumber daya manusia skip surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sp2 \|:\| surat perjanjian pendanaan spb ' \|:\| surat penetapan bupati spc ' \|:\| surat penetapan camat spm \|:\| surat perintah membayar spp ' \|i\| simpan pinjam perempuan spp'\|:\| satuan kerja perangkat daerah (s8.\| \|:\| surat perintah membayar ol: tim koordinasi \|:\| tahun anggaran tk pkd tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tot \|:\| training trainer tpk \|:\| tim pengelola kegiatan tpm \|:\| tenaga pelatih masyarakat oo verifikasi oo upk unit pengelola kegiatan bab pendahuluan latar belakang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan integrasi spp span sebagai upaya mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif dalam sistem pembangunan daerah serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokrat, politis dengan partisipatif. program ini pada dasarnya memiliki dua agenda besarpm mandiri perdesaan integrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ppm mandiri perdesaan dengan penekanan pada aspek penguatan pemerintahan lokal. pemahaman dasar ini menunjukkan bahwa penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah lokal (daerah) memiliki kebijakan dan memberikan dukungan (anggaran dan regulasi) yang berpihak pada rakyat. sesuai dengan moto kabupaten tanggamus yaitu begawi jenama yang mengedepankan prinsip bekerja sama membangun daerah dengan menumbuhkan rasa memiliki dan budaya partisipasi yang tinggi. program ppm mandiri perdesaan integrasi diharapkan dapat menkolaborasikan prinsip hidup masyarakat dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat luas dengan pola bottom playing. pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif dirancang untuk mendorong dan menguatkan inisiatif daerah dalam rangka melaksanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. proses program ini diharapkan memberikan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam mengembangkan rumusan rumusan kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya perencanaan pembangunan tingkat pekon rpm pekon dan rkp pekon) yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan pekon sebagai basis. pada konteks ini, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah pekon membentuk peraturan pemekaran person), menetapkan apb pekon dan melakukan pertanggungjawaban kepala pekon kanon) pada secara rutin menjadi penting. untuk mewujudkan hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil musrenbang pekon, kecamatan dan kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya dprd. yang pada akhirnya memunculkan berbagai isu penting yaitu keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh dprd kabupaten dengan hasil hasil musrenbang (pekon dan antar pekon kecamatan), akomodasi usulan masyarakat dalam rencana kerja senja) skpd, serta adanya dukungan peraturan daerah perda) terkait dengan pembangunan partisipatif. sebagai lokasi program ppm mandiri perdesaan dan ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten tanggamus setidaknya telah mendapatkan dan memiliki pengalaman baik kelebihannya antara lain mulai terbangunnya mekanisme perencanaan dan pengelolaan pembangunan tingkat desa, rendahnya tingkat penyalahgunaan dana pembangunan, serta sikap masyarakat yang semakin peduli dan mampu mengkritisi kegiatan pembangunan desanya. evaluasi kekurangan dalam pelaksanaan program program pemberdayaan sebelumnya antara lain munculnya sikap ketergantungan terhadap fasilitator dan program, peran dan tupoksi pelaku kelembagaan yang belum berjalan optimal. beberapa pengalaman tersebut diharapkan menjadi pelajaran berharga dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif. visi kabupaten tanggamus terwujudnya masyarakat yang tangguh, sejahtera dan agamis dalam suasana tatanan daerah yang aman, tertib, lestari dan mandiri" dari visi tersebut tergambar bahwa cita cita mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat merupakan arah pembangunan pemerintah daerah. misi kabupaten tanggamus yaitu meningkatkan kegiatan pendidikan dan keagamaan meningkatkan kegiatan pendidikan dan kesehatan mengembangkan perekonomian rakyat dan pertanian meningkatkan kapasitas pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat mengembangkan kehidupan sosial yang tertib dan aman memperkuat infrastruktur dan melestarikan lingkungan kondisi masyarakat kabupaten tanggamus yang sangat heterogen membutuhkan sebuah pola perencanaan pembangunan yang sinergi, harmonis dan terintegrasi sehingga ada keselarasan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang dilakukan. masyarakat adat kabupaten tanggamus terdiri dari (enam) pemerintahan adat (marga) yaitu: marga gunung alip talangpadang) marga belakang marga belunguh marga pematang sawa marga garis marga negara batin keberadaan pemerintahan adat kabupaten tanggamus sangat besar peranannya dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan. landasan hukum kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam ppm m integrasi spp span merujuk pada berbagai peraturan perundangan sebagai landasan hukum, antara laindtahun tentang kerjasama pekon peraturan daerah kabupaten tanggamus tahun tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah,, surat menteri dalam negeri nomor pmd tanggal januari perihal penetapan lokasi ppm mandiri perdesaan integrasi tahun anggaranintegrasi spp span t.a.integrasi spp span t.a. peraturan bupati tanggamus nomor tanggal september tentang pedoman umum program begawi jenama helai pbh) sistem pembangunan partisipatif kabupaten tanggamusdokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) badan pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus tahun pengertian alokasi dana desa add) atau alokasi dana pekon adp) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kota untuk desatau anggaran pendapatan dan belanja pekon apb p) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa pekon dan badan permusyawaratan desa atau badan himpun pemekaran, dan ditetapkan dengan peraturan desa atau peraturan pemekaran. program begawi jenama helai pbh) adalah program pemberdayaan masyarakat dengan pola partisipatif kabupaten tanggamus yang berbasis pendekatan lokal. begawi jenama helai berarti bekerja bersama untuk kebaikan dan kesejahteraan semtugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas tugasnya.mp mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan peraturan desa peraturan pemekaran termasuk apb pekon, yang disampaikan (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat bmp, musrenbang pekon kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder pekon(pekon) kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa pekon)pekon rkp pekon) adalah dokumen perencanaan untuk periode (atayangetunjuk teknis operasional pto) adapun tujuan dari penyusunan petunjuk teknis operasional pto) adalah mendorong pemerintah daerah untuk merancang program pembangunan yang partisipatif selaras dengan kondisi, karateristik, kekhususan dan kebutuhan daerah. meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam merancang kebijakan dan program pembangunan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. bab kebijakan ppm mandiri perdesaan integrasi spp span lampiran peraturan bupati tanggamus nomor tahun tanggal april(bpm) kabupaten tanggamus provinsi lampung konsep ppm mandiri perdesaan integrasi spp span jenis integrasi dalam ppm mandiri perdesaan integrasi spp span, jenis integrasi terdiri dari integrasi horizontal proses integrasi horizontal dimana seluruh proses perencanaan ppm mandiri perdesaan dan program sejenisnya disatupadukan dalam sistem perencanaan pembangunan reguler melalui musrenbang tingkat pekon, kecamatan maupun kabupaten. integrasi vertikal proses integrasi vertikal adalah penyelarasan proses perencanaan yang dilakukan oleh seluruh komponen pelaku yang berada daerah baik masyarakat sebagai partisipatif, pemerintah daerah kabupaten tanggamus skpd sebagai teknokrat serta dprd kabupaten tanggamus sebagai politis sehingga terjadi keterpaduan dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggaran oleh pemerintah daerah. ranah pengintegrasian ranah pengintegrasian terdiri dari: pengintegrasian horizontal, yaitu penyatupaduan proses perencanaan ppm mandiri perdesaan dalam sistem perencanaan pembangunan regular musrenbang). proses perencanaan integritas musrenba ppm mandiri perdesaananasir unsur unsur sesuai dengan peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman umum program begawi jejaka helai pbh) sistem pembangunan partisipatif kabupaten tanggamus, unsur yang diintegrasikan adalah sistem. unsur unsur sistemar, mekanisme pengambilan keputusan ketentuan dan tatacara yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dalam musyawarah pekon dan musyawarah antar pekon dilakukan secara terbuka, partisipatif dan berpihak keandiri perdesaan, mulai dari mdp, mkp, muses perencanaan, musyawarah antar pekon map) prioritas dan pendanaan diintegrasikan dalam proses reguler, yaitu penyusunan rpm pekon dan review rencana kegiatan tahunan rkp pekon), musrenbang pekon dan musrenbang kecamatan. mekanisme pengelolaan kegiatan pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulan ppm mandiri perdesaan diintegrasikan agar terwujud pola standar pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber alokasi dana pekon, swadaya, program, apbd, dll). mekanisme pertanggungjawaban ketentuan dan tatamandiri perdesaan diintegrasikan dalam mekanisme pembangunan pekon sehingga tercipta pria standar pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan pekon. pelaku pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi dalam dan pendayagunakanpersonil pelaku program oleh lembaga lembaga reguler pmp, pemerintah pekon, bmp, dll). integrasi program akan mengakhiri kelemahan mendasar perencanaan ppm mandiri perdesaan yang berulang dan adoc, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pekon. kebijakan dan strategi ppm mandiri perdesaan integrasi spp span tujuan umum menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola ppm mandiri perdesaan dalam sistem perencanaan meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan pekon, mendorong penyelarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh dprd kabupaten tanggamus dan penyusunan rencana kerja spk dengan hasil hasil musrenbang kecamatan, mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan penganggaran, meningkatkan manajemen pemerintahan pekon, meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintahan pekoninsip prinsip pengelolaan ppm mandiri perdesaan integrasidalam konteks ini lebih menekan sistem penyelarasan perencanaan yang partisipatif, integratif dan regular. efektif dan efisien proses (langkah dan cara kerja) program kegiatanhal yang sama juga optimalisasi fungsi pelayanan pejabat publik kepada masyarakatsistem perencanaan, perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif dan yang sesuai dengan sistem pembangunan reguler (daerah). pibegawi jenama kebiasaan masyarakat mengerjakan suatu pekerjaan secara bergotong royong bersama sehingga semakin tumbuh rasa memiliki dan kepedulian antar sesama warga. kerangka kerja kerangka kerja pelaksanaan ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten tanggamus mencakup:pemberian hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom pekon melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat pemerintahan lokal serta pendampingan yang intensif. penguatan demokrasi penguatan pengintegrasian menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasi tingkat lokal. penumbuhan nilai nilai demokratis diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan pada tahapan kegiatan. strategi mendorong efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan) kegiatan yang dilakukan semua berdasarkan pada dan untuk penguatan pelaksanaan regulasiserta mengembangkan legislasi dan regulasi baru yang memungkinkan terciptanya pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. menyatu dengan dan menguatkan mekanisme regular, semua kegiatan yang terintegrasi dan atau menjadi bagian dari dan atau menambahkan kegiatan reguler sehingga mampu menguatkan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. mendorong adanya perumusan isu strategis pembangunan partisipatifign ppm mandiri perdesaanini terhadap sasaranwarga masyarakat sipil, diorientasikan untuk membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas rakyat dalam memperjuangkan kepentingan atas pembangunan.legislasi dan regulasi. re oreintasipelatihan konsultan dan fasilitator, untuk mengembangkan kemampuan teknis dan sikap fasilitator sesuai tuntutan dan kebutuhan kegiatan pengintegrasian sistem melalui ppm mandiri perdesaan integrasi. sasaran sasaran ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten tanggamus adalah meningkatnya kapasitas kader pemberdayaan masyarakat pekon kamp), aparatur pemerintah pekon, pengurus bmp dan pengurus pmp: meningkatnya kapasitas bmp, pmp, kap, dan upk, bp upk dan tim verifikasi: meningkatnya kapasitas dan fungsi pemerintah daerah kabupaten tanggamus dalamdengan hasil musrenbang kecamatan, meningkatnya peran dprd kabupaten tanggamus mendorong proses: danenetapan lokasi sasaran ppm mandiri perdesaan integrasi didasarkan penilaian pada: diprioritaskan untuk usulan kegiatan yang sifatnya kebutuhan masyarakat antar kecamatan dan atau antar desa dalam satu kecamatan terutama pada pekon yang belum tidak terdapat oleh program ppm mp, ppm ris, pdip, p2kp atau program lokal sejenis seperti gerbang helai. melaksanakan kegiatan program program pemberdayaan masyarakat seperti p2kp, ppm ris, pdip, ppm mandiri perdesaan sebelumnya dan tidak sedang mendapatkan sanksi lokal dan atau termasuk kategori lokasi bermasalah. pelaku pelaku pembangunan setiap tingkatan utamanya kecamatan, pekon kalurahan dinilai memiliki komitmen untuk mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan kegiatan pembangunan, yang dibutuhkan didukung dengan dokumen perencanaan utamanya program kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta keterisoliran pembangunan wilayah. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, dinilai dapat meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan pemerintah pekon dalam pelaksanaan kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi. telah memiliki kelembagaan unit pengelola kegiatan upk) sebagai pengelola dana blm ppm mandiri perdesaan integrasi dan atau dana pemerintah lain, yang telah ditetapkan dengan bupati. tiap tiap kecamatan lokasi telah terbentuk kap dan unit unit kelembagaan lain bawahnya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. kelompok sasaran ppm mandiri perdesaan integrasi masyarakat miskin atau rtm pekon, kelembagaan masyarakat pekon, kelembagaan pemerintahan kecamatan, kelembagaan pemerintahan daerah kabupaten tanggamus, kelembagaan dprd kabupaten tanggamus. kecamatan dan pekon berpartisipasi semua kecamatan dan pekon penerima ppm mandiri perdesaan integrasi dan pekon penerima ppm mandiri perdesaan pada prinsipnya berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. kecuali, bagi pekon kalurahan yang sedang mendapatkan sanksi lokal dan atau termasuk kategori kecamatan bermasalah. untuk dapat berpartisipasi dalam ppm mandiri perdesaan integrasi, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan program. jumlah usulan kecamatan maksimal usulan perkecambahan dengan nilai per usulan tidak lebih dari rp. jutembangunan partisipatifkeswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. upah hari orang kerja hok) bagi tenaga kerja rtm, baik lak hari maupun perempuan, tidak boleh dipotong atau diminta sebagai bentuk kontribusi swadaya masyarakat, karena upah hok ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka. prioritas kegiatan prioritas pendanaan kegiatan diutamakan untuk kegiatan yang sifatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat antar kecamatan dan atau antar desa dalam satu kecamatan serta yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat, mendukung akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan mempermudah masyarakat menuju pusat pendidikan. dampak hasil kegiatan diprioritaskan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam satuan wilayah yang lebih besar kecamatan, desa dan dusun) jenis kegiatan yang dilarang negative list) jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui ppm mandiri perdesaan integrasi adalah sebagai berikut:. kegiatan ini dilarang dengan alasan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja dan jika dilakukan masyarakat umum dapat melanggar hukum dan mengganggu keamanan umum. pembangunan rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah. pembangunan kantor pemerintah adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan tempat ibadah terbatas hanya untuk golongan tertentu saja. sasaran ppm mandiri perdesaan integrasi adalah seluruh penduduk yang ada pekon atau kecamatan lokasi program.. ppm mandiri perdesaan integrasi mendukung pelestarian alam dan melarang pembelian alat dan bahan yang merusak alam. pembelian kapal ikan yang berbobot atas ton dan perlengkapannya. kapal dengan kapasitas besar cenderung melakukan penangkapan ikan secara besar besaran, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. pembiayaan gaji pegawai negeri. blm ppm mandiri perdesaan integrasi tidak boleh untuk membiayai honor gaji pegawai negeri sipil karena mereka sudah mendapatkan alokasi gaji dari pemerintah. pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak anak bawah usia kerja. kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi dilarang tegas mendanai kegiatan yang mempekerjakan anak anak.. ppm mandiri perdesaan integrasi dan pemerintah indonesia turut mendukung kesepakatan internasional untuk mendukung zat adiktif, sehingga ppm mandiri perdesaan integrasi tidak membiayai kegiatan apapun yang berkaitan dengan tembakau secara khusus dan zat adiktif lainya. kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkansebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut. ppm mandiri perdesaan integrasi tidak membiayai kegiatan lokasi perlindungan alam karena turut mendukung pelestarian alam sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang. kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang. ppm mandiri perdesaan integrasi melarang untuk membiayai pengolahan tambang dan pengambilan terumbu karang karena kegiatan ini cenderung merusak alam. kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai. pemindahan jalur sungai memerlukan perencanaan yang komprehensif. hal ini dimaksudkan untuk mengeliminir dampak yang akan terjadi. perencanaan dan analisis dampak lingkungan memerlukan ketrampilan khusus. ppm mandiri perdesaan integrasi melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan ini sekaligus untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah. kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari hektar ha). kegiatan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari hektar dapat berdampak pada perubahan ekosistem. karena dampaknya yang sangat luas dan rumit, maka perlu ada perencanaan dan analisis dampak lingkungan yang cermatpembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari hektar ha), kegiatan ini memerlukan perencanaan yang memiliki tingkat ketelitian cukup tinggi.apalagi dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yang bisa mengganggu kegiatan ekonomi suatu wilayahkegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari meter kubik. kegiatan ini memakan biaya yang sangat besar yang mungkin melebihi bantuan ppm mandiri perdesaan integrasi per kecamatan. kegiatan ini juga membutuhkan teknis khusus, tenaga khusus dan perencanaan kegiatan yang detail hal ini sangat sulit dapat dilakukan oleh masyarakat.pm mandiri perdesaan integraspm mandiri perdesaan integrasperundangan yang berlaku, sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau pekon yang bersangkutan tidak dapat mengelola ppm mandiri perdesaan integrasi dengan baik, seperti,iii pengelolaan kegiatan jenis kegiatan kegiatan pengintegrasian kegiatan pengintegrasian merujuk pada peraturan menteri dalam negeri tahun tentang perencanaan pembangunan desa, selanjutnya diturunkan dalam prosedur kerja yang lebih operasional melaadapun kaidah pelaksanaan pengintegrasian adalah berdasarkan pada dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan). semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturankeberlanjutan. menyiapkan dan memfasilitasi pelembagaan sistem pemberdayaan masyarakat yang telah dibangun melalui ppm mandiri perdesaan. adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya pengintegrasian adalah perencanaan pembangunan pekon penyusunan dan penyempurnaan rpm pekon rpm pekon ditetapkan dengan peraturan pemekaran sesuai dengan permendagri nomor tahun bahwa setiap pekon wajib memiliki rpm pekon dengan nilai dokumen minimal bagi pekon lokasi ppm mandiri perdesaan yang telah memiliki rpm pekon sebelum diterbitkannya panduan teknis integrasi ini wajib melakukan peninjauan ulang dan menyempurnakan rpm pekon sesuai prosedur kerja pengintegrasian. bagi pekon lokasi ppm mandiri perdesaan yang belum memiliki rpm pekon wajib menyusun rpm pekon sesuai prosedur yang ditetapkan dalam panduan teknis integrasi. rpm pekon dimaksud kemudian dijabarkan menjadi rencana kerja pembangunan pekon sesuai periode berlakunya rpm pekon. rkp daerah kabupaten tanggamus dimaksud menjadi dasar penyusunan apb pekon. penyusunan rpm pekon adalah sebagai berikut: fa) pekon yang sudah memiliki rpm pekon. kegiatan yang harus dilakukan adalah peninjauan ulang dan penyempurnaan rpm pekon sesuai petunjuk teknis perencanaan pembangunan pekon. perumusan rencana kegiatan pembangunan sesuai matrik rpm pekon. pembahasan hasil penyempurnaan rumusan rpm pekon melalui forum musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip prinsip ppm mandiri perdesaan. berdasarkan berita acara musyawarah rencana pembangunanpm pekon. (b) penyusunan rkp berdasarkan review rpm pekon.blm ppm mandiri perdesaandesdes(c) pekon belum memiliki rpm pekon. melakukan pengkajian keadaan pekon. (a) kegiatan ini dilakukan untuk menggali potensi, masalah dan rencana tindakan pemecahan masalah, (b) difasilitasi oleh kamp dan pmp, (c) alat kaji yang digunakan adalah peta sosial pekon, kalender musim dan bagan kelembagaan. dapat didukung dengan alat kaji lain yang sesuai. menyusun draft rpm pekon. (a) dilakukan oleh tim penyusun, (b) naskah rpm pekon yang disusun sesuai sistematika, (c) tabel rencana kegiatan pembangunan mencakup semua usulan yang dihasilkan dan dikembangkan dari hasil penggalian gagasan. membahas draft rpm pekon. (a) draft dibahas dalam forum musrenbang pekon, yang diselenggarakan khusus untuk pembahasan draft rpm pekon yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip prinsip ppm mandiri perdesaan, (b)wakil masyarakat, dilakukan penyempurnaan draft rpm pekon sesuai hasil pembahasan. menetapkan rpm pekon. (a) penetapan draft rpm pekon dengan peraturan pemekaran, (b) penetapan dilakukan dalam forum rapat bhp. penyusunan rkp pekonsumber pendanaan yang ada pekonsesuai dengdengan penguatan kualitas perencanaan partisipatif melalui pengintegrasian sesuai surat menteri dalam negeri nomor pmd tanggal november tentang petunjuk teknis operasional ppm mandiri perdesaan. penguatan musrenbang pekon musrenbang sebagai sarana dan mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan pembangunan, harus menjamin kesehatan para pemangku kepentingan dan keterlibatan kelompok kelompok yang tidak diuntungkan dalam proses pengambilan keputusan. agenda yang harus dilakukan dalam rangka penguatan musrenbang pekon adalah memastikan setiap pekon sudah menyusun rpm pekon dan rkp pekon yang sesuai dengan undang undang tahun tentang span dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perencanaan pembangunan desa, memastikan usulan kegiatan yang diajukan dan layak untuk didapat terdokumentasikan dalam rpm pekon, memastikan sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan baik berasal dari apbn, apbd provinsi lampung, apbd kabupaten tanggamus, adp maupun swadaya masyarakat dan sumber pendanaan lainnya. peningkatan manajemen pemerintahan pekon peningkatan manajemen pelaku pemerintahan pekon sangat penting dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sdm) yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparat pemerintahan pekon dalam kegiatan pelatihan pelatihan, yang pada akhirnya dapat menentukan kualitas proses dan pencapaian tujuan pengintegrasian, antara lain untuk pembentukan peraturan pemekaran tentang rpm pekon, apb pekon dan peraturan pemekaran lainnya. laporan keterangan pertanggungjawaban kepala pekon kanon) laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon ppp) penyelarasan perencanaan penguatan musrenbang kecamatan. dalam proses penguatan musrenbang kecamatan, seluruh wakil elemen pekon kelurahan yang terlibat dalam kegiatan musrenbang kecamatan harus benar benar memahami dan mengerti jenis kegiatan yang diusulkan melalui bum kecamatan atau sumber dana lain seperti apbd provinsi kabupaten, sehingga dapat dihasilkan daftar skala prioritas dsp) kegiatan pembangunan wilayah kecamatan menurut fungsi skpd atau gabungan skpd yang siap dibahas pada forum skpd musrenbang kabupaten. fasilitasi penyelarasan jaring asmara dengan musrenbang pekon dan kecamatan). penyelarasan proses dan hasil antara jaring asmara dengan musrenbang pekon dan kecamatan, dapat difasilitasi dengan menjalin komunikasi dan interaksi yang intensif dengan anggota dprd kabupaten tanggamus, mensosialisasikan, menjelaskan dan memasok bahan bahan yang diperlukan agar kalangan dprd kabupaten tanggamus memiliki persepsi yang utuh dan benar tentang proses pengintegrasian, mendorong anggota dprd kabupaten tanggamus mengikuti musrenbang kecamatan, mendorong anggota dprd kabupaten tanggamus untuk merujuk hasil hasil musrenbang kecamatan dalam melakukan jaring asmara, mengikutsertakan anggota dprd dalam kegiatan monitoring. fasilitasi rapat koordinasi unit perencana skpd. rencana kerja senja) skpd merupakan langkah awal dalam penyelarasan perencanaan teknokrat dengan partisipatif. dengan fasilitasi rapat koordinasi unit perencana skpd teknis, agar dalam penyusunan rencana kerja setiap skpd teknis dapat mengacu pada hasil hasil musrenbang kecamatan sehingga diharapkan program skpd teknis dapat mengakomodir usulan kegiatan dari kecamatan maupun sumber pendanaannya. penguatan musrenbang kabupaten. musrenbang kabupaten merupakan tahap akhir perencanaan tingkat kabupaten, yang hasilnya adalah rancangan apbd. oleh sebab itu, harus dilakukan upaya agar prioritas usulan yang dihasilkan musrenbang kecamatan terserap oleh skpd teknis, agenda yang harus dilakukan, antara lain mendorong pemerintah kabupaten tanggamus membentuk peraturan daerah dan peraturan bupati tentang penyelenggaraan musrenbang, yang pro aspirasi masyarakat. melakukan pendekatan upaya politis agar kalangan dprd tanggamus mendukung aspirasi masyarakat desa dalam musrenbang kabupaten. mempersiapkan dan membekali utusan kecamatan yang akan mengikuti musrenbang kabupaten. fasilitasi terbentuknya jaringan dengan skpd lain. melalui skpd teknis pengelola ppm mandiri perdesaan integrasi, telah terbentuk jaringan dengan skpd teknis terkait khususnya bappeda, dppkad yang akan dilibatkan dalam setiawan kabupaten. kata pengantar fuji syukur kami lanjutkan kehadiran allah swt, karena atas berkah dan rahmat nya jumlahapat diselesaikan. pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi program program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus untuk diintegrasikan dalam sistem perencanaan reguler daerah) dengan cara menjadikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah rpm) pekon sebagai sumber utama usulan kegiatan masyarakat dan menjadikan musrenbang pekon sebagai satu satunya forum pengambilan keputusanperencanaan pembangunan tingkat pekon untuk pendanaan pembangunan dari sumber manapun. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus program nasional pemberdayaan masyarakat ppm) mandiri perdesaan integrasi merupakan salah satu jawaban terhadap masih terjadinya disharmoni antara perencanaan partisipatif yang diusulkan masyarakat dengan perencanaan teknokrat dari pemerintah daerah dan perencanaan teknokrat dart legislatif. pada akhirnya program ini diharapkan mampu mendorong segera terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan kabupaten tanggamus. cakupaniawali dengan me renew dokumen perencanaan pembangunan pekon (rpm pekon) sehingga seluruh pekon kabupaten tanggamus diharapkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang paripurna dan menjadi basis perencanaan bagi semua kegiatan atau program yang dilaksanakan tingkat pekon dan antar pekon. dengan demikian cita cita untuk terwujudnya masyarakat yang tangguh, sejahtera dan agamis dalam suasana dan tatanan daerah yang aman, tertib, lestari dan mandiri sesuai cita cita masyarakat melalui visi kabupaten tanggamus dapat lebih cepat tercapai. kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan. kami menyadari ini belum sempurna sehingga kami juga tetap membuka diri untuk semua masukan masukan yang bersifat membangun guna perbaikan masa mendatang. demikian yang dapat saya sampaikan, untuk kesuksesan program ini dimohon agar semua pihak dan instansi terkait dapat memberikan dukungannya. kota agung, bupati tanggamus bambang kurniawan, fasilitasi dan memastikan terbentuknya komitmen pemda kabupaten tanggamus dalam mematuhi hasil usulan prioritas musrenbang semua tana pan untuk mendapatkan prioritas pendanaan pada setiap skpd. melalui forum skpd tingkat kabupaten, hasil musrenbang kecamatan dikomunikasikan dengan skpd teknis terkait yang berkaitan dengan program kegiatan dan pendanaannya, sehingga terjadi keselarasan antara usulan imusrenbang kecamatan dengan pendanaan kegiatan tiap skpd terkait. fasilitasi dan memastikan tersedianya dukungan pendanaan dari daerah apbd kabupaten tanggamus) untuk bantuan langsung masyarakat blm), pengelolaan program dan atau peningkatan kapasitas pelaku ppm mandiri perdesaan integrasi dalam rangka keberlanjutan program. melalui skpd pengelola ppm mandiri perdesaan integrasi pendanaan apbd dalam mendukung program untuk blm kegiatan yang langsung diberikan memasyarakat selalu mendapatkan prioritas dalam pendanaan oleh pemda dan dprd sehingga pendampingan program dari pusat dub) setiap tahun selalu dapat dipenuhi oleh pemda. penguatan dukungan keberlanjutan dan kemandirian tenaga pelatih masyarakat tpm) dukungan keberlanjutan dan kemandirian tenaga pelatih masyarakat tpm) melalui: penguatan strategi pengembangan tenaga pelatih masyarakat tpm), penguatan dan optimalisasi implementasi kegiatan tenaga pelatih masyarakat tpm), modul dan bahan bacaan pelatihan tenaga pelatih masyarakat tpm). peningkatan dukungan pemerintah daerah dan dprd. fasilitasi audiensi dengan bupati, fasilitasi hearing dprd, fasilitasi penyusunan peraturan daerah perda). kegiatan peningkatan kapasitas. cakupan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan kapasitas, dengan melakukan pelatihan pelatihan yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan ketrampilan) serta sikap pelaku sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, mencakup pelatihan kpud, pmp, tim teknis, kap, ldan upk, pelatihan kepala pekon, sekretaris pekon dan bmp, penguatan tim delegasi utusan musrenbang pekon, kecamatan, forum skpd dan musrenbang kabupaten), pelatihan setiawan kecamatan dan kabupaten, pelatihan tot tenaga pelatih masyarakat tpm): pelatihan dan peningkatan pokja rbm, kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan pokja rbm, kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh tpm, penyelengaraan pelaksanaan kegiatan pelatihan kamp, pmp, kap, upk, kanon, sekretaris pekon dan bhp dikelola oleh kap sebagai penanggung jawab kegiatan yang dibantu secara operasional oleh panitia penyelenggara dan pembiayaan berasal dari dok pelatihan masyarakat. pelatihan setiawan dilaksanakan oleh satker kabupaten sesuai dengan ketentuan urusan bersama ub). penyelenggaraan kegiatan ruang belajar masyarakat dilaksanakan oleh pokja rbm community base monitoring cbm, advokasi hukum, media dan kebutuhan lokal lainnya). penyelenggaraan tenaga pelatih masyarakat tpm) dilakukan secara sukarela dan tpm mempunyai kompetensi yang melekat dan dimiliki oleh pelaku yang terlibat dalam rbm, tpm diharapkan mendukung kinerja pokja kabupaten. kedudukan tpm dalam pokja kabupaten diharapkan ada dalam setiap bidang yang dikelola. tpm ini adalah unsur yang memiliki kompetisi teknis pelatihan masyarakat. pengelolaan kegiatan rbm dikelola secara mandiri, sistematis dan dipertanggungjawabkan secara transparan pada musyawarah pelaku kabupaten, kecamatan dan pekon, rancangan dan modul pelatihan disiapkan oleh pokja ruang belajar belajar rbm) yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator integra lokasi ppm mandiri perdesaan integra si, penguatan kapasitas tenaga pelatih masyarakat tpm) dilakukan oleh pok rbm, fasilitasi proses peningkatan kapasitas dan pelatihan oleh tenaga pelatih masyarakat tpm) menjadi tanggungjawab rbm, penyelenggaraan dan pengorganisasian pelatihan tingkat kecamatan dilakukan oleh kap atau tim yang dibentuk oleh kap yang dipertangungjawab secara transparan pada musyawarah pelaku kecamatan dan pekon. tenaga pelatih masyarakat tpm) 'tpm dibentuk dalam rapat pembentukan yang diselenggarakanoleh kap, anggota tpm memperoleh pembekalan training trainer tot). ruang belajar masyarakat rbm) perlu dilakukan fasilitasi pembentukan rbm dan pokja kabupaten, pengelola organisasi kerja dan kegiatan ruang belajar masyarakat rbm) adalah suatu gugus tugas atau kelompok kerja (selanjutnya disebut pokja rbm) kabupaten, pembentukan rbm dilakukan dalam workshop lokakarya perencanaan rbm, anggota pokja kabupaten sekurang kurangnya adalah unsure kap (pengarah gwa fy control dan pengemban mana mandatory masyarakat), upk (karena memiliki keterampilan teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan), tpm (teknis, substansi pelatihan dan peningkatan kapasitas), setiawan (fasilitator pemerintahan) dan unsur lain sesuai kebutuhan: peran dan tugas pokja kabupaten adalah memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan keberlanjutan sistem rbm, sebelum melaksanakan tugasnya, pokja rbm dilakukan pembekalan training trainer tot), rbm membentuk pokja: pemantauan berbasis masyarakat, advokasi hukum, pengembangan media: pelatihan masyarakat, dan, kemandirian teknik. kegiatan pendukung pemenuhan kebutuhan sesuai usulan masyarakat adalah kegiatan pembangunan (open menu) untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didanai dari sumber dana blm ppm mandiri perdesaan integrasi. kegiatan ini diharapkan mencerminkan visi dan misi pekon yang telah dirumuskan dalam dokumen rpm pekon dan rkp pekon. selanjutnya bahwa usulan kegiatan yang terdapat oleh kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi harus dipahami sebagai alat (tools) dalam kerangka mengembangkan dan membangun perencanaan yang integratif dengan sistem pembangunan reguler. adapun ketentuan dan persyaratan dalam menentukan kelayakan usulan kegiatan adalah sebagai berikut: kriteria dan jenis usulan kegiatan. usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui dana blm diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: usulan kegiatan sudah tercantum dalam rkp pekon, lebih bermanfaat bagi rtm pekon yang mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan dapat dikerjakan oleh masyarakat, didukung oleh sumber daya yang ada memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan, khusus untuk insfrastruktur, diprioritaskan yang berdimensi pada hubungan lintas pekon, antar pekon dalam kecamatan dan atau lintas kecamatan, mendukung rpm kabupaten tanggamus, mendukung (empat) agenda utama pembangunan kabupaten tanggamus, jenis jenis kegiatan yang dibiayai melalui blm ppm mandiri perdesaan integrasi adalah sebagai berikut: mendukung percepatan tercapainya visi dan misi kabupaten baik untuk kegiatan wajib maupun untuk kegiatan pilihan,rampilan masyarakat (pendidikan nonformal), kegiatan peningkatan kapasitas ketrampilan kelompok usaha ekonomi, penambahan permodalan kegiatan simpan pinjam, penambahan modal ditujukan untuk kelompok kelompok perempuan dengan ketentuan usia kelompok minimal tahun, ada usaha simpan pinjaman dalam kelompok, mempunyai kepengurusan yang jelas, administrasi kelompok, serta tingkat pengembalian minimal yo. kegiatan yang mendukung pelestarian sda dan lingkungan hidup. peningkatan dukungan keberlanjutan dan kemandirian ruang belajar masyarakat rbm) dukungan keberlanjutan dan kemandirian ruang belajar masyarakat rbm) melalui penguatan manajemen ruang belajar masyarakat rbm), penguatan dan optimalisasi implementasi kegiatan pokja ruang belajar masyarakat rbm), pembuatan modul dan bahan bacaan pokja ruang belajar masyarakat rbm). lingkup kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi pada prinsipnya mengarah pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk dalamnya pembangunan prasarana dan sarana sosial ekonomi kecuali untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam daftar larangan (negative list). adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah: tidak termasuk usulan kegiatan yang dilarang sesuai dengan daftar larangan kegiatan negative list yang ditetapkan ppm mandiri perdesaan, pengelolaan kegiatan sesuai ketentuan dan tatacara yang telah ditetapkan oleh ppm mandiri perdesaan integrasi dan memperhatikan ketentuan ppm mandiri perdesaan memprioritaskan kegiatan yang memenuhi kebutuhan antar pekon (dua pekon atau lebih) dalam satu kecamatan atau antar kecamatan, penetapan prioritas kegiatan dan pendanaan dilakukan pada musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) kabupaten dan ditetapkan dengan surat penetapan kegiatan oleh kepala sat iker atas nama bupati, ketentuan, prosedur dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan sesuai ketentuan ppm mandiri perdesaan. usulan kegiatan yang dapat didanai dalam blm kabupaten dapat diklasifikasikan atas jenis bidang kegiatan yang meliputi: bidang pendidikan, sasaran program adalah kelompok rumah tangga miskin, anak rtm usia sekolah, sd mi, smp m ts, guru dan komite sekolah lokasi ppm mandiri perdesaan integrasi. adapun jenis kegiatan dikategorikan dalam pat bagian, yaitu beasiswa anak anak keluarga miskin dari tingkat sampai dengan slip peningkatan pelayanan pendidikan, berupa kegiatan pengadaan fasilitas belajar, tambah lokal, pengadaan mobile, perpustakaan sekolah, rehabilitasi ruangan dan pembangunan gedung baru. pelatihan ketrampilan masyarakat, berupa kegiatan kegiatan pelatihan, penyuluhan, magang, kursus dan sebagainya. pengembangan wawasan dan kepedulian berupa kegiatan seminar, lokakarya, penyuluhan dll. bidang kesehatan, sasaran program adalah kelompok rumah tangga miskin lokasi ppm mandiri perdesaan integrasi. adapun jenis kegiatan dikategorikan dalam empat bagian, yaitu penyuluhan kesehatan, termasuk pembuatan media penyuluhan dapat berupa poster, banner, spanduk, leaflet dll peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dapat berupa kegiatan pembangunan prasarana fasilitas kesehatan seperti gedung posyandu, puskeskon, pustu, rumah bersalin termasuk mobile dan peralatan pendukung lainnya. peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan mandiri, dapat berupa kegiatan pengadaan pos obat pekon, dll bidang ekonomi, sasaran program adalah peningkatan anggota kelompok tergolong rumah tangga miskin dalam menjalankan usaha sehingga usaha berkembang dan memberikan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, selain itu dapat untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada masyakat. usulan produktif kelompok perempuan dapat juga yang berbasis unggulan kewilayahan atau penunjang ekonomi rumah tangga termasuk pembelian barang modal dan produksi untuk peningkatan kapasitas usaha kelompok perempuan. bidang prasarana, kegiatan bidang prasarana disesuaikan dengan kebutuhan masing masing lokasi sasaran dengan mengacu pada aspek peningkatan ekonomi, aspek peningkatan pelayanan kesehatan, aspek peningkatan kualitas pendidikan. beberapa kegiatan bidang prasarana antara lain peningkatan jalan antara lain pembukaan jalan baru, perkerasan jalan dengan telor, rabat beton dan paving blok termasuk bangunan pendukungnya seperti jembatan, gorong gorong, tpt, saluran pembuangan, maupun brondong dll. pembuatan jembatan membuka akses transportasi pekon dan antar pekon, dapat berupa kontruksi jembatan gantung, cor beton, gelagar baja, besi dan kayu. saluran irigasi perdesaan mulai dari bangunan penangkap, jaringan penyalur maupun bangunan pembagi. sarana air bersih berupa sumur bor maupun perpipaan memanfaatkan gravitasi, pembangunan los pasar terbuka berupa kios kios yang dikelola oleh masing masing pekon sarana penerangan skala pekon denga memanfaatkan sumberdaya lokal seperti mikro hidro, tenaga surya dll. misalnya turbin, kincir, pits. hasil hasil yang diharapkan dari pelaksanaan ppm mandiri perdesaan integrasi adalah pelaku tersedianya setiawan kabupaten minimal orang, tersedianya setiawan kecamatan minimal orang untuk setiap kecamatan, tersedianya tenaga pelatih masyarakat tpm) minimal orang untuk setiap kecamatan, tersedianya kamp sesuai permendagri nomor tahun setiap pekon, kegiatan terselenggaranya pelaksanaan musrenbang pekon kecamatan kabupaten) yang terintegrasi, terselenggaranya rapat koordinasi skpd secara berkala, terlaksananya hearing dprd minimal kali dalam tahun pelaksanaan program. terlaksananya penyelarasan jaring asmara dengan musrenbang pekon dan kecamatan), dana tersedianya dukungan pendanaan dari daerah apbd) untuk bantuan langsung masyarakat, pengelolaan program dan ataupeningkatan kapasitas pelaku ppm mandiri perdesaan integrasi. keterpaduan sumber sumber pendanaan adp, blm ppm mp,blm ppm mandiri perdesaan integrasi, apbd, swadaya ,dll) terhadap rencana kegiatan pembangunan sesuai rkd. kelembagaan masyarakat terbentuknya kap yang memiliki perspektif pengintegrasian disetiap kecamatan, adanya rbm lengkap dengan pokja rbm sebagai lembaga pendukung, adanya kelengkapan kelembagaan pekon, terbentuknya jaringan kerja dengan skpd lain (terutama) bappeda, anggaran serta dinas dinas lain yang terkait, dimana keterlibatan ini akan direalisasikan dengan terbentuknya setiawan kabupaten yang terdiri dari lintas skpd. dokumen resmi kebijakan tersedianya peraturan pemekaran tentang rpm desa pekon, tersedianya sk. kepala pekon tentang rkp desa pekon, tersedianya peraturan pemekaran tentang apb pekon, terlaksananya laporan keterangan pertanggungjawaban kepala pekon kanon) dan laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon lpp pekon) secara konsisten dan rutin, tersedianya peraturan daerah, tentang pelaksanaan swakelola kegiatan oleh masyarakat, pembagian urusan pemerintah kabupaten dan pekon, pembangunan partisipatif: penyelenggaraan musrenbang. tersedianya petunjuk teknis operasional pto) kabupaten ppm mandiri perdesaan integrasi terakomodasinya usulan hasil musrenbang kecamatan dalam apbd, komitmen pemda mematuhi hasil usulan prioritas musrenbang semua tahapan untuk mendapatkan prioritas pendanaan pada setiap skpd. pelestarian pengelolaan kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi harus dijamin dapat member! yang berupa sistem dan proses perencanaan harus mampu memberi dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. untuk mencapai hal itu maka semua pelaku ppm mandiri perdesaan integrasi harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme ppm mandiri perdesaan integrasi secara benar. hasil kegiatan hasil hasil kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi yang berupa prasarana, kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan, pkh, dan ekonomi (spp) merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. sebagaimana sanksi yang ditentukan pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti: tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat, pengembalian macet dll, maka desa atau kecamatan bersangkutan tidak akan mendapat dana bagi untuk tahun berikutnya. proses pelestarian pelestarian kegiatan merupakan tahapan paska pelaksanaan yangpm mandiri perdesaan integrasi maupun dalam ppm mandiri perdesaan. dengan sistem pelestarian yang baik diharapkan terjadi keberlanjutan proses dan penerapan prinsip prinsip pembangunan partisipatif masyarakat serta menjamin berfungsinya sarana dan prasarana yang dibangun secara berkelanjutan. komponen pendukung untuk mendukung upaya pelestarian maka diperlukan komponen sebagai berikut: peningkatan kemampuan teknis dan manajerial kelompok masyarakat, tpk, serta pelaku pelaku ppm mp integrasi yang lain. penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencana. penguatan lembaga lembaga masyarakat kecamatan dan pekon, termasuk lembaga pengelola prasarana sarana. sistem pemeliharaan sistem pemeliharaan ppm mandiri perdesaan integrasbelum kegiatan pembangunan selesai dilaksanakanok pejabat struktural kecamatan yaitu kasi pembangunan atau yang setingkatsp3k. alur kegiatan pemeliharaan pelatihan tim ema aan dan pemelihara prasarana pemelihara prasarana penyusunan rtl pembahasan dan rencana aksi rencana kerja pemeliharaan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bab pendanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri integrasi kabupaten tanggamus, merupakan program pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kabupaten tanggamus, dan merupakan bagian dari ppm mandiri perdesaan berdasarkan asas urusan bersama artinya bahwa program inisumber dana blm kabupaten dari apbn dan apbd kabupaten, bantuan langsung masyarakat blm) kegiatan yang berasal dari apbn (dub) sebesar rp. (tiga milyar rupiah) blm kegiatan kegiatan yang berasal dari apbd kabupaten tanggamus dub) sebesar rp. (satu milyar rupiah) pap kabupaten dari apbd kabupaten tanggamus dok kabupaten dari apbn dan apbd kabupaten tanggamus, blm kecamatan dari berbagai program yang tergabung dalam paying ppm mandiri, yang bersumber dari apbn dan apbd: dok rbm dari apbn dana alokasi dana pekon adp), swadaya masyarakat, kontribusi dunia usaha swasta csr): dan sumber lain yang tidak mengikat. ketentuan alokasi dana ppm mandiri perdesaan integrasi sebagai berikut: berdasarkan penetapan lokasi kabupaten oleh kementerian dalam negeri maka kementerian keuangan menerbitkan dokumen anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. alokasi dana ppm mandiri perdesaan integrasi dicatat pada daftar pembukuan administrasi apbd kabupaten tanggamus. alokasi dana blm kegiatan per kecamatan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten cg. bupati tanggamus, dengan mempertimbangkan hasil prioritas usulan melalui musrenbang kabupaten. besaran dana berdasarkan hasil musrenbang kabupaten yang telah ditetapkan untuk kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi, sesuai prioritas usulan pekon kalurahan masing masing kecamatan, dengan terlebih dahulu telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi tingkat kabupaten. blm dok ppm mandiri perdesaan integrasi disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan harus dilengkapi dengan perhitungan keswadayaan masyarakat, akan ditentukan lebih lanjut dan merupakan bagian tak terpisahkan dari petunjuk teknis operasional. peruntukan dana kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi dana blm kabupaten dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang diklasifikasikan atas jenis bidang kegiatan yang meliputi: bidang pendidikan, bidang kesehatan bidang ekonomi berupa kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan maupun uep dan bidang sosial, bidang prasarana. ketentuan penggunaan dana, dok integrasi digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: review dan penggandaan dokumen rpm desa verifikasi usulan dan penyusunan desain rab peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah kabupaten tanggamus dok rbm digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan pokja rbm yang berfungsi mendukung kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal. penggunaan dok rbm harus sesuai dengan program kerja masing masing bidang atas dasar kesepakatan dalam workshop rbm. ketentuan pencairan dana mekanisme pencairan dana blm dari kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) untuk dub pemerintah dan dari dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dppkad) kabupaten tanggamus untuk dub pemerintah daerah rekening kolektif ppm mandiri perdesaan integrasi atau rekening tahun lalu yang masih digunakan yang dikelola oleh upk, diatur sebagai berikut: pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang berasal dari pemerintah dana urusan bersama dub) mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan direktur jenderal perbendaharaan, kementerian keuangan nomor per pb dan direktur jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, kemendagri ri. pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban dub dana daerah urusan bersama yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten tanggamus, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme apbd. besaran dana dari apbn dan apbd kabupaten tanggamus yang disalurkan masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya. mekanisme pencairan dana blm dari ppn upk pengajuan spm: tahapan penyaluran ppn sesuai kriteria perintah pembebanan kecamatan sp2d kode rekening kabupaten kpa, penerbit spm, perintah pembayaran kode rekening perjanjian pendanaan kecamatan pengajuan pencairan dana penyaluran sesuai kebutuhan pengajuan pencairan dana desa kelompok masyarakat mekanisme penyaluran dana: penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif blm yang dikelola unit pengelola kegiatan upk) kepada tim pengelola kegiatan tpk) pekon. adapun mekanisme pencairan dana diatur sebagai berikut: pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan spp) antara upk dengan tpk. tpk menyiapkan rencana penggunaan dana rpd) sesuai kebutuhan dihampiri dokumen dokumen pendukung kegiatan. untuk pencairan dana berikutnya dilengkapi dengan laporan penggunaan dana lpd) dan dilengkapi dengan bukti bukti yang sah. alur penyaluran dana ppm rekening kolektif pekon proses penyelesaian tahap terakhir spp rpd #lpd dst tahap skm tahap akhir pencairan kas tpk masih habis catatan saldo kas kegiatan yang harus dibayar metode penyaluran dan pencairan dok perencanaan integrasi, metode penyaluran dan pencairan dok perencanaan integrasi akan diatur tersendiri dan merupakan bagian dari petunjuk teknis operasional pto) ppm mandiri perdesaan integrasi. operasional upk dan operasional tpk: kebutuhan biaya operasional kegiatan tpk pekon dan upk bertumpu pada swadaya masyarakat. namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari alokasi ppm mandiri perdesaan integrasi. untuk operasional upk maksimal sebesar dari blm dan tpk maksimal dari blm. khusus dana operasional upk ppm mandiri perdesaan integrasi sebesar (dua persen) dari dana bantuan blm) ppm mandiri perdesaan integrasi sebagaimana huruf "a" tersebut diatas, bagi upk ppm mandiri perdesaan yang selama ini telah melaksanakan program program kegiatan pemberdayaan sebelumnya, harus dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan, atau sebagai bagian dari penerimaan pendapatan, mengingat semua rab operasional upk selama tahun anggaran telah ditetapkan melalui musyawarah antar pekon kap setiap tahunnya. point "b" tersebut dapat dikecualikan bagi upk ppm mandiri perdesaan integrasi pada lokasi kecamatan non ppm mandiri perdesaan yang belum memiliki operasional yang cukup dan atau belum ditetapkan rab oleh musyawarah antar pekon kap. daftar istilah dan singkatan adp alokasi dana pekon apb anggaran pendapatan dan belanja apbd anggaran pendapatan dan belanja daerah apbn anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran dasar administrasi pusat app anggaran pendapatan dan belanja pekon adp alokasi dana pekon art anggaran rumah tangga bappeda badan perencanaan pembangunan daerah kapband berita acara pembayaran penarikan dana bjhkap badan kerjasama antar pekon ba spk berita acara status pelaksanaan kegiatan bmp badan himpun pemekaran bpk badan pemeriksa keuangan dan pembangunan csr corporate social responsibility dau daftar alokasi umum dak daftar alokasi khusus disp daftar isian proyek pembangunan dok dana operasional kegiatan dprd dewan perwakilan rakyat daerah askab fasilitator kabupaten fasilitator kecamatan fasilitator teknik askab integrasi fasilitator kabupaten integrasikanonlkm lembaga keuangan mikro kamp kader pemberdayaan masyarakat pekon ppn kantor pelayanan perbendaharaan negara laporan keterangan pertanggungjawaban pmp lembaga pemberdayaan masyarakat pekon lp2k laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan pmp lembaga pemberdayaan masyarakat pekon mck mandi cuci kakus map musyawarah antar pekon mdp menggagas masa depan pekon muson musyawarah pekon musrenbang musyawarah perencanaan pembangunan person peraturan pekon penanggungjawab operasional kegiatan pjo kab penanggungjawab operasional kabupaten prov penanggungjawab operasional provinsi pmp pemberdayaan masyarakat dan pekon bab organisasi pelaksana organisasi kabupaten penyelenggaraan penguatan pengintegrasian tingkat kabupaten dilaksanakan oleh: bupati tanggamus, yang dibantu oleh ppm mandiri perdesaan kabupaten tanggamus dengan dukungan dari pjo kab, setiawan kabupaten dan tim askab integrasi askab fastekab faskes, dan askab program sejenis untuk beberapa lokasi pada jumlah kecamatan tertentu) dengan lebih mendayagunakan peran fungsional dari instansi badan pemberdayaan masyarakat, bappeda dan bagian keuangan daerah dppkad, dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten tanggamus. kecamatan penyelenggaraan penguatan pengintegrasian tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat, yang dibantu oleh ok, setiawan kecamatan, tim integrasi (terdiri dari fk, dan program sejenis), bad, upk dengan lebih meningkatkan peran instansi sektor kecamatan. pekon penyelenggaraan penguatan pengintegrasian tingkat pekon dilaksanakan oleh kepala pekon, yang dibantu oleh lpm pekon dan kpm pekon, bmp dan lembaga kemasyarakatan pekon. khusus bagi pekon lokasi ppm mandiri perdesaan pengelolaan kegiatan penguatan pengintegrasian disesuaikan dengan kebutuhan setempat, dengan mendayagunakan mengintegrasikan pelaku ppm mandiri perdesaan. tugas dan tanggung jawab pelaku kabupaten tugas dan tanggung jawab bupati tanggamus adalah: menyediakan dana blm dan administrasi pembinaan, menyediakan dana pap sesuai komitmen dan ketentuan yang berlaku, menerbitkan sk. satker spm) surat permintaan pembayaran, bendahara, dan lain lain: menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentang swakelola oleh masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa sesuai kapasitas pemerintah dan masyarakat pekon, bersama dprd kabupaten tanggamus, menerbitkan perda yang mendukung bagi penguatan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian. tugas dan tanggung jawab tim koordinasi ppm mandiri perdesaan kabupaten tanggamus adalah:tugas dan tanggung jawab kab tanggamus adalah: sebagai pelaksana harian tim koordinasi ppm mandiri perdesaan ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten, menyelenggarakan kegiatan operasional tingkat kabupaten untuk mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian, melaksanakan koordinasi dengan pelaku dippm mandiri perdesaan kabupaten tanggamus, melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi, memberikan masukan untuk pembinaan fasilitator dan peningkatan kinerja program kepada ppm mandiri perdesaan kabupaten tanggamus, menerbitkan spm kepada ppn, melakukan perjanjian pemberian bantuan dengan upk, memperkuat strategi kemandirian dan keberlanjutan ruang belajar masyarakat rbm). tugas dan tanggung jawab setiawan kabupaten adalah: bersama sama dengan tim koordinasi ppm mandiri perdesaan ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan penguatan pengintegrasian tingkat kabupaten tanggamus, bersama pokja rbm melakukan , membantu tim koordinasi ppm mandiri perdesaan ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penguatan pengintegrasian, membantu tim koordinasi ppm mandiri perdesaan ppm mandiri perdesaan integrasiandiri perdesaan ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan wilayah tugasnya. tugas dan tanggung jawab fasilitator pemberdayaan integrasi kabupaten adalah mengkoordinasikan tim kerja fasilitator kabupateosialisasikan kebijakan pengintegrasian, memastikan efektivitas kegiatan sosialisasi pengintegrasian, memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan: memediasi dan membangun jaringan kerja sama para pihak (intern pemerintah kabupaten), dprd, lsm damantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan penyusunan rpm pekon manajemen pemerintah pekon, mensosialisasikan proses penyampaian aspirasi melalui forum hearing dprd kabupaten tanggamus, memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pelaku ppm mandiri perdesaan integrasi baik tingkat kabupaten dan kecamatan, memfasilitasi pemerintah kabupaten tanggamus dalam menyusun peraturan daerah, mengdan dokumentasi pelaksanaan kegiatan, memastikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan panduan yang telah ditetapkan, memastikan terputusnya rpm pekon, rkp pekon, apb pekon secara partisipatif dan dilanjutkan serta peraturan pemekaran keputusan kepala pekon atau peraturan pemekaran lainnya sesuai kebutuhan, mendorong memotivasi dan memfasilitasi terlaksananya dan ppd kepala pekon, memantau, membimbing dan mengevaluasi fasilitator kecamatan integrasi dan ft) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tugas pokok fasilitator pemberdayaan integrasi kabupaten sekaligus menjadi koordinator fasilitator integrasi kabupaten lokasi ppm mandiri perdesaan integrasi yang bersangkutan. tugas dan tanggung bawah fasilitator teknik integrasi kabupaten:upervisi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, memfasilitasi pencapaian kemandirian teknis, memfasilitasi pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas kader teknis, memfasilitasi terbentuknya inovasi dan kreatifitas program untuk mendukung proses pembelajaran masyarakat: mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, mengelola data data kegiatantugas dan tanggung jawab fasilitator keuangan integrasi kabupatenmantau dan memeriksa pengelolaan keuangan program, membimbing dan meningkatkan kemampuan pengurus upk, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, mengelola data data kegiatan, memfasilitasi dan memastikan validasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari blm, apbd dan swadaya masyarakatkecamatan tugas dan tanggung jawab camat adalah: mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi wilayah tugasnya, menyelenggarakan musrenbang kecamatan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi, membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian wilayah tugasnya, melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan penguatan pengintegrasian, menilai kinerja penguatan pengintegrasian pekon dan kecamatan wilayah tugasnya. tugas dan tanggung jawab pojok kecamatan adalah: mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi pengintegrasian, melaksanakan kegiatan manajemen penguatan pengintegrasian, yang meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, memfasilitasi pemerintah pekon menyusun dan menetapkan pemdes tentang rpm pekon, memastikan pemerintah pekon menetapkan peraturan pemekaran tentang apb pekon, menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama fasilitator kecamatan dan pelaku lainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah masalah dan penyelesaiannya, menyusun laporan bulanan kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi kepada tim koordinasi ppm mandiri perdesaan ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten dengan tembusan kepada camat: melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi, melakukan evaluasi terhadap kinerja lpm pekon,ok, memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan lapangan, memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian. mendorong peningkatan mutu proses dan hasil perencanaan partisipatif, mendorong peningkatan proses musrenbang pekon. tugas dan tanggung jawab fasilitator kecamatan integrasi adalah: mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, pekoninjauan ulang atau penyusunan rpm pekon, memfasilitasi pemerintah pekon dalam menyusun apb pekon dan peraturan pemekaran, memantau dan memfasilitasi pelaksanaan musrenbang pekon dan kecamatan, memfasilitasi pengintegrasian musyawarah pekon perencanaan dalam musrenbang pekon: memeriksa dan membimbing pengurus upk dalam mengelola keuangan program,fasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui hearing dprd kabupaten tanggamus,, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelatihan bagi pelaku, memfasilitasi penyusunan peraturan pemekaran tentang apb pekon dan peraturan pemekaran lainnya sesuai kebutuhan, memfasilitasi terlaksananya dan ppd kepala pekon, memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil musrenbang pekon dan kecamatan: memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja kampfasilitator teknik integrasi adalah: mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, pekon atau sebutan laimerintah pekon menyusun rpm pekon dan rkp pekon, memantau dan memfasilitasi pelaksanaan musrenbang pekon dan kecamatan, membantu memfasilitasi pengintegrasian musyawarah pekon perencanaan dalam musrenbang pekon, membimbing pelaku pekon menyusun rab dan desain usulan program dan usulan reguler, membantuastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaan tugas tim pemelihara, bersama tpm memfasilitasi dan memperkuat adanya kader teknik setiap pekon, memantau dan mensupervist pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana, memfasilitasi penyelesaian masalah masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana, memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas musrenbang pekon dan kecamatan, memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja kpudpada prinsipnya kinerja fasilitator kecamatan bekerja sebagai tim kerja dan bilamana perlu tim fasilitator integrasi menyepakati dan menentukan koordinator ketua tim fasilitator kecamatan. penentuan ini dengan mempertimbangkan pada aspek kompetensi atau kecakapan fasilitator kecamatan yang lebih menguasai pengintegrasian. tugas dan tanggung jawab kap adalah. mensosialisasikan keberadaan rbm dan tpm serta kebijakan penguatan pengintegrasian, memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan mdp pembangunan pekon ppp): memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil musrenbang pekon dan kecamatan, memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja kamp dan lembaga lembaga pelaku kegiatan, bersama tpm mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat. melestarikan dan pengembangan kelembagaan dan hasil hasil kegiatan yangtelah dilakukan dan program sejenis sesuaidengan prinsip yang berlaku, meningkatkan dan mengembangkan pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam,serta program proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar pekon. meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat danaparat pemerintah pekon serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang integratif dalamsistempembangunan daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat: meningkatkan keterpaduan antar program atau kegiatan strategi penanggulangan kemiskinan daerah: mengakomodasikan dan merealisasikan usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah,, dan pekon, meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan (politis, teknokrat dan partisipatif) dan proses perencanaan (atas bawah dan bawah atas), meningkatkan pengembangan dan peningkatan kapasitas kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan terpadu, mewujudkan sistem penganggaran pemerintahpekon dan atau setingkat kecamatantugas dan tanggung jawab upk adalah: bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kegiatan yang bersumber dari blm penguatan pengintegrasian, bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi keuangan kegiatan penguatan pengintegrasian, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen kegiatan penguatan pengintegrasian, melaksanakan tugas tugas lain sesuai pto ppm mandiri perdesaan integrasi dan ppm mandiri perdesaan (jika kecamatan yang bersangkutan adalah kecamatan lokasi ppm mandiri perdesaan). tugas dan tanggung jawab pendamping lokal pl) adalah: bersama dan kap mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian tingkat pekon dan tingkat kecamatan, bersama dan kap fasilitasi pertemuan formal dan nonformal khususnya pertemuan persiapan musrenbang atau kegiatan pengintegrasian tingkat pekon dan kecamatan, mengkoordinasikan kamp dalam fasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan rpm pekon atau sebutan lain dan rkp pekon: mengkoordinasikan fasilitasi pemerintah pekon menyusun apb pekon partisipatif dan peraturan pemekaran, membantu fasilitasi pelaksanaan musrenbang pekon dan kecamatan, membantu fasilitasi pengintegrasian muses perencanaan dalam musrenbang pekon, membantu fasilitasi persiapan pengintegrasian mad prioritas dan pendanaan dalam musrenbang kecamatan, bersama tpm fasilitasi koordinasi antar pelaku, peningkatan kapasitas dan pelatihan, memantau pengadaan papan informasi agar memuat informasi lengkap, terbaru dan akurat. tugas dan tanggung jawab tenaga pelatih masyarakat tpm) adalah. memperkuat kapasitas dan kelembagaan masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya perlu diselaraskan dengan kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan yang ada, mendukung kinerja sepenuhnya ruang belajar masyarakat rbm) dan pokja kabupaten, tim rbm kecamatan dan tempat belajar masyarakat tbm) tingkat pekon, menjalankan tugas dilakukan atas dasar sukarela pengabdian masyarakat dan komitmen yang terbaik berbuat kepada masyarakat, menjalankan tugas tpm bersifat tim atau kolektif sehingga indikator keberhasilan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat akan ditentukan kerja homework bukan individu individu, mendukung dan mengembangkan pengintegrasian perencanaan dan pembangunan pekon, kecamatan dan kabupaten, bertugas dalam pengembangan kader kader pembangunan dan peningkatan masyarakat pekon dan antar pekon, mengembangkan swakelola dan kemandirian kegiatan pelatihan serta peningkatan kapasitas masyarakat, mengembangkan pelatihan pelatihan dalam proses peningkatan penataan kelembagaan, melakukan training needs assessment tna) pelatihan kebutuhan pelatihan, membuat rumusan tor kerangka acuan pelatihan, mengkoordinasikan kegiatan pelatihan atau manajemen pelatihan, mempersiapkan penyusun modul dan bahan bahan bacaan pelatihan, mempersiapkan training tra ner joj) konsolidasi pelatihan dan fasilitas pelatihan, melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan, menyusun laporan proses pembelajaran, peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat, melakukan upaya pengembangan jejaring dan kerjasama pelatihan masyarakat dengan berbagai pihak. pekon tugas dan tanggung jawab kepala pekon adalah mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi, memasyarakatkan kebijakan ppm mandiri perdesaan integrasi, memfasilitasi terlaksananya pkd menggagas masa depan pekon pada tahap perencanaan partisipatif p3md, menyusun rancangan rpm pekon, menyelenggarakan musrenbang pekon, menyusun rancangan apb pekon partisipatif, bersama bhp menetapkan peraturan pemekaran tentang rpm pekon, apb pekon dan peraturan pemekaran lainnya yang dibutuhkan, menyelenggarakan pj, menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian, memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan ppm mandiri perdesaan integrasi, melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi. tugas dan tanggung jawab bhp adalah bersama kepala pekon menetapkan peraturan pemekaran, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pemekaran, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memasyarakatkan kebijakan ppm mandiri perdesaan integrasi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi, memberikan saran saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan ppm mandiri perdesaan integrasi dan pengintegrasian secara menyeluruh. tugas dan tanggung jawab pmp adalah. membantu dan menjadi mitra pemerintah pekon dalam memberdayakan masyarakat, memfasilitasi penyusun: membantu pmp melaksanakan tugas tugasnya, memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif, membantu kanon dalam penyusunan rancangan rpm pekon, membantu kanon dalam penyusunan rancangan apb pekon, membantu kanon dalam penyelenggaraan musrenbang pekon, memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian. tugas dan tanggung jawab lembaga kemasyarakatan pekon adalahdorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat: membantutugas dan tanggung jawab tim pengelola kegiatan tpk): melakukan penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat pada setiap tahap kegiatan. mengelola kegiatan program pembangunan pekon sesuai dengan tahapan dan ketentuan program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penyelesaian dan pemeliharaannya. membuat dokumen naskah perjanjian hibah daerah nph) untuk semua jenis program yang masuk. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah pekon terkait pelaksanaan program antara lain, membuat usulan kegiatan, menyusun rencana penyediaan swadaya masyarakat baik berupa dana tunai maupun bahan material. membuat rencana anggaran biaya rab) guna pelaksanaan program pembangunan termasuk rencana penggunaan dana rpd) membuat pengelolaan administrasi keuangan termasuk pertanggungjawabannya. mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam buku kas marian bkh) tpk. membuat laporan penggunaan dana lpd) sesuai tahapan penyaluran dana membuat bahan laporan perkembangan kegiatan dan dokumen dokumen pelaksanaan kegiatan s d menyimpan semua dokumen kegiatan. menyelenggarakan musyawarah pertanggungjawaban dana tahap dana tahap dan musyawarah serah terima kegiatan (100y0). membuat dokumen akhir kegiatan berupa surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan sp3k). struktur pelaksana ppm mandiri perdesaan integrasi jalur fasilitator konsultan kepala pekon pendamping tim pengelola melalui pmp masyarakat pekon kegiatan (tpk) camat melalui penanggung fasilitator badan kerjasama antar pekon jawab teknis kecamatan melalui upk (pojok kasi pembangunan) bupati tanggamus fasilitator program tanggamus melalui skpd kabupaten tanggamus terkait satker kabupaten gubernur lampung manajemen provinsi melaui skpd melalui porprov lampung terkait satker provinsi kemendagri dirjen pmd melalui satker pusat keterangan: w garis pembinaan garis koordinasi garis pelaporan bagan alur pokja ruang belajar masyarakat (rbm) kabupaten tanggamus forum bad kabupaten ketua pokja rbm sekretaris pokja bendahara pokja rbm rbm ketua bidang ketua bidang ketua bidang ketua bidang kegiatan kegiatan kegiatan pengembangan pengembangan peningkatan advokasi dan sistem ekonomi kapasitas dan pemantauan informasi masyarakat kelembagaan masyarakat pedesaan masyarakat kelompok masyarakat bab pengendalian dan pelaporan mengacu pada pedoman umum program begawi jenama helai pbh) sistem pembangunan partisipatif kabupaten tanggamus, yang dimaksud dengansedangkanmonitoring pemantauan dan monitoringkegiatan ini dilakukan secara berkala oleh tim kabupaten baik dari jalur birokrasi maupun oleh konsultan fasilitator. tujuan pemantauan dan monitoring juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur ppm mandiri perdesaan integrasi, selain itu juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku ppm mandiri perdesaan integrasi. pemantauan dan monitoring adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan ppm mandiri perdesaan integrasipm mandiri perdesaan integrasi dan masyarakat. pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku ppm mandiri perdesaan integrasi,pm mandiri perdesaan integrasi meliputi:pm mandiri perdesaan integrasi pekannya. dalam pelaksanaan ppm mandiri perdesaan integrasi, musyawarah pekon juga menetapkan tim monitoring pekon yang berperan dalam pemantauan kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi tingkat pekon. disamping itu bmp dapat melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai peran dan kewenangannya. pemantauan oleh masyarakat dalam bentuk community base monitoring yang menjadi bagian dari kegiatan ruang belajar masyarakat rbm)pm mandiri perdesaan integrasipm mandiri perdesaan integraspm mandiri perdesaan integrasi tim koordinasi, bupati, camat, kepala pekon, satker, dil) mempunyai tugas untuk memantau pelaksanaan ppm mandiri perdesaan integrasi. pemantauan oleh pemerintah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan sumber pendanaan kegiatan. pembiayaan kegiatan yang bersumber dari apbd kabupaten tanggamus pemantauan oleh inspektorat kabupaten. pembiayaan dari apbd provinsi lampung pemantauan oleh inspektorat provinsi, sedangkan pembiayaan yag bersumber dari apbn berupa loan maka pemantauan dilakukan oleh bpk. p3mp perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat pekon ppm m program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaanpedoman umum puk paket usulan kegiatan rab rencana anggaran biaya rbm ruang belajar masyarakat senja rencana kerja renstra rencana strategis rtl rencana kerja tindak lanjut rkd rencana kerja pembangunan daerah rpd rencana penggunaan dana rkp pekon rencana kerja pembangunan pekon rpm pekon rencana pembangunan jangka menengah pekon satker satuan kerja setda sekretaris daerah sdm sumber daya manusia skip surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sp2 surat perjanjian pendanaan spb surat penetapan bupati spc surat penetapan camat spm surat perintah membayar spp simpan pinjam perempuan sppsatuan kerja perangkat daerah surat perintah membayar tim koordinasi tahun anggaran tk pkd tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tot training trainer tpk tim pengelola kegiatan tpm tenaga pelatih masyarakat tim verifikasi upk unit pengelola kegiatan pegawaireka atau bisapm mandiri perdesaan integrasi. mereka wajib melakukan pengecekan untuk bisa mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur ppm mandiri perdesaan integrasi juga diterapkan dengan benar. pengecekan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi: penerapan prinsip dan prosedur ppm mandiri perdesaan integrasi apakah sudah diterapkan dengan benar apakah masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahapan apakah kualitas hasil pelaksanaan kegiatan cukup memadai apakah proses pelestarian hasil kegiatan telah berjalanpm mandiri perdesaan integrasi dari pihak luar. ppm mandiri perdesaan integrasiil. keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku pelaku ppm mandiri perdesaan integrasevaluasi evaluasi dalam ppm mandiri perdesaan integrasiidalamnya adalah kinerja dari para pelaku ppm mandiri perdesaan integrasievaluasi biasanya dilakukan diakhir tahun kegiatan setelah melalui beberapa kali tahapan supervisi. apabila dari hasil penilaian isi evaluasiaspm mandiri perdesaan integrasi. menurunnya persenasirpm mandiri perdesaan integrasi. mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan ppm mandiri perdesaan integraskecamatan unit pengelola kegiatan) dalam ppm mandiri perdesaan integrasi dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat keterbatasan kemampuan administratif dari unit pengelola kegiatan kecamatan. materi laporan berupa data dan atau informasi yang benar dan akurat jauh lebih diutamakan daripada sistem atau bentuk laporan. pelaporan jalur struktural ran melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti ketua upk, setiawan kecamatan, pojok, pajak, camat, setiawan kabupaten, pjo kabupaten, satker ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten, ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten, bupati, ppm mandiri perdesaan integrasi provinsi dan ppm mandiri perdesaan integrasi nasional cg. sekretariat ppm mandiri perdesaan nasional. mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara bertingkat sebagai berikut: ketua upk dengan bantuan dari setiawan kecamatan membuat laporan bulanan yang ditujukan pojok dengan tembusan kepada satker kabupaten, pjo kabupaten, dan ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten. satker kabupaten dengan bantuan fasilitator kabupaten dan setiawan kabupaten menelaah dan mengambil langkah langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua upk. selanjutnya satker kabupaten menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada bupati dengan tembusan kepada ketua ppm mandiri perdesaan integrasi, ppm mandiri perdesaan integrasi provinsi, dan ppm mandiri perdesaan integrasi nasional. pada akhir tahap pelaksanaan satker kabupaten, harus membuat laporan akhir yang menggambarkan kondisi terakhir dari pelaksanaan ppm mandiri perdesaan integrasi wilayahnya. bupati berdasarkan laporan dari satker, hasil hasil rapat evaluasi dan kunjungan atau monitoring lapangan menyusun dan membuat laporan triwulan yang disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada ditjen pmd kementrian dalam negeri melalui satker pusat. gubernur menyusun rekapitulasi laporan triwulan dari setiap kabupaten wilayahnya menjadi laporan triwulan gubernur yang disampaikan kepada menteri dalam negeri c.g. ditjen pmd, dengan tembusan bappenas dan menteri keuangan. dalam hat yang dipandang perlu untuk melaporkan hal hal terutama hal hal yang memerlukan perhatian khusus dari pusat. pengarsipan dilakukan semua tingkatan pengelolaan kegiatan. tingkat pekon pengarsipan dilakukan oleh tpk dan pemerintah pekon. tingkat kecamatan pengarsipan dokumen dilakukan oleh upk dan kasi pembangunan pojok) kecamatan. untuk pengarsipan kabupaten dilakukan oleh satuan kerja kegiatan badan pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus. pada jalur konsultan dan fasilitator pengarsipan dokumen kegiatan dilakukan sesuai dengan jenjang tanggung jawab supervisi, mulai dari untuk tingkat kecamatan, dan askab untuk jenjang supervisi tingkat kabupaten. laporan disampaikan setiap akhir bulan berjalan secara berjenjang mulai dari tingkat desa pekon, kecamatan, kabupaten dan provinsi sesuai jalurnya masing masing. pengaduan masyarakatnpm mandiri perdesaan integrasi dapat dilakukan melalui: surat berita langsung sms email kepada kepada setiawan, fasilitator kecamatan, fasilitator teknik maupun konsultan ppm mandiri perdesaan integrasi lainnya. surat langsung sms email kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti kab dan tim koordinasi ppm mandiri perdesaan integrasi. pemantau kegiatan ppm mandiri perdesaan integrasi lainnya, seperti: wartawan, lsm, dllpm mandiri perdesaan integrasi jenjang keberadpm mandiri perdesaan integrasi, dan kekhasan wilayah masing masing. akuntabilitas,,pengaduan yang telah dibangun program, cepat dan akurat, setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditanganalur pelaporan tingkat konsultan pengirim pelaku yang menerima copy tpk pekon tanggal setiap bulan kecamatan tanggal setiap bulan kabupaten akan tk ppm kab wilayah tanggal setiap bulan porprov kerdil tk ppm provinsi propinsi tanggal setiap bulan nasional tl km nasional satker pusat tanggal setiap bulan bab vii penutup demikian petunjuk teknis operasional ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten tanggamus ini diterbitkan, untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan, serta pengendalian pelaksanaan ppm mandiri perdesaan integrasi kabupaten tanggamus. bupati tanggamus dto bambang kurniawan daftar isi kata pengantar daftaristilah dan singkatan daftarisi bab pendahuluan latar se ateng.ooooooo# woo walk peraturan perundangan.ooo.ooo woo woo wahana pengertian.ooooooooo mun bab ii. konsep dan kebijakan program pemberdayaan masyarakat kabupaten tanggamus konsep program.o.oooooooocoo wo. mun jenis kegiatan integrasi .coor woo woo woo woo www titik temu integrasi dan jenisnya.oooocoo woo nenek aan kena tujuan umum wa. nenek tujuan usus .ooooooo woo wana kerangka kerja .voodoo woocooo woooooo wo. wanna strategi.ooooooo woo woo www kanak sasaran.ooo woo womaknnnn laka apakah ketentuan dasar.ooo wo. www anakan bab iii. pengelolaan kegiatan aa. jenis kegiatan.o.oo. oo. nenek nana nana penguatan perencanaan pembangunan .ooooooo woo www peningkatan kapasitas .ooooooo woo www kkn kegiatan pemberdayaan masyarakat.cbooo wo# woo tatapan keg akan dan jawa kegg afa m.oooooooo. penyusunan rpm pekon .cooooooo woman penyusunan rkp pekon .cbooo wo o www. musrenbang pekon .oo woo wo.o wo. bank musrenbang kecamatan .cocok woo wo. www maka forum skpd prioritas usulan).o.ooo woo www musrenbang kabupaten tangga mus . comma ppp laporan pertanggungjawaban pemerintahan pekon). bab iv. pendanaan sumedang.o.o. rara nenanennnnnnenennnananannnnnananaaaannaanaana2b peo nfu fan dana.voodoo wo. wo. wo. well bantuan langsung masyarakat blm).ooooocoo woo dana operasional kegiatan dok).ooo. woo wo. wo. wommnakaka peningkatan kapasitas.voodoo wo. wo. wo. wo. wo.m mma bab pelaku program pelaku strategis.oe.oococooo wo. woomcomo www. bb. pelak ujung.oooocooo mna pelaku penggerak.oooooooooo www www www bab vi. pengendalian dan pelaporan pengendalian dan pelaporan .cbooo wco woo woo. pemantauan.ooo www pelaporan dan pengarsipan .oooooco woo woo www eval si.o.ooooooo woo woo wo# www wanna pengaduan dan penanganan masalah.o.ooooocooooo woo. wooomm
bupati tanggamussebagaimana dimaksud angkayelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah kabupaten tanggamus dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanggamus, menimbang auntuk dikoordinasikan dengandibidang kedaulatan, bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan dan pelatihan antar satuan kerja perangkat daerah, maka perlu diatur tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,memutuskangamus. kepala skpd adalah kepala skpd kabupaten tanggamus. badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus yang selanjutnya disingkat badan kepegawaian dan diklat adalah lembaga teknis lingkungan pemerintah kabupaten tanggamus yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem diklat. kepala badan kepegawaian dan diklat adalah kepala badan pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamusengan jumlah jam pelajaran minimal jam pelajaran atau sekitar empat hari dan memilki struktur kurikulumingkamanajemen pemerintahan yang selanjutnya disingkat diklat manajemen pemerintahan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. kewenangan adalah urusan pemerintahan yang menjadi fungsi dan tugasbidang kedaulatan. koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus dengan skpd dan utd dibidang kedaulatan meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem diklat. diklat pola satu pintu adalah pengelolaan diklat yang terkoordinir antara badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus dengan satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten.keputusan instansi pembina. monitoring dan evaluasi diklat adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil diklat yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan diklat. pelaporan adalah penyajian rekaman data dan informasi hasil suatu kegiatan. bab ruang lingkup bagian pertama kewenangan urusan pemerintahan bidang diklat berada pada badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus. urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada termasuk semua kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh skpd harus dikoordinasikan dengan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus. kewenangan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus sebagaimana dimaksud pada meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang diklat, memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang diklat, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang diklat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang diklat:diklat. untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus bidang diklat, sertajenis diklat jenis diklat yang diselenggarakan oleh badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus meliputi diklat prajabatan golongan dan iii, diklat kepemimpinan tk. iv, iii, dan ii, diklat teknis, diklat fungsional, diklat manajemen pemerintahan. skpd dapat melaksanakan kegiatan diklat sebagaimana yang dimaksud pada huruf dan huruf setelah berkoordinasi dengan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus. bab iii perencanaan penyusunan perencanaan diklat dilaksanakan oleh tim analisis kebutuhan diklat. tim analisis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pengelola kepegawaian, kedaulatan dan organisasi serta unsur unit kerja terkait lainnya. tim analisis sebagaimana dimaksud pada dibentuk melalui keputusan bupati yang akan difasilitasi oleh bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten tanggamus. dalam menyusun program tahunan kegiatan diklat, skpd melakukan identifikasi kebutuhan diklatdiklat kepada tim analisis kebutuhan diklat. tim analisis kebutuhan diklat melakukan kajian terhadap usulan perencanaan kegiatan diklat sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamusmasing masing skpd yang meliputi jenis diklat: kelompok sasaran (peserta sasaran), kurikulum dan silabis:kabupaten tanggamus, penanggungjawab, penentuan sumber daya diklat, j . lokasi diklat: waktu pelaksanaan diklat. bab tata laksana skpd yang akan menyelenggarakan diklat menyampaikan surat pemberitahuan kepada badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamusjenis diklat sebagaimana dimaksud pada skpd harus menyelenggarakan diklat dengan sarana dan prasarana diklat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional jumlah peserta maksimal sebanyak (empat puluh) orang untuk satu kelas. (4y dalam hal kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dalam menyelenggarakan diklat harus dilaksanakan dengan metodologi kedaulatan. metodologi pembelajaran dengan pendekatan andragogi dan interaktif) bab monitoring, evaluasi dan pelaporan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pasca diklat. penyelenggara diklat berkewajiban melaporkan kegiatannya badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus paling lama (dua) minggu setelah pelaksanaan diklat. evaluasi pasca diklat dilakukan paling lama (satu) tahun setelah pelaksanaan diklat. bab pembiayaan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan diklat lingkungan pemerintah kabupaten tanggamus dapatnegara. pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku penyelenggaraan diklat akan diatur lebih lanjut oleh kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihanrencana umum penanaman modalundang undang nomor tahun tentang penanaman modal dan peraturan presiden nomor tahun tentang rencana umur penanaman modal, perlu menetapkan rencana umum penanaman modal kabupaten tanggamus. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturannumberita daerah kabupaten tanggamus nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tanggamus tentang rencana umum penanaman modal kabupaten tanggamus dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan kabupatenistem ptsp dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal melalui penyederhanaan prosedur perizinan dengan biaya yang relative rendah dan jangka waktu pengurusan yang lebih singkat. sistem pelayanan satu pintu yang dikembangkan dari system pelayanan satu atap melalui permendagri nomor tahun menyatakan bahwa pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara ptsp yaituengan system satu pintu. dalam system pelayanan terpadu satu pintu ini, pemerintah melihat perlunya perubahan dalam pelayanan terutama bagi penanam modal dalam negeri mdn), utamanya untuk. berdasarkan peraturan ini dibentuk pedoman pelayanan satu pintu yang diharapkan mampu mewujudkan pelayanan public yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. untuk menghindari tumpang tindih kelembagaan, system pelayanan satu pintu mengatur juga tentang pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan oleh menteri dalam negeri dan kepala daerah dalam rangka mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan. pembinaan system ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh mentri dalam negeri dan kepala daerah sesuai dengan kewenangan masing masing. dalam pelaksanaannya banyak pemerintah daerah yang belum tidak mengimplementasikan keputusan pelayanan satu pintu tersebut atas dalih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya infrastruktur, meskipun beberapa daerah sebenarnya telah melaksanakan system pelayanan satu pintu ini jauh hari sebelum dikeluarkan permendagri tersebut. ptsp didesain untuk diterapkan secara nasional, tidak hanya untuk pelayanan tingkat pemerintah pusat saja. untuk mewujudkan keinginan tersebut, bkpm saat ini sedang menyiapkan langkah langkah koordinasi dan menyiapkan berbagai aturan tehnis terkait untuk penyelenggaraan bersama dengan berbagai institusi terkait, baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten kota. dalam strategi kebijakan, pengembangan system ptsp bidang penanaman modal in! akan diintegrasikan dengan system informasi mengenai potensi serta regulasi yang terkait. dengan demikian, para calon investor dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan lebih matang. mempertimbangkan kemajuan tehnologi yang ada, proses perizinannya akan dapat diakses secara line melalui portal yang dikembangkan secara khusus. dalam membangun system pelayanan penanaman modal, pertimbangan yang harus dipegang adalah tentang prinsip prinsip pelayanan. prinsip prinsip pelayanan merupakan nilai dan norma yang harus dipegang teguh oleh segenap aparat lembaga. prinsip prinsip tersebut meliputi kenyamanan efisiensi, kesederhanaan, kecepatankantor layanan. efisiensi berarti selalu berorientasi pada output yang optimal dengan biaya minimal, pengurusan perizinan jangan sampai menimbulkan biaya tinggi bagi penanam modal akibat banyaknya pungutan. kesederhanaan dimaksudkan bahwa sybidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan pengaturan bidang usaha yag tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan dan keamanan kabupaten, serta kepentingan kabupaten lainnya. pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan criteria kepentingan kabupaten badan usaha yag ditunjuk pemerintah kabupatenkeseluruhan, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidan usaha yang terkait dengan kepentingan kabupaten. bidang bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapt diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi dan informasi didalam wilayah kabupaten tanggamus. persaingan usaha mengingat persaingan usaha merupakan factor penting dari iklim penanaman modal unuk mendorong kemajuan ekonomi, makamenetapkan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilkabupatentanggamusatara buruh pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik. aktivitas penanaman modal pada hakekatnya adalah memperluas atau menciptakan lapangan kerja. namun demikian hal tersebut akan terwujud bila pasar tenaga kerja cukup fleksibel lentur. kondisi pasar kerja yang lentur akan mendorong terciptanya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja dibidang informal. dalam pasar kerja yang lentur akan diperoleh hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industri yang memuaskan semua pihak. selain itu dalam rangka menghasilkan kegiatan penanaman modal yang berkualitas, pekerja diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi. oleh karena itu program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian harus dilakukan secara strategis sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia indonesia. berbagai aspek diatas, sejak krisis ekonomi tahun terlihat belum mengalami perkembangan yang berarti. oleh karena itu kedepan perlu terus didorong perwujudan kearah pasar tenaga kerja yang lentur mengingat bahwa perekonomian nasional akan lebih terintegrasi lagi dengan perekonomian global, bukan sebaliknya. pengembangan arah tersebut tentunya bukan berarti meninggalkan kepentingan perlindungan secara proposional terhadap tenaga kerja lokal. system perpajakan dan kepabeanan. arah kebijakan system perpajakan dan kepabeanan kedepan adalah pembuatan system administrasi perpajakan dan kepabeananingkatan penanaman modal tidak terlepas dari perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan. kebijakan perpajakan indonesia masih belum sampai pada ciri sederhana dan mendorong partisipasi masyarakat luas dalam pembiayaan pembangunan. sementara itu, kebijakan kepabeanan masih belum memberikan kemudahan pengusaha dalam kelancaran arus barang ekspordan impor. iklim penanaman modal dari aspek perpajakan dapat diperbaiki dengan membuat sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, sehingga mempermudah pelaku usaha dan pemerintah. diharapkan perbaikan sistem dan administrasi ini dapat mendorong penanaman modal, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kebutuhan wajib pajak, serta mengurangi terjadinya praktek praktek penghindaran dan pelarian pajak. selain perbaikan secara umum terhadap sistem yang ada, perpajakan merupakan suatu instrumen untuk pemberian insentif. strategi ini diterapkan secara intensif oleh negara pesaing terutama kawasan asia. sebagai perangkat insentif polanya dapat diberikan menurut jenis maupun tata cara (administrasi) pemungutan pajak. untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis pajak apa saja yang dapat menjad sektoral, daerah jangka waktu dan juga prioritas pengembangan bidang usaha. terkait dengan perpajakan sebagai instrumen insentif, pemerintah perlu memberikan arahan yang tegas dalam mengintegrasikan kepentingan pusat dan daerah, terutama dalam menyikapi berbagai macam perda yang kontra produktif terhadap iklim pertanaman modal. selain itu juga diperlukan pengaturan agar pajak dan retribusi daerah dijadikan daftar tertutup (yang tidak diatur tidak boleh dilakukan), dan tidak menganut prinsip daftar terbuka (yang tidak diatur boleh dijalankan) seperti sekarang ini. selain untuk meningkatkan kepastian hukum secara nasional, kebijakan tersebut juga untuk mencegah terjadinya perlombaan pemberian insentif fiskal akan dibahas dalam bagian tersendiri. persebaran penanaman modal pada hakekatnya, pemerintah harus mampu menetapkan kebijakan kompetisi dan persaingan usaha yang memungkinkan adanya level playing field bagi seluruh pelaku ekonomi. hal ini didasarkan pada pengertian bahwa adanya kompetisi merupakan elemen dari iklim usaha sangat signifikan mendorong ekonomi untuk maju. untuk lebih berkontribusi pada penciptaan persaingan usaha yang lebih sehat dan kondusif, lembaga pelayanan penanaman modal akan tetap berupaya berperan dan berkontribusi lebih besar dari sisi hulu market entry dari terjadinya suatu proses produksi pemasaran, dalam arti kebijakan mekanisme pengaturan suatu barrier entry" sebelum terjadinya kondisi persaingan pasar yang kurang sehat. pola pengaturan barrier entry yang paling kompatibel adalah penetapan bidang bidang usaha yang tertutup, terbuka, terbuka dengan persyaratan dan sebagainya, yang harus dilakukan revisi setiap satu periode tertentu manakala kebijakan dan regulasi pemerintah yang lebih "update" mulai dirasakan diperlukan sebagai intervensi untuk mengatur keseimbangan situasi pasar pada sisi hulu, yaitu keberadaan suatu proyek investasi yang akan berakibat terjadinya perubahan keseimbangan sisi hilir pasar (produk barang jasa yang dihasilkan). fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi pangpemberian fasilitas, kemudahan atau insentif penamaan modal yang positif untuk ekstenfikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melihat kondisi ketahanan pangan kabupaten tanggamus dapat dilihat didalam kondisi luas lahan, produksi dan tingkat produktivitasnya dalam hal pemenuhan pangan kabupaten tanggamus. adapun lengkapnya dapat dilihat pada table berikut. amesramaag produktivitas kuat so, produksi moh sanam a spam ob produksi rupa pa reduksi toy sasa amesmaa produksitas produksi mom pasang tanah asam ob prdukonitas pa redaksi kadang jai abas paa pedakasts reduksi tom sesi a asam obrdukasitas ba redaksi basil spam oberoduktvitas kur reduksi tom sumber: dinas tanaman pangan dan holtikultura kabupaten tanggamus, infrastruktur salah satu pertimbangan penting penanaman modal dalam menentukan lokasi ialah kualitas infrastruktur yang tersedia. ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dengan strategi penanaman modal akan berdampak negatif terhadap intensitas kegiatan penanaman modal. perencanaan infrastruktur harus bersifat jangka panjang. artinya, jumlah dan jenis infrastruktur yang bangun saat ini harus telah mengantisipasi besarnya intensitas pemakaian setelah infrastruktur tersebut diselesaikan pembangunannya. dengan demikian keberadaan infrastruktur kabupaten tanggamus tidak bersifat tambal sulam. disamping kapasitas, permasalahan yang menjadi perhatian penting adalah rendahnya kualitas infrastruktur saat ini. hal ini membawa dampak mahalnya biaya produksi, dan pada gilirannya juga biaya distribusi, yang harus ditanggung penanam modal. kualitas infrastruktur merupakan faktor yang sangat menentukan besarnya penanaman modal yang dilakukan oleh investor. secara ringkas, arah pengembangan infrastruktur kabupaten tanggamus masih berpedoman kepada arah pengembangan infrastruktur untuk peningkatan daya saing penanaman modal indonesiaimasing masing wilayah, integrasi pembangunan infrastruktur nasional, sesuai dengan peran masing masing wilayah dan menghindari munculnya persaingan pembangunan infrastruktur yang tidak perlu. pembangunan infrastruktur nasional dilakukan dengan memperhatikan jangkauan pelayanan infrastruktur tersebut dan adanya pembagian peran antar wilayah yang jelas pada kasus infrastruktur yang bersifat lintas daerah: pemanfaatan teknologi moderen dan inovasi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sesuai kebutuhan aktifitas ekonomi yang berkembang, dalam konteks kabupaten tanggamus, pemerintah kabupaten tanggamus berfokus kepada upaya pengembangan infrastruktur wilayah wilayah yang memiliki potensi potensi sumber daya yang belum dikelola untuk dijadikan sektor unggulan. selain itu pemerintah kabupaten tanggamus juga berupaya memaksimalkan potensi daerah yang sudah memiliki sektor sektor unggulan. hal ini telah direncanakan dalam kebijakan penataan ruang kabupaten tanggamus yaitu: peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung sektor sektor unggulan peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan potensi hortikultura peningkatan dan pengembangan kawasan megapolitan berdasarkan potensi perikanan tangkap dan budidaya pemanfaatan potensi pertambangan dengan tetap menjaga kelestarian dan kestabilan kawasan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pengembangan kawasan ekowisata bertumpu pada wisata bahari pengurangan disparitas dan kesenjangan antar wilayah dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara energi arab kebijakan pengembangan penamaan modal bidang energy adalah sebagai berikut: optimalisasi potensi dan sumber energy baru serta mendorong penanaman modal infrastruktur energy untuk memenuhi kebutuhan listrik. peningkatan pangsa sumberdaya energyyc dan infrastruktur energy, khusunya bagi sumber baru dan terbarukan. kabupaten tanggamus memiliki potensi yang melimpah pada sector pertambangan dan energy. untuk mengelola potensi tersebut secara ekonomis, telah dan akan terus diupayakan berbagai promosi terhadap calon investor. diantaranya melalui kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur bagi kelancaran kegiatan penambangan dan memberikan jaminan keamanan serta kepastian hukum. sector energi, kebutuhan energy listrik untuk menunjang aktivitas pengembangan industry maritime dan industry penumpangnya diperkirakan mencapai mw, sementara pasokan energy listrik kabupaten tanggamus sangat minim artinya diperlukan sebuah investasi bidang energy listrik paling tidak sebesar untuk menunjang aktivitas industry serta multiplier effectnya. namun kekhawatiran ini terjawab dengan berbagai upaya pemerintah daerah untuk mencari menggali sumber energy listrik dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak (investor) dan pt.pln (persero). kabupaten tanggamus kaya akan energy potensial terutama dari hidrologis (sungai sungai) yang dapat dikonversi menjadi energy listrik( pembangkit listrik tenaga mini hydro) dan pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik tenaga geothermal plt). saat ini terdapat beberapa investor yang masih dalam proses penjajahan atau survey mendalam, untuk berinvestasi kabupaten tanggamus pada bidang energy listrik. tabel. daftar perusahaan yang berminat berinvestasi bidang energy output energi (pt. rakaat karya sakti ') ' seung (pt. kan sapta energy way sumbar belum presentasiharus dijamin!berintegritas, dari aspek hulu sampai hilir pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi (umkm) amanat undang undang menyatakan bahwa kebijakan dasar penanaman modal salah satunya dimaksudkan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi umkm) indonesia. karena itu perlu diuraikan strategi besar penguatan umkm, yang selama ini merupakan komponen yang signifikan dalam penanaman modal dalam negeri. pada hakekatnya, pembangunan umkm ini diharapkan dapat mendorong penguatan perekonomian daerah. desentralisasi yang telah menjadi metodologi dasar pembangunan ekonomi indonesia seyogyanya dapat mendorong penciptaan desentralisasi ekonomi, yang merupakan kelanjutan dari desentralisasi fiskal dan desentralisasi administrasi pemerintah. karakteristik umkm dapat dikatakan mempunyai peran penting dalam perekonomian indonesia. kelompok usaha mikro dan keci! memiliki daya tahan yang tinggi. hal ini telah dibuktikan pada saat krisis ekonomi melanda indonesia akhir tahun an dimana mayoritas usaha besar mengalami dampak negatif yang serius (tutup atau berpindah tangan atau merger dengan asing) sementara sebagian besar usaha yang bertahan pada saat itu adalah kelompok umkm. kelompok ini tetap mampu memberikan kontribusi baik kepada penciptaan output maupun pencipta nilai tambah dalam perekonomian. umkm pada umumnya bersifat semi formal, padat karya dan tersebar seluruh penjuru indonesia sehingga perkembanganya memberikan manfaat besar bagi perekonomian daerah daerah dan menjadikan posisinya lebih penting dalam perekonomian. perekonomian dengan proporsi umkm yang besar akan lebih tahan menghadapi gangguan gangguan eksternal dan akan kemungkinan mempunyai lebih banyak usaha, sehingga mendorong terciptanya kelompok usaha menengah yang kuat. secara spesifik, umkm memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bentuk usaha lainya. diantaranya pertama, sebagian besar dari umkm biasanya merupakan sektor produksi padat karya, sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk memperkerjakan pekerja dengan skill rendah. kedua, umkm merupakan penyedia bahan baku untuk perusahaan besar luetkenhorst, ketiga, keberadaan umkm sangat penting bagi negara agraris yang struktur perekonomiannya sedang mengalami transisi menjadi negara industri. keempat umkm dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan negara, yaitu dengan pembiayaan yang relatif lebih rendah dan memerlukan waktu yang lebih cepat untuk memulai usaha. kelima peran umkm menjadi sangat strategi dalam penciptaan kesempatan tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. dan, dalam pengertian yang lebih luas lagi umkm juga memiliki kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. strategi penguatan umkm penguatan usaha mikro, kecil dan menengah umkm) dilakukan berdasarkan dua strategi besar. pertama adalah strategi naik kelas, dan kedua adalah strategi aliansi strategi. keduanya akan diuraikan bawah ini strategi naik kelasusaha mikro yang biasanya hanya merupakan usaha rumah tangga dengan pekerja maksimal lima orang diharapkan bisa menjadi usaha kecil dengan pekerja yang lebih banyak. begitu pula, usaha kecil diharapkan bisa menjadi usaha skala menengah, dan akhirnya usaha yang tadinya berskala menengah diharapkan bisa menjadi usaha berskala besar. strategi alias strategis dilakukan untukusaha pasar dan jaringan kerjasama produksi yang lebih besar. aliansi seperti ini harus dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan, dan tidak dibangun atas dasar'amal (charity) ataupun paksaan pemerintah. pola asians akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha skala besar, menengah, kecilpeningkatan produktivitas itu sendiri memiliki koperasi yang tinggi dengan perbaikan iklim penanaman modal yang telah uraikan dibagian bagian sebelumnya kedua strategi di. memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeungguian untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekspor.impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. kebijakan pemberdayaan umkm kebijakan pemberdayaan umkm dapat dibagi dalam empat bidang kebijakan utama. keempat bidang tersebut adalah sebagai berikut:ekonomi. bidang peningkatan peluang pasar produksi umkm mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk umkmstem informasi angkutan kapal bagi umkm. menyusun kebijakan perijinan usaha yang mendorong pembentukan umkm. fasilitaspemberian insentif bagi penanam modal tujuan dasar pemberian insentif penanaman modal kabupaten tanggamus adalah untuk mendapatkan suatu kegiatan penanaman modal yang berkualitas, yakni penanaman modal yang sesuai dengan tujuan kegiatan penanaman modal undang undang nomor tahun tentang penanaman modal, yang beberapa penekanannya terdapat pada nilai tambah, peningkatan gairah aktifitas penanaman modal pada sektor tertentu yang prioritaskan, ataupun untuk tujuan mendorong pengembangan wilayah yang masih tertinggal. menurut kategorinya, insentif dapat dikelompokan kedalam insentif fisikal, finansial, maupun lainya. untuk insentif fisikal, mekanismenya terdiri dari berbagai macam mulai dari basis keuntungan (profit false)seperti tax holiday dan pengurangan pajak perusahaan, basis investasi awal (capital investment base) seperti percepatan depresiasi dab re investment allowance, basis tenaga kerja (labor base) jumlah seperti pengurangan pajak untuk keamanan sosial ataupun untuk jumlah tenaga kerja tertentu, dan sebagainya, untuk insentif finansial, umumnya melibatkan pendanaan langsung kepada perusahaan tertentu (berupa hibah, penyertaan modal, ataupun kredit yang subsidi dan asuransi murah) untuk membiayai proyek penanaman modal baru. dalam kategori yang insentif yang ketiga (jenis insentif lainya), umumnya mencakup berbagai kemudahan (preferensi) dalam penyediaan informasi dan pelayanan, pengadaan infrastruktur yang disubsidi, kemudahan pada pasar tertentu dan sebagainya. pemberian insentif tidak diartikan mensubtitusi upaya pengembangan iklim penanaman modal umum arah yang lebih baik. dalam pengertiannya yang paling obyektif, pemberian insentif harus diartikan sebagai instrumen kebijakan "tambahan"atau suplemen terhadap pengembangan iklim usaha atau menjadi semacam kompetisi (kepada para investor) terhadap kondisi ketidaksempurnaan pasar yang tidak bisa hindari. dalam konteks persaingan antar negara,pemberian insentif seyogyanya didudukkan sebagai upaya "penyeimbangan" terakhir untuk menarik investor tertentu diluar (on top) dari berbagai langkah pengembangan iklim usaha yang dilakukan. normatifnya, adanya investasi langsung luar negri (foreign direct investment) umumnya bermanfaat dalam dua hal. yang pertama, mereka akan menjadi salah satu sumber pembiayaan eksternal yang akan meningkatkan kapasitas perluasan ekonomi. kedua, kehadiran mereka juga sering diasosiasikan dengan terdapatnya sejumlah eksternalitas positif yang dinikmati oleh perekonomian kita. eksternalitas positif tersebut diatas terjadi karena lembaga investasi asing tersebut umumnya berfungsi mendorong terjadinya transfer teknologi: membantu perkembangan bisnis lokal, menghubungkan melalui afiliasi globalnya dalam jaringan perdagangan internasional, meningkatkan persaingan bisnis lokal, mendukung pengembangan sumber daya manusia diluar negeri. dalam rangka mengembangkan pola pemberian insentif yang efesien dan efektif, pemerintah perlu memiliki beberapa prinsip kehati hatian. prinsip tersebut intinya adalah mengkaji pemberian insentif melalui sejumlah pertimbangan sebagai berikut: apakah pemberian insentif merupakan hal yang memadai untuk situasi yang dihadapi. kerangka desain kebijakan dan implementasi harus jelas kehandalan dari instrumen yang digunakan. kehandalan dari desain dan manajemen program. tranportasi dan evaluasi. konsekuensi eksternal yurisdiksi. dalam rangka membangun konsistensi didalam pemberian insentif, diusulkan penggunaan sebuah kerangka logis dan sistematika yang baku dengan mempertimbangkan faktor faktor yang dipandang perlu diperhitungkan. dalam rangka peningkatan aktivitas penanaman modal yang dapat mendukung perwujudan pembangunan yang berkualitas, mendorong perkuatan struktur dan daya tahan perekonomian melalui penciptaan daya tarik penanaman modal, maka diperkenalkan (tiga) klasifikasi proyek proyek yang dipromosikan yaitu proyek pioner, proyek prioritas tinggi, dan proyek prioritas dengan rincian sebagai berikut: proyek pioner, dengan kriteria antara lain: memiliki keterkaitan yang luas memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi memperkenalkan teknologi baru memiliki nilai strategi bagi perekonomian nasional proyek prioritas tinggi, dengan kriteria antara lain: mendorong diversifikasi usaha memperkuat struktur industri kabupaten tanggamus memiliki prospek tinggi untuk bersaing pasar nasional berkaitan dengan pengembangan bidang pangan, energi, atau infrastruktur proyek prioritas, dengan kriteria antara lain: menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri mendorong pemutakhiran teknologi proses produksi. pada tingkat daerah, jenis fasilitas, kemudahan dan insentif yang disediakretribusi daerah, cc. pemberian dana stimulan, dan atau, pemberian bantuan modallokasi, pemberian bantuan teknis, dan atau, percepatan pemberian perizinan, selain menurut sektor, proyek proyek juga akan dipikirkan bahwa proyek proyek yang dipromosikan akan dibedakan menurut wilayah. pembagian wilayah menggunakan beberapa indikator seperti geografis pulau pulau besar, ukuran kemajuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, ataupun jumlah penduduk miskin. pada daerah yang relatif terbelakang, tingkat insentif yang diberikan akan relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih maju. pembedaan ini dibuat agar pemberian insentif juga bisa digunakan sebagai instrumen penyebaran penanaman modal dalam rangka mendukung pemerataan ekonomi seluruh wilayah nasionatker terkait kabupatenmaan modal. iv. roadmap implementasi penanaman modal fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalahbupati adalah bupati tanggamus (4y rencana umum penanaman modal yang selanjutnya disebut rupa, merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai: dan promosi penanaman modal peta panduan roadmap) implementasi rencana umum penanaman modal,pelaksanaan rupa menjadi acuan bagi satuan kerja kabupaten dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. pemerintah kabupaten menyusun rencana umum penanaman modal kabupaten yang mengacu pada rupa, rencana umum penanaman modal propinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten kota dalam rangka penyusunan rencana umum penanaman modal kabupaten dapat berkonsultasi kepada badan penanaman modal provinsi. rencana umum penanaman modal kabupaten ditetapkan oleh bupatiamelakukii. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase iniy melalui skema kerjasama pemerintah swasta kps), diantaranya pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan pengembangan infrastruktur lunakpenyediaan energi. pemberian fasilitas dy nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang undangan dalam rangka pengembangan energi dimasa datang. iii. fase percepatan pengembangan industri skala besar langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah: pemetaan lokasi pengembangan kluster industrydibuy dan pengembangan ekonomi. koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian ltalent worker) iv. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi. menjadi kabupaten industri ramah lingkungan. mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis tekhnologi tinggi industrial technologypark technopark) yang merupakan tempat bersinerginya perguruan tinggi lembaga penelitian dan pengembangan industry. ditempat seperti inidiharapakan dapat muncul techno preneurship baru. pada tahap ini, pdb perkapita kabupaten tanggamus diperkirakan sudah tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan tenaga kerja menjadi lebih tinggi yang hanya dapat diperoleh dari sector high skilled labour industries. kaidah pelaksanaan rupa rupa kabupaten tanggamus ini disusun berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal sekaligus memenuhi penugasan perpres nomor tahun tentang rencana umum penanaman modal rupa). rupa ini berisikan mengenai kebijakan kebijakan dasar dan arah strategis kegiatan penanaman modal kabupaten tanggamus yang dirumuskan secara komprehensif meliputi kebutuhan makro investasi daerah, arah perbaikan iklim usaha, perbaikan fasilitasi dan penguatan promosi penanaman modal, pembangunan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta hubungan antara lembaga lembaga terkait bidang penanaman modal baik pusat, provinsi, dan kabupaten kota. berdasarkan rupa nasional, tiga bidang pokok juga akan menjadi fokus pengembangan yaitu bidang pangan, energi dan infrastruktur mengingat tiga bidang tersebut merupakan pilar pengembangan perekonomian masa datang, tujuan penyusunan rupa adalah sebagai panduan dan arah bagi setiap pengambil keputusan yng berkaitan dengan aktifitas penanaman modal baik pemerintah pusat, maupun tingkat provinsi dan kabupaten kota, termasuk sektor terkait. rencana umum ini membutuhkan berbagai perincian lebih lanjut terutama yang terkait dengan perbaikan iklim, layanan penanaman modal dan pengembangan investasi sektor sektor yang menjadi prioritas daerah. sesuai dengan sifat penanaman modal yang lintas sektoral, diperlukan koordinasi yang kuat yang harus dijalankan oleh badan koordinasi penanaman modal pada tingkat pusat dengan instansi pelaksana penanaman modal tingkat provinsi dan kabupaten kota. berdasarkan undang undang nomor. tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa satuan kerja perangkat daerah skpd) untuk membuat rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing. diharapkan dokumen rupa ini dapat menjadi penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan rencana strategis skpd terutama yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. dalam rangka menindaklanjuti rupa kabupaten tanggamus ini, maka lembaga penanaman modal kabupaten tanggamus akan menyusun beberapa langkah dan kegiatan sebagai berikut: menyusun rencana strategis (renstra) rencana strategis yang akan disusun oleh lembaga penanaman modal kabupaten tanggamus. rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanaman modal lima tahunan yang didalamnya terdapat penetapan visi ,misi, tujuan,sasaran dan target yang hendak dicapai sesuai arah kebijakan strategis yang terdapat pada rupa kabupaten tanggamus. penyusunan studi kajian untuk sektor sektor yang menjadi prioritas pengembangan investasi kedepan termasuk didalamnya penyiapan peta pengembangan potensi investasi kabupaten tanggamus pengembangan sektor sektor strategis diarahkan untuk mendukung (tiga) fokus bidang pengembangan yaitu bidang pangan, energi dan infrastruktur. namun demikian sektor sektor lain selain fokus dalam rupa tersebut tetap akan diupayakan untuk terus dikembangkan kabupaten tanggamus. pengembangan sektor strategis akan dituangkan dalam bentuk peta pengembangan investasi kabupaten tanggamus yang berbasiskan karakteristik dan keunggulan yang dapat ditawarkan oleh kabupaten tanggamus. menyusun skema insentif dan fasilitas investasi untuk industri yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian masa datang. prinsip dasar pemberian insentif dan fasilitas kepada penanam modal mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan keuangan daerah serta harus promosi dibandingkan dengan fasilitas daerah lain. pemberian fasilitas penanaman modal tersebut sebagai upaya mendorong pen! yang menggunakan barang modal, atau terkait dengan lokasi penanaman modal daerah dengan infrastruktur terbatas yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. menyempurnakan desain perizinan yang efektif dan efisien untuk peningkatan kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tanggamus dalam memberikan pelayanan prima kepada para penanam modal. monitoring dan evaluasi bagian ekonomi dan pembangunan kabupaten tanggamus membentuk kelompok kerja untuk memantau perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam hal penanaman moda! kabupaten tanggamus. penanaman modal kabupaten tanggamus diarahkan kepada pemerataan pembangunan ekonomi seluruh wilayah kabupaten tanggamus melalui perencanaan pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi investasi daerah. diharapkan melalui pengembangan investasi tersebut mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonomi daerah. dalam rangka pengembangan potensi daerah tersebut, pemerintah kabupaten tanggamus segera menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif termasuk penyiapan data dan informasi mengenai potensi sumberdaya alam dan manusia), alokasi penyiapan bahan rtrw), dukungan industri, infrastruktur dan usulan pemberian fasilitas dan insentif daerah yang akan diberikan. bupati tanggamus, dto bambang kurniawan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, rencana umum penanaman modal kabupaten memberikan fasilitas kemudahan, dan atau insentif penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,kemudahan dan atau insentif sebagaimana dimaksud dievaluasi secara berkala oleh satuan kerja yang menangani penanaman modal daerah kabupaten. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh satuan kerja yang menangani penanaman modal daerah kabupaten untuk dibahas dengan bupati. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti oleh bupati sesuai denganbupati ini diatur oleh bupati sesuai tugas dan kewenangan masing masirencana umum penanaman modal (rupa) kabupaten tanggamus pendahuluan investasi (penanaman modal) adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan jasa jasa yang tersedia dalam perekonomian. investasi merupakan tambahan stok barang modal tahan lama yang akan memperbesar peluang produksi masa mendatang. salah satu peranan yang sangat penting untuk menjalankan suatu perekonomian adalah investasi. penanaman modal asing pma) dan penanaman modal dalam negeri mdn) menilai salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten tanggamus guna untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat kabupaten tanggamus yang sejahtera dengan perekonomian yang ada saat ini, salah satunya yaitu dengan investasi (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun investor asing. kabupaten tanggamus sebagai sebuah kabupaten memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan baik dari kondisi geografis dan geografisnya. secara geografis kabupaten tanggamus memiliki total luas wilayah sebesar km2 dengan luas wilayah daratan km2 ditambah luas wilayah laut seluas km2 disekitar teluk semasa dengan panjang pesisir km. secara demografis berdasarkan data kependudu jiwa. kepadatan penduduk rata rata jiwa km2. dengan semua potensi tersebut pemerintah daerah kabupaten tanggamus terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten tanggamus. hal ini dapat terlihat dari menurunnya angka kemiskinan, yaitu sebanyak jiwa )pada dari sebelumnya jiwa pada selain itu produk domestik nasional bruto pdrb) kabupaten tanggamus tahun juga meningkat dari tahun sebesar yaitu rp. menjadi rp. sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: gan usaha analis\| 2a25s2n.2e\| derita migas hal ini juga diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita wilayah kabupaten tanggamus yang mencapai pertahun pada tahun meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar rp. juta pertahun. berbagai pemaparan diatas dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten tanggamus semakin meningkat. akan tetapi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut diperlukan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari peningkatan investasi yang ditanamkan (penanaman modal). dalam hal penanaman modal peran pemerintah daerah kabupaten tanggamus sangat penting terutama dalam menciptakan daya saing dan iklim investasi yang kondusif serta memberikan informasi arahan skenario kebijakan penanaman modal sehingga memberikan daya tarik kepada investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya kabupaten tanggamus. hal ini dikarenakan pada dasarnya penanam modal menginginkan koherensi dan konsistensi kebijakan yang menyangkut kondisi persaingan usahajalu lintas barang, modal dan orang antar daerah, kebijakan perizinan, lisensi dan pendaftaran usaha, kebijakan perpajakan, dan juga ketersediaan infrastruktur. berbagai unsur tersebut juga akan menjadi elemen penting dalam pembahasan berbagai strategi dan kebijakan pemerintah kabupaten tanggamus yang akan tertuang didalam rencana dan skenario penanaman modal untuk peningkatan daya saing iklim investasi dan penamaan modal. untuk itu pemerintah daerah kabupaten tanggamus telah melakukan banyak hal, seperti menyusun berbagai perencanaan, kemudahan perizinan dan kegiatan promosi yang dilaksanakan secara terus menerus. berkaitan dengan rencana pembangunan wilayah kabupaten tanggamus, sebagai bentuk panduan pemerintah daerah kabupaten tanggamus telah menuangkan dalam rencana tata ruang wilayah rtrw) yang telah ditetapkan. dalam rtrw tersebut telah ditetapkan berbagai perencanaan untuk daerah daerah kabupaten tanggamus. diantaranya terdapat kawasan kawasan strategis yaitu: kawasan strategis propinsi kabupaten yaitu kawasan agropolitan kecamatan listing, dan kawasan strategis lingkungan hidup yang meliputi kawasan waduk batu tepi dan kawasan taman nasional bukit barisan selatan. kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis megapolitan kecamatan kotaagung, kotaagung barat dan wonosobo, kawasan strategis pengembangan pembangkit listrik panas bumi ulu belu, kawasan strategis ekowisata teluk kilauan, kawasan strategis batu balai untuk kawasan industri maritim, dan kawasan strategis pulau panggung untuk olahan hasil pertanian. kondisi wilayah kabupaten tanggamus memiliki kawasan pesisir, daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung, dimana didalamnya terdapat rencana kawasan lindung dalam rtrw, antara lain: kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih hektar yang terdiri dari kawasan hutan lindung khl) kotaagung utara, khl bukit rintangan, khl gunung tanggamus, khl pematang nba, khl pematang tanggamus, khl pematang arahan, khl sering peri, dan khl pematang salah. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa daerah kawasan resapan air daerah aliran sungai das) way sekampung dan way semangka. kawasan perlindungan setempat berupa daerah aliran sungai das) way sekampung dan way semangka. kawasan suaka alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa kawasan taman nasional bukit barisan selatan, kawasan cagar alam laut kawasan perairan taman nasional bukit barisan selatan, kawasan cagar budaya kec. talang padang, kotaagung, wonosobo, ulu belu, sumberejo dan pulau panggung, serta kawasan konservasi perikanan kkp) untuk lumba lumba perairan teluk kilauan. dalam konsep penanaman modal ini membawa sejumlah konsekuensi terutama dalam perizinan kegiatan penanaman modal yang berlokasi sekitar kawasan lindung tersebut. karena diharapkan investasi dan penanaman modal yang masuk wilayah kabupaten tanggamus dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat tanggamus. untuk itu strategi dan arah kebijakan makro penanaman modal, selain ham terutama dalam mengakomodir green investment untuk mempertajam kegiatan penanaman modal wilayah kabupaten tanggamus, pada tahun ini pemerintah daerah kabupaten tanggamus melalui bagian ekonomi dan pembangunan menyusun rencana umum penanaman modal rupa) kabupaten tanggamus. hal ini sesuai dengan undang undang tahun tentang penanaman modal dan perpres tahun tentang rencana umum penanaman modal rupa) beserta laporannya. dimana dalamnya pemerintah provinsi kabupaten kota diharuskan menyusun rupa yang mengacu pada rupa nasional serta prioritas pengembangan potensi kabupaten sebagai dasar pelaksanaan kebijakan penanaman modal. dalam rupa ini pemerintah kabupaten tanggamus menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yaitu mempercepat peningkatan penanaman modal. untuk mempercepat tercapainya dua tujuan tersebut diatas maka pemerintah kabupaten tanggamus menetapkan kebijakan yaitu umumnya dan kabupaten tanggamus pada khususnya. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamankepada umkm dan koperasi. azdaerah khususnya dan ekonomi pada umumnyatanggamus perluasan kesempatan kerjadan berasal dari kabupaten tanggamus peningkatan pertumbuhan ekonomi penanaman modal merupakan prasyarat utama bag! pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (capital stock). peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi dan melalui proses penggandaan (multiplier effect) aktivitas tersebut akan menghasilkan tambahan (output) yang akan meningkatkan pendapatan nasional. strategi dan arah kebijakan makro penanaman modal, harus dapat menangkap dinamika dan perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga harus memiliki perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga harus memiliki prioritas yang jelas, serta memahami kebutuhan penanam modal. dua hal diatas sangat penting agar tidak terjadi aktifitas penanaman modal yangseyogyanya paling tidak dapat memberikan indikasi pengembangan dari cabang bidang usaha dan lokasi prioritas dan penting selaras dengan kepentingan dan tujuan strategis pembangunan nasional. pengembangan ekonomi kerakyatan kabupaten tanggamusingkatkan kesejahteraan masyarakat. investasi kabupaten tanggamus diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, sehingga taraf hidup masyarakat menjadi layak dan terjamin. visi dan misi berdasarkan potensi kabupaten tanggamus dan kesesuaian dengan visi kabupaten tanggamus yaitumaka visi penanaman modal kabupaten tanggamus adalah penanaman modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya tanggamus yang mandiri, unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan." untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut: membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dan sumber daya local serta pemberdayaan masyarakatinsentif penanaman modal promosi penanaman modal arah kebijakan penanaman modal sesuai denganproporsionalitas ini penting mengingat bahwa tujuan yang ingin diwujudkan berdasarkan prinsip dan nilai nilai diatas adalah sbb meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten tanggamus menciptakan lapangan kerja cc. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha kabupaten tanggamus meningkatkan kapasitas dan kemampuan tehnologi kabupaten tanggamus mendorong pengembangan ekonomi kerakyatri. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. perbaikan iklim penanaman modal rupa membutuhkan suatu lingkungan kerja yang disebut dengan iklim usaha. iklim usaha yang kondusif memungkinkan aktivitas penanaman modal dilaksanakan secara efisien. yang dimaksud dengan iklim usaha adalah suatu kebijakan lingkungan, institusional dan prilaku, baik kondisi yang ada diinvestasi. iklim usaha ini akan sangat mempengaruhi keinginan melakukan penanaman modal, baik untuk pembukaan baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan iklim usaha memiliki sifat dinamis. artinya setiap elemen dari iklim usaha tersebut akan mengalami perubahan dari waktu waktu. selain itu, iklim usaha ini bersifat spesifik berdasarkan lokasi. walaupun iklim usaha akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karateristik masing masing perekonomian regional akan member! arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim usaha indonesia. arah perbaikan iklim usaha ini diwujudkan melalui: penguatan kelembagaan penanaman modal daerah kabupaten tanggamus. kegiatan penanaman modal merupakan suatu kegiatan sistemik yang terkait atau dengan yang lain mulai penyusunan perencanaan, pembuatan kebijakan, pemberian pelayanan perizinan, pemberian fasilitas dan intensif dan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan penanaman modal yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan visi yang sama seluruh stakeholders khususnya tembaga penanaman modal baik ditingkat pusat, propinsi, kabupaten. berdasarkantelah diatur mengenai kewenangan dan pendelegasian wewenang kegiatan penanaman modal. perusahaan penanaminstansi yang memiliki wewenang. untuk memberikan arah dan peranan masing masing kegiatan koordinasi maka yang harus dilakukan pemerintah kabupaten tanggamus bidang penanaman modal adalah sbb lembaga penanaman modal kabupaten tanggamusengan berkoordinasi dengan lembaga investasi provinsi. lembaga penanaman modal kabupaten tanggamus menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi kabupaten secara komprehensif termasuk potensi sumber daya alam, alokasi penyiapan lahan, dukungan industri, infrastruktur dan usulan pemberian fasilitas dan intensif daerah yang akan diberikan. penyusunan peta investasi tersebut berkoordinasi dengan lembaga investasi pemerintah pusat. lembaga penanaman modal kabupaten tanggamus mendorong dan mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama bidang penanaman modal dalam rangka kerjasama sub regional serta mendukung kerjasama dunia usaha propinsi. lembaga penanaman modal kabupaten tanggamus melakukan koordinasi dan penyusunan serta perumusan materi promosi dalam bentuk profil investasi yang siap dipromosikan diantaranya ketersediaan dan alokasi lahan, analisa dan peluang pasar investasi, keuntungan kompetitif dan komparatif dalam dan dukungan kebijakan pemerintah propinsi dalam bentuk insentif dan fasilitas yang diberikan. materi promosi tersebut berkoordinasi dengan lembaga penanaman modal pusat. disamping itu secara proaktif fasilitasi tindak lanjut dari kegiatan promosi dalam merealisasikan minat investasi propinsi maupun kabupaten. lembaga penanaman modal kabupaten tanggamusmenjadi kewenangan kabupaten kelembagaan merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat keberhasilan berbagai organisasi agar bisa berjalan sesuai norma, standar dan prosedur sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditentukan. kelembagaan pelayanan penanaman modal telah diatur didalam tahun tentang penanaman modal sekaligus merupakan landasan hukum dan pengaturan kebijakan penanaman modal indonesia. kegiatan penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggarahnologi daerah, pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing. beberapa tantangan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan penanaman modal yaitu kompetisi antarbangsa yang semakin ketat, adanya blok perdagangan, pasar bersama dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan pada sinergi kepentingan antar pihak atau antar negara yang mengadakan perjanjian. keterlibatan indonesia dalam berbagai kerjasama internasional yang terkait dengan penanaman modal baik secara bilateral, regional maupun multilateral menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati. disamping itu, terdapat tuntutan dari para calon penanam modal tentang adanya kepastian hukum, kepastian berusaha dan kelangsungan usaha kabupaten tanggamus. untuk menghadapi semua tantangan dan tugas serta tanggungjawab yang semakin besar, kabupaten tanggamus harus segera memiliki badan penanaman modal tersendiri untuk mengcover tugas penanaman modal secara maksimal sehingga dapat melakukan fasilitasi secara proaktif baik kepada calon penanam modal maupun penanam modal yang sudah menjalankan usahanya tanggamus. menimbang kompleksitas tujuan penanaman modal dan tantangan perekonomian global masa datang, arah lembaga penanaman modal diharapkan sebagai berikut: lembaga penanam modal harus mampu memberikan pelayanan prima kepada para penanam modal, dengan tolak ukur: memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan bekerja secara profesional memiliki sarana dan prasarana yang memadai antara lain pelayanan penanaman modal secara online melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik, tersedianya layanan pengaduan yang pro aktif (help desk), dan peralatan kerja dan media informasi yang andal. dengan kompetensi dan profesionalitas, lembaga penanaman modal dibuat dapat memberikan asistensi dan penilaian bagi lembaga penanaman modal propinsi dan kabupaten yang siap menerima pendelegasian wewenang dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu bagi penanam modal asing. lembaga penanaman modal memiliki kewenangan yang jelas dalam memberikan arah dan koordinat kebijakan penanaman modal kepada institusi lembaga pemerintah terkait baik sektor pemerintah provinsi dan kabupaten maupun lembaga non pemerintah lain seperti bank indonesia, asosiasi, dll, termasuk didalamnya dapat memberikan rekomendasi fasilitas dan insentif yangdibutuhkan untuk meningkatkan daya sang investasi indonesia. lembaga penanaman modal dalam memberikan pelayanan penanaman modal hams memiliki azas pelayanan, akuntabel, transparansi, cepat, akurat dan kredibel dan menjadi solusi permasalahan pra penanam modal. undang undang nomor tahun tentang penanaman modal merupakan landasan hukum dari pengaturan kebijakan penanaman modal yang didalamnya berisi amanat pelaksanaan perizinan penanaman modal yang dilakukan dengan system pelayanan terpadu satu pintu. kabupaten tanggamus pembentukan kantor pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan perda nomor: tahun
