text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
cima patjasa umum pada objek retribusi pelayanan pasaruntuk menetapkan peraturan wali kota tentang perubahan tarif retribusi jasa umum pada objek retribusi pelayanan pasarmemutuskan menetapkan peraturan wali kota cimahi tentang perubahan tarif retribusi jasa umum pada objek retribusi pelayanan pasar. tarif retribusi jasa umum pada objek retribusi pelayanan pasar pada pasar sebagai berikut pasar klasifikasi kios kelas sebesar. rp. , m2 hari kelas 2sebesar. rp. , m2 hari kelas 3sebesar. rp. , m2 hari lapak sebesar. rp. , m? rp. , m2,. rp. , m2 hari dengan ditetapkannya peninjauan tarif sebagaimana dimaksud dalam maka tarif retribusi pelayanan pasar untuk pasar klasifikasi pasar klasifikasi dan pasar klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang retribusi jasa umum dinyatakan tidak berlaku lagi. pada saat peraturan wali kota ini mulai berlaku, retribusi pelayanan pasar yang masih terutang berdasarkan ketentuan peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang retribusi jasa umum masih dapat ditagih terhitung sejak saat terei wali kota cimahi, ttd. ajay muhammad priatna diundangkan cimahi pada tanggal berbaris daerah kota cimahi, merasa sekretaris depa stres tata wisata berita daerah kota cimahi tahun nomor |
cimahi berita daerah kota cimahi nomor tahun peraturan wali kota cimahi nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan pajak daer serta peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang pajak daerah, perlu menetapkan peraturan wali kota cimahi tentang tata cara pemeriksaan pajakeriksaan pajak daerah. babi ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan: daerahdan pengelola pendapatan daerah, yang selanjutnya disingkat bappedappeda adalah kepala badan pengelola pendapatan daerah kota cimahi kota dan berdasarkan perhitungannomor identitas objek pajak bumi dan bangunan pbb) yang bersifat unik, yaitu setiap objek pajak pbb diberikan satu nop. pegawai: atau ce.elapan) hari kerja. jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud padalaporan sebagaimana dimaksud pada huruf paling lama (delapan) hari kerja. jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada yang dihitung sejak jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan berakhir, sampai dengan lhp ditandatangani. jangka waktu pengujian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diperpanjang dalam hal: pemeriksaan kantor diperluas masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak lainnya: b.terdapat konfirmasi atau permintaan data dan atau keterangan kepada pihak ketiga: c.bidang pada bappeda yang membidangi pemeriksaan. perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada paling lama (empat belas) hari kerja. perpanjangan sebagaimana dimaksud pada direkomendasikan secara tertulis oleh tim pemeriksa kepada kepala bidang. kepala bidang melakukan pengkajian terhadap rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada kajian sebagaimana dimaksud pada dapat berupa persetujuan perpanjangan atau penolakan perpanjangan. jika kajian berupa persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada s), kepala bidang memberi jawaban tertulis dan menyampaikan perpanjangan kepada wajib pajak. bab hak dan kewajiban wajib pajak wajib pajak mempunyai hak untuk: meminta kepada tim pemeriksa untuk memperlihatkan tanda mengenai tim pemeriksa dan surat perintah tugas pemeriksaan: meminta kepada tim pemeriksa untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan| php, dan menghadiri pembahasan hasil pemeriksaan. dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan tim pemeriksa dalam pembahasan hasil pemeriksaan, wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dilakukan pembahasan. wajib pajak wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan: buku atau catatan: dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan: dan atau cc. dokumen lain, dokumen lain sebagaimana dimaksud pada merupakan dokumen yang berhubungan dengan: penghasilan yang diperoleh: kegiatan usaha wajib pajak, dan atau cc. objek yang terutang pajak. peminjaman sebagaimana dimaksud pada paling lama (tujuh) hari kerja. wajib pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. wajib pajak wajib memberikan kesempatan yang diperlukan oleh tim pemeriksa untuk memasuki dan atau memeriksa: tempat atau ruang: dan atau barang bergerak dan atau tidak bergerak. wajib pajak wajib memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk kelancaran pemeriksaan. wajib pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis atas php. wajib pajak wajib memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan.. bab vii penundaan dan penolakan pemeriksaan pajak daerah dalam hal wajib pajak belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh tim pemeriksa, wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penundaan pemberian data dan atau penundaan pemeriksaan. format surat pernyataan penundaan pemberian data dan atau penundaan pemeriksralihan pemeriksaan yang sudah diterbitkan surat perintah tugas namun belum dilaksanakan, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan wali kota ini. ketentuan mulai berlaku (dua) tahun setelahketentuan pemeriksaan dalam: sampai dengan peraturan wali kota cimahi nomor tahun tentang tata cara pemungutan pajak daerah jarig dipungut berdasarkan penetapan wali kotaberita daerah kota cimahi nomor tahun dan sampai dengan2sig trptarisid daerah kota cimahi sekretariat kerah saefulloh mel manna berita daerah kota cimahi tahun nomor lampiran peraturan wali kota cimahi nomor: tahun tanggal tg tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah formbidang perpajakan daerah surat pernyataan tang bertanda dangan dibawah ini jabatan kepang alamat usaha pala penpnanmnnn dengan ini kami menyatakan (dak dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana perpajakan, ramalan (dak parah dipidana bidang perpajakan. demikian sutan penundaan (dl kar sampaikan air dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. atas perhatiannya kami ccspken larinya kasih. wajib pajak wali kota cimahi, ttd ajay muhammad priatna diundangkan cimahi pada tanggal psu 25t3 fj. sekretarismdaerah kota cimahi ahmad saefulloh berita daerah kota cimahi tahun nomor lampiran peraturan wali kota cimahi nomor jatuh otg tanggal tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah format surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan cimahi pan pemerintah daerah kota cimahi un. badan pengelola pendapatan daerah bea js. fo. demang herdjakusumah blok jati chan| gedung lantai mang pedupaan cabang gedung lan website cimahi go.id cimahi jawa barat armor cimahi, io. . sifat lampiran kepada hal pemberitahuan pemeriksaan yth, . tet lapangan berdasarkan surat tugas pemeriksaan surat keputusan tentang tim pemeriksa nomor . tanggal . bersama ini diberitahukan bahwa nama wajib pajak seen eas eada ppa ppd permen iga (panas alamat tan masa tahun pajak oka pad para arp aan tujuan pemeriksaan pepe untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta saudara memperlihatkan danjatau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada: hari tanggal har waktu alan arta learn nan agama apabilcimahi nomor tahun sebagaimana telah mengalami perubahan dengan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah dan peraturan wali kota cimahi nomodan peraturan wali kota cimahi nomerhitungan wajib pajak. demikian untuk menjadi perhatian saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih kepala badan pengelola pendapatan daerah, nip. format surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor cuma pemerintah daerah kota cimahi "sun badan pengelola pendapatan daerah benang? rel demang hardiakusuman poli jati danang godutig laris maa telaperih32) gosok5s, fix. or) be3sn6 (akasia crab otago.kd oei ics jaya darat memar bima bilal lampiran pada hal panggilan dalam rangka tan enggan tataran berdasar hugo pemeikaenguai kubi udang tin pemangsa nomor hoot dengan dera ind diberitahukan bahwa alamat sape ana maa aaa mada tahun pajak puebi eeee kak bakal tujuan pomarkasan pena ppp untuk. kelancaran jalannya pemeriksaan diminta secara datang kes kedtrboe pemain milik memperihaiken semata memadamkan buku, catatan dan dokumen pendukung sebagaimana terlamuili, membuatkan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada: waktu ran peer jai apotik mencetak unik dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pomeriksaari, dapat dikatakan sanksi sesuai dangan ketantuari jarig diundur dalam peraturan daerah kata cimahi memar tahun sebagaimana telah mengalami perubahan dengan peraturan daerah nomor tahun tantang pajak daerah dan peraturan wall kota cimahi nomer tahun sebagalknana islah mengalami perubahan dangan peraturan wall kota cimahi momen tahun tentang tata cara pemungutan pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan wali kata dan peraturan wali kata cimahi moms tahun sebagaimana telah mengalami perubahan dengan perempuan wall kata cintai mayor tahun. tentang tata care pemungutan pajak daerah yang dborgut bahasakan perhitungan was pajak ciomlkian antik menjadi perhatian saudara dan atas kerjasamanya diucapkan tema kasih, kepala badan pengelola pendapatan daerah, hip wali kota cimahi, ttd ajay muhammad priatna diundangkan cimahi pada tanggal pj. sekret daerah kota cimahi saefulloh berita daerah kota cimahi tahun nomor lampiran iii peraturan wali kota cimahi nomor talun tanggal tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah format tanda pengenal tampak depan tampak belakang ian nama nip pangkat gol jabatan pemerintah daerah kota cimahi badan pengelola pendapatan daerah adalah aparatur sipil negara lingkungan badan pengelola pendapatan daerah bappeda) kota cimahi atau tenaga ahli yang ditunjuk kepala bappeda kota cimahi yang kartu tanda pengenal diberi wewenang, tugas, dan tanggung jawab pemeriksa pajak daerah untuk melaksanakan pemeriksaan pajak daerah berdasarkan peraturan wali kota nomor: cimahi nomer tahun tentang tata berlaku cara pemeriksaan pajak daerah. cimahi, ak. pas kepala badan pengelola pendapatan daerah, foto wali kota cimahi, ttd ajay muhammad priatna diundangkan cimahi pada tanggal pj. daerah kota cimahi ahmad saefulloh berita daerah toa cimahi tahun nomor lampiran peraturan wali kota cimahi nomor taun tanggal 10w tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah format kertas kerja pemeriksaan (ee pemerintah daerah kota cimahi badan pengelola pendapatan daerah rd, demang hardjakusumeh book jati hanjuang gedung lantai telepon fak. ges20 ana website cimahikota.doid cimahi jawa barat kertas kerja pemeriksaan nama wajib pajak bpr apa esa papa alamat pet pak pengikat kegiatan yang dipaksa pop ank smt pep masa pajak pan maa benda periode pemeriksaan panai lala remap per naga tan eny ttn kebangnnga prosedur pemeriksaan kegiatan indra relaksasi keterangan koordinasi persiapan pemeriksaan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan pembicaraan pendahuluan dangan pemilik! mengelola melakukan pinjaman data pemeriksaan mencocokkan data yang disajikan oleh dengan basis data yang dimiliki oleh bappeda membuat daftar koreksi membuat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan menyusun hasil temuan sementara berdasarkan data yang disajikan dari hasil wawancara menyampaikan hasil temuan dan surat tanggapan hasil pemeriksaan kepada memperoleh surai tanggapan hasil pemeriksaan apabila setuju, segera dibuat konsep lhp dar lampiran yang diperlukan apabila tidak setuju, segera dibuatkan surat panggilan membuat berita acara hasil klarifikasi atas yang tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pada seat pemanggilan menyampaikan konsep lhp dan lampiran lainnya untuk ditandatangani oleh penyusunan lhp penyerahan lhp dan ketetapan hasil pemeriksaan evaluasi hasil pemeriksaan il. data informasi yang diperoleh il. analisa dan perhitungan hasil pemeriksaan analisa hasi pemeriksaan perhitungan hasil pemeriksaan (terlampir) wali kota cimahi, ttd ajay muhammad priatna diundangkan cimahi pada tanggal pj. sekret. daerah kota cimahi ahmad baefulloh berita daerah kota cimahi tahun nomor hyobappeda. tim pemeriksa pajak daerah, yang selanjutnya disebut tim pemeriksa adalah tim yang melakukan pemeriksaan. pemeriksa pajak adalah aparatur sipil negara lingkungan bappeda seorang ahli yang ditunjuk oleh kepala bappeda atas nama wali kota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak sebagai bagian dari tim pemeriksa. surat perintah tugas pemeriksaan adalah surat perintah tugas untuk melaksanakan pemeriksasegel pajak pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak danflain. surat pemberitahuan hasi! pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat fhp adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi bagian, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. laporan hasil pemeriksaan sumur,ruang lingkup pemeriksaan bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi (satu, beberapa, atau seluruh jenis pajaklampiran peraturan wali kota cimahi nomor taun tanggal mus tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah format surat pernyataan penundaan pemberian data dan atau penundaan pemeriksaan surat pernyataan yang bertanda tangan dibawah ini nama lam ppi pawai ari jabatan ban matang kab matan nama usaha dana . lha alamat usaha ppd aal penah berdasarkan surat pemberitahuan pemeriksaan nomor. maka dengan ini kami menyatakan menunda memberikan data dan alau menunda pemeriksaan pajak dinsananaan tan menara mangan asan, untuk itu karni mohon agar penyajian data pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan tanggal . apabila sampai batas waktu tersebut kami tidak dapat menyajikan data pemeriksaan maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemeriksa untuk melakukan perhitungan pajak berutang sesuai masa pajak yang diperiksa tempat usaha saya. demikian surat penundaan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih cimahi, emang wajib pajak 1gp kuno anentdanttana 2in0 wali kota cimahi, ttd ajay muhammad priatna diundangkan cimahi pada tanggal pj. kota cimahi senaeaerouon berita daerah kota cimahi tahun nomor lampiran peraturan wali kota cimahi nomor talun tanggal tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah format surat pernyataan menolak memberikan data dan dokumen dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini nama pemkab aldi boa maa jabatan rika hen tan pas nama usaha padi bini ale mata maa mana alamat usaha aia anna pra menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan meminjamkan memberikan data maupun dokumen yang diminta tim pemeriksaan pajak dalam rangka pemeriksaan pajak .:. sesuai dengan peraturan wali kota cimahi nomor. baik sanksi pidana maupun sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku cimahi, yang membuat pernyataan wali kota cimahi, ttd ajay muhammad priatna diundangkan cimahi pada tanggal a44 tau pj. uni kota cimahi ahmad saefulloh berita daerah kota cimahi tahun nomor hyo lampiran vii peraturan wali kota cimahi nomor talun a01 tanggal tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah format surat pernyataan pen olahan pemeriksaan surat pernyataan dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini nama usaha bana mai alamat usaha pen bana nga iman rata ipa tabrak mag nama menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan wali kota cimahi nomor, baik sanksi pidana maupun sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. mahi, lan yang membuat pernyataan format surat tanggapan hasil pemeriksaan tanggapan hasil pemeriksaan pajak daerah yang bertanda tangan dibawah ini berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa sesuai surat tugas pemeriksaan memori au, teoewtaah diperoleh hasil temuan sebesar maka dengan ini kami menyatakan setuju tidak setuju dengan alasan: dan untuk mendukung alasan tersebut kari lampirkan dokumen'data catatan 'bukti lainnya sebagai berikut: surat tanggapan hasil pemeriksaan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. terima kasih. camat, loe yang membuat pernyataan format berita acara hasil pemeriksaan berita acara hasil pemeriksaan padahal, . tangga? ee. duan arisan tahun. edi padang positif no, namai mip pangkat golongan jabatan berdasarkan surat perintah tugas kepala badan pengelola pendapatan daerah kota cimahi, momo oo. tanggal ., telah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban pajak . terhadap: nama wajib pajak nan aan maan nan ban pmp ppu warnai ben aan rea pen era mak dengan ini menyalakan bawa dan memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa, yang diwakili oleh mama aan kanan merk ang oke berupa pos pos yang dikoreksi sebagaimana tesebut pada lampiran berita acara ini,aan wajib pajak tim pemeriksa nip, koonooonese sanam dea dna) pengawas mip aa! mip format. tanggal ., dengan ini saya: nama pekerjaan jabatan alamat dalam hal ini bertindak selaku: wajib pajak wakil dari wajib pajak nama npp alamat dengan ini menyatakan setuju dengan seluruh pun. cimahi, yang membuat pernyataan, materai rp. (sa aaa bal format berita acara hasil klarifikasi pemeriksaan w efv berita acara hasil klarifikasi pemeriksaan pada hari ini . tanggal . bulan loco. tahun . bertempat kantor badan pengelola pendapatan daerah kota cimahi, kami: nama nip pangkat golongan jabatan berdasarkan surat tugas kepala badan pengelola pendapatan daerah kota cimahi, nomor urtanartamur tanggal . telah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban pajak mena terhadap: nama wajib pajak tpa pan dau nan aa aam alamat ama nama lan pan yna mena lab lan telah memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada wajib pasek yang diperiksa namun wajib pajak tidak setuju atas hasil pemeriksaan sehingga pada saat dilakukan verifikasi kepada wajib pajak yang diwakili oleh nama kei bei ula pkn, tante ketam nan jabatan bea bewenasnani berupa hasil temuan pemeriksaan sebesar rp. . hasi! klarifikasi. demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh: tim pemeriksa wajib pajak wali kota cimahi, ttd ajay muhammad priatna diundangkan cimahi pada tanggal mei pj. sekret daerah kota cimahi saefulloh berita daerah kota cimahi tahun nomor bab pemeriksa bappeda melakukan pemeriksaan pajak daerah. bab iii kriteria, ruang lingkup dan jenis pemeriksaan bagian kesatu menguji kepatuhan bappeda wajib memeriksa dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. selain melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada bappeda dapat melakukan pemeriksaan terhadap: wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak: wajib pajak menyampaikan speed yang menyatakan nihil atau bawah nilai tidak kena pajak: ce. wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugiatau wajib pajaksebagaimana dimaksud pada dan meliputi: (satu), beberapa, atau seluruh jenis pajak,dalam hal masa pajak telah dasawarsa berdasarkan peraturan perundang undangan, bappeda tidak memeriksa pajak yang telah dasawarsa tersebut. bagian kedua tujuan lainnya benda dapat melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain yang terdiri dari: pemberian wpd secara jabatan: penghapusan ppd: wajib pajak mengajukan keberatan: wajib pajak mengajukan pengurangan atas pokok pajak dan atau denda: wajib pajak mengajukan penghapusan atas pokok pajak dan atau denda: pengumpulan bahan guna penentuan dasar pengenaan pajak, pencocokan data dan atau alat keterangan, dan atau:apat meliputi: penentuan: pencocokan, atau cc. pengumpulan materi, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. bappeda melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada daerah dilakukan dengan cara pemeriksaan kantor. dalam hal pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada dinilai kurang atau perlu dilakukan pendalaman pemeriksaan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan. pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada dihentikan atau tidak dilaksanakan apabila wajib pajak diketahui sedang dalam: penyelidikan: penyidikan: atau penuntutan tindak pidana perpajakan. (s5) selain sebagaimana dimaksud pada pemeriksaan pajak akan dihentikan atau tidak dilaksanakan jika wajib pajak dalam (lima) tahun terakhir pernah dipidana karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan daerah. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memenuhi persyaratan permohonan. persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada terbagi menjadi: persyaratan permohonan wajib pajak badan: dan persyaratan permohonan wajib pajak pribadi. persyaratan wajib pajak badan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: laporan keuangan wajib pajak untuk tahun pajak yang telah diaudit oleh akuntan publik: atau laporan keuangan salah satu tahun pajak dari (dua) tahun pajak sebelum tahun pajak jarig diperiksa yang telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. s5) wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi harus membudibidang perpajakan daerah. tidak pernah dipidana bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada paling selamasurat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani atas materai, dengan formatksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. dalam hal diperlukan pendalaman lebih lanjut terhadap pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada selain melakukan pemeriksaan kantor bappeda juga melakukan pemeriksaan lapangan. bab tim pemeriksa bappeda dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah membentuk tim pemeriksa pajak, tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala badan. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berjumlah (empat) orang dengan komposisi: (satu) orang penyelia, exofficio kepala sub bidang pada bappeda yang membidangi pemeriksaan: (satu) orang ketua tim: dan cc. (dua) orang anggota tim. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memiliki (satu) orang anggota yang telah mendapat pendidikan atau pelatihan teknis pemeriksa pajak. kepala bappeda menerbitkan surat perintah tugas pemeriksaan bagi tim pemeriksa untuk setiap pemeriksaan. tim pemeriksa wajib: menyampaikan surat panggilan untuk pemeriksaan kantor atau surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak: memperlihatkan tanda pengenal tim pemeriksa dan surat perintah tugas pemeriksaan kepada wajib pajak pada saat pemeriksaan: cc. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak: memberikan bukti terhadap peminjaman dokumen: menyampaikanhasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan, melakukan penyuluhan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perawakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:dan (im pemeriksa tidak dapat menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf karena tidak diketahuinya alamat dari wajib pajak, tim pemeriksa dapat menyampaikan informasi mengenai surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan melalui telepon maupun media lainnya. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf dimulai dari panggilan: pertama, kedua: dan ketiga. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada disampaikan bertahap dengan tenggang waktu (tujuh) hari kerja. format surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantordiperlukan, pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada (!) dapat dibantu oleh perangkat daerah lain dan atau tenaga ahli dari luar bappeda. bantuan perangkat daerah lain sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh kepala bappeda kepada kepala perangkat daerah terkait. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh kepala bappeda. bab pelaksanaan pemeriksaan bagian pertama standar pemeriksaan bappeda melakukan pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan standar dan peraturan perundang undangan. standar sebagaimana dimaksud pada meliputi: standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan:standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam fasal huruf meliputi:objek pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui teknik pemeriksaan:: pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa: pemeriksaan dilaksanakan sesuai jenis pemeriksaan yang ditentukan dalam surat perintah tugas pemeriksaan: pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, pelaksanaan pemeriksaan dicatat dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan, dan lhp digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajaklebih bayar supply| dan atau surat ketetapan pajak daerah nihil skpd), teknik pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pencocokan data: pengamatan: cc. pengumpulan bahan keterangan: konfirmasi: ce. teknik sampling: dan atau il. pengujian. dalam hal pemeriksaan tidak selesai pada jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf pemeriksaan dapat dilakukan luar jam kerja. pemeriksaan pajak menyusun kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai: bukti: dasar pembuatan lhp: d.e.referensi atau sebagai bahan tindak lanjutdan alur pemeriksaan yang dilaksanakan, b.data, keterangan, dan atau bukti yang diperoleh: pengujian yang telah dilakukan! dan d.kesimpulan dan hal hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan lengan pemeriksaan. format kertas kerja pemeriks: standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: lhp disusun secara ringkas, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang undangan perpajakan daerah. lhp sekurang kurangnya meliputi: data umum: identitas wajib pajak: pembukuan wajib pajak: pemenuhan kewajiban wajib pajak, penugasan pemeriksaan: gambaran kegiatan wajib pajak: dan data informasi yang tersedia. pelaksanaan pemeriksaan: objek yang diperiksa: dan penjelasan pajak terutang. hasil pemeriksaan: ikhtisar koreksi: dan perhitungan pajak terutang. kesimpulan dan rekomendasi saran: lampiran: surat perintah tugas pemeriksaan: surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor: berita acara hasil pemeriksaan, surat pernyataan kesanggupan pemenuhan kewajiban wajib pajak: lembar persetujuan hasil pemeriksaan, dan lampiran pendukung lainnya. tim pemeriksa membuat lhp sumur untuk menghentikan pemeriksaan dalam hatmemenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu satu) bulan sejak tanggal surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterbitkan: atau tidak ditemukan dalam jangka waktu (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan diterbitkan. pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah:an atau terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan kepala bappeda. pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat lhp sumur karena wajib pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan atau tidak ditemukanditemukan. bagian kedua jangka waktu pemeriksaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja. jangka waktu pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dibagi dengan tahapan jangka waktu: pengujian: pembahasan akhir hasil pemeriksaan: dan cc. pelaporan. jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf paling lama (empat) belas hari kerja. jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan sampai dengan php disampaikan kepada: wajib pajak b.wakil, kuasa: |
cimahi berita daerah kota cimahi nomor 452tahunajak daerah,dalam peraturan wali kotamahi, badan pengelola pendapatan daerah, yang selanjutnya disebut bappeda,dan, adalah kepala badan pengelola pendapatan daerah kota cimahpenghapusan sanksi administratif pbb perkotaan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo pbb. penghapusan sanksi administratif pbb perkotaan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tahunan pada tanggal juni sampai dengan tanggai agustus penghapusan sanksi administratif pbb perkotaan sebagaimana dimaksud pada berupa penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pbb perkotaan. pemberian penghapusan sanksi administratif pbb perkotaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian sistem pembayaran pbb perkotaiman. rah kota cimahi man sekretaris' daerah imam saefulloh imb ian aunangei berita daerah cimahi tahun nomor penjelasan ataspenjelasan umumterutang dengan memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran pbb perkotaan. penghapusan sanksi administratif pbb perkotaan bertujuan: mendorong wajib pajak untuk membayar pajak terutang. meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pbb perkotaan. memperkuat basis data wajib pajak pbb perkotaan. ii. ' penjelasan cukup jelas hi. penjelasan cukup jelas iv. penjelasan cukup jelas |
cimahi atau ng dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota cimahi, menimbang bahwa dengan telah diundangkannyauntuk. ketentuan lampiran dalam peraturan wali kota cimahi nomor tahun tentang tugas, fungsi dan uraian tugas pada badan daerah kota cimahiaris daerah kota cimahi tag sek merah uad eru berita daerah kita cimahi tahun nomor tok late) enter see lap lan seni pe: kr. oe3 see. 9g3 ta: susah ssb hate mena gas gear (da dena sae (z3 psg sari s5gg lan sess 8x33 sess ata ong cab swa set? ek: ser s35a20 uses fps kam esp aa. skb la: 2dj psa nat hino eni sesi s355 naa sess jul isi ie3 ag, nek: len pen epb bah aing aro ben ibl eng da0 f53 tip ben jar ssb to5 gg3 sedap i839 sa8 ta, jer pda hm) 38m aap das| tes 3de seo ran per kiai pas o5e pers spi sas ses pes nan ela teratai m3d lagiewenangan urusan pemrosesan pemerintahan non perizinan dan penanda tanganan penataan ruang ja. izin prinsip ip), dinas izin penanaman penggunaan modal dan pemanfaatan pelayanan tanah ppt). terpadu satu pintu pengesahan dinas rencana penanaman tapak site modal dan planpekerjaan lin mendirikan umum bangunan imb), izin jalan masuk ijm), izin usaha jasa konstruksi dinas tjk), penanaman izin modal dan penyelenggaraan pelayanan reklame terpadu satu permanen pintu ipjp), izin galian utilitas igu), izin pemakaian tanah ipt): izin badan penyelenggaraan pendapatan reklame non daerah permanen ipni anda daftar dinas tenaga teknik penanaman tttt) ijuk, modal dan pelayanan terpadu satu pintu kewenangan urusan pemrosesan tanganan industri izin usaha dinas industri iui), penanaman b.zin perluasan modal dan industri ipi), pelayanan terpadu satu pintu kesehatan zin mendirikan rumah sakit tipe dan tipe dinas izin penanaman penyelenggaraan modal dan salon pelayanan kecantikan, terpadu satu sg. izin pintuoperasional puskesmas kewenangan urusan pemrosesan tanganan izin tanda penyekat tradisional, lin praktek tenaga kesehatan tradisional lin praktek rekam medis, iin praktek dokter: lin praktek dokter gigi, izin tukang gigi lin praktek terapi bicara lin kerja bidan, lin praktek dinas bidan: kesehatan izin kerja apoteker, lin praktek apoteker, izin praktek perawat: ikewenangan urusan pemrosesan tanganan cc. izin operasional usaha pemberantasan hama pest control). dd. izin praktek ahli tenaga ina kesehatan laboratorium medik ee. izin praktek tenaga gizi izin kerja tenaga kefarmasian sertifikat laik: dinas sertifikat kesehatan laik higiene sanitasi depot air minum, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. kewenangan urusan pemrosesan tanganan pendidikan izin operasional pendirian pendidikan formal swasta meliputi: pendidikan dinas anak usia penanaman dini paud) modal dan formal atau taman pelayanan terpadu satu kanak pintu kanak tk),dinas pelatihan penanaman lkp): modal dan pendidikan pelayanan anak usia terpadu satu dini paud) pintu sejenis, tempat penitipan anak tpa), kelompok bermain koper):, kewenangan urusan pemrosesan tanganan pusat kegiatan belajar mengajar dinas pkb): penanaman taman modal dan bacaan pelayanan masyarakat terpadu satu tbm), pintu kelompok belajar kesetaraan. rekomendasi satuan pendidikan kerja sama spk), rekomendasi izin pendidikan pendidikan menengah yang diselenggarkan kan oleh masyarakat. perhubungan izin dinas penyelenggara penanaman tempat modal dan parkir iptv), pelayanan terpadu satu pintu izin insidentil, izin penyelenggara dinas angkutan perhubungan penumpang tidak dalam trayek, kewenangan urusan pemrosesan tanganan izin penyelenggara angkutan penumpang dinas dalam trayek, perhubungan izin dispensasi jalan.dinas keluar perhubungan wilayah, rekomendasi numpang uji dari luar wilayah, rekomendasi mutasi masuk: rekomendasi mutasi keluar, rekomendasi penilaian kondisi teknis: kewenangan urusan pemrosesan tanganan rekomendasi pemakaian ruang pengawasan jalan, dinas keterangan perhubungan uji petik emisi gas buang. ketenagakerjaan |a. izin operasi lift tol), izin tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia tkd: akte izin pesawat uap tipu), perpanjangan dinas izin penanaman mempekerjakan modal dan tenaga kerja pelayanan asing ita), terpadu satu penerbitan pintu dan pengendalian izin pendirian lembaga bursa kerja lbk) lembaga penempatan kerja swasta links). kewenangan urusan pemrosesan tanganaman nan dinas tenaga kantor kerja dan cabang transmigrasi pelaksana perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis), rekaman dasi untu perizinan pendirian lembaga penempatan tenaga kerja indonesia swasta lukis): bahwa berkenaan dengan adkewenangan pen mam perizinan non perizinan dan penanda tanganan rekaman dasi kepada swasta dalam penyerang bana dinas tenaga pameran kerja dan bursa kerja, transmigrasi rekaman dasi perizinan tempat penampung an. koperasi, lin usaha dinas usaha kecil, koperasi koperasi, dan menengah simpan pinjam, usaha kecil, izin unit dan menengah simpan pinjam koperasi penanaman pendaftaran modal penanaman modal baru, dinas pendaftaran penanaman penanaman modal dan modal alih pelayanan status, terpadu satu pendaftaran pintu penanaman modal perubahan, perdagangan surat izin usaha perdagangan sup), dinas izin usaha pusat penanaman perbelanjaan modal dan supp): pelayanan izin usaha toko terpadu satu swalayan its), pintu izin usaha pasar rakyat ipr). kewenangan maan pemrosesan perizinan non perizinan dan penanda tanganan surat tanda dinas pendaftaran penanaman waralaba modal dan spw), pelayanan tanda daftar terpadu satu perusahaan pintu tdp), cc. tanda daftar gudang tdg): pariwisata tanda daftar dinas usaha penanaman pariwisata modal dan tiup), pelayanan terpadu satu pintu lingkungan izin perlindungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: lin dinas penyimpanan penanaman sementara modal dan limbah pel industri layanan terpadu satu atau usaha pintu suatu kegiatan, izin penyimpanan limbah cair plc): kependudukan kartu dan pencatatan keluarga sipil kk): kartu tanda dinas penduduk penduduk ktp), dan surat pencatatan keterangan sipil pindah datang skpd): kewenangan oman xenon boveoasn keenam perizinan non perizinan dan penanda tanganan kependudukan surat dan pencatatan keterangan sipil tempat tinggal skt), kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengakuan anak: kutipan dinas akta penduduk dan pengesahan pencatatan anak, sipil kota bogorketentuan lampirhingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampir kota cimahi, ttd. ajay muhammad priatna diundangkan cimahi ada tanggal juli daerah sekretaris daerah kota cimahi, kep han pag der unik ik. nugrahawan berita daerah kota cimahi kota telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat berdasarkan pemerintahterdapat hal, kota melalui sekretaris daerah. penetapan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tenaga aparatur sipil negarae dengan jumlah lantai maksimal (dua) lantai dan bukan merupakan kavling perumahan terstruktur, pemberian izin usaha mikro dan kecil ium) dengan kriteria untuk usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak sampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah) danmahlahir mati untuk wni, pelayanan penerbitan surat keterangan kematian untuk wni, pelayanan penerbitan surat keterangan penduduk non permanen. pelayanan surat pernyatangurangan dan, penyampaian spot pbb p2, penanganan terlantar, penertiban dan penataan pedagang kaki lima pkl) jalan lingkungan, membantu penanganan tanggap darurat bencana, j . pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan dan kelurahan,pembangunan sarana prasarana lingkung, kota kepada camat sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan pembiayaan, personil, serta prasarana dan sarana untuk melaksanakannya. camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh wali perangkat daerahperangkat angkat pasti: dan kesesuaian hasil dalam pelaksanaan program dan kegialimp kota untuk mencabut kewenangan yang dilimpahkan kembali kepada perangkat daerahrosesan dan penandatangan urusan yang dilimpahkan kepada camat sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimp kota melalui sekretaris daerah dan temuannya kepada perangkatberupa pemberian ium sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan paling lambat tahun terhitung sejakpit. wali kota bogor, ttd. usmar harianmeipedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada camat pelimpahan sebagian kewenangan pada aspek perizinan ketentuan izin mendirikan bangunenovasi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, proses imbcc. masa berlaku imb selama bangunan tidak berubah bentuk dan fungsi, persyaratan: permohonan imb diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang diambil langsungimb dilengkapi persyaratan sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk elektronik ktp el) pemohon, akta akta jual beli ajb) kepemilikan tanah surat perjanjian sewa menyewa, gambar eksisting (gedung) gambar rencana, gambar situasi, surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl), fotokopi tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2)rukun tetangga rt) dan rukun warga rw) dengan melampirkan fotokopi ktp el, fotokopi imb lama, bukti pembayaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) ketenagakerjaan, bukti pembayaran iuran bpjs kesehatan, bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak berhutang spot) pbb tahun berjalan, pemberian izin usaha mikro dan kecil ium). pengertian:um dalam bentuk (satu) lembar,,, ruang lingkup ruang lingkup pengaturan ium meliputi pengaturan pemberian ium bagi punk, pelaksanaan camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap punk wilayahnya melalui lurah: pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada huruf, ccketentuan peraturan perundang undangan, punk melakukan pendaftaran ium kepada camat: punk harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada camat, tata cara pendaftaran ium sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: permohonan ium dengan tata cara sebagai berikut: punk mengajukan permohonan ium kepada camat:tp el kota bogor, kartu keluarga, pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak (dua) lembar, mengisi formulir yang memuat tentang: (a) nama, (b) nomor ktp el, (c) nomor telepon, (d) alamat, (e) kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, (g) jumlah modal usaha, bukti pembayaran iuran bpjs ketenagakerjaan, bukti pembayaran iuran bpjs kesehatan. fotokopi tanda pelunasan pbb p2fotokopi ktp el, fotokopi nomor pokok wajib pajak npp), pemeriksaan ium camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran ium, berkas pendaftaran ium yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian ium,: pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf, pemberian ium: camat memberikan ium dalam bentuk naskah (satu) lembar, pemberian ium sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan pendelegasian kewenangan dari wali kota kepada camat, pendelegasian kewenangan dari wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada huruf dapat juga dilakukan kepada lurah sesuai dengan karakteristik wilayah, pemberian ium oleh camat dapat dilimpahkan oleh wali kota kepada lurah dengan memperhatikan karakteristik wilayah, karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf adalah terkait: jumlah penduduk: luas wilayahletak geografis dan topografis adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itrifan lokal, ium diterbitkan paling lambat (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan, surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar,, bentuk naskah (satu lembar) sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup hal hal sebagai berikut: kop surat, nama izin, nomor surat, dasar hukum detail pemohon, terdiri dari: (a) nama, (b) nomor ktp el, (c) nama usaha, (d) alamat, (e) nomor telepon, npp, (g) bentuk usaha, stiker hologram anti pembajakan, barcode, tanda tangan camat. j)) naskah (satu) lembar sebagaimana dimaksud pada huruf hj) dapat menggunakan perizinan secara elektronik, pencabutan dan tidak berlakunya ium: camat dapat melakukan pencabutan ium:, hak, kewajiban,, dan non bank. punk mempunyai kewajiban antara lain: mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan, mematuhi kegiatan usaha sesuai ium,ketentuan peraturan perundang undangan. monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian ium,, camat menyampaikan laporan hasil pemberian ium kepada wali kota, camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian ium,: mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. ii. pelimpahan sebagian kewenangan pada aspek penyelenggaraan meliputi: penerbitan surat keterangan pindah penduduk warga negara indonesia wni) antar kota kabupaten dalam provinsi permohonan surat keterangan pindah penduduk wni antar kota kabupaten dalamota kabupaten dalamkartu keluarga kk)provinsi permohonan surat keterangan pindah penduduk wni antarrmohonan surat keterangan pindahkelurahan dalam kecamatan permohonan surat keterangan pindah penduduk wni antar kelurahan dalamlurahan dalam kecamatancamatan dalam kota: permohonan surat keterangan pindah datangdan kecamatan asal:dalam satu kelurahan: permohonan surat keterangan pindah datang penduduk wni dalam satu kelurahdalam satu kelurahan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: surat pengantar dari ketua dan domisili asal dan tujuanrmohonan surat keterangan pindah datang penduduk wni antar kelurahan dalam satulurahan dalam satu kecamatanasal: surat keterangan daftar keluarga permohonan surat keterangan daftar keluargfotokopi ktp el dan kk, fotokopi akta surat nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran, pengantar penerbitan permohonan pengantar penerbipengantar penerbitan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: surat pengantar rt rw, surat keterangan pindah (bagi pendatang), kartu keluarga asli atau yang telah ditumpangi, fotokopi akta surat nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran (bagi penambahan anggota keluarga): fotokopi paspor, kartu izin tinggal tetap kitap), dan surat keterangan catatan kepolisian sick) (bagi warga negara asing wna)), surat keterangan tidak mampu skt) permohonan sktkt dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: surat pengantar rt rw, fotokopi ktp el dan kk, fotokopi kartu indonesia sehat kis) badan penyelenggara jaminan kesehatan penerima bantuan turun bpjs kesehatan pbi) program keluarga harapan pkh) kartu keluarga sejahtera kks) bantuan pangan non tunai bpt), pernyataan tidak mampu bermaterai diketahui ketua dan rw: surat keterangan tanah permohonan surat keterangan tanahtanlunas spot pbb tahun berjalan, surat pernyataan tidak sengketa diketahui rt rw (untuk surat pernyataan tidak sengketa), surat kuasa dan ktp el pemberi kuasa, pelayanan penerbitan surat kematian untuk wni permohonan surat keterangan kematian untuk wnkematian untuk wni dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: surat pengantar dari ketua rt rw dimana penduduk berdomisili, fotokopi ktp el dan pemohon, cc. surat keterangan kematian dari dokter rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat puskesmas) (jika meninggal rumah sakit atau puskesmas), surat pernyataan kematian dari keluarga yang diketahui dan 'jika meninggal rumah), saksi (dua) orang kecuali yang mengurus ahli waris, surat keterangan nikah n1, n2, n4) permohonan surat keterangan nikah n1, n2, n4)nikah n1, n2, n4)nikah bermaterai diketahui dan (perawan jejaka): asli dan fotokopi akta cerai janda duda): surat keterangan belum pernah menikah permohonan surat keterangan belum pernah menikpernah menikmenikah bermaterai yang diketahui dan rw, surat keterangan kematian wna permohonan surat keterangan kematimohonan surat keterangan kematian untuk wnaketerangan meninggal dari dokter bidan rumah sakit puskesmas pernyataan ahli waris mengenai waktu dan tempat kematian, asli dan fotokopi akta surat nikah bila diminta diperlukan), asli dan fotokopi dokumen imigrasi dan surat tanda melapor diri std) dari kepolisian (untuk orang asing), surat keterangan usaha permohonan surat keteranganlunas spot pbb tahun berjalan, data jenis usaha dan lokasi usaha, surat keterangan domisili usaha permohonan surat keterangan domisilibukti lunas spot pbb tahun berjalan, bukti kepemilikan tanah, akta pendirian perusahaan perseroan terbatas pt), persekutuan komanditer commanditaire vennootschap cv, dan lain lain) dan disahkan kementerian hukum dan ham: perjanjian sewa (kalau sewa), persetujuan tetangga, data jenis usaha dan lokasi usaha. surat keterangan belum memiliki rumah permohonan surat keterangan belum memiliki rummemiliki rummemiliki rumah bermaterai diketahui dan rw: surat keterangan penghasilan permohonan surat keterangan penghasilhasilapernyataan penghasilan bermaterai, surat keterangan janda duda permohonan surat keterangan janda dudjanda dudakta cerai surat keterangan kematian, surat keterangan lahir mati permohonan surat keterangan lahir matlahir matisurat keterangan lahir mati dari rumah sakit puskesmas dokter bidan penolong kelahiran: surat keterangan penduduk nonpermanen permohonan surat keterangan penduduk nonpermanduduk nonpermanepasfoto2 (dua lembar), surat keterangan dari instansi perusahaan, surat keterangan dari instansi pendidikan, surat keterangan berobat dari rumah sakit, surat keterangan catatan kepolisian sick) permohonan sickickketerangan pengantar haji permohonan surat keterangan pengantar hajantar hajipernyataan akan menunaikan ibadah haji bermaterai: fotokopi kutipan akta kelahiran, fotokopi akta surat nikah, fotokopi paspor. surat pernyataan ahli waris permohonan surat pernyataan ahli warisrnyataan ahli waris dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: surat pernyataan ahli waris diketahui rt rw domisili pewaris, fotokopi ktp el dan almarhum dan ahli waris, cc. surat keterangan kematian fotokopi kutipan akta kelahiran ahli waris, fotokopi akta surat nikah almarhum akta cerai dan atau ahli waris, surat kuasa (bila mengatakan): surat pernyataan tidak keberatan tetangga permohonan surat pemberitahuan tidak keberatan tetangmberitahuan tidak keberatan tetangga dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: fotokopi ktp el pemohon pemilik usaha, fotokopi bukti kepemilikan tanah, fotokopi perjanjian kontrak (bila sewa kontrak), fotokopi bukti lunas spot pbb tahun berjalan, fotokopi akta pendirian perusahaan bila berbadan hukum): surat pemberitahuan tidak keberatan tetangga sekitar diketahui rt rw, fotokopi ktp el tetangga warga, berita acara sosialisasi warga diketahui rt rw (untuk jenis perizinan tertentu), denah gambar situasi foto dokumentasi lokasi. aa. surat keterangan domisili yayasan pendidikan anak usia dini paud) pos pelayanan terpadu posyandu) organisasi kemasyarakatan ormas) lembaga swadaya masyarakat lsm) partai permohonan surat keterangan domisili yayasan paud posyandu ormas lsm partayayasan paud posyandu ormas lsm partai dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: surat pengantar rt rw, fotokopi ktp el, fotokopi akta pendirian yayasan ormas lsm, fotokopi surat keputusan sk) lurah tentang pendirian paud posyandu, fotokopi ketua paud posyandu tentang susunan pengurus, fotokopi ketua yayasan ormas lsm partai tentang susunan pengurus, fotokopi bukti kepemilikan tanah, fotokopi surat perjanjian kontrak (bila kontrak sewa), fotokopi imb, j . fotokopi surat pemberitahuan tidak keberatan tetangga diketahui rt rw, fotokopi spot pbb dan bukti lunas pbb tahun berjalan, bb. surat pengantar penerbitan ktp el permohonan surat pengantar penerbitan ktp elktp el dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: surat pengantar rt rw, surat keterangan pindah (untuk pindahan), fotokopi kk, fotokopi akta surat nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran, fotokopi akta surat nikah, surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk ktp el hilang), bukti fisik ktp el yang rusak dan atau pernyataan bahwa ktp el telah rusak (untuk ktp el yang rusak), fotokopi ktp el dan kitap (untuk wna). cc. surat keterangan daftar keluarga permohonan surat keterangan daftar keluarsurat keterangan daftar keluarga yang sudah ditanda tangani lurah pejabat kelurahan, fotokopi ktp el dan kk, fotokopi akta surat nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran, dd. legalisasi dokumen permohonan legalisasi dokumlegalisasi dokumen dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: fotokopi ktp el pemohon, dokumen asli dan fotokopi, cc. surat kuasa dan ktp el pemberi penerima kuasa (apabila dikatakan). ee. surat pengantar penerbitan mutasi spot pbb permohonan surat pengantar penerbitan mutasi spot pbbmutasi spot pbblunas spot pbb tahun berjalan, surat pernyataan tidak sengketa diketahui rt rw bilamana belum sertifikat, surat kuasa dan ktp el pemberi kuasa. ff. surat keterangan pemekaran wilayah permohonan surat keterangan pemekaran wilaymekaran wilayspot pbb tahun berjalan, surat kuasa dan ktp el pemberi kuasa, gg.melaksanakan verifikasi, monitoring, dan evaluasi bantuan sosial rumah tidak layak huni rth). berkas permohonan bantuan sosial rth diserahkan kecamatan dan seterusnya didistribusikan kelurahan: proposal permohonan, dengan kelengkapan sebagai berikut: fotokopi ktp el dan pemohon, bukti kepemilikan yang sah atas tanah, fotokopi surat keterangan tidak mampu, fotokopi kis bpjs pbi pkh kks, foto kondisi rumah. pit. wali kota bogor, ttd. usmar harianbawah dan bertanggung jawab kepada camat. kewenangan wali kota adalah hak dan kewajiban wali ,gkri wilayah kelurahan |
cimahi berita daerah kota cimahi nomor a81 tahun peraturan wali kota cimahi nomor: tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota cimahi, menimbang bahwa untuk mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan serta mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia: bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas jaminan kesehatan masyarakat dan sebagai tanggung jawab bersama pemerintah daerah kota cimahi terhadap program jaminan kesehatan nasional jkn) serta guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota cimahcc. .bahwa pemerintah daerah harusluar tanggungan peserta penerima bantuan iuran pbi) jaminan kesehatan nasional jkn), sls bahwa kota cimahi diperlukan peraturan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin luar tanggungan peserta penerima bantuan quran jaminan kesehatan nasional, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf dan huruf perlu untukjaminan pelayanan kesehatan selain blue rsu dibabat melebihi ketentuan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan kelebihan biaya dapat dibayarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. kelebihan biaya jaminan pelayanan kesehatan selain blue rsu dibabat ditetapkan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh masyarakat miskin. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada dibuat atas materai. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan harus mengevaluasidapat meminta puskesmas untuk membantu melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada s). biaya jaminan pelayanan kesehatan bagi pks tidak dibatasi. biaya jaminan pelayanan kesehatan bagi pks sebagaimana dimaksud pada jl) yaitu biaya rawat inap atau rawat jalan. pks yang dirawat inap dengan tindakan operasi dan atau dirawat ruang icu hcu tidak dibatasi biaya jaminan pelayanan kesehatannya. dalam hal masyarakat miskin atau pks tidak dapat melengkapi administrasi, biaya pelayanan kesehatan dibebankan kepada masyarakat miskin. masyarakat miskin atau pks diberikan pelayanan dengan fasilitas perawatan kelas iii. dalam hal terjadi perpindahan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada maka biaya rawat inap menjadi beban masyarakat miskin atau pks. jika perpindahan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada dikarenakan kebutuhan rumah sakit yang merawat, maka biaya perawatan yang dialihkan tetap biaya perawatan kelas iii. perpindahan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan berita acara tertulis yang ditandatangani pasien. bab pembayaran rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam harus membuat usulan tagihan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat miskin dan pks. usulan tagihan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dibuat tertulis. usulan tagihan atas pelayanan kesehatakesehatan untuk diverifikasi. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan verifikasi usulan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada berupa: usulan ditolak, atau usulan disetujui. usulan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai dasar pembayaran dana pelayanan kesehatan. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pembayaran dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan perundang undangan. bab vii pendanaan pendanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau pks luar tanggungan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional bersumber dari apbd. bab viii penutup dengan berlakunya peraturan wali kota ini, maka peraturan wali kota cimahi nomor tahun tentang mekanisme pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin luar tanggungan peserta jaminan kesehat tanggal september pia sekretaris daerah kota cimahi, bia indi kereta' para detik surano nugrahawan berita daerah kota cimahi tahun nomor memutuskanrumah sakit rujukan adalah rumah sakit ditetapkan menjadikan rujukan sebagai komponen dalam sistem pelayanan kesehatan. rumah sakit umum daerah dibabat yang selanjutnya disebut blue rsud dibabat adalah badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah dibabat kota cimahi. rumah sakit mitra anugrah lestari mal) yang selanjutnya disebut mal adalah rumah sakit mitra anugrah lestari kota cimahi. rumah sakit mitra kasih yang selanjutnya disebut mitra kasih adalah rumah sakit mitra kasih kota cimahi. rumah sakit austria yang selanjutnya disebut austria adalah rumah sakit austria kota cimahi. rumah sakit avispa yang selanjutnya disebut avispa adalah rumah sakit avispa kota cimahi. rumah sakit kasih bunda yang selanjutnya disebut kasih bunda adalah rumah sakit kasih bunda kota cimahi. rumah sakit jiwa provinsi jawa barat yang selanjutnya disebut rsj prov. jawa barat adalah rumah sakit jiwa provinsi jawa barat kabupaten bandung barat. rumah sakit paru dr. h.a rotinsulu yang selanjutnya disebut rsp. dr.h.a. rotinsulu adalah rumah sakit paru dr. h.a. rotinsulu kota bandung. rumah sakit hasan sadikin yang selanjutnya disebut sup dr. hasan sadikin adalah rumah sakit umum pusat dr. hasan sadikin kota bandung. rumah sakit mata cicero yang selanjutnya disebut rsm cicero adalah rumah sakit mata cicero kota bandung. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota cimahi. puskesmas adalah puskesmas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan kota cimahi. jaminan kesehatan nasional yang selanjutnya disingkat jkn adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin. masyarakat miskin adalah sasaran pemberian pelayanan jaminan kesehatan luar tanggungan peserta pbi jkn dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat pks adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada kota cimahi. keadaan gawat darurat (emergency) adalah keadaan yang memerlukan pertolongan segera dengan tepat, cermat, cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan. jam kerja adalah hari senin sampai dengan jum'at untuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan hari senin sampai dengan sabtu untuk puskesmas dan rumah sakit. tindakan operasi kecil adalah sebuah prosedur medis yang melibatkan sebuah san dengan instrumen dilakukan untuk memperbaiki kerusakan jaringan. meratakan gigi adalah pelayanan kesehatan gigi untuk meratakan atau merapikan gigi untuk kepentingan estetik. shin she adalah pengobatan penyakit yang dipengaruhi oleh respons yang timbul dari pengaruh kultur dan kepercayaan masyarakat setempat, bersifat turun temurun, menggunakan teknik atau ramuan tradisional, berkaitan erat dengan aspek spiritual atau keagamaanbahwa masyarakat tersebut termasuk masyarakat miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan dan legalisasi oleh kecamatan. rekomendasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah rekomendasi untuk memohon jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit. daerah adalah kota cimahicimahi. wakil kepala daerah adalah wakil wali kota cimahi. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan kota cimahi. bab pelaksanaan pemerintah daerah memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pks. masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada merupakan masyarakat miskin luar penerima bantuan iuran yangks sebagaimana dimaksud pada merupakan masyarakat miskin luar penerima bantuan iuran yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan pks sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada rumah sakit blue rsu dibabat: mitra kasih: mal, austria: avispa: kasih bunda: rsj prov. jawa barat, rsp dr. rotinsulu, rsm cicero, dan atau sup dr. hasan sadikin. penunjukkan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada harus berdasarkan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan pemerintah daerah. sup dr. hasan sadikin sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan rumah sakit rujukan. pelayanan kesehatan yang tidak termasuk jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan pks yaitukesehatan yang dilakukan fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan pemerintah daerah kota cimahi: cc. kesehatan yang dilakukan luar negeri, kesehatan untuk tujuan estetik: kesehatan untuk mengatasi infertilitas, haemodialisa, kemoterapi dan transfusi darah rutin, kesehatan pada kejadian akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa wabah, dan meratakan gigi. selain pelayanan kesehatan yang tidak termasuk jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada (l), jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan pks tidak dapat diberikan kepada masyarakat miskin dan pks yang mengalamipercobaan bunuh : kecelakaan lalu lintas kecuali kecelakaan tunggal dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian, dan kecelakaan kerja bagi yang sudah menjadi peserta bpjs tenaga kerja: jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan pks diberikan pelayanan dengan fasilitas perawatan kelas iii. selain diberikan pelayanan dengan fasilitas perawatan kelas iii, jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan pks dilakukan dengan menggunakan obat generik, dan tindakan medis dan pemeriksaan penunjang yang diberikan hanya yang diperlukan sesuai dengan indikasi. bab iii persyaratan masyarakat miskin dan pks mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan pada puskesmas dan atau rumah sakit. masyarakat miskin yang akan memohon jaminan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit harus menunjukkan: fotokopi ktp, fotokopi kartu keluarga, dan skt. pks yang akan memohon jaminan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit harus menunjukkan surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. skt sebagaimana dimaksud pada huruf diperoleh dari kelurahan yang legalisasi oleh kecamatan. skt sebagaimana dimaksud pada huruf harus disertaidalam hal masyarakat miskin dan pks perlu dirujuk rumah sakit, puskesmas harus menerbitkan surat rujukan yang ditujukaberdasarkan surat rujukan sebagaimana dimaksud pada mengeluarkan rekomendasi jaminan pelayanan kesehatan. rekomendasi jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diperlukan untuk rawat jalan, atau rawatinap. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada harus terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dokumen masyarakat miskin. selain melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumeharus melakukan verifikasi terhadap rujukan dari puskesmassebagaimana dimaksud pada huruf berlaku paling lama (satu) bulan, kecuali bagi gangguan jiwa dan parubagi gangguan jiwa dan paru sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (tiga) bulaninap sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku untuk satu kali perawatan. masyarakat miskin: skt dari kelurahan yang berlaku dan legalisasi oleh kecamatan dengan disertai fotokopi ktp dan fotokopi kartu keluarga: surat rujukan dari puskesmas untuk rumah sakit: dan cc.pks surat rujukan dari puskesmas untuk rumah sakit, dan surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. dalam hal keadaan gawat darurat, masyarakat miskin dan pks yang akan memohon pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak perlu menunjukkan surat rujukan dari puskesmas. rumah sakit yang merawat sebagaimana dimaksud pada yaitu rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam dalam hal skt sebagaimana dimaksud pada huruf habis masa berlakunya, masyarakat miskin yang akan memohonkan jaminan pelayanan kesehatan harus melakukan pendaftaran ulang skt paling lambat (tiga kali dua puluh empat) jam sejak masuk perawatan. batas waktu (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada dihitung pada hari kerja. apabila sampai dengan waktu (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada masyarakat miskin belum dapat menunjukkan skt, maka jaminan pelayanan kesehatan dapat diberikan sejak terbitnya surat rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. bab keadaan darurat dalam hal keadaan gawat darurat, masyarakat miskin dan pks dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan rumah sakit yang terdaftar dalam peraturan wali kota ini. keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada merupakan keadaan dimana masyarakat miskin dan pks mengalami keadaan yang memerlukan pertolongan segera. masyarakat miskin dan pks yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada (l) wajib mengurus persyaratan yang tercantum dalam kewajiban sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak masyarakat miskin dan pks dirawat. dalam hal keadaan darurat bencana, puskesmas yang ditunjuk untuk melayani kesehatan bagi korban bencana dapat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan perundang undangan. bab biaya pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan pks biaya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pada kasus penyakit baik rawat inap atau rawat jalan paling besar rp7. tujuh juta lima ratus ribu rupiah). biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pada setiap rawat inap dengan tindakan operasi serta kasus perawatan ruang icu hcu paling besar rp20. dua puluh juta rupiah). dalam hal jaminan pelayanan kesehatan blue rsu dibabat melebihi ketentuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan kelebihan biaya menjadi tanggungjawab pihak blue rsu dibabat. |
aa, rryabas sah pemerintah kota medan nana sekretariat daerah kota pan jalan kapten maulana lubis telepon: medan aa. aan namamu maan peraturan walikota medan nomor tahun tentang tunjangan perumahan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota medan, menimbang :a.kepala daerah dan wakil kepala daerah kota medanggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota medan tahun peraturan walikota medan nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota medan tahun memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang tunjangan perumahan kepala daerah dan wakil kepala daerah. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota medan.,rumah dinas adalah rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah. biaya sewa rumah adalah biaya yang diberikan kepada kepala daerah wakil kepala daerah yang belum mendapatkan rumahb besaran tunjangan rumah dinas besarnya tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang diberikan untuk setiap bulannya adalah sebesar rp. (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada wakil! kepala daerah yang belum memperoleh rumah dinas,kakap walikota medan, ttd. drs. rahman harahap, m.m. diundangkan medan pada tanggal justin sekretaris daerah, ir. syaiful bahri berita daerah kota medan tahun nomor i5. |
ed, (eos pemerintah kota medan gm 1gtj3 sekretariat daerah kota daan jalan kapten maulana lubis telepon: peraturan walikota medan nomor tahun tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota medan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota medmedan:: peraturan dewan perwakilan rakyat daerah kota medan nomor kep dprd tentang tata tertib dprd kota medan: peraturan daerah kota medan nomor tahun tentang apbd kota medan tahun anggaran memutuskan menetapkan peraturan walikota medan tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyatdewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah dprd kota medbesarnya tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah besarnya tunjangan perumahan" berupa uang sewa rumah yang diberikan untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut: ketua dprd rp. b. wakil ketua dprd rp. anggota dprd rp: bab iii jangka waktu pemberian uang sewa rumah jangka waktu pemberian uang sewa rumah pimpinan dan anggota dprd kota medan terhitung sejak bulan januarilidi walikota medan, ttd. drs. rahman harahap, m.m. diundangkan medan padatanggal tgn sekretaris daerah, ir. syair bahri berita daerah kota medan tahun nomor www |
pemerintah kota medan sekretariat daerah kota ipin jalan kapten maulana lubis telepon: medan oeo wwe llu eeepenelitian dan pengembangan bertujuan untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah kota medan perlu dilakukan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahantentang pedoman penelitian dan pengembangan lingkungan pemerintah:,an mlairencana pembangunan jangka panjang kota medan tahu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman penelitian dan pengembangan:erah. pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, destkegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasipenelitian dan pengembangan pemerintahan kota medan yang selanjutnya disingkat balitbang pemko medan adalah komponen yang serta administrasi dan manajemen kebimbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan kota medan. badan penelitian dan pengembangan kota medan yang selanjutnya disingkat balitbang pemerintah kota medan, serta administrasi dan manajemen kebimbangan bidangan kota pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah. merekayasateknologi bidang pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerahruang lingkup kebimbangan pemerintah kota medan menyelenggarakan fungsi kebimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota medan. kebimbangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung. kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, sa, peningkatan kapasitas kelembagaan, penatalaksanaan, sumber daya manusia: dan sumber daya organisasi lainnya. kebimbangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi, pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi dan manajemen pemerintahan kota medankota medan, dan bidang pemerintahan daerah" yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan kota medan. bab iii pengorganisasian kebimbangan organisasi kebimbangan lingkungan pemerintah kota medan, terdiri atas: majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, cc. tim fasilitasi, dan tim pelaksana. majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf beranggotakan: walikota: pejabat struktural eselon eselon dan tenaga ahli pakar profesi bidang bidang lainnya: dan memberikan dukungan pelaksanaan kebimbangan. ara majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf beranggotakan: kepala balitbang kota medan, pejabat struktural lingkungan balitbang kota medan, dan tenaga ahli pakar profesi bidang bidang lainnya. tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud padahuruf beranggotakan: sekretaris balitbang kota medan, kepala bagian litbang lingkungan balitbang kota medan, pejabat struktural eselon lingkungan balitbang kota medan, dan tenaga ahli pakar profesi bidang bidang lainnya. tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: a.memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kebimbangan, b..memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kebimbangan, d.memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kota, e.litbang kota medan. tim fasilitasihuruf d4, beranggotakan: pejabat fungsional peneliti merekayasa, b.pejabat struktural, dan tenaga ahli pakar profesi bidang bidang lainnya. tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: a.melaksanakan kebimbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, dan b.melaporkan hasil pelaksanaan kebimbangan secara berkala kepada kepala balitbang kota medan. tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab tahapan kegiatan kebimbangan kebimbangan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari penyusunan kerangka acuan kerja term reference r), penyusunan usulan penelitian (proposal) dan laporan akhir. kebimbangan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis dalam lampiran walikota ini. kegiatan utama kebimbangan dilaporkan oleh tim pelaksana kepada tim pengendali mutu dalam bentuk laporan akhir dan ringkasan eksekutif. laporan kegiatan utama kebimbangan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan rekomendasi. bam rekomendasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh balitbang kepada walikota dengan tembusan kepada pejabat eselon dan eselon iii yang terkait lingkungan pemerintah kota medan. bab database penyelenggaraan kebimbangan lingkungan pemerintahan daerah harus didokumentasikan dalam database. database kebimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk softcopy dan atau hardcore. database kebimbangan sebagaimana dimaksud dalam sebagai dasar penyusunan rencana program kerja kebimbangan. bab sumber daya kebimbangan bagian kesatu umum sumber daya manusia kebimbangan lingkungan pemerintah daerah terdiri dari: peneliti: merekayasa, dan cc. tenaga lainnya. bagian kedua peneliti peneliti sebagaimana dimaksud dalam fasal huruf fa) terdiri dari: pejabat fungsional peneliti yang berada pada badan kebimbangan pemerintah kota medan, dankebimbangan. dalam penyelenggaraan kebimbangan peneliti sebagaimana dimaksud dalam dapat melibatkan: pejabat fungsional peneliti, akademisi: lembaga kajian swasta, dan atau tenaga ahli pakar profesi bidang bidang lainnya. bagian ketiga merekayasa merekayasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan keputusan walikota melalui sekretaris daerah. penetapan merekayasa sebagaimana dimaksud pada (l), sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. merekayasa sebagaimana dimaksud dalam berada pada komponen sesuai dengan tugas dan fungsinya. merekayasa sebagaimana dimaksud dalam berada pada skpd kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. merekayasa sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh balitbang. dalam menjalankan tugas perekayasaan daerah, dibentuk tim fungsional perekayasaan yang sekurang kurangnya terdiri dari (dua) orang merekayasa yang ditetapkan dengan keputusan walikota yang ditandatangani pimpinan skpd, dalam hal tugas perekayasaan sebagaimana dimaksud pada (l), memerlukan keahlian khusus, tim fungsional perekayasaan dapat melibatkan: a.pejabat fungsional peneliti dari kementerian lembaga pemerintah non kementerian: b.akademisi: lembaga kajian swasta, dan atau d.tenaga ahli pakar profesi bidang bidang lainnya. tim fungsional sebagaimana dimaksud pada berakhir setelah tugas perekayasaan selesai. susunan keanggotaan tim fungsional perekayasaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari kepala program dan anggota. komponen yang akan melakukan perekayasaan daerah dapat membentuk tim fungsional perekayasaan yang bertanggung jawab kepada pimpinan skpd yang bersangkutan. keanggotaan tim fungsional perekayasaan sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan. dengan kebutuhan dan proses tugas perekayasaan. bagian keempat tenaga lainnya tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf daerah terdiri dari: pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural balitbang, pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan merekayasa balitbang, pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum balitbang, dan pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan balitbang. bagian kelima pengembangan sumberdaya manusia kebimbangan penetapan formasi dan rekrutmen sumber daya manusia kebimbangan sebagaimana dimaksud dalam daya manusia kebimbangan sebagaimana dimaksud dalangb.pendidikan dan pelatihan, studi komparasi, d.magang:! atau sebaliknya sesuai peraturan perundang undangan. bagian keenam sarana prasarana kebimbangan (l) sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kebimbangan pemerintah daerah antara lain: a.gedung ruang kerja, b.laboratorium data, cc. perpustakaan, d.basis data: media cetak elektronik: teknologi informasi, dan fasilitas operasional transportasipemerintah daerah. bagian ketujuh kode etik peneliti dan merekayasa kode etik peneliti dan penelitian daerah diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi peneliti. kode etik merekayasa dan perekayasaan daerah diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi merekayasa. bab vii kerjasama balitbang dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan kebimbangan penyelenggaraan pemerintahhasil kebimbangan bagian kesatu hasil kebimbangan hasil kebimbangan pemerintah daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah. hasil kebimbangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada (l), dapat menjadi bahan rekomendasi kepada skpd. bagian kedua hak atas kekayaan intelektual hari) (l) hasil kebimbangan berupa inovasi, invensi, dan atau bentuk lainnya difasilitasi oleh balitbang untuk mendapatkan hari sesuai peraturan perundang undangan. hari sebagaimana dimaksud pada dimiliki oleh balitbang. hari sebagaimana dimaksud pada didokumentasikan oleh balitbang. bagian ketiga publikasi hasil kebimbangan daerah dilakukan oleh balitbang. bab pembinaan. walikota melalui balitbang melakukan pembinaan kebimbangan lingkungan pemerintahan kota medan. bab pembiayaan biaya penyelenggaraan kebimbangan lingkungan pemerintahan kota medan dari: apbn: apbd, dan sumber lainnyawalikota medan, ttd drs. rahman harahap, mm. diundangkan medan pada tanggal april sekretaris daerah kota, ir. syaiful bahri nip. berita daerah kota medan tahun nomor lampirantahapan kegiatan kegiatan penelitian dan pengembangan lingkungan pemerintah kota medan adapun tahapan kegiatan penelitian dar pengembangan lingkungan pemerintah kota medan adalah sebagai berikut: kerangka acuan kerja kak) adapun kerangka acuan. proposal). usulan penelitian kebimbangan ini perlu dinilai kembali oleh tim pengendali mutu. kerangka acuan harus diuraikan dengan jelas dan lengkap yang memuat hal hal sebagai berikut: judul, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan kerangka pemikiran, metode penelitian: jadwal pelaksanaan, rencana anggaran biaya rab), dan daftar pustaka. judul penelitian tuliskan judul penelitian. judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan. jika judul terlalu panjang dapat dibuat sub judul. contoh: pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota medan latar belakang latar belakang menguraikan argumentasi tentang pentingnya penelitian perlu dilakukan. dalam latar belakang secara tersurat harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian, yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. secara operasional permasalahan penelitian yang dimaksud garut (relevan) dengan rumusan masalah dan atau pertanyaan penelitian yang diajukan. pokok isi uraian latar belakang masalah hendaknya mampu meyakinkan pihak lain, bahwa penelitian yang akan dilakukan memang urgen untuk dilaksanakan. sini biasanya dikemukakan analisis kesenjangan, yakni membandingkan apa yang seharusnya dengan apa yang ada. semua argumentasi perlu didasarkan pada pijakan yang kokoh (based data). dalam hal ini dapat berupa kutipan kutipan referensi, data sekunder, maupun data primer (misal hasil prasurvei). contoh: penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat mengacu peningkatan aktivitas perekonomian nasional dan percepatan terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. penerapan otonomi daerah yang digariskan dalam tahun dan tahun mensyaratkan adanya suatuadalah salah satu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antara daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan. sudah barang tentu, reformasi pola kepemerintahan ini diharapkan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, meskipun hal ini jelas melibatkan proses yang berjangka waktu lama. dengan mendekatkan pengambilan keputusan masyarakat, perumusan strategi dan langkah langkah pembangunan diharapkan lebih responsif menangkap kebutuhan ataupun isu yang berkembang. bahkan, dengan perspektif yang lebih demokratis tersebut, diharapkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dan manfaatnya dirasakan lebih langsung oleh seluruh masyarakat. berbagai masalah yang dihadapi pemerintah kota dalam masa transisi seperti ini, tentu juga yang dialami oleh daerah daerah otonomi lainnya. untuk menjawab permasalahan yang terjadi hampir disemua, pemerintah kota telah membuat langkah langkah dan strategi untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan otonomi daerah ini. pembangunan dan peningkatan segala juga diupayakan untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat, dan salah satu pembangunan yang terus dipacu adalah pembangunan ekonomi. pokok permasalahan akhir dari latar belakang masalah dirumuskan masalah penelitian dan atau pertanyaan penelitian secara eksplisit, jelas, dan ringkas. pada umumnya rumusan masalah disajikan secara terpisah dari latar belakang masalah dalam kalimat pertanyaan. dalam kegiatan penelitian, rumusan masalah dan atau pertanyaan pertanyaan penelitian mempunyai peranan penting. dengan rumusan masalah inilah akan dapat diketahui pokok permasalahan yang akan dipecahkan melalui kegiatan penelitian. rumuskan dengan jelas dan tajam permasalahan yang ingin diteliti. uraian perumusan masalah pada umumnya dalam bentuk pertanyaan yang mengkaitkan variabel variabel penelitian. untuk penelitian kualitatif, rumusan masalah merupakan fokus penelitian. oleh sebab itu, heading perumusan masalah mungkin menjadi fokus penelitian. untuk itu, gunakan heading ini sesuai dengan karakteristik penelitian. contoh: apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota sumatera utara. tujuan penelitian rumusan tujuan penelitian yang diajukan hendaknya mampu memberikan: gambaran tentang apa yang akan dicapai setelah penelitian tersebut selesai dilakukan. rumuskan tujuan penelitian secara operasional. uraian tujuan penelitian relevan dengan rumusan masalah atau fokus penelitian. contoh untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota medan. manfaat penelitian rumusan manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran bahwa hasil penelitian yang akan dicapai itu memiliki kontribusi terhadap perkembangan keilmuanatau kesenian sesuai dengan lingkup bidang ilmu yang dikaji dan atau memberikan jalan keluar terhadap upaya pemecahan permasalahan kehidupan nyata, baik kehidupan dalam bidang kerja maupun masyarakat, yang memerlukan pemikiran bidang ilmu yang dikaji. rumuskan manfaat penelitian secara jelas. uraian manfaat penelitian relevan dengan rumusan masalah atau fokus penelitian dan tujuan penelitian. contoh: penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi pemerintah kota medan sebagai masukan dan bahan referensi dalam pengambilan kebijakan si: pemerintahan era otonomi dalam pembentukan pdrb, stabilisasi inflasi dan pengangguran kota medan. ruang lingkup dan kerangka pemikiran ruang lingkup penelitian adalah penyelenggaraan pemerintah kota medan contoh: ruang lingkup penelitian: pengelolaan keuangan daerah kerangka pemikiran suatu penelitian dibangun berdasarkan susunan logis dari dokumen dokumen penelitian terdahulu dalam bidang masalah yang sama sehingga terintegrasi sebagi suatu kesatuan dengan memperhatikan batasan dan kendala yang berkenaan dengan situasi yang berlaku atau terjadi. berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis dapat diuji dikembangkan atau dirumuskan agar dapat diperiksa diuji secara teknik statistik apakah teori yang menjelaskan hubungan antara variable tersebut valid atau tidak. metode penelitian metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian yang dipilih untuk digunakan, variabel yang digunakan dan data apa saja yang diperlukan untuk masing masing variabel tersebut, sumber data, metode dan alat perkumpulan data (instrumen) yang akan digunakan, dan metode analisis data. pendekatan penelitian dapat dipilih antara kualitatif, kuantitatif, atau gabungan. namun demikian pernyataan tentang pendekatan jarig digunakan harus sampai pada level seperti deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif, relasional dan sejenisnya. metode analisis data menguraikan tentang cara menganalisa data yang terkumpul, sehingga dapat dicapai tujuan penelitian atau tujuan operasional penelitian. contoh: jenis penelitian penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota medan. oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kausal. jenis dan sumber data data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan badan pusat statistik bps) khususnya data tahun data utama yang diperlukan adalah semua variabel yang diteliti meliputi produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dana perimbangan. jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross section. data time series dari tahun merasionalisasi variabel penelitian ini menganalisis variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebagai variabel bebas sedangkan produk domestik regional bruto sebagai variabel terikat variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi yang diproduksi dengan produk domestik regional bruto menurut dasar harga konstan tahun variabel bebas: pendapatan asli daerah pad terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain lain pendapatan yang sah. ii. dana perimbangan dp) terdiri daropulasi dan sampel populasi yang diteliti merupakan periode setelah penerapan otonomi daerah sejak sampai dengan tahun yakni selama tahun. dari populasi tersebut akan dipilih seluruhnya menjadi sampel penelitian dengan metode sensus. maka jumlah sampel adalah periode. model analisis model yang digunakan dalam penelitian ini model regresi berganda multiple regression model) dengan rumus sebagai berikut: pdrb, pad, #a, dp, ts, dimana :i . dimana:pdrb produk domestik regional bruto pad pendapatan asli daerah dana perimbangan error term intercept jadwal pelaksanaan jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk bar chart atau net work. bar chart atau net work memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. jadwal pelaksanaan mengacu pada metode penelitian. contoh. bar chart ate eat pembahasan tor generik oleh tim ahli implementasi tim manajemen naa workshop tor tim ahli suu piu pengumpulan data informasi oleh tim ahli implementasi penulisan draftawal besa presentasi draft. t|i ana laporan awal perbaikan dramawan saw workshop iii ii, anang penyerahan laporan contoh: net work daa on) ns) rencana anggaran biaya rab) penyusunansedangkan metode perkiraan anggaran biaya antara lain adalah: metode parametrik menggunakan daftar indeks harga dan informasi proyek terdahulu metode analisis unsur unsur proyek harga satuan. metode parametrik metode ini amat praktis dan tepat digunakan pada waktu belum tersedia data dan informasi untuk membuat prakiraan akurat. pendekatan yang dipakai adalah hubungan matematis antara biaya atau jam orang dengan karakteristik fisik tertentu dari obyek, seperti volume, luas, berat dan lain lain. meskipun demikian, oleh karena metode ini disusun berdasarkan catatan dan pengalaman yang telah dilakukan, pemakaiannya harus memperhatikan kesesuaian proyek. metode parametrik ini menggunakan persamaan persamaan matematis empiris: persamaan linier dan kurva pangkat. contoh: jika kapasitas pabrik yang akan dibangun telah ditetapkan (misalnya x), dan berdasarkan data yang ada biaya per satuan kapasitas adalah maka biaya pembangunan pabrik (y) adalah ax menggunakan daftar indeks data harga waktu lalu dan korelasinya terhadap harga saat ini ,dapat ditemui dalam penerbitan berkala sebagai indeks harga, terdapat banyak indeks harga seperti upah tenaga kerja, bahan bangunan dan komoditi lain. indeks arg adi tahun harga tahun harga tahun odi tahun tahm metode analisis unsur proyek variasi lain memperkirakan biaya adalah dengan menganalisis unsur unsurnya (elemental analysis cost estimating). sini lingkup proyek diuraikan menjadi unsur unsur menurut fungsinya. struktur yang diperoleh menjadi sedemikian rupa sehingga perbaikan secara bertahap dapat dilakukan sesuai dengan kemajuan proyek, dalam arti masukan