bupati tanggamus peraturan bupati tanggamus nomormutu pelayanan kesehatan class baik pencegahan, pengobatan masyarakat kabupaten tanggamus: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf tersebut , bupati adalah bupati tanggamus, dinas adalah dinas kesehatan kabupaten tanggamus, kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten tanggamus, rsud adalah rumah sakit umum daerah kabupaten tanggamus, standar pelayanan minimal bidang kesehatanoleh daerah kabupaten kota,, bab aturan peralihan pemberi pelayanan kesehatan pada semua tingkatan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin kabupaten tanggamus, diluar peserta jamkesmas atau jaminan kesehatan lainnyatanggamus,adalah pusat kesehatan masyarakat,masyarakat adalah rujukan saranaraturan ini dimaksudkan agar terwujudnyapelayanan kesehatan dasar dan jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumberdaya yang terbatas. tujuan peraturan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dis pelayanan kesehatan jenis pelayanan kesehatan ada yaitu pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat pelayanan kesehatan perorangan pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud huruf ini adalah kader dan dukun bayi. posyandu. pos kesehatan kelurahan poskesdes). pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud huruf ini terdiri dari (tiga) tingkatan yaituhuruf ini merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh praktik bidan praktik perawat klinik bersalin klinik praktik dokter umum dokter keluarga praktik dokter gigi sg. puskesmas dan jaringannya puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes dan polindes) puskesmas mampu pond pelayanan pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud huruf ini merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah rsud) kotaagung rumah sakit swasta laboratorium klinis kesehatan kabupaten laboratorium klinis kesehatan swasta pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud huruf ini merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh rumah sakit vertikal rumah sakit kabupaten rumah sakit umum daerah kotaagung balai laboratorium kesehatan kabupaten bab pelayanan kesehatan dasar pelayanan kesehatan dasar atau pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud huruf meliputi pelayanan ibu hamil pelayanan penanganan komplikasi kebidanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pelayanan nifas pelayanan neonatus dengan komplikasi pelayanan kesehatan bayi pelayanan kesehatan anak balita pelayanan imunisasi dasar perawatan balita gizi buruk j . penjaringan kesehatan siswa dan setingkat pelayanan peserta aktif il. penemuan dan penanganan penderita penyakit pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pelayanan pertolongan pertamabiaya pelayanan kesehatan dasar bersumber dari pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dapat bersumber dari apbd atau apbn dan sumber lain yang sah pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan pada puskesmas dan jaringannya, dapat bersumber dari pembayaran secara tunai oleh pengguna pelayanan kesehatan sesuai dengan perda tarif jaminan pemeliharaan kesehatan akses, jamkesmas, jampersal, jadesta, jamsostek) pembiayaan pelayanan kesehatan swasta bersumber dari penarikan biaya langsung dari pasien pengguna pelayanan atau melalui kerjasama dengan badan penyelenggara kesehatan atau sumber dana lain secara swakelola. standar prosedur operasional pelayanan kesehatan dasar diatur dan ditetapkan melalui keputusan kepala dinas. bab pelayanan kesehatanlayanan rujukan bagi pengguna pemanfaatan jaminan kesehatan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. sistem pelayanan rujukan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan tingkat pertama,pelayanan kesehatan tingkat pertama, bidan dan perawat dapat melakukan rujukan dokter dan atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka angka angka dan angk,:, alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan dalam keadaan sebagai berikut, syarat rujukan syarat syarat rujukan meliputi, rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis yang berlaku, jawab. kartu jamkesrnas, jamkesda dan kartu asuransi lainnyaystem komunikasi,sg.bupati tanggamus. fasilitas pelayanan kesehatan tenaga kesehatan dilarang merujuk dengan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan. kewajibadalah sebagai berikutpenanggungjawab sistem rujukan pemerintah daerah bertanggungkabupaten tanggamus, kepala dinas adalah penanggung jawab terselenggaranya sistem rujukan pelayanan kesehatan daerah, direktur rsud dan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah daerah berkewajiban memonitor sistem rujukan rumah sakit masing masing,, bab informasi dan komunik jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut keberadaan tempat tidur yang kosong semua kelas fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten tanggamus, pemerintah daerah melalui dinas kesehata, bab vii pembiayaan, atau keluarganya,) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada asuransi kesehatan atau penjamin kesehatan,ppk dan atau pemberi pelayanan kesehatan dasar rujukan (ppk ppk bagi pasien korban kecelakaan lalulintas, biaya pelayanan kesehatan dasar dan, bab viii ketenagaan pemerintah daerah mengupayakan keberadaan tenaga dokter puskesmas dan rumah sakit umum daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter internship yang ditempatkan puskesmas dan rumah sakit, rumah sakit umum daerah dapat pembinaan dan pengawasan dinas bekerjasama dengan asosiasi rumah sakit dan organisasi profesi, rsud kotaagung sebagai rsud milik pemerintah kabupaten melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan puskesmas:, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasmelaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional pelayanan kesehatan dasar danbupati tanggamus peraturan bupati tanggamus(typo) kabupaten tanggamus dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanggamus, menimbang bahwa setiap orang sebagai mahluk tuhan yang maha esa memiliki hak hak asasi sesuai dengdipandang perlu penanggulangan, pencegahan dan perlindungan terhadap korban oleh pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh stake holder yang terkait, cc. bahwa agar perdagangan orang tidak meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir maupun tidak terorganisir kabupaten tanggamus, dipandang perlu dibentuk typoperaturan bupati tentang pembentukan gugus tugas menetapkan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (typo)ggamusbab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang typo) kabupaten tanggamus. gugus tugas kabupaten sebagaimana dimaksud ini, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati. bab iii kedudukan dan tugas gugus tugas kabupaten berkedudukan kantor badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten tanggamus. gugus tugas kabupaten sebagaimana dimaksud ini mempunyai tugas antara lain kota, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan serta kerjasama lintas provinsi atau kerjasama lintas kabupatencial tingkat kabupaten, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum tingkat kabupaten, dan melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tidak perdana perdagangan orang tingkat kabupaten. bab organisasi keanggotaan gugus tugas kabupaten terdiri dari pimpinan dan anggota. pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud ini terdiri atas ketua wakil bupati ketua harian kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana cc. anggota kejaksaan negeri, kapolres. kakawin kementerian agama. asisten bidang pemerintahan. kepala badan pusat statistik. kepala bappeda. kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informasi. kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. kepala dinas kesehatan. kepala dinas pendidikan. kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. kabar tata pemerintahan. kabar hukum. lembaga swadaya masyarakat organisasi masyarakat keanggotaan gugus tugas kabupaten sebagaimana dimaksud ini ini ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk member! dukungan teknis dan administratif kepada gugus tugas kabupaten dibentuk sekretariat yang berkedudukan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten tanggamus yang ditetapkan dengan keputusan kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. bab pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemantauan pelaksanaan tugas oleh gugus tugas kabupaten dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu baik melalui pertemuan koordinasi nasional, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugastengah tahunan dan evaluasi akhir. ketua gugus tugas kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati secara tahunan dan lima tahunan. bab anggaran peraturan bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanpenilaian risiko lingkungan perangkat daerah kabupaten sidenreng rappang, perlu ada acuan dan panduan untuk bahan informasi mengenai daftar, status dan peta risiko suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya untuk mempercepat penyelenggaraan spip dalam pelaksanailaian risiko lingkungan satuan kerja perangkateeve, memutuskan menetapkan peraturan bupatibab ketentuan umumbab maksud, tujuan, dan ruang lingkup peraturan bupati ini dimaksudkan sebagairangkat daerahrangkat daerah. ruang lingkup pedoman penilaian risiko perangkat daerah terdiri daril: perangkat daerah dalam kaitan penyelenggaraan spip. bpk dalam kaitan pelaksanaan pembinaadalahadalahpedoman pelaksanaan penilaian risiko lingkungan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang t terong aan gan bumi digit mma pra elit diatatala osis ara katak had .x. bicara ran b3grid aga aril bupati kepulauan siau tagulandang biaro memes get s5. sape peraturan bupati kepulauan siau tagulandang biaro nomor tahun . :z tentang retribusi tempat rekreasi pariwisata dan olahraga bed: dengan rahmat tuhan yang maha esa si barbar bar for ora bar nek. bupati kepulauan siau tagulandang biaro, janin hao menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan men ter peraturan daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro rsa: nomor tahun tentang retribusi jasa usaha, serta akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan retribusi tempat rekreasi pariwisata dan olahragak. kepulauan siau tagulandang biaro. yuta dan s lesu ten rrt fee undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas uea ane undang undang nomor tahun tentang pemerintahan man ggeissk ses z1 nn: daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor bh. arg ssasgss sek eat tambahan lembaran negara republik indonesia nomor ke. g5, undang undang nomor tahun tentang perimbangan se: keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dru undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan lembaran negara republik indonesia tahun nomor aaaaaa perangkat teknis daerah adalah dinas kebudayaan dan partai mor ti, batin. sata kabupaten tambahan lembaran negara republik indonesia nomor kepulauan siau tagulandang biaro sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kebudayaan dan lembaran negara republik indonesia tahun nomor pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan iu) sah mug serasa sop bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, undang undang nomor ahun tentang pajak daerah dan pejabat adalah pegawai negeri retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun sit melaksanakan pungutan eka han diberi kewenangan dan tugas untuk nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nan ada usi daerah sesuai dengan peraturan perundang pem pa po: nomor basmodaki peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai jenis dan bentuk produk hukum daerah, pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan: pm. hk. mkp tentang tatacara pendaftaran usaha daya jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan tan tarik wisata: menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh peraturan daerah nomor tahun tentang urusan wajib dan e. orang pribadi atau badan: tata pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten jasa usaha adalah kepulauan siau tagulandang biaro lembaran daerah kabupaten sae untuk tujuan disediakan oleh atau diberikan pemerintah daerah kepulauan siau tagulandang biaro tahun nomor ngan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang peraturan daerah nomor tahun tentang rencana maan wajib retribusi adalah orang pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten rang pribadi atau badan yang menurut peraturan kepulauan siau tagulandang biaro tahun lembaran perundang undangan, retribusi wajib untuk melakukan pembayaran retribusi daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro tahun termasuk memungut atau memotong retribusi tertentu: nomor badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha usaha lembaran daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang perseroan terbatas yel usa perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik karo tahun nomor negara bumn), atauemutuskmenetapkan peraturan bupati tentang retribusi tempat rekreasi surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya pariwisata dan olahraga be: pembayaran atau penyet juta disingkat ssd adalah bukti penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan bad formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui tempat ketentuan umum pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah: mug retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat skr adalah surat bi: asa tetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retro terutang, pre yang ip dalam peraturan ini yang dimaksud dengan surat bit wi. daerah adalah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, kak tetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat scroll pemerintah daerah adalah bupati kepulauan siau tagulandang biaro dan perangkat alah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kepulauan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang ka, siau tagulandang biaro, atau seharusnya tidak terutang: bupati adalah bupati kepulauan siau tagulandang biaro, v4. disingkat std adalah surat untuk bagian kesatu ilusi daerah, yang selanjutnya surat tagihan retribusi administratif berupa bunga dan atau retribusi tempat rekreasi dan olahraga sanksi administrasi hem tagihan retribusi dan atau dendam dan mengolah data, pasa kegiatan menghimpun lah serangkaian keg pemeriksaan lea kak yang dilaksanakan secara objektif dan profesional saban pak standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas berdasarkan santan dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka kl: pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, emak eni peraturan perundang undangan perpajakan daerah dan dan atau dikelola oleh pemerintah daerah: meta busi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi tp) objek retro play. selatan jaan pidana dibidang perpajakan seh bali bada ga an, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah ang dilakukan oleh penyidik daerah, secara nag yan sekar bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah mengumpulkan dan retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, perpajakan daerah dan atau dikelola oleh pemerintah, bumn, bumi, dan pihak swasta: subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan bab yang menggunakan menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga nama, objek dan subjek retribusi yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah:isediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, usaha dipungut sebagai retribusi, atas jasa yang disediakan oleh 5g saha mana sain dengan menganut prinsip prinsip komersial karena pada dasarnya bel sedi aktor swasta, dapat kakak tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengunjung yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi. objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah komersial, meliputi ki. mere metorakiaa kekayaan daerah yang. belum besaran tarif retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga ditetapkan sebagai eun ara optimal dan atau, berikut shunbenakayan daerah sepanjang belum disediakan secara memadai il. karcis tanda masuk terdiri dari pelayanan kah. karcis tanda masuk untuk objek wisata, rekreasi dan tempat olahraga, leh pihak swasta. sis kesejarahan kepurbakalaan, permusuhan, serta cagar situs situs. wisata sejarah dag dewasa rp. , orang subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang anak anak rp. , orang san ube usaha. menggunakan menikmati pelayanan wira bada dewasa rp. , orang bab iii anak anak rp. , orang tempat rekreasi dan olahraga jenis retribusi jasa usa golongan fans rp. , orang jak anak rp. , orang pas karcis parkiran adalah kendaraan roda , benda: busi jasa usaha dalam peraturan rp. , aan bi: jenis retribusi daerah yang retro kembar ata rp2. kendaran. retribusi tempat rekreasi dan olahraga. kendaraan roda rp. , kendaraan card ijin untuk penyelam rp. , orang bab pembayaran metric prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi usi yang terutang sebagaimana dimaksud pada satunya lte.jasa usaha didasarkan ve: pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, bab keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud para adalah keuntungan se. penerbitan surat ketetapan retribusi daerah dan tata cara yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan usg penyetoran berorientasi pada harga pasar. png, bab surat ketetapan retribusi daerah selanjutnya disingkat skr sebagai ai! tata cara pemungutan mane gunakan diterbitkan dan atau dicetak oleh dinas pendapatan pengelolaan dan aset basa daerah (disingkat pekan) kabupaten kepulauan siau tagulandang. biaro. penerbitan dan atau pencetakan skr sebagaimana dimaksud dinas retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang kemcayean dan pariwisata mengajukan permohonan menyalurkan kepada camat dipersamakan, disertai penandatanganan dokumen penyerahan sebagai alat bukti yang diperlukan. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dapat retribusi dilakukan penyetoran kas daerah melalui nomor rekening dr! berupa karcis, kupon dan kartu langganan serta card, surat naa suk setoran dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah kabupaten kepulauan siau kab retribusi sebagaimana dimaksud diwajibkan memasukan fotokopi dinas pekan kabupaten kepulauan siau tagulandang tagulandang biaro, tata cara pemungutan retribusi bupati melimpahkan kewenangan dan dinas keb ang biaro e:. dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro kepada camat dan atau dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kepulauan si. siau tagulandang biaro: bab vii pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada camat dapat perang seribu yat keringanan, pengurangan dan pembebasan ba. melimpahkan kewenangan kepada lurah dan atau kapital dimana terdapat pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga, pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada kepala dinas kebudayaan dan pariwisata menugaskan kepada pegawai dinas untuk secara memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, bersama sama camat, dan atau lurah, kapital melakukan pemungutan retribusi. kj, pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus, tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan kas daerah sebagaimana dimaksud maksud pada pemohon baik orang perseorangan dan atau atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan skr atau dokumen lain yang badan ikan dipersamakan mengajukan permohonan kepada bupati melalui dinas kebudayaan dan pariwisata dengan melampirkan dokumen yang dijadikan alasan pengajuan: mt! pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak dimaksud bupati menerbitkan surat rekomendasi. pidana bidang retribusi daerah: "9g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau bab vii tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas pemeriksaan orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa: memotret upati melalui pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan hj. menghentikan penyidikan dan atau, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka . melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana melaksanakan peraturan perundang undangan retribusi daerah. bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ana undangan, penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan dimulainya dark penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya kepada penuntut umum melalui penyidikan penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang ban diatur dalam undang undang hukum acara pidana. pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah daerah diberi bab wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana ketentuanwajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan bh: tertentu lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang task daerah diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau pidana denda paling berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. banyak (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar"ne nd. berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan denda sebagaimana dimaksud tersebut menjadi lengkap dan jelas: pada merupakan penerimaanbab meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan ketentuan penutup dengan tindak pidana bidang retribusi daerah, pasar rai asd memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana eh, bidang retribusi daerah, pada saat peraturan bupati ini berlaku, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, daya yang kan tana peraturan bupati yang mengatur pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti empat rekreasi pariwisata dan olahraga sepanjang bertentangan dengan peraturan bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak tersebut, berlaku uu. batu ad ie. nan .: ang bun diundangkan. agar setiap orang 35k ini mulai berlaku pada tangga sea ima memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan! bupati kepulauan siau tagulandang biaro aan mengeja dalam berita daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro. perahu biaro penempatannya ran bupati kepulauan siau tagulandang nomor tahun ditetapkan condong siau juli pada tanggal bantuan operasional kelurahan (bok) kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro bupati kepulauan siau tagulandang biaro, jana tahun anggaran mah ips dengan rahmat tuhan yang maha esa aka bupati kepulauan siau tagulandang biaro, men pamnaomi kelurahan sebagaimana diamanatkan peraturan pemerintah diundangkan condong siau nomor tahun tentang kelurahan, maka dipandang pada tanggal juli tea perlu mengalokasikan bantuan operasional kelurahan bok) bagi kelurahan se kabupaten kepulauan siau tagulandang daerah, biaro tahun anggaran retoris figd. bupati kepulauan siau tagulandang biaro. sekretariat daerah1:) mengingat undang undang nomor tahun tentang pon fam pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia gea jenis, sh, tahun nomor tambahan lembaran negara bina utama mudip. tahun tentang perubahan kedua atas undang undang daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang bia nomor tahun tentang pemerintahan daerah beritkji: indonesia tahun nomor tambahan lembaran b3: negara republik indonesia nomor pi,
tan bupati tanah bumbu peraturan bupati tanah bumbu bupati tanah bumbu, menimbang bahwa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan ppm mp) merupakan salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan melalui kegiatan pemberdayaan yang mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup, kelestarian dan pengembangan hasil hasil yang telah dicapai dalam pembangunan fisik, pemberdayaan sosial dan pengembangan ekonomi mikro melalui ppm mp, perlu terus diadakan pengawasan, pembinaan dan perlindungan, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, bupati berkewajib, bahwa berdasarkan surat menteri dalam negeri republik indonesia tertanggal agustus nomor: pmd perihal kebijakan pelestarian hasil ppk, ditegaskan agar pemerintah daerah lokasi ppk mengatur perlindungan dan pelestarian ppk serta alokasi anggaran pembinaan dan pengawasannya dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati walikot,im koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tk ppm mp) adalah tim koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tk ppm mp) kabupaten tanah bumbu. inspektorat adalah badan pengawasperangkat daerah kabupaten tanah bumbu yang memimpin penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan. penanggung jawab operasional kegiatan ok) adalah penanggung jawab operasional kegiatan ppm mp. program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang selanjutnya disebut ppm mpyang diberikan kepada masyarakat wilayah kecamatan. unit pengelola kegiatan yang selanjutnya disebut upk adalah unit pengelola kegiatan pelaksanaan operasional ppm mp dan sebagai pelaksana mandat dari mad yang mengkoordinasikan kegiatan antar desa termasuk mengelola kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan ppm mp. dana bergulir adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang berasal dari hibah ppm mpvitas kelompok masyarakat perdesaan sektor riil yang memproduksi bahan barang, usaha bidang penjualan atau pemasaran maupun yang berbentuk usaha lainnya. kelompok simpan pinjam selanjutnya disebut ksp adalah aktivitas kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan simpanan dan kegiatan pinjaman yang dikelola secara mandiri. kelompok spp adalah ksp yang beranggotakan khusus perempupm mp. hasil kegiatan sarana prasarana adalah hasil kegiatan berupa sarana dan prasarana secara fisik untuk kepentingan masyarakat dan selanjutnya disebut sarana prasarana. bab kedudukan dan prinsip penyelenggaraan bagian pertama kedudukan kelembagaan hasil kegiatan ppm mp merupakan aset sosial masyarakat desa pada kecamatan lokasi ppm mp dan harus berbadan hukum. masyarakat berhak sepenuhnya atas kepemilikan hasil kegiatan ppm mp termasuk dana bergulir. pengembangan lebih lanjut atas hasil kegiatan ppm mp sebagaimana dimaksud diputuskan melalui forum mad dan atau bad. pemerintah daerah berkewajiban mengatur upaya perlindungan dan pelestarian terhadap hasil kegiatan ppm mp. seluruh aparat pemerintah daerah terkait ikut bertanggung jawab atas perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp terutama untuk masyarakat miskin. bagian kedua prinsip perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan atas dasar prinsip prinsip keberpihakan kepada orang miskin, transparansi, partisipasi, desentralisasi, akuntabilitas dan berkelanjutan. bab iii maksud dan tujuan bagian pertama maksud maksud perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm adalah: melindungi seluruh hasil kegiatan ppm mp dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat, melestarikan prinsip ppm mp dan mekanisme ppm mp. menjamin kelangsungan sistem pengelolaan yang selama ini telah dibangun dan diperjuangkan ppm mp, dan memberdayakan dan mengembangkan seluruh hasil kegiatan ppm mp termasuk kelembagaan yang diperlukan. bagian kedua tujuan tujuan umum perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp adalah untuk memberikan kejelasan status dan perlindungan yang berkekuatan hukum tetap atas kepemilikan hasil kegiatan ppm mp, menjamin terlaksananya prinsip dan mekanisme ppm mp, serta memastikan keberpihakan pada orang miskin. tujuan khusus perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp adalah: menegaskan bahwa masyarakat adalah pemilik yang sah satu satunya hasil kegiatan ppm mp, memperkuat kelembagaan upk sebagai lembaga pelaksana mandat forum mad dan atau bad dalam pengelolaan dana bergulir, menegaskan bahwa hasil keputusan forum mad dan atau bad yang dituangkan dalam anggaran dasar merupakan hasil keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan ppm mp, memperkuat status hukum forum mad dan atau bad dan upk dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam program kemasyarakatan. bab perlindungan hasil kegiatan ppm mp hasil kegiatan ppm mp adalah milik masyarakat dan bukan milik lembaga apapun termasuk pemerintah desa. hasil kegiatan ppm mp tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. khusus hasil kegiatan ppm mp yang menghasilkan pendapatan, maka pendapatan dimaksudsebagaimana dimaksud dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. bupati selaku kepala daerah adalah penanggung jawab dan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp tingkat kabupaten. bupati membentuk tim pembina yang secara operasional bertugas melakukan pembinaan. inspektorat adalah badan pengawas daerah yang oleh bupati ditugaskan melakukan pengawasan, pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp. camat merupakan penanggung jawab dan pembina perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp tingkat kecamatan masing masing. kepala desa merupakan penanggung jawab perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp desa masing masing. bab dana pembinaan sumber pendanaan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp yang dilakukan oleh tim pembina dianggarkan dari apbd kabupaten atau sumber penerimaan daerah yang lain dan sah serta tidak membebani masyarakat atau lembaga yang ada ppm baik secara langsung ataupun tidak langsung. alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud ditentukan dan diatur oleh bupati dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. bab mekanisme perlindungan mekanisme perlindungan hasil kegiatan ppm mp diatur melalui tahapan sebagai berikut: seluruh masyarakat lokasi ppm mp membentuk bad melalui forum mad yang kepengurusan dan keanggotaannya disahkan oleh bupati, forum mad dan atau bad menginventarisir seluruh hasil kegiatan ppm mp termasuk dana bergulir untuk disahkan oleh bupati sebagai aset sosial yang harus dilindungi dan dilestarikan,p dan dituangkan dalam anggaran dasar untuk kemudian disahkan oleh camat lokasi program atas nama bupati, lembaga hasil bentukan forum mad dan atau bad sebagaimana dimaksud huruf segera menyusun anggaran rumah tangga dan disahkan oleh camat masing masing lokasi, kepengurusan upk dan badan pengawas upk yang diputuskan melalui mad disahkan oleh bupati, pengurus lembaga lainnya yang dibentuk forum mad dilaporkan kepada bupati. bab vii mekanisme pelestarian mekanisme pelestarian hasil kegiatan ppm mp diatur sebagai berikut: pelestarian hasil kegiatan sarana prasarana dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat desa lpml): pada tingkat desa dapat diterbitkan peraturan desa tentang tata cara pemeliharaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf tanpa harus merubah status kepemilikan oleh masyarakat, pelestarian dan pengembangan dana bergulir dilakukan oleh upk beserta lembaga lembaga pendukung yang dibentuk oleh bad dan diawasi oleh badan pengawas upk. bab viii asosiasi bad dan forum upk untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama, maka pada tingkat kabupaten dapat dibentuk: asosiasi bad sebagai wadah pengembangan partisipasi masyarakat, dan forum upk sebagai wadah kerjasama dan komunikasi antar upk dengan ketentuan dan kesepakatan diatur secara musyawarah. bab ketentuan khdana bergulir ppm mp tingkat kecamatan, diangkat dan dibentuk oleh bad. bad melalui forum mad menyusun dan menetapkan ketentuan pergiliran. dana upk dapat disimpan dalam bentuk simpanan rekening salah satu bank yang disepakati. dana bergulir uep hanya dapat dimanfaatkan untuk pendanaan usaha individual melalui mekanisme kelompok. dana bergulir spp dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan pendanaan usaha masyarakat maupun pemenuhan kebutuhan dasar melalui mekanisme kelompok. seluruh aparat perintahkan baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten tidak diperbolehkan menerima baik langsung ataupun tidak langsung pemberian dalam bentuk honor, insentif dan hadiah atau bentuk apapubad atau forum mad dapat menerima bantuan, donasi, dan pinjaman dari atau mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. upk tidak boleh menerima simpanan masyarakat. bab pemekaran wilayah kecamatan dalam hal terjadi pemekaran wilayah kecamatan, forum mad dapat tetap dilakukan tanpa harus membentuk forum baru. jika dikehendaki pemisahan hasil kegiatan ppm mp, maka ketentuan pemisahan dilakukan oleh bad melalui forum mad kecamatan induk. bab pengawasan pengawasan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp dilaksanakan oleh inspektorat atau lembaga lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati. bab xii ketentuan lain terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggara rain perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppm mp pada setiap kecamatan, berlaku peraturan bupati ini dan spm (norma, standar, pedoman dan manual) pelaksanaan ppm mp yang dikeluarkan oleh38ekretariat dewan perwakilan rakyat daerahluwu utara nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi,., sehingga berbunyi sebagaimana berikut sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana anggaran dprd dan sekretariat dprd, mengurus dan menata usaha serta menyiapkan rencana program, kegiatan sekretariat dprd serta laporan pertanggungjawaban keuangan dprd dan sekretariat dprdkmempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja subbagian; menyiapkan bahan bimbingan penyusunan rencana anggaran dprd dan sekretariat dprd; mengkoordinasikan jadwal kegiatan dengan perencanaan, peruntukan keuangan dprd dan sekretariat dprd; melaksanakan pengurusan ketatausahaan keuangan dan perencanaan program dprd dan sekretariat dprd; menyiapkan bahan penyusunan program kerja kegiatan dprd dan sekretariat dprd; melaksanakan penyusunan dan penataan pelaporan keuangan dprd dan sekretariat dprd; menyusun laporan kinerja instansi pemerintah laki sekretariat dprd; menyusun rencana strategis sekretariat dprd; membagi tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya; mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja samdan memberi ;humas dan protokol dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan, penyelenggaraan keprotokolan serta memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pers. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala subbagian humas dan protokol menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan kegiatan sub humas dan protokol mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyusun rencana dan program kerja subbagian; yang berhubungan dan penggunaan mengurus dan pengaturan penerimaan tamu dalan rapat dewan; menyiapkan dan memfasilitasi hubungan timbal balik antara dprd dengan pemerintah dan masyarakat; mengatur pelaksanaan acara kegiatan dprd; melaksanakan dan mengkoordinasikan hubungan kerja warna dengan instansi lain yang bersangkutan dengan kegiatan keprotokolan; melaksanakan pendampingan pimpinan dan anggota dprd dalan melaksanakan kegiatan dikeluarkan kantor sesuai petunjuk pimpinan; mengatur persiapkan rapat rapat, pertemuan yang memerlukan pelayanan bersifat keprotokolan; menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat; menampung aspirasi yang disampaikan masyarat take dprd dan menyalurkan kepada alat kelengkapan dprd sesuai sifat dan keperluannya; menangani dan pemberitaan kegiatan dprd; mengelola, mengkaji data dan menyajikan berbagai kegiatan dprd melalui protocol dan humas; mengatur penugasan fotografer dan kameramen berdasarkan kegiatan yang ada; memelihara peralatan audio visual agar selalu siap untuk digunakan; meliput berita media cetak dan elektronik yang berhubungan kegiatan dprd dan sekretariat dprd; membuat kliping pers dprd yang diambil dari berita berita yang terbit pikiran dan majalah serta mendistribusikan sesuai keperluan; mengolah, mengkaji data dan menyajikan berbagai kegiatan dprd; mengkoordinir staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja warndokumentasi dan perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas merumuskan kegiatan sub bagian dokumentasi dan informasi produk hukum dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang dokumentasi dan perpustakaan. dalam menyelengmenyusun rencana dan program kerja subbagian; menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan dokumentasi dan perpustakaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya; menata dan memelihara keutuhan buku buku dokumentasi dan perpustakaan; menyimpan semua peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah; menyimpan semua arsip dokumen sebagai bahan untuk dapat dipertanggungjawabkan; mengumpulkan biodata anggota dprdperaturan bupati ini mulai berlalasisten fr. kabar hukum kasual ditetapkan masamba pada tanggal use.mber bupati luwu utara, nai dlr diundangkan masamba pada tanggal deserrtber sekretaris daerah, mujahidin ibrahim berita daerah kabupaten luwu utarayanan informasi dan dokumentasiketentuan peraturan perundang undangan yang berlakutanah bumbu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanah bumbsekretariat ppid adalah sekretariat yang bertanggungjawab bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, bidang pengelola data dan klasifikasi informasi serta pengelolaan administrasi ppid kabupaten tanah bumbungelola layanan informasi dan dokumentasi adalahdalam hal pelayanan dan pengadminsitrasian, dibentuk sekretariat ppid yang ditetapkan dengan keputusan bupati. ppid sebagaimana dimaksud mempunyai tugas,sekretariat ppid sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: mengumpulkan data dan informasi, mengolah data menjadi informasi dan mendistribusikan informasi tersebut kepada masyarakat baik cetak, elektronik, maupun multimedia, dan mengelola administrasi ppidsetiap skpdcccc beserta unit unit kerja bawahnya, cc yang dikeluarkan oleh badan public,
pan inspektorat kabupaten rokan hilir dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rokan hilir menimbang aa. bahwa berdasarkkabupaten rokan hilir sebagaimana diubah dengan peraturan daerah nomor tahun ditegaskan bahwa,jalan merdeka telp. fax. bagansiapiapi www www wwwnomor tahunmemutuskan menetapkan peraturan bupati rokan hilir tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja inspektoratilir. inspektorat adalah inspektorat kabupaten rokan hilir. inspektur adalah inspektur inspektorat kabupaten rokan hilir. inspektur adalah seorang petugas dalam pengertian pada organisasi fungsional yang bertugas menyelidiki apakah pekerjaan dijalankan oleh karyawan pegawai menurut syarat syarat yang telah ditentukan dan menjaga agar kualitas (barang jasa) dan atau pekerjaan yang dihasilkan tetap dan sesuai dengan rencana, sekretariat adalah sekretariat pada inspektorat kabupaten rokan hilir. sekretaris adalah sekretaris pada inspektorat kabupaten rokan hilir. pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi kegiatan dengan tujuan agar organisasi kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya baik dibidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional. inspektur pembantu wilayah adalah inspektur pembantu wilayah lingkungan inspektorat kabupaten rokan hilir. subbagian adalah subbagian lingkungan inspektorat kabupaten rokan hilir. kelompok jabatan fungsional adalah tenaga fungsional auditor dan atau jabatan fungsional lainnya pada inspektorat kabupaten rokan hilir. bab susunan organisasi susunan organisasi dinas pendapatan terdiri dari inspektur, sekretariat, terdiri dari sub bagian perencanaan dan program, goa, sub bagian umum dan kepegawaian,b iii tugas, fungsi dan uraian tugas bagian kesatu inspektorat inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pengawasan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemantauan dan pembinaan penerapan sistem pengendalian internasional pemerintah spip)yang dimaksud pada), pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasrencanakan tugas tugas yang akan dilaksanakan seperti pelayanan teknis administrasi maupun fungsional) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada sub bagian tentang surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta perencanaan program dan pelaporan, mengoreksi hasil kerja bawahan, membimbing, menilai kepatuhan dan kedisiplinan pegawai, mengelola kegiatan umum dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga inspektorat, mengoreksi konsep surat balasan, surat edaran, surat pengantar dan laporan kegiatan kesekretariatan: memeriksa dan menyetujui permintaan pengadaan dan pendistribusian barang alat kantor dan inventaris kantor, memeriksa konsep laporan triwulan dan tahunan kepegawaian dan barang inventaris, menyusun konsep rencana anggaran belanja administrasi dan kegiatan, melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan (verifikasi) belanja administrasi umum dan kegiatan, memeriksa konsep bahan rapat koordinasi internal dan eksternal, memeriksa konsep laporan keuangan belanja administrasi umum dan kegiatan, memeriksa konsep rencana kerja dan tata kerja serta laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, mencatat dan melaporkan kepada atasan tentang laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja dan menyusun laporan lain dalam rangkaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta tata kepemerintahan yang baik (good governance), meneliti, menelaah dan analisa sistem prosedur kerjakedinasan lain sesuaieleksi surat masuk dan surat keluar sebelum disampaikan kepada pimpinan, mengkoordinasikan dan pengawasan penggandaan surat masuk dan surat keluar, distribusi dan pengiriman surat keluar, mengkoordinasikan pengetikan surat, naskah, laporan dan bahan paparan pimpinan, d.mengatur dan menata berkas naskah yang akan ditandatangani pimpinan, mengatur pelayanan tamu dan keamanan kantor, membuat rencana kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengadaan barang inventaris kantor serta pengaturan kendaraan dinas, wo, membuat konsep laporan barang inventaris kantor, mengatur tata letak, kerapuhan, ketertiban dan pengamanan kantor, menyiapkan ruangan untuk keperluan pertemuan rapat sosialisasi dan pelatihan in the job training, menyaring informasi dan menganalisa berita guntingan koran, k.menata dan mendokumentasikan laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut lhp dan dokumen penting lain, mengatur penyelenggaraan rapat pertemuan sosialisasi dan pelatihan yang akan diadakan dalam maupun luar kantor, melaksanakan tugas pengelolaan kepustakaan kantor, melaksanakan tugas kehumasan yang meliputi pengaturan jumpa pers, pers tour, menjalin kerjasama dengan kalangan pers dari media cetak elektronik dan stake holders lain, melaksanakan pendataan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, tingkat pendidikan formal, pelatihan teknis fungsional dan keluarga pegawai, melaksanakan monitoring kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan absensi pegawai, mengkoordinasikan pengisian, distribusi dan evaluasi terhadap dp3 dan lp2p pegawai: menyiapkan konsep penyusunan daftar nominasi dan daftar urut kepangkatan pegawai, menyelesaikan administrasi mutasi pegawai, pemindahan gaji serta mensitemasikan dalam kartu dan buku induk pegawai, menyiapkan konsep rencana peningkatan keterampilan dan kualitas melalui diklat formal maupun teknis fungsional, menyiapkan konsep pembinaan pegawai tentang kedudukan hukum dan disiplin pegawai, sengketa keluarga dan ceramah agama, mengkoordinasikan pengisian dan penataan arsip kepegawaian perorangan sebagai bahan pendokumentasian berkas pegawai, menyiapkan konsep laporan kepegawaian secara rutin dan berkala kepada bupati, menyiapkan konsep administrasi pengusulan pemberian penghargaan kepada pegawai, mengurus kelengkapan berkas pegawai untuk mendapatkan baris kartu, aspen. karpet, akses, kenaikan pangkat, pensiunan, alih tugas dan pengangkatan tugas dan pengangkatan cons pnsyang dimaksud pada kepala sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut menyusun anggaran inspektorat, menyusun dan penyiapan surat penyediaan dana, memverifikasi surat pertanggung jawaban kegiatan dari masing masing pejabat pelaksana teknis kegiatan, so. menyiapkan bahan perkiraan kebutuhan kebutuhan belanda administrasi umum dan kegiatan masing masing urban dan secretariat yang tuangkan dalam rancangan anggaran sesuai dengan prioritas pemenuhan kebutuhan pembinaan kegiatan, melaksanakan koordinasi pengelola dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang dilaksanakan oleh masing masing urban dan sekretariat, melaksanakan pencernaan terhadap bukti bukti pembayaran yang dilaksankan oleh bendahara dan para pembantu bendahara melalui pencacahan akuntansi, pemeriksaan pembukuan dan bukti administrasi keuangan lainnya, menyiapkan konsep rencana operasional pembelanjaan, menyiapkan bahan perubahan anggaran, membuat buku pengendalian pengelolaan keuangan, penyusunan dan membuat konsep laporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan, k.mengatur kerapian dan ketertiban ketatausahaan pembukuan, perhitungan anggaran dan pembinaan kepada bendahara dan para pembantu bendahara, mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan daftar gaji, pengurusan pembayaran gaji, honorarium dan upah serta passing gaji pegawai dan surat permintaan penghentian pembayaran gaji, menyiapkan konsep permintaan surat keterangan penghentian pembayaran dan memantau realisasi permintaan pembayaran kenaikan gaji berkala, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasprogram.iapkan bahan dan menyusun serta melaksanakan pengendalian rencana program kerja pengawasan: b.menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang undangan, mendokumentasikan dan mengolah data dan menyusun laporan kegiatan pengawasan, mengkoordinasikan penyiapan perencanaan program kerja pengawasan dan fasilitasi, menyiapkan laporan dan statistik inspektorat, menginfentarisasikan hasil pengawasan,dan tindak lanjut hasil pengawasan, mengadministrasikan laporan hasil pengawasan, j . melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan, menyusun statistik hasil pengawasan, apa menggalang kerjasama pengawasan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan, pemerintah dan kemasyarakatan, meliputi komisi dprd, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, staf ahli bidang pembangunan, asisten bidang ekonomi dan pembangunan, bagian perekonomian, bagian program dan pengendalian, bagian pengolahan data elektronik, dinas cipta karya dan tata ruang, dinas bina marga dan pengairan, dinas kebersihan, pertanaman dan pasar, badan pengendalian dampak lingkungan, il. badan penanaman modal pelayanan terpadu, kecamatan bangko: kecamatan bangko pusako, oo. kecamatan sinaro, kecamatan kubu, kecamatan kubu babussalam, kecamatan berkaitan, ss. perusahaan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seorangdi,pada instruktur pembantu wilayahb.menyusun program pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan tahuna pelaksaan pemeriksaan, membimbing tugas pemeriksaan berdasarkan program pemeriksaan tahunpenyusunan hasil pemeriksaan sebagai bahan masukan dalam system informasi hasil pemeriksaan sim hp): pemerintahan dan kemasyarakatan meliputi: komisi dprd, staf ahli bidang pemerintahan, asisten bidang pemerintahan, bagian tata pemerintahan, bagian pemerintahan desa, bagian hukum dan ham, bagian pelayanan pertanahan, dinas koperasi dan ukm, dinas pertanian dan perternakan, dinas perikanan dan kelautan: dinas pendapatan, dinas kehutanan, dinas perkebunan, dinas perindustrian dan perdagangan, badan ketahanan pangan, badan pengelola perbatasan, kecamatan rimba melintang, kecamatan wujud, kecamatan simpang kanan: kecamatan tanjung medan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada inspektur pembantu wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut: pemerintahan daerahtugas sebagai berikut: a.menyusun program pengawasan tahunan terhadap penyelengaraan pembangunanpemeriksaydan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. bagian kelima inspektur pembantu wilayah iii inspektur pembantu bidang wilayah iiibangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, meliputi komisi dprd: sekretariat dprd, staf ahli bidang hukum dan politik, sektarian daerah: asisten bidang administrasi, bagian keuangan, g. bagian umum, bagian perlengkapan, bagian organisasi: inspektorat, badan perencanaan pembanguan, badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: badan kepegawaian, badan penanggulangan bencana daerah, satuan polisi parking praja: kecamatan batu hampir, kecamatan pasir limau kapas, kecamatan bagan sinembah, kecamatan bagan sinembah raya, kecamatan rantau baik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada inspektur pembantu wilayah iii mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program dan mengkoordinasikinspektur wilayah iiimemasyarakat:serta mengisimelaksanakan tugas kedinasan lain yang oleh atasan. bagian keenam inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu bidangerintahan, meliputi komisi dprd: staf ahli bidang kemasyarakatan dan sdm, asisten bidang kesejahteraan rakyat, bagian bina kesejahteraan rakyat, bagian humas, bagian protokol, dinas pendidikan, dinas kesehatan:pariwisata, pemuda dan olahraga, il. dinas sosial, in. dinas tenaga kerja dan transmigrasi, badan pemberdayaan masyarakat: oo. kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, rumah sakit umum, kecamatan tanah putih, kecamatan tanah putih tanjung melawan, kecamatan rantau koper, kecamatan balai jaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud padasebagai berikut a., membagi tugas dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemeriksaan: membimbing tugas pemeriksaan berdasarkan program pemeriksaan tahunan serta pengisian format tp3, h.membimbing bawahan untuk:melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan: bagian ketujuh kelompok jabatan fungsional pada inspektorat daerah kabupaten rokan hilirkeputusan bupati daninspektorat daerah kabupaten rokan hilir,inspektur. apabila sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal inspektur menunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sekretaris. sesuai ketentuan peraturan perundang undanganbupati disesuaikan dengan ketentuan naskah dinas. surat dinas yang akan ditandatangani inspektur harus melalui para koordinasi kepala sub bagian, inspektur pembantu dan sekretaris. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, sampai dengan peraturan bupati nomor tahun tentang rincian tugas, dan fungsi po.okan hilir. ditetapkan bagansiapiapi tanggal desember bupati rokan hilir, nya anno diundangkan bagansiapiapi pada tanggal desember pit. sekretaris daerah pra rokan hilir s(setda) ne5 muhammad jolembaran daerah provinsi jawa timupada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sistematika penyusunan rkd kabupaten sampang tahun terdiri dariistematika rkd sebagaimana dimaksud pada secara terinci tercantum dalam lampiran naskah rkddan pengendalian pendamping kabupaten kolaka timur tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka timur, seimbang bahwa berdasarkan surat kementerian dalam negeri republik indonesia nomor tanggal juni yang bersifat segera, perihal rekomendasi hasil kajian dana desa dan alokasi dana desa oleh komisi pemberantasan korupsi, agar bupati segera menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan dan pengendalian tenaga pendamping, mencakup tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi bagi pendamping yang lalai melanggar aturan diwilayah kab. kolaka timngendalian tenaga pendamping kabupaten kolaka)"aga ahh harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diterapkan secara tahap. retensi tenaga ahlipengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan, dan atau, mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program wilayahnya. kompetensi pendamping desa dan pendamping lokalpendamping desa dan pendamping lokal desa diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan: pelatihan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai kebutuhan,. pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja,,alle 'naga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa diberlakukan evaluasi valuasi kinerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bab pendanaan haber pendanaan terhadap tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal jess berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan anja daerah provinsi dan kabupaten. bab kode etik tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa tidak terlibat dalam politik praktis, tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa tidak memanfaatkan dana desa untuk kegiatan politik, tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa tidak menerima suap dalam bentuk apapun terkait dengan kegiatan pendampingan dana desa serta menyalahgunakan dana desa atau wewenang serta penyimpangan prosedur pendampingan dan prinsip prinsip program pendampingan desa, tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa melakukan pengambilan keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, memberi saran, atau melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat, tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa agar tidak bertindak sebagai supplier bahan dan alat, menunjuk salah satu supplier, atau fungsi sebagai perantara, tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa dengan sengaja atau tidak membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi: tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa agar tidak memfasilitasi desa untuk melakukan pekerjaan terkait dengan penggunaan dana desa: tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan, tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa melakukan pemalsutenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa agar tidak lalai dalam menjalankan tugas pendampingan, tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa agar tidak melakukan kegiatan praktek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. hal kode etik sebagaimana dimaksud pada dan maka bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. bab sanksi (#s30si adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam pendampingan desa. sanksi suap untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam atan pendampingan desa. sanksi dapat berupa aksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku: ' aksi program adalah pemberhentian pemecatan pemutusan kontrak kerja dari niatan pendampingan: bab vii mekanisme evaluasi kinerja aspek penilaian dalam evaluasi pendampingan desa mencakup (empat) aspek utama kinerja administrasi, kinerja koordinasi dan kinerja pendampingan. kinerja administrasi kewajiban administrasi pendamping desa dan pendamping lokal desa berkewajiban memenuhi tanggung jawab administrasi yang meliputi: rencana kerja tindak lanjut rtl): laporan individu: laporan program, lembar waktu kerja lwk) bukti domisili dan kehadiran dilokasi tugas, spp dan pelaporan kunjungan dinas. indikator penilaian indikator kinerja administrasi meliputi: ketaatan dan kedisiplinan dari pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam menyusun dan menyampaikan dokumen dan bukti bukti administrasi kepada satker kabupaten dan satker provinsi secara regular, kemampuan pendamping desa dan pendamping lokal desa untuk menyusun dokumen dan bukti bukti administrasi secara benar sesuai dengan format baku yang berlaku, ketelitian pendamping desa dan pendamping lokal desa untuk menyampaikan dokumen administrasi secara lengkap sesuai ketentuan yang ditetapkan, kemampuan pendamping desa dan pendamping lokal desa untuk menyampaikan dokumen administrasi secara cepat dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. kinerja koordinasi kewajiban koordinasi pendamping desa dan pendamping lokal desa berkewajiban untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lain dalam setiap kegiatan program seperti: pendampingan masyarakat, supervisi, pelatihan, penanganan masalah, dil. indikator penilaian pendamping desa dan pendamping lokal desa dinilai kinerjanya terkait kualitas koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut: kemampuan pendamping desa dan pendamping lokal desa memanfaatkan peluang kerja sama dan koordinasi secara optimaldilayani: kemampuan pendamping desa dan pendamping lokal desa mendayagunakan sumberdaya secara hemat dan efisien dalam bekerjasama dan berkoordinasi: kepatuhan pendamping desa dan pendamping lokal desa pada standar pelayanan maupun prosedur kerja, kemampuan pendamping desa dan pendamping lokal desa untuk bekerja secara sistematis dan terkontrol sesuai standar pelayanan maupun prosedur kerja sehingga pihak pihak yang berkoordinasi dapat bekerjasama secara nyaman, serta bebas dari rasa was was akan kesalahan dan komplain, kepemimpinan pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam pengelolaan pekerjaan secara kolektif: kinerja pendampingan kewajiban pendampingan yang dimaksud kinerja pendampingan adalah unjuk kerja pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam bekerja sesuai tupoksi. untuk itu, pendamping desa dan pendamping lokal desa berkewajiban memenuhi pelaksanaan tupoksi dengan mengacu pada etika profesi pemberdayaan masyarakat, norma program yang secara sistematik terkandung dalam prinsip prinsip program yaitu bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis transparan dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, berkelanjutan dan sederhana, uraian tugas sebagai paparan tugas teknis penjabaran tupoksi pendamping desa dan pendamping lokal desa. indikator penilaian kinerja pendampingan oleh pendamping desa dan pendamping lokal desa dinilai berdasarkan pencapaian output dan outcome sesuai dengan tupoksi setiap individu dengan rincian indikator penilaian sebagai berikut konsistensi dan ketegasan pendamping desa dan pendamping lokal desa menerapkan etika profesi, konsistensi dan ketegasan pendamping desa dan pendamping lokal desa menerapkan prinsip prinsip program, kemampuan pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam memanfaatkan sumberdaya secara optimal dalam pelaksanaan pendampingan masyarakatlayani, kemampuan pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam mendayagunakan sumberdaya secara hemat dan efisien dalam mendampingi masyarakat, kemampuan pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam pengambilan keputusan secara analitis. bab viii kewenangan sak pihak yang berwenang menilai kinerja tenaga ahli, pendamping desa dan .damping lokal desa meliputi pihak pertama sebagai pemberi pekerjaan dan pihak terima jasa pelayanan pendamping. tiap pihak berwenang untuk menilai sesuai porsinya sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. quran pembagian kewenangan secara proporsional dalam penilaian kinerja gamping diatur sebagai berikut satker provinsi satker provinsi selaku pihak pertama berkewajiban menilai kinerja seluruh pendamping yang kontraknya meliputi tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa: satker kabupaten satker kabupaten selaku pihak penerima manfaat berkewajiban menilai kinerja seluruh pendamping yang dikontrak oleh satker provinsi meliputi tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini berlaku, tenaga ahli yang belum memiliki sertifikasi potensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud masih tetap dapat menjalankan tugasnya selama dua tahun l hitung sejak peraturan bupati ini mulai berlaku. bab penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada fakta tian orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini an menempatkannya dalam berita daerah kabupaten kolaka timur. ditetapkan tirawuta pada tanggal these pj. bupati kolaka timur, anwar sanusi diundangkan tirawuta veda tanggal ordo6t pi. sekretaris daerah kabupaten kolaka timur,y. pi muh.ional tongas, memutuskan siapkan pengelolaan dan pengendalian tenaga pendamping kabupaten kolaka timur tahun anggaran babi ketentuan umum jaangenesislaka timur,'33 .suw masyarakat adalah kelompok kelompok masyarakat desa yang masing sing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu i'musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut dengan nama mn adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan'danai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, 'anatatotals, jan pendampingan desa:l'sampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: tenaga ahli pendamping desa: pendamping lokal desa. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) berkedudukan kabupaten. pendamping desa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) berkedudukan kecamatan. pendamping lokal desa sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) berkedudukan desa. bab tata cara rekrutmen pendamping desa dan pendamping lokal desa "isapan rekrutmen pendamping terdiri dari pemetaan kebutuhan, pengumuman okrubmen pendamping, seleksi pasif, seleksi aktif, dan pelatihan. 25e pemetaan kebutuhan metana kebutuhan adalah menentukan jumlah kebutuhan kuota tenaga damping kabupaten dan pendamping kecamatan yang harus direkrut. metana kebutuhan, sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan: penetapan kuota pendamping satuan kerja pusat yang dihitung berdasarkan kebutuhan dan pagu anggaran. hasil analisis provinsi terhadap kebutuhan pendamping yang berdasarkan kuota pendamping yang ditetapkan satker pusat. menempatkan orang tenaga ahli dengan pembagian sebagai berikut: (satu) orang tenaga ahli desa, (satu) orang tenaga ahli infrastruktur desa, (satu) orang tenaga ahli pengembangan ekonomi desa, (satu) orang tenaga ahli pembangunan partisipatif, (satu) orang tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar, (satu) orang tenaga ahli pengembangan tekhnologi tepat guna. menempatkan pendamping desa dan pendamping lokal desa kecamatan dengan komposisi sebagai berikut: kecamatan yang memiliki (satu) s.d. (lima) desa, ditempatkan (satu) orang pendamping desa, kecamatan yang memiliki (enam) s.d. (sepuluh) desa, ditempatkan (dua) orang pendamping desa, kecamatan yang memiliki lebih dari (sepuluh) desa, ditempatkan (tiga) orang pendamping desa. menempatkan pendamping lokal desa untuk kebutuhan seluruh desa dengan ketentuan pada dasarnya, (satu) orang pendamping lokal desa mendampingi (tiga) desa, namun dimungkinkan hanya mendampingi (dua) desa berdasarkan perhitungan jumlah desa dalam kecamatan tersebut, cara menentukan jumlah pendamping lokal desa sebuah kecamatan adalah: jugalah desa dalam satu kecamatan dibagi (tiga), dan apabila setelah dibagi (tiga) masih terdapat sisa desa yang jumlahnya kurang dari (tiga) desa, maka didampingi (satu) orang pendamping lokal desa. khusus kuota pendamping lokal desa pld), dapat ditambah maksimal dari total kuota pld provinsi dan ditempatkan pada lokasi lokasi perbatasan terisolir tertinggal, sepanjang pagu dipa dekonsentrasi mencukupi. pengumuman seleksi pendamping kebutuhan tenaga pendamping, dipublikasikan secara luas melalui media lokal atau nasional prosedur pengumuman seleksi pendamping adalah sebagai berikut: pengumuman rekrutmen pendamping dilakukan oleh masing masing satker provinsi, yang dipublikasikan dengan mencantumkan syarat dan kualifikasi pelamar, alamat penyampaian dokumen lamaran melalui box, ditujukan kepada satker pmd provinsi, . .' proses penerimaan berkas lamaran pendamping dilakukan oleh satker pmd provinsi seleksi pasif seleksi pasif adalah proses seleksi administrasi terhadap lamaran yang sesuai dengan kualifikasi dan syarat syarat administrasi. proses seleksi administrasi sebagaimana menjadi tanggung jawab satker pmd provinsi, dan secara teknis dilaksanakan sekretariat satker provinsi dibantu oleh tenaga pendamping profesional. seleksi pasif sebagaimana mengikuti tahapan sebagai berikut: sekretariat provinsi melakukan seleksi pasif satker pmd provinsi menyampaikan berita acara shortlist (daftar pendek) pelamar kepada satker pusat. satker ditjen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa review dan menetapkan shortlist. berdasarkan shortlist yang telah disetujui satker pmd provinsi menetapkan jadwal seleksi aktif. satker pmd provinsi menginformasikan jadwal pelaksanaan seleksi aktif tersebut kepada satker pusat. satker pmd provinsi dengan didukung secara teknis oleh sekretariat satker pmd provinsi mengundang peserta seleksi aktif. seleksi aktif seleksi aktif merupakan sebuah tahapan seleksi dalam rekrutmen pendamping yang ditujukan untuk mengetahui aspek pengetahuan, wawasan, kemampuan, sikap dan kepribadian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas serta keabsahan data dan riw hidup dari setiap calon pendamping. seleksi aktif sebagaimana memiliki tahapan sebagai berikut: penetapan panitia seleksi aktif panitia seleksi aktif terdiri dari panitia seleksi provinsi dan atau panitia seleksi pusat, untuk itu satker pmd provinsi satker pmd provinsi wajib membentuk panitia seleksi aktif yang terdiri dari pejabat staf pmd provinsi dan dibantu tenaga pendamping profesional. tahapan seleksi aktif proses seleksi aktif tahap pertama ditujukan untuk menyaring para pelamar kerja berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang bidang tugas yag dipilihnya. seleksi ini terdiri dari tes tertulis, focus group discussion fgd) dan wawancara. pelatihan tahapan akhir dari proses seleksi pendamping adalah pelatihan pra tugas (pembekalan) selama hari efektif. pelatihan pra tugas sebagaimana bertujuan untuk memberikan orientasi dan pembekalan kepada calon pendamping agar siap secara mental, serta memberikan pengetahuan, dan keterampilan sebelum diterjunkan lokasi penempatan. bab tugas pendamping profesional bagian kesatu tenaga ahli :as utama tenaga ahli mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, ltenaga ahli membantu pemerintah kabupaten, tenaga ahli membantu pemerintah kabupaten dan pendamping lokal desa, tenaga ahli membantu pemerintah kabupaten dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan desa, tenagaahli membantutenagaahli membantu pemerintah kabupaten dalam hal sinergitas perencanaan pembangunan desa, tenaga ahli mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, bagian keduangadministrasian, pelaksanaan, dan pengawasan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, membimbing dan memberikan informasi buat warga agar memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengenali potensi, kebutuhan, dan masalah lingkungan mereka, hingga dapat memilih dan menetapkan tindakan tepat dalam penyelesaian masalah tersebut.:bagian ketiga pendamping lokal desa pendamping lokal, dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada pendamping lokal desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi: kelompok tani, b.pendamping lokalpendamping lokal.sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi, lumbung desa: pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan desa, kolam ikan dan pembenihan ikan: kapal penangkap ikan, gudang pendingin (cold storage), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas: mesin pakan ternak: dan :: dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. bab iii manajemen pendampingan desa rekrutmen tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa, dilakukan secara terbuka: rekrutmen dimaksud pada dilaksanakan daerah dan ditetapkan oleh menteripenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten mamuju, kepala dinas adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten mamuju,muju, kepala bidang adalah kepala bidang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten mamuju, kepala seksi adalah kepala seksi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten mamuju, tenaga fungsional adalah tenaga fungsional dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten mamujukabupaten dibidangdibidang secara terpadu melaluimenyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyusunan teknis penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan, pelaksanaerencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal terdiri dari: seksi pengendalian dan pengawasan, seksi promosi penanaman modal, seksi kerjasama dan fasilitasi penanaman modal. bidang pelayanan perijinan, terdiri dari seksi pelayanan perijinan umum, seksi pelayanan perijinan tertentu dan non perijinan, seksi verifikasi dan penetapan perijinan. bidang bidang monitoring dan evaluasi, terdiri dari: seksi monitoring dan evaluasi pelayanan, seksi pengembangan sistem pelayanan, seksi penanganan pengaduan. bidang informasi, data dan pelaporanterdiri dari: seksi informasi dan penyuluhan, seksi pengolahan data dan pelaporan, seksi pengkajian, regulasi dan dokumentasidimaksud pada huruf yaitusejumlahtenagapadajenjang jabatanyangterbagidalam berbagaikelompoksesuai denganbidangkeahliandanketrampilannya. bagan struktur organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan bidang penanaman modal perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan secara terpadu. untuk menyelenggarakan tugas pokokngkoordinasikan penyusunmbina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan. melaksanak pokok melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporbina hubungan masyarakat, pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program, pelaksanaan penyusunan pelaporan, pelaksanaan pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian,, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sekretariat.kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum danrencanaan dan penyusunan program kerja lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja program sekretariat, pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, sasaran kerja pegawai skp) dan lain lain yang menyangkut urusan kepegawaian. pelaksanaan urusan rumah tangga, pelaksanaan bina hubungan masyarakat, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkungan sub bagian umum dsub bagian keuangan, penyusunapelaksana, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan ketatausahaan keuangan yang akuntabel, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkungan sub bidang keuang, evaluasi dan penyusunan pelaporpengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan program kerja, penyusunan dan mengkoordinasikan bahan rencana strategis, usulan rka dpa untuk rencana kerja tahunan, laporan akuntabilitas kinerja dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban lkp) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kpj bupati mamuju, laporan realisasi fisik dan keuangan program, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkungan sub bagian perencana, evaluasi dan pelaporlaksanakan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal untuk meningkatkan investasi kabupaten mamuju. untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada bidang penanaman modal mempunyai fungsi penyusunan rencana operasional bidang penanaman modalpenanaman modal, pembinaan bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan bidang penanaman modal, meliputi pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pelaksanaan promosi investasi potensi investasi daerah, pelaksanaan kerjasama investasi dan fasilitasi penanaman modal, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas bidangpengawasan dan pengendalian penanaman modal, menyusun laporan kegiatan penanaman modal, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan investasi kabupaten mamuju. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengendalian dan pengawasan mempunyai fungsi penyusunan rencana operasional seksi pengendalian dan pengawasan berdasarkan rencana kerja program bidang penanaman modal, pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal kabupaten mamuju, pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal kabupaten mamuju, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal kabupaten mamuju, pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal lpm) online dari para penanam modal yang wajib lpm kabupaten mamuju melalui lpm online badan koordinasi penanaman modal bkpm), penyusunan laporan kegiatan penanaman modal lpm) online, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkungan seksi pengendalian dan pengawaspokok melaksanakan promosi potensi investasi kabupaten mamuju guna mewujudkan meningkatkan investasi dan peluang penanaman modal kabupaten mamuju. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi promosi penanaman modal mempunyai fungsi penyusunan rencana operasional seksi promosi penanaman modal berdasarkan rencana kerja program bidang penanaman modal, penyusunan peta potensi investasi dan peluang investasi kabupaten mamuju, penyusunan rencana, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal untuk mewujudkan peningkatan investasi dan peluang penanaman modal, penyusunan sarana dan prasarana promosi dalam rangka penanaman modal dan layanan perijinan, pelaksanaan promosi potensi dan hasil investasi secara berkala untuk meningkatkan investasi dan peluang penanaman modal, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkungan seksi promokerjasama dan fasilitasi penanaman modal seksi kerjasama dan fasilitasi penanaman modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kerjasama bidang penanaman modal dan memfasilitasi investasi kabupaten mamuju. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi kerjasama dan fasilitasi penanaman modal mempunyai fungsi penyusunan rencana operasional seksi kerjasama dan fasilitasi penanaman modal berdasarkan rencana kerja program bidang penanaman modal, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi dan kemudahan investasi, penyusunan rencana kerjasama investasi penanaman modal, pelaksanaan fasilitasi kemudahan dan pemberian insentif penanaman modal, pelaksanaan pemanfaatan fasilitas corporate social response csr) perusahaan sebagai bagian dari program kemitraan, pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara usaha mikro kecil menengah dan koperasi umkm) dan investor, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkungan seksi kerjasama dan fasilitaperijinan bidang pelayanan perijinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan, melaksanakan pemberian kemudahan perijinan bidang penanaman modal, dan melaksanakan verifikasi dan penetapan perijinan. untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada bidang pelayanan perijinan mempunyai fungsi: penyusunan rencana operasional bidang pelayanan perijinperijinan bidang penanaman modal, pembinaan bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang perijinan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perijinan lingkungan dinas, pelaksanaan pemberian kemudahan perijinan bidang penanaman modal, pelaksanaan pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan, pelaksanaan kegiatan tim teknis bersama skpd teknis terkait layanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan, pelaksanaan verifikasi dan penetapan perijinan umum,umum seksi pelayanan perijinan umum mempunyai tugas pokok memberikan layanan perijinan umum bidang penanaman modal melaksanakan tugas pokok dimaksud pada seksi pelayanaumum, pelaksanaan pelayanan perijinan umum, pelaksanaan pemberian informasi layanan perijinan umum, mengkoordinasikan layanan perijinan umum dengan tim teknis,umumtertentu dan non perijinan seksi pelayanan perijinan tertentu dan non perijinan mempunyai tugas pokok memberikan layanan perijinan tertentu dan non perijinan bidang penanaman modaltertentu dan non perijinan, pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu dan non perizinan, pelaksanaan pemberian informasi layanan perijinan tertentu dan non perizinan, mengkoordinasikan layanan perijinan tertentu dan non perizinan dengan tim teknis:verifikasi dan penetapan perijinan seksi verifikasi dan penetapan perijinanmempunyai tugas pokok melaksanakan verifikasi, penetapan biaya perijinan dan mencetak semua jenis layanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan.verifikasi dan penetapan perijinan berdasarkan rencana program bidang pelayanan perijinan, pelaksanaan verifikasi data data pendukung bidang perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan sesuai tanda operasional prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel, penetapan biaya pelayanan dan mencetak semua jenis pelayanan perijinan bidang perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkungan seksi verifikasi dan penetaplaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan, pengembangan sistem pelayanan dan penanganan pengaduan terkait kegiatan pelayanan. untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada bidang monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi: penyusunan rencana operasional bidang monitoring dan evaluasimonitoring dan evaluasi, pembinaan bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan, pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan, pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut layanan pengaduan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkungan bidang monitoring dan evaluasmonitoring dan evaluasi pelayanan seksi monitoring dan evaluasi pelayanan mempunyai fungsi melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan seluruh jenis perijinan. untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada seksi monitoring dan evaluasimonitoring dan evaluasisistem pelayanan seksi pengembangan sistem pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pengembangan sistem layanan perijinan dan penanaman modal berbasis layanan secara elektronik. untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada seksi pengembangan sistemprogrampengembangan sistemanganan pengaduan seksi penanganan pengaduan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat dan proses tindak lanjut. untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada seksi penanganan pengaduan mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan seksi penanganan pengaduan berdasarkan rencana operasional bidang monitoring dan evaluasi, pelaksanaan penerimaan layanan pengaduan masyarakat secara langsung, melalui media massa dan layanan pengaduan secara online, pelaksanaan tindak lanjut layanan pengaduan, pelaksanaan evaluasi pengaduan yang masuk dan hasil tindak lanjut layanan pengaduan guna perbaikan sistem pelayanan bidang penanaman modal dan layanan perijinan, pelaksanaan publikasi hasil tindak lanjut layanan pengaduan sesuai prosedur dan undang undang yang berlaku, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkungan seksi penanganan pengadunam bidang informasi data dan pelaporan bidang informasi data dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi dan penyuluhan bidang penanaman modal dan perijinan, melaksanakan pengolahan data dan pelaporan, dan melaksanakan pengkajian, penyusunan regulasi dan pendokumentasian. untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada bidang informasi, data dan pelaporan mempunyai fungsi penyusunan rencana operasional bidang informasi, data dan pelaporinformasi data dan pelaporan, pembinaan bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang informasi, data dan pelaporan, pelaksanaan penyebarluasan informasi bidang penanaman modal dan layanan perijinan, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang penanaman modal dan layanan perijinan, pelaksanaan pengkajian kebutuhan penyusunan regulasi, pelaksanaan pendokumentasian dan pengarsipan seluruh data bidang penanaman modal dan layaninformasi dan penyuluhan seksi informasi dan penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan bidang penanaman modal dan layanan perijinan, melaksanakan tugas pokok dimaksud pada seksi informasi dan penyuluhan mempunyai fungsi perencanaan kegiatan seksi informasi dan penyuluhan berdasarkan rencana operasional bidang informasi data dan pelaporan, penyebarluasan informasi dalam rangka pelayanan perijinan dan penanaman modal, pelaksanaan penyuluhan pelayanan perijinan dan penanaman modal, mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkungan seksi informasi dan penyuluhan, menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkungan seksi informasi dan penyuluhpelaporan seksi pengolahan data dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan seluruhnyusunan rencana operasional seksi pengolahan data dan pelaporan berdasarkan rencana operasional bidang informasi data dan pelaporan, pemutakhiran data penanaman modal dan pelayanan perijinan, penyusunan pelaporan secara periodik terhadap pelaksanaan penanaman modal dan layanan perijinan untuk mewujudkan keakuratan dan akuntabel data dalam pelayanan perijinan, pengevaluasian pelaksanaan tugas lingkungan seksi pengolahan data dan pelaporan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkungan seksi pengolahan data dan pelaporkajian, regulasi dan dokumentasi seksi pengkajian, regulasi dan dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan regulasi dan melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipanrencanaan kegiatan seksi pengkajian, regulasi dan dokumentasi berdasarkan rencana operasional bidang informasi, data dan pelaporan, pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan menyiapkan bahan perumusan regulasi bidang penanaman modal dan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kemudahan dan kecepatan pelayanan serta kepastian hukum, pengkajian dan penyusunan program penataan sistem dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan penyimpanan arsip dan keamanan arsip, pelaksanaan pencatatan dan pengendalian dokumentasi perijinan serta serta produk hukum bidang penanaman modal dan perijinan, pelaksaan evaluasi tugas lingkungan seksi pengkajian, regulasi dan dokumentasi, penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkungan seksi pengkajian, regulasi dan dokumentasi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bab tata kerjaanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintubidang penanaman pelayanan monitoring dan informasi data modal perijinan evaluasi dan pelaporan seksi seksi seksi seksi pengendalian pelayanan monitoring informasi dan &pengawasan perijinan umum &evaluasi penyuluhan pelayanan seksi seksi seksi seksi promosi pelayanan pengembangan pengolahan penanaman modal perijinan tertentu sistim pelayanan data dan non perijinan pelaporan seksi seksi seksi seksi kerjasama verifikasi dan penanganan pengkajian utd &fasilitasi penetapan pengaduan regulasi dan penanaman modal perijinan dokumentasi jagung lili lili iii bupati mamuju habis wahid
ap) tega kir st2aini many kai te ahli ut3semur remas pan emayanatan egg anna ngga ini naa ali madya ane \|. \|. po. ahli utama bupati sintang, djarot intcad cam operator software programmer implemented hardware technician fasilitator senior assistant professional staff assistant professional staff special technician inspector technician inspector surveyormanajer kantor site office manager administrator sekretaris ahli bahasa sekretaris operator komputer drafted (manual) konseptor kurir office boy sopir penjaga satpam bupati sintang. djarot sinaro lampiran vreimbursable kegiatan konsultansi lingkungan pemerintah kabupaten sintang tahun anggaran jenis pengeluaran satuan harga keterangan dokumen perjalanan luar biaya untuk pengurusan paspor, negeri visa, fiskal, sertifikat kesehatan, dlproyek bulan untuk keluarga org trip\|orang trip excess baggage) hanya untuk mobilisasi dan demobilisasi bagasi yang tidak dibawa sendiri proyek bulan untuk lajang kg trip cost max25 orang trip untuk keluarga kg trip cost max keluarga tripjenis . semen temu fest temanroda cil unit costil unit cost biaya instalasi telepon unit cost internet website catatan penentuan harga cost" ini merujuk pada standar yang berlaku dan atau bisa mengikuti aturan yang ada pada perpres tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu pada huruf dan disebutkan bahwa hps ditetapkandiskualifikasi, atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.fixed unit rate kegiatan konsultansi lingkungan pemerintah kabupaten sintang tahun anggaran sewa kendaraan dan o&m tidak termasuk driver untuk operational maintenance) kendaraan roda untuk lokasi proyek terpencil terisolir, harga dapat s d2,5o&m roda bulan roda bulan o&m operation maintenance sewa kantor proyek kebutuhan ruangan rata rata per orang, maksimum untuk orang, dan ruang rapat untuk proyek bulan,. untuk proyek s d bulan, tidak diberikan fasilitas penyewaan kantor. untuk proyek terpencil terisolir, harga dapat s d kali lebih besar. kabupaten m? bulan lokasi proyek lapangan m? bulan sewa peralatan kantor computer desk top unit blnln scanner unit bln mesin fotokopi unit bln mesin fax unit bln mesin ketik unit bln lcd proyektor unit bln digital camera unit bln potter unit bln jenis. harga x0\| jenis pengeluaran satuan rp) keterangan sewa furniture kantor meja dan kursi kerja set bln meja dan kursi rapat set bln air conditioned unit bln filling cabinet unit bln white board unit bln shelf unit bln water dispenser unit bln dll biaya operasional kantor untuk biaya listrik, air, kebersihan, proyek dll (termasuk perawatan)., website. belum termasuk biaya pemasangan penyambungan telepon, internet dan website.tunjangan harian berlaku hanya untuk lajang. per diem allowance) untuk biaya akomodasi uang harian. tidak mendapat housing allowance. untuk proyek bulan, mendapat tunjangan perumahan. khusus proyek bulan org hari tunjangan perumahan untuk proyek bulan, dibayar housing allowance) awal proyek. untuk proyek bulan, dibayar setiap awal tahun proyek. proyek bulan prof staf) set bln untuk lajang proyek bulan sub prof) set bln untuk lajang proyek bulan prof staf) unit bln untuk keluarga jenis. taj mmm tera feat ema penempatan sementara untuk maksimal hari setelah temporary logging) kedatangan lokasi proyek... osa) untuk uang harianpenginapan tugas luar tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor. untuk biaya akomodasicuti tahunan setelah bertugas tahun terus annual leave) menerus. hanya untuk tiket pesawat pp) dan transport lokal. ketentuan cuti mengikuti proyek bulan: peraturan perundangan yang jakarta org berlaku. provinsi org kabupaten org lokasi proyek lapangan org biaya seminar rapat biaya seminar rapat terkait dengan sewa ruang rapat hari #)\| pembahasan laporan. makanan kotak snack kotak biaya pelaporan biaya pelaporan tergantung dari jenis,kantor utama sub proyek laporan pendahuluan buku laporan antara buku&m buku keping jenis . harga jenis pengeluaran satuan rp) keterangan flash disk buah fotokopi lembarfotokopi lembar sewa peralatan penunjang thermometer digital laser unit bln hammer test unit bln theodolite unit bln theodolite unit bln theodolite unit bln theodolite unit bln bluetooth, reflectorless waterways unit bln hand gps unit bln dllbila lokasi sewa ruang rapatbelum diketahui makan biaya langsung non personil ini bisa ditentukan sebagai cost. bupati sintang, djarot sinarosatuan kerj. lampiran peraturan bupati sintang nomor tahun tanggal desember tentang:ualifikasi dan klasifikasi tenaga ahli nasional dalam rangka undangan pelelangan internasional international competitive bidding (icb) dan undangan pelelangan nasional national competitive bidding (ncb) tahun anggaran tenaga ahli nasional dalam pelelangan yang dipersyaratkan bersertifikat keahlian skk ska) dengan ketentuan undang undang republik indonesia tahun tentang jasa konstruksi. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesiamenteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesialainnya yang mempersyaratkan tenaga ahli mempunyai sertifikat keahlian skk ska). tenaga ahli nasional dalam pelelangan yang tidak dipersyaratkan bersertifikat keahlian skk ska) dengan mengikuti ketentuan pengguna jasa. tenaga sub profesional pendidikan tinggi sarjana s1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan (tiga) tahun dikategorikan sebagai tenaga ahli pemula sub professional). pendidikan akademi diploma d3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal (tiga) tahun. catatan pendidikan akademi diploma d4) setara dengan pendidikan tinggi sarjana s1). bupati sintang, djarot sinarointernational competitive bidding icb) dan biaya langsung personil untuk pengadaan jasa undangan nasional national competitive bidding ncb),yang dihitung sudah mencakup gaji dasar termasuk ph beban biaya sosial, beban biaya umum, dan keuntungail bom bob boh (bob boj (boh dasar perhitungan blp dilakukan sebagai berikut blp bbs #bbu tk. bab ill(tahun) s1 pengalaman tahun dianggap tenaga sub professional lampiran1\|. umumnya bo) p e ahli utama\| s1 pengalaman tahun dianggap tenaga sub professional lampiran bupati sintang, djarot sinaro
lununjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan kabupaten sintang serta tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik dalam daerah maupun luar daerah, maka dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas, bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap aturan perjalanan dinas, maka dipandang perlu untukdandiubah, diubah, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pejabat negara, pejabat daerah lainnya dan pegawai asndaerah lainnya dan pegawai asn yang akan melaksanakan perjalanan dinas. dalam hal pejabat negara dan ketua dprd melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, spt ditandatangani oleh pejabat negara dan ketua dprd. dalam hal pejabat daerah lainnya dan pegawai asn melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, spt ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. dalam hal pimpinan tinggi pratama diluar kantor kecamatan dan upt melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, spt ditandatangani oleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas. dalam hal kantor kecamatan dan kepala upt melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, spt ditandatangani oleh dirinya atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan. dalam hal pimpinan tinggi pratama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, spt ditandatangani oleh pejabat negara. dalam hal pejabat negara sedang melaksanakan tugas, maka spt pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas. dalam . dalam hal lurah melaksanakan perjalanan dinas dalam dan keluar daerah kabupaten, spt ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kantor kecamatan. dalam hal pelaksana harian akan melaksanakan perjalanan dinas, maka penerbitan spt memperhatikan hal hal sebagai berikut: perjalanan dinas yang dilaksanakan bersifat undangan kegiatan yang wajib dihadiri dan bukan bersifat konsultasi biasa: b.apabila perjalanan dinas dalam rangka konsultasi bersifat mendesak, maka wajib mengajukan telaahan staf atau nota pertimbangan kepada sekretaris daerah untuk mendapat persetujuan, telaahan staf atau nota pertimbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi dasar dalam penerbitan spt yang ditandatangani oleh sekretaris daerah, d.khusus bagi pelaksana harian sekretaris daerah, telaahan staf atau nota pertimbangan diajukan kepada pejabat negara untuk mendapat persetujuan sebagai dasar penerbitan spt. dalam hal pegawai asn melaksanakan perjalanan dinas yang dibiayai oleh skpd lain, maka spt ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tempat pegawai yang bersangkutan bertugast ditandatangani oleh pejabat negara atau sekretaris daerah kabupaten sintanguntuk perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis keluar daerah kabupaten sintang, pelaksana perjalanan dinas terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten sintang yang untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penerbitan spt yang ditandatangani oleh sekretaris daerah kabupaten sintang atau pelaksana harian sekretaris daerah kabupaten sintang, dengan contohdapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pejabat daerah lainnya dan pegawai asperjalanan dinas bagi pejabat negara dan pejabat daerah lainnya, spd ditandatangani oleh pejabat yang berwenangd ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. perjalanan dinas bagi pegawai asn, berlaku ketentuan sebagai berikut: bagi pa kpa, spd ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku pa kpa dan atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan, bagi. bagi pelaksana perjalanan dinas selain sebagaimana dimaksud pada huruf spd ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tempatnya bertugas, bagi pelaksana harian kepala skpd dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam spd ditandatangani oleh pelaksana harian yang ditunjuk oleh pelaksana perjalanan dinas. ketentuan diubah, diubah, diubah, dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: khusus untuk perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan diklat) sebagaimana dimaksud dalam hanya diperuntukkan bagi pejabat pegawai asn yang berada pada skpd bersangkutan, terkecuali untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional tertentu. calon asn, pns golongan dan pns golong. ajudan dapat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi bupati wakil bupati ketua dprd. perjalanan dinas pejabat negara dapat didampingi oleh istri suam suami. perjalanan dinas pimpinan dprdistri pejabat negara dalam rangka mendampingi pejabat negara, maka dapat mengikutsertakan tenaga pendamping. tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari pegawai asn atau pegawai tidak tetap. perjalanan . perjalanan dinas sekretaris daerahsuami istri sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan apabila sekretaris daerah mendapat disposisi dari pejabat negara untuk mewakili pejabat negara. pegawai asn golongan dan atau golongan lingkungan sekretariat dprd dapat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah provinsi dalam rangka mendampingi pimpinan dan anggota dprd paling banyak (dua) orang untuk (satu) kegiatan. ketentuan ditambahkan huruf baru yaitu huruf diubah, diubah, diantara dan disisipkan baru yaitu (20a), diubah, diubah, diubah, diantara dan disisipkan baru yaitu (25a), dan ditambahkan (tiga) baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikutbiaya taksi, biaya penginapan, uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan biaya angkutan setempat, dan atau biaya pemetaan dan angkutan jenazah, biaya bagasi. perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan biaya biaya sebagai berikut: biaya transportasi pejabat negara, pejabat daerah lainnya, pegawai asn. b.biaya transportasi pegawai asn untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufatau, yang hanya diberikan untuk perjalanan dinas luar daerlam rangka perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah kabupaten dibayarkan secara lumpur. biaya taksi dan uang harian perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara lumpur. biaya penginapan untuk perjalanan dinas luar daerah kabupaten menggunakan standar biaya penginapan luar daerah kabupaten dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. biaya penginapan untuk perjalanan dinas luar daerah provinsi, berlaku ketentuan sebagai berikut: apabila pelaksana perjalanan dinas menginap hotel atau tempat penginapan lainnya yang berada dalamkabupaten, apabila . b.apabila pelaksana perjalanan dinas menginap hotel atau tempat penginapan lainnya yang berada luarprovinsi: biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibayarkan sesuai dengan biaya riil. dalam hal pelaksana perjalanan dinas melaksanakan perjalanan dinas luar daerah kabupatenluar daerah kabupaten sesuaidalam hal pelaksana perjalanan dinas melaksanakan perjalanan dinas luar daerah provinsi tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: apabila pelaksana perjalanan dinas berada dalam.apabila pelaksana perjalanan dinas berada luarprovi. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf dandan luar daerah kabupaten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas jabatan. bagi istri suami pejabat negaraistri suami pimpinan dprdsuami istri sekretaris daerah bagi istri suami pejabat negaraistri suami pimpinan dprd. bagi suami istri sekretaris daerahiaya transportasi luar daerah kabupaten(20a) biaya transportasi luar daerah kabupatenpegawai asn selain sekretaris daerah, pimpinan tinggi pratama dan ajudan yang melakukan perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara sebagaimana dimaksud pada dan maka biaya transportasimenggunakan moda transportasi darat dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil setinggi tingginya sebesar stand25a) biaya . (25a) biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah menggunakan moda transportasi udara selain sebagaimana yang diatur pada dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil. standar biaya takiaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf dan rincian uang harian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: perjalanan dinas lainnya merupakan perjalanan dinas yang di dan pihak lain. pihakihak lain sebagaimana dimaksud pada adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak lain yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten sintang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan kabupaten sintang. dalam perjalanan dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada bagi pegawai tidak tetap termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal: urusan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan, mengantar pimpinan kepala skpd khusus untuk sopir motors, mendampingi pejabat negara, ketua dprd dan sekretaris daerah sepanjang diperlukan. ketentuan diubah, diubah, dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pegawai tidak tetap dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalamnegara atau sekurang kurangnya sekretaris daerah. dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan, maka spt ditandatangani oleh pejabat yang mewakili. untuk pegawai tidak tetap dibawah upt, spt ditandatangani oleh kepala upt. ketentuan diubah, diubah, diubah, diubah dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: . untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai tidak tetap dan pihak laisintang nomor tahuntertinggi pada skpd yang menyediakan anggaran perjalanan dinas. untuk pegawai tidak tetap dibawah upt, spd ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pada upt. pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam, studi banding kaji terap kaji tiru kegiatan sejenis, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan kursus. pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam j . ketentuan ditambahkan huruf baru yaitu huruf diantara dan disisipkan (dua) baru yaitu (3a) dan (3b), diubah, diubah, diubah, diubah, ditambahkan (tiga) baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya perjalanan dinas lainnya terdiri atas komponen sebagai berikut: a.uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku, biaya transportasi . biaya transportasi, biaya penginapan, biaya taksi, biaya bagasi. uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf untuk perjalanan dinas dalam daerah kabupaten dibayarkan secara lumpur. biaya uang harian dan taksi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf untuk perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara lumpur. ba) biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf luar daerah kabupaten dapat menggunakan moda transportasi udara. (3b) biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf luar daerah kabupaten dalam rangka luar daerah provinsi dapat menggunakan moda transportasi udara. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada (3a) dan (3b)provinsi menggunakan moda transportasi udara dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil. pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk perjalanan dinas luar daerah mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam dandalam hal pimpinan skpd melaksanakan perjalanan dinas, maka pegawai tidak tetap sopir motors dapat diberikan biaya perjalanan dinas, namun tidak diberikan biaya transportasi dan angkutan setempat. biaya . biaya perjalanan dinas bagi pegawai tidak tetap dan pihak laiiantara dan ditambahkan (tiga) baru yaitu (3a), (3b) dan (3c), diubah, diantara dan disisipkan (dua) baru yaitu i5a) dan (15b), diubah, diubah, diantara dan disisipkan (dua) baru yaitu (18a) dan (18b), diantara dan disisipkan (satu) baru yaitu (19a), sehingga berbunyi sebagai berikut: spd merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. dalam spd tidak dibenarkan terdapat penghapusan cacat kesalahan. badalam(3bluariii dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. (3c) pembayaran dan perhitungan biaya rampung perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas kembali dari melaksanakan perjalanan dinas luar daerahtelahbupati ini. sebagai .akuntansi pembayaran biaya perjalanan dinas.. b..a. perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap pelaksana perjalanan dinas pada saat penyerahan spd diwajibkan menyampaikan laporanpendidikan dan pelatihan (diklat)pejabat negara. pertanggungjawaban . pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam (20a), dan wajib dilampirkan tiket dan boarding pass asli. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dengan memperhitungkan biaya bahan bakar minyak yang telah dikeluarkan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembelian bahan bakar minyak maksimal sebesar standar biaya transportasi darat kota tempat tujuan perjalanan dinas. khusus untuk perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan pribadi, selain melampirkan bukti pembelian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada juga wajib melampirkan fotokopi surat tanda nomor kendaraan stok) atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas. pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi istri suami pejabat negara, pimpinan dprd dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku ketentuan sebagai berikut: bagi istri suami pimpinan dprd wajib melampirkan undangan yang dalamnya tercantum wajib didampingi istri suami, bagi istri suami sekretaris daerah wajib melampirkan disposisi dari pejabat negara kepada sekretaris daerah untuk mewakili pejabat negara dengan undangan yang dalamnya tercantum wajib didampingi istri suami. untuk .ntang nomor tahunsintang nomor tahun i5a(20a),(15bmaksimal sebes asli dan pass pelabuhan asli pergi pulang dan tiket untuk modapelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kelebihan biayamenerbitkan spd dalam hal: biaya transportasi angkutan darat yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini, biaya penginapanudaralaut yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini. pertanggungjawaban biaya transportasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'g, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket. (18a) pertanggungjawaban biaya bagasi sebagaimana dimaksud dalam wajib dilampirkan bukti pembayaran bagasibagasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran. (18b) pertanggungjawaban . (18b) pertanggungjawaban biaya bagasi sebagaimana dimaksud dalam (18a) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara sebagaimana dimaksud pada dan dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket moda transportasi daratyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. (19a) dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket moda transportasi udarasuai dengan biaya riil.laksana perjalanan dinas..asi pegawai luar yang tercantum dalam spt dan spd tidak dibayarkan. il. lampiran .ubah, diantara angka dan angka disisipkan angka baru yaitu angka 25a, diantara angka dan angka disisipkan angka baru yaitu angka 27a, angka dihapus, angka diubah, dan ditambahkan angka baruilmpiran x. lampiran xivapridjarot sinaro diundangkan sintang pada tanggal marjabatan roda empat dan kendaraan dinas operasional angkutan barang diberikan, maka biaya transpor sintang tempat tujuan pp) tidak dibayarkan. dengan standar harga perjalanan dinas dalam daerah kabupaten sintang dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat kendaraan dinas jabatan roda empat dan kendaraan dinas operasional angkutan barang (no tujuan liter keterangan sintang wilayah kecamatan ketungau hulu apabila biaya bahan bakar sintang wilayah kecamatan ketungau tengah diberikan, maka sintang wilayah kecamatan ketungau hilir biaya transpor sintang tempat sintang wilayah kecamatan binjai hulu tujuan pp) tidak sintang wilayah kecamatan kelam permai dibayarkan. sintang wilayah kecamatan kedai harga per liter sintang wilayah kecamatan kayan hilir disamakan dengan standar harga sintang wilayah kecamatan kayan hulu pemerintah. sintang wilayah kecamatan serawai sintang wilayah kecamatan ambalan sintang wilayah kecamatan sungai pembelian sintang wilayah kecamatan tempuran sintang wilayah kecamatan sepauk perjalanan . perjalanan dinas menggunakan kendaran air (speedboat) muvayaamasrsenaon mer keterangan sintang wilayah kecamatan ketungau apabila biaya hulu bahan bakar speed diberikan, maka speed biaya transport sintang wilayah kecamatan ketungau sintang tempat tengah tujuan pp) tidak speed dibayarkan. speed sintang wilayah kecamatan ketungau harga per liter hilir disamakan speed dengan standar speed harga pemerintah. sintang wilayah kecamatan ambalan speed apabila speed perjalanan dinas sintang wilayah kecamatan serawai menggunakan speed speed boat atau speed kendaraan sejenis sintang wilayah kecamatan kedai lainnya maka speed biaya bahan speed bakar disesuaikan sintang wilayah kecamatan kayan hulu dengan tingkat speed kewajaran. speed sintang wilayah kecamatan kayan hilir selain pejabat speed negara, biaya speed bahan bakar sintang wilayah kecamatan tempuran minyak speed speed boat dapat speed diberikan apabila sintang wilayah kecamatan sepauk jumlah pelaksana speed perjalanan dinas speed yang menggunakan speed boat minimal orang untuk speed dan minimal orang untuk speed bupati sintang,dalamu7u7v.umx rp. biaya bbm sesuai uang harian lampirbahan bakar minyak mobil dinas. sintang,. eelampiran iiietan tart teman . (") biaya bagasi pesawat pp). ( sintang,. eeprovinsi(") biaya bagasi pesawat pp). (ibu,.provinsipel amemmmaa sembiaya bagasi pesawat pp). ("")sisa kurang lebih pesesenenannetenatetaaakakalallaa akabupatenmeammaaa terasa. biaya bagasi pesawat pp). (j.green sisa kurang lebih peeaeeeetateakakaalaa alkepala daerah adalah bupati sintang. wakil kepala daerah adalah wakillurah sebagai perangkat kecamatanjabat daerah lainnya adalah pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sintang. 2527cons dan belumdihapus ajudan adalah ajudan bupati sintang, wakil bupati sintang dan ketua dprd kabupaten sintang. pegawai tidak tetap. pejabat yang berwenang adalah bupati ketua dprd pa kpa atau pejabat yang diberi wewenang oleh pa kpa lingkungan satuan kerja perangkat. perhitungan . perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlakuibayarkan sekaliguprovinsi adalah provinsi kalimantan barat. terasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas suatu tempat dalam jangka waktu tertentupelaksana harian kepala skpd dan tenaga kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas. biaya bagasi. biaya bagasi adalah biaya barang bawaan dalam melakukan perjalanan dinas. ketentuan huruf diubah, huruf diubah, dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:asndaerah lainnya dan pegawai asdaerah lainnya dan pegawai asn yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. ketentuan .
pnginas lingkungan hidup dan pertanahan takalar kabupaten takalar jl. syech yusuf bewotil telepon facsimile email bupati takalar provinsi sulawesi selatkalarneraca pengelolaan sampah tahun dalam satuan ton) keterangan tahun tahun ashoka tahun tahun potensi timbunan sampar pengurangan sumber (bank sampah masyarakat) pembatasan timbunan sampah jumlah sampah memanfaatkan sumber sampah jumlah sampah didaur ulang sumber penanganan sistem kota persentase pengelolaan sistemkota\| pemilahan pengumpulan pengangkutan") sampah diangkut pengolahan sampah (residu pemilahan) bener kemasan sampah diangkut tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) tema mere meminta sampah berolah menjadi bahan baku \|. sampah memanfaatkan menjadi sumber energi pemrosesanakhir sampah yang berproses tempat pemrosesan akhir sampah yang dikelola fti) ian persentase sampahterkeloal a7aae\| sampah tidak dikelola iv) (an persentase sampahtidakterkeolal cst ya. takalar, sin (in nan" sem seri ikatkalar tahun sektor sektor peningkatan penguatan pengembangan desa kel desa kel\| dinas lingkungan kinerja keterlibatan kegiatan arahan arahan hidup dan pengurangan\| masyarakat pendaran pertanahan, dinas sampah melalui ulang dan pemberdayaan rumah komunikasi, pemanfaatan masyarakat desa, informasi, kembali sampah dinas pu, dinas sejenis dan edukasi rumah tangga kominfo, dinas sampah kie) dan sampah pendidikan, opd rumah sejenis sampah terkait tangga rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat pengembangan desa kel desa kel\| dinas lingkungan kegiatan arahan arahan hidup dan pendaran ulang pertanahan, dinas dan pemanfaatan pemberdayaan kembali sampah masyarakat desa, rumah tangga dinas pu, dinas dan sampah kominfo, dinas sejenis sampah pendidikan, opd rumah tangga terkait skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan sektor sektor edukasi antara desa kel desa kel\| dinas lingkungan lain melalui arahan arahan hidup dan pendidikan pertanahan, dinas ekstrakurikuler, pemberdayaan perpustakaan masyarakat desa, berjalan, dinas pu, dinas pelatihan untuk kominfo, dinas pkk, kurikulum pendidikan, opd mata pelajaran, terkait dan taman edukasi peningkatan penguatan penyusunan kinerja koordinasi keputusan penanganan dan kerja bersama sampah rumah sama mengenai tangga dan antar koordinasi sampah sejenis pemerintah\| penanganan sampah rumah pusat dan sampah rumah tangga daerah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga penyediaan dokumen kab dinas lingkungan lasektor sektor anggaran pemkab bappeda, bpk penanganan disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan pemerintah daerah dan dinas sampah lingkungan hidupnguatan\| pelaksanaan desa desa kel\| dinas lingkungan terlibat pemilahan curahan arahan hidup dan sampah rumah pertanahan, dinas masyarat tangga dan pemberdayaan kat sampah sejenis masyarakat desa, melalui sampah rumah dinas pu, dinas kie tangga kominfo, dinas masyarakat pendidikan, opd terkait sektor sektor pelaksanaan desa kel desa keluar\| dinas lingkungan pemilahan arahan han hidup dan sampah rumah pertanahan, dinas tangga dan pemberdayaan sampah sejenis masyarakat desa, sampah rumah dinas pu, dinas tangga kominfo, dinas kawasan pendidikan, opd terkait pengembangan kab pemprov dan\| klik, kemendagri, model kota pemkab kota\| semen pupr, pemilahan kemendikbud, sampah rumah kemenag, tangga dan semen kominfo, sampah sejenis semen pipa, sampah rumah kemensos dan tangga melalui: kemenkes pitt opd terkait jumlah unit unit dhp dinas pu, opd bank tahun terkait sampah masyarakat kawasan desa kel desa keluar\| dinas lingkungan tps3r) arahan peningkatan desa kel pemkab dinas lingkungan kemauan arahan kota hidup dan membayar pertanahan, dinas (willingness pemberdayaan pay) masyarakat desa, masyarakat dinas kominfo, untuk opd terkait membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis pen sampah buratntakalar, era sin yai, sxanmistakalar tahuperaturan bupati takalar nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan kebersihan dan persamaan dinas lingkungan hidup dan pertanahan. memutuskan: menetapkan:ketentuan umum dalam peraturan bupatiprd kabupaten takaladan daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan. sumber sampah adalah asal timbunan sampah. kebijakan dan strategijakstradtarget pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana tercantum dalam neraca padapenguranguntuk mengurangi sampah dari sumbernya. penangandalam kegiatan penanganan sampah. pemantauanbupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jakstrada. bupati menyampaikan hasil laporan pemantauan kepada gubernur paling sedikit (satu) kali dalam setahun., pada tanggal oktober beban takalar, (tpn sama tua? diundangkan bakal pada tanggal pj. sekret daerah kabupaten takalar, berita daerah kabupaten takalar tahun nomorgurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga kabupaten takalapotensi timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam 20x 26x 27k 28k 30xtingkat kabupaten takalar ton tahun)anganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat kabupaten takala3x 70xakalar ton tahun)
salmfungsi sub koordinator kelompok jabatan fungsional dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten rokan hulu pengelompokan fungsi kelompok jabatan fungsional pada dinas ketahanan pangan dan perikaurusanpelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bagietersediaan dan distribusi pangan subkoordinator kelompok jabatan fungsional substansi ketersediaan pangan, menyelenggarakan fungsi: perencanaan program kegiatan dan penganggaran pada urusan ketersediaersediaan pangan, pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, data, ketersediaan, analisis situasi pangan dan keragaman produk pangan, pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lumbung pangan kelompok dan gapoktan, penyusunan angka kecukupan gizi, pola pangan harapan tingkat ketersediaan pangan, prognosis ketersediaan pangan menjelang hari besar keagamaan nasional, dan penyusunan neraca bahan makanan, pelaksanaan pengembangan jaringan informasi dan kerjasama ketersediaan pangan wilayah, pelaksanaan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana urusan ketersediaan pangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan ketersediaandistribusi pangan, menyelenggarakan fungsi: perencanaan program kegiatan dan penganggaran pada urusan distributribusi pangan, pelaksanaan penguatan, jaringan distribusi pangan dari produsen konsumen, penyusunan bahan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan, penyusunan bahan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dan menyusun informasi harga pangan, pelaksanaan pembinaan, identifikasi jaringan pasar, dan pengembangan system informasi distribusi pangan, pelaksanaan pengawasan dan pengembangan distribusi pangan, pelaksanaan pemantauan dan analisis harga pangan ditingkat produsen, distributor, dan pedagangbahan identifikasi, analisis dan pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan, pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan, pelaksanaan penguatan kelompok kelembagaan distribudistribuawanan pangan, menyelenggarakan fungsi: perencanaan program kegiatan dan penganggaran pada urusan kerawawanan pangan, pelaksanaan koordinasi pencegahan terjadinya kerawanan pangan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelompok kemandirian pangan, pelaksanaan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten, pelaksanaan penyusunan profil kerawanan pangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan kerawanan pangan daerahrawonsumsi dan keamanan pangan subkoordinator kelompok jabatan fungsional substansinsumsi pangan, pelaksanaan analisis konsumsi pangan masyarakat, pelaksanaan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, pelaksanaan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita pertahun, pelaksanaan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, pelaksanaan pola dan intervensi konsumsi pangan masyarakat, pelaksanaan peningkatan kualitas infrastruktur bidang konsumanekaragamanpenganekaragamanekaragaman konsumsi pangan, pelaksanaan pengembangan penganekaragaman pangan, penyusunan bahan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok wanita, tentangnyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu, pelaksanaan kerjasama percepatan pengembangan penganekaragnekaragamamanan pangan, menyelenggarakan fungsi: perencanaan program kegiatan dan penganggaran pada urusan keamamanan pangan, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar tingkat petani, pasar tradisional, dan modern, penyusunan data dan bahan koordinasi penanggulangan dan pencegahan masalah keamanan pangan segar, pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan segar pada petani, pedagang dan masyarakat, pelaksanaan dan pemprosesan pengambilan dan pengujian sampel keamanan pangan segar laboratorium, penganalisis dan pelaksanaan pengembangan sistem pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar lintas daerah, pelaksanaan pengembangan dan pembinaan system jejaring keamanamikanan subkoordinator kelompok jabatan fungsional substansi budidaya perikanan, menyelenggarakan fungsi: perencanaan program kegiatan dan penganggaran pada urusan budidayaudidaya perikanan, pelaksanaan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidaya ikan, pelaksanaan penyiapan, pengenalan, penyediaan dan penggunaan benih dan induk ikan bermutu, pelaksanaan penerapan standar teknis dan sertifikasi cara pembenihan ikan baik, cara budidaya ikan baik dan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikbudidaya perikanan, pelaksanaan pengumpulan, rekapitulasi dan penyajian data dan informasi perikanan budidaya, pelaksanaan pemetaan potensi dan pengendalian sumber daya lahan perikanan sesuai dengan tata guna lahan, pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengenalan teknologi budidaya perikanan, pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan budidaya ikan, pelaksanaan penyusunan analisis kebutuhan sarana produksi perikanan, pelaksanaan pembinaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, mutu pakan ikan serta obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan, pelaksanaan bimbingan penerapan, pemantauan dan pengawasan teknologi perikanan spesifik lokasi, pelaksanaan pengembangan domestikasi ikanbudidaya perikaairan umum, menyelenggarakan fungsi: perencanaan program kegiatan dan penganggaran pada urusan perairan umumairan umum, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil, pelaksanaan pengenalan, penyediaan dan penggunaan alat alat penangkapan ramah lingkungan, pelaksanaan penerapan standar teknis dan penyiapan serta pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah nelayan, asuransi jiwa untuk para nelayperikanan tangkap, pelaksanaan pengumpulan, rekapitulasi dan penyajian data informasi perikanan perairairan umumdan mutu perikanan, menyelenggarakan fungsi: perencanaan program kegiatan dan penganggaran pada urusan bina usaha dan mutuusaha dan mutupelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu teknologi informasi kepada pelaku usaha dan sistem pemasaran serta pemberian informasi pasar, pelaksanaan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil: pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis perijinan usaha perikanan dan penyiapan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan tapi) dan pengawasanna usaha dan mutu perikanpola (ea sukiman pal spa zil rinaldi, ako penata tk. nx93 mp lampiran bagan organisasi peraturan bupati rokan hulu dinas ketahanan pangan dan perikanan nomor tahun kabupaten rokan hulu tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi seria tata kerja dinas ketahanan pangan dan perikanan kepala dinas kabupaten rokan hulu nitakiantakiakteieianteianatiaeta kelompok jabatan sekretariat fungsional tpa perlengkapan dan fungsional bidang bidang ketersediaan dan konsumsi dan bidang distribusi pangan keamanan pangan perikanan kelompok jabatan kelompok jabatan oral salinan sesuai aslinya, kepala bagian hukum, kan (fe dati bupati rokan hulu, (ef (fm tel utd ttd lal very lpi, penata tk. nu. nip sukimbab ketentuan umumdan perikanan yang selanjutnya disingkat dkpp adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan kabupaten rokan hulu. kepala dinas adalah kepala dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten rokan hulu. unit pelaksana teknis dinas balai benih induk yang selanjutnya disingkat utd bbip adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. dkppkkppevaluasi dan pelaporadministrasikpp, terdiri atas: kepala dinas, sekretariat, terdiri atas sub bagian umum, perlengkapan dan keuang, kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas balai benih induk.bagan struktur organisasi dketahanan pangan dan perikanan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas penyelenggarkppkppkpetersediaan pangan, distribusi pangan,distribusietersediaan dan distribusi pangan, penyusunan program kerja dan rencana bidang ketersediaan dan distribusiketersediaan dan distribusionsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,onsumsi dan keamanan pangan, penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang konsumsi dan keamankonsumsi dan keamanrikanan kepala bidang perikanbudidaya perikanan, perairan umum, bina usaha dan mutuperikanan, penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perikkepala utd balai benih induk utd balai benih induk mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dkpp. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd balai benih induk menyelengarakan fungsi: melaksanakan pengelolaan produksi pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar, penyediaan benih ikan yang bermutu tinggi, melaksanakan kaji terap pembudidayaan ikan untuk memperoleh teknis pembudidayaan khususnya pembenihan yang lebih baik dan menguntungkan, melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pembudidaya ikan kpr upr, memaksakan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap sumber induk calon dan benih ikan serta penyebarannya, dan melaksanakan usaha usaha peningkatan pendapatan asli daerah melalui penjualan bibit bibit ikan. bab tata kerja dkkkkeselon iii.b), pejabat pengawas (eselon iv.a), pejabat fungsional dan pelaksana. dkk dinassai ttd hati muhammad zaki rinaldi, neh penata tk. berita daerah kabupaten rokan hulu tahun nomor:
telon bert bupati kepulauan sula peraturan bupatikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu,dan pegawai instansi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat: bahwa telah terjadi perubahan nomenklatur pada organisasi pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah sebagaimana peraturan daerah kabupaten kepulauan sula nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten kepulauan sula, dimana fungsi penerimaan dan koordinator pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepulauan sula saat ini menjadi kewenangan badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah board) kabupaten kepulauan sula:kepulauan sula nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepulauan sula, memperhatikan peraturan bupati kepulauan sula nomor tahun tentang tatacara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepulauan sula, memutuskan menetapkan peraturan bupati kepulauan sulakabupaten kepulauan sula sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. bupati adalah bupati kepulauan sula. wakil bupati adalah wakil bupati kepulauan sula. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kepulauan sulakepulauan sula. instansi pelaksana pemungutan pajak daerah adalah badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan pihak lain yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah dilingkungan pemerintah kabupaten kepulauan sulakepulauan sula. insentif pemungutan pajak daerah dan retribusimenghimpudan penyetorandaerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan atascoordinator pengelolaan keuangan daerah:jawab masing masing. pihak lain yang membatu instansi pelaksana pemungutan pajak daerahbesaran dan penerima pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut bupati sebesar (sebelas keseratus) dari insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, wakil bupati sebesar (tujuh keseratus) dari insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah: cc. sekretaris daerah sebesar lima keseratus) dari insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar (enampuluh tujuh keseratus) dari insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah: pihak lain yang membantu instansi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar (sepuluh keseratus) dari insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahdaerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku. bagian ketiga tata cara pencairan pembayaran insentif instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahatau pegawai instanserah dan retribusi daerah dengan tingkat persentase sebagai berikut sampai dengan triwulan sebesar (limabelas keseratus), sampai dengan triwulan sebesar (empat puluh keseratus): sampai dengan triwulan iii sebesar (tujuh puluh lima keseratus) sampai dengan triwulan sebesarempat besaran insentif besarnya insentif ditetapkan sebesar lima keseratusiii penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabanada penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud padatelah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenan, maka pemberian insentif diberikan pada awal tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlakukhusus pembagian insentif diberikan secara terpisah antara insentif pajak daerah dan insentif retribusi daerah, berdasarkan capaian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pembagian insentif bagian pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan persentase capaian kinerja tertentu dari masing masing satuan kerja perangkat daerah skpd) pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah: pembagian lebih lanjut insentif bagian masing masing satuan kerja perangkat daerah skpd) pengelola retribusi daerah yang telah dibagikan sesuai persentase pencapaian masing masing skpd, dilaksanakan secara internal oleh masing masing skpd, pembagian insentif bagian pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah dilaksanakan oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ppid). bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan bupati kabupatentanggal april bupati kepulauan sula, thes diundangkan sarana pada tanggal april sekretaris rah kabupaten kepulauan sula, saf gila berita daerah kabupaten kepulauan sula tahun nomor
pecahanwpajak ditetapkan dengan peraturan daerah, bahwa pajak:pajak daerah, maka perlu dilakukan pengaturannya dengan memperhatikan potensi daerah bahwa peraturan daerah kabupaten semarang yang mengatur tentang pajak daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, makarigasraturan daerah tentang pajak daerah meliputi jenis pajak daerah nama, obyek dan subyek pajak dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak wilayah pemungutan masa dan atau saat terulangnya pajak: pemungutan pajak tata cara pemungutan pendaftaran dan pendataan penghitungan dan penetapan surat tagihan pajak daerah tata cara pembayaran dan penagihan keberatan dan banding, pengurangan dan keringan. pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, i. insentif pemungutan pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian ketentuan penyidikan ketentuan dan sanksi bagi pejabat ketentuan pidana ketentuan peralihan: dan ketentuan penutup. bab iii jenis pajak daerahdan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. bab nama, obyek dan subyek pajak bagian kesatu pajak hotel dengan nama pajak hotel dipungut pajak sebagai jasa atas setiap pelayanan yang disediakan olehsebagai pembayaran atas jasajuta rupiahsebagai pembayaran atas jasa penyelenggaraan hiburan daerah: tontonan film: pagelaran kesenian, musik dan tari: kontes kecantikan, pagelaran busana, binaraga dan sejenisnya: pameran, diskotek, karaoke dan klab malam, sirkus, akrobat, sulap: permainan milyar, golf, futsal dan bowling: pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan: i. panti mandi uap spa, refleksi dan pusat kebugaran atau fitness center, dan sebagai berikut reklame papan shopping reklame billboard reklame videotron megaton reklame kain spanduk dan sejenisnya: reklame baliho reklame melekat, stiker poster reklame selebaran reklame berjalan, termasuk pada kendaraan: ii. reklame udara reklame apung: dan reklame film slide, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah dan reklame yang diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat, dprd, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta kepala desa dan perangkat desasebagai pembayaran dan atauentonit: kaolin: cc. andesit basalt (batu gunung batu kali): kerikil sungai, pasir batu (situ): pasir pasang, pasir urug, tanah liat tanah lempung, tanah urug, tanah pilihan: tanah gambut, il. batu gamping batu kapur kalsit: dan trassebagai pembayaran atas penyelenggarabea perolehan hak atas tanah dan atau bangunanyunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan restoran dengan nilai penjualan lebih dari (lima juta rupiah) sampai dengan (lima belas juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar (lima per seratus): restoran dengan nilai penjualan lebih dari rp. (lima belas juta rupiah) per bulyang dikenakan terhadap obyek pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut tontonan film sebesar sepuluh per seratus pagelaran kesenian, musik dan tari sebesar (sepuluh per seratus): kontes kecantikan, pagelaran busana, binaraga dan sejenisnya sebesar (tiga puluh lima per seratus 0d. pameran sebesar (sepuluh per seratus): diskotek, karaoke dan klab malam sebesar 359s(tiga puluh lima per seratus sirkus, akrobat, sulap sebesar sepuluh per seratus permainan milyar, golf, futsal dan bowling sebesar dua puluh per seratus): pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar (dua puluh per seratus): panti mandi uap spa, refleksi dan pusat kebugaran atau fitness center sebesar tiga puluh lima per seratus): dan pertandingan olah raga sebesar sepuluhmenghitung nsr sebagaimana dimaksud pada adalah nor ditambah spr. nor sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh faktor faktor sebagai berikut biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, dan luas reklame. spr sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan kawasan strategis dan harga dasar strategis. hasil perhitungan nsr sebagaimana dimaksud pada ditetapkan olehu pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau skpd yang membidangi. harga standar sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan peninjauan kembali paling lama (satu) tahun sekali. tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar (dua puluh per seratu besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud padabea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan atauketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuperolehan hak atas tanah dan atau seratusdan bab wilayah pemungutan pajak terutang dipungut wilayah daerah, khusus untuk reklame berjalan pada kendaraan bermotor dipungut berdasarkan pada nomor polisi kendaraan dimaksud. bab vii masa dan atau saat terulangnya pajak bagian kesatu masa pajak:bagian kedua saat terulangnya pajak selain bea perolehan hak atas tanah dan atausd atau skpd.dan pajak air tanah. jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak meliputintuan: pajak parkir, dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. dalam jangka waktu (lima tahun sesudah masa dan ataubagian kedua pendaftaran dan pendataan setiap wajib pajak, kecuali bagi wajib pajak penerangan jalan pt. pln persero).atau subyek pajak secara resmi terdaftar sebagai wajib pajak atau subyek pajak daerah. wajib pajak yang telah ditetapkan melalui penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah tersebut mempunyai kewajiban untuk wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak parkir melaporkan data pendapateed, untuk wajib pajak penerangan jalan bukan pt. pln persero) melaporkan data pemakaip dj, untuk wajib pajak reklame yang masa pajaknya tahunan melaporkan data pemasangan reklame, sejak diterbitkannya ijin penyelenggaraan reklame dengan menggunakan formulir spt pd: untuk wajib pajak reklame yang masa pajaknya mingguan dan bulanan melaporkan data pemasangan reklame sejak reklame diselenggarakan dengan menggunakan formulir speed: untuk wajib pajak reklame dengan masa pajak tahunan, yang mengajukan perpanjangan izin reklame, melaporkan data pemasangan reklame (empat belas) hari sebelum masa pajak berakhir dengan menggunakan formulir speed, untuk wajib pajak air tanah yang tidak atau belum menggunakan water meter maka jumlah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah akan ditetapkan secara jabatan untuk wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, melaporkan data nilai untuk setiap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. untuk wajib pajak penerangan jalan membayar pajak penerangan jalan melalui pt. pln persero) sesuai dengan beban pemakaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga penghitungan dan penetapanhasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada merupakan penetapan pajak terutang. ssd sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai speedssd sebagaimana dimaksud pada juga berfungsi sebagai pemberitahuan terhadap perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajakdua per seratus setiap bulan untuk paling lama (lima belas) bulan sejak saat diterbitkannya skpd atau skpd skpdggunakan std. bagian kelima tata cara pembayaran dan penagihanitetapkan tiga puluh hari sejak tanggal diterbitk, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud padasatu kali dua puluh empat jamjatuh pada hari liburkpd, skpd, skpdkbt dan skpd,:utusan bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap keberatan yang diajukan ditetapkan paling lama (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima atau berdasarkan tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat atau berdasarkan tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatatdan usaha peningkatan perekonomian masyarakat:pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama (satu) tahunenamsatu) bulan, bupati atau pejabat yang berwenang yang berlaku yang berlakupajakdan atau bangunan kepada bupati paling lambat pada tanggal (sepuluh) bulan berikutnya dengan melampirkan foto copy ssdpejabat pembuat akta tanah notariswajib pajak air tanah yang belum memiliki ijin pemakaian air tanah dan jin pengusahaan air tanah sampai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan daerah ini maka ak:dan ketentuan mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklameajak daerahkabupaten sesuai dengan ketentuan mendapat kewenangan dalam memungut pajak yang terdiri dari dariatau bangunan, sesuai dengan kondisi yang ada kabupaten semarang bahwa pajakmentara untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaandangkan untuk pajak sarang burung walet perlu diadakan kajian potensi lebih detail lagi dipajakyang berkaitan dengan pajak kabupaten semarang dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada kabupaten semarang termasuk potensi yang memadai dari pajak tersebut dan waktu pemberlakuan bagi masing masing jenis pajak tersebut. peraturan daerah kabupaten semarang yang perlu ditinjau kembaliserta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perpajakan(shopping)dengan reklamedengandengan reklame melekat,olecukup jelas. cukup jelas. cukup jelasuntuk keperluan sosial lainnya adalah untuk keperluan panti asuhan, untuk keperluan panti berdua yaitu pajak air tanah, dan pajak reklame yaitudan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunyang ditunjuk dapat menerbitkan skpd atas pajak yang terutang:ditunjuk dapat menerbitkan skpd ditambah dengan sanksi administrasi seratusuntuk bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan penelitian, pemeriksaan dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan mai dan nilai obyek pajak tidak kena pajak, pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan data basis pajak: dan dalam hal peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, tidak ada tunggakan pajak bumiapn kena datar are ran tas: aa. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat serta untuk menarik investor sektor perdagangan, maka perlu pengembangan dan peningkatan pelayanan toko swalayan, bahwa kebebasan berusaha merupakan hak masyarakat yang harus didorong dengan terbentuknya kebebasdengan ditetapkannyadan dengan semakin berkembangnya pembangunan kabupaten batang, maka perlu mengubah perizinan dan pembatasan jarak lokasi antara pasar rakyat dengan toko swalayan dan jarak lokasi antar toko swalayan kabupaten batang, sehinggapnrlindungan, pembinaan pasar rakyat,:jin khusus. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian ijib.foto copy akte pendirian perusahaan, foto copy izin lingkungan, dokumen lingkungan, h.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku,apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar rakyat, atau toko swalayan, pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru. supketentuan diubah dan ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelenggara usaha pasar rakyat dan toko swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamtif. denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit rp10. (sepuluh juta rupiah) paling banyak rp50. (lima puluh juta rupiah)asar rakyat yang telah ada tetap diakui keberadaannya. b.bagian hukum, bambang suryantoro sh.,m. si.umum semakin menjamurnya toko swalayan kabupaten batang, dimana toko swalayan tidak hanya menyediakan produk kemasan saja tetapi juga berbagai kebutuhan sehari hari membuat toko swalayan menjadi alternatif utama saat warga hendak berbelanja kebutuhannya. kebersihan, kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi menjadikan toko swalayan semakin kuat dan diminati akan keberadaannya. adanya toko toko swalayan yang bermunculan memberikan dilema dampak bagi pemerintah daerah dimana satu sisi memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal dan juga kepastian berusaha bagi para pelaku usaha, namun sisi lain memberikan kekhawatiran terhadap pelaku usaha kecil dan pasar rakyat.mmerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat suatu regulasi yang mengatur masalah pendirian toko swalayan dan pasar tradisional, misalnya mengatur jarak, zonasi, jam layanan serta mengatur kemitraan toko swalayan dan para pelaku umkm dan lain lain pengaturan, ini diharapkan mampu mengakomodir permasalahan permasalahan yang timbul baik dari sisi pelaku usaha toko swalayan maupun dari pasar tradisional pasar rakyat serta para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm). selain itu juga perlunya diatur mengenai pedoman bagi penyelenggara pasar tradisional pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, memberikan norma norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungannya antara pemasok dengan toko toko swalayan dalam lingkup pasar modern. dalam hal pengaturan regulasi penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan, pemerintah kabupaten batang telah menerbitkan peraturan daerah kabupaten batang nomor tahun apn tentang perlindungan, pembinaan pasar rakyat dan penataan toko swalayan kabupaten batang. pada dasarnya peningkatan pembangunan perekonomian dan pembangunan berbagai sektor kabupaten batang telah banyak menyerap tenaga kerja baik dari dalam maupun dari luar daerah batang, hal ini mendorong berkembangnya perumahan berbagai kawasan pemukiman sehingga banyak penduduk dari luar batang yang tinggal daerah kabupaten batang. bertambahnya penduduk yang tinggal daerah kabupaten batang berdampak sangat signifikan terhadap retail penjualan toko swalayan yang ada kabupaten batang, karena meningkatnya permintaan kebutuhan barang dan jasa masyarakat. kabupaten batang ditetapkan sebagai kawasan industri terpadu batang dalam daftar proyek strategis nasionalyang dapat menjadi pengungkit daya tarik bagi para investor untuk mendirikan toko swalayan kabupaten batang. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mak. ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten batang nomor
mm: key, dharmobaratabarat kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten semarang bawah camat
besatimuretimunio.timur.. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten semarang bawah camat. bab pembentukan kecamatan dengan peraturan daerah ini dibentuk kecamatan ungaran timur kecamatan ungaran timur meliputi: kelurahan gedangan, kelurahan kalirejo kelurahan beji kelurahan susukan kelurahan sidomulyo desa luwes, 9g. desa kalikayen desa kangen desa kalangan desa layangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari kecamatan ungaran pusat pemerintahan kecamatan ungaran timur sebagaimana dimaksud dalam berada desa kalangan. batas kecamatan ungaran timur dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab ili ketentuan peralihan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ungaran timur akan berlaku efektif terhitung mulai tanggal januari selama belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani kecamatan unpenjelasan atas peraturan daerah kabupaten semarang nomor tahun tentang pembentukan kecamatan ungaran timur umum undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, menegaskan bahwa pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah, selanjutnyaungaran. bertitik tolak dari kondisi tersebut, dipandang perlu dilakukan pengembangan kecamatan ungaran menjadi (dua) wilayah dengan harapan untuk mempercepat proses perkembangan kota ungaran dan sekitarnya serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara, optimal il. dem!i cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ungaran timur sambil menunggu kesiapan sarana dan prasarana kecamatan ungaran timur. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten semarang nomor kaka kabupaten sei ' . .l. mai laporan peraturan asal kabupaten sadis pemerintahkabupaten semarang honor menggali kecamatan ungaran timur nge administrasi pat, ., kabupaten demak per kecamatan sekala sa000 kota semarang, add kalian pa, . dp) kabupaten grobogan pudaknayang nd: mudah kementan kinengen keterangan yr) kantor kabupaten kantor kecamatan #rg ce) kantor desa kelurahan bisikan batik kabupaten koto" bandara dada ratan kecamatan (ni pemain une aran pan naas pena aka? penawangan jalan batu ani. png grant e jalan tanah katirejo saluran irigasi ran sidontaido lag kecamatan pringapus sondorire gemuk gan lan aa, uji ama pai marang, gedangan layangan kecamatan berkas tag pekan bag fame dp. bringin putih naa leh ny. beli" lam tba gurita langensari ana karangsari fegjanjanf goa g053
kabupaten semarang mn:husus pasar karangsari dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati semarang, menimbang bahwa pasar karangsari sebagai salah satu pasar kota kabupaten semarang yang saat ini menjadi pasar percontohan kabupaten semarang, perlu dikelola secara terpadu oleh pemerintah daerah,bahwa sehubungan dengan hai tersebut atas, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten semarang tentang pengelolaan khusus pasar karangtmpat khusus parkir. daerah tingkat semarang tahun nomor seriaturan dan pembinaan pedagang kaki limgelolaan khusus pasar karangyjatidbidangi pasadinas pasar kota yang selanjutnya disebut utd pasar kota adalah unsur pelaksana operasional dinas pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang untuk menjual barang dagangan pasar kota adalah pasar yang keramaian perdagangannya paling besar wilayah tersebut pasar percontohan adalah salah satu pasar kota yang ada kabupaten semarang yang dijadikan percontohan dalam pengelolaan pasar kabupaten semarang li.pasar adalah bangunan yang ada pasar bukan berbentuk kios, mempunyai penyekat maupun tanpa penyekat yang khusus digunakan untuk tempat berdagang tempat parkir adalah tempat tempat lingkungan pasar yang disediakan untuk parkir. izin penempatan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan kepada pedagang yang menempati kios atau los pasar. penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam.asar pagi adalah pasar yang dibuka kurang lebih mulai pukul sampai dengan wib. bab maksud dan tujuan maksud pengelolaan khusus pasar karangsari adalah untuk menjadikan pasar karangsari sebagai pasar percontohan yang perlu dikelola secara terpadu oleh pemerintah daerah. tujuan pengelolaan khusus pasar karangsari adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan mewujudkan kebersihan dan keindahan serta mewujudkan kenyamanan bagi para pedagang dan pengunjung bab pengelolaan khusus pasar karangsari bagian pertama pengelolaan pasar dikelola oleh skpd yang membidangi pasar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada meliputi ketertiban dan keamanan kebersihan parkir pkl: izin penempatan pelaksanaan pengelolaan pasar dilaksanakan oleh utd pasar kota dalam melaksanakan. tugasnya sebagaimana dimaksud pada kepala utd pasar kota dibantu oleh kepala pasar dan beberapa seksi. bagian kedua ketertiban pintu pasar dibuka dari jam wib dan ditutup pada jam wib. jam buka dan jam.tutup sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan oleh kepala pasar selama pasar tutup, setiap orang yang hendak masuk dalam pasar harus mendapatkan izin tertulis dari petugas keamanan dan wajib menyerahkan bukti identitas diri bagian ketiga keamanan pasar setiap hari dijaga oleh petugas keamanan pasar. petugas keamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala skpd yang ditunjuk oleh bupati petugas keamanan pasar bertugas selama (dua puluh empat) jam dan dibagi dalam (tiga) shift jam kerja pembagian tugas dan jam kerja ditetapkan oleh kepala pasar. bagian keempat kebersihan untuk mewujudkan dan menjamin kebersihan dan keindahan serta kenyamanan pasar, pasar dibersihkan oleh petugas kebersihan. pengaturan dan jam kerja petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada diatur oleh kepala pasar pasai penunjukan dan penetapan pihak ketiga penyedia jasa keamanan dan kebersihan dilakukan oleh. kepala skpd yang ditunjuk oleh bupati dan dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama sesuai dengan. ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku pedagang yang berdagang lokasi pasar dikenakan retribusi kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kelima parkir pasai pengguna tempat parkir dikenai retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengaturan kendaraan tempat parkir dan pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh petugas parkir dengan sistem satu pintu petugas parkir sebagaimana dimaksud pada berkewajiban menjaga dan memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir. kendaraan roda (dua) dan kendaraan roda (empat) atau lebih dilarang parkir sepanjang jalan lingkungan pasar. kendaraan roda (dua) dan kendaraan roda (empat) atau lebih yang parkir, harus tempat yang telah ditentukan pelaksanaan bongkar muat barang pasar dilakukan tempat yang telah disediakan khusus untuk bongkar muat barang bagian keenam pkl pkl hanya diperbolehkan melakukan kegiatan atau berdagang mulai jam wib sampai dengan wib area tempat parkir pkl harus membongkar alat pelindung barang dagangan, tempat dataran dan perlengkapan lainnya pada saat tutup atau tidak berjualan pkl dikenai retribusi pasar dan retribusi pelayanan persamaan kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku setiap pkl dilarang mendirikan bangunan yang bersifat semi permanen maupun permanen bagian ketujuh penempatan setiap orang atau badan yang berjualan barang maupun jasa secara tetap pasar harus memiliki izin penempatan dari bupati. izin penempatan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati melalui kepala skpd yang ditunjuk oleh bupati setiap orang atau badan paling banyak memiliki (dua) izin penempatan kios atau los dalam satu pasar. izin sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala skpd yang ditunjuk oleh bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan. pemohon yang dikabulkan permohonannya diberikan hak penempatan dan kepada yang bersangkutan diberikan izin penempatan sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk buku izin penempatan buku izin penempatan sebagaimana dimaksud pada memuat kewajiban dan larangan buku izin penempatan sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun dan dapat diperpanjang permohonan perpanjangan izin penempatan diajukan paling lambat (empat belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir izin penempatan, perpanjangan izin penempatan, dan balik nama izin penempatan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku izin penempatan kios atau los dapat dicabut, apabila pemegang izin menggunakan kios atau los tidak sesuai dengan peruntukannya: pemegang izin tidak melakukan usahanya atau tidak berjualan selama (tiga) bulan berturut turut, sejak menerima izin, pemegang izin selama (tiga) bulan belum atau tidak melakukan usahanya atau tidak berjualan, pemegang izin memberi kesempatan atau mengijinkan kepada orang lain, menempati jalan penghubung depan kios atau los yang bersangkutan untuk kegiatan berdagang atau berjualan: pemegang izin meminjamkan atau melimpahkan hak izin penempatan atas kios atau los kepada orang lain tanpa sepengetahuan kepala skpd pemegang izin memperdagangkan atau menjual barang dagangan yang menurut peraturan perundang undangan dinyatakan dilarang untuk diperjualbelikan. pemegang izin penempatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam akan mendapat peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari petugas pasar dan apabila tidak ditaati, maka izin penempatannya dapat dicabut oleh kepala skpd yang ditunjuk oleh bupati pemegang izin penempatan yang telah dicabut haknya diharuskan mengosongkan kios atau bosnya dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja setelah surat pencabutan diterima. bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat. melakukan pengosongan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada secara paksa, apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari sejak dicabutnya izin penempatan yang bersangkutan belum dan atau tidak mengosongkan tempat berdagang. bab hak, kewajiban dan larangan pedagang pasar bagian pertama hak setiap pedagang mempunyai hak mendapatkan pelayanan perizinan menggunakan tempat berjualan sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya mendapatkan pengaturan dan pembinaan mendapatkan jaminan keamanan dan ketertiban mendapatkan penerangan umum mendapatkan pelayanan umum bagian kedua kewajiban kewajiban pedagang, pengunjung dan pelaku aktifitas pasar lainnya setiap pedagang dan pengunjung pasar harus menjaga ketertiban dan kebersihan pasar untuk menjamin ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar, pedagang diwajibkan untuk menjamin kebersihan dan keindahan, setiap pedagang diwajibkan menyediakan tempat. sampah pada tempat berdagangnya atau membungkus sampah dalam kantong plastik semua alat pelindung barang dagangan bagi pkl atau pedagang pasar pagi harus dibongkar pada saat tutup atau tidak berjualan pkl dan pedagang pasar pagi wajib mentaati waktu berjualan yang ditetapkan oleh kepala pasar setiap pedagang dan pelaku aktifitas pasar lainnya wajib memakai kartu pengenal yang diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk pelaku aktifitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada adalah tenaga bongkar muat pelayan jasa ojek pelayan jasa andong dan .d. pramuniaga. bagian ketiga larangan setiap pedagang dilarang mendirikan, menambah atau merubah bangunan kios los tanpa izin bupati menempati jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung dalam pasar untuk kegiatan jual beli, membawa kendaraan bermotor dalam pasar, memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan luar jam pasar, meminjamkan atau menyewakan mengontrakkan kios los kepada pihak lain tanpa seizin kepala skpd yang membidangi: memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan kios los kepada orang lain tanpa seizin kepala skpd yang membidangi: barang yang dilarang: diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, mendirikan bangunan baik yang bersifat semi permanen atau permanen bagi pkl dan pedagang pasar pagi: setiap pedagang dilarang menaruh dagangan jalan penghubung dalam pasar, untuk menjamin keselamatan umum dan. kenyamanan pengunjung pasar bab kewajiban pemerintah daerah kewajiban pemerintah daerah meliputi melindungi dan menjamin hak para pedagang pasar yang telah mempunyai izin penempatan yang secara sah telah diberikan oleh bupati memberikan rasa nyaman, tenang, tertib dan lancar bagi para pedagang, pengunjung pasar dan pelaku aktifitas lainnya memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan bagi para pedagang, pengunjung pasar dan pelaku aktifitas lainnya memfasilitasi dan menjadi mediator apabila terjadi sengketa antar pedagang pasar dengan mengutamakan pendekatan secara .musyawarah dan mufakat bab sanksi administrasi pedagang pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan peringatan tertulis oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling banyak (tiga) kali dengan. tenggang waktu masing masing peringatan adalah (tujuh) hari apabila pedagang yang melakukan pelanggaran dan sudah diperingatkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam tetap tidak mentaati, maka izin penempatannya dicabut bab vii struktur organisasi dan tata kerja pengelolaan pasar karangsari pasai struktur organisasi dan tata kerja pengelolaan pasar karangsari diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati bab viii ketentuansetiap pedagang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud: dalam pasaii.ngelolaan khusus pasar karangsari umum untuk bahwa pasar karangsari sebagai salah satu pasar kota yang ada kabupaten semarang merupakan pasar percontohan yang dalam perkembangannya perlu dikelola secara terpadu oleh pemerintah daerahpasar karangsaringelolaan khusus pasar karangsari il. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan seksi adalah seksi sesuai dengan bidang pengelolaan yang diisi oleh petugas yang ditetapkan oleh bupati untuk pedagang yang berdagang luar dan menghadap pasar, tidak ada batasan aturan jam sesuai dengan ketentuan dalam ini, sedangkan untuk pedagang yang berdagang dalam pasar dapat melakukan kegiatannya luar ketentuan jam dimaksud setelah mendapatkan izin dari petugas pasar cukup jelas cukup jelas cukup jelas untuk petugas keamanan tidak harus menggunakankl dikenai retribusi pasar insidentil cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas jangka waktu teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua masing masing (tujuh hari) cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pasai huruf pedoman pelaksanaan pendirian, penambahan atau perubahan bangunan kios los ditetapkan oleh kepala skpd yang ditunjuk oleh bupati setelah ada rekomendasi dari skpd tekniemarang nomor
nu: bru oharsottama satya pialmengantisipasi percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang kurang terkendali, perlu pedoman perencanaan yang serasi, seimbang dan terpadu, bahwa untuk mewujudkan hat sebagaimana dimaksud pada huruf perlu. menyusun dan menetapkan garis sempadan sebagai acuan pembangunan sarana dan prasarana bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan daerah propinsi. jawa tengah nomor tahun tentang garis sempadan, pemerintah kabupaten semarang perlu satu menindaklanjutinya dengan peraturan darsrafi yang lebih operasionalkabupaten semarang tentang garis sempadan mengingat a419yseri nome'garis sempadan bab! ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengar:nur bupati atau pejabat yang ditunjukmata air, tepi pasang surut, tepi pantai, jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan, retbatas luar pengamanan sungai. garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran. garis sempadan rawa dan mata air adalah garis batas luar pengamanan rawagaris sempadan jalan rel kereta api adalah garis batas luar pengamanan reldamai dan dimana,rn? (lima ratus kilometer persegi) atau lebih sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari krn? (lima ratus kilometer persegi). tanggul!: saluran bertanggung: saluran tidak bertanggal adalah suatu saluran yang tidak bertanggal kanan dan kirinya dalansuatu daerah tertentu rawa adalaht. tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah, jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkota jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokalfik jalan rel kereta api adalah jalan yang dipergunakan untuk kereta api atau angkutan yang beroda bajatu garis yang diambil! tengah tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencanasi tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan 4ibab maksud dan tujuan tujuan pengaturan garis sempadan adalah terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan yang direncanakan. bab garis sempadan sungai bagian pertama sungai bertanggal. bagian kedua sungai tidak bertanggal garis sempadan sungai yang tidak bertanggal dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut sungai yang berkedalaman kurang dari (tiga) meter adalah (sepuluh) meter, sungai yang berkedalaman (tiga) sampai dengan (dua puluh) meter adalah (lima belas) meter, sungai yang berkedalaman lebih dari (dua puluh) meter adalah (tig sungai besar, adalah (seratus) meter sungai kecil, adalah (limbagian ketiga nama dan peta lokasi garis sempadan sungai nama dan peta lokasi garis sempadan sungai sungai dan atau ruas ruas sungai bab garis sempadan saluran bagian pertama saluran bertanggal garis sempadan saluran yang bertanggal adalah sebagai berikut (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit detik atau lebih: (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4m? detik: (satuluar kaki tangguh. bagian kedua saluran tidak bertanggal garis sempadan saluran yang tidak bertanggal adalah sebagai berikut:detik,detik:tepi saluran. bagian ketiga nama dan peta lokasi garis sempadan saluran nama dan peta lokasi garis sempadan saluran saluran dan atau ruas ruas saluranrawa dan mata air garis sempadan rawa adalah (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi arah darat pasat garis sempadan mata air adalah (dua ratus) meter sekitar mata air nama dan peta lokasi garis sempadan rawa dan mata airbagian pertama jalan arteri garis sempadan jalan arteri primer adalah (dua puluh) meter dari jalan. garis sempadan jalan arteri sekunder adalah (dua puluh) meter dari jalan. bagian kedua jalan kolektor garis sempadan jalan kolektor primer adalah (lima belas) meter dari jalan garis sempadan jalan kolektor sekunder adalah (sepuluh setengah) meter dari jalan. bagian ketiga jalan lokal garis sempadan jalan lokal primer adalah (sepuluh) meter dari jalan. garis sempalan jalan lokal sekunder adalah (tujuh) meter dari jalan bagian keempat jalan lingkungan garis sempadan jalan lingkungan primer adalah (empat) meter dari jalan. garis sempadan jalan lingkungan sekunder adalah (tiga) meter dariasjalan. bagian kelima jalan inspeksi garis sempadan jalan inspeksi adalah (lima) meter dari jalan. bagian keenam jembatan garis sempal persimpangan sebidang adalah sebagai berikutsatu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan jalan masing masing (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk untuk persamaan atau lebih, terletak pada segi (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain. untuk perempatan, terletak pada sisi jalan yang saing bersimpangan untuk perempatan yang dilengkapi jalan samping (membelok), adalah sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua jalan jalan yang lebih kec sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalanjalan kawasan perkotaan (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan jalan ipar kawasan perkotaan. bagian kesembilan jalan masuk ti). menurut petunjuk pembina jalan yang bersangkutan. (4x pembangunan jalan masuk harus mendapat persetujuan tertulis dari pembina alan yang bersangkutan dan harus memberikan kenyamanan kepada pemakai jalan. bagian kesepuluh nama dan peta lokasi garis sempadan jalan nama dan peta lokasi. garis sempadan jalan jalan dan atau ruas ruas jalan aster primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder, lingkungan primer, lingkungan sekunder, inspeksrel kereta api pasat garis sempadan jalan rel kereta api adalah (enam) meter dari batas daerah manfaat jalan rel kereta apiluar daerah manfaat jalan kereta api, apabila jalan rel kereta api itu terletak atas tanah yang ditinggi pelebaran sebagaimana dimaksud pada dimulai paling sedikit dalam jarak (dua puluh) meter muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampa atau timbunan. garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan ref kereta api dengan jalan adalah4rk sempadan jalan rel kereta api pada titik (lima ratus) meter darf klik perpotongan jalan ret kereta api dengan jalan raya. nama dan peta lokasi garis sempadan jalan rel kereta ap
mseridaerah, yang modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. bab penyertaan modal (dl) daerah melakukan penyertaan modal untuk penambahan modal pada perseroan terbatas pt) bank pembangunan jawa tengah dan bars bank pasar, nilai nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada adalah perseroan terbatas pt) bank pembangunan jawa tengah sebesar rp. lima milyar rupiah), bars bank pasar sebesar rp. dua milyar rupiah). pelaksanaan penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas pt) bank pembangunan jawa tengah dan bars bank pasarkabupaten semarangpt) bank pembangunan jawa tengah dan bars bank pasar, untuknggal nilai penyertaan modal daerah kabupaten semarang tahun nama bumi nilai bank pasar syariah rp. pd. aneka usaha serasi kab.smg rp. pt. bank pembangunan jawa tengah rp. dam kabupaten semarang apotek sidowaras iii rp. jumlah rp.
tau eee bupati batang provinsi jawa tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batang, menimbang :a.menghasilkanbatrencana tata ruang wilayah kabupaten batang tahun bgn teen biaadabatang. kabupaten dan memelihara kelangsungan kehiduptanggn teengn teen bia kawasan sekitar embung atau waduk adalah kawasan sekeliling embung atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinyadan bgn teeteratuan wilayah pengembangan yang selanjutnya disingkat swp adalah wilayah yang secara geografis dan administrasi dikelompokkan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembgn teen biembung atau waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungbgn teen bia dan atau pulau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan km?dalam jumlah menengah dan bgn teetau biaran dan fungsi, serta cakupan rtrw kabupaten bagian kesatu peran dan fungsi rencana tata ruang rtrw kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan izin lokasi pembangunan, administrasi pertanahan, dan dasar penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan dan atau kawasan strategis kabupatenet biadan dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci. bagian kedua cakupan rtrw kabupaten wilayah kabupaten meliputi seluruh administrasi kabupaten terletak pada sampai lintang selatan dan antara sampai bujur timur dengan luas kurang lebih (delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar dengan batas administrasi meliputi: sebelahutara laut jawa, sebelah timur kabupaten kendal, sebelah selatan kabupaten wonosobo dan kabupaten banjarnegara, dan sebelah barat kabupaten pekalongan dan kota pekalongan. wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (lima belas) kecamatan, meliputi: kecamatan wonotunggal, kecamatan bandar, kecamatan blade: kecamatan reban, kecamatan bawang, kecamatan person:, kecamatan gringsing, kecamatan limpung, kecamatan banyuputih, kecamatan subah, kecamatan pekalongan, kecamatan tulis, kecamatan andaman, kecamatan batang, dan oo. kecamatan karangasem. ruang lingkup materi rtrw kabupaten mencakup: tujuan, kebijakannet biaterwujudnya ruang wilayah kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. bagian kedua kebijakan penataan ruangsistem wilayah sesuai dengan karakter fisiografis dan kemampuan lahan, pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang berkualitas, cc. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan, pengembangan destinasi wisata unggulan kabupaten,, peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana,, peningkatan keterhubungan perkotaan perdesaan,ningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dan il. pengembangan kawasan strategis kabupatetau bia strategi pengembangan sistem wilayah sesuai dengan karakter fisiografis dan kemampuan lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengarahkan pengembangan wilayah kabupaten bagian selatan sebagai kawasan yang mendukung fungsi konservasi, mengoptimalkan wilayah kabupaten bagian tengah sebagai kawasan pengembangan pertanian dan agrobisnis, cc. mengoptimalkan wilayah kabupaten bagian utara sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan kemampuan lahan, dan mengembangkan sistem kewilayahan pembangunan. strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan kawasan peruntukan industri kawasan koridor jalan pantai utara pantura), mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, cc. mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal disetiap kecamatan, dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industrietapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, mengatur kegiatan pemanfaatan ruang lahan pertanian sesuai peraturan perundang undangan, cc.fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan pelabuhan perikanan, mengembangkan fasilitas pengolahan hasil perikanan, cc. mengembangkan kawasan megapolitan, dan mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. strategi pengembangan destinasi wisata unggulan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menetapkan lokasi pengembangan baru, pengaturan manajemen serta optimalisasi destinasi wisata, mengembangkan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan berupa sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur, cc. mengembangkan wisata unggulan berupa obyek wisata dikembang (wisata pegunungan), seluruh (wisata budaya), kuping (wisata petualangan), dan dipandu (wisata pantai), dan mengatur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan kawasan wisata. net bia strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meningkatkan kualitas perlindungan kawasan peruntukan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan peruntukan lindung, dan cc. meningkatkan pengelolaan kawasan yang memiliki kelerengan diatas (empat puluh keseratus) sebagai kawasan yang berfungsi lindung. strategi peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: membatasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya terutama untuk fungsi permukiman dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, cc. mengembangkan jalur evakuasi bencana, mengembangkan ruang evakuasi bencana, mengembangkan tempat relokasi pascabencana berupa hunian sementara (antara) dan hunian tetap (hutan), dan melestarikan kawasan peruntukan lindung dan mempertahankan kawasan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan fasilitas permukiman sesuai dengan skala pelayanannya, mengembangkan ruang interaksi publik, cc. mengembangkan ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan atau permukiman kumuh, dan menyediakan sarana dan prasarana permukiman. strategi peningkatan keterhubungan perkotaan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan sistem perkotaan yang berhierarki sesuai dengan skenario pengembangan wilayah kabupaten, mengembangkan pusat pelayanan desa dalam bentuk ppk dan ppl yang terintegrasi dengan potensi desa, dan cc. meningkatkan prasarana transportasi manusia, barang dan data sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan prasarana transportasi dalam mendukung pergerakan manusia dan barang, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten, bgn teen bia mengembangkan prasarana energi yang mampu melayani seluruh wilayah kabupaten, cc. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten, mengembangkan prasarana sumber daya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi, meningkatkan pengelolaan sampah berbasis pengurangan sampah dari sumbernya, meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan air minum, meningkatkan kualitas sistem drainase untuk menanggulangi genangan dan banjir, dan meningkatkan kualitas pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industralui penetapan kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan negara. strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengarahkan dan memantapkan perkembangan kawasan perkotaan koridor jalan pantai utara pantura), melakukan penataan kawasan pelabuhan dan sekitarnya, cc. mengembangkan kawasan pariwisata, melakukan penataan kawasan pembangkit listrik tenaga uap pltu) jawa tengah dan sekitarnya, dan mengoptimalkan pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan lindung sebagai daya dukung lingkungan hidup. bab rencana struktur ruang bagian kesatu umum rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputipada peta rencana struktur ruanggn teen bagian kedua sistem perkotaan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pkl, ppk, ppl, dan sistem kewilayahan. pkl sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan perkotaan batang, dan kawasan perkotaan limpung. ppk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan perkotaan tulis: kawasan perkotaan banyuputih, kawasan perkotaan karangasem, kawasan perkotaan bandar, kawasan perkotaan andaman, kawasan perkotaan wonotunggal, kawasan perkotaan subah, kawasan perkotaan pekalongan, kawasan perkotaan blade:, kawasan perkotaan reban, kawasan perkotaan bawang, il. kawasan perkotaan person, dan kawasan perkotaan gringsing. ppl sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan desa sengon kecamatan subah, kawasan desa sangubanyu kecamatan bawang, kawasan desa madugowongjati kecamatan gringsing, kawasan desa sialang kecamatan person, kawasan desa toko kecamatan bandar, kawasan desa kembanglangit kecamatan blade, dan kawasan desa sorong kecamatan wonotunggal. sistem kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembagian swp, pengembangan fungsi swp, dan cc. pengembangan sarana wilayah. kawasan perkotaan pkl dan ppk sebagaimana dimaksud pada huruf dan akan disusun rencana detail tata ruangnya. pembagian swp sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bgn teen swp batang dengan pusat pengembangan kawasan perkotaan batang meliputi: kecamatan batang, kecamatan andaman:, dan kecamatan karangasem. swp bandar dengan pusat pengembangan kawasan perkotaan bandar meliputi: kecamatan wonotunggal, kecamatan pekalongan, kecamatan bandar, dan kecamatan blade. swp subah dengan pusat pengembangan kawasan perkotaan subah meliputi: kecamatan subah: dan kecamatan tulis. swp gringsing dengan pusat pengembangan kawasan perkotaan gringsing meliputi: kecamatan gringsing, dan kecamatan banyuputih. swp limpung dengan pusat pengembangan kawasan perkotaan limpung meliputi: kecamatan limpung, kecamatan person, kecamatan reban, dan kecamatan bawang. pengembangan fungsi swp sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: swp batang dengan fungsi meliputi: pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, perikanan, industri perikanan, dan pariwisata. swp bandar dengan fungsi meliputi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, agroindustri, perdagangan dansa, perikanan darat, kehutanan, dan pariwisata. swp subahnet bia perikanan, perdagangan dan jasa, transit perjalanan, kehutanan, dan pariwisata. swp gringsing, perdagangan dan jasa, transit perjalanan, kehutanan, dan pariwisata. swp limpung dengan fungsi meliputi: perdagangan dan jasa, agro darat, kehutanan, dan pariwisata. pengembangan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana olahraga dan rekreasi, sarana pelayanan umum, dan sarana ekonomi. hierarki pengembangan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada meliputi: sarana skala pelayanan kelurahan desa, sarana skala pelayanan kecamatan, dan sarana skala pelayanan kabupaten atau regional. arahan pengembangan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan hal sebagai berikut: sarana skala pelayanan kelurahan desa dikembangkan setiap kelurahan desa, sarana skala pelayanan kecamatan dikembangkan kawasan ibukota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai ppk, dan sarana skala pelayanan kabupaten dikembangkan kawasan perkotaan yang telah ditetapkan atau ditingkatkan sebagai pkl. tau bia bagian ketiga sistem jaringan prasaranaan desa, jalan khusus, terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal. jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jalan arteri primer, jalan tol, rencana jalan keluar dan masuk ruas jalan tol, dan rencana jalan lingkar. bgn teen jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada huruf berada di: jalan raya batang pekalongan), jalan urip sukoharjo batang): jalan sudirman batang): jalan batas kota batang batas kabupaten kendal, jalan slamet riyadi batang): jalan batas kabupaten batang weberi, jalan elemen utara), dan jalan elemen selatan). jalan tol sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi ruas jalan tol pemalang batang dan ruas jalan tol batang semarang dan melewati wilayah kabupaten berada di: kecamatan karangasem, kecamatan batang, kecamatan andaman, kecamatan tulis: kecamatan subah, kecamatan banyuputih, dan kecamatan gringsing. jalan keluar dan masuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi jalan keluar dan masuk ruas jalan tol pemalang batang dan ruas jalan tol batang semarang berada di: kecamatan karangasem, kecamatan andaman, dan lokasi lainnya berdasarkan rencana pemerintah pusat. jalan lingkar sebagaimana dimaksud pada huruf berupa rencana jalan lingkar kabupaten pekalongan, kota pekalongan, dan kabupaten batang petanglong) berada di: kecamatan batang, dan kecamatan andaman. jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa jalan kolektor primer dua jkp meliputi: jalan kebonagung batas kabupaten batang, jalan wonotunggal batas kabupaten pekalongan, jalan batang wonotunggal suryo, jalan banyuputih patungan batas kabupaten kendal, jalan bawang candigugur kranten dieng wonosobo), jalan bandar pekalongan limpung, dan jalan bandar kembanglangit gerbang batur (perbatasan dieng), dan jalan lingkar kawasan perkotaan limpung, jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa jalan kolektor primer empat jkp dan jalan lokal primer meliputi: tau bia jalan kyai sambong kecamatan batang, jalan sultan agung kecamatan batang, jalan karanggeneng bakalan kecamatan andaman, jalan bakalan ujungnegoro kecamatan andaman, jalan banjaran sawahjoho kecamatan karangasem, jalan karangasem pandansari kecamatan karangasem, jalan beji kenconorejo kecamatan tulis, jalan kenconorejo ujungnegoro kecamatan tulis, jalan pucungkerep luwuk kecamatan subah, j . jalan subah kedawung kecamatan subah, jalan subah selokarto kecamatan pekalongan, il. jalan gawang wonosobo kecamatan pekalongan, jalan satu kaliwareng kecamatan wonotunggal, jalan tugu pasar manis kecamatan wonotunggal, jalan lingkar pasar bandar kecamatan bandar, jalan batiombo wonosegoro kecamatan bandar, jalan blade pagelaran kecamatan blade, jalan blade wonobodro kecamatan blade: jalan mojokerto reban kecamatan reban, jalan reban gawang kecamatan reban, jalan lingkar kota person kecamatan person, jalan pujut kebonwaru kecamatan person, jalan bawang purba kecamatan bawang, jalan bawang dieng kecamatan bawang, jalan penundaan bayaran kecamatan banyuputih, jalan limpung bulu kecamatan banyuputih, aa. jalan madugowongjati tenunan kecamatan gringsing, bb. jalan krengseng gringsing kecamatan gringsing, cc. jalan limpung kalisalak kecamatan limpung, dd. jalan sukorejo kumis kecamatan limpung, dan ee. jalan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan bupati. jalan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan seluruh kecamatan. jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju: kawasan industri: kawasan pertambangan, kawasan wisata, dan kawasan lainnya. bgn teenada kecamatan banyuputih. terminal penumpang tipe sebagaimana dimaksud pada huruf berada di: kecamatan wonotunggal, kecamatan karangasem, kecamatan batang, kecamatan tulis: kecamatan andaman, kecamatan subah, kecamatan gringsing, kecamatan person, kecamatan bawang, kecamatan reban, kecamatan limpung, kecamatan pekalongan, kecamatan blade, dan kecamatan bandar. terminal barang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kecamatan gringsing, kecamatan banyuputih, kecamatan limpung, kecamatan bawang, kecamatan blade: kecamatan subah, kecamatan andaman, kecamatan batang, dan kecamatan bandar. jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam huruf berada kecamatan subah. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pengembangan angkutan yang menghubungkan perkotaan petanglong. bgn teenjakarta bandung semarang surabaya, jalur kereta api regional semarang tegal brebes dan semarang purwokerto, jalur kereta api cepat jakarta surabaya, dan jalur kereta api perkotaan petanglong. jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan, dapat berupa: pertambangan, perkebunan, industri, pertanian, atau pariwisata. s5)atang baru berada kecamatan batang, stasiun ujungnegoro berada kecamatan andaman, stasiun kutipan berada kecamatan subah, stasiun labuan berada kecamatan gringsing, stasiun krengseng berada kecamatan gringsing, dan stasiun lainnya. stasiun barangmeliputi: pelabuhan umum, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, dan alur pelayaran. pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: peningkatan pelabuhan pengumpan regional menjadi pelabuhan pengumpul berada kecamatan batang, bgn teen bia pelabuhan pengumpan lokal meliputi: pelabuhan pengumpan lokal belong berada kecamatan banyuputih, pelabuhan pengumpan lokal roman berada kecamatan subah, dan pelabuhan pengumpan lokal selalu berada kecamatan gringsing. terminal khusus sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: terminal khusus pltu jawa tengah berada kecamatan andaman dan kecamatan tulis: terminal khusus secepat berada kecamatan batang, dan terminal khusus lainnya. terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf berupa alur pelayaran keluar masuk pelabuhan umum yang berada kecamatan batang. sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa rencana pembangunan bandar udara khusus. rencana pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan tertentumeliputi: jaringan pipa gas regional cirebon semarang bangkalan, dan stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji menyebar seluruh kecamatan. bgn teeu berada kecamatan andaman dan kecamatan tulis, pembangkit listrik tenaga panas bumi plt) berada kecamatan bawang, pembangkit listrik tenaga surya plus) berada seluruh kecamatan, pembangkit listrik tenaga mikro hidro putih) berada seluruh kecamatan, dan pembangkit listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangindusaluran udara tegangan ekstra tinggi stet) ungaran mandirancan yang melewati kecamatan person kecamatan limpung kecamatan banyuputih kecamatan subah kecamatan pekalongan kecamatan bandar kecamatan tulis kecamatan wonotunggal kecamatan karangasem, saluran udara tegangan tinggi suit) batang weberi dan batang new inc. batang weberi), dan stet dan suit lainnya sesuai rencana kerja pemerintah pusat.seluruh kecamatan, saluran udara tegangan rendah sur) berada seluruh kecamatan, saluran kabel tegangan menengah skt) berada seluruh kecamatan, dan saluran distribusi lainnya. gardu induk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: gardu induk tegangan ekstra tinggi item) berada di: kecamatan andaman: dan kecamatan tulis. bgn teen gardu induk tegangan tinggi giat) berada kecamatan andaman, dan item dan atau giat lainnya sesuai rencana kerja pemerintah pusumber air, dan prasarana sumber daya air. sumber air sebagaimana dimaksud dalammata air, embung, dan waduk. air tanah pada cat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: cekungan air tanah pekalongan pemalang, dan cekungan air tanah subah. sungai sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: wilayah sungai pemali comal meliputi: das kupang, das gabus: das sambong, das sono, das karanggeneng, das boy, das urang, das kretek, das bagel, das kutipan, dan das kedondong. wilayah sungai bodi kuno meliputi: das berontak, das pesanggrahan, dan das kuno. mata air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: mata air vismo berada kecamatan blade, mata air siu berada kecamatan blade: bgn teen bia mata air digantung berada kecamatan blade, mata air watulumbung berada kecamatan reban, mata air greco berada kecamatan bawang, mata air kolese berada kecamatan wonotunggal, mata air sidang berada kecamatan bawang, mata air kumpulan berada kecamatan bawang, dan mata air lainnya. embung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: embung sawangan purwodadi berada kecamatan gringsing, embung wonosegoro berada kecamatan bandar, embung mojotengah berada kecamatan reban, embung kalipancur berada kecamatan blade, embung kalisalak berada kecamatan batang, embung primbon berada kecamatan limpung, dan rencana embung lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. waduk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: waduk wilayah timur sungai hampir) berada kecamatan bawang, waduk wilayah tengah sungai boy) berada kecamatan blade, waduk wilayah barat sungai lahan) berada kecamatan blade, dan rencana waduk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. prasaranasistem pengamanan pantai yang meliputi: daerah irigasi kedungasem, dan daerah irigasi kupang kompeni. daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi yaitu daerah irigasi kedungdowo kramat, daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten berada diseluruh kecamatan, dan daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupategn teen sistem pengendalian banjirpenunjang prasarana drainase, penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan rencana penanganan kawasan rawan banjir, pemasangan peringatan dini, dan pemberdayaan masyarakat. sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan prasarana pengamanan pantai, dan perlindungan dan pengaturan pemanfaatan kawasan sempadan pantai. jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan jaringan air bersih perpipaan seluruh kawasan perkotaan untuk pemenuhan kebutuhan permukiman, industri, dan kepentingan lainnya, pembangunan jaringan perpipaan mandiri perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan, cc. pembangunan bendung sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku, dan ketahanan terhadap bencana. jaringan air bersih kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan, dan peningkatan pelayanan air minum berbasis masyarakmeliputi: pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik bersama seluruh kecamatan, dan jaringan kabel direncanakan melayani seluruh ibukota kecamatan. jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jaringan bergerak seluler meliputi:net pembangunan menara telekomunikasi bersama yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. jaringan bergerak satelit berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum. ketentuan mengenai jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatrsamaan wilayah(b3), sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, dan sistem jaringan evakuasi bencana. sistem jaringan persamaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rencana lokasi tempat pemprosesan akhir tpa), rencana lokasi tempat penampungan sementara tps), tempat penampungan sementara reduce, reuse, recycle tps 3r), dan tempat pengolahan sampah terpadu test), dan cc. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga. rencana lokasi tpa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tpa randukuning berada kecamatan andaman, tpa berada kecamatan karangasem, tpa berada kecamatan limpung, tpa berada kecamatan subah, tpa regional petanglong, dan tpa lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai peraturan perundang undangan. rencana lokasi tps, tps dan test sebagaimana dimaksud pada huruf berada seluruh kecamatan dengan mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle). rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pendekatan pengurangan sampah dari sumbernya dan penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle).tempat pemakaman umumpertumbuhan pemukiman perumahan kabupaten semarangtempat pemakamtempat pemakam. petugas adalah pegawai yang ditugaskan oleh suatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah untuk menangani pemakaman makam atau kubur adalah sebidang tanah yang digunakan untuk mengubur memakamkan jenazahyang berada bawah pengawasan pemerintah daerahjenazatanda pembayaran retribusi adalah suatu benda berharga yang digunakan sebagai bukti pembayaran retribusiatau dokumen lain yang dipersamakbab maksud dan tujuan maksud tpu adalah menyediakan sarana pemakaman umum bagi masyarakat tujuan tpuobyek dan subyek tpu obyek tpu adalah kegiatan pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah. subyek tpu adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan atas pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah. bab pemakaman bagian pertama persyaratan pemakaman setiap orang atau badan yang akan menggunakan tpu wajib mengajukan permohonan hak penggunaan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. permohonan hak penggunaan sebagaimana dimaksud pada untuk perorangan dihampiri persyaratan sebagai berikut foto copy kartu tanda penduduk ktp) pemohon surat keterangan kematian dari kepala desa lurah dan foto copy kartu keluarga dari keluarga jenazah permohonan hak penggunaan sebagaimana dimaksud pada untuk badan cukup melampirkan surat keterangan dari badan yang bersangkutan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan harus dipenuhi paling lama (tujuh) hari setelah pemakaman setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada terpenuhi, maka pemohon diberikan surat penggunaan makam. bagian kedua tata cara pemakaman penentuan letak lubang makam dalam suatu tpu diatur oleh petugas pemakaman yang ditunjuk letak lubang makam sebagaimana dimaksud pada luas tanah yang disediakan dengan kedalaman tidak kurang dari dengan jarak tidak lebih dari antara satu makam dengan makam lain. jenazah dimasukkan dalam lubang makam sebagaimana dimaksud pada dalam posisi tidur. setelah jenazah dimasukkan dalam lubang makam sebagaimana dimaksud pada dan mendapat penghormatan harus segera diadakan pengurusan dengan tanah hingga rata. setelah diadakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada sebagai tanda pengenal atas makam dipasang nisan yang telah ditentukan yang diberi tulisan nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian dari jenazah yang dimakamkan. bagian ketiga waktu pemakaman waktu pemakaman dapat dilayani selama jam bagian keempat masa hak penggunaan makam hak penggunaan makam diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam agar menunjukkan tanda bukti hak penggunaan makam. bab pemindahan jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah setiap orang atau badan yang akan memindahkan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah wajib mengajukan permohonan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri persyaratan sebagai berikut surat penggunaan pemakaman tpu, surat keterangan ahli waris dari desa kelurahan dan permohonan ahli waris yang dihampiri foto copy kartu tanda penduduk pemohon yang diketahui desa lurah setempat. apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak bisa dipenuhi, maka pemohon wajib menunjukkan surat kehilangan dari kepolisian. apabila pemindahan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah telah dilaksanakan, maka hak penggunaan makam gugur. bab penggalian makam penggalian makam dilakukan oleh petugas yang ditunjuk bab vii kewajiban dan larangan kewajiban pemegang hak pengguna makam: a.menjaga kebersihan makam: b.mentaati tata tertib pemakaman, dan c.dapat memperpanjang penggunaan tanah makam (tiga) bulan sebelum hak guna makam berakhir kepada bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk. pemegang hak pengguna makam dilarang memindahkan hak pengguna makam kepada orang lain membongkar dan atau memindahkan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah tanpa izin dan cc. merubah bentuk makam. bab viii nama obyek dan subyek retribusi retribusi tpu adalah retribusi atas kegiatan pemakaman, pembongkaran dan pemindahan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah obyek retribusi adalah sebagaimana dimaksud dalam subyek retribusi adalah sebagaimana dimaksud dalam bab golongan retribusi retribusi tpu digolongkanpelayanan tpu didasarkan pada nilai ekonomi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan volume pelayanan yang diberikan dalam pemberian izitpu adalah untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemakaman dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. bab xii struktur dan besarnya tarif retribusi besarnya tarif retribusi tpu ditentukan sebagai berikut bagi penduduk kabupaten semarang sebesar rp. dan bagi penduduk luar kabupaten semarang sebesar rp. bab xiii wilayah pemungutan retribusi tpu dipungut diwilayah kabupaten semarang bab xiv tata cara pembayaran retribusi pembayaran retribusi wajib dilakukan secara tunai. hasil penerimaan retribusi harus disetorkan kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati apabilaitentukan lain. setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan bentuk, isi dan buku penerimaansetiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran bab xvi pelaksana dan pengawasan pelaksana dari peraturan daerah ini adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan bupati. bab xvii pemerintah daerah atas kewenangannya melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini bab xvii!x ketentuan penutup semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemakaman agar menyesuaikan dengan peraturan daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan pemakamtempat pemakaman umum i. umum perkembangan kota yang sangat cepat akan mendorong pertumbuhan diberbagai bidang, khususnya pertumbuhan perumahan dan pemukiman, yaitu banyaknya perumahan yang dibangun oleh pengembang untuk itu apabila tidak dilengkapi dengan sarana pemakaman, maka dapat menimbulkan permasalahan sosial sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten semarang perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk menyediakan tempat pemakaman umum khususnya kecamatan ungaran barat, ungaran timur, kecamatan ambarawa dan sekitarnya untuk itu perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten semarang tentang tempat pemakaman umum dengan berpedoman padacarolongan retribusi adalah peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah cukup jelas cukup jelas tarif retribusi tpu dengan perincian sebagai berikut bagi penduduk kabupaten semarang surat pemakaman rp. ongkos pengecekan jenazah rp. biaya penggalian orang rp. , : rp. bagi penduduk luar kabupaten semarang adalah (dua) kali dari tarif retribusi sebagaimana tersebut pada huruf cukup jelas cukup kegiatan pemungudan penagihansee: np ,maka perlu menetapkan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah: bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf perlueaurusan pemerintahan kabupaten semarang adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten semarang dan dprd untuk mengurus fungsi fungsi pemerintahankabupaten semarangemerintah daerah kabupaten semarang. kewenangan pemerintahan daermaksud dan tujuan maksud ditetapkannya urusan pemerintahan kabupaten semarang adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. tujuan ditetapkannya urusan pemerintahan kabupaten semarang adalah untuk menetapkan rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. menyusun atau menyempurnakan organisasi perangkat daerah yang realistis sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah. cc. menyusun perencanaan dan penetapan pelayanan dasar yang prioritas berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan atau disediakan daerah sesuai dengan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. menyusun perencanaan dan alokasi biaya yang dianggarkan dalam apbn, apbd provinsi jawa tengah dan apbd kabupaten semarang. menyusun tolok ukur penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. bab ii! urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, penataan ruang, perencanaan pembangunan: perumahan: kepemudaan dan olah .esa: sosial, kebudayaan, xx.: rincian urusan pemerintaan daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihanan non departemen. bab penyelenggaraan urusan pemerintahanmenyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pemerintahan daerahmenjadi kewenangannyaaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab ketentuan peralihan semua produk hukum daerah yang ada pada saat mulai dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua produk hukum daerah yang mengatur tentang kewenangan pemerintahan daerah, pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dan lurah harus menyesuaikan dengan ketentumarang. ditetapkan ungaran pada tanggal juli wakil bupati semarang, ttd hj. siti ambar fathanah diundangkan ungaran pada tanggal sekretaris daerah kabupaten semarangtentang urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten semarang nomor tahun tanggal juli daftar isi bidang pendidikan .o.ooooooooo woo nana bidang kesehatan .ooooooooo anna. bidang pekerjaan umum .voodoo woiinonnnnnnnnnnnnnnnnn bidang perumahan .ooooocooo wo#mmnnnnnnnnnnnnnan bidang penataan ruang .ooo.o.omomimomenunranan bidang perencanaan pembangunan .ooooocooooo bidang perhubungan .voodoo woo wo# lingkungan hidup neo se nnsnennenrnn nan ana teman emennanannanamenanann pertanahan senen tenenennnnan anna kena hns era kependudukan catatan sipil .oooooooooo pemberdayaan perempuan perlindungananak. keluarga berencana keluarga sejahtera . tenaga kerjaan ketransmigrasian . koperasi ukm .iioooooooccoo woo oom menanananaann penanaman modal ena. nnnnnnnnnannnnnnaaann kebudayaan pariwisata na. kepemudaan!& olah raga. onennunsantetante kesatuan bangsa pol .ohio woo mna.voodoo woo bidang pemberdayaan masyarakat desa. bidang:statistik. . oo cn 010ends1teeremnanmmtansarnsenanasansan not bidang kearsipan .cbooo o woo mek bidang perpustakaan .ooooooooooo bidang komunikasi informatika .ee.oa0 bidang pertanian ketahanan pangan .o. bidang kehutanan .cbooo oma bidang energi sumber daya mineral. bidang kelautan perikanan .ooooooooomo bidang perdagangan oo. wom mann bidang:industri se e2e2t0nzanennnennnnnnananenman amen tesastanamunansmanan ld, lampiran peraturan daerah kabupaten semarang tentang urusan pemerintah kabupaten semarang nomor tahun tanggal urusan pemerintah kabupaten semarang bidang pendidikan .sub bsu rincianurusan kebijakan kebijakan penetapan kebijakan operasional dan pendidikan kabupaten semarang standarsemarangn are ana rincian urusan tengah bidang bidangsemarang. pem penyediaan bantuan biayas.sub: susupengawasan terhadap pemenuhan dan standar nasional sarana dan praharaperencanaan kebutuhan pendidik dan dan tenaga kependidikan pendidikan anak tenaga usia dini, pendidikan dasar, pendidikan keren menengah dan pendidikan nonformal didikansemarang. peningkatan kesejahteraan, had rincian urusan bidang bidang penilaian membantu pelaksanaan ujian nasional dalian hasil pendidikan dasar, pendidikan mutu pen belajar menengah dan pendidikan nonformal. didikan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten semarang. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten semarangsemarangbisa dipan rinyiainna sera beng sea bidang .bidang (er dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten semarang bebasnyamutumarang. bidang kesehatan upaya pencegahan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar kesehatan dan biasa skala kabupaten semarang. memberantas penyelenggaraan pencegahan dan penyakit penanggulangan penyakit menular skala kabupaten semarang. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten semarangsemarangsemarang. penyehatan lingkungan. perbaikan penyelenggaraan surveilans gizi buruk gizi skala kabupaten semarang. masyarakat penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten semarang. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. sukses pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kesehatan haji skala kabupaten perorangan semarang. dan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten semarangsemarangmbawa pembiayaan pengelolaan penyelenggaraan, kesehatan jaminan pemeliharaan kesehat sumber peningkatan pemanfaatan tenaga kesehatan daya jumlah, mutu strategis. manusia dan pendayagunaan tenaga kesehatan \|su (sukses ringianurusan bidang badai gen nan kesehatan penyebaran skala kabupaten semarang. tenaga pelatihan teknis skala kabupaten kesehatan semarang. registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten semarang\| pemerataan, pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan mutu obat dan kesehatan,reagensia dan vaksin skala keterjangkauan kabupaten semarang harga obat .a. pengambilan sampling contoh serta sediaan farmasi lapangan. perbekalan pemeriksaan setempat sarana kesehatantea penyelenggaraan promosi kesehatan masyarakat keluarga dan skala kabupaten semarang. masyarakat berperilaku hidup sehat dan pengembangan upaya asus susu aan lae maan art ten sana lan aan kesehatan bersumberdaya masyarakat ukmpenyelenggaraan penelitian dan dan pengembangan kesehatan yang pengen mendukung perumusan kebijakan tangan kabupaten semarang. kesehatan pengelolaan surkesda skala kabupaten semarang. implementasi penapisan iptek bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten semarang luar negeri skala kabupaten semarang. peningkatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengawasan skala kabupaten semarang. dan akuntabilitas pengembang pengelolaan sik skala kabupaten sistem semarang. informasi kesehatan sik bidang pekerjaan umum sus sukses rmcjawur san sumber pengaturan penetapan kebijakan pengelolaan daya air sumber daya air kabupaten semarang. penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten semarang. penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten semarang. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten semarang. pembentukan wadah koordinasi sumber daya air tingkat kabupaten semarang dan atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten semarang. semarang pembinaan!semarangsemarang. bidang bidang eny ben ana ana eni natalmarang. pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten semarang. pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten semarang. pembangun konservasi sumber daya air pada an wilayah sungai dalam satu kabupaten pengelolaan semarang. pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten semarang. berdampak skala kabupaten semarang. penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten semarangmarangmarangmarang. eue sukses iban urusan some bidang pengawasan\| pengawasan pengelolaan sumber daya air dan pada wilayah sungai dalam kabupaten pengendali semarang. bina pengaturan pengaturan jalan kabupaten semarang: margasemarangsub susu nanda usa bidang bidang sringiangrusan:.oe ban aan pem pembangunan jalan kabupaten semarang: bangunan pembiayaan pembangunan jalan dan peng kabupaten desa dan jalan kota. usah pengawasan jalan kabupaten semarang\| penetapan kebijakan dan strategi dan pembangunan perkotaan dan perdana perdesaan wilayah kabupaten semarang (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). penetapan peraturan daerah kabupaten semarangsemarang. (sub amemarang. pem penyiapan program pembangunan marangsemarang. penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten semarang pembentukan lembaga badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan kabupaten semarang. pengawasmarang. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan spk. air minum pengaturan\| penetapan peraturan daerah kabupaten semarang mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum daerah kabupaten semarang. ana sedang song penetapan bumi sebagai penyelenggara spam kabupaten semarangsemarang. peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum wilayah kabupaten semarang termasuk kepada badan pengusahaan pelayanan operator) bumi. pem penetapan pemenuhan kebutuhan air bangunan baku untuk kebutuhan pengembangan spam wilayah kabupaten semarang. pengembangan spam wilayah kabupaten semarangmarang. penyediaan air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten semarang. dus bagian urban penanganan bencana alam tingkat pengawas pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan wilayah kabupaten semarang. evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan spam yang utuh wilayahnya.semarang mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. pembentukan lembaga tingkat kabupaten semarang sebagai penyelenggara air limbah wilayah kabupaten semarangsemarang. lingkungan kabupaten semarangsemarang. sub susu rincianurusan #bidang ":p bidang lana penyelenggaraan pembangunan air bangunan limbah untuk daerah kabupaten semarang dalam rangka memenuhi spm. penyusunan rencana induk pengembangan air limbah kabupaten semarang. kabupaten semarang limbah kabupaten semarang. evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah kabupaten semarang. pelaksanaan spm. per pengaturan penetapan peraturan daerah kebijakan tambahan pengembangan persamaan kabupaten semarang mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. penetapan lembaga tingkat kabupaten semarang penyelenggara pengelolaan persamaan wilayah kabupaten semarangsemarang. sukses rincianurusansemarang. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat kabupaten semarang. pem penyelengaraan dan pembiayaan bangunan pembangunan persamaan kabupaten semarang. penyusunan rencana induk pengembangan persamaan kabupaten semarang. pengawas pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persamaan wilayah kabupaten semarang wilayah kabupaten semarang.marangmarang berdasarkan spm yang disusun pemerintah pusat dan provmarang. \|osussus (rincianurusan pem penyelesaian masalah dan bangunan permasalahan merasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir wilayah kabupaten semarangsemarang. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan drainase wilayah kabupaten semarang. pengawas evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir wilayah kabupaten semarang. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir kabupaten semarang. pelaksanaan spk. per kawasan musiman siap bangun kasih) dan lingkung siap bangun fisika) yang berdiri sendiri: pengaturan\| penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kasih fisika wilayah kabupaten semarang. bir bidang biang, asa kasih dan fisika wilayah kabupaten semarang. bangunan kasih fisika kabupaten semarang. pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan kanibal fisika. kabupaten semarang. pengawas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kasih dan fisika kabupaten semarang. evaluasi penyelenggaraan pembangunan kasih dan fisika kabupaten semarang. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan spk kabupaten semarang pemukiman kumuh nelayan: pengaturan\|marang. penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh wilayah kabupaten semarang. nan bangunan kumuh perkotaan kabupaten semarang. sup sukses rcu rusak pang selang pengelolaan peremajaan perbaikan rusunawa. kawasan pengendalian permukiman kumuh wilayah kabupaten semarang. evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh kabupaten semarang. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan spk kabupaten semarang. naa bangunan kawasan pengaturan penetapan peraturan daerah kebijakan wilayah kabupaten semarang. penetapan peraturan daerah spk pembangunan kawasan wilayah lb. pembinaan bangunan kawasan strategis nasional. pe melaksanakan pengawasan dan kawasan pengendalian pembangunan kawasan wilayah kabupaten semarang. pembangunan kawasan kabupaten semarang. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan spk kabupaten semarang. bangunan\| pengaturan penetapan peraturan daerah gedung kabupaten semarang, mengenai dan bangunan gedung dan lingkungan lingkungmarang mengenai bangunan gedung dan lingkungan gedung kabupaten semararencana tata bangunan dan lingkungan rtl). penyelenggaraan bangunan gedung bangunan dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten semarang. dar bidang bidang \| pengawasan terhadap pelaksanaan kawas\| pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruk konstruksi yang telah ditetapkan. member pengembangan sistem informasi jasa dayan konstruksi dalam wilayah kabupaten semarang yang bersangkutan. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten semarang yang bersangkutan. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi ditingkat kabupaten semarang. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten semarang yang bersangkutan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten semarang. penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi. pe pengawasan tata lingkungan dalam kawasan wilayah kabupaten semarang yang .rumahan span bip rincianurusan penetapan kebijakan, strategi, dan program tem kabupaten semarang bidang prog layanan aku lsasemarang.netapan kebijakan, strategi, dan programmarang. tun sub ringianur medang sdambina pem memberikan masukan penyusunan dan sii bangunan penyempurnaan peraturan perundang pernah baru undangan bidang perumahan sinai peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang undangan bidang perumahan kabupaten semarangmarang. pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten semarangrumahan.
tana nai, oharmarang yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehinggamarang tentang.marsemarang. sekretaris daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah sekda kabupaten semarang. inspektorat adalah inspektorat kabupaten semarang. inspektorat dipimpin oleh inspektur.badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala. lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung kepala daerah yang dapat. unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya disebut upt adalah unit pelaksana teknis yang berkedudukan pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan. pimpinan satuan organisasi adalah inspektur, kepala badan, direktur, kepala kantor, sekretaris, inspektur pembantu, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang, kepala up.a. badan perencanaan pembangunan daerah. inspektorat daerah. lembaga teknis daerah yang terdiri: rumah sakit umum daerah ungaran: kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kantor perpustakaan daerah: kantor arsip daerah, dan kantor ketahanan pangan. kantor pelayanan perijinan terpadu. bab iii susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasepala: sekretariat, membawahi subbagian perencanaan. subbagian keuangan. subbagian umum dan kepegawaian. bidang ekonomi, membawahi subbidang pertanian. subbidang non pertanian. bidang pemerintahan dan sosial, membawahi: subbidang pemerintahan. subbidang sosial. bidang pengembangan wilayah, membawahi: subbidang prasarana wilayah. subbidang tata ruang, sumbar daya alam dan lingkungan hidup. bidang statistik, pengendalian dan evaluasi, membawahi: subbidang statistik. subbidang pengendalian dan evaluasi. 9grencanaan pembangunan daerah merupakan unsur pendukung tugas bupatena bagian ketiga tugas pokok organisaempat fungsi organisasi pembangunan daerah dibidang ekonomi, pemerintahan dan sosial, pengembangan wilayah dan statistik: mengpembangunan daerah bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial, pengembangan wilayah dan statistikinspektorat bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi inspektorat inspektur, sekretariat, membawahi: subbagian perencanaan dan keuangan. subinspektorat merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang pengawasanda. bagian ketiga tugas pokok organisa,mpat fungsi organisasidan kan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. kan bab susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasikepala: sekretariat, membawahi: subbagian perencanaan dan keuangan. subbagian umum dan kepegawaian. bidang pengadaan dan mutasi, membawahi: subbidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. subbidang kepangkatan dan penggajian. bidang pembinaan pegawai dan pengembangan kepegawaian, membawahi: subbidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. subbidang pendidikan dan pelatihan. bidang data dan formasi pegawai, membawahi: subbidang formasi dan jabatan. subbidang data dan informasi kepegawaitan badan kepegawaian daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihpegawaian daerah mempunyai tugas pokok .gian keempat fungsi organisasi badan kepegawaigadaan dan mutasi, pembinaan pegawai dan pengembangan kepegawaian, serta data dan formasi pegawai:tugas bidang pengadaan dan mutasi, pembinaan pegawai dan pengembangan kepegawaian, serta data dan informasi pegawai,badan pemberdayaan masyarakat dan desa bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan desabidang pemberdayaan pemerintahan desa membawahi subbidang kelembagaan pemerintahan desa: pn, dan subbidang administrasi kekayaan desa. bidang kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, membawahi: subbidang kelembagaan masyarakat. subbidang usaha ekonomi masyarakat. bidang pengembangan desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, membawahi: subbidang pengembangan desa. subbidang pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat gunamberdayaan masyarakat dan desa merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. badan pemberdayaan masyarakat dbagian keempat fungsi organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan desdesa, pembinaan dan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. bab vii susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasing. pemberdayaan perempuancc. bidang keluarga berencana membawahi subbidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. subbidang kesehatan reproduksi remaja dan hak reproduksi. bidang keluarga sejahtera, membawahi: subbidang pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan kependudukan. subbidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membawahi: subbidang pengarusutamaan gender. subbidang kualitas hidup danbagian keempat fungsi organisasi dan perlindungan anak, cc.. bab viii susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisaskepala: sekretariat, membawahi subbab perencanaan dan keuangan. subbab umum dan kepegawaian. bidang penataan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup membawahi subbidang tata lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. subbidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup. bidang pengendalian kerusakan lingkungan membawahi subbidang pengendalian dampak lingkungan hidup. subbidang pengawasan, pemantauan, dan pengujian lingkungan hidup. bidang pelestarian lingkungan hidup membawahi: subbidang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hi. subbidang pemulihan kualitas lingkungan hidup.bagian keempat fungsi organisasi badan: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas ambarawa bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi rumah sakit umum daerah ambarawa direktur,ambarawa merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang pelayanan kesehatan. rumah sakit umum daerah ambarawambarawaurusan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan:.ungaran bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi rumah sakit umum daerah ungaran direktur:ungaran merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang pelayanan kesehatan. rumah sakit umum daerah ungarungaran:pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan, aa,bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: kepala, subbagian tata usaha, seksi kesatuan bangsa, seksi bina politik: seksi perlindungan masyarakat: danempat fungsi organisasi kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, bina politik dan perlindungan masyarakatbina politik, dan perlindungan masyarakat: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. bab xii susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi kantor perpustakaan daerah bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi kantor perpustakaan daerah: kepala, subbagian tata usaha, cc. seksi akuisisi dan pengolahan: seksi pelayanan: . . seksi pengembangan, dan kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi kantorrpustakaan daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang perpustakaan. kantor perpustakaanbagian keempat fungsi organisasi kantor perpustakaakuisisi dan pengolahan, pelayanan dan pengembangan perpustakaanakuisisi dan pengolahan, pelayanan dan pengembangan perpustakaan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. bab xiii susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi kantor arsip daerah bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi kantor arsip daerah kepala, subbagian tata usaha, seksi pembinaan dan pengembangan: seksi pengolahan dan akuisisi: seksi penyimpanan dan pemeliharaan, dan kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi kantorarsip daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang arsip dan dokumentasi. kantorarsip dan dokumentasi. bagian keempat fungsi organisasi kantorinaan dan pengembangan, pengolahan dan akuisisi, penyimpanan dan pemeliharaan arsip: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang arsip dan dokumentasi: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan, pengolahan dan akuisisi, penyimpanan dan pemeliharaan arsip, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. bab xiv susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi kantor ketahanan pangan bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi kantor ketahanan pangan kepala, subbagian tata usaha, cc. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan: seksi distribusi pangan: .e. seksi konsumsi dan keamanan pangan: dan kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi inspektorat sebagai erah. bagian keempat fungsi organisasi pasai kantor ketahanan ptersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan panganpelayanan perijinan terpadu bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi kantor pelayanan perijinan terpadu: kepala, subbagian tata usaha, cc. seksi promosi, seksi pelayanan perijinan dasar dan khusus, seksi pelayanan perijinan usaha, seksi informasi dan pengendalian, danlayanan perijinan terpadu merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang penanaman modal. kantor pelayan
lal tami seambentukan kecamatan kandunganjumlah penduduk, volume kegiatan pemerintah dan pembangunan, aspirasi masyarakatambarawa, dipandang perlu kecamatan tersebut dikembangkan menjadi (dua) wilayah:: bahwa sehubungan dengan huruf dan maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten semarang tentang pembentukan kecamatan kandmbentukan kecamatan kandungan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten semarangbab pembentukan kecamatan dengan peraturan daerah ini dibentuk kecamatan kandungan kecamatan kandungan meliputi kelurahan kandungan desa candi desa jetis desa duren desa benteng desa milir desa jembatan desa patogen desa sidomukti dan desa banyukuning. kecamatan kandungan sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian dari kecamatan ambarawa, kecamatan baden dan kecamatan jambu dengan dibentuknya kecamatan kandungan, maka nama kecamatan ambarawa tetap bernama kecamatan ambarawa dengan desa dan kemarahannya meliputi kelurahan gamping kelurahan pojoksatu desa berjalan kelurahan tambakboyo kelurahan lodoyong kelurahan kupang kelurahan kranggan kelurahan panjang desa pasukan dan kelurahan baran dengan dibentuknya kecamatan kandungan, maka nama kecamatan baden tetap bernama kecamatan baden dengan desa dan kemarahannya meliputi desa dalang kelurahan baden desa asinan desa pulosari desa kandangan desa lemahireng kelurahan harjosari desa sambal dan desa poncoruso dengan dibentuknya kecamatan kandungan, maka nama kecamatan jambu tetap bernama kecamatan jambu dengan desa dan kemarahannya meliputi desa gawang desa beton desa kelurahan desa bongkol desa jambu kelurahan gondoriyo desa kuwarasan desa kebondalem desa rejosari dan desa genting pusat pemerintahan kecamatan kandungan sebagaimana dimaksud dalam berada kelurahan kandungan batas kecamatan kandungan dan kecamatan ambarawa, kecamatan baden dan kecamatan jambu dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, ill dan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bab igiatan pemerintah desa atau kelurahan yang masuk kecamatan kandungan tetap dilayani kecamatan lammbentukan kecamatan kandungan umum sesuai dengan keputusan menteri dalam negeriambarawa bertitik tolak dari kondisi tersebut dipandang perlu dilakukan pengembangan wilayah kandungan dengan harapan untuk mempercepat proses perkembangan wilayah kandungan dan sekitarnya serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal il. demi cukup jelas cukup jelas kantor kecamatan kandungan berada bekas kemantren kandungantahun nomorterdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat in swastasekolah menengah atas sma) sekolah menengah atas luar biasa small) madrasah aliyah ma), sekolah menengah kejuruan smk), dan pusat kegiatan belajar masyarakat pkb) pada satuan pendidikan swasta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan karena yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan swasta. pendudukdaerah adalah kota yogyakarta. surat rekomendasi dari dinas sosial adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa peserta didik bersangkutan tidak mampu memenuhi biaya pendidikan, tidak termasuk dalam korps dan layak untuk dibantu berdasarkan hasil survedinas sosial adalah dinas sosial kota yogyakartyogyakartaadalah:dan bagipendidikan pada satuan pendidikan swasta sekolah dasar sd) madrasah ibtidaiyah mi) sekolah dasar luar biasa sdb), sekolah menengah pertama smp) madrasah tsanawiyah ts) sekolah menengah pertama luar biasa small), sekolah menengah atas sma) madrasah aliyah ma) sekolah menengah atas luar biasa small), sekolah menengah kejuruan smk), dan pusat kegiatan belajar masyarakat pkbpersyaratan penerima bantuan sasaran penerima bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah peserta didik penduduk daerah pada satuan pendidikan swasta sd mi sdb, smp m ts small, sma ma small, smk dan pkbpersyaratandengan ketentuan: peserta didik penduduk daerah bukan pemegang kms, peserta didik penduduk daerah dibuktikan dengan kartu keluarga c1, menunjukkan rincian tunggakan biaya pendidikan dari satuan pendidikan, surat keterangan dari satuan pendidikan tentang kondisi ekonomi orangtua wali peserta didikyang diketahui ketua rukun tetangga rt) dan ketua rukun warga rw): dan surat rekomendasi dari dinas sosial. bab iii besaran bantuan bantuan tunggakan biaya pendidikan diberikan bantuan paling banyak sebesar: sd mi sdb rp2. (dua juta rupiah), smp m ts small rp3. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sma ma small dan smk rp4. (empat juta rupiah), pkb paket rp750. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pkb paket rp1. (satu juta rupiah), pkb paket rp1. (satu juta lima ratus ribu rupiah). bantuan sebagaimana dimaksud pada diberikan paling banyak (dua) kali dalam satu jenjang pendidikan. bantuan tunggakan diberikan. bantuan tunggakan biaya pendidikan bagi peserta didik keluarga bukan pemegang kms ditentukan berdasarkan nilai hasil survei dinas sosial sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut: nilai paling banyak mendapatkan (lima puluh persen): nilai paling banyak mendapatkan (tujuh puluh lima persen), nilai paling banyak mendapatkan (seratus persen). bab pelaksanaan teknis pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dilaksanakan oleh dinas pendidikan melalui upt ppd dan anggarpejabat pengelola keuangan daerah dpa ppid) dalam kelompok belanja bantuan sosial tidak direncanakan. mekanismeiatur lebih lanjutn laslima milyar lima puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah). anggaran penerimaan sebesar rp. sembilan puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari: saldo tahun lalu sebesar rp. tujuh ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebelum subsidi sebesar rp. dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya penerimaan non operasional sebesar rp. seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), saldo . saldo akhir diproyeksikan untuk tahun anggaran adalah sebesar rp. empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilantujuhdinas .atau pengesahan belanja, bku atauajukan bendahara pengeluaran ppid. kelengkapan dokumen meliputi: surat pengajuan pembayaran tagihan biaya subsidi,mencakup: surat pernyataan tanggungjawab pagu anggaran, dan photocopyrene tamil yan danai adik mukhtarudin, sh.,mh. pembina tingkat nip.