yang berupa data jan informasi yangrbaru diperoleh, dapat ditampung dalam rangka meningkatkan kualitas perkiraan biaya. klasifikasi fungsi menurut unsur unsurnya menghasilkan bagian atau komponen lingkup proyek yang berfungsi sama. misalnya tiang penyangga suatu rumah tinggal dapat dibuat dari kayu, besi atau beton tetapi fungsinya adalah tetap sama sebagai tiang. agar penggunaannya dalam perkiraan biaya efektif, maka pemilihan fungsi hendaknya didasarkan atas: jelas menunjukkan hubungan antara komponen komponen proyek, dan bila telah diberi beban biaya, berarti menunjukkan komponen komponen biaya proyek, dapat dibandingkan dengan komponen biaya proyek lain yang sejenis, mudah diukur atau diperhitungkan dan dinilai perbandingannya (rasio) terhadap data standar. harga satuan teknik penyusunan perkiraan biaya yang lain adalah quantity take off, yaitu membuat perkiraan biaya dengan mengukur kuantitas komponen komponen proyek dari gambar, spesifikasi, dan perencanaan. untuk maksud tersebut, prosedur yang ditempuh adalah: klasifikasi komponen pekerjaan, deskripsi dari butir butir komponen pekerjaan, dimensi dari butir butir pekerjaan, memberi beban jam orang: memberi beban biaya. urutan komponen komponennya disesuaikan dengan macam proyek, misalnya untuk pembangunan gedung dimulai dari menyiapkan lahan, membuat pondasi, slope, struktur penyangga, lantai, dinding, lumbung, listrik, atap, interior, finishing dan selanjutnya. setelah daftar quantity take off selesai dikerjakan, kemudian memberi perkiraan jam orang dan pembebanan biaya yang diperlukan. pendekatan dengan teknik quantity take off harus menunggu sampai berbagai spesifikasi dan gambar gambar yang diperlukan tersedia, demikian pula perkiraan jam orang dan harga harga material yang bersangkutan. memperkirakan biaya berdasarkan harga satuan, dilakukan bilamana angka yang menunjukkan volume total pekerjaan belum dapat ditentukan dengan pasti, tetapi biaya per unitnya (per meter persegi, per meter. kubik) telah dapat dihitung. hal ini sering dijumpai pada pekerjaan sipil seperti membuat jalan, membangun kanal, pekerjaan tanah, memasang pipa, dan lain lain. praktek yang dipersiapkan disini adalah membuat paket kerja dan memberikan beban biaya kepada paket kerja tersebut sehingga dapat diserahkan kepada pelaksana. daftar pustaka daftar pustaka (berupa daftar pustaka sementara) dapat berasal dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dan yang telah dipublikasikan secara umum. daftar pustaka sementara tersebut dapat dilengkapi ditambah pada saat penulisan usulan penelitian proposal dan laporan akhir penelitian, jika hal tersebut dianggap perlu. ii. proposal penelitian usulan penelitian kebimbangan proposal)usulan penelitian kebimbanganusulan penelitian kebimbangan adalah,usulan penelitian kebimbangan atau proposal adalah memberitahukan secara jelas tentang tujuan penelitian kebimbanganrencana rancangan kegiatan penelitian kebimbangan secara keseluruhan. dalam proposal, peneliti merekayasa mempraktekkan bahwa mereka telah mengetahui apa yang akan mereka cari, bagaimana cara mencari dan mengenalinya, serta menjelaskan mengapa penelitian kebimbangan itu memiliki nilai kegunaan, sehingga perlu untuk dilakukan. usulan penelitian kebimbangan yang baik, hendaknya mampu menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: apa topik yang hendak diteliti? apa pertanyaan yang harus dijawab? apa literatur kunci yang digunakan dan sejauh mana keterbatasannya? apa hipotesis utama yang digunakan dalam penelitian? apa metodologi yang pantas digunakan? apakah sudah tersedia studi kasus yang dapat digunakan untuk penelitian? dan apa kriteria yang dipakai untuk menetapkan studi kasus tersebut? dalam penulisan usulan penelitian kebimbangan juga terdapat langkah langkah yang secara sekuen wajib diikuti, jika kita menginginkan proposal penelitian kebimbangan yang optimal. beberapa langkah sekuen tersebut adalah: tuliskan judul yang menarik perhatian. buatlah ringkasan atau abstraksinya. tuliskan kata pengantar secara padat namun komprehensif. siapkan sumber sumber kajian. jelaskan metode metode yang digunakan. diprediksikan hasil penelitiannya. diskusikan dampak potensial yang ditimbulkan dari hasil penelitian. apabila dilihat dari segi pendekatan penelitian kebimbangan, maka penulisan usulan penelitian kebimbangan proposal) dapat dikategorikan dalam (dua) jenis pendekatgajuan usulan penelitian kebimbangan proposal) yang pada saatnya kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan penelitian kebimbanganenyusunan proposal merupakan tindak lanjut dari kerangka acuan sebagai usulan awal kebimbangan. penyusunan proposal dilaksanakan oleh peneliti merekayasa yang diarahkan oleh kepala balitbang kota medan sesuai dengan bidang tugasnya. proposal harus diuraikan dengan jelas dan lengkap dengan sistematika yang memuat hal hal sebagai berikut: judul penelitian il.skpd instansi terkait jadwal pelaksanaan kegiatan iii. kajian pustaka konsepsi perumusan hipotesis jika ada) hubungan dengan penelitian sebelumnya iv. metode penelitian jenis penelitian variabel variabel penelitian dan definisi operasional populasi dan atau sampel subjek penelitian teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian teknik analisis data rencana anggaran biaya (rab) vi. daftar pustaka vii. lampiran lampiran regulasi yang relevan studi sebelumnya dii judul penelitian lihat panduan penulisan latar belakang kerangka acuan pendahuluan perumusan masalah fokus penelitian lihat panduan penulisan latar belakang kerangka acuan tujuan penelitian lihat panduan penulisan latar belakang kerangka acuan manfaat penelitian lihat panduan penulisan latar belakang kerangka acuan tinjauan pustaka kajian pustaka berisi kajian dan atau analisis teoretik untuk menyusun kerangka pemikiran teoretis dalam upaya pemecahan masalah penelitian dan atau menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian serta pencapaian tujuan penelitian. pada dasarnya kajian pustaka mencakup: kajian literatur yang garut dengan masalah dan atau fokus penelitian (review related literature) dan penyusunan kerangka kerja teoretik (theoretical framework) yang dikembangkan oleh peneliti. tinjauan pustaka: membahas konsepsi setiap variabel penelitian dan rumusan hipotesis. konsepsi menguraikan definisi konseptual (hakikat) setiap variabel, analisis kritis peneliti, hingga diperoleh indikator. indikator ini menjadi penuntun dalam pengukuran variabel setiap variabel penelitian. konsepsi deskripsikan semua variabel yang dilibatkan dalam penelitian. lakukan analisis kritis terhadap semua variabel penelitian sehingga diperoleh indikator. usahakan merujuk pustaka terbaru , relevan, dan asli (bukan mengutip dari kutipan). untuk bidang kajian tertentu (misalnya penelitian sejarah), mungkin aspek relevan dapat lebih ditonjolkan daripada pemutakhiran sumber pustaka. usahakan rujukan bersumber dari jurnal ilmiah. .c. uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. uraian dalam tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. jika penelitian mengarah pada pengujian hipotesis, dalam konsepsi ini dikembangkan sejumlah argumentasi yang melandasi perumusan hipotesis. contoh: pertumbuhan ekonomi menurut today bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian: teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap tuntutan yang ada. masing masing dari ketiga komponen pokok yaitu: kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economic maturity) suatu negara yang bersangkutan, perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja, guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi inovasi social berarti potensi ada, akan tetapi input komplementrnya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun. pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefinisikan sebagai ekspansi kapasitas untuk memproduksi barang atau jasa dari suatu perekonomian atau ekspansi dari kemungkinan memproduksi (production possibilities) suatu perekonomian. keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya, dapat dinilai melalui tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto. pdrb ini adalah output yang dihasilkan dari input input yang diperkirakan dalam harga pada suatu tahun dasar (base year) atau disebut juga pdrb pada harga konstan (constant prices). seperti yang dikutip dari nota keuangan apbn yang dikatakan bahwa karena setiap daerah mempunyai ciri yang berbeda beda baik dilihat dari potensi, luas wilayah, mata pencaharian, jumlah penduduk, maupun keadaan daerah, tentunya gambaran pdrb untuk masing masing daerah berbeda pula. karena itulah pdrb merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan masa yang akan datang. salah satu teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional adalah: teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh solo teori ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi, sehingga memungkinkan adanya subtitusi antara capital dan tenaga kerja (l). dengan demikian syarat syarat adanya pertumbuhan yang mantap dalam model ini kurang restriktif disebabkan kemungkinan subtitusi antara modal dan tenaga kerja. hal ini berarti adanya fleksibilitas dalam rasio modal output dan rasio modal tenaga kerja. teori ini juga melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri mempengaruhi pasar. campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. menurut teori solo bahwa tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat. dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu. oleh sebab itu fungsi produksinya adalah: f(k,lxe), mana adalah produk domestik bruto, adalah persediaan modal (yang dapat mencakup modal manusia maupun fisik), adalah tenaga kerja, dan adalah efesiensi tenaga kerja, yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode metode produksi: ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. inti dari pendekatan terhadap model kemajuan teknologi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja sejalan dengan peningkatan angkatan kerja desentralisasi desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam rangka negara kesatuan republik indonesia. ini berarti kekuasaaan yang sebelumnya secara penuh berada pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten kota. penyerahan kewenangan ini kemudian disertai penyerahan sumber sumber pembiayaan (money follows function). meskipun demikian ternyata ketimpangan antar daerah (horizontal balances) masih juga muncul terutama terjadi antar daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang besar dengan daerah yang miskin sumber daya alam. karenanya pemerintah pusat masih tetap memberikan bantuan berupa dana alokasi umum yang besarnya sekurang kurangnya dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam apbn. sementara itu kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (vertical balances) sepeti masa pemerintah orde baru juga hendak dihilangkan melalui mekanisme alokasi dana bagi hasil non sumber daya alam dan bagi hasil sumber daya alam yang besarnya telah ditetapkan oleh undang undang. untuk kebutuhan khusus yang tidak dapat ditutupi dengan dau misalnya bencana alam, dana darurat maka pemerintah pusat masih memberikan bantuan berupa dana alokasi khusus. kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. pemerintah daerah otonom. mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan: masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tahun inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian. kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri krisis ekonomi yang diawali pada pertengahan tahun akibat kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berada satu dengan yang lain. kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang tinggi saragih, tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya "pada daerah daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. daerah daerah yang kapasitas misalnya rendah, cenderung mengalami tekanan, fiskal yang kuat. rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja yang lebih besar untuk sektor sektor produktif halim,pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. tuntutan peningkatan pad semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi kearah dalam jumlah besar. sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang kurangnya sebesar persen dari penerimaan dalam negeri dalam apbn, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan apbd nya"retribusi daerah yang memang sejak lama menjadi unsur pad yang utama sidik, tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan desentralisasi fiskal, yaitu: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat, menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan marxisme, selanjutnya dalam penjelasan tahun juga dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tuas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber daerah. dijelaskan juga dalam tahun bahwa pelaksanaan otonomi daerah memerlukan dukungan dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dimana hal ini salah satunya disebabkan masih rendahnya kemampuan keuangan daerah. pelaksanaan desentralisasi kewenangan disertai pula dengan desentralisasi pada seluruh aspek pemerintah termasuk dilakukannya desentralisasi bidang fiskal. desentralisasi fiskal dilakukan melalui tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. undang undang tersebut bertujuan untuk mengatasi kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kesenjangan horizontal antara pemerintah daerah agar terjadi pemerataan (equality) dalam kemampuan fiskal. kesenjangan vertikal dan kesenjangan horizontal tersebut terjadi akibat kesenjangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan adanya perbedaan potensi antar pemerintah daerah. dengan demikian tujuan kebijakan desentralisasi adalah: (a) mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, (b) peningkatan pad dan mengurangi subsidi dari pemerintah pusat, (c) mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing masing daerah suparmoko, produk domestik regional bruto produk domestik bruto merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. sedangkan untuk tingkat wilayah, propinsi maupun kabupaten kota, digunakan produk domestik regional bruto. secara teori dapat dijelaskan bahwa pdrb merupakan bagian dari pdb, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi tingkat regional akan berpengaruh terhadap pdb atau sebaliknya. pdrb dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. oleh karena itu besaran pdrb yang dihasilkan oleh masing masing propinsi sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor daerah tersebut. adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor faktor tersebut menyebabkan besaran pdrb bervariasi antar antar daerah. dalam perekonomian suatu negara, masing masing sektor ang tergantung pada sektor lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa jasa. untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi. total nilai barang dan jasa yang diproduksi wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai produk domestik regional bruto. metode perhitungan pendapatan regional pada tahap pertama dapat dibagi dalam dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada daerah itu sendiri. hal ini berbeda dengan metode tidak langsung yang menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan masing masing daerah. metode langsung dapat dilakukan dengan mempergunakan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. metode tidak langsung adalah perhitungan dengan mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional memakai berbagai macam indikator, antara lain jumlah produksi, jumlah penduduk, luas dan areal, sebagai alokatomya. perumusan hipotesis jika ada) jika penelitian mengarah pada pengujian hipotesis, rumuskan hipotesis penelitian. rumusan hipotesis relevan dengan rumusan masalah. contoh: ada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota medan. metode penelitian dalam bab metode penelitian diuraikan tentang rencana kegiatan penelitian lapangan (termasuk jenis penelitian pustaka dan laboratorium) sebagai wahana pertanggungjawaban kebenaran temuan dan hasil penelitian secara ilmiah. dalam subbagian ini secara eksplisit perlu diuraikan seperti berikut. jenis penelitian jelaskan jenis penelitian. uraikan pula rancangan penelitian yang akan dilakukan dan usahakan dilengkapi dengan gambar bagan penelitian yang akan dilakukan. berikan argumentasi atas dasar pertimbangan apa peneliti memilih pendekatan dan jenis penelitian tersebut. variabel variabel penelitian dan definisi operasional sebutkan semua variabel penelitian dan rumuskan definisi operasional setiap variabel tersebut. rumusan definisi operasional merujuk pada argumentasi dan atau indikator yang telah diperoleh kajian pustaka. populasi dan sampel subjek penelitian gunakan heading ini sesuai dengan karakteristik penelitian (kuantitatif deskriptif, inferensial, atau kualitatif). sebutkan penelitian dan teknik penarikan sampel. gunakan rumus rumus tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan pendekatan penelitian yang dipilih, khususnya penelitian kuantitatif berhipotesis. untuk penelitian deskriptif dan kualitatif, uraikan teknik penentuan subjek penelitian sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian jelaskan disertai dengan argumentasi teknik pengumpulan data yang dipilih. jelaskan jenis dan tipe instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data. tiap instrumen disertai dengan argumentasi bagaimana cara pembakuan setiap instrumen yang akan digunakan. untuk penelitian kualitatif perlu ada uraian tentang teknik pemeriksaan keabsahan data. teknik data jelaskan disertai dengan argumentasi teknik analisis data yang dipilih. personalia penelitian format personalia penelitian sebagai berikut. ketua peneliti nama lengkap dan gelar golongan pangkat dan nip jabatan fungsional jabatan struktural unit kerja: waktu untuk penelitian ini jam minggu anggota peneliti anggota peneliti nama lengkap dan gelar golongan pangkat dan nip jabatan fungsional jabatan struktural bep: waktu untuk penelitian ini jam minggu jadwal pelaksanaan lihat panduan penulisan perumusan masalah fokus penelitian pada kerangka acuan. perkiraan biaya penelitian berikan rincian biaya penelitian yang mengacu pada kegiatan penelitian yang diuraikan dalam metode penelitian. rekapitulasi biaya penelitian: honorarium peneliti bahan dan peralatan penelitian. perjalanan. biaya lain lain, yang mencakup biaya untuk seminar, laporan, dan lain lain (sebutkan).tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, kota tempat terbit, dan penerbit. lampiran lampiran pada bagian akhir usulan penelitian proposal berisi laporan laporan, peraturan peraturan yang berhubungan bidang penelitian. iii. laporan penelitianforum seminar serta pakar sesuai dengan keahlian dan kesadarannya. dalam proses pelaksanaan pembahasan draft laporan akhir biasanya harus disertai dengan notulensi rapat sebagai alat bukti dan dasar penyempurnaan laporan. pembahasan draft laporan akhir harus dilengkapi dengan bahan pendukung: ringkasan penelitian yang berisi: pendahuluan, permasalahan, tujuan, temuan yang mendukung penyelesaian masalah, rekomendasi, dan presentasi berupa piranti lunak untuk paparan. draft laporan akhir tersebut disusun dengan sistematika sebagai berikut: halaman kulit muka abstrak kata pengantar daftar tabel daftar gambar tai daftar lampiran babg.skpd instansi terkait jadwal pelaksanaan kegiatan bab kajian pustaka konsepsi perumusan hipotesis jika ada) hasil penelitian sebelumnya bab iii metode penelitian desain penelitian variabel variabel penelitian dan definisi operasional populasi dan sampel subjek penelitian teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian teknik analisis data. bab hasil penelitian dan pembahasan deskripsi data pengujian persyaratan analisis jika ada) pengujian hipotesis jika ada) pembahasan hasil penelitian bab penutup simpulan saran implikasi daftar pustaka lampiran lampiran perhitungan perhitungan dalam analisis data regulasi yang relevan dalam uraian berikut ini hanya dikemukakan hal hal yang belum dijelaskan dalam teknik penyusunan kerangka acuan dan usulan penelitian proposal. halaman kulit muka cukup jelas) abstrak abstrak merupakan pemadatan dari hasil penelitian abstrak ditulis spasi, ditulis lebih kurang kata. substansi abstrak sebagai berikut. tujuan atau pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti. metode penelitian. simpulan yang diperoleh dari penelitian. format abstrak penelitian sebagai berikut. judul identitas, ditulis dengan huruf kapital, dicetak bold, posisi center. nama peneliti atau tim peneliti (tanpa menyertakan gelar akademik dan gelar lainnya), tahun penelitian, jumlah halaman laporan penelitian, posisi center, dalam tanda kurung. heading tulisan abstrak (posisi center, huruf kapital, bold). isi abstrak (tujuan penelitian, metode, dan simpulan, masing masing dalam satu paragraf) kata pengantar cukup jelas. daftar tabel cukup jelas. daftar gambar cukup jelas. daftar lampiran cukup jelas. bab pendahuluan latar belakang lihat panduan penulisan latar belakang kerangka acuan perumusan masalah fokus penelitian lihat panduan penulisan perumusan masalah fokus penelitian pada kerangka acuan tujuan penelitian lihat panduan penulisan tujuan penelitian pada kerangka acuan manfaat penelitian lihat panduan penulisan manfaat penelitian pada kerangka acuan bab tinjauan pustaka konsepsi lihat panduan penulisan konsepsi pada proposal penelitian perumusan hipotesis jika ada) lihat panduan penulisan rumusan hipotesis pada proposal penelitian bab iii metode penelitian desain penelitian lihat panduan penulisan desain penelitian pada proposal penelitian variabel variabel penelitian dan definisi operasional lihat panduan penulisan variabel variabel penelitian dan definisi operasional pada proposal penelitian populasi dan sampel subjek penelitian lihat panduan penulisan populasi dan sampel subjek penelitian pada proposal penelitian teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian lihat panduan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian pada proposal penelitian teknik analisis data lihat panduan teknik analisis data penelitian pada kerangka acuan bab hasil penelitian dan pembahasan deskripsi data deskripsi data penelitian, mencakup hasil hasil perhitungan statistik deskriptif, seperti skor rata rata, simpangan baku variasi, skor minimal maksimal, skewness, kurtosis, dan lain lain. tabel data (tabel frekuensi), dan grafik (diagram batang atau histogram poligon). dideskripsikan setiap variabel penelitian. sini dikemukakan hasilnya saja, rumus rumus, perhitungan perhitungan ditempatkan pada halaman lampiran. jika penelitian kualitatif, dideskripsikan data penelitian setelah dilakukan reduksi data. pengujian persyaratan analisis jika ada) beberapa teknik statistika inferensial memerlukan uji persyaratan. jika penelitian menggunakan teknik statistika tersebut, maka sini dikemukakan uji persyaratan analisis, misal uji normalitas distribusi, homogenitas variasi, linearitas hubungan antar variabel, dan sebagainya. sini dikemukakan hasilnya saja, perhitungan perhitungan ditempatkan pada halaman lampiran. pengujian hipotesis jika ada) jika penelitian memerlukan pengujian hipotesis, sini dideskripsikan proses pengujian hipotesis sesuai prosedur yang baku. jika pengujian hipotesis perlu dukungan perhitungan perhitungan, maka perhitungan perhitungan tersebut ditempatkan pada halaman lampiran. pembahasan hasil penelitian sini peneliti memberikan analisis kritis tentang temuannya dibandingkan dengan temuan temuan yang telah dilakukan oleh para ahli terdahulu atau teori teori yang ada, baik teori yang telah dikemukakan pada bab maupun teori lain yang relevan. samping itu, peneliti juga dapat memberikan penjelasan tentang ketidak tercapainya tujuan yang diharapkan, kejanggalan yang mungkin muncul dari hasil analisis, visibilitas penerapan hasil lapangan, dan berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan hasil analisis yang mengarah penarikan simpulan dan saran. bab penutup simpulan tuliskan simpulan yang telah dilakukan. simpulan relevan.dengan keseluruhan substansi penelitian, terutama rumusan masalah. saran tuliskan saran secara operasional dan relevan dengan permasalahan, bahasan, dan temuan penelitian. implikasi penelitian tuliskan implikasi hasil penelitian. implikasi merupakan panduan teknis bagi pihak pihak yang akan menggunakan hasil penelitian. oleh sebab itu, tuliskan operasional mungkin sehingga per.guna dapat mengaplikasikan hasil penelitian tanpa bertanya kepada penelititahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, kota tempat terbit, dan penerbit. secara lebih rinci dapat dilihat pada bab tentang teknik tata tulis ilmiah. lampiran lampiran lampiran memiliki kategori yang sama dengan bab, sehingga teknik penulisan nama lampiran sama dengan judul bab. hal hal yang dilampirkan dalam proposal laporan penelitian antara lain sebagai berikut. peraturan peraturan perhitungan perhitungan dalam analisis data, baik untuk kepentingan uji coba maupun untuk analisis data hasil penelitian. instrumen instrumen penelitian. transkrip hasil wawancara yang relatif panjang. gambar yang penting tetapi tidak disajikan dalam naskah. surat surat yang berkaitan dengan penelitian, seperti surat izin, surat jawaban dari pimpinan instansi daerah yang diteliti. iv. bahan dan tata tulis ilmiah kerangka acuan, proposal dan laporan kebimbangan bahan bahan kertas dan tinta yang digunakan untuk proposal laporan penelitian diatur sebagai berikut. (l) kertas yang digunakan untuk naskah proposal laporan penelitian adalah kertas hvs gram, berwarna putih, ukuran cm), dan tinta yang digunakan adalah tinta hitam. kertas yang digunakan untuk tabel, gambar (termasuk foto) adalah sama untuk naskah proposal laporan penelitian. sampul luar (cover) proposal laporan penelitian berupa karton warna sesuai dengan jenis penelitian dilengkapi logo pemko medan warna. format jarak pengetikan (spasi) dan ukuran huruf untuk penulisan proposal laporan penelitian sebagai berikut. proposal laporan penelitian diketik dengan jarak (dua) spasi dan tidak bolak balik. huruf yang digunakan berukuran dan disarankan lenis huruf yang digunakan adalah arial dan seluruh naskah proposal laporan penelitian menggunakan jenis (tipe) huruf yang sama. lambang, huruf, tanda tanda, dan gambar yang tidak dapat dikerjakan dengan komputer, dibuat ditulis tangan dengan rapi menggunakan tinta hitam (tinta cina). alinea (paragraf) diketik masuk dalam format kertas yang diketik menggunakan marjin sebagai berikut: marjin marjin atas bat ban der marjin kanan marjin bawah teknik tata tulis penomoran halaman penomoran halaman pada proposal laporan penelitian mengikuti aturan berikut. nomor halaman naskah proposal laporan penelitian diketik dengan angka arab, sudut kanan atas dari kanan dan dari atas). setiap bab dimulai dengan halaman baru, nomor halamannya diketik tengah tengah bagian bawah. bagian awal naskah proposal laporan penelitian diberi halaman dengan angka romawi kecil, tengah tengah bagian bawah. halaman judul dalam tidak perlu diberi halaman, tetapi nomor urutan halamannya diperhitungkan. pengetikan nomor halaman tidak dibenarkan diberi tanda apapun, cukup angka nomor halaman yang dimaksud. penulisan tabel, gambar, dan semacamnya penulisan tabel, gambar, grafik, atau lainnya mengikuti aturan berikut. lebar tabel, gambar harus sama dengan lebar halaman sesuai dengan format ketikan. judul tabel diketik atas tabel, nomor tabel digunakan angka arab. apabila dalam naskah proposal laporan penelitian yang ditulis tersebut cukup banyak tabel (lebih dari lima tabel) setiap bab, penomoran tabel dibuat sesuai dengan bab, misalnya tabel pada bab diberi nomor tabel tabel dan tabel pada bab diberi nomor tabel tabel dan seterusnya. judul nama gambar, grafik, dan nomornya diketik bawah gambar grafik. penomoran gambar dan grafik sama dengan penomoran tabel. penggunaan huruf penggunaan huruf dalam proposal laporan penelitian diatur sebagai berikut. judul bab dituliskan secara simetris dengan huruf kapital seluruhnya. misalnya, kata bab ditulis pada baris pertama, sedangkan pendahuluan ditulis pada baris bawahnya. judul subbab dst.) diketik mulai dari tepi (margin) kiri, dan sub subbab menyesuaikan, karena setiap pemecahan isi subbab sub subbab tidak sama. judul ini ditulis dengan huruf kapital hanya pada bagian awal masing masing kata, kecuali pada kata kata tugas atau kata kata sambung, seperti dan, untuk, bagi, dituliskan dengan huruf kecil semua. bab sebab sub subbab bagian dari heading !. a. bagian dari heading bagian dari heading bagian dari heading bagian dari heading (a) bagian dari heading (a) pasangan dari heading ii) pasangan dari heading (a) (b)enulisan daftar pustaka daftar pustaka hanya mencantumkan sumber yang dirujuk dalam teks saja. sebaliknya, referensi yang dirujuk dalam teks harus dicantumkan pada daftar pustaka. penulisan daftar pustaka dimulai pada tepi kiri, dan bila lebih dari satu baris, baris kedua hanging daftar pustaka ditulis dalam spasi tunggal, dan antar pustaka satu dengan yang lainnya diberi jarak spasi (spacing after paragraph pt). dituliskan urut abjad (ascending). tata cara penulisan daftar pustaka secara umum sebagai berikut. buku penulis tunggal disajikan dalam urutan penulisan: nama penulis (diketik dengan mendahulukan nama marga atau second name last name). untuk nama orang indonesia yang tidak bermarga, jika nama terdiri atas dua suku kata harus juga dibalik. nama penulis cina diketik seperti apa adanya (tidak dibalik). gelar kesarjanaan penulis buku tidak disertakan. setelah nama, dituliskan: tahun penerbitan, judul buku (diketik italic), kota penerbit, dan nama penerbit. penulisan judul dengan huruf kapital awal judul sumber pustaka. antara nama, tahun judul, dan kota terbit diberi batas berupa tanda kurung dan titik (.). antara kota terbit dan penerbit diberi tanda batas titik dua (:). setelah penerbit, diakhiri dengan tanda titik (.). penulisan semua tanda baca melekat pada huruf terakhir dan setelah itu diberi sela satu ketukan. contoh sebagai berikut. nunnally, psychometric theory. new york: draw hill, inc. santoso, pendidikan indonesia (dari masa masa). jakarta: cv. haji manggung. buku dengan dua orang penulis atau lebih semua nama penulis, ditulis lengkap. contoh sebagai berikut. atas, c.e. and archief, modern principles athletic training. st. louis: the cv. most co. coleman, s., campbell, o., robson, portland, j., mood, m., wins field, york, equality educational opportunity. washington, dc.: government printing office. buku kumpulan tulisan dengan editor ditulis dengan urutan: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan (dalam tanda petik), nama editor, judul buku (diketik miring), nomor halaman, kota penerbit, dan nama penerbit. contoh sebagai berikut. burton, and merrill, need assessment: goals, needs, and priorities". leslie briggs ed). instructional design: principles and application, new jersey: educational technology. dua buku atau lebih dengan seorang penulis dan tahun penerbitan sama gordon, and prize, (201la). the art the possible. cambridge: purpose books. gordon, and prize, (2011b). the basic course kinetics. cambridge: purpose books. gordon, and prize, (2011c). facts and guests. cambridge: purpose books. buku dengan editor guetzknow, and values, eds). simulated international processes: theories and research global modelling. beverly hill, california: sage publications. dua buku atau lebih dengan pengarang yang sama dan tahun terbit yang berbeda. semua pustaka ditulis dengan lengkap dengan cara seperti yang telah diuraikan, dengan catatan buku terbitan tahun yang paling akhir dinomorsatukan, diikuti oleh buku tahun penerbitan berikutnya. ber, selecting index reliability. ber (ed)., guide criterion referenced test construction. baltimore: the john hopkins university press, ber, r.a. conducting the item analysis. r.a. ber, guide criterion referenced test construction, ber, r.a. buku terbitan lembaga dan tanpa pengarang contoh sebagai berikut. direktorat jenderal pendidikan tinggi ditjen dikti). kurikulum pendidikan pipa lpt program strata s1). jakarta: kemdikbud. dalam teks, . menurut ditjen dikti . atau ditjen dikti, ). terjemahan cara menulisnya sama dengan cara menulis pustaka lain, kecuali judul buku diganti dengan judul yang sudah diterjemahkan. belakang judul tersebut dituliskan nama penerjemah, yang diawali dengan nama kecilnya, dan belakang dituliskan kata penerjemah. contoh sebagai berikut. gane, m., briggs, jj. water, prinsip prinsip desain instruksional, (3rd. ed.) penerjemah soedirman ardi). chicago: holt, sinemart, and winston. curia the mind mnemonik solotaroff, trans.). new york: von books. original work published jurnal dan atau majalah ilmiah ditulis dengan urutan: nama penulis, tahun penerbitan jurnal, judul artikel (diketik antara tanda petik), nama jurnal majalah ilmiah (diketik miring) lengkap dengan nomor, volume dan bulan, tahun penerbitan, dan nomor halaman artikel itu dimuat. contoh sebagai berikut. baguette, minority participation secondary education: grand descriptive mythology . educational evaluation and policy analysis. vol. summer pp. bredderman, effect activity based elementary science student outcomes: quantitative synthesis". review educational research. vol. pp. patio, perseptual comparison through the mind" s eye. memory cognition. speech, l., willie, subjective shortening: model pigeon memory for event duration . journal experimental psychology: animal behavior processes, horowitz, m., post, l., french, r., s., walls, d., siegelman, the prototype construct abnormal psychology: clarifying disagreement psychiatric judgments . journal abnormal psychology, skripsi, tesis, disertasi sri rejeki. peningkatan kualitas belajar mengajar sejarah smu melalui model pembelajaran diskusi". tesis magister pendidikan sejarah tidak dipublikasikan. program pascasarjana universitas sebelas maret surakarta. baker, the contribution coaching transfer training: extension study". publish doctoral dissertation. university oregon. suharto. pengembangan model pengukuran produktivitas perguruan tinggi indonesia". disertasi doktor tidak dipublikasikan. skip yogyakarta. makalah cara menulis makalah yang disajikan pada forum ilmiah tertentu pada dasarnya sama dengan cara menulis acuan yang berbentuk disertasi, tesis, dan skripsi. ardi, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum perguruan tinggi makalah disajikan pada seminar lokakarya pendidikan tinggi se sumatera utara usu medan. il. artikel pada surat kabar na surat kabar, atau artikel dalam surat kabar, pada umumnya tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. sebagai penggantinya, teks diberi catatan, misalnya jawa pos, januari, halaman kolom karya individual dari internet nama penulis ditulis seperti.pada bahan cetak diikuti dengan tahun, judul dengan diberi keterangan dalam kurung online), alamat sumber dan tanggal mengakses dalam tanda kurung. agar pembaca dapat melacak dengan pemula. judul ditulis dengan cetak miring. alamat dicetak miring dan underline. contoh sebagai berikut. moynihan, f., kettle p., murray high performance control servomotor using integrated dsp: motion control group, analog device. online) diakses september artikel dari jurnal yang diakses dari internet secara berurutan cara menulisnya sebagai berikut: nama pengarang artikel, tahun, judul artikel dalam tanda petik, nama majalah jurnal yang lain dicetak miring dan diberi keterangan dalam kurung online), nomor, volume penerbitan, dan diakhiri iri dengan dengan alamat sumber dan keterangan kapan diakses diantara tanda kurung. alamat dicetak miring dan underline. contoh sebagai berikut. chen, yung yuan. concurrent detection control flow errors by" hybrid signature monitoring," ieee transactions computers online). vol. diakses september e mail yang diakses dari internet nama pengirim ditulis diikuti keterangan dalam kurung alamat mail pengirim, kemudian dituliskan tanggal, bulan, tahun, topik bahan dengan cetak miring, diakhiri dengan nama yang dikirimi disertai alamat e mail yang dikirimi dalam tanda kurung. alamat dicetak miring dan underline. contoh sebagai berikut. davis, (). april leading use authoring tools. email kepada alison hunter (hunter musa.edu.au). format penilaian kerangka acuan lembar penilaian kerangka kerja lingkungan pemko medan diisi oleh tim pengendali mutu) ketua tim anggota tim judul penelitian latar belakang ketajaman penyusunan| sur nanas aan masalah perumusan masalah manfaat hasil kontribusi hasil penelitian iptek, pembangunan kota dan atau pengembangan kelembagaan ruang lingkup kejelasan konstruk dan kerangka variabel penelitian pemikirjumlah catatan skor: i tidak layak, sangat kurang, kurang, baik, 5sangat baik) nilai bobot skor batas penerimaan (passing grade) coret yang tidak perlu medan, seen ketua tim, format penilaian proposal penelitian lembar penilaian proposalega latar ketajaman penyusunan belakang latar belakang dan dan perumusan masalah perumusan masalah manfaat hasil kontribusi hasil penelitian| penelitian pada pengembangan iptek, pembangunan kota dan atau pengembangan kelembagaan tinjauan kejelasan konstruk pustaka variabel penelitilain lain orisinalitas, tata tulis ilmiah termasuk penyusunan daftar pustaka, sistematika proposal, dan kualitas bahasa yang digunakan. jumlah idol catatan skor: i tidak layak, sangat kurang, kurang, baik, sangat baik) nilai bobot skor batas penerimaan (passing grade) coret yang tidak perlu tangan, akettanekna ana ketua tim format penilaian laporan penelitian lembar penilaian laporankomponen prof kor tat ror skor (na af ja agree teo masalah penelitian (deskripsi teoretik setiap variabel hingga diperoleh indikator relevansi, pemutakhiran, keaslian elo ilmiah aon ann ketepatan desain penelitian dengan sopo masalah yang akan diungkap. ketepatan teknik pengambilan soho tecketepatan teknikanalisis masmpeweuman gor teknik dan kualitas deskripsi hasil hipotesis, pembahasan). bee implikasi hasil penelitian kontribusi hasil penelitian pada pengembangan iptek, pemecahan masalah pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan institusi ji, orisinalitas penelitian te. rumusan abstrak tata tulis ilmiah. baik dan benar eyd). catatan skor: tidak layak, sangat kurang, kurang, baik, s sangat baik) nilai bobot skor batas penerimaan (passing grade) coret yang tidak perlu medan, lena ketua tim ditetapkan medan pada tanggal april walikota medan, ttd drs. rahman harahap, mm. salinan sesuai dengan aslinya ha) kota, ir, syaiful bahri nip. |
att (gila pemerintah kota medan kam sekretariat daerah kota jalan kapten maulana lubis telepon: medan peraturan walikota medan nomor2 tahun tentang kode etik dan pedoman perilaku pegawamedan, diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik pegawai lingkungan pemerintah kota meddan tentang kode etik dan pedoman perilaku pegawainomor tahun tentang penggajian dan tpp pns pemerintah kota medan, peraturan walikota medan nomor tahun tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota medan, peraturan walikota.. memutuskan: menetapkan peraturan walikota medan tentang kode etik dan pedoman perilaku pegawakode etik pegawai pemerintah kota medanmedanmedan yang ditunjuk oleh walikota medan yang bertugas memeriksamedan kode etik pegawai pemerintah kota medankode etikota medanota medan secara adil, makmur dan merata:):hn..: wajib apel pagi danf .medan. kode etik: f .terhadap sesama pegawaimedanota medan: menjaga keluarga dari perbuatan perbuatan tercela, sesuai norma norma yang berlaku masyarakat:nccpejabat pembina kepegawaiannan(l):,5)kode etik profesi lingkungan pegawaiwalikota inngnaa, (ma pemerintah kota medan ktp sekretariat daerah kota jalan kapten maulana lubis telepon: medan r peraturan walikota medan nomor tahun tentang penyimpan dan pengurus barang lingkungan pemerintah kota medan dengan rahmat 1than yang maha esa walikota medan, menimbang bahw, dan tanggung jawab penyimpan dan pengurus barang lingkungan pemerintah kota medan agar sesuai dengan peraturan daerah kota medn huruf perlu membentuk peraturan walikota tentang penyimpan dan pengurus barang lingkungan pemerintah. dati karo, kecamatan pematang bandar, hutabayu raja dan ujung padang wilayah kabupaten dati simalungun, kecamatan perburuan wilayah kabupaten dati dairi dan kecamatan medan pemisah, medan tembung, medan helvetica, medan polonia, medan.memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang penyimpan dan pengurus barang lingkungan pemerinttag daerahperlengkapan dan aset sekretariat daerah adalah kepala bagian perlengkapan dan aset sekretariat daerah kota megian perlengkapan dan aset sekretarin kartu ementlriayang dimiliki oleh pengurus barang untuk menyusun laporan barang. buku induk inventaris yang selanjutnya disingkat bii adalah buku induk yang dimiliki oleh pengurus barang untuk menyusun laporan keseluruhani persyaratan syarat untuk diangkat menjadi penyimpan barang dan pengurus barang pada skpd unit kerja pegawai negeri sipil, memiliki integritas, memiliki disiplin tinggi, diusulkan oleh kepala skpd unit kerja yang bersangkutan, paling rendah telah menduduki golongan dan paling tinggi golongan ii, sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian, tidak menjabat|sebagai pengelola keuangan, minimal mempunyai pengalaman paling kurang (satu) tahun berturut turut 'secara aktif dalam kegiatan pengelolaan barang milik daerah, pernah mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan dan atau hadi bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah atau sejenisnya, tidak sedang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional, dan dapat mengoperasikan komputer. bab iii penyimpan barang bagian kesatu tugas penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah unit pemakaieliti dokumen pengadaan barang: membuat perhitungan pertanggungjawaban atas barang yang diutusnya, membuat laporan penerimaan, penyaluran dan persediaan (stock) barang milik daerah kepada kepala skpd, ', berita acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh penyimpan barang, mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan, dan: dan.pengelola menetapkan menyimpan barang pada skpd unit kerja. bagian ketiga masa tugas masa tugas penyimpan barang adalah (satu) tahun anggaran, dan dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya. bab iii pengurus barang bagian kesatu tugas pengurus barang bertugas: mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang,ib, kir, dan bii, membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidentil pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengelola melalui atasan langsungnya, mencatat serta menyusun laporan barang yang menghasilkan pendapatan daerah atau digunausahakan dalam format daftar barang, dan dalam haltersebut. dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: pengurus,gurus unit kerja setiap tahun. bagian ketiga masa tugas masa tugas pengurus barang adalah (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnyakemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan walikotadaerah. bab ketentuan lain laindan atau pengurus barang dapat dirangkap. jabatan yang dapat dirangkap sebagaimana dimaksud pada (l) dikecualikan terhadap jabatan struktural. pril . walikota medan, ttd. rahman harahap diundangkan medan pada tanggal pril . sekretaris daerah kota medan, siput bahri: berita daerah kota medan tahun nomor ee. name |
ke. pemerintah kota medan net sekretariat eka kota nasa jalan kapten maulana lubis telepon: fegaturanwalikotamedan nomor tahun tentang tata kelolaberdasarkan keputusan walikota medan nomor tanggal oktober telah ditetapkan tentang penerapan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) penuh rumah sakit umum daerah dr. pirngadi kota medan,dr. pirngadi kota medandr, pirngadi medan perlu pengaturan tata kelola rumah sakit umum daerah dr. pirngadi mekelola rumah sakit umum daerah dr. pirngadi medrumah sakit lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lem lurahdalam negeri nomor tahun tentang struktur organisasi rumah sakit11997 tentang pola tarif rumah sakit pemerintah: keputusan menteri kesehatan nomor men kes sk vi2002 tentang peraturan internal rumah sakit hospital laws), keputusan menteri kesehatan nomor men kes sk iv2005 tentang peraturan internal staf medis medical staf belas) rumah sakit,rsud dr. pirngadi kota medan berita daerah kota medan tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang tata kelola rumah sakit umum daerah dr. pirngadidr. pirngadi medan s5:,dr. pirngadi medan dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis rsud pirngadi medan kelola rsud dr. pirngadi medan#dr. pirngadi medan. dokumen pelaksanaan anggaran rsud dr. pirngadi medan yang selanjutnya disebut dpa rsud dr. pirngadi meddr. pirngadi medandr. pirngadi medan. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah meningkatkan mutu pelayanan rsud dr. pirngadi medan(l) blue rsud dr. pirngadi medanwalikota melalui sekretaris daerah. blue rsud dr. pirngadi medanpirngadi medan mempunyai fungsi: penyelenggaraan pelayanan medis, penyelenggaraan pelayanan penunjang:pirngadi medpirngadi medanpirngadi medancc.(l) dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik blue rsud dr. pirngadi medan dibentuk dewan pengawasengelolaan blue rsud dr. pirngadi medandr. pirngadi medan. dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dapat dibantu oleh seorang sekretaris. anggota dewan pengawas dibentuk dengan keputusan walikota atas usul direktur blue rsud dr. pirngadi medan. jl)rsud dr. pirngadi medan dan dr. pirngadi medan, melaporkan kepada walikota tentang kinerja blue rsud dr. pirngadi medan, memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan blue rsud dr. pirngadi medan,dr. pirngadi medan, undangan. dewan pengawas bertanggung jawab kepada walikota. dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada walikotadr. pirngadi medan, salah satu anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas, dewan pengawas diangkat dengan keputusan walikota atas usulan direktur,dr. pirngadi medan,enamdr. pirngadi meddr. pirngadi medan. (l)blue rsud dr. pirngadi medanota medtata kelola bagian kesatu prinsip tata kelola pelaksanaan tata kelola ppk blue rsud dr. pirngadi medanbagian kedua pejabat pengelola paragraf organisasi pejabat pengelola pejabat ppk blue rsud dr. pirngadi medan adalah pimpinan rsud dr. pirngadi medan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional rsud dr. pirngadi medan, terdiri dari: pimpinan yaitu direktur, pejabat keuangan yaitu wakil direktur adminstrasi umum, dan pejabat teknis yaitu. (l) wakil direktur adminstrasi umum membawakan: bagian umum, membawahi: sub bagian tata usaha, sub bagian kepegawaian, sub bagian hukum hubungan masyarakat. bagian keuangan, membawahi: sub bagian perbendaharaan, sub bagian mobilisasi dana, sub bagian akuntansi dan verifikasi. bagian perlengkapan pemeliharaan, membawahi: sub bagian inventaris rumah sakit, sub bagian pengadaan barang, sub bagian pergudangan. wakil direktur pelayanan medis dan keperawatan membawahi: bidang pelayanan medis, membawahpelayanan keperawatan, membawahi: seksi perencanaan dan pengembangan pelayanan keperawatan, dan seksi monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan. bidang pelayanan penunjang medis, membawahi: seksi pelayanan penunjang sarana medis: dan seksi pelayanan penunjang sarana non medis. wakil direktur sumber daya manusia dan pendidikan membawahi: bidang pendidikan dan pelatihan, membawahi: seksi pendidikan dan pelaihari pegawai: seksi pendidikan dan pelatihan non pegawai. bidang penelitian dan pengembangan, membawahi: seksi penelitian: seksi perpustakaan. bidang pengelolaan data dan rekam medik, membawahi: seksi pengolahan data rawat jalan dan rawat inap, seksi rekam medikblue rsud dr. pirngadi medanpirngadi medanpirngadi medan dapat berasa!ejabat pengelola blue rsud dr. pirngadi medan diangkat dan diberhentikan oleh walikota. pimpinan blue rsud dr. pirngadi medanrsud dr. pirngadi medan bertanggungjawab kepada pimpinan blue rsud dr. pirngadi medan. paragraf3dan cc. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan. paragraf persyaratan wakil direktur syarat untuk diangkat menjadi wakil direktur adminstrasi umum, adalah:syarat untuk dapat diangkat menjadi wakil direktur bidang pelayanan medis dan keperawatanberkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan rumah sakdua) bidang kesehatan dan pengalaman dibidang perumahsakitan. syarat untuk dapat diangkat menjadi wakil direktur bidang sumber daya manusia dan pendidikan, adalah: seorang dokter dokter gigi atau latar belakang pendidikan bidang kesehatanmemenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan, berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan rumah sakit: dan diutamakan mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah sarjana strata (satu) bidang kesal:atan dan pengalaman dibidang berumah sakitan. paragraf persia: atan pejabat teknis syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bidang pelayanan medis adalah seorang dokter dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman bidang pelayanan medis. syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bidang pelayanan keperawatan adalah seorang perawatperawatan ners dan mempunyai pengalaman bidang pelayanan keperawatan, syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bidang pelayanan penunjang medis adalah seoranglayanan penunjang medis. syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bidang pendidikan dan pelatihdibidang pendidikan dan pelatihan rumah sakit. syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bidang penelitian dan pengembelitian dan pengembangan lingkungan rumah sakit. syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bidang pengelolaan data dan rekam medikgolahan data dan rekam medik rumah sakit. syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bagian keukeuangan. syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bagian perlengkapan pemeliharaanpengadaan dan pemeliharaan. syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bagian umumumum. paragraf pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai pejabat pengelola dan pegawai blue rsud dr. pirngadi medanaragraf tugas, kewajiban dan fungsi pejabat pengelola direktur blue rsud lr. pirngadi medandirektur blue rsud dr. pirngadi medwakil direktur adminstrasi umum dan para kepala bidang yang membawahi, mempunyai tugas dan kewajiban: mengkoordinasikan penyusunan rba)wakil direktur adminstrasi umum dan para kepala bidang yang membawahielain tugas, kewajiban dan fungsi sebagaimana dimaksud dalamwalikota medan nomor tahun tentang rincian tugas pokok dan fungsi rsud dr. pirngadi medan. direktur blue rsud dr. pirngadi medan merupakan pejabat pengguna anggaran barang daerah. wakil direktur blue rsud dr. pirngadi medan merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran barang daerah. dalam hapengguna anggaran barang daerah. dalam hal wakikuasa pengguna anggaran barang daerah. bab vii prosedurpirngadi medanpirngadi medanparagraf instalasipirngadi medan. keputusan direktur sebagaimana dimaksud pada dilaporkan secara tertulis kepada walikotaparagraf jabatan fungsional (l)iga fungsi pendukung paragrafpirngadi medan, b.menilai pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan blue rsud dr. pirngadi medanpirngadi med.omite medis (l) komite medist:b eselonisasi (l) eselonisasi pejabat pengelola blue rsud dr. pirngadi medan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jika pejabat pengelola blue rsud dr. pirngadi medanpirngadi meddr. pirngadi medan direktur menunjuk pejabat fungsional yang mengelola lingkungan blue rsud dr. pirngadi medan:uran perundang undangan. fungsi pengelolaan lingkungan dan limbah blue rsud dr. pirngadi medan untuk:dr. pirngadi medan. bab xii pola tata kelola staf medis bagian kesatu persyaratan untuk dapat bekerja rsud dr. pirngadi medandr. pirngadi medan:dr. pirngadi medan sebagai pegawai tetap dan berkedudukan sebagai sub ordinat, yang bekerja untuk dan atas nama rsud dr. pirngadi medanr cc. terciptanya tanggung jawab staf medis fungsional terhadap mutu pelayanan medis dan pendidikan rsud dr. pirngadi medandr. pirngadi medan wajib menjadi anggota staf medis fungsional,,dr. pirngadi medan,dr. pirngadi medan,dr. pirngadi medan, ketua kelompok staf medis fungsional dapat dijabat oleh dokter purna waktu atau dokter paruh waktu,: proses pemilihan wajib melibatkan komite medis dan direktur,,:, pengaturan tugas jaga, pengaturan tugas rawat intensif:tujuhi dan atau penempatan ulang dokter rsud dr. pirngadi medandelapdr. pirngadi medan,: wakil ketua: sekretaris: anggota:rsud dr. pirngadi medansud dr. pirngadi medan)monitoring dan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum dalam tugas komite medis,dr. pirngadi medan::dr. pirngadi medan sebagai pemegang kewenangan pengelolaan rsud dr. pirngadi medan:rsud dr. pirngadi medan. bagian ,rsud dr. pirngadi medjanuari walikota medan dto drs. rahman harahap.mm diundangkan medan padatanggal januari sekretaris daerah kota medan ir. syaiful bahri berita daerah kota medan tahun nomor |
ra, (aa pemerintah kota medan sekretariat daerah kota jalan kapten maulana lubis telepon: medan aan peraturan walikota medan nomor tahun tentangdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota medan, menimbang bahwa pelaksanaan pembangunan kota medan membutuhkan partisipasi masyarakat maupun dunia usaha sehingga pembangunan tersebut dapat bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah, bahwa dalam rangka upaya lebih mensinergikan dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat maupun dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah kota medan baik bidang ekonomi, sosial, budaya, agama dan pendidikan dipandang perlu memberikan penghargaan kepada orang pribadi maupun badan hukum atas partisipasi dan kepedulian atas keikutsertaannya dalam mensukseskan program kota medan, bahwabasimenteri bumn nomor per. mbu tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil bina lingkungan, peraturan daerah kota medan nomor tahun tentang urusan pemerintah kota medansebagaimana telah diubah denganmemutuskan: menetapkanbeberapa ketentuan dalampenilaian atas kriteria partisipasi sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh kepala badan pemberdayaan masyarakat kota medan dan atau yang ditunjuk oleh walikota. ketentuan dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyerahan sertifikat penghargaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada setiap adanya diketahui fakta dan atau data partisipasi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukumoya pemerintah kota medan tan pep may tya sekretariat daerah kota jalan kapten maulana lubis telepon: medan peraturan walikota medan nomor7 tahun dengan rahma tuhan yang maha esa walikota medan, menimbang bahwa sesuai, telah diatur rincian tugas dan fungsi pada sekretariat daerah ditetapkan dengan peraturan walikota, bahwa berdasarkan danpembentukan badan pengelola keuangan daerah kota medan, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah dimaksud pada hurufbadan pengelola keuangan daerah kota medan berita daerah kota medan tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan walikota. beberapa ketentuan dalamketentuan bab diubah, sehingga bab berbunyi sebagai berikut: bab organisasi organisasi sekretariat daerah, terdiri dari sekretariat daerah: asisten pemerintahan, terdiri dari bagian administrasi pemerintahan. umum, membawakan sub bagian ketenteraman dan ketertiban umum, sub bagian kependudukan dan perlindungan masyarakat, sub bagian pengawasan dan tugas pokok pembantuan. bagian hubungan masyarakat, membawakan sub bagian pengumpulan dan penyaringan informasi, sub bagian pemberitaan, sub bagian dokumentasi. bagian hubungan kerjasama, membawakan sub bagian hubungan kerjasama antar daerah: sub bagian hubungan kerjasama luar' negeri. ce. asisten perekonomian dan pembangunan, terdiri dari bagian administrasi pembangunan, membawakan sub bagian perencanaan pembangunan penelitian dan statistik, sub bagian perhubungan dan pekerjaan umum, sub bagian budaya dan pariwisata. bagian administrasi sumber daya alam, membawakan sub bagian pertanian dan kelautan, sub bagian lingkungan hidup energi dan sumber daya mineral. bagian administrasi perekonomian, membawakan sub bagian perindustrian dan perdagangan, sub bagian koperasi dan usaha kecil menengah, sub bagian usaha daerah. asisten kesejahteraan dan kemasyarakatan, terdiri dari bagian administrasi kesejahteraan rakyat, membawakan sub bagian kesehatan, sub bagian sosial dan ketenagakerjaan. bagian agama dan pendidikan, membawakan sub bagian agama, sub bagian pendidikan. bagian administrasi kemasyarakatan, membawakan sub bagian kesatuan bangsa politik dan pemberdayaan masyarakat: sub bagian kepemudaan dan olah raga. asisten administrasi umum, terdiri darievaluasi dan dokumentasi. bagian organisasi dan tatalaksana, membawakan sub bagian kelembagaan, sub bagian analisa formasi jabatan dan sdm aparatur, sub bagian penatalaksanaan. bagian perlengkapan dan asset, membawakan sub bagian perlengkapan, sub bagian pencatatan dan dokumentasi asset, sub bagian mutasi asset. bagian umum, membawakan sub bagian ketatausahaan, sub bagian protokol, sub bagian rumah tangga. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam melaksanakan tugas pokok uan fungsi sebagaimana dimaksud dan asisten administrasi umum membawakan (empat) bagian meliputi bagian hukum, bagian organisasi dan tatalaksana, bagian perlengkapan dan asset, dan bagian umum, ketentuan paragraf sampai dengan dihapu, ir. syaiful bahri berita daerah kota medan tahun nomor |
gx. town pemerintah kota medan irerosedur tetap operasional satuan polisi pamong praja walikota medanmedan tentang prosedur tetap operasional satuan polisi pamong prajamong praja: peraturan pemerintahan nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, peraturan daerah kota medan nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kota medan lembaran daerah kota medan tahun nomor seri d)satuan polisi pamong praja kota medan. nic. memutuskan menetapkan peraturan walikota medan tentang prosedur tetap operasional satuan polisi pamong praja. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota medan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota medan." pemerintah daerah adalah pemerintah kota medan. walikota adalah walikota medan. satuan polisi pamong praja adalah"i maksud dan tujuan maksud peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketentwalikota. tujuan peraturan walikota ini adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan perda dan peraturan walikota. bab iii prosedur tetap polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan prosedur tetap. dalam melaksanakan tugas operasional polisi pamong praja dipimpin oleh seorang kepala satuan polisi pamong praja yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. prosedur tetap operasional polisi pamong praja sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: prosedur operasional ketentraman dan ketertiban umum, prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa., prosedur operasional pelaksanaan pengawalan pejabat orang orang penting, prosedur operasional pelaksanaan tempat tempat penting, prosedur pelaksanaan operasional patroli, dan prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan peraturan daerah. prosedur tetap operasional polisi pamong praj, ir. syaiful bahri berita daerah kota medan tahun 2012nomor lampiran peraturan walikota medan nomor tahun tanggal pebruari prosedur tetap operasional satuan polisi pamong praja ketentraman dan ketertiban::. dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama menyangkut tugas pokoknya. mampu membaca tulisan. memiliki suri teladan dan dapat rkepala daerahsosialisasi harus memenuhi penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangantapan dukungan administrasi. penentuan nara sumber. adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tersebu: mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara umum. sasaran kelompok pembinaan ketentntraman dan ketertiban umum. pee aaa. informal seluruh aparat pemerintah daerah khususnya aparat dibidang penertiban khususnya polisi pamong praja,ram dan tertib daerah dapat terwujud. selain itu pelaksanaan pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan saranlingkunganoperasional teknis operasional pembinaan ketentoperasikepala daerah dan produk hukum lainnya serta daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan, penyidikhatiserta berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan. melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa kegiatan masyarakat seperti pasar dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam. penertiban tertib sosial preventif melalui penyuluhan, bimbingantengah masyarakat untuk mengembalikan peran mereka, toko, rumah makan yang melakukan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin usaha. melakukan kerja dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.raman dan ketertiban umum yang berhubungan dengan !lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait. bentuk koordinasi ketent(wawancara)akepala daerah, tentang yang ditemui dilapangan untuk .(a) memakai pakaian dinas lapangan (pdl ii). (b)iapkalokasi. rute yang ditempuh. situasi yang mungkin dihadapi. tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan. pelaksanaan (a) koordinasi kepala satuan polisi pamong praja melaporkan memberitahukan kepada walikota medan(d)(b) negosiasi dan penanganan. anggota operasi satuan polisi pamong prit yang tersedia format a)(pdl.ii) (b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan: perlengkapan perorangan: helm, pentungan, borgol, tameng, (a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia format a). (b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera. pengawalan pejabat orang orang penting ruang lingkup pengawalan terhadap para pejabat vip dilakukan dengan cara: pengawalan dengan sepedaih makai pakaian dinas lapangan (pdl.ii). menyiapkan perlengkapan yang diperlukan: perlengkapan perorangan, hei daeraht) (b) melakukan kerjasama dengan dinas instansi terkait. pelaksanaan:i.:(i), pelaksanaan (a) melakukan pen s."iibin penjagaan gedung dan asset penting persiapanset gambar situasi denah propoi(g(i)) mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan orang orang yang berada dilokasi. (kmpelaksanaand4)d gedung gedung pemerintah dan instansi instansi vitkeadaan ketertiban. pengetahuan tentang sumber sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan ketentsebagai:kunci roda dll. rem, air aki. perlengkapan perorangan sesuai ketentuan. beberapa ketentuan tentang' patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan jalu lintas (a) beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya. (b) taat peraturan jalu lintas. (c) jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya. (d) jangan membunyikan klakson sirine jika tidak diperlukandan atau orang orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan.', artinya, artinya lahrjadilah:(i) hadapi dengan singkat pembicaraan mereka. (j)) tunjukan contoh te.(a) surat izin mengemudi sim) (b) surat tanda nomor kendaraan stok) (c): (a) sim (bagi pengemudinya). (b) stok. (c) lampu patroli. (d) lampu sorot. (e) sirine.terlebih dahulu sebelum terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umumnt polisi pamong pria ala patroli yang ditunjuk harus melapor kepada kepala satuan polisi pamong praja(lota, yaitu pengawasan terhadap kota menyangkutntraman dan ketertiban umumdian ketentraman dan ketertiban umum) aktif tanpa ada intervensi dari pihak manapun. ce) pelaksanaan diketahuinya pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan adalah a."ppn.format laporan kejadian laporan kejadian pelapor nama kngoneesssanssnsaresnsaan ennanaa naa naa seakan sasak nana ana aan aaaaaa umur jenis kelamin pnattatermnteneneee eter keen aan nana anakan aan pekerjaan prantersarnsesnteneesesesesasese desa render sea nesta sea desa neo sangan natuna sana nan tempat tinggal kerentanan mana mana kebangsaan pesatnnneetarnseentansa neraka nanas ana peristiwa yang dilaporkan waktu kejadian hati seo tanggal.ooo jam. wib tempat kejadian pekatarannsen tenan ran asa ena kanak yang terjadi kengirernsosesenssann senen enne sean taa aan ana aan melanggar . peraturan daerah . tahun. tentang loco ocean tenan pelaku tersangka aaneraa nenek ema modus operandi kkenetanstara efek nenek akan barang bukti peteteem anne dee uraian singkattangani iaaseremem menes pada tanggal. mengetahui pelapor penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja kota medan nipformat surat pernyataan surat pernyataan yang bertanda tangan dibawah ini nama tempat tglkota medan terbukti saya melanggar ketentuan peraturan daerah kota medan nanananannann tahun. or. tenang. enameldiatas, sesuai dengan jenis usaha saya dalam waktu (lima belas) hari sejak pelaksanaan operasional pemeriksaan ini. yang memeriksa yang membuat pernyataan ppn mengetahui kepala satuan polisi pamong praja kota medan lampiran untuk pelanggar lampiran untuk ppn yang bersangkutan lampiran untuk kepolisian setempat lampiran untuk arsip pemanggilan dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan kuhpihakhp).format surat panggilan surat panggilan serseresesen polip .ecoorasencveran 2o ena pertimbangan guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perlu memanggil seorang untuk didengar keterangannya. dasar dan kuhp peraturan daerah . tahun. tentang. memanggil nama kkantntan eren anakan anakan pekerjaan seen alamat agent tenan anna arena untuk menghadap kepada penyidik satuan polisi pamong praja ppo dean aan peer no, pada haa .i. tanggal bulan senen tahun . pukul . wib. tempat ruang penyidik satuan polisi pamong praja kota medan. untuk didengar keterangannya sebagai tersangka saksi dalam perkara pelanggaran dibidang perda . tahun . tentang medan, yo. oem ena mengetahui kepala polisi pamong praja kota medan penyidik pegawai negeri sipil satuan pamong praja kota medan pangkat nip nrp pangkat nip nrp pada hari ini tanggal . satu lembar dari surat pengadilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan. yang menerima, yang menyerahkan,. format surat permintaan bantuan penangkapan nomor klasifikasi lampiran perihal permintaan bantuan penangkapan kepada yth. kepala kepolisian .ecooooo dasar laporan kejadian. nose tanggal. laporan kemajuan penyidikan tersangka daan teen enamel nana aan nama enaenevantane sereal ena arak tempat tgl lahir .ooooooooooo0oeneneen pekerjaan denah ane aan aan alamat makanan ema ena natname nama naeaeeeaeekkaaaa jenis kelamin leone mama diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup, telah melakukan pelanggaran bidang. sebagaimana dimaksud dalam . perda no, snannesenanennanaan. guna keperluan tersebut dimohon bantuan kepala kepolisian .hasilnya satuan polisi pamong praja ppn kota medan nip:hformat surat permintaan kepada ketua pengadilan negeriasar laporan kejadian.color.woo tanggal. laporan pemeriksaan w.ooooooooooooooooooooooooooooomeeneneeeaaa tersangka kannetenan ena annee meaeeaeaaaa nama peter etemaneenamare efek ana ana tempat tgl lahir .ooooooooo memohon nee pekerjaan den genap tanaka eren nee alamat nana pen aaa nana manaemaanenenranamaraannaaaaeeanaanan jenis kelamin laser diduga keras telah melakukan pelanggaran bidang woo mna sebagaimana dimaksud dalam . peraturan daerah oom seekor seen rearasean tentang eren seen mennekekaaaaan untuk kepentingan penyidik diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti berupa .oooooooeereneeenaaaaakota medan nip: tembusan kepala kepolisian. arsipformat permintaan bantuan penyitaan nomor klasifikasi lampiran perihal permintaan bantuan penyitaan kepada yth. kepala kepolisian kecoa il. dasar laporan kejadisii.ooooooooooooo m omonessesn tengah lana hb, laporan enterik aan eror on1eenixesgsingar rae naa binaan mel karena iming bea tersangka nie nenlrnnnenn dana kanan lmann kanan lean pada none nan nnoenannnnpnnnnn ann nama ama tempat tgl lahir .or.coco ewen meme angsana pekerjaan ann aanaaaaaaaaaaan alamat ganteng lan jen kelamin arema diduga keras telah melakukan pelanggaran pidana .iooccc sebagaimana dimaksud dalam . peraturan daerah untuk kepentingan penyidik diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti: untuk keperluan tersebut pada butir diatas, diminta bantuan kepala kepolisian. guna melakukan penyitaan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan laporan kemajuan penyidikan. demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan hasilnya. satuan polisi pamong praja ppn kota medan nip: (wwwenyidik ppn)format surat perintah penyitaan surat perintah penyitakota medan perlu dilakukan tindakan penyitaan. dasar . peraturan daerah tahun. tentang laporan kejadian tanggal moon surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri .e. no, seaasanen esa menameenasananan tanggal cesar nenek diperintahkan kepada nama megantara nenek pekerjaan: leone jabatan manna makanan eren engan selaku ppn nama paprennentasartenere eren naa pekerjaan se. jabatan nee aan penanaman mana enam selaku ppn untuk melakukan penyitaan barang bukti berupa panoaerenrarere seakan aan rana anakan aan anakan ena rar ana setelah melaksanakan surat perintah ini segera membuat berita acara. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. surat perintah ini berlaku dari tanggal .ooeeoo.owo.ooo. sampai tanggal. dikeluarkan pada tanggal penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja kota medan nip: medan. format daftar barang bukti daftar barang bukti no, sennereerese polip cacar sasa nona ora jenis disita pemilik pemilik penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja kota medan nip: mma . format berita acara pengembalian barang berita acara pengembalian barang seenemeaa polip core esemecere . pada hari ini sereseeesooseores angka le. ceseserers kamu .oo oo. saya ppn pada satuan polisi pamong praja kota medan tersebut diatas, berdasarkan putusan pengadilan negeri medan . tanggal paman tahun lee telah mengembalikan barang bukti yang telah diterima berdasarkan surat penerimaan . tanggal . yaitu berupa kepada nama dana menanam oeeenenana mna eek aneh pekerjaan senna aan mekar alamat menanam aan ena dengan disaksikan oleh nama penata ten anarki pekerjaan dahan nan nna aman anne rana rear alamat naonesenanmetenara maen naas temen aer nama daan nana enam ane pekerjaan ekenenannnta tanaka ame alamat denapapeetena asean aan uraian singkat pelaksanaan pengembalian barang bukti ini, dibuat dengan sebenarnya. yang menerima, yang mengembalikan, saksi saksi"ditangani. penandatangan) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh atasan anggota polis:format surat pengantar berkas perkaraengan hormat, bersama ini kami kirimkan berkas acara pemeriksaan cepat tindak pidana pelanggaran peraturan daerah. demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi terima kasih. kepala satuan polisi pamong praja kota medan nip tembusan kejati leone (sebagai laporan) arsip samaran bagi pelaku tindak pidana peraturan daerahj(pertama). apabila teguran pertama). setelah dilakukan teguran (dua) kali berturut turut maka ppn dapat membuat laporan kepada kepala daerah berupa laporan khusus dasar fakta langkah langkah tindakan saran kesimpulan penutup. format surat teguran. surat teguran (i i iit) sereseomone pop cocoooocneral2 ooo pertimbangan akan nenek ate kanan aan dasar ilmu oo. . tahun . tentang pemerintahan daerah ., tahun . tentang satuan polisi pamong praja menegur nama persemaian aan jenis usaha senen enneeeseee neon dana eka lokasi pnageneneonamnenna esteem enam efek ema aan meera alamat kenansangenerstnmanaenereanan antara naa merana masalah anapnannoe efek enak kepala satuan polisi pamong praja kota medan". nip: pada hari ini tanggal .ooooooooooocoo satu lembar dari surat teguran ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk efa.oooooousn terhitung (tiga) hari setelah diterimanya surat teguran ini. yang menerima, yang menyerahkan, tembusan yth. gubernur sumatera utara yth. sekretaris daerah kota medan haturan daerah yang dilanggar. dengan jalan memberikan saran maka diperoleh kesimpulan kepala daerah dapat memberikan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan daerahaturan daerah yang dilanggar dan secara teknis operasi dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota medan dibantu dengan instansi terkait lainnya dalam hal pelaksanaan penyegelan. format berita acara pelaksanaan penyegelan berita acara pelaksanaan penyegelan pada hari ini seoneunema tanggal . bulan soo arun ses jam. saya ekererateanasaemenenanan panik kat soon jabatan loco. dari kantor tersebut diatas selaku penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan surat perintah penyegelan tanggal se. an. orang badan usaha era surat pemberitahuan keputusan tentang persetujuan penyegelan dari walikota medan . tanggal .o an. orang badan usaha dalam pelanggaran keputusan kepala daerah peraturan daerah . tahun serenennumeaaan tentang loose anon untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyegelan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap orang badan usaha. dalam perkara tindak pidana dibidang . sebagaimana diatur dalam sal .o undang undang .o.voodoo meet serah terima ini dilakukan kantor kepolisian .ooo dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyidikan sebagaimana tersebut atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing masing nama inn nan pangkat dan hewan tenan nenek arena ane ana jabatan keraatnetena anakan nama alamat dana nana enam efek eameermemmal instansi ppn) jabatan menhan peredaran keenam aan ena alamat penataran irene noken ogenamemmaa dari instansi ppn demikian berita acara pelaksanaan penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. kemudian ditutup dan ditandatangani hari tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas oleh kedua belah pihak. pihak yang disegel yang melaksanakan penyegelan pemeriksaan tindak pidana secara cepat. pemeriksaan tindak pidana secar'terkait diantara aparat penegak hukum seperti polri, hakim dan jaksa. format berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan dao, pol. pp, moms maan dasar tahun kuhp . tahun . tentang pemerintah daerah . tahun . tentang satuan polisi pamong praja il. identitas tersangka nama lengkap loco. oom kebangsaan canon tempat lahir woo tempat tinggal #ereeeeoneener kemana jae eno semua samaran agama memesan jera kebut oom pekerjaan memesan ii. bahwa saya penyidik pegawai negeri sipil nama meng bara nara ana randa sana nanga eny unit kerja ian nama napas bayan ana aga tanda tangan w.oooooooooo efek ena telah mengambiltindakan terhadap seorang tersangka tersebut diatas madu kematian hot goreng comes jan semamramasnana iv. tempat kejadian .voodoo wo.m own aman barang bukti reason vi. saksi saksi saksi vii, tindakan pidana yang dilakukan klasifikasi (oo www viii. keterangan saksi saksi w.voodoo wo.moo.momomsneneentkeeannnean ix. keterangan tersangka demikian kelas ini dibuat dengan sesungguhnya atas kekuatan sumpah jabatan. terdakwa penyidik saksi saksi putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa hakim. pengadilan, negeri mincinisinexineniikenbiteseiti ingat mei koning nite banking era bningeebkknneaa ann mengingat peraturan yang bersangkutan .e.oco.o oo. mengadili menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut pada bukti bap penyidik pns satuan polisi pamong praja kota medan, telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pel ran menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan denda rp. .ooo.o woomoomoo bareng bulat bop dirampas untuk dimusnahkan negara dikembalikan kepada terdakwa .ooooooooo.oo.ooo membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar rp. .voodoo.o.omooomo.oo demikian putusan pada hari ini secolo tanggal seni tbk se4&am. oleh karena hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh panitera pengganti, terdakwa tersebut. panitera hakim tersebut, pernyataan terdakwa saya menerima tidak menerima isi putusan hakim pengadilan tinggi negeri .ooo.ooo yang telah dijatuhkan dan akan tidak akan mempergunakan upaya hukum keneemananan tanggal . bulan s.voodoo tah ss. terdakwa reg. tanda bukti eksekusi uang denda sebanyak mmc. (meeeoacsasan) beserta biaya perkara sebesar .ooo. wow meeeeenee) sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan tinggi negeri . pada hari mecoosnn tegal once tron serasurrsseramuren perkara . untuk selanjutnya disetorkan kas negara jaksa kejaksaan tinggi negeri.ooo oom nenannnennentan ratan jaa mana aan otn ogan) akan ana ana aan mma aan amanaanamame, nama) pemeran annan pena kenatnennenen enam kanan aan kama mamak ema jabatan) penamaan kana aman ema ena nemaaeanaanmanamaa cap stempel) gagang bentuk dan kode formulir penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong prajakebijakan kepala daerahkepala daerahs terikat terhadap ketentuan ketentuan : laporan hasil kegiatan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa lampiran format (a) emnaeneannp anne mmmreaman oren petugas .uauaunnnnggggggg laporan hasil kegiatan pengawalan pejabat orang orang penting (vip) lampiran format (b) fee asi meme eaa pesta mna wesssaenemosrongrametesaranamanssssnsoomnesesasesa cone0e petugas saat www laporan hasil kegiatan penjagaan tempat tempat penting lampiran format (c) etana tora esa nang masih pencesantsanf saniretat petugas fesemereumneea) . walikota medan dto drs.h.rahman harahap, m.m disalin sesuai dengan aslinya sekretaris daerah kota medan, ee. ir. syaiful bahri |
salinan liar walikota sabang provinsi aceh peraturan wali kota sabang kota sabanglaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa desa kota tentang tata cara pengadaan barang jasa gampong. babi.camat adalah pemimpin kecamatan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada bawah mukim dan pimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendirirencana kerja pemerintah gampogampong yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa .gampong yang selanjutnya disebut musrenbang gampong adalah musyawarah antara badan permusyawaratan tuha peut gampong, pemerintah gampong,, dan kebutuhan pembangunan gampong yang didanai oleh apbd, swadaya masyarakat gampong, dan atau anggaran pendapatan dan belanja kotaprovinsi, atau pemerintah yang selanjutnya disebut kasi adalah perangkat gampong yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan pelaksana pengelolaan keuangan gampogampong setempat dan atau masyarakat gampowali kota, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang jasa gampong. bab maksud dan tujuan maksud diberlakukannya peraturan wali kota ini adalah untuk memberikan pengaturan bagi pemerintah gampong dalam melaksanakan pengadaan yang dibiayai dengan dana apbd. tujuan diberlakukannya peraturan wali kotagamponggamponggampogampong yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari apbd. kewenangan gamponggampoihak dalam pengadaan para pihak dalam pengadaan terdiri dari: keuchik, kasi kaur, tpk, masyarakat, dan penyedia. bagian kedua keuchik tugas keuchik dalam pengadaan adalah: menetapkan tpk hasil musrenbang gampong,gamponguchik,si kaur gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, dan masyarakat. 'besaran sesuai dengan standar yang berlaku lingkungan pemerintah kota sabang. bagian keenam penyedia penyedia gamponaga. perencanaan pengadaan sesuai dengan rpggampongterdiri dari volume dan satuan, nama tpk, lokasi: dan waktu pelaksanaan. bab viur kasi, apabila diperlukan, kerangka acuan kerja disingkat kakdisingkat1l)narasumber dapat berasal dari masyarakat gampong setempat, satuan kerja perangkat kota, dan atau tenaga profesional, dan atau tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat gampogampountuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman gampo, terdiri dari volume dan satuan, nama tpk, lokasi: dan waktu pelaksanaan, tanggal mulai dan tanggal selesagampong. cc. mengutamakan penyedia dari gampogampong setempat atau sekitar. apabilaapabila hanya terdapat (satu) penyedia pada gampong tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf harus dibuktikan dengan dokumen terkait perizinan penyedia. penyedia atau dokumen gampong terkait pengurusan surat keterangan domisili tempat usahatawar menawar dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah, hasil negosiasi hargail. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara kaur kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia, dangampongur kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia. contoh . contoh format dokumen pengadaan barang jasa gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan xvi peraturan wali kotagamponguchikkegiatan, namapenyedia, cc. nilai pengadaan, keluaran output, terdiri dari volume dan satuan, lokasi, dan waktu penyelesaian pekerjaan,gampong meliputi: bencana alam, bencana sosial, dan atau kebakaran. dalam setelah diberikan (tiga) kali teguran tulisanur kasi.gampo. penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh keuchikur kasidisingkat bast'uchik. dalam melaksanakan pembinaan pengadaan sebagaimana dimaksud padamelibatkan unit kerja pengadaan barang jasa disingkat ukpga kota sabang. apabila diperlukandapat berkonsultasi kepada lopp. . pengawasan pengelolaan pengadaan dilaksanakan oleh wali wali kota. bab xviigadaan barang jasa gampong berita daerah kota sab: pembelian materai pada swakelola pembangunan jembatan gamponggampong. sewa peralatan untuk swakelola pembangunan jembatan gampong seperti sewa excavator untuk pengalihan pondasi jembatan, mesin yang dibutuhkan dan perlu disewakan penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan tempat posyandu. dan lain lain. kebutuhan barang jasa secara langsung gampong antara lain: pembelian computer, printer, dan kertas. langganan internet, pembelian meja, kursi, dan alat kantor. dan lain lain. dan lain lainiii peraturan wali kota sabang nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa gampong contoh penawaran yang dibuat oleh penyedia barang jasa kop penyediaan barang jasa nomor . (tempat tgl bin tahun) lampiran kepada yth perihal penawaran pengadaan ketua tpk gampong . barang jasa yang bertanda tangan dibawah ini: nama jabatan direktur pimpinan atau sebutan dengan nama lain atas nama perusahaan alamat kanananaaanananaanea aan berdasarkan surat ketua tpk gampong . kecamatan . kota sabang nomorberikut nama barang jasa volume harga jumlah ruang lingkup satuan spesifikasi satuan harga ket. pekerjaan rp. (terbilang) demikian untuk dimaklumi dan terima rmintaan penawaran kop tpk nomor . (tempat tgl bin tahun) lampiran: kepada perihal pemberitahuan yth sehubungan dengan akan melee tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga. surat penawaran tersebut dialamatkan kepada. selaku tim pengelola kegiatan dengan ketentuan sebagi berikut: surat penawaran buat rangkap (tiga) asli bermaterai rp10. (sepuluh ribu rupiah) dan harus sudah kami terima tanggal . surat penawaran dihampiri: daftar penawaran harga termasuk pajak, baterai dan jasa pengadaan foto copy surat izin usaha perdagang: ketua tim pengelola keuchik gampong.nawaran harga kop penyediaan barang jasa nomor . (tempat tgl bin tahun) lampiran: kepada yth perihal penawaran harga ketua tim pengelola kegiatan . menanggapi surat pemerintahan penawaran dari ketua tim pengelola kegiatan.hee) dengan rincian sebagai mana terlampir, dan foto copy nomor pokok wajib pajak npp) demikian surat penawaran harga kami buat untuk dipergunakan seperti nya. direktur pimpinan pemilikdaftar rincian harga barang jasa kop penyediaandirektur pimpinan pemilik, wali kota sabang, ttd nazaruddin lampiran vii peraturan wali kota sabang nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa gampong contoh undangan negosiasi atau tawar menawar harga kop tpk nomor . (tempat tgl bin tahun) lampiran kepada yth perihal penawaran harga panen di menanggapi surat penawaran harga saudara nomor . tanggal. hal penawaran harga, bersama ini kami sampaikan hal hal sebagyang dimaksud kami mengharap kehadiran saudara besok pada: hari nananaaaan tanggal jam tempat acara demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. mengetahui: ketua tim pengolah keuchik gampongvklarifikasi dan negosiasi berita acara kalsifikasi dan negosiasi nomor . pekerjaan: pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . pada pukul . dengan mengambil tempat dis. menyambut baik dan mengucapkan terima(.) termasuk beban pajak dan biaya materaiajukan penyedia barang jasa dari. sebesar rp. (.) mejadi sebesar rp. (.) termasuk beban pajak dan bea selanjutnya penyediaan barang jasa dari.volume satuan harga harga barang jasa satuan aan aan aan jumlah a sama ini dalam bentuk surat pertanian d. demikian berita acara ini dibuat rangkap (dua) masing masing,setujuan penawaran kop tpk nomor . (tempat tgl bin tahun) lampiran kepada yth perihal persetujuan penawaran harga kanan nana akan nana aan berdasarkan surat saudara nomor., tanggal., hal penawaran harga dan berdasarkan berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor .atas, diminta kehadiran saudara besok pada: hari tanggal pukul tempat acara penandatanganan surat perjanjian adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir, demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. mengetahui ketua tim pengelola kegiatan keuchik gampong selaku knanananananananananaaananjanjian perjanjian nomor :. pada hari ini. tanggal. bulan. tahun. bertempat ., kami yang bertanda tangan bawah ini: nama jabatan: ruang lingkup pekerjaan ruang lingkup pekerjaan dal(ee) termasuk pajak dan biay untuk penyelesaian pekerjaan sebagai mana dimaksud dalam pihak kedua berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktu perhitungan sebelumnya. apabila . apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada maka para pihak terbatii.i (ee). ketentuan penutup perjanjian ini dibuat rangka (dua) masing masing pihak kedua pihak pertamanyerahan hasil pekerjaan kop penyedia barang jasa nomor . (tempat tgl bin tahun) lampiran kepada yth perihal penyerahan hasil pekerjaan ketua tim pengelola kegiatan . berdasarkan surat perjanjian nomor: . tanggal ., maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan . telah selesai, dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan ., untuk dapat diteliti sesuai dengan spesifikasi teknis. demikian atas perhatian kerjasamanya diucapkan terima kasih direktur pimpinan pemilik, wali kota sabang, ttd nazaruddin lampiran xlitian hasil pekerjaan berita acara kalsifikasi dan negosiasi nomor: sala. pekerjaan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . pada pukul .ee.tempat didirektur pimpinan pemilik, ketua tim pengelola kegiatan, keuchik gampong . selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan gampong wali kota sabang, ttd nazaruddin lampiran xmbayaran berita acara pembayaran nomor: . pada hari ini . tanggal. bulan . tahun. bertempat ., telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan . atara nama jabatan ketua tim pengelola kegiatan . telah membayar untuk pekerjaan . kepada pihak kedua sebesar rp.ssatakkk.anxivrimaan hasil pekerjaan berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor: l. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun. bertempat ., telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan . antara nama jabatan ketua tim pengelola kegiataneeeeee. je)laporan pelaksanaan kegiatan kop tpk nomor . (tempat tgl bln tahun) lampiran kepada yth perihal laporan hasil pekerjaan kanan namanya akan nana ana berdasarkan keputusan keuchik gampong . nomor: . tanggal . tahun. tentang pembentukan tim pengelola kegiatan ke. maka dengan ini perlu kami laporkan bahwa kegiatan. telah selesai dilaksanakan pada. adapun dokumen pelaksaan kegiatan., wali kota sabang, ttd nazaruddin lampiran xvserah terima pekerjaan berita acara penerima hasil pekerjaan nomor: . pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bertempat di., telah dilaksanakan penerimaan atas pekerjaan . antara nama jabatan keuchik gampong alamat selanjutnya disebut pihak pertama ii. nama jabatan ketua tim pengelola kegiatanmengetahui ketua tim pengelola keuchik gampong . kegiatan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong knaanaanan nana nan nenek wali kota sabang, ttd nazaruddin |