ara salinan kan wali kota bandung provinsi jawa barat peraturan wali kota bandung nomor tahun tentang sistem layanan dan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan cetak juara dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bandunguntuk mengurangi beban dan memenuhi hak hak dasar warga negara secara layak, bahwa dalam penanggulangan kemiskinan kota bandung selama ini masih dilaksanakan lintas sektoral oleh beberapa perangkat daerah, maka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemisk, mengingat . https: jdih.bandung.go.id mengingatpenanganan fakir misk. https: jdih.bandung.go.id penetapan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan tenaga pendamping daerah kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian kedua tim penyelenggara tim penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam berada dibawah dinas. tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sekretariat teknis sort penanggulangan kemiskinan cetak juara, dan puskesmas tingkat kelurahan. penetapan tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian ketiga sekretariat teknis sekretariat teknis sort penanggulangan kemiskinan cetak juara sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit terdiri atas, manajer, petugas penerima pengaduan front office, cc. petugas pemberi layanan dan rujukan back office, supervisor tingkat kecamatan, dan fasilitator ditingkat kelurahan. penetapan supervisor dan fasilitator sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan dengan rekrutmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ditetapkan dengan keputusan wali kota. paragraf . https: jdih.bandung.go.id paragraf manajercetak juara, cc. mengoordinasikan melaksanakan tugas sekretariat teknis sort cetak juara:. paragraf petugas penerima pengaduan front officeota:cetak juara: menyampaikan mekanisme penanganan keluhan, memberikan . https: jdih.bandung.go.idparagraf petugas pemberi layanan dan rujukan back officecetak juara, melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani sekretariat sort cetak juaraota. paragraf supervisor. https: jdih.bandung.go.idparagraf fasilitatorataan kebutuhan program, penataan keluhan, dan sinergi dengan pendampingan program kesejahteraan sosial lainnya. paragraf puskesmas puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk tingkat kelurahan. puskesmas sebagaimana dimaksud pada memiliki petugas puskesmas paling sedikit terdiri atas:tugas . https: jdih.bandung.go.id tugas dan tanggung jawab petugas puskesmas tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada$hubung dengan sort penanggulangan kemiskinan cetak juarakecamatan melalui sort penanggulangan kemiskinan cetak juara, membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta kelurahan kecamatan dan atau daerah kota dan kecamatan. penetapan petugas puskesmas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan lurah. bab . https: jdih.bandung.go.id bab iii sumber pendanaan sumber pendanaan penyelenggaraan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara dapat berasal dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat. bab layanan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara layanan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara terhadap pemohon layanan, penjangkauan layanan, penanganan layanan yang diberikan, dan rujukan layanan yang diberikan. pelaksanaan mengenai layanan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. mekanisme layanan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: masyarakat . https: jdih.bandung.go.id masyarakat datang puskesmas atau sekretariat sort penanggulangan kemiskinan cetak juara kota bandung, dangulangan kemiskinan cetak juara kota bandungpenanggulangan kemiskinan cetak juara. fasilitator sort penanggulangan kemiskinan cetak juara yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalampenanggulangan kemiskinan cetak juara. hasil . https: jdih.bandung.go.idgulangan kemiskinan cetak juara. sekretariat sort penanggulangan kemiskinan cetak juara,sort cetak juara bagian kesatu koordinasi koordinasi dilakukan antara sort penanggulangan kemiskinan cetak juara dengan organisasi pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya yang menangani program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu kota bandungberkelanjutan dan perluasan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara. pelaksanaan mengenai koordinasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian . https: jdih.bandung.go.id bagian kedua kemitraan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara kemitraan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara dilaksanakan dengan pihak terkaitpelaksanaan kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemantauan dan evaluasi sort penanggulangan kemiskinan cetak juara penanggulangan kemiskinan cetak juara. pemantauan . https: jdih.bandung.go.idpenanggulangan kemiskinan cetak juara. pemantauannanggulangan kemiskinan cetak juara. bagian kedua evaluasi sort cetak juara evaluasi penyelenggaraan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh dinas sesuai dengan kewenangannya. hasil evaluasi penyelenggaraan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan sort cetak juarsort penanggulangan kemiskinan cetak juarapejabat sesuai dengan kewenangannya. bab . https: jdih.bandung.go.idesuai dengan aslinya kepala bagian hukum pada:sekretariat daerah kota bandung, bambang sehari, s.h nip. https: jdih.bandung.go.id daerah kota adalah daersingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat kota bandung. sekretaris daerah adalah sekretarissosial dan penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan kota bandungsistem layanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan cetak juara yang selanjutnya disingkat sort penanggulangan kemiskinan cetak juara dengan cepat, tanggap, aspirasi, dan responsif. sistem . https: jdih.bandung.go.id. https: jdih.bandung.go.iddaerah kota, yang berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara. pendamping daerahnama lain, dan berasal dari unsur asks atau kader masyarakat. tim. https: jdih.bandung.go.id. verifikasi dan validasi data secara dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian . bagian kedua maksud dan tujuan peraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara. sort penanggulangan kemiskinan cetak juara bertujuan untuk:meningkatkan akses pelayanan penanggulangan kemiskinan: meningkatkan perluasan jangkauan pelayanan dasar, program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat, meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial daerah kota sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif, meningkatkan . https: jdih.bandung.go.id meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kot kota: memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan: dan meningkatkan kapasitas dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. sort penanggulangan kemiskinan cetak juararbagian ketiga ruang lingkup dan sasaran ruang lingkup dan sasaran sort penanggulangan kemiskinan cetak juara terdiri atas: perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. bab . https: jdih.bandung.go.id bab kelembagaan untuk melaksanakan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara, wali kota membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kota dan tim penyelenggara. bagian kesatu tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kota sebagaimana dimaksud dalam dapat dibantu tenaga pendamping daerah kota. tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kota sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pihak terkait pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, melaksanakan pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, dan keberlanjutan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara, dan melaksanakan kemitraan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara dengan pihak terkait baik pusat maupun daerah kota. tugas dan tanggung jawab tenaga pendamping daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: mendorong koordinasi antara sort penanggulangan kemiskinan cetak juara dengan perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan pihak terkait daerah kota yang memiliki program sosial penanggulangan kemiskinan: memastikan . https: jdih.bandung.go.idpenanggulangan kemiskinan cetak juara berjalan dengan baik, memastikan kelembagaan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara cetak juarpenanggulangan kemiskinan cetak juara masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah kota penanggulangan kemiskinan cetak juara, melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara, menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan sort penanggulangan kemiskinan cetak juara, membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara sort penanggulangan kemiskinan cetak juara, membantu koordinasi antara pemerintah kota bandung penyelenggara sort penanggulangan kemiskinan cetak juara dengan pemerintah provinsi, il. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan sort penanggulangan kemiskinan dari kementerian sosial dan sekretariat nasional sort. penetapan . https: jdih.bandung.go.id
tan wali kota bandung provinsi jawa barat peraturan wali kota bandung nomor tahun tentang standar dokumen pengadaan barang jasa pada metode pengadaan langsung dan e purchasilam pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia dilakukan tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender seleksi dengan menggunakan metode antara lain pengadaan langsung dan purchasing, bahwa guna tertib administrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia yang menggunakan metode pengadaan langsung dan purchasing perlu adanya pengaturan mengenai standar dokumen pengadaan barang pada metode pengadaan langsung dan purchasingtandar dokumen pengadaan barang pada metode pengadaan langsung dan purchasing lingkungan pemerintah, memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang standar dokumen pengadaan barang jasa pada metode pengadaan langsung dan e purchasiemberi pekerjaan. aparat. https: jdih.bandung.go.idurchasing atau. https: jdih.bandung.go.idgian kedua maksud dan tujuan pengaturan mengenai standar dokumen pengadaan barang jasa pemerintah, dimaksudkan dalam rangka: memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengadaan langsung dan purchasing bagi perangkat daerah, mewujudkan kesatuan pemahaman bagi pelaku pengadaan dalam penyelenggaraan pengadaan langsung dan purchasing, dan cc. menciptakan standar tolok ukur untuk pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengadaan langsung dan purchasing. peraturan wali kota ini bertujuan untuk: mewujudkan keseragaman administrasi dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pengadaan langsung dan purchasing bagi perangkat daerah, dan mewujudkan pelaksanaan pengadaan langsung dan purchasing yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. bagian . https: jdih.bandung.go.id bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pemberlakuan peraturan wali kota ini meliputi: pengadaan barang jasa melalui metodeengadaan barang jasa melalui metode pengadaan langsung untuk jasa konsultansi yang bernilai paling banyak rp100. (seratus juta rupiah), dan pengadaan barang jasa melalui purchasing. bab persiapan pengadaan barang jasa persiapan pengadaan barang jasa dalam penyelenggaraan pengadaan langsung dan purchasing meliputi: pengajuan kebutuhan barang jasa dari ppt kepada pa kpa, pa kpa memerintahkan kepada ppk untuk memulai memproses pelaksanaan pengadaan barang jasa atas kebutuhan yang disampaikan oleh ppt, ppk melaksanakan persiapan pengadaan barang jasa yang meliputi: melaksanakan identifikasi atas kebutuhan barang jasa yang disampaikan oleh pa kpa untuk menentukan metode pemilihan penyedia, penetapan spesifikasi teknis kerangka acuan kerja kak): penetapan hps untuk pengadaan barang jasa diatas rp10. (sepuluh juta rupiah) selain melalui purchasing, menetapkan rancangan kontrak, dan menyampaikan permintaan kepada pejabat pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia atas kebutuhan barang jasa. bab . https: jdih.bandung.go.id bab iii persiapan pemilihan penyedia pejabat pengadaan melaksanakan persiapan pemilihan penyedia setelah menerima permintaan dari ppk untuk melakukan pemilihan penyedia dengan melampirkan dokumen persiapan pengadaan. persiapan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan meliputi: penetapan metode pemilihan penyedia, penetapan jadwal pemilihan, cc. penyusunan dokumen pemilihan, dan penetapan metode penyampaian dokumen penawaran. bab pelaksanaan pemilihan penyedia pelaksanaan pemilihan penyedia dilaksanakan oleh ppk pejabat pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut: ppk melaksanakan purchasing dengan nilai pagu paling sedikit atas rp200. (dua ratus juta rupiah), pejabat pengadaan melaksanakan: purchasing dengan nilai pagu paling banyak rp200. (dua ratus juta rupiah), dan atau pengadaan langsung untuk pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya dengan nilai hps paling banyak rp200. (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai hps paling banyak rp100. (seratus juta rupiah). pelaksanaan . https: jdih.bandung.go.id pelaksanaan pengadaan langsung dapatkuntansi, danyang menggunakan surat perintah kerja. bab pelaksanaan kontrak pelaksanaan kontrak dilaksanakan para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundangan. ppk dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyediadan serah terima hasil pekerjaan. bab serah terima hasil pekerjaan penyedia mengajukan permintaan secara tertulis untuk serah terima barang jasa kepada pejabat penandatangan kontrak. pejabat . https: jdih.bandung.go.id pejabat penandatangan kontrak dan penyedia menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan setelah pejabat penandatangan kontrak melaksanakan pemeriksaan atas barang jasa yang diserahkan dan pekerjaan telah selesai (seratus persen) sesuai yang termuat dalam kontrak. pejabat penandatangan kontrak menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan barang jasa kepada pa kpa. pa kpa memerintahkan kepada pengurus barang penyimpan barang untuk melakukan pencatatan atas hasil pengadaan barang jasa yang sudah dilaksanakan. bab vii standar dokumen pengadaan bentuk format standar dokumeralihan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang sedang berjalan berdasarkan dokumen pengadaan barang jasa sebelum berlakunya peraturan wali kota ini, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya pelaksanaan pengadaan barang jasa tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perstandar dokumen pengadaan barang jasa metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian dan akuntan&@ . bambang sehari, s.h nip19650715 https: jdih.bandung.go.id lampiran peraturan wali kota bandung nomor tahun tanggal desember standar dokumen pengadaan barang jasa untuk metode pengadaan langsung dan e purchasing lingkungan pemerintah daerah kota bandung https: jdih.bandung.go.id
lampiran peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang penamaan, singkatan dan akronim perangkat daerah keterangan em eeaamaraoa tawon esamarbasan sama inspektorat bei mampenaraman sima kesehatan ae panas perempuan umumdanferamangaang panas perumahan ralat dan kawasan permukiman dean ata mira koi dan menengah perdasadandan was rowarrerindas aim permana sma boat dimas penamaan perikanan dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan fama (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu rpp apa penangan preman pemekaran mempan simas tingamgan hidup dinas perpustakaan gan kearsipan darah pep dinas komunikasi dan'informatika pia dimas ketahanan pangan dan satuan rosi pamong dan pemadam kepakaran set data can badan pengejaan pajak dan retribusi daerah akan insan pembangunan pendirian dan pengembangan pemaeatsanea badan kepegawaian pengaman dan seniman basah cas badan pengadaan keuangan dan aset daerah bad al dao badan penanggulangan bencana daerah o keterangan memanas "von dar kantor kesatuan bangsawan note tekamtrkespangpa dan raman satt soekarno dan ramah star dena sartika dem sia dao kecamatan singa dat kecamatan petes gps dan kecamatan tawang kawan dan ecamataninditsang ing ee dan kecamatan hamata kata wwe dasiecamatan cibeureum iri dag kecamatan tamansari dar kecamatan mangun mai dan kecamatan bundaran dan kecamatan garbarata serta waorfkaturahan yudanagara tang gan ieturaham negarawan gara gan kemarahan kembang emg daniataraham ganas gan iataraham malaya ga. gaskatarahan maharaja gaya dan ieturaham penayangan ejaan sar mataraman pedas gea daniataraham nagarasah niagara ganiaturahan sukamara sao ieturaham karangsari esai wl.lma dafaturahan mangsa empang danrfkaturahan lengkongaar beri sar arahan ikatan ket gilang daaiatarahan kahuripan kap des etaraham undang ing sao kemarahan imagine sigi darfketuraham parakanyasag peraanyasag ssarketaraham panyingtaran ket pair o keterangan memanas "von wokauratan sukamaju kar kat sukamaju kameo\| koo kelurahan sukamaju kiat kia con kalurahan karsamenate karam ken kemarahan mayang ajang kenkaturahan gunung tandan tata keiataraman raga kes mataraman tanjung raja koo arahan cimeti www la. kerfkaturahan karanganyar karanganyar ken aturan tatagasah tagar ken katarahantemutang being wofketarahan gumnggeag abraham setiaratu setir e warfkaturahan kersanagana beragam kemarahan kota baru bara saath pari pipi gaskatarahan senegara setanagara ietaraham diserang girang (kemarahan aan ket gitar . saiataraham martabak etaraham setimnya sea daorfietaraham tamansari tamansari darkatarahan mtugarsan magari danietarahan tamannya maya daniataramam santap ket sampe dan abraham tiang setia das arahan menyadari ket masa kemarahan sukamara bei dar (etaraham setianya seiya daskatarahan mengubur manan e,? dan kalurahan digantung giant doorfkatarahan karat karat o keterangan memanas "von dotataramantimgpiaya itimgraya can iataraham pawai lo. doakaturahan sambungan sambangi doa kelurahan sambongaya saya desiataraha carik pai doekatarahan sukamara dorfiatarahan ariana daarkatarahan bundaran kara doniatarahan swadaya saya goo kemarahan gibumgenta citi gor etaraham bantaran bantaran arahan skatteana (kelurahan suikamagara segara goa etaraham amen kel beam bos etaraham garbarata part. bon etaraham saath , bor fietaraham sukajaya saya bos arahan singa goo font pelaksana teks dinas pendidikan wayan barat upt dias pendiam wayan barat juni pelaksana teknis dinas pendidikan wilayah utara upt dinas pendidikan wilayah utara in joni etakaana teknis dinas pendidikan wilayah setelan upt dinas pendiam wilayah setan ine joni pelaksana teknis dinas pendakian wilayah tengah) upt dinas pendiam wilayah tengah an joni etakaana tenis dinas pendidikan wilayah timur upt dimas pendidikan wilayah timur ia joni pelaksana teka dinas sanggar kegiatan baja dimas bkb das joni pelaksana teknis dinas puskesmas cibeureum utd puskesmas gema io joni pelaksana teknis dinas puskesmas parberatu utd pakem part font petahana teknis dinas puskesmas tamansari utd puskesmas tamansari as joni pelaksana teknis dinas puskesmas kawat utd puskesmas kawat an joni etakaana teknis dinas puskesmas manga utd puskesmas mangkubara juni petahana teknis dinas puskesmas undang utd dikemas indintang joni pelaksana teknis dinas puskesmas bunguran utd puskesmas bangsa fans pelaksana teknis dinas puskesmas spedes utd puas spedes emas keterangan semena uan ins\|unttpetaksana teknik dinas puskesmas panyabungan utd puskesmas panyabungan juni pelaksana teko dinas puskesmas cigeureung utd puskesmas cigeureung juni petahana teka dinas puskesmas cihideung utd puskesmas city juni pelaksana teken dinas puskesmas tembang utd puskesmas imbang juni pelaksana teken dinas puskesmas tawang utd apsis tawang 2s uni petahana teknis dinas puskesmas kahuripan utd puskesmas kattripan juni pelaksana teken dinas puskesmas sambongpati utd puskesmas sambongpart unit pelaksana teknis dinas puskesmas karanganyar utd puskesmas karanganyar tan joni petahana teka dinas puskesmas antar utd puskesmas antar juni pelaksana teken dinas puskesmas sukataksana utd puskesmas sukataksana ian joni petahana teknis dinas puskesmas parakanyasag utd puskesmas parakanyasag tas juni pelaksana teko dinas puskesmas urug utd puskesmas urug juni pelaksana teki dinas puskesmas sangka utd puskesmas sangat juni petahana tetapi dina laboratorium kesehatan utd laboratorium kesehatan junitpetaksana teka dinas farmasi utd farmasi as juni pelaksana toni dinas memotong legal utd metro lega tan juni petahana teknis dinas pengujian kendaraan bermotor member ino juni pelaksana teka dinas pengelolaan terminal terima tan unit pelaksana teknis dinas pengelolaan parkir utd pair pe "tan font petahana teko dinas depo pasar tan as juni pelaksana ten dinas batas benihtkan astana mas dinas pengadaan sampah) pama beni gema aan gagah ummrowat man indihiang bungursari cihideung sean tarsata mana aan aah urmerwam pemain perang pee ranah part panah warna umma ppp man walikota tasikmalaya perangkat daerah unit pelaksana teknis keterangan penamaan singkatan akronim gabungan singkatan akronim ttd budi budiman
walikota madiuwalikota madiunkepala daerah bahwa peraturan walikota madiunyang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah cc. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,organisasi kemasyarakataubah lampirannomor urut dihapus, sehingga lampiran secara keseluruhan, sh, hum. diundangkan madiun pada tanggal juli sekretaris daerah, ttd drs. mandi,.u.b. (pala bagian hukum (pi klan sekretariat wibowo, pembina nip. lampiran peraturan walikota madiun nomor tahun tanggal juli pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah terhadap hibah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran had main nph hibah kepada kopi bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat nasa p2rsanlbasi hibah kepada koni bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat benlnsas lansalasi hibah kepada pramuka bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat sasaki hibah kepada pmi bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat belas pns hibah kepada mui bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat benak perri hibah kepada baz bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat params ams hibah pengamanan kepada badan kesatuan bangsa dan politik pen mnmsnlakainis nnn mbah operasional paud(dag dias pendidikan hibah bantuan operasional sekolah dinas pendidikan daerah madrasah diniyah bossa masa man. hibah kepada badan wakaf bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat baal enak wakil walikota madiun, ttd sugeng rismiyanto, sh, hum.
par walikota tasikmalaya na) provinsi jawa baratlebih meningkatkan hasil guna dan daya guna pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah kota tasikmalaya, perlu mengatur pelaksanaan pengumpulan dan penyetoran zakat profesi, infak, dan sedekah dari pejabat negara dan pegawai lingkungan pemerintah kota tasikmalaya, bahwa sesuaimerintah kota tasikmalaya memberikan kesempatan dan memfasilitasi setiaptermasuk pelaksanaan ibadah zakat profesi, infak dan sedekah, bahwa sesuai ketentuan huruf, salah satu nilai etika pegawai negeri sipil dalam bermasyarakat adalah menjunjung tinggi nilai nilai agama, etika, moral serta adat istiadat yang bertata carawali kota dan wakil walipegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota tasikmalaya yang beragama islam. perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kota tasikmalatelah memenuhi nisab atau batasan minimum untukluar zakat untuk kemaslahatan umum. badan amil zakat nasional kota tasikmalaya yang selanjutnya disebut panas kota tasikmalaya adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional tingkat daerah. unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut upz, adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh panas kota tasikmalaya untuk membantu pengumpulingas. mushoddig adalah seorang muslim yang akan bersedekumpulan dan penyetoran zakat profesi, infak dan sedekah bagi pejabat negara dan pegawai lingkungan pemerintah daerah. peraturan wali kota ini dibentuk dengan tujuan untuk: meningkatkan hasil guna dan daya guna atas pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah lingkungan pemerintah daerah, memberikan kesempatan dan memfasilitasi pejabat negara ddan cc. meningkatkan manfaat zakat profesiruang lingkup peraturan wali kota ini mengatur hal hal sebagai berikut: asas, sasaran, organisasi pengelola zakat, mekanisme pengumpulan dan pengembangan, infak dan sedekah, pengembangan, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan. bab asas pengumpulan dan penyetoran zakat profesi, infak dan sedekah dari pejabat negara dan pegawai berasaskan syariat islam, yang mengandung pengertian bahwa pelaksanaan zakat profesi, infak dan sedekah berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan syari'at islam, amanah, yang mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pengumpulan dan penyetoran zakat profesi, infak dan sedekah harus dapat dipercaya, kemanfaatan, yang mengandung pengertian bahwa zakat profesi, infak dan sedekah harus memberikan kemanfaatan yang sebesar besarnya bagi mustahil, keadilan, yang mengandung pengertian bahwa pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah harus dilaksanakan secara berkeadilan, terintegrasi, yang mengandung pengertian bahwa pengumpulan dan penyetoran zakat profesi, infak dan sedekah dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pendayagunaan zakat profesi, infak dan sedekah: dan akuntabilitas, yang mengandung pengertian bahwa pengumpulan dan penyetoran zakat profesi, infak dan sedekah harus dapat dipertanggungjawabkan. bab sasaran sasaran pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah meliputi: pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan calon pegawai negeri sipil. bab unit pengumpul zakat dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi dari pejabat negara dan pegawai lingkungan pemerintah daerah, dibentuk upz. upz ditetapkan dengan keputusan ketua panas berdasarkan usulan kepala perangkat daerah. upz dibentuk pada setiap perangkat daerah. susunan dan tata kerja upz diatur oleh ketua panas sesuai dengan dari pejabat negara dan pegawai lingkungan pemerintah daerah dan menyebarkannya kepada panas. dalam melaksanakan tugasnya, upz bertanggung jawab kepada: secara fungsional, kepada panas, dan b.secara struktural, kepada wali kota melalui sekretaris daerah. bab vii pengumpulan dan penyetoran zakat profesi bagian kesatu pengumpulan paragraf umum zakat profesi dikumpulkan dari setiap pejabat negara dan pegawai lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi kriteria mampu sesuai dengan ajaran agama islam. besaran zakat profesi yang dipungut yaitu sebesar (dua koma lima persen) dari tambahan penghasilan pegawai. paragraf mekanisme upz melakukan pendataan calon muzakki untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan ketua upz. upz menyampaikan data muzakki dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari pejabat negara dan pegawai untuk menunaikan zakat profesi kepada panas sesuai dengan peraturan wali kota ini. bentuk dan isiupz membuka rekening khusus setoran zakat profesi untuk menampung setoran dari mulai. setoran dari muzakki dapat dilakukan melalui transaksi non tunai dengan memindahrekeningkan dari rekening yang bersangkutan rekening upz berdasarkan kuasa dari muzakki. upz mengadministrasikan pelaksanaan pengumpulan zakat profesi secara akuntabel dan transparan. bagian kedua penyetoran zakat profesi yang diterima upz dari muzakki disetorkan seluruhnya kepada panas. upz mengadministrasikan pelaksanaan penyetoran zakat profesi secara akuntabel dan transparan. bab viii info dan sedekah infak dan sedekah dikumpulkan dari pejabat negara dan pegawai lingkungan pemerintah daerah. besaran infak dan sedekah yang dikumpulkan sesuai dengan keikhlasan unfit dan mushoddig. upz selain melaksanakan pengumpulan zakat profesi, juga bertugas melaksanakan pengumpulan infak dan sedekah bagi pejabat negara dan pegawai lingkungan pemerintah daerah. mekanisme pengumpulan infak dan sedekah dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui transaksi non tunai. infak dan sedekah yang diterima upz dari unfit dan mushoddig disetorkan seluruhnya kepada panas. upz mengadministrasikan pelaksanaan pengumpulan dan penyetoran infak dan sedekah secara akuntabel dan transparan. penggunaan infak dan sedekah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panas. bab pengembangan dalam rangka meningkatkan kinerja pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah, panas dapat menyelenggarakan kegiatan pembinaan, berupa sosialisasi, diseminasi dan bimbingan teknis. bab pembiayaan seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional upz, bersumber dari anggaran panas, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan sekretaris daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaandaerah. upz melaporkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyetoran zakat profesi, infak, dan sedekah kepada panas, dengan tembusan disampaikan kepada wali kota melalui sekretaris daerah setiap (tiga) bulan sekali. bab xii pembinaan dan pengawasan wali kota dan sekretaris daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap upz. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi fasilitasi sosialisasi, dan edukasi. pengawasan sebagaimana dimaksud pada secara fungsional dilaksanakan oleh inspektoratbentuk dan isi surat pernyataan kesediaan untuk membayar zakat profesi melalui badan amil zakat nasional kota tasikmalaya surat pernyataan wassalam'alaikum warahmatullahiwabarakaatuh yang bertanda tangan dibawah ini, saya nama donnanananaannnannnananana anna aan aan aan anna tempat tanggal lahir dokanaananananananananananana aan pangkat gol. ruang dokaananaanan nan panganan anna anna aan anna jabatan bkakanaaaaaaaaa aan nama perangkat daerah dokakaanananaanananananaaa aan alamat kantor penkanaananaananana aan anna kontak penkanaananaananann aan anna dengan ini menyatakan bersedia menunaikan zakat profesi setiap bulan melalui badan amil zakat nasional kota tasikmalaya dengan cara dipotong langsung sebesar (dua koma lima persen) dari tambahan penghasilan pegawai saya oleh pejabat yang berwenang. demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. wassalam'alaikumwarahmatullahiwabarakaatuh. tasikmalaya, . yang membuat pernyataan, materai nama lengkap) catatan lembar untuk yang bersangkutan lembar untuk panas kota tasikmalaya lembar untuk upz wali r:'zp salviadonaaari p., sh, m.h. vi: belanja pegawai
walikota kediri provinsi jawa timurengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kediriuntukpat tempat kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak oberita daerah kota kediri tahun nomor memutuskanendalian kegitempatmaksud ditetapkannya peraturan ini adalahpengendalian operasional tempat perdagangan bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang untukruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi pengendalian kegiatan, penindakan, dan partisipasi masyarakat. bab iii pengendalian kegiatanstatus tanggap darurat corona virus disease daerahncabutan izin. pedagang kaki lima pkl) dan skor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik wajib menerapkan pemakaian masker bagi pedagang dan pembeli, mengatur jarak aman dengan rentang jarak tertentu paling sedikit (satu) sampai (dua) meter antar pedagang dan antar pembeli, memenuhi ketentuan lokasi dan waktu sebagaimana diatur berupa pembubaran kegiatan. tempat perdagangan yang berada daerah wajib menerapkan protokol kesehatan. tempat perdagangan sebagaimana dimaksud pada meliputi pasar tradisional, toko: toko modern, pusat perbelanjaan, dan rumah makan, restoran dan cafe. pengelola pasar tradisionaldan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun serta air mengalidan mengatur jarak aman dengan rentang jarak tertentu paling sedikit (satu) meter antar pedagang dan antar pembeli. pengelola tokodengan rentang jarak tertentu paling sedikit (satu) meter antar pembeli, kecuali untuk jenis usaha apotek. pengelola toko modern sebagaimana dimaksud pada huruf dan pengelola pusat perbelanjaansetiap orang yang masuk dalam toko modern dan pusat perbelanjaan beberapa tempat yang dilalui banyak orang. pengelola rumah makan, restoran dan cafeatur tata letak meja dan kursi pengunjung dengan rentang jarak tertentu paling sedikit (satu) meter, dan membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai jam wibringatan tertulis. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan akan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha dan atau pencabutan izin. bab penindakan dalam rangka efektifitas pengendalian kegiatan hiburan dan perdagangan, pemerintah daerah melakuk satuan polisi pamong praja dan dapat berkoordinasi serta bekerja sama dengan kepolisian dan tentara nasional indonesia. dalam hal hasil pelaksanaan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan maka satuan polisi pamong praja merekomendasikan pencabutan izin operasional kepada walikota atau kepala perangkat daerah yang menerbitkan izin, pelanggaran terhadap ketentuan maka satuan polisi pamong praja dapat langsung membubarkan kegiatan, pelanggaran terhadap ketentuan maka satuan polisi pamong praja dapat langsung menerbitkan surat peringatan dan selanjutnya dilakukan pembinaan. pelanggaran terhadap ketentuan dan maka satuan polisi pamong praja dapat langsung melakukan penutupan tempat usaha secara bertahap. penutupan tempat usaha secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan urut. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup disegel lagi dan dicabut izinnya. bab partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan penyebaran corona virus disease masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk menghindari tempat tempat berkerumunnya banyak orang terutama pada tempat hiburan dan perdagangan, dan saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokolalipemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas merupakan salah satubeberapa kali terakhir dengan dengalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan: daerah.jabat negara sebagaimana dimaksud pada adalah wali kota dan wakil wali kota. tunjangan hari raya dan gaji ketiga belaswali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan pimpinan badan layanan umum daerahada saat peraturan wali kota ini mulai berlaku:berita daerah kota banjarbaru tahun nomorberita daerah ik4 kota semarang tahun nomor seri..1 tentang pedoman organisasi rumah sakit umummemutuskan: menetapkan peraturan walikota semarang tentang penjabaran tugas.dan fungsi rumah sakit umum, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota semarang, rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit umum daerah kota semarangrumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerjakursus teknisdibidang kepegawaian, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian, j .perbendaharaan dan mobilisasi dana penyusunan rencana dan program kerja dibidang penyusunan anggaran dan akuntansi serta perbendaharaan dan mobilisasi dana, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang penyusunan anggaran dan akuntansi serta dan pembinaan serta pengembangan kegiatan symonitoring, evaluasi dan pelapor: menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja:.pelaksanaan verifikasi laporan..dan. pengendalian dibidang penyusunan anggaran dan akuntansi, j . menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyusunan anggaran dan akuntansi:rumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana: menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana:urnal, bukudibidang perbendaharaan dan mobilisasi dana, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perbendaharaan dan mobilisasi dana: j gembangan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran, penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengembangan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan evaluasi serta: pelaksanaan pemasaran rsud:ketiga, penyajian data statistik dan dokumentasi kegiatan rsud, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran, m.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur utama dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian pengembangan dan evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan evaluasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang pengembangan dan evaluasi: menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan evaluasi: menyiapkan bahan pengkajian sumber daya dan potensi rsud, menyiapkan bahan penyusunan program pengembangdibidang pengembangan dan evaluasi, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan dan evaluasi:dan program kerjavisualisasi data sosialisasi program dan kegiatan rsud, menyiapkan bahan pelaksanaan pemasaran, menyiapkan bahan penyusunan.dibidang informasi dan pemasaran, j . menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan pemasaran,bab komite medik, komite keperawatan dan instalasi penjabaran tugas dan fungsi komite medik, komite keperawatan dan instalasi ditetapkan dengan keputusan direktur. bab ketentuan penutupseri penjelasan atasumum . sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandangemarang nomor direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kota semarang, wakil direktur pelayanan adalah wakil direktur pelayanan rumah sakit umum daerah kota semarang, wakil direktur umum adalah wakil direktur umum rumah sakit umum daerah kota semarangmembawahi bagian pelayanan medik dan penunjang medik, terdiri dari sub bidang pelayanan medik, dan sub bidang penunjang medik. bagian keperawatan dan penunjang non medik, terdiri dari sub bidang keperawatan, dan sub bidang penunjang non medik. wakil direktur umum dan keuangan membawahi.:, terdiri dari sub bagian pengembangan dan evaluasi, dan sub bagian informasi dan pemasaran. komite medik, komite keperawatan, instalasi, kelompok jabatan fungsional, dewan penasehat. bab iii penjabaran tugas dan fungsi bagian pertammbina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi rsudbidang pelayanan kesehatan, pelaksanaan koordinasi bidang pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku:j .:perijinan rekomendasi lingkup rsud, penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketipelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnyaibidang pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud wakil direktur mempunyai fungsi penyusunan perumusan kebijakan teknis, program jangka pendek, menengah dan panjang bidang pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik: penyusunan rencana dan program kerjabidang pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik.culasaraan jenaz, penunjang medik,, penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik,penunjang medik, penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan medik dan penunjang medik, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medik dan penunjang medik, penyusunan konsep sistem dan mekanisme serta rencana pengembangan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik, penyusunan standar kebutuhan peralatan medik dan penunjang medik, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian laksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medik dan penunjang medik,dan program kerjakajian pelaksanaan dan rencana pengembangan pelayanan medik, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalinyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporub bidangdan program kerja: menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporkeperawatan dan penunjang non medik mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keperawatan dan penunjang non medik, penyusunan rencana dan program kerja.di bidang keperawatan dan penunjang non medik: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang keperawatan dan penunjang non medik,standar tenaga dan peralatdanpelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang keperawatan dan penunjang non medik,keperawatanpulang cuti karena hari raya, menyiapkan bahanj . menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian didibidang keperawatan, il.ub bidang penunjang non medik mempunyai tugas menyiapkan bah:ulasaraan jenazulasara dan pemulasaraan jenaz dan pemulasaraan jenazj . menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporibidang tata usaha, keuangan,penyusunan dan perumusan kebijakan program jangka pendek, menengah dan panjang dibidang tata usaha, keuangan, pengembangan dan informasi, penyusunan rencana dan program kerja bidang tata usaha, keuangan, pengembangan dan informasi: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang tata usaha, keuangan, pengembangan dan informasi:bidang tata usaha, keuangan, pengembangan dan informasi, penyusunan mekanisme kerja lingkungan tata usaha, keuangan, pengembangan dan informasi, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang tata usaha, keuangan, pengembangan dan informasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha, keuangan, pengembangan dan informasi,kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian: pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta keamanan dan ketertiban:penghimpunan pelaksanaan peraturan perundang undangan dan penyusunan konsep: pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengendalian bidang umum dan kepegawaian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaianrumusan kebijakan teknis bidang umum, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja
ram. bab ketentuan umum lanjut usia miskin adalah seseorang yang telah berusia (enam puluh) tahun atas, masuk data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial dan atau masuk data terpadu kesejahteraan sosial dan atau masuk data perlu pelayanan kesejahteraan sosialdata terpadu kesejahteraan sosialdata perlu pelayanan kesejahteraan sosial selanjutnya disingkat datamaksud diberikannya asistensi sosial lanjut usia miskin. tujuan diberikannya asistensi sosial lanjut usia miskin adalah untuk membantu pemenuhan dan penggantian penerima bantuan, cc. monitoring dan evaluasi, dan pembiayaan.masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang dibuktikan dengan kms, dan atau masuk dalam dtk, dan atau masuk dalam data pks, cc. penduduk daerah dan berdomisili daerah, dan lansia yang masuk dalam keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial akan tetapi namanya tidak tercantum dalam kms, dibuktikan dengan surat keterangan dari bidang data, informasi dan pemberdayaan sosial dinas sosial kota yogyakarta. bagian kedua besaran bantuan besaran bantuan yang diberikan kepada masing masing lanjut usia rp180. (seratus delapan puluh ribu rupiah)apabila calon penerima setelah proses pencairan (sudah diverifikasi validasi dan sudah menandatangani berkas pencairan) meninggal dunia maka bantuan bisa diambil oleh ahli waris, yang dibuktikan dengan surat keterangan ketua rukun tetangga setempatre walikota madiun salinan peraturan walikotadan penerima tunjangan, perlu membentuk peraturan walikota madidaerah adalah pemerintpejabat negara adalah walikota dan wakil walikota madiun. anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang selanjutnya disingkat anggota dprd, adalah ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota madiuota madiun berdasarkan spmbendahara bendahara pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaranmasa tunggu masa persiapan pensiun mpp): atautunjangan hari raya bagi pns, pejabat negara dan anggota dprd tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lainnya sesuai dengandikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pajak sebagaimana dimaksud pada ditanggung oleh pemerintah daersalinan sesuai dengan aslinya a.n. walikota madiun sekretaris daerah rusdiyanto, sh, hum. minta uu.b. pembina utama muda sian hukum nip. sekretariat nik berita daerah kota madiun tahun nomor nx budi wib pr19250117
nis waliingkdidikumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan pertamansosial dan penanggulangan kemiskinantenaga kerjdan pemberdayaan masyarakat kota bandung, peraturanangan dan pertanhubungoperasi, usaha mikro, kecil dan menengdagangan dan perindustruda dan olahragudayaan dan pariwisatakaran dan penanggulangan bencankota bandung, peraturan ngelolaan pendapatan daerah kota bandung, memperhatikan surat gubernur jawa barat nomor org., tanggal januari perihal pembentukan utd upt, memutuskan:pembentukan dengan peraturan wali kotaterdiri dari: upt pada dinas pendidikan, meliputiru, kecamatan . kecamatan panyileukan, dan kecamatan ujungberu, dengan wilayah kerja terdiri dari: kecamatan arcamanik, kecamatan mandalajati, dan kecamatan antasarii, dengan wilayah kerja terdiri dari: kecamatan dinamo, kecamatan antasari, dan kecamatan gedebagev, dengan wilayah kerja terdiri dari: kecamatan buahbatu, kecamatan bandung kidul, dan kecamatan kiaracondotununggal, kecamatan lengkong, dan kecamatan regal, dengan wilayah kerja terdiri dari: kecamatan cibeunying kidul, kecamatan cibeunying kaler, dan kecamatan sumur bandung., dengan wilayah kerja terdiri dari: kecamatan oblong, kecamatan cilacap, dan kecamatan bandung wetani, dengan wilayah kerja terdiri dari: kecamatan sukamara, kecamatan sukawati, dan kecamatan cicerox, dengan wilayah kerja terdiri dari: kecamatan astanaanyar, kecamatan andil, dan kecamatan bojongloa kalerndung kulon, kecamatan bandung kidul, dan kecamatan babakan cipanas. upt satuan pendidikan formal sekolah dasar, terdiri dari: sdn merdeka kota bandung, sdn ....o1:....pt satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama, terdiri daridan smpn bandung. upt pada dinas kesehatan meliputi::nying kaler,n.dengan wilayah bandung kidul, upt laboratorium kesehatan, dan upt pelayanan kesehatan mobilitas. upt pada dinas pekerjaan umum, meliputi: upt operasional pemeliharaan bojonegoro, mempunyai wilayah kerja terdiri dari: kecamatan sukamara, kecamatan sukawati, kecamatan cicero, dan kecamatan andil. upt. upt operasional pemeliharaan cibeunying,ojongloa kidul, kecamatan babakan cipanas, dan bandung kulon. upt operasional pemeliharaan karies, mempunyai wilayah kerja terdiri dari:: kecamatan arcamanik, kecamatan biru,:upt alat berat: upt produksi campuran aspal, upt pengujian bahan dan konstruksi, dan upt daerah aliran sungai. upt. upt dinas penataan ruang, yaitu: upt pengelolaan pemakaman wilayah meliputi: tpu cibarunay, tpu binaraga, dan tpu pandu. upt pengelolaan pemakaman wilayah ii, meliputi: tpu rancacili, tpu gemuruh, tpu diburu, dan tpu mater. upt pengelolaan pemakaman wilayah iii, meliputi: tpu ciputra, tpu narrow, dan tpu kadut. upt pengelolaan pemakaman wilayah iv, meliputi: tpu lego citeureup, tpu astana anyar, dan tpu babakan cipanas. upt dinas perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan dan pertamanan, meliputi: upt tegallega, upt pembibitan: upt rusunawa, upt sarana dan prasarana, dan upt penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon. upt dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan, yaitu upt pusat pelayanan kesejahteraan sosial puskesmas). upt pada dinas tenaga kerja, yaitu upt balai latihan kerja. upt dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, yaitu upt pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a). upt dinas pangan dan pertanian, meliputi: upt rumah potong hewan rph), upt klinik hewan, upt balai benih ikan, dan upt pembibitan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan peternakan. upt dinas perhubungan, meliputi: upt pengelolaan perparkiran, upt. upt pengelolaan terminal, dan upt angkutan. upt dinas komunikasi dan informatika, meliputi: upt radio sonata, dan upt pusat manajemen informasi pemerintahan. il. upt dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu upt balai latihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. upt dinas perdagangan dan perindustrian, meliputi: upt balai industri dan promosi, dan upt metrologi legal. upt dinas pemuda dan olahraga, yaitu upt pengelolaan gelanggang generasi muda. oo. upt dinas kebudayaan dan pariwisata, yaitu: upt padepokan seni, dan upt bandung ekonomi kreatif. upt dinas kebakaran dan penanggulangan bencana, meliputi: upt dpb wilayah barat,pt dpb wilayah timur, meliputi wilayah: kecamatan buah pt. upt dpb wilayah utara,pt dpb wilayah selatan, meliputi wilayah: kecamatan astana anyar, kecamatan regal, kecamatan babakan cipanas kecamatan bojongloa kidul, dan kecamatan bandung kidul. upt pada badan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: upt pada badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan meliputi: upt anjungan perencanaan kota, dan upt kerjasama pemerintah dengan badan usaha kpu). upt pada badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan, yaitu upt pusat pengembangan aparatur sipil negara. upt pada badan pengelolaan pendapatan daerah meliputi: upt wilayah bandung barat, dengan wilayah kerja terdiri dari: kecamatan andil, kecamatan sukamara, kecamatan cicero, dan kecamatan sukawati. upt wilayah bandung utara, dengan. kecamatan oblong, dan kecamatan sumur bandung. uptptpt wilayah bandung timur, dengan wilayah kerja terdiri dari: kecamatan arcamanik, kecamatan buahbatu, kecamatan biru,bab iii kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan upt. upt pada badan merupakan salah satu unit organisasi lingkungan badantugas dan fungsi paragraf upt pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal pendidikan pkpi) pada dinas pendidikan kota bandung upt pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal pada dinas pendidikan kota bandung sebagaimana dimaksud huruf angka sampai dengan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan kota bandung bidang pengembangan kegiatan pendidikan nonformal dan informal. dalam menyelenggarakan tugaskota bandung mempunyai fungsi:formal dan informal. paragraf . paragrafpada dinas pendidikan kota bandung upt satuan pendidikan paud dan dikemas sanggar kegiatan belajar pada dinas pendidik sanggar kegiatan belajar. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt satuan pendidikan paud dan dikemas sanggar kegiatan belajarpaud dan dikemas sanggar kegiatan belajar, pelaksanaan operasional satuan pendidikan paud dan dikemas sanggar kegiatan belajapaud dan dikemas sanggar kegiatan belajar. paragrafkota bandungsebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan lingkup satuformal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri, pelaksanaan . pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan satuan pendidikan formal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negesekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri. paragraf upt pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan kota bandung upt pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf angka sampai dengan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan kota bandunglaboratorium kesehatan pada dinas kesehatan kota bandung upt laboratorium kesehatankota bandungkota bandung upt pelayanan kesehatan mobilitaskesehatan mobilitas. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pelayanan kesehatan mobilitas. paragraf upt operasional pemeliharaan pada dinas pekerjaan umum kota bandung upt operasional pemeliharaan pada dinas pekerjaan umum kota bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sampai dengan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum lingkup operasional pemeliharaan rutin jalan, jembatan, saluran, trotoar, term, kali dan sungai. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt operasional pemeliharaanoperasional pemeliharaan. paragraf upt alat berat pada dinas pekerjaan umum upt alat beratelolaan alat berat. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt alat berat.upt produksi campuran aspal pada dinas pekerjaan umum kota bandung upt produksi campuran aspalroduksi campuran aspal. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt produksi campuran aspalpengujian bahan dan konstruksi pada dinas pekerjaan umum kota bandung upt pengujian bahan dan konstruksi pada dinas pekerjaan umumujian bahan dan konstruksi. dalam . dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pengujian bahan dan konstruksipekerjaan umum kota bandung upt daerah aliran sungaidaerah aliran sungai. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt daerah aliran sungaipengelolaan pemakaman pada dinas penataan ruang kota bandung upt pengelolaan pemakaman pada dinas penataan ruang kota bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas penataan ruang lingkup pengelolaan pemakaman. dalam . dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pengelolaan pemakaman pada dinas penataan ruang kota bandung mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan pemakaman, pelaksanaan operasional penataan pengelolakawasmakaman. paragraf upt tegallega pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan dan pertamanan kota bandung upt tegallegadan pemeliharaan taman konservasi tegallega. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt tegallegateknis operasional penataan taman konservasi tegallega, pelaksanaan operasional penatataman tegallegategallega. paragraf upt pembibitan pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan dan pertamanan kota bandung upt pembibitanlayanan teknis operasional pembibitan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pembibit, pelaksanaan operasional pembibitan tanaman yang meliputi pelaksanaan pembibit,. paragrafrumah susun sederhana sewa. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaupt sarana dan prasarana pada dinas perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan upt sarana dan prasaranarmukiman, pertanahan dan pertamanan lingkup sarana dan prasarana. dalam . dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt sarana dan prasarana mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lingkup alat berat dan kendaraan, pelaksanaan operasional pengelolaan sarana dan prasarana lingkup alat berat dan kendaraaelolaan sarana dan prasarana. paragrafhijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pengendalian pohon dan penghijauan pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan dan pertamanan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon, pelaksanaan operasional penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohohijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon. paragraf . paragrafsebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan lingkup. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padapelaksanaan operasionalusat pelayanan kesejahteraan sosial. paragraf upt balai latihan kerja pada dinas tenaga kerja kota bandung upt balai latihan kerja pada dinas tenaga kerja kota bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas tenaga kerja lingkup latihan kerja. dalam . dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt balai latihan kerja pada dinas tenaga kerja kota bandung mempunyai fungsi:sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat lingkup pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a). dalam menyelenggarakan tugas.rumah potong hewan pada dinas pangan dan pertanian kota bandung upt rumah potong hewrumah potong hewan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt rumah potong. paragraf upt klinik hewan pada dinas pangan dan pertanian kota bandung upt klinik hewan pada dinas pangan dan pertanianklinik hewan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt klinikupt balai benih ikan pada dinas pangan dan pertanian kota bandung upt balai benih ikota bandung lingkup pengelolaan pembenihan ikan. dalam . dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt balai benihmbenihan ikan, pelaksanaan operasional pembenihan ikanenihan ikan. paragraf pangan, tanaman holtikultura dan peternakan, pelaksanaan operasional pembibitan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan peternaternakan serta pembenihan, tanaman holtikultura dan peternakan. paragraf upt pengelolaan perparkiran pada dinas perhubungan kota bandung upt pengelolaan perparkirrparkiran. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pengelolaan perparkirkota bandung upt pengelolaan terminalterminal. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pengelolaan terminal pada dinas perhubung. pelaksanaan operasional pengelolaan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban termiangkutan pada dinas perhubungan kota bandung upt angkutangkutan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt angkutgelolaan angkutan, pelaksanaan operasional angkugkutan. paragraf upt radio sonata pada dinas komunikasi dan informatika kota bandung upt radio sonatadinas komunikasi dan informatika lingkup pengelolaan radio siaran pemerintah daerah. dalam . dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt radio sonata pada dinas komunikasi dan informatika mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan siaran radio pemerintah daerah,paragraf upt pusat manajemen informasi pemerintahan pada dinas komunikasi dan informatika kota bandung upt pusat manajemen informasi pemerintahanomunikasi dan informatika lingkup manajemen informasi pemerintahan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pusat manajemen informasi pemerintahan pada dinas komunikasi dan informatikusat manajemen informasi pemerintahan, pelaksanaan operasional pengelolaan pusat manajemen informasi pemerintahmanajemen informasi pemerintahan. paragraf . paragrafupt balai latihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kota bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas koperasi usaha mikro, kecil dan menengah lingkup penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dan menengah. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padamempunyai fungsi:, usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi pendidikan dan latihan koperasi dan usaha kecilbalai latihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. paragraf upt balai industri dan promosi pada dinas perdagangan dan perindustrian kota bandung upt balai industri dan promosi pada dinas perdagangan dan perindustrianlayanan peningkatan teknologi produksi dan pemasaran. dalam . dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt balai industri dan promosi pada dinas perdagangan dan perindustrian kota bandung mempunyai fungsi:cc.metrologi legal pada dinas perdagangan dan perindustrian kota bandung upt metrologi legal pada dinas perdagangan dan perindustrnerapan dan pelayanan tera ulang kemetrologian, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt metrologi legal mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup penerapan dan pelayanan tera ulang kemetrologian, pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penerapan dan pelayanan tera ulang kemetrologian, cc. pelaksanaan lingkup penerapan dan pelayanan tera ulangpan dan pelayanan tera ulang kemetrologian. paragraf upt pengelolaan gelanggang generasi muda pada dinas pemuda dan olahraga kota bandung upt pengelolaan gelanggang generasi muda pada dinas pemuda dan olahraga kota bandung sebagaimana dimaksud huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pemuda dan olahraga kota bandung lingkup pengelolaan gelanggang generasi muda, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pengelolaan gelanggang generasi muda pada dinas pemuda dan olahraga kota bandung mempunyai fungsi:yang diselenggarakan gelanggang generasi mudupt padepokan seni pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung upt padepokan seni pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung sebagaimana dimaksud huruf angka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung lingkup pengelolaan padepokan seni. dalam . dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt padepokan seni pada dinas kebudayaan dan pariwisatnparagraf upt bandung ekonomi kreatif pada dinas kebudayaan dan pariwisata upt bandung ekonomi kreatif pada dinas kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud huruf angka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup bandung ekonomi kreatif yang meliputi pengembangan, pengelolaan pusat dokumentasi, etalase dan informasi ekonomi kreatif serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan lingkup pengelolaan gedung bandung ekonomi kreatif. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt bandung ekonomi kreatif pada dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan bandung ekonomi kreatif, pelaksanaan pengelolaan manajemen, sistem informasi program ekonomi kreatif, cc. pelaksanaan program dan kegiatan aktivitas pelaku sub sektor ekonomi kreatif gedung bandung ekonomi kreatif, pelaksanaan ketatausahaan upt, dan pelaksanaan . pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan bandung ekonomi kreatif. paragrafupt dpb wilayah barat, utara, timur dan selatan pada dinas kebakaran dan penanggulangan bencana kota bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kebakaran dan penanggulangan bencana kota bandung lingkup pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencanmadaman kebakaran dan penanggulangan bencanacc. pelaksanaan ketatausahaan upt, dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana. paragraf . paragrafngelolaan anjungan perencanaan kota. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaanjungan perencanaan kota, pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengelolaan anjungan perencanaan kota, cc. pelaksanaan operasional pengelolaan informasi perencanaan kota ipk)jungan perencanaan kota. paragraflaksanaan kerjasama investasi bidang infrastuktur antara pemerintah daerah dengan badan usaha. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padakerjasama pemerintah badan usaha, pelaksanaan . pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengelolaan kerjasama pemerintah badan usaha, cc. pelaksanaan operasional pengelolaan lingkup kerjasama pemerintah badan usaha, meliputi:aerah dengan badan usaha, penyusunan perencanaan teknis operasional kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah daerah dengan badan usaha, pelaksanaan tahap penyiapan kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah daerngelolaan manajemen pelaksanaan kerjasama pemerintah badan usaha kpu):, penyusunan bahan petunjuk teknisaerah dengan badan usaha. pelaksanaan ketatausahaan upt, danaerah dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan tercantum dalam perjanjian kpu. paragraf . paragraf, sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kota bandung lingkup pusat pengembangan aparatur sipil negarusat pengembangan aparatur sipil negara, pelaksanaan teknis operasional pusat pengembangan aparatur sipil negarpengembangan aparatur sipil negara. paragrafmelaksanakan sebagian tugas badan pengelolaan pendapatan daerah kota bandung lingkup pelayanan teknis operasional pelayanan pajak daerah. dalam . dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padamempunyai fungsi: penyusunan rencana program kerja, rencana kerja dan anggaran teknis operasional pelaksanaan pelayanan pajak daerah dan pad bukan pajak daerah,agihan atas pajak daerah, penindakan atas wajib pajak yang belum membayar pajak daerah dalam bentuk penempelan stiker dan penutupan naskah pajak daerah, dan pelaksanaan operasional pemungutan lingkup pajak daerah. pelaksanaan . cc. pelaksanaan operasional pemungutan lingkup pajak daerah yang meliputi: pelaksanaan inventarisasi data dan potensi wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan dan pad bukan pajak daerah dan menyampaikan hasilnya kepada bidang perencanaan dan penyuluhantempat hiburan yang dikelola satu manajemen atau merk perusahaan yang sama, pelaksanaan pengajuan penyuluhan pajak kepada bidang perencanaan dan penyuluhan.dan pelayanan pajak daerah. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi upt dinas dan badandinas d.il.eselonering jabatan upt kepala upt merupakan jabatan pengawas eselon va. sub bagian tata usaha pada upt merupakan jabatan pengawas eselon vb. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk kepala upt satuan pendidikan formal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dijabat oleh jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan, dan jabatan sub bagian tata usaha merupakan jabatan non strukturaldan kepala badan pada badan daerahdinas dan badanlain lain khusus untuk upt puskesmas, pengisian kepala upt dari jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, akan dilaksanakan secara bertahap paling lambat (dua) tahun sejak berlakuab bab viii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan wali kota ini, maka:.)unit pelaksana teknis pengelolaan rusunawa pada dinas tata ruang dan cipta karyrilanbagian hukum, aa ve. bambang sehari, pembina, iv a nip. lampiran peraturan wali kota bandung nomor tahun tanggal januari bagan struktur organisasi upt dinas dan badan kepala upt kelompok jabatan sub bagian fungsional tata usaha wali kota bandung, ttd. mohamad ridwan kamil salinan sesuai dengan aslinya aa! kepala bagian hukum, (aa sedan ae , h. bambang sehari, pembina, iv a nip.
aa:memutuskan: menetapkan peraturan wali 3. dana perimbangan rp2. lain lain pendapatan yang sah jumlah pendapatan rp6. belanja langsung belanja pegawai belanja barang dan jasa rp2. belanja modal rp1. rp32x kepada bagian hukum pada sekretariat daerah kota bandung, '"h) bambang sehari, pembina tingkat nip.
bea berita negara republik indonesia bnpb.lhkpnbnpb. peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor tahunpenyelenggara negara adalah pejabat negara lingkungan badan nasional penanggulangan bencanwajib lapor lakon adalah pejabat yang ditetapkan oleh kepala bnpb untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannypengumuman adalah pengumuman lakon oleh penyelenggara negara kepada publiksuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. administrator instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan bnpb untuk mengelola aplikasi e lakon lingkungan bnpb. administrator unit kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh pejabat eselon lingkungan bnpb untuk mengelola aplikasi e lakon lingkungan unit kerjbnpb terdiri atas: kepala bnpb, pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pejabat penguji dan penandatangan surat perintah membayar, auditor, il. unit layanan pengadaan, panitia pengadaan barang jasa, dan pejabat pengadaan barang jasalingkungan bnpb: wakil koordinator lakon: wakil koordinator lakon: dan administrator lakon. koordinator lakon sebagaimana dimaksud pada huruf sekretaris utama. wakil koordinator (satu)y lakon sebagaimana dimaksud pada huruf inspektur utama. wakil koordinator (dua) lakon sebagaimana dimaksud pada huruf kepala biro umum. administrator lakon sebagaimana dimaksud pada huruf pejabat yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran sebagai pengelola administrasi lakon lingkungan bnpbmempunyai bnpb untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman lakon, dan membuat akun administrator, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan pemutakhiran perubahan data wajib lapor. setiap satuan unit kerja eselon membentuk administrator unit kerja pengelola aplikasi e lakon. administrator unit kerja pengelola lakon tingkat eselon sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: membuat akun penyelenggara negara wajib lakon, membuat pemutakhiran daftar wajib lapor, cc. melakukan pendampingan pengisian e filling, dan memonitor pelaporan lakon setiap unit kerja disampaikan kepada administrator. administrator unit kerja pengelola aplikasi lakon setiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pejabat eselonanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam melalui proses: diberikan peringatan secara lisan paling banyak (tiga) kali, dengan tenggat waktu (tiga) bulan, diberi peringatan secara tertulis paling banyak (tiga) kali, dengan tenggat waktu (satu) bulan, dan cc. jika sampai peringatan tertulisutamarurat bencana. peraturan badan nasional penanggulangan bencana republik indonesia nomor tahun tentang penanganan pengungsi padatanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lainbahwa penanggulangan bencana menjadi kewajiban semua pihak dan setiap korban bencana berhak mendapatkan perlakuan bantuan pelayanan kemanusiaan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam penanganannya, cc. bahwa untuk melaksanakan penanganan pengungsi yang efektif diperlukan pedoman dan standar yang baku setiap instansi terkait, baik tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangan kementerian lembagaanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana adalah upaya yang meliputi pengelolaan data dan informasi, perlindungan dan pemberdayaan, penempatan, pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi. pengelolaan data dan informasi pengungsipengungsi. perlindungan pengungsi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan keselamatan, martabat dan hak asasi korban bencana dengan memperhatikan hak asasi paling dasar dalam layanan kemanusiaan. pemberdayaan pengungsi adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengungsi untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan. penempatan pengungsi adalah serangkaian kegiatan memindahkan pengungsi tempat asal mereka, menempatkan pengungsi dari lokasi hunian sementara hunian tetap lokasi yang sama atau tempat baru. kompensasi pengungsi adalah serangkaian kegiatan pemberian bantuan stimulan kepada pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengembalian hak pengungsi adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh hak pengungsi yang hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pendampingan penanganan pengungsi adalah upaya dan peran yang diperlukan, dapat diberikan oleh bnpb kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota dan atau bpbd provinsi kepada pemerintah kabupaten kota dalam penanggulangan bencana bidang manajemen, teknis, administratif, peralatan dan pendanaan dalam kegiatan penanganan pengungsi , lembaga usaha, masyarakat, dan perseorangan yang berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada pengungstingkat menteridenganprinsip, tujuan, dan ruang lingkup bagian kesatu prinsip penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana diselenggarakan berdasarkan prinsip kesetaraan gender, keberlanjutan, kearifan lokal, dan partisipatif dalam penanggulangan bencana. bagian kedua tujuan penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana bertujuan untuk: menjamin terselenggaranya penanganan pengungsi yang dilakukan secara tepat, terpadu dan efisien, menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan pengungsi secara optimal, cc. menjamin terselenggaranya penempatan pengungsi sesuai dengan standar pelayanan minimum, dan menjamin terlaksananya pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsianganan pengungsi pada keadaan darurat bencana meliputi: wewenang dan tanggung jawab, penanganan pengungsi, dan peran serta lembaga nonpemerintah, lembaga usaha dan masyarakat. bab iii wewenang dan tanggung jawab bagian kesatu wewenang wewenang bnpb dalam penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana meliputi: melakukan pendampingan terhadap penanganan pengungsi terintegrasi melalui sistem komando penanganan darurat bencana, dan mengoordinasikan penanganan pengungsi tingkat nasional serta dapat berpartisipasi tingkat internasional atas dasar arahan dari presiden. wewenang bpbd provinsi dalam penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana meliputi: mengoordinasikan penanganan pengungsi tingkat daerah provinsi, mengalokasikan anggaran penanganan pengungsi melalui apbd daerah provinsi, dan melakukan pendampingan tingkat daerah kabupaten kota. wewenang bpbd kabupaten kota dalam penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana meliputi: menyelenggarakan penanganan pengungsi tingkat daerah kabupaten kota, dan mengalokasikan anggaran penanganan pengungsi melalui apbd daerah kabupaten kota. bagian kedua tanggung jawab tanggung jawab bnpb, bpbd provinsi, dan bpbd kabupaten kota dalam penanganan pengungsi meliputi: pengelolaan data dan informasi pengungsi, perlindungan dan pemberdayaan pengungsi, cc. penempatan pengungsi, dan pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi. bab penanganan pengungsi bagian kesatu umum penanganan pengungsi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengungsi dan jenis bencana. bagian kedua pengelolaan data dan informasi pengelolaan data dan informasi dalam penanganan pengungsi terintegrasi dalam sistem komando penanganan darurat bencana. pengelolaan data dan informasi dalam penanganan pengungsi mencakup pengumpulan data, pengolahan data, dan diseminasi informasi. pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penyiapan instrumen data, dan kegiatan pengumpulan data. pengolahan data sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: verifikasi dan validasi data: dan analisis dan interpretasi data. diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sosialisasi informasi, dan penyebaran informasi. pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan aplikasi berbasis sistem operasi telepon seluler dan komputer. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi diatur dengan petunjuk pelaksanaan. pengelolaan data dan informasi dalam penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pendataan pengungsi dapat dilakukan dengan aplikasi berbasis sistem operasi telepon seluler dan komputer, verifikasi dan validasi data dilakukan oleh petugas pendataan tempat pengungsian, cc. penyebarluasan data dan informasi dilakukan oleh pos komando penanganan darurat bencana melalui media center dapat menggunakan media cetak, media elektronik, dan website, data sebagaimana dimaksud dalam diprioritaskan mengenai jumlah pengungsi berdasar nama dan alamat, usia, status, jenis kelamin, kelompok rentan, jumlah dan jenis kebutuhan dasar serta jumlah dan jenis barang bantuan, dan pengarsipan dan pemutakhiran data penanganan pengungsi dilakukan secara periodik. data dan informasi mengenai jumlah dan jenis barang bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jumlah dan jenis barang bantuan yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan pengungsi, rencana kebutuhan distribusi barang bantuan dan penyimpanan barang, dan kualitas dan kuantitas dari barang bantuan yang didistribusikan. penyebarluasan informasi distribusi barang bantuan yang berasal dari pemberi bantuan dilakukan oleh pos komando penanganan darurat bencana. pemberi bantuan wajib memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada kepada pos komando penanganan darurat bencana atau pos lapangan. pemberi bantuan dapat memberikan bantuan secara langsung kepada pengungsi setelah tercatat dan mendapat persetujuan dari pos komando penanganan darurat bencana atau pos lapangan. bagian ketiga perlindungan dan pemberdayaan pengungsi kegiatan perlindungan pengungsi pada keadaan darurat bencana meliputi: penyelamatan dan evakuasi, penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, cc. penyediaan kebutuhan sandang dan pangan, penyediaan layanan kesehatan dan psikososial, penyediaan dan pengelolaan tempat pengungsian, pengamanan dan ketertiban, perlindungan dengan prioritas terhadap kelompok rentan, pengarusutamaan gender, dan penyediaan layanan pendidikan darurat. pemberdayaan pengungsi dilakukan untuk mengembalikan kehidupan pengungsi yang lebih mandiri dan bermartabat. kegiatan pemberdayaan pengungsi pada keadaan darurat bencana meliputi: pelibatan pengungsi dalam pemberian layanan dalam penanganan darurat bencana, pelibatan pengungsi dalam pengelolaan bantuan dalam penanganan darurat bencana, pengembangan jejaring komunikasi antar pengungsi, dan pemberdayaan ekonomi. bagian keempat penempatan pengungsi penempatan pengungsi pada keadaan darurat bencana terdiri atas penyiapan hunian sementara, pemulangan, dan relokasi. paragraf kesatu penyiapan hunian sementara kegiatan penyiapan hunian sementara pada keadaan darurat bencana meliputi: mengidentifikasi lokasi potensial untuk tempat hunian sementara, mengidentifikasi ketersediaan fasilitas umum dan sosial untuk tempat hunian sementara, cc. pembersihan lingkungan untuk tempat hunian sementara, penyiapan dan atau pendirian hunian sementara, dan mengidentifikasi karakteristik pengungsi. paragraf kedua pemulangan kegiatan pemulangan pengungsi meliputi: studi kelayakan untuk pemulangan, sosialisasi pemulangan, cc. pembersihan permukiman lokasi asal, dan penyiapan sarana transportasi dan akomodasi. paragraf ketiga relokasi kegiatan relokasi pengungsi meliputi, studi kelayakan tempat relokasi, sosialisasi relokasi: penyiapan lahan dan pengurusan izin lahan untuk relokasi, pendirian tempat hunian untuk relokasi, dan penyiapan sarana transportasi dan akomodasi. bagian kelima kompensasi dan pengembalian hak pengungsi pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi berdasarkan azas kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberian kompensasi dan pengembalian hak dapat dilakukan oleh lembaga nonpemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat. kompensasi dan pengembalian hak pengungsi dilakukan sejak pengungsi berada tempat pengungsian sampai dengan pemulangan atau direlokasi. kegiatan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi pada keadaan darurat bencana meliputi: pemberian upah kerja bagi yang dipekerjakan, pemberian santunan, pengembalian hak status kependudukan dan politik, sosialisasi pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi, pengurusan dokumen yang hilang, pemberian bantuan dana stimulan perbaikan rumah, pemberian bantuan penggantian bibit tanaman dan ternak, pemberian bantuan biaya sewa rumah dan lahan usaha, dan pemantauan proses pemberian kompensasi dan pengembalian hak. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana diatur dengan petunjuk pelaksanaan. bab peran serta lembaga non pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat dalam penanganan pengungsi, bnpb bpbd melibatkan lembaga nonpemerintah, lembaga usaha dan masyarakat. peran serta dalam penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pembiayaan, bantuan teknis dan administrasi, bantuan tenaga dan keahlian, dan bantuan logistik dan peralatan. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan pada setiap kegiatan penanganan pengungsi. monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan oleh bnpb, bpbd provinsi, dan bekerja sama dengan kementerian lembaga, dan organisasi perangkat daerah, lembaga nonpemerintah, lembaga usaha, dan masyarakatanganan pengungsi, dan pengukuran keberhasilan dari programnanganan pengungsi yang disampaikan secara rutin setiap harinya. laporan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsipenanganan pengungsi pada periode waktu tertentu. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanganan pengungsi diatur dengan petunjuk pelaksananasional penanggulangan bencanarcepatan pemulihan kehidupan masyarakat diperlukan petunjuk teknis rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor. petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan pihakrehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan bab rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman bab iii organisasi pengelola kegiatan pembangunan sektor permukiman bab mekanisme persiapan, pencairan dan penyaluran bab pelaksanaan pembangunan sektor permukiman bab pertanggungjawaban dan pelaporan bab vii pengendalian bab viii penutup lampiran dengan dikeluarkannya peraturan ini, makarta permukiman wilayah kabupaten kepulauan mentawai tahun dan peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor tahun tentang petunjuk teknis pembangunan sektor permukiman pascabencana erupsi gunung merapi dan banjir lahar provinsi daerah istimewa yogyakarta dan provinsi jawa tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunik bnpb. keuangan. beban apbn. pertanggungjawaban. pengelolaandaftar isian pelaksanaan anggaran badan nasional penanggulangan bencana, tercapai persamaan persepsi, serta terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel diperlukanunggu trupakan acuan pengelolaan keuangan pada satuan kerja badan nasional penanggulangan bencanaebagaimana dimaksud dalam merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan kepala iniisusun dengan sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan bab struktur dan uraian tugas pengelola anggaran bab iii pelaksanaan pengelolaan anggaran bab pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana bab pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bab penutup lampiranb pendahuluan latar belakang pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan dalam undang undang harus dilaksanakan secara profepbn dan apbd. dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang mengacu pada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan negara dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka diperlukan kaidah kaidah hukum administrasi pengelolaan anggaran yang telah diatur deng beserta peraturan pelaksanaannya. bahwa dalam melaksanakan anggaran tersebut terdapat hal hal yang perlu menjadi pertimbangan antara lain adanya kebijakan pemerintah mengenai peraturan pengelolaan anggaran yang dinamis serta selalu dilakukan penyempurnaan sehingga terdapat pemahaman yang berbeda dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan serta terbatasnya jumlah staf dan masih kurangnya pemahaman peraturan. beberapa hal yang telah dikemukakan atas, dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, tugas dan fungsi, dan atau program kegiatan unit unit kerja lingkungan kerja bnpb. berkenaan dengan hal tersebut, sebagai lembaga yang mendapatkan otoritas sebagai pengguna anggaran memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan dipergunakan oleh pengelola keuangan lingkungan bnpb. maksud dan tujuan maksud: petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungan bnpb dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan keuangan pada satker bnpbtujuan: tercapainya kesamaan persepsi tentang pengelolaan anggaran lingkungan bnpb. terwujudnya kelancaran administrasi yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan keuangan negara. terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan dipa bnpb sebagai bagian dari apbn. terwujudnya tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan dipa bnpb. terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan bnpb. ruang lingkup peraturan kepala bnpbnpb ini digunakan sebagai pedoman umum pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam dipa satker bnpbdengan demikian peraturan ini berlaku sebagai petunjuk pelaksanaan anggaran bnpb baik selaku satuan kerja administrasi maupun sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan bencanaemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintah, peraturan presiden nomor tahun tentang bnpb ur jenderal perbendaharaan nomor per pb tentang tatacara pembayaran dan pengembalian uang muka atas bebpengertidepartemen setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencanteri pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan kementerian negara lembaga yang bersangkutanjabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar dan menyerahsak)tambahan uang persediaan yang selanjutnya disebumunisi, program, kegiatan output, bagian anggaran unit organisasi eselon i,ebualamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan dan keagamabab struktur dan uraian tugas pengelola anggaran struktur pengelola anggaran pada satker bnpb menteri pimpinan lembaga dalam hal ini kepala badan nasional penanggulangan bencana menguasai bagian anggaran dan (sebatas yang dikatakan) mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran lingkungan bnpb. bnpb memiliki satu kpa, satu bendahara pengeluaran, beberapa ppk bpp pada setiap unit kerja setingkat eselon ditetapkan satu ppk bpp. untuk unit eselon biro perencanaan) memiliki bpp, yaitu bpp unsur pengarah dan bpp biro perencanaan, serta unit eselon biro umum) memiliki bpp, yaitu bpp unsur pimpinan dan bpp biro umum. samping itu dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, keadaan darurat bencana, dan pascabencana dalam hal bnpb melibatkan bpbd provinsi, kabupaten kota, dan atau kementerian negara lembaga lainnya kpa dapat menunjuk ppk dan bpp sesuai dengan kebutuhan. kepala bnpb selaku pengguna anggaran menetapkan pegawai pejabat lingkungan bnpb yang ditunjuk sebagai pengelola anggaran yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dipa bnpb. adapun pengelola anggaran yang ditunjuk meliputi: kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara dana masyarakat. untuk selanjutnya kuasa pengguna anggaran menunjuk pejabat pengelola anggaran lainnya yang meliputi: pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan spm, pembantu pejabat penandatangan spm, petugas pengelola administrasi belanja pegawai ppp): petugas pengelola keuangan pembantu administrasi ppk), dan petugas pengelola keuangan pembantu administrasi ppk sebagai verifikator unit kerja). bagan struktur pengelola anggaran lingkungan bnpb adalah sebagaimana terlampir lampiran i). uraian tugas pengelola anggaran pada satker bnpb uraian tugas masing masing pejabat pengelola anggaran adalah sebagai berikut: pengguna anggaran pa) memiliki tugas dan wewenang: menetapkan kpa kepala satker, menetapkan bendahara penerimaan bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu. kewenangan ini dapat didelegasikan kepada kpa kepala satker dengan surat keputusan, menetapkan unit kerja yang diberi kewenangan sebagai unit pelayanan pengadaan ulp), dan mengangkat pejabat pejabatnya, apabila unit pelayanan pengadaan belum dibentuk, mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa, mengangkat pejabat pengadaan, menetapkan pejabat penerima hasil pekerjaan barang jasa, menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan, menyusun dan menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dipa, j)) mengusulkan dan atau menetapkan revisi dipa, menetapkan petunjuk operasional. kuasa pengguna anggaran kpa)dalam (satu) dipa, kpa menetapkan (satu) atau lebih ppk dan (satu) ppm,pejabat pembuat komitmen ppk), dengan isi laporan paling kurang memuat: a)perjanjian kontrak dengan penyedia barang jasa yang telah ditandatangani, b) nya, dan d) untuk: mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang mukapejabat penandatangan spm (ppm) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: menguji ulang (review) kebenaran spp yang diajukan oleh pejabat pembuat komitmen beserta dokumen pendukung yangmelaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah pembayaran. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyikutpembantu pejabat penandatangan spm memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: menguji kebenaran spp beserta dokumen pendukung yang meliputi: kelengkapan dokumen pendukung spp, kesesuaian penandatangan spp dengan spesimen tandalaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian tagihan, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat penguji tagihanendahara pengeluaran bp) memiliki tugas dan wewenangyangdan melakukan rekonsiliasi dengan pihak pihak terkait. pembayaran yang dilakukan bendahara pengeluaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujianmbayaran, pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun digit). dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh bp bppbendahara pengeluaran pembantu bpp) memilikup:petugas pengelola administrasi belanja pegawai ppp) memiliki tugas dan wewenang: pengelolaker bnpb, yaitu ketatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. tugas papa, yaitu: melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik (menggunakan sistem: memproses pembuatan daftar gaji, uang duka wafat uang duka tewas, terusan penghasilan gaji gaji terusan), uang muka gaji persekat gaji)endahara dana masyarakat memiliki tugas dan wewenang: tugas bendahara dana masyarakat adalah melaksanakan tugas perbendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, meliputi: menerima dan menyimpan dana masyarakat, mengelola rekening tempat penyimpanan dana masyarakat, melakukan pengujian atas tagihan yang dananya bersumber dari dana masyarakat, melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari dana masyarakat berdasarkan pby yang ditandatangani oledana masyarakat, dan menyusun pertanggungjawaban dana masyarakat yang disampaikan kepada kpa. dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dana masyarakat:petugas pengelola keuangan pengelola administrasi ppk) memiliki tugas dan wewenang: pengelola keuangan, pembantu ppk sebagai pengelola administrasi ppk bertugas: membantu tugas rutin ppk, membantu mengelola administrasi kegiatan ppk, menyiapkan dan mengingat (data entry) surat permintaan pembayaran spp) sesuai dengan aplikasi, menyiapkan dan mengingat (data entry) surat pernyataan tanggung jawab belanja spt), menyimpan dan mengingat (data entry) daftar rincian permintaan pembayaran drop): mendapatkan fotokopi spm dan sp2d dari biro keuangan, melaksanakan penyimpanan arsip keuangan, termasuk copy dengan ssp dan ssp untuk semester dan semester yang disiapkan oleh bpppengelola keuangan pembantu ppk sebagai verifikator unit kerja bertugas: membantu tugas rutin ppk dalam meneliti pengelolaan administrasi bendahara pengeluaran pembantu, melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan bendahara pengeluaran pembantu,perintah ppk dan bpp untuk pertanggungjawaban kegiatan dan akuntabilitas keuangan unit kerja. kompetensi yang harus dimiliki pejabat pengelola anggaran untuk dapat diangkat sebagai pejabat pengelola anggaran, pegawai yang bersangkutan diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: untuk diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen ppk) antara lain, dan menandatangani pakta integritas. untuk diangkat menjadi pejabat penanda tangan spm (ppm)ahami sistim aplikasi spm, mampu mengambil keputusan, dan tidak pernah terlibat kkn, tidak menjabat sebagai ppk atau bendahara, dan menandatangani pakta integritas. untuk diangkat menjadi bp bppbendahara, memiliki sertifikat bendahara yang dikeluarkan oleh menteri keuangan atau pejabat yang ditunjuk, memahami administrasi keuangan, dan menyukai angka angka, mampu mengambil keputusan, dan tidak pernah terlibat kkn, mempunyai kemampuan pemahaman terhadap program dan kegiatan, tidak menduduki jabatan struktural dan tidak menjabat sebagai ppm dan ppk, tidak cacat hukum: dan menandatangani pakta integritas. untuk diangkat menjadi petugas pengelola administrasi ppk yang bertugas mengelola administrasi kegiatan ppk dan bertugas sebagai verifikator unit kerjapunyai kemampuan pemahaman terhadap program dan kegiatan, tidak cacat hukum: dan menandatangani pakta integritas. setiap pejabat pengelola anggaran sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan kepala bnpb ini harus juga menaati peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, perbendaharaan negara, dan peraturan terkait lainnya. para pejabat pengelola anggaranpengeluaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam dipa. pengelola anggaran juga dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan seleksi pemilihan langsung bila penawaran ditolak atau pelelangan seleksi pemilihan langsung dinyatakan gagal. para pejabat pengelola anggaran yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti pengeluaran atas beban apbn bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud. selanjutnya larangan bagi pemegang uang muka persekat kerja antara lain adalah tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengguna uang muka tersebut. bab iii pelaksanaan pengelolaan anggaran asas dan prinsip pengelolaan apbn dalam pelaksanaan pengelolaan dipa bnpb agarasas serta prinsip prinsip pengelolaan keuangan yang baik. adapun asas pengelolaan keuangan yang baik meliputi hal hal sebagai berikut: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas:rinsip pengelolaan keuangan yang baik meliputi hal hal sebagai berikutfungsi setiap kementerian lembaga pemerintah daerahsumber sumber pendanaan dana dana yang dikelola oleh pejabat pengelola anggaran bnpb baik untuk kegiatan rutin satker maupun kegiatan penanggulangan bencana berasal dari berbagai sumber, antara lain: dipa bnpb bagian anggaran apbn murni, hibah dalam negeri dan hibah luar negeri), dipa bnpb bagian anggaran dan dana dana masyarakat. pengelolaan pelaksanaan anggaran yang sumber dananya berasal dari hibah telah diatur dengan peraturan kepala bnpb nomor tahun tentang pedoman pengelolaan hibah langsung lingkungan bnpb. ketentuan lebih lanjut tentang hibah mengikuti peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan ketentuan lainnya beserta peraturan pelaksanaannya. yang dimaksud dengan dana dana masyarakat adalahnegara sahabat yang diterima langsung pada saat terjadinya bencana.beberapa tahap sebagai berikut: berdasarkan dipa yang telah disahkan, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran menetapkan para pejabat pengelola anggaran sebagaimana dimaksud dalam bab huruf pengguna anggaran membentuk unit layanan pengadaanstruktur organisasikuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan spm, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu membuat spesimen tanda tangan yang selanjutnya disampaikan kepada ppn jakarta dan ppn jakarta sesuai dengan pembagian kerja masing masing. bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu juga mengisi kartu pengawasan kredit yang disediakan. ppk, bp, dan bpp mengisi dan menandatangani kartu spesimen tanda tangan pada bank untuk keperluan pengawasan pencairan dana dari rekening bank yang bersangkutan. pembukaan rekening pada bank pemerintah harus mendapat persetujuan dari kementerian keuangan c.g. kepala ppn jakarta terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jenis jenis permintaan pembayaran sesuai dengan mekanisme pembayaran yang berlaku atas beban apbn, terdapat (empat) jenis surat permintaan pembayaran spp), yaitu: spp up surat permintaan pembayaran uang persediaan). ppk mengajukan spp up pejabat penguji dan perintah pembayaran pada awal tahun anggaran setelah dipa sksurat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan) spp tup diajukan oleh bendahara untuk pengeluaran yang relatif besar tetapi tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (spm ls). spp gup surat permintaan pembayaran pengganti uang persediaan)ls surat permintaan pembayaran langsung). pembayaran langsung adalah pembayaran kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang jasa, pembayaran gaji dan belanja pegawai lainnya. tata cara pengajuan surat permintaan pembayaran spp) spp up surat permintaan pembayaran uang persediaan) bendahara pengeluaran pada awal tahun anggaran mengajukan permintaan uang persediaan up)ngikuti syarat syarat yang berlaku umum. pengelolaan uang persediaan up) diatur sebagai berikut:, belanja modal, dan belanja lain lain, uang persediaan dapat.yar empat ratus juta rupiah).yar empat ratus juta rupiah) sampai dengan rp6. (enam milyar rupiah). (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui diatas (enam milyar rupiah). dalam hal tertentu, diperlukan yang melebihi ketentuan atas, kpa dapat mengajukan dispensasi kepada kepala kanwil direktorat jenderal perbendaharaan jakarta. kepala kanwil direktorat jenderal perbendaharaan jakarta dapat memberikan persetujuberdasarkan spm up, ppn memproses pencairan dana dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d) langsung rekening bp. uang persedian up) yang diterima dari ppn dialokasikan kepada masing masing bpp yang , sebagai uang muka persekat unit kerja masing masing. untuk itu, kpa perlu menetapkan alokasi kepada masing masing bpp. spp tup surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan).. pengajuan tup dimaksud harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing unit kerja serta diprioritaskan untuk kegiatan yang akan segera dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan schedule pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. selanjutnya, untuk menghindari stagnasi arus keuangan (cash flow), maka kegiatan hendaklah direncanakan dan dijadwalkan secara cermat, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan penumpukan kegiatan pada periode waktu tertentu. oleh karena itu, kegiatan yang sudah direncanakan dijadwalkan agar dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan bagian verifikasi dan akuntansi biro keuangan untuk menghindari penugasan ganda kepada seorang pegawai pejabat sebagai pelaksana kegiatan (tumpang tindih berbenturan). dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tup adalah sebagai berikut: surat permintaan pembayaran spp), (sesuai dengan lampiran daftar rincian permintaan pembayaran drop),format lampiran apabila dana tup tersebut tidak habis dipergunakan dalam (satu) bulan, maka sisa dana tup harus disetorkan rekening kas negara. lampiran rekening koran. biro keuangan melakukan telaahan (verifikasi)ppk unit kerja lainnya (sesuai dengan format lampiran kegiatan satuan kerja yang menggunakan dana tup harus segera dilaksanakan, dan dalam waktu (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal sp2d diterbitkan telah dipertanggungjawabkan. oleh karena itu, kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus segera diajukan pertanggungjawabannya dalam kurun waktu hari kalender dalam bentuk spp berikut lampiran laporannya. selanjutnya, tup yang telah dipertanggungjawabkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengajukan tup baru untuk membiayai kegiatan berikutnya. spp tup bantuan sosial kepada kementerian negara lembaga pemerintah daerah bpbd. dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tup bantuan sosial adalah sebagai berikut: surat permintaan pembayaran spp) (sesuai dengan lampiran daftar rincian permintaan pembayaranlampiran surat keputusan kementerian lembaga gubernur bupati walikota tentang pemberian bantuan. mou antara bnpb dengan kementerian lembaga gubernur bupati walikota (sesuai dengan lampiran berita acara pembayaran (sesuai dengan lampiran kwitansi yang disetujui oleh kuasa atau pejabat yang ditunjuk. (sesuai dengan lampiran rekening koran. spp gup surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan) spp gup isibukti pengeluaran seperti akunyanglakukan dalam hal ppk menerbitkan spp gup nihil merupakan pengesahan pertanggungjawaban untuk pembayaran yang telah dipertanggungjawabkan,tidak diperlukan lagi, spp gup nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti halnya spp gup isi. spp ls surat permintaan pembayaran langsung) terdiri dari: spp ls nonbelanja pegawai, spp ls belanja pegawai, dan spp ls belanja perjalanan dinas.. surat pernyataan kuasa mengenai penetapan rekanan. berita acara penyelesaian pekerjaan. berita acara serah terima pekerjaanfaktur pajak beserta ssp yang telah ditandatangani oleh wajib pajak. jaminan bank atau dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonblok. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak kontrak yang dana sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman hibah luar negeri. ringkasan kontrak (sebagaimana lampiran berita acara pada butir butir dan butir. masing masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak., dan air): bukti tagihan daya dan jasa. nomor rekening pihak ketiga pln,atuan kerja sksks setelah ada revisi halaman dipa terlebih dahulu dari kanwil ditjen pbn. pembayaran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan pihak lainnya: surat keputusan gubernur bupati walikota tentang pemberian bantuan. mou antara bnpb dengan gubernur bupati walikotadaftar nominatif yang mencantumkan nama dan nomor rekening kelompok masyarakat serta jumlah bantuan yang diterima. dokumen lain yang dipersyaratkan. spp ls belanja pegawai spp ls belanja pegawai untuk pembayaran gaji, lembur, dan honor vokasi: pembayaran gaji induk gaji susulan kekurangan gajinomor pokok wajib pajak npp), kelengkapan tersebut atas, dan spp spp ls belanja perjalanan dinas untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, ppk dapat mengajukan surat permintaan pembayaran langsung spp ls). belanjaelanja perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran harus memperhatikan ketentuan meliputi: kegiatan yang akan dilaksanakan sudah pasti baik lokasi, tempat pelaksanaan kegiatan, waktu dan nama peserta yang terlibat (contoh rapat kerja, diklat, pelaksanaan audit, money dan sejenisnya). spp ls perjalanan dinas diajukan dengan lampiran sebagai berikut: surat permintaan pembayaran spp), surat pernyataan tanggungjawab belanja spt), daftar rincian permintaan pembayaran, dan daftar nominatif pejabat petugas yang akan melakukan perjalanan dinas yang berisi antara lain informasi mengenai data pejabat petugas nama,pangkat golongan, tujuan, tanggal berangkat, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan (sesuai dengan lampiran untuk menjadi perhatian bahwa kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) dan harus menghasilkan output berupa transkrip hasil rapat, nobulan rapat dan atau laporan. selanjutnya kebenaran formal dokumen surat bukti yang menjadi persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran lainnya diatur lebih lanjut dalam bentuk surat edaran. tata cara penerbitan surat perintah membayar spm) pejabat penerbit spm menerbitkan spm dengan mekanisme sebagai berikut: penerimaan dan pengujian spp petugas penerima spp memeriksa kelengkapankelengkapan dan kebenaran materil dokumen pendukung spp sesuai dengan ketentuan yang berlaku. memeriksa ke.mbebanan anggaran setelah dilakukan pengujian terhadap spp up spp tup spp gup spp ls, pejabat penguji tagihan dan penandatangan spm menerbitkan spm up spm tup spm gup spm ls sesuai dengan kode bas yang tercantum pada dipa pok rencana kerja anggaran satker, dan memperhatikan pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun digit) yang sesuai dengan uraian jenis pengeluarannya. dalam hal pagu dana yang tersedia dalam dipa bnpb telah habis, maka spp gup tersebut diterbitkan spm gup nihil. sehubungan dengan pembiayaan penanggulangan bencana yang melibatkan bpbd kementerian negara lembaga terkait apabila dana tup yang telah diajukan sebelumnya tidak mencukupi dimungkinkan untuk mengajukan spp penambahan tup sebelum tup yang telah diberikan dipertanggungjawabkan. untuk itu pejabat penandatangan spm menerbitkan spm pup. spm up spm tup spm pup spm gup spm gup nihil spm ls diterbitkan dalam rangkap tiga sesuai dengan format terlampir lampiran lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada ppn. lembar ketiga sampai tertinggal pada satker yang bersangkutan. pemenuhan kewajiban perpajakan dan bpp dan penyetoran pajak meliputi pemotongan pemungutan pemotongan pemotongan pemungutan pemotongan pemungutan serta pemungutan pajak pertambahan nilai. bp bpp wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan npp yang merupakan identitas bendahara sebagai wajib pajak dalam melaksanakan pemotongan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan surat pemberitahuan masa. bjenis pajak penyetoran pelaporan tanggal bulan tanggal bulan berikutnya berikutnya hari yang sama tanggal bulanppn tanggal bulan akhir bulan berikutnya berikutnya revisi anggarandan disahkan dalam dipa. revisi dipa yang tercantum dalam surat pengesahan dipa (sp dipa) harus diusulkan direktorat jenderal anggaran kementerian keuangan. sedangkan perubahan rincian anggaran belanja yang tidak mengakibatkan berubahnya dipa dilakukan oleh biro perencanaan sekretariat utama bnpb. setiap revisi anggaran baik yang mengubah dipa maupun yang tidak harus diikuti dengan revisi pok.ngakibatkan perubahan alokasi anggaran dan atau perubahan jenis belanja dan atau volume pengeluaran pada: kegiatan, satker, program, kementerian lembaga dan atau apbn. revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran rincian anggaran pagu anggaran tetap dilakukan dalam hal terjadi perubahan apbn, penerapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment system), instruksi presiden tentang penghematan anggaran dan atau kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan lainnya. ketentuan lebih lanjut pelaksanaan revisi anggaran mengikuti peraturan menteri keuangan tentang tatacara revisi anggaran. revisi pok dilakukan secara internal lingkungan satuan kerja bnpb dengan tidak mengubah mata anggaran (mak) atau jenis belanja setelah mendapat persetujuan dari kpa. ppk atau pejabat eselon menyampaikan usulan revisi pok kepada kpa, c.g. kepala biro perencanaan dengan dilengkapi penjelasan dan dokumen yang menjadi alasan perlunya dilakukan revisi pok. kepala biro perencanaan akan menelaah dari sisi substansi maupun administrasi atas usulan revisi pok tersebut dan menyampaikan hasil telaahan kepada kpa. bab pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana sumber dana penanggulangan bencana menurut peraturan perundang undangan,yang berasal dari apbn, apbd, dan masyarakat. untuk itu pemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten kota mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam apbn dan apbd masing masing. dana penanggulangan bencana dialokasikan untuk setiap tahapan, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.dipa bnpb. pada tahap(on call) yang disediakan pada dipa bnpb. sedangkan pada tahap pascabencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial berpola hibah pada dipa bnpb. sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pemerintah provinsi, kabupaten kota mengalokasikan pada apbd masing masing sejumlah dana untuk penanganan penanggulangan bencana baik yang bersifat berjaga jaga (preventif) terlebih lebih untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana, prasarana, fasilitas layanan publik dan pemerintahan yang rusak hancur pascabencana. mengingat seringnya terjadi bencana yang pada umumnya membutuhkan pembiayaan melebihi kemampuan fiskal pemerintah, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana. pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana pada tahap prabencana mekanisme pelaksanaan anggaran pada tahap prabencana menggunakan dana kontingensi bencanaepanjang dana kontingensi bencana belum dialokasikan dalam dipa bnpb,menggunakan dana kegiatan operasional satker bnpb. untuk pembiaymelibatkan bpbd provinsi, kabupaten kota, perguruan tinggi, dan satker kementerian negara lembaga menggunakan mekanisme pembayaran langsung spm ls). pencairan dana kontingensi bencana didasarkan pada keputusan kepala bnpb tentang penetapan alokasi dana kontingensi bencana, dan dilanjutkan dengan pembuatan surat perjanjian kerjasama operasional spk) antara deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bnpb dengan kepala bpbd provinsi, kabupaten kota, perguruan tinggi, dan satker kementerian negara lembaga yang terkait. berdasarkan spk dimaksudyang terkait mengusulkan pejabat pegawai untuk diangkat sebagai penanggung jawab operasional kegiatan pojok), bendahara pengeluaran pembantu bpp), untuk mengelola dana kontingensi bencana. yang diangkat sebagai pojok adalah kepala bidang seksi kesiapsiagaanpengelola keuangan yang membantu pojok dalam melakukan pengujian tagihan. rekening yang digunakan untuk menampung dana kontingensi bencana dibuka oleh kepala bpbd provinsi, kabupaten kota pada bank pemerintah setempat atas nama bpp dana kontingensi bencana . pencairan dana kontingensi bencanasama operasional spk), berita acara pembayaran yang ditandatangani pojok bpbd provinsi, kabupaten kota, perguruan tinggi, dan satker kementerian negara lembaga,apabila dari hasil pengujian dan penelitian dimaksud telah memenuhi syarat, maka ppk pada deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menyusun spp lsuntuk bpbd provinsi, kabupaten kota, perguruan tinggi, dan satker kementerian negara lembaga. spp dimaksud selanjutnya disampaikan kepada kpa bnpb melalui biro keuangan dengan dihampiri: surat perjanjian kerjasama operasional spk), formulir ringkasan spk yang ditandatangani ppk deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan formulirapabila ternyata dari hasil pengujian dan penelitian dimaksud tidak memenuhi syarat, maka ppk pada deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mengembalikan permohonan pencairan dana kontingensi dimaksud kepadauntuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuansama operasional spk), ringkasan spk yang ditandatangani ppk pada deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaansg., arsip data komputer adk). dalam hal berkas pengajuan spp ls. seluruh dokumen lainnya yang menjadi dasar pemeriksaan, pengujian dan penerbitpada bank yang ditunjuk, tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta penerbitan, dan pengajuan spp, penggunaan dana kontingensi. penggunaan dana kontingensi bencananamun tetap berpedoman pada surat keputusan kepala bnpb tentang penetapan alokasi, dan pokyampaikan usul revisi kepada kepala bnpb melalui deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melakukan penelaahan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau menyimpang dari rencapabila usul revisi dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan segera menerbitkan surat persetujuan revisi dan menyampaikannya kepadaapabila usul revisi tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan segera memberitahukan secara tertulis kepada kepala bpbd provinsi, kabupaten kota, rektor perguruan tinggi dan kepala satker kementerian negara lembaga untuk dilakukan perbaikan. revisi penggunaantermasuk penggunaan sisa dana kegiatan. pelaksanpembiayaannya menggunakan dana kontingensilaksanaan anggaran penanggulangan bencana pada tahap keadaan darurat bencana mekanisme pelaksanaan anggaran pada tahap ini menggunakan dana siap pakai (on call) yang disediakan dalam bentuk uang persediaan up) pada bnpb. penggunaan dana siap pakai dilaksanakan sesuai dengan keadaan darurat bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat pemulihan, yaitu, dapat dilaksanakan dengan cara: dilaksanakan oleh bnpb sendiri, atau dilaksanakan oleh bnpb dengan melibatkan bpbd kementerian negara lembaga. pembiayaan untuk kegiatan dalam keadaan darurat bencana baik yang dilaksanakan sendiri oleh bnpb, atau yang melibatkan bpbd kementerian negara lembaga disediakan dalam bentuk pada bnpb. dana siap pakarehabilitasi dan rekonstruksi. tata cara pengajuan dana siap pakai yang dilaksanakan sendiri oleh bnpb diatur sebagai berikut: untuk keperluan penampungan dana siap pakai yang dilaksanakan sendiri oleh bnpb, kpa membuka rekening pada bank pemerintah dengan nama dana siap pakai pada bnpb , pembukaan rekening atas namamenyampaikan permohonan untuk dana siap pakai kepada ppk sebesar alokasi anggaran dalam dipa, dalam hal terdapat penambahan alokasi dana siap pakai dalam dipa karena adanya revisi dipa atau sebab lainnya, dapat mengajukan penyesuaian besaran dimaksud, ppk meneliti permohonan dimaksud dengan melihat alokasi dana siap pakai pada dipa bersangkutan, apabila dari hasil penelitian terhadap permohonan dana siap pakai yang diajukan bnpb telah memenuhi syarat, maka ppk menerbitkan spp dana siap pakai dan disampaikan kepada ppm dengan dihampiri rincian perhitungan besaran up, ppm melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap spp dana siap pakaitangan spp dengan spesimen tanda, apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap spp up dana siap pakai beserta dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, ppm menerbitkan dan menandatangani spm up untuk pembiayaan kegiatan darurat bencana, dan menyampaikannya kepada ppn dengan disertai adk spm up berkenaan, penerbitan spm up dalam rangka pengajuan penyesuaian besaran dana siap pakai, mencantumkan pada kolom pengeluaran bruto sebesar alokasi baru dana siap pakai setelah penambahan, dan pada kolom potongan dicantumkan jumlah yang telah pernah diberikan, dalam hal berkas pengajuan spp up, seluruh dokumen sebagai dasar pemeriksaan pengujian dan penerbitan spm up dana siap pakai disimpan oleh ppm untuk menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal. tatacara pengajuan dana siap pakai yang dilaksanakan oleh bnpb dengan melibatkan bpbd kementerian negara lembaga diatur sebagai berikut: dalam rangka mengelola pembiayaan kegiatan dalam keadaan darurat bencana yang melibatkan bpbd kementerian negara lembaga, kpa mengangkat pejabat pada bpbd atau kementerian negara lembaga sebagai ppk dan bpp atas usul kepala bpbd provinsi, kabupaten kota, atau pimpinan kementerian negara lembaga terkait, kepala bpbd provinsi, kabupaten kota atau pimpinan kementerian negara lembaga terkait atas nama kpa membuka rekening pada bank pemerintah atas nama bpp dana siap pakai bpbd kementerian negara lembaga terkait, pembukaan rekening atas nama bppppk dana siap pakai pada deputi penanganan darurat bnpb mengajukan kebutuhan kepada kpa untuk pembiayaan kegiatan dalam keadaan darurat bencana yang melibatkan bpbd kementerian negara lembaga terkait, dengan dihampiri rincian perhitungan hasil assessment tim reaksi cepat trc) dan memperhatikan usulan dari gubernur, bupati walikota yang wilayahnya terkena bencana, dalam keadaan terdapat potensi bencana suatu daerahyang telah berada pada kondisi status siaga darurat dapat diberikan sejumlah dana siap pakai, kpa mengusulkan kepada kepala bnpb tentang alokasi dana siap pakai kepada daerah yang wilayahnya terkena bencana, untuk ditetapkan dengan keputusan kepala bnpb, dan selanjutnya, kpa memerintahkan kepada untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening pada bnpb rekening bpp pada bpbd atau kementerian negara lembaga terkait sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh kepala bnpb. penggunaan dana siap pakai untuk kegiatan dalam keadaan darurat bencana. dalam rangka penggunaan dana siap pakai oleh bnpb bpp kementerian negara lembaga terkait ppk pada institusi masing masing melakukan pembuatan komitmen berupa surat perjanjian pengadaan barang dan atau jasa dengan pihak ketiga untuk kegiatan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat pemulihan, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan kepala bnpb tentang dana siap pakai, pembuatan komitmekepala satuan kerja pada kementerian negara lembaga untuk kegiatan pada masing masing institusi, untuk pengeluaran tertentu, karena kondisi kedaruratan tidak dapat dilakukan dengan perjanjian kontrak spk dengan pihak ketiga, dapat berbentuk bukti bukti pembelian pembayaran yang disahkan oleh ppk: dalam rangka penyelesaian tagihan atas penggunaan dana siap pakaikepala satker pada kementerian negara lembagabpbd satker kementerian negara lembaga menerbitkan dan menandatangani surat perintah pembayaran by) kepada bp bpp pada institusi masing masing dengan melampirkan: akunatas yang diajukan, dan menyetorkan kas negara, pembayaran up tup tidak dibatasi besaran jumlahnya untuk satu bpp pada institusi masing masing harus menolak dan mengembalikan dimaksud kepada ppk untuk dilengkapi diperbaiki, j.bpp pada bpbd satker kementerian negara lembaga terkait menyampaikan beserta laporannya kepada bnpb, bnpb selanjutnya menyampaikan beserta laporannya dimaksud kepada ppk dana siap pakai pada deputi penanganan darurat bnpb sebagai bahan penyusunan spp gup gup nihil, dalam hal pembayaran yang dilakukan bp bpp pada bnpb bpbd kementerian negara lembaga terkait merupakan uang muka kerj (pelaksana kegiatan)npb bpbd satker kementerian negara lembaga. akuntansi bukti pembelian yang telah disahkan oleh ppk bnpb bpbd kementerian negara lembaga terkait, tata cara pengujian tagihan dan penerbitan oleh ppk bnpb bpbd kementerian negara lembaga terkait, serta pengujian dan penelitian dan laporannya oleh bp bpp bnpb bpbd kementerian negara lembaga terkaitselanjutnya pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai pada bpp bpbd kementerian negara lembaga, berupa laporan pertanggungjawaban lpj) dengan melampirkan buku kas umum bku), buku buku pembantu, rekening koran,berdasarkan lpj bpp bpbd kementerian negara lembaga terkait, setiap bulannya bnpb menyusun spp gup gup nihil. pertanggungjawaban dana siap pakai akhir tahun anggaran dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal januari tahun berikutnya. sisa dana siap pakai(dalam arti status darurat bencana belum berakhir), maka sisa dana dimaksud tidak perlu disetor kas negara. pertanggungjawaban sisa dana siap pakai dimaksud, menjadi bagian dari pertanggungjawaban dana siap pakai tahun anggaran berikutnya. pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana pada tahap pascabencana pencairan dan penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual yang dikerjakan oleh bnpb dengan atau tanpa melibatkan bpbduntuk kegiatan rehabilitasi dan atau rekonstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. seperti diketahui, dana penanggulangan bencana pada tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan atau rekonstruksi, sertkebijakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilaksanakan sendiri oleh bnpb atau melibatkan bpbd diputuskan oleh kepala bnpb antara lain dengan mempertimbangkan rentang kendali manajemen, ketersediaan sumber daya, cakupan dan luas wilayah terdampak, serta kapasitas pemerintah provinsi, kabupaten kota yang terkena bencana. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan atau rekonstruksi untuk sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor,raturan presiden tentang pedoman pengadaan barang jasa pemerintah. pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual yang dikerjakan sendiri oleh bnpb. dalam rangka mengelola pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh bnpb, kpa bnpb menunjuk ppk pada deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan ppm sekretariat utama bnpb sebagai pejabat perbendaharaan yang bertanggung jawab terhadap pencairan, penggunaan, dan penyaluran dana yang telah dialokasikan dalam dipa pok rencana kerja anggaran satker. kpa atas nama juga menunjuk sekretariat utama, dan bpp pada deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pascabencana yang dikerjakan sendiri oleh bnpb baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun kontraktual disediakan dalam bentuk uang persediaan up) kepada bendahara pengeluaran bp) bnpb. dana rehabilitasi dan rekonstruksdana siap pakai.baik untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh bnpb, maupun yang melibatkan bpbd provinsi, kabupaten kota. kpa memerintahkan kepada untuk mengajukan permintaan sesuai dengan persetujuan yang diberikan kepada ppk pada deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada bnpb. dapat diajukan maksimal sebesar 50y6atas dasar permohonan dimaksud, ppk pada deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada bnpb melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan, antara lain kelengkapan dokumen, dan kebenaran perhitungan yang diajukan. apabila dari hasil pengujian terhadap permohonan yang diajukan bnpb telah memenuhi syarat, maka ppk pada deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada bnpb menerbitkan spp up untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh bnpb, dan selanjutnya disampaikan kepada ppm bnpb. spp up dimaksud dilengkapi dengan perhitungan besaran kebutuhan dana sesuai dengan pengajuan dari bp. ppm bnpb melakukan pemeriksaan dan pengujian spp upup dengan spesimen tanda up beserta dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, ppm menerbitkan, dan menandatangani spm up untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh bnpb, dan menyampaikannya kepada ppn jakarta, yang cukup dihampiri dengan adk spm up. seluruh dokumen sebagai dasar pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan spm uup tersebut, ppn jakarta melakukan pengujian dan penerbitan sp2d, serta mentransfer dana rekening pada bank yang ditunjuk. oo. apabila dipandang perlu, dapat mendistribusikan dana dimaksud kepada para bpp pada deputi yang diserahi tugas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh bnpb. dalam hal tidak mencukupi, bnpb dapat mengajukan tambahan uang persediaan tup). permintaan tup dilengkapi dengan rincian pekerjaan dan perhitungan besaran kebutuhan danadikerjakan sendiri oleh bnpba rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual yang melibatkan bpbd. dalam rangka mengelola pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan bpbd, kpa bnpb mengangkat ppk, dan bpp atas usul kepala bpbd provinsi, kabupaten kota sebagai pejabat perbendaharaan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dikelolanya, gubernur, bupati walikota dapat mengangkat penanggung jawab operasional kegiatan pojok) yang secara bersama sama dengan ppk bpbd melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor yang menjadi kompetensi skpd nya, kepala bpbd provinsi, kabupaten kota mengangkat petugas verifikator yang membantu ppk dalam memeriksa dan menguji tagihan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan dan atau pihak ketiga, kepala bpbd provinsi, kabupaten kota atas nama kpa membuka rekening pada bank pemerintah setempat atas nama bpp dana rehabilitasi dan rekonstruksi : pembukaan rekening pengeluaran atas nama bpp(selaku kuasa bun) yang berkedudukan dalam wilayah pembayaran setempat, pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melibatkan bpbd baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun kontraktual disediakan dalam bentuk pada bpp bpbd provinsi, kabupaten kota yang terkena bencana,untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan bpbd provinsi, kabupaten kota, selanjutnya, kpa memerintahkan kepada untuk memindahbukukan dari rekening rekening bpp bpbd provinsi, kabupaten kota maksimal sebesar dari alokasi anggaran yang ditetapkan kepala bnpb untuk provinsi, kabupaten kota yang terkena bencana, dalam hal tidak mencukupi, bpp bpbd provinsi, kabupaten kota dapat mengajukan tambahan uang persediaan tup) kepada bnpb melalui deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bnpb. permintaan tup dilengkapi dengan rincian pekerjaan dan perhitungan besaran kebutuhan dana secara riil, pemberian tup kepada bpp harus tetap memperhatikan kebutuhan dana yang telah disetujui kepala bnpb sebelumnya, tambahan berikutnya dapat diberikan setelah tambahan yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan, tatamelibatkan bpbd provinsi, kabupaten kotarehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual baik yang dikerjakan sendiri maupun yang melibatkan bpbdkedeputian rehabilitasi dan rekonstruksi pada bnpb ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota melakukan pembuatan komitmen, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kontrak spk dengan pihak lain, pembuatan komitmen untuk pengeluaran dalam rangka pemberian bantuan hibah, serta pengeluaran yang bersifat honorarium dan sejenisnya diwujudkan dalam bentuk penerbitan surat keputusan otorisasi oleh kepala bnpb atau pejabat yang diberi kewenangan untuk kegiatan yang dilakukan sendiri oleh bnpb, dan kepala bpbd provinsi, kabupaten kota untuk kegiatan yang melibatkan bpbd, dalam rangka penyelesaian tagihan baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun kontraktualppk bpbd menerbitkan dan menandatangani (sesuai dengan contoh formulir kepada bp bpp dengan melampirkp bpp melakukan penelitian pengujian atas kelengkapan, kebenaran perhitungan dokumen tagihan yang terlampir pada by, dan ketersedian dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,, pembayaran dengan up tup tidak dibatasi besaran jumlahnya untuk (satu),npb bpp bpbd harus menolak dan mengembalikan dimaksud kepada ppk untuk dilengkapi diperbaiki, bpp bpbd menyampaikan beserta laporannya kepada bendahara pengeluaran bnpb, bendahara pengeluaran bnpb selanjutnya menyampaikan beserta laporannya dimaksud kepada ppk dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada bnpb untuk dokumen pembuatan spp gup gup nihil, dalam hal pembayaran yang dilakukan bp bpp . tata cara pengujian tagihan dan penerbitan oleh ppk bnpb ppk bpbd provinsi, kabupaten kota, serta pengujian dan penelitian dan laporannya oleh bnpbyaluran dana bantuan langsung kepada masyarakat kelompok masyarakat blm). pencairan dana bantuan langsung kepada masyarakat kelompok masyarakat blm) didahului, berdasarkan nota kesepahaman dimaksud, gubernur,, yang setidak tidaknya kelompok masyarakat. bpbd provinsi, kabupaten kota pemerintah daerah setempat)melalui deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dihampiri: surat keputusanppk dana rehabilitasi dan rekonstruksi melakukan pengujian dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran formal maupun material atas dokumen yang diajukan oleh bpbd pemerintah daerah, pencairan dana bantuan langsung kepada masyarakat kelompok masyarakat blm) dapat disalurkan dengan dua cara: langsung rekening masyarakat penerima bantuan kelompok masyarakat pada bank pos, atau melalui rekening bank pos penyalur, pencairan dana blm disalurkan secara langsung rekening masyarakat penerima bantuan kelompok masyarakat pada bank pos, kecuali dengan pertimbangan tertentu akan lebih efektif kalau dicairkan melalui bank pos penyalur, untuk pengelolaan dana pendamping bantuan langsung kepada masyarakat kelompok masyarakat blm) ditetapkan ppk daerah, menggunakan dana sosial berpola hibah atau ditangani langsung oleh bnpb, dalam hal pencairan dana blm akan dilakukan langsung rekening masyarakat penerima bantuan kelompok masyarakat pada bank pos, kepala bpbd pemerintah daerahdihampiriberita acara pembayaran. berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud atas, ppk pada deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bnpb melakukan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dokumen, dan kebenaran perhitungan penyaluran blm yang diajukan, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan, apabila dari hasil pengujian dan penelitian ternyata memenuhi persyaratan, ppk yang bersangkutan membuat, menandatangani, dan menyampaikan spp ls blm kepada ppm bnpb, dengan lampirankuntansi pembayaran dari masyarakat kelompok masyarakat, berita acara pembayaran. spp ls blm dapat ditujukan ke: rekening penerima bantuan pada bank pos, atau rekening bank pos penyalur. penyaluran blm sebaiknya ditujukan langsung rekening masyarakat kelompok masyarakat agar lebih tepat sasaran, dan tepat jumlah. namun apabila penerima bantuan tidak memiliki akses bank pos sehingga tidak mungkin membuka, maka dapat dipertimbangkan pengaturannya melalui bank pos penyalur. untuk keperluan penampungan dana blm yang pengaturannya melalui bank pos penyalur, ppk dana rehabilitasi dan rekonstruksi atas nama kpa terlebih dahulu membuka rekening pada bank pos yang telah ditunjuk setelah melalui proses pemilihbukaan rekening sebagaimana dimaksud ataspm bnpb melakukan pemeriksaan dan pengujian spp ls blmblm dengan spesimen tanda tangan ppk, kebenaran pengisian format spp ls blm, kesesuaian dengblm beserta dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, ppm menerbitkan, dan menandatangani spm ls blm untuk penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat kelompok masyarakat, dan menyampaikannya kepada ppn jakarta, dengauntuk blm yang disalurkan melalui rekening masing masing atau rekening kelompok masyarakat, atau daftar nominatif masyarakat penerima bantuan yang mencantumkan jumlah dana, alamat lengkap, dan nomor ktp, untuk blm yang disalurkan melalui rekening bank pos penyalur, dan arsip data komputer adk) spm ls blm. seluruh dokumen lain sebagai dasar pemeriksaan, pengujian dan penerbitan spm ls blm tetablm tersebut, ppn jakarta melakukan pengujian dan penerbitan sp2d, serta mentransfer dananya: langsung rekening masing masing masyarakat kelompok masyarakat seperti yang tercantum dalam daftar nominatif adk, atau rekening ppk dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada bank pos penyalur, apabila blm disalurkan melalui bank pos penyalur. tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta penerbitan, dan pengajuan spp spm ls untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan atau rekonstruksi yang pelaksanaannya berupa bantuan langsung kepada masyarakat kelompok masyarakat blm)ggunaan bantuan kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah: dalam hal apbd tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan atau rekonstruksi, pemerintah provinsi, kabupaten kota dapat meminta bantuan dana kepada bnpb. penyaluran dana dari bnpb kepada bpbd pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk bantuan sosial berpola hibah. pencairan dana bantuan sosial berpola hibah didasarkan pada keputusan kepala bnpb tentang penetapan alokasi dana bantuan sosial berpola hibah, dan dilanjutkan. berdasarkan nota kesepahaman dimaksud gubernur, bupati walikota menetapkan atasan langsung ppk, pejabat pembuat komitmen ppk), bendahara pengeluaran bp), penanggung jawab operasional kegiatan pojok) untuk mengelola dana bantuan sosial berpola hibah yang disalurkan kepada bpbd pemerintah daerah. yang diangkat dan ditetapkan sebagai atasan langsung ppk adalah kepala pelaksana bpbd provinsi, kabupaten kota. sedangkan sebagai ppk adalah pejabat pelaksana pada bidang seksi rehabilitasi dan rekonstruksiverifikator yang membantu atasan langsung ppk dalam melakukan pengujian tagihan dan penerbitan surat perintah membayar spm rr). rekening yang digunakan untuk menampung dana bantuan sosial berpola hibah dibuka oleh kepala bpbd provinsi, kabupaten kota pada bank pemerintah setempat atas nama dana bantuan sosial berpola hibah . karena dana bantuan sosial berpola hibah bukan bagian dari dana perimbangan, maka rekening dana bantuan sosial berpola hibah dimaksud merupakan rekening khusus yang dikelola luar sistem apbd, dan harus terpisah dari rekening kas pemerintah daerah. penetapan prioritas kegiatan, pembahasan rka (termasuk pemakaman) dilakukan melalui asistensi dan disetujui oleh deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. pencairan dana bantuan sosial berpola hibah. berdasarkan surat ketetapan kepala bnpb tentang hasil evaluasi dan verifikasi, ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial berpola hibah sebesar dari alokasi dana yang ditetapkan oleh kepala bnpb melalui deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dengan melampirkan: nota kesepahaman, daftar nominatif kegiatan proyek yang akan dibiayai dari dana bantuan sosial berpola hibah, akuntansi yang ditandatangani oleh dan diketahui oleh ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota, berita acara pembayaran antara ppk bnpb dengan ppk bpbd (sesuai dengan contoh formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam formulir dan fotokopi rekening koran dan npp bendahara pengeluaran pada bpbd. ppk dana bantuan sosial berpola hibah melakukan pengujian dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir pada surat permohonan pencairan dana. apabila kelengkapan dan kebenaran dokumen telah sesuai dengan ketentuan, ppk mengajukan spp ls dana bantuan sosial berpola hibah untuk masing masing daerah penerima bantuan. spp ls dana bantuan sosial berpola hibah disampaikan kepada ppmftar nominatif kegiatan proyek yang akan dibiayai dari dana bantuan sosial berpola hibah, spt yang ditandatangani oleh ppk dana rehabilitasi dan rekonstruksi (sesuai dengan contoh formulir dan fotokopi rekening koran. ppm bnpb melakukan pemeriksaan dan pengujian spp ls dana bantuan sosial berpola hibahbantuan sosial berpola hibahbantuan sosial berpola hibahn arsip data komputer adk). seluruh dokumen lainnya yang menjadi dasar pemeriksaan, pengujian dan penerbitan spm ls dana bantuan sosial berpola hibahbantuan sosial berpola hibahrehabilitasi dan rekonstruksi pada bank yang ditunjuk. tata cara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta penerbitan, dan pengajuan spp spm ls dana bantuan sosial berpola hibahbantuan sosial berpola hibahdalam hal terdapat perubahan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah menyampaikan usul revisi kepada gubernur, bupati walikota sebelum perubahan kegiatan dilaksanakan, gubernur, bupati walikota melakukan penelaahan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau menyimpang dari hasil verifikasi bpbd dan atau rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terkait: apabila usul revisi dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka gubernur, bupati walikota segera menerbitkan surat persetujuan revisi dan menyampaikannya kepada kepala bpbd setempat dengan tembusan kepada deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, apabila usul revisi tersebut menyimpang, maka gubernur, bupati walikota segera memberitahukan secara tertulis kepada kepala bpbd untuk dilakukan perbaikan. revisi penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah tersebut, termasuk penggunaan sisa tenderperencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan atau rekonstruksi yang pembiayaannya menggunakan dana bantuan sosial berpola hibahkerjaan swakelola. pekerjaan swakelola merupakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh k l sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan atau kelompok masyarakat kegiatan pendampingan dan kegiatan nonkonstruksi yang dilaksanakan secara swakelola, pelaksana kegiatan dapat mengajukan uang muka sesuai dengan kebutuhan kepada ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota dengan melampirkan: rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran, rincian kebutuhan dana: dan cc.pk pada bpbd provinsi, kabupaten kota melakukan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permintaan uang muka yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. apabila dari hasil pengujian permintaan uang mukalengkap dengan lampiran lampiran yang telah disetujui oleh ppk. apabila dari hasil pengujian permintaan uang muka dimaksud ternyata tidak memenuhi syarat, maka ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota mengembalikan dokumen dimaksud kepada pelaksana kegiatan untuk dilengkapi diperbaiki. apabila kegiatan pendampingan dan kegiatan nonkonstruksi secara swakelola telah dilaksanakan tanpa didahului pemberian uang muka, pelaksana kegiatan mengajukan tagihan kepada ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota dengan melampirkan: akuntansi bukti pembelian, faktur pajak ssp, dan nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk pekerjaan swakelola dalam rangka pemberian bantuan dan pengeluaran yang bersifat honorarium harus dilengkapi dengan surat keputusan otorisasi yang ditandatangani kepala pelaksana bpbd provinsi, kabupaten kota selaku kepanjangan tangan kpa. ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota melakukan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran formal dan materiil akuntansi bukti pembelian, faktur pajak ssp, beserta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yang diajukan oleh pelaksana kegiatandihampiri dengan dokumen dokumen yang telah disahkan oleh ppkberdasarkan yang diterima, bpp bpbd melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir pada by.. pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau giral sesuai denganp bpbd harus menolak dan mengembalikan dimaksud kepada ppk untuk dilengkapi diperbaiki. pelaksana kegiatan sebagaiperjanjikan (maksimal lima hari kerja),npb ini, tatacara pengujian tagihan dan penerbitan oleh ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota, serta pengujian dan penelitian dan laporannya olehkerjaan kontraktual pekerjaan kontraktual adalah pekerjaan rehabilitasi dan atau rekonstruksi dengan menggunakan jasa penyedia barang jasa atau pelaksana swakelola atau pihak ketiga lainnya yang diikat dalam suatu surat perjanjian kontrak melalui proses pemilihan penyedia barang jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang pedoman pengadaan barang jasa pemerintah. pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi untuk proyek proyek infrastruktur seperti: pembangunan jalan, jembatan, gedung bangunan untuk kantor kantor pemerintah, dan sarana pendidikan kesehatan, serta bendungan, irigasi, jaringan telekomunikasi, listrik dan infrastruktur lainnya harus menggunakan jasa pihak ketiga, dan dilaksanakan oleh penyedia barang jasa berbadan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional bidang pekerjaan konstruksi. berdasarkan surat perjanjian kontrak yang telah ditandatangani ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota, bpp membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing masing paket pekerjaan kontraktual, dan menyusun rencana pembayarannya. apabila telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian kontrak, penyedia barang jasa mengajukan tagihan kepada ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: pekerjaan perencanaan konstruksi: dokumen kontrak: ringkasan resume kontrak (contoh formulir jaminan uang muka apabila pihak penyedia barang jasa mengajukan uang muka, laporan pendahuluan, laporan tengah (inception report) dan laporan akhir, bukti bukti pengeluaran,laksanaan konstruksi dan nonkonstruksi: dokumen kontrak: ringkasan resume kontrak (contoh formulir jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka apabila pihak penyedia barang jasa mengajukan uang muka, berita acara kemajuan fisik (contoh formulir berita acara serah terima pekerjaan (contoh formulir sg.ngawasan konstruksi supervisi dan pengawasan yang proses pengalamannya dilaksanakan oleh bpbd provinsi): dokumen kontrak, resume kontrak formulir jaminan uang muka apabila pihak penyedia jasa mengajukan uang muka, laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir, bukti bukti pengeluaran, berita acara pembayaran, dan sg. akuntansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan disetujui oleh ppk formulir dalam rangka penyelesaian tagihan pekerjaan kontraktual yang membebani dana bantuan sosial berpola hibah apbn), ppk pada bpbd provinsi, kabupaten kota melakukan pengujian terhadapapabila dari hasil pengujian bukti bukti tagihan dimaksud ternyata tidak memenuhi syarat, maka ppk bpbd pada bpbd provinsi, kabupaten kota mengembalikan kepada penyedia barang jasa atau pihak ketiga lainnya untuk dilengkapi diperbaikispp rr dan disampaikan kepada kepala pelaksana bpbd dihampiri dengan dokumen dokumen yang telah diverifikasi oleh ppk. kepala pelaksana bpbd selaku atasan langsung ppk mendisposisi spp rr dimaksud kepada petugas verifikator untuk dilakukan penelitian dan pengujian terhadap: kelengkapan dokumen pendukung spp rr, kesesuaian penandatangan spp rr dengan spesimen tandatangan ppk, kebenaran pengisian format spp rr, ketersediaan pagu dana bantuan social berpola hibahrr sehubungan dengan perjanjian kontrakdan kelengkapan dan kebenaran bukti bukti tagihan yang diajukan oleh penyedia barang jasa atau pihak ketiga lainnya. apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud memenuhi syarat, petugas verifikator menerbitkan spm rr untuk ditandatangani oleh atasan langsung ppk. selanjutnya spm rr disampaikan kepada dana rehabilitasi rekonstruksi pada bpbd provinsi, kabupaten kota berdasarkan spm rr dimaksud, melakukan pengujian dan penelitian terhadap: ketersediaan dana, kelengkapan dan kebenaran formal dokumen tagihan, kebenaran perhitungan pembayaran termin berkala sesuai dengan prestasi kerja, kebenaran perhitungan potongan pajak pajak negara ppn ph), kebenaran perhitungan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan (kalau ada). pengujian juga dilakukan dengan mencocokkan data yang terlampir pada tagihan dengan catatan pada kartu pengawasan kontrak dan rencana pencariannya apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya melakukan pembayaran dengan menggunakan billet giro sebesar jumlah bersih netto jumlah tagihan bruto setelah dikurangkan pajak pajak dan denda kalau ada) yang membebani rekening dana bantuan sosial berpola hibah pada bank pemerintah setempat. billet giro yang diterbitkan selain ditandatangani oleh bp, harus ditandatangani sebagai tanda setuju (contra sign) oleh ppk.atau bulan berikutnya (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut dan dilaporkan).sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang tidak digunakan lagi disetor kas negara menggunakan format ssp ssp sesuai dengan ketentuan (contoh formulir fotokopi ssp, ssp, dan ssp seperti terdapat dalam contoh formulir dan contoh formulir yang telah legalisasi oleh ppn wilayah kerja bank persepsi disampaikan kepada. bab pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ketatausahaan dan pembukuanbendahara terdiri buku kas umum bku), buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran yang dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuan bendahara. pencatatan transaksi yang dilakukan bp bpp harus dibukukan dalam bku, baru kemudian dibukukan dalam buku buku pembantu terkait. dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para bpp yang berada pada setiap unit kerja eselon dan unit kerja mandiri. bpp menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebatas pada uang yang berada bawah pengelolaannya. bpp pada bpbd satker kementerian negara lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebatas pada yang diterima dari bnpb. pembukuan bp bpp diawali dengan pencatatan alokasi dipa sesuai dengan uang yang dikelolanya. setelah menerima untuk kegiatan rutin satker bnpb, kemudian dimaksud didistribusikan kepada masing masing bpp unit kerja berupa persekat kerja (pk). dan dibukukan dalam bku dan buku pembantu persekat kerja untuk masing masing bpp. selanjutnya dan dimaksud dibukukan dalam buku pembantu bank atau buku pembantu kas, sesuai dengan bentuk persekat kerja yang diberikan, apakah dalam bentuk giro cek atau kas tunai. untuk setiap yang ditransfer kepada bpp, bnpb harus mencatat dalam kartu kendali masing masing bpp. dengan demikian sisa yang terdapat pada masing masing bpp dapat diketahui setiap saat. kartu kendali dimaksud berfungsi sebagai media rekonsiliasi antara dengan bpp. tata cara pembukuan dalam bku mengikutirtardasarkan pembukuan yang dilaksanakan oleh bpp maupun dalam bku dan buku buku pembantunya menjadi sumber data untuk menyusun laporan pertanggungjawaban lpj). selanjutnya pembukuan bpp menjadi dokumen sumber pembukuan bp, pada sisi penerimaan pengeluaran bku masing masing bpp dicatat dalam sisi penerimaan pengeluaran bku bp. agar pembukuan dalam bku dan penyusunan lpj yang dibuat oleh dan masing masing bpp menunjukkan angka yang akurat satu sama lain (selaras), maka sebelum membuat lpj hendaklah selalu diawali dengan rekonsiliasi antara dengan bpp. selanjutnya setelah angka angka transaksi yang tercantum bku lpj selaras baru kemudian dapat menyusun lpj untuk disampaikan kepada ppn. pembukuan yang dilakukan dan bpp menggunakan aplikasi microsoft excel. atas pembukuan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, bendahara wajib mencetak buku kas umum dan buku buku pembantu sekurang kurangnya satu bendahara dan diketahui kpa untuk dan ppk untuk bpp. pelaksanaan pertanggungjawaban bpp dan diawali dengan pembukuan yang dilaksanakan oleh bpp dan bp. kpa dan atau ppk melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemeriksaan kas bendahara sekurang kurangnya satu kali dalam satu bulan. pemeriksaan dimaksud dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas secara fisik. dan ditandatangani oleh bp bpp serta diketahui oleh kpa ppk. rekonsiliasi antara pembukuan bpp dengan sebelum bpp menyusun lpj dilakukan rekonsiliasi antara bpp dengan yang dilaksanakan mulai hari kerja pertama bulan berikutnya sampai dengan empat hari kerja bulan berikutnya. setelah menunjukkan angka yang akurat satu sama lain (selaras), dan bpp menandatangani kartu kendali masing masing. setelah berita acara rekonsiliasi ditandatangani, bpp menyusun lpj bulan yang bersangkutanku, kas tunai, dan bank, terjadi persekat kerja pk): ls, up tup, pajak, lainnya, berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas, serta fotokopi rekening koran. rekonsiliasi dilakukan bersama bpp dengan melakukan pencocokan bku bp, yaitu sebagai berikut: apakah penjumlahan saldo semua bku bpp telah sama dengan saldo bku bp: apakah penjumlahan saldo semua buku pembantu kas tunai, dan buku pembantu bank masing masing bpp telah sama dengan catatan dalam kartu kendali bp: apakah penjumlahan saldo buku pembantu terjadi persekat kerja pk)up tup, dan. untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi dimaksud dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh bp, bpp dan diketahui oleh kepala bagian perbendaharaan, sesuai dengan format terlampir (contoh lampiran sehubungan dengan pemberian dana penguatan kelembagaan, dana siap pakai, dan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari bnpb kepada bpp bpp kementerian negara lembaga, untuk mengawasi penyetoran jasa giro, sisa dana, setoran bukan pajak lainnya, ppk dana penguatan kelembagaan pada kedeputian bidang kesiapsiagaan, ppk dana siap pakai pada kedeputian bidang penanganan darurat, dan ppk dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada kedeputian bidang rehabilitasi dan rekonstruksi wajib membuat kartu kendali pengawasan ssp ssp, dan mendokumentasikan semua ssp ssp sesuai dengan lingkup pengawasan masing masing. bentuk kartu kendali pengawasan ssp ssp adalah sebagaimana contoh terlampir. cc. penyusunan lpj bpp dan bpp wajib membuat laporan pertanggungjawaban lpj) secara rutin setiap bulannya yang disampaikan kepada paling lambat (lima) hari kerja bulan berikutnya, dan lpj disampaikan ppn paling lambat (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya. lpj bpp merupakan dokumen sumber bagi untuk menyusun lpj bp, dimana sisi penerimaan, pengeluaran, dan saldo dalam lpj bpp akan tercermin dalam lpj bp. lpj bpp dan dibuat sesuai dengan format terlampir (contoh lampiran penyampaian lpj bpp kepada hendaklah dihampiri sebagai berikut: lpj bpp, salinan bku, salinan buku buku pembantu, pemeriksaan kas: register penutupan kas, fotokopi rekening koran bulan bersangkutan, dan daftar surat setoran pajak ssp) dan surat setoran pengembalian belanja ssp) dan atau surat setoran bukan pajak ssp) beserta dokumen pendukungnya. penyampaian lpj ppn hendaklah dihampiri sebagai berikut: lpj bp, fotokopi rekening koran bulan bersangkutan, neraca bulan yang bersangkutan, rekonsiliasi dengan ppn, dan surat pengantar dari kpa. rekonsiliasi dengan tanpa rekonsiliasi antara dengan petugas tanpa meliputi data pembukuan dan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut: lpj bp, bku dan buku buku pembantu bp, akuntansi dan bpp yang belum di, daftar sp2d yang sudah di input wilayah bank persepsi tempat penyetoran, dan rekening koran bulan yang bersangkutan. rekonsiliasi dilakukan bersama petugas tanpa dengan melakukan pencocokan, yaitu sebagai berikut: apakah penjumlahan saldo kas pada bendahara pengeluaran saldo kas tunai, saldo bank bp, akuntansi bpp yang belum telah sama dengan angka pada neraca akun kas bendahara pengeluaran, dan akun uang muka dari ppn), apakah setoran penerimaan bukan pajak ssp maupun ssp) telah sesuai dengan perhitungan sisa dan atau tup yang harus disetorkan kembali kas negara. hasil rekonsiliasi antara pembukuan dengan petugas tanpa dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi bp petugas tanpa, sesuai dengan format lampiran rekonsiliasi sai dan sau satker dengan ppn) rekonsiliasi antara sai dengan sau meliputi data dan dokumen sebagai berikut: lpj bp, laporan realisasi anggaran belanja arab), laporan realisasi anggaran pengembalian belanja rabb), laporan realisasi anggaran pendapatan lap), laporan realisasi anggaran pengembalian pendapatan rapp): dan rekening koran bulan yang bersangkutan. rekonsiliasi dilakukan bersama petugas tanpa dengan petugas ppn untuk melakukan pencocokan data sebagai berikut: apakah saldo yang tertuang dalam lpj telah sesuai dengan saldo pada kartu pengawasan kredit anggaran ppn, apabila saldo yang tertuang dalam lpj tidak sesuai dengan saldo pada kartu pengawasan kredit anggaran ppn, maka dibuat daftar perhitungan yang menunjukan selisih lebih kurang dan mencocokkan dengan bukti setoran yang ada (ssp dan ssp), mencocokkan, apakah arab, lap, lap, dan rapp keluaran sai telah sama dengan arab, lap, lap, dan rapp keluaran sau, apabila arab, lap, lap, dan rapp keluaran sai tidak sama dengan arab, lap, lap, dan rapp keluaran sau, maka dibuat daftar perhitungan yang menunjukan selisih lebih kurang dan mencocokkan dengan bukti bukti yang ada (ssp, ssp, dan catatan akuntansi yang belum di sp2d kan). hasil rekonsiliasi antara bersama petugas tanpa dengan petugas ppn dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi, sesuai dengan format lampiranoleh karena itu,kkn selaku kuasa bun. setiap awal bulan kepala kantor satker menyampaikan laporan realisasi anggaran lra) dan neraca beserta adk yang memuat data pagu anggaran berdasarkan apbn atau apbn perubahan dan realisasi anggaran menurut unit eselon per program dengan memperhatikan pagu anggaran yang dicantumkan merupakan pagu program yang terakhir dan realisasi per program yang terakhir,kepada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah kappa). adapun bentuk laporan realisasi anggaran sesuai format terlampir (sesuai lampiran laporan kegiatan pada akhir kegiatan, penggunaan dana penguatan kelembagaan, dana siap pakai, dan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, kepala bpbd kepala satker kementerian negara lembaga samping berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan, juga harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada kepala bnpb. bentuk dan format laporan kegiatan dan dokumen yang harus disertakan diatur dalam pedoman petunjuk teknis yang ditetapkan oleh masing masing kedeputian. bab penutup petunjuk pelaksanaan pengelolaan pelaksanpenanggulangan bencana ini dibuat guna dijadikan petunjuk bagi para pengelola keuangan dalam melaksanakan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana. oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam penerapan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan negara, sehingga tercapai persamaan persepsi dan terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. hal hal teknis yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan kepala bnpb ini, dapat diatur oleh sekretaris utama, deputi bidang kesiapsiagaan, deputi bidang penanganan darurat, dan deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing masing. kepala badan nasional penanggulangan bencana, syamsul maarif daftar lampiran format surat pernyataan tambahan uang persediaan lampiran cnn permohonan persetujuan tambahan uang persediaan lampiran vi cnn aek semata ban team aaaa tan perjalanan dinas formulir spt yang ditandatangani oleh ppk dana lampiran xix mamatatamtommanastruktur pengelola anggaran keuangan bnpb (kepala bnpb) kuasa pengguna anggaran (sesama) pejabat pembuat komitmen bendahara sekawan aman saru karo perencanaan ppm karo umum biro keuangan biro hukum kerja sama dir, pengurangan resiko pegemutfamra bea dir, pemberdayaan mx. biro perencanaan hai pesawat unsur pengarah dir. esais again dir. tanggap darurat aan saran teng on, eh: u0wa dir. pemulihan peningkatan dit. tanggap darurat aman sosok dit perbaikan darurat dir penanganan pengungsi rf. dir. peralatan asa dit. pemukiman peningkatan s0sek dit. penanganan pengungsi linsrpekur inspektorat il. penanggulangan bencanasifat pembayaran pembayaran langsung ls) jenis pembayaran pengeluaran pangeran departemen lembaga badan nasional penanggulangan bencana keskantor star badan nasional penanggulangan bencana koda kegiatan kode fungsi, lokasi dki jakarta of) fungsi, program tem (s1 has ba) kewenangan pelaksanaan kp) kantor pusatatu milyar limabelas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah untuk keperluan pembayaran belanja gaj pegawai badan nasional penanggulangan bencana bulan februari untuk pegawai jawa jenis belanja belanja pegawai kias nama para pegawai badan nasional penanggulangan bencana sempat ali juanda jakarta pusat mempunyai rekening terlampir nomor rekening terlampir nomordan tanggal spk kontrak. nilai spk kontrak rp0 dengan penjelasan kegatanioutputimak pagu spp spm sd. spp ini jumlah so. sisa dana (akun digit) bersangkutan dalam dipaiskpa yang lalu sini semua kode kegiatan dalam dipa rp) rp) rp) ro) rp) a111 ta99. sit121 mi8ta. oom. sitasi s256te000\| jumat semua kegiatan . 3eat fi) tonesasss1 badan nasionalhns saran tanggal nomor sifat pembayaran dana uang persediaan up) jenis pembayaran pengeluaran transit tbepamaman lembaga badan nasional penanggulangan bencana kegiatan buka unit organisasi badan nasional penanggulangan bencana ot) kanton satker badan nasional penanggulangan bencana kode kegiatan oki jakarta jati lokasi fungsi, program tempat kota jakarta pusat jakarta pusat kewenangan pelaksanaan kp) kantor pusat ythpembayaran yang dimintakan rp. tina pulih milyar rupiah ) untuk keperluan penyediaan uang persediaan rupiah murni satker badan nasional penunggu tangan bencana tahun jenis balaraja pengeluaran non anggaran atas nama bendahara pengeluaran bnpb alamat jii. juanda no, jakarta pusat mempunyai rekening bank bri cabang jakarta veteran momo: rekening nomer dan tanggal spk kontrak anta nilai spk kontrak rp. dengan penjelas kegiatanioutputimak, pagu sppspms.d. spp ini jumlah s.d. sisa dana (akun digit) bersangkutan dalam dipa ska yang lalu spp ini semua kode kegiatan dalam dipa ro) rp) rp) rp) yumi s38i st # yi semur kegiatan zoom! ( domani y mamosonl ei namanya00\| badan nasional penanggulangan bencana lampiran i1kamar stut pembayaran tambahan (tup) baris pembayaran pengeluaran transit epatemantembasa badan nasional penanggulangan bencana (id3) kepala organisasi badan nasional penanggulangan bencana of) kotor satker badan nasional penanggulangan bencana kode kegiatan kode fungsi, ara bah nata bima alamat jakarta pusat yih.: jumlah pembayaran yang dimintakan: rp. ( delapanbolas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah unit keperluan penyediaan tambahan uang persediaan rupiah murni satker badan nasional penanggulangan bencana tahun jenis belanja pengeluaran non anggaran alas nama bendahara pengeluaran bnpb alamat lc. juanda jakarta pusat mempunyai rekening bank bri cabang jakarta veteran "nomor rekening nomor dan tanggal spk kontrak: nilai spk kontrak rp0 dengan pendek kegiatan put pagu sppispm sd. spp jumlaho)" rp3 re) rp) ro) tautan a an (semua kegiatan samssnoc\| #e.oolong 3g7e .s00.oen.oon\| .s00.c00.c00\| to.0o0.oco.oo0\| sg81 jasa ro00. (oo berani asmamorsonog e nsnnsoon) c3) dalam mpn prrmnppnn entry ann ura nxi12013 sifat pembayaran pembayaran langsung ls) jenis pembayaran pengeluaran anggaran departemen lembaga badan nasional penanggulangan bencana kegiatot) kantor satker badan nasional penanggulangan bencana kode kegiatan kode fungsi, lokasi oki jakarta ot) fungsi, program tempat kota jakarta pusat dmn maa year kewenangan pelaksanaan kp) kantor pusat yin, pejabat penanda tangan surat perintah membayar badan nasional penanggulangan bencana,eratus puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah" ) untuk keperluan pembayaran pertemuan full board meeting) kegiatan penyusunan lpj bulan desember dan afs ta. bnpb jakarta, prop. dki jakarta sesuai spk pbj121 lpj 12roket pertama bnpb tgl bast pekerjaan bast. ses roket tgl dan bap pbj13 lpj 12roket pertama bnpb tgi jenis belanja belanja barang atas nama bangun cemara hotel alamat kec menteng kel gondangdia cemara jakarta indonesia mempunyai rekening bank bca kcp sabang nomor rekening nomor dan tanggal spk kontrak poj12 lja2 roket pertama bn, nilai spk kontrak rp. dengan penjelas kegiatan output mak pagu sppispm s.d. spp ini jumlah s.d.p) rp) rp) rp) rp) dormant semua kegiatan aniston\| 3ee1 tos6ane.2a5000) .c00\| ikumlanit badan nasional penanggulangan bencana lampiran esamanam hibah asri mirip obi dhan akan una organisasi 2an cuma maman san.aria pend dean kegiatan menangis sam aa" hen 11anak sutan ngmenagmananamnan, bukti pengeluaran natal tangga mba ketat urut! arp mak hasan cw janastesian pmdengertatimp m wani spm spp sebelum ind atas beban sub kegiatan lai lembar milah .& spp ini ats bahan sub kegiatan jaran pon earn era hama kuasa pengguna naga terjal muat komen aasvorenaeromwkementerian badan nasional penanggulangan bencana unit kerja (o1) badan nasional penanggulangan bencana satuan kerja badan nasional penanggulangan bencana keg out put kegiatan sub sukadana volume harga jumlah kegiatan jenis yang satuan belanja rincian dimintakan belanja tup jakarta, . sekretaris utama selaku(bnpb) sekretariat utama ar jalan ir. juanda jakarta pusat telepon facsimile tulangan situs http ww.bnpb.go.id contoh format surat pernyataan nomor: xxx sehubungan dengan pengajuan tambahan uang persediaan tup) sebesar rp.(dengan huruf), yang bertanda tangan bawah ini: nama bmt(xxxxx) lampiran xxx nomor lampiran (satu) berkas perihal permohonan persetujuan tambahan uang persediaan tup)kkkxkkkxkkkkknomor tahun tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, khususnya berdasarkan pada butir diatas disampaikan hal hal sebagai berikut: dipa bnpb tahun 20xx telah dialokasikan dana untuk kegiatan rutin sebagai dukungan dana pembiayaan tugas dan fungsi serta dana siap pakai dsp call) penanggulangan bencana yang terjadi wilayah nusantara yang sifatnya mendesak dan kedaruratan: sehubungan dengan bencana provinsi:9000000x,000x, xo000xx, dan daerah lainnya seluruh wilayah indonesia yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya segera mendapatkan pertolongan, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dimaksud, kamimengajukan permohonan tup dana dsp on calkebesar xxx.xxx.ox.ooxxterbilang 0000909000000000000000xx) guna kesiapan ketersediaan dana yang memadai,mohon kiranya dapat dipenuhi dalam waktu dekat. adapun rincian penggunaan dana serta saldo rekening sebagaimana terlampir. demikian, atas bantuan serta perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. sekretaris utama selaku kuasa pengguna anggaran tembusan yth: kepala badan nasional penanggulangan bencana (sebagai laporan):. perbendaharaan kementerian keuangan ri, kepala ppn jakarta iv. lampiran nota kesepahaman antara badan nasional penanggulangan bencana (bnpb) dengan pemerintah provinsi momeevewonwoererwanveamverrermse nomor bnpb xx 20xx nomor xxxixxxixxxi bpbd 20oxx tentang bantuan dana siap pakai untuk penanganan siaga darurat bencana banjir wilayah provinsi . tahun 20xx pada hari ini, . tanggal .bulan . tah . bertempat jakarta, yang bertanda ngan bawah ini nama. came sekretaris utama bnpb) yang berkedudukan jalan ir. juanda nomor jakarta pusat, selanjutnya disebut pihak kesatu. ma.cooococc.) kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah provinsi . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah provinsi . yang berkedudukan jalan ., provinsi . yang selanjutnya disebut pihak kedua. pihak kesatu dan pihak kedua secara terpisah disebut sebagai pihak dan secara bersama sama selanjutnya disebut para pihak. para pihak terlebih dahulu menyepakati hal hal sebagai berikut: pihak kesatu menyetujui membantu pembiayaan kegiatan dalam rangka penanganan siaga darurat banjir wilayah provinsi sulawesi selatan, sebesar rpx.voodoo0,xx (dengan huruf) kepada pihak kedua. pihak kesatu akan membayarkan biaya sebesar rpx.xxx.xxx.xxx, (dengan huruf) kepada pihak kedua dengan menggunakan mekanisme penata usahakan keuangan yang berlaku. pihak kesatu akan menyerahkan pembayaran sekaligus tahap), yang pembayarannya bersumber dari dipa bnpb, nomor: dipa xxx.xx.x. 20xx tanggal . 20xx (revisi ke xx, tanggal . 20xx). pihak kedua akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan siaga darurat bencana banjir pada . kabupaten kota yang berpotensi rawan banjir, yaitu kabupaten ., . wilayah provinsi . pihak kedua akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh auditor baik internal maupun eksternal pemerintah. pihak kedua wajib mendapat pendampingan dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) dalam pengelolaan dsp agar sesuai dengan aturan yang berlaku. pihak kedua wajib menyetorkan kas negara jika ada sisa dsp dan jasa giro melalui mekanisme yang berlaku. pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penanganan siaga darurat bencana banjir wilayah provinsi sulawesi selatan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat (tiga) bulan setelah dsp diterima kepada pihak kesatu. pihak kesatu menugaskan pihak kedua untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sejak nota kesepahaman ini ditandatangani. apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, pihak kedua bersedia dituntut menurut hukum dan peraturan perundang undangan. nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap (dua), dan tahun jakarta seperti yang telah disebutkan atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. pihak kesatu, pihak kedua, lampiran : dsp de ii bnpb x 20xx pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . yang bertanda tangan dibawah ini: nama, sana jabatan asas selanjutnya disebut pihak pertama nama nenek jabatan .iioooooooo.oo woo. tahun 20xx. pihak kedua, pihak pertama, kepala pelaksana bpbd sekretaris utama provinsi .oooooooo woo bnpbbendahara pengeluaran bnpb dan bukti setor disampaikan bersamaan dengan laporan pertanggung jawaban. penggunaan dana disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.bnpb) kwitansi sudah terima dari badan nasional penanggulangan bencana uang sebesar rp. terbilang dya milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ri snp3 snp3 kapal ara provinsi sulawesi utara iri busi si. isu nip. nip. klip. ahwauauay hn "o powa aaa amati badan nasional penanggulangan bencana bnpb) kwitansi sudah terima dari badan nasional penanggulangan bencana uang sebesar rp. terbilang dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ra, np3 kepala bpbd provinsi sulawesi utakontrak spk nomor dan tanggal dipa dipa 20xx tanggal . 20xx revisi ., tanggal . 20xx) kode kegiatan output akun mkkkaxyokkkkak nomor dan tanggal kontrak pbj.o lpi x roket pertama bnpb x 20xx tanggal . 20xx nama perusahaan xxx npp perusahaan maks alamat perusahaan nilai kontrak senaneeener mama (dengan huruf) uraian dan volume pekerjaan pekerjaan paket pertemuan ful! board meeting) kegiatan penyusunan lpj bulan . dan afs ta. 20xx bnpb ., provinsi l. cara pembayaran langsung melalui ppn jakarta setelah berita acara pembayaran snssmossansonniasnna dengan nomor rekening. dhan eerenanaerearennananan nana maan aan ana jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal . 5d, sasa sensor 20xx tanggal penyelesaian pekerjaan manamamnmentaranan 2oxx jangka waktu pemeliharaan ketentuan sanksi untuk setiap keterlambatan dikenakan denda permit dari biaya pekerjaan pembohongan untuk setiap keterlambatan. catatan jakarta, .ecoooco.o. 20xxpembuat komitmen dengan perubahannya biro keuangan, nan nnnneken nun anakan sik merereaa nih spb) 3her sbb sisisisisie elis her lah abi minin ikat mri atn nia diminta inn kia riana mini inn rini namun tinnnnnanike onan5 penang ena sd m paso0an ssi alasan s9g. ago koko nan ga22n 52k 2s5 bogor ge3 altolayu vos sc$ see bz22s2 dayu nanang 2esz3 dll bs5n lagu ows20 best8na aan ata badan nasional penanggulangan bencana surat perintah membayar tanggal: nomor### seratus dya juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah jenis spm ganisiustan anggaran sifat pembayaran penggantian (gup) sumber dana cara penarikan rw rm koo nan pengeluaran nan potongan jenis belanja jumlah uang . ba unit lok. akun. satker jumlah uang jumlah pengeluaran jumlah potongan www rp. kepada bendahara pengeluaran bnpb ir.h.cabang jakarta veteran uraian penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang.pada satker badan nasional penanggulangan bencana bnpb) bagian direktorat penanganan pengungsi bb. ma. genus bukti bukti pengeluaran yang disahkan pejabat pembuat komitmen telan jakarta, september diuji dan dinyalakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran bis ln. kuasa pengguna anggaran pe, detik disimpan dan pejabat penanda tangan spm kebenaran perhitungan daniel yang tertua dalam spm lal menjadi tanggung dewa pejabat kira sar kei sabarningat, nip. nan appixo, eni were napas jenis spm: ganti cara bayar kini tahun anggaran dasar pembayaran satker kewenangan nama satker keppres no: tahun badan nasional penanggulangan bencana dipa dipa tanggal (revisi vii tangga!rtanggungjawaban tup (pup) sumber dana cara penarikan rm rm "pengeluaran potongan pali jenis belanja jumlah uang. ba unit lok akun. satker jumlah ilang jumlah pengeluaran jumlah potongan aaaaaa rp. seng lee) kepada bendahara umum negara untuk dibukukan seperlunya spip d74. rekening bank pos uraian pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan lainnya pada satker badan nasional penanggulangan bencana bnpb) bagian pusat pendidikan dan pelatihan semua uke buku pendoksaren yang disahkan pejabat perbuat komitmen telah jakarta, september saji can dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas a.n. kuasa pengguna anggaran sena pejabat pendataan par ben pejabat penanda tangan spm kebenaran perhitungan dan is'yang tertuang dalan spm ini manjadi tanggung jawab pejabat penandatangan spi4. muat melissa gie sri sevarninasin, sosi nomor: ix men"#2duabelas juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah # giro bari taln.yaa jenis belanja jumlah uang ba. lok, akun. satker jumlah yang jumlah potongan rp. kepada bendahara pengeluaran bnpb cabang jakarta veteran urutan pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama ferry irawan sesuai surat tugas m0 enix dit. siap tanggal agustus yana bei buk pengajaran yang dah aga pen deli jakarta, september duh alan enggan persyaratan lakukan pernbabyatar ain. kuasa pengguna anggaran pencahayaan oleh pejabat mega pejabat pertanda tangan spm kebenaran periikunyan dan isi yang tertuang dalam spm ini menjadi tanggung jawab pejatiet penandatangan scm, (uang malu seburangah,. tanggal: nomor ix kuasa bendahara umum negara, kantor pelayanan perbendaharaan negara jakarta ana kebaya iman rel horse belanda.d sara sen men ben agar melakukan pembayaran sejumlah rp. ## seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah langsungotitemneims pengeluaran,, gwu potongan. oo , jenis bulan) jumlah uang ba. unit: lok. akun satker . jumlah uang s1411124. ox5. lag9s09 jumlah pengeluaran jumlah potongan ) kepada widya wacana, kranggan permai blok. ros jatisampurna jatisampurna npp rekening widya wacana, pt), bank pos bank dki cap cibubur times square uraian pembayaran pekerjaan kegiatan partisipasi pameran dukungan pemasaran kelompok terdampak bencana dalam rangka pendampingan ekonomi wilayah pascabencana tahun sesuai dengan surat perjanjian kerja ktr. pula ppk o.ini bnpb viii tgl jaminan uang muka no, zd, nilai jaminan rp. bap bap. um. pkt ppk d.iti bnpb viii tgl simas bmi pangeran yang ban east pembina lkemiman jakarta, september cai cah dinyatakan memerah! persyaratan umk dilakukan perribayaran atas an, kuasa pengguna anggaran petaka darat png amar isi pejabat penerima tangan spm pabuaran tebang var tertissng hakan spi menjadi tanggung jawab pejabat penandatangan spm, (garena sri sabarningsih, sos nip. 195811171985d32001 kira sean spa lampiran npb surat perjanjian kerjanusa tenggara barat tentang kegiatan penguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaan tahun anggaran nomor: spk.s1 bnpb nomor spk. bpbd.ntb 1i1 pada hari ini, rabu tanggal dua puluh bulan maret tahun dua ribu tiga belas, bertempat jakarta, yang bertanda tangan bawah ini nama ir. medi hermanto, ces, jabatan direktur kesiapsiagaan selaku pejabat pembuat komitmen direktorat kesiapsiagal. ir. juanda nomor jakarta pusat, selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. nama drs. bachrudin, jabatan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah provinsi nusa tenggara barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan penanggulangan bencana daerah provinsi nusa tenggara barat yang berkedudukan jl. dr. soerjani lingkar selatan, mataram, untukpenguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaan berupa kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas kesiapsiagaan daerah untuk kegiatan penyusunan rencana kontingensi, dan keladi penanggulangan bencana. kegiatan penguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaandipa bnpb) tahun anggaran nomor: dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. kegiatan penguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah provinsi merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, sebagai pengalihan dari pihak kesatu apbn). dana kegiatan penguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaan digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai denganyang ditetapkan oleh badan nasional penanggulangan bencana: sumber dan jumlah 'anggaran anggaran kegiatan penguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaan bersumber dari dipa bnpb tahun anggaran nomor: jumlah anggaran yang diberikan kepada badan penanggulangan bencana aceh sebesar rp. lima ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian: penyusunan rencana kontingensi sebesar rp. keladi penanggulangan bencana sebesar rp. tata cara pembayaran tata cara pembayaran dana kegiatan penguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaan tahun anggaran mengacu pada mekanisme pembayaran langsung ls) pencairan anggaran akan dilakukan melalui ppn bank rakyat indonesia bri) cabang mataram dengan nomor rekening: atas nama penguatan kelembagaan bpbd prov. ntb. proses pembayaran secara langsung tersebut pada dan untuk ke dua kegiatan yaitu penyusunan rencana kontingensi, dan keladi penanggulangan bencana kewenangan dan kewajiban. pihak kesatu memproses pencairan dana kegiatan penguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaan dari ppn jakarta kepada penguatan kelembagaan bpbd prov. ntb. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana kegiatan penguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pihak kedua melakukan ketatausahaan kas atas dana yang dikelola. melaksanakan seluruh pekerjaan kegiatan penguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaan yang telah ditetapkan dan mengacu padacc. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dengan dalam perjanjian kerjasama ini d dan laporan akhir atas penggunaan dana kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas kesiapsiagaan daerah tahun kepada pihak kesatu. mencatat perolehan barang yang berasal dari realisasi penggunaan dana kegiatan kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas kesiapsiagaan daerah tahun dan melaporkan daftar tersebut kepada pihak kesatu, sebagai bagian penyusunan barang milik negarmaupun auditor eksternal pemerintah. mekanisme pengelolaan dana atas usulan pihak kedua, sekretaris utama selaku kpa atas nama kepala badan nasional penanggulangan bencana menetapkan seorang penanggung jawab operasional kegiatan daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan staf pengelola keuangan sebagai pengelola keuangan. me, penanggung jawab operasional kegiatan daerah sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan badan penanggulangan bencana daerah nusa tenggara barat pemerintah provinsi nusa tenggara barat. jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal desember penutup perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap (dua) berma dan tahun yang telah disebutkan diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. pihak kesatu ata, pihakskebua pe) "tempe: anon is, era ifa berikan besa, rah yee salat fisi naa ir. medi rerliantozcesp mm drs. bachrudin, m.pd mengetahui, deputi bidang sekretaris utama bnpb pencegahan dan kesiapsiagaan selaku kuasa pengguna anggaran ir. seng triutomo, dess ir. fatchul hadi, dipl, lampiran pan aan badan nasional penanggulangan bencana medik isa deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan goreng perlu tanatadano jakarta kena tel, fax. websites bepihwwu bapa gada rangka: surat perjanjian kerjasama operasional (spk) nomor dan tanggal dipa dipa tanggal desember revisi tanggal juni kode kegiatan output akun .521119j nomor spk spk. s1 bnpb dan nomor: spk. spk. bpbd.ntb iii tanggai maret nama instansi pihak pertama) badan nasional penanggulangan bencana bnpb) nama instansi pihak kedua) bpbd provinsi nus# tenggara barat nama penerima bantuan pada rekening) penguatan kelembagaan bpbd prov. ntb npp instansi npp alamat instansi ji. boediono linge selatan, mataram, maharani kot. ampunan mataram ket, sesuai rekening koran ilor someone lingkar selatan tempong baru, sukarela, kota mataram sesuai npp nana instansi pihak kedua) pada npp: bend. pengeluaran bp3d ntb nilai spk uma ratus' enam puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar uraian dan volume pekerjaan pembayaran kegiatan penguatan kelembagaan bidang kesiapsiagaan pada bpbd prov ntb cara pembayaran langsung niolsisi ppn jakarta setelah bap bank bri mataram dengan nomor rekening: alas nama penguatan kelembagaan bpbd prov ntb untuk rincian .52219v sebesar jangka waktu pelaksanaan mulai tgl march s d desember hari) tanggal penyelesaian pekerjaan desember jangka waktu pemeliharaan ketentuan variasi jakarta, juli tamatan a.n. kuasa pengguna pakman badan nasional penanggulangan beng sanam aman deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan gedung graha taman abang be. uta te) fax sean kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas kesiapsiagaan daerah mo, ba.si plant di bnpb nt kp pada dari senin, tanggal dua puluh lima, bulan maret, tahun dua ribu tiga gelas, yang bertanda tangan dibawah ini: kama ir. medi hermanto, css, mi4 jabatan. pejabat perbuat komitmen direktorat kesiapsiagaan balik bat iniibertindek untuk dan atas nama bnp selanjutnya disebut pihak pertama hama" darwis, sos jabatan pojok kegiatan penguatan kapasitas apbd propinsi ntb camat. jl. dr. soedjoro lingkar selatan, matahari canter hai inibertindak untuk dar atas nama pod propinsi nusa tenggara barat yang selanjutnya disebut pihak kena, eran ketik telah menerima dana cari pihak pertama untuk daria fasilitasi penguatan kapasitas kesiapsiagaan tangah provinsi rusa tenggara barat tahun sebesar: ra, berlereng lir ratus enam peluh tua juta seratus enam puluh tujuh ribu rute dengan riasan kegiatan, output, akun sebagai berikut: saj2ti sebesar rp, beri surya.ola, s2iyya sebesar were e0, sebesar rp. bbbmoro04012, sebesar ro, sesotongoro12. saling sebesar rp. sebesar rp. sebesar rp. r2000. trail sebesar ro. sebesar" ro. dertikdan berita heart ini dibuat bentuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya pama, pa, sean ea, pihak pertama aap sea kera cumi . wi0 awis bong teditertile, css, uan lampiran spt .x ditiap vii kate satuan kerja hari satuan karya badan nasional penanggulangan bencana tanggal dan pipa dipa tanya! descenbar revisi tanggal juni klasifikasi anggaran yang bertanda tangan bawah ini atas nama kuasa pengguna anggaran: satuan kerja badan nasional penanggulangan bencana bnpb) menyatakan batunya saya menanggung jelek secara fownoal dan materi! dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak,atas selain pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalem isi dangan jaringan sebagai berikut, penguatan kelembagaan bpbd percivsyaren kegiatan penguatan kelembagaan bidang prov nt3 kedinpsiagaen pada bpbd pre ntb sesuai danger surat keputusan kepala bnp3 nomor. tahun tanggal fobrusn jalan soedjonc ungkap selatan mataram tataran kat. ampunan mataram kat. baik dri kantor. cabang mataram fan surat perjanjian krama oaerayone! kamar: gangan nomor rekening: 5pp dan nama: spk. 5pbd.toxin atesnana penguatan janggal maret serta berisi acara pembayaran (kelembagaan bad prov, ita iro.basipkate di unpo niu2015 penggal maret 20n802145.591n nba lae" uksrbuks pengeluaran #tegakan dan asi setoran pajak (ssp bpn) tersebut atas crsempan alah pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk kelengkapan acimstresi din pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, demikian surat pernyataan ini dirut: dengan selamanya. mekar, pejabat pembuat ko: direktorat kesini (to. lampiran intah bayar (spb kementerian lembaga. satuan kerap ini i5bneririisasleasevesamasana rare pap ken surat perintah bayar notes lnivannyaras: tanggal shares0wnniresa saya yang bertandatangan bawah ini selaku pejabat pembuat komitmen memerintahkan bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu agar melakukan pembayaran sejumlah: rpr tiang a.s edan eno somearennsaman) kepada eny skanesassan tan tha sale ada ion ea0nsi mai anakan enak ana ata atas dasar: akuntansi bukti pembelian dae aaa nota bukti penerimaan barang jasa bukti lainnya loco dibebankan pada: kegiatan, output, mak socooooooocoo woo.ooo kode man ann bln pin setuju lunas piteriritay tangga pebisnis endaganka dibayar, tanggal. a.n kuasa pengguna anggaran bp bpp penerima uang umk pejabat pembuat komitmen nama jelas warna jelas nip nrp nip nrp nama jelas pan snn lampiran kop surat bpbd provinsi kabupaten kota) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (spam) yang bertanda tangan bawah ini, saya selaku pejabat pembuat komitmen ppk) pada bpbd provinsi kabupaten kota., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang disampaikan dalam usulan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana provinsi kabupaten kota. demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya ppk bpbd provinsi kabupaten kota. nama jelas) lampiran xixmelania nomor spt rr. aceh tengah difadasatwn kao hasan rama satutatelji badan masigrar penanggulangan pita yan dasa esa yng osman atf depan lee beda anggaran sworn ani kab ybmpnpenengan peran harga kawanan bendatdungan ledakan pond laman pabean tip) zw2hitam uang bak kel penolak memesan apa pengyetaankftearebrarbinr peka era nan gala han sarat o1 000t1g an: pt. bae kantor cabang takengon kran s021note1suma ana bee y ketan aan pemenang downilian surat pernyeteanini airbag dengan pabanwnpa jakarta, fhesembber pejabat emban komitmen oivektarat dan utinsitatan flip inosokus kredomajuan fisik paket pekerjaan .cbooo nomor noor conan pada hari ini, . tanggal .bulan . tahun . kami yang bertanda tangan bawah ini: nama nan pena nnnapin dna mpa map jabatan direktur .voodoo nama bevisaneuananannnan jabatan (site engineer) ni. nama jabatan pojok bidang .o.o. iv. nama sni din jabatan kepala dinas .. paket pekerjaan . dengan hasil: rencana bulan . (. realisasi fisik .o devia l.o.ooooood . supervisi pelaksana prov kab. kota. prov kab. kota. site engine direktur pt. paket. nama jelas nama jelas) nama jelas) nama jelas) kepala skpd) lampiran xxpekerjaan pada hari ini, . tanggal .bulan . tahun . kami yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan direktur pt cv.ooooooooo yang didirikan dengan akta notaris keputusan . nomor . tanggal . alamat kantor: selanjutnya disebut pihak kesatu nama jabatan ppk daerah provinsi kabupaten kota . berdasarkan . nomor . tanggal . alamat kantor selanjutnya disebut pihak kedua kedua belah pihak berdasarkan surat perintah kerja nomor . tanggal . tahun . surat perjanjian nomor . tanggal . tahun . berita acara pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan nomor. tanggal . bulan. . skip! sownommesememacab ditjen perbendaharaan pengembalian belanja lembar ppn (ssp) untuk cell) lewenmsaaa nomor meweevven meseeanaan bendahara pengeluaran iasisidare snsensinpeaninnsoamansaween, oi) rekening kas negara nomor kan see mods rpvrvajo semena ctttttt ttl mama wajib. setor bend anawenir ipa hem area era beewontason alamat pelan eikngmaa pena sen engan alun sabung cpi b. kementerian lembaga cl) kar leprae cape ana unit organisasi eselon1 see naa nanya hanan innyenyraren satuan kerja tadi ing mana daposortossann to) fungsi submunisi program aan kegiatan output bale lanang lokasi cl) apa para peanut72tak ken mana akun dan uraian pengembalian lili) snenabasigedonsudarenabnnenahenet sean strane may jumlah setoran sea maa ada gni banpan nan annya pennannnnyannaaannnaraanan diterima oleh: bank persepsi kantor pos dan giro bangsa) wviineiestenimenpsitinaypukiaas sone ari bip womgperuaysan sitaan nanmntan range apa tangan menaikan rangrang end new terang dan inginlembar gis ditjen pahaasin bukan pajak untuk ssp) wajib setorbendahara san ena: "pa arie pan: penerima tenri beri tea oven dinnsadamenua een rekening kas negara nomor meretas naa mhn kan aah bomapenoen saran wjosemted :cttttitit nama wajib setor bend matan pemuka "ro aha alamat etaneirensepertenseniesanakn haha soon nnessapaania tan anna dan nasa handandangasnsesseooar bia kementerian lembaga mens knbeeaabibkg basiaindistotnionio ryan unit organisasi eselon1 apyesanipioramsbekerejili mooeipak iis ebresasestmni satuan kerja teka san un) fungsi submunisi program ana kegiatan subkegiatan alas! abdananiierdisoiosas .map dan uraian penerimaan too) meemmmmernenimesemmwaa jumlah setoran erp merit tenteram nana tan neeareamanaksaan 1s) dengan huruf e.epitonmap koboi lasisaewinloikisongiurnsibari siaminbaw mel aehaideb abrabdinan alan near dara surat penagihan spn) nomor see ooeseepereentiinan vi) tanggal: atau surat pemindahan deal bima jawa rubik aah ton) penagihan piutang negara ppn sp3n) perhatian untuk keperluan bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir ssp.pada halaman belakang dan lembar ini, diterima oleh: bank persepsi kantor pos:dan giro meet .etanioninespetooemeeniiptan tell nini rab dndortisenih sin ebi sena napamannge ara za) tenda tangan tenunan lampiran xog), kesenian wevhncan ru. surat setoran pajak lempar ns2ma direktorat jenderal pajak ssp) untuk arsip diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki ian kat mpd ala eka ena kena bat sore lela lia diisi sesuai dengan nomor objek pajak eni ale aan panas sas nas sia kode akun pajak" kode joni setoran urutan pembayaran .i.io one uae kena jan peb mar apr mei jun jul ags sep okt nop des ina kita stan beri tanda siang pada'kolom bulan, sesuai dengan pembayaran situs masa yang berkenaan dit tahun terbangnya pajak nomor ketetapan tart diisi sesuai nomor ketetapan stp, kpk atan skpkbt jumlah pembayaran w.ooo.deoweeeenignee nenek inna diisi dengan rupiah penuh diterima oleh kantor penerima pembayaran oesajas, wajib pajak menyetor tanggal .o.powo.oisenreseeee ikorvetehasnreimenbsikehonnesasaneting beesnssinganan cap dar tanda tangan cap dan randa tangan sebab aan. angin jsi kaimmrisinsasasssnsomenapswnonemeretnnga terima kasih telah membayar pajak pajak untuk pembangunan bangsa" ruang validasi kantor penerima pembayaran lampiran xpp nomor bp bpp k.ben roket x 20xx pada hari ini . tanggal .ii. ujian lee akun nenek, telah diselenggaraguulan. up tup bulan. pajak bulanmenyediakan data transaksi dan realisasi saldo yang ada bpp untuk dicocokkan dengan bp bpp terkait. rekonsiliasi ini dilakukan secara bersama sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut:, tiperlunya, bendahara pengeluaran bpp biro keuangan mengetahui, kabar perbendaharaan lampiran xxpembantu biro keuangan bulan: agustus departemen lembaga bnpb tanggal pengangkatan unit organisasi bnpb bpp desember propinsi kab kota dki jakarta tahun satuan kerja bnpb pejabat pembuat komitmen desember alamat dan tlp. jl. ir. juanda tahun jakarta pusat tahun anggaran keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada bku bpp sebesar rp. dan nomor bukti terakhir nomor: roket (oo jenis buku saldo awal penambahan pengurangan said akhir lak 0g i a i kas dan terjadi uang muka j8p selain kasdam terjadi yoo 3n,s0s000\| bpp belanja . belanja ma. belanja ma. pengembalian sisa ls bdh pembayaran atas ls bdh setoran atas ls bdh pajak lain lain jumlah pengurangan sudah termasuk akuntansi yang belum spp kan sebesar ii. keadaan kas pada akhir bulan pelaporan uang tunai rp. uang rekening bank rp. (#) (terlampir salinan rekening koran) jumlah kas rp. ii, selisih kas saldo akhir kas (ia. kol rp. jumlah kas i!. rp. ( ) selisih kas rp. iv. penjelasan selisih (apabila ada): jakarta, agustus mengetahui pejabat pembuat komitmen bendahara pengeluaran pembantu biro keuangan biro keuangan irawan wisnoebroto, sini, sap nip. nip. lampiran xpj dan bpp bnpb januari 20xx pada hari ini, tanggal .petugas unit akuntansi kuasatanpa. saldo kas dan bank pada tanpa. tidak terdapat perbedaan antara data tanpetugas tanpa badan nasional penanggulangan bencana badan nasional penanggulangan bencana mengetahui, kabar perbendaharaan kabar verifikasi dan akuntansirepublik indonesia direktorat jenderal perbendaharaan kantor wilayah provinsi dki jakarta kantor pelayanan perbendaharaan negara jakarta error www berita acara rekonsiliasi wpb.xii kp. pada hari ini . tanggal . bulan . kuasa pengguna anggaran kpa) dengan kantor pelayanan perbendaharaan jakarta kode berupa: laporan realisasi anggaran belanja periode januari 20xx. laporan realisasi anggaran pengembalian belanja periode januari 20xx. laporan realisasi anggaran pendapatan periode januari 20xx. laporan realisasi anggaran pengembalian pendapatan periode januari 20xx. pada tanggal . bulan februari tahun umum. rekonsiliasi ini dilaksanakan secara bersama sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasillaksanakan. a.n. kuasa bendahara umum negara kuasa pengguna anggaran kepala seksi verifikasi dan akuntansi nip tts nip ennnnmnnnmanmpiran berita acara rekonsiliasi nomor ba .iw pb. kp. 20xx tanggal laporan hasil rekonsiliasi kode satker nama satker bnpb nomor dipa dipa 20xx tanggal dipa : pagu anggaran belanja sai woo00n000660000001x sau rpoovooooono0n00n00x selisih rpxwooceoooooneooo00 penjelasan sama estimasi pendapatan sau rpo000000600000000000x selisih rpx06005005000005000x penjelasan sama laporan realisasi belanja sau rpx00000000600000000x selisih rpx00009600060n0000010 penjelasan sama mutasi uang persediaan sau rpx060000006000000001 selisih rpx06005095005005000x penjelasan sama laporan realisasi pendapatan nonpajak sau rpxsoosoosoconoonoox selisih rpx060000000000000004 penjelasan sama laporan realisasi pengembalian belanja sau rpx000000000000000010x selisih rpo0000600060n0000010 penjelasan sama laporan realisasi pfk sau rpx00006000660000000x selisih rpx06005005000005000x penjelasan sama kas bendahara pengeluaran sai rpos009000000000000x sau rpos00600060nc000010x selisih roo0000000000000010x penjelasan sama catatan: perbedaan pada rekonsiliasi pnb dan pengembalian belajar dikarenakan setoran dilakukan luar bank persepsi mitra kerja ppn jakarta dan update perbaikan setoran pengembalian belanja dilakukan pada bulan . a.n. kuasa bendahara umum negara kepala seksi verifikasi dan akuntansi nip none lampiran xxxx 20xx nomor bnpb x 20xx lampiran (satu) berkas perihal laporan realisasi anggaran bulan: ser. xx. kepada yth direktur jenderal anggaran c.g. direktur anggaran kementerian keuangan republik indonesia jakarta sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) tanggal desember 20xx nomor dipa 20xx revisi ke xx tanggal 1x untuk bulan xoo000x, nip ovenomonowenensenm tembusan yth: kepala badan nasional penanggulangan bencana (sebagai laporan), para deputi lingkungan bnpb: inspektorat utama bnpb, direktorat jenderal pajak kantor wilayah djp jakarta pusat. dis adalah int ag3 pat bee zap ana? ahh: p3: hilir jag ninth mer nso3zeg pena nga egn dengan 03ko lebh sesi selai pie ddrah 2l5os se2 e5522 ssb tere ai pena saa koplo pen o0520 te) s5. hee lag ela naa an: ser juwmmn ina dan. haa andra bali mma radang ana tae porselen bo3a bos ara wolaalela we) ber oa, ur, tni ane peet: sebagi ro3ar
bnpb. pendanaan. rehabilitasi. rekonstruksi. pasca bencana. pemerintah daerah. pemerintah pusat. hibah.perlu dilaksana, bahwa dalam rangka melakukan rehabilitasi dan rekonstruknrekonstruksi: bahwa dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk himemutuskan:kepalarintahkementerian yang bersangkuencana berdampak besar (masif) adalah bencana yang berdampak pada berbagai sektor yang kebutuhan pemulihannya meliputi kewenangan pusat dan provinsi, selain kewenangan pemerintah kabupaten kota yang terkena bencana. bencana sektor tertentu adalah bencana yang berdampak pada sektor tertentu saja dan kebutuhan pemulihannya hanya meliputi kewenangan pemerintah kabupaten kota yang terkena bencana. bab ruang lingkup ruang lingkup pelaksanamuat tahap: perencanaan, penganggaran, cc. pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, dan pengendalian. bab iii rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagian kesatu manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi setelah penanganan darurat selesai, dilanjutkan dengan manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat, tepat, efektif dan efisien. manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara terukur dimulai dari masukan, proses, keluaran, hasil, sampai dengan dampak. bagian kedua prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai berikut:, pendanaan penanggulangan bencana tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan: membangun kembali lebih baik dan aman build back better and safer) yang berbasis konsep pengurangan risiko bencana, mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, program berkelanjutan, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, menggunakan pendekatan sosial budaya, adat istiadat dan mengutamakan penggunaan sumber daya setempat,, dan mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak anak dan penyandang cacat serta mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender. bagian ketiga kebijakan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sebagai berikut: pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan pendekatan tugasterkait:lam hal apbd kabupaten kota tidak memadai, maka pemerintah kabupaten kota dapat mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah provinsi melalui apbd provinsi, dalam hal pemerintah provinsi tidak mampu untuk memberikan bantuan, maka usulan dana bantuan pemerintah kabupaten kota dapat diteruskan kepada pemerintah melalui bnpb dengan menyertakan rekomendasi gubernur, pemerintah provinsi wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari apbd provinsi, dalam hal apbd provinsi tidak memadai, pemerintah provinsi dapat mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah, dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibahlokasikan bagi daerah yang telah membentuk bpbd provinsi kabupaten kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah perda) dan mempunyai personil yang memadaiukan dana bantuan yang akan diberikan secara rutin kepada pemerintah daerah, namun hanya merupakan dana bantuan untuk pemulihan wilayah dan masyarakat yang terkena bencana, j . penyalulaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara akun) rekening kas umum daerah rsud): penggunaan dangikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau apbd, il. pemanfaatan dana bantualing lambat (dua belas) bulan setelah dana diterima rsud, dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan kepala bnpb, dan besarnyberikan sesuai surat penetapan pemberian hibah yang diterbitkan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan, kementerian keuangan berdasarkan usulan kepala bnpb tentang besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah. bagian keempat strategi strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi: melakukan kajian kebutuhan pascabencana, menyusun rencana aksi, cc. menyusun proposal, melakukan verifikasi, mengalokasikan dana, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui blm dan non blm, melakukan monitoring dan evaluasi, dan menyusun pelaporan. bagian kelima kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kegiatan rehabilitasi fokus pada semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai. kegiatan rekonstruksi fokus pada pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana. bagian keenam kriteria pemanfaatan hibah kriteria pemanfaatadalah sebagai berikut: sebagai pendukung pemulihan kehidupan masyarakat dan ekonomi strategis pada wilayah pascabencana, untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana termasuk, mitigasi dan atau peningkatan konstruksi selektif yang secara teknis harus segera ditangani untuk mengurangi atau menghindari kerugian, apabila terjadi bencana, dilaksanakan secara cepat, tepat, dan segera bermanfaat bagi pemulihan kehidupan masyarakat dan ekonomi strategis pada wilayah pascabencana. tidak terjadi duplikasi dalam pembiayaan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terhadap aset milik non pemerintah, dapat diberikan bantuan berupa dana stimulan, tidak untuk biaya rutin operasional pemeliharaan kantor dan kegiatan penguatan kelembagaan seperti: pembangunan gedung kantor, pembelian fasilitas kantor, dalam hal dianggap perlu, maka seminimal mungkin dapat menggunakan dana untuk pendukung operasional pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, setelah melalui persetujuan dari bnpb dalam hal ini deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan digunakan hanya untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana ditetapkan dalam phd dan dokumen pendukungnya. bagian ketujuh organisasi pelaksanaan kementerian keuangan menetapkan dan menyalurkan hibah kepada pemerintah provinsi kabupaten kota berdasarkan usulan dari bnpb. gubernur bupati walikota penanggung jawab utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayahnya dilaksanakan oleh bpbd yang dibantu oleh skpd teknis terkait sesuai dengan kewenangannya. bab perencanaan, penganggaran rehabilitasi dan rekonstruksi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibedakan menjadi: perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana berdampak besar (masif): dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana sektor tertentu. penganggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dibedakan menjadi: penganggaran pada bencana yang berdampak besar (masif): dan penganggaran pada bencana sektor tertentu: bab pelaksanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi alokasi pemberian dan penganggabpbd) penerima hibah. pemerintah daerah bersama dengan bnpb menyusun rka yang menjelaskan kegiatan prioritas sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam spp. perubahan terhadap rka dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi logis yang harus diakomodir dengan justifikasi teknis dan administrasi yang jelas. pemanfaatan hibah mengacu kepada spp dan phd dengan jangka waktu pemanfaatan dana hibah oleh pemerintah provinsi kabupaten kota penerima hibah paling lambat (dua belas) bulan setelah transfer dana dari akun rsud dilaksanakan dan dapat diperpanjang melalui surat direktorat jenderal perimbangan keuangan setelah mendapat persetujuan dari kepala bnpb. penggunaan hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau apbd: dan penggunaan hibah dapat berupa bantuan langsung masyarakat blm) dan non bantuan langsung masyarakat non blm). peraturan kepala bnpbini sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat. ketentuan lebih lanjuttur dengan petunjuk pelaksana. pemerintah daerah dapat menyusun peraturan perundang undangan sesuai kondisi daerahnya. bab pertanggungjawaban dan pelaporan pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan dan pemerintah provinsi kabupaten kota wajib menyelenggarakan ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah sesuai dengan peraturan perundangan. pemerintah provinsi kabupaten kota menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir kepada deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan direktorat jenderal perimbangan keuangan, kementerian keuangan. bab vii pengendalian bnpb dan kementerian keuangankegiatan dan penggunaan hibah pada pemerintah provinsi kabupaten kota penerima hibah. bpbd provinsi berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah pada pemerintah kabupaten kota penerima hibah wilayahnya. kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluaswillem rampangileperlu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis kompetensi, bahwa untuk mengimplementasikan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis kompetensi sesuai dengan konsep kerangka kualifikasi nasional indonesia dalam mencapai peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, masyarakat, dan dunia usaha perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihansudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakatpenanggulangan bencana yang selanjutnynyelenggara pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana adalah pemerintah, pemerintah daerah lembaga organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana. kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan kecakapan sesuai dengan tugas dan atau fungsi dalam suatu jabatan. sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak, yang dikeluarkan oleh instansi lembaga berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, pengalaman belajar,han ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan, dan cara mengevaluasi yang desain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan skala kompleksitasnya. jenjang operator adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dan pengetahuan operasional bidang penanggulangan bencana sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan metoda yang sesuai, kerja sama dalam lingkup kerjanya, dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. jenjang teknis analis adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dalam mengaplikasikan bidang keahliannya, mampu menyelesaikan masalah, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, memiliki konsep teoritis bidang penanggulangan bencana secara umum dan dalam bidang pengetahuannya secara mendalam, mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural, mempunyai tanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja organisasi. jenjang ahli adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dalam merencanakan sumber daya bidang penanggulangan bencana bawah tanggung jawabnya, mengevaluasi secara komprehensif kerjanya, memecahkan masalah dan melakukan riset, penelitian, dan pengembangan, dan dapatpendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana diklat diperuntukkan bagi aparatur, masyarakat, dan lembaga usaha. diklat sebagaimana dimaksud pada memiliki jenjang: operator, teknisi analis, dan ahli. selain diklat sebagaimana dimaksud pada dapat dikembangkan program dan latihan berbentuk simulasi dan gladi dalam skala nasional dan internasional. jenjang operator sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tingkat kemampuan yang memiliki: pengetahuan operasional yang lengkap, keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan metoda yang sesuai, cc. kerja samajenjang teknisi analis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tingkat kemampuan yang memiliki: kompetensi mengaplikasikan bidang keahliannya,husus dalam bidang pengetahuan secara mendalam, kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja organisasi, keahlian dalam pemanfaatanganisasi. jenjang ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tingkat kemampuan yang mampu: merencanakan, cc. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam bidang ilmu kebencanaan: dan melakukan riset, penelitian dan pengembangan serta pengambilaniii kurikulum, bahan ajar, pembelajaran, dan penilaian bagian kesatu kurikulum kurikulum diklat dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. analisis kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada merupakan kesenjangan kemampuan pegawai yang terjadi karena adanya perbedaan antara kemampuan sebagai tuntutan pelaksanaan tugas dalam organisasi dengan kemampuan yang ada. analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pusdiklat badan nasional penanggulangan bencana. kurikulum setiap program diklat disusun berbasis kompetensi dengan berpedoman pada standar profesi kerangka kerja nasional indonesia. kurikulum sebagaimana dimaksud pada disusun oleh pusdiklat badan nasional penanggulangan bencana. kurikulum diklat meliputi: standar kompetensi, kompetensi dasar, cc. indikator pencapaian kompetensi, metode diklat pb: alokasi waktu: media pembelajaran, dan sumber belajar. standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup sikap pengetahuan dan kecakapan. standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada harus dikuasai oleh peserta diklat pada setiap tingkatan materi untuk kualifikasi jenjang operator, teknisi analis dan ahli pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana. kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kesatuan kompetensi yang harus dikuasai untuk setiap jenis pelatihan. indikator pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kesatuan sikap pengetahuan dan kecakapan yang harus dikuasai untuk setiap mata diklat pb. mata diklat sebagaimana dimaksud pada merupakan satuan pelajaran yang diajarkan pada diklat pb. metode diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tatap muka, diskusi, cc. simulasi, gladi, studi kasus, dan pembelajaran kombinasi jarak jauh. tatap muka sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara peserta diklat pb, materi pembelajaran, pendidik, dan lingkungan. diskusi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih kelompok. simulasi sebagaimana dimaksud pada huruf berupagladi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pelatihan umum yang terakhir kali sebelum pelaksanaan atau pementasan pada acara sesungguhnya. studi kasus sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan metode pengumpulan data secara komprehensif yang meliputi aspek fisik dan psikologis individu, dengan tujuan memperoleh pemahaman secara mendalam dan komprehensif. pembelajaran kombinasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada huruf berupa metode pembelajaran yang menggabungkan antara sistem pembelajaran jarak jauh dengan metode tatap muka. alokasi waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan satuan waktu yang disediakan untuk menguasai kompetensi dalam satu mata diklat pb, (enam puluh keseratus) tatap muka dan (empat puluh keseratus) kegiatan mandiri. media pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berbentuk bahan cetak, bahan rekaman, bahan simulasi, model, maket, dan atau bahan nyata, bahan digital daring yang digunakan oleh peserta diklat dan atau pendidik dalam proses pembelajaran. sumber belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. bagian kedua bahan ajar bahan ajar yang digunakan untuk mencapai kompetensi dapat dikembangkan oleh pusdiklat badan nasional penanggulangan bencana. bahan ajar sebagaimana dimaksud pada meliputi: audio, visual, audio visual, dan multimedia. audio sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indra pendengaran. visual sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indra penglihatan, meliputi bahan cetak dan mencetak. audio visual sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indra pendengaran dan indra penglihatan. multimedia sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi merupakan kombinasi dari tiga elemen yaitu suara, gambar, dan teks. bagian ketiga pembelajaran pembelajaran merupakan proses interaksi peserta diklat dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. metode pembelajaran merupakan strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. bagian keempat penilaian penilaian pendidikanklat pb. penilaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi individu, dan atau kelompok dengan memperhatikan tampilan sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan, dan kecakapan dalam pelaksanaan tugas. penilaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan metode pengamatan terhadap sikap, evaluasi peserta diklat pb, tes secara lisan maupun tulisan, penugasan individu atau kelompok, hasil kerja pasca pelatihan, dan bukti portofolio. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai: indikator capaian pembelajaran individual atau kelompok, umpan balik untuk pendidik dan penyelenggara diklat pb, cc. masukan untuk perbaikan kurikulum, bahan ajar dan pembelajaran, pemberian penghargaan atas capaian kompetensi dalam bentuk sertifikat, pelaporan efektivitas program diklat pb, dan evaluasi peningkatan kinerja pascapelatihan. bab penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana penyelenggaraan diklat merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran diklat sebagaimana dimaksud pada diatur dengan petunjuk pelaksanaan. diklat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi lembaga organisasi terkait penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada dapat bekerja sama dengan instansi lembaga organisasi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana baik pada skala nasional maupun internasional. instansi lembaga organisasi penyelenggara diklat harus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh badan nasional penanggulangan bencana. bab peserta diklat (l) peserta diklat berasal dari unsur aparatur, masyarakat dan dunia usaha. aparatur sebagaimana dimaksud pada berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. masyarakat sebagaimana dimaksud pada merupakan masyarakat umum, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. dunia usaha sebagaimana dimaksud pada mencakup badan usaha milik negara daerah dan sektor swasta. bab vii pendidik pendidik pada kegiatan diklat berasal dari unsur: pelatih instruktur, widyaiswara, dan narasumber. pelatih instruktur sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas sebagai motivator atau pendidik keterampilan tertentu berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan atau sesuai kewenangannya. widyaiswara sebagaimana dimaksud pada huruf berfungsi sebagai tenaga profesional yang memfasilitasi proses pembelajaran berdasarkan kompetensi dan sesuai kewenangannya. narasumber sebagaimana dimaksud pada huruf berfungsi sebagai ahli yang memberikan wawasan akademik berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya. pendidik sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari internal maupun eksternal badan nasional penanggulangan bencana. pelatih instruktur dan widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam dan harus memiliki sertifikat kelulusan pelatihan untuk pelatih sesuai dengan bidang kompetensinya. bab viii sarana dan prasarana diklat sarana dan prasarana disiapkan sesuai dengan program diklat pb. jenis dan jumlah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh penyelenggara diklat sesuai dengan kewenangannya. penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pusdiklat badan nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab penyelenggara diklat pb. dalam hal penetapan jenis dan jumlah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh instansi lembaga organisasi terkait berkoordinasi dengan pusdiklat badan nasional penanggulangan bencana. bab sertifikat peserta diklat yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh pusdiklat badan nasional penanggulangan bencana dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat. sertifikat sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan jenjang diklat pb. sertifikat diklat. sertifikat diklat untuk jenjang ahli ditandatangani oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana. penerbitan sertifikat diklat yang penyelenggaraannya melalui kerja sama,penerbitan sertifikat diklat sebagaimana dimaksud pada untuk jenjang ahli ditandatangani oleh kepalabab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan diklatumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dapat juga berasal dari sumber lain yang tidak mengikat. bab mutu diklat mutu diklat dijaga dengan menerapkan manajemen penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. manajemen penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh komite penjamin mutu. manajemen penjaminan mutu eksternaldiklat pb. komite sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan hasil penilaian mutu kepada kepala badan nasional penanggulangan bencana. bab xii pembinaan pembinaan diklat dilaksanakan oleh kepala pusdiklat badan nasional penanggulangan bencana. pembinaan diklat sebagaimana dimaksud pada meliputi: kurikulum, bahan ajar, cc. pembelajaran, dan penilaian. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diklat ditetapkan oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana. bab xii monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat meliputi penyelenggaraan, kurikulum, bahan ajar, pembelajaran, penilaian, tenaga pendidik, peserta, serta sarana dan prasarana. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan oleh pusdiklat badan nasional penanggulangan bencana dan atau kementerian lembaga organisasi yang penyelenggara kan diklat pb. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada yang berkaitan dengan alumni dilakukan secara berkala dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak selesainya penyelenggaraan diklat pb. hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala pusdiklat badan nasional penanggulangan bencana. setiap penyelenggara diklat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan diklat kepada kepala badan nasional penanggulangan bencana c.g. kepala pusdiklat badan nasional penanggulangan bencana. bab xiii ketentuan penutuppp. pengendalian gratifikasi. peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana republik indonesia nomor tahun tentang pengendalian gratifikbadan nasional penanggulangan bencana, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggaraan negara, bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara lingkungan badan nasional penanggulangan bencanaala badan adalah kepala badan nasional penanggulangan bencana. pegawai aparatur sipil negarawarga negara, penduduk sebagai perseorangan, kelompok,secara langsung ataupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan badan nasional penanggulangan bencana. berlaku umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif dan yang menyangkut khusus tertentu saja. unit pengendalian gratifikasi yang selanjutnya disingkat upg adalah kelompok kerja berkedudukan inspektorat utama beranggotakan dari unit kerja lingkungan badan nasional penanggulangan bencana. kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas fungsi serta jabatannya. bab pencegahan gratifikasi gratifikasi yang diterima oleh pegawai terdiri atas: gratifikasi wajib dilaporkan, dan gratifikasi tidak wajib dilaporkan. gratifikasi wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang diterima oleh pegawai berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. gratifikasi tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputiakademikbab iii unit pengendalian gratifikasi (upg) pengendalian gratifikasi lingkungan badan nasional penanggulangan bencana dilaksanakan oleh kepala badan. dalam melakukan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada kepala badan membentuk upg. upg sebagaimana dimaksud pada berkedudukan inspektorat utama dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui inspektur utama. unsur keanggotaan upgauditor madya. sekretaris upg sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh kepala subbagian tata usaha inspektorat utama. anggota upg sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari unsur lingkungan badan nasional penanggulangan bencana yaitu : pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan cc. pejabat fungsional umum. bab tata cara pelaporan gratifikasiomisi pemberantasan korupsi melalui upg pada unit kerja pelapor dengan mengisi formulir laporan gratifikasi. pelapor menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi baik secara manual maupun melalui media elektronik. laporan penerima gratifikasi disampaikan paling lambat (tujuh) hari kerja, penyampaian laporan penerima gratifikasi melebihi (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya gratifikasi, pelapor menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi secara langsung kepada komisi pemberantasan korupsi, dan jika pelapor menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi melalui upg sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan penerimaan gratifikasi memuat: nama, alamat lengkap, jabatan, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasisebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh upg terdiri atas: revi atas kelengkapan data berkas terkait laporan penerimaan gratifikasi, dan revi atas laporan penerimaan gratifikasi. upg pada unit kerja pelapor, dapat meminta keterangan konfirmasi laporan penerimaan gratifikasi kepada pelapor atas hasil revi. jika hasil revi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan kategori gratifikasi maka upg pada unit kerja pelapor menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi tersebut kepada komisi pemberantasan korupsi. laporan gratifikasi kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerimaan gratifikasi diterima. jika penerima gratifikasi menyampaikan secara langsung kepada komisi pemberantasan korupsi, harus menyampaikan laporan gratifikasi juga kepada upg pada unit kerjanya. menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada disertai dengan bukti lapor berupaomisi pemberantasan korupsi disertai dengan penjelasan dokumentasi penyerahan, dengan tembusan laporan kepada upg dan upg koordinator.omisi pemberantasan korupsi dilakukan setelah mendapat penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh pimpinan komisi pemberantasan korupsi. apabilaomisi pemberantasan korupsrekening komisi pemberantasan korupsi dan menyampaikan bukti setor kepada komisi pemberantasan korupsi tembusan kepada upg pada unit kerja pelapor dan upg koordinator, dan untuk gratifikasi berbentuk barang, pelapor menyerahkan barang gratifikasi kepada komisi pemberantasan korupsi dan menyampaikan bukti tanda terima barang oleh komisi pemberantasan korupsi kepada upg pada unit kerja pelapor dan upg koordinator., atau komisi pemberantasan korupsi dengan tembusan upg unit kerjakepada upg pada unit kerja pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf memuat: nama, alamat: jabatansetiap pelapor yang melaporkan gratifikasi kepada komisi pemberantasan korupsi melalui upg pada unit kerja pelapor wajib dilindungi hak dan kewajibannya.sanksi penghargaan dan pengenaan sanksi terhadap laporan gratifikasi diberikanwilliam rampangilesistem manajemen logistik dan peralatan. bab ketentuan umum dalam peraturan badanperalatan adalah segala bentuk alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan, pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar untuk pemulihan segera sarana prasarana vital. sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana adalah pengelolaan logistik dan peralatan meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. bab prinsip sistem logistik dan peralatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan prinsip: tepatjenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, dan tepat pelaporan. pelaksanaan sistem logistik dan peralatan memerlukan perhatian dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana transportasi, sebaran kejadian, lokasi, serta kecepatan respon lapangan. pelaksanaan sistem logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada mengoptimalkan koordinasi dan peran serta dari kementerian lembaga, dunia usaha, masyarakat, dan instansi terkait. pelaksanaan sistem logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana. pelaksanaan sistem logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada memperhatikan faktor budaya, sosial ekonomi, dan masyarakat. bab iii sistem manajemen logistik dan peralatan sistem manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana meliputi: perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan. sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. bagian kesatu perencanaan perencanaan merupakan kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, inventarisasi ketersediaan, pengumpulan data, dan analisis untuk menghasilkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan bencana. maksud dan tujuan perencanaan untuk: mengetahui jumlah dan jenis bantuan kemanusiaan dan peralatan yang dibutuhkan, mengetahui jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan, cc. menentukan metode pendistribusian, mengetahui sasaran penerima bantuan, dan menentukan waktu penyampaian bantuan. perencanaan terdiri atas: penyusunan standar kebutuhan minimal, identifikasi kebutuhan, dan penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. perencanaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan petunjuk pelaksanaan. bagian kedua pengadaan pengadaan merupakan kegiatan pemenuhan atau penyediaan kebutuhan melalui perencanaan kebutuhan sampai dengan perolehan. tujuan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan peralatan. pengadaan logistik dan peralatan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber resmi lainnya yang tidak mengikat. proses pengadaan logistik dan peralatan dilaksanakan secara terencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pergudangan pergudangan merupakan pengelolaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran logistik dan peralatan gudang. prosedur penetapan gudang terdiri atas lokasi, kemudahan akses, jenisperaturan perundang undangan. tujuan pergudangan untuk: mencatat jenis, jumlah, kualitas, kondisi logistik dan peralatan, waktu, dan identitas petugas, menjaga kondisi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu, cc. memudahkan pendistribusian logistik dan peralatan, dengan menggunakan metode pertama masuk pertama keluar (first in first out), dan pertama kadaluarsa pertama keluar (first expired first out), dan menjamin ketersediaan logistik dan peralatan setiap waktu. pergudangan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan petunjuk pelaksanaan. bagian keempat pendistribusian pendistribusian merupakan sistem penyaluran dan penyerahan logistik dan peralatan dari daerah asal daerah tujuan sampai pada sasaran yang dituju. pendistribusian logistik dan peralatan dengan menggunakan moda transportasi. jenis moda transportasi terdiri atas angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, baik secara komersial maupun nonkomersial sesuai dengan kebutuhan efektivitas distribusi. pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan:tujuan pendistribusian untuk: menyerahkan bantuan logistik dan peralatan penerima, menjamin keamanan, keselamatan, dan keutuhan bantuan logistik dan peralatan selama proses transportasi dari gudang tujuan penerima, dan mempercepat penyampaian bantuan logistik dan peralatan dengan biaya yang paling efisien. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada diatur dengan petunjuk pelaksanaan. bagian kelima penghapusan penghapusandapat dilakukan dengan cara, penyerahan kepada pengguna barang, pemindahtanganan, cc., karena melaksanakan ketentuan peraturan perundangan, dan pemusnahan. penghapusan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pola penyelenggaraan bagian kesatu umum pola penyelenggaraan logistik dan peralatan berdasarkan kegiatan pemetaan kapasitas sumber daya. pola penyelenggaraan logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada mulai dari: tingkat nasional meliputi kementerian lembaga, dunia usaha, dan masyarakat, tingkat daerah provinsi meliputi organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dan cc. tingkat daerah kabupaten kota meliputi organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat. pola penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada melalui pola kerja sama bidang: sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem komando, sistem koordinasi: sistem pelaksana, sistem perencanaan, sistem administrasi dan keuangan, sistem komunikasi, dan sistem transportasi. bagian kedua penyelenggaraan tingkat nasional penyelenggaraan sistem manajemen logistik dan peralatan dilaksanakan oleh badan nasional penanggulangan bencana. badan nasional penanggulangan bencana berkoordinasi dengan kementeriannasional agar: mematuhi dan melaksanakan sistem manajemen logistik dan peralatan yang telah ditetapkan, baik prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, melakukan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota dan atau lembaga lain, cc. menghimpun data dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dari berbagai sumber yang tidak mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan, menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan secara konsisten, membuat perencanaan dan kesepakatan yang relevan, mempertanggungjawabkan tugas dan koordinasi seluruh sumber daya, mengoordinasikan informasi dan komunikasi organisasi pendukung, dan memegang sistem komando bencana dalam hal logistik dan peralatan. bagian ketiga penyelenggaraan tingkat provinsiprovinsi. badan penanggulangan bencana daerah provinsiprovinsi agar: mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang wilayahnya, membentuk pusat informasi, pemantauan, dan evaluasi situasi lokasi bencana, mengoordinasikan semua organisasi lembaga yang terkaierikan pendampingan kepada daerah kabupaten kota yang memerlukan, dan membantu wilayah daerah provinsi lainnya atas permintaan atau inisiatif. bagian keempat penyelenggaraan tingkat kabupaten kotakabupaten kota. badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kotakabupaten kota agar: mengelola dan mengoordinasikan seluruh aktivitas manajemen logistik dan peralatan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana dengan organisasi lembaga terkait, mempertanggungjawabkan dukungan fasilitas, pelayanan, personil, peralatan dan bahan atau material lain yang dibutuhkan oleh pos komando penanganan darurat bencana area bencana, dan cc. membantu wilayah daerah kabupaten kota lainnya atas permintaan atau inisiatif. bab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pembinaan sistem manajemen logistik dan peralatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana. pejabat yang berwenang memimpin sistem manajemen logistik dan peralatan diutamakan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh badan nasional penanggulangan bencana. petugas perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, penghapusan pada sistem manajemen logistik dan peralatan, wajib memahami tugas dan tanggung jawabnya. apabila ditemukan kesenjangan antara kemampuan petugas dengan hasil yang diharapkan, perlu dilakukan pembinaan terhadap petugas. bagian kedua pengawasan pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal pada setiap tahapan proses manajemen logistik dan peralatan. pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh inspektorat utama. pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan. pengawasan mencakup aktivitas pemantauan, audit, pengukuran, analisis dan evaluasi. pengawasan dilakukan dengan merumuskan: kriteria tolok ukur terhadap proses yang terkandung dalam sistem manajemen logistik dan peralatan, metode yang digunakan untuk memastikan hasil yang valid, kapan akan dilakukan, dan kapan hasil pengawasan perlu dilakukan analisis dan evaluasi. informasi secara tertulis dari hasil pengawasan harus didokumentasikan dan dikendalikan dengan baik sebagai upaya perbaikan berkelanjutanggulangan bencana.perlu menyusun organisasi dan tata kerja badan nasional penanggulangan bencana, bahwa organisasi dan tata kerja badan nasional penanggulangan bencan. bab kedudukan, tugas dan fungsi badan nasional penanggulangan bencananasional penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang kepaladan nasional penanggulangan bencanapenanggulangan bencanadan nasional penanggulangan bencana bagian pertama susunan organisasi badan nasional penanggulangan bencana terdiri atas: kepala, unsur pengarah, dan cc. unsur pelaksana. bagian kedua kepala kepala mempunyai tugas memimpin badan nasional penanggulangan bencana dalam menjalankan tugas dan fungsi badan nasional penanggulangan bencana. bagian ketiga unsur pengarah unsur pengarah berada, pemantauan, dan cc. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. unsur pengarah terdiri dari ketua yang dijabat oleh kepala dan (dua puluh) anggota. anggota unsur pengarah terdiri dari: (sebelas) pejabat eselon dan eselon i.b atau setara pejabat tinggi madya, yang diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah,, kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, kementerian kesehatan, kementerian sosialpolisian negara republik indonesia, dan tentara negara republikkriteria, dan prosedur, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab badan nasional penanggulangan bencana, pengawasan atas pelaksanaan fungsi lingkungan badan nasional penanggulangan bencana, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi lingkungan badan nasional penanggulangan bencanasebagaimana dimaksud dalam hurufanggulangan bencanaaragraf susunan organisasi susunan organisasi unsur pelaksana terdiri dari: sekretariat utama, deputi bidang sistem dan strategi, deputi bidang pencegahan,dan inspektorat utama. paragraf sekretariat utama sekretariat utama beradnasional penanggulangan bencana, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran badan nasional penanggulangan bencana, cc. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan keprotokolan badan nasional penanggulangan bencan: biro perencanaan, biro keuangan, biro hukum, organisasi dan kerja sama, dan biro sumber daya manusia dan umum. biro perencanaan mempunyai tugas melaksanakdan dalam negeri, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan badan nasional penanggulangan bencanprogram dan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perencanaan, penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari non anggaran pendapatan dan belanja negara luar negeri dan dalam negeri, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan badan nasional penanggulangan bencana. biro perencanaan terdiri dari: bagian penyusunan program dan anggaran bagian penyusunan program dan anggaran ii, bagian monitoring dan evaluasi, dan kelompok jabatan fungsional bagian penyusunan program dan anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapbelanja dan pendapatan negara dalama, dan subbagian penyusunan program dan anggaran ib dan deputi bidang pencegahbagian penyusunan program dan anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahpendapatan dan belanja negara luaria: dan subbagian penyusunan program dan anggaran iib. subbagian program dan anggaran iia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan deputi bidang logistik dan peralatan. subbagian anggaran dan program iibsekretariat utama dan inspektorat utama. bagian monitoring dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi monitoring, evaluasi dan penyusunan lapor, penyusunnon anggaran pendapatan dan belanja negara. bagian monitoring dan evaluasi terdiri dari: subbagian monitoring dan evaluasi program dan anggaran dan subbagian monitoring dan evaluasi program dan anggaran i,biro keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan, dan pelaksanpelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang keuangan, cc. pelaksanaan pengeluaran keuangan, pelaksanaan urusan perbendaharaan, penyelesaian kerugian negara dan pembinaan ketatausahaan administrasi keuangan, pelaksanaan koordinasi pembinaan ketatausahaan penerimaan negara bukan pajak, dan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan. biro keuangan terdiri dari: bagian pelaksanaan anggaran, bagian perbendaharaan, bagian verifikasi dan akuntansi, dan kelompok jabatan fungsional. bagian pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penggunaan pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelollaksanaan anggaran terdiri dari: subbagian pelaksanaan anggaran dan subbagian pelaksanaan anggaran iimempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan perbendaharaan, penyelesaian kerugian negara, dan pembinaan ketatausahaan administrasi keuangterdiri dari: subbagian perbendaharaan dan subbagian perbendaharaan iiverifikasi dan akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi verifikasi, akuntansi anggaran, dan penyusunan laporan keuangnyiapan bahan verifikasi anggaran, penyiapan bahan akuntansi, dan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan. bagian verifikasi dan akuntansi terdiri dari: subbagian verifikasi, dan subbagian akuntansi pelaporan. subbagian verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi anggaran. subbagian akuntansi pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. biro hukum, organisasi, dan kerja sama dan tata laksana, dan kerja sama bidang penanggulangan bencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro hukum, organisasi, dan kerja sama menyelenggarakan fungsi: penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang undangan dan bahan advokasi hukum bidang penanggulangan bencana, penyiapan koordinasi pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana: dan penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bidang penanggulangan bencana. biro hukum, organisasi, dan kerja sama terdiri dari: bagian hukum, bagian organisasi dan tata laksana, bagian kerja sama, dan kelompok jabatan fungsional. bagian hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang undangan dan advokasi hukum bidang penanggulangan bencanaperaturan perundang undangan bidang penanggulangan bencana, dan penyiapan bahan advokasi hukum bidang penanggulangan bencana. bagian hukum terdiri dari: subbagian peraturan perundang undangan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penelaahan peraturan perundang undangan bidang penanggulangan bencana. subbagian advokasi hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelaahan, konsultasi, dan pendampingan hukum. bagian organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaperencanaan strategis penataan organisasi, dan penyiapan bahan analisis, evaluasi, penyusunan tata laksana, prosedur kerja dpenyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi, pelaporan pelaksanaan penataan struktur jabatan dan pembinaan organisasi. subbagian tata laksana mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan standar pelayanan minimum, sistem, prosedur kerja, dan reformasi birokrasi. bagian kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bidang penanggulangan bencananalisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri, dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama internasional. bagian kerja sama terdiri dari: subbagian kerja sama dalam negeri, dan subbagian kerja sama internasional. subbagian kerja sama dalam negeridengan kementerian lembaga, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga usaha dalam negeri. subbagian kerja sama internasionalantar negara dan organisasi internasional. biro sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan sumber daya manusia, rumah tangga, tata usaha, keprotokolan, dan barang milik kekayaan negarkoordinasi pelaksanaan urusan sumber daya manusia, penyiapan koordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik kekayaan negara, cc. pelayanan pengadaan barang jasa lingkungan badan nasional penanggulangan bencana, dan penyiapan koordinasi pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan protokol. biro sumber daya manusia dan umum terdiri dari: bagian sumber daya manusia, bagian rumah tangga dan perlengkapan, bagian tata usaha dan kearsipankoordinasi pembinaan, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, kepangkatan, pengembangan dan pola karir, mutasi, penilaian kinerja, kesejahteraan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan pengembangan sistem inform dan pengembangan sumber daya manusia, penyiapan bahan pembinaan kepangkatan, mutasi dan kesejahteraan sumber daya manusia, dan cc. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan sistem informasi sumber daya manusia. bagian sumber daya manusia terdiri dari: subbagian perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan subbagian mutasi dan kesejahteraanlaksanaan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pengembangan dan pola karier, penilaian kinerja sumber daya manusia. subbagian mutasi dan kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kesejahteraan, disiplin, konseling, administrasi dan pengembangan sistem informasi sumber daya manusia. bagian rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi urusan rumah tangga, barang milik kekayaan negara, perlengkapan, dan pelayanan pengadaan barang jasrumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan gedung, kendaraan, ketertiban, dan keamanan, pelaksanaan urusan barang milik negara, peralatan kerja, dan barang inventaris kantor, dan cc. penyiapan bahan koordinasi pelayanan pengadaan barang jasa lingkungan badan nasional penanggulangan bencana. bagian rumah tangga dan perlengkapan terdiri dari: subbagian urusan dalam, dan subbagian barang milik negara. subbagian urusan dalam mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan gedung, kendaraan, ketertiban, dan keamanan. subbagian barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan barang milik negara, peralatan kerja, barang inventaris kantor, dan penyiapan bahan koordinasi pelayanan pengadaan barang dan jasa lingkungan badan nasional penanggulangan bencana. bagian tata usaha dan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi urusan perbuatan, kearsipan, protokollaksanaan urusan perbuatan dan kearsipan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kearsipan dan protokol, dan cc. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol. bagian tata usaha dan kearsipan terdiri dari: subbagian perbuatan dan kearsipan, subbagian tata usaha pimpinan dan protokol, subbagian tata usaha deputi bidang sistem dan strategi, subbagian tata usaha deputi bidang pencegahan, subbagian tata usaha deputi bidang penanganan darurat, subbagian tata usaha deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi: dan subbagian tata usaha deputi bidang logistik dan peralatan. subbagian perbuatan dan kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan perbuatan dan kearsipan. subbagian tata usaha pimpinan dan protokol mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan protokol kepala. subbagian tata usaha deputi bidang sistem dan strategi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha lingkungan deputi bidang sistem dan strategi. subbagian tata usaha deputi bidang pencegahan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha lingkungan deputi bidang pencegahan. subbagian tata usaha deputi bidang penanganan darurat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha lingkungan deputi bidang penanganan darurat. subbagian tata usaha deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha lingkungan deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. subbagian tata usaha deputi bidang logistik dan peralatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha lingkungan deputi bidang logistik dan peralatan. paragraf deputi bidang sistem dan strategiyusunan kebijakan teknis bidang sistem dan strategi, pelaksanaan kebijakan teknis bidang sistem dan strategi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sistem dan strategi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sistem dan strategi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sistem dan strategi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. deputi bidang sistem dan strategi terdiri dari: direktorat pemetaan dan evaluasi risiko bencana, direktorat pengembangan strategi penanggulangan bencana, dan direktorat sistem penanggulangan bencana. direktorat pemetaan dan evaluasi risikoalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pemetaan dan evaluasi risikocc. pelaksanaan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitasmetaan dan evaluasi risikoirektorat pemetaan dan evaluasi risiko bencana terdiri dari: subdirektorat pemetaan dan analisis risiko bencana, subdirektorat monitoring dan evaluasi risiko bencana, dan kelompok jabatan fungsional. subdirektorat pemetaan dan analisispemetaan dan analisis risiko bencana. subdirektorat monitoring dan evaluasimonitoring dan evaluasi risiko bencana. direktorat pengembangan strategimelalui pengurangan risiko bencana dan tata kelola penanggulangan bencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pengembangan strategi penanggulanganlaksanaan riset dan kajian teknis dngembangan strategi penanggulangan bencana. direktorat pengembangan strategi penanggulangan bencana terdiri dari: subdirektorat strategi pengurangan risiko bencana, subdirektorat tata kelola, dan cc. kelompok jabatan fungsional. subdirektorat strategi penguranganstrategi pengurangan risiko bencana. subdirektorat tata kelola mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunantata kelola penanggulangan bencana. direktorat sistemketerpaduan sistem penanggulangan bencana yang efektif. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat sistem penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada lingkup sistem dan strategi kebencanaan melalui sistemsistem penanggulangan bencana,sistemsistemsistem penanggulangan bencana. direktorat strategi penanggulangan bencana terdiri dari: subdirektorat rancang bangun sistem subdirektorat pengembangan standar, dan cc. kelompok jabatan fungsional. subdirektorat rancang bangun sistemrancang bangun sistem. subdirektorat pengembangan standarpengembangan standar. paragraf deputi bidang pencegahan deputi bidang pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakakebijakan teknis bidang pencegahan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pencegahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. deputi bidang pencegahan terdiri dari: direktorat mitigasi bencana, direktorat kesiapsiagaan, dan direktorat peringatan dini. direktorat mitigasi bencana, dan analisis pelaporan pada lingkup pencegahan melalui mitigasi bencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat mitigasi bencana menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui mitigasi bencana, penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui mitigasi bencanamitigasi bencana, penyiapan kampanye dan edukasi publik dalam rangka mitigasi bencana, penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup pencegahan melalui mitigasi bencana, dan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup pencegahan melalui mitigasi bencana. direktorat mitigasi bencana terdiri dari: subdirektorat mitigasi struktural, subdirektorat mitigasi nonstruktural, dan cc. kelompok jabatan fungsional. subdirektorat mitigasi mitigasi struktural. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat mitigasi cegahan melalui mitigasi struktural, penyiapan fasilitasi penilaian struktur dan pengelolaan struktur pada mitigasi struktural, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penilaian struktur dan pengelolaan struktur pada mitigasi struktural, dan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penilaian struktur dan pengelolaan struktur pada mitigasi struktural. subdirektorat mitigasi struktural terdiri dari: seksi penilaian struktur, dan seksi pengelolaan struktur. seksi penilaiilaian struktur. seksi pengelolagelolaan struktur. subdirektorat mitigasi nonmitigasi melalui mitigasi nonstruktural. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat mitigasi nonmitigasi melalui mitigasi nonnonstruktural, penyiapan fasilitasi advokasi dan gerakan mitigasi pada mitigasi nonstruktural, dan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan advokasi mitigasi dan gerakan mitigasi pada mitigasi nonstruktural. subdirektorat mitigasi nonstruktural terdiri dari: seksi advokasi mitigasi, dan seksi gerakan mitigasi. seksi advokasi mitigasiadvokasi mitigasi. seksi gerakan mitigasi mempunyai tuggerakan mitigasi. direktorat kesiapsiagaankesiapsiagaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi: koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaankesiapsiagaan, penyiapan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, koordinasi pemberdayaan sumber daya dan penguatan ketahanan masyarakat, koordinasi penyiapan lokasi evakuasi, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan. direktorat kesiapsiagaan terdiri dari: subdirektorat perencanaan kesiapsiagaan, subdirektorat pemberdayaan sumber daya, cc. subdirektorat penguatan ketahanan masyarakat, dan kelompok jabatan fungsional. subdirektorat perencanaan kesiapsiagdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perencanaan kesiapsiagrencanaan kesiapsiagaan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan dan rencana kontingensirencanaan kesiapsiagaansubdirektorat perencanaan kesiapsiagaan terdiri dari: seksi penyiapan kesiapsiagaan, dan seksi penerapan kesiapsiagaan. seksi penyirencanaan kesiapsiagaan. seksi penernerapan rencana kesiapsiagaan. subdirektorat pemberdayaan sumber daydalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pemberdayaan sumber dayamberdayaan sumber daya, pelaksanaan inventarisasi sumber daya penanggulangan bencana pada komunitas dan lembaga usahamberdayaan sumber daya, koordinasi pemberdayaan sumber daya komunitas dan lembaga usahasubdirektorat pemberdayaan sumber daya terdiri dari: seksi pemberdayaan komunitas, dan seksi pemberdayaan lembaga usaha. seksi pemberdayaan komunitkomunitas. seksi pemberdayaan lembaga usahlembaga usaha. subdirektorat penguatan ketahanada lingkup kesiapsiagaan melalui penguatan ketahanan masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat penguatan ketahanan masyarakatguatan ketahanan masyarakat, penyiapan bahan koordinasi fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapsiagaan masyarakat, cc. pengumpulan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada lingkup penguatan ketahanan masyarakat, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. subdirektorat penguatan ketahanan masyarakat terdiri dari: seksi peningkatan kesadaran masyarakat, dan seksi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. seksi peningkatan kesadar, dan analisis pelaporan terkait peningkatan kesadaran masyarakat. seksi peningkatan kesiapsiagapeningkatan kesiapsiagaan masyarakat. direktorat peringatan dini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis bidang peringatan dini. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat peringatan diningatan dini, penyiapan koordinasi pengintegrasian sistem peringatan dini kementerian lembaga dan daerah, penyiapan pelaksanaan diseminasi dan respon peringatan dini, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang peringatan dini, dan penyiapan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan peringatan dini. direktorat peringatan dini terdiri dari: subdirektorat integrasi dan pengolahan pemantauan, subdirektorat diseminasi dan evaluasi: dan cc. kelompok jabatan fungsional. subdirektorat integrasi dan pengolahan pemantauintegrasi dan pengolahan hasil pemantauan peringatan dini. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat integrasi dan pengolahan pemantauan menyelenggarakan fungsi: pengintegrasian sistem peringatan dini pada kementerian lembaga dan daerah, pengolahan hasil pengamatan gejala bencana, cc. pengumpulan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada lingkup integrasi dan pengolahan pemantauan, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pada lingkup integrasi dan pengolahan pemantauan, dan pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pada lingkup integrasi dan pengolahan pemantauan. subdirektorat integrasi dan pengolahan pemantauan terdiri dari: seksi integrasi pemantauan, dan seksi pengolahan pemantauan. seksi integrasiintegrasi pemantauan bencana. seksi pengolahanpengolahan pemantauan bencana. subdirektorat diseminasi dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pada lingkup diseminasi dan evaluasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat diseminasi dan evaluasidiseminasi dan evaluasi, penyiapan fasilitasi diseminasi informasi peringatan dini, kesiapan respon, dan perencanaan evakuasi masyarakat terhadap informasi peringatan dini bencana, pengumpulan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada lingkup diseminasi dan evaluasi, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pada lingkup diseminasi dan evaluasi. subdirektorat diseminasi dan evaluasi terdiri dari: seksi diseminasi, dan seksi evaluasi. seksi disemindiseminasi informasi peringatan dini bencana. seksi evalueringatan dini bencana. paragraf deputi bidang penanganan darurat deputi bidang penanganan darurat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang: penyusunan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan penanganan darurat, pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan penanganan darurat, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan penanganan darurat,, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. deputi bidang penanganan darurat terdiri dari: direktorat dukungan sumber daya darurat, direktorat dukungan infrastruktur darurat, dan direktorat fasilitasi penanganan korban dan pengungsi. direktorat dukungan sumber dayasumber daya darurat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat dukungan sumber daya darurat menyelenggarakan fungsi: penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan sumber daya darurat, komando pelaksanaan dukungan sumber daya darurat, penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang pengerahan sumber daya manusia, penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang pengerahan logistik dan peralatan, penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang dukungan sumber daya darurat, dan penyiapan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang dukungan sumber daya darurat. direktorat dukungan sumber daya darurat terdiri dari: subdirektorat dukungan pengerahan sumber daya manusia, subdirektorat dukungan pengerahan logistik dan peralatan, cc. subdirektorat pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan, dan kelompok jabatan fungsional. subdirektorat pengerahan sumber daya manusirahan sumber daya manusia. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengerahan sumber daya manusirahan sumber daya manusia, penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang pengerahan sumber daya manusia kementerian lembaga daerah, penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang pengerahan sumber daya manusia lembaga usaha dan masyarakat, penyiapan bahan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengerahan sumber daya manusia, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pengerahan sumber daya manusia. subdirektorat pengerahan sumber daya manusia terdiri dari: seksi sumber daya manusia pemerintah, dan seksi sumber daya manusia lembaga usaha dan masyarakat. seksi sumber daya manusia pemerintahkementerian lembaga daerah. seksi sumber daya manusia lembaga usaha dan masyarakatlembaga usaha dan masyarakat. subdirektorat dukungan pengerahan logistik dan peralbidang dukungan pengerahan logistik dan peralatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat dukungan pengerahan logistik dan peraldukungan pengerahan logistik dan peralatan, fasilitasi dukungan pengerahan logistik dan peralatan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang dukungan pengerahan logistik dan peralatan, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang dukungan pengerahan logistik dan peralatan. subdirektorat dukungan pengerahan logistik dan peralatan terdiri dari: seksi dukungan pengerahan logistik, dan seksi dukungan pengerahan peralatan. seksi dukungan pengerahan logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pengerahan logistik. seksi dukungan pengerahan peralatan dan evaluasi serta analisis pelaporan bidang pengerahan peralatan. subdirektorat pengelolaan bantuan dan dana kedarurverifikasi dan penilaian kebutuhan, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengelolaan bantuan dan dana kedarurlolaan bantuan dan dana kedaruratan: penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan penilaian kebutuhan bantuan dan dana kedaruratan, cc. penyiapan bahan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan: dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan. subdirektorat pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan terdiri dari: seksi verifikasi dan penilaian kebutuhan kedaruratan, dan seksi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kedaruratan. seksi verifikasi dan penilaian kebutuhan kedaruratverifikasi dan penilaian kebutuhan kedaruratan. seksi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kedaruratan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kedaruratan. direktorat dukungan infrastrukturinfrastruktur darurat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat dukungan infrastruktur darurat menyelenggarakan fungsi: koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan infrastruktur darurat, komando pelaksanaan dukungan infrastruktur darurat, penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang pemulihan prasarana vital: penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang pemulihan sarana dan utilitas, penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang dukungan infrastruktur darurat, dan penyiapan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang dukungan infrastruktur darurat. direktorat dukungan infrastruktur darurat terdiri dari: subdirektorat pemulihan prasarana vital, subdirektorat pemulihan sarana: dan cc. kelompok jabatan fungsional. subdirektorat pemulihan prasarana vitrasarana vital. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pemulihan prasarana vitprasarana vital, penyiapan bahan verifikasi dan penilaian kebutuhan pemulihan prasarana vitalprasarana vital, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pemulihan prasarana vital. subdirektorat pemulihan prasarana vital terdiri dari: seksi verifikasi dan penilaian kebutuhan pemulihan prasarana vital, dan seksi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemulihan prasarana vital. seksi verifikasi dan penilaian kebutuhan pemulihan prasarana vitalprasarana vital. seksi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemulihan prasarana vital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta analisis pelaporan bidang pemulihan prasarana vital. subdirektorat pemulihan sarana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pemulihan saransarana dan utilitas, penyiapan bahan verifikasi dan penilaian kebutuhan bidang pemulihan sarana dan utilitassarana dan utilitas, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pemulihan sarana dan utilitas. subdirektorat pemulihan sarana terdiri dari: seksi verifikasi dan penilaian kebutuhan pemulihan sarana dan utilitas: dan seksi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemulihan sarana dan utilitas. seksi verifikasi dan penilaian kebutuh. seksi pemantauan, evaluasi, dan pelapor dan utilitas. direktorat fasilitasi penangannanganan korban dan pengungsi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat fasilitasi penanganan korban dan pengungfasilitasi tata kelola penanganan korban dan pengungsi, komando pelaksanaan fasilitasi penanganan korban dan pengungsi, penyiapan koordinasi bidang fasilitasi penyelamatan dan evakuasi, penyiapan dan penyajian data korban dan pengungsi, penyiapan koordinasi bidang fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi, penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang fasilitasi tata kelola penanganan korban dan pengungsi, dan penyiapan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang fasilitasi penanganan korban dan pengungsi. direktorat fasilitasi penanganan korban dan pengungsi terdiri dari: subdirektorat fasilitasi penyelamatan dan evakuasi, subdirektorat fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi, dan cc. kelompok jabatan fungsional. subdirektorat fasilitasi penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang fasilitasi penyelamatan dan evakuasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat fasilitasi penyelamatan dan evakuasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan dukungan teknis dan hubungan kerja bidang fasilitasi penyelamatan dan evakuasi, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana bidang pencarian dan pertolongan darurat, evakuasi dan perlindungan, cc. penyiapan bahan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang fasilitasi penyelamatan dan evakuasi, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang fasilitasi penyelamatan dan evakuasi. subdirektorat fasilitasi penyelamatan dan evakuasi terdiri dari: seksi pencarian dan pertolongan darurat, dan seksi evakuasi dan perlindungan. seksi pencarian dan pertolongan daruratpencarian dan pertolongan darurat. seksi evakuasi dan perlindungevakuasi dan perlindungan. subdirektorat fasilitasi pemenuhan kebutuhmenuhan kebutuhan korban dan pengungsi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi, penyiapan bahan koordinasi fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi, cc. pemberian dukungan peningkatan kapasitas bagi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi, penyiapan bahan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi. subdirektorat fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar terdiri dari: seksi penyajian data korban dan pengungsi, dan seksi perencanaan pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi. seksi penyajian datadan penyajian data korban dan pengungsi. seksi perencanaan pemenuhan kebutuhanrencana pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi. paragraf deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksimantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi,dari: direktorat perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi: direktorat pemulihan dan peningkatan fisik, dan direktorat pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam. direktorat perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksirehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat perencanaan rehabilitasi dan rekonstrukencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi: penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi: penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, penyiapan penyusunan perencanaan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. direktorat direktorat perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari: subdirektorat inventarisasi dan analisis kebutuhan, subdirektorat perencanaan pendanaan, dan cc. kelompok jabatan fungsional. subdirektorat inventarisasi dan analisis kebutuhakibat bencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat inventarisasi dan analisisinventarisasi dan analisis kebutuhan, pengumpulan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang inventarisasi dan analisis kebutuhan, cc. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan bidang fisik dinventarisasi dan analisis kebutuhan. subdirektorat inventarisasi kebutuhan terdiri dari: seksi inventarisasi dan analisis kebutuhan fisik, dan seksi inventarisasi dan analisis kebutuhan sosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup. seksi inventarisasi dan analisis kebutuhfisik. seksi inventarisasi dan analisis kebutuhsosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup. subdirektorat perencanaan pendanpembiayaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perencanaan pendanpendanaan, pengumpulan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perencanaan pendanaan, penyiapan bahan penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan pendanaan bidang fisik, penyiapan bahan penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan pendanaestimasi pembiayaan. subdirektorat estimasi pembiayaan terdiri dari: seksi perencanaan pendanaan fisik, dan seksi pendanaan sosial, ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. seksi perencanaan pendanafisik. seksi perencanaan pendanasosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup. direktorat pemulihan dan peningkatan fisik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pemulihan dan peningkatan fisik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pemulihan dan peningkatan fisikfisik, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemulihan dan peningkatan fisik, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemulihan dan peningkatan fasilitas umum, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemulihan dan peningkatan fasilitas sosial, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemulihan disik. direktorat pemulihan dan peningkatan fisik terdiri dari: subdirektorat pemulihan dan peningkatan fasilitas umum, subdirektorat pemulihan dan peningkatan fasilitas sosial, cc. subdirektorat pemulihan dan peningkatan perumahan, dan kelompok jabatan fungsional. subdirektorat pemulihan dan peningkatan fasilitas umumumumumumumumumum, cc. penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan fasilitas umum, penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan fasilitas umumumum. subdirektorat pemulihan dan peningkatan fasilitas umum terdiri dari: seksi pemulihan fasilitas umum, dan seksi peningkatan fasilitas umum. seksi pemulihumum. seksi peningkatumum. subdirektorat pemulihan dan peningkatan fasilitassosial, cc. penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan fasilitas sosial, penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan fasilitas sosialsosial. subdirektorat pemulihan dan peningkatan fasilitas sosial terdiri dari: seksi pemulihan fasilitas sosial, dan seksi peningkatan fasilitas sosial. seksi pemulihsosial. seksi peningkatsosial. subdirektorat pemulihan dan peningkatan perumahanmulihan dan peningkatan perumahan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pemulihan dan peningkatan perumaerumahan, pengumpulan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan bidang pemulihan dan peningkatan perumahan, penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan perumahan, penyiapan bahan pelaksanaperumahan. subdirektorat pemulihan dan peningkatan perumahan terdiri dari: seksi pemulihan perumahan, dan seksi peningkatan perumahan. seksi pemulihrumahan. seksi peningkatrumahan. direktorat pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi, dan sumber daya alamsosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi, dan sumber daya alamkoordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi, produktivitas sumber daya alam, dan lingkungan, penyiapanpenyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemulihan layanan publik serta fungsi pemerintahan, dan penyiapan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam. direktorat pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam terdiri dari: subdirektorat pemulihan dan peningkatan sosial, subdirektorat pemulihan dan peningkatan ekonomi, cc. subdirektorat pemulihan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan, dan kelompok jabatan fungsional. subdirektorat pemulihan dan peningkatansosial, cc. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan dan peningkatan sosial, budaya, pelayanan publik, dan pelayanan kesehatsosial. subdirektorat pemulihan dan peningkatan sosial terdiri dari: seksi pemulihan sosial, dan seksi peningkatan sosial. seksi pemulihndidikan, keagamaan, kebudayaan, dan lembaga sosial kemasyarakatan. seksi peningkatndidikan, keagamaan, kebudayaan, dan lembaga sosial kemasyarakatan. subdirektorat pemulihan dan peningkatan ekonomekonomi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pemulihan dan peningkatan ekonomekonomiekonomiekonomi. subdirektorat pemulihan dan peningkatan ekonomi terdiri dari: seksi pemulihan ekonomi, dan seksi peningkatan ekonomi. seksi pemulihekonomi. seksi peningkatekonomi. subdirektorat pemulihan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam dan lingkungdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pemulihan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam dan lingkungroduktivitas sumber daya alam dan lingkunganproduktivitas sumber daya alam dan lingkungansubdirektorat pemulihan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan terdiri dari: seksi pemulihan sumber daya alam dan lingkungan, dan seksi peningkatan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan. seksi pemulihanumber daya alam dan lingkungan. seksi peningkatan produktivitasroduktivitas sumber daya alam dan lingkungan. paragraf deputi bidang logistik dan peralatanyusunan kebijakan teknis bidang logistik dan peralatan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang logistik dan peralatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang logistik dan peralatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan bidang logistik dan peralatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. deputi bidang logistik dan peralatan terdiri dari: direktorat pengelolaan logistik dan peralatan, dan direktorat optimasi jaringan logistik dan peralatan. direktorat pengelolalolaan logistik dan peralatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pengelolangelolaan bantuan logistik dan peralatan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengelolaan bantuan logistik dan peralatan, cc. penyiapan koordinasi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, penyiapan koordinasi penyimpanan dan pemeliharaan, dan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan logistik dan peralatan. direktorat pengelolaan logistik dan peralatan terdiri dari: subdirektorat perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, subdirektorat penyimpanan dan pemeliharaan, dan cc. kelompok jabatan fungsional. subdirektorat perencanaan dan pemenuhan kebutuhan mempunyai tugas penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi analisis pelaporan bidang perencanaan dan pemenuhan kebutuhan bantuan logistik dan peralatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perencanaan dan pemenuhandan pemenuhan kebutuhrencanaan dan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan, penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang perencanaan dan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan. subdirektorat perencanaan dan pemenuhan kebutuhan terdiri dari: seksi perencanaan kebutuhan, dan seksi pemenuhan kebutuhan. seksi perencanaan kebutukebutuhan logistik dan peralatan. seksi pemenuhan kebutuhnuhan kebutuhan logistik dan peralatan. subdirektorat penyimpanan dan pemelihadan pemeliharaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat penyimpanan dan pemeliharyimpanan dan pemelihanyimpan dan pemeliharaan logistik dan peralatan, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyimpanan dan pemeliharaan logistik dan peralatan. subdirektorat penyimpanan dan pemeliharaan terdiri dari: seksi penyimpanan, dan seksi pemeliharaan. seksi penyimplogistik dan peralatan. seksi pemeliharaliharaan logistik dan peralatan. direktorat optimasi jaringkomando dalam pengelolaan dan optimasi jaringan logistik dan peralatan melalui kemitraan pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan layanan distribusi dan pemberdayaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang optimasi jaringan logistik dan peralatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat optimasi jaringoptimasi jaringan logistik dan peralatan, penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang optimasi jaringan logistik dan peralatan, cc. penyiapan pelaksanaan kemitraan, distribusi dan pengendalian, dan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang logistik dan peralatan. direktorat optimasi jaringan logistik dan peralatan terdiri dari: subdirektorat kemitraan, subdirektorat distribusi dan pengendalian, dan cc. kelompok jabatan fungsional. subdirektorat kemitperumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kemitkemitraan logistik dan peralatan, perumusan perencanaan dan pelaksanaan bidang kemitraan logistik dan peralatan pemerintah, perumusan perencanaan dan pelaksanaan bidang kemitraan logistik dan peralatan lembaga usaha dan masyarakat, dan penyiapan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang kemitraan logistik dan peralatan. subdirektorat kemitraan terdiri dari: seksi kemitraan pemerintah: dan seksi kemitraan lembaga usaha dan masyarakat. seksi kemitraan pemerintah mempunyai tugas kemitraan logistik dan peralatan dengan kementerian lembaga dan daerah. seksi kemitraan lembaga usaha dan masyarakat mempunyai tugas melaku dengan lembaga usaha dan masyarakat. subdirektorat distribusi dan pengendalidan pengendalian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat distribusi dan pengendalidistribusi dan pengendalidistribusi dan pengendalian, cc. pelaksanaan distribusi logistik dan peralatan dalam rangka pemenuhan persediaan, pelaksanaan dukungan distribusi logistik dan peralatan dalam rangka penanganan darurat bencana, penyiapan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang distribusi dan pengendalian logistik dan peralatan. subdirektorat distribusi dan pengendalian terdiri dari: seksi distribusi: dan seksi pengendalian. seksi distribulogistik dan peralatan. seksi pengendalindalian logistik dan peralatan. paragraf inspektorat utama inspektorat utama mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengawasan internal lingkungan badan nasional penanggulangan bencana, pelaksanaan pengawasan internal lingkungan badan nasional penanggulangan bencana terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revi, evaluasi, dan pemantauaninspektorat utama terdiri dari: inspektorat inspektorat ii, inspektorat iii, dan bagian tata usaha., pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan kinerja lingkungan inspektoratdan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan kinerja lingkungan inspektoratpusat pendidikan dan latihan dan pusat pengendalian operasi, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan kinerja lingkungan inspektorat idan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan kinerja lingkungan inspektorat ii. inspektorat iiitugas pengawasan dengan tujuan tertentu lingkungan badan nasional penanggulangan bencana, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan kinerja lingkungan inspektorat iiinspektorat inspektorat ii, dan inspektorat iii sebagaimana dimaksud pada didukung oleh kelompok jabatan fungsional auditor. kelompok jabatan fungsional auditorbagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi inspektorat utama serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada inspekturkegiatan dukungan tata usaha bidang keuangan, umum, kepegawaian dan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat utama, pelaksanaan kegiatan bidang dukungan tata usaha inspektorat utama, dan penyusunan laporan hasil pengawasan inspektorat utama. bagian tata usaha terdiri dari: subbagian pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan subbagian umum dan keuangan. subbagian pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. subbagian umum dan keuangan lingkungan inspektorat utama. paragraf pusat data, informasi, dan komunikasi kebencanaan pusat data, informasi, dan komunikasi kebencanaan mempunyai tugas koordinasi dan pelayanan bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan basis data dan informasi, serta pelaksanaan komunikasi kebencanaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat data, informasi, dan komunikasi kebencanaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang data, informasi dan komunikasi kebencanaan, penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang data, informasi, dan komunikasi kebencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengintegrasian teknologi dan jaringan lingkungan badan nasional penanggulangan bencana, penyiapan komunikasi dengan media, pemberitaan, peliputan, publikasi serta pengelolaan dokumentasi penanggulangan bencana, pengelolaan perpustakaan dan pelaksanaan digitalisasi dokumen kebencanaan bidang penanggulangan bencana, dan pemantauan, evaluasi dan analisis laporan pengelolaan data, informasi dan komunikasi kebencanaan. pusat data, informasi, dan komunikasi kebencanaan terdiri dari: bidang pengelolaan data dan sistem informasi, bidang teknologi dan jaringan, bidang komunikasi kebencanaan, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pengelolaan data dan sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program pengelolaan data spasial dan statistik, melaksanakan pengelolaan basis data penanggulangan bencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengelolaan data dan sistem informasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data spasial dan statistik, cc.d pengelolaan basis data dan manajemen data kebencanaan, dan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pengelolaan data dan sistem informasi. bidang pengelolaan data dan sistem informasi terdiri dari: subbidang pengelolaan data dan sistem informasi spasial, dan subbidang pengelolaan data dan sistem informasi statistik. subbidang pengelolaan data dan sistem informasi spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data spasial, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial, pengembangan metode dan standar pengelolaan basis data spasial, serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pengelolaan data dan sistem informasi spasial. subbidang pengelolaan data dan sistem informasi statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan data statistik, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik, pengembangan metode dan standard pengelolaan basis data statistik, serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pengelolaan data dan sistem informasi statistik. bidang teknologi dan jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan, penelaahan, pengembangan, pembinaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi kebencanaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang teknologi dan jaringan menyelenggarakan fungsi: koordinasi, penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan pemutakhiran rencana strategis, arsitektur, analisis kapasitas, kebijakan dan standardisasi, pengembangan, integrasi sistem informasi dan pembinaan jabatan fungsional pranata komputer bidang pengelolaan sistem dan teknologi, koordinasi, penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan manajemen dan operasional layanan, manajemen keamanan informasi, tata kelola bina kepatuhan, manajemen risiko dan pembinaan jabatan fungsional pranata komputer bidang insfrastruktur dan jaringan, dan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang teknologi dan jaringan. bidang teknologi dan jaringan terdiri dari: subbidang pengelolaan sistem dan teknologi, dan subbidang jaringan dan prasarana. subbidang pengelolaan sistem dan teknologingelolaan sistem dan teknologi. subbidang jaringan dan prasaranameliharaan insfrastruktur dan jaringan. bidang komunikasi kebencanaan mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan komunikasi publik, pelayanan informasi, melaksanakan hubungan pers dan media, pengelolaan dokumentasi, edukasi kepada masyarakat bidang penanggulangan bencana, pameran, serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang komunikasi kebencanaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang komunikasi kebencanaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan dan pelaksanaan konferensi pers, peliputan dan dokumentasi terkait kegiatan badan nasional penanggulangan bencana. penyediaan dan publikasi informasi kebencanaan kepada masyarakat dalam bentuk media cetak, media elektronik, media sosial dan layanan informasi melalui perpustakaan dan diorama edukasi bencana. analisis pemberitaan media dan koordinasi hubungan komunikasi dan kerjasama terkait hubungan masyarakat dengan seluruh unit organisasi lingkungan badan nasional penanggulangan bencana kementerian lembaga pemerintah daerah dan masyarakat serta penanganan pengaduan terkait badan nasional penanggulangan bencana, penyelenggaraan pameran kebencanaan, bimbingan teknis dan edukasi budaya sadar bencana kepada pelajar, hubungan dengan media wartawan dan masyarakat, dan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang komunikasi kebencanaan bidang komunikasi kebencanaan terdiri dari: subbidang pemberitaan dan publikasi kebencanaan, dan subbidang hubungan antar media. subbidang pemberitaan dan publikasi kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan publikasi, edukasi, dan layanan informasi kebencanaan kepada masyarakat dalam bentuk media cetak, media elektronik dan media sosial. subbidang hubungan antar media mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan konferensi pers, peliputan, komunikasi kepada masyarakat terkait kebencanaan dan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan media. subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perbuatan, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, dan digitalisasi dokumen kebencanaan. paragrafmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi: penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana dan simulasi penanggulangan secara nasional dan internasional, pengembangan program dan akreditasi pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar, struktural, fungsional,dan penyiapan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. pusat pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana terdiri dari: bidang program dan evaluasi, bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, cc. subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. bidang program dan evaluasi mempunyai tugas mengembangkan program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana yang profesional dalam kuantitas, kualitas dan sebaran wilayah sesuai dengan karakteristik dan potensi kebencanadan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pengembangan program akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan, cc. pers. bidang program dan evaluasi terdiri dari: subbidang program dan akreditasi, dan subbidang pemantauan dan evaluasi. subbidang program dan akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program dan akreditasi. subbidang pemantauan dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan bidang pemantauan dan evaluasi. bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana bagi aparat pemerintah dan organisasi, lembaga dan masyarakat, pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan dasar dan teknis lainnya, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana internasional, dan simulasi penanggulangan bencanelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipilcc. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana baik secara nasional maupun internasional, dan koordinasi dan penyelenggaraan simulasi penanggulangan bencana. bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terdiri dari: subbidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non teknis, dan subbidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana. subbidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non teknisnonteknis. subbidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencanateknis penanggulangan bencanapusat pengendalian operasi pusat pengendalian operasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan, pengolahan data dan analisis pemantauan potensi ancaman bencana, pengerahan sumber daya, diseminasi informasi, pelaksanaan komunikasi kedaruratan dan rekomendasi operasi penanganan darurat bencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat pengendalian operasi menyelenggarakan fungsi: pengolahan data, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana, penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana,, penyusunan rekomendasi operasi penanganan bencana, dan penyusunan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana lintas sektor. pusat pengendalian operasi terdiri dari: bidang dukungan kaji cepat dan perencanaan operasi, bidang pengendalian taktis dan evaluasi operasi, cc. subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. bidang dukungan kaji cepat dan perencanaan operasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan, penyusunan, pengolahan data, analisis potensi ancaman bencana dan rekomendasi rencana operasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang dukungan kaji cepat dan perencanaan operasi menyelenggarakan fungsi: penyusunan bahan dukungan perencanaan operasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana, cc. penyusunan rekomendasi dukungan operasi, dan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan bidang dukungan kaji cepat dan perencanaan operasi. bidang dukungan kaji cepat dan perencanaan operasi terdiri dari: subbidang dukungan kaji cepat operasi, dan subbidang perencanaan operasi. subbidang dukungan kaji cepat operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pengolahan, analisis situasi dan diseminasi informasi darurat bencana. subbidang perencanaan operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, perencanaan operasi penanganan darurat bencana. bidang pengendalian taktis dan evaluasi operasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan, penyusunan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi operasi penanggulangan bencana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengendalian taktis dan evaluasi operasi menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana pengendalian operasi, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi operasi, penyiapan informasi kedaruratan dan jejaring komunikasi kebencanaan, dan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis laporan bidang pengendalian taktis dan evaluasi operasi. bidang pengendalian taktis dan evaluasi operasi terdiri dari: subbidang pengendalian taktis operasi, dan subbidang evaluasi operasi. subbidang pengendalian taktis operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan pengendalian operasi, informasi kedaruratan dan jejaring komunikasi kebencanaan. subbidang evaluasi operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi pelaksanaan operasi, informasi kedaruratan dan jejaring komunikasi kebencanaankelompok jabatan fungsional jabatan fungsional dapat ditetapkan lingkungan badan nasional penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bab iii unit pelaksana teknis lingkungan badan nasional penanggulangan bencana dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis baik teknis penunjang maupun teknis operasional. pembentukanmelaksanakan tugas dan fungsi unit layanan pengadaan barang jasa pemerintahengan peraturan badan nasional penanggulangan bencanacara elektronik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan badan nasional penanggulangan bencana. pemimpin unit organisasi yang menangani fungsi bidanglingkungan badan nasional penanggulangan bencanadengan peraturan badan nasional penanggulangan bencana. perubahan atas organisasi dan tata kerja badan nasional penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalamtuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, lingkungan badan nasional penanggulangan bencana dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala. bagan struktur susunan organisasibatan dan pejabat yang memangku jabatan lingkungan badan nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksudtetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan ditetapkannya jabatan dan pejabat yang memangku jabatan lingkungan badan nasional penanggulangan bencana. pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, semua peraturan kepala badan nasionalnpb. arsip. substantif. jadwal retensi.amatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur, pertanggung jawaban nasional dan untuk mendayagunakan arsip secara efisien, efektif serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi berbasis teknologi dan informasi, perlu diatur jadwal retensi arsip substantif. dalam peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencan atau penggunaannya, retensi arsip adalah jangka simpan arsip aktif dan inaktif yang dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai seperti setelah pekerjaan diserahterimakan, peraturan telah diperbaharui, setelah tahun anggaran berakhir, setelah ditindaklanjuti, setelah mendapatkan keputusan hukum tetap, setelah dipublikasi, setelah diaudit, setelah dipertanggungjawabkan, setelah pelaporan, setelah pemantauan, setelah penghapusan barang milik negara asset: retensi aktif adalah jangka simpan arsip unit pengolah, retensi inaktif adalah jangka simpan arsip yang harus dipindahkan dari unit pengolah unit kearsipan,hukum: jawaban nasional sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing masing: arsip substantif adalah arsip, dan rekonstruksi serta logistik dan peralat, unit pengolah adalah unit kerja pada organisasi setingkat eselon lingkungan badan nasional penanggulangan bencana, unit kearsipan adalah satuan kerja setingkat eselon biro umum) yang mempuyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipanyang memiliki nilai guna kesejarahan setelah habis potensinya dan ket, pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkbnpb,yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan:, penyerahan arsip adalah kegiatan menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan setelah habis potensinya dan berseberangan pemanenan yang telah diverifikasi baik secaralangsung maupun tidak langsung oleh arsip nasional republik indonesia. jadwal retensi arsip substantif badan nasional penanggulangan bencana,dalam penyusutan dan penyelamatan dan rekonstruksi, serta logistik dan peralatan lingkungan badan nasional penanggulangan bencana. bentuk dan susunanliputi kolom nomor, jenis series arsip, retensi minimal dan keterangan yang berisi pernyataan musnah dan permane
berita negara republik indonesia bencana. tata cara. peraturan kepalabadan nasional penanggulangan bencana nomor tahun tentang tata carapenyimpanan kendarakendaraanperlu diatur tata cara penyimpanan kend. bab ketentuan umum bagian kesatu umum dalam peraturan kepala bnp bndaraan adalah alat transportasidarat, air dan udara baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup, kendaraan ini biasanya buatan manusia, tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan. kendaraan penanggulangan bencana yang selanjutnya disingkat kendaraan adalah kendaraan dengan segala fungsi dan perlengkapannya yang dalam rangka penanggulangan bencana dan dicatat sebagai barang milik negara. jenis kendaraan penanggulangan bencana adalah kendaraan darat dan air yang dipergunakan untuk penanggulangan bencanadistribusian, pengendalian dan pemusnahan sampai dengan pelaporan. penyimpanan adalah proses kegiatan menyimpan kendaraan dalam gudang dengan cara menempatkan kendaraan yang diterima untuk kepentingan operasional. pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratandan atau perairan dengan batas batas tertentu sebagaitempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaansebagai tempat perpindahan intra dan antarmodatransportasi. kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitanantarmoda serta mendorong perekonomian nasional didaerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang akan melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang dengan konstruksi tertentu. bagian kedua maksud dan tujuan tata cara penyimpanan kendaraan dimaksudkan untuk mewujudkanpenyimpanan kendaraan yang baik, benar dan aman. tata cara penyimpanan kendaraankendaraan pb. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup tata cara penyimpanan kendaraan ini meliputi: jenis kendaraan pb, pengelolaan tempat penyimpanan kendaraan pb: dan pelaksanaan penyimpanan kendaraan pb. bab jenis kendaraan penanggulangan bencana kendaraan darat berupa mobil dan atau motor yang digunakan untuk penanggulangan bencana terdiri dari mobil truk serba guna, dapur umum lapangan: cc. truk tangki air, ambulance: toilet: rescue, logistik dan peralatan, pick up: atau motor trail. kendaraan air berupa perahu dan atau kapal yang digunakan baik untuk angkutan laut, sungai maupun danau dalam rangka penanggulangan bencana terdiri atas speed boat polyethylene: speed boat fiber: dan cc. perahu dolphin. bab iii pengelolaan tempat penyimpanan bagian kesatu jenis tempat penyimpanan kendaraan tempat penyimpanan kendaraan darat dibedakan menjadi gudang tertutup yaitu:bagi logistik yang tidak cepat terpengaruh oleh cuaca, dan cc. gudang semi tertutup yaitu bangunan yang beratap tanpa dinding dinding ujung yang lengkap, dan diperuntukkan untuk menyimpan logistik yang memerlukan pertukaran udara maksimum serta tidak memerlukan perlindungan lengkap tanpa udara. tempat penyimpanan kendaraan air dibedakan menjadi dermagaguay wall yaitu dermaga dengan struktur sejajar pantai, berupa tembok yang berdiri atas pantai, konstruksi sheet pile baja beton atau saison beton. biasanya dibangun pada pantai yang tidak landai yang sering disebut sebagai pelabuhan alam sehingga kedalaman yang diinginkan tidak terlalu jauh dari garis pantai: dermagadolphin yaitu dermaga tempat sandar kapal dolphin atas tiang pancang. biasanya dibangun pada lokasi pantai landau dan dilengkapi dengantrestle sampai dengan kedalaman yang dibutuhkan, dan cc. dermagajetty yaitu dermaga apung yang digunakan untuk kapal kapal penumpang pada dermaga angkutan sungai, danau yang tidak membutuhkan konstruksi yang kuat untuk menahan muatan barang. bagian kedua syarat tempat penyimpanan kendaraan syarat tempat penyimpanan kendaraan darat adalah sebagai berikut memiliki tingkat keamanan tinggi: memiliki akses jalan keluar masuk kendaraan dengan mudah, cc. memiliki fasilitas penerangan yang cukup dan peralatan bengkelkendaraan yang memadai, dan memiliki luas ruangan yang cukup sesuai dengan jumlah kendaraan yang akan disimpan. syarat tempat penyimpanan kendaraan air sebagai berikut dimensi dermaga didasarkan pada jenis dan ukuran kapal yang akan merapat dan bertambah pada dermaga, ukuran dermaga harus didasarkan pada ukuran minimal sehingga kapal dapat bertambah dan meninggalkan dermaga maupun melakukan bongkar muat dengan aman, cepat dan lancar, cc. dermaga harus memenuhi syarat fungsi yaitu syarat yang berkaitan dengan tujuan akhir penggunaan dermaga, apakah untuk melayani penumpang, barang atau untuk keperluan khusus seperti melayani transportasi minyak dan gas alam cair, dermaga harus memenuhi syarat tingkat kepentingan yaitu pertimbangan tingkat kepentingan biasanya menyangkut adanya sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi yang memerlukan fasilitas pendistribusian atau menyangkut sistem pertahanan nasional termasuk bencana, persyaratan umur (life time) pada dermaga ditentukan oleh fungsi sudut pandang ekonomi dan sosial, kondisi lingkungan berupa gelombang, gempa, kondisi topografi tanah yangberpengaruh langsung harus diperhatikan pada saat pembangunan dermaga termasuk kualitas air, kehidupan hewan dan tumbuhan serta kondisi atmosfir sekitar, dan dermaga harus memenuhi syarat faktor keamanan baik keamanan konstruksi maupun keamanan lingkungan. bab pelaksanaan bagian kesatu kendaraan darat mekanisme penyimpanan mobil truk serbaguna sebagai berikut: mobil dan kelengkapan peralatan lainnya diperiksa terlebih dahulu:gecekan mobil dapur umum lapangan sebelum disimpan sebagai berikut atur semua posisi kran gas dan kran air pada kondisi terbuka untuk membuang sisa gas dan sisa air yang ada dalam pipa gas dan pipa air, bersihkanfreezer sehingga dalam kondisi bersih, kering dan dalam keadaan terbuka, cc. kosongkan tangki bahan bakar dan karburator genset sampai dalam kondisi benar benar kosong: masukkan peralatan dapur dalam kondisi sudah dibersihkan dan dalam keadaan kering, lepas kanopi, dicuci sebelum dilipat dan masukkan kotak penyimpanan, dan matikan genset dan lepaskan sambungan kabel power serta bersihkan genset dengan kain kering sebelum disimpan pada rak genset pada mobil. mekanisme penyimpanan mobildapur umum lapangan sebagai berikut: periksa mobil dan kelengkapan peralatan lainnya, keluarkan perlengkapan berupa tabung gas elpijidari mobil dan disimpan tersendiri: cuci mobil dan bersihkan semua peralatan pelengkap: simpan mobil dalam gudang tertutup atau gudang terbuka seperti garasi: posisitangki air dalam posisi kosongtruk tangki air sebagai berikut: mobil dan kelengkapan peralatan lainnya diperiksa terlebih dahulu: kosongkan tangki air kemudianambulancesebagai berikut: mobil dan kelengkapan peralatan lainnya diperiksa terlebih dahulu. cuci mobil dan bersihkan semua peralatan pelengkap: simpan mobil dalam garasi beratappada saat penyimpanan, kunci mobil disimpan gudang dan menjadi tanggung jawab petugas gudang, dan peralatan kesehatan yang ada dalam ambulance perlu dibersihkan. mekanisme penyimpanan mobil toilet sebagai berikut: mobil dan kelengkapan peralatan lainnya diperiksa terlebih dahulu: kosongkan dan bersihkan tangki air kotor: bersihkan toilet pria dan wanita, cuci mobil dan semua perlengkapan kemudian kosongkan tangki airj .rescuesebagai berikut: mobil dan kelengkapan peralatan lainnya diperiksa terlebih dahulu: simpan mobil dalamlogistik peralatan dan mobil pick sebagai berikut: cuci dan bersihkan mobiltor trail sebagai berikut: cuci dan bersihkan motor: simpan kotoran kelengkapannya dalam garasi: cc. bahan bakar minyak tersimpan dalam tangki motor minimal setengah kapasitas tangki: dan pada saat penyimpanan, kunci motor disimpan gudang dan menjadi tanggung jawab petugas gudang. bagian kedua kendaraan air mekanisme penyimpananspeed boatpolyethlyne sebagai berikut: diposisikan kapal menghadap arah luar dermaga, pasang polyfoam fender atau balon karet pelindung badan kapal posisi luar, tambahkan kapal dermaga pada bagian samping depan dan samping belakang kapal memakai tali tambat: penambatan kapal dermaga harus ada kelonggaran untuk menjaga kapalkosongkan air tawar dalam tangki, pastikan semua instrumen dimatikan, matikan saklar utama dengan memutar posisi off, cuci badan kapal dengan sabun dan air bersih, instrumen dibersihkan dengan lap basah dan peringkat, j . tutup layar monitor gps dengan kap penutupnya: penyimpanan kapal untuk waktu yang lama, instrumen gps dilepas dari kapal:hidupkan saklar pompa belge yang ada dashboard posisi automatic, periksa kondisi daya aki seminggu sekali, jika aki kurang daya segera discharge, kunci kapal disimpan petugas operasional kapal dan bertanggung jawab terhadap kondisi kapal tersebut, dan dipanaskan dan jalankan kapal seminggu sekali. mekanisme penyimpanan speed boat fibersebagai berikut: pastikan semua alat navigasi, permesinan dan alat kelistrikan sudah dimatikan terlebih dahulu, lepaskan kabel aki yang terpasang speed boat: tutup rapat pintu, kaca kaca dan ventilasi yang ada speed boat: sadarkan speed boat dermaga yang terdekat dengan kantor, apabila letak kantor dan dermaga berjauhan harus menugaskan orang untuk menjaga speed boat, posisi speed boat bersandar harus dilihat dari arus air lokasi, yaitu posisi depan speed boat haluan harus berlawanan dengan arus air: ikatan tali tambat yang ada depan dan belakang speed boat dermaga: cara mengikatkan speed boat dermaga juga tidak boleh terlalu kencang, dilihat dari kondisi pasang surut air lokasi: lebih baik pada saat mengikat speed boat berada pada kondisi air surut supaya dapat mengetahui seberapa kencang tali tambat harus diikat dermaga, pasang fender pelampung disisi kiri dan kanan speed boat untuk menghindari benturan dermaga maupun speed boat lain: dan tutup speed boat dengan cover penutup atau terpal. mekanisme penyimpanan perahu polyethylenesebagai berikut: diposisikan perahu menghadap luar dermaga: pasang polyfoam fender atau balon karet pelindung badan perahu posisi luar, tambahkan perahu dermaga pada bagian samping depan dan samping belakang perahu memakai tali tambat: penambatan perahu dermaga harus ada kelonggaran untuk menjaga perahupastikan semua instrumen dimatikan, matikan saklar utama dengan memutar posisi off: cuci badan perahu dengan sabun dan air bersih, instrumen dibersihkan dengan lap basah dan peringkat, tutup layar monitor gps dengan kap penutupnya: penyimpanan perahu untuk waktu yang lama, instruments dilepas,il. hidupkan saklar pompa belge yang terdapat center console posisi automatic : periksa kondisi daya aki seminggu sekali, jika aki kurang daya segera charge: kunci perahu disimpan petugas operasional perahu dan bertanggung jawab terhadap kondisi perahu tersebut, dan dipanaskan dan jalankan perahu seminggu sekali. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyimpanan kendaraan ini diatur dengan petunjuk pelaksanaan. ketentuan penyimpanan kendaraan air pada dermaga pelabuhan umum, disesuaikan dengan administrasi kepelabuhanan yang berlaku. bab ketentuan penutup peraturan kepala bnp bwidodo ekatjahjana
berita negara republik indonesia bpp. tata naskah dinas. pencabutpendayagunaan apapunperlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undanganeselon pusat data, informasi dan hubungan masyarakat, pusat pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, dan pejabat lingkungan badan nasional penanggulangan bencana. tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam disusun dengan sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan. bab jenis dan format naskah dinas. bab iii penyusunan naskah dinas. bab pengurusan naskah dinas korespondensi. bab pejabat penanda tangan naskah dinas. bab penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas dalam naskah dinas. bab vii perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas. bab viii, seperti lembaga tinggi negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian serta lembaga pemerintah lainnya pusat dan daerah.isebutkan bahwaformat naskah dinas, dan pembatalan produk hukum serta ralat. dengan diterbitkannyaaka perlu penyesuaian dalam pembinaan administrasi umum yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, agar peran dan tugas pokok badan nasional penanggulangan bencana berjalan dengan lancar, babi jenis dan format naskah dinas, ball penyusunan naskah dinas, bab, bab vii perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas, bab viii penutup. pengertian umum pengertian umum dalam tata naskah dinas lingkungan badan nasional penanggulangan bencana meliputi hal hal sebagai berikutnasional penanggulangan bencana. susunan judulketik dengan huruf kapital. judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, tentang dan nama peraturan yang diketik dengan huruf kapital secara simetris, nama peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan, dan dan tidak boleh tambah singkatan atau akronim. pembukaan pembukaan peraturan terdiri dari hal hal berikut: frase dengan rahmat tuhan yang maha esa diketik seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan tengah margin, tulisan kepala badan nasional penanggulangan bencana yang diketik diawali dengan kata menimbang (a) memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya, (c)etapan atau pengundangan, penulisan undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana perlupencantuman yang diletakkan antara tanda baca kurung, dan (e)s5) dictum terdiri dari, dan (c) jenis dan nama peraturandan atau substansi yang pada umumnya dikelompokkan dalam: (a) ketentuan umum, (b) materi pokok yang diatur, (c) ketentuan sanksi (jika diperlukan), (dl yang terdiri dari: tempat (nama kota sesuai dengan alamat badan nasional penanggulangan bencana) dan tanggal penetapan peraturanan tanpa mencantumkan gelar. lampiran (jika diperlukanlampiran peraturan dicantumkan dengan tulisan lampiran peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana diletakkan sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya rata kiri serta dicantumkan nomor, tahun, tentang, dan nama peraturan tanpa diakhiri tanda baca, dan pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat yang menetapkan peraturan tanpa mencantumkan gelar dan dibubuhi cap jabatan yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan sudut kanan bawah serta diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama jabatan yang ukuran point (pt) atas kertas ukuran bebas asam. pengundangan agar setiap orang mengetahuinya, peraturan yang dikeluarkan oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana harus diundangkan dengan menempatkan dalam: lembaran, tambahan lembaran negara republik indonesia,danbasah pejabat yang berwenang dan cap instansi. distribusi peraturan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada lingkup badan nasional penanggulangan bencana dan instansi terkait. hal yang perlu diperhatikan naskah asli yang dipakai harus disimpan sebagai arsip. naskah salinan disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab bidang hukumtentang pembentukan peraturan perundang undangan, serta peraturan pelaksananya. pengajuan draf peraturan yang ditetapkan oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana terlebih dahulu dipakai oleh anggota tim panitia antar kedeputian menggunakan nota dinas sebagai pengantar. format peraturan dan salinan peraturan dapat dilihat pada contoh dan 1b. contoh format peraturan lambang negara dan tulisan kepala bnpb yang telah dicetak. kepala peraturan memuat badan nasional penanggulangan bencana nama jabatan kepala bnpb peraturanhuruf kapital. kepala badan nasional penanggulangan bencana, menimbang bah s.ooo woo woo wo0oo.ommnnhannnnaennn memuat alasan bean tentang perlu ditetapkannya mengingat undang undang.ooooooo.oo.oo.ooe nenek peraturan peralatan peralatan wo. memuat peraturan perundang memutuskan: undangan yang menetapkan peraturan .serseresesar setetes tentang, can ten meta ment kana menjadi dasar bea nenek pen aan ditetapkannya ana anna aan aer anakan peraturan babi bab maan memuat substansi bab. ang ditetapkan penutup yang alamat instansi pada tanggal . dan tanggal penandatanganan kepala badan nasional penanggulangan bencana, nama jabatan dan tanda tangan dan cap jabatan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital. nama lengkap diundangkan jakarta pada tanggal . bulan tahuncontoh format salinan peraturan yang publikasi lambang negara dan tulisan kepala bnpb yang telah dicetak. kepala peraturan memuat badan sina penanggulangan bencana nama jabatan kepala peraturan bnpbkepala badan nasional penanggulangan bencana, huruf kapital. menimbang bahwa cook menaikkan naa nnakkakkah memuat alasan bahwa seen tentang perlu nana nnnnnnn ditetapkannya mengingat undang undang. peraturan peraturan peraturan. kan nan aan aan memuat peraturan memutuskan: perundang undangan yang menetapkan peraturan cocoa tentang. nan setan kanan menjadi dasar ditetapkannya bab peraturan bab naa ana dana nana nana senna nana anna kanan menanam maan knnannmsa memuat substansi bab. tentang kebijakan penutup yang ditetapkan. alamat instansi pada tanggal .o dan tanggal penandatanganan kepala badan nasional penanggulangan bencana, nama jabatan dan nama lengkap nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital.salinan sesuai dengan aslinya tanda tangan dan cap instansi nama pejabat kepala biro hukum dan kerjasamadan nasional penanggulangan bencana. susunan lampiran pedoman dicantumkan sebagai lampiran peraturan ditulisdomdoman terdiri dari tulisan pedoman dengan huruf kapital, dicantumkan tengah atas, dan rumusan judul pedoman,dari:lampiran penulisan lampiran peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor . tahun . tentang pedoman eooooooooo onta judul pedoman pedoman yang ditulis dengan sneneeenenesenensenaranenenanana aan ana nana aan naa tanaman huruf kapital bab pendahuluan latar belakang ame ema memuat latar maksud dan tujuan belakang anna ditetapkannya cc. sasaran pedoman, maksud asas dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup ruang lingkup, dan pengertian umum pengertian umum bab banana terdiri dari dan seterusnya konsepsi dasar pokok pokok isi bab iii pedoman dan seterusnya kepala badan nasional penanggulangan bencana, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis tanda tangan dan cap jabatan dengan huruf kapital nama lengkapdan nasional penanggulangan bencana. susunan lampiran petunjuk pelaksanaan dicantumkan sebagai lampiran peraturantunjuk pelaksanatunjuk pelaksanaan terdiri dari: tulisan petunjuk pelaksanaan dengan huruf kapital, dicantumkan tengah atas, dan rumusan judul petunjuk pelaksanaan,darikaki bagian kaki petunjuk pelaksanaan ditempatkan sebelah kanan bawah terdiri dari:contoh format petunjuk pelaksanaan lampiran peraturan kepala badan nasional penulisan penanggulangan bencana nomor . tahun . lampiran tentang petunjuk pelaksanaan . petunjuk pelaksanaan judul jumlah aer kara yang ditulis dengan huruf bab kapital pendahuluan memuat alasan latar belakang tentang ditetapkannya maksud dan maksud dan tujuan jumlah, cc. link uang lingkup tujuan, ruang pengertian lingkup dan pengertian ana mand mna aan naga umum bab pelaksanaan menunjukkan yen urutan tindakan, mengorganisasi dan seterusnya an, koordinasi, pengendalian, dsb. kepala badan nasional penanggulangan bencana. sertas5)(l)dan s5)dbng, yang telah dicetak kepala badan nasional penanggulangan bencana penomoran yang berurutan dalam surat edaran satu tahun tanwin nomor . tahun . tentang judul surat edaran penamaan akan kan kan kan kana yang ditulis dengan huruf kapital memuat alasan tentang latar belakang perlu ditetapkannya tan nan nnn nan antena nan nan ann nata epa rena aanpneanpnn pena aanepnanaanaananapnanpan para apn rana surat edaran, maksud maksud dan tujuan dan tujuan, serta ruang lingkup. ruang lingkup memuat ketentuan peraturan perundang tan ann ann ninnin nan nen nan nnn rena nan pan rena nen rena naapnean ane senapan nan era nasa pangeran undangan yang menjadi dasar ditetapkannya dasar surat edaran dan seterusnya. pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. ditetapkan di. pada tanggal .o kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal kepala badan nasional penandatanganan penanggulangan bencana, tanda tangan dan cap jabatan nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf nama lengkap kapital contoh format surat edaran yang ditandatangani oleh nonpejabat negara logo dan tulisan badan nasional penanggulangan bencana bnpb yang telah dicetak gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur telepon facsimile penomoran yang bnpb situs :httpana aan urut kapita memuat alasan latar belakang tentang perlu ninnin pnnnpannnnatnnnannnntennaannnaraannnaanaannnpannnaannaannna ann ditetapkannya surat edaran, maksud dan maksud dan tujuan tujuan, serta ruang tan nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnanenaanarnnnennenanapaeapananarnenenneennnnaaanaaaaapanarnnnnrnnennnaaaaa lingkup. ruang lingkup ann nnnnnaaaaaaaaaaaaaaannaaaaaaaaaaaaaaaanenenaaaaaaaaaaaaaaaaaeaa memuat peraturan yang menjadi dasar dasar penetapan surat nanas edaran pnenonntententantnnnnnnnantanan anna aan memuat pemberitahuan dan seterusnya. tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. ditetapkan . padatanggal. kota sesuai dengan alamat instansi dan nama jabatan, tanggal tanda tangan dan cap instansi nama jabatan dan nama lengkap yang nama lengkap ditulis huruf kapitalberwewenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya bagian konsideran keputusan terdiri dari: kata menimbang, yaitu konsideranitulis dengan huruf awal kapitalyang dipakai harus disimpan sebagai arsip. pengajuan draf surat keputusan yangformat keputusan dapat dilihat pada contoh sa, 5b, 5c, dan 5d. contoh formatkeputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana satu tahun nomor . tahun . tanwin judul keputusan tentang ditulis dengan nun nan nun nun nnen ape nemann panen nan huruf kapital kepala badan nasional penanggulangan bencana, memuat alasan tentang perlu menimbang :a. bahwa ditetapkannya dana aan keputusan mengingat hui pan ann inn nan aan nan nan nnnnnnnnnnnnnn penari memuat peraturan daan ana aan anal yang menjadi dasar ditetapkannya memutuskan: keputusan menetapkan keputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana tentang.coor.evoveeeeee vencer anna mann nenek memuat substansi tanpa nan nnn nan nennnnenennn tee nan nne peranan ane rena nan rrenenenannepeaan tentang kebijakan kesatu ann nan nan nannannnpannnnnn aaa yang ditetapkan kedua hnn app ppp nan pena pen nan nan nan nature ean nnpnpppnan pir kota sesuai dengan dan nan nnen ntp tpa nnn nen een ana pan papan nan menenun tape santa peranan rena tea alamat instansi ketiga pan ann ann ann ann aaa aan ann aaa ana ana dan tanggal aan anna penandatanganan ditetapkan .oooooooo woo padatanggal . joooooo nama jabatan kepala badan nasional dan nama penanggulangan bencana, lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanda tangan dan cap jabatsalinankeputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana berurutan dalam satu tahun nomor . tahun . tanwin tentang judul keputusan danau nan net nett ntt tee peta uan net ditulis dengan huruf kapital kepala badan nasional penanggulangan bencana, memuat alasan menimbang doa. dana.oooooooo wo wo o wanna nana aan mann anna tentang perlu dana aan ditetapkannya dana nan aaa aan aan aaa aan aaa keputusan mengingat maa rar aan memuat peraturan nana nan nana nana yang menjadi dasar penetapan memutuskan: keputusan menetapkan keputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana kesatu ppn pnp ann nun nun dan ann upn nan pen nnn pen nen epn epa ppp nan memuat substansi tan nan nan nnn ann nnn nenek nen ana nentenene nata nan epa were tentang kebijakan kedua ann ann ana nnannnnn antena pandan yang ditetapkan nan ppn ninnin anannnannn ann taaaaaaaannie panen aaa panen apa ana kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal ditetapkan di. penandatanganan padatanggal .o.oooooooo kepala badan nasional penanggulangan bencanaalinan sesuai dengan aslinya nama jabatan, tanda tangan nama lengkap contoh format keputusan yang ditandatangani oleh sekretaris utama badan nasional penanggulangan bencankeputusan sekretaris utama berurutan dalam badan nasional penanggulangan bencana satu tahun tanwin nomor . tahun . tentang judul keputusan naa naa mena aan mana ditulis dengan huruf kapital sekretaris utama badan nasional penanggulangan bencana, menimbang dana ana maa naas memuat alasan inn untan untan nata nett ann neanenanennn tangan nennntennnenera tentang perlunya bahwa loose anakan aan ana ana ananannaana nana penetapan pan pnp nan nnn nan pen ann npn ppn nata nnn pantat panen pnp ppn epa pendanaan keputusan mengingat nnnnannnnnnnn nana aan anna ana nan nama annan kan mnnanaan maan ana maa aan akan man akan aaaaaa memuat peraturan memutuskan: yang menjadi dasar penetapan menetapkan: keputusan . tentang .iiioooooocoooco.ooo.oooooooooo ooo keputusan kesatu dannannannan anna nana nana ana maan man manuk memuat substansi nan nnn ann nnn nan nan nan tentang kebijakan kedua nanti yang ditetapkan kota sesuai dengan alamat instansi ditetapkan di. dan tanggal padatanggal .ooooooo penandatanganan nama jabatan, nama jabatan dan nama lengkap tanda tangan dan cap instansi yang ditulis dengan huruf nama lengkap kapital contoh format salinan keputusan yang ditandatangani oleh sekretaris utama badan nasional penanggulangan bencansalinan berurutan dalam keputusan sekretaris utama taksi badan nasional penanggulangan bencana nomor . tahun . judul keputusan tentang ditulis dengan sekretaris utama badan nasional penanggulangan bencana, memuat alasan menimbang? dakwa lana ana aan nana tentang perlunya daan nana nan nanah penetapan .oco keputusan mengingat han pena nan ann una una npn ppn nan ann nenenenn pnp anakan anna aan anna senang memuat peraturan yang menjadi dasar memutuskan: penetapan keputusan menetapkan: keputusan oo. tentang l.iiodoooooevetnnnlnnnnnnnnnanaa nan pin ptn nen pen pnn pena pen peran pendeta antara yaaa ana rpe tea memuat substansi kedua pan ann ana upaya pin ana pnp ane api aaa tentang kebijakan pan nan ann nata rpp anta ane rena epa pnp nan ane paper ape ppp papan yang ditetapkan kota sesuai dengan alamat instansi ditetapkan di. dan tanggal padatanggal .oooooooo penandatanganan nama jabatan, ttd nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis nama lengkap dengan huruf kapital salinan sesuai dengan aslinya nama jabatan, ruang pengesahan tanda tangan (eselon i). susunan kepala bagian kepala instruksi terdiri dari: (l) kop naskah dinas yang berisi gambaryang (s5) judul instruksi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan jenis instruksi ditulis dengan frasa instruksiti)untuk yang dihubungkan dengan tanda baca titik dua,kaki bagian kaki instruksi ditempatkan sebelah kanan bawah terdiri dari: tempat (kota sesuai dengan alamat badan nasional penanggulangan bencaninstruksi kepala badan nasional penanggulangan bencana berurutan dalam satu tahun tanwin nomor . tahun . judul instruksi tentang ditulis dengan pan nun nun nnn nan pen nnn nan ennneepnnaa huruf kapital kepala badan nasional penanggulangan bencana, dalam rangka .ooo woo meme, dengan ini memberikan instruksi memuat alasan tentang perlunya kepada jabatan penetapan pada nama jabatan pegawai: nama jabatan pegawai, instruksi nama jabatan pegawai, nama jabatan pegawai: daftar pejabat yang menerima kedua memuat substansi anu nun nett nip tante aan papan ape ape ane atap tentang arahan yang ketiga han nun nan apn epa epa tee epa aaa ana epdi. penandatanganan padatanggal .ooo kepala badan nasional penanggulangan bencancontoh format instruksi yang ditandatangani oleh pejabat eselondalam satu tahun instruksi sekretaris utama tanwin badan nasional penanggulangan bencana nomor . tahun . judul instruksi tentang ditulis dengan enam naan huruf kapital sekretaris utama badan nasional penanggulangan bencana, memuat alasan dalam rangka .ooooooooomo woo wo, dengan ini memberikan instruksi tentang perlunya penetapan kepada nama jabatan pegawai: instruksi nama jabatan pegawai, nama jabatan pegawai: daftar pejabat nama jabatan pegawai, yang menerima kedua pan nanti memuat substansi dana nan dna nan nada nan enne pepe pena dependen pena enaenenenannanenenen nepenenne panen rena ppp plat tentang arahan yangikeluarkan di. ian tanggal padatanggal .o.ooooooooco penandatanganan nama jabatan nama jabatan dan nama lengkap tanda tangan dan cap jabatan yang ditulis dengan huruf nama lengkap kapital surat perintah pengertian surat perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabatperintah ditulis dengan huruf kapital secara simetris, batang tubuh surat perintaha41 tangan, kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun. format surat perintah dapat dilihat pada contoh dan 7b. contohsurat perintah nomor were neh merebak tanwin menimbang doa. wa.oo.ooooocennannnknnn kanan nana memuat alasan perlunya dewa seen ane aan mena aman anna ema aan anamnaanamamaaamm ata menetapkan surat pan nun nan ntt aaa nene tane anta rena were pane papan pre plat penetapan pep aaa perintah dasar han: pan nata pan nan net nan epa era nan papan aan ann peta aaa memuat donna anna anna mann nana peraturan dasar menetapkan surat memberi perintah perintah kepada pon nnaninnnnnnnanananannaaanaaanlanlaaa laa pan ana daftar pejabat bana nan ana yang menerima dan seterusnya perintah aan nan nana nana memuat substansi nnnanannnnnnnnntannnnannnanannnnnaannanannan nana anditulis temp nama lengkap dengan huruf an: awal kapital contoh format surat perintah yang ditanda tangani oleh nonpejabat negar:http bnpb.go.id penomoran yang berurutan dalam satu tahun surat perintah tanwin nomor en. memuat alasan menimbang .oooooooooooo woo wnannnn nana perlunya aan aman nanah penetapan surat dan ena anna perintah memuat dasar ena aan anna ana naa maag peraturan dasar pandan nun nun pen ann pnn nan nan ene were benzene nnn epa penetapan surat memberi perintah perintah kepada dan nnnennnnnnnnnnan nana aan nana nana anna daftar pejabat dana pan ppn renda benzene panen nepenene ane nan nanda rena anne nerenanana penetapan part yang menerima dan seterusnya perintah untuk penataan nana aan aan aan anna anna maan ana memuat substansi dean naa manama lengkap dengan huruf tembusan: awal yang berisi lambang negara atau logo, dan tulisan badan nasional penanggulangan bencanaberada bawah tulisan surat tugas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris. batang tubuh bagian batang tubuh surat tugas tangan, kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun. format surat tugas dapat dilihat pada contoh dan 8b. contoh format surat tugas yang ditanda penomoran yang badan nasional penanggulangan bencana berurutan dalam satu tahun tanwin surat tugas nomor see. bahan. memuat alasan menimbang la. dana . oom open perlunya surat mana annnnannang tugas dasar bnn nana nana naa memuat dena maan ana rataan nana naa ananta naik naa peraturan dasar pembuatan surat memberi tugas kepada annnenennntnnanennnnnnnnnnnnnnnnnannn anna nana aan anna daftar pejabat bea aa, tugas untuk nnnannenennnannnnnnnannnaanananananannannannnan nana memuat substansi anaatanann nana anna anna nana anna aan arahan yang dan seterusnya kota sesuai alamat instansi dan tanggal nama tempat, tangal . penandatanganan nama jabatanawal kapital tembusan: contoh format surat tugas yang ditanda n gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur telepon facsimile bnpb situs http penomoran yang berurutan dalam satu tahun tanwin surat tugas nomor rover event senar memuat alasan perlunya surat menimbang: dama ana nana nana tugas dewa ena ema aan nana maan anna senna amamnamnamam nana ann nun nun ann pena panen nan ana nemann aaa memuat peraturan dasar dasar aan ana anna anna surat tugas memberi tugas daftar pejabat yang menerima kepada hai danny ppn eni pan nene pena npp nan ana epa ape nan ane penerapan epa pnp pea edp pena anpanppani nnnntanaannannnn anakan aan mean anannnaaan tugas dan seterusnya memuat substansi untuk pan pan ann aannnnaannaanaannnnnannaaa arahan yang ann ann inn inti net enter ane eni pena penetapan papan pede epa epa apa ditugaskan dan seterusnyadengan huruf nama lengkap awal kapitaldarinasional penanggulangan bencana nota dinas banning arya jan apaan aan \|lkd penomoran yang berurutan dalam yth. pan satu tahun tanwin dari aakaannntntnnntnnannnannaan hal nakannnnannnanannnnannannaan lamp. (jika diperlukan) .oooooooooo woo tanggal pan ann nnn ann pen nennneen pen pena karena pan ann ann pnp ana panen tipe pipa pap yen pia ana aaa ana pep ana pia memuat jun apa nan nnannnnnnn panai aaaarennaaaaaenaaaaaneaaaaaa laporan, dana amankan pemberitahuan, atau permintaan pan ann nan nan pantai nen ane tatap aaa papan penyerapan ieee aaa epa papan yang sifatnya pan ana apn nan ana nett peta anta epa aaa epa aan aaa panai ana ana ane rutin, berupa pan ann aau ana nan ana gente papan panen apn aan aaa panen aaa pap pena aaa ana catatan ringkas tanda tangan nama lengkap ditulis dengan huruf awal nama lengkap kapital, tidak tembusan: dibubuhi cap donna kop naskah dinas, yang berisi tulisan badan nasional penanggulangan bencana ditulis secara simetris tengah atas, kecuali memorandum yang ditandatangani oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana, kop naskah dinas menggunakan lambang negara dan tulisan kepala badan nasional penanggulangan bencana, kata memorandum, ditulis tengahdari tanda tangan, nama pejabat10ayan jantan berurutan dalam satu tahun tanwin dari daananntannanlnnaanaan aan hal nananntananatnananannaan lamp. (jika diperlukan) .ooooocoooooooo tanggal nnnnnnnnnnnananananannnnanan aan memuat materi yang bersifat mengingatkan daan ana aannanaa atau kana arahan, pan aan nan ninnin nnnnnenenannn nan nene pena nnnnenene pan nene panen nan nenek aan penekanan ppp nea were aenea peringatan, nan annan aaa enaaaineaaaiaaaannaaaaan aaa aaaaananaaaaannnaa saran pendapat beratannnanntaann anal nan nana kedinasan tanda tangan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak nama lengkap dibubuhi cap dinas tembusan: contoh 10b format memorandum format memorandum yang ditandatangani nonpejabat negara tulisan bnpb yang telah badan nasional penanggulangan bencana penomoran yang anda berurutan dalam satu tahun tanwin dari akanannnnnnnannanaaanana hal dakakannnnnnnannanananaa lamp. (jika diperlukan) .o.oooooooooo woo tanggal anankanannnnnannnnnnaaanalaaaaaa tanpa nan panen nan panen nan era pena anta aaa panen ann pep tepian apn pen aed rapat perayaan mengingatkan suatu masalah lensa kanan anna nan ana nan anna aan anna aan ana anna ana nan nana maman nan san anakan anna atau aan menyampaikan arahan, tanpa panen nan nen ann pane pnp era epa antena peranan aaa panen ana peta nan pan pena aaa pep peak kedinasan tanda tangan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak tembusan: nama lengkap dibubuhi cap donna dinas naskah dinas korespondensi eastern jenisnasional penanggulangan bencan(minimal pejabat eselon ii)iletakkanjabatan instansikop surat dinas yang ditandatangani oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana yang dialamatkan kepada presiden menggunakan kertas warna kuning (concorde)rppnomor neha tal., bin, thn) satu tahun tanwin sifat dkaknnnnakaannaan lampiran? oo. hal ennankankananaa tanggal pembuatan surat alamat tujuan yang ditulis bagian kiri makanan alinea pembuka). memuat materi nan naa aan yang bersifat ana kanan mengingatkan daan anna naa aneh isi) neon nenek ana suatu masalah atau nun nun nun nun nan nan nnn nun ende nan enn pen nan menyampaikan aan anna arahan, penamaan man aan alina pen up) lo. naa peringatan, pun nun nina ntp nett nan nnn ann pena nan ann epe nan rena anne penetapan saran pendapat kedinasan nama jabatan kepala badan nasional dan nama penanggulangan bencana, lengkap yang ditulis dengan tanda tangan dan cap jabatan) huruf awal nama lengkap kapital tembusan: gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur telepon facsimile situs http contoh 11a format surat dinas yang ditandatangani oleh nonpejabat negarulangan telepon facsimile situs http bnpb.go.id penomoran yang berurutan dalam satu tahun tanwin nomor pada. tgl., bin., thn.) sifat dota tanggal lampiran? oo. pembuatan surat hal nakannnnnnnaa alamat tujuan yth. anonim yang ditulis nun nun nun nett ntt tee tann bagian kiri memuat materi penanaman anna alinea ka).oooooooooooo. yang bersifat inn nun nun nun pet tenun pun tpt nan pet tenun mengingatkan atau prana anna naa (asing isi) .ioooooooooo one anna menyampaikan inn nan nan ann nnn nan ene nan nnn ennnnnnn nun peringatan, saran pendapat penangan nana aaaa alinea pen up) oo. kedinasan nama jabatan, nama jabatan lengkap ditulis tanda tangan dan cap instansi) dengan huruf nama lengkap awal kapital. tembusan: z0de bagian maka pada penulisan waktu pukul tidak perlu menuliskan wib, wita, wit. format surat undangan dapat dilihat pada contoh 12b, 12c, dan 12d. contoh 12a format surat undanganptanwin nomor ph. tgl., bin., thn.) sifat dakkanaknanaan lampiran? tempat dan hal dekan tanggal pembuatan surat pan pun nnn unp alamat tujuan yang ditulis bagian kiri, dan apabila jumlah keenetakananeananaananaaa alinea pembuka dan alinea isi) .ooooooo woo cukup banyak tan pan ann panen epa nen epa aan ane aaa pena ane pnp epa pnp epa ann dapat buat pada hari, tanggal .o.ooooooooooooo. pada daftar waktu pukul senin eno kanan lampiran tempat knnnnnnnnannnntnnnankaannanaaan acara han nan ann nnn ptpn papan papan papan aan aaa pap ana pena aaa menanam nana nemannamana aling penutup) .ooooococoo women nama jabatan, nama jabatan dan nama tanda tangan dan cap jabatan) lengkap yang ditulis dengan nama lengkap huruf awal kapital tembusan: contoh 12b format surat undangan yang ditandaman gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur bnpb telepon facsimile situs http penomoran yang berurutan dalam nomor solo. tgl., bin., thn.) satu tahun sifat han ppn pipa ppn pipa tanwin lampiran cow hal dnannnannnnnnnnananaa alamat tujuan yang dapat ditulis bagian kiri, dan yp. nnnonnnnnnnnnnannnna apabila menjaga jumlahnya cukup kenannnnnknannnnaannnnanananam aan banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran keninaninnnnnennnenanaasa alinea pembuka dan alinea isi) . iii pada hari, tanggal .voodoo waktu dipukul beo. ooooonoonnnonnnananan tempat nannnnnnnnnnananananannnnnananannaan acara panama anna nana nama maan penanaman menanam alinea pen up) .i.iooooooooco.oo wo.co o voodoo nama jabatan, nama jabatan tanda tangan dan cap instansi) dan nama lengkap yang ditulis dengan nama lengkap huruf awal kapital tembusan: contoh 12c format lampiran surat undangan lampiran surat nomor . tanggal .cbooo daftar pejabat pegawai yang diundang nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas) nama lengkap contoh 12d format kartu undangan haa slr kepala badan nasional penanggulangan bencana mengharapkan dengan hormat kehadiran bapak ibu saudara pada acara hari dibawa laki laki ananannnnannannnnaa nfi masi: .ooo woo perempuan? lock tni dan polri instansi baik pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk nota kesepahaman dan ditindaklanjuti denganuntuk kepala badan nasional penanggulangan bencana diletakkan secara simetris, atau logo badan nasional penanggulangan bencana untuk non pejabat negarerlukan) perjanjian kerja sama dalam negeri dapat dilihat pada contoh 13b, 13c, dan 13d. contoh 13a format nota kesepahaman antar instansi pemerintah dalam negeri nota kesepahaman judul nota antara badan nasional penanggulangan bencana kesepahaman dengan (nama nas (kementerian lembaga negara pemerintah daerah) dinas, para pihak, objek tentang perjanjian) nomor see. ooocenanananann nomor ana penomorananantnnnnnnnnnnnnlnnnnnannn lena. selanjutnya disebut sebagai pihak pertama nnnnkenknnnnannanannnananannn nana selanjutnya disebut sebagai pihak kedua kat untuk lakukan kerja dal bid dia memuat identitas bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang. yang diatur hak dalam ketentuan sebagai berikut: mengatakan dan menandatangani nota kesepahaman maksud dan tujuan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pan upn nun nun nun ppn nun nan nun nun nun nan end ppn end nan eni memuat tanpa nun net nan net nnnnnennnnn nun nnnnnnnnn ende nan nan epa panen nnn nan neanapennennnan ana materib format nota kesepahaman antar institusi nasional nota kesepahaman antara judul nota badan nasional penanggulangan bencana dengan kesepahaman (institusi dalam negeri) (nama naskah dinas, para pihak, tentang objek perjanjian) nomor een.no cannon nnnnnaaan nomor see. penomoran yang pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., bertempat ., yang bertanda berurutan dalam tangan bawah ini tanwin nnnnnnnnnnnnnnnnnlnnnnnnnanannn nana. selanjutnya disebut sebagai pihak pertama nannnnn nana panen anna anlnaanannnaea selanjutnya disebut sebagai pihak kedua bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang., yang diatur dalam memuat identitas ketentuan sebagai berikut: pihak yang mengadakan dan menandatangani maksud dan tujuan nota kesepahaman ruang lingkup pelaksanaan kegiatan dan antara nan nana anna anna aan anna ana ana anna nan aan aan anna aan nanac format perjanjian antar instansi pemerintah dalam negeri judul perjanjian kerja sama perjanjian antara (nama naskah badan nasional penanggulangan bencana dinas, para (kementerian lembaga negara pemerintah daerah) pihak, objek perjanjian) tentang nomor we. been nenek nana penomoran nomor eren envenseoeeeeenenenananenannnnnnnnnannannnnnnnn enannnnanaaaaaae.s selanjutnya disebut sebagai pihak nnnnkenknnnanannanknana anna lanal selanjutnya disebut sebagai pihak memuat bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang., yang diatur dalam identitas pihak ketentuan sebagai berikut: yang mengadakan tujuan kerja sama dan me naa angsa tandatangani perjanjian ruang lingkup kerja sama pelaksanaan kegiatan pembiayaan memuat penyelesaian perselisihan materi pun nan nun nun ntt nan tee end net pae nett nan nan panen panen plat epa nun papan perjanjian, anna nanas anna yang ditulis: b.tindakan pemerintah bidang fiskal dan moned format perjanjian kerja sama antar institusi nasional perjanjian kerja sama antara judul badan nasional penanggulangan bencana perjanjian dengan (nama naskah (institusi dalam negeri) dinas, para pihak, objek tentang perjanjian) nomor nan. ooococoannnananann nomor non. ooocnceannnananann penomoran pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., bertempat ., yang bertanda yang tangan bawah ini berurutan dalam satu nnannannnnnnnnnnnnnnanannnnn nana. selanjutnya disebut sebagai pihak tahun tanwin donna nannnannan nanas llnaannaaananae selanjutnya disebut sebagai pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang., yang diatur dalam memuat ketentuan sebagai berikut: identitas pihak yang tujuan kerja sama mengadakan nun nan nan pan nan untan penetapan ann nngnrn pen enntepn gan dan ana paper pena aaa dan me pan nan ann nnn nan nan nan nnnnnnnn ann nan ann ean panen nan nana penetapan ane tandatangani perjanjian ruang lingkup kerja sama pelaksanaan kegiatan pembiayaan inn nun nan net nan ann panen nan nan apn antena memuat materi penyelesaian perselisihan perjanjian ann nun panen nett nnn tpt pnnnnaeaepeeae ane nan net ann tannama lengkap nama lengkap cbnpbuasa ditulis dengan huruf kapital diletakkan secara simetris, dan. hal yang perlu diperhatikan penomoran surat kuasa dengan14a format surat kuasa nas, badan nasional penanggulangan bencana logo bnpb dan tulisan bnpb yang telah ulangan dicetak gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur ice telepon facsimile situs http penomoran yang surat kuasa berurutan dalam nomor . ahh. satu tahun tanwin yang bertanda tangan bawah ini, nama kakaknya kkal naa memuat identitas yang nip ann ppp nan tee app nen pena pee memberikan kuasa jabatan dkk kana ena kanan alamat dkk anna nenek ana memberi kuasa kepada nama ppn ann upn nnn nnn memuat identitas yang menerima nip pantat kuasa jabatan ann nun nun nun alamat upn nun nnn nun nun nnjakarta, oo. tanggal penandatanganan penerima kuasa, pemberi kuasa, memuat tanda tangan materai dan tanda tangan pernyataan tentang pemberian nama lengkap nama lengkap wewenang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu tindakan tertentuitulis dengan huruf kapital, kata berita acara ditulis dengan huruf kapital diletakkan secara simetris,saksi apabila diperlukan. hal yang perlu diperhatikan penomoran surat kuasa denganformat berita acara dapat dilihat pada contoh dan 15b. contoh 15a format berita acaraar, yang telah dicetak kepala badan nasional penanggulangan bencana penomoran yang tan dal: berita acara pem nomor. .l.h.l satu sada. tanwin pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., kami yang bertandatangan bawah ini: memuat identitas para .(nama pejabat), . nip dan jabatan), selanjutnya disebut pihak pertama, pihak yeng dan melaksanakan danu pinak bin). oo. selanjutnya disebut pihak kedua, telah kegiatan melaksanakan memuat nnnnnnannnn anna aan aan nan nana kegiatan yang paru nun nun nun nnn nnen nan nan nnnnnnnn ann mana epa anna dilaksanakan dan seterusnya. berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan .i. dibuat .ooooooo nona. kota sesuai dengan alamat bnpb pihak kedua, pihak pertama, tanda tanda tanda tangan anda tangan anda tangan para pihak nama lengkap . nama lengkap . mengetahui mengesahkan nama jabatan, tanda tangan nama lengkap. catatan: asli dibuat dua rangkap, rangkap pertama materai ditempatkan pada pihak pertama dan rangkap kedua materai ditempatkan pada pihak kedua contoh 15b format berita acara nas,berita acara dalam satu nomor .f.h.hh. tahun tanwin pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., kami masing masing: memuat identitas para kemaame. (nama pejabat), . nip dan jabatan), selanjutnya disebut pihak pertama, pihak yeng dan melaksanakan kegiatan keraamem pihak iain). selanjutnya disebut pihak kedua, telah melaksanakan dan seterusnya memuat kegiatan yang dilaksanakan berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan . dibuat di. kota sesuai dengan alamat pihak kedua, pihak pertama, bnpb tanda tangan tanda tangan nama lengkap. nama lengkap.. a5nomorhal yang perlu diperhatikan penomoran surat kuasa. contoh 16a format surat keterangan tentang seseorang nas, badan nasional penanggulangan bencana logo bnpb dan tulisan bnpb gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur yang telah ulangan telepon facsimile dicetak situs http bnpb.go.id penomoran surat keterangan yang berurutan nomor ahh. dalam satu tahun tanwin yang bertanda tangan bawah ini, nama memuat nari dena identitas yang matan deer memberikan kakannnnnnanannnnn ana aan keterangan dengan ini menerangkan bahwa nama dlkananak anal nip kakannnnnnannnana nan anna memuat pangkat golongan pandan ann nan anta nrp aan ara anda nna epa identitas yang jabatan han nan nan antena nan ptn ann ppn ppn pena nan penari diberi dan seterusnya keterangan tana anu panai nina nan panen pen ppp epa ptn panen pena era apn pen nan open panen nenek informasi tau nan nnn penipu ncipe net pen pen papan ppp ppn pnn nan naennepapen mengenai suatu hal atau danau apn apn tee npn epa nan nan pipa eine pep open pipa nee pen nnnenpape pipa seseorang tenun nun nan net nan net neuen nun kepentingan kedinasan jakarta, .ooooooco woo pejabat pembuat keterangan, kota sesuai dengan alamat tanda tangan dan cap instansi bnpb dan tanggal nama lengkap penandatangan contoh 16b format surat keterangan tentang hal peristiwa badan nasional penanggulangan bencana logo bnpb dan tulisan bnpb yang telah lang? gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur dicetak telepon facsimile situs http f bnpb.go.id penomoran surat keterangan berurutan nomor .d.d.h.d. beban takrif yang bertanda tangan bawah ini, memuat identitas yang nama dena memberikan jabatan han nan unp nan ntt nett net nan nnnepeann keterangan dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini . tanggal.tahun. jam. telah terjadi hal peristiwa sans memuat informasi mengenai suatu demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. jakarta, .book pejabat pembuat keterangan, kota sesuai tanda tangan dan cap instansi sallengkap dan nip, dan cap instansi. penerima yang berada sebelah kiri, yang meliputi, tanggal penerimaan, nama jabatan penerima, tanda tangan, nama dan nip, (s5) cap instansiketerangan (s3 badan nasional penanggulangan bencana logo bnpb dan tulisan bnpb yang len telah dicetak gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur bnpb telepon facsimile situs http tanggal pembuatan tgl., bin., thn.) surat alamat tujuan ve. serasa yang dapat penekanan sana ana bagian kiri surat pengantar nomor hh. naskah dinas yang dikirimkan banyaknyadan cap instansi tanda tangan dan cap instansi18a format pengumuman badan nasional penanggulangan bencana logo bnpb dan tulisan bnpb yang telah yes gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur dicetak gps telepon facsimile situs http penomoran yang berurutan dalam pengumuman ilk satu tahun tanwin nomor ahh. tentang judul nun nun nnn nun nan pengumuman yang ditulis dengan huruf kapital (kalimat pembuka).cbooo woo woo woo ian memuat alasan, peraturan yang isi pengumuman). aan menjadi dasar, naa nan nana nan kan nana dan pemberita nun nnnnnnnnnnnnnnnnn nnn nun nun nun nnn huan tentang hal tertentu yang (kalimat penutup). eka eka dianggap dikeluarkan di. pada tanggal . nama jabatan, kota sesuai dengan alamat tanda tangan dan cap instansi bnpb dan tanggal penandatanganan 19a format laporan badan nasional penanggulangan bencana logo bnpb dan tulisan bnpb yang telah lang gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur dicetak telepon facsimile situs http laporan judul laporan tentang yang ditulis nun untan nnn net nnn ppp npemanan nana aan anna ana naa nana aan aan aan anna anna tentang makanan anna aan naa kana ana ana ana pelaksanaan tugas kedinasan hasil yang dicapai simpulan dan saran penutup kota sesuai dibuat dengan alamat padatanggal . bnpb dan tanggal nama jabatan pembuat laporan, penandatanganan, nama jabatan, tanda tangan dan cap instansi tanda tangan dan nama lengka20adaridari lampiran peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor . tahun . tentang . contoh penomoran keputusan keputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor.tahun. tentang contoh penomoran lampiran keputusan (jika diperlukan) lampiran keputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor . tahun . tentang. contoh penomoran surat edarankepala badan nasional penanggulangan bencana nomor . tahun . tentang pedoman contoh lampiran peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor. tahun . tentang petunjuk pelaksanaansurat perintah nomor su kkacontoh surat tugas nomor d ini kka nomor urut surat tugas dalam satu tahun taklim kalender d iii kode jabatan deputi iii bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kka kode klasifikasi arsip bulan ke november surat dinas yang ditandatangani olenama jabatan, klasifikasi arsip, bulan, tahun terbit. contoh: ka bnpbkepala badan nasional penanggulangan bencana surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat bawabnpb su kkaka kode klasifikasi arsip bulan ke februari) tahun contoh nota dinas yang ditandatangani sekretariat utama badan nasional penanggulangan bencana nomor su kka nomor urut nota dinas dalam satu tahun taklim kalender kode jabatan kepala sekretaris utama badan nasional penanggulangan bencana kka kode klasifikasi arsip bulan ke november) tahun kode klasifikasi derajat keamananini. klasifikasi arsip klasifikasi arsip lingkungan badan nasional penanggulangan bencana diatur berdasarkccraturan menggunakan jenis huruf boolean old style ukuran atau mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlakupala, sekretaris utama, deputi dan kepala biro) yang dirangkaikan dengan nama badan nasional penanggulangan bencana. ruang tanda tangan ditempatkan sebelah kanan bawah setelah baris kalimat terakhir. namajabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak disingkat. ruang tanda tangan sekurang kurangnya tiga enter.berat gram, kecuali naskah dinas peraturan yang menggunakan kertas (folio). naskah dinas yang mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama menggunakan kertas jenis (folio) lebih tidak kurang dari berat(8x(210x33 omm), dansampul 21a format melipat kertas surat arema peta mma pertama, sepertiga bagian una bawah lembaran kertas surat dilipat depan lembar kertas surat see been mean benar ran daya panekepala bnpb dapat dilihat pada contoh 22adisebelah kanan logo dan dibawahnya tertulis alamat badan nasional penanggulangan bencana, logo badan nasional penanggulangan bencana dicetak setingkat lebih tinggi atas tulisan badan nasional penanggulangan bencana. surat jenis nota dinas dan memorandum tidak menggunakan kop surat berlogo bnpbdari: kop surat kepala badan nasional penanggulangan bencana, dan kop surat badan nasional penanggulangan bencana, kop surat instansi unit kerja dapat dilihat pada contoh contoh 22a kop surat kepala bnpb kepala badan nasional penanggulangan bencana nama jabatan, tanda tangan dan cap jabatan) nama lengkap gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur telepon facsimile situs http contoh 23a kop surat instansi badan nasional penanggulangan bencana badan nasional penanggulangan bencana k0, gedung graha bnpb jalan pramuka raya kav. jakarta timur tanoe telepon facsimile situs http bnpb.go.id nama jabatan, tanda tangan dan cap instansi nama lengkacc. tahun ditulis lengkapcckbps badan nasional penanggulangan bencana lembar disposisi peringatan agar dijaga kerahasiaan surat ini dilarang memisahkan sehelaipun surat atau dokumen dari berkas ini jika sudah selesai diproses, agar segera catat dalam agenda dan distribusikan penerima disposisi tanggal surat nomor agenda diteruskan kepada yth. sesama yth. inspektur utama yth. deputi yth. pusdatin humas yth. deputi yth. pusdiklat yth. deputi iii yth. yth. deputi yth. kepala disposisi catatan sesama deputi kepala biro direkturkesekretariatan ataubagian tata usaha, biro umum sekretariat utamapenginpu lampiran, alamat pengirim, hal isi surat, dan keterangan. nam, biro umum, sekretariatdan, dan pemberian nomor.yang ada pala badan nasional penanggulangcontoh: a.n. kepala badan nasional penanggulangan bencana sekretaris utama u.b. kepala biro umum,,25a matriks kewenangan penandatanganan naskah dinas kasus kasubbag bnpb utama inspektur karo kabid kasi kan daa apa bsstasa eos dia dan dan jan daa aja ssi ena aan dan nan ann man ppt apes bej esa bosan dan lan a.a koo wajan dana ana dan dan tam man masa makan basa makan makan keterangan kewenangan penanda tangan keputusan: surat keputusan yang ditetapkan oleh pejabat eselon adalah keputusan yang berkaitan dengan kelompok kerja dan tidak menimbulkan anggaran. bab penggunaan lambang negara dan logoeadgato, sedangkan pal .n) sawa kam penggunaan logo ketentuan penggunaan logo umumnpbyang telah diatur sesuai dengan125cm) 29cm badan nasional penanggulangan bencana bnp beneran mamas, angin bnpblembaga pemerintah nonkementerian provinsi kabupaten kota (merupakannpb, dalam penyelenggaraan tata naskah dinas. dengan harapan penanganan administrasi lebih terciptakode nama jabatan dan nama instansi unit kerja kode nama jabatan sebagai berikut: kepala badan nasional penanggulangan bencana nama jabatan singkatan kode jabatan kepala badan nasional bnpb\| bnpb penanggulangan bencana kode nama instansi, sebagai berikut: nama instansi badan nasional penanggulangan)\| bnpb bnpb bencana kode nama unit kerja, sebagai berikut: unit kerja eselon dan lingkungan sekretariat utama nama jabatan kode jabatan sekretariat utama pertama biro perencanaan rosen ren biro keuangan roket keu biro hukum dan kerja sama huk hks biro umum room unit kerja eselon iii dan lingkungan sekretariat utama satuan unit kerja kode jabatanian perbendaharaan bag ben bendahara bagian verifikasi dan akuntansi bag bagian hukum bag huk huk bagian kerja sama internasional bag bagian kerja sama antar bag kal kal lembaga bagian tata usaha bag bagian kepegawaian bag peg peg bagian rumah tangga bag ruma ruma subbagian program dan subbab pa ia pa ia anggaran no:\| satuan unit kerja singkatan kode jabatan\| subbagian program dan subbab pa pa ib anggaran subbagian program dan subbab pa pa iia anggaran tia subbagian program dan subbab pa pa iib anggaran tib subbagian money program dan subbab mpa mpa i anggaran subbagian money program dan subbab mpa mpa ii anggaran subbagian pelaksanaan anggaran subbab pa i pa i subbagian pelaksanaan anggaran subbab pa ii pa ii subbagian perbendaharaan subbab p i p i subbagian perbendaharaan subbab p ii p ii subbagian verifikasi subbab h" subbagian akuntansi pelaporan subbab subbagian perundang undangan subbab subbagian penelaahan hukum subbab subbagian kerja sama antar subbab ksangpbb negara dan badan badan pbb pbb subbagian organisasi subbab internasional subbagian kerja sama antar subbab ksal lembaga nasional aln subbagian kerja sama lembaga subbab klu usaha subbagian tata usaha pimpinan subbab pim pim subbagian perbuatan, arsip dan subbab pad dokumentasi dok subbagian administrasi mutasi subbab amp dan pemberhentian pegawai amp satuan unit kerja kode jabatan subbagian pengadaan dan subbab ppp ppp pengembangan pegawai subbagian urusan dalam subbab subbagian perlengkapan subbab prt unit kerja eselon dan lingkungan inspektorat utama satuan unit kerja singkatan kode jabatan inspektorat utama utama inspektorat inspektorat subbagian tata usaha subbab unit kerja eselon dan lingkungan deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan satuan unit kerja kode jabatan deputi bidang pencegahan dan deputi bid. kesiapsiagaan direktorat pengurangan risiko dit bencana direktorat pemberdayaan dit pdm pdm masyarakat direktorat kesiapsiagaan dit unit kerja eselon iii dan lingkungan deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan tejo mean tali teda inginkan (otr tebakan subdirektorat pencegahan submit subdirektorat mitigasi submit subdirektorat peran lembaga submit \|lu usaha subdirektorat peran organisasi submit pos sosial masyarakat pos subdirektorat peran mayarakat submit subdirektorat peringatan dini submit subdirektorat perencanaan siaga submit subdirektorat penyiapan submit psd psd sumberdaya seksi pengkajian resiko sie pkr pkr seksi pengelolaan resiko sie plr plr seksi mitigasi struktur sie seksi mitigasi non struktur sie mns mns seksi usaha padat modal sie upm upm seksi usaha padat karya sie upk upk seksi organisasi internasional sie seksi organisasi sosial sie osen osen masyarakat nasional seksi peningkatan kesadaran sie pks pks masyarakat seksi peningkatan ketahanan sie pkm pkm masyarakat seksi pemajuan sistem jaringan sie psj psj seksi pemantauan dan peringatan sie seksi kebutuhan dan potensi sie kps kps sumberdaya seksi penerapan rencana siaga sie prs prs seksi penyediaan dan penyiapan sie sumberdaya nanda eselon dan lingkungan deputi bidang penanganan darurat satuan unit kerja kode jabatan deputi bidang penanganan deputi bid. darurat direktorat tanggap darurat dit direktorat bantuan darurat dit direktorat perbaikan darurat dit direktorat penanganan dit pengungsi eselon iii dan lingkungan deputi bidang penanganan darurat satuan unit kerja kode jabatan subdirektorat perencanaan submit prd prd darurat subdirektorat pengendalian submit operasi subdirektorat penyelamatan dan submit evakuasi subdirektorat bantuan sandang submit bsp bsp pangan subdirektorat bantuan submit bab bab kesehatan dan air bersih subdirektorat bantuan hunian submit bhs bhs sementara subdirektorat pembersihan submit lingkungan subdirektorat perbaikan submit ppv ppv prasarana vital satuan unit kerja singkatan kode jabatan\| nan subdirektorat pemantauan dan submit ppl ppl pelaporan subdirektorat perlindungan dan submit ppp ppp pemberdayaan pengungsi subdirektorat kompensasi dan submit php php pengembalian hak pengungsi subdirektorat penempatan submit ptp ptp pengungsi seksi pendataan darurat sie pdd pdd seksi perencanaan operasi sie pro pro seksi pengorganisasian pos sie ppk ppk komando seksi sarana dan prasarana pos sie spp spp komando seksi penyelamatan sie seksi evakuasi sie seksi bantuan sandang sie seksi bantuan pangan sie seksi bantuan kesehatan sie seksi bantuan air bersih sie bab bab seksi pembangunan hunian sie phs phs sementara seksi fasilitas pendukung sie fps fps hujan sementara seksi penyiapan peralatan sie psp psp seksi angkutan sie seksi prasarana sosial sie seksi prasarana ekonomi sie seksi pemantauan sie pmt pmt seksi pelaporan sie pel pel seksi perlindungan pengungsi sie plp plp seksi pemberdayaan pengungsi sie pdp pdp seksi kompensasi sie seksi pengembalian hak sie satuan unit kerja kode jabatan seksi pemulangan dan reparasi sie seksi relokasi pengalihan sie eselon dan lingkungan deputi iii bidang rehabilitasi dan rekonstruksi satuan unit kerja kode jabatan deputi iii bidang rehabilitasi deputi bid. d iii dan rekonstruksi direktorat penilaian kerusakan dit direktorat pemulihan dan dit ppf ppf peningkatan fisik direktorat pemulihan dan dit pose pose peningkatan sosial ekonomi eselon iii dan lingkungan deputi iii bidang rehabilitasi dan rekonstruksi satuan unit kerja kode jabatan subdirektorat inventarisasi submit kerusakan subdirektorat estimasi submit pembiayaan subdirektorat rehabilitasi dan submit rrem rrem rekonstruksi fasilitas umum subdirektorat rehabilitasi dan submit refs refs rekonstruksi fasilitas sosial subdirektorat rehabilitasi dan submit rrp rrp rekonstruksi perumahan satuan unit kerja singkatan kode jabatan\|eksi inventarisasi fisik sie seksi inventarisasi sosial sie isk isk ekonomi seksi estimasi pembiayaan sie epb epb bangunan seksi estimasi pembiayaan sie else else sosial ekonomi seksi rehabilitasi fasilitas sie rhf rhf umum seksi rekonstruksi fasilitas sie kfm kfm umum seksi rehabilitasi fasilitas sosial sie rhf rhf seksi rekonstruksi fasilitas sie rkf rkf sosial seksi rehabilitasi dan sie rrb rrb rekonstruksi berat seksi rehabilitasi dan sie rrr rrr rekonstruksi ringan seksi pemulihan dan sie pps peningkatan sosial budaya sosbud seksi pemulihan dan sie ppk ppk peningkatan kesehatan seksi pemulihan ekonomi sie pme pme seksi peningkatan ekonomi sie pte pte tan. eselon dan lingkungan deputi bidang logistik dan peralatan tejo dewa valfkeda angin (otr tibetan deputi bidang logistik dan deputi d iv peralatan bid. direktorat logistik dit direktorat peralatan dit eselon iii dan lingkungan deputi bidang logistik dan peralatan tejo dewata teh angka (otr tebet subdirektorat inventarisasi submit ipl ipl kebutuhan dan pengadaan subdirektorat penyimpanan dan submit pdl pdl distribusi subdirektorat inventarisasi submit ipp ipp kebutuhan dan pengadaan subdirektorat penyimpanan dan submit pemeliharaan subdirektorat pengerahan dan submit pdp pdp distribusi seksi analisis kebutuhan sie akl akl seksi pengadaan sie pal pal seksi penyimpanan sie psl psl seksi distribusi sie seksi analisis kebutuhan sie akp akp seksi pengadaan sie pap pap seksi penyimpanan sie psp psp seksi pemeliharaan sie pel pel seksi pengerahan sie prh prh seksi distribusi sie eselon ii, dan lingkungan pusat data, informasi dan humas tejo jemaat kah fog hot terbatas pusat data, informasi dan pusdatin dan pusdatinmas humas humas bidang data bid data bid bidang informasi bid info bin bidang humas bid hum bih subbagian tata usaha subbab dih subbidang pengelolaan data subsid pds pds spesial subbidang pengelolaan data subsid post post statistik subbidang pengelolaan sistem subsid pks pks jaringan subbidang pemeliharaan sistem subsid psj psj jaringan subbidang media elektronik subsid subbidang media cetak subsid eselon ii, dan lingkungan pusat pendidikan dan pelatihan satuan unit kerja kode jabatan pusat pendidikan dan pelatihan pusdiklat pusdiklat bidang program bid prog bidang kurikulum dan bid kur bkp penyelenggara kasubbag subbab subbidang penyusunan program subsid subbidang evaluasi subsid subbidang kurikulum subsid subbidang penyelenggaraan subsid kepala badan nasional penanggulangan bencana, willem rampangilei