salinan ina? kia walikota sabang provinsi aceh peraturan wali kota sabang nomor dengan rahmat allah yang maha kuasa wali kota sabang, menimbangtentraman sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat akibat bencana diperlukan adanya bantuan sosial bagi korban bencana, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf perlubagi korban bencana,aceh nomor tahun tentang pemulihan ekonomi pasca bencana, memutuskan:. bab ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan masyarakat.keringan, banjir, angin kencang, hujan badai, gelombang tinggib ii. bab maksud dan tujuan maksud dari peraturan wali kota ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan anggaran belanja sosial tidak langsung yang tidak dapat direncanakan yang bersumber dari apbd sabang. tujuan dari peraturan wali kota ini adalah agar:ekonomi dasar korban bencana dan,. bab iii ruang lingkup dan kriteria bantuanwali kota melalui transfer tunai kepada korban bencandan penguatan ekonomi korban. bagian kedua sarana dan prasarana bangunan tempat tinggal hunian tetap berupa rumah, ruko, penginapan dan atau tempat usaha. bangunan dan fasilitas umum atau sarana prasarana umum, kelompok adat seperti balet adat dan balet nelayan. bagian ketiga . bagian ketiga kerusakan kerugian akibat bencana kondisi rusak ringan dengan kriteria: hancur dan rusaknya sebagian kecil material bangunan. bangunan masih dapat dihuni. kondisi rusak sedang dengan kriteria: ambruk dan runtuhnya sebagian besar material bangunan, rusak dan hilangnya harta benda (terganggunya pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar keluarga) yaitu fasilitas penunjang ekonomi dasar ikut terkena dampak, dan bangunan tidak dapat dihuni. kondisi rusak berat dengan kriteria: musnah dan lenyapnya bangunan akibat bencana, harta benda ikut terkena dampak, sarana fasilitas penunjang ekonomi dasar keluarga korban tidak layak pakai dan perlu mendapat perbaikan, dan bangunan tidak dapat dihuni korban diungsikan sementara, bagian keempat bantuan bahan bangunan rumah bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan dalam bentuk bantuan uang melalui bank pemerintah kepada individu keluargayaitu: seseorang, keluarga, kelompokrumah pemukiman dan tempat usaha,: rusak ringan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tetapi perlu mendapat perbaikan semestinya, rusak. rusak sedang dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perlu mendapat perbaikan selayaknya, cc. rusak berat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perlu dilakukan rehabilitas1. (satu juta rupiah) paling banyak rp5diatas rp5. (lima juta rupiah) paling banyak rp10diatas rp10. (sepuluh juta rupiah) paling banyak rp20. (dua puluh juta rupiah). permohonan bantuan bahan bangunan rumah untuk bencana diajukan oleh pemohon kepada wali kota melalui kepala satuan kerja perangkat kota yang membidangi urusan bencana alam dengan tembusan kepada dinas instansi terkait berupa laporan dan mendapat rekomendasi dari dinas instansi terkait yang menangani bencana kota sabang. laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan seleksi dan penilaian kebutuhan oleh tim penilai yang terdiri dari petugas pelaksana pemerintah kota sabang pada dinas instansi terkait yang menangani bencana. hasil seleksi dan penilaian kebutuhan oleh tim penilai kebutuhan sebagaimana tersebut pada dengan persyaratan:pemilikan rumah, ruko, penginapan dan atau tempat usaha sendiri dari keuchik, danoleh yang bersangkutan dan diketahui oleh keuchik. bagian kelima . bagian kelima bantuanseseorang, keluarga atauyang usahanya ikut menjadi korban, boat perahu nelayan yang mengalami bencana dan terjadi kerusakan dan hilangnyaindeks bantuan penguatan ekonomi korban paling sedikit rp2. (dua juta rupiah) dan paling banyak (sepuluh juta rupiah) per kepaladisalurkan langsung kepada keluarga melalui rekening keluarga korban bencanpemohon kepada wali kota sabang. wali kota menunjuk satuan kerja perangkat kota terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan dari pemohon serta menyampaikan rekomendasi kepada wali kota. permohonan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan: identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat,, dan permohonan harus disertai surat keterangan kurang mampu dari keuchik setempat. bab iv. bab prosedur bantuan sosial pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada anggota kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. bab pelaporan dan pertanggungjawabatuan kerja perangkat kota terkait.bank penerima bantuan sosialsatuan kerja perangkat kota yang membidangisalinan liar walikota sabang provinsi acehdalam rangka melakukan penilaian risiko perlu diatur pedoman pengelolaan risiko diperaturan wali kota sabang nomor tahun tentang penilaian risiko,sabang, satuan kerja perangkat kota selanjutnya disingkat kpk adalah unsur pembantu wali kota dan dprk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, inspektorat kota sabang yang selanjutnya disebut inspektorat adalah kpk, unitkota dan kpk, risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran kpkkpkkpk yang selanjutnya disingkat renstra kpk adalah dokumen perencanaan kpkd, rencana kerja dan anggaran kpknggaran pendapatan dan belanja kota. . peraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat seluruh pegawai pada kota sabang untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah kotakota. bab pengelolaan risiko pengelolaan risiko pemerintah kota dilakukan atas tujuan strategis pemerintah kota, tujuan strategis kpkkot.emerintah kotakota. sekretaris daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah kotakotakota dan kpkkota. dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah kota dan cc. kepala dinas kpkkotakota, membuat kota, unit pemilik risiko tingkat eselon ii, unit pemilik risiko tingkat eselon iii dan eselon iv. unit pemilik risiko tingkat pemerintah kotakota, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko tingkat pemerintah kotakotkpk masing masing, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko tingkat unit eselon pada kpkkpk.kotkota, tujuan strategis entitas kpk, dan cc. tujuan operasional kegiatan kpk. penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah kotkpk sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra kpk atau segera setelah diselesaikannya renstra kpk. penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) kpk sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan rka kpk atau segera setelah diselesaikannya rka kpk. proses kota, konteks strategis entitas kpk, dan konteks operasional (kegiatan). tujuan dalam konteks strategis pemerintah kota ditetapkan berdasarkan tujuan strategis pemerintah kota sebagaimana tercantum dalam dokumen rpm. tujuan dalam konteks strategis entitas kpk ditetapkan berdasarkan tujuan strategis kpk sebagaimana tercantum dalam dokumen renstra kpkkpkcc.kota yang meliputi tujuan strategis pemerintah kota, tujuan strategis entitas kpk, dan tujuan operasional kegiatan kpkkotakpk pejabat eselon ii, kepala bagian kepala bidang pejabat eselon ii, kepala seksi kepala sub bagian kepala sub bidang pejabat eselon sesuai dengan ruang lingkup dan . dan kewenangannya. pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah kotakotakota, penilaian risiko strategis entitas kpk, dan penilaian risiko operasional kpk. laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh uprkota dikoordinasikan oleh upr pemerintah kota, sedangkan untuk tingkat strategis kpk dan tingkat operasional kpks daerah. pedoman pengelolaan risiko lingkungan pemerintah kota sabkotasabangabang dilakukan atas tujuan strategis pemerintah kota, tujuan strategis entitas kpk, dan tujuan pada tingkat kegiatan operasional kpk. pengelolaan risiko strategis pemerintah kota pengelolaan risiko strategis pemerintah kota bertujuan mengendalikan risiko risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah kota yang tertuang dalam dokumen rpm. pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah kota dilakukan oleh kepala daerah bersama wakil kepala daerah, dibantu oleh kepala kpk kpk pengelolaan risiko strategis kpk bertujuan mengendalikan risiko risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis kpk yang tertuang dalam dokumen renstra kpk. pengelolaan risiko strategis kpk dilakukan oleh masing masing pimpinan kpkiv. pengelolaan risiko operasional kpk pengelolaan risiko operasional kpk bertujuan mengendalikan risiko risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan . kegiatan utama kpk yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan kpk, seperti penetapan kinerja kpk perkins, dan rencana kerja kpk senja dan atau rkd). pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat kpk dilakukan oleh masing masing pimpinan kpk bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai upr tingkat eselon dan upr tingkat eselon iii dan eselokotaerintah kota skala probabilitas risiko agar diuraikan skala probabilitas risiko yang digunakan oleh pemerintah kota skala nilai risiko agar diuraikan skala nilai risiko yang digunakan oleh pemerintah kotajemen pengelolaan pelaksana pengelolaan pemda risiko| risiko kebijakan tahun tahunan sekda selaku penilaian risiko sebelum penyusunan koordinator tahunan rpm risiko upr pemda daftar risiko tahunan strategis kepala daerah dan rtp berjalan pemda dan kepala strategis rpm kpk kpk) pemda ditetapkanisiko rtp strategis renstra kpk renstra kpk entitas) kpk sekda selaku entitas) kpk satu tahun koordinator sebelum upr tingkat es. rpm es. kepala tahunan kpk kpk dan berjalan kabar kabid rpm kpk) ditetapkan januari mei . a52 |.$o januari mei penyusunan arahan dan komite pengelolaan dokumen tahun rkd dan kebijakan risiko arahan dan senja kpk penilaian risiko kebijakan tahunan penilaian risiko tahunan agustus penyusunan penyusunan kepala kpk daftar risiko september rka kpk risiko unit pemilik rtp operasional penetapan operasional risiko tingkat es.| kpk rencana kpk kpk sasaran pagu anggaran per kegiatan oktober penyusunan pengomunikasi kepala kpk perbaikan rtp tahun rapid, risiko dan komite kpop perda apbd rtp, pengelolaan risiko nobulan penyusunan upr tingkat komunikasi november penyusunan atau revisi pemda, tingkat finalisasi data desember rancangan kpop eselon risiko dan rtp tahun dpa kpk, pengomunikasi| dan dan perubahan sekda selaku penetapan kpop koordinator dpa kpk januari pelaksanaan penyusunan komite kpop desember apbd atau pengelolaan risiko tahun penyempurnaan upr tingkat kpop tindak pemda, tingkat lanjut rtp) eselon dan pelaksanaan komite bukti kpop pengelolaan risiko| pelaksanaan kepala kpk kpop|pop yang (triwulanan, dibangun tahunan, tahunankpk kpkilis dan dimutakhirkan setiap tahun agustus september . agustus penyusunan revi dan kepala daerah daftar risiko dan september rka kpk pemutakhiran sekda selaku rtp strategis penetapan risiko strategis| koordinator entitas) kpk rencana entitas) kpk unit pemilik sasaran pagu| catatan: risiko tingkat anggaran per risiko strategis es. kepala kegiatan) (entitas) kpk kpk kpk dan akan dirilis kabar kabid dan kpk) dimutakhirkan setiap tahun januari pelaporan pelaporan kepala daerah laporan februari tahun| keuangan pengelolaan kepala kpk pengelolaan x41api| laporan evaluasi maret tahun pengelolaan daerah) pengelolaan risiko oleh api risiko penilaian kepala daerah laporan mayoritas spip kepala kpk penilaian inspektorat mayoritas spip api) daerah iii. pengelolaan risiko pemerintah kota struktur pengelolaan risiko struktur pengelolaan risiko pemerintah kota sabang adalah sebagai berikut: struktur pengelolaan risiko pemerintah kota sabang penanggung jawab bupati walikota komite pengelolaan k n nnnnonnnononon.op tk. pemda koordinator penyelenggaraan unit pemilik risiko tk. eselon2 asisten sek uri yang ditunjuk untpemilikrisikotk eselon2 unt pemilik tk. eselon2 dies opd daerah unt perlu tengan senang sarana dota been risiko sekda tk. eselon3 .,| so) pera maan struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut: agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan risiko dan tanggung jawab wewenangnya. penanggung jawab, koordinator penyelenggaraan, unit .sabang dengan tahapan sebagai berikut: pengendalian interkota, terinci sebagai berikut:. menyusun rencana rtpkotakota kota sabang, ttd nazaruddin |
lia walikota sabang provinsi aceh peraturan wali kota sabang nomor tahun tentang petunjuk operasional bantuan sosial untuk pendamping pasien rujukan dari keluarga miskin dengan rahmat allah yang maha kuasa wali kota sabang, menimbang bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien tidak mampu yang mendapat rujukan pelayanan kesehatan dari dokter rumah sakit umum daerah, rumah sakit angkatan laut lilipory dan puskesmas kota sabang kota sabang, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial untuk belanja bantuan sosial: bahwa peraturan wali kota, wali kota keluarga miskin belum cukup mengatur tentang operasional bantuan sosial untuk pendamping pasien rujukan dari keluarga miskdari keluarga miskinrujukan dari keluarga miskin kota dan satuan kerja perangkat kota. wali kota adalah wali .ntuan sosial sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan (satu) kali untuk pasien yang sama dalam (satu) tahu.tanda penduduk pendamping pasien yang mengajukan permohonan, surat kuasa apabila pendamping luar kartu keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasien, dan fotokopi nomor rekening bank pemohonjaminan kesehatan orang tua, fotokopi kartu tanda penduduk pendamping pasien yang mengajukan permohonan, dan fotokopi nomor rekening bank pemohon. persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan masing masing dibuat dalam rangkap (tiga kota guna mendapatkan disposisi. disposisi . disposisi sebagaimana dimaksud pada selain diberikan oleh wali kota dapat pula diberikan oleh wakil wali kota dan sekretaris daerah kotanomor rekening bank pemohon. besaran bantuan sosial diberikan sebesar rp700. (tujuh ratus ribu rupiah). bantuan sosial untuk pendamping pasien dalam keadaan tertentu dapat digunakan sebagai biaya operasional transportasi laut rumah sakit rujukan. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah keadaan kegawatdaruratan yang mengancam jiwa pasien. bantuan sosial untuk pendamping pasien dalam keadaan tertentu dapat diberikan paling banyak sebesar rp5. (lima juta rupiah).dengan kemampuanoperasional untuk pendamping pasien rujukan dari keluarga miskin sabang, . j.iii. kepada: lampiran (satu) berkas yth. bapak wali kota perihal permohonan bantuan sosial yang bertanda tangan bawah ini: nama tempat tgl lahir jenis kelamin lk pr pekerjaan alamat mewakili keluarga pasien dari saudara i . yang sakit berobat pada tanggal . dan dirujuk . dengan ini mengajukan permohonan bantuan dana untuk dapat membantu biaya hidup dan transportasi keluarga pasien yang memiliki kartu jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dana bantuan dalam rangka mendampingi pengobatan pasien rujukan pelayanan kesehatan. untuk kelengkapan administrasi, bersama ini turut kami lampirkan: surat keterangan miskin dari keuchik setempat yang menerangkan keuangan keluarga pasien, fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang memuat nama pasien, rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter kota sabang, fotokopi kartu tanda penduduk pendamping (yang mengajukan permohonan), fotokopi buku rekening bank yang aktif. demikian permohonan ini kami sampaikan kepada bapak atas bantuannyakami ucapkan terima kasih. pemohon, wali kota sabang, ttd nazaruddin |
aya wali kota sabang provinsi aceh peraturan wali kota sabang nomor tahun tentang pedoman penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa kota sabang dengan rahmat allah yang maha kuasa wali kota sabang, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia guna mendukung pembangunan daerah perlu peningkatan motivasi kepada mahasiswa agar lebih berprestasi dengan memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kota sabang, bahwa untuk efektifitas penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa kota sabang perlu diatur pedoman penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa kotapindai dengan cam scanner rrrrwrssswswsrwswswswswswswmemutuskan: kota dan perangkat daerah kota. wali kota adalah wali kota sabang. wakil wali kota adalah wakil wali mahasiswa adalah mahasiswa penduduk kota sabang yang sedang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi. institut. dipindai dengan cam scanner institut pemerintahan dalam negeri adalah pendidikan tinggi kepamongprajaan lingkungan kementerian dalam negeri republik indonesia. kedokteran adalah pendidikan spesialis tentang kesehatan masyarakat lingkungan kementerian kesehatan republik indonesia. bantuan pendidikan bagi mahasiswa kot kota ini meliputi: sasaran, persyaratan, informasi, seleksi: penyaluran: jangka waktu, monitoring dan evaluasi, pengembalian dana, dan sumber biaya. bab iii maksud dan tujuan (l) maksud diberikan batuan pendidikan kepada mahasiswa untuk meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa kota sabang. tujuan diberikan bantuan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kota sabang. bab sasaran bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa berprestasi akademik baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta pada jenjang pendidikan: diploma tiga, diploma empat, cc. strata satu, strata dua, dan strata tiga. dipindai dengan cam scanner ce. strata tiga. praja institut pemerintahan dalam negeri, dan dokter spesialis. bab persyaratan untuk memperoleh bantuan pendidikan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut: aktif sebagai mahasiswa, memiliki ktp kota sabang paling kurang (satu) tahun, orang tua wali memilliki e ktp dan serta berdomisili kota sabang, menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi, dan memiliki indeks prestasi kumulatif minimal (dua koma delapan puluh) pada skala (empat) untuk perguruan tinggi yang terakreditasi ipk minimal (tiga koma sepuluh) pada skala (empat) untuk perguruan tinggi yang terakreditasi dan ipk minimal (tiga koma empat puluh) pada skala (empat) untuk perguruan tinggi yang terakreditasi bab informasi informasi umum tentang bantuan pendidikan pemerintah kota sabang diumumkan melalui media cetak dan atau papan pengumuman resmi. bab vii seleksi seleksi calon penerima bantuan pendidikan dilakukan oleh panitia seleksi yang berada bagian keistimewaan aceh sekretariat daerah kota sabang. hasil seleksi penerima bantuan pendidikan ditetapkan melalui keputusan wali kota sabang. bab viii penyaluran bantuan pendidikan disalurkan hanya kepada calon penerima yang telah lulus seleksi. penerima dipindai dengan cam scanner penerima bantuan pendidikan yang telah lulus seleksi dan sedang kuliah (on going) harus menyerahkan surat aktif kuliah. penerima bantuan pendidikan harus melengkapi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana. dana bantuan pendidikan disalurkan setelah pemerintah kota sabang melakukan validasi verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima bantuan pendidikan. besaran bantuan pendidikan untuk mahasiswa ditetapkan oleh wali kota sabang sesuai kemampuan keuangan pemerintah kota sabang. bab jangka waktu jangka waktu pemberian bantuan pendidikan dilakukan untuk (satu) tahun akademik atau (dua) semester tahun ajaran. terhadap program pendidikan dokter spesialis bidang profesi diselesaikan mengikuti jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari perguruan tinggi dan atau lembaga profesi yang berkompeten. bab monitoring dan evaluasi la) pemerintah kota sabang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima bantuan pendidikan. dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan paling kurang (satu) kali dalam setahun. monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara: penilaian terhadap laporan kemajuan pendidikan, visits kunjungan. penilaian " & dipindai dengan cam scanner penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh tim terhadap laporan kemajuan pendidikan yang disampaikan oleh penerima bantuan pendidikan kepada wali kota sabang melalui bagian keistimewaan aceh pada setiap akhir semester. visits kunjungan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan apabila diperlukan. bab pengembalian dana dana bantuan pendidikan yang telah diberikan kepada penerima bantuanftaran, tidak melaksanakan kewajiban akademik sebagaimana mestinya, dan memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan perkembangan akademik. bab xii sumber dana dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa kota sabang bersumber dari apbd sabang dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab xiii ketentuan penutup teknis pelaksanaan penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa kota sabang ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh sekretaris daerah kota sabang. pada saat peraturan wali kota ini diundangkan, maka peraturan wali kota sabang nomor tahun tentang pedoman penyaluran bantuan bagi mahasiswa sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . dipindai dengan cam scanner peraturan wali kota sabsabang dengan penempatannya dalam berita daerah kota sabang. ditetapkan sabang pada tanggal juli nya daa kas nazaruddin st, daan sabang engga juli ag) sekretaris daerah kota sabang, ria, ber kota sabang tahun nomor tea dipindai dengan cam scanner |
salinan tea walikota sabang provinsi acehrta untuk menunjang pelaksanaan administrasi tata naskah dinas lingkungan pemerintah kota sabang perlu menetapkan peraturan wali kota sabang tentang petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas elektronik lingkungan pemerintah wali kota sabang nomor tahun tentang tata naskah dinas pemerintah kota sabang, memutuskan:satuan kerja perangkat kota selanjutnya disingkat kpkkota. suratkota sabang.tae pembuatan surat dengan menggunakan template borangtext editor yang disediakan pada sistem ende, tanpa harus membuka aplikasi lain. penyelenggaraan pelayanan publik penyelenggaraan pelayanan publik yaitu proses legalisasi berkas pelayanan perizinan maupun nonperizinan menggunakan tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang. berkas pelayanan perizinan maupun nonperizinan yang siap ditanda tangani akan kirimkan secara digital kepada user dengan hak akses yang sesuai dengan pejabat berwenang untuk proses legalisasi. berkas yang sudah legalisasi akan tersimpan dalam basis data dan diteruskan kepada instansi untuk diserahkan kepada masyarakat. penelusuran dokumenmaupun surat keluar secara elektronik dan memastikan korespondensi diproses dengan benar. agenda harian pimpinan agenda harian pimpinan merupakan jadwal kerja pimpinan yang dicatat secara elektronik. sistem ende dilengkapi dengan fasilitas agenda harian pimpinan dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap pimpinan khususnya dalam merencanakan dan memantau pelaksanaan tugas tugas kedinasan. agenda harian pimpinan akan tersimpan dalam basis data database. fasilitas pencetakan aplikasi ende menyediakan fasilitas pencetakan data sesuai kebutuhan harian mingguan bulanan tahunan, sebagai berikut: rekap data surat masuk, rekap data surat keluar, rekap data agenda harian pimpinanalur kerja sistem tata naskah dinas elektronik sistem ende menyediakan beberapa alur kerja sebagai berikut: surat. surat keluar usaha pengolah unit penandatangan pengolah surat pembuatan mana konsep surat surat konsep surat akhir konsep surat gambar alur surat keluar sistem tata naskah dinas elektronik penjelasan gambar alur surat keluar sistem tata naskah dinas elektronik adalah sebagai berikut: unit pengolah harus menentukan jenis surat keluar terlebih dahulu untuk pemilihan template borang acuan naskah dinas, unit pengolah membuat konsep surat dengan mengisikan data kedalam kolom yang tersedia dan meng upload lampiran jika ada, setelah pembuatan konsep surat selesai, unit pengolah mengajukan konsep surat atasan. data konsep secara otomatis disimpan kedalam database sebagai draft dengan nomor agenda yang sudah ada secara otomatis, draft surat keluar kemudian diajukan atasan langsung unit pengolah, disini atasan langsung bertugas melakukan proses pengecekan draft surat keluar apabila ada kesalahan, maka akan dikembalikan unit pengolah surat untuk kemudian benarkan, draft surat keluar yang sudah verifikasi diajukan pejabat penandatanganan surat untuk proses verifikasi akhir dan pengesahan atau legalisasi draft surat keluar, draft surat yang diajukan dibedakan berdasarkan jenis surat keluar, yaitu: surat keluar internal: draft surat internal yang diajukan berupa draft digital dari hasil persetujuan atasan langsung unit pengolah surat. surat keluar eksternal: draft surat internal yang diajukan berupa hasil print out draft surat keluar dari hasil persetujuan atasan langsung unit pengolah surat. proses verifikasi akhir dilakukan oleh pejabat penandatanganan surat, apabila terdapat koreksi draft surat akan kembalikan unit pengolah surat untuk kemudian benarkan, draft surat keluar yang sudah melalui proses verifikasi akhir kemudian tanda tangani oleh pejabat penandatanganan surat, penandatanganan surat keluar internal dapat dilakukan secara langsung melalui sistem berupa tanda tangan elektronik sedangkan . sedangkan penandatanganan surat keluar eksternal dilakukan dengan tanda tangan basah. surat keluar internal secara otomatis disimpan dalam database agenda surat keluar oleh sistem, sedangkan surat keluar eksternal perlu dilakukan pemindaian dan pengunggahan surat keluar yang sudah tandatangani dan kemudian simpan kedalam database agenda surat keluar eksternal. il. setelah surat keluar diagendakan kemudian surat keluar dikirim alamat tujuan surat keluar, surat keluar internal dikirim langsung kepada operator instansi yang sudah ditentukan, sedangkan surat keluar eksternal dikirimkan secara manual. surat masuk dalam tata naskah dinas terdapat (dua) surat masuk, yaitu surat masuk dan disposisi. alur kerja surat masuk pada aplikasi ende sebagai berikut: pejabat tujuan surat pada aplikasi disposisi scanning disposisi tanggapan gambar alur surat masuk sistem tata naskah dinas elektronik penjelasan gambar alur surat masuk sistem tata naskah dinas elektronik adalah sebagai berikut: surat masuk diterima oleh bagian tata usaha. surat yang masuk melalui bagian tata usahascanningsoftcopyartinya tidak tersimpan komputer lokal penggunaende sebagai berikut: disposisi disposisi disposisi gambar alur disposisi sistem tata naskah dinas elektronik penjelasan gambar alur disposisi sistem tata naskah dinas elektronikdalam basis data yang terpusat secara otomatis melengkapi disposisi ini dengan dokumesecara terus menerus sampai disetujui olehlegislasi . legislasi berkas pelayanan publik berkas pelayanan publik adalah berkas perizinan maupun nonperizinan yang diajukan oleh masyarakat melalui aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi lingkungan pemerintah kota sabang. alur kerja legalisasi berkas layanan publik pada aplikasi ende sebagai berikut masyarakat pejabat berwenang r gambar alur legislasi berkas pelayanan publik melalui sistem tata naskah dinas elektronik penjelasan alur berkas pelayanan publik melalui sistem tata naskah dinas elektronik adalah sebagai berikut: masyarakat mengakses aplikasi pelayanan publik smart kampung, dan aplikasi perizinan kota sabang. masyarakat melakukan pengisian form yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan berkas yang diajukan. cc. aplikasi pelayanan publik akan memproses pemohon berkas yang diajukan oleh masyarakat, ketika semua proses telah terlewati. sistem ende akan menerima berkas pelayanan yang siap untuk penandatanganan. berkas layanan publik akan diajukan kepada pejabat yang memiliki kewenangan tentang pelayanan tersebut. pejabat penanggung jawab dapat melakukan approval dokumen. dokumen yang telah approve secara otomatis terdapat tanda tangan elektronik berupa or code yang telah diakui keabsahannya. berkas yang telah approve kemudian akan dikirimkan pemohon melalui aplikasi pelayanan publikkomputer merupakan suatu sistem jaringan berbasis local area network disingkat lan atau jejaring nirkabel wireless network yang terkoneksi dan dapat mengakses aplikasi yang terdapat pada server. komputer induk . komputer klien dan atau android phoneinstansi lingkungan pemerintahan kota sabang. cc mengatur kewenangan setiap pengguna, antara lain tanggal penerimaan surat, nomor, tanggal dan hal surat, tujuan surat pengguna tujuan surat, nama dan alamat pengirim surat, kecepatan tanggapan: amat segera, segera, penting, rahasia:(dua) alternatif, yaitu: pemindaian scanninghardcoresoftcopy, dan tidak bersifat rahasia dan sangatrahasiarsetujuan konsep surat cc. pembuatan agenda surat keluar penomoran otomatis distribusi surat keluar setelah surat keluar diagendakan selanjutnya distribusi bagian tata usaha instansi yang telah ditentukan berdasarkan tujuan pengiriman surat. pemindaian scanning surat cek nomor surat keluar yang telah dilengkapi dengan tanda tangan dan cap disimpan dengan cara pemindaian scanningabangendecc. penggunaan template dalam pembuatan konsep surat dalam pembuatan konsep surat, template borang akan secara otomatis terintegrasi berdasarkan jenis surat yang pilih sehingga . sehingga proses pembuatan konsep surat dapat langsung dikerjakan melalui sistem tanpa menggunakan aplikasi editor teks penyunting text editorlegislasi berkas pelayanan publik aplikasi ende dilengkapi dengan fitur pengesahan atau legalisasi berkas pelayanan publik. berkas perizinan dan nonperizinan yang sudah verifikasi melalui aplikasi pelayanan publik akan diteruskan pengguna sistem ende yang memiliki hak akses pengesahan berkas pelayanan publik. berkas yang sudah approve secara otomatis menampilkan tanda tangan elektronik berupa or code yang telah diakui keabsahannyautentikasian dilakukan dengan menggunakan pengecekan nama pengguna dan kata kunci passwordautentikasicharta. pencatatan log aktifpurge delete.kota sabangende tidak dapat digunakan, misalnya pemadaman arus listrik dan koneksi terputus atau tidak layak digunakan jaringan kurang baguskota sabang. bab pengelola sistem pengelola tata naskah dinas elektronik: pengelola substansi sistem ende adalah bagian umum sekretariat daerah kota sabang, pengelola infrastruktur dan jaringan komputer sistem ende adalah dinas komunikasi informatika dan persandian kota sabdatabase dalam hal ini adalah bagian umum sekretariat daerah kota sab, pemeliharaan hardware dilakukan oleh masing masing pengguna sistem ende pada unit organisasi unit kerja yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan bagian umum sekretariat daerah kota sabang, dalam setiap perubahan untuk, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: jika pada saat tertentu terjadi gangguan teknis berkaitan dengan jaringan ende, operator staf tata usaha dapat menghubungi administrator ende, dalam hal terjadi pergantian pimpinan pengguna ende dan menghendaki perubahan format lembar disposisi, operator staf tata usaha dapat menghubungi administrator sistem ende. bab vbagi para pejabat dan pegawai pada setiap instansi lingkungan pemerintahan kota sabang. manfaatende. selain itu dapat tercapai keterpaduan kelancaran, komunikasi, kemudahan, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ende sesuai dengan keperluan masing masing unit kerja lingkungan pemerintah kota sabang. wali kota sabang, nazaruddin tata naskah dinas elektronikinformasi manajemen tata perbuatan adalah aplikasi tata naskah dinas dengan sistem komputerisasi online berbasis web application yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat akses dimana saja dan kapan saja (localhost intranet maupun website internet). aplikasi ende adalah aplikasi dirancang untuk menangani pengolahan surat dan dipergunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pengguna surat dan pengelola arsip bagi lembaga negara. template borang acuan adalah sebuah dokumen atau file yang memiliki format preset, digunakan sebagai titik awal untuk aplikasi tertentu sehingga format tidak harus diciptakan kembali setiap kali digunakan. administrator ende adalah petugas yang bertanggung jawab dalam memelihara jaringan (kelancaran, konfigurasi, dan pemeliharaan sistem aplikasi). pengguna ende adalah orang yang menggunakan mengakses aplikasi operator ende adalah bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan aplikasi. bab ruang lingkup peraturan wali kota ini mengatur tata naskah dinas elektronik lingkungan pemerintah kota sabang dalam bentuk dan susunan surat. tata naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota, petunjuk pelaksanaan ende lingkungan pemerintah kota sabang sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran keputusan wali kota ini. bab iii pelaksanaan petunjuk pelaksanaan ende lingkungan pemerintah kota sabang sebagaimana dimaksud dalam meliputi: desain sistem: spesifikasi sistem, cc. pengelola sistem, penerapan . penerapan ende lingkungan pemerintah kota sabang sebagaimana dimaksud pada menggunakan aplikasi yang disiapkan, dikembangkan dan dikelola oleh kpk lingkup pemerintah kota sabang yang membidangi urusan teknologi informasi. naskah dinas elektronik dianggap valid apabila terdapat tanda tangan elektronik yang diikuti dengan nama penanda tangan dan nomor induk pegawai nomor induk aparatur pemerintah penandatangan. naskah dinas yang ditujukan kepada instansi luar pemerintah kota sabang berupa cetak salinan. petunjuk pelaksanaan ende sebagaimana dimaksud dalam dapat tidak dilaksanakan dalam kondisi tertentu. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada kondisi yang disebabkan adanya gangguan jaringan dan pemeliharaan perangkat lunak keras. pelaksanaan ende lingkungan pemerintah kota sabang dikoordinasikan oleh tim pengelola ende yang ditetapkan oleh wali kota. tugas tim pengelola ende sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: melakukan pembinaan penyelenggaraan ende dan melaporkan secara periodik terselenggaranya ende kepada wali kota sabang, memberikan pengarahan terhadap para penanggungjawab dan operator ende untuk melaksanakan tugasnya, cc. mengawasi dan bertanggungjawab terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh operator dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan operator, mengkompilasi data sebagai bahan pelaporan ende secara berkala, dan menyiapkan konsep laporan tindak lanjut disposisi, melaksanakan pengisian data naskah dinas maupun informasi tindaklanjut atas disposisi pimpinan bab pendahuluan latar belakang dalam rangka menunjang tugas umum penyelenggaraan pemerintahan pemerintah kota sabangkota sabang lingkungan pemerintah kota sabangkota sabang. maksud dan tujuan maksudkota sabang. tujuan tujuan pedoman pelaksanaan ende adalah: efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan koordinasi pemerintah kota sabang, tercapainya tertib administrasi pemerintah,, terwujudnya percepatan pemerintahan elektronik (e government),. efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan tata naskah dinas, kemudahan pelacakan keberadaan dan status naskah dinas, tidak ada riabang tentang tata naskah dinas lingkungan pemerintah kota sabang, media perekaman naskah dinas elektronik: fisik dan atau digital, penanganan surat masuk dan surat keluar,, manajemen template borang acuan atau template management pembuatan konsep surat menggunakan template borang acuan berdasarkan peraturan wali kota sabang nomor tahun tentang tata naskah dinas lingkungan pemerintah kota sabang, pengesahan dan autentikasi, meliputi, pemeriksaan dan persetujuan improvement userid dan password tanda tangan dan cap elektronik. tanda tangan elektronik yang digunakan merupakan tanda tangan elektronik yang sudah disertifikasi oleh balai sertifikasi elektronik disingkat badan siber dan sandi negara disingkat bssn berbentuk quick response code atau or code yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, pengamanan meliputi:alam rangka penerapan ende yang produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman, dan efisien, diperlukan desain sistem ende. desain sistem aplikasi ende yang diadopsi pemerintah kota sabang disesuaikan dengan alur kerja business process tata naskah dinas lingkungan pemerintah kota sabangframework architecture yang sifatnya terbuka open source dan menstandarkan international organization for standardization disingkat iso atau organisasi standar internasionalyaitu hardware dan softwaresoftware dan hardware sistem aplikasi ende yang dikembangkan lingkungan pemerintah kota sabang merupakan implementasi tata kelola surat dinas manual sistem digital komputer. implementasi aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan arsitektur kerangka kerja yang open source dan berorientasi . berorientasi objek sebagai landasan arsitektur aplikasi. dengan arsitektur kerangka kerja yang open source, aplikasi dimungkinkan untuk dilakukan penambahan fungsi lain. komponen aplikasi lainnya dalam arsitektur aplikasi ini tampilkan dalam gambar bawah ini. server database aplikasi ende web server gambar komponen arsitektur hardware dan software aplikasi tata naskah dinas elektronik penjelasan detail gambar komponen arsitektur hardware dan softwaredisingkat mvc yanguser friendly, fasilitas penanganan web services dan generator telah tersedia, danisingkat dms yang sudah diclient dengan menggunakan hyper text transfer protocol disingkat http, yaitu protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi client server, dapat melayani permintaan data statik, cc.. mesin server aplikasi data: mesin server yang memiliki performa terbaikerver scalable yang mudah untuk melayani dan mengelola aplikasi mission critical. arsitektur sistem tata naskah dinas elektroniksecara umum, arsitektur ende dapat digambarkan sebagai berikut: iis jensen enam seen: a.a lada gambar arsitektur sistem tata naskah dinas elektronik penjelasan gambar arsitektur sistem tata naskah dinas elektronik adalah sebagai berikut: komputer induk server databasetiap perangkat komputer atau android phone yang terhubung jaringan intranet internet. petugas melakukan pemindaian scanningende bilamana sudah didaftarkan autentikasi terlebih dahulu aplikasi tersebutinstansi pemerintah kota sabang.scanning fisik dokumen surat masuk, kemudian semua data yang telah input akan tersimpan dalam basis data database surat masuk. agenda surat keluar surat keluar eksternal adalah surat yang ditandatangani olehkota sabangscanning fisik dokumen surat keluar yang sudah ditanda tangani, selanjutnya semua data yang telah input akan tersimpan dalam basis data databaseantar instansi dan unit organisasi unit kerja lingkungan pemerintah kota sabang dengan penjelasan sebagai berikut: agenda surat masuk surat masuk internal adalah naskah dinas yang diterimak setiap instansi dan semua data agenda surat masuk tersimpan dalam basis data database ende dan dapat langsung distribusikan melalui sistem ende. agenda surat keluar surat keluar adalah naskah dinas yang dikirimdatabase dan dapat langsung distribusikan melalui sistem ende. disposisi. |
salinan liapembangunan kawasan perdesaan kota sabang dengan rahmat allah yang maha kuasa wali kota sabang, menimbang bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong, pemerintah kota dapat melakukan pembangunan kawasan perdesaan kota sabang berdasarkan pendekatan pembangunan yang partisipatif, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan undang undang nomor tahun tentang desa, perlu disusun pedoman penyelenggaran rencana pembangunan kawasan perdesaanwali kota tentang pedoman penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan kota tentang pedoman penyelenggaraan pembangunan kawasan pedesaan, sekretaris beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas penyelenggaraan pemerintah gampong. pembangunanawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama peningkatan ekonomi masyarakat melalui pertanian dan pariwisata melalui pendekatan partisipatif. rencana pembangunan kawasan perdesaan selanjutnya disingkatgampong, selanjutnya disingkat rpm gampong adalah dokumen rencana pembangunan gampong untuk periode (enam) tahurovinsi aceh yang ditetapkan dengan peraturan gubernursabang. anggaran pendapatan dan belanja gampong, selanjutnya disebut apbd adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong. badan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya disebut bappeda adalah perangkat kota sabang yang membidangi urusan perencanaan pembangunan kota sabanggampong yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat .dan kerjasama antar gampong selanjutnya disingkat bag adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar gampong untuk membantu keuchik dalam melaksanakan kerja sama antar gampong. pendamping kawasan perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi gampong. bab prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan kota sabangkota sabkota sabang kota sabang. bab iii penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan kota sabang penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan kota sabang meliputi: pengusulan kawasan perdesaan, penetapan .ota sabang kawasan perdesaan kota sabang diusulkan oleh beberapa gampong atau diprakarsai oleh wali kota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat gampong. pengusulan kawasan perdesaan kota sabang sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh pihak ketiga. kawasan perdesaan kota sabang yang diusulkan oleh beberapa gampongkota sabang yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada disepakati oleh keuchikkota sabang sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada wali kota. kawasan perdesaan kota sabang yang diprakarsai oleh wali kota sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan keuchikkota sabang penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan kota sabang memperhatikan rtrw kota sabang dan rpm kota sabang terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan. kawasan perdesaan kota sabang sebagaimana dimaksud pada memiliki rpp yang disusun oleh kpop kota dan kawasan. rpp. program pembangunan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kegiatan prioritas tahunan. rpp setidak tidaknya memuat: isu strategis kawasan perdesaan kota sabang, tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan kota sabang, strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan kota sabang, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan kota sabang, indikator capaian kegiatan, dan kebutuhan pendanaan. mekanisme penyusunan rpp sebagai berikut: wali kota memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan kota sabang melalui kpop kota dan kawasan, dan kpop kota dan kawasan dalam melakukan proses penyusunan rpp dapat dibantu oleh pihak ketiga. kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan kota sabang merupakan bagian dari suatu kota yang terdiri dari beberapa gampongkota sabang memperhatikan: kegiatan pertanian dan kelautan, potensi pariwisatakota pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan kota merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan kota yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang .kota bersumber dari: apbn, apa), cc. apbd, apbd, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. pembangunan kawasan perdesaan kota dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kota yang ditunjuk oleh wali kota berdasarkan masukan dari kpop kota dan atau pemerintah gampong. penunjukan oleh wali kota sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kpop kota. pembangunan kawasan perdesaan kota dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kota yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari apbn, apa, dan atau apbd. pembangunan kawasan perdesaan kota dilaksanakan oleh pemerintah gampong dalam hal pendanaan berasal dari apbd. wali kota dapat menunjuk satuan kerja perangkat kota yang terkait atau pemerintah gampong untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan kota dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. wali kota dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan kota harus mengacu pada rpp. pembangunan kawasan perdesaan kota diarahkan untuk: mempercepat akselerasi pembangunan antar gampong dalam satu kawasan, peningkatan status indeks pembangunan gampong, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan masyarakat kawasan perdesaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. bagian keempat pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan kota pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan kota dilakukan berbasis gampong dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam rpp. pelaksana . pelaksana pembangunan kawasan perdesaan kota melaporkan kinerja kepada wali kotappeda melaporkan hasil evaluasidalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya. wali kota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada kepada kpop aceh. bab kelembagaan kpop dibentuk pada tingkat kota dan tingkatota sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari unsur kepala satuan kerja perangkat kota terkait yang diketuai oleh sekretaris daerah dan ditetapkan dengan keputusan wali kota. kpop kawasan sebagaimana dimaksud dalam diketuai oleh kepala bappeda dan terdiri dari unsur kepala satuan kerja perangkat kota terkait, camat, keuchik, kepala bag dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. kpop kota sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk: melakukan supervisi, sosialisasi keputusan dirjen, dan memotivasi pembangunan kawasan perdesaan kota sabang kepada bag, camat, dan gampong. dapat melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan kota. memfasilitasi . memfasilitasi pengusulan pembangunan kawasan perdesaan kota. melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan perdesaan kota. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan kota. mengoordinasikan penyusunan rpp. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan kota dalam hal kewenangan penunjukkan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh wali kota. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan kota atas dasar laporan kpop kawasan yang telah dilakukan verifikasi. pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan kepada kpop aceh dengan tembusan kpop pusat. kpop kawasan sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk: melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan kota. menyusun rpp bersama sama dengan kpop kota. melaksanakan rpp dalam hal ditunjuk oleh wali kota kpop kota. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan kota yang ditujukan kepada kpop kota. jumlah keanggotaan kpop kota disesuaikan dengan kebutuhan dan atau kondisi kota. kpop kota danota dan kawasan dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, dan memfasilitasi dan membimbing gampongiatur dalam keputusan wali kota. dengan berlakunya peraturan wali kota ini, maka peraturan wali kota sabang nomor tahun tentang rencana pembangunan kawasan perdesaan berbasis pengembangan pariwisata . pariwisata berita daerah kota sabangsalinan 2in3 liar walikota sabang provinsi acehregional kota saba kota sabang nomor tahun, memutuskan: menetapkan: peraturan wali kota tentang standar harga satuan regional kota sabang tahun anggaran bab ketentuan umum standar harga satuan regional kota sabang tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran ii, lampiran iii dan lampiran peraturan wali kota inilainnya. . standar harga satuan regional kota sabang sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai harga satuan untuk penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kota sabang tahun anggaran dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional kota sabangetentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri mempedomani peraturan wali kota sabangsatuan honorarium honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pengguna anggaran (pa) nilai pagu dana s.d. retoodboooooo. hero1. nilai pagu dana atas rp100. s.d. rp1. rp250. nilai pagu dana atas rp250. s.d. rp1. rp500. sana tanam rp500. s.d. rp1. rp1. s|diakss are3. rp25. nilai pagu dana atas rp25. s.d. rp3. rp50. nilai pagu dana atas rp50. s.d. rp3. rp75. nilai pagu dana atas rp75. s.d. rp4. rp100. nilai pagu dana atas rp100. s.d. rp4. rp250. nilai kuasa pengguna anggaran (kpa) nilai pagu dana s.d. rp100. rp840. nilai pagu dana diatas rp100. s d rp250. rp1. nilai pagu dana atas rp250. s.d. rp500. rp1. nilai pagu dana atas rp500. s.d. rp1. rp1. nilai pagu dana atas rp1. s.d. rp2. rp1. nilai pagu dana atas rp2. s.d. rp5. rp2. nilai pagu dana atas rp5. s.d. rp10. rp2. nilai pagu dana atas rp10. s.d. rp25. rp2. nilai pagu dana atas rp25. s.d. rp50. rp3. nilai pagu dana atas rp50. s.d. rp75. rp3. nilai. nilai pagu dana ataspejabat pelaksana teknis kegiatan (ppt) nilai pagu dana s.d. rp100. rp1. nilai pagu dana atas rp100. s.d. rp1. rp250. nilai pagu dana atas rp250. s.d. rp1. rp500. nilai pagu dana atas rp500. s.d. rp1. rp1. nilai pagu dana atas2. rp25. nilai. nilai pagu dana atas rp25. s.d. rp3. rp50. rp50. s.d. rp3. rp75.sal reaitbooonamiodaa ressinooooo rp750. nilai pagu dana atas keraikboomamioosa restanooo0o rp1. nilai pagu dana atas sol reididoosoooondaa |aerasooono pejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja perangkat kota (ppk kpk) nilai pagu dana s.d. keibodboooodo resooooo00 nilai pagu dana atas rp100. s.d. rp480. rp250. nilai pagu dana atas rp250. s.d. rp570. rp500. nilai pagu dana atas rp500. s.d. rp660. rp1. nilai pagu dana atas rp1. s.d. rp770. rp2. rp2. s.d. rp880. rp5. nilai pagu dana atas rp5. s.d. rp10. rp990. nilai. nilai pagu dana atas isl redikbaootandosa. |rerasnooooo rp25. rp25. s.d. rp1. rp50. rp50. s.d. rp1. rp75. nilai pagu dana atas rp75. s.d. rp2. rp100. nilai pagu dana atas rp100. s.d. rp2. rp250. nilai pagu dana atas rp250. s.d. rp2. rp500. nilai pagu dana atas rp500. s.d. rp3. rp750. rp750. s.d. rp3. rp1. nilai pagu dana atas sol rediiatoooodoo |press2000n0n pembantu pejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja perangkat kota (pembantu ppk kpk) nilai pagu dana s.d. rmioodboooooo poso0000 nilai pagu dana atas rp100. s.d. rp288. rp250. nilai pagu dana atas rp250. s.d. rp342. rp500. nilai pagu dana atas rp500. s.d. rp396. rp1. rp1. s.d. rp462. rp2. nilai pagu dana atas rp2. s.d. rp5. rp528. nilai . nilai pagu dana atas rp5. s.d. rp594. rp10. snake emas rp10. s.d. rp750. rp25. aaaa manca rp25. s.d. rp912250. nilai pagu dana atas rp250. s.d. rp1. rp500. aghasae jeroan rp500. s.d. rp1. rp750. sabet (mma rp750. s.d. rp2. rp1. nilai pagu dana atas sol reidifoosoooonato | re2ssn00000 bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan nilai pagu dana s.d. keioodhoooooo creator0o00 s|asbes masa rp100. s.d. rp420. rp250. saba mes rp250. s.d. rp500. rp500. nilai pagu dana atas rp500. s.d. rp570. rp1. nilai pagu dana atas rp1. s.d. rp670. rp2. nilai pagu dana atas rp2. s.d. rp770. rp5. nilai . nilai pagu dana atas rp5. s.d. rp860. rp10. snake are rp10. s.d. rp1. rp25. aaaa jerman rp25. s.d. rp1100. s.d. rp2. rp250. nilai pagu dana atas rp250. s.d. rp2. rp500. |anhasae danamon rp500. s.d. rp2. rp750. abstain (atom rp750. s.d. rp3. rp1. nilai pagu dana atas sel reidifoosoooonato re8s000000 pembantu bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara penerimaan nilai pagu dana s.d. kmioodboooooo rr2o400000 nilai pagu dana atas rp100. s.d. rp252. rp250. nilai pagu dana atas rp250. s.d. rp300. rp500. sjasaser mena rp500. s.d. rp342. rp1. nilai pagu dana atas rp1. s.d. rp2. rp402. nilai. nilai pagu dana atas rp2. s.d. rp462. rp5. assad seo rp5. s.d. rp516. rp10. sesaat memo rp10. s.d. rp654. rp25. nilai pagu dana atas rp25. s.d. rp792. rp50. nilai pagu dana atas rp50. s.d. rp930. rp75. nilai pagu dana atas aan mama rp100. nilai pagu dana atas rp250. pers tanam rp250. s.d. rp1. rp500. asas jalanan rp500. s.d. rp1. rp750. nilai pagu dana atas rp750. s.d. rp1. rp1. nilai pagu dana atas saj raldilusooooooo reason0no bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu nilai pagu dana s.d. rmioodboooooo re2c0o0000 nilai pagu dana atas rp100. s.d. rp310. rp250. sss woo rp250. s.d. rp370. rp500. nilai pagu dana atas rp500. s.d. rp1. rp430. nilai. nilai pagu dana atas rp1. s.d. rp500. rp2. saat mms rp2. s.d. rp570. rp5. naan mes rp5. s.d. rp640. rp10. nilai pagu dana atas rp10. s.d. rp810. rp25. nilai pagu dana atas rp25. s.d. rp980. rp50. nilai pagu dana atas mma rp75. nilai pagu dana atas pat masa rp100. angsa jerman rp100. s.d. rp1. rp250. erb ftoowao rp250. s.d. rp1. rp500. nilai pagu dana atas rp500. s.d. rp2. rp750. nilai pagu dana atas rp750. s.d. rp2. rp1. nilai pagu dana atas jal riidilbotoooatito) rrasoooonan honorarium pengurus dan pengurus barang pembantu reioodboooooo rp100. pengurus rp215: pengurus barang pembantu rp65. nilai pagu dana atas rp100. s.d. rp250. pengurus rp252: pengurus barang pembantu rp102. nilai. jamiomsa rp250. s.d. rp500. pengurus rp290 pengurus barang pembantu rp140. sjmadiaamasa rp500. s.d. rp1. pengurus rp327 pengurus barang pembantu rp177. omidihaotaomaa rp1. s.d. rp2. pengurus rp365: pengurus barang pembantu rp215. |ome bihaotomaa rp2. s.d. rp5. pengurus rp402: pengurus barang pembantu rp252 . . . rp5. s.d. rp10. pengurus rp440 pengurus barang pembantu rp290. |omisamtermsa rp10. s.d. rp25. mengarah rp477 pengurus barang pembantu rp327. |omattihamsaraosa rp25. s.d. rp50. negara s15 pengurus barang pembantu rp365. mattihambanaosa rp50. s.d. rp75. mengarah rp352: pengurus barang pembantu rp402. mstitomdngora rp75. s.d. rp100. tengara rp390. do) prius barang pembantu rp440. nilai. rp100. s.d. rp250. pengurus rp627. pengurus barang pembantu rp477. s|aaa rp250. s.d. rp500. pengurus rp665. pengurus barang pembantu rp313. sama rp500. s.d. rp750. pengurus rp702. pengurus barang pembantu rp352 . . rp750. s.d. rp1. pengurus rp740. pengurus barang pembantu rp390. reidotovovooooooo rp1. pengurus r5777800200 pengurus barang pembantu rp627. panitia pemeriksa pengadaan barang unit (ppb unit) kem rp300 sekretaris rp380 anggota rp250000, honorarium pembantu ppt, pengawas lapangan dan pembantu administrasi rp100. (emban pbk rp303 pengawas lapangan rp252. pembantu administrasi rp202. . . . rp100. s.d. rp250. pembantu . pembantu ppt ' ' | rp363. pengawas lapangan rp302. pembantu administrasi rp242. rp250. s.d. rp500. pembantu ppt ' ' | rp423. pengawas lapangan rp352. pembantu administrasi rp282. rp500. s.d. rp1. pembantu ppt ' ' | rp483. pengawas lapangan rp402. pembantu administrasi rp322. sjesssa rp1. s.d. rp2. membantu per rp373 pengawas lapangan rp477. pembantu administrasi rp382. sjessaa rp2. s.d. rp5. pembantu ppt rp663. pengawas lapangan rp582. pembantu administrasi rp442. nilai pagu dana atas bob rp10. pembantu ppt ' ' rp756. pengawas lapangan rp630. pembantu administrasi rp504. sesame rp10. s.d. rp25. pembantu ppt rp876 pengawas lapangan rp730. pembantu administrasi rp584. sesame rp25. s.d. rp50. pembantu ppt rp996: pengawas lapangan rp830. pembantu administrasi rp664. nilai . nilai pagu dana atas rp50. s.d. rp75. |. pembantu ppt rp1. pengawas lapangan rp930. pembantu administrasi rp744. nilai pagu dana atas rp75. s.d. rp100. |. pembantu ppt rp1. pengawas lapangan rp1. pembantu administrasi rp826. nilai pagu dana atas rp100. s.d. rp250. |. pembantu ppt rp1. pengawas lapangan rp1. pembantu administrasi rp926. nilai pagu dana atas rp250. s.d. rp500. |. pembantu ppt rp1. pengawas lapangan rp1. pembantu administrasi rp1. nilai pagu dana atas rp500. s.d. rp750. pembantu ppt rp1. pengawas lapangan rp1. pembantu administrasi rp1. nilai pagu dana atas rp750. s.d. rp1. pembantu ppt rp1. pengawas lapangan rp1. pembantu administrasi rp1. nilai pagu dana atas rp1. pembantu ppt rp2. pengawas lapangan rp1. pembantu administrasi rp1. keterangan: pa, kpa, ppk, pembantu ppk, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu, pengurus dan penyimpan barang serta panitia pemeriksa pengadaan barang unit. unit ppb unit) masing masing opd dapat diberikan honorarium maksimal (dua belas) bulan. honorarium dibayarkan berdasarkan besaran dana yang dikelola sesuai pagu apbd masing masing opd yang bersangkutan. honorarium bagi pengurus dan penyimpan barang dibayarkan sesuai dengan nilai neraca aset tetap masing masing opd per desember tahun sebelumnya. ppt adalah pejabat yang menduduki eselon iii. kecuali kecamatan surakarta, kecamatan sukajaya, urusan yang membidangi keistimewaan aceh sekretariat maa, sekretariat mpd, sekretariat mpu dan sekretariat baitul mal) dapat dijabat oleh eselon iv. untuk jabatan eselon iii yang kosong dapat ditunjuk ppt dengan keputusan wali kota. honorarium ppt disesuaikan dengan jangka waktu pekerjaan. besaran honorarium ppt dihitung berdasarkan pagu per bidang masing masing opd. pembantu ppt, pembantu administrasi dan pengawas lapangan disesuaikan dengan pagu yang dikelola. seorang pengawas lapangan maksimal mengawasi (tiga) paket dalam satu waktu yang bersamaan, jika paket pekerjaan melebihi satu bulan maka honorarium pengawas lapangan dihitung sampai dengan bulan berikutnya, dan pengawasan pekerjaan dalam waktu bersamaan tetap dihitung dalam bulan yang sama. honorarium pejabatrp680. keterangan:.honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang jasa (konstruksi) nilai pagu pengadaan sampai dengan rp200. rp680. nilai pagu pengadaan atas rp200. s.d. rp850. rp500. nilai. nilai pagu pengadaan atas rp500. s.d. rp1. rp1. eeb |aroma rp1. s.d. rp1. rp2. bse ajar2. rp25. nilai pagu pengadaan atas rp25. s.d. rp2. rp50. nilai pagu pengadaan atas rp50. rp2. s.d. rp75. maan jason rp75. s.d. rp3. rp100. beban (roman rp100. s.d. rp3. rp250. nilai pagu pengadaan atas rp250. s.d. rp4reidifoosoooonato| ressenoo000 honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi) nilai pagu pengadaan sampai semen dewa nilai pagu pengadaan atas rp200. s.d. rp500. rp760. nilai. nilai pagu pengadaan atas rp500. s.d. rp920. rp1. bebas |pemasar rp1. s.d. rp1. rp2. ebb jeroan1. rp25. nilai pagu pengadaan atas rp25. s.d. rp2. rp50. nilai pagu pengadaan atas rp50. s.d. rp2. rp75. sana usman rp75. s.d. rp2. rp100. nilai pagu pengadaan atas rp100. s.d. rp3. rp250. nilai pagu pengadaan atas rp250. s.d. rp3akmamamaitiita waotomovo honorarium. honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang jasa untuk jasa konsultansi jasa lainnya (non konstruksi) nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. rp450. rp50. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi atas rp50. s.d. rp450. rp100. nilai pagu pengadaan jasa lainnya rp450. s.d. rp100. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas rp100. s.d. rp480. rp250. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya rp600. atas rp250. s.d. rp500. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya rp720. atas rp500. s.d. pre rp1. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya rp910. atas rp1. s.d. rp2. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya rp1. atas rp2. s.d. rp5. nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya rp1. atas rp5. s.d. rp10. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya rp1. atas rp10. s.d. rp25. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas rp25. rp1. s.d. rp50. nilai. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya rp1. atas rp50. s.d. rp75. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas rp75. rp2. s.d. rp100. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas rp100. rp2. s.d. rp250. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas rp250. rp2. s.d. rp500. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas rp500. rp3. s.d. rp750. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas rp750. rp3. s.d. rp1. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya rp3. atas rp1. keteranganjelasan:jokes rpi000. sekretaris staf pendukung rp750. keterangan honorarium ini dibayarkan apabila perangkat ukpga adalah pejabat fungsional. pejabat . pejabat panitia penerima hasil pekerjaan pejabat penerima hasil pekerjaan dengan nilai paket pengadaan rp10. rp250. s d rp200. panitia penerima hasil pekerjaan nilai pagu pengadaan rp200. s.d rp450. rp500. nilai pagu pengadaan rp500. s.d rp550. rp1. nilai pagu pengadaan rp1. s.d rp650. rp2. nilai pagu pengadaan rp2. s.d rp750. rp5. nilai pagu pengadaan atas rp5. atau lebih rp850. keterangan: pejabat penerima hasil pekerjaan dengan nilai paket pengadaan maksimum orang panitia penerima hasil pekerjaan maksimum orang tim teknis peneliti kontrak tim teknis peneliti kontrak rp350. keterangan: maksimum ora. disetarakan disetarakan pejabat eselon iii keteranganota penyelenggara atau masyarakat, atauotaketerangan:ota penyelenggara, atau moderator . b.moderator berasal darihonorarium pembawa acara keterangan:. pimpinan anggota dprk dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat kota dan atau masyarakat. honorarium panitia penanggung jawab rp450. ketua wakil ketua rp400. rp300. anggota rp300. keterangrp1. penanggung jawab rp1 ketua rp1. wakilkes0. owakaikema rp600. sekretaris rp500. anggota rp500. keterangan:kotanjelasan: mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud atas adalah klasifikasi dengan kriteria pemerintah kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau . atau sama dengan rp20. (dua puluh juta rupiah))antar satuan kerja perangkat kotaketerangan:a.ota. honorarium rp1. penanganan bantuan hukum jasa penanganan perkara bidang hukum perdata dan tahun rp50. tun operasional tim kuasa hukum perkara pendaftaran gugatan eksekusi rp5. penyampaian memori banding, kasasi dan perkara rp3. pengambilan putusan rp500. penyuluhan hukum kegiatan rp60. keterangan:rp130. fotografer . sekretariat other rp150. halaman keterangan:co. sekretariat ter rp150. halaman keterangan:pengelola website web. aan pemberat ikan potnoonon halaman keterangan:kotaanggaran pemerintah daerah honorarium tim anggaran pemerintah daerah danoeembia rp3: pengarah rp3 ketua rp2 cas wafat kena rp2 sekretaris rp1 anggota rp1 honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah ketua rp1. sekretaris rp900. anggota rp600. honorarium lainnya forum koordinasi pimpinan daerah kota sabang da5 orkopimda rp3: rorkopimda plus rp2. kelompok pakar dan tenaga ahli dprk sabang kelompok aam imam honorarium kelompok kerja saber pungli pemerintah kota sabang ketua unit rp250. sekretaris rp200. anggota rp175. honorarium tim satgas sapu bersih pungutan liar pemerintah kota sabang penanggungjawab rp375. ketua rp280. wakil tema rp22. sekretaris rp200. bidang operasi rp178. bidang logistik rp175. bidang administrasi rp178. bidang keuangan rp175. bidang data dan informasi rp175. keterangan: honorarium dibayarkan selama (dua belas) bulan. honorarium tim penguji kompetensi seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah kota sabang keterangan: dibayarkan per kegiatan. honorarium tim seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah kota sabang wakil. ketua rp17. wakil ketua rp15. rp12. keterangan: dibayarkan per kegiatan. tim pelaksana penelitian kota sabang penanggungjawab rp4. ketua peneliti rp3. anggota peneliti rp3. asisten peneliti rp2. tenaga administrasi rp2. |. tenaga survey surveyor rp500. tenaga fasilitator lapangan (tfl) tenaga fasilitator rp2. juru bicara lingkungan pemerintahan kota sabang kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian tenaga ahli instruktur narasumber jasa untuk pihak paket rp60. ketiga jasa auditor) honorarium tenaga ahli narasumber instruktur city fasilitator cf) penyusunan dokumen strategi sanitasi kota bulan rp5. ssk) tim. tim seleksi penerimaan calon asn pemerintah kota sabang admin span (ppp) rp1. verifikator span (bpr) rp450. operator helpdesk ppp) rp350. operator call center( ppp) rp300. pengawas ujian cat (ppp) rp300. rektor utama cat(ppp) rp300. dana berbagi sharing) ujian eeeeee wooootoo umum tim administrasi dan verifikator span penilai aset milik pemerintah kota sabang dea bangunan s d persil unit gam penilai bangunan s d persil unit gam penilai objek tanah dan atau persil unit. koordinator . rea unit) mim pentas unit) sim mentah atas unit) tim penilai: abad pera ampar ter unit) tera alasan per unit) jmpenlah (oo barangtnventariss merias koordinator rp3o.oo0.o0 ketua kind rp90. mekpemka rp7200000 objek s a200 tim . ma koordinator rp140 ketua print) rp140. jam rpt1s. onger says00 koordinator rp190 ketua print) rp190. tam rio400000 |oaobiektebih dari300 koordinator rp240 ketua print) rp240. jam rp209. jasa pelaksanaan administrasi pelayanan jkn operator operator bio smp orang tahun rp1 operator dapodik disdik rp200. operator pkb disdik rp200 operator zonasi disdik rp200 hits operator mekanik rp200 admin sirup rp500000, his. operator sekolah rp200 honorarium . honorarium rohaniawan rp400. keterangan:insentif honorarium upah non pns insentif dokter spesialis (non pns) dokter spesialis bedah rp30. dokter spesialis kebidanan rp30. dan kandungan dokter spesialis penyakit rp27. dalam dokter spesialis anak rp27. dokter spesialis anestesi rp30. dokter spesialis jantung rp27. dokter spesialis mata rp27. dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan rp27. tht) dokter spesialis saraf rp25. dokter spesialis paru rp25. li. dokter spesialis patologi rp15. klinik dokter spesialis patologi rp15. anatomi dokter spesialis rehabilitasi dokter gigi spesialis rp18. lainnya keterangan: insentif ini diberikan kepada dokter non pns yang dikontrak sesuai dengan tipe rumah sakit dan sesuai dengan kebutuhan atau mendesak yang ditetapkan oleh wali kota. insentif . insentif dokter spesialis dalam program wajib kerja dokter spesialis wds semua bidang rp15. keilmuan) keterangan: wds yang dibutuhkan dan ditetapkan oleh wali kota. insentif dokter umum dokter umum non pns .0b rp5. keterangan: sesuai kebutuhan dokter rsu dan puskesmas yang ditetapkan oleh wali kota. honorarium tenaga honorer tenaga honorer umum) rp1. tenaga honorer paramedis) rp1. ajudan supir pimpinan |. rp1. petugas pendopo supir bus pool parpol rp1. petugas will hibah wh) komandan regu rp1. wakil komandan regu rp1. anggota rp1. keterangan: pemberian honorarium dibayarkan berdasarkan kehadiran (absensi). apabila tidak masuk kantor tanpa keterangan satu hari penuh akan dilakukan pemotongan sebesar rp50. (lima puluh ribu rupiah) per hari. khusus parpol tidak diberikan lagi ekstra voting. ajudan adalah ajudan wali kota, wakil wali kota, pimpinan dprk, sekda dan asisten. petugas pendopo, supir bus, pool pada sekretariat daerah. honorarium penyuluh non pegawai negeri sipil sta rp2. di. di dii diri sarjana terapan rp2. strata satu s1) rp2. strata dua s2) .0b rp2. strata tiga s3) .0b rp3. keterangan:dengan ketentuan: lulusan sekolah lanjutan tingkat atas sta) diberikan sesuai upah minimum setempat, lulusan di dii dih sarjana terapan diberikan paling banyak seratus empat belas persen) dari upah minimum setempat, lulusan sarjana s1) diberikan paling banyak seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum setempat, lulusan master s2) diberikan paling banyak seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum setempat, dan lulusan doktor s3) diberikan paling banyak seratus lima puluh persen) dari upah minimum setempat. honorarium tenaga honorer umum pada dinas pendidikan dan kebudayaan guru bantu unicef rp1. guru akta plus luar negeri rp1. malaysia) guru baca tulis our'an bto) |ob rp1. honorarium tenaga harian berdasarkan kontrak perjanjian kerja tenaga harian hari kerja rp39. tenaga harian hari kerja rp47. tenaga harian ajudan rp48. pimpinan tenaga kebersihan jalan rp93. hari kerja tenaga kebersihan hari rp43. kerja tenaga kebersihan hari rp53. kerja tenaga pengawas kebersihan jalan hari kerja rp123. tenaga pemadam kebakaran rp48. hari kerja tenaga . tenaga pemadam kebakaran rp55. hari kerja tenaga supir pimpinan rp63. guru bantu rp1. guru akta plus luar negeri rp1. malaysia) guru baca tulis our'an bto) rp1. pengelola sertifikat kilometer rp1. petugas pemungut tiket masuk kawasan wisata kota rp1. sabang petugas juru pemelihara situs dan peninggalan rp700. sejarah keterangan: jumlah tenaga harian disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. pimpinan adalah wali kota, wakil wali kota dan sekretaris daerah, pimpinan dprk. honorarium petugas speed boat non pns juru mudi rp2. teknisi mesin rp1 abk max orang) rp1. pengamanan tertutup (patut) dan pengamanan terbuka (paska) patut wali kota dan wakil paska sekretariat dprk dan upah petugas teknis peracunan anjing liar non pns petugas teknis peracunan rp200. anjing liar upah . .11upah petugas pada dinas kesehatan dan keluarga berencana (non pns) penyemprotan logging sarang nyamuk malaria dan demam berdarah) petugas logging pengasapan demam berdarah) rp40. menetralisir racun petugas logging pengasapan rp35. demam berdarah) petugas setempat untuk pengawasan logging rp40. pengasapan demam berdarah) menetralisir racun petugas setempat logging rp35. pengasapan demam berdarah petugas penyemprotan menetralisir racun petugas penyemprotan rumah rp35. malaria) petugas setempat untuk pengawasan penyemprotan rp40. rumah malaria) menetralisir racun petugas setempat untuk penyemprotan rumah rp35. malaria) petugas logging fokus rp40. menetralisir petugas logging fokus rp35. petugas setempat untuk rp40. pengawasan logging focus menetralisir racun petugas setempat untuk pengawasan rp35. logging focus upah petugas juru malaria rp200. lingkungan upah petugas pemasangan lampu jalan dan pemangkasan pohon non pns petugas lampu jalan rp500. petugas pemangkasan pohon rp1. pembantu . retangkasantohan rp30000000 tim asistensi wali kota untuk percepatan pembangunan mamaavata #gambar tim penjaringan penyaringan bawaslu pokmaswas kota sabang non pns ketua rp300. pendamping lapangan rp250. operator alat selam rp500. keterangan: pendamping lapangan maksimal (satu) orang setiap (dua) pokmaswas. honorarium pendamping lapangan dibayarkan selama (tiga) bulan. honorarium kelembagaan panglima laot kota sabang non pns panglima laot kota sabang rp300. pengin kom rp25000000 keterangan: pendamping kelembagaan panglima laot kota (satu) orang. honorarium pendamping kelembagaan panglima laot kota dibayarkan (tiga) bulan. honorarium . honorarium pendampingan kegiatan pengembangan pangan lestari (p2l) dak non fisik penyuluh pertanian lapangan rp350. insentif petugas truk sampah non pns pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan supir truk sampah non pns) rp500. kernet truk sampah non pns) rp500. honorarium petugas lla dishub kota sabang untuk pelayanan penertiban lalu lintas jaga pagi anak sekolah non pns petugas lla dishub rp25. data center kominfo (non pns) administrator system server data center kota sabang rp850. helpdesk data center kota rp550. sabang anggota tim pengelola data center kota sabang rp700. tim pengelola teknologi informasi dan komunikasi (titik) kota sabang penanggung jawab rp1. wakil penanggung jawab rp750. anggota ios rp525. honorarium . honorarium penyiar radio pemda penyiar rp500. upah tukang, pembersihan lahan, pengolahan lahan dan penanaman rumput, pemupukan tanaman pertanian perkebunan dan petugas teknis instalasi jaringan air pipa lahan templat bango non pns see jum jaringan air pipa lahan rp100. templat bango mandor rp118. tukang kayu cat rp131 laden tukang kayu cat ' ) rp88. honorarium petugas teknis pengendalian hewan pembawa rabies dan hama babi kota sabang hewan(non pns) keran rp200.ooo00 petugas . petugas operator program keluarga harapan pkh non pns petugas operator pkh rp200. petugas piket posko siaga bencana non pns ketua regu piket rp60. rp50. petugas pemutakhiran data kependudukan non pns upah petugas pemutakhiran data kependudukan rp10. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga non pns petugas pengasuh orang terlantar terdampar rp200. petugas jaga orang terlantar terdampar rp200. pekerja sosial pesos) rp200. honorarium perangkat mukim umum mukim rp1 sekretaris mukim rp1. tuha peut mukim rp400. seksi seksi sekretariat mukim rp300. honorarium forkopimcam biokimia rp350. anggota forkopimcam rp300. honorarium . .32honorarium tim unit khusus penanganan pengaduan masyarakat penanggungjawab rp375. ketua rp250. sekretaris rp200. anggota rp175. pendidikan daerah khusus perbatasan bagi siswa kota sabang insentif imam, muazin dan khatam mesjid babussalam insentiflmam besar ' | rp1. insentifimam rawat rp800. insentif muazin rp700. insentif khatam rp700. honorarium petugas pendistribusian pemungut pbb p2 gampong petugas gampong rp200 keterangan: maksimal (dua) orang petugas setiap gampong. penjaga kapal monitoring sumber daya kelautan dan perikanan non pns penjaga kapal rp300 jasa petugas pengawas perangkat komunikasi repeater milik pemerintah see seven komunikasi repeater milik rp210. pemerintah kota sabang honorarium ujian tingkat pendidikan dasar penyusun atau pembuat naskah bahan ujian pengawas ujian rp240. pemeriksa hasil ujian siswa rp5. men mata ujian pd. honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan menengah penyusun atau pembuat naskah bahan ujian pengawas ujian rp270. pemeriksa hasil ujian siswa rp7.per soal tingkat butir rp100. provinsi kabupaten kota keterangan: honorarium penulisan butir soal tingkat. honorarium penulis ijazah, pengawas ujian dan honorarium kepanitiaan pengawas uan: dinas pendidikan kota sabang): subrayon: opdaksamadi seram pelaksana sekolah: honorarium telaah butir soal tingkat provinsi kabupaten kota soal pendidikan dan pelatihan (diklat) honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) honorarium pengajar yang perangkat daerah penyelenggara honorarium . honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah ojp rp200. penyelenggara honorarium penyusunan per modul diklatketerangan:ota penyelenggara atau masyarakat, berasal dari dalam satuan kerja perangkat kota .bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dalam orang prov. aceh) tahun rp55. dokter spesialis dalam orang pulau sumatera, diluar rp60. pnp tahun provinsi aceh dokter spesialis luar pulau orang rp75. sumatera, tahun prov aceh) orang tahun luar prov aceh) orang p30. tahun keterangan: bantuan biaya pendidikan sudah termasuk biaya spp selama (satu) tahun. untuk pendidikan bantuan biaya pendidikan maksimal (dua) tahun. bantuan biaya pendidikan diberikan khusus untuk spesialis yang dibutuhkan sesuai tipe rumah sakit. diklat struktural diklat kepemimpinan tingkat biaya orang lontaan ketentuan spd disesuaikan dengan standar perjalanan dinas diklat. diklat kepemimpinan tingkat iii biaya orang ketentuan spd disesuaikan dengan standar perjalanan dinas diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah kota sabang (pim iv, dan pra jabatan) honorarium tenaga akademisi narasumber penceramah| benchmarking rp200. disisi rp200. membahas utama penguji rp150. mentor rp150. d000 pelatih coach) rp160. rp160. pendamping penceramah ojp rp75. narasumber pengajar penyusun naskah bahan rp200. tayang evaluation pembelajaran rp100. rp150. tenaga kesehatan rp100. pembina coach) rp100. rp100. benchmarking: sesuai standar per pendamping paud spd standar per wi pengajar sesuai standar narasumber spd direktur angkatan rp2. spd sesuai kunjungan visits dengan lokasi kunjungan rp1. tim out bond uang. uang saku peserta rp50. rp150. pemeriksa ujian rp700. pembuat naskah ujian rp1. biaya kontribusi pelatihan dasar (latar) cons lingkungan pemerintah kota sabang per orang biaya kontribusi untuk pendidikan dan pelatihan bintik atau sejenisnya rp5 keterangan: biaya kontribusi dibayarkan untuk kegiatan yang diselenggarakan secara resmi oleh instansi pemerintah. biaya kontribusi belanja diklat kepemimpinan pim rp30. pim iii rp27. pim rp27. belanja kursus, sosialisasi dan bimbingan teknis ppn biaya kontribusi pelatihan calon ppn pola rp21. biaya kontribusi pelatihan calon atasan ppn pola rp18. biaya kontribusi pelatihan asisten penyidik rp3. biaya. biaya kontribusi pelatihan rp8. intelijen uang saku peserta diklat uang saku peserta diklat rp240. intelijen biaya kontribusi latar biaya |.op rp9. tim tenaga ahli narasumber instruktur pengadaan cons tim materi pembekalan dan rp250. orientasi petugas instruktur baris berbaris pembekalan dan rp250. orientasi petugas instruktur senam pembekalan dan orientasi rp250. pelaksanaan kegiatan kegiatan hari besar islam penceramah nasional rp50. penceramah luar sabang dalam provinsi aceh rp6. penceramah kota sabang rp3. halah our'an dari internasional kegiatan kegiatan rp40. maulid khatib luar sabang dalam provinsi aceh rp6. khatib dalam kota kegiatan rp3. sabang khatib cadangan dalam imam luar sabang dalam provinsi aceh rp1. imam cadangan dalam grup kesenian malam ceramah maulid rp12. grup zikir selawat rp6. tenaga ahli juri qasidah kegiatan| rp5. gambus juri. juri ahli dalil kuadrat grup dalil luar sabang dalam provinsi aceh rp6. sup dalil dalam kota kegiatan| rp6. sabang tayangan epos maulid raya kota sabang kegiatan rp6. media cetak, rri dan siaran keliling rp1. pembaca tarbiyah keliling rp500. kegiatan haji pembaca selawat nabi rp500. pembaca sari tilawah rp200. rp150. tenaga pengamanan rp100. jasa kebersihan rp100. koordinator dewan juri rp500. rp300 sekretaris dewan juri rp250. anggota juri rp200. bingung faroe kepada jamaah haji yang orang rp150. peusijuk jasa petugas peusijuk per jamaah haji orang rp150. dekorasi mobil hias peserta pawai takbir kota grup rp1. sabang dekorasi mobil hias kafilah mto kota sabang kegiatan rp18. tingkat provinsi aceh penginapan mto banda aceh kamar rp200. sewa aula mto kuah beulangong maulid belang rp3. bahan peralatan peusijuk rp1. transport peserta dalil jasa penampilan drum band islami muharram rp2. transport peserta lomba pawai dalam grup rp500. rangka hari hari besar transport peserta grup lomba pawai dalam rp500. rangka hari hari besar transportasi . transportasi peserta cerdas cermat tingkat sekolah rp1. provinsi aceh transportasi peserta orang pembinaan kelembagaan rp25. hari tilawatil our'an bingung faroe tim safari ramadan tempat rp2. masjid meunasah kontribusi mto tingkat kegiatan| rp70. provinsi aceh kontribusi mok tingkat kegiatan| rp45. provinsi aceh kegiatan hari hari besar nasional dan daerah penanggungjawab teknis hut rp3. wakil penanggungjawab teknis hut rp2. anggota pelatih peringatan putri rp1. anggota paskibraka rp1. anggota pasukan gabungan rp500. tni) supir bus group rp1. kegiatan petugas ambulance rp5. kegiatan petugas ambulance untuk kegiatan hari pahlawan group hari bela negara kegiatan rp2. kegiatan hari besar nasional dan daerah lainnya petugas upacara malam group satu peringatan hut kegiatan rp2. petugas upacara group pengukuhan paskibra rp2. peringatan hut petugas upacara penaikan group bendera peringatan hut kegiatan rp4. petugas upacara penurunan group bendera peringatan hut kegiatan rp3. petugas upacara malam group resepsi peringatan hut kegiatan rp1. petugas . petugas upacara remisi group rutan peringatan hut kegiatan rp1. pembina inspektur rp500. upacara pemimpin upacara rp200. petugas kesehatan rp1. koordinator pakaian adat rp100. peserta pakaian adat rp100. peserta pembaca uud rp100. pengibar bendera rp200. pembaca teks rp100. petugas keamanan dan petugas keamanan polres) rp1. kegiatan petugas keamanan satpol grup pp) kegiatan rp1. petugas pengaturan lalu grup lintas jalan dishub) kegiatan rp1. biaya petugas tabur bunga grup hari pahlawan kegiatan rp1. biaya penginapan anggota grup dan pelatih pasti kegiatan rp10. orang biaya voorijder rp1. unit biaya drumben rp2. tampil biaya keyboard grup rp2. tampil grup biaya abad tampil rp3. biaya. biaya selawat badar rp2. tampil biaya petugas penyiapan cinta| rp500. rencana upacara biaya karnaval rp20. biaya santunan kunjungan pasien rawat inap orang rp200. biaya hiburan malam grup rp2. resepsi tampil biaya rias anak paskibraka rp250. biaya pangkas rambut paskibra rp20. biaya obor hut rp2. biaya pengecatan tempat rp3. upacara biaya dokumentasi foto rp500. biaya petugas peliputan rp1. santunan untuk ahli waris orang rp1. pahlawan santunan untuk ahli waris rp300. veteran biaya mobilisasi genset rp2. kegiatan lainnya odorata pengisi acara sanggar grup kota sabang grup rp1. pengisi acara sanggar grup grup rp2. profesional kota sabang pengisi acara sanggar penyambutan tamu kota grup rp1. sabang pengisi acara sanggar grup kota sabang untuk grup rp10. acara provinsi pengisi . ogan rektor grup kota sabang untuk grup rp20. acara nasional sotto grup profesional grade grup rp20. provinsi cor #esarotno0 grup profesional grade grup rp15. provinsi asp erootow grup profesional grade grup rp10. provinsi sektor grup profesional grade grup rp5. provinsi fartostow grup profesional grade grup rp100. nasional jesse eeototow grup profesional grade grup rp50. nasional acara sanggar grup grup rp35. profesional grade nasional ana densotow grup profesional grade grup rp15. nasional pengisi acara sanggar grup tarian musik kolosal grup rp15. grade pengisi acara sanggar gru musik pai grade stub rp10. soma inna smtown acara sanggar grup grup rp8. provinsi dekstop acara sanggar grup grup rp15. nasional stan tom sesat mmm pengiring . pengiring musik rp300. santunan anak yatim rp100. koordinator anak yatim rp200. koordinator juru masak rp350. juru bidang rp100. koordinator juru bidang rp200. asisten penata ahli rp150. petugas kebersihan acara rp150. event pariwisata petugas penjaga acara even pameran pariwisata rp150. putra putri pariwisata dalam acara event rp150. jasa tampilan sanggar grup) grup tampilan teater musik tari tradisi rp3. grup tampilan teater musik tari tradisi grup rp25. kontemporer kolosal) tampilan teater sastra tim kreatif profesional skill: nan juri lokal rp500. narasumber . narasumber workshop rp500. instruktur nasional rp1. pemeran aktor penari pem rp2. musik pelatih instruktur tari, musik, vokal rp6. asisten pelatih rp1. penata artistik lighting, make up, busana, rp3. dekorator, scenery) crew tenaga lapangan rp1. stage manager rp3. show direktor rp8. koordinator talent rp2. liaison officer lo) acara rp2. internasional liaison officer lo) acara rp1. nasional petugas defile rp500. upah kerja tukang masak rp300. pramusaji penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pelatihan, fgd, perlombaan, serta kompetisi, seleksi rp150. rp150. uang saku peserta rp50. transportasi . so. pemimpin lagu kegiatan rp100. pembacaan suci ukuran kegiatan rp200. pemimpin upacara kegiatan rp200. keterangan: uang saku peserta dan uang transportasi peserta hanya dibayarkan kepada non asn atau unsur masyarakat. honorarium dan uang saku pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga pelajar (polda) dan keikutsertaan pada event event lainnya pada dinas pemuda dan olahraga tim validasi atlit: uang saku kontingen pantai ang sakti wang saku pelatihan ate turnamen. turnamen olahraga antar pelajar, peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, pembibitan pembinaan olahragawan berbakat koordinatortapangan ob rp475: petugas lapangan rp230. pelatih kepala rp400. asisten pelatih rp300. pelatih usia dini rp300. dan rekreasi: honorarium instruktur senam rp300. outfit luar kota wangpelaun rp1001000, ang harian att rp30. penginapan rp200. pembinaan olahragawan berbakat on) wanifduri tenaga anti rp1800002001 kegiatan osn, o2sn, fls2n, gsi jenjang dan smp lomba tingkat provinsi penulisan soal rp150. juri pls2n jenjang rp150. petugas. petugas hut kota sabang petugas upacara hut kota paket rp3. sabang petugas acara jalan santai hut kota sabang rp7. petugas kesehatan rp5. petugas keamanan (eksternal) hut kota paket rp10. sabang petugas keamanan internal) hut kota sabang rp3. petugas lla dishub) hut paket rp10. kota sabang petugas keamanan eksternal) jalan santai paket rp1. hut kota sabang petugas peliputan rp1. petugas kebersihan rp1. kegiatan bakti sosial rumah sakit umum jasa dokter operasi jasa paramedis operasi rp150. katarak jasa dokter sunat massal rp600. jasa paramedis sunat rp150. massal jasa dokter kulit dan rp600. kelamin jasa paramedis kulit dan rp150. kelamin insentif pengurus lembaga keistimewaan aceh insentif pengurus majelis permusyawaratan ulama (mpu) kem rp4: wakil ketua rp3. anggota ost rp2. insentif. insentif pengurus badan baitul mal kota sabang kepala ' rp2. kepala bagian rp2. kepala sub bagian rp1. insentif pengurus majelis pendidikan daerah kota sabang boke rp21800. wakil ketua rp2. komisi rp1. insentif pengurus majelis adat aceh kota sabang ketua rp2. wakil ketua rp2. ketua bidang rp1. cai anggota rp1. keterangan: diberikan kepada pengurus yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya. bagi pengurus yang menduduki jabatan rangkap pada beberapa lembaga keistimewaan pemerintah kota sabang mpu, maa, mpd dan baitul mal) hanya diperbolehkan mengambil salah satu honorarium yang menguntungkan. paket seminar kit biaya jasa iuran kontribusi jasa pengambilan pengumpulan pengangkutan sampah pengangkutan sampah bulan pemeriksaan. pemeriksaan rabies rp15. rp4: histopatologi rp36. biaya jpp dan biaya pbb jpp tipe rp30. jpp tipe rp50. jpp tipe iii rp75. jpp tipe rp100. pajak bumi dan bangunan milik pemko sabang rp99. belanja jasa kontribusi asosiasi quran wajib keanggotaan tahun rp2. seksi quran wajib keanggotaan tahun rp20. afeksi biaya notaris rp6001000, biaya sampling dan pengujian sampel rp16 biaya analisa morfologi dan hidrologi rp30. pembuatan. pembuatan dokumen, biaya sampling dan pengujian, biaya penanaman, biaya pemeliharaan gatot pengujian sampel limbah b3: parameter018 sampel rp1 parameter uji: sampel rp1 parameter sampel rp2. pengujian sampel air permukaan dan air baku: parameter jio sampel rp1 parameter uji: sampel rp1 parameter uji sampel rp2. baro baya penanaman: jan aan dao ulang aam aman diameter batang rp502000100 aan alasan sambel tiara pengujian sampel udara parameter uji sampel rp1. parameter uji sampel rp2. parameter uji sampel rp3 kajian bambelanan pengujian sampel tanah parameter uji sampel rp1. parameter uji6 sampel rp2. parameter uji11 sampel rp3. ooh menpan aman tanaman rp1200000. penuntutan perpanjangan. perpanjangan surat izin mengemudi orang orang pelayanan pimpinan insentif kepala daerah dan wakil kepala daerah wali kota rp30. wak wati kota rp37 belanja rumah tangga wali kota, wakil wali kota dan sekretaris daerah tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dprk sio) impian dpr rp8: anggota dprk rp7 pelantikan pimpinan dan anggota dprk sabang medical. medical check pimpinan dan anggota dewan medical check pimpinan rp3. dan anggota dewanbiaya perjalanan dinas dalam neger perjalanan dinas, dan biaya swab atau rapid test. satuan .sebagai berikut: tabel uang harian perjalanan dinas biasa rp360. rp370. rp370. kepulauan riau rp370. rp370. sumatera barat 'o ' ' | rp380. rp380. (kampung rp380. bengkulu rp380. bangka belitung rp410. rp370. rp430. dki jakarta rp530. jawa tengah rp370. d.i yogyakarta rp420. rp410. rp480. nusa tenggara barat rp440. nusa tenggara timur rp430. rp380. kalimantan tengah rp360. kalimantan . perjalanan dinas dalam kota sabang yang lebih dari (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. tabel uang harian perjalanan dinas dalam kota (lebih dari jam) tabel uang harian perjalanan dinas tetap pap sma tea provinsi lebih dari jam keterangan: khusus untuk aparat pengawasan pada inspektorat. satuan . satuan biaya tiket pesawat pergi pulang (pp): tabel satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (pp) rp7. rp12. banda aceh bandar rp10. rp10. banda aceh biak ' | rp18. rp12. banda aceh mataram rp10. banda aceh medan rp3. rp10. rp10. rp19. rp9. lampung jakarta . rp14. rp5 rp7. rp4. rp14. rp4. rp7. rp9. rp7. rp4. rp7. rp10. rp16. rp3. rp7. rp5 rp4. pinang perjalanan dinas menggunakan transportasi pesawat udara domestik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: wali kota, wakil wali d.pembiayaan secaral.aksi dari rumah pelabuhan bahan dan bandara maimun saleh pergi pulang bersifat lumpur. biaya taksi dari rumah pelabuhan bahan dan bandara maimun saleh pergi pulang bagi eselon tidak dibayarkan. biaya tiket kapal laut dari pelabuhan bahan pelabuhan ulee lhede pergi pulang dibayarkan berdasarkan harga tiket fatbanda aceh orang kali rp123. sumatera utara orang kali rp232. kepulauan riau orang kali rp137. jambi . gegar serangan rp137. a| sematerasastan orang kati rp128. da|rampung orangfkani' rp107..terinci sebagai berikut: tabelbanda aceh kab. aceh barat orang kali rp298. aya satuan . satuan biaya transportasi laut tabel tiket penumpang kapal cepat dan kapal ro ro uraian satuan tiket kapal sabang) cepat alatas meriam| ro orang kali rp60. rp30. dewasa) lan lema mar ro unit kali rp13. golongan tiket kapal ro unit kali rp36. golongan tiket kapal ro unit kali rp118. golongan tiket kapal ro unit kali rp238. golongan tiket kapal patih tama dawn golongan tiket kapal asi ama dasi golongan alap lema merasa ro unit kali rp708. golongan blang low most ro unit kali rp920. golongan tiket kapal ro unit kali rp1. golongan satuan . satuan biaya penginapan perjalansebagai berikut: tabel satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri wali kota wakil wali anggota kota dprk pejabat pejabat batang provinsi pimpinan eselon iii eselon iv pegawai dprk pejabat golongan golongan iii yak tetap pejabat eselon eselon al2 los3o los los lao rp4. rp3. rp1. rp556. rp556. rp4. rp1. rp1. rp530. rp530. rp3. rp3. rp1. rp852. rp852. kepulauan rp4. rp1. rp1. rp792. rp792. rp4. rp3. rp1. rp580. rp580. sumatera rp5. rp3. rp1. rp650. rp650. rp5belitung rp3. rp2. rp1. rp622. rp622. rp5. rp2. rp1. rp718. rp718. rp5. rp2. rp1. rp570. rp570. rp5. rp1. rp992. rp730. rp730. jawa tengah| rp4. rp1. rp954. rp600. rp600. ana karta rp5. rp2. rp1. rp845. rp845. rp4. rp1. rp1. rp664. rp664. rp4.rp2. rp1. rp1. rp538. rp538. pena antan rp4. rp3. rp1. rp659. rp659. kalimantan . asa kalimantan rp4. rp3. rp1. rp540. rp540. rp4. rp2. rp1. rp804. rp804. rp4. rp2. rp1. rp804. rp804. rp4. rp2. rp924. rp782. rp782. rp4. rp2. rp1. rp764. rp764. rp4. rp2. rp1. rp704. rp704. sulawesi rp4. rp1. rp1. rp732. rp732. desi rp2. rp2. rp1. rp951. rp951. rp951. rp2. rp1. rp786. rp786. tenggara rp3. rp3. rp1. rp667. rp667. maluku rp3. rp3. rp1. rp600. rp600. rp3. rp3. rp2. rp829. rp829. rp3. rp3. rp2. rp718. rp718. keterangan: wali kota, wakil wali kota, pimpinan dprk dan sekretaris daerahtim pendamping wali kota wakil wali kota, pimpinan dprk dan sekretaris daerah (protokol, humas, fotografer) dapat diberikan fasilitas (satu) unit kendaraan sewa 1500cc (seribu lima ratus cubic centimeter) kota tujuan (termasuk supir dan bbm), dan diberikan secara cost ajudan yang mendampingi wali kota, wakil wali representasi perjalanan dinas perjalanan.: tabel representasi perjalanan dinas perjalanan dalam negeri dalam kota uraian satuan luar kota lebih dari delapan) jam pejabat negara, pejabat daerah rp250. rp125. pejabat eselon rp150. rp75. biaya rapid test atau swab biaya rapid test oran biaya swab orang kali rp1. keterangan: dibayarkan secara cost diperuntukkan dalam rangka melakukan perjalanan dinas yang dipersyaratkan menggunakan hasil rapid test atau swab. uang harian peserta mto mok uang harian peserta mto mok rp255. wali kota sabang, ttd nazaruddin lampiran iiiotadalamlao faamose mom fanmsomso aras tabel satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor setingkat eselon aia mosonor komodo erisonon |mnsoson. tabel uang harian kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor billboard billboard residence provinsi satuan luar dalam polda aal dalam kota kota kotabiaya lainnya kebutuhan pelatihan, pendidikan, kerja lembur harian, seminar musyawarah sosialisasi dan lokakarya nasi hidangan prasmanan rp57. rp35. nasi bungkus rp25. rp19. rp5. snack kemasan kotak rp10. rp500. sewa tempat hari rp2. sewa ruang pameran dalam luar negeri (3m 3m) boot rp30. rp300. dekorasi rp1. dekorasi iii rp1. dekorasi rp2. sewa tempat ruang rapat pertemuan pelatihan untuk s d orang hari rp10. peserta sewa tempat ruang rapat pertemuan pelatihan untuk s d orang hari rp5. peserta sewa tempat ruang rapat pertemuan pelatihan hari rp3. untuk s d orang peserta sewa tempat ruang rapat pertemuan pelatihan hari rp2. untuk s d orang peserta keterangan: sudah termasuk pajak restoran. khusus untuk tamu vip disesuaikan dengan kebutuhan. nasi hidangan prasmanan untuk acara yang bersifat khusus. tas" khusus untuk diklat prajabatan dan pim. sewa . sewa tempat merupakan batas maksimal per hari. adapun ketentuan sewa tempat seperti aula gedung ruang rapat mempedomani qanun kota sabang nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. makan dan minum tamu air mineral dalam kemasan kotak rp36. gelas air mineral dalam kemasan air mineral dalam kemasan air mineral dalam kemasan kotak rp167. botol besar pemeliharaan kendaraan dinas belanja surat tanda nomor kendaraan roda rosa empat aa: unit mobil dinas pimpinan rp36. aa: unit mobil dinas rp69. aa: unit mobil dinas rp92. aa: unit mobil dinas rp167. aa: unit mobil dinas unit rp5. tahun aa: unit mobil dinas rp610. la: unit mobil dinas rp770. aa: unit mobil dinas rp965. mobil dinas unit rp1. tahun mobil dinas rp1. tahun mobil dinas rp1. ahun mobil dinas rp1. tahun mobil dinas unit rp1. tahun mobil. mobil dinas unit rp1. tahun mobil dinas unit rp1. tahun mobil dinas unit rp1. tahun mobil dinas unit rp2. tahun . roda dua) rp2. unit sepeda motor dinas rp2. unit sepeda motor dinas rp3. unit sepeda motor dinas rp3. unit sepeda motor dinas rp4. unit roda tiga) . rp100. kendaraan bermotor roda unit rp150. tahun bbm kendaraan dinas rp6: solar npsn rp9. rp13. keterangan: dipertanggungjawabkan sesuai dengan harga resmi pemerintah. belanja jasa belanja jasa service servis mesin potong rumput rp1. servis mesin chainsaw rp1. servis kendaraan roda rp2. belanja jasa sertifikasi tanah pensertifikatan tanah per rp3, bidang belanja . belanja jasa langganan alat komunikasi (ht) belanja jasa langganan alat beban jasa listrik tagihan listrik publik s.d rp1 tagihan listrik publik s.d rp1. tagihan listrik publik s.d rp1 tagihan listrik publik s.d rp1. penambahan daya listrik np30. beban jasa air tagihan air bulanan instansi rp15. pemerintah beban jasa telepon langganan kartu halo vip |ob rp2. langganan kartu halo biasa rp500. beban jasa kawat faksimili internet biaya belanja kawat faksimili internet rp1. langganan speedy indiahome maps bulan rp1. langganan speedy indiahome maps bulan rp2. internet dedicated domestik maps data center bulan rp7. kominfo belanja . belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) infrastruktur telekomunikasi retribusi izin frekuensi per belanja sewa belanja sewa pakaian adat tradisional sewa accessories make orang pakaian adat kegiatan rp150. sewa baju peserta pawai unit rp350. budaya sewa baju fashion carnaval unit rp2. budaya rias carnaval adat lengkap rp500. rp150. belanja sound system kegiatan hari hari besar islam biaya sound system rp3. sewa lapangan futsal dan sewa kolam renang sewa lapangan futsal rp200. orang sewa kolam renang rp20. sewa kendaraan sewa kendaraan s d unit sewa kendaraan unit rp1. atas hari sewa kendaraan s d unit hari sewa kapal penyeberangan rp15. sewa . sewa boat kaa paket rp350. sewa truck pengangkutan rp1. toilet mobile rp200. keterangan: kendaraan 2400cc (centimeter cubic) atas diperuntukkan bagi tamu vip. kendaraan 2000cc s d 2400cc (centimeter cubic diperuntukkan bagi tamu vip. sewa kendaraan 1000cc s d 2000cc (centimeter cubic diperuntukan bagi tamu pejabat eselon i ii dan yang setara. sewa bus diperuntukkan untuk rombongan dari para pejabat yang ikut serta dalam kunjungan kerja para pejabat tinggi pusat dan daerah. sewa peralatan perlengkapan sewa sound system alat musik studio genset biaya instalasi listrik genset event besar unit keg rp3. kva) biaya instalasi listrik genset event sedang unit keg kva) genset kva genset wati unit ari sound system wati watt hari sewa equipment event besar unit hari d0. sewa equipment event kecil rp5. besar sewa lighting system event sedang moving beam, moving head, par led, par can, unit hari follow spot, minibrute, fresnel, smoke machine, halogen) kecil sewa lighting acara kecil yit hari rp10. tanpa system) sewa peralatan acara rp500. |. sound system io. rp20. ground stack per watt hari f5. team cam eye row acara: paket kecil rp15. paket sedang rp10. paket besar ' ' rp5. bee vent sekata kecil lokasi tem titik event kegiatan ter oma hari durasi video menit rp22. ketabemsetang paket rp22000. enam naa reso0ooooooo aindandumietan respon.cbooo event kegiatan tee dome hari nasa dokumentasi paket rp1: aka paket re70000000 ama besar a00 paket rp200000000 nama pen past rp180000000 7rasa publikasi event besi paket rp300. sewa: rosso.o00, boat tampufla paket rp3. boat atraksi adat melaut paket rp10. boat besar paket rp25: boat kei paket rp50 sewa boat kaca paket rp300 rigging stage panggang rp12. ruling8x0 unttfkeg| rp7. raging0x8 unit keg rp350. raging 2x10 unit keg rp300. raging15x20 unit keg rp12. siderigging panggung . panggung biasa unit keg rp15. panggung biasa unit keg rp10. panggung tanpa atap unit keg rp35. podium unit keg rp15. stand pameran lengkap unit keg rp1. stand pameran tanpa unit keg rp85. flooding . tenda teratas rp200. tenda sarnafile tenda artis rp150. . tenda hall sedang rp60. tenda hall besar rp40. order sedang rp10. order besar unit rp10. kota tamu unit rp3 kursi future plus sarung rp3. kursi plastik plus sarung unit meta bundar tamu wvi unit meja prasmanan panitia sewa perlengkapan masak unit sewa perlengkapan acara unit lomba besar sewa perlengkapan acara lomba sedang unit rp5. sewa perlengkapan acara lomba kecil unit sewa perlengkapan penari unit event besar sewa perlengkapan penari sewa voorijder pengawalan rp10. multimedia screen, rigging screen, paket kecil unit rp500. multimedia screen, rigging screen, camera, video mixer, operator dan led stand unit rp20. paket besar barikade unit har rp3: dekorasi komplit event unit keg rp700. besar dekorasi komplit event dekorasi acara biasa unit keg rp15. dekorasi pentas acara unit keg rp10. dekorasi taman bunga unit keg rp5. keterangan . keterangan: sewa peralatan dikurangi untuk hari kedua dan berikutnya sebesar y o dari harga sewa. belanja hadiah penghargaan paket acara besar rp106. paket acara sedang rp85. paket acara kecil grade rp15. paket acara kecil grade rp10. paket acara biasa grade rp5. paket acara biasa grade rp3. kig terbaik rp2. perorangan terbaik perorangan terbaik biaya ekspedisi biaya pengiriman dokumen paket sejenisnya dokumen paket sejenisnya kilat khusus) sabang rp40. jakarta dokumen paket sejenisnya kilat khusus) sabang rp30. aceh pakaian beserta perlengkapannya satuan jilbab lembar rp100. topi penutup wajah lembar rp45. buah rp100. syal merah putih lembar rp40. syal merah lembar rp30. sabuk kendi buah rp30. sabuk pasti buah rp120. kain penutup wajah lembar rp45. sarung tangan putih pasang rp30. sarung . eta ame r10 hitam, bahan katun inisial pasang rp57. polisi pamong praja) pasang buah set buah buah pasang pasang pasang buah ste buah belanja pakaian dinas wali kota dan wakil wali kota sabang. psr modifikasi aceh) lengkap belanja pakaian dinas modifikasi aceh) lengkap eren harian wali kota dan wakil rp4. wali kota) belanja . belanja pakaian dinas harian sekretaris daerah, pimpinan dan anggota dprk stel rp4. sabang belanja pakaian dinas wali kota, wakil wali kota dan pimpinan dprk sabang psl set rp8. jas lengkap) belanja pakaian dinas sekretaris daerah dan set rp7. anggota dprk sabang psl kostum creative carnival pasang rp8. sewa kostum duta wisata lingkungan dan stel rp3. make kaos oblong buah rp87. kaos lengan panjang buah rp112. kaos berkerah lengan kaos berkerah lengan buah rp225. panjang baju batik atasan) buah rp30. pakaian batik tradisional stel rp570. pakaian batik tradisional siswa pakaian osn fls2n kegiatan rp600. jenjang smp) pakaian batik tradisional siswa pakaian seragam tk ra) kegiatan rp200. belanja pakaian dinas stel rp675. pegawai belanja pakaian dinas stel rp600. pegawai honorer baju pdu pasti pasang rp1. pakaian kerja lapangan pakaian kerja penyuluh pertanian tactical pasang rp750. lapangan) pakaian kerja lapangan buah pakaian jaket kontingen rp500. panas) jasbaju jas safari stel rp1pakaian pokmaswas belanja baju hujan buah rp200. mantel) seragam event pariwisata seragam putra putri | ' ' pasang rp1. pariwisata) seragam event pariwisata seragam motif aceh batik panitia kegiatan event pasang rp500. pariwisata) seragam event pariwisata baju adat tradisional aceh pasang rp3. event luar kota propinsi) belanja pakaian kerja lainnya belanja pakaian seragam kerja kegiatan buah rp185. lainnya) pakaian kopi stel rp200. baju batik atasan) buah rp259. pakaian batik tradisional stel rp570. sepatu olahraga pasang rp350. pakaian olahraga pakaian os2n jenjang smp) stel rp600. buah pakaian olahraga pakaian rp200. panitia) pakaian . pakaian olahraga sepatu osn o2sn fls2n jenjang buah rp500. smp) pakaian olahraga tk ra) buah rp200. pakaian batik tradisional osn os2n fls2n jenjang stel rp450. smp belanja sepatu tradisional osn os2n fls2n jenjang pasang rp300. smp wali kota sabang, ttd nazaruddin |
salinann dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak secara konsisten, efektif, efisien, dan akurat, dipandang perlu mengatur penyelengaraan data gender dsabang tentang pedoman penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anakwali kota tentang pedoman penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anaksekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota sabang. satuan kerja perangkat kota yang selanjutnya disingkat dengan kpk adalah satuan perangkat daerah pemerintah kota sabangsabang. dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selanjutnya disebut dinas, pmg, dan adalahinstansi terkait adalah instansi pemerintah daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah, penyelenggaraan . penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan pembangun dan mekanisme kementerian lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. forum penyelenggara sistem informasi gender dan anak adalah wadah komunikasi kpk kota sabang untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilih dan analisis gender. gender adalah perbedaan yang mengacu pada peran peran dan tanggung jawab laki laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah ubah sesuai keadaan sosial masyarakat. pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat pug adalah strategi untukstrategi pengarusutamaan hak anak adalah strategi yang sistematis untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang . kembang anak melalui pengintegrasian hak hak anak dalam penyusunan peraturan perundang undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. data adalah sejumlah informasi yang belum diolah yang dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara atau tanda tanda yang dapat digunakan sebagai informasiterpilih adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umutentang kondisi tumbuh kembang dan permasalahan pada anak perempuan dan laki laki, sejak dalam kandungan sampai dengan usia dibawah tahu. sistem informasi data gender dan anak yang selanjutnya singkat tiga adalah sistem informasi yang menyediakan informasi isuperaturan wali kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kpk dan instansi terkait dalam penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak. peraturan wali kota ini bertujuan untuk: meningkatkan komitmen pemerintah kota dalam penggunaan data gender dan anak untukmperkuat dan mendorong kpk dan instansi terkait dalam pengambilan kebijakan, ketersediaan sumber daya terlatih dan ketersediaan mekanisme pengumpulan data terpilih, cc. membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar kpk dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan tiga, meningkatkan pemanfaatan data terpilih untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan . pelaporan hasil kebijakan program kegiatan pembangunan yang responsif gender dan responsif hak anak. ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: strategi dan kebijakan, pengelolaan data tiga, penyelenggaraan tiga, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan. penyelenggaraan data gender dan anaktanggung jawab dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dihitung dengan metode dan prosedur ilmiah: dapat diukur, dilaksanakan menggunakan metodologiyaitustrategi dan kebijakan bagian kesatu strategi strategi dalam penyelenggaraan data gender dan anak meliputi: menyusun, review, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan tiga sebagai acuan bagi pemerintah kota sabang dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak. meningkatkan komitmen tingkat pemerintah kota sabang dalam memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilih gender dan pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan program kegiatan daerah. cc. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data tiga dalam memfasilitasi penyediaan data terpilih gender . gender pemerintah kota sabang. meningkatkan pemahaman perangkat kota dan instansi terkait dan masyarakat tentang tiga pemerintah kota. bagian kedua kebijakan kebijakan dalam penyelenggaraan data gender dan anak meliputi: penguatan kebijakan sistem manajemen data dan informasi lintas kpk dan instansi terkait. penguatan kelembagaan forum data gender dan anak. cc. peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak. peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilih gender dan anak. bab iii pengelolaan data tiga bagian kesatu pengelompokan data pengelolaan data terpilih dikelompokkan: data gender, data anak, dan data kelembagaan. data gender sebagaimana yang dimaksud pada huruf meliputi: data umum, data gender bidang ekonomi, data gender bidang politik, sosial dan hukum, data perlindungan hak perempuan, dan data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. data anak sebagaimana yangdan perlindungan khusus. data kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf meliputi: data kelembagaan pengarusutamaan gender, dan data kelembagaan pengarusutamaan hak anak, pengelolaan data terp. bagian kedua pengumpulan data pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada mengacu pada indikator kinerja masing masing kpk dan instansi terkait. bagian ketiga pengolahan dan analisa pengolahan data gender dan anak dilakukan dengan mengindentifikasi kebutuhan data terpilih menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada masing masing indikator yang dapat mengambarkan kesetaraan gender pada input, output, outcome dan impact masing masing organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. identifikasi sumber sumber data terpilih baik dari sensus penduduk, survei, penelitian kajian, sistem pencatatan dan pelaporan, catatan administrasi, wawancara, observasi, forum global discussion atau data khusus yang dikumpulkan masyarakat serta dilakukan oleh kpk dan instansi terkait. analisa data terpilih dilakukan melalui pendekatan analisis gender dengan menggunakan salah satu alat analisis gender pada program dan kegiatan. data tiga yang telah dikumpulkan selanjutnya input dan disajikan dalam aplikasi tiga. bagian keempat penyajian data penyajian data terpilih disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, infografis disertai dengan penjelasan yang memadai paling kurang (dua) kali dalam setahun. penyajian data dan informasi dapat melalui media cetak dan media elektronik seperti website, papan pengumuman dan media informasi lainnya. data tiga yang telah input dalam aplikasi tiga sebagaimana dimaksud pada dapat disajikan berupa buku data gender dan anak kota sabang. bagian kelima . bagian kelima pemanfaatan data data terpilih dan analisis gender dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran responsif gender. data terpilih dan analisis gender digunakan untuk menentukan sasaran dan penerima manfaat program kegiatan masing masing kpk dan instansi terkait. data terpilih dan analisis gender digunakan dimanfaatkan sebagai alat evaluasi capaian indikator kinerja masing masing kpk dan instansi terkait. sebagai baseline pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki laki dalam memperoleh akses, partisipasi kontrol dan manfaat atas kebijakan, program dan hasil pembangunan secara adil dan setara. bab penyelenggaraan tiga bagian kesatu pembentukan forum tiga forum tiga kota dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan wali kota. forum tiga kota sebagaimana dimaksud pada berkedudukan kota. forum tiga kota sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: pembina: wali kota, penanggung jawab: sekretaris daerah, ketua, kepala bappeda, sekretaris: kepalaanggota: kepala kpk dan instansi terkait. forum tiga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan wali kota. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya forum tiga kota dibantu oleh tim teknis dan sekretariat yang terdiri dari: penanggung jawab: kepala dinas sosial, pmg, dan kota sabang, ketua: eselon yang bertanggung jawab terkait tiga pada dinas sosial, pmg, dan kota sabang, cc. sekretaris: kepala bidang yang menangani data dan informasi pada bappeda kota sabang, anggota: . anggota: pejabat pengelola data pada dinas sosial, pmg, dan kota sabang, tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan wali kota. untuk membantu pelaksanaan tugas forum tiga dan tim teknis dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan oleh kepala dinas sosial, pmg, dan kota sabang. bagian kedua tugas forum tiga kota forum tiga mempunyai tugas:emerintah kota. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan, terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan data. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tiga pemerintah kota, dan penyelenggaraan rapat paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun, dalam rangka persiapan, pengumpulan dan peng input an data. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya forum tiga kota berkoordinasi dengan badan pusat statistik kota sabang dalam hal penyediaan data. bagian ketiga tugas tim teknis dalam melaksanakan tugasnya tim teknis berkoordinasi dengan pokja pug dan gugus tugas kota layak anak. tim teknis sebagaimana dimaksud pada berfungsi: sebagaisebagaikpk instansi terkait. tim teknis sebagaimana dimaksud pada bertugasghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data kpk dan instansi terkait yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan. bab . bab evaluasi dan pelaporan bagian kesatu evaluasi untuk menjamin efektivitas, sinergitas dan kesinambungan penyelenggaraan data tiga, forum tiga kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tiga pemerintah kotatigatiga tahun berikutnya. bagian kedua pelaporan wali kota melalui dinas sosial, pmg, dan kota sabang berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan tiga kota sabang kepada bappeda aceh melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak aceh, pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap bulan. bab pembinaan dan pengawasan wali kota melalui forum tiga kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan tiga pemerintah kota meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan tiga, konsultasi, supervisi dan evaluasi. bab vii pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan tiga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kota,jenis data data terpilih bidang kesehatan tabel cakupan bantuan pertolongan persalinan dan tempat pertolongan persalinan kecamatan rumah oam uni sumber data: unsur kesehatan kota sabang tabel jumlah kunjungan ibu hamil (k1 k4) sarana pelayanan kesehatan kecamatan keterangan sumber data unsur kesehatan kota sabang tabel jumlah imunisasi pada ibu hamil dan yang mendapat tablet besi fe) jumlah imunisasi kecamatan tetanus tiroid tt) jin ibu hamil iya keterangan pada ibu hamil mendapat zat besi fe) a00 sumber data unsur kesehatan kota sabang tabel jumlah peserta akseptor menurut jenis kelamin mata sun kon lain ket tas ana kare aa. lte lelo sumber data unsur kota sabang tabel . tabel pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napa) sumber data unsur kesehatan kota sabang tabel jumlah angka harapan hidup menurut jenis kelamin sumber data bps unsur kesehatan kota sabang tabel angka kematian ibu kecamatan kematian ibu dan dah kehamilan proklamasi lal i i sumber data unsur kesehatan kota sabang tabel angka kematian bayi (akb) nan sumber data unsur kesehatan kota sabang tabel angka kematian balita (akba) kecamatan jumlah keterangan leo sumber data: unsur kesehatan kota sabang tabel jumlah penderita (hiv aids) menurut kelompok umur dan jenis kelamin thn thn amat pppppp ppp bee iee lee ieelri lele keletititete to) sumber data dinas kesehatan dan kota sabang tabel . tabel jumlah usia rata rata perkawinan pertama penduduk menurut jenis kelamin jenis kelamin laki laki jenis kelamin perempuan tal ket rang olah thn thn thn thn thn thn thn thn thn thn thn thn thn ilang ale lee lil lil iai sumber data: kua dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota sabang bidang ekonomi dan ketenagakerjaan tabel jumlah tenaga kerja migran antar kerja antar negara (akan) menurut jenis kelamin jumlah tenaga kerja migran antar kecamatan kerja antar negara akan) keterangan naa too sumber data: bps dinas kpop dan tenaga kerja kota sabang tabel jumlah pekerja sektor formal dan informal menurut jenis kelamin jumlah tenaga kerja jumlah tenaga kerja kecamatan formal informal keterangan sumber data: bps dinas kpop dan tenaga kerja kota sabang tabel jumlah pekerja kota sabang lapangan usaha dan jenis kelamin keuangan, perdana angkut asuransi, jasa pertanian, pertama gan angkutan usaha kemasan kehutanan, tangan industri listrik, bangun car, persewaan, ikatan, perkebunan dan pengolah gas an kon peran, ergudan bangunan, sosial nama han dan air instruksi rumah gan dan tanah dan dan eigen tan peri dali makan komunis perikanan alian dan asi asa orang perusahaan hotel jejelejafela elaelafefa|e feri |r| la1 jla|lje|7ri|3s| iii lte lee lte sumber data: bps dinas kpop dan tenaga kerja kota sabang tabel . tabel jumlah kepala rumah tangga miskin menurut jenis kelamin kecamatan tangga miskin kemiskinan keterangan sumber data: bps dinas sosial, pmg, dan kota sabang tabel jumlah keanggotaan koperasi dan penerimaan kredit pinjaman dari lembaga keuangan jumlah keanggotaan koperasi kpegaanen paga kecamatan menurut jenis kelamin keuangan keterangan keju lal |a| bar sumber data dinas koperasi, ukm dan perdagangan kota sabang tabel jumlah usaha kecil menurut jenis kelamin jumlah usaha kecil kecamatan jenis usaha keterangan sumber data: dinas perdagangan, koperasi ukm dan perdagangan kota sabang tabel jumlah usaha mikro menurut jenis kelamin a58 leo too sumber data: dinas perdagangan, koperasi dan ukm kota sabang politik dan pengambilan keputusan tabel pengurus dan anggota organisasi sosial dan politik tim badan badan keanggotaan pengurus kaukus pertama perlunya seri partai harian perempuan jabat rakitan lkd veteran kecamatan politik parpol politik jabatan desa pekerja dan gan kerangka bpd) tan dee jeli bela jejalejala |s3 |e| joon ji2jaisjaajis|16o| lao ll. lee sumber data dprk badan kesatuan bangsa dan politik kota sabang tabel . tabel jumlah anggota dprd kab kota, dprd provinsi dan dpr ri menurut partai dan jenis kelamin ule| live| i3jal elit7| nama l2r sumber data sekretariat dprk sabang tabel partisipasi lembaga eksekutif (jumlah pns menurut jabatan struktural) ppp1:p lfp| tep jul psp lip istal jel7| |j9| lar let lite lele sumber data bpsdm kota sabang tabel partisipasi lembaga eksekutif (angka partisipasi menurut jabatan fungsional) instansi pns menurut jabatan fungsional keterangan www sumber data bpsdm kota sabang tabel pengurus dan anggota tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan menurut jenis kelamin pengurus dan anggota badan pertimbangan instansi jabatan dan kepangkatan keterangan po i naas sumber data bpsdm kota sabang tabel partisipasi lembaga eksekutif (jumlah camat dan kepala desa lurah) am. sumber data dinas sosial, pmg, dan kota sabang tabel . tabel partisipasi lembaga eksekutif (angka partisipasi pns menurut pangkat dan golongan) bip: (lt lep lfp |usp (pr |i: pp| istal je| jojo| |a2 jas| lee let sumber data bpsdm kota sabang tabel partisipasi lembaga yudikatif iij (j1|pp| lip f9lio lao lil lee lelo lelo tete sumber data pengadilan negeri badan kesatuan bangsa dan politik kota sabang tabel pengurus dan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) menurut jenis kelamin kecamatan jenis kelamin keterangan poo wwmmaw bar y u v i too kol sumber data dinas sosial, pmg, dan kota sabang hukum dan sosial budaya tabel penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) menurut jenis lapas, jenis kelamin dan kasus kecamatan jenis tuhan rian osman era jafsjelt| leeilti lee felt ann dna sumber data lapas kls ii.b kota sabang tabel penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) menurut jenis lapas, jenis kelamin dan kelompok umur kecamatan cra pl, til nga inn ang gogo lllllilil filial tell sumber data lapas kls ii.b kota sabang tabel . tabel penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) menurut jenis lapas, jenis kelamin dan jenjang pendidikan german cat ter lal ialshle| isjojiof|u naa. awam. sumber data lapas kls ii.b kota sabang tabel jumlah pengungsi akibat konflik dan bencana menurut jenis kelamin jumlah pengungsi akibat jumlah pengungsi akibat kecamatan konflik bencana total keterangan tap 6e| too too loh sumber data kesbangpol badan penanggulangan bencana daerah kota sabang tabel penyandang cacat (pena) menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin tidak bel ket kaca belum rang sekolah tamat slip sta mata (sn anaanadargarb good little til titel sumber data dinas sosial, pmg, dan kota sabang tabel penduduk lanjut usia (lansia) yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin aktivitas yang dilakukan lansia kaca peramban industri ket mata pertanian gan pengolahan perdagangan jasa sosial lainnya era tal @apeanharanaraah name pil pil lilit little sumber data dinas kpop dan tenaga kerja kota sabang tabel penyandang cacat (pena) menurut aktivitas yang dilakukan aktivitas yang dilakukan pena atan pil pil ala falah slelrlslolso|alias ill til sumber data dinas sosial, pmg, dan kota sabang bidang pendidikan bidang . tabel angka putus sekolah (aps) berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin kecamatan keterangan ul p| |(l(p| (l| islam lel7| folio a11 ill leo sumber data dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota sabang tabel jumlah pengguna dan pelanggan internet berdasarkan pendidikan mas kana jalalsleolrlalsholnlelalskshiol tete tete lele sumber data dinas komunikasi, informatika dan statistik kota sabang tabel angka partisipasi murni (apm) menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin is3ja|l je|l7| polio| iii let li) sumber data bps dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota sabang tabel angka partisipasi kasar (apk) menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin slip keterangan ju|lp| jl|p| lip i3ja| |e| jojiofy lal iii oli sumber data bps dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota sabang tabel penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin kecamatan keterangan tiap life|isp disp l:p is3jal lef7| jfojarof ji2ji8s| oo lao iii lie oil lte tete tete sumber data dinas kependudukan dan catatan sipil kota sabang tabel . tabel rata rata lama sekolah (tahun) menurut jenis kelamin kecamatan sta keterangan lfp| llp| l:p lip lal islam lef7t| (9j10 aro lee heli let lil sumber data bps dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota sabang tabel jumlah penerima bea siswa tingkat sta dan perguruan tinggi menurut jenis kelamin lal is3lal jel7| jojo| aa. l2l sumber data kemenag kota sabang dinas syariat islam dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota sabang tabel angka partisipasi sekolah (aps) berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin kecamatan thn keterangan (il) ji|lp l:p islam |e| jo9jil lao lte ll) sumber data bps dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota sabang tabel angka melek huruf (amh) berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin angka melek huruf berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin thn thn thn thn thn thn thn thn thn thn til til til til til til til tea docs dea neo kena dnegan esa ati ioi lil iii ielilli 21t tee itt neil iii tele tiri tete sumber data bps dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota sabang tabel angka kelulusan paket dan menurut jenis kelamin kecamatan pka booakae ulp l:p (l|pp| lep keterangan lal is8la| jeff7| jf9jio| lal lilit lll ll) sumber data bps dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota sabang tabel akses terhadap sarana informasi dan teknologi menurut jenis kelamin seluler komputer internet lainnya lsi lp? lsi lal nn. aa. sumber data dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian kota sabang bidang lingkungan sosial budaya bidang . d1 tabel. sarana bermain lal ldr sumber data dinas pupr dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota sabang tabel zona rute aman dan selamat sekolah jumlah let sumber data bps dinas perhubungan kota sabang tabel rumah tangga menurut bahan bakar energi untuk memasak dan jenis kelamin kepala rumah tangga lay n a . j.aaaiaaahh sumber data: dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota sabang tabel persentase menurut sumber air minum dan jenis kelamin kepala rumah tangga lao lho sumber data dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kota sabang bidang pertanian tabel jumlah kelompok tani perempuan dan laki laki nn. aw. sumber data dinas pangan dan pertanian kota sabang data kelembagaan kelembagaan pengarusutamaan gender tabel kesehatan pokjatap gsi satgas gsi tk. satgas gsi tk. kelompok suami keterangan o37 lal l2tr aan sumber data: dinas kesehatan dan kota sabang tabel tabel . dd daftar lokasi desa "prima" (perempuan indonesia maju mandiri) ole sumber data: dinas sosial, pmg,pipa kota sabang tabel hasil kajian atau hasil penelitian tentang pug, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan sumber data: dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel pokja pug, php, ppen, forum perlindungan perempuan, focal point gender pokja forum forum forum perlindungan focal point keterangan aan l2l sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a kota sabang tabel p2tp2a yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan dan penanganan korban la| ole sumber data: dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel kunjungan ibu hamil k1 k4 sarana pelayanan kesehatan aan sumber data: dinas kesehatan dan keluarga berencana kota sabang tabel forum seni budaya dan gerakan perempuan peduli lingkungan www waw sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a data kekerasan data. kekerasan terhadap perempuan tabel. korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis pelayanan yang diberikan kecamatan penegakan pemulangan penanganan pelayanan rehabilitasi lae ui w sumber data: dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan nan. oo ix w l d sumber data kait ppa p2tp2a kota sabang tabel korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan kecamatan pat perkawinan jumlah keterangan lai lao aia sumber data kait ppa p2tp2a tabel korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan sekolah tamat sederajat sederajat sederajat tinggi lai si www sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel pelaku berdasarkan hubungan keluarga dan pelaku berdasarkan kebangsaan lal na. nn. sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel tabel . d4 korban kekerasan terhadap perempuan menurut status pekerjaan berusaha berubah pekerja dibantu pekerja kecamatan berubah buruh tidak dian buruh bebas bebas pekerja keterangan sendiri tetap buru dibantu karyawan pertanian non keluarga tidak buruh pegawai pertanian dibayar tap leo men sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel korban kekerasan terhadap perempuan menurut umur kecamatan ana teman face ale so nan www ss ldrtingkat pendidikan belum meter tidak belum smp sma perguruan files ji|p j1| pp (j1 leestatus pekerjaan status pekerjaan berusaha pekerja dibantu buruh berusaha buruh pekerja kecamatan tidak dibantu karyawan bebas bebas pekerja sentani tetap buruh buruh tetap pegawai pertanian non keluarga tidak dibayar pertanian lip. |papan jileji pp) are sumber data: dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a kekerasan terhadap anak tabel jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan dan jenis kelamin kecamatan veteran teja jejiaflejai |i1 lal is3ja|l 5je|l7 1x1 |ai8s jaa lee tete tele sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel tabel . jumlah lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan lembaga layanan kecamatan woman rpt upp trauma shelter rps panti lainnya center paya anak lal |a|see| lil lelo sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel korban kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian mma kecamatan keterangan lai koo sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut pelayanan yang diberikan dan jenis kelamin pengaduan kesehatan sosial bantuan hukum reintegrasi a12 sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel jumlah pelaku kekerasan terhadap anak menurut hubungan dan jenis kelamin pelaku kecamatan jalapa a12 s|e| iii lil tete sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a trafficking tabel proses hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang tingkatan proses hukum kecamatan putusan pengadilan total keterangan papan j1|p jap is3jal| je| lte l2l lele sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel tabel . jumlah korban perdagangan orang menurut pendidikan tidak belum belum kecam tot rang atan lip ear, iii iii pelet tete tee tete tete sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel jenis pelayanan yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang layanan pendeta ident layanan rehabilitasi rehabilit bantuan pemulangan reintegrasi psikososial medis asi sosial hukum sosial ter efikasi tal daa #ll ali #ll #ll ala belelslelalebolef melulu fall alalolilelalalafaja teliti iii tritt ill elit sumber data dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel jumlah korban perdagangan orang menurut status perkawinan kecamatan total keterangan jee ifeq jie our jalal jenis fojolul|lajumlah korban perdagangan orang menurut umur kecamatan total keterangan thn( anak) thn( dewasa) (el jal hotelgugus tugas dan kebijakan terkait pemberantasan perdagangan orang rencana produk komedi gugus aksi putusan hukum dinasti kecamatan dengan keterangan tugas daerah pengadilan perda lai typo sk se) acuan lain la| li i3 wdata anak data. tumbuh kembang tabel peserta pendidikan anak usia dini (paud) jalur formal dan non formal peserta pendidikan anak usia dini paud) kecamatan jalur formal jumlah keterangan lar nn. sumber data dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota sabang kelangsungan hidup tabel bayi lahir dengan berat badan rendah kecamatan bayi lahir dengan berat badan rendah keterangan op sudah oo iy3 ppa bar sumber data dinas kesehatan dan keluarga berencana kota sabang tabel jumlah anak usia bln telah imunisasi lengkap jumlah anak usia bln telah imunisasi kecamatan lengkap keterangan suman i3pa| naas sumber data dinas kesehatan dan keluarga berencana kota sabang tabel kepemilikan akte kelahiran kecamatan kepemilikan akte kelahiran keterangan saman i3pa| sumber data dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota sabang perlindungan anak tabel anak penyandang cacat jumlah anak berkebutuhan khusus abk) enam tina tunai tenaga tindak hiperaktif tunangan aksi atan tunalaras lainnya netra ungu anita tas jalejilejilp jeli (re toba, ass eren hehe lie lee tete lee lte sumber data dinas sosial, pmg,pipa kota sabang tabel . tabel anak korban pedofilia pns. lot uv sumber data: dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel pekerja anak sektor bahaya jumlah pekerja anak sektor kecamatan berbahaya jumlah keterangan aksi aw. momaaaw nn. sumber data: dinas kpop dan tenaga kerja kota sabang tabel anak korban bencana konflik bersenjata jumlah anak korban kecamatan bencana konflik bersenjata jumlah keterangan aksi aan l2t sumber data: badan penanggulangan bencana daerah kota sabang tabel pekerja rumah tangga anak jumlah pekerja rumah tangga anak menurut jenis kelamin jumlah keterangan lao lho sumber data: tenaga kerja kota sabang tabel anak jalanan jumlah anak jalanan menurut jenis kelamin jumlah keterangan aksi oo, lal lay lo sumber data: dinas sosial, pmg,pipa kota sabang tabel anak terlantar jumlah anak terlantar menurut jenis kelamin kecamatan manan lao sumber data: dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel . tabel pekerja anak jumlah pekerja anak berumur tahun) menurut jenis kelamin lal too sumber data: dinas kpop dan tenaga kerja kota sabang tabel anak korban trafficking aw.anak bermasalah hukum anak bermasalah hukum abh) kecamatan jumlah keterangan aksi .o| la. sumber data: dinas sosial, pmg,pipa p2tp2a tabel anak korban eksploitasi seksual jumlah korban eksploitasi seksual anak menurut provinsi, tempat kejadian dan jenis kelamin tempat kejadian kecaman tan hotel jumlah keterangan cafe tempat panti pijat lainnya aksi penginapan life lepas l|i lal sumber data: kait pipa polres sabang p2tp2a wali kota sabang, ttd nazaruddin |
wali kota sabang provinsi aceh peraturan wali kota sawali kota sabangperlu menetapkan peraturan wali kota sab, yang dimaksud dengan: kota adalah kota sabang. wali kota adalah wali kota sabang. pemerintah kota adalah pemerintah kota sabangnon fabab bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: maksud dan tujuan pelaksanaan cc. monitoring dan evaluasi sanksi sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan bab iii maksud dan tujuan peraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat dalam upaya peningkatan penanganan untuk pencegahan penularan dan pengendalian covid peraturan wali kota ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan covid dengan mewujudkan masyarakat produktif, disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan covid bab pelaksanaan setiap orang yang berada wilayah kota wajib memenuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputighindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih yang mungkin terkontaminasi droplet percikan cairan yang mengandung virus, pembatasan pembatasan interaksi fisik physical distancing semua tempat paling kurang (satu) meter, kecuali dalam keadaan dan kondisi yang tidak dapat dihindari, membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik, meningkatkan daya tahan tubuh. perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: sosialisasi, edukasi, dan penggunaan media informasi mengenai pencegahan dan pengendalian covid penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun atau penyediaan hand sanitizer, upaya pemantauan kesehatan dan pengaturan kesehatan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, fasilitasi dalam deteksi dini danj . pedagang kaki lima lapak jajanan, salon barbershop atau tempat mencukur rambut, pijat refleksi, hotelbab monitoring dan evaluasi kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kota sabang, kepala dinas kesehatan dan keluarga berencana kota sabang, kepala satuan polisi pamong praja dan will hibah kota sabang dan kepala dinas perhubungan kota sabang melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan peraturan wali kota ini kepada wali kota. bab sanksi setiap orangtertulis yang disertai pencatatan identitas oleh petugas,, dan tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publitertulis yang disertai pencatatan identitas oleh petugas, penghentian sementara operasional usaha, dan pencabutan izin usaha. setiap orang yang memiliki kartu tanda pendudukdalam penerapan pelaksanavii sosialisasi dan partisipasi dinas kesehatan dan keluarga berencana kota sabang melakukan sosialisasi edukasi masyarakat, pemuka agama, cc. tokoh adat: dan tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. bab viii pendankota sabangseptember dati kota sabang, diundangkan sabang pada tanggal september keras daerah kota a.n zakaria berita daerah kota sabadan penambahan komponememutuskan:dan ditambah (dua) angka sebagai berikutketentuan lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut: standar biaya belanja pegawai uraian satuan standar biaya penanggung jawab pengelola keuangan honorarium pengelola keuelaksana teknis kegiatan pptjabat ketatausahaan keuangan keu):uraian satuan standar biaya nilai pagu dana diatas rp. miliar s.d rp. miliar orang bulan honorarium bendahara pengeluaranbendahara pengeluaran pembantu bendahara penerimaan pembantu dan honorarium pembantu bendahara pengeluaran pembantungelola dana bos reguler satuan pendidikan bendahara bos reguler jumlah siswa sampai orang orang bulan jumlah siswa lebih dari orang orang bulan honorarium pengadaan barang dan jasa: honorarium pejabat pembuat komitmen ppk)engelolaan barang milik daerah honorarium penyimpanmbantu penyimpan danbelanja jasa pelayanan kesehatan bagi asuraian satuan standar biayaasn)ore hari asn)) orang hari paramedis non paramedis poliklinik sore) orang haripelayanan perawatan gizi buruk:ketentuan lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut: standar biaya belanja barang dan jasa uraian satuan standar biaya belanja bahan bakar minyak gas pertalian liter disesuaikan dengan harga pasar premium liter solar dex liter pertamax plus liter pertamax liter uraian satuan standar biaya solar (subsidi) liter belanja bahan bahan lainnya belanja bahan sampel makanan paket belanja bahan sampel lainnya bersampul) makan orang kali kudapan snack) orang kali satuan biaya paket kegiatan rapat pertemuan luar kantor kegiatan rapat pertemuan melibatkan pejabat eselon dan paket halfway orang hari paket fully orang hari kegiatan rapat pertemuan melibatkan pejabat eselon iii bawah paket halfway orang hari paket fully orang hari belanja makanan dan minuman jamuan tamu: makanan dan minuman jamuan tamu makan orang kalikesejahteraan sosial) orang hari belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan belanja makanan dan minuman kegiatan makan orang kalikota hut paket makanan dan minuman rumah jabatan makanan dan minuman harian rumah jabatan pimpinan daerah walikota dan wakil walikota hari makanan dan minuman harian rumah jabatan ketua dprd hari pakaian dinas kdh dan wkd: pakaian sipil lengkap orang stel pakaian dinas upacara orang stel pakaian sipil harian orang stel pakaian sipil resmi orang stel pakaian sipil harian (psh) uraian satuan standar biaya eselon dan iii orang stel pakaian sipil lengkap (psl) pakaian sipil lengkap orang stelpdh hitam putih perawat orang stel pakaian dinas lapangan (pdl) pakaian satpol termasuk ongkos jahit dan perlengkapannya) orang stel pakaian dinas lapangan pdl) lainnya beserta perlengkapan orang stel pakaian perhubungan termasuk ongkos jahit dan perlengkapannya) orang stel pakaian pemadam kebakaran termasuk ongkos jahit dan perlengkapannya) orang stel pakaian tenaga jasa lainnya orang perorangan orang stel pakaian satpam orang stel dokter termasuk ongkos jahit) orang stel baju seragam pramuka lengkap orang stel seragam enumerator psg helai rompi dengan pin sablon bordir buah pakaian kopi orang stel pakaian batik tradisional pakaian batik tradisional bagi asn orang stel pakaian batik kegiatan orang stel pakaian batik kegiatan afeksi)embawa acara orang acarapetugas meliput kegiatan pemerintah kota pontianak honorarium petugas safari ramadhan orang hari honorarium petugas dokumentasi hari raya idul fitri dan idul adha orang jaorang hari pimpinan dan anggota dprd orang hari petugas dirigen konduktor pimpinan panduan suara) orang kegiatan pencatat score orang hari official orang hari uraian satuan standar biaya pramusaji dan dishwasher orang hari saksi sumpah janji pns orang petugas pendukung upacara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia:mbaca naskah proklamasi orang kegiatan pembaca naskah uud orang kegiatansekretarisanggota orang bulan honorarium pengelola kegiatan honorarium asistenuraian satuan standar biayatugas pelaksanalaksana pengamanan, pengawalan dan penegakan perdapengarah orang hari penanggungjawab orang hari ketua wakil ketua orang hari koordinator lapangan orang hari sekretaris orang hari anggota orang hari honorarium bidang perpajakan petugas pemilahan spt pbb selembar petugas validasi piutang pbb p2usaha walikota wakil walikota dan sekretaris daerah orang bulanorang jam peneliti perekayasaan madya (maksimum jam hari) orang jam peneliti perekayasaan muda (maksimum jam hari) orang jam peneliti perekayasaan pratama (maksimum jam hari) orang jam peneliti non fungsional peneliti) orang jam honorarium penunjang penelitian perekayasaan: uraian satuan standar biayakelurahan) selembar biaya petugas penyampaian spot pbb ketua masyarakat) selembar biaya petugas penagihan spot pbb ketua masyarakat) selembar belanja petugas surveysd smp orang hari belanja jasa upah pengemasan beras cadangan pangan kilogramhonorarium berbicara orang kaliuraian satuan standar biayahalamanmbuat artikel ilmiah orang terbit honorarium penyelenggara ujian setingkat pendidikan dasar:orang jam honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklats.danggaran pemerintah daerahbelanja jasa tenaga pendidikan belanja jasa tenaga pendidikan guru non pns bossa orang bulan belanja jasa tenaga kependidikan non pns bossa orang bulan pengelola paud khusus bop paud masyarakat swasta) orang bulan tutor paud khusus bop paud masyarakat swasta) orang bulan tambahan penghasilan guru non asn orang bulan belanja jasa tenaga terapis anak berkebutuhan khusus sma smk orang bulan orang bulan d4 s1 orang bulan magister orang bulan uraian satuan standar biaya belanja jasa tenaga pengajar bahasa asing upt pusat iptek dan bahasa orang bulan belanja jasa tenaga kesehatan belanja jasa petugas bidang kesehatan pelayanan medis) dsore hariorang shift paramedis non paramedis poliklinik sore) orang shiftbelanja jasa non asn pada komisi penanggulangan aidspenyalahgunaan narkoba hr) orang bulan koordinator outlet gay, waria, dan lelaki seks lelaki gwl) kpa orang bulan petugas medis dokter internship orang bulan uraian satuan standar biayapasien satuan biaya pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik asn orang satuan biaya jaminan persalinan paket pelatihan obstetri dan neonatal emergency dasar orang jasa persalinan pervaginaan ditolong bidan orang jasa persalinan pervaginaan dengan tindakan emergency orang jasa pelayanan prarujukan untuk kasus komplikasi orang persalinan dengan tindakan (ibu dan bayi) biaya persalinan pervaginam (ringan) orang biaya persalinan pervaginam (berat) orang biaya persalinan dengan bedah caesar (ringan) orang biaya persalinan dengan bedah caesar (berat) orang biaya perawatan dan pengobatan bayi baru lahir dengan komplikasi (ringan) orang biaya perawatan dan pengobatan bayi baru lahir dengan komplikasi (sedang) orang biaya perawatan dan pengobatan bayi baru lahir dengan komplikasi (berat) ruang nica orang jasa pemeriksaan tes konfirmasi hypotiroid kongenital orang belanja jasa tenaga laboratorium analis kimia laboratorium lingkungan orang bulan pengelola sampel pengujian orang bulan satuan biaya jasa pengujian laboratoriummia sample makanan persenyawa penguji biaya jasa pemeriksaan kimia fisika sampel makanan persenyawa penguji biaya jasa pemeriksaan mikrobiologi sample makanan persenyawa pengujiupah kegiatan operasional hari hari besar operasional kebersihan jalan kota)pekerja hari hari besar dan event event resmi pemeliharaan taman kota) orang hari upah pekerja harian lepas khusus hari besar idul fitri harisupir angkutan sampah fusi orang bulan crew angkutan orang bulan crew angkutan fusi orang bulan operator loader orang bulan helper operator loader orang bulan kegiatan operasional penyatuan kebersihan jalan kota mandor orang bulan uraian satuan standar biaya supir roda orang bulan supir roda orang bulan crew roda orang bulan crew roda orang bulan pekerja orang bulan pekerja penyatuan jalan keliling orang bulan kegiatan workshop prasarana dan sarana mekanik orang bulan operasional pengelolaan tpa pengawas orang bulan penjaga orang bulan operator alat berat orang bulan pembantu operator alat berat orang bulan operator timbangan orang bulan pekerja pembersih lingkungan tpa orang bulan pekerja titik bongkar muatan orang bulan pekerja pembersih saluran drainase orang bulan pekerja pembersih instalasi orang bulan pengawasan dan penindakan kebersihan penjaga tps orang bulan operasional pengelolaan test dan tps pekerja orang bulan penjaga orang bulan kontrol vegetasi koordinator lapangan orang bulan supir roda orang bulan pemanjat pohon orang bulan operator mesin chainsaw orang bulan pekerja orang bulan pasukan hijau gerak cepat pekerja orang bulan pemeliharaan taman kota pekerja orang bulan pekerja hari hari besar dan event event resmi orang bulan pekerja penyiraman tanamanpekerja pemeliharaan taman aktif orang bulan crew roda orang bulan sopir roda orang bulan sopir roda orang bulan penebusan bahu dan median jalan supir roda orang bulan pemegang mesin tebas orang bulan pekerja penyatuan hasil penebusan orang bulan pekerja gempur penebusan orang bulan crew roda orang bulan pembibitan tanaman hias dan peneduh pekerja orang bulan kegiatan penghijauan pekerja orang bulan pekerja pemeliharaan saluran kota orang bulan pekerja pemeliharaan jalan kota orang bulan belanja jasa petugas sarana dan prasarana milik pemerintah pengawas kolam renang ampera orang bulan pengelola juru parkir orang bulan petugas loket karcis orang bulan juru kelola pontianak convention center orang bulan petugas pintu parkir orang bulan belanja jasa tenaga penanganan sosialorang bulan satuan biaya pelayanan santunan sosial jasa penanganan terlantar perawatan jenazah, membersihkan, mengamankan jenazah, peti jenazah, penguburan dan jasa petugas penguburan jenazah penitipan jenazah tanpa pendingin (konservasi) hari uraian satuan standar biaya penitipan jenazah dengan repertum jenazah pemeriksaan korban hidup orang pemeriksaan penunjang petugas keagamaan dan kemasyarakatan:daerah orang tahunnon formal orang bulan biaya operasional rt rw orang tahun bantuan transportasi jama ah calon haji kota pontianak orang satuan biaya jasa pengurusan perkara hukum lapangan kegiatan biaya penanganan perkara litigasi) perkara biaya konsultasi perkara non litigasi) bulan biaya sidang isbat perkara jasa medis pemasangan alat kontrasepsi orang belanja jasa tenaga perhubungan penguji kendaraan bermotor orang bulan sopir bus rapid transport brt) orang bulan belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan tenaga penyuluh perikanan, pertanian dan pangan orang bulan petugas pengawas bibit ternak orang bulan petugas pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan bibit tanaman pertanian orang bulan medik veteriner orang bulan paramedis veteriner orang bulan petugas pengelola rumah potong hewan orang bulan petugas laboratorium pengolahan hasil dan kultur jaringan orang bulan petugas pembenihan budidaya ikanbelanja jasa tenaga administrasi petugas administrasi umum dan pemerintahan orang bulan petugas layanan operasional orang bulan petugas bidang tata ruangorang bulan belanja jasa tenaga operator komputer petugas teknologi informasi komputer sig) orang bulan operator sistem sistem informasi keuangan daerah nilai pagu dana s.d rp. miliar orang bulan nilai pagu dana atas rp. miliar orang bulan sistem informasi rup dan money terra orang bulan sipp dan simbang orang bulan sistem informasi administrasi kependudukan siak) orang bulan uraian satuan standar biaya operator sistem lainnya orang buloperator administrasi sistem informasi kesehatan orang kegiatan belanja jasa tenaga ahlidaerah orang jam kegiatan pendidikan dan pelatihan asn honorarium penceramah ojp honorarium pengajar yang berasal dari luar skpd penyelenggara ojp honorarium pengajar yang berasal dari dalam skpd penyelenggara ojp kegiatan latar pim iv pkp pembimbing (coach) penguji (tim evaluation) pendamping narasumber mentor (maksimal 2x) pelaku seni budayaorang keg meriam karbit kelompok pelaku seni lainnya orang keg. satuan belanja instruktur pengajar instruktur orang jam instruktur senam kegiatanbelanja jasa tenaga ahli fraksibelanja jasa tenaga fisikawan medis orang bulan biaya jasa dekorasi dekorasi mobil hias unit dekorasi panggung paket dekorasi stand dalam daerah kalimantan barat dekorasi stand luar daerah kalimantan barat dekorasi taman ruangan sewa tanaman) bulan biaya jasa pemasangan cctv outdoor unit indoor unit satuan biaya assessment open bidang jpt madya orang open bidang jpt pratama sekda orang uraian satuan standar biaya open bidang jpt pratama eselon ii.b orang jabatan administrasi eselon iii orang jabatan pengawas eselon orang job fit staf orang akreditasi laboratorium asesmen dan iuran tambahan paket surveilans dan iuran tambahan paketnegara satuan polisi pamong praja) orang bulan petugas pengamanan kegiatan event insidentil orang hari belanja jasa tenaga sopir belanja jasa pengemudi sopir orang bulan belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik teknisi orang bulanorang jam wasit juri pengawas orang hari honor juri mtq tingkat kecamatan orang jam tingkat kota orang jam hakim sidang isbat jam belanja jasa tata rias rias wajah salon anggota paskibra orang pangkas rambut bagi anggota paskibra orangrogramer orang bulan admin positive centerdaerah per menit belanja jasa pembuatan video penyampaian informasi videografi kamera) hari dokumentasi drone pilot baterai editing clip menit editing highlight menit belanja jasa pembuatan film komentar film pendek video pendidikan dan atau kebudayaan paket belanja jasa kontribusi asosiasi iuran adopsi aliansi kabupaten kota peduli sanitasi) tahun iuran afeksi asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia) tahun iuran forsesdasi forum sekretaris daerah seluruh indonesia) tahun iuran afeksi asosiasi dewan kota seluruh indonesia) tahun uraian satuan standar biaya iuran seksi asosiasi sekretaris dewan kota seluruh indonesia tahun biaya jasa kontribusi asosiasi rsud) tahun iuran ijin stasiun radio isr) tahun iuran ijin penyelenggaraan penyiaran ipp) tahun iuran afeksi asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia) wilayah tahun belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan pembuatan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah bersertifikat biaya penghapusan hak tanah tahun biaya balik batas tanah tahun biaya pemecahan sertifikat tanah tahun biaya balik nama sertifikat tahun biaya administrasi penitipan ganti rugi tanah tahun satuan biaya jasa penulisan dan penerjemahbelanja jasa iklan reklame film dan pemotretan kerjasama dialog interaktif dengan media massa televisi dialog radio dialog kerjasama iklan media massa videotron hari media online terbit media cetak ukuran halaman terbit ukuran halaman terbit ukuran halaman terbit ukuran mmk terbit ukuran mmk terbit ukuran mmk terbit top banner ukuran mmk terbit media elektronik iklan layanan masyarakat paket iklan ramadhan dan idul fitri tv) tarif jasa tayang frekuensi tayang jasa produksi produksi iklan radio paket iklan ramadhan dan idul fitri paket airline tayang airline tayang publikasi advertorial halaman depan headline terbit advertorial halaman terbit advertorial halaman terbitbelanja tagihan telephone belanja tagihan telepon belanja tagihan listrik golongan tarif listrik tr kva kwh golongan tarif listrik tr kva kwh golongan tarif listrik tr kwh golongan tarif listrik tr kwh golongan tarif listrik tr kwh belanja langganan jurnal surat kabar majalah belanja surat kabar majalah bahan bacaan lainnya belanja kawat faksimili internet tv berlangganan belanja layanan server mirror cloud location server) bulan uraian satuan standar biaya paket berlangganan (semua channel) bulan internet dedicatedpaket langganan internet paket internet maps menit telepon bulan paket internet maps channel bulan paket internet maps channel bulan paket internet standar maps bulan paket internet popular maps bulan paket internet premium maps bulan paket internet maps menit telepon bulan paket internet maps channel bulan paket internet maps menit telepon bulan paket internet premium triple play maps bulan belanja paket pengiriman biaya pengiriman paket antar daerah belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan unit tahun belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga biaya laundry barang milik daerah paket tahun belanja jasa kalibrasi jasa kalibrasi peralatan s d unit tahun jasa kalibrasi peralatan s d unit tahun belanja jasa pengolahan sampah biaya pengangkutan penanganan sampah fusi rit dump truck kru) rit dump truck kru) rit dump truck kru) rit dump truck (tanpa kru) rit arm roll rit pick rit kendaraan roda rit jasa penanganan sampah medis limbah padat limbah cair liter belanja lembur belanja jasa lembur non asn uang lembur orang jam uang makan lembur orang hari uang makan lembur pekerja harian lepas orang hari belanja jasa lembur non asn khusus penyedia jasa lainnya perorangan operasional kebersihan kota dan petugas operasional taman kota) kegiatan operasional penyatuan kebersihan kota (khusus dinas lingkungan hidup) uang lemburkegiatan pengangkutan sampah dengan sistem swakelola dari tps tpa khusus dinas lingkungan hidup)uraian satuan standar biayakegiatan workshop prasarana dan sarana persamaan khusus dinas lingkungan hidup) uang lembur mekanik orang jam kegiatan operasional dan pemeliharaan plt khusus dinas lingkungan hidup) uang lembur supir dan crew penyediaan kakus orang rit kegiatan operasional pengelolaan tpa khusus dinas lingkungan hidup) uang lembur pekerja operasional dan pengambil bbm alat berat tpa) orang jam kegiatan pengawasan dan penindakan kebersihan khusus dinas lingkungan hidup) uang lembur penjaga tps) orang jam kegiatan pasukan hijau gerak cepat khusus dinas pekerjaan umum dan penataan ruang) uang lembur orang hari kegiatan pemeliharaan taman kota khusus dinas pekerjaan umum dan penataan ruang) uang lembur orang hari kegiatan penebusan khusus dinas pekerjaan umum dan penataan ruang) uang lembur orang hari kegiatan kontrol vegetasi uang lembur kontrol vegetasi orang jam belanja medical check biaya medical check walikota wakil walikota dan pimpinan anggota dprd kota pontianak orang belanja beasiswa tugas belajar d4 s1 belanja beasiswa tugas belajar program beasiswa tugas belajar biaya hidup dan biaya operasional orang tahun uang buku dan referensi orang tahun izin belajar bantuan izin belajar orang tahun belanja beasiswa tugas belajar d4 s1uraian satuan standar biayaantuan izin belajar khusus program study strata spesialisasi kedokteran orang tahun belanja beasiswa tugas belajar s3 sp. program beasiswa tugas belajar izin belajarsatuan biaya belanja diklat teknis diklat fungsional pns orang satuan biaya kepesertaan latihan prajabatan diklat prajabatan orang pelatihan dasar cons gol. dan iii orang belanja beasiswa non gelar asn biaya hidup dan biaya operasional orang tahun uang buku dan referensi orang tahun biaya kepesertaan pelatihan satpam orang biaya kepesertaan pelatihan otomotif orang lemhannas orang angkatan satuan biaya pembuatan sertifikat diklat selembar kursus mahir dasar kepramukaan orang biaya kepesertaan diklat ppn orang biaya pelatihan ditempat (in house training) paket pelatihan kerajinan kreativitas orang angkatan pelatihan obstetri dan neonatal emergency dasar orang angkatan belanja diklat kepemimpinan satuan biaya kepesertaan diklat pimpinan struktural diklat pimpinan tk. orang diklat pimpinan iii orang diklat pimpinan tk. orang diklat tenaga kependidikan kepala sekolah dan pengawas) paket belanja bimbingan teknis satuan biaya kontribusi bimbingan teknis oranguraian satuan standar biayauraian satuan standar biayahadiah pemenanghadiah pemenang lomba kawasan berseri tingkat kota pontianak clean and green juara juara juara iii juara harapan juara harapan juara harapan iiijuara tim juara tim juara iii tim uraian satuan standar biayjuara stand juara stand juara iii stand juara harapan stand juara harapan stand juara harapan iii stand hadiah outbond jambore posyandu tingkat kota juara beregu kegiatan juara beregu kegiatan juara iii beregu kegiatan hadiah lomba posyandu tingkat kota juara lomba juara lomba juara iii lomba hadiah perlombaan film pendekpemilihan bujang dare pontianak juara bujang dare) orang juara runner orang juara iii runner ii) orang juara kategori orang hadiah pemenang gelar permainan rakyat meriam karbit juara kelompok juara kelompok juara iii kelompok juara harapan kelompok juara harapan kelompok juara harapan iii kelompok hadiah pemenang lomba mtq tingkat kecamatan dan kelurahan hadiah pemenang lomba mtq tingkat kecamatan dan kelurahan perorangan juara orang juara orang juara iii orang juara harapan orang juara harapan orang juara harapan iii orang hadiah pemenang lomba mtq tingkat kecamatan dan kelurahan kelompok juara kelompok juara kelompok juara iii kelompok juara harapan kelompok hadiah pemenang lomba lainnya juara orang tim stand kegiatan lainnya juara orang tim stand kegiatan lainnya juara iii orang tim stand kegiatan lainnya juara harapan orang tim stand kegiatan lainnya juara harapan orang tim stand kegiatan lainnya juara harapan iii orang tim stand kegiatan lainnya pendukung perlombaan uang saku siswa guru pemenang lomba tingkat provinsi nasional orang kegiatan belanja penghargaan atas suatu prestasi hadiah paket ibadah bagi asn non asn berprestasi orang biaya pendukung paket perjalanan ibadah bagi asn non asn yang berprestasi orang bonus penghargaan untuk phl berprestasi orang tunjangan transportasi kepala opd staf ahli yang uraian satuan standar biaya tidak menggunakan kendaraan dinas kepala skpd dan staf ahli kepala daerah orang bulan belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi pbi belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi pbi orang bulan pa), kuasa pengguna anggaran kpa) diperkenankan juga mendapat honorarium sebagaiystem informasi selama aparatur yang tersedia pada skpd terbatasdalam hal tidak terdapat pegawai aparatur sipil negara asn)ppt)honorarium pejabat ketatausahaan keuangan keu) akibat penambahan dana adk dau dapat diberikan berdasarkan: apabila menunjuk keu pengelola dana adk dau,, besaran honorarium berdasarkan akumulasi pagu anggar pendapatan dan belanja negara apbn). honorarium pengadaan barang dan jasa: honorarium pejabat pembuat komitmen ppkppk)pa) ppkppkpksub kegiatan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) yang dapat diterima pejabat pembuat komitmen ppk): jumlah sub kegiatan dpa yang dikelola jumlah maksimal honorarium dpa dpa dpa dpa dpa misal ppk yang mengelola (delapan) sub kegiatan dpapa dapat diberikan honorarium maksimal pada (enam) sub kegiatanuntuk kegiatan tahun jamak maka honorarium pejabat pembuat komitmen ppk) dapat dibayarkan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. waktu pelaksanaan bulan) jumlah honorarium maksimal yang dapat diterima bulan bulan bulan bulansub kegiatan dpa jumlah honorarium maksimal pada satu sub kegiatan dpa yang dapat diterima bulan bulan bulan bulan honorarium pengelolaan barang milik daerah honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara asn)tenagakhusus honorarium petugas pelayanan medik rsud dan puskesmas) dapat dibayarkan terhitung mulai bulan januaribarang dan jasa penjelasanpakaian untuk jama ah haji kota pontianak pakaian yang diberikan kepada jama ah calon haji kota pontianak dan petugas pendamping sebagai identitas tambahan bagi jama penjelasjelasanpranata komputer, petugas utd tpaut ri. penjelasan: pakaian dinas kdh dan wkd;;; danpsh)eselon dan iii.carenjelasansn non asnonal bagi aparatur sipil negara asn), merupakan batik khas daerah yangenjelasanutama pakar praktisi pembicara khusus dan moderator yang berasal dari skpd penyelenggara, dapat diberikan honorarium sebesar (lima puluh persen) dari honorarium narasumber pembicara khusus dan moderatoenjelasrtapenjelas;penjelasannjelasansatuasn)pot pbbpenjelasannon asn)non asn)non asn)penjelasandapat diberikan kepada asnpsg) penjelasanhonorarium pembuat penyusun instrumen standar pendidikan sd smpasn)asn)ppn) honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara asn)penjelasan;penjelasand; dsn jasa lainnya orang perorangan) ketentuan umum untukpenjelasanpenjelaspenjelasanjkn) atau jaminan asuransi lainnya. terhadap pembiayaan akibat pelayanan yang telah diberikan sebelum peraturan walikota ini diundangkan dapat diakomodir dalam peraturan walikota inipenjelasanpenjelasanpenjelasangelola penjaga rumah baca. penjelasan belanja jasa tenaga administrasi belanja jasa tenaga administrasi adalah belanja jasa non asnsnsig) belanja jasa petugas teknologi informasi sig)gkpdpenjelasnjelassudyang berlakubatasan waktu kerja lembur paling banyak (tiga) jam sehari atau (empat belas) jam dalam seminggu; pada hari libur kerja, tarif uang lembur naik dari tarif lembur hari kerja;penjelasan;;;penjelaspenjelasan satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan diklat penyidik pegawai negeri sipil ppn p2ks)dan smp yang dilaksanakan oleh lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah lp2ks)penjelas;l(penjelasan dipergunakanpep pada walikota solok provinsi sumatera barat peraturan walikota soloktahun peraturan daerah kota solok nomor tahun tentang prosedur perencanaan pembangunan partisipatif lembaran daerah kota solok tahun nomorkota solok tahun merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode (satu) tahun. rkd kota solok tahun sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan, perencanaan dan prediksi kebutuhan anggaran masing masing perangkat daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan tahun dan pedoman dalam menyusun rancangatahun rkd kota solok tahun dimulai pada tanggal januari dan berakhir pada tanggal desember: bab pendahuluan, bab ii, gambaran umum kondisi daerah, bab iii, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, bab iv, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, bab rencana kerja dan pendanaan daerah, bab vi, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan bab vii, penutup. rkd kota soloo.ox elftal, diundangkan solok pada tanggal tuli sekretaris rah kota solok, saiful. berita daerah kota solok tahun nomor .! h$. roterencana kerja pemerintah daerah kota solok tahun lampiran (satu) berkas opd pemrakarsa agenda untuk mohon peraturan walikota solok tentang rencana kerja tanda tangan atas pemerintah daerah kota solok tahun disposisi pimpinan kepala bagian hukum edit sh, nip. pemerintah kota solok badan perencanaan pembangunan daerah jalan lubuk sejarah telp. fax. solok kode pos solok, juli dzulgaidahrencana kerja pemerintah daerah kota solok tahun lampiran (tiga) rangkap catatroses penyusunan rkd sudah dimulai sejak awal desember sesuai dengan permendagri tersebut diatas dijelaskan bahwa penyusunan rkdrencana kerja pemerintah daerah tahun untuk kiranya bapak berkenan menandatangani peraturan walikota solok mohon tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun demikian kami sampaikan dan terima kasih. disposisi pimpinan kepala pan solok tindak lanjut staf jonesi, sh, nip. |
bus walikota solok provinsi sumatera baratnsterilkan memutuskan peraturan walikota tentang standar satuan harga pemerintah daerah tahun anggaran standar satuan harga merupakantahun anggaran standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada merupakan satuan biaya tertinggi dan perkiraan dalam penyusunan anggaran yang dalam penetapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan daerah. standar satuadalah sebagai berikut standar biayhargsatuan pokok standar satuan harga tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai pedoman dalam menyusun besaran biaya kegiatan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkataw sins ho1 wal zul diundangkan solok pada tanggal y w sekitar rah kota solok saiful. berita daerah kota solok tahun nomor kotoradan keuangan daerah |
ras ketentuan dalam peraturan walikota nomor tahun tentang standar operasional prosedur sekretariat daerah kota soloksekretariat daerah dikoordinasikan oleh kepala sub bagian tatalaksana sekretariat daerah. sop sekretariatember walikota story umar diundangkan solok pada tanggal november sekret rah kota solok, syaiful berita daerah kota solok tahun nomor j orbit v fa) :n) o$ a6 anti ass ssa (s38 (gas (sp iss salatiga iss (s5 bass i2ass |je5s32 (z5 s0. sis cs easa esa 2s29 isi ima # a.a kan tapi un iwa iss (s$ (ses 1s. let she (ts8 (sp izs luv, ius ssg is$s3 sca lag some (tas ssw$ iss atlas suke sun ss33x stadt esa lan jas pesona. ker pes ta. an, sen s$s pai a33 z5: az) zz5 5s. (tj ass ran van tel tas oa. ena wwwdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah kota solok. kepala dinas adalah kepala dinas perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan meneng: sekretariat: bidang koperasi, industri dan usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perdagangan: bidang sarana dan pengelolaan pasarkoperasi, industri dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf cc, membawahi seksi perindustrian: kelompok jabatan fungsional sub substansi bina kelembagaan, dan kelompok jabatan fungsional sub substansi bina usaha dan bina permodalan. bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahi kelompok jabatan fungsional sub substansi pengawasan dan pengendalian barang pokok dan penting: kelompok jabatan fungsional sub substansi sarana dan pelaku distribusi usaha perdagangan, dan kelompok jabatan fungsional sub substansi promosi dan pengembangan pemasaran. bidang sarana dan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahi kelompok jabatan fungsional sub substansi sarana, perdagangan, pendataan dan penempatan, kelompok jabatan fungsional sub substansi penagihan, dan kelompok jabatan fungsional sub substansi ketertiban dan kebersihda pengelompokan uraian fungsidagangan, urusan perindustrian dan urusan koperasi dan usaha kecil menengah.'koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah bidang koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah. seksi perindustrian mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan pengembangan industri. kelompok jabatan fungsional sub substansi bina kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi, sumber daya dan manajemen koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah. kelompok jabatan fungsional sub substansi bina usaha dan bina permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha dan permodalan koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah. bagian keempat bidang perdagangan bidang perdagangan mempunyai melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting dan promosi, pengembangan dan pemasaran produk dalam negeri. . kelompok jabatan fungsional sub substansi pengawasan dan pengendalian barang pokok dan penting mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian barang pokok dan penting serta melakukan pemantauan dan tindak lanjut kerjasama dengan stakeholder terkait terhadap ketersediaan barang, stabilitas harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat. kelompok jabatan fungsional sub substansi sarana dan pelaku distribusi usaha perdagangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan dibidang sarana dan pelaku distribusi usaha perdagangan. kelompok jabatan fungsional sub substansi promosi dan pengembangan pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan pameran dagang sertaasal daerah dan menyelenggarakan kampanye pencitraan produk, dan melakukan pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor serta menyelenggarakan pengembangan pemasaran produk. bagian kelima bidang sarana dan pengelolaan pasar bidang sarana dan pengelolaan pasar mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang sarana dan pengelolaan pasar. cc. kelompok jabatan fungsional sub substansi sarana, perdagangan, pendataan dan penempatan mempunyai tugas melaksanakan teknis pendataan, pengaturan dan penempatan pedagang. kelompok jabatan jabatan fungsional sub substansi penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan yang menjadi sumber penerimaan daerah. kelompok fungsional sub substansi ketertiban dan kebersihan mempunyai tugas melaksanakan dan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar. bagian keenam kelompok jabatan fungsional (lydagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengahrwa?tuwbur ro21 walikota solok, elf umar diundangkan solok pada tanggal get sekret kota solok, syaiful berita daerah kota solok ahun nomor ke) aga www issn|iss ke: sama ko) sasi ka) (etal (les, massal sel las eta, (ssi aa) kes) e35 is s31152 (er na3l rana) ban 5s sss o ag suz s xa xen tpx dna ss?| s55| 5sz|g kei sss fan yss s22g| s33 see di b2s9| s28 |s25 sao s92 jug lao eas pe) bs3 is85 c9c s83s| isis satu so) s253$ si, .$ et. lo) iss n ka) rig kotadisposisi pimpinan kepala bagian hukum erizal, sh, nip. esa |
walikota tomohon peraturan walikota tomohon nomor tahun tentang pado pelaksana stem tembi ay dan pengguna dana as bagi pelayanan khatan peserta as persero) dan anggota keluarganya pus emas dan dengannya kota tomohon tahun dengan rahmat tuhan yang esa mahkota tomohon, meni mbang bahwa dal rangka met aga esei mangan dan meni angkat kan mut pel layanan wechat bagi peserta akses dan anggota kel warganya, maka perl nenek akan besaran ari pel layanan wechat puskesmas bagi peserta akses; bahwa berdasarkan per abangan pada huruf perl menit akan dengan peran uran wal kot ent ang pedoman pel laksanakan ern pei nbi ayan dan pent aan dana akses sisi bagi pel layanan kereta pesat pt. akses persero) dan anggota kel warganya puskesnl dan a dengannya kot tomohon tahun mengingat undang undangl99l nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3a56); undang undang nomor tahun oo373final44g7l, sebagaimana telah diubah beberapa kali term<hir dengan undang undang nomor tahun oo8 tentang pembuahan kedua atas undang undang nomor tahun 2oo4 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 2oo8 nomor tambahan lembaran negara nomor aal; menetapkan undang undang nomor tahun oo4 tentang sistem jaminan ili nasional lembaran |eg ara rep.publik indonesia tahun2oo4 nomor l26, tartbahanl embraer negara republik indonesia nomor aa56l; undang_ u";;il no*o, 36_ tahun oo, tentang kesehatan gambaran n;;il n"publik indonesia tahun oo9 nomor tam uaf"an le;bar;lndonesia nomor s23al; peraturan pemerintah nomor tahun oo3 tentang subsididanluran pemerintahdalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai j.{."g:ti. sisi! dan' penerima pensiun ll,lembaran negara republik indonesia tat*'rn oo3 nomor62, tarrtbahanl,embraer negara republiklndonesia nomor a29al; peraturan pemerintah nomor tahun oos tentang pengelola* k"""gt" kastil fi'lembaran negara republik indonesia tahun2 oo5 nomor14' tambatan lembaran negara republik indonesia nomor a578); kekutu"^ri presiden nomor tahun tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan' penyedot". q"t besarnya iuran yang dipungut dari pegawai negeri, p pejabat negara, aan penerima p"n jiran sebagaimana telah dibuat dengan keputusan presiden nomor tahun t977; ll. peraturan^ menteri dalam negeri nomor13 tahun2006 tentang pedoman eengefia guan8an daerah sebagaimrrr" t"t"t beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor2| tahunzor.r teratur"r, frf"rri".i kesehatan republik indonesia nomor men"" f"t iil2}tl tentang tarif pelayanan kesehatan bagi peserta pt' akses persero); teratur"r, vr"".tt"ri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah; memutus(an: :peraturanwali tatentangpe mati pelat(santan sistem pembiayaan dati pti(canaan data akses sosial bagi pelayanan kesehatan peserta pt. asiiids (persero dai{ an(biota keluarganya puskesmas day jariitgaiyiyya kota tomohon talium bab kbteittuan i'mum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota tomohon pemerintah daerah adalah pemerintah kota tomohon walikota adalah walikota tomohon akses asuransi kesehatan) adalah perusahaan yang monyet.rrg"r"krn jaminan kesehatan bagi pegawai negeri 5in1, pejabat n"g"r", penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan , beserta anggota keluarganya serta dokter dan pegawai tidak tetap ptt), dan masyarakat llmrlm, yang berbadan hukum bumn dan berbentuk pt. persero. dinas kesehatan dan sosial kota tomohon yang selanjutnya disebut dinas kesehatan dan sosial adalah stnrkftrr satuan x".j"tqtpat perawatan dai atau puskesmas tidak dengan fasilitas perawatan dumum daerah dan swasta kota tomohon dan rumah sakit umum daerah propinsi yang bekerjasama dengan pi. akses persero) untuk pelayanan rujukan pasien. peserta askedrio:p tt), dan masyarakat umum, yang membayar premi dan menerima jaminan pelayanan kesehatan' premi akses adalah kewajiban yang dibayarkan berupa uang setiap bulannya oleh peserta akses sesuai aturan yang berlaku'akses atas indikasi masalah kesehatan berupa pelayanan preventif, promosi, kuratif dan rehabilitasi. ll.pelayanan preventif adalah upaya kesehatan pencegahan yang dilaksanakan puskesmas dan jaringannya. l2. puskesmas dan jaringannya untuk tujuan rehabilitasi fisik. pelayanan rujukan adalah pelayanan rut. akses persero) berdasarkan indikasi atau komplikasi medis. pelayanan rawat jalan pertama jtp) adalahtanpa genap puskesmas. pelayanan rawat inap pertama adalah pelayanatas indikasi masalah kesehatan dan memerlukan inap puskesmas dengn tanpa perawatan. pemberi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat ppk adalah unit pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehary dasar terdiri dari puskesmas, h.puskesmas dengan tanpa perawatan dan jaringannya. kapital aksesakses. klabab ktpesertaait dati pelayanan peserta aksesetap pit), dan masyarakat umum, yang membayar premi dan menerima jaminan pelayan kesehatan. anggota keluarga sebagaimana dimaksudtunjangan sesuai den gan peraturan perundang undangan yang berlaku. peserta mendapatkan pelayanan kesehatan preventif, promosi, kuratif, dan rehabilitasims membawa kartu tanda peserta akses:n dan jaringannya. pelayanan kesehatan diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya kepada peserta akses. komponen pelayanan yang diberikan adalah berbentuk jasa terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan serta pemberian dan pengawasan. komponen jasa sara'a adalah tempat, bahan habis pakai dan atau bahan penunjang medis termasuk serta operasionalnya. jasa pelayanan adalah dana yang diterima oleh petugas puskesmas dan jaringan atas lasi pemeriksaan, piano"se, pengobatan yang diberikan pada peserta akses. pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan' pelayanan r.puskesmas dan jaringannya. srsg perus ta1lrpenccu*a ail ary bagian kesatu rawat ialah traktat pertama ka.sitasi dibayar akses langsung global seluruh puskesmas sebagai daerah yang sah. setor kas daerah secara lain lain pendapatan bukti setoran sts) sebagaimana dimaksud oleh pt' akses persero) cabang tondano kirim dinas kesehatan dan sosial. pemanfaatan dana kapital oleh ta kapttast besaran penggunaan kapital, dipemnhrkkan jasa pelayanan adalah 44o o dari kapital, dart dimanfaatkan sebagai jasa sarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta akses berupa barang habis pakai, obat, dan operasional lainnya. serta oo o untuk monitoring, evaluasi, honor verifikasi, pembinaan dan pengawasan oleh dinas kesehatan dan sosial kota tomohon. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada sebesar 44o o dari kapital(login) puskesmas. besaran yang didapat puskesmas seperti pada adalah maksimal sebesar kapital yang telah dipemnhrkkan oleh pt. akses persero) cabang tondano setiap bulannya. bagian ketiga rawat lap tong lat pertama tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama dihitung per hari rawat. tarif paket rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan puskesmas dtp. besar tarif rawat inap per hari adalah berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes per ll 2ol1 tentang tarif pelayanan kesehatan bagi peserta pt. akses persero), dengan peruntukan paling tinggi 44o o unutk jasa pelayanan dan s6o o adalah jasa sarana termasuk bahan habis pakai, operasional dan obat. pembayar rn pelayanan rawat inap diberikan pr. akses (persero) cabang tondano berdasarkan klaim langsung dari puskesmas perawatan, dan klaim tersebut memakan pendapatan daerah dan wajib disetor kas daerah oleh pr. akses (persero) cabang tondano sebagai lain lain pendapatan asli daerah yang sah. pemanfaatan dana klaim oleh puskesmas perawatan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlalu. bukti setoran sts) seperti pada g) other pt. akses persero) cabang tondano dikirim dinas kesehatan. jaga pelayanan sebagaimana dimaksud pada sebesar 44o ologin) puskesmas. bab pengadaan| obat dan bagian medis habis partbab pembinaan dinas kesehatan dan sosial memberikan pembinaan dan pengawasan kepada puskesmas dalam hal pelaksanaan peraturan ini. bab ketentuan penutup peraturan walikota ini berlaku untuk tahun anggaran agar setiap or rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan..dari ois walikota tomohon, lrtunclangftan tomohon !1d" tanggal januari z}lij selir aris dataid, oh) beri daerah kota tahun |
peraturan walikota tomohon nomor tahun2011 walikota tomohon, menimbangperlu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman program bantuan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kota kota tomohonkeuangan daerah"omohon. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan walikota adalah walikota tomohon.. asisten adalah asisten ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah kota tomohobab vipeserta program wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan dan penggunaan program kepada dinas koperasi dan umkm: dinas koperasi dan umkm melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada walikota dan temuannya kepada asisten bidang ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah. bab penutup peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar pelan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya lam berita daerah kota tomohon. ditetapkan tomohon padatanggal juli walikota tomohon waktu walikota, jimmy pidie eman diundangkan tomohon padatanggal tuli pit. sekretaris daerah drs. arnold poli,sh.map pembina utama muda nip. berita daerah kota tomohon tahun nomorperdagangan, kerajinan, pertambangan, pariwisata, ketenagalistrikan dan aneka usaha yang dikelola koperasi dan atau umkm, meliputi penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan prosesi dan kegiatan produksi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi dan umkm. program bantuan pengembangan koperasi dan umkm yang selanjutnya disebut program adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah c.g. dinas koperasi usaha mikro, kecil dan menengah kota tomohon dalam bentuk pemberian fasilitas dan atau bantuan dana dari apbd yang diberikan kepada koperasi dan umkm dalam rangka stimulan pengembangan usaha dan permodalan. bantuan sosial adalah pengeluaran daerah dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada koperasi dan umkm melalui dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kota tomohon yang bersumber dari apbd kota tomohon untuk memberikan perlindungan, penyelamatan dan memicu penumbuhan koperasi dan umkm. bab tujuan dan peserta program tujuan program adalah memberikan perlindungan usaha kepada koperasi dan umkm: melakukan penyelamatan usaha koperasi dan umkm: cc. memacu penumbuhan usaha koperasi dan umkm dalam mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. peserta program adalah koperasi dan umkm yang melaksanakan usaha yang dicadangkan untuk koperasi dan umkmdaerah: cc.koperasi atau umkm turun temurun, usaha yang memiliki potensi dan daya saing eksporota tomohon. program bantuan pengembangan koperasi dan umkm sebagaimana dimaksud pada dialokasikan dalam belanja bantuan sosial khusus untuk koperasi dan umkm. bab penyelenggaraan program bagian kesatu penyelenggaraan program pengembangan koperasi dan" umkm dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas dan atau bantuan dana kepada koperasi dan umkm sebagaimana diatur dalam peraturan ini. jenis kegiatan yang diberikan fasilitas dan atau bantuan dana sebagai berikutusaha. pengembangan usaha bidang pemasaran yang terdiri dari warung masyarakat dan jejaring pemasaran commerce). pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari penumbuhan wirausaha baru melalui pelatihan kewirausahaan: penumbuhan wirausaha baru melalui magang praktek kerja: penumbuhan wirausaha baru melalui study banding: pelatihan manajemen pengoperasian. pemberian program untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pengembangan usaha simpan pinjam koperasi. bagian kedua persyaratan peserta program untuk mendapakan program, calon peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota tomohon dengan temuannya antara lain kepada dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah kota tomohon. koperasi dan umkm calon peserta program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut untuk koperasi koperasi primer dan telah berbadan hukum: memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas: telah melaksanakan rapat anggota tahunan rat) minimal dua tahun terakhir, memiliki nomor pokok wajib pajak npp):,cara sebagai berikut:.memiliki nomor pokok wajib pajak npp),: cara sebagai berikutalokasi program dilakukan melalui mekanisme adminstrasi keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab tata cara pencairan, penyaluran dan penggunaan program tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut koperasi, umkm sebagaimana dimaksud wajib membuka rekening penampungan bantuan dana atas nama koperasi umkm pada bank sulut cabang tomohon, rekening sebagaimana huruf dibuka oleh ketua dan bendahara koperasi dan atau pemilik bagi umkm, peserta program menyampaikan permohonan pencairan bantuan dana kepada dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah, dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu berita acara penarikan bantuan dana yang ditanda tangani oleh pengurus koperasi atau pimpinan umkm yang diketahui oleh kepada kepada dinas koperasi dan umkm: kwitansi penerimaan bantuan dana yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara koperasi atau pimpinan umkm yang diketahui oleh kepala dinas koperasi dan umkm sebagaimana point fotokopi sk. badan hukum koperasi surat keterangan usaha sup tdp surat keterangan, fotokopi npp, fotokopi rekening penampungan bantuan dana, fotokopi ktp pengurus pemilik usaha, surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan dimaksud: programwalikota. bab koordinasi pelaksanaan organisasi pelaksana program terdiri dari asisten bidang ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah kota tomohon, dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kota tomohon: dinas pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah kota tomohon: koperasi dan umkm peserta program. koperasi dan umkm peserta program bertugas menyusun dan mengajukan permohonan dalam rangka pengembangan koperasi dan umkm kepada walikota, dan temuannya kepada dinas koperasi dan umkm kota tomohon,dana program kepada dinas pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah kota tomohon melalui dinas koperasi dan umkm: membuka rekening penampungan dana program:dinas koperasi dan umkm bertugas melakukan koordinasi perencanaan program dan pelaksanaan program dengan skpd kota terkait dengan bidang tugasnya: melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan dan atau rencana usaha yang layak, ccwalikota tomohon:dinas pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah:, 9g. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan , membantukerugian dalam pelaksanaan program: dinas pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah, bertugas melaksanakan koordinasi dengan dinas koperasi dan umkm dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program dan alokasi anggaran: meneliti kelengkapan administrasi permohonan realisasi alokasi program atau surat permintaan pembayaran spp) yang diajukan peserta program: cc. menerbitkan surat perintah membayar spm) serta surat perintah pencairan dana(spp). asisten bidang ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah, bertugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta usulan rencana alokasi anggaran program: melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program melalui dinas koperasi dan umkm kota tomohon. bab vii pengalihan walikota berwenang membatalkan penetapan peserta program sebelum realisasi alokasi program dan menetapkan pengalihannya kepada peserta program baru atas dasar laporan dan usulan tertulis dari dinas koperasi dan umkm. penetapan peserta program baru dilaksanakan dengan mengutamakan calon peserta yang berlokasi kecamatan dan kelurahan yang sama. apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan program oleh peserta program, maka dinas koperasi dan umkm akan menyelesaikannya dan melaporkannya kepada walikota. |
p5, k20 walikota tomohon provinsi sulawesi utara peraturan walikota tomohon nomor tahun tentang tim walikota untuk percepatan pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tomohon, menimbang bahwa inovasi pelayanan publik dalam rangka mempercepat membuat lompatan terobosan untuk menjadi solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan masyarakat, bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka percepatan pembangunanwalikota untuk percepattim walikota untuk percepatan pelayanan publik bidang pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan kota tomohon. babomohon, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota tomohon,ota tomohon selanjutnya disebut bappelitbangda, tim walikota untuk percepatan pelayanan publik yang selanjutnya disingkat tiup3 adalah tim walikota untuk percepatan pelayanan publik dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan, perangkat daerah adalperangkat daerah kota tomohon, rencana pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya disingkat rpm adalah penjabaran visi, misi dan program waliff, bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan walikota ini dibentuk tiup3. tiup3 bukan melainkan tim walikota daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam rpm. tiup3 secara operasional berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. pengelolaan administrasi dan keuangan tiup3 dilaksanakan melalui bappelitbangda. bab iii tugas dan kewenangan bagian kesatu tugas tiup3 mempunyai tugas: melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan walikota sesuai ruang lingkup pemandangannya, memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada walikota sesuai ruang lingkup pemandangannya, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan walikota sesuai ruang lingkup pemandangannyalaksanakan mediasi dan pihak terkait dalam rangka penyelesaian hambatan pelaksanaan program prioritas walikota, melaksanakan tugas yang diberikan oleh walikota, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada walikota, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tiup3 menyusun rencana kerja tahunan rkt). bagian kedua kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam tiup3 mempunyai wewenang: meminta data informasi dari pd, dan, mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya. dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam dan koordinator anggota tiup3 dapat menghadiri rapat pimpinan dan atau menghadiri forum rapat yang dipimpin oleh walikota. bab organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan keanggotaan tiup3 terdiri dari koordinator merangkap anggota, bidang pemerintahan, terdiri dari koordinator bidang pemerintahan, dan anggota. bidang pembangunan, terdiri dari koordinator bidang pembangunan, dan anggota. bidang kemasyarakatan, terdiri dari koordinator bidang kemasyarakatan, dan anggota. bagian kedua koordinator tiup3 koordinator tiup3 mempunyai tugas: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tiup3tiup3, dan menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban bidang. bagian ketiga bidang pemerintahan bidang pemerintahan mempunyai tugas: melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan walikota dalam bidang pemerintahan, memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan walikota dalam bidang pemerintahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan walikota bidang pemerintahan, menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan walikota dalam bidang pemerintahan, melaksanakan tugas yang diberikan walikota, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada walikota. bidang pemerintaherintahpemerintahan. bagian keempat bidang pembangunan bidang pembangunpembangunlaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada walikota. bidang pembangunbangunan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas:| memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pembangunan. bagian kelima bidang kemasyarakatan bidang kemasyarakatkemasyarakatngelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas walikota lainnya yang bersifat khusus, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada walikota. bidang kemasyarakatkemasyarakatkemasyarakatan.il bab keanggotaan, persyaratan, pengangkatan, masa kerja dan pemberhentian bagian kesatu keanggotaan keanggotaan tiup3 paling banyak (lima belas) orang yang terdiri dari: (satu) orang koordinator tim merangkap anggota. (lima) orang anggota bidang pemerintahan, (lima) orang anggota bidang pembangunan, dan (empat) orang anggota bidang kemasyarakatan, keanggotan tiup3 dapat terdiri dari unsur: pns, dan non pns. bagian kedua persyaratan keanggotaan tiup3 yang berasal dari unsur pns paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berstatus pns aktif:erintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan syarat lain yang diatur oleh peraturan perundang undangan, tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan atau terpidana. keanggotaan tiup3 yang berasal dari unsur non pnstidak berstatus sebagai pns, anggota tni dan anggota polri,tiup3keanggotaan tiup3 yang telah ditetapkan dikukuhkan oleh walikota dokumen pengukuhan sebagaimana dimaksud pada dipersiapkan oleh bappelitbangda. bagian keempat masa kerja masa kerja tiup3 satu tahun, masa kerja tiup3 dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. bagian kelima pemberhentian keanggotaan tiup3 diberhentikan apabildapatdaerah, dan dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. pemberhentian keanggotaan tiup3bab sekretariat program dan kegiatan tiup3 dianggarkan pada bappelitbangda.3, dibentuk sekretariat tiup3 pada bappelitbangda. sekretariat tiup3 sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara administratif berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bappelitbangda. kepala sekretariat sebagaimana dimaksud dalam dijabat secara ex officio oleh sekretaris bappelitbang3. pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada dapat dibagi kedalam bidang tiup33, melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan tiup3. menyusun program kerja dan anggaran tiup3, sesuai usulan tiup3, melaksanakan rapat tiup3, menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang tiup3, dan melaksanakan urusan kerumahtanggaan tiup3. pelaksana pada sekretariat tiup3 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. bab vii hak keuangan hak keuangan tiup3 meliputi: insentif bulanan, perjalanan dinas, dan honor lainnya sesuai peraturan perundang undangan. hak keuangan sebagaimana dalamiup3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan walikota oleh perangkat daerah, setiap anggota tiup3 bersifat obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel. bab penilaian kinerja kinerja anggota tiup3 dimonitor dan dievaluasi oleh walikota secara periodik. penilaian kinerja anggota tiup3walikota) tomohon bacan akan kma taun pumsurtan mem nema comma mempersowo diundangkan tomohon pada tanggal januari sekretaris daerah aa tomohon, harold victor lolowau berita daerah kota tomohon tahun nomor |
salinan mep wali kota tanj : bahwa peraturan wali kotamasih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan djungpinang. beberapa ketentuan dalamdihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: bagi pegawai asn yang ditugasmaka tidak diberikan tpp asn. dihapus. bagi pegawai asn yang bekerja sebagai tenaga yang ditugaskan pemerintah kota tanjungpinang, tpp asn dapat diberikan setara dari kelas jabatannya apabila dari instansi asal tidak diberikan tambahan penghasilan yang sejenis yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi asal. ketentuan sebagaimana dimaksud pada diberlakukan selama pegawai asn tersebut bekerja sebagai tenaga yang ditugaskan. pemberian tpp asn bagi cons, cons magang atau sebutan lainnya yang berasal dari perekrutan pemerintah daerah atau lembaga lainnya adalah (delapan puluh persen) dari kelas jabatannya. pemberian tpp asn sebagaimana dimaksud pada berlaku sampai dengan cons tersebut diangkat menjadi pns. bagi formasi jabatan cons yang telah diangkat menjadi pns dan belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya, diberikan tpp asn setara dengan jabatan pelaksana yang telah ditentukan. pegawai asn sebagaimana dimaksud dalam huruf dan tetap diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan hari kerjanya dalam periode penilaidiundangkan tanjungpinang rahmapenegakan hukum dan atau peraturan daerah kota tanjungpinang yang dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil ppn) lingkungan satuan kerja perangkat daerah skpd) pemerintah kota tanjungpinang dengan koordinator satuan polisi pamong praja perlu dibentuk sekretariat ppn untuk mempermudah koordinasi yang terpadu, terarah dan tegas, bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil maka keberadaan dan kedudukan ppn perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menciptakan kondisi ketertiban umum serta ketentraman masyarakat agar lebih kondusif dan sesuaiekretariat penyidik pegawai negeri sipiltiban kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil, peraturan daerah kota tanjungpinang nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lembaran daerah kota tanjungpinangmemutuskan: menetapkan peraturan walikota tanjungpinang tentang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil kota tanjungpinangatuan kerja perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah kota tanjungpinang. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota tanjungpinang satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kota tanjungpinadalah warga negepejabattanjungyang menjadi dasar hukumnya dan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah yang mengandungsekretariat ppn sebagaimana dimaksud didalam peraturan walikota ini adalah adalah sebagai wadah mengkoordinasikan ppn kota tanjungpinpokok dan fungsi ppn kota tanjungpinang. ruang lingkup tugas dan kewenangan sekretariat ppn adalah sebagai berikut: koordinasi, fasilitasi: administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi. bab iii organisasi dan tata kerja organisasi sekretariat penyidik pegawai negeri sipil ppn) bersifat permanen non struktural dibentuk pada satuan polisi pamong praja kota tanjungpinang yang akan mengkoordinir penyidik pegawai negeri sipil ppn) satuan kerja perangkat daerah skpd) lainnya. susunan organisasi sekretariat penyidik pegawai negeri sipil ppn) terdiri atas: pembina walikota wakil walikotambako koordinator operasional kepala bidang penegakan peraturan perundang undangan daerah anggota kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) dan penyidik pegawai negeri sipil ppn) bagan struktur organisasi sekretariat penyidik pegawai negeri sipil ppn) sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab tugas, fungsi dan wewenang sekretariat ppn. menyediakan sarana dan prasarana berupa kotak pengaduan po box, telepon fax, e mail, website dan kantor pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah. sekretariat ppn mempunyai fungsi: menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan, dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran perda, menyusun rencana monitoring pelaksmeliputi,bagan struktur organisasi sekretariat penyidik pegawai negeri sipil pembina walikota wakil walikota daun bnn ketua sekretaris daerah ka. harian tim pengawas powo nona kasat pol banana sekretaris kabar hukum koordinator (tt kabid ppid satpol ppn dilingkungan pemko tanjungpinang walikota tanjungpinang, dto lis firmansyah |
rdaerah telah ditetapkan peraturan walikota nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah, bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang undangan maka peraturan walikota nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuan diubahkota palembang yang selanjutnya disebut dinas pendapatan daerah adalah badan pengelolaan pajak daerah kota palembang. kepala dinas pendapatan daerah kota palembang yang selanjutnya disebut kepala dinas pendapatan daerah adalah kepala badan pengelolaan pajak daerah kota palembmeliputi kantor wajib pajak, tempat usaha, tempat tinggal atau tempat lain yang ditentudan diberi tugas, wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan oleh kepala dinas pendapatan daerah dengan surat perintah tugas. surat perintah tugas adalah surat perintah tugas kepala dinas pendapatan daerah untuk melaku.: bentuk pemeriksaan terdiri dari: pemeriksaan sederhana, dan pemeriksaan lengkap. pemeriksaan . pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pemeriksaan lapangan untuk (satu) jenis pajak dan bersifat bulanan, yang dilaksanakan dengan menerapkandimaksud pada huruf merupakan pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak untuk bulan berjalan dan atauetentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, perlu disiapkan beberapa kelengkapan sebagai berikut: tanda pengenal pemeriksa, surat perintah tugas, surat pemberitahuan wajib pajak yang akan diperiksa, speed, informasi data tunggakan wajib pajak, informasi ssd, fotokopi kartu data wajib pajak, surat peminjaman dokumen, surat penolakan pemeriksaan, surat penundaan pemeriksaan, dan surat pernyataan atas kebenaran dan kelengkapan data wajib pajak. kelengkapan sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh bidang teknis sebagai berikut: bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah menyiapkan tanda pengenal pemeriksa, surat perintah tugas dan surat pemberitahuan wajib pajak yang akan diperiksa, bidang pajak daerah lainnya menyiapkan speed dan informasi ssd: bidang pengelolaan piutang pajak daerah menyiapkan informasi data tunggakan wajib pajak, dan tim pemeriksa menyiapkan fotokopi kartu data wajib pajak,wajib pajak. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemeriksaan sederhanpemeriksaan . pemeriksaan lengkapapabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya indikasi rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan waktu pemeriksaan yang lebih lama, batas waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dtidak hadir memenuhi surat pemanggilan pemeriksaan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:rsyaratan pemeriksa sebagaimana dimaksud padapemeriksaan yang ditetapkan. dalam hal diperlukan dengan surat perintah tugas. ketentuan . ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa tunggal atau tim pemeriksa pajak, pemeriksa pajakatau dari luar pemerintah daerah yang ditunjuk oleh kepala dinas pendapatan daerah sebagai tenaga ahli, apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama sama dengan instansi terkait, pemeriksaan dilaksanakan dinas pendapatan daerah atau tempat laintentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf didokumentasiyang berfungsi sebagai: bukti pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan,. pengujian yang telah dilakukan, dan kesimpulan dan hal hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:pemeriksaan sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaandan memuat informasi lain terkait dengan pemeriksaan. laporan hasil pemeriksaan antara lain mengenai:berhutang, dan kesimpulan dan saran pemeriksa pajak. cc. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui sinkronisasiaitan dengan pemeriksaan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, wajib pajak tidak berada ditempat maka: pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan ataupemeriksaan berikutnya, b.apabila pada saat pemeriksaan dilakukan setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib pajak tetap tidak berharus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, dan d5) surat pernyataan penolakan pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada danatau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dijadikan dasar penghitungan dan penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan sebagai bukti permulaiantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: peraturan walikota ini berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota yang baru mengenai tata cara pemeriksaan pajakz0 walikota, palembang, nin ska " harnojoyo diundangkan palembang pada tanggal juni sekretaris daerah kota palembang taman aria kota semen rah kota palembang tahun nomor tee www |
lara anu walikota palembang peraturan walikota palembang nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan kepada rukun tetangga dan rukun wargadan mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat tingkat rukun tetangga dan rukun warga, perlu diberikan pemberimberian penghargaan kepada rukun tetangga dan rukun war( rw) berita daerah kota palembang tahun nomor memutuskan: menetapkan: peraturan walikota tentang pelaksanaan pemberian penghargaan kepada kota adalah kota palembang walikota adalah walikota palembang kepala badan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang selanjutnya disingkat kepala bpk adalah kepala badan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan kota palembang camat adalah camat dalam kota palembang lurah adalah lurah dalam kota palembang rukun warga yang selanjutnya disingkat adalah rukun warga dalam wilayah kota palembang rukun tetangga yang selanjutnya disingkat adalah rukun tetangga dalam wilayah kota palemb pemberian penghargaan adalah pemberian dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah kota palembang kepada dan rw. bab pemberian penghargaan penghargaan bagi ketua dan ketua diberikan dalam bentuk insentif. insentif sebagaimana dimaksud pada diberikan sebagai wujud penghargaan kepada ketua dan ketua atas tanggungjawab yang diembannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan (empat) kali dalam (satu) tahun anggaran. permohonan persetujuan pemberian penghargaan diajukan oleh kepala bpk dengan melampirkan daftar nama ketua dan ketua pada setiap kelurahan. bab iii penyaluran walikota atau kepala bpk menyerahkan pemberian penghargaan kepada lurah. lurah menyalurkan pemberian penghargaan kepada ketua dan ketua dalam kota. bab kegiatan hasil penyaluran pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaporkan oleh lurah kepada walikota melalui kepala bpk. pelaporan sebagaimana dimaksud pada berupa daftar penerima penghargaan dan kelengkapan administrasi yang ditandatangani oleh ketua dan ketua rw. daftar penerima sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh lurah dan diketahui oleh camat. bab besarnya pemberian penghargaan besarnya pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:, dan. bab pembiayaan pemberian penghargaan kepada dan dibebankan pada apbd. bagi ketua dan ketua yang terbukti tidak lagi menjabat sebagai ketua namun masih menerima pemberian penghargamaret walikota imbang, romi verton diundangkan palembang padatanggal sekretaris daerah kota palembang hid berita daerah kota palembang tahun nomor |
palakota palembang, menimbang: wa.kota perlu menjalin kerja sama antar daerah maupuuang lingkup peraturan walikota ini mengatur mengenai: ksad, kpk, naskah kerja sama, tim koordinasi kerja sama daerah, dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan evaluasi, penomoran dan pengarsipandaerah kabupaten kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi. bagian ketigbelwalikota pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. laporan sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti olehyang membidangi kerja sama. . teks menyimpan (satu) eksemplar dokumen asli naskah ksad. pemrakarsa ksad menyampaikan kepada walikota mengenai pelaporan pelaksanaan ksadmpatdengan: kerja sama dengan daerah provinsi, dan kerja. b.kerja sama dengan kabupaten kota dari provinsi yang berbeda. daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan ksad kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeribab iii kerja sama daerah, jek kerja sama.kota. surat penawaran rencana kpk yang telah ditandatangani wali.h.kota dengan pimpinan pihak ketigkota dan pimpinan pihak ketiga. waliwalikotaontrak atau pksodd menyimpan (satu) eksemplar dokumen asli naskah kpk. pemrakarsa kpk menyampaikan kepada walikota mengenai pelaporan pelaksanaan kpk.isinaskah kesepakatan bersama ksad ditandatangani oleh walikota untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo pihak ketiga. naskah surat kuasa ditandatangani oleh walikota dan pejabat yang diberikan kuasa menggunakan kop walikota (emosi). bab v. bab tim koordinasi kerja sama daerah walikota menetapkan teks dengan keputusan walikota. teks sebagaimana dimaksud pada bertugas:warnwalib vinyampaikan kepada walikota mengenai pelaporan pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (enam) bulan sekali. bab vii evaluasi, penomoran dan pengarsipan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah dilakukan oleh pd unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait langsung dengan objek yang dikerjasamakan. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (enam) bulan sekali kepada sekretaris daerah melalui pd unit kerja yang membidangi kerja sama. penomoran dan pengarsipan dokumen kesepakatan bersama ksad dan kpk, pks ksad dan kpk, dan nota kesepakatan dilakukan oleh pd unit kerja yang membidangi kerja sama. pd unit kerja yang membidangi kerja samai ketentuan lain lain format naskah kerja sama yang meliputi naskah kesepakatan bersama dalam pelaksanaan ksad dan kpk, naskah pks dalam pelaksanaan ksad dan kpk, naskah nota kesepakatan dalam pelaksanaan sinergi, dan naskah surat kuasa, ditetapkan dengan keputusan walikota. bab ketentuan penutup dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan aset barang milik daerah dan atau melakukan pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturtual allan query ntp.adaman kebakaran dan penyelamadam kebakaran dan penyelamatan kota solok. kepala dinas adalah kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota solok. sekretaris adalah sekretaris pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota solok. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota solok. kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota solok. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota solok. unit pelaksana teknis daerah selanjutnya disingkat utd adalah utd pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota solok. bab, membawahbidang pemadaman, penyelamatan, sarana dan prasarana, membawahi,kebakaran dan penyelaman tugas pembantuadam kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, pembinaan pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, pelaksanaan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fung: menyusun kebijakan daerah dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan ketentuan perundang undangan, merumuskan sasaran dan program kerja bidang pemadam kebakaran dan penyelamlingkungan dinas sesuai prosedur kerja yang berlaku, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas, mengoordinasikan tugas bidang pencegahan berdasarkan ketentuan perundang undangan, mengoordinasikan tugas bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasaranancegahan, pemadaman, penyelamatan dan sarana prasaranadinasdinas.melaksanakan pembinaan, penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh aparatur dinasvuv u v v w, evaluasiadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan usulan dari bidang bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamat, melaksanakan akuntansi dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, aaacegahan bidang pencegah. kepala bidang pencegahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengkajian relam wilayah kota, pelaksanalaksana dan dunia usaha, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. rincian tugas kepala bidang pencegahan sebagaimana dimaksud pada adalah merencanakan program kerja bidang pencegaberdasarkan ketentuan perundang undangan, mengoordinasikan pelaksanaan program bidang pencegahan dan inspeksi, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pelayanan pencegahan, inspeksi, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dan pendaftaran berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku agar pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tertata dengan baik. f terdiri darparagraf seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi seksi pencegahan kebakaran dan inspncegahan kebakaran dan inspekkebakaran dan inspeksi, kepala seksi pencegahan kebakaran dan inspeksrencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran dan inspeksi, pelaksanaan pemberian pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran dan inspeksi kepada satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah swasta dan masyarakat, pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran pergudangan, bangunkebakaran dan proteksi kebakaran bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya, pelaksanaan registrasi pengkajian teknis keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung, dan atau proteksi kebakaran, pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi dan penggunaan, pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam upaya pencegahan kebakaran dan keselamatan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam upaya pencegahan kebakaran dan inspeksi, penyusunan, pelaksanaan penghimpunan data untuk bahan kajian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan inspeksikebakaran dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada adalah merencanakan program kerja seksi pencegahan kebakaran dan inspeksitugas dan tanggung jawabnya, mengoordinasikan penyiapan kebijakan terkait terkait pencegahan kebakaran dan inspeksi berdasarkan ketentuan perundang undangan, memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberian pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran dan penyelamatan kepada satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah swasta dan masyarakat, f . memeriksa dan penyelamatan,mfasilitasi)seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usahuluhan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan kebakaran. seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usahapenyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pelaksanaan teknisegiatan pengawasan dan pengendalianoordinasi dalammberdayaan masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada adalah: merencanakan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usahasanyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan ketentuan perundang undangan, memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, memfasilitasi peningkatan pemberdayaan masyarakat,mfasilitasikoordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder lainnya terkait dalam upaya penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan perah serta masyarakat dan dunia usahlatihan dan pengembangan sumber daya manusia seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusilatihan dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, perumusan dan mama mama anna pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kepala seksi pelatihlatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pengumpulan bahan perumusan kebijakan metode pendidikan dan latihan bagi sumber daya manusia anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, pelaksanaan inventaris permasalahan yang berhubungan dengan urusan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta menyiapkan petunjuk pemecah masalah, pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia personil pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan instansi terkaitlatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada adalah merencanakan program kerja seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan perundang undangan, aamlatihan dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan perundang undangan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan, memfasilitasirampilan maupun manajemen serta mental spiritual pemadam kebakaran dan penyelamatan, memfasilitasiadaman, penyelamatan dan sarana dan prasaranadan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kota pemetaan danmadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada adalah merencanakan program kerjangoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi serta pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan perundang undangan, mama maa mengoordinasikan pelaksanaan operasional kegiatan kebakaran berdasarkan permintaan masyarakatdang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana terdiri dari seksi pemadaman kebakaran, seksi penyelamatan dan evakuasi, dan seksi sarana dan prasaranmadaman kebakaroperasional pemadaman kebakaran. kepala seksi pemadaman kebakperencanaan pengembangan dan penggalangan potensi perlindungan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat, pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas petugas perlindungan masyarakat, dan uj j vadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada adalah merencanakan program kerja seksi pemadaman kebakdaman kebakaran ketentuan perundang undangan,gam, memfasilitasi pelaksanaan pemadaman dan pendinginan kebakaran rumah, bangunan publik, bangunan pemerintah, kendaraan dan lahan, 'mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan stakeholder lainnya terkait dalam upaya pengendalian operasional pemadaman kebakaran baik didalam dan diluar wilayah daerah kota solouuu jj bb? w w wnyelamatan dan evakuelamatan dan evakuasi. kepala seksiamatan dan evakuasi, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan penyelamatan dan evakuyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada adalah merencanakan program kerja seksi penyelamatan dan evakuasi berdasarkan ketentuelamatan dan evakuasi berdasarkan ketentuan perundang undangandalam wilayah kota, melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia non operasi darurat non kebakaran dalam wilayah kota, memfasilitasi pelaksanaan evakuasi hewan peliharaan, binatang berbisa dan serangga tersengat, memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis sesuai lingkup tugas pada instansi pemerintah maupun swasta dalam hal penyelamatan dan evakuasi korban dari bahaya kebakaran dan bencana laisarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaanrana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. kepala seksirana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan, perencanaan pengembangan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan sarana dan prasaranaarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada adalah merencanakan program kerja seksi sarana dan prasaranrana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan ketentuan perundang undangan, melaksanakan analisis kebutuhan, standarmemfasilitasi pelaksan lainnya, melaksanakan pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan serta verifikasi validasi data laporan kebakaran dan penyelamatan, memfasilitasi pengadafasilitasi pelaksanaan pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasaranaan pemadaman kebakaran berita daerah kota solok tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. u ok zul diundangkan solok pada tangga! arisdaerah, syaiful berita daerah kota solok tahun nomor rotasrlofpemadam kebakaran dan penyelamatan. disposisi pimpinan kepala bagian hukum edr sh, nip. pf, )c,,.e,f, ,.,rpns diberikan gaji atau penghasiljuli atau sebelumnya. gaji atau penghasilan ketiga belas tidak diberikan kepada: gubernur dan wakil gubernurkepada atau penghasilan ketiga belas yaitu paling banyak sebesar penghasilan pada bulan juli. pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belasmasing masing perangkat daerah. kepala satuan kerja perangkat daerahmenggunakan spm untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga,dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. spm gaji atau penghasilanbagi pns. m.aparatur sipil negara corporate universitydan mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara, pemerintah daerah perlu menerapkan dan mengembangkan pembentukan corporate university:, setiap aparatur sipil negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier melalui berbagai model:ebut jpt adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. ll. pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai asn yang menduduki jpt, pejabat pembina kepegawaian adalah gubernurada tingkat provinsi sulawesi selatan melalui pendidikan dan atau pelatihan. asn corporate university dalam hal ini dimaksud adalah asn corporate university provinsi sulawesi selatan yang selanjutnya disebut asn corpistem informasi pengembangan kompetensi pegawai asn yang selanjutnya disebut sikka adalah sistem informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai asn yang dikelola secara nasional dan dimanfaatkan oleh setiapemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. lembaga pelatihan pemerintah adalah organisasi perangkat daerah yang bertugas melakukan pengelolaan pelatihan. badan pengembangan sumber daya manusia yang selanjutnya disingkat bpsdm adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pengembangan kompetensi asn,menyelenggarakan manajemen asn kepala perangkat daerah yang selanjutnya disingkat kepala adalah kepala lingkungan pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengembangan kompetensi dan membentuk asn comp guna memberikan layanan pengembangan kompetensi pegawai asn. peraturan gubernur ini bertujuan agar pengembangan kompetensi dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikapasn sesuai dengan kebutuhan instansi, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa:ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi organisasi dan tata kerja, pelaksanaan pengembangan kompetensi: pemantauan dan evaluasi: dan infrastruktur. bab organisasi dan tata kerja bagian kesatu pembina (il) pembina asn cepu adalah gubernur. dalam penyelenggaraan tugas pembina dilaksanakan oleh: bkd selaku instansi pengendali asn corpasn corp, dan bpsdm selaku instansi pembina asn corp yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan asn corp. pembina mempunyai tugas yang meliput: menyusun rencana pengembangan kompetensi tingkat provinsi sulawesi selatan: mengkaji dan menetapkan kebijakan bidang pengembangan kompetensi, membina pengelolaan asn corp, cd. melaksanakan akreditasi penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: mengelola sikka,: dan j(melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pembina berfungsi: menetapkan rencana pengembangan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural: mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan kompetensi teknis dengan seluruh pengelola: menyampaikan rencana pengembangan kompetensi kepada gubernur dan mempublikasikannya dalam sikka: melaksanakan pengkajian kebijakan bidang pengembangan kompetensi: mengembangkan bentuk pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai nilai dasar asn: menetapkan kebijakan bidang pengembangan kompetensi: mengkoordinir penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural: memberikan sosialisasi, asistensi, dan advokasi kepada instansi pemerintah bidang pengembangan kompetensi dan pengelolaan asn corp: mengkoordinasikan pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara pns dengan pegawai swasta, bersama dengan bkd: menetapkan pedoman akreditasi penyelenggaraan pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan struktural, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan fungsional: mengelola dan mengembangkan sikka yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen asn yang dikelola oleh bkd: il. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi sosial kultural dan kompetensi manajerial dan menyampaikannya kepada ketua komite pengarah, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan kompetensi fungsional dengan seluruh pengelola, instansi teknis, dan instansi pembina jabatan fungsional: menyusun evaluasi pengembangan kompetensi pemerintah provinsi dan mempublikasikannya dalam sikka: dan mengembangkan kemitraan dengan lembaga domestik maupun internasional dalam rangka akselerasi pengembangan kompetensi. bagian kedua komite pengarah komite pengarah terdiri dari: kepala pd, sebagai ketua merangkap anggota: kepaladaerah, sebagai anggota: kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, sebagai anggota: dan kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, sebagai anggota. komite pengarah mempunyai tugas yang meliputi: menetapkan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan asn corp, dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaporkan kepada gubernur. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam komite pengarah berwenang: menyelenggarakan rapat paling kurang (satu) kali dalam setahun: merekomendasikan pengalokasian anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah: dan merekomendasikan jenis dan bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi tertentu untuk dikembangkan dan atau dilaksanakan oleh penyelenggara. rencana dan kebijakan bidang pengembangan kompetensi, serta pedoman akreditasi penyelenggaraan pelatihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga penyelenggara penyelenggara asn corp terdiri dari: ketua: penyebaran perencanaan: penyebaran manajemen, dan penyelenggara pengembangan kompetensi. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat secara ex officio oleh pemimpin tertinggi unit sekretariat instansi pemerintah daerah. pemimpin tertinggi unit sekretariat instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada adalah sekretaris daerah pada pemerintah daerah provinsi. (#) penyebaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat secara ex officio oleh pimpinan organisasi atau perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang perencanaan. penyebaran perencanaan bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada ketua dalam hal arah pengembangan kompetensi instansi terkait dengan perencanaan strategis instansi, penyebaran manajemen asn sebagaimana dimaksud padamanajemen asn. penyebaran manajemen asn bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada ketua dalam hal kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan kompetensi instansi terkait dengan kebijakan dan sistem manajemen asn instansi. penyelenggara pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada (l|pelaksanaan pengembangan kompetensi, penyelenggara pengembangan kompetensi bertugas memberikan bahan pertimbangan kepada ketua dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi instansi. dalam rangka menyusun bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada evaluasi kerangka acuan penyelenggaraan pelatihan asn corp pada setiap organisasi perangkat daerah dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan kualitas subtansi dan teknis pembelajaran. penyebaran perencanaan, penyebaran manajemen asn, dan penyelenggara pengembangan kompetensi bertanggung jawab kepada ketua dalam hal pengelolaan asn corp. penyelenggara asn corp mempunyai tugas meliputi: menyusun rencana pengembangan kompetensi teknis dan fungsional lingkungan instansi masing masing: menyusun kebijakan pengembangan kompetensi lingkungan provinsi sulawesi selatan dengan berpedoman kepada kebijakan pengembangan kompetensi tingkat nasional, menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan kompetensi lingkungan provinsi sulawesi selatapengembangan kompetensi lingkungan instansi masing masing melalui sikka: dan melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan fungsional lingkungan provinsi sulawesi selatan. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara berfungsi: menyusun rancangan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan kerangka perencanaan strategis pemerintah daerah dengan memperhatikan usulan dari para dekan: menyampaikan rancangan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi kepada ppk untuk ditetapkan: menyampaikan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan ppk melalui sikka: menyusun kebijakan pengembangan kompetensi lingkungan pemerintah provinsi sulawesi selatan: mengembangkan bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan dan karakteristik pemerintah daerah dan dengan memperhatikan usulan dari para dekan: (menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi berupa pelatihan klasikal dengan memanfaatkan lembaga pelatihan internal atau dengan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi berupa pelatihan non klasikal dengan mendayagunakan seluruh elemen organisasi: melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi dan menyampaikan hasilnya melalui sikka kepada kementerian lembaga teknis untuk kompetensi teknis, kementerian lembaga jabatan fungsional untuk kompetensi fungsional, dan lan untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural: dan memasukkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi dalam sikka serta memanfaatkan informasi tersebut sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi lingkungan pd. dalam pengelolaan asn corp, terdapat dekan. dekan sebagaimana dimaksud pada dijabat secara ex officio oleh para kepala pd. uraian tugas dekan meliputi: menyampaikan usulan rumpun dan katalog kompetensi kepada ketua sesuai dengan bidang tugas unit organisasi atau perangkat daerahnya: menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi kepada ketua: menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai asn lingkungan unit organisasi atau perangkat daerah kepada ketua sesuai dengan kebutuhan strategis unit organisasi atau perangkat daerahnya, menyampaikan usulan kelompok keahlian (expert pool) lingkungan unit organisasi atau perangkat daerahnya kepada ketua sebagai fasilitator, mentor, atau coach dalam pengembangan kompetensi instansi, dan memberikan fasilitasi, mentoring, dan coaching kepada pegawai asn lingkungan unit organisasi atau perangkat daerahnya. dalam menjalankan tugasnya, dekan dibantu oleh konsultan pembelajaran (learning adviser) yang memiliki kompetensi pengelolaan pelatihan dan ditetapkan oleh ketua penyelenggara asn corp berdasarkan rekomendasi dari penyelenggara pengembangan kompetensi asn corp. penetapan ketua, penyebaran perencanaan, penyebaran manajemen asn, penyelenggara pengembangan kompetensi, dan dekan ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab pelaksanaan pengembangan kompetensi bagian kesatu pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi diberikan setiap pns paling sedikit (dua puluh jam pelajaran dalam (satu| tahun. pengembangan kompetensi diberikan kepada setiap ppp paling banyak (sepuluh) jam pelajaran dalam (satu) tahun. jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada dan merupakan jam pelajaran pada pendidikan klasikal, maupun pelatihan non klasikal. (# konversi jam pelajaran pada pelatihan non klasikal ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan pengembangan kompetensi melalu pelatihan dilakukan dengan proporsi: (sepuluh persen) berupa pelatihan klasikal: (dua puluh persen) berupa pelatihan non klasikal dalam bentuk bimbingan tempat kerja, dan (tujuh puluh persen) berupa pelatihan non klasikal lainnyaterapkan berbeda oleh instansi pembina sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku. pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa pelatihan teknis: pelatihan fungsional: pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri: pelatihan manajerial: dan atau pelatihan sosial kultural. pelatihan non klasikal dalam bentuk bimbingan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa coaching, mentoring, dan atau umpan balik. pelatihan mon klasikal lainnya sebagaimana dimaksud dalam s5) huruf dapat berupa: pembelajaran mandiri, e learning: cc. pelatihan jarak jauh, penugasan tambahan, cc. pengayaan jabatan: pembayaran, magang, dan atau pertukaran antara pns dengan pegawai swasta, pelaksanaan pelatihan non klasikal berupa bimbingan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pada dikoordinasikan oleh ketua. pelaksanaan pelatihan non klasikal berupa bimbingan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pada tingkat unit organisasi atau perangkat daerah dikoordinasikan oleh dekan. dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud pada dan ketua dan dekan menunjuk pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan atau pejabat fungsional lingkungan instansi pemerintah atau unit organisasi atau perangkat daerahnya sebagai mentor dan atau coacherja dan penilaian prestasi kerja pejabat yang bersangkutan, bab pemantauan dan evaluasi bagian kesatu pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dilakukan pada aspek: keberadaan infrastruktur pembelajaran asn corp, kesesuaian dengan renstra: pemenuhan hak pengembangan kompetensi pns paling sedikit (dua puluh) jam pelajaran tahun: pemenuhan hak pengembangan kompetensi ppp paling banyak (sepuluh) jam pelajaran dalam (satu) tahun: kendala dalam penyelenggaraan asn corp, dan terus lainnya guna pemenuhan mutu penyelenggaraan pelatihan asn corp, relevansi antara kurikulum dan kebutuhan jabatan, kontribusi pns (value for money) hasil pembelajaran yang telah diperoleh asn corp dengan kinerja yang telah dicapai. data pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diperoleh komite pengarah dan pembina. penyelenggara menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada kepada pembina melalui sikka. bagian kedua pemantauan dan evaluasi pengelolaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan asn corp dilakukan oleh pembina, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada (l| dilakukan melalui standar penyelenggaraan pengelolaan asn corp. standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. pemantauan dan evaluasi asn corp secara intensional dilakukan oleh penyelenggara. pemantauan dan evaluasi pengelolaan asn corp secara intensional meliputi aspek: reaksi pegawai asn terhadap pengembangan kompetensi: pembelajaran pegawai asn hasil pengembangan kompetensi: cc. peningkatan perilaku pegawai asn hasil pengembangan kompetensi: peningkatan kinerja pegawai asn hasil pengembangan kompetensi: dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. pedoman pemantauan dan evaluasi pengelolaan asn corp secara intensional ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab infrastruktur bagian kesatu infrastruktur pembelajaran dalam rangka pengelolaan asn corp, penyelenggara diwajibkan menyusun: perencanaan pengembangan kompetensi: pola karier, manajemen talenta: manajemen kinerja: dan ce, kelompok kepakaran. perencanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. pola kanker sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukelompok rencana suksesi, pengembangan talenta: dan cc. pemantauan dan evaluasi talenta. penetapan kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh penyelenggara berkoordinasi dengan dekan. pemantauan dan evaluasi talenta sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh penyelenggara dan disampaikan hasilnya kepada gubernur. il) manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, manajemen kinerja harus memperhitungkan aktivitas pelatihan asn corp sebagai sasaran kerja organisasi dan individual asn. perhitungan capaian sasaran kerja individual asn sebagaimana dimaksud pada bersifat bulanan dan tahunan. kelompok kepakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf termin dari pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal instansi pemerintah, dan atau akademisi, praktisi, dan tenaga ahli lain yang berasal dari selain pegawai asn. (z2) anggota kelompok kepakaran berperan sebagai fasilitator dalam proses pelatihan non klasikal lingkungan instansi pemerintah. anggota kelompok kepakaran dapat berperan sebagai penceramah dalam pelatihan klasikal lingkungan instansi pemerintah. dalam rangka menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada dan anggota kelompok kepakaran dicampurkan sesuai dengan jenis kompetensi masing masing instansi pemerintah. penetapan kelompok kepakaran dilakukan dengan keputusan gubernur. bagian kedua sistem informasi (lh sikka digunakan oleh pembina untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan sikka (digunakan oleh pembina sebagai salah satu mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada dan sikka juga dimanfaatkan sebagai: pangkalan data akreditasi penyelenggara pelaksanaan pengembangan kompetensi: pangkalan: cc. pangkalan data modul, bahan ajar, dan materi pembelajaran lain dalam rangka pengembangan kompetensi: media komunikasi, informasi, dan koordinasi lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi: dan sebagai basis data dan informasi dalam membangun dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan. bab ketentuan penutup peraturan gubernurnurdin abdullah diundangkan makassar pada tanggal armatus sekretaris daerah provinsi sul awasi selatan, abdul berita daerah provinsi sulawesi selatan tahun nomor |
2s: gubernur sulawesi selatan peraturan gubernur sulawesi selatan nomor tahuhuruf (b) peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah berpedoman pada tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja asb) dipandang perlu menetapkan peraturan gubernurtandarisasi sarana dan prasarana kerjabab ketentuan umum dalam peraturanprovinsi adalahlawesiprovinsi sulawesi selprovinsi sulawesi selatan dalam satu tahun anggaran. yang merupakan kumpulan dari standar satuan harga ssh) dan harga satuan pokok kegiatan spk). harga satuan pokok kegiatan yang selanjutnya disingkat spk adalah harga standar untuk satu pokok kegiatan dan merupakan kumpulan komponen dan standar satuan harga ssh) memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik konstruksi serta uraian. standar satuan harga yang selanjutnya disingkat ssh, merupakan standar harga komponen terkecil untuk satuan item barangruang lingkup asb terdiri dari: analisis standar belanja asb) terdiri dari asb fisik dan asb non fisik, asb fisik,upah jasa sebagai komponen penyusunnya, asb non fisik,, spk, memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik konstruksi serta uraian kegiatan kegiatan fisik konstruksi, dan ssh, memuat standar harga komponen terkecil untuk satuan item barang. asb sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) berpedoman pada spk, ssh, dan atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ssh sebagaimana dimaksud dalam huruf (e)sh sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai referensi dalam menyusun ssh pada skpd lingkup pemerintah provinsi sulawesi selatan. ssh sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. asb dan spk mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. bab komponen analisis standar belanja komponen asb meliputi: deskripsi, pengendalian belanja, satuan pengendali belanja tetap fixed cost), dan satuan pengendali belanja variabel variabel cost). deskripsi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penjelasan dari asb yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan asb untuk kegiatan. pengendalian belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakanlah fixed cost) sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan nilai tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan. satuan pengendali belanja variabel variabel cost)bab iii penerapan analisis standarsulawesi selatan. kegiatan perangkat daerah yang belum diatur dalam peraturan gubernur ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang dan jasa serta alokasi rincian obyek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat persetujuan dari tapanalisis standar belanja kegiatan satuan kerja perangkat nurdin abdullah diundangkan makassar pada tanggal agustus sekerbiofilm, sesuai dengan aslinya kepapabiro hukum, on, demumhammad reza, s.h. long |
kein pena gubernur sulawesi tengah peraturan gubernur sulawesi tengah nomor tahun tentang tata cara pergeseran anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur provinsirgeseran anggaran belanja daerah. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernuran pemerintahan daerah.,mekanisme:tigaukanformat surat persetujuan kepala bukan selaku ppid sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam format lampiran peraturan gubernur ini. bagian keenambabi. bab iiiukan selaku ppid.ukangubernur tentang perubahan penjabaran apbd kepada gubernurukangubernurgubernur tentang perubahan penjabaran apbd, dan mengesahkan dpp perangkat daerah skpd. . format surat penolakan pergeseran anggaran sekretaris daerah selaku ketua tapi dan atau kepala bukan. biro hukum, mip, sh.,mh pembina tkt iv b nip. lampiran peraturan gubernur sulawesi tengah nomor tahun tentang tata cara pergeseran anggaran format format surat persetuju. sifat persetujusulawesi teng nip, kepala bukan provinsi sulawesi tengah. surat sekretaris daerah provinsi sulawesi tengah selaku ketua tapi daftar perangkat daerah skpd kode unit nama perangkat perangkat perangkat daerah skpd daerah skpd daerah dpa skpd maa ben bea tg: aaa dea men sekretaris daerah provinsi sulawesi tengah selaku ketua tapi, format format surat penolakpertimbangan lainnya. nip. kepala bukan provinsi sulawesi tengah surat sekretaris daerah provinsi sulawesi tengah selaku ketua tapiina naa tae ben bena jne aaa ben sekretaris daerah provinsi sulawesi tengah selaku ketua tapi, format format suratpalu.cc.dpa perangkat daerah skpd perangkat perangkat daerah skpd daerah skpd anang aaberkenaan perubahan palugubernur nomor . tahun 2020dan pertimbangan lainnyamaa ben beusulan kepala perangkat daerah skpd terhadap pergeseran anggaran kop perangkat daerah skpd nomor barusan. 20x lampiran sifat kepada hal usulan pergeseran anggaran yth. sekretaris daerah apbd tahun anggaran 20xx provinsi sulawesi tengah selaku ketua tapipastiskpd, nama. nip. tembusan kepala bappeda provinsi sulawesi tengah, kepala bukan provinsi sulawesi tengah. format surat usulan pergeseran anggaran kop skpd skpd lane kaki otak nomor yth. kepala bukan provinsi lampiran sulawesi tengah selaku sifat usulan pergeseran anggaran ppid hal apbd tahun anggaran 20xxbejokpkd. nama. nip. tembusan kepala bappeda provinsi sulawesi tengah, gubernur sulawesi tengah, ttd long djanggola salinan sesuai dengan aslinya akbpalabiro hukum, nea deyopiei mi, sh.,mh embifid tkt iv b . f9780515sehatan provinsi sulawesi selatan, perlu membentuk unit pelaksana teknis transfusi darsehatan provinsi sulawesi selatan. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan provinsi sulawesi selatan. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt adalah upt transfusi darah pada dinas kesehatan provinsi sulawesi selatan. kepala upt adalah kepala transfusi darahtransfusi darah, kelas uptteknis pelayanan donor dan pasien, seksi teknis pelayanan laboratoriumyanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan kepala dal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: perencanaan pelayanan teknis pelayanan darah, tar lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darah, pelaksanaan pelayanan teknis pelayanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darah, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengelolaan pelayanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darahrekrutmen donor darah dan pelestarian donor darah, melaksanakan pelayanan rekrutmen donor darah dan pelestarian donor darah: melaksanakan pelayanan pengumpulan pengambilan darah donor luar gedung, melaksanakan pelayanan pengumpulan darah dalam gedung, melaksanakan pelayanan permintaan darah dari rumah sakit, il. melaksanakan pelayanan distribusi darah rumah sakit yang memiliki bank darah rumah sakit: melaksanakan pelayanan laboratorium dan quality control) melaksanakan pelayanan penanganan darah hasil pemeriksaan uji silang serasi yang incompatible (tidak cocok), oo. melaksanakan peningkatan mutu dan keamanan pelayanan darah, melaksanakan pelayanan peningkatan kualitas mutu produk darah dan komponen darah, melaksanakan pelayanan rujukan hasil pemeriksaan reaktif fasilitas kesehatan (rumah sakit), melaksanakan pelayanan penanganan reaksi samping pengambilan darah terhadap donor, melaksanakan pelayanan hemovigelance darah terhadap kasus reaksi transfusi, melaksanakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis transfusi darah:teknis pelayanan donor dan pasiedonor dan pasien, uraian tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana kegiatan seksi teknis pelayanan donor dan pasionor dan pasikrutmen donor dan pelestarian donor darah, menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan rekrutmen donor dan pelestarian donor darah, menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan pengambilan darah donor didalam gedung, menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan pengambilan darah donor diluar gedung, j . menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan donor dan efek samping pengambilan darah donor, menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan permintaan darah pasien, il. melakukan pelayanan pemeriksaan konfirmasi golongan darah pasien, melakukan pelayanan notifikasi donor reaktif infeksi menular lewat transfusi darah ltd), melakukan pelayanan pemulihan service bagi pendonor darah, oo. melakukan pelayanan peningkatan kualitas teknis pelayanan sumber daya manusia dalam pengelolaan pengambilan darah donor, melakukan pemusnahan limbah infeksius, menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasi pelayanan kesehatan, keselamatan kerja k3)onor dan pasiteknis pelayanan laboratoriumlaboratorium. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana kegiatan seksi teknis pelayanan laboratoriteknis pelayanan laboratoriteknis pelaksanaan pelayanan uji saring, melakukan pelayanan pemeriksaan konfirmasi golongan darah, j . melakukan pelayanan teknis pengolahan komponen darah, melakukan pelayanan teknis uji silang serasi atau crossmatch, il. melakukan identifikasi antibody terhadap darah donor, melakukan identifikasi antibody terhadap pasien yang incompatible, melakukan pelayanan permintaan darah dan pendistribusian darah rumah sakit bank darah rumah sakit), oo. melakukan pelayanan pemusnahan limbah infeksius, menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi pelayanan kesehatan, keselamatan kerja k3) lingkunganeknis pelayanan laboratoritransfusi darah pada dinas kesehatagan struktur unit pelaksana teknis transfusi darah pada dinas kesehatan provinsi sulawesi selatan kepala upt subbagian kelompok jabatan fungsional seksi seksi teknis pelayanan teknis pelayanan donor dan pasien laboratorium gubernur sulawesi selatan, ttd dr. syahrul yasin limpo, s.h., si., m.h. |
unse ban peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun tentang rekomendasi dan izin pengangkatan anmenteri sosial nomor huk telah diatur mengenai persyaratan pengangkatan anak, bahwa untuk melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf daerah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai prosedur dan tala cara pemberian rekomendasi dan izin pengangkatan anakkomendasi dan izin pengangkatan anak, mengingat undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan anakort'k indonesia, undang undang nomor talun tentang kesejahteraan sosial: undang undang nomor talian tentang kesehatan, undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan psi pelaksanaan pengangkatan anak: keputusan presiden nomor tahun tentang pengesahan convention the rights the child:huk tentang tim pertimbangan perizinan anak pusat, keputusan menteri sosial nomor huk tentang pemberian izin kepada yayasan sayap ibu cabang jakartainas sosial: keputusan gubernur nomor a tentang penunjukan yayasan sayap ibu jl. barito jakarta selatan sebagai biro pengangkatan anak wilayah daerah khusus ibukota jakarta, memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang rekomendasi dan izin pengangkatan anak bab ketentuan umum dalam peraturan: pengadilan negeri adalah pengadilan negeri provinsi daerah khusus ibukota jakarta: kepala dinas adalah kepala dinas sosial provinsi daerah khusus ibukota jakartorang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang undangan dan adat kebiasaan. orang tua tunggal adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda dudgubernur untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. panti sosial asuhan anak balita tunas bangsa adalah unit pelaksana teknis dinas sosial. yayasan sayap ibu adalah lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat yang diberikan izin berdasarkan keputusan menteri sosial dan ditunjuk sebagai biro pengangkatan anak wilayah dki jakarta berdasarkan keputusan gubernur dki jakarta. tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak daerah yang selanjutnya disingkat tim pipa daerah adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas instansi guna memberikan pertimbangan kepada gubernur c.g. kepala dinas sosial provinsi dki jakarta untuk pemberian izin pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhnya. anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang membutuhkan perlindungan dalam pemenuhan hak haknya sebagai anak, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat, anak yang menjadi korban perdagangan atau penjualan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memiliki kelainan atau kecacatan, anak yang menjadi korban penelantaran dan perlakuan salah, anak yang berasal dari kalangan minoritas atau kaum marginal. rekomendasi pengangkatan anak adalah persetujuan kepala dinas sosial terhadap permohonan pengangkatan anak dalam hal izin pengangkatan anak yang diterbitkan oleh menteri sosial. izin pengangkatan anak adalah persetujuan dari kepala dinas sosial bertindak atas wewenang yang didelegasikanbab prinsip dan tujuan: cota harus seagama dengan agama yang dianut oleh caa, dandan untuk mewujudkan kesejahteraan serta provinsi daerah khusus ibukota jakarta. bab iii jenis pengangkatan anak bagian kesatu umum jenis pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengangkatan anak antar warga negara indonesia. pengangkatan anak antar warga negara indonesia sebagaimana dimaksud pada meliputibagian kedua pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaanubagian ketiga pengangkatan berdasarkan peraturan perundang undangan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengangkatan anak secara langsung: dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. pengangkatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf yaitusebagaimana dimaksud pada huruf merupakangubernur.b wewenang kepala dinas memiliki kewenangan memberikan izin pengangkatan anak antar warga negara indonesia, memberikan izin pengangkatan pada orang tua tunggal warga negara indonesia berdasarkan rekomendasi kementerian sosial: dan cc. memberikan rekomendasi pengangkatan anak oleh cota yang salah satunya warga negara asing. izin pengangkatan anak antar warga negara indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengangkatan anak secara langsung, dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. bab lembaga pengasuhan anak gubernur menetapkan lembaga pengasuhan anak yang meliputi panti sosial asuhan anak balita tunas bangsa, dan yayasan sayap ibu. bab pengangkatan anak antar warga negara indonesia bagian kesatudilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. dinas sosial kementerian sosial, dinaskesatu pengangkatan anak secara langsung pengangkatan anak secara langsungkedua sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat. dalam hal caa adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh cota. cota wajib melakukan pendekatan terhadap caa pada keluarga. pendekatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (tiga) bulan. cota mengajukan permohonan izin pengangkatan anak atas kertas bermeterai cukup. cota wajib melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan materilfotokopi akta kelahiran cota: surat keterangan catatan kepolisian setempat: fotokopi surat nikah akta perkawinan cota, fotokopi kartu keluarga dan ktp cota, keterangan penghasilan dari tempat bekerja cota, surat izin dari orang tua kandung wali yang sah kerabat atas kertas bermeterai cukup, surat pernyataan tertulis atas, beragama sama dengan agama caaminimaldan adanya laporan sosial dari pekerja sosial dinas:cc. anak atasapabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam telah lengkap, selanjutnya kepala dinas menugaskan pekerja sosial membuat laporan sosial cota, menelaah informasi laporan sosial: dan memastikan bahwa informasi pada laporan sosial menunjukan kelayakan cota melakukan pengangkatan anak. apabila dinyatakan layak, kepala dinas sosial mengeluarkan surat keputusan izin pengangkatan anaksebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lamalaporan sosial sebagaimana dimaksud pada diteliti oleh kepala dinas sosial dan kepala lembaga pengasuhan anak. cota yang berkeinginan melakukan pengangkatan anak wajib mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada kepala dinas sosial. cota mengajukan permohonan izin pengangkatan anak atas kertas bermeterai cukup. permohonan izin pengangkatan anakizin pengangkatan anak, fotokopi surat nikah akta perkawinan cota,: kartu keluarga dan ktp cota, gg. fotokopidan jaminan cota a gg. dan lembaga pengasuhan anak, ss. surat keputusan izin asuhan sementara dari kepala dinas sosial: surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari tim pipa daerah: cc. beragama sama dengan agama caa, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah secara sah minimal: dan telah mengasuh caa paling lama (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikcc.memeriksa serta meneliti dokumen permohonan izinizin pengangkatan anak agar dapat diproses pengadilan. cota membawa surat izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh kepala dinas sosial untuk ditetapkan pengadilantiga pengangkatan anak oleh orang tua tunggal pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak dan keluargarekomendasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diberikan oleh gubernur c.g. kepala dinas sosial. pengangkatan anak melalui orang tua tunggal, dilaksanakan dengan tata cara pendekatan cota terhadap caa: permohonan dinas sosial: dankepala dinas sosial dan kepala:eterai cukup:dan jaminan cota dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak:sehingga berada dalam asuhan mereka:: oo. surat penyerahan anak dari dinasyang dibuat oleh pekerja sosial dinas sosial dan lembaga pengasuhan: dan (surat keputusan izin asuhan sementara dari menteri sosial c.g direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial. persyaratan materil cota sebagaimana dimaksud padapuluh lima) tahun saat mengajukan permohonan pengangkatan anak9g, telah mengasuh caa paling singkat (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan memperoleh izin pengangkatan anak dari menteriempat pengangkatan anak oleh cota yang salah satunya warga negara asing pengangkatan anak oleh cota yang salah satunya warga negara asing, dilaksanakan dengan tata cara pendekatan cota terhadap caa,: permohonan kementerian sosial c.g dinas sosial,. kepala dinas sosial dansi: surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit umum daerah: cc.a kelahiran cota yang dilegalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut, fotokopi paspor dan kartu izin tinggal terbatas kita) dan kartu izin tinggal tetap kitap) serta surat keterangan tempat tinggal: fotokopi, gg. surat keterangan catatan kepolisian cota dari mabes polri, fotokopi akta perkawinan yang dilegalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut: fotokopi aktakementerian luar negeri dan kementerian hukum dan ham:wali atas kertas bermeterai cukup: surat pernyataan atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak: membuat pernyataan tertulis atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa akan doo. membuat surat pernyataan atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwaeterai cukup yang menyatakan bahwaatas kertas bermeatas kertas bermekementerian luar negeri setempat:, surat keputusan izin asuhan yang ditandatangani menteri sosial tentang pemberian izin pengasuhan anak, aa. laporan sosial dari pekerja sosial dinas sosial: bb. foto caa bersama cota, cc. surat keputusan tim pipa daerah tentang pertimbangan izin pengangkatan anak, dd. surat keputusan menteri sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut pengadilan: dan ee. penetapan pengadilan bahwa status caa sebagai anak terlantar. persyaratan materil cota sebagaimana dimaksud dalam(lima membuat pernyataan tertulis akadanya laporan sosial dari pekerja sosial dinas sosial dan pekerja sosial lembaga pengasuhan anak: oo. telah mengasuh caa paling singkat (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan,: gd. caa berada lembaga pengasuhan anak, telah bertempat tinggal dki jakarta secara sah selama (dua) tahubab vii laporan sosial petugas lembaga pengasuhan anak membuat laporan sosial cota. laporan sosial sebagaimana dimaksud pada memuat materi: identitas cota: keadaan kesehatan jasmani, mental dan lingkungan cota, riw perkawinan, keluarga, ekonomi dan hubungan sosial cota, alasan dan tujuan pengangkatan anak, dan kesimpulan. bab viii standar operasional prosedur pelayanan pengangkatan anak dalam lembaga pengasuhan anak kepala lembaga pengasuhan anak menyusun standar operasional prosedur pelayanan pengangkatan anak dalam lembaga pengasuhan anak. standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud meliputi pendaftaran cota: pemantauan observasi cota terhadap caa: case study cota, izin pengasuhan sementara caa: dan laporan perkembangan caa. bab tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak daerah bagian kesatu kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja tim pipa daerah didasarkan pada prinsip pemberdayaan: kemitraan: cc. akuntabilitas, kredibilitas: transparansi: efektifitas, dan efisiensi. tim pipa daerah bertanggung jawab kepada gubernur c.g. kepala dinas sosial. tim pipa daerah mempunyai tugas membantu gubernur c.g. kepala dinas sosial memberikan pertimbangan dan masukan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui lembaga pengasuhan anak. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tim pipa daerah mempunyai fungsi mengadakan penelitian dan penelaahan: memberikan pertimbangan atas permohonan izin pengangkatan anak, memberikan saran sesuai dengan ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap tiap anggota berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada gubernur c.g. kepala dinas sosial, dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sesuai dengan bidang tugasnya. bagian kedua organisasi paragraf kesatu keanggotaan susunan keanggotaan tim pipa daerah terdiri dari ketua, sekretaris: dan cc. anggota. ke'ua tim pipa daerah sebagaimana dimaksud pada dijabat oleh sekretaris dinas sosial dan sekretaris tim pipa daerah oleh kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. keanggotaan tim pipa daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas unsur instansi lembaga terkait, yaitu dinas sosial, dinas kesehatan: dinas kependudukan dan pencatatan sipil: badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana: biro kesejahteraan sosial: biro hukum: kepolisian daerah, kanwil hukum dan ham: kantor wilayah kementerian agama: lembaga perlindungan anak: dan lembaga pengasuhan anak yang telah ditentukan gubernur. anggota tim pipa daerah sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas dan peran sebagai anggota tim pipa daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing masing. pedoman tugas dan wewenang tim pipa daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab pembinaan, pengawasan dan pelaporan kepala dinas sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi dan izin pengangkatan anak. kepala lembaga pengasuhan anak membuat laporan kepada kepala dinas sosial, memuat materi perkembangan anak angkat setelah berada dalam asuhan keluarga, dan perkembangan orang tua angkat setelah melakukan pengangkatan anak. bab pembiayaan biaya penyelenggaraan kegiatan tim pipa daerah dan proses pengangkatan anak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) kementerian sosial dan. bab xii ketentuan peralihan pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, maka rekomendasi dan izin pengangkatan anak yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan gubernur ini dinyatakan tetap berlaku: dan terhadap rekomendasi dan izin pengangkatan anak yang sedang dalam proses harus mengacu dalam peraturan gubernur ini. bab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, keputusan gubernur nomor !! a tentang rekomendasi sayap ibu, jalan barito jakarta selatan sebagai biro pengangkatan anak wilayah daerah khusus ibukota jakarta dan instruksi gubernur nomor tentang pemberian pelayanan rekomendasi pengangkatan anakjanuari gubernur provinsi daerah khusus jakarta, 2wo diundangkan jakarta padatanggal januarparu jember. bab kedudukan dan susunan organisasi rumah sakit merupakan unit organisasi yangnyapelayanan, membawahi: seksi pelayanan medikhuruf dipimpin oleh kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direkturjawab kepada direkturumum rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang penyakit paru, jantung bedah dan pelayanan kesehatan umum sesuai kebutuhan masyarakat secara paripurna paru, jantung, bedah, dan pelayanan kesehatan umum yang dibutuhkan masyarakat medis tuberkulosis dan penyakit paru lainnya, pelaksanaan pelayanan kesehatan paru masyarakatkerjanya, pelaksanaan . pelaksanaan dukungan pembinaan wilayah bidang teknis, dan oo.an mengoordinasikan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, kehumasan, termasuk pengelolaan keuangan, aset, pengelolaan jaminan kesehatan, perencanaan dan evaluasi program anggaran. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian tata usaha mempunyai fungsi:urusan rumah tangga, pemeliharaan barang, dan perlengkapan kantor, cc. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan hubungan masyarakat, protokoler, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid), pengaduan masyarakat, dan program kerja sama, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolapenyusunan . penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan pengamanan dan penertiban,ketatausahaan pengelolaan keuangan, akuntansi, aset, jaminan kesehatan dan laporannya, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan pengelolaan program kegiattata kelola organisasi, perundang undangan, dan perizinan, melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan barang, dan perlengkapan kantor, melaksanakan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan, melaksanakan hubungan masyarakat, protokoler, ppid, pengaduan masyarakat, dan program kerjasama, melaksanakmelaksanakan pengamanan dan penertiban, melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan sdm, melaksanakan. tata usahateknis bidang keuangan dan perencanaan, melaksanakan akuntansi dan verifikasi, melaksanakan perbendaharaan baik pengeluaran maupun penerimaan, melaksanakan pengadaan barang dan jasa rumah sakit, melaksanakan progam anggaran dan pelaporan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan program rumah sakit, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha. bagian ketiga bidang pelayanan bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis medik dan melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan kegiatan penunjang medik serta pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pelayanan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik, pelaksanaan pelayanan paru, jantung, bedah, dan pelayanan kesehatan umum sesuai kebutuhan masyarakat, cc. pelaksanaan. cc. pelaksanaan penunjang pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, pelaksanaan pengolahan data rekam medik serta penjamin pelayanan kesehatan, pelaksanaan sterilisasi terpusat rumah sakit, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan penunjang medik, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur. seksi pelayana, melaksanakan pelayanan paru, jantung, bedah, dan pelayanan kesehatan umum sesuai kebutuhan masyarakat, melaksanakan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medikunjang medik, melaksanakan penunjang pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, melaksanakan peningkatan mutu penunjang rumah sakit: melaksanakan pengolahan data rekam medik serta penjamin pelayanan kesehatan, melaksanakan sterilisasi terpusat rumah sakit pelayanan. bagian keempat. bagian keempat bidang upaya kesehatan masyarakat danmpersiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan dalam bidang upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, sanitasi lingkungan, penelitian dan pengembangan rumah sakit, survey kepuasan pelanggan, pendidikan dan pelatihan, dan sistem informasi rumah sakit. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang upaya kesehatan masyarakat dan penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis ukm, penelitian dan pengembangan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ukm wilayah binaan: cc. pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit, pelaksanaan kegiatan linen rumah sakit, pelaksanaan sanitasi lingkungan, pelaksanaan program kesehatan nasional, pelaksanaan pengelolaan limbah medik dan non medik, pelaksanaan penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan baik dibidang penelitian, pengembangan dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan sdm, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengembangan teknologi informasi rumah sakit, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan direktur. ukungan ukm, menyiapkan bahan pelaksanaan program kesehatan nasional, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ukm wilayah binaan, melaksanakan program promosi serta pelayanan publik rumah sakit, melaksanakan kegiatan linen rumah sakit, melaksanakan sanitasi lingkungan, melaksanakan pengelolaan limbah medik dan non medik, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ukmelitian dan pengembangan, melaksanakan penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan program pelayanan kesehatan, melaksanakan pengembangan teknologi informasi rumah sakit: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanv satuan pemeriksaan internaljembebagan struktur rumah sakit paru jember rumah sakit kelompok staf medis! komite rumah sakit maja satuan pemeriksaan internal kelompok jabatan fungsional subbagian umum subbagian dan keuangan dan kepegawaian perencanaan bidang bidang upaya masyarakat, penelitian dan pengembangan seksi seksi penunjang pelayanan medik seksi upaya seksi medik kesehatan penelitian dan masyarakat pengembangan instalasi gubernur jawa timur,rcepatan penanganan corona virus disease covid diperlukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran corona virus disease covid secara sistematis dan masif provinsi sulawesi selatan, bahwa pendekatan promote, preventif, kuratif dan rehabilitasi dalam penanganan corona virus disease covid sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan mendorong perubahan perilaku seluruh komponen masyarakat melalui penerapprovinsi sulawesi selatan yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan. tempat fasilitas umum yang selanjutnya disebuatuan tugas penanganan corona virus disease covid provinsi sulawesi selatan yang selanjutnya disebut satgas daerah adalah tim yang dibentuk oleh gubernur. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernurlaksana,gubernur menugaskan perangkat daerah terkait untuk, dan penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing masingpenghentian sementara operasional usaha, dan pencabutan izin usaha. penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati dan atau peraturan walikota. pemerintah kabupaten kota dalampemerintah provinsi sulawesi selatan, dan satgas daerah. bab sosialisasi dan partisipasi gubernur menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan sosialisasi tentang informasieran serta: masyarakat, tokoh pemuka agama, tokoh adat: tokoh masyarakat, tokoh pemudtempat hiburan malam dan tempat tempat umum lainnya yang belum diatur dalam akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati walikota masing masing. bab ketentuan penutup peraturan gubernuresdliham, sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, spa, ya): andemkhammad reza, s.h. r7nip |
dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi selatan, menimbang bahwa untuk memudahkan pemungut pajak didalam melakukan pemungutan pajak air permukaan, perlu memperjelas tata cara perhitungan pajak terutang, bahwa tata cara perhitungan pajak terutang sebagaimana tercantum dalam lampirbeberapa ketentuanberita daerah provinsi sulawesi selatan tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pap pada kelompok tertinggi sesuai jumlah pengambilan dan atau pemanfaatannya. penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: volume, besaran daya listrik yang dihasilkan, frekuensi pemanfaatan, atau luas objek pajak. ptata cara penghitungan pajaknurdin abdullah diundangkan makassar pada tanggal september aris daerah provinsi sulawesi selatan, abdul|nilai perolehan air permukaan pap sertorindustri pertambangan danenergi hasta asatoooom bot bulan obat001 sa100000mp pmb bulan pabrik industri minum, industri s.d bulan yang menggunakan lebih dari m? bulan pembangkit listrik pln non pln kwh bulan perusahaan daerah yang mengelola air minum dan mitranya asatoooomi s0 m bulan reooooi fmf bulan irarsoooo1 loo0000me boo fulan kebun dan sambutan pemain dan kontraktornya asatoooomi bulan eioooo1 sa500000mp yi0 mi bulan a boo001sat000000 mb bulan etevindan mutan sektor perdagangan dan sektorjasa rumah makan, lebih dari m? bulan perkantoran dan usaha yang bersifat komersil lainnya. pap perkebunan kelapa sawit paf tahun hem pauh ie tembakan tahun oa tanaman perkebunan lainnya tta tahun usaha perkebunan yang dikelola dari harga nae "ro men usaha perikanan komersil haftahun usaha pertanian komersil: padian palawija ' ha panen hortikultura ' ' p5: ha panen timnya ss00 panel pemanen koperasi pertanian seekor rama lokasi rekreasi lokasi rekreasi karcis yang terjual usaha permandian buatan modern dari tarif masuk lokasi rekreasi penginapan gan rumah makan lokasi pariwisata serta usaha tin sektor parut hasatoooomb b207mf balan sa10001sa100000m3 350ml a80 bulan has so0001 l000000m5 mutan melebih mutan ian sato0oom' mutan sekolah perguruan yayasan, rumah nan e pelabuhanlautdansungai 'o )? m3 bulan pelabuhan udara mii0o mi bulan mess matan rp) berton lain, selai huruf as df ja. s d m? bulan fb. m? bulan j k100001 .000m p80 m3 bulan s00001 m0 m3 bulan te. lebih dari m? bulan peer sulawesi selatan, nurdin abdullahtata cara penghitungan pajak terutang pajak terutang volume tarif pap contoh cara penghitungan pajak sektor industri, pertambangan dan energi wajib pajak perusahaan daerah air minvolume pap tarif nilai tarif pajak terutang dan atau pemanfaatan (m3) rp) rp) rp) air permukaan ina lebih dari sektor industri, pertambangan dan energi wajib pajak umpajak dan atau pemanfaatan pss nilai tarif rp) terutang elena mm) s.d sektor industri, pertambangan dan energi wajib pajak plta putih jumlah kwh yang dihasilkan bulan juni sebesar kwh kelompok pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan kwh yang dihasilkan kwh bulan volume pap tarif nilai tari pajak kwh) rp) rp) terutang rp) kwh sektor pariwisata wajib pajak permandian alam jumlah tiket yang terjual bulan juni tiket, harga tiket masuk rp25. kelompok pengambilan dan atau pemanfaatan pap air permukaan usaha komersil tempat rekreasi dari tarif masuk lokasi usaha permandian alam dari tarif masuk lokasi usaha permandian buatan modern dari tarif masuk lokasi tarif volume tarif masuk pajak jumlah karcis terjual) per lembar rp) nai pap rp) mat terutang rp) error sulawesi selatan,tribusi jasa usahewa barang milik daerah, berita daerah provinsi sulawesi selatan. tahun nomorhubungan,sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi sulawesi selatan selaku pengelola barang. dinas perhubungan provinsi sulawesi selatan yang selanjutnya disingkat dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. kepala dinas perhubungan provinsi sulawesi selatan yang selanjutnya disingkat kepala dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungterminal penumpang adalah kepala terminal penumpang tipetenaga oleh peralatan mekanik berupa mesinyang selanjutnya disebut terminal penumpang adalah suatu tempatpenumpang adalah orang yang berada kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. calon penumpang adalah pengguna jasa terminal yang memiliki tikerangsasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dalam pengelolaan dan pengoperasian terminal. fasilitas penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang pengelolaan dan pengoperasian terminalerminal penumpang untuk kepentingan orang pribadi atau badan. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan operasional terminal. peraturan gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk: mewujudkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan operasional terminal, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab petugas terminal, dan cc. menciptakan penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan terminal penumpang daerah secara efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi: personil dan rincian tugas petugas operasional terminal penumpang, tata cara kerja sama, cc. standar operasional prosedur terminal penumpang, dan sanksi administratif. bab personil dan rincian tugas petugas operasional terminal penumpang bagian kesatu petugas operasional petugas operasional terminal penumpang terdiri atas: pengawas angkutan dan terminal penumpang, operator terminal penumpang, cc. juru pungut retribusi, dan pengadministrasi umum. penetapan petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh gubernur atas usulan kepala dinas. petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh kepala terminal yang bertanggung jawab kepada kepala upt pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan. bagian kedua rincian petugas operasional pengawas angkutan danwasan angkutan dan terminal dengan kegiatan meliputi: menerima dan menginvetarisuntuk diproses lebih lanjut, mengklasuntuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajaryang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentpelaksanaan pengawasan, mengawasi data pelanggaran dataoperator dengan kegiatan meliputi: mengendalikroses dapat berlanjut, mengendalikan persiaplakukan pemantaungeceku pungut retribusimungutan dan pelaporan hasil pungutan retribusi terminal dengan kegiatan meliputi: a.menerima dan mengumpulkan retribusi dalam lingkup terminal berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya, mengelompokkan retribusi dalam lingkup terminalh.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan. pengadministrasi umumcatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum dengan kegiatan meliputibab iii tata cara kerja sama subjek kerja sama dalam pengelolaan terminal penumpang antara lain: gubernur, walikota bupati, dan atau pimpinanengguna barang dapat mengusulkan kerjasama kepada sekretaris daerah selaku pengelola barang sebahagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang. objek kerja sama penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang berupa: penyediaan dan pemanfaatan fasilitas terminal, pemeliharaan dan pembangunan terminal, dan cc. pemanfaatan ruang komersipemanfaatan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. pemanfaatan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta dan perusahaan daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan atau perusahaan. jasa pelayanan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada meliputi pelayanan masuk terminal, pemanfaatan tempat bermalam bagi kendaraan, cc. pemanfaatan tempat cuci kendaraan, pemanfaat. swasta sebagaimana dimaksud padasa pelayanan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada dapat dipungut retribusi. tata cara pemungutan, besaran pungutan, serta pemanfaatan hasil pungutan jasa pelayanan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pada kondisi tertentu pemerintah daerah dapat membebaskan pemungutan retribusi atas pemanfaatan jasa layanan terminal penumpang sebagaimana yang dimaksud pada kerja sama pemanfaatan sarana prasarana terminal penumpang, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi terminal penumpang, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut: sewa, yaitu pemanfaatan sarana prasarana terminal penumpang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai berdasarkan hasil penilaian dari lembaga penilai pemerintah yang ditunjuk, kerja sama pemanfaatan yang selanjutnya disingkat ksp adalah pendayagunaan sarana prasarana terminal penumpangundangan. kerja sama pemanfaatan sarana prasarana terminal penumpang,terminal penumpang dalam rangka mengatur alur kedatangan dan keberangkatan kendaraan dan orang serta menciptakan perpindahan moda angkutan yang terpadu pada terminal penumpang, maka pengoperasiannya harus berpedoman pada standar operasional prosedur. standar operasional prosedur pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: standar operasional prosedur pengaturan untuk kendaraan, dan standar operasional prosedur pengaturan untuk penumpang. standar operasional prosedur pengaturan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: standar operasional prosedur pengaturan angkutan umum terminal asal tujuan, dan standar operasional prosedur pengaturan angkutan umum terminal transit singgah. standar operasional prosedur pengaturan untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: standar operasional prosedur alur kedatangan penumpang, dan standar operasional prosedur alur keberangkatan penumpang. penetapan standar operasional prosedur pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam secara rinci ditetapkan oleh gubernur atas usulan kepala dinas. bab sanksi administratif sanksi administratif terdiri ataspembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada huruf apabila dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan peringatan tertulispencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan apabila dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan sementara izinbentuk dan formatsanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dikenakan bagi perusahaan angkutan umum berdasarkan klasifikasi pelanggaran. klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada terdiri atasndaftarkan kendaraan beserta awaknya sebelum berangkat meninggalkan terminal penumpang kepada petugas operasional terminal penumpang, tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya, pelanggaran besaran tarif angkutan, belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan,mempelakukan pemberangkatan penumpang dari terminal penumpang sesuai dengan jaringan trayek yang telah ditetapkan, tidak menyinggahi terminal penumpang berdasarkan izin trayek, tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi, tidak memperhatikan kondisi awak kendaraan demi keselamatan penumpang, il. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan, dan atauyang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, tidak menaikkan atau menurunkan penumpang terminal penumpangpelanggaran ringanpelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenai sanksi administratif berupa: pembekuan sementara izin penyelenggaraan paling singkat (enam) bulan dan paling lama (dua belas) bulan. pencabutan izin penyelenggaraannurdin abdullah diundangkan makassar pada tanggal septformat peringatan pelanggaran izin angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek nomor nganaanan tenan nan nana nana lampiran perihal peringatan atas kepada pelanggaran izin yth. pimpinan perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek pelayanan . berdasarkan laporan yang disampaikan oleh dinas perhubungan provinsi kabupaten kota kenanananananaanaananan dengan surat nomorformat. nomor . tahun .oocoooooo oo. pt koperasi.ooooooookeputusan sananaaan tentang pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan dalam trayek pelayanan ennsaenetian. pt koperasi serve. bermotor umum . pertama menjatuhkan sanksi administrasi pt koperasi .j.pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek keputusan .ooo nomor oo. tahun. .oooocoooooooooooooooo. pt koperasi.oocooooo :menetapkan arena tentang pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan dalam trayek pelayanan me. pt koperasi see. bermotor umum. pertama menjatuhkan sanksi administrasi kepada pt koperasi kerakgubernur sulawesi selatan, ttdgelolaan pelabuhan perikauntuk meningkatkan kegiatan tempat pangkalan pendaratan ikan, pemasaran ikan, pengelolaan hasil tangkapan tangkap ikan serta pengembangan pusat pembinaan masyarakat perikanan dan sistem bisnis perikanan, perlu pengelolaan pelabuhan perikanan yang akuntabel dan profesional, bahwa berdasarkan lampiran huruf angka sub urusan bidang perikanan tangkap undang undang tahun tentang pemerintahan daerah, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsiangkalan pendaratan ikan sulawesi selatan lembaran daerah provinsi sulawesi selatan nomor nomor tambahan lembar daerah nomor memutuskan:dinas kelautan dan perikanan provinsi selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan provinsi sulawesi selatan. kepala dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan provinsi sulawesi selatan. dinas perikanan kabupaten kota selanjutnya disebut dinas kabupaten kota yang menyelenggarakan urusan bidang perikanan kabupaten kota provinsi sulawesi selatan. unit pelaksana teknis pelabuhan selanjutnya disebut upt pelabuhan wilayah adalah unit kerja teknis yang bertugas mengkoordinir pengelolaan pelabuhan perikanan wilayah kerjanyysatuan pelayanan adalah kelompok pelaksana pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan kepala satuan pelayanan sekaligus sebagai kepala pelabuhan. kepala satuan pelayanan selanjutnya disingkat kastel adalah yang mengkoordinir seluruh wilayah pelabuhan perikanan. pengelola pelabuhan perikanan adalah kepala pelabuhan perikanan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala dinas. pangkalan pendaratan ikan yang selanjutnya disingkat menjadi ppi adalah pelabuhan perikanan yang diklasifikasikan kelas,pelabuhoperasional pelabuhan yang selanjutnya disingkaapal perikanan adalah perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan, mendukung penangkapan ikan, pengangkutbab sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sarana dan prasarana ppi terdiri atasmeliputi penahan gelombang (breakiwater), trap (revetment dan grin), dermaga, betty, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jalan komplek, dan drainase: dan lahan. fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tempat pemasaran ikan, navigasi pelayaran, komunikasi seperti: telepon, internet, radio komunikasi, rambu rambu, lampu suar, dan menara pengawas. air bersih, instalasi bahan bakar minyak, pabrik es, instalasi listrik, dan tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti: dock slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring, tempat penanganan dan pengelolaan hasil perikanan seperti transit seed, laboratorium pembinaan mutu, kantor administrasi pelabuhan, dan pos pelayanan terpadu, transportas, dan pengamanan kawasan seperti pagar kawasan. fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: balai pertemuan nelayan, mess operator, ccfasilitas pendukung lainnya pada ppi seperti koperasi, perbankan, gerai pelayanan, asuransi nelayan, dan perumahan nelayan. bab iii kelembagaan ppi berstatus sebagai instalasi dinas dibawah koordinasi upt pelabuhan. instalasi ppi dipimpin oleh kastel. kastel bertindak dan bertugas sebagai kepala pelabuhan. kastel diangkat dengan keputusan kepala dinas atas usulan kepala upt pelabuhan perikanan wilayah. dalam pelaksanaan tugas kastel bertanggung jawab kepada kepala upt pelabuhan wilayah. tugas pokok dan fungsi kastel adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan pelabuhan perikanan yang meliputi pelayanan dan pengusahaan. dalam menjalankan tugas kastel dibantu oleh tenaga asn yang ditempatkan oleh dinas. bab wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan wilayah kerja ppi adalah wilayah kerja yang meliputi: wilayah kerja daratan yang terdiri atas: lahan untuk perkantoran, tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan, tempat pemasaran ikan, suplai air bersih, suplai es, suplai bahan bakar minyak, pos jaga, dan tempat ibadah. wilayah kerja perairan yang terdiri atas: kolam pelabuhan. pemecah gelombang (break water). trap (revetmeni), grin, dermaga, dan betty. wilayah pengoperasian ppi meliputi: wilayah pengoperasian daratan yang berpengaruh langsung terhadap pengoperasian pelabuhan perikanan digunakan sebagai akses jalan dari dan pelabuhan, pemukiman nelayan, pasar ikan. wilayah pengoperasian pelabuhan yang dipergunakaditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan permohonan dari upt pelabuhan wilayah melalui dinas. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan rencana induk ppi: dan izin dan penetapan lokasi oleh gubernur. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan perubahan jika diperlukan dengan ketentuan paling lama (tiga) tahun setelah penetapan pertama. bab pengusahaan pangkalan pendaratan ikan ppi yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun swasta dapat dilakukan pengusahaan. pengusahaan sebagaimana dimaksud pada berupa pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa. pemanfaatan fasilitas dan pelayansyahbandaran pangkalan pendaratan ikan syahbandar ppi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala pelabuhan. tugas dan wewenang syahbandar perikanan mengacu pada ketentuan dan pedoman tugas yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. bab tata hubungan kerja pangkalan pendaratan ikan kepala pelabuhan ppi dalam menjalankan fungsi pelabuhan perikanan didukung oleh instansi unit kerja terkait sesuai kewenangannya. instansi terkait pelabuhan sebagaimana dimaksud pada adalah: pemerintah kabupaten kota, kecamatan dan desa kelurahan, tentara nasional indonesia polisi republik indonesia, perhubungan, aparat pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, dan instansi terkait lain dan lembaga swasta. instansi terkait sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan aktivitas pada area ppi harus berkoordinasi dengan kepala pelabuhan. bab vii informasi pelabuhan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bagian kesatu informasi pelabuhan seluruh pelabuhan ppi menjadi pusat informasi perikanan. pusat informasi perikanan sebagaimana dimaksud meliputi: pengumpulan, pengelolaan, cc. menganalisa, penyimpanan, pengujian, penyebaran data, dan informasi pelabuhan. pusat informasi perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf meliputi: fasilitas pelabuhan perikanan, data operasional harian, bulanan dan tahunan yang meliputi frekuensi kunjungan kapal, produksi dan harga ikan, alat penangkap ikan logistik, pemasaran, dan tenaga kerja. bagian kedua pembinaan, evaluasi dan pelaporan gubernur atas kewenangannya melaksanakan pembinaan terhadap kebijakan pengembangan ppi. kepala dinas secara teknis operasional melakukan evaluasi dan pembinaan kepada kastel pelabuhan melalui kepala upt pelabuhan perikanan wilayah. tugas pokok dan fungsi dari kastel adalah melayani, mengelola dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas yang terjadi ppi. pembinaan teknis operasional ppi diselenggarakan melalui, sosialisasi, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis. kastel wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan kepada kepala upt pelabuhan wilayah yang temuannya disampaikan kepada kepala dinas. bab viii ketentuan lain lain kepala dinas melalui bidang perikanan tangkap dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengusahaan wajib menyusun standar operasional prosedur sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi. standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud merupakan indikator terhadap efektifitas dan akuntabilitas pelayanan yang dilaksanakan oleh pengelola ppi. bab ketentuan peralihan semua pelabuhan perikanan yang telah ada tetap beroperasi sebelum berlakunya peraturan gubernur ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lambat (satu) tahun harus ttd abdul berita daerah provinsi sulawesi selatan tahun nomor |
tdan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan penempatan pekerja migran indonesia provinsi sulawesi selatan, perlu membentuk2019:yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada pemerintahlayanan terpadu satu atap pekerja migran indonesia yang selanjutnya disingkat unit lisa pmi adalah unit lisa pmi pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi selatan. kepala unit layanan adalah kepala unit lisa pmi pada dinas tenaga kerja dan transmigrasinit lisa pmi. unit lisa pmi merupakan organisasi nonstruktural. unit lisa pmi berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. unit lisa pmi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala unit layanan, yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala dinas. unit lisa pmi bertempat kota parepare. bab iii susunan organisasi susunan organisasi unit lisa pmi, terdiri dari: kepala unit layanan, kepala urusan tata usaha, jabatan fungsional, dan instansi teknis terkait. instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota parepare, dinas tenaga kerja kota parepare, rumah sakit umum daerah andi makasar kota parepare, rumah sakit umum daerah andi sultan dg. radja kabupaten bulukumba, kantor imigrasi kelas tpi kota parepare, badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) ketenagakerjaan kota parepare, kantor cabang pt. bank sulselbar kota parepare, badan perlindungan pekerja migran indonesia bp2mi): badan koordinasi sertifikasi profesi bks): dan perkumpulan pengusaha migran indonesia pasmindo) makassar sulawesi selatnit layanan kepala unit layanan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penempatan pekerja migran indonesia pada unit lisa pmi. kepala unit layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada melaksanakan fungsi: perencanaan pelayanan penempatan pekerja migran indonesia pada unit lisa pmi, pelaksanaan koordinasi pelayanan penempatan dan pelindungan calon pekerja migran dan atau pekerja migran indonesia, pelaksanaan administrasi unit lisa pmigoordinasikan penyusunan rencana kegiatan unit lisa pmi,tugas pelayanan pada unit lisa pmi, melaksanakan pengelolaan peralatan, bahan pelaksanaan pelayanan pada unit lisa pmi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala unit layanan dan memberikan saran pertimbangan,, bagian kedua tugas dan uraian tugas urusan tata usaha urusan tata usaha dipimpin oleh kepala tata usaha, yang mempunyai tugas membantu kepala unit layanan dalam mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan lingkup unit lisa pmi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit lisa pmi, cc.urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan asset lingkup unit lisa pmi, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas urusan tata usahanit lisa pmi dilaksanakantiga instansi teknis terkait dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota parepare bertugas mengoordinasikan dan melakukan verifikasi dan validasi kependudukan, pembuatan elektronik kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran dan surat keterangan perjalanan luar negeri. dinas tenaga kerja kota parepare bertugas menerbitkan kartu angkatan kerja bagi calon pekerja migran indonesia rumah sakit umum daerah andi makasar kota pareparerumah sakit umum daerah andi sultan dg. radja kabupaten bulukumba kantor imigrasi kelas tpi kota parepare bertugas melaksanakan dan menerima permohonan dan entry data dalam proses penerbitan paspor bagi calon pekerja migran indonesia pekerja migran indonesia terintegrasi dalam sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri dan sistem informasi manajemen keimigrasian. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan kota parepare bertugas memproses dan menerbitkan bukti keikutsertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan bagi calon pekerja migran indonesia pekerja migran indonesia. kantor cabang pt. bank sulselbar kota parepare bertugas melakukan proses dan menerbitkan bukti setoran pembayaran bagi calon pekerja migran indonesia pekerja migran indonesia. badan perlindungan pekerja migran indonesia bp2mi), bertugas: melakukan verifikasi dokumen calon pekerja migran indonesia pekerja migran indonesia, dan menerbitkan kartu tenaga kerja luar negeri elektronik kartu tenaga kerja luar negeri. badan koordinasi sertifikasi profesi bks), bertugas melakukan sertifikasi kompetensi calon pekerja migran indonesia pekerja migran indonesia dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi profesi. perkumpulan pengusaha migran indonesia pasmindo) makassar sulawesi selatan bertugas membantu memfasilitasi penempatan dan perlindungan calon pekerja migran indonesia pekerja migran indonesia. bab tata kerja kepala unit layananinstansi teknis terkait yang tergabung dalam unit lisa pmi, melaksanakan tugas layanan sebagaimana dimaksud dalam untuk mewujudkan: efektivitas penyelenggaraan pelayanan pekerja migran, efisiensi dan transparansi dokumen calon pekerja migran, dan cc. peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran indonesia. dalam melaksanakan pelayanan, instansi teknis terkait berpedoman kepada kebutuhan peraturan perundang undangan. kepala unit layanan, kepala tata usaha, pejabat fungsional, pelaksana, serta instansi teknis terkait dalam penyelenggaraan tugas pelayananbab vii sarana, prasarana, dan anggaran prasarana dan sarana yang digunakan dalam unit lisa pmi disediakan oleh pemerintah daerah. anggaran dalam penyelenggaraan unit lisa pmi dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sulawesi selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikatkepala unit layanan, kepala tata usaha, pejabat fungsional, dan pelaksana dilingkungan unit lisa pmi, ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. persyaratan untuk dapat diangkat sebagai kepala unit layanan paling kurang: berstatus pegawai negeri sipil pada dinas, berpangkat paling rendah pembina iv a), dan berkualifikasi pendidikan paling rendah strata persyaratan untuk dapat diangkat sebagai kepala tata usaha paling kurang berstatus pegawai negeri sipil pada dinas, berpangkat paling rendah penata muda iii a), dan berkualifikasi pendidikan paling rendah strata pejabat fungsional yang ditugaskan pada unit lisa pmi, yaitu yang berstatus pegawai negeri sipil pada dinas dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pelaksana paling kurang berstatus pegawai negeri sipil pada dinas, dan berpangkat paling rendah juru muda ii a). pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf dan ditetapkan oleh pimpinan setiap instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dan dikoordinasikan kepada, ttd.gan strukturkepala unit layanan kepala urusan tata usaha jabatan instansi teknis fungsional terkait gubernur sulawesi selatan, ttd.etapan kelas air sungai negermutu air sungai yang alirannya melewati dua atau lebih pada kabupaten kota provinsi sulawesi selatan cenderung mengalami penurunan akibat pencemaran yang terjadi karena aktivitas kegiatan manusia, bahwa dalam rangka pengelolaan kualitas air sungai diperlukan kesesuaian baku mutu air yang sesuai peruntukannya dalam menentukan kriteria mutu kelas air sungai negeri, bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan, maka perlu dilakukan penetapan kelas air sungai negeri provinsi sulawesi selatan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a, huruf dan huruf dipandang perlu menetapkan peraturan gubernur sulawesi selatan tentang penetapan kelas air sungai negeri provinsi sulawesi selatan, mengingat undang undang gangguan finder ordonansi tahun tbl. nomor setelah diubah dan ditambah dengan tbl.rt tentang tata cara dan persyaratan izin penggunaan air dan sumber sumber air: peraturan menteri pekerjaan umum nomor trt tentang pengendalian mutu air pada sumber sumber air, keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor kep men lh tentang program kali bersihbaku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidupnetapan kelas air sungai negeri provinsi sulawesi selatanbadan lingkungan hidup daerah provinsi sulawesi selatan yang selanjutnya disebut lhd adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang memonitor dan mengendalikan dampak lingkungan hidup daerah provinsi sulawesi selatan. kepala badan lingkungan hidup daerah provinsi sulawesi selatan yang selanjutnya disebut kepala lhd adalah kepala badan lingkungan hidup daerah provinsi sulawesi selatan yang diberi tugas dan tanggungjawab dibidang pengendalian dampak lingkungan provinsi sulawesi selatan. dinas instansi terkait adalah dinas instansi yang berwenang dalam pembinaan usaha dan atau kegiatan pengendalian pencemaran air provinsi sulawesi selatan pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten pangkajene kepulauan dan kabupaten barru. bupati adalah bupati pangkajene kepulauan dan bupati barru. sungai negeri adalah sungai yang melintasi wilayah kabupaten pangkajene kepulauan dan kabupaten barru. air adalah semua air yang mengalir atas permukaan tanah dalam pengertian ini adalah sungai. sumber air adalah aliran air yang terdapat atas permukaan tanah dalam pengertian ini adalah sungai,ualitan yang masih diperbolehkan keberadaannya dalam air pada sumber air tertentuatau komponen lain dalam ukuran batas atau ukuran tertentu dalam sumber air. pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energicair adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. pemanfaatan sungai adalah proses penggunaan sebagian atau keseluruhan dari sungai baik secara langsung maupun tidak langsung yang menghasilkan limbah atau materi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kualitas air sungai dan segala jenis kegiatan ekonomi, sosial dan budaya seperti pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, pemukiman dan lain lain. segmen adalah bagian dan atau penggalan sungai yang dibuat berdasarkan kemiripan pemanfaatan, panjang sungai, dan atau batas administrasi yang dijadikan dasar dalam penentuan kelas air untuk setiap bagian sungai. batas atasulu dari suatu segmen. batas bawahilir dari suatu segmen. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud maksud dari peraturan gubernur ini adalah pedoman penetapan kelas air sungai negeri. tujuan tujuan dari peraturan gubernur ini adalah untuk pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air, dan cc. pemulihan kualitas air sungai negeri. ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi pengelolaan air sungai, kelas air, baku mutu dan segmentasi sungai, penetapan segmen dan kelas air, kelas air segmen dan percabangan sungai, pemantauan kesesuaian baku mutu dengan kelas air, pengendalian kelas air segmen sungai, dan persyaratan pemanfaatan segmen sungai. bab iii pengelolaan air sungai pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melakukan pengkajian mutu air untuk mendapatkan penentuan kelas air. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melakukan penetapan kelas air bagi penyusunan program pengelolaan air atau program pemulihan pencemaran air. pengkajian mutu air untuk mendapatkan informasi bagi penyusunan program pengelolaan air atau program pemulihan pencemaran air pendayagunaan air dimintakan saran dan masukan dari masyarakat (stakeholder) melalui dengar pendapat. pengkajian sebagaimana dimaksud pada dapat meminta bantuan pihak ketiga. bab kelas air, baku mutu, dan segmentasi sungai bagian kesatu kelas air kriteria kelas air terdiri atas: kelas satu (i) yaitu(ii) yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana sarana rekreasi (iii)empat (iv) yaituagian kedua baku mutu penentuan kesesuaian baku mutu dengan kelas air sungai dilakukan terhadap paling kurang tiga kelompok parameter kualitas air yaitu: parameter fisika, parameter kimia, dan parameter mikrobiologi. baku mutu untuk setiap kelas air mengacu pada ketentuan peraturan gubernur tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup provinsi sulawesi selatan. bagian ketiga segmentasi sungai untuk penetapan kelas air sungai terlebih dahulu dilakukan penetapan batas segmen sungai negeri disesuaikan dengan panjang dari sungai negeri. penetapan batas segmen sungai negeri dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan pola pemanfaatan sungai, batas administrasi, panjang sungai dan tata ruang kabupaten. segmen sungai ditentukan dengan tanda berupa titik koordinat pada setiap batas atas dan bawah segmen yang dilakukan melalui suatu kajian mulai dari bagian hulu bagian hilir sungai. bab penetapan segmen dan kelas air sungai negeri berjumlah (tiga) segmen, yang batas batasnyakelas air untuk setiap segmen sungai negeribab kelas air segmen dan percabangan sungai kelas air pada segmen sungai yang berada posisi lebih hulu harus sama atau lebih rendah dibandingkan segmen posisi lebih hilir. kelas air pada cabang sungai (orde yang berada dalam wilayah penetapannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan kelas air yang ditetapkan maksimal sama atau lebih rendah kelas air sungai utama orde sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan gubernur ini. bab vii pemantauan kesesuaian baku mutu dengan kelas air penilaian kesesuaian baku mutu air pada setiap segmen harus dilakukan berdasarkan pada kelas air yang telah ditentukan. standar baku mutu airpemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib melaksanakan program pengelolaan air dan program pemulihan pencemaran air setiap segmen sungai berdasarkan kelas airnya. apabila mutu air lebih baik atau sama jika dibandingkan dengan kelas air, maka pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib menyusun program pengelolaan air segmen sungai tersebut. apabila mutu air lebih buruk jika dibandingkan dengan kelas air atau dalam kondisi cemar, maka pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib mengumumkan sumber air tersebut tercemar dan menyusun program pemulihan pencemaran air segmen sungai tersebut. bab viii pengendalian kelas air segmen sungai pemerintah provinsi melalui lhd melakukan kegiatan pengelolaan baku mutu air setiap segmen sungai berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan paling kurang sekali dalam (satu) tahun. pemerintah provinsi melalui lhd dalam melakukan pengelolaan baku mutu air dapat menugaskan instansi lingkungan hidup pemerintah kabupaten sesuai ketentuan. berdasarkan kelas air sungai yang telah ditetapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangan masing masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air, berwenang untuk: melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar setiap segmen sungai, menetapkan daya tampung beban pencemaran setiap segmen sesuai dengan kelas air, cc. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah air agar sesuai dengan kelas airnya, dan memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air sesuai dengan kelas air. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus mensosialisasikan kelas air setiap segmen sungai dalam wilayahnya kepada khalayak ramai selambat lambatnya (satu) tahun setelah peraturan gubernur ini ditetapkan. pemerintah kabupaten melakukan pengendalian baku mutu air sesuai dengan kelas air pada segmen yang berada dalam wilayah administrasinya. bab persyaratan pemanfaatan segmen sungai setiap manfaat baik perseorangan maupun badan hukum terkait harus berpartisipasi aktif dalam pengendalian kualitas air setiap segmen sungai. setiap manfaat baik perseorangan maupun badan hukum terkait harus menyesuaikan baku mutu air buangan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran sesuai dengan kelas air pada segmen sungai dimana pemanfaatan tersebut dilakukan. pembuangan air limbah wajib mentaati persyaratan kelas air dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten berhak untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan ataupun perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka pengendalian baku mutu pada setiap segmen sungai, maka perlu ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada setiap segmen sungai berdasarkan kelas air yang telah ditetapkan. daya tampung beban pencemaran setiap segmen sungai berdasarkan kelas air yang telah ditetapkan merupakan dasar bagi pemberian izin lokasi pemanfaatan segmen sungai, pengelolaan air dan sumber air segmen sungai, penetapan rencana tata ruang segmen sungai, pemberian izin pembuangan air limbah segmen sungai, dan penetapan mutu air dan program kerja pengendalian kualitas air setiap segmen sungai. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menetapkan daya tampung setiap segmen sungai selambat lambatnya (satu) tahun setelah peraturan gubernur ini ditetapkan. setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan segmen sungai untuk pembuangan air limbah sesuai dengan kelas airnya wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati apabila hasil kajian mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan mempersyaratkannya. kajian dilakukan sekurang kurangnya terhadap pengaruh limbah bagi kegiatan perikanan, peternakan, pertanian, kualitas tanah dan air, serta terhadap kesehatan masyarakat lokasi kegiatan. bab ketentuan peralihan dalam jangka waktu selambat lambatnya (satu) tahun setelah peraturan gubernur ini ditetapkan, kelas air dan atau golongan penetapan air yang telah ditetapkan sebelumnya wajibdr. syahrul yasin limpo, s.h.,m. si., m.h diundangkan makassar pada tanggal januari sekretaris daerah provinsi, sulawesi selatan ir. abdul latif, si., m.mpenetapan kelas air sungai negeri provinsi sulawesi selatan penetapan batas segmen sungai negeri provinsi sulawesi selatan lintang selatan bujur timur segmen batas menit lan ann, penetapan kelas air untuk segmen sungai negeri provinsi sulawesi selatan kelas sastandar baku mutu sungai negeri provinsi sulawesi selatan parameter satuan baku mutu kelas spesifikasi mode fisika kimia dik no27' (nh3) mikrobiologi nae oom, gubernur sulawesi selatan dr. syahrul yasin limpo, s.h., si., m.hbahwa sehubungan adanya, maka perlu mengubahdapat diberikan pengurangan besaran tarif sewa kios dan konter sebagaimana dimaksud dalam pengurangan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan paling tinggi (tujuh puluh lima persen) dari tarif sewa. pengurangan sebagaimana dimaksud pada untuk masing masing kios dan konter ditetapkan dengan keputusan kepala unit pelaksana teknis pusat bisnis dinas perindustrian dan perdagangan kota yogyakarta. ketentuan dalam ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab tata cara pembayaran tata cara pembayaran sewa kios sebagai berikut: yo(tiga puluh dibayarkan paling persen) dari besaran lambat pada saat selayang tertuang penanda tanganan dalamkontrak. kontrak. (tujuh puluh dibayarkan persen) dari besaran (sepuluh) kali, sewa yang tertuang masing masing dalamkontrak. (tujuh persen) paling lambat tanggal setiap bulan, terhitung mulai bulan kedua setelah penanda tanganan kontrak. tata cara pembayaran sewa konter sebagai berikut: penyewa konter membayar sebesar nilai sewa (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak, dan biaya sewa konter per bulan dibayarkan paling lambat (lima) hari sebelum bulan berikutnya. pembayaran tarif kios, konter, pemakaian listrik dan air, service charge serta pemanfaatan fasilitas pusat perbelanjaan beringharjo dilakukan dengan pembulatan pada ribuan terdekat. dalam hal terjadi bencana alam dan atau kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan penundaan pembayaran yang tata caranya ditetapkan dengan keputusan kepala unit pelaksana teknis pusat bisnis dinas perindustrian dan pedaganganta cara penagihan pajak daerah walikota tasikmalaya, menimbang: bahwa pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah dan sangat strategis dalam menentukan kemampuan keuangan daerah sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan kepastian hukum dengan mengedepankan kepatuhan dan kemanfaatan bagi peningkatan pelayanan bagi masyarakat, bahwa sesuai, pemerintah daerah berwenang melakukan penagihan pajak daerah yang telah jatuh tempo pembayaran, bahwa sesuai dengan ketentuanpemerintah daerah berwenang melakukan penagihan pajak daerah dengan menggunakan surat tagihan pajak daerah dan surat paktata cara penagihanmemutuskan menetapkan peraturan walikota tentang tata cara penagihan pajak daerah. bab ketentuan umumperangkat daerah kota tasikmalaya yang membidangi perpajakan. kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah kota tasikmalaya yang membidangi perpajakan. perangkat daerah lainnya adalah perangkat daerah lainnya lingkungan pemerintah kota tasikmalayalikuiditas adalah adalah kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak atau hutang pajak yang segera harus dibayar dengan harta lancaropd untuk melaksanakan penyitaan. surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disebut denganb maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tugas tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah. tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penagihan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kepatuhan dan ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur penagihan pajak daerah yang terdiri dari umum, surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan, penyanderaan. juru sita. bab penagihan pajak daerah bagian kesatu umum kepala perangkataerah dilaksanakan dengan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan. bagian kedua surat teguran surat teguran digunakan untuk menegur atau memberikan peringatan kepada untuk melunasi utang pajaknya. surat teguran dapat disampaikan secara langsung kepada wp, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau bukti penerimaan. surat teguran diberikan sebanyak (tiga) kali berturut turut surat teguran (satu) dikeluarkan (sepuluh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, surat teguran (dua) dikeluarkan (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat teguran (satu) dikeluarkan, surat teguran (tiga) dikeluarkan (lima) hari setelah dikeluarkan surat teguran (dua) dikeluarkan, kepala perangkat daerah atau pegawai yang ditunjuk dapat melakukan pemasangan tanda informasi berupa stiker, papan pengumuman dan atau bentuk media lainnya yang menjelaskan bahwa wajib pajak dalam pengawasan karena belum memenuhi kewajiban perpajakan pemasangan tanda informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersamaan atau setelah diberikannya surat teguran (tiga). surat teguran sebagaimana dimaksud dalampaling kurang memuat: a.. bagian ketiga penagihan seketika dan sekaligusperangkat daerah apabila: penanggung pajak akan meninggalkan kota tasikmalaykota tasikmalaypenagihan pajak daerah dengan surat paksa dilakukan terhadap wajib pajak, dankekuatan hukum tetap. surat paksa paling kurang harus memuat: nama dan atau penanggung pajak daerah, dasar penagihan, besarnya utang pajak daerah, dansurat peringatpaling kurangkepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik tempat kedudukan badan yang bersangkutan, tempat tinggalnas pendapatanpenanggung pajak sesuai dengan batas waktu, kepala perangkat daerahperangkatatau barang tidak bergerak yang disita atau tempat barang bergerak atau barangtidak bergerak yangdisita beradapenguasaannya berada tangan pihak lain atau yang dijadikan sebagai pelunasanutang tertentu yang dapat berupa barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka,tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakandengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaanmodal pada perusahaan lain,dan atau barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotortertentu. penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barangmilik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,pemilik modal, baik tempat kedudukan yang bersangkutan, tempat tinggalmereka maupun tempat lain. penyitaan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sampaidengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh jurusnya pajak untukmeliputisanalah alat yang dipergunakanannas pendapatan atau tempat lain. penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro ataubentuk lainnya yang dipersamakandengan itu dilaksanakan dengan pemblokiranterlebih dahulu. dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar,salinan berita acara pelaksanaan sita diserahkan kepada instansi tempatkepemilikan barang dimaksud daftar: membebani barang tak bergerak yang disita dengan hak tanggungan untuk pelunasanutang tertentu, membebani barang bergerak yang telah disita dengan didunia atau diagungkan untukperangkat daerah. dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar,tindakan surat pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar. bagian keenamperangkatyang lazim sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: penjualan secara lelang terhadap barang yang disita:perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang. kepala dinaskepala dinas dan jurusnya pajak dilaranggian ketujuhsekurang kurangnya sebesar rp. , . seratus juta rupiah syarat kualitatif pencegahan adalah diragukan itikad baiknya. bagian kedelapan penyanderaan penyanderaan dilakukan apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang kurangnya sebesar rp. seratus juta rupiahanggung pajak yang disandera dilepas apabila utang pajakberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. bab juru sita untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan surat paksa kepala perangkat daerah dapat mengangkat juru sita pajak daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah. juru sita pajak daerah sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu disumpah oleh kepala perangkat daerah. syaratpaling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat, berpangkat paling rendah pengatur muda dengan golongan ruang ii a, berbadan sehat: telah lulus pendidikan dan pelatihan jurusnya pajak atau memiliki ijazah program diploma spesialisasi pajak,,nahan nasional, pengadilan negeri, bank dan atau perangkat daerah lainnya. jurusnya pajak menjalankan tugas wilayah kota tasikmalaya dan objek pajak yang ada wilay kota bandung, menimbang aa.dalam hal pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ijin mendirikan bangunan dan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. babpadadalam huruf diterapkan dalam hal terjadi: kegiatan membangun diluar yang telah ditetapkan dalam imb,.itaruh untuk pelepasan garis segel dan atau pelat segel yang dipasang oleh ditaruh. dalampmptsp: laporan dari pengawas atau laporan pengaduan masyarakat, petugas dpmptsp melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan, cc. petugas dpmptsp melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan, petugas dpmptsp melaporkan pada kepala dpmptsp mengenai adanya cacat hukum dalam pengajuan persyaratannya, kepala dpmptsp dengan bukti dan laporan dari petugas membatalkan imb karena terdapat cacat hukum: dan pembatalan imb sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan kepala dpmptsp, dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam. bagian keenam pembekuan imb dan slf paragraf umum pembekuan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf:cc. pemegang izin melakukan hal hal tertentu kegiatan pembangunan pemanfaatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain yang sudah dibuktikan oleh lembaga yang berwenang, dan atau pelaksanaan pembangunan bangunan gedung telah berhenti dan dpmptsp tidak sesuai dengan ketentuan slf, dan atau bangunan sudah tidak layak fungsi sebagai akibat terjadinya bencana atau sebab lainnya. pembekuan slf dilaksanakan oleh kepala ditaruh tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pembekuan slf. keputusan . keputusan pembekuan slf sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala ditaruhlfdpmptsp. pencabutan slf dilakukan oleh kepala ditaruhtaruhdalam huruf diterapkan dalam hal terbukti: tidak memiliki imb: kota atas rekomendasi: kepala ditaruh dalam hal pemilik bangunan gedung belum memiliki imb, kepala dpmptsp dalam hal pemilik bangunan gedung telah memiliki imbkotanilai bangunan yang sedang atau telah dibangun, tahapan fisik pembangunan, dan atau besaran klb yang dilampaui denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf perhitungannya berdasarkan kualifikasi bangunan gedung. kualifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam keputusan wali paling banyak (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. perhitungan terhadap kondisi eksisting dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun sebagaimana dimaksud pada dan perhitungan besaran sanksi terhadap penampakan klb sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli dan atau tim penilai. paragraf . paragraf tata cara penerapan penilaian tim penilai dibentuk dan ditetapkan oleh wali kota. tim penilai sebagaimana dimaksud pada memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian. ketentuan lebih lanjut mengenai personil dan susunan organisasi tim penilai ditetapkan dengan keputusan wali kota. tim penilai mempunyai tugas: menilai nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun dengan mengacu pada fakta dan data yang dimiliki oleh pemilik bangunan gedung maupun hasil audit dan atau investigasi tim penilai, menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan bangunan yang sedang atau telah dibangun, menelaah tingkat penyelesaian bangunan gedung berdasarkan data fakta, audit dan atau investigasi, memberikan rekomendasi mengenai nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun kepada wali kota menghitung besaran sanksi karena penampakan intensitas seperti klb, kdb, dan kdh,: dan melaksanakan tugas lain dari wali kota. tahapan pelaksanaan penilaian nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun, meliputi: pengumuman, pengusulan, cc. penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian riil nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan pedoman teknis atau petunjuk teknis pada: ditaruh, untuk nilai bangunan yang yang sedang atau telah dibangun tetapi belum mempunyai imb, dan dpmptsp untuk nilai bangunan yang yang telah dibangun dan mempunyai imb kota menetapkan sanksi setelah mendapatkan laporan dari kepala ditaruh. dalam hal penerapan denda administratif terhadap bangunan yang telah memiliki imb, wali kota menetapkan sanksi berdasarkan laporan dari kepala dpmptspdalam selanjutnya disingkat ditaruh adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan pemakaman. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintudinas satuan polisi pamong prajadinas lingkungan hidup dan kebersihanizin. dalam pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara cicilan atau bertahap dapat dilakukan sepanjang setiap orang yang terkena sanksi denda administratif dapat membuktikan secara tertulis: kondisi keuangan yang tidak memungkinkan seluruh sanksi denda administratif dibayar secara tunai berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik, sebelumnya mempunyai riw taat dan patuh terhadap perizinan dan peraturan perundang undangan, dan atau menyatakan kesanggupan untuk membayar secara mencuci atau bertahap paling lama (dua belas) bulan sejak perjanjian ditandatangani kedua belah pihak. pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada sebelum lunas, kepala dpmptsp tidak boleh menerbitkan imb. pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada danketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud pada diatur dengan perjanjian sesuai peraturan perundang undangan. pengenaan sanksi administratif berupa denda administrasi, sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan dengan keputusan wali kot.hasilnya dituangkan dalamm kota dapat meminta pertimbangan dari tenaga ahli atau tim penilai. besaran , seperti pelanggaran kdb, klb, dan kdh kota. selaihuruf dan huruf wali kota dapat menetapkan tambahan sanksi kepada pelanggar imb berupa hibah dalam bentuk dokumen detail engineering design ded), master plan dan sejenisnydalam bukan sebagai tanggung jawab sosial csr) melainkan sebagai sanksi administratif. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada merupakan daya paksa untuk ditaati dan dilaksanakan sebagai kewajibanny kota ini, maka: dikenakan sanksi administratifdan atauan atau diperintahkan segera mengurus imb kota ini, dan atautaruh sampai dengan selesai. dengan berlakunya peraturan wali kota ini, maka:an peraturan wali kota bandung nomoricabut dan dinyatakan tidak berlaku lag, ttd. evi syafii shaleh berita daerah kota bandung tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya ann ee kepada bagian hukum pada sekretariat daerah kota bandung, hfebruari perhitungan pengenaan sanksi terhadap penampakan klb perhitungan pengenaan sanksi terhadap penampakan klb sebagai berikut: x e x nop klb dasar keterangan nilai sanksi rp.) indeks besaran luas lantai bangunan yang dilampaui (m?) klb pasar nilai koefisien lantai bangunan sesuai dengan rencana kota yang ditetapkan nop nilai jual objek pajak lahan yang dibangun rp.) apabila pada lahan dibangun terdapat beberapa nop maka dihitung nop rata rata dengan rumus sebagai berikut: nor (nop1 lp4) (nop2 lp2) #. (njo pn) lp24. pn) keterangan: nop nilai jual objek pajak rata rata rp.) njo nilai jual objek pajak ken rp.) luas lahan (m?) ken wali kota bandung tibambang sehari, nip https: jdih.bandung.go.id https: jdih.bandung.go.id.,lf, pencabutan slf, perintah pembongkaran bangunan gedung,bagian kesatu kewenangan wali kota wali kota . wali kota berwenang menerapkan sanksi administratif meliputi: denda administrasi, penyediaan barang atau benda untuk kepentingan umum sebagai aset daerah, dan perintah pembongkaran bangunan gedungtaruhdan pencabutan slfpmptspdan pencabutan imb. bagian . bagian kedua kewenangan satuan polisi pamong prajsatpol sebagaimana dimaksud pada berwenang melaksanakan pembongkaran bangunan gedung, dilakukan setelah mendapatkan keputusan perintah pembongkaran bangunan gedung dari wali kota. bab tata cara penerapan sanksi administratif bagian kesatu umum penerapan sanksi administratif.pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan: dpmptsp apabila bangunan gedung yang diawasi telah memiliki imb: dan ditaruh apabila bangunan gedung yang diawasi belum memiliki imb. tegurdimaksud dalammeliputi: waktu kegiatan pembangunan, pengangkutan bahan bangunan, cc.doman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah hid berita daerah kota tasikmalaya tahun nomor: |
ea" ate arewalikota banjarbaru provinsi kalimantan selatan ha esa walikota banjarbarwalikota tentang analisis standar biaya.ota banjarbarupemerintah daerah. penerapan asbanalisis standar belanja asb sebagaimana dimaksud pada merupakan pedoman penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) tahun anggaran asb sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. dalam hal terjadi perubahan standar harga satuan barang dan jasa lingkungan pemerintah daerah, maka dilakukan kebijakan penyesuaian formula asb yang besarannya ditetapkan oleh walikota. bab iii. asb 007a bimbingan dan pelatihan teknis untuk masyarakat deskripsi bimbingan atau pelatihan untuk masyarakat merupakan kegiatan yang memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu keterampilan tertentu. kegiatan ini secara penuh dilaksanakan oleh skpd dengan sasaran peserta adalah masyarakat umum dan tidak untuk aparatur sipil (asn)52. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) rp18652. rp186) alokasi obyek belanja asb 00o7a objek belanja batas atas batas bawah bahan pakai habis .35y6 bahan material cetak penggandaan sewa perlengkapan peralatan jaltakmndin asa minuman perjalanan dinas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat asb 007b. asb 007b bimbingan dan pelatihan teknis untuk aparatur (asn) deskripsi bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan pelatihan kepada para pegawai lingkungan skpd pemerintah kota banjarbaru untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing masing aparatur. tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampiltrampilan teknis yang dituju. bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam asb ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh pemerintah kota banjarbaru, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain60. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) rp22060. rp220. jumlah orang jumlah hari) alokasi obyek belanja asb 007b objek belanja batas atas batas bawah bahan pakai habis .12y6 .15y60 cetak penggandaan minuman pakaian khusus dan hari hari tertentu perjalanan dinas y90 .00y6 asb . asb perlombaan deskripsi perlombaan merupakan perlombaan yang diikuti oleh kalangan masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu atau organisasi lembaga tertentu yang diadakan oleh satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kota banjarbaru. lingkup ini asb ini juga mengatur termasuk proses pelaksanaan tingkat lokal sampai dengan pengiriman pemenang lomba sampai dengan tingkat regional dan nasional. pengendali belanja (cost driver) jumlah peserta, jika peserta lomba berupa perorangan maka dikalikan jika kelompok organisasi lembaga dikalikan dan jika satuannya adanya cabang lomba maka setara dengan orang peserta.569. per jumlah peserta atau cabang lomba belanja tambahan belanja sewa kesenian dan budaya rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel belanja tambahan rp0, rp569. jumlah peserta) belanja sewa kesenian dan budaya) alokasi obyek belanja asb objek belanja batas bawah batas atas bahan pakai habis .70y0 bahan material .99y6 cetak penggandaan sewa rumah gedung gudang parkir sewa perlengkapan peralatan minuman pakaian khusus dan hari hari tertentu perjalanan dinas asb . asb penyusunan laporan dokumen yang bersifat khusus deskripsi kegiatan penyusunan laporan dokumen yang bersifat khusus merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan laporan tertentu atau dokumen daerah yang disusun dan dihasilkan oleh skpd tertentu yang telah menjadi kewenangan dan fungsinya. laporan yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin, namun tidak diwajibkan untuk semua skpd. contoh laporan yang bersifat khusus adalah laki, laporan keuangan pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, laporan manajemen aset, dan lain sebagainya. sedangkan, dokumen yang disusun dan dihasilkan oleh skpd tertentu karena tugas, pokok dan fungsinya. misalnya dokumen yang bersifat khusus adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah seperti rpm atau rkd atau yang lainnya yang harus disusun oleh bappedajumlah dokumen (berupa buku atau laporan dikalikan atau jumlah eksemplar (jilid atau cetak dibagi satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) rp22. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) rp4. per jumlah dokumen eksemplar yang dikalikan dibagi dengan bobot. belanja tambahan22. rp22. jumlah dokumen eksemplar yang dihasilkan yang dikalikan dibagi dengan bobot)) alokasi obyek belanja asb objek belanja batas bawah batas atas honorarium pns .48y0 bahan pakai habis yo0 y60 cetak penggandaan minuman perjalanan dinas .20y0 .00y6 asb . asb sosialisasi program dan penyuluhan kepada masyarakat deskripsi sosialisasi program dan penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. sosialisasi program dan penyuluhan ini diselenggarakan oleh skpd terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk asn lingkungan pemerintah kota banjarbaru. kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial memasyarakat. misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya31. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) rp15831. rp158bahan material yo0 cetak penggandaan minuman pakaian khusus dan hari hari tertentu perjalanan dinas y60 asb . asb o11 apresiasi kinerja personal deskripsi apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah skpd)kpd yang bersangkutan, skpd lainnya, ataupun masyarakat umum (perorangan maupun lembaga)ruang lingkup kegiatan dalam asb ini dapat meliputi penghargaan terhadap penilaian jabatan fungsional, masa purna tugas, keteladanan dalam suatu pekerjaan atau bidang tertentu, dan lain sebagainya. pengendali belanja (cost driver) jumlah penerima penghargaan (orang) satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) rp15. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) rp702. per penerima penghargaan belanja tambahan5. rp702. jumlah penerima penghargaan (orang))) alokasi obyek belanja asb objek belanja batas bawah batas atas bahan pakai habis .38y60 .10y60 cetak penggandaan minuman pakaian kerja perjalanan dinas y60 .31y6 asb . asb workshop atau lokakarya bagi aparatur asn deskripsi workshop merupakan kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan intensif kepada para pegawai lingkungan skpd pemerintah kota banjarbaru untuk memperoleh keahlian teknis tertentu yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu atau pengakuan lembaga profesi tertentu. sedangkan, kegiatan lokakarya merupakan kegiatan yang berbentuk seminar yang ditujukan untuk menyajikan berbagai macam pengetahuan dan informasi terkini untuk meningkatkan keahlian pegawai sesuai dengan bidang layanan yang ditugaskan kepada pegawai tersebut. workshop dan lokakarya yang diatur dalam asb ini tidak hanya sebatas yang diadakan oleh pemerintah kota banjarbaru saja, melainkan dapat mengikutkan atau mengirimkan pada kegiatan workshop dan lokakarya yang diadakan pihak lembaga lain. hal ini terutama yang berkaitan dengan sertifikasi keahlian bidang tertentu yang hanya diadakan oleh pihak atau lembaga tertentu71. per kali kegiatan rp1rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel belanja tambahan rp0, rp171. jumlah kali kegiatan) rp115y6 minuman perjalanan dinas asb . asb administrasi pengadaan konstruksi deskripsi asb administrasi pembangunan konstruksi) khusus untuk mengatur besaran pagu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang menyertai belanja modal khusus untuk kegiatan pengadaan pembangunan suatu sarana dan prasarana fisik, misalnya gedung bangunan kantor, gudang, sekolah, dan fasilitas umum lainnya yang dilaksanakan oleh skpd terkait lingkungan pemerintah kota banjarbaru. besaran dari pagu belanja non belanja modal ini merupakan besaran persentase tertentu dari belanja modal. artinya, besaran anggaran dalam asb diluar belanja modal yang dianggarkan, sehingga untuk menentukan pagu suatu kegiatan pengadaan pembangunan diperoleh dengan cara menambahkan pagu administrasi pembangunan dengan belanja modalnya. namun demikian, asb ini tidak mensyaratkan keharusan adanya anggaran administrasi pembangunan pada setiap kegiatan pembangunan pengadaan sarana. lingkup dari asb ini adalah untuk kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau pengembangan sarana bangunan yang telah ada. pengendali belanja (cost driver) nilai belanja modal pengadaan konstruksi. satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) rp100. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) dari nilai belanja modal belanja tambahan00. nilai belanja modal)) alokasi obyek belanja asb objek belanja batas atas batas bawah belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor y60 belanja cetak dan penggandaan belanja makanan dan minuman belanja perjalanan dinas asb . asb penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja deskripsi kegiatan penyusunan laporan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan laporan pelaksanaan kinerja pemerintah daerah. laporan yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin. atau, yang sifatnya secara organisatoris harus dimiliki oleh semua skpd. misalnya, seperti renstra, senja, atau rka yang harus disusun oleh semua perangkat daerah secara periodik. selain itu juga, kegiatan penyusunan laki atau yang harus disusun oleh skpd setiap tahunnya juga termasuk dalam asb inidapat berupa jumlah dokumen atau jumlah buku laporan atau jumlah cetak atau eksemplar. jika berupa dokumen maka dikalikan jika satunya adalah buku laporan maka dibagi dan jika satunya eksemplar, jilid, cetak maka dibagi satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) rp14. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) rp2. per jumlah laporan dokumen yang dikalikan bobot. belanja tambahan honorarium non pns14. rp2. jumlah laporan dokumen yang dihasilkan yang dikalikan atau dibagikan dengan bobot) honorarium non pns belanja pemeliharaan) alokasi obyek belanja asb objek belanja batas bawah batas atas bahan pakai habis yo0 cetak penggandaan .03y6 minuman perjalanan dinas yo0 asb . asb peningkatan kapasitas aparatur keluar daerah deskripsi asb peningkatan kapasitas untuk pegawai keluar daerah adalah kegiatan skpd yang ditujukan untuk mengirimkan aparatur sipil negara yang ada lingkungan pemerintah kota banjarbaru dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan yang diadakan oleh pihak lain (lembaga diluar pemko banjarbaru) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian atau kemampuan tertentu. konsekuensi dalam kegiatan mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan oleh asn adalah adanya kontribusi tertentu yang harus dibayarkan oleh skpd. pengendali belanja (cost driver) jumlah personel (orang) dari asn yang dikirim9. per jumlah orang belanja tambahan0, rp9. jumlah orang)y60 .42y0 cetak dan penggandaan minuman perjalanan dinas y60 y90 kursus, pelatihan dan bintik bagi pns asb . bab analisis standar belanjnadi dhanirang obat (tv b) nip. lampiran:. asb fasilitasi layanan kesehatan masyarakat deskripsi fasilitasi layanan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah kota banjarbaru untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. kegiatan yang diatur dalam asb ini merupakan kegiatan yang sifatnya tindakan nyata dari skpd terkait berupa pencegahan, pengobatan, dan peningkatan layanan kesehatan lainnya yang bukan merupakan kegiatan untuk menghasilkan atau mengadakan barang modal. pengendali belanja (cost driver) jumlah pasien atau jumlah fasilitas kesehatan (faskes) atau jumlah lokasi (wilayah). jika satuannya adalah jumlah pasien maka dikalikan jika satuannya adalah jumlah faskes (misal, puskesmas, pustu, dll) maka dikalikan dan jika satuannya adalah jumlah lokasi maka dikalikan satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) rp194. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) rp9. berjumlah pasien atau target pasien (orang) atau per jumlah fasilitas kesehatan yang dilayani atau per jumlah lokasi yang dikalikan dengan bobot masing masing. belanja tambahan194. rp9. jumlah penderita kelompok penderita dikali atau jumlah fasilitas kesehatan dikali atau jumlah lokasi wilayah dikali.30y0 bahan material .92y0 .60y0 cetak dan penggandaan minuman perjalanan dinas asb . asb pengadaan distribusi bahan bantuan kepada masyarakat deskripsi asb ini merupakan asb yang mengatur kegiatan kegiatan yang terkait dengan pendistribusian bahan bantuan yang ditujukan untuk masyarakat kota banjarbaru. ruang lingkup asb ini dapat meliputi mulai dari sejak perencanaan pendistribusian bahan bantuan, proses pelaksanaan distribusi bahan bantuan kepada masyarakat, sampai dengan kegiatan evaluasi terhadap suatu obyek permasalahan yang menjadi fokus bantuan atau distribusi bahan bantuan. asb hanya untuk pengadaan bahan barang yang dilakukan oleh skpd yang ditujukan kepada masyarakat. pengendali belanja (cost driver) nilai anggaran barang yang didistribusikan kepada masyarakat baik yang dianggarkan dalam belanja bahan material atau belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pihak ketiga. satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) rp12. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) per nilai anggaran bahan material atau barang yang diserahkan kepada masyarakat. belanja tambahan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja pakaian kerja rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel belanja tambahan rp12. nilai anggaran belanja bahan material dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat) belanja pakaian dinas dan atributnya belanja pakaian kerja) alokasi obyek belanja asb objek belanja batas atas batas bawah bahan pakai habis cetak dan penggandaan .36y0 makanan dan minuman perjalanan dinas bahan material nilai anggaran belanja bahan material barang yang diberikan nilai anggaran belanja barang yang kepada pihak ketiga diberikan kepada pihak masyarakat ketiga masyarakat walikota banjarbaru, ttd nadi dhani lampiran: peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal november asb penyelenggaraan festival seni, budaya, dan keagamaan deskripsi festival seni merupakan kegiatan kegiatan dalam bidang seni dan budaya baik dalam bentuk festival, pementasan, lomba cipta dan lain sebagainya baik yang bersifat lokal maupun nasional dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan. sedangkan, penyelenggaraan festival keagamaan merupakan kegiatan kegiatan yang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk menyemarakkan syiar keagamaan dan lebih menonjolkan keindahan dalam hubungan umat beragama. asb ini tidak hanya meliputi kegiatan kegiatan yang sifatnya pentas seni dan agama, tetapi juga dapat diiringi dengan fasilitasi dan perlombaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan festival seni, budaya, dan keagama51. per partisipan per kegiatan belanja tambahan honorarium pns honorarium non pns belanja bahan material belanja barang untuk0, rp151. jumlah orang partisipan jumlah kali kegiatan) honorarium non pn) alokasi obyek belanja asb objek belanja rata rata batas atas batas bawah bahan pakai habis cetak penggandaan sewa rumah gedung gudang parkir sewa perlengkapperingatan hari hari penting nasional dan daerah deskripsi kegiatan peringatan hari hari penting nasional dan daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa penting dan bersejarah baik yang berskala nasional maupun daerah. kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memperingati hari hari penting tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta dalam rangka mempersatukan semua komponen dalam masyarakat. asb ini dapat meliputi kegiatan kegiatan yang sifatnya seremonial dan penyelenggaran hiburan untuk masyarakat24. per orang per kegiatan atau kali24. jumlah orang jumlah kegiatan atauy60 sewa perlengkapan dforum komunikasi rapat koordinasi deskripsiatau dengan elemen kelompok tertentu dalam masyarakat untuk mencapai kesepahaman atau suatu alternatif solusi yang akan dilaksanakan bersama sama39. per orang per kegiatan atau kali ok o keg39honorarium pns bahan pakai habis cetak penggandaan makanan minuman perjalanan dinas asb . asb kajian bersama diskusi sarasehan deskripsi kajian bersama diskusi sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan membahas masalah atau topik untutidak sembaranganskpd) harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya. kegiatan yang tergabung dalam asb ini menghasilkan sebuah kesepakatan atau kesepahaman bersama tentang suatu permasalahan kebijakan isu yang tertuang dalam sebuah memorandum atau berita acara atau nobulan pertemu206. per orang x1) rp117. per orang per kegiatan atau kali ok o keg) x1x2) belanja tambahan0, rp206. jumlah orang partisipan) rp11758y6 makanan minuman perjalanan dinas asb 0osa. asb 005a monitoring evaluasi deskripsi monitoring dan evaluasi adalah untuk melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan suatu program atau kegiatan baik pada saat proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan, yang diiringi sekaligus dengan hasil evaluasi atas hasil monitoring tersebut. evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan dapat berupa perbaikan kinerja, rekomendasi tindak lanjut program kegiatan dan atau penentuan hasil pelaksanaan program kegiatan. obyek moneyobyek money antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat, dan frekuensi kegiatan money atau jumlah laporan yang simone. pengendali belanja (cost driver) jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi (kali) yang dikalikan satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) rp46. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) rp814. per jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali yang dikalikan bobot46. rp814. jumlah lokasi atau jumlah obyek atau0osa objek belanja batas atas batas bawah honorarium pns bahan pakai habis cetak penggandaan minuman perjalanan dinas asb 005b. asb 005b pengawasan pemeriksaan deskripsi pengawasan dan pemeriksaan adalah kegiatan untuk mengawasi atau memeriksa (audit) obyek masalah kondisi tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam suatu program atau kegiatan atau temuan hasil audit lembaga pemeriksa lainnya. obyek dari pengawasan dan pemeriksaan dapat berupa lokasi atau kasus atau sampel atau laporan atau dokumen. ruang lingkup asb 005b ini meliputi kegiatan pemeriksaan atau pengawasan secara berkala terhadap suatu obyek tersebut atau kasus atau obyek pemeriksaan lainnya baik yang dilakukan secara periodik atau berkala maupun secara insidental. pengendali belanja (cost driver) jumlah obyek pemeriksaan (abrik) atau jumlah kasus atau jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan (audit) atau jumlah lokasi pengawasan atau jumlah sampel (dibagi atau dokumen (dibagi satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) rp98. per kegiatan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) rp1. per jumlah obyek pemeriksaan kasus hasil temuan lokasi pengawas sampel dokumen yang dibagi bobot. belanja tambahan98. rp1. jumlah obyek pemeriksaan kasus hasil temuan lokasi sampel dokumen yang dibagi bobot)005b objek belanja batas atas batas bawah honorarium pns bahan pakai habis cetak penggandaan .75y0 minuman perjalanan dinas asb . asb mengikuti pameran expo deskripsi mengikuti pameran merupakan kegiatan partisipasi skpd maupun pemerintah daerah dalam rangka menampilkan dan atau mengenalkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, hasil hasil pembangunan, dan berbagai karya lainnya yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat suatu lokasi tertentu. lingkup asb ini adalah untuk mengikuti suatu pemeran tertentu yang diselenggarakan oleh pihak lain. pengendali belanja (cost driver) jumlah stan buah) jumlah personel orang) durasi hari) untuk lingkup lokal dikalikan regional dikalikan nasional dikalika868. per kali mengikuti pameran x1x2x3) belanja tambahan honorarium pns honorarium non pns belanja perjalanan dinas rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel belanja tambahan rp0, rp868. jumlah stan jumlah orang jumlah hari) honorarium pns honorarium non pns belanja perjalanan dinas) alokasi obyek belanja asb objek belanja batas atas batas bawah bahan pakai habis yo0 y60 .23y0 bahan material .10y60 .00y60 cetak penggandaan y60 sewa rumah gedung gudang parkir sewa perlengkapan dan peralatan minuman pakaian khusus dan hari hari tertentu asb 007a. |
sedengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota banjarbaru, menimbang bahwa sumber daya manusia bidang perhubungan darat dalam wilayah kota banjarbaru sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan kota banjarbaru, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang manajemen pegawai negeri sipil,dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten bidang perhubungan darat, memberikan kesempatan kepada masyarakat kota banjarbaru untuk mengikuti program pola pembibitan (polit) sekolah tinggi transportasi darat bekasi, bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara sekolah tinggi transportasi darat dengan pemerintah kota banjarbaru nomor hk. std dan nomor pks k dk tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang perhubungan darat, maka perlu pengaturan peraturan wali kota tentang standar biaya bantuan penunjang pendidikan bagi taruna sekolah tinggi transportasi darattoko menetapkan :. menetapk. bab ketentuan umum dalam peraturan wali kota banjarbaruolah tinggi transportasi darat yang selanjutnya disingkat std adalah lembaga pendidikan bawah kementerian perhubungan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan kedinasan bidang transportasi darat. badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kota banjarbaru selanjutnya disebupola pembibitan daerah yang selanjutnya disingkat polit adalah program pencarian putra putri daerah lulusan sma atau yang sederajat sebagai taruna untuk mengikuti pendidikan std kementerian perhubungan, dan setelah dinyatakan menyelesaikan masa pendidikan dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia bidang perhubungan darat sesuai keahlian dan kompetensinya dalam wilayah kota banjarbaru. standar biaya bantuan penunjang pendidikan adalah besaran biaya yang diberikan kepada taruna std sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. biaya bantuan penunjang pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada taruna std yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjarbaru melalui dokumen pelaksanaan anggaran badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihankedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian perhubungan, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri sipil dan atau calon pegawai negeri sipil atau dalam rangka penyediaan sumber daya aparatur. taruna adalah peserta didik pada std yang setelah menyelesaikan pendidikannya, akan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pemerintah kota banjarbaru sesuai dengan formasi yang ditetapkan. bulan adalah satuan waktu, digunakan dalam kalender masehi dimulai dari bulan januari sampai dengan bulan desember. . biaya bantuan penunjang pendidikan bagi taruna std diberikan sebagai upaya memberikan motivasi agar lebih berprestasi dan semangat mengembangkan kompetensi sebagai bekal untuk membangun daerah. penetapan standar biaya bantuan penunjang pendidikan bertujuan untuk menjamin transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan bantuan keuangan bagi taruna std. pembinaan kepada taruna std merupakan kewenangan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihana pembibitan daerah. bab pemberian biaya bantuan penunjang pendidikan polit pemerintah daerah memberikan biaya bantuan penunjang pendidikan bagi taruna std. pemberian biaya bantuan penunjang pendidikan diberikan kepada taruna std sebagaimana dimaksud pada melalui polit yang telah mendapat penugasan dari pemerintah daerah sebelum mengikuti pendidikan kedinasan atau kepada taruna yang sedang dalam masa pendidikan kedinasan yang telah mendapat alokasi dalam formasi calon pegawai negeri sipil berdasarkan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan std. biaya bantuan penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada diberikan apabila anggaran telah dimasukkan dalam apbd. besaran biaya bantuan penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. komponen biaya bantuan penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam meliputi tunjangan hidup, dan tunjangan buku yang diberikan setiap bulan selama mengikuti pendidikan secara sumsum. standar biaya bantuan penunjanghak dan kewajiban pemerintah daerah serta taruna std bagian kesatu hak dan kewajiban pemerintah daerah hak pemerintah daerah meliputi menetapkan. menetapkan jumlah kebutuhan sumber daya manusia bidang perhubungan darat, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai tugas pokok dan fungsi, mengusulkan formasi bagi taruna minimal (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan, memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi bidang perhubungan melalui satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. melakukan monitoring dan koordinasi dengan lembaga std selama masa pendidikan. kewajiban pemerintah daerah meliputi menginformasikan kegiatan penerimaan taruna yang dilakukan melalui portal pendaftaran sekolah kedinasan yang dilakukan oleh badan kepegawaian negara bekerjasama dengan kementerian perhubungan, melaksanakan sosialisasi kepada lembaga pendidikan dalam wilayah daerah terkait polit daerah sebagai taruna std, dan menyediakan biaya bantuan penunjang pendidikan bagi taruna std sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. bagian kedua hak dan kewajiban taruna std hak taruna std meliputi menerima biaya bantuan penunjang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan memperhatikan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah, dan pendampingan dan pemrosesan administrasi dalam rangka pengusulan formasi dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai calon pegawai negeri sipil daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kewajiban taruna std meliputi mengikuti pendidikan kedinasan dengan baik dan sesuai peraturan perundang undangan, dan melaporkan perkembangan studi setiap semester kepada wali kota melalui bpp. bab pembinaan taruna std pembinaan kepada taruna std merupakan kewenangan bppit. untuk menjamin pendidikan kedinasan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam kesepakatan bersama, pembina kepegawaian melaksanakan monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan pada std, evaluasi terhadap kemajuan akademik, evaluasi terhadap biaya bantuan penunjang pendidikan, dan pembinaan langsung terhadap taruna std. . taruna std yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin selama masa pendidikan akan ditindaklanjuti secara berjenjang dan keputusan penjatuhan hukuman disiplin diserahkan sepenuhnya kepada std. pengajuan magang taruna std pemerintah daerah menjadi kewenangan bpp. bab pembiayaan pembiayaan bantuan penunjang pendidikan bagi taruna s:. lampiran: peraturan wali kota banjarbaru nomor tahun tanggal septemberkomponen biaya bantuan besaran wakil wali kota banjarbaru, ttd darmawan jaya setiawan |
stp walikota blitar provinsi jawa timur peraturan walikota blitar nomor tahundukung terwujudnya aparatur sipil negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sekaligus dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan yang tercantummembentuk peraturan walikota tentang penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lingkungan pemerintahuaka ae memutuskan: menetapkan peraturan walikotababi ketentuan umum bagian kesatu pengertian dan istilah dalam peraturan wali aparatur sipil negara beserta istri suami dan anak yang masih dalam tanggungan aparatur sipil negaraaaa bagian kedua tujuan dan sasaran peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kota blitar tujuan sebagaimana dimaksud dalam memiliki sasaran untuk mencegah dan menjauhkan asn dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan membangun integritas asn sehingga tercipta asn yang bersih dan berwibawa bab kewajiban lokasi seluruh asn lingkungan pemerintah kota blitar memiliki kewajiban untuk menyampaikan lokasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada untuk asn yang memiliki golongan ruang kepangkatan setingkat golongan iii dan golongan selain yang berkewajiban lakon bab iii penyampaian lokasi lokasimelalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian sebagai unit pengelola lokasi penyampaian lokasi sebagaimana dimaksud pada yaitu paling lama (satu) bulan setelah u diangkat dalam jabatan, promosi atau mutasi, dan berhenti dari jabatan dan atau pensiun penyampaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam juga wajib dilakukapaling lambat tanggal maret tahun selanjutnya penyampaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mengisi formulir lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan disampaikan secara daring online melalui sistem informasi pelaporan harta kekayaan milik aparatur sipil negara atau disingkat dengan si harga dengan alamat website bab pembinaan dan pengawasan walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan lokasi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada secara teknis administrasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian selaku unit pengelola lokasi sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas melakukan koordinasi dengan kepala omemberikan informasi dan sosialisasi terkait peraturan tentang lokasi mengelola data kepegawaian dan perubahan jabatan wajib lapor lokasi, ) mengingatkan wajib lapor lokasi lingkungan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman lokasi menyampaikan surat edaran wali kota terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan wajib lapor lokasi kepada kepala opd menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugasnya kepada wali kota dengan tembusan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada melakukan pengawasan terhadap lokasi dalam bentuk berkoordinasi dengan unit pengelola dalam rangka memonitor kepatuhan penyampaian lokasi. melakukan verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan atas kewajaran lokasi yang disampaikan. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf mengindikasikan adanya ketidaksad. bab sanksi asn selaku wajib lapor lokasi yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan lokasi dan pejabat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian dan pejabat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan selaku pelaksana teknis pembinaan dan pengawasan yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. aa,walikota blitar provinsi jawa timur peraturan walikota blitar nomor tahunwalikota. dapat mendelegasikan penandatanganan keputusan atas permohonan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada kepala perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sertdelegasik, untuk nilai ketetapan sampai dengan rp. lima puluh juta rupiah) kepada kepala badan pendapatan, keuangan dan aset daerah hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan penandatanganan keputusan sebagaimana dimaksud dalam sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala badan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka peraturan walikota nomor tahun tentang pelimpahaa, |
sara tea tawdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang bahwa menindaklanjuti terkait penyusunan rencana aksi daerah pug kabupaten kota yang tertuug daerah, maka perlu menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender kota yogyakarta tahun bahwa rencana aksi daerah pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai upayasesuai kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementasigarusutamaan gendpelaksanaan pengarusutamaan genderencana aksi daerah pengarusutamaan gender kota yogyakarta tahun bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:kegiatan terbentuknya jumlah duta sorang sorang sorang penghargaan dinas pembinaan duta kesetaraan gender orang orang apresiasi pemberdayaan pengarusutamaa kesetaraan yang dapat kepada perempuan gender melalui gender penghargaan pribadi, lsm, perlindungan gender opd ,yang anak dan champion peduli dengan pengendalian kemajuan dan penduduk dan perkembangan keluarga pug sebagai berencana pendorong pencapaian kesetaraan gender daerah sumber program persentase jumlah bangunan data dinas daya pembangunan pemenuhan gedung pemerintah bangunan pekerjaan manusia gedung bangunan yang sudah dengan umum pelaksanaan pemerintah gedung sesuai dibangun direhab fasilitas akses perumahan pug, standar jumlah gedung ramah dan kawasan dan kebutuhan yang dimiliki disabilitas permukiman sarana pemerintah prasarana yang pemerintahan responsive gender kecamatan kelurahan pendidikan tk: sd smp: kesehatan perekonomian program persentase panjang jalan panjang dinas peningkatan dan kualitas sarana kondisi mantap total trotoar pekerjaan pemeliharaan dan prasarana panjang jalan kota berdifable umum jalan dan jalan, jembatan perumahan jembatan dan bangunan dan kawasan pelengkap permukiman jalan program persentase jumlah bangunan data dinas penataan pemenuhan gedung pemerintah bangunan pekerjaan bangunan bangunan yang sudah dengan umum gedung gedung dibangun direhab fasilitas akses perumahan sesuai jumlah gedung ramah dan kawasan dengan yang dimiliki disabilitas permukiman standar pemerintah kebutuhan pemerintahan kecamatan kelurahan pendidikan tk: sd smp kesehatan perekonomian program prosentase panjang jalan 94y0 panjang dinas penyelenggaraan kualitas kondisi mantap total trotoar pekerjaan jalan sarana dan panjang jalan kota berdifable umum prasarana perumahan jalan, dan kawasan jembatan dan permukiman bangunan pelengkap dalam kondisi baik penyusunan program persentase jumlah data yang data pilah dinas data pemberdayaandan forum data dikumpulkan dibagi gender pemberdayaan pilah perlindungan gender dan jumlah forum data digunakan perempuan gender perempuan melalui anak yang gender untuk perlindungan melalui forum data aktif penyusunan anak dan pemimpi gender dan anak perencanaan, pengendalian ngan yang kebijakan dan penduduk dan disintegrasi program keluarga kan dalam berencana sistem data tiap opd peran kegiatan tersedianya jumlah kajian sebagai dinas serta dan pembinaan kajian terkait terkait pug doku doku doku doku doku perwujudan pemberdayaan kerjasama pengarusutamaa pug men jejaring dan perempuan masyarakat gender melalui kemitraan dengan perlindungan lsm penyusunan perguruan tinggi anak dan ormas kajian terkait nan pengendalian perguruan pug dengan terkait kajian penduduk dan tinggi perguruan tinggi dalam keluarga dalam meningkatkan berencana program pug dan ppg kegiatan pug program frekuensi frekuensi kali |10kali kali kali sebagai dinas pemberdayaan pendampingan pendampingan kali perwujudan peran pemberdayaan dan organisasi organisasi serta masyarakat perempuan perlindungan perempuan perempuan lembaga perlindungan perempuan masyarakat anak dan melalui dalam kegiatan pengendalian pendampingan pug daerah penduduk dan organisasi keluarga perempuan berencana bidang ekonomi dan ketenagakerjaanpembinaan pameran dan jumlah jumlah rata pemilahan dinas usaha gelar potensi kelompok rata dan pelibatan perdagangan perdagangan yang perempuan kelompok kelompok peningkatan melibatkan perempuan perempuan dan kelompok pelaku usaha dalam pemerataan perempuan mikro kecil mengikuti kualitas dibagi jumlah gelar potensi pendidikan kegiatan sekolah pameran menengah ,promosi gelar potensi toko modern jumlah jumlah rata pemilahan dinas yang bermitra ukm rata dan pelibatan perdagangan dengan ukm perempuan kelompok ukm perempuan perempuan perempuan pelaku usaha yang bermitra mikro kecil dengan dibagi jumlah perempuan toko modern atau toko swalayan pelatihan jumlah jumlah rata pemilahan dinas usaha peserta rata peserta dan pelibatan perdagangan perdagangan perempuan perempuan peserta untuk dibagi jumlah perempuan perempuan kegiatan yang pelatihan melakukan usaha pelatihan perdagangan usaha perempuan perdagangan kemitraan jumlah jumlah rata pemilahan dinas pedagang pedagang rata dan pelibatan perdagangan perempuan perempuan pedagang pedagang dengan toko perempuan perempuan modern dibagi jumlah yang bermitra distributor toko modern dengan toko atau toko modern swalayan distributor pengawasan penyusunan dan jumlah jumlah rata pemilahan dinas dan pemberdayaan pkl rata pkl dan pelibatan perdagangan pengendalian pkl perempuan perempuan perempuan pkl perdagangan dibagi jumlah perempuan dan industri kegiatan dalam penyusunan kegiatan dan penyusunan pemberdayaan dan pkl pemberdayaan perempuan pkl kecamatan pembinaan pelatihan teknis jumlah ikm jumlah ikm pemilahan dinas teknis industri bagi ikm perempuan perempuan dan pelibatan perindustrian perindustrian perempuan yang ikm koperasi mengikuti perempuan ukm pelatihan dalam teknis kegiatan industri pelatihan dibagi ikm teknis laki laki dan industri perempuan yang mengikuti pelatihan teknis industry dikali ekspor produk jumlah jumlah ikm pemilahan dinas sentra, produk kelompok perempuan dan pelibatan perindustrian unggulan daerah rem yang kelompokpere koperasi dan ovo yang puan mengikuti ukm melibatkan expo dibagi puan dalam kelompok jumlah kegiatan perempuan kelompok ekspor produk ikm laki laki sentra, dan produk perempuan unggulan yang daerah dan mengikuti ovo expo kali pendataan jumlah memasukkan pemilahan dinas industri mikro industri kolom jenis ye, ye, ye, dan pelibatan perindustrian kecil berdasar kelamin pada industry koperasi jenis kelamin form pendataan ukm pendataan industri ikm mikro kecil pembinaan pelatihan jumlah ikm jumlah ikm pemilahan dinas sarana sarana perempuan perempuan dan pelibatan perindustrian industri produksi bagi yang ikm koperasi ikm mengikuti perempuan ukm perempuan pelatihan dalam dibagi jumlah kegiatan ikm laki laki pelatihan dan sarana perempuan produksi yang mengikuti pelatihan dikali pameran ll. jumlah jumlah pemilahan dinas industry kelompok kelompok dan pelibatan perindustrian kreatif yang perempuan ikm kelompok koperasi melibatkan perempuan perempuan ukm kelompok yang dalam perempuan mengikuti kegiatan pameran pameran dibagi jumlah industry kelompok kreatif ikm laki laki dan perempuan yang mengikuti pameran dikali perancangan jumlah ikm jumlah ikm pemilahan dinas teknologi perempuan perempuan dan pelibatan perindustrian tepat guna yang ikm koperasi bagi ikm dilibatkan perempuan ukm perempuan kegiatan dalam teknologi kegiatan tepat guna teknologi dibagi jumlah tepat guna kelompok ikm laki laki dan perempuan yang dilibatkan kegiatan teknologi tepat guna dikali ekonomi program jumlah jumlah pemilahan dinas masyarakat peningkatan perempuan anggota dan pelibatan perindustrian berbasis ekonomi yang terlibat perempuan perempuan koperasi ekonomi masyarakat dalam dibagi total dan usaha kecil kerakyatan berbasis kelompok anggota kelompok dan ekonomi kelompok perempuan menengah kerakyatan dikali dalam kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat program jumlah jumlah ukm pemilahan dinas pengembangan ukm yang dan pelibatan perindustrian kewirausahaan perempuan memfasilitasi ukm koperasi dan terlibat dikurasi perempuan usaha kecil keunggulan jumlah ukm dalam dan kompetitif laki laki yang program menengah usaha kecil memfasilitasi pengembangan menengah dibagi total ukm yang kewirausahaan memfasilitasi dan dikali keunggulan kompetitif ukm kompetensi program jumlah jumlah rata pemilahan dinas sosial tenaga kerja peningkatan tenaga rata tenaga dan pelibatan tenaga kerja dan kompetensi kerja kerja tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan perempuan perempuan transmigrasi produktivitas perusahaan dalam dibagi program jumlah rata peningkatan rata tenaga kompetensi kerja tenaga kerja perusahaan dan dikali produktivitasresponsif gender adalah aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki laki terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketinggalan dari salah satu jenis kelamindaerah adalah kota yogyakarta. maksud disusunnya rad pug sebagai upaya melaksanakan strategi pembangunan pug dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dengan visi dan misi pembangunan daerah agar selaras dan sinkron sesuai kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementasi dan terukur. tujuan penyusunan rad pug sebagai berikut sebagai panduan, arahan bagi perangkat daerah unit kerja dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan cc. memperkuat sistem dan komitmen perangkat daerah unit kerja dalam mengimplementasikan strategi pug. bab penyusunan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender rad pug disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, visi misi, rencana strategis, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang terintegrasi masing masing perangkat daerah unit kerja. radgram sasaran sasaran pemilahan dinas sosial penempatan tenaga kerja tenaga kerja dan pelibatan tenaga kerja dan perluasan perempuan perempuan tenaga kerja dan kesempatan perempuan transmigrasi kerja yang dalam mengikuti program kegiatan penempatan penempatan dan dan perluasan perluasan kesempatan kesempatan kerja kerja dibagi total pekerja laki laki dan perempuan yang mengikuti kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja bidang kesehatan isu strategis program kegiatan indikator rumus kondisi rekomendasi pelaksana ini mengendalikan program pelayanan jumlah pus dikurangi peningkatan pengendalian angka dan terlayani peserta aktif peran pria penduduk dan kelahiran pembangunan hamil ingin dalam ber keluarga melalui keluarga anak segera berencana edukasi dini (layanan pasangan )dibagi jumlah pengendalian usia subur yang pus kali penduduk, engineer tidak peningkatan terpenuhi kualitas unmetneed pelayanan sub kegiatan jumlah jumlah pendataan pengendalian keluarga pembinaan kelompok kelompok jumlah peserta penduduk dan berencana kelompok pria yang aktif laki laki dan keluarga dan kualitas pria dibagi jumlah perempuan berencana keluarga seluruh kelompok pria kali 100y6 sub kegiatan jumlah jumlah pik 70y6o 70y6o pendataan jul pengendalian sosialisasi peserta yang aktif peserta penduduk dan kesehatan dibagi jumlah lakilaki dan keluarga reproduksi seluruh perempuan berencana kelompok pik kali kegiatan jumlah jumlahkelom pendataan pengendalian pembinaan kelompok pok bks jumlah peserta penduduk dan pembangunan bina dibagi jumlah laki laki dan keluarga keluarga keluarga perempuan berencana sejahtera dalam kelompok bkb,bkr, bks bkl, uppks) jumlah program kesehatan jumlah jumlah kasus jumlah jumlah jumlah jumlah jumlah jumlah kasus dinas kasus, keluarga dan gizi kasus kasus kasus kasus kasus kasus kematian ibu, kesehatan kematian masyarakat absolut yang yang yang yang yang kematian bayi, ibu, (jumlah sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar balita dan kematian kasus nya nya nya nya nya permasalahan bayi, balita kematian absolut) absolut absolut absolut absolut bisa terdata dan bayi tertangani permasalahan nya kelahiran hidup jumlah kasus absolut (jumlah kasus kematian balita kelahiran hidup kegiatan persentase il. jumlah ibu 100y6 100y6 pendataan dinas pelayanan yang ibu hamil yang jumlah ibu kesehatan memenuhi hamil mendapatkan hamil standar pada mendapat pelayanan mendapatkan seluruh ibu kan antennata pelayanan hamil, bayi baru pelayanan sesuai antennata lahir bbl)dan antennata standar sesuai standar balita sesuai dibagi jumlah standar sasaran ibu hamil kurun waktu yang sama jumlah balita usia persentase jumlah ibu 100y6 100y6 pendataan dinas ibu bersalin yang jumlah ibu kesehatan bersalin mendapatkan bersalin mendapat pelayanan mendapatkan kan persalinan pelayanan pelayanan divas yankee persalinan persalinan sesuai sesuai standar sesuai standar standar dalam tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin kurun waktu yang sama kali persentase jumlah bayi pendataan dinas bayi baru lahir jumlah bayi kesehatan baru lahir usia baru lahir mendapat hari yang mendapatkan kan mendapatkan pelayanan pelayanan yankee bbl sesuai standar sesuai sesuai standar standar dalam kurun tahun dibagi jumlah sasaran bbl dalam kurun waktu tahun yang sama kali persentase jumlah 100y6 100y6 pendataan dinas balita balita usia jumlah balita kesehatan mendapat bulan mendapatkan kan yang pelayanan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan kesehatan sesuai standar sesuailayanan program pelayanan terselenggara ibu dari 100y6 pendataan dinas kegawatdaru kegawatdaruratan anya jumlah sasaran jumlah ibu kesehatan ratan ibu hamil, ibu kegawatdaru ibu hamil dibagi hamil melahirkan maternal bersalin dan nifas ratan ibu sasaran ibu dalam neonatal hamil, ibu hamil dalam mendapatkan bersalin tahun) kali pelayanan ,nifas, dan kegawatdarurat neonatal neonatal dari bayi baru lahir dibagi jumlah sasaran bayi baru lahir dalam kurun waktu tahun) program memenuhi bayi baru jumlah bayi 100y6 100y6 pendataan dinas kebutuhan lahir baru lahir jumlah bayi kesehatan kesehatan mendapat mendapatkan balita laki laki masyarakat pelayanan dan perempuan terutama ibu anak pelayanan sesuai baru lahir sesuai standar mendapatkan standar pelayanan sesuai standar balita jumlah balita pendataan dinas mendapat mendapatkan jumlah balita kesehatan pelayanan laki laki dan pelayanan sesuai standar perempuan sesuai mendapatkan standar pelayanan sesuai standar ibu hamil jumlah ibu pendataan dinas mendapat hamil jumlah ibu kesehatan mendapatkan hamil pelayanan pelayanan mendapatkan persalinan persalinan pelayanan sesuai sesuai standar persalinan standar sesuai standar program suami keterlibatan jumlah laki 100y6 100y6 pendataan dinas siaga laki laki laki yang jumlah laki laki kesehatan mengikuti dalam program kegiatan suami suami siaga siaga kesehatan upaya pembinaan il. presentasi jumlah anak pendataan anak dinas ibu, bayi, kesehatan keluarga anak usia usia pendidikan kesehatan balita, anak dan gizi pada usia pendidikan dasar usia sekolah, masyarakat pendidikan dasar yang mendapatkan remaja dan dasar mendapat pelayanan lansia mendapat pelayanan kesehatan pendekatan kan kesehatan sesuai standar life cycle pelayanan sesuai kesehatan standar yang sesuai ada standar. wilayah kerja kabupaten k ota dalam kurun waktu satu tahun ajaran bagi jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada wilayah kerja kabupaten k ota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama. persentase d2. jumlah balita pendataan dinas balita usia jumlah balita kesehatan mendapat bulan yang mendapatkan kan pelayanan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan kesehatan sesuai sesuai standarrsentase jumlah warga pendataan warga negara berusia warga negara negara tahun atau usia tahun usia lebih yang atas yang tahun mendapat mendapatkan atas skrining pelayanan mendapat kesehatan kesehatan usia kan sesuai standar lanjut sesuai pelayanan minimal kali standar kesehatan yang ada usia lanjut suatu wilayah sesuai kerja standar kabupaten kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah semua warga negara berusiaikali promosi program orang orang beresiko pendataan dinas kesehatan pengendalian beresiko hiv diperiksa jumlah kesehatan dan penyakit tidak terinfeksi dibagi dengan ibu hamil, pemberdayaan menular hiv aids orang yang pasien tb, masyarakat (ibu hamil, beresiko hiv kali waria, pasien tb, transgender, waria, pengguna transgender napa warga pengguna binaan napa mendapatkan warga pemeriksaan binaan lp) hiv aids mendapat pemeriksaan hiv aids pencegahan, program jumlah remaja pendataan dinas pengendalian pencegahan, remaja beresiko hiv jumlah kesehatan penyakit pengendalian diperiksa remaja penyakit tidak dibagi dengan mendapatkan menular dan orang yang pemeriksaan kesehatan jiwa beresiko hiv hiv aids kali wus yang wus (usia pendataan dinas diperiksa ths.d th) jumlah kesehatan untuk dibagi wanita usia deteksi (sasaran iva) subur yang kanker diperiksa untuk dini deteksi kanker kanker dini kanker leher leher rahim rahim dengan metodecegahan pembinaan dan penguatan jumlah peningkatan badan napa pengembangan volunteer pesertadibagi kegiatan yang kesatuan ketahanan sosial, supervisi jumlah melibatkan bangsa dan ekonomi, dan kegiatan anti sasaran anti pelajar dalam politik budaya napa napa rangka kampanye anti napa bidang pendidikan issue program indikator rumus kendi rekomendasi pelaksana strategis kegiatan captain program program kegiatan awal peningkatan kegiatan jumlah guru guru tersertifikasi ppg pelibatan dinas dan pengelolaan guru jumlah guru pendidikan pemerataan pendidikan tersertifikasi pemuda kualitas sekolah ppg tersertifikasi dan pendidikan dasar ppg olahraga sekolah responsif dasar gender pada program peningkatan kualitas tenaga pengajar jumlah guru guru dilatih menyusun soal .2yo |40x pelibatanjum dinas yang dilatih jumlah guru lah guru pendidikan untuk yang dilatih pemuda menyusun untuk dan soal ujian menyusun olahraga soal ujian responsif gender pada program peningkatan kualitas tenaga pengajar kegiatan jumlah anak perempuan penerima kms 50y6 .5y6 pemilahan dinas pengelolaan anak anak penerima kms dan pendidikan pendidikan perempuan pelibatan ana pemuda sekolah kurang perempuan dan dasar mampu kurang olahraga yang mampu yang memperoleh memperoleh bantuan bantuan dana dana pendidikan pendidikan jumlah lokasi sosialisasi ppdb dan jpd 100y6o |100y6yekolahkan menyekolahkan dan anaknya anaknya seluruh kemantren kegiatan ll. jumlah siswa perempuan mengikuti fln 31y6 pemilahan dinas pengelolaan siswa siswa mengikuti fln dan pendidikan pendidikan perempuan pelibatansisw sekolah ikut perempuan dasar kejuaraan ikut dalam kejuaraan festival dalam lomba seni festival siswa lomba seni nasional siswa issn) nasional sekolah issn) dasar sd) sekolah dasar sd) jumlah siswa perempuan mengikuti 70y6 pemilahan dinas siswa dokterkecil dan pendidikan perempuan siswa mengikuti dokter kecil pelibatan pemuda ikut siswa dan kejuaraan perempuan olahraga dalam ikut lomba kejuaraan dokter dalam lomba kecil dokter kecil jumlah siswa perempuan mengikuti pemilih dinas siswa siswa mengikuti mto dan pendidikan perempuan pelibatan pemuda ikut siswa dan kejuaraan perempuan olahraga dalam ikut musabagoh kejuaraan tilawatil dalam our'an musabagoh mto) tilawatil our'an mto) peningkatan kegiatan ll. jumlah guru smp tersertif ikat ppg pelibatan gur dinas dan pengelolaan guru guru smp pendidikan pemerataan pendidikan bersertifikat tersertifikasi pemuda kualitas sekolah ppg ppg dan pendidikan menengah olahraga sekolah pertama jumlah .75y0 .86y0 .94y 7y6 pelibatan dinas menengah guru yang guru smp yang dilatih menyusun soal guru yang pendidikan pertama dilatih guru smp dilatih untuk pemuda untuk menyusun dan menyusun soal ujian olahraga soal ujian kegiatan ll. jumlah siswa perempuan kms bersekolah jumlah anak dinas pengelolaan anak siswa perempuan penerima kms perempuan pendidikan pendidikan perempuan kurang pemuda sekolah kurang mampu yang dan menengah mampu mengenyam olahraga pertama yang pendidikan mengenyam sekolah menengah pendidikan sekolah menengah jumlah siswa perempuan penerima kms jumlah anak dinas anak siswa penerima kms perempuan pendidikan perempuan kurang pemuda kurang mampu yang dan mampu memperoleh olahraga yang bantuan memperoleh dana bantuan pendidikan dana pendidikan jumlah lokasi sosialisasi ppdb dan jpdgelola menyekolahkan akan anak anak perempuan perempuan hingga hingga jenjang jenjang sekolah sekolah menengah menengah atas atas kegiatan jumlah 68y6 pemilahan dinas pengelolaan siswa siswa perempuan smp mengikuti fln dan pendidikan pendidikan perempuan siswa smp mengikuti fln pelibatan pemuda sekolah ikut siswa dan menengah kejuaraan perempuan olahraga pertama dalam ikut festival kejuaraan lomba seni dalam siswa festival nasional lomba seni issn) siswa sekolah nasional menengah jumlah 35y6 pemilahan dinas siswa siswa perempuan smp mengikuti o2sn dan pendidikan perempuan siswa smp mengikuti o2sn pelibatan pemuda ikut siswa dan kejuaraan perempuan olahraga dalam ikut olimpiade kejuaraan olahraga dalam siswa olimpiade nasional olahraga oon) siswa sekolah nasional menengah oon) sekolah menengah jumlah pemilahan dinas siswa dan pendidikan siswa perempuan smp mengikuti perempuan minat bakat pelibatan pemuda ikut peserta siswa smp mengikuti minat siswa dan pengemban bakat perempuan olahraga gan minat ikut peserta bakat siswa pengembang minat bakat siswa pendidikan kegiatan jumlah jumlah dinas formal yang pengelolaan sekolah sekolah pendidikan inklusi sekolah yang pendidikan, berpersperkti pendidikan pendidikan sekolah menerapkan dan dinas gender sekolah dasar inklusi sapi) kurikulum pendidikan semua pendidikan pemuda jenjang inklusif dan olahraga kegiatan ll. jumlah pelaksanaan workshop kali kali kali kali jumlah dinas pengelolaan workshop pembelajaran kali workshop pendidikan pendidikan pembelajar pembelajaran pemuda sekolah dasar bagi guru dan olahraga jumlah jumlah guru dinas peserta workshop pembelajaran guru yang " yang menjadi pendidikan, menjadi jumlah guru peserta dan dinas peserta workshop pendidikan workshop pembelajaran pemuda pembelajar dan olahraga kegiatan jumlah jumlah dinas pengelolaan sekolah sekolah pendidikan inklusi sekolah pendidikan pendidikan pendidikan sekolah berperspektif pemuda sekolah dasar inklusi inklusif dan sapi) olahraga jumlah jumlah dinas sekolah sekolah yang memiliki sarira sekolah yang pendidikan pendidikan inklusi memiliki pemuda inklusi sekolah penyelenggara pendidikan sarana dan dan sapi) yang inklusi prasarana olahraga memiliki edukasi sarana dan berperspektif prasarana inklusif inklusi peningkatan kegiatan jumlah pkb terakreditasi jumlah dinas sdm dan pengelolaan pkb pkb kelengkapan pendidikan saras pendidikan terakreditasi sarira pemuda pendukung nonformal sesuai dan pendidikan kesetaraan standar pada olahraga, non formal seluruh masyarakat lembaga pendidikan non formal masyarakat jumlah .95h# jumlah dinas pendidik pendidik pendidikan berkualifik pendidik berkualifikasi s1 d4 pkb pendidikan pemuda asi s1 d4 pendidik pkb non formal dan masyarakat olahraga, berkualitas bidang politik, hukum dan ham issue program induk rumus kondisi rekomendasi pelaksana strategis kegiatan captain awal ator program masyarakat kegiatan terselenggara frekuensi kali kali kali kali kali pemilahan bagian sadar penyuluhan anya penyuluhan data laki laki hukum hukum hukum kepada penyuluhan hukum kepada dan masyarakat hukum masyarakat perempuan kepada dalam masyarakat penyelenggara aan penyuluhan hukum kepada masyarakat kegiatan terselenggara frekuensi kali kali kali kali kali pemilahan bagian sosialisasi anya sosialisasi data laki laki hukum produk hukum sosialisasi produk hukum dan produk perempuan hukum dalam sosialisasi produk hukum frekuensi pengembangan jumlah jumlah pemilahan sekretariat kaukus kerjasama dan perempuan pengajuan data dan dprd perempuan penjaringan dalam penjaringan pelibatan dalam aspirasi penjaringan aspirasi perempuan penjaringan masyarakat aspirasi aspirasi dalam aspirasi melibatkan masyarakat masy arakan kegiatan masyarakat perempuan dibagi penjaringan bulan kali aspirasi masyarakat peran partai il. peningkatan pendidikan jumlah peningkatan badan politik dan peran partai politik bagi sasaran kegiatan kesatuan lembaga politik dan kelompok perempuan yang bangsa dan pendidikan lembaga perempuan melibatkan politik dalam pendidikan se kota dibagi jumlah perempuan pendidikan melalui yogyakarta sasaran dalam politikpeningkatan kelas jumlah peningkatan badan peran partai demokrasi sasaran anak kegiatan kesatuan politik dan bagi siswa sekolah dibagi yang bangsa dan lembaga sekolah jumlah melibatkan politik pendidikan emisi melalui sasaran memulai pendidikan pendidikan remaja politik dan politik dalam pengembangan rangka etika serta pendidikan budaya politik politik peningkatan pendidikan jumlah peningkatan badan peran partai politik bagi sasaran anak kegiatan kesatuan politik dan kelompok kelompok yang bangsa dan pendidikan dan marginal dan kelompok melalui disabilitas disabilitas marginal dan pendidikan se kota dibagi jumlah disabilitas politik dan yogyakarta sasaran dalam pengembangan pendidikan rangka etika serta politik pendidikan budaya politik politik lampiranrencana aksi daerah pengarusutamaan gender (pug) kota yogyakarta tahun bidang kelembagaan pug isu program kegiatan indikator rumus kondisi rekomendasi pelaksana strategis captain program awal komitmen program persentase rata rata capaian penambahan badan politik perencanaan kesesuaian target sasaran dan dokumen gab perencanaan dalam dan capaian kinerja program perangkat dan gbs pembangunan menjamin pengendalian perangkat daerah dalam daerah memastikan pembangunan daerah penyusunan daerah senja opd dokumen pelibatan perencana dpmppa dalam tim rpm, pendampingan stra, penyusunan rkd, senja opd senja masing masing sudah sektor responsive gender program persentase rata rata capaian badan perencanaan, kesesuaian target sasaran dan perencanaan pengendalian capaian kinerja program perangkat pembangunan dan evaluasi perangkat daerah daerah pembangunan daerah jumlah evaluasi daerah persentase dokumen ketepatan perencanaan yang evaluasi tepat dibagi jumlah dokumen keseluruhan perencanaan dokumen evaluasi ang harus disusun peningkatan pendidikan jumlah peningkatan badan peran partai politik bagi sasaran kegiatan kesatuan politik dan kelompok perempuan yang bangsa dan lembaga perempuan dibagi jumlah melibatkan politik pendidikan se kota perempuan melalui yogyakarta sasaran dalamketerwakilan pemberlakuan keanggotan kuota komitmen kpu dan kuota partai perempuan partai politik bawaslu perempuan perempuan politik dalam daftar dalam lembaga dalam minimal calon tetap melaksanakan legislatif pencalonan memenuhi kebijakan anggota kuota dct) afirmatif bagi legislatif anggota perempuan terwujudnya presentasi pemilih t7, pendidikan terwujudnya kesadaran partisipasi perempuan politik bagi kesadaran pemilih, pemilih dibagi pemilih perempuan pemilih, kepemilikan, perempuan untuk kepemilikan, secara umum dan demokrasi dalam diprogram dan yang tinggi pemilu dan dan demokrasi untuk seluruh pemilihan dikembang yang tinggi lapisan untuk masyarakat kursus seluruh pelatihan lapisan politik bagi masyarakat perempuan pemimpin penataan jpt jumlah jpt jumlah jpt 49x 50y6 52y6 pendataan badan perempuan pratama, pratama, pratama, jab. jpt pratama, kepegawaian eksekutif jabatan jab. administrator jab. dan administrator administrator dan administrator pengemban pengawas dan jabatan dan dan gan sumber pengawas pengawas perempuan pengawas daya perempuan dibagi jumlah perempuan manusia, jpt pratama, jab. administrator dan pengawas pengiriman jumlah jumlah penghitungan badan pelatihan pejabat pejabat jumlah kepegawaian kepemimpinan struktural struktural pejabat dan perempuan struktural pengemban yang telah perempuan perempuan gan sumber mengikuti yang telah yang telah daya pelatihan mengikuti mengikuti manusia, pemimpin pelatihan pelatihan kepemimpinan kepemimpinan dibagi jumlah pejabat struktural perempuan isu gender kegiatan promosi jumlah jumlah media pendataan dinas yang publikasi dan media untuk dibagi target sosialisasi komunikasi terdokumen kemitraan pelaksanaan media yang kebijakan informatika tarikan informasi sosialisasi terkait isu dan digunakan media sosialisasi tuk gender persandian berbagai unta kebijakan sosialisasi kali pemerintah kota yogyakarta terkait isu gender media bidang sosial budayaangka kegiatan gelar frekuensi frekuensi pendataan dinas penyandang potensi anak gelar kegiatan kali kali kali kali kali jumlah anak sosial, masalah panti potensi panti dalam tenaga kesejahteraan anak panti kegiatan kerja dan sosial pks) gelar potensi transmisi kota asi yogyakarta kegiatan laporan jumlah pendataan dinas cukup tinggi penyaluran hasil laporan laporan |laporan lapor (lapor |lapor jumlah sosial, bantuan evaluasi korban tenaga korban penyaluran bencana yang kerja dan bencana bantuan menerima transmisi korban bantuan asi bencana kegiatan jumlah jumlah pendataan dinas pembinaan kelompok kelompok kolom kolom kalo kalo kalo jumlah usia sosial, bagi kelompok lanjut lanjut pok pok lanjut tenaga lanjut usia usia usia pok pok pok potensial kerja dan potensial potensial potensial dalam transmisi yang kegiatan asi mendapat pembinaan pembinaan kegiatan gelar frekuensi frekuensi kali kali kali kali kali pendataan dinas potensi dalam gelar kegiatan jumlah usia sosial, rangka hari potensi lanjut dalam tenaga lanjut usia dalam kegiatan kerja dan nasional kota rangka hari gelar potensi transmisi yogyakarta lanjut asi usia nasional kota yogyakarta kegiatan frekuensi frekuensi 3kali kali kali kali kali pendataan dinas peningkatan peningkatan kegiatan jumlah laki sosial, kapasitas kapasitas laki dan tenaga tagawa, ksb tagawa, perempuan kerja dan dan ksb dalam transmisi komunitas dan kegiatan asi komunitas peningkatan kapasitas tagawa, ksb dan komunitas kegiatan laporan laporan data dinas seleksi seleksi laporan |laporan (lapor |lapor lapor laporan sosial, penghuni penghuni jumlah laki tenaga rpl dan rpl dan laki dan kerja dan rpa rpa perempuan transmisi lansia asi terlantar rpl data laporan jumlah anak laki laki terlantar dan anak perempuan terlantar rpa kegiatan frekuensi frekuensi kali kali kali kali kali pendataan dinas fasilitasi fasilitasi kegiatan jumlah usia sosial, penyaluran penyaluran lanjut dalam tenaga bantuan bantuan kegiatan kerja dan social lanjut sosial kegiatan transmisi usia terlantar lanjut usia fasilitasi asi terlantar bantuan kegiatan frekuensi frekuensi kali kali pendataan dinas fasilitasi fasilitasi kegiatan kali kali kali jumlah laki sosial, penyaluran penyaluran laki dan tenaga bantuan bantuan perempuan kerja dan pangan non pangan non dalam transmisi tunai bpt) tunai kegiatan asi bpt) fasilitasi penyaluran bantuan pangan non tunai kegiatan frekuensi frekuensi 4kali kali kali kali kali pendataan dinas fasilitasi fasilitasi kegiatan jumlah pkh sosial, penyaluran penyaluran dalam tenaga bantuan bantuan kegiatan kerja dan program program fasilitasi transmisi keluarga keluarga penyaluran asi harapan harapan bantuan pkh) (pkh) program laporan laporan kali kali kali kali kali pendataan dinas perlindungan pelayanan jumlah laki sosial, dan jaminan santunan laki dan tenaga sosial melalui kematian perempuan kerja dan kegiatan bagi yang transmisi pelayanan keluarga menerima asi santunan yang kms dalam kematian bagi memiliki kegiatan keluarga yang kms pelayanan memiliki kms santunan kematian kegiatan jasa frekuensi pendataan dinas pelayanan pelayanan jasa bulan jumlah sosial, mobil jenazah mobil pelayanan jenasah laki tenaga jenazah mobil laki dan kerja dan jenazah jenasah transmisi perempuan asi yang terlayani mobil jenasah dalam tahun kegiatan laporan laporan data laporan dinas pendataan jenazah laporan jumlah sosial, jenazah terlantar jenasah tenaga terlantar yang terlantar laki kerja dan yang dimakamkan laki dan transmisi dimakamkan jenasah asi terlantar perempuan yang dimakamkan kegiatan laporan laporan data laporan dinas penanganan penanganan laporan laporan lapor |lapor lapor jumlah laki sosial, orang orang laki dan tenaga terlantar terlantar perempuan kerja dan yang yang yang terlantar transmisi kehabisan kehabisan yang asi bekal dalam bekal dalam kehabisan perjalanan perjalanan bekal dalam kota perjalanan yogyakarta kota yogyakarta kegiatan jasa frekuensi pendataan dinas pelayanan pelayanan jasa bulan bulan bulan bulan bulan (jumlah anak sosial, anak anak pelayanan terlantar laki tenaga rumah terlantar anak laki dan kerja dan pengasuhan yang terlantar perempuan transmisi anak wilson dilayani yang terlayani asi projo dalam tahun wilson projo kegiatan jasa frekuensi pendataan dinas pelayanan pelayanan jasa bulan bulan bulan bulan bulan jumlah lanjut sosial, rumah lanjut usia pelayanan usia laki laki tenaga pelayanan lanjut usia dan kerja dan sosial lanjut ang anu perempuan transmisi usia terlantar dilayani yang terlayani asi budhi dharma dalam tahun budhi dharma kegiatan penyandang jumlah pendataan dinas kursus dan disabilitas penyandang orang orang orang orang orang jumlah laki sosial, mendapatkan dan laki dan tenaga bantuan keluarga disabilitas perempuan kerja dan modal usaha penyandang dan jumah penyandang transmisi bagi disabilitas anggota disabilitas asi penyandang yang keluarga dan anggota masalah mengikuti penyandang keluarga kesejahteraan kursus dan penyandang sosial pks) mendapatkan disabilitas disabilitas yang bantuan mengikuti modal kursus usaha kegiatan keluarga jumlah pendataan dinas pelatihan dan penyandang penyandang orang orang orang orang orang jumlah laki sosial, mendapatkan sakit jiwa sakit laki dan tenaga bantuan yang jiwa dan perempuan kerja dan modal usaha mengikuti jumah penyandang transmisi serta pelatihan anggota sakit jiwa dan asi pengantaran dan keluarga anggota rsj bagi mendapatkan penyandang keluarga pks sakit jiwa penyandang bantuan yang sakit jiwa modal mengikuti usaha serta pelatihan pengantara rsj kegiatan klien jumlah pendataan dinas pelatihan dan pemasaran klien orang orang orang orang orang jumlah laki sosial, bantuan atan pemasaran laki dan tenaga modal usaha yang kata perempuan kerja dan bagi pks mengikuti dan jumah klien transmisi pelatihan anggota memasyarakat asi dan keluarga dan bantuan klien anggota modal pemasaran keluarga usaha kata klien yang memasyarakat mengikuti pelatihan kegiatan korban jumlah pendataan dinas pelatihan dan tindak korban orang orang orang orang orang jumlah laki sosial, bantuan kekerasan tindak laki dan tenaga modal usaha yang kekerasan perempuan kerja dan bagi pks mengikuti dan jumah korban transmisi pelatihan anggota tindak asi dan keluarga kekerasan mendapatkan korban dan anggota bantuan tindak keluarga modal kekerasan korban usaha yang tindak mengikuti kekerasan pelatihan kegiatan anak rentan jumlah pendataan dinas pelatihan dan hidup anak orang orang orang orang orang jumlah anak sosial, bantuan dijalan, rentan lakilakidan tenaga modal usaha gelandang hidup anak kerja dan bagi pks dan dijalan, perempuan transmisi pengemis gelandang rentan hidup asi yang dan dijalan, mengikuti pengemis gelandangan pelatihan yang dan keterampilan mengikuti pengemis dan pelatihan bantuan modal usaha kegiatan laporan laporan data jumlah dinas motivasi bagi anak laporan laporan lapor lapor lapor anak laki laki sosial, pks jalanan, dan anak tenaga gelandang perempuan kerja dan dan jalanan, transmisi pengemis gelandangan, asi yang dan pengemis mendapatkan motivasi komitmen kegiatan frekuensi frekuensi kali kali kali kali kali jumlah vocal dinas politik pembinaan pendamping pendampingan dan poin yang pemberdayaan penyusunan pengarusutamaa dan pelatihan mendapatkan perempuan arg gender melalui pelatihan sertifikat yang perlindungan dengan sub kegiatan penyusunan ahli dalam anak dan melakukan pendampingan gap gbs penyusunan pengendalian pelatihan dan pelatihan gap gbs penduduk dan opd penyusunan keluarga menyusun gap gbs berencana gap gbs d2. kegiatan persentase jumlah opd yang jumlah dinas dokumen pembinaan perangkat penyusunan gap anggaran pemberdayaan penyangga pengarusutamaa daerah yang gbs dibagi jumlah responsif perempuan ran daerah gender melalui pelaksana opd keseluruhan gender yang perlindungan dpa sub kegiatan kan pelatihan dihampiri gap anak dan penyusunan gbs pengendalian gap gbs opd penduduk dan keluarga berencana komitmen pendampingan frekuensi frekuensi pendataan dinas politik kelompok prima pendamping pendampingan kelompok kelompok kolom kelompok kalo jumlah pemberdayaan pug marta kota kelompok kelompok prima pok mpok perempuan perempuan mewarnai yogyakarta yang prima marta marta produktif dari perlindungan program terdiri dari kota keluarga anak dan dan kelompok yogyakarta miskin yang pengendalian kegiatan rintisan usaha kreatif penduduk dan yang kelompok inovatif untuk keluarga dilaksanakan difabel, memperkuat berencana, kelompok desa ekonomi prima keluarga program perempuan jumlah pendataan dinas advokasi dan rawan sosial perempuan orang orang orang orang orang jumlah sosial, rehabilitasi ekonomi rawan perempuan tenaga sosial melalui yang sosial rawan sosial kerja dan kegiatan mengikuti ekonomi ekonomi transmisi pelatihan pelatihan yang asi bagi pks mengikuti pelatihan program dha yang jumlah pendataan dinas advokasi dan mengikuti orang orang orang orang orang orang jumlah laki sosial, rehabilitasi penguatan dengan laki dan tenaga sosial melalui sosial hiv aid perempuan kerja dan kegiatan psikologis dha dengan hiv transmisi penguatan )yang aid dha asi sosial mengikuti psikologis penguatan bagi pks sosial psikologis kegiatan laporan laporan data laki laki dinas advokasi dan komite laporan laporan (lapor |lapor lapor dan sosial, pendamping perlindungan perempuan tenaga pks dan yang duduk kerja dan melalui pemenuhan dalam komite transmisi pemenuhan hak hak perlindungan asi hak hak disabilitas dan disabilitas pemenuhan hak hak disabilitas kegiatan laporan laporan data jumlah dinas advokasi dan penyaluran laporan laporan lapor lapor lapor laki laki dan sosial, pendamping alat perempuan tenaga pks bantu bagi penyandang kerja dan melalui penyandang disabilitas transmisi penyaluran disabilitas yang asi alat bantu menerima bagi penyaluran penyandang alat bantu disabilitas kegiatan laporan laporan data jumlah dinas advokasi dan penanganan laporan laporan lapor lapor lapor anak laki laki sosial, pendamping dan dan anak tenaga pks rekomendasi perempuan kerja dan melalui anak terlantar yang transmisi penanganan terlantar tertangani asi dan dan rekomendasi mendapatkan anak terlantar rekomendasi kegiatan laporan laporan data dinas advokasi dan advokasi laporan laporan lapor lapor lapor jumlah sosial, pendamping dan anak laki tenaga pks surat laki dan kerja dan melalui surat rekomendasi anak transmisi rekomendasi |bagi perempuan |asi pks yang tidak mampu mendapatkan surat rekomendasi data jumlah laki laki dan perempuan yang sakit yang tidak mampu mendapatkan surat rekomendasi kegiatan laporan laporan data jumlah dinas advokasi dan pembinaan laporan laporan lapor lapor lapor laki laki dan sosial, pendamping dan perempuan tenaga pks pendamping yang masuk kerja dan melalui kue kue dan transmisi pembinaan dan use asi kue dan use use kegiatan frekuensi frekuensi kali kali kali kali kali data jumlah dinas advokasi dan peringatan kegiatan laki laki dan sosial, pendamping hari perempuan tenaga pks disabilitas disabilitas kerja dan melalui internasional yang transmisi peringatan hdi) menghadiri asi hdi kegiatan kegiatan laporan laporan data jumlah dinas advokasi dan pendamping laporan laporan |lapor |lapor lapor anak lakilaki sosial, pendamping dan anak tenaga spa spa perempuan kerja dan standar standar yang masuk transmisi nasional nasional dalam data asi pengasuhan pengasuhan lisa terkait anak) bagi anak) bagi pendamping lisa lisa sesuai spa standart nasional pengasuhan anak perkawinan kegiatan jumlah jumlahpes pendataan dinas usia anak pelayanan peserta serta yang orang orang orang orang orang jumlah pembeda dengan sub yang diundang peserta aan kegiatan yaitu mengikuti remaja yang perempuan pelatihan pelatihan mengikuti konseling bagi pelatihan pelindung pendidik dan konseling gan anak konselor bagi dan sebaya pendidik dan pengendali konselor ian sebaya penduduk dan keluarga rencana kegiatan jumlah jumlah jumlah dinas pelayanan kelompok kelompok kelompok pik pembeda dengan sub pik yang pik yang remaja aan kegiatan yaitu melaksanakan pelaksana yang perempuan pembinaan kan melaksanakan |(n dan evaluasi pembinaan pembinaan pembinaan pelindung pik dibagi gan anak jumlah dan kelompok pengendali pik yang ian penduduk ada dan keluarga rencana program jumlah calon il. pembinaan kementrian pembekalan peserta pengantin berlanjut agama pra nikah perempuan yang bagi dan laki laki mengikuti perkawinan yang pembekalan usia anak mengikuti pra pendataan pembekalan nikah perkawinan pra nikah dibagi usia anak calon lebih dari pengantin atau sama yang degan mendaftar tahun dan dibawah tahun partisipasi program fasilitas jumlah lokasi lokasi pendataan dinas perempuan pengelolaan pendaurula fasilitasi lokasi lokasi lokasi jumlah lingkungan dalam persamaan ngan pendaurul perempuan hidup lingkungan melalui sampah angan yang hidup kegiatan yang sampah menerima pengelolaan dikelola yang manfaat sampah dikelola produk daur ulang sampah program jumlah pendataan dinas peningkatan kelompok kelompok kalo kalo kalo jumlah lingkungan pendidikan, masyarakat peserta yo mpok mpok mpok perempuan hidup pelatihan dan yang yang yang penyuluhan mengelola mengikuti mengikuti untuk sampah pendidikan pendidikan, masyarakat mandiri pelatihan pelatihan dan melalui dan penyuluhan kegiatan penyuluhan lingkungan penyelenggaraan dibagi hidup pendidikan, jumlah pelatihan dan sekota penyuluhan untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten kot program jumlah jumlah rth dinas pengelolaan rth yang rth yang yang lingkungan keanekaragaman terpelihara manfaat dimanfaatkan hidup kan dibagi oleh kehati) melalui jumlah masyarakat kegiatan total rth khususnya pengelolaan kali untuk kehati kelompok kabupaten kot rentan afirmasi gender isu dan kegiatan website jumlah pendataan dinas permasalahan pengelolaan dan aplikasi) website jumlah komunikan gender pengembangan aplikasi) website si, media sosial smart city yang yang aplikasi) informatika menyasar melayani yang dan pelayanan pengaduan menyasar persandian pengaduan pelayanan permasalahan pengaduan gender berbasis permasalahan online gender berbasis online partisipasi program jumlah jumlah pendataan dinas perempuan pelestarian adat, rintisan rintisan jumlah budaya dalam seni dan tradisi kelurahan kelurahan perempuan pelestarian budaya budaya dalam kundra seni dan tahun kelompok budaya budaya sebelumnya seni dan n), tradisional at1 (ntl) budaya tradisional partisipasi kampung jumlah jumlah pendataan dinas sebagai kader pangan lestari peserta peserta jumlah pertanian lansia kegiatan keterwakilan keterwakilan dan gender gender pangan dibagi dalam jumlah program total kampung peserta kali pangan lestari partisipasi kegiatan jumlah dari pendataan dinas dalam penyuluhan dan peserta kegiatan jumlah pemadam kegiatan pelatihan penyuluhan perkelurah perempuan kebakaran ketahanan pemadaman pelatihan dalam dan pangan kebakaran penyuluhan penyelamat dan edukasi tan bahaya kebakaran pencegahan kegiatan jumlah jumlah kali kali pendataan dinas kebakaran edukasi sekolah sekolah kali kali kali jumlah pemadam kebakaran paut sekolah kebakaran pertahun paut dan dibagi total penyelamat target tan sekolah yang mengikuti edukasi kali walikota yogyakarta ttd haryadi sudut kegiatan frekuensi kali kali kali kali kali pendataan dinas pembinaan terselenggaranya peningkatan jumlah pemberdayaan partisipasidan peningkatan kapasitas lembaga perempuan perempuan perlindungan kapasitasdan penyedia layanan dalam lembaga perlindungan perempuan penguatan pemberdayaan penyedia layanan anak dan melalui kelembagaan perempuan pemberdayaan pengendalian peningkatan gsi, pkk, perempuan yang penduduk dan kapasitas dan typo, puspa mengikuti keluarga penguatan peningkatan berencana, kelembagaan kapasitas gsi, pkk, typo, puspadan kapasitas laki dan perempuan perlindungan penanganan perempuan perlindungan perempuan korban yang anak dan melalui kekerasan mengikuti pengendalian pelatihan pelatihan penduduk penanganan penanganan dan keluarga korban korban berencana kekerasan kekerasan terhadap terhadap perempuan dan perempuan anak dan anak kegiatan tertangani jumlah kasus yang pendataan dinas operasional korban tertangani kasus kasus kasus kasus kasus terpilih pemberdayaan p2tp2a melalui kekerasan terkait perempuan penanganan berbasis jumlah perlindungan korban gender kasus anak, anak dan kekerasan perempuan pengendalian perempuan dan dan laki penduduk anak berbasis laki dan keluarga gender jumlah berencana dewasa laki laki dan perempuan kegiatan frekuensi frekuensi kegiatan kali kali kali kali kali pendataan dinas operasional peningkatan jumlah laki pemberdayaan p2tp2a melalui paritas terkait laki dan perempuan peningkatan perundangan perempuan perlindungan kapasitas kerasan terkait anak dan tentang kegiatan pengendalian perundangan peningkatan penduduk kekerasan pada kapasitas dan keluarga lokus terkait berencana perundungan kekerasan kegiatan frekuensi frekuensi jumlah pendataan dinas operasional peningkatan orang yang orang orang orang orang orang jumlah laki pemberdayaan p2tp2a melalui satgas siap mengikuti kegiatan laki dan perempuan penguatan grav anti perempuan perlindungan satgas siap kekerasan yang masuk anak dan grav anti dalam tim pengendalian kekerasan siaran yang penduduk mengikuti dan keluarga kegiatan berencana peningkatan satgas siap grav anti kekerasan kegiatan frekuensi frekuensi jumlah kali kali kali kali kali data terkait dinas operasional korban rehabilitasi korban pemberdayaan p2tp2a melalui kekerasan kekerasan perempuan penanganan perempuan baik laki perlindungan korban dan anak laki dan anak dan kekerasan berbasis perempuan pengendalian perempuan dan gender yang yang penduduk anak berbasis direhabilitasi direhabilitasi dan keluarga gender berencana kegiatan frekuensi frekuensi system laporan dinas operasional system pendataan dalam bulan bulan bulan bulan bulan yang ada pemberdayaan p2tp2a melalui pendataan tahun bulan) dalam perempuan pengelolaan dan system perlindungan system pelaporan pendataan anak dan pendataandan terkait pengendalian pelaporan penanganan penduduk dan korban keluarga kekerasan berencana basis genderkapasitas laki dan perempuan masyarakat penanganan perempuan perlindungan dalam korban yang terlibat anak dan pembangunan kekerasan dalam pengendalian melalui kegiatan penduduk dan kelurahan peningkatan keluarga lokasi pass kapasitas berencana yang didampingi penanganan korban kekerasan melembaga kegiatan persentase frekuensi rekor pendataan dinas pembinaan melembaga an melembaga an pug jumlah opd pemberdayaan pendukung pengarusutamaan pug yang aktif hadir dibagi yang terlibat perempuan gender melalui melembaga an pug dalam perlindungan pelaksanaan kegiatan vokal yang diundang melembaga an anak dan pug point pug tim pug yang pengendalian teknis pug, tim aktif dan yang penduduk dan monitoring tidak aktif keluarga evaluasi pug berencana kebijakan kegiatan meningkatnya kumpulan dan rekaman merupakan dinas baik perda, pembinaan kebijakan kebijakan kebijakan doku doku doku doku doku bagian dari pemberdayaan peraturan pengarusutamaa kebijakan yang operasional atau teknis men men komitmen perempuan walikota gender melalui responsif yang responsive gender pelaksanaan perlindungan keputusan pemetaan gender serta dokumen ppg pug anak dan walikota kebijakan yang pengendalian yang responsif gender penduduk dan responsif keluarga gender berencana sumber kegiatan frekuensi frekuensi kali kali kali kali kali salah satu dinas daya pembinaan peningkatan peningkatan perwujudan pemberdayaan manusia pengarusutamaa kapasitas kapasitas gender indikator perempuan pelaksanaan gender melalui gender pelaksanaan perlindungan pug, pengembangan pug yaitu anak dan dan kapasitas opd peningkatan pengendalian sarana driver pug dan sumber daya penduduk dan prasarana fgd pug manusia keluarga yang berencana responsive kegiatan pemain terbentuknya jumlah kelompok sebagai dinas gender aan kelompok sadar gender yang kelompok kelompok kolom kelompok kolom perwujudan pemberdayaan pengarusutamaa sadar gender dibentuk pok pok forum pug perempuan gender melalui dimasyarakat perlindungan jumlah yang peka anak dan kelompok sadar terhadap isu pengendalian gender gender serta penduduk dan partisipasi keluarga dalam berencana merentang |
sek walikota aikimalaya provinsi, jawa barat peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang jarak bebas bangunan dan pemanfaatan pada daerah sempadan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tasikmalaya, menimbangjarak bebas bangunan dan pemanfaatan pada daerah sempadanjarak bebas bangunan gedujarak bebas bangunan dan pemanfaatan pada daerah sempjarak bebas bangunan dan pemanfaatan pada daerah sempadsetiap orang adalah orang perseorangan atau badab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan walikota inidibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk: terciptanya ketertiban bangunan, b.terciptanya lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengaturan jarak bebas bangunan dan pemanfaatan pada garis sempadarak bebas bangunan, pemanfaatan pada daerah sempadan, cc. pengendalian, ketentuan lain lain, dan ketentuan peralihan. bab jarak bebas bangunan bagian kesatu umum setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan wajib menaati ketentuan jarak bebas bangunan. ketentuan jarak bebas bangunan ditetapkan dalam bentuk: garis sempadan bangunan dengan tepi jalan, tepi saluran irigasi, tepi situ danau mata air, jalan kereta api, dan atau tepi jaringan listrik, dan jarak antara bangunan dengan batas batas persil, jarak antar bangunanrsyaratan jarak bebas bangunan atau bagian bangunangian kedua garis sempadan bangunan paragraf garis sempadan bangunan dengan tepi jalan garis sempadan bangunan dengan tepi jalan diukur dari tepi ruang milik jalan dengan ketentuan sebagai berikut garis sempadan bangunan dengan ruang milik jalan tepi ruang milik jalan sampai dengan lebih dari 4ms.d lebih dari ms.d lebih dari ms.d 10m lebih dari ms.d lebih dari ms.d 14m lebih dari s.d lebih dari 16m s.d lebih dari ms.d 20m lebih dari khusus untuk jalan yang berada lingkungan perumahan yang memiliki ruang milik jalan lebih dari (empat) meter, maka garis sempadan bangunan dengan tepi jalan ditetapkan (dua koma lima) meter. dalam hal pada satu ruas jalan terdapat lebar ruang milik jalan yang berbeda, maka garis sempadan bangunan ditetapkan berdasarkan lebar ruang milik jalan yang dominan pada ruas jalan dimaksud. garis sempadan bangunan untuk ruas jalgaris sempadan bangunan untuk ruas jalan yang belum tercantum dalam peraturan walikota ini, ditetapkan dengan peraturan walikota tersendiri. dalam rangka pelayanan perizinan, maka sebelum diterbitkannya peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada s5), garis sempadan bangunan yang digunakan sebagai dasar penerbitan izin berpedoman pada rekomendasi teknis kepala dinas. dalam menyusun rekomendasi teknis, kepala dinas wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan walikota ini. untuk menjamin kepastian hukum, maka segera setelah diketahuinya ruas jalan yang belum ditetapkan garis sempadan bangunannya dari tepi jalan, kepala dinas menyampaikan usulan perubahan peraturan walikota ini. garis sempadan pagar dengan tepi jalan ditetapkan pada batas ruang milik jalan dengan batas persil. pagar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling tinggi (dua) meter, dengan ketentuan bagian yang tidak tembus pandang paling tinggi (satu) meter dari permukaan tanah. paragraf garis sempadan bangunan dengan tepi saluran irigasi garis sempadan bangunan dengan tepi saluran irigasi, meliputi garis sempadan bangunan dengan tepi saluran irigasi tak bertanggal, dan garis sempadan bangunan dengan tepi saluran irigasi bertanggal. garis sempadan bangunan dengan tepi saluran irigasi takdalaman kurang dari (satu) meter, (dua) meter, untuk saluran dengan kedalaman atas (satu) meter sampai dengan (dua) meter, dan (tiga) meter, untuk saluran dengan kedalaman atas (dua) meter. garis sempadan bangunan dengan tepi saluran irigasi tak bertanggal sebagaimana dimaksud pada diukur dari tepi luar parit drainase kanan dan kiri saluran irigasi atau jika tidak terdapat parit drainase, diukur dari tepi kiri dan kanan saluran irigasi. garis sempadan bangunan dengan tepi saluran irigasitinggian tanggul kurang dari (satu) meter, (dua) meter, untuk saluran dengan ketinggian tanggul atas (satu) meter sampai dengan (dua) meter, dan (tiga) meter, untuk saluran dengan ketinggian tanggul lebih dari (dua) meter. garis sempadan bangunan dengan tepi saluran irigasi bertanggal sebagaimana dimaksud pada diukur dari sisi luar kaki tanggul kanan dan kiri saluran irigasi. paragraf garis sempadan bangunan dengan tepi danau situ mata airsekitar mata air. paragraf garis sempadan bangunan dengan tepi rel kereta api, apabila jalan rel kereta api lurus, kaki tanggul, apabila rel kereta api terletak tanah timbunan, puncak galian tanah atau atas serangan, apabila rel kereta api terletak dalam galian, dan jalan rel kereta api, apabila kereta api terletak pada tanah datar. paragraf garis sempadan bangunan dengan tepi jaringan listrik garis sempadan bangunan dengan tepi jaringan listrik merupakan ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar jaringan listrik dengan tanah dan benda lain yang ditetapkan sebagai berikut lokasi utm sur penimbunan bahan 50m 50m ,5m ,5m bakar lapangan terbuka ,5m jalan raya bangunan tahan api rel kereta api jembatan besi tangga besi kereta listrik dari titik tertinggi| tiang kapal lapangan olah raga suit lainnya penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, televisi dan kereta gantung bagian ketigabab pemanfaatan pada daerah sempadan daerah sempadan dapat dimanfaatkan untuk kepentinganmedian jalan, perkerasan jalan, bahujalan, terdiri dari parkir tepi jalan, trotoar, fasilitas lalu lintas perlengkapan jalan, akses masuk keluar, drainase saluran air hujan, jaringan utilitas, dan tiang reklame. daerah sempadan bangunan dengan tepi sungai saluran irigasi, peringatan dankekerasan jalan, taman, ruang terbuka hijau, sarana parkir dan trotoar, rambu rambu lalu lintas: jaringan utilitas, dan saluran air. pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang. pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh mengurangi fungsi daerah sempadan. bab pengendalian pengendalian garis sempadan bangunbab vii ketentuan lain lain dalam hal terdapat bangunan yang berbatasan dengan jalan dan sungai, saluran irigasi, danau situ mata air, rel kereta api dan atau jaringan listrik, maka perhitungannya disesuaikan dengan garis sempadan terluar. untuk mewujudkan keharmonisan pemanfaatan bangunan dengan lingkungan sekitarnya, pendirian bangunan pada kawasan perumahan yang berbatasan dengan, maka bangunan tersebut harus menghadap. bab viii ketentuan peralihan untuk bangunan yang sudah memiliki izin, namun tidak sesuai dengan peraturan walikota ini, pelaksanaan penyesalannya dilakukan pada saat bangunan tersebut dilakukan pemugaran yang volumenya mencapai paling sedikit (enam puluh persen) dari luas bangunan yang ada. untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan yang telah ada sebelum peraturan walikota ini berlaku namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan walikota ini, maka diberlakukan ketentuan sesuai dengan keberadaannya terkini. apabila bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan akan dilakukan pemugaran, maka penetapan garis sempadan bangunan berpedoman padamal pelayanan publikmal pelayanandalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan daerah kota bogor mal pelayanan publik sebagai upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, bahwa agar pelaksanaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi pada satu tempat mal pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf berjalan dengan tertib perlu menetapkan peraturan wali kota tentang mal pelayanan publiogor. mal pelayanan publik.kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandan mudah. tujuan dibentuknya mpp adalah kota. bab iii penetapan lokasi lokasi dan nama mpp lebih lanjut akan ditetapkan dengan keputusan wali kota atas usulan kepala dpmptsp. bab pelaksanaanpelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota selain yang dilaksanakan oleh dpmptsp ditetapkan dengan keputusan wali koekanismeyang harus dipatuhi oleh pihaksumber daya manusiabab vii pembiayaani monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh dpmptsp. kota ini dinyatakan tetap |
et) wali kota depok provinsi jawa barat,a pen eat ar, ara standar dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksikontrak sumsum kontrak harga satubank) materai rp6000, untuk keyakinan, pemegang garansi bank nama dan jabatan mengkonfirmasi garansi ini . bank bentuk jaminan sanggahan banding dari asuransi perusahaan penjaminan contoh kop bank penerbit jaminan jaminan sanggahan banding nomor jaminan: nilai: dengan ini dinyatakan, bahwa kami: nama, alamat sebagai pesertokja pemilihan), alamat) sebagai pelaksana tendererkaitan dengan sanggahan banding terhadap hasil tendersanggahan banding yang diajukan terjamin dinyatakan tidak benar)sanggahan banding yang diajukan terjamin tidak benar padatanggal terjamin penjamin materai rp6000, nama jabatan nama jabatan klarifikasi:bentuk dokumen penawaran teknis dokumen penawaran teknis cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam ikp dan ldp. jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri tambahajdata peralatan contoh merk kepemilikan jenis dan lokasi kapasitas jumlah status tipe ll l opslokasi pekerjaan wwweter peralatan, material, personel dan fasilitas dari pejabat pembuat komitmen dccalatan dan material dari penyedia jasa konsultansi ti lingkup kewenangan penyedia jasa jangka waktu penyelesaian pekerjaan ketut personel minimal posisi tingkat bengal status pendiri jurusan keahlian eng tenaga kan aman ahli jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan bdid)l. data personel manajerial contoh batan dalam pengalaman tingkat jabat: gara sertifikat nama ktp pendidikan pekerjaan yang kerja kompetensi tanah akan profesional keri dilaksanakan tahun) cria oto .o loo lo. loo io . lo.jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan saja tapa jae era islalslelsis| blteitite blteitite blteitite blteitite blteitite blteitite blteitite blteitite bekeloliwww (viii) bentuk jadwal penugasan tenaga ahli|e| |1o|ti| (n| bulan ilililililiel bbilieititelii nfl itlielteteeittit subtitel oo blblilitlitlili iliteiltii bliilitlilteililttanda tangan|, nama lengkap biaya usaha identitas (diisi dengan ktp jabatan )) bertindak untuk pt cv firma atau lainnya dipilih m ktp dengan ini menyatakan bahwa personel manajerialpemilihan(tanda tangan, nama lengkap! bentuk daftar keluaran dan harga rekapitulasi penawaran biayawaktu total bulan beban beban total nam (per biaya biaya keuntungan remunerasi penguasa rp) minggu. sosial umum ob) hari) personel tenaga ahli personel tenaga pend:nadonna irama ppk)anbagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila disyaratkan) contoh jenis pekerjaan yang disubkontrakt nama dan alamat sub penyedia donna dst. donna dst. pekerjaan bukan pekerjaan subpenyedia kecil provinsi setempat ama donna dst. dst. dst. dst. ds&g.bentuk rencana keselamatan konstruksi (rkk) contoh bentuk rencana keselamatan konstruksi prnnnanannaaa rencana keselamatan konstruksi logo nama perusahaan (digunakan untuk usulan penawaran| daftar isi kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal komitmen keselamatan konstruksi perencanaan keselamatan konstruksi identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang. rencana tindakan (sasaran program) standar dan peraturan perundangan dukungan keselamatan konstruksi sumber daya kompetensi kepedulian komunikasi informasi terdokumentasi operasi keselamatan konstruksi perencanaan operasi evaluasi kinerja keselamatan konstruksi pemantauan dan evaluasi tinjauan manajemen peningkatan kinerja keselamatan konstruksi:: oleh: perubahan pekerjaan,penjelasan mengenai isi komitmen keselamatan konstruksi poin sesuai dengan format bawah ini: contoh pakta integritas badan usaha tanpa kso)| pakta komitmen keselamatan konstruksi saya yang bertanda tangan bawah ini: nama keke nama wakil sah badan usaha jabatan nnnannaanan bertindak untuk pt cv firma atau lainnya . pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama| dalam rangka pengadaan . list nama paket! pada(tanda tangan, nama lengkapcc(satu perseru) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak, ataucontoh pakta integritas badan usaha dengan koi| pakta komitmen keselamatan konstruksi kami yang bertanda tangan bawah ini: nama kene nama wakil sah badan usaha jabatan nnnannaanan bertindak untuk pt cv firma atau lainnya . (pilih yang sesuai dan cantumkan nama nama akan ama wakil sah badan usaha jabatan donnanaaaaaaaaan bertindak untuk pt cv firma atau lainnya . (pilih yang sesuai dan cantumkan nama . dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota soj dalam rangka pengadaan . list nama paket! pada kekenama penyedia nama penyedia (tanda tangan, (tanda tangan, (tanda tangan, nama lengkap nama lengkap! nama lengkap! (cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota kso|anamanaan diisi nama ppk) alamat dana diisi alamat ppk) website panama dli website ppk e mail panama diisi tampil ppi faksimili panama gii nom faksimili ppk penyedia nee diisi nama badan usaha nama kso nama dae diisi nama yang tid surat perjanjian| alamat dae diisi alamat penyedia e mail daan edisi email penyedia faksimili panama gii nom faksimili penyedia wakil sah wakil sah para pihak sebagai berikut: para pihak untuk ppk: nama diisi nama yang ditunjuk menjadi wakil sah ppk) berdasarkan surat keputusan ppk . nomor.tanggal . (diisi nomor dan tanggal pengangkatan wakil sah ppk untuk penyedia: nama diisi nama yang kki waktu masa kontrak selama . bea waktu penyelesaian pekerjaan bagian pekerjaan . diisi bagian pekerjaannya| selama .diisi bagian pekerjaannya selamapenataan. (diisi selain yang sudah tercantum dalam suk dan sesuai dengan kak, apabila adal.i.kanan ekenakaka isi (diisi nan (dst dokumen penunjang denda akibat| untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah (satu perseru) dati .coor sebelum ppn) m diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial! penyelesaian dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak aka apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dipilih mediasi konsiliasi menunjuk dnananaa(diisi nama lembaga arbitrase yang berbadan hukuman pen pen deepan pena pan dena daan peranan pen man rekap penugasan tenaga ahli penugasan personel (dalam bentuk diagram balok) personel inti | van rana padan elite lilit lil lill teil lite lilit lite subtitel asing (apabila ada) elit lilit lili ill intl lite beli lill itl ill full time input part time input jadwal pelaksanaan pekerjaan xo| kesan trmpmovivar kerugian bja'seal8| iii iii iii ieee iii ill bekel bekel bekel lee aftar keluaran dan harga (mama pama(jabatan| nip. lampiran surat perintah mulai kerja contoh (mbuat komitmen (tanda tangan materai rp. (nama lengkap! (jabatan| nip: dokumen pemilihan nomor: tanggal: untuk pengadaan unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah kota depok tahun anggaran identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang. tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko nama perusahaan penanannannnnnaan kegiatan pnannnannnnanaan lokasi penanannannnnnaan tanggal dibuat hnnnannannannnaan halaman . . jenis tipe identifikasi dampak skala penetapan pengendalian pekerjaan bahaya kekerasan keparahan broken prioritas risiko keterangan: kolom mengikuti tabel dalam ldp huruf kolom hd, (2d, sd, diisi oleh penyedia dibuat oleh, pjt penanggung jawab teknis) direktur menerima dan menyetujui: untuk dan atas nama nama penyedia (tanda tangan materai rp. (nama lengkap wakil sah badan usaha (kop bank penerbit jaminan garansi bank sebagai jaminan uang muka sanerananatanntnnnnnnnaaa yang bertanda tangan dibawah ini .mommmananananaaaaaan dalam jabatan selaku .o wo.r wo mooomomnanallallaaaa dalam alini bertindak untuk dan atas nama . nama bank) berkedudukan pennanannannnannanananananlannanlanlananaaaa naananama salma untuk selanjutnya disebut penjamin dengan ini menyatakan akan membayar kepada: nama pnnnnnnnennnnnennnnnnnnnanaeea pejabat pembuat komitmen| alamat eranannannannnnnnnannnannansanananaannannaaaaaanaaaaa aaaa selanjutnya disebut penerima jaminan sejumlah uan .o.or wo.r oma siang .o.coor mina) sebagai jaminan uang muka apabila: nama ennnannennnnnnnnnannsnnannanlaamaan penyedia jasa konsultansi! alamat eranannannannnnnanannnanensanananaannaanaaaanaaaaa nantanggal jaminan disarankan ntuk bank! mencocokkan jaminan ini bank . (bank) mannen maan aaananana nilai rpl. dengan ini dinyatakan, bahwa kami eror in2 mai, pnnannnnnnnnnnnnnaaaaaaeea alamat) sebagai penyedia, selanjutnya disebut terjamin, dan prenanenlnnnnlaaanaaaaea irama penerbit jaminan), prenanenlannanlanasnlanaaaennnnannanaenanllanaann irama ppi, ennenenenaw alamat) sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut penerima jaminan atas uang sejumlah sersennnennnnnnntnnnannnnanllllllnaa.pnenanannnnaan tanggal nenek mna surat jaminan ini berlaku selama . luntuk keyakinan, pemegang jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini:medtunka kh. (nyile, kualitas, kontrak waktu penugasan dokumen seleksi nomor: tanggal untuk pengadaan unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah kota depok tahun anggaran daftar isi bab iii. instruksi kepada peserta (ikp) .oooooooooooooooooooooo identitas pokja dan lingkup pekerjaan. oo##ooooonnnnnnannnnnnnnnnnnan1o sumber dana .ceooooco#voodoo woo wnnnnnennnnnna anna nana anna anna peserta seleksi .ooooooocoooooooooooooooooooooooooooo wmoneenennnn nana anna anna "tindakan pelaku pengadaan yang dapat dikenakan sanksi larangan pertentangan kepentingan eeeooooooooo eneennnnenann nana peserta pemilihan penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam. pendayagunaan produksi dalam negeri .ooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn sertifikat kompetensi kerja .2oooooroooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaa2 satu penawaran tiap peserta .oooooocooo oom sennin nana isi dokumen seleksi. oocooooonnnoonnn tenan ennnnnnnaa nana ena aan bahasa dokumen seleksi .ooooooooooooooooooo .enne nana anna nana pemberian penjelasan .oo oom #oronnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannannaaaaaaanaaaia perubahan dokumen seleksi. .oooooooocoo oom ninnin nana mam tambahan waktu pemasukan dokumen penawaran eeeeccoooooo penyiapan dokumen penawaran .cooooooooooooooooooooooooooooooooo biaya dalam penyiapan penawaran ee. coco oonnneennnnnnn nenas bahasa penawaran .o.ooooocooooo women nennnnnnnn nana anna nana enam dokumen penawaran eeoooooooooooooneetnnnn nee nana harga penawaran.od0000000000020000000coconnnnn nenek mata uang penawaran dan cara pembayaran oo. masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan . penyampaian dokumen penawaran .oe.ooooooooooooooooooooooooooo. persiapan dokumen penawaran ee. coooooooooonnnn nenek nnn nana enam nana penyampaian dokumen penawaran .oocoocooc menenun nana een nana batas akhir waktu pemasukan penawaran .occoocoocoooocooooooooooooooo19 dokumen penawaran terlambat .e.c coc oooonnnnnn nenek enne nana ena menannaaa pembukaan, evaluasi penawaran, dan pengumuman peringkat pembukaan dokumen penawaran #let l.oouop#w# don oonennnnnn erna nana ena evaluasi administrasi dan teknis (pilot) na. .ococoro nnnnnnnnn nnn mna nama pengumuman peringkat teknis w.ccoooocoocoooocooooooooooooooooooooo.d29 sanggahan .e.oooooco# wo#oo wmonnnnnn tenan anna nana nana menanam pembukaan dokumen penawaran #yle oooooww2n nnnoennnnnnnnn erna ena undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya .coco pembuatan berita acara hasil pemilihan (bahu) .cbooo con nnnnnennnnnnnnnn seleksi gagal coco nnnnneennn naa anna anna anna tindak lanjut seleksi gagal. .oroooo##o#mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannaaanann penunjukan penyedia jasa konsultansi .co.corcorcor woomomm mata bahu, berita acara lainnya, dan kerahasiaan proses. co. persiapan penandatanganan kontrak. .o.coooooocoooo.o.mananannanaaai penanda tanganan kontrak .ee.cooocooooooom mna bab iv. lembar data pemilihan (ldp) .oocoococo woo wmmmennnnnannn bab kerangka acuan kerja (kak) .oooocoooooooooooooocooooo bab vi. bentuk dokumen penawaran .oooocoooooo.oo.ooooooooo lampiran bentuk surat penawaran administrasi (file . lampiran dokumen penawaran teknis (file) an.nnnnnnnnnnnnnnannnnann59 bentuk data organisasi perusahaan error rerenrn rnnnnnnnnnnnnnnn (g1) bentuk daftar pengalaman kerja (sepuluh) tahun terakhir (pengalaman perusahaan) enne one nrnnnnnnnnn mna (iii) bentuk uraian pengalaman kerja sejenis (sepuluh) tahun terakhir (pengalaman perusahaan nnr nano nm.(wi) bentuk jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan er. (v1) bentuk komposisi tim dan penugasan .rnrnnnrnnnnrnnnnnnennnnnn (viii) bentuk jad wal penugasan tenaga nnnrnnrrnnn m6060 (2kerja eren nernnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn69 (x1) bentuk surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan. lampiran dokumen penawaran biaya (file a.n .nnn mmm bentuk surat penawaran biaya wrn nnnrenanennnnnennnnnnennnnnnnnnnnnnnnnn bentuk daftar kuantitas dan harga .nenrenanerennnnnnnnnnnnnnennnnnnn bentuk rincian biaya langsung personel roro room o. bentuk rincian biaya langsung non personel (direct reimbursable cost) wernnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn mna bentuk rincian komponen remunerasi personel we. bab viii. syarat syarat umum kontrak. oooooooo oom. definisi mer nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnnnanan pelaksanaan, penyelesaian, adenium dan pemutusan kontrak b.i pelaksanaan peka aan nnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn pengendalian waktu lennrnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannn penyelesaian kontak warna nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnn adenium annnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannannannnn keadaan kanan.oorinnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn99 penghentian dan pemutusan fak.oooronnnn anno tot hak dan kewajiban penyedia .co.ooommoennnnnnnnnnnnnnnnnanaanann no4 rencana tindakan (sasaran program) tabel penyusunan sasaran dan program nama perusahaan parnaannnnnnnnnan kegiatan ananantanaan lokasi parnaannnnnnnnnan tanggal dibuat nanannnannanann tipe jenis pengendalian tolok sumber jangka indikator penanggung dibuat oleh, pjt penanggung jawab teknis) direktur personel penyedia dan subpenyedia wr.oooooooooooooco hak dan kewajiban ppk s.eoooooooo.ooooooooooooree eos l12 pembayaran kepada penyedia srrerrneooooreonooooeeeenoonneeennenanana penyelesaian perselisihan .r.ooooooooooooocoo bab ix. syarat syarat khusus kontrak eeee.ooooooooooooo oo. bab bentuk dokumen lain eee.ooooccooooooooooo oom lampiran surat penunjukan penyedia barang jasa (spp) . lampiran surat perintah mulai kerja w.e.rotor.ooooooo oren lampiran jaminan uang muka serrrrrneoooreonooooeeennnoennne oonnennanaaa bab xi. ketentuan lain lain .oregon.oocoocooooco coco?kementerian negara lembagakementerian lembaga kepada penyedia barang jasa barang jasa untukid dokumen penawaran biaya (i1:bentuk surat perjanjian sewa peralatan contoh kop perusahaan lesser penyedia peralatan surat perjanjian sewa peralatan antara pt. (diisi nama perusahaan lesser penyedia peralatan dan pt. diisi nama perusahaan lesser penerima peralatan pada hari ini . tanggal . bulan. tahun ., yang bertanda tangan bawah ini:(diisi nama perusahaan lesser penyedia peralatan), selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.diisi nama perusahaan less penerima peralatan|, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa berupa: pet tahuokumen dari (dua) file yang telah disandikan dienkripsi dan penawar: b) #untuk selanjutnya disebut sebagai peralatan. perjanjian sewa antara pihak pertama dan pihak kedua ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam berikut: penerimaan peralatan pihak kedua akan menerima hak guna dari apa yang siswanya dari pihak pertama dalam kondisi baik. negosiasi harga sewa peralatan harga sewa peralatan tersebut atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah pihak kedua dinyatakan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan . diisi nama paket) jangka waktu sewa peralatan jangka waktu sewa antara pihak pertama dan pihak kedua adalah selama berjalannya paket pekerjaan . diisi nama paket) terhitung setelah pihak kedua dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar surat perintah kerja dari pemberi tugas. tanda terima pembayaran setiap kali pihak kedua melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari pihak pertama. kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak pertama pembatalan dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh pihak kedua berturut turut sesuai dengan dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari pihak pertama, telah cukup bukti bahwa pihak kedua dalam keadaan lalai atau wanprestasi. keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam kitab undang undang hukum perdata&gicselanjutnya pihak kedua memberi kuasa penuh kepada pihak pertama yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil peralatan milik pihak pertama, baik yang berada tempat pihak kedua atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya. perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila pihak kedua tidak memenangkan tender paket pekerjaan kerena diisi nama paket). tanggung jawab pihak pertama pihak pertama bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi lokasi pekerjaan sesuai petunjuk dari pihak kedua. pihak pertama bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helperdan mekanik sesuai dengan kebutuhan. pihak pertama tanpa persetujuan tertulis dari pihak kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan peralatan tersebut tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya. tanggung jawab pihak kedua pihak kedua bertanggung jawab atas keamanan alat yang siswanya. pihak kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap peralatan kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya. lain lain hal hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. surat perjanjian ini dibuat rangkap (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak pihak pertama pihak kedua pt. pranalakan (diisi nama pt. pranalakan (diisi nama perusahaan lesser penyedia perusahaan lesser penerima peralatan peralatanbentuk formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (tkn) apabila diberikan preferensi harga formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (tkn) gabungan barang dan jasa nama penyedia jasa nama pengguna jasa nama pekerjaan tkn barang uraian nilai gabungan barang dan jasa rp) jasa ii. peralatan barang jadi) d 2a cx10096) 3a cx1008) 5a cx10086) konstruksi dan fabrikasi d 6a cx1004) d#7a cx1008) 8a cx1008) od 9a cx1008) penjelasan: kolom barang: biaya material langsung (bahan baku) adalah biaya material terpakai yang digunakan untuk membuat suatu produk jadi sehingga mempunyai fungsi tertentu contoh pelat, besi beton, besi siku, beam, tiang pancang, dan pipa. biaya peralatan terpasang (barang jadi) adalah biaya produk jadi yang sudah mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan atau dipasang pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan gabungan barang dan jasa, contoh pompa, compressor, electrical equipment. jasa: manajemen proyek dan perekayasaan adalah biaya seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek mulai dari manajerial sampai dengan tenaga kerja pendukung langsung yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek, contoh manajer proyek, site manager, supervisor, drafted, dan engineer. alat kerja fasilitas kerja adalah biaya alat kerja fasilitas kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia barang jasa, seperti biaya sewa alat berat, mobil dan sebagainya. biaya konstruksi fabrikasi adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung pada proses pekerjaan dilapangan atau workshop (pekerjaan fabrikasi) dan atau biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja yang merupakan|s6d:www lokasi pekerjaan www sumber pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: pendanaan mmm keluaran? tft peralatan, material, personelfungsi langsung pada suatu pekerjaan lapangan, contoh tukang dan tenaga terampil lainnya, contoh jenis pekerjaan teknis instalasi, perawatan, welter, operator, helper, subkontraktor konstruksi, subkontraktor pembersihan lahan, dan subkontraktor pemasangan pondasi. biaya jasa umum dinilai berdasarkan biaya biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan pekerjaan jasa atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa, contoh biaya kalibrasi, sertifikasi, mobilisasi dan demobilisasi, biaya listrik, biaya asuransi, biaya penginapan, biaya perjalanan dinas, jasa pengiriman kurir. kolom biaya komponen dalam negeri kdn) adalah biaya material langsung (bahan baku), peralatan (barang jadi), tenaga kerja dan konsultan, alat kerja fasilitas kerja, dan jasa umum yang berasal dari dalam negeri. kolom biaya komponen luar negeri kln) adalah biaya material langsung bahan baku), peralatan barang jadi), tenaga kerja dan konsultan, alat fasilitas kerja, dan jasa umum yang berasal dari luar negeri. kolom total biaya kdn dan kln kolom total biaya kdn (9a) arang masa total biaya gabungan barang jasaievvuvtttttrtftftrtttve@titikcontoh jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan saja tera jan sjalsyelal8| blteitite blteitite blteitite blteitite blteitite bekel blteitite blteitite blteititeentuk daftar barang yang diimpor daftar barang yang diimpor! nama negara ooh ooh ooh ooh eva total harga oo) diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimporke aia woaan aan (viiibalok) personel s|e| |s8, |to|ti| |n| bulan ilitetltei bbilieititelii nfl itlielteteeittiit subtitel oo asing (apabila ada) iliteilitii blblilitlitlili itlileteelitii liljelasuraian penawaran biaya total harga rp) jamorang bulan orang bulan rp) rp) aan asing (apabila ada) total biaya oo o |jenis uraian biaya satuan harga jumlah ghs ls biaya (hari kali) rp) rp) cosharga satuan kantor lainnya biaya perjalanan biaya tiket cost dinas mara ara biaya perjalanan cost dinas lainnya biaya laporan harga satuan laporan pendahuluan laporan antara harga samaset) dan biaya umum (overhead cosivan total bulan beban beban total nam (per biaya biaya keuntungan remunerasi penguasa rp) sosial umum ob) hari) personel tenaga ahli personel tenaga pendinrekaman meterai (nama lengkap! (nama lengkap! (jabatan| nip,naoom rekaman meterai (nama lengkap! (nama lengkap! (jabatan| nip,. (tahun) nama penyedia l nama penyedia l nama penyedia (tanda tangan|, tanda tangan), tanda tangan, nama lengkap nama lengkap nama lengkap! (cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota kso |