ping berita negara republik indonesia pascabencanayusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan rahmat tuhan yang maha esa badan nasional penanggulangan bencana republik indonesia, menimbang bahwa untuk melaksanakan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencanabahwa untuk pemulihan pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, fasilitas sosial, dan lintas sektor akibat bencana perlu dibangun kembali menjadi lebih baik dan lebih amandalam implementasinya sudah tidak sesuai dengan kondisi d,j menginglainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentuahapan dan tim penyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagian kesatu tahapan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan melalui tahap: persiapan, penyusunan rancangan, penyajian rancangan, konsultasi atau konsolidasi, finalisasi, dan penetapan. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada paling lama (sembilan puluh) hari. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dimulai pada saat tanggap darurat. bagian kedua tim penyusun penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: pemerintah, dan atau pemerintah daerahnpb, badan perencanaan pembangunan nasional, kementerian lembaga terkait, dan melibatkan masyarakat serta dunia usaha untuk skala nasionalpbd, badan perencanaan pembangunan daerah, perangkat daerah terkait tingkat provinsi kabupaten kota wilayah terdampak, dan melibatkan masyarakat serta dunia usaha untuk skala provinsi kabupaten kota. bab iii dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagian kesatu umum rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terdiri atas: rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana skala nasional, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana skala provinsi, dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana skala kabupaten kota. bagian kedua penanggung jawab penanggung jawab penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana skala nasional dilakukan oleh kepala bnpb. penanggung jawab penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana skala provinsi dilakukan oleh gubernur. penanggung jawab penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana skala kabupaten kota dilakukan oleh bupati walikota. bagian ketiga penetapan penetapan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. penetapan sebagaimana dimaksud pada melalui keputusan yang ditandatangani oleh: kepala bnpb untuk skala nasional, gubernur untuk skala provinsi, atau bupati wali kota untuk skala kabupaten kota. bagian keempat kedudukan kedudukan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yaitu sebagai: acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten kota wilayah terdampak bencana, dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah dan atau pemerintah daerah serta perencanaan pembangunan sektor terkait, dan acuan untuk penghibah. isi dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencakup:bencana. ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencanc.rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam rangka membangun kembali lebih baik dan lebih aman harus memperhatikan: hasil jitupasna, lingkungan hidup dan daerah aliran sungai, cc. rencana pembangunan jangka menengah nasional dan atau rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten kota, rencana tata ruang nasional dan atau rencana tata ruang provinsi kabupaten kota, perencanaan sektor yang ada, kajian risiko bencana, kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat, kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal, kondisi ekonomi lokal,standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan atau pemerintah daerah. bagian kelima jitupasna jitupasnacc. perkiraan kebutuhan pascabencanapengkajianngkajian kebutuhan pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantiketentuan lebih lanjut mengenai jitupasna sebagaimana dimaksud pada diatur dengan petunjuk pelaksanaan. bagian keenam jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan suatu dokumen perencanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun untuk jangka waktu paling lama (tiga) tahun. bagian ketujuh pendanaan sumber dana untuk penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berasal dari semua peraturan kepala badan yang berkaitan secara langsung dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya padabadan nasional penanggulangan bencana republik indonesin badan nasional penanggulangan bencana. radio komunikasiradio komunik. pedoman radio komunikdalam pengoperasian radio komunikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. pedoman radio komunikasi kebencanaan disusun dengan sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan, bab kebijakan dan strategi, bab iii organisasi dan tata kerja, bab prosedur dan pengoperasian radio komunikasi: bab standar perangkat radio komunikasi, bab penutup. pedoman radio komunikasi kebencanaanbnpb. produk hukum. pembentukan. pedoman.badan nasional penanggulangan bencana memberikan pedoman dan pengarahan serta merumuskan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, bahwa perlu menciptakan tertib administrasi, peningkatan koordinasi dan kelancaran prosesproduk hukum adalah peraturan perundang undangan maupun dokumen kebijakan non perundang undangan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembentukan produk hukum adalah proses pembuatan peraturan perundang undangan maupun dokumen kebijakan nokementerian setingkat menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana, yang selanjutnya disingkat peraturan kepala bnpb, adalah peraturan yang dibuat oleh kepala bnpb. program legislasi penanggulangan bencana, yang selanjutnya disingkat prolog pb, adalah perencanaan program pembentukan peraturan perundang undangan lingkungan bnpb. pemrakarsa adalah pihak lingkungan bnpb yang mengusulkan pembentukan peraturan perundang undangan. tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh pemrakarsa untuk keperluan pembentukan peraturan perundang undangan. panitia antar kedeputian adalah panitia yang dibentuk oleh sekretaris utama untuk keperluan pembentukan peraturan perundang undangan. bablaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bnpb menyiapkan draft awaltata cara penyiapan draft awal sebagaimana dimaksud pada diatur dalam petunjuk pelaksanaan. bab iii pembentukan peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana bagian kesatu perencanaan (l) perencanaan pembentukan peraturan kepala bnpb dilaksanakan dalam prolog pb. prolog disusun oleh tim penyusun prolog pb. prolog ditetapkan dengan surat keputusan kepala bnpb. prolog ditetapkan berdasarkan skala prioritas dalam jangka waktu (satu) tahun. prolog wajib memuat analisis pengurangan risiko bencana. prolog wajib memuat analisis gender. prolog wajib memuat analisis disabilitas. dalam penyusunan prolog sebagaimana dimaksud dalam penyusunan daftar rancangan peraturan kepala bnpb didasarkan atas: perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi: rencana strategis badan, cc. rencana kerja tahunan badan, pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam penanggulangan bencana, dan aspirasi serta kebutuhan hukum masyarakat. bagian kedua penyusunan penyusunan rancangan peraturan kepala bnpb dapat diprakarsai oleh: sekretaris utama, deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, cc. deputi bidang penanganan darurat, deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi: deputi bidang logistik dan peralatan, inspektur utama: kepala pusat data, informasi dan hubungan masyarakat, dan kepala pusat pendidikan dan pelatihan. penyusunan rancangan peraturan kepala bnpb sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui pembentukan tim teknis dan panitia antar kedeputian. tim teknis sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh pemrakarsa. panitia antar kedeputian sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh sekretaris utama. keanggotaan, tata cara kerja dan hal hal teknis lain yang berkaitan dengan tim teknis dan panitia antar kedeputian diatur dalam petunjuk pelaksanaan. tim teknis menyusun rancangan peraturan kepala bnpb berdasarkan prolog pb. tim teknis menyusun rancangan peraturan kepala bnpb luar prolog pb, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada kepala bnpb. dalam menyusun draft awal rancangan peraturan kepala bnpb, tim teknis terlebih dahulu menyusun kajian mengenai materi yang akan diatur. kajian sebagaimana dimaksud pada memuat dasar dasar pemikiran, pokok dan lingkup materi yang akan diatur. panitia antar kedeputian bertugas untuk: menyempurnakan kajian yang disusun oleh tim teknis, menyempurnakan rancangan awal peraturan kepala bnpb. bagian ketiga pembahasan pembahasan rancangan peraturan kepala bnpb dilaksanakan oleh panitia antar kedeputian. ketentuan teknis pembahasan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam petunjuk pelaksanaan. dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan kepala bnpb, ketua panitia antar kedeputian dapat: menyebarluaskan rancangan peraturan kepala bnpb kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, dan meminta tanggapan dan atau saran atas rancangan peraturan kepala bnpb dari menteri dan atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dan tanggapan dan atau saran sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan bahan penyempurnaan rancangan peraturan kepala bnpb. bagian keempat pengesahan jika perumusan akhir rancangan peraturan kepala bnpb tidak mengandung permasalahan baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang undangan, ketua panitia antar kedeputian menyampaikan rancangan peraturan kepala bnpb kepada kepala bnpb guna mendapatkan pengesahan. rancangan peraturan kepala bnpb disahkan oleh kepala bnpb dengan membubuhkan tanda tangan. ketentuan teknis pengesahan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam petunjuk pelaksanaan. bagian kelima pengundangan peraturan kepala bnpb yang telah ditetapkan wajib diundangkan dalam berita negara republik indonesia. pengundangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengaturan teknis pengundangan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam petunjuk pelaksanaan. bagian keenam penyebarluasan penyebarluasan peraturan kepala bnpb dilakukan oleh biro hukum dan kerjasama. penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memberikan informasi melalui media cetak, elektronik dan media terkait lainnya. bagian ketujuh pembiayaan pembiayaan kegiatan pembentukan dan penyebarluasan peraturan perundang undangan menggunakan anggaran biro hukum dan kerjasama atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. bab pembentukan peraturan kebijakan dalam rangka membentuk kebijakan yang bersifat menetapkan dan tidak bersifat mengatur, dapat disusun: keputusan kepala bnpb, keputusan sekretaris utama, keputusan deputi, atau keputusan inspektur utama. pembentukan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan kepala bnpbdisesuaikan dengan peraturan kepala bnpb inianggulangan bencana. tata cara. peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor tahun tentang tata cara penyimpanan peralatan dasarperalatan dasardiperlukan tata cara penyimpanan peralatan dasarbadan nasional penanggul. bab ketentuan umum dalam peraturan kepala bnpb latan adalah benda yang digunakan untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan. peralatan dasar penanggulangan bencana adalah segala bentuk alat yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan, pertolongsarana dan prasarana vital yang dicatat sebagai barang milik negara barang milik daerahgeluaran, sampai dengan pelaporan. gudang tertutup adalah. bagi logistik yang tidak cepat terpengaruh oleh cuaca. penyimpanan adalah proses kegiatan menyimpan peralatan dalam gudang dengan cara menempatkan peralatan yang diterima demi kepentingan manajemen stok. rak penyimpanan adalah rak yang digunakan untuk menyimpan bahan atau barang yang mempunyai ukuran yang kecil tetapi panjang. sebagai contoh misalnya untuk menyimpan pipa besi plat dan lain sebagainya. kotak penyimpanan adalah kotak yang terbuat dari bahan kayu atau plastik yang digunakan untuk menyimpan peralatan atau barang barang dalam bentuk dan ukuran yang relatif kecil. susunan atas rak adalah rak untuk menyimpan bahan atau peralatan dimana pada masing masing rak atasnya disusun papan papan sebagai dasar meletakkan bahan dan peralatan. papan rak adalah rak yang terbuat dari kayu maupun besi. jika menggunakan kerangka besi akan terdapat kemudahan untuk mengatur tinggi dan rendahnya masing masing rak tersebut karena sudah disediakan beberapa alternatif ketinggian papan. sdm gudang adalah personil yang ditunjuk mengelola gudang meliputi manajer gudang, pengelola gudang, petugas administrasi gudang, juru hitung, teknisi, petugas keamanan dan petugas kebersihan. tenda posko adalah peralatan rangkaian tenda yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dirancang sebagai posko dan pos lapangan pada saat kondisi darurat. maksud dan tujuan tata cara penyimpanan peralatan dasar dimaksudkan untuk mewujudkan tata teknis penyimpanan peralatan dasar yang baik, benar dan aman. tata cara penyimpanan peralatan dasar peralatan dasar pb. ruang lingkup ruang lingkup penyimpanan peralatan dasar meliputi: jenis peralatan dasar pb, pengelolaan tempat penyimpanan, dan tata cara penyimpanan peralatan dasar pb. bab jenis peralatan dasar penanggulangan bencana pengelompokan peralatan dasar yaitu: tenda, peralatan komunikasi: peralatan perahu: peralatan kedaruratan emergency, dan peralatan mesin. pengelompokkan seperti pada atas didasarkan pada sifat, dimensi, karakteristik, jenis dan teknik penyimpanan barang. peralatan dasar penanggulangan bencana meliputi: perahu karet: perahu polyethylene: cc. mesin perahu, tenda posko: tenda pengungsi: tenda keluarga, tenda sekolah, embed, genset, j . chainsaw, water treatment portable, il. pompa air apung, flexible tank: radio handy talk: radio rig, radio single side band (ssb), light tower, senter high intensity discharge, dan lampu solar cell. bab iii pengelolaan tempat penyimpanan bagian kesatu umum pengelolaan penyimpanan peralatan dasar penanggulangan bencana meliputi: gudang penyimpanan, fasilitas gudang penyimpanan, sumber daya manusia, pengelolaan stok, dan dokumentasi. paragraf gudang penyimpanan syarat umum gudang penyimpanan peralatan dasar penanggulangan bencana terdiri atas lokasi, ukuran, perlengkapan gudang, standar suhu kelembaban dan standar keamanan. lokasi gudang penyimpanan harus strategis, aman, area terbuka, mudah dicapai kendaraan besar, terbebas dari ancaman bencana ukuran gudang penyimpanan harus mampu menampung segala kebutuhan penyimpanan berbagai jenis peralatan dasar dan memiliki tata letak ruang yang baik serta bangunan yang kuat kokoh. gudang penyimpanan harus memiliki persyaratan standar suhu kelembaban tidak lebih dari dan standar kebersihan. gudang penyimpanan harus memenuhi standar alat dan prosedur keamanan. paragraf fasilitas gudang penyimpanan fasilitas umum dalam gudang penyimpanan terdiri dari sumber listrik, generator listrik, pencahayaan yang cukup, exhaust van dan atau pendingin (air conditioned) jika diperlukan. fasilitas yang berkaitan dengan keamanan dapat berupa perlengkapan keadaan individu, tanda pengaman, alarm, closed circuit television, pemadam kebakaran. fasilitas yang berkaitan dengan pemindahan barang gudang berupa troli, handklift dan atau forklift, palet dan rak, serta fasilitas komputer untuk mendukung pekerjaan administrasi. paragraf sumber daya manusia personil yang bekerja gudang penyimpanan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang tata cara penyimpanan peralatan dasar yang baik, manajemen pergudangan, prosedur operasional, dan prosedur keamanan gudang. personil sebagaimana dimaksud pada perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan pengelolaan pergudangan. personil yang bekerja gudang penyimpanan wajib menggunakan perlengkapan keselamatan kerja. paragraf pengelolaan stok aktivitas pengelolaan ketersediaan peralatan meliputi: pengecekan saat penerimaan peralatan: pengawasan ketersediaan, pengeluaran peralatan, pengepakan: transportasi: dan penghapusan. paragraf dokumentasi dokumentasi terhadap setiap aktivitas penyimpanan berfungsi untuk: menghindari terjadinya kekeliruan akibat banyaknya transaksi yang berjalan, memandu kerja sehingga dapat memastikan tidak ada aktivitas yang terlewati, dan cc. meneliti jika terjadi ketidaksesuaian ketersediaan peralatan berupa selisih ketersediaan, hilang, atau kelebihan. bentuk dokumentasi pergudangan tediri dari: dokumentasi cetak (paper base) meliputi surat keluar masuk barang, kartu ketersediaan barang dan buku laporan, dan dokumentasi elektronik meliputi aplikasi pergudangan dan database pergudangan. bagian kedua metode penyimpanan gudang tertutup digunakan untuk menyimpan peralatan yang memerlukan kondisi tertentu. gudang terbuka digunakan untuk menyimpan peralatan yang tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca, ukuran besar dan penyimpanan jangka pendek. bab pelaksanaan bagian kesatu kelompok peralatan perahu karet mekanisme penyimpanan peralatan perahu karet sebagai berikutbuka dan tutup lubang valve untuk mengeluarkan air dari dalam: cc. kosongkan perahu dari semua air dan pasir dengan membuka drain plug lalu biarkan kering: kempiskan perahu, kemudian letakkan perahu lantai: lipat perahu tengah hingga selebar ransom, lipat bagian belakang samping perahu setengah ransom, lipat perahu dengan cara menggulung dari depan untuk membantu mengeluarkan udara dan pastikan semua katup berada diposisi terbuka, dan simpan perahu dan perlengkapannya pada rak penyimpanan bagian bawah. bagian kedua kelompok peralatan perahu polyethylene mekanisme penyimpanan peralatan perahu polyethylene sebagai berikut:kosongkan perahu dari semua air dan pasir lalu biarkan kering, dan simpan perahu dengan posisi terbalik dan dengan cara ditumpuk maksimal tiga perahu. bagian ketiga kelompok peralatan radio komunikasi handy talk, rig, single side band mekanisme penyimpanan peralatan peralatan radio komunikasi sebagai berikut matikan power radio komunikasi (handy talk, rig, single side band) dengan cara memutar tombol power kearah off, bersihkan dengan menggunakan lap kering seluruh badan radio: cc. lepaskan antena radio dan baterai dari main body radio, gulung antenna single side band dan rig sebelum dimasukkan kedalam kardus penyimpanan, simpan radio dalam kardus dan letakkan rak penyimpanan bagian atas, simpan antena dan baterai dalam kardus dan letakkan dekat main body radio: tindakan dari cahaya matahari langsung, re charge kembali baterai setelah penyimpanan paling banyak (lima belas) hari: dan kosongkan daya baterai terlebih dahulu untuk penyimpanan baterai dalam waktu lama. bagian keempat kelompok peralatan tenda dan embed paragraf peralatan tenda mekanisme penyimpanan tenda posko, tenda pengungsi dan tenda keluarga dilakukan dengan: cuci tenda dan matras dengan menggunakan air dan sabun kemudian dijemur agar kering, lipat tenda sesuai prosedur melipat pada buku petunjuk yang disertakan dan masukkan dalam peti secara rapi, kumpulkan dan pastikan kelengkapan jumlah tiang, konektor, webbin, tali sling, plafon dan sekat ruang untuk selanjutnya memasukkan dalam peti sesuai dengan nomor peti: kumpulkan ikat pasak dan palu menjadi satu dalam kantong yang tersedia dan dimasukkan dalam peti: kumpulkan dan ikat alas sponge tenda, letakkan peti atas palet atau alas yang tebal, letakkan kamper kapur barus dalam ruangan: simpan dalam gudang tertutup dengan berventilasi udara agar tidak lembab: jemur dan peringkat tenda setiap bulan sekali agar tidak berjamur, kemudian lipat dan masukkan kembali dalam peti: dan jemur dan peringkat matras setiap bulan sekali agar tidak berjamur, kemudian diikat kembali. paragraf embed mekanisme penyimpanan embed dilakukan dengan: memeriksa kelengkapan embed, mencuci embed dengan menggunakan sabun kemudian peringkat, cc. memasukkan dalam kantong yang tersedia secara rapi, menyimpan embed atas palet atau alas lantai tebal dalam gedung berventilasi udara agar tidak lembab: menjemur dan mengeringkan embed setiap bulan sekali apabila tidak digunakan dalam jangka yang lama, dan melipat dan mengepak kembali. bagian kelima kelompok peralatan kedaruratan mekanisme penyimpanan light tower sebagai berikut: turunkan tiang lampu sampai dalam posisi sempurna dan semua peralatan dalam kondisi off. bersihkan peralatan dengan air dan sabun kemudian peringkat, cc. lepaskan sambungan power antara aki dengan panel dengan cara mencabut kabel aki positif: posisi light tower dalam keadaan stabil dan kaki penyangga diturunkan dalam posisi rata, dan simpan gudang tertutup dan terlindung dari sinar matahari dan hujan. mekanisme penyimpanan lampu solar sel sebagai berikut: bersihkan permukaan panel solar sel dengan lap basah dan peringkat: bebaskan peralatan dari sumber listrik dengan memastikan peralatan dalam kondisi off, dan masukkan panel solar sel dan lampu dalam kotak dan simpan rak penyimpanan. mekanisme penyimpanan lampu senter high intensity discharge sebagai berikut: bersihkan peralatan dengan menggunakan lap: bebaskan peralatan dari sumber listrik dengan memastikan peralatan dalam kondisi off, dan cc. simpan dalam kotak dan ledakan dalam rak penyimpanan. mekanisme penyimpanan chainsaw sebagai berikut: bersihkan peralatan dengan menggunakan lap dan kuas, berikan pelumas pada pisau rantai: cc. kosongkan tangki bahan bakar yang ada karburator dan pastikan kran saluran bensin dalam kondisi tertutup: dan simpan rak penyimpanan dan tindakan dari hawa panas. bagian keenam kelompok peralatan mesin mekanisme penyimpanan mesin perahu sebagai berikut: bersihkan mesin dengan air tawar dan peringkat, kosongkan tangki bahan bakar dan selang bensin dalam keadaan menempel pada tangki: posisi penyimpanan dalam keadaan tergantung vertikal rak, posisi baling baling berada bawah: tutup kap mesin dengan rapat: kunci mesin dalam kondisi terpasang mesin, dan simpan dalam ruang tertutup. mekanisme penyimpanan kelompok genset sebagai berikut: buang sisa bensin pada karburator sehingga karburator dalam kondisi kosong: bersihkan genset dengan menggunakan lap: cc. gulung kabel dengan rapih masukkan dalam kotak penyimpan, dan simpan genset atas palet. mekanisme penyimpanan pompa air apung sebagai berikut: lepaskan mesin dari alat apung dan simpan mur dan lautnya, cuci dan sikat alat apung dengan sabun serta peringkat: bersihkan dan peringkat mesin pompa: tutup kran bensin dan buang sisa bensin pada karburator, dan simpan atas palet tempat yang kering dan terlindung dari sinar matahari dan terhindar dari sumber panas. mekanisme penyimpanan water treatment portable sebagai berikut: matikan semua sistem kelistrikan dengan mengatur tombol power dalam posisi off. lepaskan sambungan antara rangkaian reverse osmosis, filtrasi dan genset sehingga dalam keadaan terpisah, cc. bersihkan dan peringkat semua sisa air dan kotoran yang menempel (tiga) rangkaian: bersihkan dan cuci semua media filtrasi dengan air bersih dengan cara backlash dan flashrinse, lakukan pencucian ultra filtrasi (tabung tenis panjang): cuci dan lepaskan (tiga) buah sedimen (tabung bening) dan peringkat kemudian pasang kembali: 8g. buang sisa air yang menempel rangkaian micro computer dan peringkat: simpan water treatment portable dan hindari dari sinar matahari langsung: buang sisa air minum yang berada pada tabung penyimpanan air hingga kosong, dan semprotan minyak pelumas pada mesin pompa untuk menghindari daratan pada bearing dan dinamobnpb. jagung analis kebencanaangatur mengenai petunjuk teknis jabatan fungsional analis kebencana analis kebencanaannalis kebencanpemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional analis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaanterdiri atas: jabatan fungsional analis kebencanaan ahli pertama, jabatan fungsional analis kebencanaan ahli muda, dan jabatan fungsional analis kebencanaan ahli madya. bagian kedua pangkat dan golongan ruang pangkat dan golongan ruang jabatan fungsional analis kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam yaitu:. penghitungan kebutuhan jabatan fungsional analis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaan ditetapkan oleh ppk. pengangkatan pns dalam jabatan fungsional analis kebencanaananalis kebencananalis kebencanaankebencanaan, pns yang telah diangkat dalam jabatan fungsional analis kebencanaan melalui pengangkatan pertama diberikan angka kredit awal sebesar: (nol) bagi analis kebencanaan ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan sarjana, pangkat penata muda dan golongan ruang iii a, (lima puluh) bagi analis kebencanaananalis kebencanaan ahli muda dengan kualifikasi pendidikan doktor, pangkat penata dan golongan ruang iii c. penilaian angka kredit dilakukan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional analis kebencanaan, pns sebagaimana dimaksud pada huruf setelah diangkat dalam jabatan fungsional analis kebencanaan paling lama (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional analis kebencanaanalis kebencanaanalis kebencanaankebencanaan,analis kebencanaan. pengangkatan jabatan fungsional analis kebencanaananalis kebencanaananalisis kebencanaananalis kebencanaan. pengalaman bidang analisis kebencanaan, sebagaimana dimaksud pada sebelum pns diangkat dalamanalis kebencananalis kebencanaan berupa: pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis bidang analisis kebencanaan. pelatihan yang diberikan bagi analis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaankebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaanrencana skp analis kebencanaankebencanaan direvisi pengelola kinerja, analis kebencanaan menyusun tabel keterkaitan skp analis kebencanaan dengan angka kredit jabatan fungsional sebagai lampiran format skp. analis kebencanaan mengajukan tabel keterkaitan skp dengan angka kredit jabatan fungsional analis kebencanaankebencanaananalis kebencanaan, selain target angka kredit sebagaimana dimaksud pada analis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaan setiap tahun ditetapkan paling banyak: (delapan belas koma tujuh lima) untuk analis kebencanaan ahli pertama, (tiga puluh tujuh koma lima) untuk analis kebencanaan ahli muda, dan (lima puluh enam koma dua lima) untuk analis kebencanaananalis kebencanaan setiap tahun yakni: paling sedikit (sepuluh) untuk analis kebencanaan ahli pertama, paling sedikit (dua puluh) untuk analis kebencanaan ahli muda, dan paling sedikit (tiga puluh) untuk analis kebencanaananalis kebencanaanalis kebencananalis kebencanaan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya. perolehan angka kredit analis kebencanaan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: analis kebencanalis kebencanaananalis kebencanaankebencanaankebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaan disampaikan oleh atasan langsung analis kebencanaan kepada mengusulkan penilaian dan pak melalui pimpinan unit kerja. pengusulan pak analis kebencanaanbina dan instansi pusat:kebencanaanencanaan yang dinilai:bencanaananalis kebencanaankebencanaananalis kebencanaan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan jabatan fungsional analis kebencanaananalis kebencanaanencananalis kebencanaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja analis kebencanaan. pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit jabatan fungsional analis kebencanaanpenetapananalis kebencanaanencanencanaencanaankebencananalis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaan ahli muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi analis kebencankebencanaananalis kebencanaan ahli pertama sampai dengan menjadi analis kebencanaan ahli madya ditetapkan oleh ppk. penetapan kenaikan jenjang jabatananalis kebencanencanencanencanencanencananalis kebencanaan ahli pertama yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi analis kebencanaan ahli muda, membutuhkan jumlah angka kredit paling sedikit (seratus), dananalis kebencanaan ditetapkan oleh ppk. analis kebencananalis kebencananalis kebencanaananalis kebencanaanalis kebencanaananalis kebencananalis kebencanaan. analis kebencana apabila telah diangkat kembali sebagai pns. analis kebencananalis kebencanaanpengangkatan kembali dalam jabatan fungsional analis kebencanaanbencanaan. analis kebencanaananalis kebencanaan. angka kredit sebagaimana dimaksud pada dinilai sebagai pengembangan profesi. analis kebencanaan yang ditugaskan secara penuh luar jabatan fungsional analis kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam analis kebencanaan harus menyampaikan usulan paling lambat (enam) bulan sebelum batas usia pensiun. analis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaan. pembentukan organisasi profesikebencanaananalis kebencanaan dengan melibatkan perwakilan analis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanaananalis kebencanakebencanaan, dan bersediatempat ., tanggal . mengetahui,analisis kebencanaantabel batas tertinggi angka kredit dari pengalaman pangkat golongan angka kredit mel mag topan sunnemu eramata (satu) tahun dan (dua) (tiga) tahun dan (empat)auranya periode penilaian januari s.d. desember tahun . yoo rencana butir kegiatan yan output kinerja terkait butir kegiatan (tempat), (tanggal, bulan, tahun) pegawai yang dinilai,pengusulan penilaian angka kredit jabatan fungsional analis kebencanaan format surat penyampaian bahan usulan penilaian dan pak angka kredit bagi analis kebencanaan kepada yth. pejabat pengusul angka kredit jabatan fungsional analis kebencanaanencanaan dan bukti fisiknya, sebagai berikut: pangkat unit nama nip jabatan golongan kerja ruang hpoin ererenyanan format formulir bahan usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional analis kebencanaan formulir bahan usulan penilaian jabatan fungsional analis kebencanaan inoinnmae (ea sisa instansi masa penilaian bulan. s d bulan. tahun. keterangan perorangan tempardantanaeitan peta pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya goa unsur yang dinilai angka kredit menurut unsur, sub unsur instansi pengusul tim penilai dan butir kegiatan baru jumlah baru jumlah severe tea analisis penanggulangan bencanini men ool surat pernyataan melakukan kegiatan analisis penanggulangan bencana surat pernyataan melakukan tempat, tanggal, tahun kegiatan pejabat pengusul pengembangan profesi surat pernyataan sesanseswannsseapasapvannscasnna melakukan kena kegiatan penunjang bukti bukti kegiatan yang telah dilakukan maa s0operan berencana nee anak (jabatan) dan seterusnya nama pejabat pengusul) sono rotan arena wanara rena dan seterusnya nama penilai nama penilai ii) ketua tim penilai, nama) format surat pernyataan melakukan kegiatan analisis penanggulangan bencana surat pernyataan melakukan kegiatan analisision sbb lko. i3 aa mannanalisisberita acara penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional analis kebencanaan berita acara penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional analis kebencanaan periode penilaian bulan . nomor coco. pada hari ini, tanggal lmdi. tim penilai telah memeriksa sama feses bahan usulan penilaian analis kebencanaan: peka nan dat tim penilai menetapkan analis kebencanaan yang dapat diusulkan untuk pangkat jabatan setingkat lebih tinggi adalah: kata ppp ppp ppa sedangkan analis kebencanaan yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat jabatan setingkat lebih tinggi adalah, gear ovakebencananalis kebencanaanpak penetapan angka kredit jabatan fungsional analis kebencanaan ahli. nomor. instansi: . masa penilaian: . gpemorsemaea ama see ama sea apn anam pemmemana kanjeng sun ter apesemyaeneas meses amanat yang diperoleh kegiatan tugas lawas yang diperoleh dari slemomuwommona o o) \| yang diperoleh dari kegiatan alam bahasa anaasa jenjang sewaan pangkat golongan ruang . asli penetapan angka kredit untuk: pimpinan instansi pengusul: dan analisis kebencanaan yang bersangkutan. ditetapkan di. pada tanggal . pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional analis kebencanaancoret yang tidak perlu kepala badan nasional penanggulangan bencana, ttd. haryanto
bnpb. peralatan. penggunan. pemelihartunjuk pelaksanaan penggunaan dan pemelihara. petunjuk pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaanggunaan peralatan penanggulangan bencana dapat bermanfaat dan dilakukan secara maksimal dalam penanganan korban bencana. petunjuk pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencbab pendahuluan latar belakang kondisi indonesia secara geografis dan struktur geologi terletak pada kawasan rawan bencana, sehingga sering terjadi bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, dan lain lain. oleh karena itu untuk mengantisipasi bencana tersebut diperlukan dukungan peralatan yang memadai sesuai jenis rencananya. peralatan sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama pada saat situasi kedaruratan. peralatan penanggulangan bencana harus dapat diterima dan digunakan baik oleh petugas yang terdapat institusi lembaga terkait maupun oleh korban. pada saat situasi kedaruratanan maupun perairanetpermasalahan sering muncul ketika bantuan peralatan sulit diperoleh, tidak dapat digunakan, tidak berfungsi, tidak berkualitas (cepat rusak), sehingga mengakibatkan korban menjadi semakin lebih banyak. menyadari kondisi tersebut, maka sesuai undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penanggulangan bencana, khususnya dan telah mengamanatkan bahwa tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain adalah perlindungan masyarakat dari dampak bencana. dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya adalah menyiapkan bantuan peralatan yang siap pakai untuk dapat membantu meringankan penderitaan korban bencana. badan nasional penanggulangan bencana bnpb) telah berupaya memberikan dukungan peralatan untuk kesiapsiagaan dan penguatan kelembagaan badan penanggulangan bencana daerah bpbd), khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan standar minimal peralatan. namun demikian bantuan peralatan dari bnpb hanya bersifat stimulan, sehingga daerah diharapkan akan lebih berperan dalam pemenuhan kebutuhan peralatan. bantuan peralatan penanggulangan bencana yang telah diberikan tersebut, harus dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal dengan sumber daya yang terlatih dalam mengoperasikan peralatan penanggulangan bencana. salah satu unsur penting yang harus diperhatikan adalah cara penggunaan peralatan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. selain itu perlu diperhatikan juga bagaimana cara pemeliharaan peralatan tersebut agar tidak mudah rusak dan dapat dipergunakan kembali, serta siap pakai bila sewaktu waktu terjadi bencana. untuk dapat mengunakan dan memanfaatkan serta pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana secara maksimal, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan penggunaan peralatan penanggulangan bencana yang sederhana dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. maksud dan tujuan maksud dari petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai panduan bagi seluruh petugas penanggulangan bencana, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bantuan peralatan penanggulangan bencana. tujuan dari petunjuk pelaksanaan ini adalah agar: peralatan penanggulangan bencana dapat digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, menjaga mutu peralatan sehingga dapat digunakan sesuai dengan prosedur standar dari masing masing peralatan. landaspenanggulangan bencsegara peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana lembaga negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembag( beri aaa pengertianimulai dari kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. pengadaan adalah suatu proses penyediaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. penggunaan adalah suatu kegiatan untuk memanfaatkan suatu barang dengan cara prosedur yang telah ditetapkan. pemeliharaan adalahruang lingkup dan sistematika ruang lingkup petunjuk pelaksanaan penggunaan peralatan bencana meliputi jenis, fungsi dan penggunaan serta pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana. sistematika petunjuk pelaksanaan penggunaan peralatan bencana ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan bab kendaraan bab iii hunian dan peralatan pendukung bab peralatan komunikasi bab penutup bab kendaraan kendaraan diperlukan untuk mendukung pergerakan personil, logistik dan sumber daya lainnya, dari dan wilayah bencana, antara lain untuk evakuasi korban bencana, pengangkutan barang bantuan, angkutan pelayanan kesehatan, angkutan pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan air bersih, serta kegiatan lainnya. jenis kendaraan dibagi berdasarkan rute perjalanan yang harus ditempuh yaitu melalui darat, air, dan udara ambulance pengertian ambulance adalah kendaraan untuk mengangkut dan menangani korban fungsi dan penggunaan fasilitas fasilitas yang ada dalam ambulance kendaraan yang dipakai untuk mengobati dan mengangkut orang sakit atau terluka ke, dari atau antara tempat tempat pengobatan untuk suatu penyakit atau cedera. ambulance ini dilengkapi dengan fasilitas fasilitas sebagai berikut: air split air split adalah alat pembina kaki dan tangan pada keadaan adanya indikasi patah tulang, terdiri dari: buah ritsleting buah inflated plastic pressure penggunaannya: pilih split yang cocok, baca petunjuknya sebelum digunakan, buka ritsletingnya, lengan yang terluka terbelah dalam berat split jari2nya kira2 inch dalam berat, tutup ritsleting. buka tekan tarik kutub dengan menarik keluar, ditiup dengan menggunakan tekanan dari paru2. tekan tangkainya hingga tertutup kembali. melepas dengan cara mengembuskan dan membuka ritsletingnya. peringatan jangan gunakan pada lengan yang terbuka karena tekanan tembakan. apabila terluka harus menggunakan bantal kecil yang steril sebelum dibelah. jika berat dipakai dalam beberapa waktu gunakan kaus kaki hanya untuk menghindari keringat. jangan mengencangkan lengan atau memindahkan dengan cepat pada saat terbelah. pengunaan diatas pesawat harus memonitor tekanan berat untuk menghindari luka syaraf. ukuran tekanan dari spigmomanometer harus cocok untuk memonitor tekanan selama naik turun. transport udara diatas pesawat dipompa tekanan berat bawah 50mm hg. periksa berat split apabila gerakan lengan tidak menambah tekanan dan memutus sirkulasi darah. tekanan yang cukup untuk support lengannya kurangi tekanan setiap menit dan pompa. head mobilization head mobilization dirancang untuk menstabilkan kepala pasien dari goncangan. termasuk dalamnya adalah alas sandaran, bantal kepala, tali pengikat, pengerat, penahan bagian depan atas kepala (dahi) dan penahan dagu. fungsi alat: tali pengikat digunakan untuk mengikat alas sandaran tandu supaya alas sandaran dalam posisi stabil. alas bantal digunakan untuk merekatkan bantal sandaran. penahan dagu dibuka yang didalamnya terdapat bahan yang halus, material yang anti slip untuk menolong kestabilan kepala pasien dari pergerakan goncangan. mengamankan kepala bagian atas (dahi) dengan tali pengikat. penggunaannya: petugas ambulance yang terlatih atau berkompetensi harus membantu kondisi pasien dan mengikuti prosedur penggunaan alat dengan baik. posisi satu petugas diatas kepala dari pasien. diposisikan alas bantal tepat dibawah kepala pasien. meminimalkan gerakan dari pasien. rekaman bantal kepala atas bantal pastikan lubang bantal kepala pas pada kiri dan kanan telinga. rekaman alas bantal bagian kiri, kanan dan atas bantal kepala. buka bantal dari penahan kepala dan tempatkan permukaan yang halus diatas alis mata atau dahi pasien. beratkan pengikutnya. tempatkan penahan dagu yang kedua dibawah dagu.dan hilangkan bagian atas penyangga leher. pastikan pengikutnya terikat dengan erat. base stretched base stretched dirancang untuk menstabilkan stretched dari goncangan. termasuk landasan tandu, penahan tandu, kunci tandu, pengait kunci tandu, tutup landasan dan kunci tutup landasan. fungsi alat: landasan tandu digunakan saat tandu naik turun dari mobil supaya tandu dalam keadaan datar tidak miring. penahan tandu digunakan untuk penahan tandu agar tidak keluar dari landasan tandu. kunci tandu digunakan untuk menstabilkan tandu dari guncangan. pengait kunci tandu digunakan untuk membuka kunci tandu. kunci tutup landasan digunakan untuk membuka dan menutup tutup landasan. penggunaannya: petugas ambulance yang berkualitas harus membantu kondisi pasien dan mengikuti prosedur penggunaan alat dengan baik. ketika memasukkan tandu dorong, petugas harus mengangkat dan menahan berat dari tandu dorong, pasien, dan peralatannya pada ketinggian yang cukup sampai tandu dorong dalam keadaan terlipat masuk mobil. gunakan kunci tandu untuk menstabilkan tandu dengan memutar kanan lalu mendorongnya agar tandu terkunci (posisi stabil). untuk menurunkan tandu tarik pengait kunci tandu kemudian tarik kunci tandu dan putar kekiri. turunkan tandu dorong. buka kunci tutup landasan dengan memutar tombol tekanan kemudian angkat keatas tutup landasan. (di bawah tutup landasan digunakan untuk menyimpan scoopstretcher). untuk menutup kembali tinggal menurunkan saja tutup landasannya dan akan secara automatis terkunci sendiri. folding stretched folding stretchedlapangan. folding stretched terbuat dari aluminium dan nylon reinforced vinyl fabric. ukuran panjang 2100mm tinggi lebar berat penggunaannya keluarkan tandu lipat dari tas lalu buka tali pengikat tandu lipat. bentangan folding dengan bagian kaki disebelah bawah. pegang kedua belah ujung folding (kiri kanan) dengan menggunakan kedua belah tangan lalu tarik samping (kiri kanan). tekan kedua kuncian yang ada dibagian bawah folding sampai folding benar benar terbuka (matras terlihat mengenang). long spine board long spine board digunakan untuk memberikan pertolongan pertama untuk pasien cedera punggung. ukuran panjang lebar 410mm berat jll.kg sabuk pengaman dengan menguncinya pcs maximal berat pasien kg. penggunaannya posisi long spine board dibawah, letakkan pasien atas long spine board. pasang sabuk pengamanjs central gas system central gas system terdiri dari: tabung oksigen regulator oksigen kepala tabung pin index nepal elo selang tekanan tinggi kran off keluaran oksigen wall outlet) flowmeter oxygen humidifer nasal annual face mask annual penggunaannya buka kran tabung oksigen satu. cek isi tabung dengan melihat meter regulator oksigen yang ada. pastikan bahwa oxygen terisi atau cukup untuk perjalanan tanjakan tempuh. buka salah satu kran on off posisi dengan cara memutar isi botol pelembab humidifier) yang berada pada wall outlet dengan memutar botol berlawanan arah jarum jam, isi dengan air agua sebatas garis yang tertera dibobol. buka flowmeter perhatikan meter harus naik dan botol pelembab humidifier) keluar gelembung udara setelah itu tutup kembali flowmeter. sekarang posisi central gas siap digunakan. bila ada pasien yang membutuhkan tinggal pasang nasal manula pada humidifier dan lalu hubungkan hidung pasien, atur keluaran oksigen sesuai kebutuhan dengan cara memutar flowmeter. bila flowmeter turun gelombang udara tidak ada kemungkinan oksigen habis. bila oksigen habis tutup kran on off satu posisi off kemudian buka kran dua posisi on. buka flowmeter perhatikan meter harus naik dan botol pelembab keluar gelembung udara cara mengganti oksigen, buka regulator oksigen dengan cara memutar kran regulator berlawanan arah jarum jam. lepaskan pengikat oksigen dengan menarik terdekatnya. keluarkan tabung oksigen dan ganti dengan tabung yang baru. pasang perekat tabung, pasang regulator oksigen dengan memutar searah jarum jam. buka kran tabung pastikan tabung oksigen tidak ada kebocoran. cek isi tabung dengan melihat regulator. wall asteroid sphygmomanometer alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah. unit ini mempunyai bracket yang sangat kuat menempel dinding dengan sekrup. sesuaikan peralatannya dan kenangan umurnya. kemudian pasangkan selang spiral menggunakan luar dan masukkan pada lubang yang ada pada bracket dan gantungan. penggunaannya pertama, pasangkan manset pada lengan kiri bagian atas. pemasangan asetnya harus rapi, berlawanan dengan bagian tissue lembut. ketika tidak dipompa maka tidak ada tekanan pada arteri. manset dipasangkan tengah lengan bagian atas maka selang karet penunjuk letaknya didalam otot lengan sebelah atas. pada saat pengukuran, lengannya benar benar diluruskan begitu pula sikunya dan juga harus benar benar kelas. setelah pemasangan manset, udara dipompa keseluruhan sistemnya dengan kutub yang tertutup. setelah manset dipompa, pasien harus benar benar diam dan menggunakan tekanan yang dipasangkan untuk menghindari kerusakan atas kekacauan pengukuran tekanan udara. udara dibiarkan keluar dari manset dengan ibu jari menekan ringan pada kutub merah. kecepatan keluarnya udara dapat diatur regular dengan kutubnya. pada millimeter pertama gerakan tombolnya, keluarnya udara mm atau sekitar per detik dari manset. semakin keras tekanan pada kutubnya, semakin cepat udara yang keluar. tangan kiri memegang statescope untuk mendeteksi symbolic dan diastolik. setelah mendeteksi tekanan bawah dan tekanan atas darah, tekan bawah penuh kutubnya sampai posisi terbuka. ini menjamin bahwa pemakaian ulang dari manset, udaranya sudah benar benar keluar. tekan perlahan tombol jarum petunjuk bagian atas dan kutubnya kembali tertutup. kemudian dapat memulai kembali pengukuran berikutnya. tandu dorong tandu dorong rol merupakan penemuan hasil rancangan tandu dorong pasien yang mempunyai pegangan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan. penggunaan professional tandu dorong ini minimum digunakan oleh dua orang petugas yang telah mengikuti latihan dan orang penolong. keistimewaan dari tandu dorong ini termasuk ikat pinggang pengaman pasien, matras yang bersekat sekat, sandaran belakang yang dapat diatur, rel bagian samping yang dapat dinaikkan dan diturunkan, jepitan kaki, kunci keselamatan bagian bawah, dan dapat digunakan sebagai kursi yang posisinya dapat disesuaikan. penggunaannya pengoperasian tandu dorong minimum membutuhkan orang petugas yang terlatih. kedua petugas mungkin juga bisa membutuhkan bantuan pada waktu mengangkat beban yang berat. ikuti standar prosedur penanganan pasien darurat ketika mengoperasikan tandu dorong. selalu berada setiap saat disisi pasien dan selalu gunakan sandaran belakang. kontrol ujung dari tandu dorong setiap saat pada saat pasien berbaring diatasnya. merubah posisi kursi: untuk merubah tandu dorong posisi kursi, petugas kontrol berdiri pada ujung kepala tandu dorong. rendahan sandaran belakang yang dapat dirubah posisi yang paling rendah. genggam pipa silang kaki roda dengan menggunakan satu tangan dan tekan bawah tangkai kursi yang dapat dirubah dengan tangan yang lain. menaikkan atau menurunkan kerangka dengan cara menarik keatas atau menekan kebawah pipa silang kaki roda untuk merubah posisi tandu dorong. lepaskan tangkai kursi yang dapat dirubah posisi tandu dorong sesuai yang diinginkan. beberapa gerakan bisa atas atau bawah mungkin diperlukan untuk mengunci. sesuaikan tandu dorong sampai batang kontrol sesuai dengan beratnya. rubah sandaran belakang yang dapat dirubah posisi yang diinginkan. melipat kaki tandu dorong: melipat tandu dorong pada waktu pasien berada diatasnya minimum harus ada petugas dan satu penolong. ketika melipat tandu dorong pada waktu pasien berada diatasnya, beritahukan pasien apa yang akan petugas lakukan. pastikan bahwa pengaman pasien telah terpasang dengan aman. petugas berdiri saling berhadapan masing masing pada setiap ujung dari tandu dorong. genggam kerangka dari tandu dorong dengan tangan bagian bawah. penolong: berdiri depan ujung dari tandu dorong, menghadap ujung kaki. letakkan kaki tandu dorong terdekat roda transport untuk mencegah tandu dorong untuk bergerak pada waktu petugas memulai prosedur melipat. petugas dan penolong melipat bagian bawah. roda bergerak dari arah penolong arah ujung dari tandu dorong. penolong menjauh dari arah tandu dorong. petugas operator melanjutkan merendahkan tandu dorong sampai bagian bawahnya benar benar dalam posisi terlipat. melepaskan tandu dorong: melepaskan tandu dorong pada waktu pasien berada diatasnya harus dengan orang petugas terlatih. pada waktu melepaskan tandu dorong ketika pasien berada diatasnya, beritahukan terlebih dahulu kepada pasien apa yang akan dilakukan. pastikan ikat pinggang pengaman pasien telah terpasang dengan aman. kedua petugas saling berhadapan pada bagian ujung dari tandu dorong, menggenggam kerangka tandu dorong dengan kuat. angkat tandu dorong pastikan bagian bawahnya benar benar tidak terlipat dan terkunci. tekan kontrol tangkai bagian bawah dan rendahan tandu dorong sampai benar benar terlipat. melipat tandu dorong: untuk melipat tandu dorong yang dalam posisi kosong, genggam ujung kerangka, dirobohkan tandu dorong sampai roda kuatnya keatas. menggulung tandu dorong dan kursi: menggulung tandu dorong dan kursi dengan mulus, jika mungkin pada permukaan yang rata atau tanpa halangan. menggulung pada halangan yang rendah seperti gerbang pintu persegi, tarik atas roda dan ulangi pada jalan roda. hindari halangan tinggi seperti pinggiran jalan sebisa mungkin. jika harus menyeberang pada halangan tinggi dengan tandu dorong, angkat kerangka utama tandu dorong dan pipa silang roda muat dan bawa menyeberang halangan. jangan menyeberang halangan tinggi dengan kursi. walaupun mencari suatu rute alternatif atau mengubah kursi menjadi tandu dorong dan membawanya menyeberang halangan. scoop stretched scoopstretcherserius atau cedera belakang. untuk penyimpanannya tandu ini dapat dilipat. simpan tempat yang bersih dan kering. scoop stretched terbuat dari aluminium. ukuran panjang maximum panjang minimum panjang waktu terlipat tinggi 60mm lebar berat sabuk pengaman dengan menguncinya pcs maximal berat pasien kg. penggunaannya posisi tandu melebar dibawah bahu pasien. atur panjang tandu disesuaikan dengan tinggi pasien. untuk melepaskan kuncinya tekan tombol merah dengan menggunakan ibu jari. geser dengan hati hati kedua sisi dari tandu dibawah pasien sampai menguncinya saling ketemu dan terkunciselalu bersihkan dan periksa mekaniknya setelah digunakan. periksa kunci kuncinya dan beri minyak setiap bulan. bag valve mask bvm) manual resuscitator alat ini dipakai untuk membantu pernapasan pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan. bag valve mask resusitasi dengan bahan silicon kwalitas tinggi yang dapat steril dengan autoclave, mempunyai dua model anak dan dewasa, universal facemask yang transparan sehingga dengan mudah pemakai dapat memonitor mulut pasien, dilengkapi dengan penampung oksigen, valve dilengkapi dengan safety lever yang berfungsi untuk membatasi tekanan dan aliran oksigen pasien sehingga mengurangi resiko pengembangan pada perut pasien. penggunaannya: pasang gabungkan bag valve mask menjadi satu kesatuan, dan apabila dibutuhkan maka sambungan penampung oksigen oxygen reservoir) dan selang oksigen daging kemudian sambungan selang oksigen flowmeter, arahkan safety lever posisi mengarah dengan mask , buka oksigen dengan memutar flowmeter liter menit. pasang masker mulut pasien dan tekan masker supaya tidak ada kebocoran kemudian lakukan bagging resusitasi dengan memeras bag resusitasi secara teratur, pada umumnya per detik. amati pergerakan rongga dada dan ulangi setiap detik. cardiology stethoscope alat ini digunakan untuk mendengarkan detak jantung pasien. stethoscope ini dilengkapi dengan dual head diaphragm, yaitu diaphragm kecil untuk low frequency dan diaphragm besar untuk high frequency. diaphragm ini mudah diganti dengan memutar pada lingkaran kepala diaphragm. penggunaanya: pasang headset stethoscope telinga pemakai (user) lalu pasang kepala diaphragm dada pasien kemudian tekan supaya detak jantung pasien terdengar dengan jelas pemeliharaan fasilitas fasilitas yang ada dalam mobil ambulance: central oxygen oxygen cylinder atau umumnya disebut tabung oksigen, untuk tabung oksigen ini pada bagian usianya perlu diperhatikan, karena untuk pengisian oksigen bagian regulator yang semula tersambung pada tabung harus dilepas. dengan seringnya dilepas maka kemungkinan ulir tersebut menjadi halus, untuk itu pada pemasangan regulatory diperlukan seal tape. oksigen regulator atau umumnya disebut meter oxygen, bagian yang perlu diperhatikan yaitu pada waktu pemasangan pin indeks. bagian pin index ada dua lubang yang fungsinya untuk meluruskan saluran oksigen masuk. jadi pada waktu memasang pin index meyakinkan bahwa dua pin index yang ada oksigen regulator telah masuk pada lubang yang ada ipin index, lalu kenangan dengan memutar gagang baut pada regulator. oxygen valve atau umumnya disebut kran oksigen, pada alat ini yang perlu diperhatikan adalah skrip yang ada pada bagian atas kran. karena fungsi kran ini untuk membuka dan menutup saluran oksigen, maka kemungkinan yang terjadi adalah skrip yang ada diatas kran menjadi kendor. untuk itu apabila dirasakan fungsi kran kurang sempurna maka permasalah skrip yang ada diatas kran. oxygen wall outlet atau umumnya disebut oksigen dinding, perlu diperhatikan bahwa pada bagian tengah oksigen dinding ini adalah katup saluran oksigen, jadi pada waktu memasang flow meter perhatikan bahwa pin saluran oksigen flow meter tepat ditengahnya sehingga dapat menekan katup saluran oksigen yang ada ditengahnya agar oksigen bisa mengalir flow meter. flow meter oxygen with humidifier atau umumnya disebut air pelembab, alat inilah yang sangat memerlukan perawatan rutin, karena sesuai dengan fungsinya sebagai pelembab, maka air yang ada ditabung ini kemungkinan cepat berkurang, untuk itu segera isi air sesuai dengan batas yang telah ditentukan. nasal oxygen oxygen mask atau umumnya disebut masker oksigen, biasanya alat ini disebutnya barang disposable atau barang habis pakai. dengan demikian perlu diperhatikan bahwa masker oksigen ini harus diganti dengan yang baru apabila akan digunakan untuk pasien yang baru. stretched untuk alat ini biasanya disebut brankas dan tidak begitu rumit untuk perawatannya, pada umumnya yang diperlukan hanya memberikan oli atau oil grease pada bagian engsel kaki dan tangan. selain itu diperlukan pula pemeriksaan mur dan baut apakah ada yang kendor atau terlepas. mobil rescue dan rescue komando pengertian mobil rescue mobil rescue adalahmobil ini juga dilengkapi dengan bracket dudukan untuk membawa perahu karet. fungsi dan penggunaan mobil rescue mobil rescue berfungsi pemantauan lapangan serta penyelamatan disaat bencana sekaligus untuk kaji cepat lokasi bencana. pengertian mobil komando mobil komando adalah kendaraan operasional para pengambil keputusan pengambil kebijakan dalam memantau lapangan disaat bencana. fungsi dan penggunaan mobil komando mobil komando berfungsi untuk kendaraanpemeliharaan mobil rescue dan mobil komando perawatan rutin mobil rescue dan komando sesuai dengan standar pabrikan dan kemasan mobil minimal dua hari sekali. mobil komunikasi pengertian mobil komunikasi adalah merupakan mobil yang berisi peralatan komunikasi seperti sat, handphone satelit, radio ssb, radio rig vhf, repeater vhf, radio ip, telepon ip, dan radio ranking serta berisi peralatan pendukung lainnya diantaranya buah computer, buah printer multifungsi, buah video camera, buah camera digital, buah camera video conference, set audio dan microphone, buah camera tahan cuaca, buah tv, ac, buah velvet, buah tenda tiup, megaphone, modem spa, alat pemadam api ringan, medical kit, headset, bluray player, dan gps. fungsi dan penggunaan fasilitas fasilitas yang ada dalam mobil komunikasi: kendaraan yang digunakan untuk melakukan komunikasi daerah bencana antara bnpb, bpbd, petugas tempat bencana, dan pihak terkait lainnya untuk memudahkan koordinasi dan memudahkan pengambilan keputusan terbaik dalam proses menghadapi dan menanggulangi bencana terjadi melalui komunikasi data, suara, video. penggunaan inch max ew inch digunakan apabila kendaraan mengalami kesulitan dalam melalui medan berat. seperti jalan berlumpur atau tanjakan curam untuk itu disediakan inch max ew yang spesifikasinya sudah disesuaikan dengan bobot kendaraan dengan cara pengoperasian sebagai berikut: posisi inch berada depan menjadi satu dengan bubar. buka cover penutup connector remote inch inch nya. masukkan socket connector remote inch inch nya. sesuaikan nok connector remote dengan connector inch, lalu masukkan inch tersebut. setelah masuk putar connector remote arah kanan sampai terdengar suara klik. apabila sudah terdengar klik remote tersebut sudah bisa digunakan. untuk mengeluarkan sling inch tekan push know remote arah out sesuai dengan kebutuhan jarak yang dibutuhkan untuk mengaitkan hook inch tersebut. setelah hook inch tersebut dikaitkan tekan push knob pada remote arah untuk menarik sling inch tersebut. pada saat pengoperasian inch disarankan mesin kendaraan tetap menyala. outrage manual faktor penunjang untuk penyeimbang body kendaraan pada saat antenna sat beroperasi disediakan outrage manual sebanyak titik pada kendaraan. terdapat jenis outrage manual: outrage lipat (bagian depan kanan dan kiri) outirger fix (bagian belakang kanan dan kiri). cara pengoperasiannya adalah sebagai berikut: posisi outrage lipat bagian depan berada dalam bubar depan. untuk menurunkan lipatan outrage tersebut dengan menarik pull knob pada outrage dan menurunkan outrage tersebut. setelah langkah ke turunkan outrage sampai terdengar suara klik, apabila mendengar maka outrage tersebut sudah bisa digunakan. untuk menurunkan bantalan outrage putar mata pemutar (lingkaran merah) dengan engkol yang telah disediakan (engkol panjang) untuk memutar mata tersebut, putar engkol kembali arah kanan untuk menurunkan bantalan tersebut dan disesuaikan tinggi yang diinginkan. untuk menaikkan bantalan tersebut putar arah kiri. untuk mengembalikan outrage pada posisi standby, lakukan langkah sebaliknya. outirger roadside cara pengoperasiannya adalah sebagai berikut: ambil engkol tuas yang sudah disediakan. pastikan daerah untuk bantalan outrage harus rata. masukkan engkol tuas pemutar outrage manual yang sudah disediakan kemudian diposisikan mata pemutar outrage dengan engkol pemutar. untuk menurunkan bantalan outrage sebelah kiri putar engkol tuas pemutar kea rah kanan sampai bantalan outrage tersebut sampai pada ground, begitupun untuk outrage sebelah kiri setelah kedua bantalan outrage menyentuh ground samakan ketinggian sebelah kiri dan kanan. untuk mengembalikan posisi bantalan outrage posisi semula lakukan langkah langkah sebaliknya. side foldable ladder side foldable ladder berada pada bagian body sebelah kanan belakang. tangga berfungsi sebagai alat bantu menuju roof deck serta selain untuk maintenance antenna radio telecommunication maupun optional equipment yang terletak pada roof. cara pengoperasiannya adalah sebagai berikut: pada saat posisi standby,tangga tersebut permukaannya rata dengan body. untuk menggunakan tangga tersebut harus menaikkan tuas pengunci. setelah pengunci terbuka maka tarikh tangga arah belakang sampai posisi tangga tersebut keluar. tangga siap digunakan. owning owning ini dapat digunakan saat hujan maupun menahan sinar terik matahari pada saat kendaraan sedang beroperasi. cara pengoperasiannya adalah sebagai berikut: letak owning terdapat pada atap sebelah kanan tepatnya atas hatch side door sebelah kanan. untuk engkol tuas pemutar berada dalam ruang operasional. langkah pertama lepaskan terlebih dahulu pengikat kain tenda. langkah kedua, ambil engkol tuas pemutar owning kemudian masukkan mata engkol tuas tersebut cincin pemutar tenda yang berada sebelah kiri pojok tenda owning tersebut. pegang hand grip paling atas dengan tangan kanan. pegang hand grip kedua dengan tangan kiri. setelah kedua hand grip dipegang, putaran engkol tuas arah kanan untuk mengeluarkan tenda tersebut jarak keluar dari tenda tersebut adalah meter. apabila sudah terasa keras pada saat memutar engkol tuas sudah dapat dipastikan bahwa tenda sudah dalam posisi full terbuka. untuk menutupnya kembali, putar engkol tuas pemutar arah kiri. untuk pengoperasian tenda owning, pastikan kondisi tempat harus memungkinkan untuk mengoperasikan tenda owning tersebut. ingatlah untuk selalu melepas dan memasang sabuk pengikat kain tenda tersebut. antenna telescope mast sebelum mengoperasikan telescope mast pastikan pada panel aliran listrik dari genset atau pln sudah tersedia dan mcb untuk outlet air compressor sudah dalam posisi on. cara pengoperasiannya adalah sebagai berikut: buka cover telescope mast roof. pastikan stop kontak compressor sudah terpasang pada outlet ruang compressor. apabila sudah terpasang maka pilot lamp pada remote akan menyala. jika pilot lamp pada remote compressor sudah menyala maka telescope mast sudah dapat digunakan dengan menekan tombol untuk menaikkan telescope mast dan tombol down untuk menurunkan telescope mast. sedangkan tombol off berfungsi untuk menghentikan telescope mast jika ketinggian yang kita inginkan sudah tercapai. permasalah tempat operasional apakah sekelilingnya terdapat pepohonan atau kabel listrik karena akan mengganggu proses pengoperasian telescope mast tersebut. perhatikan pressure gauge yang terdapat pada komperlamen tersebut tekanan max dari compressor untuk menaikkan antenna tersebut adalah bar. apabila melebihi dari tekanan yang ditentukan maka akan mengakibatkan kerusakan komponen dari antenna tersebut. sliding generator set sliding generator set genset berfungsi untuk memudahkan maintenance genset. seperti penambahan air acc, pemeriksaan oli mesin yang tidak bisa dilakukan apabila posisi genset berada ruang genset pada kendaraan. cara pengoperasiannya adalah sebagai berikut: posisi genset berada bagian belakang kendaraan. pada saat standby posisi genset tersebut berada dalam ruang. peringatan: jangan menyalakan genset terlalu lama apabila posisi genset masih standby karena akan menyebabkan over heat pada genset tersebut. bukalah baut pengunci yang berada atas rel genset setelah baut tersebut dibuka maka tarikh genset tersebut kea rah luar sampai dengan lubang pengunci kedua pas atau rata dengan yang menempel pada bracket sliding. apabila sliding genset sudah terkunci pada pengunci kedua maka genset tersebut sudah dapat digunakan. peringatan: sebelum menyalakan genset tersebut pastikan rounding bar dan kabel sudah terpasang. untuk mengembalikan posisi genset kembali posisi standby lakukan langkah langkah sebaliknya. panduan penggunaan sat bergerak mobile sat) cara pengoperasian secara auto buka penutup antenna gps (samping kanan kendaraan) tekan saklar power ke: tunggu beberapa saat sampai gps valid (gps vd)"), sehingga layar controller seperti bawah ini: auto start) manual (plus operasi auto): tekan tombol start , antenna akan bergerak otomatis mengarah satelit. layar akan menampilkan gerakan elevasi, polarisasi, dan azimuth. setelah itu, layar controller akan berganti membaca modem dan melakukan fine tuning soft track) jika gps not valid, antenna tidak bisa digerakan secara otomatis )setelah menit, jika arah antenna telah sempurna, lampu led modem lock akan menyala diikuti lampu led modem satellite online menyala serta led tx berkedip. masa siap digunakan untuk menutup antenna, tekan tombol show selama detik tekan tombol dish closed , antenna akan bergerak menutup arah depan dan lampu led dish show akan berkedip. setelah antenna benar benar menutup sempurna lampu led dish show akan menyala terus. matikan controller j)) tutup pintu penutup gps (samping kanan kanan kendaraan). cara pengoperasian secara manual saat controller sat sudah siap tekan tombol plus inu ko) start) manual plus) muncul menu jenis pengoperasian manual, tekan tombol plus auto start) manual plus) layar menampilkan kecepatan motor penggerak. jika ingin merubah tekan tombol untuk menaikkan dan untuk menurunkan kecepatan motor penggerak. tekan start untuk memulai menggerakkan mengarahkan sat secara manual. manual plus tekan tombol el , untuk menaikkan elevasi antenna. tekan tombol pol untuk memutar polarisasi. tekan tombol az untuk memutar azimuth. tekan tombol plus dan min sampai posisi yang diinginkan.komunikasi video conference pastikan jaringan internet sat sudah tersambung dengan baik dan gunakan atau komputer (sebelah kanan) sebagai display dan microphone untuk berbicara. pilih "video call" untuk komunikasi video atau "voice call" untuk komunikasi suara dengan memasukkan alamat akan dituju. j . tenda tiup pengembangan tenda tiup teda sebelum dikembangkan harus diberikan alas yang sudah disediakan. untuk mengisi angin pentil udara ditekan sambil diputar searah jarum jam untuk membuka pentingnya, lalu diisi angin menggunakan ujung bagian peniup pada blower. jika kondisi tenda belum dapat mengembang secara maksimal maka gunakan kompresor untuk dapat mengisi tenda tiup secara maksimal. agar lebih memudahkan dalam mengisi angin, sebaiknya diperhatikan agar tidak ada bagian tenda yang terlipat saat diisi angin. setelah tenda mengembang dengan sempurna, pentil ditutup dengan cara memutar berlawanan jarum jam dan tali diikatkan pada pasak atau pohon disekitar tenda tiup tersebut. pengemasan tenda tiup untuk mengembuskan tenda, dilakukan dengan cara membuka pentil diputar searah jarum jam sambil ditekan. juga dapat dibantu dengan cara menyedot angin keluar, yaitu dengan menempelkan bagian penyedot angin pada blower. tenda jangan diinjak untuk agar tidak memperpendek masa pakai tenda tiup karena dapat merusak struktur kerangka tenda. skema alur diagram perangkat dalam mobil komunikasi skema diagram peralatan como sa pemeliharaan mobil komunikasi: mobil: perawatan mobil secara berkala sesuai dengan ketentuan pabrikan, mobil minimal dua hari sekali dihidupkan. genset: periksa oli mesin pada level yang telah ditentukan oleh pabrikan. peralatan mekanik pemberian pelumas pada perangkat mekanik bagian bagian bergerak seperti pada sat, tiang teleskopik, dan outirger. truk serba guna pengertian truk serba guna adalah kendaraan angkut yang digunakan untuk mengangkut segala kebutuhan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. fungsi dan penggunaan truk serbaguna: truk serba guna berfungsi untuk evakuasi korban bencana dan mengangkut barang pemenuhan kebutuhan dasar. truk serba guna dilengkapi: which bemper bagian depan. towing hook bemper bagian belakang bak. bangku dalam bak truk yang digunakan untuk para personil dapat dilipat. radio komunikasi rig) memiliki frekuensi yang sama dengan handy talkie. alat alat penanganan dasar bencana terdapat dalam box toolkit sepertiwhite diatas bak truk dapat digunakan untuk menarik barang barang keatas bak truk. mobil tersebut juga dilengkapi dengan genset yang berfungsi untuk menghidupkan (empat) lampu sorot serta jadi sumber listrik untuk perangkat listrik lainnya. pemeliharaan truk serba guna: perawatan truk serba guna pada truk serba guna. mobil dapur lapangan pengertian mobil dapur lapangan adalah kendaraan untuk mengolah bahan makanan. koja fungsi dan penggunaan fasilitas fasilitas yang ada dalam mobil dapur lapangan: mobil dapur lapangan berfungsi untuk memasak dan menyiapkan kebutuhan pangan. mobil dapur lapangan juga dilengkapi dengan (tiga) tangki air bersih yang berada atas box. mobil tersebut juga bisa operasikan dimalam hari karena telah dilengkapi dengan lampu penerangan. peralatan yang ada dalam mobil dapur lapangan ini adalah: genset freezer pembeku tiga tungku kompor permanen dua tungku kompor lapangan dua penanam nasi lpg satu alat pemadam kebakaran tabung gas peralatan keperluan masak lainnya tenda lemari dan meja dapur dua kipas angin permanen dan satu kipas penggunaannya: menyiapkan mobil dapur lapangan: buka pintu belakang dan pintu samping turunkan box peralatan unit) turunkan kompor lapangan portable unit) pasang tangga pasang tenda yang ada diatas mobil keluarkan genset dengan kunci letter ,lalu pasang penyangganya turunkan tabung pemadam tempat yang mudah terjangkau cara mengalirkan gas: pasang selang regulator tabung gas lalu dikencangkan tabung) buka kran tabung gas posisi open buka kran selang gas dan (posisi open) lalu buka kran yang ada tengah pipa kuning (jalur gas) lihat petunjuk pengaturan tekanan volume gas, atur valvenya posisi diatas bar untuk mengalirkan gas arah penanam nasi, buka kran (jalur pipa kuning) yang letaknya sebelah kiri bawah kompor yang ada diatas mobil untuk mengalirkan gas kompor permanen yang diatas mobil, buka kran yang ada bawah kompor paling kanan (yang menyambung langsung dengan pipa) untuk mengalirkan gas kompor portable yang ada lapangan,buka kran yang ada ditengah bawah kompor yang ada diatas mobil (kran yang menyambung langsung dengan selang gas yang menuju bawah) terdapat dua kran untuk dua kompor cara mengalirkan air untuk memasak dan mencuci: isi tabung air yang terdapat atas mobil (ada tiga tabung dengan kapasitas keseluruhan liter) buka kran kran yang terletak pipa silver (jalur air) ada tiga kran untuk tiga tabung yang ada atas bukaan atau untuk mengalirkan air wastafel mengaktifkan genset listrik: pilih posisi engine switch genset pada posisi tarik tali starter yang ada sisi kiri genset tunggu hingga mesin genset suaranya stabil cek pada voltmeter tegangan sekitar masukan steker colokan listrik pilih posisi circuit baker genset pada posisi agar listrik bisa mengalir. cara menyalakan listrik: pilih posisi circuit baker yang ada dalam mobil pada: posisi untuk listrik dari genset posisi: untuk listrik dari pln posisi: netral tekan saklar untuk menghidupkan lampu dan kipas angin masukan steker (colokan) freezer stop kontak untuk menghidupkan freezer cara menyalakan penanam nasi: pasang dua buah selang gas pada penanam nasi lalu kenangan putar kran gas warna hitam yang ada penanam nasi posisi open tekan tombol pemantik (ignition) posisi angka hingga api kecilnya menyala setelah itu tekan tombol masak (cook) posisi angka untuk menanak nasi, sampai posisi api menyebar atur valve (warna hitam) untuk mengatur besar kecilnya api cara menyalakan kompor gas lapangan (portable): pasang selang gas pada kompor lalu kenangan putar valve gas yang letaknya tengah pada posisi open nyalakan kompor dengan pemantik api atur valve yang ada sebelah kanan dan kiri untuk menyesuaikan aliran gas dan angin putar valve gas yang letaknya tengah pada posisi stop tutup cara menyalakan kompor gas yang ada mobil: putar pilot kran kran gas kecil) warna hitam arah open nyalakan kompor dengan pemantik putar kran gas besar warna merah untuk mengatur besar kecilnya api putar pilot kran kran gas kecil) warna hitam arah stop tutup pemeliharaan mobil dapur lapangan: perawatan mobil dapur lapangan. berikut adalah hal hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan mobil dapur lapangan: sebelum: periksa bensin genset sebelum nyalakan jangan sampai kosong karena akan mempengaruhi kerja genset yang berakibat kerusakan pada alat alat listrik. pastikan regulator gas terpasang dengan benar. sumber daya listrik dari genset boleh dipakai setelah suara bunyi genset stabil jangan membuka pemantik api terlalu besar yang berakibat api kompor menyala langsung besar. pastikan semua valve selang gas terpasang dengan benar dan kencang. bila tercium bau gas berarti ada kebocoran. bila kompor sudah menyala valve pemantik harus tutup kembali (valve kecil warna hitam). perhatikan jalur dan selang gas. sesudah: bersihkan semua peralatan yang telah digunakan. simpan kembali peralatan yang telah digunakan ketempat semula atau yang disediakan. mobil penjernih air tawar water treatment vehicle) pengertian mobil penjernih air tawar water treatment vehicle) adalah mobil yang berguna untuk mengolah air baku menjadi air siap minum. fungsi dan penggunaan mobil penjernih air water treatment vehicle): peralatan penjernih air langsung minum yang dapat membuang partikel yang berbahaya dalam sumber air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. sumber air baku diproses melalui sistem ultrafiltrasi terlebih dahulu sebelum diproses water perifer. dalam kasus ini dicontohkan air banjir. air banjir ini melalui terlebih dahulu tabung favorit chlorinator) kemudian melalui pompa hisap. air banjir setelah keluar dari pompa hisap tersebut diproses dicampur dengan cairan kimia koagulan yang diatur oleh dosing pump dengan tujuan supaya kotoran kotoran tersebut dapat menggumpal. setelah itu melalui suatu proses secara bertahap dalam tangki air, air tersebutreverse osmosis) dalam tahapan proses penyaringan sebagai berikut: screen saringan screen saringan yang berfungsi menahan menyaring kotoran kotoran besar, screen saringantabung favorit:air siap diproses oleh media filter tahap pertama setelah air baku masuk siap diproses dengan tekanan pompa menuju filter pertama tabung pertama. tabung pertama terdiri dari pasir silika, bangka dengan dicampur greenland manganese biru) fungsi menyaring partikel padat mengurangi tingkat kekeruhan dalam air morbidity) mengurangi kadar besi dalam air. cara pengunaan:dua setelah air diproses pada filter maka air akan melalui filter kedua, air siap diproses isi karbon aktif calon fungsi carbon active, menyaring bau, warna, organic, penggantian media bulan. cara pengunaan: secara prinsip kerja backlash, rise dan backlash dilakukan dengan cara yang sama seperti filter tahap pertama, yaitu dengan caratiga dan tahap keempat setelah air diproses pada filter maka air akan melalui filter ketiga dan filter keempat, air siap diproses isi cation exchange resin lanes lewati fungsi sebagai softener menghilangkan kesadahan, kapur dalam air. cara pengunaan: mesin pada awal pengoperasiannya dalam keadaan sudah aktif cukup dilakukan backlash, fast rising dan in serve (sebagai fungsi filter). pada saat filter mulai tidak aktif, maka softener tersebut harus dilakukan regenerasi (pengaktifan kembali): merupakan proses pengaktifan cation exchange resin dimana dilakukan pada saat mulai jenuh, untuk regenerasi rutin, (secara umum dilakukan setiap minggu sekali) proses kerja isi brain tank dengan (garam) sebanyak kg, isi brain tank dengan air dengan memutar valve posisi brain fill. setelah penuh putar posisi valve kearah regeneration, maka air pada tangki garam akan tersedot secara perlahan hingga, lakukan proses ini hingga air dalam tangki garam habis, dan setelah air habis lakukan hal berikut ini. putar valve posisi backlash, lakukan hal ini hingga air tidak asin lagi lalu lanjutkan tahap berikut. putar valve posisi fast rise, cek hingga tds air masuk tds air keluar. setelah dilakukan pengecekan maka valve siap diputar kearah in serve untuk proses filter. air siap diproses menuju filter cartridge mikron pada proses ini air akan melalui filter buah cartridge ukuran (size ), sedimen mikron mikron, berfungsi menyaring kotoran dengan ukuran mikron mikron spesifikasi produk cartridge size daya saring mikro meter mikro meter. proses air masuk menuju ultra filtrasi mikron) tahapan proses pemurnian air minum see. dengan tekhnologi reverse osmosis lampion selatan keke" man 3n tera "te sad eng laweyan pep gani ipa amp aan control air baku ban bertani dena gaga proses si) ng. .an tinggi (oo intan sate mung reverse osmosis watermark system ballvalve kata proses produksi ultra filtrasi mikron pressure operasi pada posisi bar. peningkatan pada pressure berarti terjadi pemampatan penyumbatan sehingga harus dilakukan backlash. proses backlash dilakukan setiap produksi liter atau minimal (satu) kali setiap hari dengan cara menutup valve tutup valve ,tutup valve dan buka valve buka valve maka air akan mengalir arah air pembuangan proses rise cross flow dilakukan dengan cara: tutup valve dan buka valve dan proses produksi, dilakukan dengan cara: tutup valve dan buka valve dan maka air siap masuk dalam tangki mobil liter) atau dapat dilakukan bypass langsung mesin dengan melakukan tutup valve dan buka valve dan optional dalam keadaan mendesak saja) setelah melalui proses ultra filtrasi air harus dalam kondisi aman dari bakteri dan virus memiliki tingkat kejernihan yang sudah baik air yang telah memenuhi syarat secara fisika, kimia dan bakteriologi. pada tanki air olahan liter air berfungsi sebagai keseimbangan slow air masuk dari filter ultra filtrasi dengan flow keluar menuju proses reverse osmosis system, bila terjadi pemampatan ultra filtrasi tidak akan berproduksi, ini ditandai dengan flow air masuk flow air keluar. pompa pendorong unit reverse osmosis sistem pompa occhi sangat penting sebagai pompa bertekanan untuk menuju proton pump reverse osmosis system. valve harus dalam keadaan terbuka atau bila valve tidak maka posisi valve harus dalam keadaan bypass langsung mesin dengan melakukan tutup valve dan buka valve dan air siap menuju reverse osmosis sistem dari pompa, air menuju system reverse osmosis, melalui cartridge cto active carbon, berfungsi menyerap (absorb) warna, bau, rasa dan juga untuk menyaring spesifikasi produk: cartridge size daya saring mikro meter, cartridge sedimen mikron, berfungsi menyaring spesifikasi produk: cartridge size daya saring mikro meter. j . petunjuk praktis penggunaannya: mengaktifkan genset listrik pilih posisi engine switch genset pada posisi tarik tali starter yang ada disisi kiri genset tunggu hingga mesin genset suaranya stabil pilih posisi circuit baker genset pada posisi agar listrik bisa mengalir. mengaktifkan panel listrik pilih posisi switch panel depan genset bila ingin memakai sumber listrik genset kiri, lampu merah). setelah suara genset kondisi stabil, pilih posisi untuk mcb dari kiri dan periksa voltmeter yang ada panel depan dan pastikan jarum petunjuk pada posisi 240v. pilih posisi switch panel depan kearah pln bila ingin memakai sumber listrik pln kanan, lampu hijau) dan periksa voltmeter yang ada panel depan dan pastikan jarum petunjuk pada posisi 240v. mengaktifkan mesin water perifer petunjuk kegunaan mcb pada panel listrik nomor dari kiri kanan) mcb mcb utama untuk menghidupkan seluruh listrik. mcb mcb untuk menghidupkan mesin kochi (air banjir). mcb mcb untuk menghidupkan mesin ro. mcb mcb untuk perawatan mesin backlash system). mcb mcb untuk menghidupkan mesin pompa air masuk passer). mcb mcb untuk menghidupkan lampu ultra violet. petunjuk buka tutup kran untuk pengisian air proses dari air banjir langsung tangki air (air endapan) via pompa kochi kran buka mcb dan mcb proses dari air banjir tangki (air bersih) kran tutup kran buka kran buka kran tutup kran tutup kran buka kran tutup kran buka kran tutup kran buka mcb mcb dan mcb proses dari air tanah kran dam tangki (air bersih) kran buka kran tutup kran tutup kran tutup kran tutup kran buka kran tutup kran buka kran tutup kran buka mcb dan mcb proses air minum dari air tanah langsung mesin via pompa passer hijau) kran buka kran tutup kran tutup kran tutup kran tutup kran buka kran tutup kran buka kran buka kran tutup mba mcb4 mcb2& mcb 5on proses air minum dari air tangki mesin via pompa passer hijau) kran tutup kran tutup kran tutup kran buka kran buka kran tutup kran tutup kran buka kran buka kran tutup mba mcb4 mcb2& pmc5on proses cara mengaktifkan mesin water perifer sumber air baku dari sumber air diluar tangki sendiri pastikan sumber air tidak mengandung partikel tanah keruh karena bisa mengakibatkan filter cepat ampat. jika air keruh mengandung partikel tanah, endapan air bak penampungan dan ambil air dibagian atasnya yang lebih jernih. sambungan pipa air mesin pompa hisap passer hijau. pilih posisi kran pada petunjuk proses dari air tanah langsung diatas. pilih posisi untuk mcb pompa air) perhatian pompa passer hijau tidak bekerja jika tidak ada air yang disedot atau air tangki sudah penuh (cek radar). sebelum menjalankan mesin ro, pastikan posisi jarum pada pressure gauge sebelah kiri panel acrylic depan harus diatas kg psi. power mesin tunggu proses micro computer panel display led dari huruf (fishing) menguras hingga berhenti setelah huruf (pump) bekerja. petunjuk panel display led (source) sumber air kurang, (full) air sudah penuh, (strong washing) mencuci dan membilas, (over haul) sumber air tidak ada pompa menjadi panas. perhatikan air buangan akan keluar dari pipa sebelah kiri acc mobil. air buangan ini tidak boleh diproses kembali ataupun diminum. air buangan hanya untuk mencuci atau mandi periksa kebocoran air. bila ada kebocoran, segera matikan mesin dan segera perbaiki. periksa pressure gauge yang ada disisi kanan mobil didepan tabung air wellmate. bila air hasil mengalir, jarum pressure gauge ini akan naik. pastikan lampu merah petunjuk ultra violet yang ada pada box listrik menyala tanda ultra violet telah bekerja. buka kran kran yang ada untuk mengalirkan air yang siap diminum dan steril karena telah melewati ultra violet. perlu dilakukan manual flush untuk membersihkan setelah jam beroperasi agar tetap terawat dan air yang dihasilkan tetap terjaga mutunya. lakukan pembukaan kran seperti bagian untuk pengisian air hasil filter tangki bersamaan dengan produksi air minum ro. sumber air dari tangki pastikan air tangki berasal dari hasil filtrasi dengan pembukaan kran pada bagian dan air masuk dari pompa hisap passer hijau sehingga air melewati koordinator yang berisi favorit tablet. pastikan sumber air dari tangki tidak boleh kurang dari pipa hisap air untuk mencegah pompa kochi stainless steel hitam dari panas dan kerusakan. lakukan prosedur seperti pada bagian 3a. dan seterusnya. buka kran air minum yang tersedia bila ingin mendapatkan air siap minum. informasi reverse osmosis sistem low pressure switch: switch control sebagai indicator bahwa pompa cukup mendapat supply air. bila supply air terhenti maka switch ini menginformasikan pompa utuk segera mati tds meter air masuk: indikasi untuk tds input (tds air masuk air baku) micro computer controller sebagai indikator tds hasil, merupakan central auto control dari system, mengatur: automatic pencucian membrane tds hasil selenida control flow meter air produk indikator air hasil per menit dalam hitungan lpm (liter per minute) dan gpm (gallon per minute) note gallon liter flow meter air limbah indikator air buangan per menit dalam hitungan lpm (liter per minute) dan gpm (gallon per minute) note gallon liter sebaiknya kedua flow meter ini memiliki hitungan liter menit untuk air hasil dan liar menit untuk air limbah on off switch switch untuk menghidupkan dan mematikan arus listrik pada system manual fishing switch switch pencucian membrane secara manual membrane operating pressure switch indikator tekanan pada saat beroperasi, pada saat sistem beroperasi tekanan akan menunjukkan pada psi inlet feed water pressure tekanan pompa air masuk kedalam proton, indikator tekanan air masuk pompa beroperasi secara normal pada psi. bila indikator ini menunjukkan pada psi maka akan mati dan tidak stabil beroperasi. segera matikan switch on off. periksa kondisi air masuk. recycle valve mengatur banyaknya air buangan untuk diolah lagi kedalam membrane. semakin besar valve dibuka semakin besar air limbah diolah lagi kedalam membrane ro. needle valve pengatur tekanan membrane diindikasikan dengan meningkat menurunnya tekanan pada membrane operating pressure guide air hasil reverse osmosis sistem ditampung setelah air diproses melalui sistem maka air ditampung pada pressure tank well mate tanpendistribusian air minum setelah keluar dari tangki penampungan air hasil maka terdapat pipa distribusi untuk proses pengisian air sebuah valve distribusi. pada sistem distribusi ini juga dilengkapi dengan pressure guide untuk melihat tekanan pressure pada tanki well mate. sebelum melalui distribusi pengisian maka sistem akan melalui sebuah sistem ultra violet sebagai proses sterilisasi unit, sehingga siap untuk diminum. sistem dirancang knock down dengan watermark untuk pembongkaran atau perbaikan bila memang diperlukan. dilarang memasukkan kembali air buangan limbah untuk disaring kembali atau dijadikan air sumber sebagai air baku, karena akan merusak membrane. menyumbat atau memperkecil air buangan atau limbah, karena akan merusak membrane. bila tidak dipergunakan cukup lama atau lebih dari jam maka bukanlah air didalam tangki dan produksi selama menit, baru dapat dikonsumsi. pemeliharaan melakukan perawatan berkala mobil pengolahan air dan semua peralatan yang ada dalamnya. mobil dipanaskan minimal dua hari sekali. trailer bangunan runtuh collapsed building trailer) trailer bangunan runtuh merupakan peralatan penyelamatan pada bangunan runtuh yang ditempatkan pada trailer, berfungsi untuk melakukan penyelamatan pada korban korban yang terjebak dalam bangunan runtuh. peralatan yang terdapat dalam trailer pada umumnya adalah peralatan untuk mencari, menemukan serta memindahkan korban pada tempat yang aman. sedangkan dari fungsinya, peralatan dalam trailer ini memiliki fungsi sebagai alat deteksi, pemotong, penyangga, pengangkat, pemecah, penerangan, penandaan serta peralatan pertukangan umum. peralatan ini sebaiknya dioperasikan oleh operator yang telah dilatih dalam penyelamatan bangunan runtuh atau css atau usar, serta mengikuti standard nfa atau yang setara. penting untuk diingat bahwa penggunaan peralatan ini harus diikuti pemakaian peralatan pelindung personil seperti helm keselamatan kacamata keselamatan penutup telinga penutup hidung sarung tangan keselamatan, anti potong dan anti panas pelindung utuh, dengkur, lengan. sepatu keselamatan. cara penggunaan dan pengoperasian peralatan deteksi korban hidup life locator life locator adalah peralatan untuk mendeteksi korban yang hidup bawah reruntuhan, peralatan ini bekerja berdasarkan frekuensi yang dipancarkan oleh korban yang hidup yang ditangkap oleh peralatan tersebut. gambar life locator peralatan ini terdiri dari dua bagian, yaitu monitor dan detektor. monitor berfungsi sebagai alat baca bagi operator sehingga dapat diketahui indikator indikator yang dikirimkan oleh detektor melalui wireless frekuensi. melalui monitor, operator dapat mengetahui ada tidaknya kemungkinan korban hidup yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan. detektor adalah peralatan untuk mengirimkan frekuensi serta menangkap frekuensi tertentu yang dipancarkan oleh korban hidup dibawah reruntuhan. kemampuan life locator dalam mendeteksi korban hidup dalam reruntuhan maksimal sedalam (sepuluh) meter. tata cara dan atau prosedur pendeteksian mengikuti pada prosedur yang ditetapkan oleh insang. pengoperasian detektor. tata cara pengoperasian detektor (berwarna orange!) pastikan bahwa baterai yang digunakan terisi penuh. gunakan baterai yang terisi penuh nyalakan detektor dengan menekan tombol berwarna hitam jika lampu berwarna biru menyala, itu menandakan bahwa detektor sedang mulai bekerja. lampu menyala merah menandakan sedang dalam proses menyambung kepada monitor melalui wireless lan. pengoperasian monitor. tata cara pengoperasian monitor adalah pastikan sebelumnya bahwa baterai dalam keadaan terisi penuh. penggantian baterai bisa menggunakan alat bantu (obeng) yang tersedia, yang sekaligus juga sebaga stylus (pena) untuk membantu mengoperasikan monitor. tekan tombol dengan simbol power untuk menyalakan. setelah monitor menyala penuh, maka tekan start tekan ld. (sesuaikan dengan pilihan yang ada dalam monitor) ff. tekan run selanjutnya akan terpampang tampilan berbentuk segitiga dalam segitiga akan terlihat tampilan warna hitam dan merah berbentuk hati atau titik air. warna hitam bergerak, menandakan adanya korban yang masih hidup dibawah reruntuhan warna merah menandakan adanya detak jantung yang terdeteksi oleh detektor, yang artinya ada korban yang tertimbun bawah reruntuhan, dan korban dalam keadaan tidak mampu bergerak. data data yang diperoleh akan tersimpan secara otomatis kedalam monitor. bacalah dan ikuti petunjuk yang terdapat dalam buku petunjuk manual yang terdapat dalam tas peralatan. ii. besar ld3 besar ld3 adalah peralatan untuk mendeteksi korban hidup dibawah reruntuhan yang bekerja melalui sensor seismic dan akustik, yaitu mendeteksi adanya gerakan manusia atau jika ada gerakan gerakan dari korban yang ada dibawah reruntuhan melalui suara suara yang ditimbulkan. peralatan ini terdiri dari dari display, sensor akustik dan sensor seismic. ld3 display interface seismic sensor mounting magnet gambar komponen komponen life detektor peralatan detektor ini juga dilengkapi dengan komponen peralatan untuk mendengarkan suara korban, jika perlu dapat juga digunakan sebagai alat komunikasi dengan korban hidup yang tertimbun dibawah reruntuhan bangunan. gambar komponen komunikasi dalam life detektor tata cara penempatan peralatan dalam tas adalah sebagai berikut place dlm pouch before packaging perangkat display dan bagian bagiannya display ini juga memuat main control untuk pengoperasian peralatan. menampilkan hasil sensor dalam bentuk grafik mengirimkan sensor respon headphones untuk mendengarkan tombol untuk merekam dan memutar kembali memungkinkan untuk berkomunikasi dengan korban melakukan filter terhadap sensor yang diterima menunjukkan tingkat pengisian baterai tombol untuk melakukan komunikasi antar operator aaa gambar display peralatan tombol sensor pada display one acoustic acoustic tombol sensor jika ditekan akan terdengar headphone indikasi sensor mana berupa audio terlihat dari nyala led pojok atas kiri. memungkinkan sensor dan sebagai sensor akustik indikator sensor akustik terlihat pada nyala led yang terdapat pada pojok kanan bawah. saluran and juga berfungsi sebagai pemutar dan perekam. grafik led led indicates listening selection for seismic sensors led indicates listening selection for acoustic sensors see menggambarkan tingkatan sensor yang diterima menggambarkan puncak respon. menggambarkan tingkat indikasi tiap sensor. gambar tombol untuk menyalakan atau mematikan gambar tombol untuk merekam play back gambar tombol untuk memutar kembali rekaman yang telah dibuat. meta let indikator tingkat gain indikator tingkat battery ketika dalam pengujian (test). indikator tingkat zoom limited) ptt tombol untuk melakukan push to talk tombol untuk meng aktif kan fitur intercom pada sensor akustik. led pada pojok kiri atas mengindikasi bahwa microphone dalam fitur diam atau 'mute'. mengaktifkan fitur stereo untuk mendengarkan dua sensor secara simultan. membuat fitur diam pada intercom ketika ptt aktif kan. merubah resolusi grafik ketika dalam kondisi signal kuat. membuat komparasi sensor lebih mudah mengatur filter signal mengurangi frekuensi signal dibawah low) mengatur frekuensi signal diatas high) mengurangi background noise batt memeriksa tingkat isi battery melalui penyalaan led. jika led menyala, dalam waktu menit maka display akan mati. mengatur 'gain' (meningkatkan atau menurunkan tingkat aplikasi) mengatur tingkat zoom ketika digunakan. tata letak port koneksi sensor port data i o port sensor port "daa headphone port n. headphone ports sesi battery compartment gambar tempat tempat koneksi sambungan. sensor seismik an) es, ht: mendeteksi vibrasi pada tingkat ultra low levels disekitar lokasi bangunan runtuh men konversi 'minute structure borne vibrations' menjadi signal aplikasi signal memungkinkan ditempatkan pada tempat yang sulit dengan jalan mengelupas magnetic yang terdapat pada sensor sensor tersebut. memungkinkan melakukan koneksi sampai dengan (enam) sensor. tersambung dengan kabel sepanjang (sepuluh) meter dengan konfigurasi daisy tata cara pemasangan baterai baterai harus dilepaskan, ketika peralatan akan disimpan. untuk melepaskan baterai, ikuti gambar berwarna hijau dibawah ini untuk mengencangkan atau memasang kembali, ikuti petunjuk gambar berwarna biru dibawah ini. untuk memasukkan baterai ikuti panah berwarna merah dibawah ini. na. removing cap replacing cap akan ras tas gambar petunjuk pemasangan baterai. tata cara pemasangan sensor sensor pasang set up dengan rangkaian berupa rantai letakkan sensor nomor dekat (berhubungan langsung) dengan display). sensor dapat ditempatkan dalam berbagai konfigurasi yang diinginkan. gambar dibawah ini adalah contoh rangkaian secara utuh. gambar rangkaian sensor dan display tata cara pemasangan sensor terdapat sepuluh port koneksi dalam display. pastikan bahwa alurnya sesuai. jangan memutar konektornya. perhatikan cara pemasangan pada gambar berikut. red marks web align refer not twn bela use pee red mark and erp white arrow not sean terdapat penutup pada sambungan sensor paling akhir, selalu pastikan bahwa penutup terpasang ditempatinya. protective cap tn) sg. tata cara pemasangan sensor akustik cara pemasangan atau cara menyambung menggunakan cara yang sama dengan sambungan pada sensor seismic. sensor disambungkan pada port yang terdapat pada konsol display. sensor akustik letakkan sebelah paling kiri, sedangkan sensor akustik diletakkan pada paling kanan. jangan menambah sensor akustik pada setiap display, kecuali yang disebutkan diatas. perhatikan gambar dibawah untuk tata cara pemasangan sensor akustik. use red marks not twist! align mn tata cara pemasangan teleskop probe buka ring pengaman sesuaikan kabel pada sensor ikuti gambar berikut untuk pemasangannya tata cara pemasangan headphone pada display terdapat dua fasilitas port tersedia memungkinkan mendengarkan secara simultan diantara dua orang. memungkinkan terintegrasi dengan sistem intercom. dapat digunakan dengan protective header' perhatikan cara pemasangan pada gambar berikut. sas adjustable strap spring clamp boom nakal tea headphone ports gambar rangkaian headphone pada display kamera pencari korban merk score vibrascope) kamera pencari korban buatan score yang dikenal dengan nama vibrascope adalah peralatan berupa kamera yang berfungsi sebagai alat untuk pencari korban yang hidup dibalik reruntuhan khususnya memastikan kondisi korban. kamera dapat diselipkan diantara sela sela reruntuhan atau melalui lubang yang dibuat sebelumnya untuk dapat mencapai korban yang hidup, ujung kamera dapat berputar derajat. kamera terdiri dari empat unit pokok yaitu monitor, yang dilengkapi dengan tombol tombol untuk pengoperasian headphone kamera pole, atau tiang tata cara pemasangan instalasi kamera pastikan bahwa baterai telah diisi secara penuh sambungan kabel yang terdapat dalam pole pada monitor, sesuaikan kabel dengan port yang tersedia. pasang kamera pada ujung pole, perhatikan agar tidak memutar kamera itu sendiri ketika mengencangkan, kenangan melalui baut pengikat yang menempel pada ujung kamera. sambungan headphone melalui lubang headphone yang tersedia dalam monitor, sesuaikan melalui simbol tanda yang terdapat pada port tersebut. nyalakan monitor dengan menekan tombol on ofp yang tersedia kamera ini memungkinkan mendengarkan suara yang ditangkap oleh ujung kamera, dan juga dapat mengeluarkan suara pada ujung kamera melalui microphone yang tersedia pada headphone. sistem kamera bangunan runtuh merk: lists) sistem kamera bangunan runtuh merk lists ditempatkan pada satu tas lengkap, terdiri dari beberapa perlengkapan gama! hai sous kit includes two cell external battery packs d bat) walk about ii"m (wm with detailed two nih rechargeable batteries bat monitor and sling harness wsh) battery charger wbc) sunshine ss wa) foot fixed length articulation pole ap f3) two low light, color cameras llc foot articulation telescoping pole ap t9) audio listening device aam) carrying case a case) saku langkah langkah instalasi memasang monitor pada tas bahu memasang tali pasang tali pada tempatnya kalangan melalui belakang kepala, sambungan kedua ujung tali, kenangan pada bahu. kenangan tali secukupnya. memasang walk about ii: tempatkan allabout pada tatakan besi untuk melepaskan, cabut dari tepiannya, bantu dengan menekan karet agar mudah terlepas. melepas tali bahu tarik keatas, melalui belakang kepala pelepasan cepat bisa dilakukan dengan melepas tali pada pinggang. memasang kamera pada pole (tiang) pasang kamera pada ujung pole sesuaikan tanda pada kedua ujung, kemudian dimasukkan sampai bunyi klik. kenangan searah jarum jam secukupnya memasang kabel kamera sambungan kabel pada port yang sesuai tekan sampai bunyi klik jangan memutarnya. menyalakan kamera tekan tombol ini power untuk menyalakan putar cam led switch, sesuai arah gambar yang diinginkan. power sebagai referensi auxiliary input a v output walk about monitor camera input connector from articulation pole fiberscope cara pengisian (charging) baterai gunakan listrik dengan tegangan colokan kabel adaptor sumber listrik masukkan baterai sesuai dengan arah yang tersedia nyala led berikut ini memiliki makna mati tidak ada baterai orange baterai kosong red baterai sedang diisi (discharge) green baterai penuh charger wall mount vehicle adapter power supply petunjuk perkiraan jarak korban t. dari kamera pelacak personil merk: prey) peralatan pelacak personil adalah peralatan untuk memonitor keberadaan personil atau regu yang dikirimkan daerah bencana, dengan kelebihan mampu melakukan komunikasi berupa huruf, baik antar personil maupun dengan pos komando. cara pengoperasian pastikan baterai terisi penuh tekan tombol power untuk menyalakan tunggu menit untuk sambungan satelit untuk membaca pesan tekan tombol enter untuk mengirim pesan pilih pesan, kemudian tekan enter dalam dead9an darurat tekan tombol merah. kamera pencari merk: uniform usc4926) kamera pencari adalah kamera dengan ukuran yang kecil serta dengan tiang fleksibel sehingga lebih elastis ketika menembus reruntuhan untuk mendapatkan gambar dari posisi korban yang tertimbun. peralatan ini terdiri dari dua bagian yaitu kamera berikut kabel nya. monitor cara pemasangan instalasi sambungan kamera pada monitor, sesuaikan dengan tanda yang terdapat pada ujung kabel dan port yang tersedia monitor kenangan searah jarum jam secukupnya. pastikan bahwa baterai terisi dan terpasang pada baterai pada kamera baterai pada monitor rescue thermal image merk: fair bhs x) rescue thermal image adalah peralatan untuk mencari korban, khususnya untuk mencari korban pada kondisi pandangan terbatas, misalnya malam hari, berkabut atau berasap, dengan jarak jangkau sampai dengan meter. cara pemasangan penggunaan pastikan bahwa baterai terisi penuh, isi dengan jalan men charging sampai penuh, sekitar jam. tekan tombol power atur jarak pandang melalui tombol yang tersedia jangan melihat melalui kaca. vr showing showing atau penyangga adalah peralatan untuk menyangga bidang bangunan yang tidak stabil atau dianggap tidak stabil melalui tatacara dan prosedur khusus yang disyaratkan dan mengikuti standard keselamatan. tujuannya adalah mengamankan gedung yang tidak stabil kedalam akibat yang lebih buruk seperti misalnya bangunan menjadi runtuh. penyangga khusus bangunan runtuh merk: prefix set rostec) prefix hanya boleh digunakan oleh petugas yang telah diberikan pelatihan disamping untuk menyangga bangunan, juga dapat untuk menjaga tanah yang tidak stabil serta menyangga kendaraan yang tidak stabil. pat dek mma. tera mam ppi petunjuk penggunaan ikuti gambar terlampir mad iri ind maya zza ban akan tn: sai(ut zm ta : bagian bagian dari peralatan extension skema quick connector" safety relief valve dead man's handlequick connector"lifting lifting bags merk: rostec) tata cara pengoperasian set regulator sambung regulator dan botol, kuatkan secukupnya pam ml sambungan regulator dan kontrol hn) maan putar berlawanan jarum jam untuk membuka tabung udara gk) wan buka tekanan untuk selang berlawanan dengan jarum jam tc. sesuaikan tekanan yang digunakan. tata cara menyambung selang sambung safety home lifting bag nam mba pn) sambung safety home dan selang bad sambung selang dan kontrol aia tata cara mengembangkan lifting bags sesuai tekanan regulator untuk bags tekan tombol hijau untuk mengembangkan twin dn. tata cara menumpuk lifting bags gunakan kunci untuk melepas baut sad lepaskan baut pada masing masing sisi bags yang akan digunakan. ambil double konektor baut pasangkan, tekan bag dengan dengkur agar tidak bergeser. kunci baut dengan kunci pengikat pasang bags atas, tekan dengan dengkur pada bags bawah, bags atas putar dengan tangan tata kembalikan plate keatas bags paling atas ikat dengan baut kuatkan dengan kunci. ae mengosongkan lifting bags untuk mengosongkan lifting bags tekan tombol merah jangan mengurangi mengosongkan lifting bags dengan cara melepas selang. melepas selang tekan tombol hitam, tekan sekali untuk menarik san tekan kedua untuk melepaskan. ne, se, melepaskan tabung tutup tekanan pada regulator tutup tekanan pada botol tabung udara moo sipit kemudian tekan seluruh tombol pada kontrol serempak. putar baut untuk melepaskan regulator dan botol bana melepaskan bags dari tumpukan kosongkan udara sebelum lepas nan kendaraan baut pengikat menggunakan dengkur. lepaskan baut dengan pengunci kembalikan semua baut pada bags masing masing ginjal penahan beban merk: rostec ginjal tahan bahan kimia merk: rostec) cara pengoperasian tempatkan rapid star pada obyek yang ingin sangga. sesuaikan dengan saddle wedge sesuaikan ketinggian yang ingin dicapai dengan beberapa climbing blocks sekaligus atau satu persatu climbing block bisa koneksikan menggunakan konektor yang telah tersedia terdapat baut yang dapat digunakan untuk menguatkan sambungan hidrolik rescue toolsbagian bagian dari peralatan quick connector" safety relief valve dead man's handle nan red@quick connector" neecutting: pemotong hidrolik merk: rostec g6ew) cara pengoperasian pisau pada peralatan ini dioperasikan dari tuas yang terdapat pada gagang, dengan cara memutar searah jarum jam atau sebaliknya. untuk membuka dan menutup gunakan simbol yang terdapat pada peralatan. mini cutter untuk tempat terbatas merk: rostec cutter) cara pengoperasian untuk membuka dan menutup pisau, gunakan tombol pengontrol kanan atau kekiri mengikuti simbol yang terpasang pada alat. combi tools pemotong dan merenggang hidrolik merk: rostec fx6 frontline) cara pengoperasian untuk membuka pisau atau menutup, ikuti petunjuk atau simbol yang tertera peralatan. selang hidrolik merk: rostec) cara pengoperasian tata cara penggunaan selang harap dilihat pada cara penggunaaan mesin hidrolik. mesin penggerak hidrolik merk: rostec power unit mini honda sto ato) cara pengoperasian ketika menerima peralatan hendaknya dipastikan bahwa alat yang diterima adalah baru. jika ada tanda tanda kerusakan harap segera disampaikan dalam waktu hari sejak barang diterima. sebelum digunakan hendaknya mesin diisi oli terlebih dahulu, oli terdapat pada kardus masing masing mesin. kemudian istilah selang hidrolik dengan oli dengan cara sambung seluruh selang kedalam mesin. nyalakan mesin. putar tuas arah posisi bekerja. setelah beberapa saat kembalikan posisi netral. matikan mesin. aspek keselamatan sebelum penggunaan mesin harus selalu dipindahkan atau diangkat oleh dua orang. sebelum menyalakan mesin, selalu periksa adanya resiko kebakaran. power unit akan mengeluarkan gas buang yang bersifat panas. periksa bahwa selang selalu dalam keadaan tidak tertekuk. perhatikan lingkungan pengoperasian, jika ada sesuatu yang membahayakan. jangan menarik power unit dari selang, angkat pada frame. persiapan tahap pemeriksaan periksa power unit jika ada kerusakan yang terlihat. jangan menggunakan peralatan yang mungkin akan menimbulkan cidera kecelakaan. periksa ketinggian oli hidrolik. tambahkan jika perlu. periksa oli mesin, tambahkan jika kurang. periksa posisi tuas pada posisi netral, jangan menyambung selang pada posisi on. hilangkan debu sebelum menyambung selang mesin. pastikan konektor bersih. pengoperasian penempatan: sebelum dinyalakan, pastikan mesin pada posisi aman. start up: nyalakan mesin, ikuti petunjuk. cara menyalakan mesin pastikan tombol tekanan pada posisi netral buka katup bensin. jika dalam kondisi dingin gunakan tombol choke untuk membantu penyalaan. tempatkan posisi throttle dari yang ada. putar knob pada posisi on. tarik pemutar mesin. sedikit demi sedikit tingkatkan putaran mesin. power tools: concrete rescue chainsaw merk: uniform uf ics16 ventilasi rescue chainsaw merk: uniformjangan mematikan mesin dari handle stater, ini akan merusak. untuk mematikan mesin, gunakan tombol stop. circular rescue saw merk: uniform ps cos1464untuk mematikan mesin, gunakan tombol stop. circular saw model merk: uniform rex9) cara pengoperasian gunakan tempat yang bersih, bebas dari debu dan air. sesuaikan base plate dengan sudut kemiringan yang hendak dipotong. untuk potongan memanjang, gunakan bantuan pengunci. atur pisau atau bilah untuk kedalaman pemotongan yang sesuai sambungan kabel dengan sumber listrik. secara lembut pegang handle dan tekan switch. diposisikan gergaji pada tempat yang akan potong. generator merk: rostec) cara pengoperasian prosedur penyalaan mengikuti prosedur penyalaan power unit. sambungan kabel kabel sebelum mesin nyalakan. jaga selalu tetap bersih. kompresor tekanan tinggi merk: rostec ctl cara pengoperasian prosedur penyalaan mengikuti prosedur penyalaan pada mesin bensin sambungan regulator dan botol sebelum dinyalakan setiap menyalakan mesin, baut penutup botol tekanan harus dalam posisi dibuka setelah mesin menyala baru baut baut ditutup. ganti saringan udara untuk kompresor setiap jam reaching rescue coming drill merk: uniform uf isi bensin sebanyak kapasitas tangki, maksimal. pastikan tuas throttle bekerja dengan baik. pastikan pengikat sudah bebas. buka tuas bensin. geser tuas posisi start. atur bukaan throttle setengah. gunakan choke dalam kondisi dingin. pegang peralatan secara mantap. putaran idle sebaiknya pada kisaran rpm. general tools kabel listrik 220v merk: rostec) peralatan penunjang: kompas peta gas detector proses penyalaan tekan tombol on, kemudian layar akan menyala self test: all segments display audible alarm sounds alarm les illuminate display backlit illuminated pump activates software version displays internal diagnostics. alarm keypoints: low high stel fif activated) twa (if activated) calibration gas (expected calibration gas values) time and date (if data logging option installed) last cal date (if data logging option installed) instrument warm up period fresh air setup option label triage hijau, kuning, merah) ikatan pada korban untuk memberi tanda: hitam mati kuning cidera ringan merah: cidera berat hijau cidera tapi bisa berjalan cat semprot portable parang, cangkul, sekop, gergaji tali, jumper jack trailer tools portable catatan inch merk: uniform ufc pasang catatan inch pohon, tiang atau sesuatu yang kuat. ikat dengan choke, start engine, sumpah tali pada inlet, ikatan tali drum. lighting searchlight senter jarak jauh merk: pelarian ps ph senter harus selalu charge jika baterai habis dan diperiksa setiap minggu, tekan tombol untuk menyalakan lampunya dan arahkan pada obyek. sistem lampu penerangan teleskopik merk: rostec lite knight k411) lampu penerangan dioperasikan melalui remote kontrol yang terhubung dengan kabel untuk menaikkan tekan tombol dengan tanda naik untuk menurunkan tekan tombol dengan tanda turun untuk berputar gunakan tuas pemutar pemeliharaan trailer bangunan runtuh: jommsatar\| mamata pemeliharaan deteksi deteksi posisi bersihkan dengan lap korban halus setelah digunakan merk: simpan ditempat lifelocator penyimpanannya deteksi bersihkan dengan lap korban hidup halus setelah digunakan merk besar simpan ditempat ld3 penyimpanannya jangan lupa untuk mencharge baterainya kamera bersihkan dengan lap pencari korban halus setelah digunakan bersihkan lensa dengan merk score cairan pembersih lensa vibrascope khusus simpan ditempat penyimpanannya jangan lupa untuk mencharge baterainya sistem bersihkan dengan lap kamera halus setelah digunakan bangunan runtuh bersihkan lensa dengan cairan pembersih lensa merk: lists khusus simpan ditempat penyimpanannya jangan lupa untuk mencharge baterainya pelacak bersihkan dengan lap personil halus setelah digunakan bersihkan lensa dengan cairan pembersih lensa merk: prey khusus simpan ditempat penyimpanannya kamera bersihkan dengan lap pencari halus setelah digunakan bersihkan lensa dengan merk: uniform cairan pembersih lensa usc4926 khusus simpan ditempat penyimpanannya jangan lupa untuk mencharge baterainya rescue thermal bersihkan dengan lap halus setelah digunakan image bersihkan lensa dengan merk: cairan pembersih lensa fair bhs x khusus simpan ditempat penyimpanannya jangan lupa untuk mencharge baterainya penyangga khusus bangunan dipanaskan min minggu runtuh sekali merk: prefix set4endorong dipanaskan min minggu hidrolik ramrenggang hidrolik dipanaskan min minggu reader sekali merk: rostec readlifting bersihkan lifting bags dengan detergen hangat dan lifting bags air hangat bersihkan dan peringkat unit dan aksesoris sebelum merk: rostec penyimpanan bersihkan konektor konektor yang terpasang dengan kuas jika perlu lucasi ring dari busi dengan oli mesin ginjal penahan bersihkan dan peringkat beban sebelum penyimpanan merk: rostec ginjal tahan bersihkan dan peringkat bahan kimia sebelum penyimpanan merk: rostec cutting hidrolik pemotong hidrolik dipanaskan min minggu cutter sekali merk: rostec g6owini cutter untuk tempat dipanaskan min minggu terbatas sekali merk: rostec cuttombi tools pemotong dan merenggang dipanaskan min minggu hidrolik sekali merk: rostec fx6 frontlineselang dipanaskan min minggu nan hidroliksin penggerak dipanaskan min minggu hidrolik sekali merk: rostec power unit mini honda sto atoower tools concrete rescue dipanaskan min minggu chainsaw sekali merk: uniform uf ics16ventilasi rescue dipanaskan min minggu chainsaw sekali merk: uniformaset anwntawan rescue saw dipanaskan min minggu sekali merk: uniform ps cos1464ircular saw dipanaskan min minggu model sekali merk: uniform rex9dipanaskan min minggu generatorkompresor dipanaskan min minggu tekanan tinggi sekali merk: rostec ctlreaching rescue coming dipanaskan min minggu drills sekali merk: uniform ufgeneral tools rutin untuk memeriksa kabel listrik apakah ada kerusakan pada kabel sebelum digunakan merk: rostec peralatan penunjang operasi kompas simpan dengan rapi setelah peta penggunaan bersihkan dengan lap gas detector halus setelah digunakan bersihkan lensa dengan cairan pembersih lensa khusus simpan ditempat penyimpanannya jangan lupa untuk mencharge baterainya label triage (hijau, kuning, simpan dengan rapi setelah merah, hitam) penggunaan cat semprot simpan dengan rapi setelah portabel penggunaan parang, cangkul, bersihkan dengan sabun sekop, gergaji setelah digunakan peringkat sebelum digunakan tali, jumper simpan dengan rapi setelah jack penggunaan trailer tools portable dipanaskan min minggu catatan inch sekali merk: uniform uftempat bersihkan dengan penyair panas menggunakan detergen peralatan halus peringkat sebelum digunakan untuk merk: rescue penyimpanan transport and storage box cover for box x400 storage box x600 cover for box 800x600 storage box 800x400x278 ff. cover for box storage box 800x600x120 cover for 800x600 lighting searchlight bersihkan dengan lap senter jarak halus setelah digunakan jauh bersihkan lensa dengan merk: pelarian cairan pembersih lensa ps ph khusus simpan ditempat penyimpanannya sistem lampu bersihkan dengan lap penerangan halus setelah digunakan teleskopik merk: rostec bersihkan lensa dengan lite knight cairan pembersih lensa k1411 khusus simpan ditempat penyimpanannya mobil tangki air pengertian mobil tangki air adalah kendaraan yang dapat menampung mengangkut air bersih. fungsi dan penggunaan mobil tangki air: mobil tangki air berfungsi untuk menampung mengangkut air hasil olahan yang akan didistribusikan tandon tandon air lokasi lokasi pengungsian masyarakat yang membutuhkan air bersih. mobil tangki air ini lengkapi dengan pompa lakon beserta pemujaannya, selang spiral dengan diameter inci dengan panjang minimal meter. pemeliharaan mobil tangki air: perawatan mobil tanki airmotor trail pengertian motor trail adalah kendaraan roda dua yang dapat melewati medan yang cukup berat lumpur, jalan berbatu, jalan sempit, serta jalan aspal) fungsi dan penggunaannya motor trai: motor trail berfungsi untuk pemantauan kejadian bencana sekaligus untuk kaji cepat lokasi bencana yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat. pemeliharaan: perawatan motor trailperahu karet tanpa mesin rubber boat) pengertian perahu karet tanpa mesin rubber boat) adalah perahu yang berbahan dasar dari karet dan sejenisnya yang berisi udara pending) fungsi dan penggunaan perahu karet tanpa mesin rubber boat): perahu karet adalah alat angkut yang berfungsi untuk evakuasi korban air. penggunaannya: pemasangan deck pemasangan deck untuk setiap ukuran sama, berikut pemasangan deck yang benar masukkan deck nomor bagian depan lantai perahu dan masukkan deck nomor bagian belakang lantai perahu sampai tertahan oleh kuncian dek ransom. laj jas masukkan deck nomor pada posisi setelah deck nomor ks" masukkan deck nomor antara deck nomor dan nomor dan ditekan kebawah sampai rata. mw men kemudian pasang stranger samping deck lantai yang sudah tertata rapi, lalu dorong stranger arah dalam perahu sampai benar benar terkunci. setelah pemasangan selesai, pompalah badan perahu sesuai tekanan angin yang direkomendasikan. jika badan sudah tertimpa, kemudian dilanjutkan dengan pemompaan keel hingga badan perahu terangkat dan lantai perahu mengembang dan terbentuk. pengisian tabung atur semua posisi valve untuk pengisian tekanan udara. untuk hasil terbaik, pompa kaki harus berada atas permukaan yang rata. untuk pengisian tabung, beri tekanan udara dari pompa dengan cepat tetapi lembut. jangan gunakan kompresor udara untuk lebih amannya gunakan blower. tabung akan mengembang dengan tekanan udara sebesar bar psi. pompa tabung perahu dengan benar sampai dinding pemisah sekat terlihat rata. pemompaan harus seimbang dari bagian depan hingga bagian belakang. catatan temperatur udara sekitar sangat berpengaruh pada tekanan dalam perahu. jika terjadi perubahan temperatur yang drastis, periksa dan sesuaikan tekanan tabung sesuai dengan tekanan yang dianjurkan antara bar psi hingga bar psi. tekanan udara yang berlebihan dapat menyebabkan tabung perahu pecah. penyimpanan melipat perahu kosongkan perahu dari semua air dan pasir dengan membuka drain plug, lalu biarkan kering. kempiskan perahu, kemudian letakkan perahu lantai. lipat perahu tengah perahu hingga selebar ransom. lipat bagian belakang sampingan tengah ransom. pipa lipat perahu dengan cara mengurungnya dari depan. hal ini membantu untuk mengeluarkan udara. pastikan semua katup berada posisi terbuka. setelah dilipat dengan baik, simpan perahu dan perlengkapannya pada tempatnya. cara pemeliharaan perahu karet adalah sebagai berikut: pembersihan bersihkan perahu anda secara rutin dan terutama setelah pemakaian. cuci perahu memakai sabun dan 'air tawar menggunakan selang untuk mengeluarkan pasir dan partikel lainnya. buka dan tutup lubang valve untuk mengeluarkan air dari dalam. pemeriksaan tekanan udara pada tabung perahu apabila sejumlah tekanan menyusut, maka tambahkan udara. jika hilangnya tekanan melebihi bar psi) per jam untuk tabung. periksa tabung terhadap kebocoran pada perahu anda. periksa tabung dan tekanan udara yang tinggi untuk mengetahui kebocoran dengan busa sabun dan air, bilas dengan air bersih dan peringkat. jika terjadi kebocoran udara, periksa semua valve dan pastikan tidak ada penyumbatan pada valve. memperbaiki tabung perahu persiapan alat alat yang dibutuhkan untuk perbaikan: hot gun (jika ada) blower listrik (jika ada) pompa kaki manual potongan kecil dari bahan pvc yang sama. lem khusus pembersih pelarut ampas kasar cara memperbaiki lubang pada tabung periksa apakah tabung sepenuhnya kempis dan letakkan lantai untuk proses penambahan. potong potongan bahan pvc lebih besar dari kerusakan. lap bagian yang rusak dengan pencuci sebelum beri lem, biarkan hingga kering. gambarkan bentuk yang akan ditambal tepat mana akan ditempelkan potongan pvc. beri lem sebanyak lapisan tipis pada bagian yang rusak dari tabung sebelum perekaman. biarkan kering selama menit pada setiap lapisannya. olesan juga lapisan tipis lem pada potongan bahan pvc biarkan kering selama menit pada setiap lapisannya. rekaman potongan bahan pvc tersebut pada permukaan yang rusak pada tabung tanpa ditekan dan sesuaikan posisi jika diperlukan. tekan keluar gelembung udara yang terjadi bawah tambalan. ratakan tambalan bahan pvc dengan benda berujung bulat (contoh sendok) mulai dari tengah tambalan. bersihkan kelebihan lem dengan pembersih. biarkan kering selama kurang lebih jam sebelum pengembangan. hindari melakukan perbaikan dibawah sinar matahari langsung dan saat hujan. jangan biarkan perahu bersebelahan dengan sumber panas langsung atau api. perahu karet dengan mesin speed boat) fungsi dan penggunaan perahu karet tanpa mesin rubber boat): cara penggunaan perahu karet ini sama dengan point atas (perahu karet), namun perahu ini dilengkapi oleh mesin. sebelum memasang mesin onboard, bawah ini adalah gambar dan bagian bagian dari mesin onboard: miller powered mounting bracket tama addsection papa exhaust housing) antiventilation rta panas lower unit (gearbox) seg pemasangan mesin onboard adalah sebagai berikut: pasang motor tempel berdasarkan garis tengah dari perahu, tengah tengah plat dudukan motor tempel kemudian kenangan bracket dengan tangan dan pastikan bahwa bracket tersebut benar benar kuat. kenangan motor tempel dengan mengingatkannya pada plat dudukan motor tempel dengan kabel pengaman jun ta) sel posisi trim motor tempel motor tempel harus diposisikan sehingga sumbu baling baling sejajar dengan permukaan air. namun, penyesuaian kemiringan sering direkomendasikan (lihat pada gambar). penyesuaian kemiringan dapat dilakukan secara manual maupun dibantu oleh trim listrik (bila dilengkapi). lema\| win melihat kondisi navigasi dan arah gelombang, anda harus menyesuaikan distribusi beban dan trim. posisi trim negatif trim positif trim pemeliharaan mesin perahu karet (mesin onboard): cobalah untuk tidak meninggalkan mesin terendam dalam air berlama lama dan diadakan mesin diri atas saat mesin tidak digunakan. jika mesin ingin dilepas, kuras semua air terlebih dahulu dan peringkat sebelum menempatkan dalam loker atau penyimpanan lainnya. jika disimpan berbaring, tempatkan kepala silinder pada tingkat yang lebih tinggi daripada kaki drive. ketika mesin tidak digunakan atau akan disimpan, lepaskan selang bahan bakar dan tangkainya terlebih dahulu. periksa baling baling dan saluran air pendingin setiap kali mesin akan digunakan bila terjadi karat dalam body mesin segera gosok dan setelah dibersihkan lakukan pengecatan sementara dgn pilot. lakukan pengecatan setahun sekali, dan tenggorokan karat secara rutin. gunakan selalu cat besi anti air. perhatikan suara mesin, bila muncul suara aneh, maka permasalah dari hal hal yang sederhana seperti pengenangan baut body dan sebagainya. bila tetap berbunyi, periksa pendingin mesin dan coba beri lem besi pada pax yang mengalami kebocoran oli. cuci mesin dengan detergen setelah digunakan (tunggu mesin dingin terlebih dahulu) lalu dibilas dengan air bersih. setelah dicuci, semprot body mesin dengan solar oli (jangan dicap, biarkan begitu saja) tutup body mesin dengan terpal atau bahan anti air, utk melindungi korosi hawa laut setelah disemprot oli. dipanaskan mesin bila perahu tidak dipakai min hari sekali. ganti oli tap oli sesuai anjuran mesin. bab iii hunian dan peralatan pendukung hunian sementara atau individual. bantuan peralatan hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda dan alat pendukung lainnya. berikut adalah beberapa peralatan yang berfungsi sebagai hunian sementara: hunian tenda posko pengertian digunakan sebagai tempat administrasi darurat untuk komando dengan ukuran x12 m2). fungsi sebagai pengganti kantor sementara yang mengurusi bencana penggunaan tenda posko material tenda posko terbagi dalam (empat) peti yaitu: tiang utama, tiang penghubung, konektor (palu dan patok), daun tenda.merangkai konstruksi kerangka atap tenda bagian atapkerangka atap yang terpasang sempurna. buka daun tenda disisi rangkaianpasang kain plafon atapersiapan pemasangan pipa pipa untuk masing masing ruangan dalam tenda. pasang pipa landasan untuk membagi (empat) ruangan dalam tenda posko. pasang pipa konektor atas untuk membagi (empat) ruangan dalam tenda posko. pasang pipa konektor bawah untuk membagi (empat) ruangan dalam tenda posko. pasang pipa konektor atas pada bagian atas tenda masing masing ruangan tenda. pasang sekat ruangan dengan kain tenda untuk masing masing ruangan. rapikan kain didalam masing masing ruangan yang ada dalam tenda. pasang patok panther besi disetiap sudut dalam tenda. pasang alas tenda (karpet). adapun cara pembongkarannya adalah sebagai berikut lepaskan sekat kain dalam masing masing ruangan didalam tenda. lepaskan tali daun tenda serta bongkar pipa pipa tenda peleton x14m2) pengertian digunakan sebagai tempat penampungan darurat dengan ukuran m2?nggunaan tenda peleton material tenda peleton terbagi dalam (empat) petidaun tenda. bentangan daun tenda dengan menarik keempat sudut daun tenda. rapikan tenda dengan melipat dinding tenda kearah dalam. pasang tiang utama dengan pipa penghubung dan kaitkan buah. lubang bagian atap tenda. pastikan rangkaian tiang utama dengan pipa penghubung terpasang dengan benar. lipat sisi sebelah daun tenda kearah bagian tiang. kaitkan ujung tali tiang utama (ukr 10mm) sebanyak buah masing masing tiang utama, tiang utama pinggir masing masing tali dan tiang utama tengah tali. pastikan tali terpasang dengan kuat dan sempurna. lepas ikatan tali yang terpasang pada ventilasi atap. siapkan orang untuk menarik tali yang terikat tiang utama dan orang untuk menahan sisi lain hingga berdiri tegak. pasang patok disesuaikan dengan bentangan tali tiang utama. pasang tali tiang utama patok tenda sisi sebelahnya. pasang seluruh tali tiang utama dengan sempurna (sebanyak buah). pasang semua tiang samping yang sejajar tiang utama. ikat masing masing tiang samping dengan tali tiang samping (ukr. &mm) patok tenda. stel tegangan ikatan tali patok sampai dinding terpasang lurus dan sejajar. demikian juga berturut turut pemasangan dinding samping sebelahnya. pasang tali dinding dengan mengikat tiang samping dan lubang logam ring dinding tenda. jika perlukan gulung penutup jendela tenda. pasang alas tenda (karpet). adapun cara pembongkarannya adalah sebagai berikut lepaskan tiang samping seluruh sisi tenda. lepaskan tali tiang utama dari pathok besi. turunkan tiang utama satu sisi secara perlahan dan bersamaan. lepaskan tali tiang utama. keluarkan tiang utama dari daun tenda. dikelompokkan tiang sesuai dengan jenis dan ukurannya. bentangan,masukkan seluruh komponen dalam peti. tutup kembali masing masing peti. tenda regu x4 m2?) pemasangan dan pembongkaran tenda regu memiliki kesamaan dengan tenda peleton. perbedaan hanya pada ukuran tenda regu lebih kecil. pengertian digunakan sebagai tempat penampungan darurat dengan ukuran x4 m2tenda keluarga m2) penggunaan dan pemeliharaan tenda keluarga: pengertian digunakan sebagai tempat penampungan darurat dengan ukuran m2?rsiapan pemasangan tenda keluargapasang konstruksi kerangka atap tenda bagian ataspastikan kerangka atap terpasang sempurna. buka daun tenda disisi kerangka asang patok besi disetiap sudut dalam tenda pasang alas tenda (karpet). adapun cara pembongkarannya adalah sebagai berikut lepaskan tali daun tenda serta bongkar pipa pipa ditakrumah sakit lapangan pengertian fasilitas yang didirikan saat bencana terjadi, dengan fungsi bisa memberikan pelayanan kesehatan didaerah bencana setara dengan rumah sakit pada umumnya. fungsi (enam) unit tenda tiup, (satu) genset, (satu) tenda prasarana, (dua) set mck. (enam) tenda yaitu: tenda unit gawat darurat, fungsi pelayanan kecamatan kedaruratan. tenda kamar bedah kebidanan, fungsi tindakan operasi dan persalinan tenda perawatan, fungsi perawatan umum dan semi intensif. syarat pemasangan tenda rumah sakit lapangan: jika fasilitas pelayanan kesehatan lumpuh area bencana, jauh, tidak ada pusat sarana pelayanan kesehatan, perhatikan kondisi tanah rata, lahan harus bersih dari benda tajam, kerikil dan batu, dekat dengan sumber air bersih, ada akses ambulans, ukuran standart area m2, jika tidak ada area seluas area yang dibutuhkan minimal untuk mendirikan tenda ugd dan kamar operasi, pendirian unit tenda pasang oleh orang. petunjuk pendirian tenda rumah sakit lapangan: siapkan box tenda sesuai dengan yang ingin didirikan perhatikan kegunaan tenda pada list yang tertera pada box), lihat denah rumah sakit lapangan pada lampiran. buka box tenda dan keluarkan semua item yang ada dalam box (perhatikan list yang ada pada box). buka sabuk pengikat tenda, dan keluarkan tenda dari bungkus tenda. untuk tenda kamar operasi sebelum merentangkan mendirikan tenda, harap dipasang leveling tile (alas untuk meratakan tenda) pada tempat yang ingin didirikan. rentangan tenda pada lokasi yang ingin didirikan. persiapkan elektrik inflation (pompa angin udara), dan sambungan elektrik inflation pada sumber listrik genset. pasang selang pengisi udara dari elektrik inflation pentil tenda. pasang selang pengatur tekanan otomatis tenda dari elektrik inflation sisi tenda bagian dalam (pintu samping tenda). tekan saklar pada elektrik inflation dan atur tombol posisi auto untuk pengaturan tekanan tenda secara otomatis, maka elektrik inflation akan otomatis berhenti meniup udara ketika tekanan tenda telah mencapai dan akan menyala otomatis ketika tekanan pada posisi setelah tenda berdiri, pasang patok tenda pada tali yang telah tersedia, dan tanjakan pada tanah. pasang innersheet (kain plafon) tenda bagian dalam untuk masing masing tenda. tenda tag m2) terdiri dari set innersheet set innersheet tenda tag m2) terdiri dari set innersheet set innersheet set innersheet pasang spacing bar (tiang penyangga antar kolom) pada tenda. pasang elektrik system (lampu utama, lampu emergency, lampu koridor, stop kontak) pada tenda. pasang entrance module pintu masuk) pada tenda. pasang joining koridor untuk penghubung dengan tenda lainnya. masukkan peralatan medis kedalam tenda sesuai dengan peruntukan tenda lihat list peralatan medis masing masing tenda lihat lampiran alat terlampir. cara pembongkaran, pemeliharaan dan penyimpanan tenda rumah sakit lapangan setelah selesai pemakaian, harap keluarkan semua peralatan kesehatan didalam tenda dalam box peralatan yang telah disediakan (perhatikan list yang ada pada box agar isi tidak tertukar). pastikan kondisi tenda dalam keadaan baik, jika ada kebocoran kerusakan pada tenda, buka maintenance kit set peralatan pemeliharaan untuk memperbaiki tenda. cuci bagian alas dan dinding bagian dalam tenda menggunakan sabun detergen dengan menggunakan lap dari bahan halus (lap kain spon penyerap) lalu peringkat. gunakan disinfektan pada bagian dalam tenda agar terhindar dari jamur, kemudian lap dan peringkat dengan lap bersih. bongkar lapisan dalam tenda, kemudian cuci dan peringkat, lipat hingga rapi. bongkar instalasi electrical dan kabel peralatan electrical kemudian masukkan kedalam kantung electrical berwarna hijau. bongkar spacing bar pada tenda dan masukkan kedalam kantung. bongkar entrance modul lalu cuci dan peringkat, setelah kering masukkan dalam kantung yang telah tersedia. bongkar joining koridor kemudian cuci dan peringkat, lalu masukkan kedalam kantung yang telah disediakan. untuk menghempaskan tenda, buka pipa outlet pada elektrik inflation kemudian pasang pipa penghubung inlet elektrik inflation agar udara yang ada pada tiang tenda terhisap. setelah tenda mengempis, bersihkan bagian luar tenda dan peringkat. lalu lipat tenda, pada saat melipat tenda setiap bagian bawah tenda akan dilipat terlebih dahulu cuci dan dikeringkan. masukkan tenda pada bungkus tenda dan ikat kembali sabuk pengikat. rapikan peralatan elektrik inflation. masukkan kembali dalam box tenda dan perhatikan list pada box untuk mengetahui apa yang akan dimasukkan dalam box. tutup kembali box. pemeliharaan untuk tenda posko, tenda peleton, tenda regu, tenda keluarga dan tenda rumah sakit lapangan pemeliharaan perawatan tenda posko, tenda peleton, tenda regu, tenda keluarga dan tenda rumah sakit lapangan juga termasuk cara penyimpanan adalah sebagai berikut: cara penyimpanan tenda tenda kemas secara rapi. letakkan tenda dengan menggunakan alas atau palet. simpan digadang berventilasi udara supaya tidak lembab. ruangan diberi kapur barus kamper, untuk mencegah bau dan serangga. apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak digunakan, tenda dijemur dan dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dikemas kembali. pemeliharaan tenda tenda digelar sesuai buku petunjuk yang terlampir. pastikan kondisi tenda dalam keadaan baik. periksa kelengkapan peralatan tenda apabila tenda dalam kondisi basah, peringkat terlebih dahulu dan apabila tenda kotor agar supaya dicuci memakai sabun pembersih dan dikeringkan, kemudian kemas kembali. periksa kembali kelengkapan peralatan lalu dilipat secara rapi. ii. peralatan pendukung: embed sebagai tempat tidur darurat fungsi embed sebagai tempat tidur darurat dalam tenda penggunaan embed cara pemasangan embed: buka embed dari packing pembungkus lurusan kerangka embed bentangan kerangka embed pasang pipa pengait samping kiri dan kanan periksa kembali agar embed terbentang secara sempurna lipat kembali kerangka embed ikat dan rapikan masukkan kerangka embed pada pembungkus rapikan tutup pembungkus rangka embed pemeliharaan embed cara penyimpanan dan perawatan adalah sebagai berikut: cara penyimpanan embed embed kemas secara rapi. letakkan menggunakan alas atau palet. simpan digadang yang berventilasi udara supaya tidak lembab. ruangan diberi kapur barus kamper. perawatan embed embed digelar dengan mengikuti buku petunjuk yang terlampir. periksa kembali kelengkapan peralatan kemudian dimasukkan dalam kantong embed. apabila embed dalam kondisi basah, maka dikeringkan terlebih dahulu kemudian kemas kembali. apabila terkena kotoran cuci memakai sabun pembersih kemudian peringkat. apabila dalam kurun waktu dua) bulan tidak digunakan, embed tersebut harus dijemur atau dikeringkan terlebih dahulu, kemudian kemas kembali. generator suatu alat yang dapat pembangkit listrik fungsi generator sebagai alat pengganti sumber listrik bilamana tidak ada sumber listrik dari pln. cara penggunaan generator: pastikan oli mesin terisi dengan standar pabrikan. periksa level atau ukuran bensin sampai penuh dan harus menggunakan bensin murni. pastikan atau arahkan switch posisi on. tarik gagang tali recoil dengan benar bila susah menyala atau hidup harus choke yang berada dekat karburator. bila sudah menyala hidup kembalikan choke posisi semula. tunggu posisi suara generator stabil, bila sudah stabil naikkan broker swift posisi on. cara pemeliharaan perawatan generator: periksa oli sesuai dengan standar pengukuran yang ada mesin generator periksa oil filter setiap jam atau sesuai dengan pemakaian. ganti oli mesin setelah jam pada saat pemakaian pertama. ganti oli mesin setiap bulan atau setelah jam. ganti fuel filter tiap bulan sekali. lampu senter hid search light alat penerangan dengan yang bersumber dari baterai fungsi lampu senter hid search light fungsi lampu senter hid ini sebagai penerangan untuk mencari korban baik darat maupun laut atau dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan cara penggunaan dan pemeliharaan lampu senter hid search light: mengaktifkan lampu off pastikan baterai terisi penuh sebelum digunakan. putar saklar putar kedua arah untuk mengoperasikan cahaya. tingkat daya baterai ditampilkan melalui penutup baterai selama detik setelah lampu dihidupkan. mengisi baterai buka tutup baterai dan keluarkan baterai. colokan konektor dari unit pengisian soket baterai. terdapat indikator level pengisian baterai. lampu pengisian menunjukkan status baterai. merah menunjukkan bahwa cahaya sedang diisi. hijau menunjukkan bahwa cahaya telah terisi penuh. masing masing dari led lain menunjukkan tingkat pengisian. setiap led mewakili sekitar dari tagihan. jadi led led led dan seterusnya. baterai harus sepenuhnya mengisi dalam waktu sekitar jam. jika tidak terisi penuh bahkan setelah jam, silahkan hubungi pemasok anda. pastikan untuk mengeluarkan baterai sebelum pengisian. pastikan untuk mengisi baterai daerah yang kering. setelah baterai terisi, masukkan kembali tempatnya dan pastikan untuk benar benar mengencangkan tutup baterai. bila menggunakan charger pengisi adalah pengisi daya universal dengan berbagai masukan dari pengisian sebaiknya dilakukan dalam ruangan dan keluar dari elemen. chargertidak tahan air. charger bisa panas saat pengisian, jadi pastikan tidak ada bahan yang mudah terbakar sekitarnya. pengisian harus dilakukan area yang berventilasi. cara pemeliharaan perawatan lampu senter hid search light: pastikan untuk menjaga lensa depan tetap bersih. jika kotor, gunakan alkohol untuk membersihkannya. simpan tempat yang sejuk, pastikan paling sedikit masih ada dari muatan yang tersisa dalam baterai. lensa depan terbuat dari kaca yang khusus, pastikan agar tidak pecah. jika pecah, maka harus segera diganti secepatnya. pastikan segel kedap air ditutup rapat dengan baik. pastikan untuk mengikuti instruksi yang ada pada saat membuka dan mengganti baterai. jangan pernah menggunakan minyak sejenis jelly (baseline) pada segel karena itu akan menurunkan fungsi kerjanya. jika ada masalah dengan tingkat penerbangannya, segera hubungi penyedia pabrik yang mengeluarkan peralatan ini, jangan melakukan perbaikan apapun untuk penerangan cahaya. peringatan, jangan mengarahkan caraka mata seseorang dalam jarak dekat. alat penjernih air water treatment portable) pengertian: merupakan mesin pengolah air langsung minum yang dapat membuang polutan polutan berbahaya didalam air pam atau air sumur (jangan digunakan untuk air laut atau air panas). fungsi: sistem air bersih dan air minum teknologi rancang khusus berdasarkan pengalaman kami dalam melakukan instalasi dengan sistem yang menggunakan filter2 yang bisa memproses kemurnian air dari yang paling kasar hingga sistem sterilisasi bakteri yang berlapis adapun tahapannya. menyaring partikel yang besar seperti kotoran, lumpur, pasir, debu, karat, bahan kapur,dan menggunakan sistem sterilisasi. tahapan filter air secara umum antara lain favorit tube sebagai proses sterilisasi tahap awal dan sebagai oksidator pasir silica dan greenland manganese biru) merupakan penyaring partikel partikel besar diantaranya hingga mikron dan kemampuan menyaring kadar besi didalam air gac carbon active menyerap bau, warna, rasa tak sedap, bahan kimia organik dan klorin. kami menggunakan bahan karbon yang telah terstandarisasi sediment mikron sebagai filter penyaring halus tahap awal. berisi cartridge polyspun mikron. mampu untuk menyaring kotoran yang mikron. hollow fiber ultra filtrasi mikron membuang pencemaran pencemaran hingga mikron, sangat membantu sebagai pre treatment membrane reverse osmosis. reverse osmosis system membuang seluruh pencemaran kimia, bakteri, dan virus hingga tingkat terkecil micron, sehingga menghasilkan air murni h20). penyaring tahap awal, cartridge mikron, ukuran penyaring tahap kedua cto active carbon, ukuran penyaring tahap terakhir, membrane reverse osmosis pressure tank tangki bertekanan yang menjaga kondisi air tetap baik dan mencegah kontaminasi dari udara luar sehingga kualitas air setelah diproses oleh system reverse osmosis tetap terjaga ultraviolet sistem pengisian dengan penyinaran memungkinkan bakteri dan virus mati dan menjadikan air menjadi lebih steril. bagian bagian portable water treatment portable water treatment terbagi atas bagian yaitu bagian buah tabung media filter penutup tabung manual, pompa koordinator, water gate dan pipa2. bagian pressure tank, hps lps switch, cartridge mikron, cartridge mikron, motor pompa dorong, flowmeter gpm gpm, buah pressure gauge, tds meter, mikrokomputer dan panel listrik. bagian iii genset watt. kanan net pi. ivan bagian ii) ne nt bagian bea mati ata sa" nai ama proses kerja sistem water perifer penjernih air sumber air (air kotor diproses awal terlebih dahulu sebelum diproses water printer. dalam kasus ini dicontohkan air sumur. air sumur ini melalui terlebih dahulu tabung favorit chlorinator) kemudian melalui pompa hisap. air sumur setelah keluar dari pompa hisap tsb diproses. setelah itu melalui suatu proses secara bertahap, air tsb.a. tahap penyaringan dalam sistem reverse osmosis. sebelum masuk pompa terinstal water gate, yang berfungsi menahan menyaring kotoran kotoran besar, water gateaa. terlihat pipa sumber air baku masuk. pan penggunaan pipa pvc dengan ukuran lae pompa bekerja secara otomatis. v.b. tabung favorit koordinatorv.cc .air siap diproses oleh media filtrasi setelah air masuk dari pompa pendorong pompa warna orange yang telah melalui tabung favorit, maka air siap diproses p', menuju tabung filtrasi tabung pertama) valve warna merah harus posisi terbuka. tabung pertama media pasir silika pasir bangka penggantian media bulan fungsi menyaring kotoran dengan besaran mikron menyaring mengurangi tingkat kekeruhan dalam air morbidity)), air dari pipa pembuangan pasti akan lebih jernih bening lakukan proses nomor satud. air siap diproses oleh media filtrasi. setelah air diproses melalui tabung pertama posisi three way valve harus deposisi bakso0i bnn filter dan untuk dilanjutkan proses filtrasi tabung nomor dua). tabung kedua. "ti media carbon aktif dan biru fungsi menyaring mengurangi kadar besi dalam air. carbon active, menyaring bau, warna, organic. penggantian media bulan, filter,), air dari pipa pembuangan pasti akan lebih jernih bening lakukan proses nomor satu)e. air siap diproses menuju cartridge filter mikron dan mikron. tahap berikutnya setelah proses filtrasi tabung satu) dan (dua) maka air akan melalui cartridge as, filter dengan spesifikasi sebagai berikut: cartridge pertam cartridge kedu. air siap diproses menuju ultra filtrasi mikron. setelah proses melalui cartridge dan maka air akan menuju proses ultra filtrasi. setelah melalui proses ultra filtrasi maka nun men memiliki tingkat kejernihan yang sudah benar benar baik. air yang sebenarnya sudah siap dikonsumsi secara fisika dan kimia. perlu diingat bahwa ultra filtrasi perlu dilakukan pencucian dengan cara membuka valve warna merah pompa pendorong sistem reverse osmosis. pompa marathon sangat penting sebagai pompa pendorong untuk menuju proton pump reverse osmosis system. kedua pompa ini harus dalam kondisi menyala pada saat mesin reverse osmosis menyala. valve harus dalam keadaan terbuka atau bila valve tidak dalam a keadaan terbuka maka posisi valve harus dalam keadaan bypass langsung mesin ro. dengan melakukan pengaturan valve. .h. air siap diproses menuju reverse osmosis. dari pompa air siap menuju system reverse osmosis. air melalui kal cartridge cto active carbon, berfungsi menyerap (absorb) warna, . bau, rasa dan juga menyaring kotoran mikron spesifikasi produk cartridge size daya saring mikro meter, cartridge sedimen mikron, berfungsi menyaring kotoran dengan ukuran mikron aan yeni aa sad t spesifikasi produk cartridge dengan daya saring mikro meter, .i.tabung penampungan air hasil proses reverse osmosis. setelah air diproses melalui sistem maka air ditampung pada pressure tank well mate tangair minum yang dihasilkan dari proses reserve osmosis siap untuk dikonsumsi setelah melalui ultra violet bab peralatan komunikasi pada saat terjadinya bencana, informasi yang cepat, tepat dan akurat harus dikuasai dan dikelola secara baik, karena informasi tersebut akan dipakai pada setiap kegiatan koordinasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. beberapa peralatan komunikasi yang digunakan dalam penanggulangan bencana antara lain sebagai berikut handy talkie handheld transceiver ht) merupakan jenis radio komunikasi genggam (hand held), kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana mana. fungsi radio ini bekerja pada frekuensi hz, dan ada juga yang bekerja dalam dua frekuensi dan hz), dengan daya pancar watt. jangkauan dalam kota sekitar dapat dibantu antenna external (luar). untuk jarak jauh lebih tepat menggunakan antena yagi. petunjuk penggunaan cara menghidupkan on) dan mematikan( off) radio ht: putar tombol pwr vol searah jarum jam sampai radio hidup. cpu (processor) akan melakukan test otomatis (auto test), lampu hijau artinya hidup dan merah artinya mati. monitor lcd) akan menampilkan semua segmen atau fitur (icon) yang ada. tulisan ps (pass) akan muncul dengan bunyi beep yang panjang. monitor kemudian akan menunjukan mode operasi yang terakhir. setelah auto test atas, monitor lcd) kemudian akan menampilkan: nomor channel saluran angka numerik). setelah setengah detik setelah memilih atau mengganti channel yang baru, maka channel tersebut akan tersimpan secara otomatis. radio dalam keadaan hidup akan menampilkan channel yang aktif tersebut. tanda yang ada dibagian sudut kanan bawah monitor lcd) adalah untuk scan (jika tersedia). tanda menunjukan bahwa channel yang ada termasuk dalam prioritas daftar scan (jika tersedia). tanda sat bagian atas sebelah kiri menunjukkan channel tersebut ada dalam group channel untuk class atau dcs nada jika tersedia). tanda battery akan muncul jika kondisi baterai lemah. tanda vox' akan muncul jika fungsi vox tersedia. tanda key' menunjukkan bahwa tombol berada dalam keadaan terkunci. jika key berfungsi maka tombol ptt tidak berfungsi. jika tombol dalam keadaan terkunci maka ptt akan berfungsi. putar tombol power volume berlawanan arah jarum jam untuk mematikan radio. tombol ini juga berfungsi untuk menaikkan (searah jarum jam) atau menurunkan (berlawanan arah jarum jam) volume suara. pemeliharaan seperti kebanyakan alat elektronik, radio komunikasi ht rig)htuntuk menjamin operasional ht, baik maupun rig, terjaga kestabilannya, dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. khusus untuk ht, saat ini ada dua jenis baterai yang digunakan: lithium dan mh. kedua baterai ini sudah tidak mempunyai efek memory sehingga tidak harus menunggu sampai besar benar habis unutk proses charging atau pendiriannya, tidak seperti baterai tipe cd. untuk rig,khusus untuk ht, beberapa tipe sangat sensitif terhadap daya. sebisa mungkin usahakan agar jangan sampai unit digunakan untuk transmit apabila kondisi baterai sudah benar benar low, karena pada beberapa kasus, seringkali saat transmit dan kemudian unit mati karena habis baterainya, maka ini akan menyebabkan memory rom pada akan menjadi kacau (kasus yang sudah pernah adalah pada unit amino djhhtor, dan untuk yang tahan air antara lain icon ic v80, yes ft 270r, ft 250r dan untuk yang tahan celup antara lain yes vx7r, vx8r, dan ft 270r. untuk unit yang tidak memiliki fitur atas, maka bisa menggunakan kantung plastik untuk membungkus saat kondisi hujan dan masih bisa digunakan dengan sempurnareht rig, terutama yang tidak sering digunakan, beshtbaterai bersihkan baterai dengan kain yang bersih dan tidak berserat untuk menghilangkan kotoran, minyak atau bahan lain. hal ini untuk mencegah kontak listrik. jika kontak sangat kotor, bisa dibersihkan dengan penghapus pensil (karet), jangan memakai penghapus tinta. jangan menggunakan cairan, alkohol atau pembersih aerosol.pengisian baterai pastikan radio dalam keadaan mati (off). untuk mengisi baterai diperlukan waktu jam. jangan dicabut sebelum baterai terisi penuh. jangan memotong terminal baterai karena bisa menimbulkan kebakaran api dan ledakan. jangan membuang baterai yang rusak dalam api karena akan menimbulkan ledakan, ikuti petunjuk yang ada. untuk menghindari kerusakan kabel daya dari pengisi daya baterai, jangan memasukkan apapun atasnya. masukkan steker soket yang disediakan dan menyentuh tanah. rig rig merupakan radio komunikasi yang tidak dapat dibawa bawa, namun dapat ditempatkan suatu ruangan atau mobil. fungsi rig vhf rig vhf memiliki frekuensi yang sama dengan ht, tetapi yang membedakannya adalah daya pancar yang dimilikinya, yaitu berkisar antara watt sampai dengan watt. daya pancar sebesar ini membuat jarak jangkauan pancar rig ini bisa mencapai line of sight. rig (hf mobile transceiver) rig bekerja pada frekuensi (atau bagi orang awam sering dikenal sebagai sw). dengan daya watt sampai dengan watt, rig ini dapat digunakan komunikasi sampai dengan ribuan km. masalah utama frekuensi adalah tinggi nya noise sehingga diperlukan teknik dan kesabaran yang lebih tinggi untuk komunikasi data internet. petunjuk penggunaan rig pada prinsipnya sama dengan ht. ketika kita akan melakukan hubungan komunikasi pada suatu kegiatan terlebih dahulu diperhatikan kanal frekuensi yang digunakan kegiatan, untuk itu agar tidak terjadi penggunaan frekuensi yang sama serta pada wilayah yang sama pula maka libatkanlah organisasi komunikasi yang telah ditunjuk pemerintah guna dapat memberikan saran dan arahan yang benar dalam penggunaan kanal frekuensi. sehingga tidak terkesan menggunakan frekuensi seenaknya saja, paling tidak dapat memberikan bimbingan tentang cara menggunakan frekuensi secara benar serta tidak merugikan pengguna frekuensi lain. petunjuk praktis cara penggunaan rig sebagai berikut pastikan perangkat komunikasi yang akan dipakai dalam kondisi baik dan siap on line: antena telah terpasang baterai terpasang dan siap pakai tentukan dan pastikan kanal frekuensi yang akan digunakan benar benar kosong tentukan nama panggilan baik perseorangan maupun pada suatu kegiatan bawalah kelompok dan siapkan atk sebelum kegiatan komunikasi dimulai persiapkan personil yang siap, tanggap dan bertanggung jawab selalu adakan koordinasi untuk menghindari salah komunikasi. pemeliharaan seperti kebanyakan alat elektronik, radio komunikasi rigoleh karena itu, untuk menjamin operasional rig terjaga kestabilannya, dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.rterairig, terutama yang tidak sering digunakan, bensingel side band ssb) perangkat komunikasi ssb single side band) banyak digunakan untuk keperluan komunikasi jarak jauh sampai ratusan kilometer dan dimungkinkan karena ssb menggunakan band frekuensi s d untuk band frekuensi ini propagasi gelombang elektromagnetik gem) tidak dapat menembus lapisan ionosfer, tetapi dipantulkan (sebagian diserap) oleh atmosfer. sehingga atmosfer berfungsi seolah olah sebagai repeater. secara teknis, pemodulasian . amplitudo modulation) dapat bekerja band hf, karena bidang frekuensi yang ditempatinya relatif tidak terlalu besar. berbeda dengan sistem modulasi frequency modulation) atau phase modulation), dimana bandwith frekuensi yang diperlukan cukup besar untuk memodulasi sinyal informasi yang dikirimkan, sehingga tidak mungkin sistem dioperasikan pada band mengingat kopling frekuensinya digunakan untuk banyak pengguna. fungsi sistem pesawat radio jenis ssb menggunakan memodulasi dengan salah satu sisi band, baik itu sisi band atas usb upper side band) atau sisi band bawah lsb lower side band). biasanya untuk efesiensi daya yang dipancarkan, maka daya pembawa (carrier) ditekan, sehingga disebut ssb suppressed carrier (subst). dalam kondisi tertentu pada satu frekuensi pembawa carrier regency) dapat digunakan untuk komunikasi dua chanel yaitu usb dan lsb. karena sinyal informasi memodulasi carrier secara am, maka pengaruh noise pada saluran (media udara) pada sinyal yang diterima akan sangat besar. sehingga kualitas suaranya kurang baik. hal ini dapat dikurangi dengan mengatur frekuensi secara lebih teliti yaitu dengan menggunakan fasilitas clarifies pada pesawat ssb. gambaran umum, pengertian, bagian bagian radio, dan spesifikasi teknis terlampir) petunjuk penggunaan ssb icon ic m700pro hidupkan radio perangkat dengan cara menekan tombol power meng fungsi kan keypad matikan perangkat radio. tekan only dan "enter' lalu hidupkan pesawat. untuk mengunci keypad kembali ulangi cara diatas. cara memprogram frekuensi transmit receive tentukan (putar) channel yang akan diprogram tekan ch free posisi memori. pada display terbaca group channel, nama channel dan frekuensi. cari frekuensi dengan cara menekan tombol pada keypad digit). pada display akan tampak saat menekan tombol untuk mencari frekuensi. untuk membatalkan, tekan tombol cl. tekan tombol ent dan tahan detik untuk menyimpan frekuensi pada memori channel. tekan tombol mode beberapa kali sampai mode (type emission) yang diinginkan tampil display. tekan tombol ent dan tahan detik untuk menyimpan mode dalam memori channel. bila ingin merubah frekuensi transmisinya saja ulangi langkah tekan tombol only dan tahan detik untuk memasukkan frekuensi transmit dalam memori channel. mengaktifkan mode lsb lower side band) matikan perangkat radio. tekan tombol ent dan lalu hidupkan perangkat (posisi ent dan masih ditekan). tekan tombol mode beberapa kali sampai lsb terbaca display. putar dial channel sampai terbaca dan rx. matikan pesawat dan hidupkan kembali untuk keluar dari set mode. pemeliharaan perangkat komunikasi ssb hal hal yang perlu diperhatikan tidak menghubungkan langsung outlet ac. ini dapat menyebabkan kerusakan perangkat ssb. tidak menghubungkan sumber daya (power source) yang nilainya lebih besar dari seperti baterai hal ini dapat menyebabkan malfungsi perangkat ssb. dihindari untuk menggunakan kabel power lebih dari dalam penggunaan maritime mobile, simpan transceiver ssb dan microphone sekurang kurangnya berjarak terhadap kompas navigasi magnetik untuk mencegah adanya kesalahan malfungsi. gunakan microphone dan atau handset sesuai dengan mereknya icon karena merk lain mempunyai pin assignment yang berbeda dan dapat merusak perangkat ssb. tidak diperbolehkan untuk menaruh menyimpan perangkat tsb suatu tempat dengan suhu temperatur atau t60 c. tidak menghubungkan perangkat ssb sumber daya dengan polaritas terbalik karena dapat merusak perangkat tsb. tidak menempatkan perangkat ssb dalam suatu lingkungan berdebu dan terkena cahaya matahari secara langsung. troubleshooting solusi terhadap kerusakan solusi kerusakan pada bagian power jenis masalah kemungkinan penyebab solusi kerusakan power tidak kabel power tidak hubungkan kembali saat tombol dihubungkan secara kabel secara benar power ditekan benar ganti sekring fuse sekring fuse putus tidak ada suara switch speaker switch speaker dari speaker dalam dibuat pada posisi posisi off hubungkan microphone microphone tidak konektor microphone terhubung posisi sguelch pada atur sguelch level posisi yang closed benar atau tekan tombol isola untuk berada pada kondisi off solusi kerusakan pada bagian receive kerusakan sensitivitas antenna tidak match tekan tombol tune) terlalu rendah dengan frekuensi untuk menara tune dan hanya sinyal operasi antenna tuner atau pilih yang kuat dapat automatic tuning pada didengar pemilihan tuner yang saat set mode bila salah dalam set mode menggunakan at melakukan setting secara sguelch set tidak benar terhadap tuner pada level yang benar mengatur sguelch pada level yang benar audio yang pemilihan mode tekan tombol model diterima tidak operasi yang salah untuk bagus atau memilih mode operasi mengalami .agc tidak yang distorsi aktifkan ketika benar menerima sinyal yang tekan tombol agc\| kuat untuk mengaktifkan fungsi agc noise banker pada tekan tombol nb\| untuk posisi ketika me menerima sinyal yang non aktifkan noise kuat banker pengaturan terhadap tombol kontrol clarity) supaya dapat (clarity) diputar menerima audio dengan terlalu jauh. baik solusi kerusakan pada bagian transmit kerusakan jarak jangkau antenna tuner tidak tekan tombol tune) sinyal match untuk berkurang secara benar dengan menara tune antenna frekuensi operasi tuner ketika atau pilih automatic melakukan manual tuning tuning pada saat melakukan set mode atau fsk mode dipilih tekan tombol mode) untuk transmisi sinyal untuk suara memilih mode usb (atau am, r3e dll) sinyal yang pemilihan mode tekan tombol mode) transmit tidak operasi untuk bagus atau yang salah memilih mode operasi terdistorsi posisi microphone yang terlalu benar dekat mulut posisi microphone tidak terlalu dekat mulut solusi kerusakan pada bagian display kerusakan semua indikator setting kontras display melakukan setting channel tidak posisi maksimum display secara benar dapat dibaca dalam set mode lampiran gambaran umum, pengertian, bagian bagian radio, dan spesifikasi teknis ssb pengertigelombang radio rf) adalah pita frekuensi yang digunakan untuk membawa frekuensi informasi dari pemancar penerima. modulasi adalah suatu proses pada satu frekuensi tinggi rf), dimana frekuensi tinggi diubah ubah sesuai dengan arus (level) pembicaraan (sinyal informasi yang dimasukkan). memodulasi adalah suatu proses pada frekuensi tinggi rf) termodulasi untuk mendapatkan kembali arus pembicaraan (sinyal awal asli). antena adalah peralatan yang biasanya terbuat dari bahan logam seperti batang logam silinder atau kawat yang digunakan untuk meradiasikan atau menerima gelombang radio. pada dasarnya antena ini adalah sebagai perangkat yang berfungsi untuk menerima dan meradiasikan gelombang elektromagnetik udara bebas. bagian bagian radio pemancar pada bagian radio pemancar akan dijelaskan secara umum blok diagram sebuah radio pemancar ssb. balance driver mic block diagram pemancar ssb urut urutan dari sebuah radio pemancar ssb yaitu input melalui mic yang berfungsi sebagai pengubah sinyal suara ketukan menjadi sinyal listrik yang diperlukan oleh radio. sinyal informasi yang sudah menjadi sinyal listrik pada frekuensi rendah diteruskan modulator (balance modulator) diperkuat dahulu sinyalnya agar sesuai dengan level minimum yang diperlukan balance modulator. dalam modulator ini ada dua pertemuan sinyal (gelombang) yaitu gelombang informasi dan gelombang pembawa frekuensi carrier) yang nilainya jauh lebih tinggi dari frekuensi informasi. frekuensi carrier ditimbulkan dari sebuah rangkaian osilator crystal yang telah disiapkan yang disebut carrier osilator. output dari modulator balance terdiri dari dua sinyal yaitu usb dan lsb dan dapat juga disebut double side band (dsb). sinyal ini sudah dalam bentuk termodulasi. kedua sinyal ini memiliki informasi yang sama, karena yang diinginkan adalah salah satu sinyal saja. maka diperlukan filter ssb yang akan memfilter salah satu side. apakah usb atau lsb guna meminimalkan energi yang diperlukan. output dari filter ssb memiliki sinyal dengan frekuensi sama dengan frekuensi carrier. untuk bekerja pada frekuensi yang dikehendaki kita menggunakan variable frequency oscillator vfo guna mencampur frekuensi yang sudah termodulasi. output balance mixer siap untuk dikirimkan dipancarkan melalui media transmisi. karena output balance mixer memiliki level yang rendah, maka kita perlukan sebuah penguat yang disesuaikan keperluan daerah cakupannya (jarak). penguat ini biasanya disebut blok penguat rf, dimana didalamnya terdapat driver, filter dan penguat akhir sebelum dipancarkan melalui antena. bagian bagian radio penerima begitu juga pada bagian radio penerima akan dijelaskan secara singkat blok diagram dari sebuah radio penerima ssb. ant block diagram penerima ssb pada frekuensi yang telah ditetapkan radio akan menerima sinyal dari radio pemancar suatu frekuensi yang termodulasi rf) yang diterima oleh antena penerima. sinyal yang diterima oleh antena memiliki level cukup kecil, sehingga sinyal tersebut perlu dikuatkan kembali agar dapat diproses didalam mixer guna mengambil informasi yang diperlukan, perangkat ini biasanya disebut amplifier. sinyal yang diterima akan dicampur dengan frekuensi dari vfo dan diteruskan input filter ssb. filter ini akan memblok sinyal sinyal yang tak diinginkan dan meneruskan sinyal ssb yang memiliki informasi yang diperlukan. sinyal output dari filter ssb harus diturunkan agar mudah untuk mengambil informasi yang diperlukan, perangkat ini biasanya disebut amplifier (intermediate frequency). detector berfungsi untuk menghilangkan frekuensi pembawa (frequency carrier) yang telah disuntik sebuah frekuensi dari carrier osilator. output detector sudah menghasilkan informasi yang aslinya. untuk dapat didengar diperlukan penguat audio (penguat sinyal suara) dan diteruskan speaker untuk didengar. spesifikasi teknis general frequency coverage receive hz transmit mode usb, am, cw, fsk and ask available modes differ with the version) number channels channels max.), groups channels each, antenna impedansi ohm nominal, usable temp. range 'f), (t& above for general and marine versions): ff. power supply requirement ct154 negative and floating grounds available depending the version): current drain transmit (max. output power) receive (max. audio output) (negative ground) dimensions w)x (h) (d) projections not included) w)x (h)x (d)in weight (approx.) kg, transmitter output power pep above hz) spurious emissions typical carrier suppression typical unwanted sidebar suppression typical microphone impedansi ohm receiver sensitivity usb, cw, ask, fsk, (for sinar) typical hz) hz) hz) (for s n) typical hz) hz) hz) spurious response rejection typical hz) audio output power fat distortion with ohm load) audio impedansi ohm ohm acceptable) clarity variable range iso' deskripsi fungsi fungsi panel depan front panel ju. runtuh, wi) nya keterangan microphone berfungsi sebagai konektor microphone. power switch power berfungsi untuk menyalakan atau mematikan perangkat. speaker berfungsi untuk mengaktifkan atau me non aktifkan speaker. dimer berfungsi untuk mengaktifkan atau me non aktifkan display backlighting lampu display. volume berfungsi untuk mengatur level output audio. tidak ada suara output speaker bila microphone tidak dihubungkan atau tombol sol pada posisi on. group channel selector group) transceiver ini mempunyai jenis mode operasi mode memory memory mode pilih dari channel group a , b atau c ) vfo mode digunakan untuk memilih frekuensi. ff. antenna tune switch tune) berfungsi untuk melakukan penamaan tuning) external tuner antenna dan dapat aktif apabila optional antenna tuner terhubung icon at channel selector channel) dalam memory mode, dapat memilih kanal operasi operating channel) dalam suatu grup kanal channel group). maximum kanal yang tersedia dalam setiap grup kanal. dalam vfo mode, dapat merubah frekuensi operasi pada interval hz. scan switch scan) tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan atau me non aktifkan scan atau off scan) clarity control clarity) berfungsi untuk menggeser frekuensi yang diterima sebesar dengan tujuan untuk penerimaan dengan kualitas baik j . sguelch switch solo berfungsi mengaktifkan fungsi sguelch untuk menekan noise sewaktu tidak ada sinyal yang diterima. noise banker switch nb) berfungsi mengaktifkan noise banker untuk menghilangkan noise. agc off switch jaga) berfungsi me non aktifkan fungsi agc automatic gain control pengontrolan penguatan secara otomatis. mode switch mode) berfungsi untuk memilih mode operasi terdiri dari usb, am, j2b (ask), fsk, r3e dan cw. transmit frequency switch free menampilkan frekuensi transmit. selection switch hz. reset) berfungsi untuk memilih kanal hz\| bab penutup petunjuk pelaksanaan penggunaankhususnya petugas yang mengoperasikan peralatan penanggulangan bencana dan pemeliharaannya sejak kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pascabencana. dengan demikian diharapkan penggunaan peralatan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. sesuai dengan perkembangannya, petunjuk pelaksaan ini terbuka untuk diperbaiki. kepala badan nasional penanggulangan bencana, syamsul maarif kota palu, menimbang: bahwa untuk memudahkan koordinasi, meningkatkan keterpaduan capaian sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, serta meningkatkan efisiensi anggaran, perlu dilakukan pemetaan kembali perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan kebudaymerintah kota palu perlu menetapkan peraturan wali kota. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut diantara angka dan angka disisipkan (dua) angka, yakni angka 1lla dan 11bpau. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kota palu. sekretaris daerah adalah sekretaris kota papalu. inspektorat adalah inspektorat kota palu. dinas daerah adalah dinas daerah kota palu. kepala dinas adalah kepala dinas daerah kota palu. lla. pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat paud adalah11bpala badan adalah kepala badan daerah kota palu. badan daerah adalah badan daerah kota palu. kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpinwilayah kota palu. lurah adalah lurah wilayah kota palu. judul bagian keempat bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keempat dinas pendidikan dan kebudayaan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:endidikan dan kebudayaan, terdiri dari: kepala dinas, sekretaris, membawahi: sub bagian kepegawaian dan umum, sub bagian keuangan dan aset, dan sub bagian perencanaan dan program, bidang pembinaan paud dan pnf, membawahi: seksi kurikulum dan penilaian paud dan pnf, seksi kelembagaan dan sarana prasarana paud dan pnf:dan seksi peserta didik dan pembangunan karakter paud dan pnf,:dan,, bidang pembinaan ketenagaan, membawahi: seksi pendidik dan tenaga kependidikan paud dan pne, seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar:dan seksi tenaga kebudayaan. unit pelaksana teknis daerah, membawahi: satuan pendidikan formal, dan satuan pendidikan non formal. kelompok jabatan fungsional.udul bagian keduapuluhdua bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keduapuluhdua dinas pariwisata ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ariwisata, terdiri dari: kepala dinas, sekretaris, membawahi: sub bagian kepegawaian dan umum, dan sub bagian perencanaan program, keuangan dan aset, bidang destinasi dan industri pariwisata, membawahi seksi pengembangan destinasi wisata, seksi tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, dan seksi pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, bidang pemasaran pariwisata, membawahi seksi analisa data pasar pariwisata, seksi pelayanan informasi pariwisata, dan seksi promosi dan pemasaran pariwisata: bidang ekonomi kreatif, membawahi seksi ekonomi kreatif seni, seksi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif, dan seksi pengembangan industri kreatif, unit pelaksana teknis daerah, dan kelompok jabatan fungsional.yang berbunyi sebagai berikut: pada saat peraturan wali kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada dinas pendidikan dan kebudayaan kota palu dan dinas pariwisata yang sudah menduduki jabatannya sebelum peraturan wali kotahid diundangkan palu pada tanggal februariwali kota paluota palusertpns yang bersangkutan telah dibayarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota palupenundaan pembayaran pemberian tpp pns ditunda apabila: pns yang wajib melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara lakon) tidak melakukan pelaporan lakon tepat pada waktunya, pns yangpns yang tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan aset daerah yang dalam penguasaannya. apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada dengan diperhitungkan dari tpp yang diterimanya. babwali kotapns setiap bulan menurut kelas jabatan ditetapkan dengan keputusan wali kota mengacu pada besaran basic tpp sebagaimana dimaksud pada:ota palu,5y6906o6owali kotaota palu kepada pegawai negeri sipil yang bekerja pada pemerintah daerah kota paluwali kota ini. presensi apel pagi atau upacaradengan hari jum'at yaitu:pada hurufwali kotwali kota, sub bagian yang membidangi tugas kepegawaian untuk perangkat daerah: dan sub bagian pembinaan aparaturuptrestasi kerja dan disiplin kerja dari sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, staf ahli wali kota, dan kepala bagian, asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah untuk hasil prestasi kerja dan disiplin kerja dari camat dan lurah: dan direktur untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada rumah sakit. bagian perencanaan keuangan sekretariat daerah kota paluwali kotaberkenaan.:wali kotaralihan sebelum peraturan wali kota ini diundangkan, tata cara penilaian dan perhitungan tpp tahun berpedoman kepada. bab xii6oota paluwali kotabagian adalah bagian lingkup sekretariat daerah kota paluota paluota palu. rumah sakit adalah rumah umum daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota palu. bab kriteria tpp diberikan kepada:40y660y6 (enam dan retribusi daerah. pemberian tpp sebagaimana dimaksud pada merupakan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan amanat peraturan perundang undangan. besaran insentif p kota.20xdokter, perawat dan bidan yang sudah mendapatkan jasa medispns pindahan dari provinsi lain atau kabupaten diberikan tpp apabila:
berita daerah kota cimahi nomor tahun peraturan wali kota cimahi nomor tahun tentang pencabutan peraturan wali kota nomor tahun tentang komunitas intelijen daerah kota cimahi dengan rahmat tuhan yang maha esa, wali kota cimahi, menimbang bahwa negara kesatuan republik indonesia merupakan negara hukum serta untuk menjunjung tinggi kepastian hukum: bahwa kota cimahi telah memiliki aturan tentang komunitas intelijen daerah kota cimahi, dimana keberadaan komunitas intelijen daerah kota cimahi sangat diperlukan dalam pembangunan serta pemersatu bangsa, bahwa dengan telah diundangkannyakomunitas intelijen daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku: bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang komunitas intelijen daerah merupakan dasar kewenangan peraturan wali kota nomor tahun tentang komunitas intelijen daerah kota cimahi::. mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan wali kota nomor tahun tentang komunitas intelijen daerah kota cimahi berita daerah kota cimahiwali kota cimahi, ttd ajay muhammad priatna diundangkan cimahi eng maret pi sekretaris daerah kota cimahi, kereta daerah ann tcl tap serta tata wisata berita daerah kota cimahi tahun nomor
berita daerah kota cimahi nomor alatahun peraturan wali kota cimahi nomor tahun tentang kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara pemerintah daerah kota cimahi dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota cimahi, menimbang a@. bahwa untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah kota cimahi yang berintegritas, professional dan akuntabel, diperlukan kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan tugaskode perilaku aparatur sipil negara pemerintahkode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara pemerintah daerah kota cimahi. babi ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota cimahi, pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota cimahi. wali kota adalah wali kota cimahi sebagai pejabat pembina kepegawaian. wakil wali kota adalah wakil wali kota cimahi. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah pemerintah daerah kota cimahi sebagai pejabat yang berwenang bidang kepegawaiancimahi. inspektorat daerah adalah inspektorat daerah kota cimahi cimahi. kode etik dan kode perilaku pegawai asn pemerintah daerah kota cimahi, yang selanjutnya disebut kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai asn dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari hari. majelis kode etik dan kode perilaku,mahi dan bertugas melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilakusekretaris daerah tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran kode etik darisekretaris daerahsekretaris daerah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai asn yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. perangkat daerah adalah perangkat daerah kota cimahi. ovum adalah data baru yang timbul setelah suatu proses hukum selesai dilakukan. bab villark wali kota cimahi, ttd ajay muhammad priatna diundangkan cimahi pada tanggal maret pj. sersan daerah kota cimahi, sekretaris ika ber daerah kota cimahi tahun nomor kode etik dan kode perilaku pegawai asn bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas sesuai prinsip dasar pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan: meningkatkan semangat berorganisasi, berbangsa dan bernegara pada pegawai asnasn yang profesional: dan meningkatkan citra dan kinerja pegawai asn. selain kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan dalam peraturan wali kota ini, pegawai asn tunduk pada kode etik dan kode perilaku profesi yang ditetapkan organisasi profesi sesuai dengan jabatannya. bab prinsip dasar kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan dalam peraturan wali kota ini didasarkan pada prinsip dasar organisasi pemerintah daerah kota cimahi. prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: integritas, yang berarti pelaksanar penuh dedikasi berdasarkan norma dan etika, profesionalitas yang berarti mampu menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai dengan kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama, dan cc. akuntabilitas yang berarti pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil. prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada meliputi unsur perilaku utama sebagai berikut: integritasmeliputi perilaku: terpuji, konsisten, dan disiplin. profesionalitas meliputi perilaku: pelayanan prima, inovatif, dan kerja sama. cc. akuntabilitasbagian kesatu prinsip integritas kode etik prinsip integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kewajiban pegawai asn untuk: bertutur kata dan bertindak dengan sopan sesuai dengan norma yang berlaku: berperilaku terpuji, jujur, disiplin dan taat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi pegawai lainnya: dan cc. konsisten antara perkataan dengan perbuatan dalam melaksanakan tugas. kode perilaku prinsip integr: mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah janji sebagai pegawai: cc. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi atau golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan: melaporkan kepada atasan, inspektorat, dan atau melalui whistle blowing system jik::: tdak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik pemerintah daerahdan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan:: tidak menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan program kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran: dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik pemerintah daerah. unit pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian kedua prinsip profesionalitas kode etik prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kewajiban pegawai asn untuk: melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang disepakati dalam penetapan kinerja: berorientasi pada pelayanan prima kepada penerima layanan: cc. responsif dan inovatif dalam rangka mencapai hasil prima: dan bekerja sama dalam menjalankan tugas. kode perilaku dari prinsip profesionadisiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan ketentuan penetapan kinerja, patuh dan konsisten terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan: memberi ':: menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan: mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya: beretika (: menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi milik pemerintah daerah: menjaga informasi yang bersifat rahasia: menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, clan nyaman, menjaga dan menjalin kerja sama antar pegawai dan unit kerja lingkungan pemerintah daerah: dan aktif berkontribusi terhadap upaya perbaikan internal pemerintah daerah. informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. perbaikan internal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perbaikan yang mencakup etika dan perilaku. bagian ketiga prinsip akuntabilitas kode etik prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kewajiban pegawai asn untuk: aa, transparan dalam setiap tindakan atau perilaku saat melaksanakan tugas:prinsip akuntabimelaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:: melakukan pemantauan: melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja: dan jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. bab sanksi pegawai asn yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dikenakan sanksi moral. sanksi moral\|(oleh wali kota atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh: pegawai asn yang dikenakan sanksi: pejabat yang menyampaikan pernyataan: cc. atasan langsung pegawai asn yang dikenakan sanksi: dan pejabat lain yang terkait yang berpangkat sama dengan atau lebih tinggi dari pegawai asn yang dikenakan sanksi. pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf dapat disampaikan melalui: forum pertemuan resmi pegawai asn: upacara bendera: cc. media massa, atau papan pengumuman. s5) pemberian sanksi moraldalam harus menyebutkan jenis dan sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh pegawai asn, bab majelis kode etik dan kode perilaku dalam hal terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, wali kota membentuk majelis dengan keputusan wali kota. majelis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: aa. ketua sekretaris daerah, merangkap anggota, sekretaris kepala bppsdmk, merangkap anggota: dan cc. anggota unsur bppsdmk, sebanyak (satu) orang: .unsur inspektorat kota, sebanyak (satu) orang, dan unsur perangkat daerah dari pegawai asn yang diduga melakukan pelanggaran, sebanyak (satu\| orang. jabatan dan pangkat anggota majelis sebagaimana dimaksud pada huruf tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai asn yang diperiksa. majelis memiliki tugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. majelis memeriksa pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada dengan berdasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor. selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada majelis mempunyaijrincian tugas sebagai berikut: memeriksa kebenaran bukti yang diajukan oleh pelapor: melakukan klarifikasi kepada terlahir dan pelapor atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku: mengusulkan sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku jika terbukti kepada wali kota, dan melaporkan tugas pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku kepada wali kota. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dan majelis wajib: menjaga kerahasiaan informasi terlahir dan pelapor: mendengarkan dan mempertimbangkan pembelaan diri terlahir: dan menjaga\|kerahasiaan hasil pemeriksaan dan rekomendasi. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada dan majelis wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah. dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada dan majelis dibantu oleh: perangkat daerah, dan bppsdmk. perangkat daerah memberikan bantuan kepada majelis sebagaimana dimaksud pada huruf berupa bantuan data dan informasi. bppsdmk memberikan bantuan kepada majelis sebagaimana dimaksud pada huruf dalam bentuk dukungan administratif. bab penegakkan (l) pelapor melaporkan atau mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku kepada bppsdmk. dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan, bppsdmk mencatat informasi yang disampaikan pelapor. pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan atau kode perilaku harus disertai identitas jelas dari pelapor. laporan atau pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada harus ditandatangani oleh pelapor. laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada dan harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. bppsdmk wajib memberikan tanda terima kepada pelapor yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan. bppsdmk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan atau pengaduan. dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik dan atau kode perilaku, kepala bppsdmk mengirimkan berkas laporan atau pengaduan kepada sekretaris daerah. sekretaris: daerah menindaklanjuti pengiriman berkas sebagaimana dimaksud pada dengan mengusulkan pembentukan majelis kepada wali kota. majelis menyelenggarakan sidang pemeriksaan laporan atau pengaduan. majelis menyelenggarakan sidang pemeriksaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (dua) hari kerja setelah keanggotaan majelis ditetapkan. majelis sebagaimana dimaksud pada memanggil terlahir untuk keperluan sidang pemeriksaan pengaduan. panggilan terhadap terlahir disampaikan paling lambat (tiga) hari sebelum sidang melalui surat dan telepon. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada juga termasuk salinan laporan atau pengaduan dari pelapor. pemanggilan terlahir sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bppsdmk atas nama majelis. dalam hal terlahir tidak menghadiri sidang setelah panggilan sidang disampaikan sebagaimana dimaksud pada majelis melakukan panggilan kedua. s5) dalam hal terlahir tidak menghadiri sidang setelah panggilan kedua, majelis sebagaimana dimaksud pada dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan majelis. format surat panggilan tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. sebelum dilakukan pemeriksaan, terlahir berhak mengetahui susunan keanggotaan majelis. dalam melakukan pemeriksaan terhadap terlahir, majelis memberikan kesempatan kepada terlahir untuk memberikan penjelasan, pembelaan dan atau klarifikasi. penjelasan, pembelaan, dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada bersifat rahasia. terlahir wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis dan memberikan keterangan yang diperlukan untuk memperlancar jalannya persidangan. pemeriksaan oleh majelis dihadiri paling sedikit (tiga) anggota majelis berita ac: wali kota ini. selain sidang pemeriksaan terlahir, majelis dapat melakukan pertemuan sewaktu waktu jika diperlukan. jika diperlukan, majelis dapat memanggil pelapor atau saksi untuk mengkonfirmasi informasi dari terlahir dan atau informasi lainnya. saksi sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan oleh terlahir dan atau pelapor. dalam waktu paling lama (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan atau pengaduan dari sekretaris daerah, majelis wajib mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh terlahir. keputusan sebagaimana dimaksud pada diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang majelis tanpa dihadiri terlahir. dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ndak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. keputusan sebagaimana dimaksud pada atau dianggap sah jika dihadiri ketua, sekretaris, dan paling kurang (satu) orang anggota majelis, keputusan sidang majelis berupa rekomendasi dan bersifat final. dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terbukti, isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada juga berisi jenis sanksi yang disarankan. selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam majelis dapat merekomendasikan penjatuhan tindakan administratif berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. format kota ini. penjatuhan sanksi moral dilakukan oleh wali kota. penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada dapat dilimpahkan kepada wakil wali kota atau sekretaris daerah. penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam berupa pembacaan keputusan wali kota yang menetapkan sanksi moral. setelah dibacakan, keputusan wali kota sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada pegawai asn bersangkutan. pelaksanaan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada dan dicatat dalam berita acara. format keputusan penetaprehabilitasi dalam hal pegawai asn memperoleh ovum yang membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah berdasarkan hasil rekomendasi majelis, pegawai asn berhak mengajukan rehabilitasi. pegawai asn mengajukan permohonan rehabilitasi kepada bppsdmk. permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dibuat tertulis disertai dengan ovum. bppsdmk merekomendasikan pembentukan majelis untuk memeriksa dan melakukan sidang. majelis memberikan rekomendasi hasil sidang kepada wali kota. dalam hal rehabilitasi diterima, wali kota menetapkan keputusan rehabilitasipat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah utd) dan sesuai hasil rekomendasi dari pemerintah daerah provinsi jawa barat nomor org tanggal november perihal persetujuan terhadap peraturan wali kota bogor serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kota bogornit pelaksana teknis daerah lingkungan pemerintah daerah kota bogordua utd puskesmas paragraf kepala utd utd puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala utd puskesmas dan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. bagian ketiga utd tempat pemrosesan akhir sampah kelas paragraf kepala utd utd tempat pemrosesan akhir sampah kelas sebagaimana dimaksud dalam padasampah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd tempat pemrosesan akhir sampsampsamptata usahaigametrologi legal. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd metrologi legal, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pengelolaan metrologi legalptmpat utd pengelolaan air limbah kelas paragraf kepala utd utd pengelolaan air limbahair limbah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd pengelolaan air limbair limbair limblima utd terminal dan angkutan kelas paragraf kepala utd utd terminal dan angkutterminal dan angkutan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd terminal dan angkutnam utd rumah susun kelas paragraf kepala utd utd rumah susu dan pelayanan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd rumah susurumah susurumah susuujuh utd pemakaman kelas paragraf kepala utd utd pemakammakaman. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd pemakammakammakamdelapan utd rumah potong hewan terpadu kelas paragraf kepala utd utd rumah potong hewan terpadurumah potong hewan terpadu. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd rumah potong hewan terpadusembilan utd balai latihan kerja kelas paragraf kepala utd utd balai latihan kerjapelatihan kerjapelatihan kerja, cc. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok,. bagian kesepuluhyang diberi tugas tambahan sebagai kepala utd yang dalam melaksanakan tugas berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala disdik. kepala utd sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: membantu kepala disdiksdikpada utd satuan pendidikan formal sdn dan smpn pada disdiknama nama utd satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: satuan pendidikan formal sdn: sdn sindang barang sdn cibalagung sdn sindang barang, sdn merdeka sdn loji sdn cibalagung sdn cilandak sdn sindangbarang sdn semeru sdn marganya sdn situ gede sdn cilandak sdn cibalagung sdn purwosari, sdn pabuaran cilandak, sdn situ gede sdn cibalagung sdn balungan jaya sdn semplak sdn marganya sdn melakoni, sdn semplak sdn marganya sdn gunung batu sdn bubuk sdn sindangrasa, sdn cibalagung sdn sindang barang sdn menteng, sdn loji sdn bubuk sdn situ gede sdn cilandak timur sdn semeru sdn curug sdn situgede sdn cilandak sdn cemerlang, sdn semeru sdn bubuk sdn jahe curug, sdn curug sdn loji sdn balungan jaya sdn marganya sdn tegalsari, sdn situgede sdn gunung batu sdn balungan jaya sdn cilandak timur sdn mulyaharja sdn batutulis sdn karet sdn pakuan: sdn batutulis sdn cipaku pemuda, sdn pabuaran: sdn batutulis sdn rancamaya sdn pertamanya, sdn pamoyanan sdn lawang gantung sdn genteng, sdn cipaku sdn karet sdn bojong kerta, sdn batutulis sdn bandongan: sdn mayasari sdn mulyaharja sdn cipaku sdn cibeureum sdn harjasari sdn mayasari sdn layungsari sdn pamoyanan sdn mayasari sdn rangga mekar, sdn pamoyanan sdn cipaku sdn layungsari sdn rancamaya sdn cibeureum sdn lawang gantung sdn dirancang, sdn lawang gantung sdn harjasari sdn cibeureum sdn babakan: sdn kanuragan kidul, sdn pengadilan sdn gang aut, sdn perwira, sdn gunung gede, sdn papandayan, sdn dewi sartika sdn dewi sartika sdn baranangsiang: sdn malabar: sdn empang sdn pengadilan sdn kanuragan sdn tegallega sdn polisi sdn kanuragan sdn pengadilan sdn tempur kaler, sdn pabrik sdn empang sdn tegallega sdn dewi sartika sdn polisi sdn roda, sdn cimanggu kecil, sdn sindangsari loteng): sdn polisi sdn polisi sdn kampung rambutan, sdn tempur kidul, sdn pengadilan sdn kanuragan sdn kebon kopi, sdn sindangsari sdn babakan asem: sdn ciheuleut sdn bantarkemang sdn lista: sdn bantarkemang sdn ciheuleut sdn tajuk sdn katulampa sdn katulamp: daerah kota adalah daerah kota bogor. sdn pajajaran, sdn katulampa sdn sukamara: sdn duta pakuan: sdn katulampa sdn tajuk sdn sindangrasa, sdn bangka sdn sindangsari sdn bantarkemang sdn bantarkemang sdn tajuk sdn dibunuh sdn dibunuh sdn bantarjati sdn bantarjati sdn bogor baru, sdn kedung halang sdn tunggilis, sdn antar jati sdn cimahpar sdn kampung sawah, sdn dibunuh sdn cimahpar sdn cimahpar sdn cimahpar sdn diluar sdn dibunuh sdn kasuari, sdn diluar sdn cimahpar sdn parigi, sdn selai: sdn bhayangkara, sdn kawungluwuk, sdn bantarjati sdn geger sdn sindangsari: sdn kedung halang sdn kedung halang sdn diluar sdn kedung halang sdn dibunuh sdn bantarjati sdn tegalsari, sdn dibunuh sdn bantarjati sdn geger sdn kebon pedas sdn kedung badak sdn cukup sdn kedung jaya sdn cukup sdn kebon pedas sdn kayumanis sdn sukadana sdn tanah areal sdn cukup sdn kedung badak sdn kedung badak sdn kencana sdn kebon pedas sdn sukadana sdn kedung jaya sdn tanah areal sdn kencana sdn kedung waringin, sdn pondok rumput, sdn sukaresmi: sdn situpete, sdn sukadana sdn bubuk, sdn kayumanis sdn cibadak, sdn kedung badak sdn kencana sdn julang, sdn cimanggu, sdn kebon pedas satuan pendidikan formal smpn:17 bogor, smpn bogor, smpn bogor, smpn bogor. bagian kesebelas utd satuan pendidikan non formal sejenis paragraf umum utd satuan pendidikan non formal sejenis adalah sanggar kegiatan belajar skb). utd satuan pendidikan non formal sejenis merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala disdik. utd satuan pendidikan non formal sejenis mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan non formal memberikan bantuan teknis. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada skbaud dan dikemas, penyelenggara program binaan paud dan dikemas kelurahanpelaksana administrasi skb, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh kepala disdik sesuai bidang tugasnya. paragraf kepala skb skb dipimpin oleh seorang pamong belajar skb yang diberi tugas tambahan sebagai kepala. kepala skb mempunyai tugas membantu kepala disdik. uraian tugas kepala skb sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:sdik. paragraf urusan tata usaha urusan tata usaha dilaksanakan oleh jabatan pelaksana dan atau fungsional pada skb yang ditunjuk oleh kepala disdik. urusan tata usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala skb dalamtata usaha sebagaimana dimaksud pada terdirib kelompok jabatan fungsional pada masing masing utdunsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan. dinas lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat dlh adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. dinas perindustrian dan perdagangan yang selanjutnya disingkat diperindah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang selanjutnya disingkat pupr adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang selanjutnya disingkat disnakertrans adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. dinas perhubungan yang selanjutnya disingkat dishub adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan. dinas perumahan dan permukiman yang selanjutnya disingkat disperumkim adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. dinas pertanian yang selanjutnya disingkat distant adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanpembiayaan pembiayaan utd dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat. bab vii ketentuan peralihan pejabat pada utd yang telah ada,an hak hak keuangan serta kepiawaiannya masihanuari2018 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah lingkungan pemerintah daerah kota bogor. struktur organisasi utd: pid laboratorium kesehatan daerah kelas sub bagian tata usaha jabatan fungsional iiititititi iiititetti iiiilli kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional pelaksana utd pusat kesehatan masyarakat sub bagian tata usaha kelompok fungsional til lllltlliti kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional pelaksana utd tempat pemrosesan akhir sampah kelas sub bagian tata usaha jabatan fungsional viii ititititii kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional pelaksana utd metrologi legal kelas sub bagian tata usaha kelompok fungsional littititititii kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional pelaksana utd pengelolaan air limbahterminal dan angkutan kelas sub bagian tata usaha kelompok fungsional iititiititiiti kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional pelaksana utd rumah susunpemakaman kelas sub bagian tata usaha kelompok fungsional iitiii kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional pelaksana dinas pendidikan yang selanjutnya disingkat disdik unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendyang selanjutnya disingkat kepala upt adalah kepala upt pada dinas daerah atau badan daerah. kepala sub bagian tata usaha yang selanjutnya disingkat kasubbag adalah kasubbag pada unit pelaksana teknis dinas atau badpembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi bagian kesatu pembentukan dengan peraturan wali kota ini dibentuk utd pada dinas daerah. utd pada dinas daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: utd laboratorium kesehatan daerah kelas aj: utd rumah potong hewan terpadu kelas sub bagian tata usaha jabatan fungsional iii iii iitiiiitii lilitititititl kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional pelaksana utd balai latihan kerja kelas jabatan fungsional kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional pelaksana utd satuan pendidikan formal kepala utd kelompok jabatan pelaksana kelompok jabatan fungsional utd satuan pendidikan non formal kepala satuan pendidikan non formal kelompok jabatan pelaksana kelompok jabatan fungsional wali kota bogor, ttd. bima arya utd pusat kesehatan masyarakat puskesmas),tempat pemrosesan akhir sampah kelas utd metrologi legal kelas utd pengelolaan air limbah kelas aj, utd terminal dan angkutan kelas aj, sg. utd rumah susun kelas utd pemakaman kelas aj: utd rumah potong hewan kelas j . utd balai latihan kerja kelas utd satuan pendidikan formal, il. utd satuan pendidikan non formal. bagian kedua kedudukan utd sebagaimana dimaksud dalam merupakan unit pelaksana kegiatan teknisn dipimpin oleh kepala utd yang secara teknis administratif dan teknis operasional: utd kelas kepala, sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional, kelompok jabatan pelaksana, utd kelas kepala, kelompok jabatan fungsional, kelompok jabatan pelaksana. strukturdan fungsi serta tata kerja kepala utd dan kepala sub bagian tata usaha pada utd sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. bab iii tugas dan fungsi bagian kesatu utd laboratorium kesehatan daerah kelas paragraf kepala utd utd laboratorium kesehatan daerah, serta pengembangan
cimahi pena berita daerah kota cimahi nomor tahun peraturan wali kota cimahi nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan transportasi jamaah hajembiayaan transportasi jemaah haji, maka perlu menetapkan peraturan wali kota tentang tata cara pelaksanaan transportasi jamaah haji: menimbangmbiayaan transportasi jemaah haji kota cimahi dengan peraturan wali kota, memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang tata cara pelaksanaan transportasi jamaah haji. dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan: daerah kota adalah kota cimahi. pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota cimahi wali kota adalah wali kota cimahi. jemaah haji adalah jamaah haji kota cimahiadalah biaya yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cimahari daerah asal embarkasi dan menyambut kedatangan jemaah haji dari demarkasi daerah asal, pemerintah daerah melalui bagian administrasi kesejahteraan rakyat menyediakan transportasi jamaah haji. bagian administrasi kesejahteraan rakyat menyediakan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam yang terdiri dari: transportasi: dan kegiatan pemberangkatan serta kegiatan pemulangan. transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi transportasi dari: daerah kota embarkasi, dan demarkasi daerah kota. penyediaan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada huruf dengan menyediakan angkutan jamaah haji dan angkutan barang jamaah haji. penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan kendarahuruf dilakukdapat mempertimbangkan usulan dari panitia penyelenggara haji daerah. usulan dari panitia penyelenggara haji daerah sebagaimana dimaksud pada dibuat tertulis dan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui bagian administrasi kesejahteraan rakyat. penyediaan kegiatan pemberangkatan serta kegiatan pemulangan jamaah haji sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan. kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan kota cimahi. pendanaan pelaksanaan transportasi jamaah haji bersumber dari: apbn: apbd:ndanaan pelaksanaan transportasi jamaah haji yang bersumber dari apbd sebagaimana dimaksud pada huruf dianggarkan sesuai ttd. ajay muhammad priatna diundangkan di. cimahi der mire pada tpi laki pj. tas baris daerah kota cimahi sekretaris tata wisata berita daerah kota cimahi tahun nomor
kota bogor porengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bogor, menimbang bahwa dalam rangka menurunkan tingkat risiko hilang atau turunnya penghasilan pekerja akibat risiko sosial, risiko kecelakaan kerja, kematian, dan risiko hari tua, serta mendorong kepada pemberi kerja dan pekerja untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pemberi kerja dan pekerja, peraturan wali kota ini bertujuan untuk memastikan setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta setiap orang yang bekerja wajib kota ini: jaminan sosial ketenagakerjaan, peran serta pemerintah daerah kota dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan: cc. pembiayaan, sanksi. bab iii. jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada meliputi jkk, jkm, jht, dan jp. pelaksanaan program jkk, jkm, jht, dan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh bpjs ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab peran serta pemerintah daerah kota dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka memastikan setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta setiap orang yang bekerja, peran serta pemerintah daerah kota melalui proses: rekonsiliasi data peserta bpjs ketenagakerjaan dengan data disdukcapil, rekonsiliasi data peserta bpjs ketenagakerjaan dengan data dpmptsp, kecamatan, dan kelurahan: edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat daerah kota, penerimaan formulir pendaftaran, pembinaan pembayaran iuran lanjutan, pemasangan stiker bpjs ketenagakerjaan, pengawasan kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha, pengawasan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan: pencantuman persyaratan perizinan. proses rekonsiliasi data peserta bpjs ketenagakerjaan dengan data disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mendapatkan data penduduk usia pekerja yang belum memiliki nomor aktif peserta bpjs ketenagakerjaan. proses rekonsiliasi data peserta bpjs ketenagakerjaan dengan data dpmptsp, kecamatan, dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mendapatkan data izin usaha yang belum memiliki nomor pendaftaran peserta npp) aktif bpjs ketenagakerjaan. proses edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat daerah kotanerimaan formulir pendaftarbinaan pembayaran iuran lanjutasangan stiker bpjs ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bpjs ketenagakerjaan bersama sama dengan kecamatan dan atau kelurahan dengan format dan bentuk stiker sesuai standarisasi dari bpjs ketenagakerjaan. proses pengawasan kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan jenis sektor industri. proses pengawasan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh disnakertrans melalui rekonsiliasi data jkk, jkm, jht, dan dengan klaim jaminan sosial ketenagakerjaan. proses pencantuman persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh dpmptsp dan kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten). pemerintah daerah kota dapat membentuk tim dalam rangka pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud dalam yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam peraturan wali kota ini dibebankan pada anggaran bpjs ketenagakerjaan. bab sanksiyang dilaporkan pekerja yang dipekerjakan, data upah yangsetiap orang,ketenagakerjaan harus sesuai dengan selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran kepada bpjs ketenagakerjapemerintah daerah kota atas permintaan bpjs ketenagakerjaan. bpjs ketenagakerjaan kota. pemerintah daerah kotatenagakerjaan dalam mendapattenagakerjaan berupa imb. pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh dpmptspdukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh bpjs ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu adanya peran serta pemerintah daerah kota dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjuangan nomor pmk. tahun tentang pengurusan piutang negar,mberian program kembali kerja serta kegiatan promosi dan kegiatan preventif kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerjamutuskan:tenaga kerja dan transmigrasi yang selanjutnya disingkat disnakertrancamatan adalah kecamatan wilayah daerah kota. kelurahan adalah kelurahan wilayah daerah kotaserta jkk, jkm, jht, danjkk, jkm, jht, dakm, jht, dan sesuai dengan penahanan kepesertaan. janda atau duda adalah istri atau suami adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkatbagian kedua maksud dan tujuan peraturan wali kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan peran serta pemerintah daerah kota dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
mtbatas wilayah kelurahan kota cimahwali kota tentang batas wilayah kelurahmemutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang batas wilayah kelurahan kota cimahi. bab ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota cimahi: wali kota adalah wali kota cimahi: pemerintah daerah adalah wali kota dan perangkat daerah, pemerintah kelurahan adalah lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kelurahan,kelurahan,watershed), median sungai dan atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta,::s5..8884i":ol1dan pbu. batas kelurahan cipageran dengan kelurahan citeureupmahi. batas kelurahan cipageran dengan kelurahan citeureup sebagaimana dimaksud pada dimulai pada: tk,,, o11ilmm.:batas kelurahan cipageran dengan kelurahan padukateureup. batas kelurahan cipageran dengan kelurahan paduka':: il.:::peta batas wilayah kelurahan cipageranmpat kelurahan dibabat kelurahan dibabat: kelurahan citeureup: dan kabupaten bandung barat, timur berbatas dengan: kelurahan pasirkaliki: dan kabupaten bandung barat: cc, selatan berbatas dengan kelurahan cigugur tengah: kelurahan pasirkaliki, dan kota bandung, dan barat berbatas dengan kelurahan cimahi, kelurahan karangmekar dan kelurahan cigugur tengah. kelurahan dibabat sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah tiga koma nol dua kilometer). batas kelurahan dibabat dengan kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan huruf angka berdasarkan peraturan perundang undangan. batas kelurahan dibabat dengan kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud pada dimulai pada:ware: dan abu selanjutnya arah timur laut menyusuri median line) ciware. batas kelurahan dibabat dengan kelurahan citeureup sebagaimana dimaksud dalam huruf dimulai dari pertigaan batas kelurahan dibabat dan kelurahan cimahi. batas kelurahan dibabat dengan kelurahan citeureup,dibabat dengan kelurahan pasirkalikidibabat dengan kelurahan pasirkaliki:, selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan s2' menyusuri jalan budi raya arah timur sampai tk. dengan koordinat dan ls,s2' menyusuri batas lahan arah utara sampai tk. dengan koordinat dan yang sekaligusdibabat dengan kelurahan cigugur tengah dimuladibabat dengan kelurahan cigugur tengah sebagaimana dimaksud dalamdibabat dengan kelurahan cimahicimahi sebagaimana dimaksud dalamdan s2' menyusuri sungai kali cimahi arah timur sampai tk. dengan koordinat dan ls, cc.:dibabat dengan kelurahan karangmekarpeta batas wilayah kelurahan dibabat kecamatan cimahi utara tercantum pada lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bagian kelima kelurahan pasirkaliki kelurahan pasirkalikota bandung: dan kabupaten bandung barat: timur berbatas dengan kota bandung, cc, selatan berbatas dengan kota bandung: dan barat berbatas dengan kelurahan dibabat. kelurahan pasirkaliki sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah satu koma lima puluh tiga kilometer). batas kelurahan pasirkaliki dengan kelurahan dibabatpasirkalik,: selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan menyusuri jalan budi rayabatas lahan arah utara sampai tk. dengan koordinat dan yang sekaligusnetapan batas kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati, il. penegasan batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik titik koordinat batas kelurahanb batas wilayah kelurahan bagian kesatu umum batas wilayah kelurahan kota cimahi meliputi batas kelurahan citeureup: cipageran, dibabat: pasirkaliki: cimahi: paduka: cigugur tengah: karangmekar: setiamanah: baros, cibeber, leuwigajah, utama: belong, dan cibeureum.pasirkaliki dengan kota bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf dan huruf berdasarkan peraturan perundang undangan. batas kelurahan pasirkaliki dengan kota bandung sebagaimana dimaksud pada dimulai padacibekelurahan pasirkaliki dengan kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka berdasarkan peraturan perundang undangan. batas kelurahan pasirkaliki dengan kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud pada dimul. peta batas wilayah kelurahan pasirkalikinam kelurahan cimahi kelurahan cimahciteureup: timur berbatas dengan kelurahan dibabat: cc. selatan berbatas dengan kelurahan setiamanah dan kelurahan karangmekar: dan barat berbatas dengan kelurahan paduka dan kelurahan setiamanah. kelurahan cimahi sebagaimana dimaksud mempunyai luas wilayah nol koma lima puluh delapan kilometer). batas kelurahan cimahi dengan kelurahan citeureup dimulai dari pertigaan kelurahan paduka dan kelurahan cimahi. batas kelurahan cimahi dengan kelurahan citeureup sebagaimana dimaksud pada mulai padacc: pada jarak meter yaitu pada tk. dengan koordinat dan ls,oli3d'mahi dengan kelurahan dibabat dimulai dari pertigaans0" dan menyusuri sungai kali cimahicimahi dengan kelurahan karangmekar dimulai dari pertigaan batas antara kelurahan karangmekar, kelurahan setiamanah kelurahan cimahi. batas kelurahan cimahipaduka dimulai dari perempatan batas antara kelurahan paduka, kelurahan cimahi kelurahan citeureup dan kelurahan cipageran. batas kelurahan cimahi dengan kelurahan padukautara berbatas dengan kelurahan cipageran: timur berbatas dengan kelurahan setiamanah dan kelurahan cimahi, selatan berbatas dengan kelurahan cibeber, dan barat berbatas dengan kabupaten bandung barat. kelurahan paduka sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah dua koma enam puluh dua kilometer). batas kelurahan paduka dengan kelurahan cipageran dimulai dari pertigaan batas kelurahan cipageran dan kelurahan citeureup. batas kelurahan paduka,) ji.,,,mahi dimulai dari perempatan batas antara kelurahan paduka, kelurahan cimahi, kelurahan citeureup dan kelurahan cipageran. batas kelurahan paduka dengan kelurahan cimahi:selanjutnya arah barat menyeberang jalan dan menyusuri benteng sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, dan selanjutnya arah selatan mengikuti benteng sampai jalan amir mahmud pada tk. dengan koordinat dan yang sekaligus menjadi pertigaan batas antara kelurahan setiamanah, kelurahan paduka dan kelurahan cimahi. batas kelurahan paduka dengan kelurahan setiamanah dimulai dari pertigaan batas kelurahan cibeber dan kelurahan paduka. batas kelurahan paduka dengan kelurahan setiamanah sebagaimana dimaksud pada dimulai pada:3i1'o11 dengan koordinat dan ls, il.0i4o21 dengan koordinat dan ls,beberpaduka dengan kelurahan cibeber sebagaimana dimaksud pada dibagian kedua kelurahan citeureup kelurahan citeureupdibabat, dan kabupaten bandung barat: cc. selatan berbatas dengan kelurahan cimahi dan kelurahan dibabat: dan barat berbatas dengan kelurahan cipageran. kelurahan citeureup sebagaimana dimaksud mempunyai luas wilayah tiga koma empat putih dua kilometer). batas kelurahan citeureup dengan kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf angka berdasarkan peraturan perundang undangan. batas kelurahan citeureup dengan kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud pada (l) dimulai pada:) fi,paduka dengan kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan peraturan perundang undangan. batas kelurahan paduka dengan kabupaten bandung barat sebagaimana pada (l) mulai pada pbu selanjutnya arah tenggara sampai pada tk. dengan koordinat s1' dan bt, selanjutnya arah barat daya menyusuri median line) cireus1'eta batas wilayah kelurahan padukaelapan kelurahan cigugur tengah kelurahan cigugur teng, dan kota bandung, timur berbatas dengan kota bandung selatan berbatas dengan kelurahan baros dan kelurahan utama, dan barat berbatas dengan kelurahan baros dan kelurahan karangmekar. kelurahan cigugur tengah sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah dua koma tiga puluh tujuh kilometer). batas kelurahan cigugur tengah dengan kelurahan dibabat dimulai darcigugur tengah dengan kelurahan dibabat sebagaimana dimaksud dalam mulai pada tk. dengan koordinat dan kecigugur tengah dengan kelurahan baros dimulai dari pertigaan batas kelurahan utama dan kelurahan baros. batas kelurahan cigugur tengah dengan kelurahan baros, dan il.gugur tengah dengan kelurahan utama dimulai dari pertigaan batas antara kelurahan cibeureum, kelurahan utama, dan kelurahan cigugur tengah. batas kelurahan cigugur tengah dengan kelurahan utama,, ii.,cigugur tengah dengan kelurahan karangmekar dimulai dari perempatan batas antara kelurahan cigugur tengah, kelurahan karangmekar dan kelurahan dibabat. batas kelurahan cigugur tengah dengan kelurahan karangmekarselanjutnya arah barat daya menyusuri jalan taman mutiara,, selanjutnya arah timur laut menyusuri jalan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls,ol1l dengan koordinat dan ls, il. (laut menyusuri benteng perumahan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls,dengan koordinat dan ls, selanjutnya arah utara menyusuri benteng perumahan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls,. batas kelurahan cigugur tengah dengan kota bandung sebagaimana huruf angka dan huruf berdasarkan peraturan perundang undangan. batas kelurahan cigugur tengah dengan kota bandung sebagaimana dimaksud pada mulai pada. peta batas wilayah kelurahan cigugur tengah kecamatan cimahi tengah tercantum pada lampiran vii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bagian kesembilan kelurahan karangmekar kelurahan karangmekar dan kelurahan cimahi, timur berbatas dengan kelurahan cigugur tengah dan kelurahan dibabat: selatan berbatas dengan kelurahan baros dan kelurahan cigugur tengah, dan barat berbatas dengan kelurahan setiamanah. kelurahan karangmekar sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah satu koma tiga puluh empat kilometer). batas kelurahan karangmekar dengan kelurahan dibabatdibabat sebagaimana dimaksud pada dikarangmekar dengan kelurahan cimahi dimulai dari pertigaan batas antar kelurahan karangmekar, kelurahan setiamanah dan kelurahan cimahi. batas kelurahan karangmekar dengan kelurahan cimahi sebagaimana dimaksud pada dicigugur tengah dimulai dari perempatan batas antar kelurahan cigugur tengah, kelurahan karangmekar dan kelurahan dibabat. batas kelurahan karangmekarcc. selanjutnya arah barat daya menyusuri jalan taman mutiara sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: selanjutnya arah selatan menyusuri benteng sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: ce.: selanjutnya arah timur laut menyusuri jalan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls:ol1l dengan koordinat dan ls: il.lautdengan koordinat dan ls: selanjutnya arah utara menyusuri benteng perumahan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: batas kelurahan karangmekar dengan kelurahan setiamanah dimulai dari pertigaan batas kelurahan karangmekar dan kelurahan baros. batas kelurahan karangmekar dengan kelurahan setiamanahkarangmekar dengan kelurahan baros. batas kelurahan karangmekar dengan kelurahan baros sebagaimana:"ls arah timur laut sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: danti. batas kelurahan citeureup dengan kelurahan dibabat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan huruf dimulai dari pertigaan batas kelurahan dibabat dan kelurahan cimahi. batas kelurahan citeureup dengan kelurahan dibabat, selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan arah tenggara sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, il., selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan arah timur laut menyusuri jalan gatot subroto sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan "ls arah tenggara menyusuri jalan pasir komedilewi guncang sampai pada tk. o11 dengan koordinat dan ls: selanjutnya dari tk. o11 dengan koordinat dan "ls arah timur melewati batas lahan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, mi. selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan arah utara sampai pada tk. dengan koordinat "bt dan ls: selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan "ls arah timurkecamatan cimahi tengah telah disepakati. peta batas wilayah kelurahan karangmekar kecamatan cimahi tengah tercantum pada lampiran viii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bagian kesepuluh kelurahan setiamanah kelurahan setiamanpaduka dan kelurahan cimahi: timur berbatas dengan kelurahan karangmekar: cc. selatan berbatas dengan kelurahan baros dan barat berbatas dengan kelurahan paduka. kelurahan setiamanah sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah satu koma delapan belas kilometer) batas kelurahan setiamanah dengan kelurahan paduka dimulai dari pertigaan batas kelurahan cibeber dan kelurahan paduka. batas kelurahan setiamanah dengan kelurahan paduka sebagaimana dimaksud pada dimulai pada.,dengan koordinat dan ls:: tmoo.pp. selanjutnyadengan koordinat dan ls:setiamanah dengan kelurahan cimahi dimulai dari pertigaan batas kelurahan setiamanah, kelurahan paduka dan kelurahan cimahi. batas kelurahan setiamanahyusuri jalan end. amir mahmud sampai padals: danmerupakan pertigaan batas antara kelurahan setiamanah, kelurahan karangmekar dan kelurahan cimahi kecamatan cimahi tengah telah disepakati batas kelurahan setiamanah dengan kelurahan karangmekar dimulai dari pertigaan batas kelurahan karangmekar dan kelurahan baros. batas kelurahan setiamanah dengan kelurahan karangmekar, batas kelurahan setiamanah dengan kelurahan baros dimulai dari pertigaan batas kelurahan cibeber dan kelurahan baros batas kelurahan setiamanah dengan kelurahan baros sebagaimana dimaksud pada di:peta batas wilayah kelurahan setiamanahsebelas kelurahan baros kelurahan baros sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah utara berbatasan dengan kelurahan karangmekar dan kelurahan setiamanah timur berbatasan dengan kelurahan cigugur tengah selatan berbatasan dengan kelurahan utama dan kelurahan leuwigajah dan barat berbatasan dengan kelurahan cibeber. kelurahan baros sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah dua koma delapan puluh tiga kilometer). batas kelurahan baros dengan kelurahan karangmekar kecamatan cimahi tengah. batas kelurahan baros dengan kelurahan karangmekar sebagaimana dimaksudarah timur laut sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan arah tenggara sampai pada tk. dengan koordinat dan ls,: selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan "ls arah timur laut menyusuri jalan gatot subroto sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, selanjutnya dari tk. dengan koordinat rbt dan arah tenggara menyusuri jalan pasir komedi, selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan "ls"ls arah selatan menyusuri jalan lewi guncang sampai pada tk. oli dengan koordinat dan ls: selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan arah timur melewati batas lahan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: tm. selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan arah utara sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan arah timur sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, dan oo.lah disepakati. batas kelurahan baros dengan kelurahan setiamanah dimulai dari pertigaan batas kelurahan cibeber dan kelurahan baros. batas kelurahan baros dengan kelurahan setiamanah sebagaimana dimaksud pada ,(cigugur tengah dimulai dari pertigaan batas kelurahan utama dan kelurahan baros. batas kelurahan baros(danutama dimulai dari pertigaan batas kelurahan utama dan kelurahan leuwigajah. batas kelurahan barosif.s1' ls, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati. (l) batas kelurahan citeureup dengan kelurahan cimahi sebagaimana dimaksud dalam huruf dimulai dari pertigaan batas kelurahan paduka dan kelurahan cimahi, batas kelurahan citeureup1leuwigajah dimulai dari pertigaan batas antara kelurahan cibeber, kelurahan leuwigajah, serta kelurahan baros. batas kelurahan baros dengan kelurahan leuwigajah sebagaimana dimaksud pada dikearah utara melewati batas,rta kelurahan baros kecamatan cimahi tengah telah disepakati. batas kelurahan baros dengan kelurahan cibeber dimulai dari pertigaan batas antara kelurahan cibeber, kelurahan leuwigajah, dan kelurahan baros. batas kelurahan baros dengan kelurahan cibeber sebagaimana dimaksud pada (l) dimulai pada tk. dengan koordinat dan arah barat laut menyusuri jalan tol purbaleunyi sampai pada tk. dengan koordinat dan "peta batas wilayah kelurahan baros bagian keduabelas kelurahan cibeber kelurahan cibeber sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah: utara berbatas dengan kelurahan paduka timur berbatas dengan kelurahan baros dan kelurahan leuwigajah selatan berbatas dengan kelurahan leuwigajah: dan kabupaten bandung barat: dan barat berbatas dengan kabupaten bandung barat. kelurahan cibeber sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah tiga koma enam puluh enam kilometer). batas kelurahan cibeber dengan kelurahan padukacibeber dengan kelurahan paduka sebagaimana dimaksud pada (l) cibeber dengan kelurahan baros dimulai dari pertigaan batas antara kelurahan cibeber, kelurahan leuwigajah dan kelurahan baros. batas kelurahan cibeber dengan kelurahan baros sebagaimana dimaksud pada dimulai pada tk. dengan koordinat dan "ls arah barat laut)"ls,batas kelurahan cibeber dengan kelurahan leuwigajah dimulai dari pertigaan batas antara kelurahan leuwigajah, kelurahan cibeber, serta kelurahan baros. batas kelurahan cibeber dengan kelurahan leuwigajah sebagaimana dimaksud pada mulai pada tk. dengan koordinat dan kegolf sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan kearah tenggara melewati lahan golf sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan menyusuri sungai disangka kearah selatan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan kearah barat menyusuri batas lahan golf sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, f , selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan menyusuri batas permukiman kearah baratseloksada amanah kearah barat sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, ji.o11 dengan koordinat dan menyusuri jalan kearah barat sampai dengan tk. dengan koordinat dan ls, selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan kearah barat daya menyusuri lahanlahan kearah baratcibeber dengan kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan huruf berdasarkan peraturan perundang undangan. batas kelurahan cibeber dengan kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud pada mulai padadan. peta batas wilayah kelurahan cibeber kecamatan cimahi selatanbelas kelurahan leuwigajah kelurahan leuwigajah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai batas wilayah yaitu sebelah: utara berbatas dengan kelurahan baros dan kelurahan cibeber: timur berbatas dengan kelurahan utama: selatan berbatas dengan kabupaten bandung barat, dan kabupaten bandung: dan barat berbatas dengan kabupaten bandung barat: dan kelurahan cibeber. kelurahan leuwigajah sebagaimana dimaksud mempunyai luas wilayah empat koma nol enam kilometer). batas kelurahan leuwigajah dengan kelurahan baros dimulai dari batas pertigaan kelurahan cibeber, kelurahan leuwigajah dengan kelurahan baros. batas kelurahan leuwigajah dengan kelurahan baros sebagaimana dimaksud pada : cr.: selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan arah utara melewati batas: if.elurahan baros kecamatan cimahi tengah telah disepakati. batas kelurahan leuwigajah dengan kelurahan cibeber dimulai dari pertigaan batas antara kelurahan leuwigajah dengan kelurahan cibeber serta kelurahan baros. batas kelurahan leuwigajah dengan kelurahan cibeber sebagaimana dimaksud pada mulai padatk. dengan koordinat dan jalan golf sampai pada tk, dengan koordinat dan ls: selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan arah tenggara melewatibatas permukimanelokan sampai pada tk. dengan koordinat 3i' dan ls: selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan menyusuri jalan sada amanaharah selatan sampai pada tk. o11 dengan koordinat dan ls, selanjutnya dari tk. o11 dengan koordinat dan menyusuri jalan arah barat sampai dengan tk. dengan koordinat dan ls, mm. selanjutnya dari tk. dengan koordinat dan arah barat daya menyusuri lahanlahan arah baratkecamatan cimahi selatanleuwigajah dengan kelurahan utamaleuwigajah dengan kelurahan utama sebagaimana dimaksud pada pada tk. dengan koordinat dan ls,ce.leuwigajah dengan kabupaten bandung barat sebagaimana pada huruf angka danbarat sebagaimana dimaksud pada mulai pada: pbu o3icc.dan. batas kelurahan leuwigajah dengan kabupaten bandung sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada mulai padas5':dan. peta batas wilayah kelurahan leuwigajah kecamatan cimahi selatan tercantum pada lampiran xii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bagian keempatbelas kelurahan utama kelurahan utama sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah sebelah utara berbatas dengan kelurahan baros dan kelurahan cigugur tengah: sebelah timur berbatas dengan kelurahan cibeureum dan kelurahan belong: sebelah selatan berbatas dengan kelurahan belong: dan kabupaten bandung dan sebelah barat berbatas dengan kelurahan leuwigajah, kelurahan utama sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah empat kilometer). batas kelurahan utama dengan kelurahan baros dimulai dari pertigaan batas kelurahan utama dan kelurahan leuwigajah. batas kelurahan utama dengan kelurahan baros,lutama pada jalan mahar kartanegara. batas kelurahan utama: selanjutnya arah selatan menyusuri selokan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: cc.:ol1 dengan koordinat dan ls:utama dengan kelurahan cibeureum. batas kelurahan utama dengan kelurahan cibeureumrbt dan arah selatan menyusuri sungai cibaligo sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: cecibeureum kecamatan cimahi selatan serta kelurahan belong kecamatan cimahi selatan telah disepakati. (l) batas kelurahan utama dengan kelurahan belong dimulai dari pertigaan batas kelurahan belong dan kelurahan agafar. kelurahan agafar sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari kecamatan margaasih kabupaten bandung. batas kelurahan utama dengan kelurahan belong:utama dengan kelurahan leuwigajahutama dengan kelurahan leuwigajah sebagaimana dimaksud pada dioo.teureup dengan kelurahan cipageran sebagaimana dimaksud dalam huruf dimulai dari pertigaan batas kelurahan cipageran dan kelurahan cimahi. batas kelurahan citeureup. dengan koordinat dan s51!'pada tk. dengan koordinat dan ls:utama dengan kabupaten bandung sebagaimana dalam huruf angka berdasarkan peraturan perundang undangan. batas kelurahan utama dengan kabupaten bandung sebagaimana dimaksud pada mulai padacc. pbu selanjutnya arah tenggara sampai pada pbu dengan koordinat 5s'danra kecamatan cimahi selatan kota cimahi. peta batas wilayah kelurahan utama kecamatan cimahi selatan tercantum pada lampiran xiii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bagian kelimabelas kelurahan belong kelurahan belongutama dan kelurahan cibeureum sebelah timur berbatas dengan kota bandung: sebelah selatan berbatas dengan kota bandung: dan sebelah barat berbatas dengan kelurahan utama: dan kabupaten bandung. kelurahan belong sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah tiga koma lima belas kilometer). batas kelurahan belong dengan kelurahan utama dimulai dari pertigaan batas kelurahan belong dan kelurahan agafar kecamatan margaasih kabupaten bandung). kelurahan agafar sebagaimana dimaksud pada (l) merupakan bagian dari kecamatan margaasih kabupaten bandung. batas kelurahan belongo0i,belong dengan kelurahan cibeureum dimulai dari pertigaan batas kelurahan utama dan kelurahan belong. batas kelurahan belong dengan kelurahan cibeureumcc.ce.elong dengan kota bandung sebagaimana huruf dan berdasarkan peraturan perundang undangan. batas kelurahan belong dengan kota bandung sebagaimana mulai pada batas kelurahan belong dengan kota bandung sebagaimana huruf dan huruf sibuk sampai pada tk. dengan koordinat 's5'. peta batas wilayah kelurahan belong kecamatan cimahi selatan tercantum pada lampiran xiv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bagian keenambelas kelurahan cibeureum kelurahan cibeureumcigugur tengah, dan kota bandung: sebelah timur berbatas dengan kota bandung: cc. sebelah selatan berbatas dengan kelurahan belong, dan sebelah barat berbatas dengan kelurahan cigugur tengah, kelurahan utama: dan kabupaten bandung. kelurahan cibeureum sebagaimana dimaksud pada mempunyai luas wilayah dua koma lima puluh tujuh kilometer). batas kelurahan cibeureum dengan kelurahan belong dimulai dari pertigaan batas kelurahan utama dan kelurahan belong. batas kelurahan cibeureum dengan kelurahan belong107beureum. batas kelurahan cibeureum dengan kelurahan cigugur tengah sebagaimana dimaksud pada dimulai pada tk. dengan koordinat tk. arah timur laut menyusuri selokan sampai jembatan cibaligo pada tk. dengan koordinat dan ls: selanjutnya arah timur laut menyusuri selokan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls, selanjutnya arah timur laut menyusuri selokan sampai benteng perumahan pada tk. dengan koordinat dan selanjutnya arah timur menyusuri benteng sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: selanjutnya arah utara menyusuri pinggir lapangan sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: selanjutnya arah barat menyusuri belakang sdn cibeureum mandiri sampai pada tk. dengan koordinat dan ls: selanjutnya arah utara menyusuri belakang sdn cibeureum mandiri sampai jalan mahar kartanegara pada tk. dengan koordinat dan ls: dan selanjutnya arah timur menyusuri jalan mahar kartanegara sampai kota cimahi, kelurahan cigugur tengah kecamatan cimahi tengah kota cimahi dan kota bandung. batas kelurahan cibeureum dengan kelurahan utama, batas kelurahan cibeureum dengan kelurahan utamasungai cibaligoja tangga tinggal april day bek gitaris daerah kota cimahi ana mad saefulloh berita daerah kota cimahi tahun nomor,peta batas wilayah kelurahan citeureup kelurahan cipageran kelurahan cipageranciteureup: dan kabupaten bandung barat: cc. selatan berbatas dengan: kelurahan paduka, dan kabupaten bandung barat, dan barat berbatas dengan kabupaten bandung barat, kelurahan cipageran sebagaimana dimaksud mempunyai luas wilayah enam koma delapan belas kilometer). batas kelurahan cipageran dengan kabupaten bandung barat sebagaimana huruf huruf angka huruf angka dan huruf berdasarkan peraturan perundang undangan. batas kelurahan cipageran dengan kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud pada dimulai pada:ciengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bogor, menimbang :a. bahwa sebagai tindak lanjut gtk tanggal september dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru non pegawai negeri sipil pendidikan anak usia dini non pns paud) nonformal layanan taman penitipan anak tpa), kelompok bermain kb), taman kanak kanak tk), satuan pendidikan anak usia dini sejenis sps) kota bogor sehingga penghasilan yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan mengevaluasi peserta didiknya perlu diberikan honorarium, cc. mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri, diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil cons), telah mendapatkan tunjangan profesi, mutasi kejahatan selain guru dan kepala pengelola telah selesai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama: dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak melaksanakan atau meninggalkan tugas selama (satu) bulan secara berturut turut tanpa keterangan. pemberhentian honorarium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bab pengendalian dinas melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran honorarium mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan melaluihonorarium dan rekonsiliasi data penerima honorarium dengan perangkat daerah terkait. bab pengawasan dan pelaporan untuk mewujudkan penyaluran penerima honorarium yang transparan dan akuntabel, dilakukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dinas wajib melaporkan pelaksanaan pemberian honorarium paling sedikit (dua) kali dalam setahun yaitu awal tahun dan pada bulan juli. bab pembiayaan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan wali kota ini dibebankan kepada apbd kota bogor. bab vii sanksi dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data penerima honorarium dengan data yang disampaikan untuk keperluan persyaratan pembayaran berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihak terkait serta telah dilakukan verifikasi maka penerima honorarium akan diberikan sanksi berupa pengembalian uang penerima honorarium kas daerah. bab vadministrasi, akuntabilitas, transparansi pengelolaan dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada, transpor, dan biaya peningkatan kualifikasi akademik kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang data pokok pendidikan kotarangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota bogtaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik pendidik,dari paud formal yaitu taman kanak kanak dan paud nonformal terdiri dari layanan(empat)aud. bagian kedua maksud dan tujuan maksud peraturan wali kota ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian honorarium guru paud nonformal. pemberian honorarium bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi guru paud nonformal pada satuan paud yang sudah memiliki nomor pokok satuan paud nasional. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan, dan sanksi pemberian honorarium guru paud. bab iii pelaksanaan bagian kesatu sasaran sasaran pemberian honorarium adalah guru yang mengabdi pada satuan paud daerah yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun pemerintah daerah yang sudah memiliki nomor pokok satuan paud nasional. honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi satuan yang menetapkan gaji melebihi ketentuan upah minimum kota yang berlaku daerah. bagian kedua besaran besaran honorarium diberikan untuk per orang per bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ditetapkan dengan keputusan wali kota sesuai kemampuan keuangan daerah. bagian ketiga persyaratan penerima paragraf penerima persyaratan penerima honorarium adalah terdata dalam dapodik dan dinyatakan valid, guru bukan pegawai negeri sipil pns) disatukan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat dan belum memiliki sertifikat pendidik, berstatus sebagai guru yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari kepala pengelola satuan paud, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas dan telah mengikuti pendidikan pelatihan berjenjang, memiliki masa kerja minimal (dua) tahun secara terus menerus dan belum mencapai usia (tujuh puluh) tahun, memiliki beban mengajar minimal peserta didik sg. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan pupuk). guru mengabdi pada satuan pendidikan yang sudah memiliki nomor pokok sekolah nasional npsn)psn dan terdaftar dapodik. melakukan verifikasi dan visits untuk mengevaluasi serta meneliti kebenaran data yang ada dapodik dengan keadaan yang sebenarnya. melakukan rekapitulasi calon penerima honorarium untuk diusulkan kepada dinas. penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. paragraf persyaratan satuan paud persyaratan satuan paud tempat penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam bekerja adalah: satuan paud atau lembaga yang ada daerah dan sudah memiliki nomor pokok satuan paud nasional npsn): satuan paud atau lembaga yang telah terdaftar dapodik ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. bagian keempat penghentian pemberian honorarium dapat dihentikan oleh dinas apabila penerima honorarium memenuhi satu atau lebih hal berikut: tidak memenuhi kriteria penerima honorarium, meninggal dunia,

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.