run salinan dakbanjarbaru, menimbang: bahwa setiap anak usia dini berhak mendapatkan pendidikan bagi anak usia dinijenjang pendidikan dasar, bahwa pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan guna mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak untuk dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sesuai dengan karakter bangsa sehingga perlu diselenggarakan pendidikan anak usia dini (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, cc, (usia (dua sampai empat) tahun dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika ditempat sampai dengan enam) tahunnya. tujuan penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sekolah dasar untuk membantu anak didik meletakan dasar kearah perkembangan: nilai nilai agama dan moral, motorik kasar dan motorik halus: kognitif bahasa, dan sosial emosional, yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar memilik kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. fungsi penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sekolah dasar:penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sekolah dasar berorientasikan pada: pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan cc. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik,. bab bentuk penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sekolah dasar. penyelenggaraan. penyelenggaraan paud (satu) tahun(satu) tahun pra sekolah dasar melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk kb, tpa dan sps. penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sekolah dasar formal dan nonformal dilaksanakan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah. penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sekolah dasar formaliii peserta didik peserta didik paud (satu) tahun pra sekolah dasar adalah anak usia (lima) (enam) tahun. peserta didik pendidikan anak usia dini (satu) tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: peserta didik pendidikan anak usia dini, peserta didik pendidikan anak usia dini (satu) tahun pra sekolah dasarcc. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani paud tk ra atau jalur pendidikan non formal, dan gerakan percepatan program penuntasan paud (satu) tahun pra sekolah dasar kecamatan dan kelurahan. gerakan percepatan program penuntasan paud (satu) tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pemberian layanan pendidikan (satu) tahun oleh pemerintah daerah. pemberian layanan pendidikan (satu) tahu. bab tugas dan tanggung jawab penuntasan pendidikan anak usia dini (satu) tahun pra sekolah dasar pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penuntasan paud (satu) tahun pra sekolah dasar daerah. dalam melaksanakan tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang meliputi: membantu melakukan pendataan bagi anak usia (enam) tahun yang belum memasuki paud: melaporkan. melaporkan hasil pendataan dimaksud secara berjenjang kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat daerah, melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan pendidikan anak usia dini (satu) tahun pra sekolah dasar dapat dilaksanakan memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan keuangan daerah, melakukan sosialisasi tentang penuntasan pendidikan anak usia dini (satu) tahun pra sekolah dasar, bab partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sekolah dasar, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi anak usia (lima) (enam) tahun yang belum mengenyam pendidikan paud kepada pemerintah daerah. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sekolah dasar bab vii pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sekolah dasarte kota banjarbaru, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan huruf huruf dperluperangkat daerbab sanksi administrasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki izii pemerintah daerah, atau pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas pemerintah daerah. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menjalankan tugasnya daerah, yang layak tapi tidak melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah lingkungannya dikenakan sanksi administratif yang berkaitan dengan perjanjian usaha. bab pendanaan anggaran pelaksanaan peraturan wali kotapendidikan adalah suatu institusi atau tempat dimana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung, diantaranya pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakatoligopoli adalah suatu pasar dimana dalamnya terdapat beberapa produsen penjual yang menguasai pasar dengan banyak konsumen atau pembeli. monopoli adalah bentuk pasar yang didalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggretail modern adalah semua kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk dipergunakan sebagai keperluan pribadi atau rumah tangga, bukan bisnis produk lokal adalah suatu produk yang dihasilkan perusahaan ataupun perorangan dengan merek yang tercipta, berasal, ditemukan, dibuat, dibikin, disusun negarawali kota ini maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada daerah. peraturan wali kota ini bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. ruang lingkup peraturan wali kota meliputi, tata cara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan kelompok, sentra dan klaster, persyaratan dan tata cara permohonan ijin usaha, besaran presentase luasan bagi pedagang kaki lima pasar modern,pusat pertokoan dan lokasi lainnya, tata cara perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah, tata cara pengembangan usaha, pola kemitraan, dan tata cara pemberian sanksi administrasi, bab pemerintah daerah melakukan perencanaan usaha mikro, kecil dan menengah. dalam melakukan perencanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah melibatkan masyarakat, dunia usaha serta lembaga pendidikan yang ada daerah. perencanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilakukan oleh dinas. dinas dalam melaksanakan perencanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dapat berkoordinasi dengan skpd yang terkait dengan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada skpd lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada meliputi perdagangan pertanian pariwisata pemuda sosial pemberdayaan perempuan pemerintah daerah dalam rangka melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan tatacara perencanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. tata cara perencanaan pemberdayaan usah mikro, kecil dan menengah dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut pengumpulan data usaha mikro, kecil dan menengah sesuai bidang usaha, melakukan pengelompokan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan tingkatannya yaitu, kelompok, diterapkan pada tingkat penumbuhan usaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif: sentra, diterapkan pada tahap peningkatan usaha jenis yang fokuskan kepada (satu), klaster,melakukan pendampingan pengelolaan usaha pendampingan perencanaan produksi produk usaha mikro kecil dan menengah, pendampingan pengolahan produk usaha mikro kecil dan menengah, pendampingan pemanfaatan teknologi produksi. melakukan pendampingan pemasaran pendampingan pengembangan promosi dan kemitraan, pendampingan. pendampingan peningkatan akses pasar, pendampingan pemanfaatan teknologi informasi pemasaran. dinas sebagaimana dimaksud melakukan evaluasi dan pengawasan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dengan tujuan mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah serta mengidentifikasi permasalahan hambatan yang terjadi untuk arahan penyelesaian perbaikan sebagaimana mestinya serta menganalisa implementasi hasil pelatihan dan sosialisasi usaha mikro kecil dan menengah juga untuk memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pasca pelatihan dan sosialisasi agar sesuai standar. hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada wali kota melalui laporan berkala setiap (tiga) bulan dan laporan khusus. laporan khusus sebagaimana dimaksud pada yaituii perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan kelompok, sentra dan klaster perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan terhadap kelompok, sentra dan klaster dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi daerah. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan sebagaimana dimaksud pada harus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum. tata cara perencanaan yang dilakukan meliputi pemberian pemasaran, fasilitas pengembangan motif dan desain serta kemasan hasil produksi kelompok, sentra dan klaster. evaluasi dan pelaporan pendekatan kelompok, sentra dan klaster usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kelancaran dalam berusaha dan pemasaran. kelompok, sentra dan klaster usaha mikro, kecil dan menengah yang telah melakukan kegiatan usaha perlu dilakukan pengawasan. hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan kepada wali kota dalam bentuk laporan berkala setiap tiga) bulan sekali dan laporan khusus. laporan khusus sebagaimana dimaksud pada merupakanv. bab persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha setiap orang yang melakukan usaha mikro, kecil dan menengah harus memperoleh izin usaha dari dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan perundangan undangan. bab kesempatan pengembangan usaha bagi umkm pemberian kemudahan kesempatan berusaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan pertokoan modern dalam bentuk penyediaan tempat usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati. pemberian kemudahan kesempatan berusaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada dapatdan atau perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. perjanjian sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris. bab perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah pemerintah daerah melakukan perlindungan usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya menjamin kelangsungan usahanya dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dunia usaha: lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. pemerintah daerah melakukan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut pembatasan berdirinya retail modern guna melindungi usaha kecil melakukan himbauan untuk menggunakan produk lokal pada instansi pemerintah dan swasta, cc. mempermudah perijinan usaha, perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut mendukung tumbuhnya pelaku usaha baru, menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal, cc. mengembangkan usaha yang berbasis kearifan lokal, perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut memfasilitasi. memfasilitasi permodalan, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam hal produksi dan pemasaran: cc. memberikan kesempatan pemasaran untuk produk usaha mikro kecil dan menengah, perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut memberikan dukungan untuk memperkuat hubungan dan ikatan diantara berbagai kelompok pelaku usaha, memberikan dukungan peningkatan sumber daya manusia dibidang produksi maupun manajemen, mendukung terhadap pelaku usaha untuk mendapat legalitas secara hukum, perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut mendukung meningkatkan sumber daya manusia usaha mikro, kecil dan menengah, membuat atau menyisipkan pendidikan kewirausahaan kurikulum sekolah. bab vii tata cara pengembangan usaha pemerintah daerah melakukan pengembangan usaha dilakukan terhadap langkah langkah usaha mikro dan usaha kecil meliputi fasilitasi pengembangan usaha, melakukan survei dan observasi tempat yang berpotensi, mengikuti beberapa acara pameran dan festival, membangun relasi antar sesame pelaku usaha, meningkatkan mutu pelayanan, mengikuti perkembangan teknologi dalam bisnis, menggunakan media sosial untuk memasarkan produk, memanfaatkan beberapa e commerce untuk pemasaran: dan atau fasilitasi pengembangan motif dan desain serta kemasan usaha mikro dan kecil. fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. fasilitasi sebagaimana dimaksud padabab viiisebagaimana dimaksud dalam berdasarkan kesetaraan. pihak lain sebagaimana dimaksud pada yaitu usaha besar: retail modern, perhotelan. . kemitraan antar usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar sebagaimana dimaksud dalam mencakup proses alih keterampilan bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia, permodalan dan penerapan teknologi pengembangan usaha. tujuan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam untuk mewujudkan hubungan setara antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar, mencegah terjadi hal yang merugikan dengan usaha besar, danmonopoly. pemerintah daerah memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam untuk berbagai bentuk bidang usaha. dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam berskala besar yang menjalankan usahanya daerah diharuskan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. kemitraan dengan usaha berskala besar dilaksanakan dan disertai dengan pengalokasian penguatan modal oleh perusahaan berskala besar. masyarakat sekitar dapat terlibat atau berperan dalam membangun kemitraan tersebut. terkait dengan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar, peran serta masyarakat dapat diarahkan pada fungsi pengawasan. bagian kedua pola kemitraan paragraf umum kemitraan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan pola inti plasma, subkontrak, perdagangan umum, waralaba: distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, penyebarluasan,pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud huruf usaha besar membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi lamanya dalam penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberianaragraf subkontrak pelaksanaan kemitraan usaha pola dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud huruf untuk memproduksi barang dan jasa, usaha besar memberikan dukungan berupa kesempatan untuk mengerjakan sebagai: perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan dan pengaturan syparagraf dan menengahim pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. paragrafdapat dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. paragraf distribusi dan keagenan dalam melaksanak saham usaha besar oleh usaha mikro, kecil dan menengah. paragraf bagi hasil pelaksanaan kemitraan dengan pola bagi hasil (joint venture) sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan perjanjian kerjasama antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah atau pengusaha besar berbentuk keterampilan (skill) dan permodalan. paragraf kerjasama operasional pelaksanaan kemitraan dengan pola kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penyediaan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi lainnya paragraf penyebarluasan outsourcing pelaksanaan kemitraan dengan pola penyebarluasan (outsourcing) sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pembohongan kerja atau penyediaan jasa pekerja karyawan. paragraf pelaksanaan kemitraanterhadap usaha besar. prinsip dasar kemandirian sebagaimana dimaksud pada meliputi kemaslahatan: kemandirian bangsa terukur, komprehensif, keberlanjutan. usaha besar dilarang memiliklaksanabab ix. |
tagtpa banjarbaru, aditya mufti arifinatas mat |
s5 rumus walikota lubuklinggausistem farayusun perubahaberita daerah kota lubuklinggau tahun nomor peraturan waliberita daerah kota lubuklinggau tahun nomor memutuskan ventapkangg:. lubuklinggau tahun yang ditetapkan dalam peraturan walikota:e. lubuklinggau nomorr:rapid) tahun anggaradan prioritas anggaran perubahan dewan perwakilan rakyat daerah.ewan perwakilan rakyat daerumi walikota lubuklinggau, jai sn. prana putra some diundangkan lubuklinggau pada tanggal sumi . |
walikota blitar provinsi jawa timur peraturan walikota blitar nomor tahun tentang pakaian seragam sekolah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota blitar, menimbang bahwa untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan, serta dalam rangka optimalisasi peran sekolah sebagai institusi kebangsaan sekaligus pengembangan budaya daerah, maka pemerintah kota blitar melalui dinas pendidikan perlu mengatur ketentuan pakaian seragam sekolah sesuai kewenangakaian seragamseragam sekolahkepala daerah pemerintah kota blitar. dinas adalah dinas pendidikan kota blitar. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kota blitar. pengawas sekolah adalah pejabat fungsional pengawas sekolah yang diangkat oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. sekolah adalah taman kanak kanak disingkat sekolah dasar disingkat sd, sekolah menengah pertama disingkat smp, baik negeri maupun swasta yang berdomisili wilayah kota blitar yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara nasional. pakaian seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka yang bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh kwartir nasional gerakan pramuka. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah adalah pakaian seragam bercirikandaerah pakaian seragam khusus sekolah adalah khas sekolah bercirikan yangpemerintah kota blitar. peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penggunaan seragam sekolah serta untuk mewujudkan tertib dan kepastian jenis dan penggunaan pakaian seragam sekolah daerah. pengaturan seragam sekolah bertujuan menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuh tua wali peserta didik, cc. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap sekolahnya, dan menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam sekolah. bab nilai, kepribadian dan karakter bahan, model, ukuran, dan harga pakaian seragam sekolah menggambarkan dan mengembangkan nilai nilai kesederhanaan keserasian cc. persatuan dan kesatuan kebersamaan dan kebahasaan model dan ukuran seragam sekolah menggambarkan dan mengembangkan kepribadian masyarakat dan bangsa indonesia yang santun, sopan, religius, berbudaya dan terhormat. pakaian seragam sekolah mengembangkan karakter nasionalisme dan kebangsaan indonesia yang mencintai produk bangsa sendiri, keberagaman dan toleransi. bab jenis, warna dan model bagian kesatu umum pakaian seragam sekolah terdiri dari pakaian seragam nasional, pakaian seragam kepramukaan, dan pakaian seragam khas daerah. pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah jenis dan model pakaian seragam sekolahdan warna pakaian seragam nasional untuk kemeja putih, celana rok warna biru muda,rompi dan topi sd: kemeja putih, celana rok warna merah hati, cc. smp: kemeja putih, celana rok warna biru tua, bagian kedudimaksud dalam diatas diatur dan tercantum dalam lampiran iv. spesifikasi kain dimaksud dalam diatas diatur dan tercantum dalam lampiran vii.tigempat pakaian seragam smp pakaian seragam smp sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pakaian seragam smp untuk peserta didik putra, pakaian seragam smpiiismpgorontalo provinsi gorontalo peraturan walikota gorontalo nomor tahun tentang pelaksanaanketertiban umum, perlu membentuksisten seknomor tahun tentang ketertiban babirangkat kabar pemerintah daerah adalah pemerintah kota gorontalo. walikota adalah walikota gorontalo kepala satuan polisi parking praja yang selanjutnya disingkat kepala satpol adalah kepala satuan polisi pamong praja kota gorontalgorontalo. pejabat yang berwenang adalah kepala perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumngsungota gorontalo, gedung perkantoran umum dan tempat perbelanjaan. fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum. hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaperangkat kabarsanaan operasi penertiban adalah tindakan preventif pada suatu pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dengan standar operasional prosedur. laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, saran adalah merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, pertimbangan adalah bahan pemikiran untuk menentukan sikap terhadap satu permasalahan, penyidik pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat ppnbab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum. tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan: dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam, bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini adalah wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, tata cara penetapan izin keramaian tempat hiburan, cc. pelaksanaan operasional penertiban, pelaporan, tata cara pemberian sanksi administratif, bab wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum melalui satpol sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan: tindakan pencegahan gangguan ketertiban umum, melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum, koordinasi dan menjalin komunikasi secara efektif dengan instansi terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan usaha dan kegiatan untuk pencegahan dini timbulnya pelanggaran. perlindungan terhadap masyarakat dan fasilitas umum, melalui melakukan upaya penyelamatan apabila terjadi bencana alam dan atau bencana yang ditimbulkan oleh manusia, menjaga ketertiban umum serta memberikan perlindungan agar situasi tetap kondusif, membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi masyarakat, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengedepankan penyelesaian konflik masyarakat secara damai, meredam potensi konflik, dan melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap fasilitas umum. asisten sekda cc. pembinaan dan pengendalian, meliputi melakukan pembinaan kepada masyarakat, badan usaha dan atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, menegur secara lisan dan atau menyampaikan surat peringatan kepada orang badan yang telah mengganggu ketertiban umum, dan melakukan tindakan tindakan sesuai peraturan perundang undangan dalam rangka pengendalian ketertiban umum. pemantauan dan pengawasan, melalui melaksanakan pengawasan dan pemantauan tempat tempat lokasi yang dianggap rawan, tempat keramaian hiburan melalui patroli wilayah dan penjagaan, menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran peraturan daerah serta gangguan ketertiban umum, dan penindakan dan penegakan peraturan daerah, melalui penindakan preventif non yudisial, dengan melakukan teguran lisan, fasilitasi surat pernyataan kesediaan mentaati dan mematuhi ketentuan peraturan daerah serta menyampaikan teguran tertulis, upaya paksa pemerintah dilakukan dalam upaya memulihkan kondisi agar tidak terjadi pelanggaran secara terus menerus, dan penindakan yudisial, atau tindakan yang dilakukan oleh ppn sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan. kewenangan pemerintah daeralaksanaan operasional penertiban pelaksanaan operasi penertiban meliputi non musisi, dan musisi. asisten sekda nan tahapan operasi non musisi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja meliputi melakukan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya.tahapan operasi musisi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik peraturan daerah dalam hal ini ppn meliputi penyelidikan pada prinsipnya ppn memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. ppn dalam rangka penyelidikan pelanggaran atas peraturan daerah,bauranatau badanasisten sekda tn.ian snp pls ketentuan pelaksanaan meliputi umum persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina dan operasi ketertiban umumrasantan asisten sekdanum. perlengkapan dan peralatan dalam pelaksanaan operasi meliputi surat perintah tugas. kartu tanda anggota resmi. cc tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap pelanggaran produk hukum daerahkala asisten sekdaban asisten sekda wnariahapan pelaksanaan operasional penertiban dituangkan dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan walikota gorontalo. bab pelaporan bagian kesatu tata cara pemberian laporan (l) penyampaian laporan aduan pelanggaran peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya terbagi atas: laporan tertulis, dan laporan tidak tertulis. asisten sekda setiap orang atau badan yang mengetahui dan atau mendapati adanya pelanggaran peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya dapat melaporkannya secara tertulis atau pun tidak tertulis kepada satuan polisi pamong praja kota gorontalo melalui layanan aduan secara langsung dan elektronik. tata cara pelaporan aduan setiap orang atau badan melampirkan identitas jelas serta akurasi laporan tempat kejadian, waktu dan lokasi, setiap orang atau badan yang memberikan laporan secara langsung, berhak memperoleh surat tanda penerimaan laporan, laporan secara langsung diterima oleh unit pengaduan layanan informasi pelapor mendapatkan informasi tentang perkembangan laporan atas aduan yang dilaporkan. unit pengaduan layanan informasi dibentuk oleh kepala satuan polisi pamong praja bagian kedua perlindungan kepada pelapor. petugas penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor. bab vii tata cara pemberian sanksi administratif sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, perangkat kabar penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, fl. pencabutan tetap izin, penyitaan,dan atau penutupan pembongkaran. teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan secara langsung kepada orang badan yang melanggar ketentuan. teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada orang badan yang melanggar ketentuan. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikutpenghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan apabila kegiatan yang melanggar ketentuan. penghentian sementaraditandai dengan pemasangan garis pengaman segel. penghentian sementara ditetapkan dengan keputusan kepala satpol pp. penghentian tetap kegiatakar kabar asisten sekda penghentian tetapghentian tetap kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala satpol pp. (l) pencabutan sementarasementarasementaracabutan tetaptetaptetapyitaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan. penutupan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan dapat melibatkan instansi teknis dan atau pihak tni polri. maya pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf sebelum dilakukan pembongkaran didahului dengan surat pemberitahuan pembongkaran. dalam melaksanakan pembongkaran harus mendapatkan persetujuan darixevemser walikota gorontalo, tahu diundangkan gorontalo pada tanggal based sekretaris kota gorontalo, madjid berita daerah kota gorontalo tahun nomor: asisten sekda |
tn! skayan'c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf dan huruf periikfiibetapkan beraturan walikota teripang mandar pilihan tahun anggaran mengingat :eksbastandar biaya tahun anggaran tag babi. ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan il. daerah adalah kota gorontalo. pemetiinlati daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan davidiiyaibak hias sal phi pemberian' insentif khusus dapat diberikan kepada silam b). memiliki terkusitas kegiatan yang cukup tinggi. di. ta" undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indorissia "alisopartitni peraturan menteri, dalam negeri nomor tahun tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah:ter mud dalam hai2012 domba diundangkan gorontalo pada tanggal desember sekretaris dari kot gorontalo. dr.d salim, sc, nip. pembina utama madya berita daerah kota gorontalo tahun nomor bana lampiran peraturan walikota gorontalo nomor tahun tentang standar biaya tahun anggaran abe sem ian aaa bea bener abah program dan kegiatan yang bersumber dari dau kebutuhan adm proyek diatas juta s.d juta dau aa biaya publikasi orang honor panitia paket atk. paket cetak dan penggandaan paket makanan dan minuman rapat paket diatas juta(wan..yangbni kena karin. meneken ena man tenang honor narasumber orang atk paket cetak dan penggandaan paketrp: atk paket cetak dan penggandaan paket biaya perorangan han program dan kegiatan pelatihan yangtata paket cetak dan penggandaan paket perjalanan dinas luar daerah orang biaya perorangan hari asi ad, lampiran petai peraturan walikota gorontalo nomor tahun "op pick tentang aap standar biaya tahun anggaran dn. ine moore meses belanja pegawai sen iban teras nee undangan tambahan penghasilan) enak pengelola keuangan seseceasmaserai geos cited ikknngaknpsa nn: pembantu ppk dinas badan sekretariat bagi ppk, pembantu ppk, bendahara pengeluaran dan pejabat ketatausahaan keuangan ppk) kantor orang bulan |bendahara penerimaan yang menerima tunjangan jabatan pembantu ppk kantor orang bulan struktural maka tunjangan tambahan penghasilan yang bendahara pengeluaran dinas badan sekretariat dapat terima adalah sebesar (lima puluh persen) bendahara pengeluaran kantor orang bulan y ). hp" bendahara penerima tingkat kota gorontalo orang bulan bendahara penerima dinas badan sekretariat bendahara penerima kantor honorarium pengelola keuangan dan p0. bagi bendahara barang, pembantu bendahara bendahara barang orang bulan |pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan yang pembantu bendahara pengeluaran dinas badan menerima tunjangan jabatan struktural maka honorarium sekretariat yang dapat diterima adalah sebesar 50y4 (lima puluh pembantu bendahara penerimaan kantor persen) pembantu bendahara barang malan mom pejabat pengadaan orang kegiatan orang setiap skpd honorarium pelaksana harian pejabat struktural pit eselon iii orang bulan yang pejabat definitif belum ditetapkan dan tidak pit eselon orang bulan |menduduki jabatan struktural dkmovaumumasam yang ditetapkan atas dasar peraturan keputusan walikota penerbitan peraturan keputusan walikota melalui untuk pagu anggaran diatas asistensi kepala dppkad kota gorontalo penanggungjawab (orang bulan orang kegiatan |diberikan honorarium setinggi tingginya koordinator (orang bulan) orang kegiatan ketua wakil ketua (orang bulan) anggota (orang bulan) kebutuhan yang ditetapkan atas dasar surat perintah.tugas untuk pagu anggaran maksimal rp. (seratus juta be. rupiah) penanggungjawab orang kegiatan ketua wakil ketua kebutuhan sekretaris orang kegiatan dibayarkan sesuai dana yang tersedia pada dokumen yang ditetapkan atas dasar surat keputusan surat perintah tugas kepala skpd untuk pagu anggaran minimal rp. penanggungjawab orang kegiatan rp (kebutuhan koordinator omngfkegiatan rp: sekretaris orang kegiatan pelaksanaan anggaran anggota orang kegiatan honorpanitiapengadaanbarangnasa oo ) panitia pengadaan barang dan modal (konstruksi) enbaaga rp. milyar (orang paket) ang sen lelang aga uraian panitia pengadaan barang dan modal pete rp. milyar (orang paket) lelang mea. lelang insentif tenaga khusus kena tambahan insentif sopir pejabat peg nan kena ii, peran art sopir non pns nna tenar ton eni warta, sopir pejabat negara ketua dprd orang bulan rp1, sopir pejabat wakil ketua dprd ommgfoalan tombol ata sopir pns png ann bang bob elia sopir pejabat negara ketua dprd sopir pejabat wakil ketua dprd orang bulan rp: pegawai syara' mep bnn wear annee avant imam, sarana'a, kasasi, imam masjid brk sea pemangku adat sang nana pena una din bate uan jan omebitatam menu asean handal geggiontan ronggo orangjbulan petugas kebersihan. son mnangfbulan rp:iri margo operator sima skpd beta penanggungjawab dppkad orang bulan pembayaran sesuai dana yang tercantum pada koordinator bidang orang bulan dokumen pelaksanaan anggaran ketua tim orang bulan wakil ketua tim orang bulan anggota tim golongan ii non organi orang bulan operator sima skpd ombalintan tanaman pembantu operator sima skpd omasbatan seo tenaga ahli pelaksana admin intranet anggota tenaga ahli pelaksana admin intranet satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) kota gorontalo kota gorontalo pembina orang bulan rp2. penerbitan surat keputusan walikota gorontalo sang man omngutam rp2, a koordinator bidang orang bulan kepala dinas ketua tim enrerara sekretaris orangutan dokumen pelaksanaan anggaran wakil sekretaris omagiustan adal anggota golongan dan tenaga penunjang orangutan rp1, niatan pemerintah daerah naa ena tni kaki sai gorontalo pengarah orang bulan rp2. pembayaran sesuai dana yang tercantum pada penanggungjawab orang bulan dokumen pelaksanaan anggaran koordinator umum bencana pns are koordinator lapangan sn ma ant anggota dinas terhubung orang bulan rp1, anggota atlanta polres gorontalo orang bulan anggota sub. detasemen polisi militer oranghbulan petugas satuan polisi pamong praja satuan polisi pamong praja kota gorontalo insentif petugas lapang: orang bulan dokumen pelaksanaan anggaran pengendalian keamanan lingkungan ng din menantang insentif petugas kantor camat jj nae ana aa6 ter amengane at: petugas setwan woo diatur dengan sk. walikota tersendiri uraian satuan harga keterangan bnn embun penerima lembur jam (minimal 3jam) man serum uang makan dalam lembur (lembur minimal 4jam) orang jam lembur harian (diluar hari kerja mean das sana mpm, golongan (perjam maa maa ubah yan benang perempat" out upah pekerja khusus mire wee sa: sae games, upah harian petugas kebersihan bop mri mibbaiti sinar yes nnb denny sie, " penyapu kawasan pasar sentral mbr sar ane penyapu dalam pasar sentral main era petugas tpa plt mma tomo papa insentif pekerjaan dimalam hari (insidentil "insentif pekerjaan pada idul fitri dan idul adha ramai soo kontan ana ain lain mma pns makanan dan minuman dirumah jabatan || makanan berat (dos talas mom pekan makanan dan minuman ringan eka prasmanan (makan dan minun aa. ctm ter makanan dan minuman non rumah jabatan || makanan berat (dos makanan dan minuman ringan . prasmanan (makan dan minun bot tmt ink mila ktngnea pemeliharaan kenderaan sea menpan eur sea maki kenderaan roda were uen betapa bbm dan pelumas: genap dear ega amors s d. bas pure s d naa diatas unnfonan rdi o0moo ali non bbm dan pelumas snn eselon non none wtn jae ank ap perawatan ringan perawatan berkala unieneanaan rp3000000 pengurusan surat suratan stok nan eselon ilb aan upt perawatan ringan umpan. ). sean perawatan berkala uniioaaaa rp2250000 nan pengurusan surat suratan stok eselon illa rea batman perawatan ringan ne mok tra terang mpr perawatan berkala roe anne pengurusan surat suratan stok sap bbm dan pelumas tebal ane nar perawatan ringan mei perawatan berkala unistriwalas rp: . pengurusan surat suratan stok kenderaan roda mp3 mko pon ram ieee pengurusan surat suratan stok usifostan so0mol cetak dan penggandaan mei pen rri tee irman sae foto cops are double folio (satu muka tee rar folio (satu muka lari cetak buku formulir ber eme rio bia sama folio hvs, muka gram ma folio hvs, muka gra ben nona folio hvs, muka gram ann folio hvs, muka gra naa pn: be" atlanta nas ban double folio hvs,' muka gram, gram lama sen aan ne: naa itn tan ana piagam sertifikat muka gambar oot piagam sertifikat muka kaban walik gor opa lo, dombainventarisasi barang milik.tertib ketatausahaan pengelolaan barang daerah milik pemerintah kota gorontalo dan untuk mendapatkangorontaloperangkat kabar asisten sekdawalikota adalah pemegang kekuasngkat kabarbabfup date), asisten sekdalaksanaota gorontaloccilasisten sekda bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini sebagai berikut: penyelenggaraan inventarisasi, dan pelaksanaan inventarisasi. bab penyelenggaraan inventarisasiinventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh tim teknis inventarisasi barang milik daerah, yang terdiri dari tim teknis tingkat kota gorontalo, dan tim teknis tingkat perangkat daerah. perangkat kabar na" tim teknis tingkat kota gorontalo sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengelola barang, pejabat ketatausahaan barang, dan unsur terkait lainnya. unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf adalah instansi vertikal. tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. tim teknis tingkat perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengguna barang, pejabat ketatausahaan pengguna barang, kasual umum kasual yang mengelola aset perangkat daerah, cc. pengurus barang pengguna, pembantu pengurus barang pengguna, dan unsur terkait lainnya. unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bidang bagian unit kerja internal perangkat daerah. tim teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah. bab pelaksanaan inventarisasi inventarisasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah. perangkat kabar petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, mekanisme pelaksanaan inventarisasi, danawatara ron lo, tahu diun pendahuluan latar belakang barang milik daerah yang tercantum dalam aset tetap merupakan bagian dari komponen neraca dalam laporan keuangan pemerintah daerahuntukperangkat daerah kota gorontalosisten sekda fleksibilitas, yaitu bahwa pendataan dilaksanakan secara sederhana, sudah dan tidak rumit namun dapat menyajikan cerngorontalo yang berada dalam penguasaan perangkat daerah kota gorontalotim teknis tingkat kota gorontalo ditetapkan melalui keputusan walikota, dan tim teknis tingkat perangkat daerah ditetapkan melalui keputusan kepala perangkat daerah, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah: bimbingan teknis petugas pelaksanaan: dan menyiapkan data awal barang milik daerah perangkat daerah kota gorontalo sampai dengan per desember. asisten sekda tahap pelaksanaan penyampaian formulir, format dan bahan sampai unit kerja terendah. tim teknis tingkat kota gorontalotim teknis tingkat kota gorontalokota gorontalo. melaksanakan inventarisasi barang milik daerah masing masing perangkat daerah dengan mengisi kib dan kir. dalamasisten sekdateknis tingkat kota gorontalo melakukan verifikasi setiap perangkat daerahasisten sekda bak tahapan dimulai dari unit satuan kerja sub unit terendah sebagai berikut: perangkat daerah. kepala perangkat daerahkota gorontalo selaku pejabat ketatausahaan pengelola barang. pejabat ketatausahaan pengelola barang badan keuangan). kepala badan keuangan selaku pejabat ketatausahaan pengelola barang dibantu oleh pengurus barang pengelola dan tim teknis tingkat kota melakukan: menghimpun seluruh laporan buku inventaris hasil inventarisasi yang disampaikan oleh perangkat daerah kota gorontalo, membuat buku induk inventarisinventarisasi, tim teknis tingkat kota akan melakukan pengawasan langsung perangkat daerah kota gorontalo dengan mendatangi satu persatu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. tim teknis tingkat kotasisten sekda bstim teknis tingkat perangkat daerah dengan tim teknis tingkat kota. tim teknis tingkat perangkat daerahteknis tingkat kota. tim teknis tingkat kota. tahap tindak lanjut pelaporan tim teknis tingkat kota segera menyusun laporan pelaksanaan hasil inventarisasi setelah mendapatkan data dan laporan dari perangkat daerah kota gorontalo, daftar barang rusak berat, daftar barang yang akan dihapus, daftar barang yang dimanfaatkan, daftar barang yang pinjam pakai, daftar barang yang dimasukkan dalam meter daftar kendaraan dinas, dan daftar rumah dinas. alit pengamanan dan pemeliharaan perangkat daerahgorontaloinventarisasi. iii. penutup demikian penyusunan petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah kota gorontalo. walikota gorontalo of. tahu perangkat kabar |
tag ak dua s1, walikota gorontalo peraturan walikota gorontalo nomor 6g tahunwalikota gorontalo, bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, melalui pengembangan sekolah sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas dan berdaya saboarding school) kota gorontalo, mengingat undang undang nomor tahun teterakhirnomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah), memutuskanbabi ketentuan umum dalam peraturan walikota ini, yang pendidikan adalah dinas pendidikan kota gorontaloboarding school adalah sekolah yang disamadmaksud dan tujuan pendirian sekolah berasrama yaitu dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan yang berstandar internasional kota gorontalo: mampu menciptakan siswa yang cerdas, membentuk watak siswa yang beradab dan bermartabat. bab iii persyaratan pendirian boarding school kota gorontalo setiap sekolah di. kota gorontalo yang akan mendirikan boarding school harus memenuhi persyaratan sebagai berikut sekolah tersebut minimal pelaksana rintisan sekolah bertaraf internasional: sekolah tersebut mempunyai lahan untuk dibangun asrama putra, asrama putri, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, asrama guru, sarana olahraga, rumah ibadah, tempat bermain rekreasi, ruang dapur, kantin dan sarana lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran. sis babi kriteria pendidikndidik harus memilki kualifikasi akademik minimal d4 dan dan telah tersertifikasi. minimal memiliki kompetensi pendidikyang memberikan mata pelajaran merupakan guru yang terbaik dari hasil seleksi guru yang ada lingkungan pemerintah kota gorontalo dan telah memenuhi kriteria pada dan dalam ini. bab kesiswaan setiap tingkat kelas pada satuan pendidikan terdiri atas (sembilan rombongan belajar. setiap rombongan belajar terdiri atas siswa. siswa yang mengikuti pendidikan pada sekolah berasrama boarding school) harus memenuhi syarat syarat umum maupun syarat syarat khusus sebagai berikut syarat syarat umum: berijazah smp m ts, usia maksimal tahun: sehat jasmani dan rohani bebas narkoba): memiliki sertifikat baca tulis alquran bagi yang beragama islam. syarat syarat khusus mentaati aturan yang telah ditetapkan, lulus seleksi khusus yang diselenggarakan oleh sekolah. bab perencanaan dan pengelolaan bagian kesatu perencanaan pelaksanaan pengembangan sekolah berasrama boarding school) yang dimaksud dengan perencanaan pengembangan meliputi: rencana pengembangan jangka pendek, rencana pengembangan jangka menengah, cc. rencana pengembangan jangka panjang: rencana pengembangan jangka pendek pendirian boarding school dilingkungan pemerintah kota gorontalo yang dimaksud pada point yaitu terletak kawasan sma negeri gorontalo, kepanitiaan pengembangan boarding school melibatkan seluruh aparat pemangku kepentingan pendidikan dilingkungan pemerintah kota gorontalo, proses penerimaan siswa baru mulai tahun pelajaran ruang belajar yang dipakai adalah menggunakan ruang kelas sma negeri gorontalo, proses manajemen pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dilaksanakan oleh sma negeri gorontalo. rencana pengembangan jangka menengah yang dimaksud pada point meliputi: telah terbangunnya sebagian sarana dan prasarana pendidikan, proses manajemen pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara mandiri. rencana pengembangan jangka panjang yang dimaksud pada point meliputi: telah tersedianya seluruh sarana dan prasarana pendidikan dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran: proses manajemen pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara mandiri. pali bagian kedua pengelolaan dana pendidikan pengelolaan dana pendidikan sekolah berasrama (boarding school) kota gorontalo pada prinsipnya menganut prinsip keadilan, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pembiayaan pendidikan boarding school terdiri atas.yang bersumber dari: orang tua atau wali peserta didik, masyarakat luar orang tua atau wali peserta didik: cc. pemerintah, pemerintah daerah, pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada meliputi anggaran pemerintah, "igorang tua wali) untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. bab viii penutup peraturan waliei walikota gorontalo, dahan domba diundangkan gorontalo pada tanggal mei plh. sekretaris daerah kota gorontalo, drs. hi. darwissalim, sc, pmb utama muda berita daerah kota gorontalo tahun nomor |
taman nan walikota gorontalo mei peraturan walikota gorontalo nomor tahun leeaa.saljohal. nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja.seni babi ketentuanumum ae: dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan sen kerak. daerah adalah kota golokkalo. , daerah:widimpkteasatikahonorer adalah silibhonorer untuk melaksanakan perjalanankewenangan walikota gorontalo selaku pemegang kekuasaan pengelolaan. keuangan daerah berkewenangan menyetujui atau menolakluar daerah. perjalanan dinas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan surat perintah tugas spt) dan surat perintah perjalanan dinas( spp). hata pejabat yang berwenang menandatangani spt walikota, wakil walikota dan sekretaris!ditempat. pejabat eselon iv, staf dan tenaga honorer dilingkungan sekretariat daerah ditandatangani oleh kepala bagian humas dan protokoler.es: pejabat eselon iv, staf dan tenaga honorer lingkungan sekretariat daerah ditandatangani oleh kepala bagian humas dan protokolera13 bagi. yang melakukan perjalanan dinas luar daerah yang sumber dananya berasal dari administrasi proyek disesuaikan dengan program dan kegiatan yang berkenaan dengan administrasi proyek tersebut." rena perjalanan dinas luar negeri (tn (d) pejabat negara, pimpinan dan anggota4 dewan perwakilan rakyat daerah, sekretaris daerah. dan pegawai negeri sipil yang melakukan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian yang meliputi uang saku, transportasi lokal, uang makan dan uang penginapan. biaya transportasi udara pergi pulangstandar untuk biaya transportasi udara luar negeri dan uang harian luar negeri berdasarkan peraturan menteri keuangan yang berlaku. pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, sekretaris daerah dan pegawai negeri sipilkeluar negeri. bab . perjalanan dinas luar daerah rnmeliputi uang saku, biaya transportasi lokal dan biaya . hotel penginapan b. biaya transportasi udara pergi pulangbagieselon mendapat uang representasi. pink! tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari (satu)lokasi. besarnya dang saku dan wati tranportasi lokal pejabat negara sebagai berikut uang saku rp. hari. uang transportasi lokal rp. hari biaya transportasi udara untuk pejabat negara diberikan sesuai dengan harga tiketkelasbisnis. besarnya biaya hotel penginapan untuk pejabat negar. representasi untuk pejabat negara per hari dihitung sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) aan . (d) besarnya uang saku dan transportasi lokal untuk ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebagai berikut: 3g uang saku rp. hari. uang transport lokal rp. . hari. biaya teoporga udara untuk satuntukketua dewan perwakilan rakyat daerah per hari dihitung sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). aa10 besarnya uang saku dan transportasi lokal untuk wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebagai berikut uang saku rp. hari. uang transport lokal rp. .fiksasi biaya woliliooogibailih untuk wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah menggunakan tarif wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan ini. badua ratus lima puluh ribu rupiah). han jl) besarnya uang saku bagi pegawai negeri sipil sebagai berikut sekretaris daerah s2. rp. hari eselon ilb rp. hari. eselon iii dan staf golok iv pejabat fungsional madya rp. hari. eselon dan staf golongan iiu pejabat fungsional pertama dan fungsional d0.session iii besarnya uang transportasi lokal bagi pegawai negeri sipil sebagai berikut: sekretaris daerah ,"" .:: rp. hari eselon hari.: cc. tenaga hillibcer rp. et. beda hana. pemerintah kota gorontalo diberikan uang saku sama dengan eselon iii standar tertinggi: untuk biaya thinsp4fiksi udaralikengan ketentuan sebagai berikut sekretaris daerah dan eselon menggunakan tarif hotel untuk eselon ii. eselon iii dan staf golongan iv pejabat fungsional madya menggunakan hotel untuk eselon iii." tea eselon dan staf golongan iii menggunakan hotel leuntuk komisioner komisi pemilihan umum dan anggota' panitia pengawas yang sumber dana dari hibah pemerintah kota gorontalo berikan uang saku sama dengan eselon ii: jl) bagi. sekretaris. daerah yang ditugaskan mewakili dan atau mendampingi (ak walikota wakil walikota diberikan fasilitas 'ikeat "iba pegawai negeri sipit dan tenaga honorerill rp. , hari. golongan gotongiliifiina tenaga honorer rp. , hari. untuk kegiatan selain salliiikuni pelatihan teknis dan fungsional yang lebih dari (enam) hari sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan persetujuan walikota dan wakil walikota. uang saku yang asela besarnya uang saku dah transportasi lokal untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai berikut: tea uang saku rp. hari. uang: transportasi lokal rp. hari. standar tertinggi untuk biaya transportasi udarabiaya hotel penginapan bagi anggota" dewan perwakilan rakyat daerah menggunakan sesuai dengan biaya hotel eselon sebagaimana tercanturo: angbagi pegawai negeri sipil golongan ii, golongan dan tenaga honorer dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan persetujuan walikota wakil walikota melalui sekretaris daerah. pada kegiatan tertentu ajudan dan sopir walikota wakil walikota sekretaris daerah dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah. besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah bagi ajudan dan sopir walikota wakil walikota sekretaris daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. pembayaran uang harian'biaya tertinggi untuk biaya transportasi udara yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. apabila siikis jl) pejabat negara, ketua desa perwakilan rakyat daerah, wakil ketua dewan . perwakilan. rakyat daerah dan anggota perwakilan rakyat daerah, sekretaris daerah, pegawai negeri sipil dan tenaga honorersebagai berikut provinsi sulawesi utara pergi pulang, rp. sulawesi tengah pergi pulang rp. bei biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara lumpur. dalam hal biaya. hotel penginapan uang saku, biaya representasi dan (. transportasi lokal. dalam hal uang transportasi udara telah 'menjadi tanggungan pihak lain, maka pejabat'begini yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh biaya hotel penginapan ditambah biaya representasi, uang saku dan transportasi lokal. bab " perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal (empat) hari. tai pen walikota wakil walikota, ketua dewan paivakitiin biaya hotel penginapan. biaya transportasi. set besarnya uang harian transportasi dan penginapan untuk walikota dan wakil walikota setiap. kali melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut walikota bert rp. wakil walikota! rp. pimpinan dewan. perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam 21dibayarkan uang saku rp. , hari. biaya hosti penginapan rp. , hari. representasi rp. , hari. mag sang ae as sekretaris daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan bangsaku rp, , haribangsaku ' rp. , hari. biaya hotel penginapan rp. , hari, rorpesita. hari. biaya hotel penginapan rp. , hari, pegawai negeri sipil eselon dan staf: golongan iii dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan: bangsaku rp. , hari. biaya halbatidndinkanpari ng, rp, . hari. pegawai negeri sipil golongan ii, golongan dan tenaga honorer dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan: bangsaku rp. hari. biaya hotel penginapanglniwal.' representasi rp. , hari. pimpinan dewan perwakilan rayhonorer yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dibayarkan biaya transporn lon batak21 petaak uang saku dan representasi untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yon berjarak diatassebagaimana yang diatur dalam dan tidak berlaku untuk walikota gorontalo wakil walikota gorontalo. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang berjarak kurang dari digolongkan sebagai perjalanan dinas dalam daerah. keseluruhan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dibayarkan secara lumpur. appa bab viterbar ang kepada walikota wakil walikota, pimpinan dan.a..tik . sekretaris daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam der4h dibayarkan uang saku dan transportasi. eselon iii dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah bg.it. staf golongan iii dalam 'melaksanakan dinas dalam daerah indosat lah uang harian rp. staf golongan ii, golongan dan tenaga honorerbhswituional pertama dan muda diferiitami uang harian rp. auditor terampil dan staf golongan diberikan uang harian rp. staf golongan diberikan uang harian. walikota, wakil,omes ara bag keseluruhan biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara lumpur. babi pertanggungjawaban perjalanan dinas b. sekretaris daerah dilakukan oleh sekertaris daerah. samamelawanhonorerhonorer pada sekretariat daerah disahkan oleh kepala bagian. ne . setiap pejabat eselon iii dan staf pada chstaf yang diajukan kepada bapak walikota melalui sekretaris daerah. nos.tai kelengkapan pertanggung jawaban dan perjalanan dinas yaitu telaahan staf yang telah disetujui walikota atau wakil walikota apabila walikota tidak berada ditempat atau sekretaris daerah apabila walikota dan wakil walikota tidak berada tempat.. laporan perjalanan dinaswalikota,"dalam rangka akuntabilitas perjalanan dinas maka ': yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan atau menyaripaikari hasil perjalan dinasnya. perjalanan dirias dalam 'rangka'sta ketentuanpenutup pada saat peraturan walikota ini diri dahan domba diundangkan gorontalo pada tanggal desember sekretaris daerah 'kota gorontalo, dar mpi nip. pembina utama madya berita daerah kota gorontalo tahun nomor campuran it.udara dari gorontalo tempat tujuan (pergi pulang) pen an . aan" tmmavassam anakan alam tengah viasekama sang00opo |sawa timur via makasar ss0000000 in: pria tempura'basa vin salibnya mou "ri s0" esmodiwo nusa tenggara timur via surabaya "|. |kalimantan barat via jakarta. mo4000000 s600. sulawesi tenggara via makasar . maluku utara via manado . te" "apel gorontalo, "gg lampiran pan peraturan walikota gorontalo nomor: tahun2012. wilayah indonesia pejabat wakil ketua gol. ii, uraian negara dan. dprd anggota eselon ill eselon dan ketua dprd eselon tenaga dprd honorer nanggroe aceh darussalam riau. sumbat sumatera selatan lampung bengkulu banten nusa tenggara barat: nusa tenggara timur sulawesi barat sisi tagar gorontalo nek walikota gorontalo, .dahan domba asi lampiran ill dia: peraturan walikota gorontalo nomor tahun2012 tentang perjalanan dinas'dilingkungan pemerintah kota gorontalo tahun anggaran biaya transportasi pulang pergi untuk perjalanan luar daerah dalam provinsi gorontalo pan sumatra standar biaya iia kabupaten pohuwato pesan taat sek " gorontalo kec, pandangan gorontalo kec. patilanggiyo |. ben kr. ana gorontalo kec. menunggu imo gorontalo kec. botmoito ". ( gorontalo kec. tilamuta pimeonisio kec: paguyuban renang kes woman man rai gorontalo kec. paguyuban pantai |. gmmsaa moon. saat an" anne ana |. gorontalo kec. limboto "oo gorontalo kec. bongomeme |. gorontalo kec. batuan mao has bantal epemtalo dagashi gorontalo sec. tolinggala igo aan bee ane naa "iga beshtamaa anti kon gamal kao bone raya eng gorontalo kec. kabila ae |. gorontalo kec. kabila bone yan gomutslo kos. bone". ooh has malo kek. bone pantai" walikota gorontalo, |
tiaeriksaan pajak daer dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakanwalikota adalah walikota gorontalo, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota gorontalo, dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kota gorontalo, kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kota gorontalo,orang yang memilikikemampuan memeriksakanpajak daerah,sudah dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan,dan bentukbagsre. sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan perwalikota atau pejabat untuk memanggil wajib pajak agar datang kantor dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota gorontalo, pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut nag pemeriksaan dapat dilakukan oleh tim pemeriksa beranggota lebih dari satu orang,tugassatditentukan oleh tim pemeriksaan pajak daerah yang dibentuk oleh dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kota gorontalo berdasarkan keputusan walikota gorontalo yang ditindak lanjuti dengan surat perintah tugas dari kepala dinastim pemeriksa yang dibentuk oleh dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah kota gorontalo berdasarkan dan atau, jika dinas belum memiliki tenaga teknis pemeriksa pajak, pemeriksaan dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kemampuan keahlian dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah serta memiliki pengetahuan teknis tentang pajak daerah berdasarkan surat penugasan oleh walikottemuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaanttanya jawab, dan pengujian lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan,ta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksberbeda dengan surat pemberitahuan pajak daerahlaksanaan pemeriksaan lebih lanjut ditetapkan oleh walikotakota abad: tahu diundangkan gorontalo padatanggal oktober pit. baepenjelasan nama pemeriksa pajak para walikota tahuota gorontalo nomor .waktu operasional denah rilis. jumlah tenaga kerja rata rata gaji tenaga kerja rata rata pengunjung per hari pembukuan atau pencatatan pendapatan(gorontalo pengelola penanggung jawab tim pemeriksa bae dina wabah kop dinas laporan kepada kepala badan keuangan kota gorontalo melalui sekretaris badan keuangan kota gorontalo dari tim pemeriksa pajak daerah kota gorontalo tanggal perihal laporan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak . tahun. dasar ii. pelaksanaan hari tanggal jam tempat il. hasil berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak . tanggal . tahun . yang bertanda tangan dibawah ini nama nip nama nip nama nip tim pemeriksa pajak daerah, sebagaimana surat tugas kepala badan keuangan kota gorontalo nomor . tanggal .telah melakukan kegiatan pemeriksaan pajak daerah terhadap nama usaha l.ocooooiig ons ose tninpnf jenis usaha nama usaha alamat telkepala badan keuangan kota gorontalo nama) nip walikota doko tahu lampiran iiipun kth" bim ditemani tama ena oo .ooo kennmmne ova iun sena tomarake "sg ondindndeno berdasarkan surat perintah tugas nomor . tanggal .i., kami tim pemeriksa pajak daerah yang tersebut dibawah ini selaku tim pemeriksa pajak daerah pada . telah melakukan pemeriksaan dengan rela untan dalam hal ini bertindak selaku wajib pajak wakil kuasa pihak yang mewakili dari wajib pajak manan: google pajak ane ikon2a15 sono can wajib pajak wakil kuasa pihak yang mewakili dari wajib pajak memohon untuk demikian berita acara ini dibuat dengan senar benarnya. wakil pajak wakil kuasa tim pemeriksa pajak pihak yang mewakili nama terang, nip: ttd nama terang: nip: ttd nama terang, nip, ttd nama terang) nama terang, nip, ttd nama terang, nip: ttd walikota gorontalo, tahu lampiran peraturan walikota gorontalo nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah pernyataan suratata pekerjaan jabatan alamatban dai ppd sik alamat tearis int refresh remidibawah ini nama uan pekerjaan jabatan alamat penppd ata alamat gioropena apn tim onn2ec osn seines cmnmppan et non non.o tolak sono 2none0 cart sebesar berdasarkan surat perintah tugas nomor .cccc. j tanggal kekejaman, yang tersebut dibawah ini hah nama nip jabatan nip ats selaku tim pemeriksa pajak daerah pada . telah melakukan pemeriksaan terhadap penonton pajak cinenent sono eidoonimnesee sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, wajib pajak dalam hal ini diwakili nama same sal kaki tenan taken wajib pajak, ttd nama terang, nip, ttd wali tahu |
sant rem oo. walikota gorontalo peraturan walikota gorontalo nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerah (rkd) kota gorontalo tahun walikota gorontalo, menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, maka setiap daerah wajib menyusun rencana kerja pembangunan daerah rkd), bahwa rencana kerja pembangunan daerah rkd) merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis kota gorontalo dan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapkerja pembangunan daerah rkdl.ygmemutuskan menetapkan peraturan walikota gorontalo tentang rencana kerja pembangunan darah (rkd) kota gorontalo tahun babi .erintah daerah (erintah daerah sistematika rencana kerja pembangunan daerah rkd) kota gorontalo tahun disusun sebagai berikut: babi pendahuluan babi evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun lalu babi rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan babi :prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun sa. babi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun, mei walikota gorontalo. dahan domba diundang gorontalo pada tanggal mei plh. sekret ota gorontalo drs. darwis,8alim, sc, pmb utama muda berita daerah kota gorontalo tahun nomor |
berita daerah salinan kabupaten majalengka bia, m .. menimbang bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan peninjauan terhadap harga bahan bakar minyak bbm) setiap minggu, dimana harga solar merupakan salah satu komponen penentu, maka pengaturan mengenai penetapanbeberapa ketentuan dalam.agen xo. range harga bbm solar lpg rp. s.d. rp. rp. rp. s.d. rp. rp. rp. s.d. rp. rp. rp. s.d. rp. rp. rp. s.d. rp. rprange harga bbm solar pangkalan lpg rp. s.d. rp. rp. rp. s.d. rp. rp. rp. s.d. rp. rp. rp. s.d. rp. rp. rp. s.dg, aslinya keatas ian hukum se tda kabupaten majalengka ero a). bee) un. d. s.h., aka td6s0327 |
berita daerah kabupaten majalengka nsiensi anggaran dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah, para pejabat struktural lingkungan pemerintah kabupaten majalengka perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai berupa tunjangan transportasi sesuai kemampuan keuangan daerah sebagai pengganti kendaraan dinas operasional kendaraan dinas jabatan,undang undangan angka dibuatjabat struktural adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon ila dan ilb, jabatan administrator eselon illa dan ill, jabatan pengawas eselon dan ivb, dan jabatan pelaksana eselonya. diantara dan ditambah (satu) yakni (la) dan ketentuan lampiran diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut(la) tambahan penghasilan berupa tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada sebagai pengganti biaya kendaraan dinas operasional kendaraan dinas jabatanpada diberikan sejak4 salinan sesuai dengan aslinyajabatan besaran pejabat pimpinan tinggi pratama, rp. bulan eselon ila pejabat pimpinan tinggi pratama, rp. bulan eselon ilb pejabat administrator, eselon illa rp. bulan pejabat administrator, eselon rp. bulan pejabat pengawas, eselon rp. bulan |. pejabat pengawas, eselon rp. bulan pejabat pelaksana, eselon rp. bulan bupati majalengka, ttd sutrisno sekretaris daerah kabupaten majalengka, np ahmad sadikin |
hi.standar operasional prosedur pembentukan produk hukumduk pembentukan produperlu menetapknomor tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati ogan komering ulu timur tentang standar operasional prosedur pembentukan peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timur. peraturan daerah yang telah ditetapkan bupati dan ditandatangani sekretaris daerah diundangkan dalam lembaran daerah oleh kepala bagian hukum, ham dan portal. kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan melakukan pengundangan dalam lembaran daerah. penjelasan peraturan daerah dicatat dalam tambahan lembaran daerah dan diberikan nomor tambahan lembaran daerah. format standar operasional prosedur pembentukan peraturan daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati iniuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan standar operasional prosedur dipandang perlu menyediakan saranentukan peraturan daerah secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk pembentuk, h.m. kho diundangkan martapura pada tanggal, mei sekretaris daerah kabupaten ogan komering ulu timur, jadi berita dae kabupaten ogan komering ulu timur tahun nomor lam peran peraturan bupati ogan kom sering ulu timur nomor tahun tanggal mei '''''# '''' sekretariat daerah ogan komering ulu timur tanggal pembuatan standar operating procedure (sop) tanggal revisi pem bentukan peraturan daerah tanggal rekor disahkan oleh amazon undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan memahami dengan baik kegiatan harus dilakukan dlm menuju ang tugas: undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah memahami dengan baik ketentuan berlaku dlm laksanakan kegiatan, perda nomor tahun tentang pembentukkan, organisasi, dan tata kerja perangkat memahami dengan baik peraturan perundangundangan substansi perda, daerah ogan komering ulu timur mempunyai komitmen tinggi utk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat filling cabinet utk menyimpan arsip dokumen penetapan perda. pencatatan dan pendataan sop ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pem bentukan peraturan dokumentasi penetapan perda: daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastikan, ketidak transparan, dokumentasi laporan monitoring dan evaluasi realisasi penegakan perda. ketidak disinkronkan dan ketidaktaatan waktu dalam pembentukan daerah kegiatan pelaksana baku utu staf bag kasual kabar kabar opd asisten dprd bupati kem. perlengkapan hukum bank produk hukum unit mem dalam hukum kerja bidang negeri daerah ole penerimaan berkas berkas penyerahan permohonan harmonisasi permohonan bukti lengkap penerimaan berkas pencatatan dim agenda berkas catatan surat masuk, disampaikan permohonan berkas per kpd kepala bagian hukum lengkap pohonan harmonisasi perda |3a taraf a83 | . | . dipelajari dan diberikan berkas disposisi arahan disposisi arahan kpd permohonan tindak lanjut kasual produk hukum selengkapnya permohonan daerah utk ditindak lanjuti harmonisasi kabar kasual produk hukum daerah mempelajari berkas materi per masalah permohonan, arahan kasual arahan kepala produk hukum kabar hukum daerah kasual produk hukum berkas daerah melaksanakan permohonan, draft harmonisasi dlm bentuk arahan pim rancangan draft rancangan perda dan pinang dan perda dilaporkan kpd kepala referensi se kabar hukum suai substansi kebal hukum me periksa draft prakarsa utk draft rancangan perda dan rancangan membahas memprakarsai rapat perda rancangan koordinasi eksekutif perda rapat koordinasi pem draft bahasan draft rancangan rancangan masukan utk perda dilingkungan perda dan perbaikan draft eksekutif referensi lain berdasarkan hasil rapat koordinasi, kabar hukum masukan arahan memberikan arahan perbaikan perbaikan draft penyempurna an draft kpd draft rancangan kasual produk hukum rancangan perda daerah perda dan referensi lain kasual produk hukum daerah melakukan masukan draft penyempurnaan draft perbaikan rancangan rancangan perda berdasar draft perda siap kan hasil rapat koordinasi rancangan maa utk diajukan (finalisasi) dan disiapkan perda dan pengantar dan surat bupati arahan kpd dprd untuk diteruskan kpd dprd pimpinan la3 taj |a2 a58 ox. kepala bagian hukum draft menandatangani nota rancangan net surat pengantar dan memakai perda siap pengantar surat gubernur pengantar diajukan kpd rancangan perda kpd dprd bersama dprd sama asisten dan sekda bupati menandatangani draft surat pengantar surat pengantar rancangan rancangan rancangan perda perda kpd dprd telah perda dan net siap dikirim dipakai oleh kabar hukum, surat asisten dan sekda pengantar kod dprd rancangan perda surat peng penyempurnaan disampaikan kpd dprd utk antar dan draft rancangan dijadwalkan dan dibahas draft bahasan pemda dprd rancang an dan dprd perda perbaikan rancangan perda hasil draft perda siap hasil pembahasan bersama bahasan ditetapkan oleh dgn dprd pemda dan bupati dprd penyampaian raperdattg perda ttg pajak daerah, retribusi pajak daerah dan tata ruang kpd daerah, surat pengantar mendagri utk evaluasi retribusi evaluasi perda daerah dan tata ruang evaluasi raperdattg pajak surat hasil evaluasi daerah, retribusi daerah dan pengantar perda tata ruang oleh mendagri dan perda tertentu tertentu penyampaian naskah dna kai rancangan perda rancangan perda oleh perda siap pendiri oleh pimpinan dprd kpd bupati ditetapkan pemda dan siap utk penetapan, melalui utk ditetapkan bagian hukum gubernur finalisasi naskah peraturan poo rancangan araperda siap daerah dan meneruskan hasil perda dari ditandatangani tae penandatanganan peraturan daerah oleh bupati rancangan peraturan peraturan daerah daerah pengundangan perda oleh peraturan pengundangan bupati daerah perda pada lembaran daerah pemberian nomor peraturan daerah dan nomor lembaran daerah bab ketentuan umum: asisten terkait adalah asisten sekretaris daerah kabupaten ogan komering ulu timur yang secara substansial terkait dengan materi peraturan daerah yang dibentuk, bagian hukum, ham dan portal adalah bagian hukum, ham dan portal sekretariat daerah kabupaten ogan komering ulu timur: kepala bagian hukum, ham dan portal adalah kepala bagian hukum, ham dan portal sekretariat daerah kabupaten ogan komering ulu timur: kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan adalah kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan pada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten ogan komering ulu timur, organisasi perangkat daerah yang selanjutnya opd adalah organisasi perangkat daerah kabupaten ogan komering ulu timur yang terdiri sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dan rumah sakit daerah: peraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timur. bagian kesatu harmonisasi rancangan peraturan daerah bagian hukum, ham dan portal melakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah sesuai peraturan perundang undangan. opd penyusun rancangan peraturan daerah mengajukan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah kepada kepala bagian hukum disertai dengan rancangan peraturan daerah dan bahan lainnya yang diperlukan, permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah diterima oleh kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan dan dicatat dalam buku agenda surat masuk, setiap permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah disampaikan kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan kepada kepala bagian hukum, ham dan portal. kepala bagian hukum, ham dan portal mengkaji dan mempelajari substansi rancangan peraturan daerah: berdasarkan hasil pengkajian kepala bagian hukum, ham dan portal, rancangan peraturan perundang undangan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan maka permohonan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut tolak dan berkas rancangan peraturan daerah dikembalikan kepada opd pemohon: berdasarkan hasil pengkajian kepala bagian hukum, ham dan portal, peraturan perundang undangan yang mendasari pembentukan peraturan daerah dan atau yang menjadi pedoman teknisnya tidak lengkap, maka permohonan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut ditunda hingga peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pembentukan serta pedoman teknisnya terbit: berdasarkan pengkajian kepala bagian hukum, ham dan portal, rancangan peraturan perundang undangan daerah dapat diproses lebih lanjut maka kepala bagian hukum memberikan arahan melalui disposisi kepada kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan untuk menindaklanjuti permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah. kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan mempelajari substansi permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan melakukan harmonisasi rancangan peraturan sesuai peraturan perundang undangan, kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan melaporkan hasil pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan menyerahkan draf hasil penyempurnaan kepada kepala bagian hukum, ham dan portal. kepala bagian hukum, ham dan portal memeriksa dan mempelajari draf rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan, draf yang telah disetujui kepala bagian hukum, ham dan portal diserahkan kembali kepada kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan untuk diproses lebih lanjut. bagian kedua pembahasan rancangan peraturan daerah terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan harmonisasi, dilakukan pembahasan tingkat eksekutif: rapat pembahasan tingkat eksekutif sebagaimana dimaksud pada diprakarsai oleh kepala bagian hukum, ham dan portal. rapat pembahasan tiket eksekutif diikuti oleh bagian hukum, ham dan portal, opd unit kerja yang terkait dengan substansi draf rancangan peraturan daerah dan asisten yang membidangi, rapat koordinasi diselenggarakan untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan draf rancangan peraturan daerah. berdasarkan hasil rapat pembahasan tingkat eksekutif,dan kelembagaan, ham dan portal menyampaikan draf rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan kepada bupati melalui sekretaris daerah: penyampaian draf rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada disertai dengan nota pengantar dan surat bupati kepada dprd tentang penyampaian rancangan peraturan daerah, kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan menyiapkan konsep nota pengantar dan surat bupati kepada dprd sebagaimana dimaksud pada nota pengantar dan surat bupati kepada dprd, asisten tata pemerintahanbupati untuk ditandatangani. bagian hukum, ham dan portal menyampaikan draf rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan disertai dengan surat pengantar yang telah ditandatangani bupati. bagian keempat penyampaian rancangan peraturan daerah dprd berdasarkan surat bupati, dprd menjadwalkan membahas rancangan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. dengan surat bupati rancangan peraturan adalah disampaikan kepada dprd untuk dijadwalkan dan dibahas dprd. tim bagian hukum, ham dan portal sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kepala bagian hukum hukum, kepala bagian sub penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan, pejabat fungsional perancang perundang undangan pada bagian hukum, ham dan portal dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala bagian hukum, ham dan portal. hasil pembahasan rancangan peraturan daerah dprd menjadi bahan penyempurnaan lebih lanjut terhadap draf rancangan peraturan daerah yang disampaikan pihak eksekutif.untuk melakukan penyempurnaan terhadap draf rancangan peraturan daerah sesuai dengan hasil pembahasan dprd. draf rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan sebagai dimaksud pada disampaikan kembali dprd untuk diberikan persetujuan bersama. bagian kelima penyampaian rancangan peraturan daerah kepada gubernur paragraf penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang daerah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang daerah yang telah diberikan persetujuan bersama oleh dprd sebelum ditetapkan, disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan kementerian terkait kementerian keuangan dan kementerian yang menangani tata ruang). kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah mempersiapkan nota pengantar dan surat sekretaris daerah atas nama bupati kepada gubernur tentang permohonan evaluasi. nota pengantar dan surat sekretaris daeraholeh sekretaris daerah. dalam hal evaluasi berupa persetujuan maksaran untuk melakukan revisi, maka bagian hukum, ham dan portal melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi yang disampaikan gubernur dan selanjutnypenolakan, rancangan peraturan daerah dikembalikan kepada bupati dengan tembusan kepada dprd dan tidak dapat diproses untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah diubah dikembalikan kepada gubernur. paragraf penyampaian rancangan peraturan daerah luar pajak daerah dan retribusi daerah rancangan peraturan daerah luar pajak dan retribusi yang telah diberikan persetujuan bersama oleh dprd ditetapkan menjadi peraturan daerah. peraturan daerah sebagaimana disampaikan kembali kepada gubernur untuk mendapat nomor registrasi. bagian keenam penetapan dan pengundangan terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dprd dan rancangan peraturan daerah yang telah dievaluasi oleh gubernur, kepala bagian hukum, ham dan portal mengajukan permohonan kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah. permohonan sebagaimana dimaksud pada disertai nota pengantar kepada bupati melalui sekretaris daerah dan para oleh kepala bagian hukum, ham dan portal dan asisten tata pemerintahan serta sekretaris daerah untuk ditandatangani oleh bupati. peraturan daerah yang telah ditetapkan diberi nomor peraturan daerah. penomoran dilakukan oleh kepala sub bagian penyusunan produk hukum daerah dan kelembagaan. penomoran peraturan daerah menggunakan nomor bulat. peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh bupati, selanjutnya dimohonkan pengundangannya kepada sekretaris daerah. permohonan pengundangan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh kepala bagian hukum, ham dan portal dan disertai nota pengantar yang dipakaisekretaris daerah. |
berita daerah salinan kabupaten majalengka ira nala nomor tahundengan rakhmat tuhan yang maha esa bupati majalengka, menimbang bahwa dengan ditetapkan,abyang merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukrektur . direktur adalah direktur rsud majalengka dan direktur rsud lideres. staf direktur adalah pejabat struktural yang ada lingkungan rsud majalengka dan rsud liderestenaga keseh rsud maupun dari apotek jejaring laijasa saranmedis dan tenaga kesehatan sebagaimana angka dan angka serta tenaga non kesehatan yang meliputi tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya. bab ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan pada blue rsud kabupaten majalengka yang bersumber dari pelayanan pasien umum dan pasien bpjs kesehatan. sumber pendapatan dari pasien umum sebagaimana yang ditetapkan oleh, yang meliputi jasa pelayanan, jasa sarana, obat dan bhp, makan dan minum pasien. sumber . sumber pendapatan dari pasien bpjs kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada bpjs kesehatan. bab iii besaran dan pembagian jasa pelayananjasa pelayanan yang bersumber dari layanan pasien umumlayanan pasien bpjs kesehatan adalah sebesar (tiga puluh lima keseratus) dari penerimaan klaim bpjs kesehatan setiap bulansebesar (lima puluh keseratus), direktur sebesar (enam puluh keseratus), staf direktur sebesar (delapan keseratus): tenaga kesehatan diluar tenaga medis dan tenaga non kesehatan sebesar (tiga puluh enam keseratus). proporsi. proporsi jasa pelayanan yang diberikan untuk tenaga medis, staf direktur, tenaga kesehatan diluar tenaga medis dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut oleh direktur. jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam huruf pertama kali dibayarkan untuk penerimaan jasa pelayanan pada bulan maret tahun pembayaran untuk penerimaan jasa pelayanan bulan april tahun dan bulan selanjutnya, dibayarkan paling lambat minggu ketiga bulan berikutnya. bab: bagian hukum pda karena ten m majalengka agung gun #.d., s.h., kaso327 |
berita daerah salinan kabupaten majalengka ora. nani nomor tahunguna melaksanakan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten majalengka tahun perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah rkd)serta sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahlembaran daerah tahun nomor seri e),6, aslinya kepri bagian hukum sekda kabupaten majalengka setda ktt a7, 7ken gun m.d., s.h., nip. |
bupati ogan komering ulu selatan peraturan "ati ogan komering ulu selatan nomor tahun tentang penyertaan modal daerah dalam modal saham perusahaan daerah minum tirta saka selubungon meningkatkan persentase saham pemerintah kabupaten ogan komering ulu selatan pada perusahaan daerah minum dam) tita saka sabung, maka peru diakukan penyertaan modal. pemerintah kabupaten ogan komering ulu selatan kedalam modal saham perusahaan daerah minum poem) saka selubung melalu ana anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. apbnpburu data, peru tetapkan dengan peraturan bupati ogan komering selatanahun tentang pedoman pengadaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah engan peraturan mentri dalam negeri nomor tahu lembaran daerah kabupaten ogan komering utu selatan tahun nomor senak ketigaproperusahaan daerah air minum (dam) tirta saka 'selubung kabupaten ogan komering ulu selatan tahun anggaran bas ketentuan umum pasat dalam peraturan bupati yang dimaksud dengan kabupaten adalah kabupaten ogan komeringleh pemerintah daerah dan dprd menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasiselatan: wakil bupati adalah wakil bupati ogan komeringperusahaan daerah air minum dam) yang selanjutnya disebut perusahaan daerah air minum dam) tita saka selubung adalah perusahaan daerah minum dam) kabupaten ogan komering ulu selatan: badan pengelola adalah badan pengelola yang dibentuk oleh bupati untuk merencanakan dan melakukan. pengawasan terhadap perkembangan usaha usaha penyertaan modal daerah. bab penyertaan modal daerahperusahaan daerah air minum dam) tita saka selubung, yang dirikan berdasarka, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada berdasarkan perubahan apbd tahun anggaran wiki penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. lima ratus juta rupiah). penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada atas, dipergunakan untuk menunjang ekspansi usaha perseroan terutama untuk meningkatkan portofolio penyaluran dana (pembiayaan) dan mengoptimalkan sumber dana pemerintah kabupaten ogan komering selatan. pengelasan gara seniman sepenuama pada perusahaan darah dam) tita saka seung sewa prosedur dan kertas yang berat, devient asalkan sap thun sea engan ketentuan yng etsu. saat pelaksanaan penyertaan modal daerah pasta (ivpetksangan penyertaan nocat daerah dalam saham perusahaan daerah minum dam) tia saka sabung lakukan oleh bagan keuangan stearat daerah kabupaten ogan komering ulu setan (@pengawasan dan pentanahan terhadap plktanaan penyertaan megah goran segawmana maksud pada lakukan oleh &akan pendeta mana ketentuan penutup pasat5 hati yang belum diatur dalam peraturan bupati sepanjang mengena tes pelaksanaanya tetapkan lan ole bupati pasat6 peraturan rupa mua berlaku pada tanggal undangan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan temuan bupati organ penempatannya glen beta murah jap? ,.yaupatn ogan #among stan peta kie ditetapkan muaranya pada tanggal agustus bupati ogan komering ulu selatan tia: becmnuetar tadi serat diundangkan muaranya pada tanggal agustus pit sekretaris daerah kabupaten sakato taman berita daerah kabupaten ogan komering selatan tahun nomor. |
salinan berita daerah kabupaten majalengka mi,dan dana alokasi khusus tambahan usulan daerah yang disetujui oleh dpradanya pemanfaatan kembali lpa bantuan keuangan provinsi,dan ditampung dalamkeuangan republik indonesia nomor:untuk rumah sakit umum daerah lideres, rumah sakit umum daerah majalengka, dinas pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi, dinas koperasi, dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, adanya dak tambahan usulan daerah yang disetujui oleh dpr untuk dinas bina marga dan cipta karya, adanya pemanfaatan kembali sisa lebih perhitungan anggaran bantuan keuangan provinsi jawa barat tahun anggaran untuk dinas pendidikan, perubahan nomenklatur bantuan keuangan provinsi pada dinas perhubungan komunikasi dan informatika, pergeseran rekening belanja pada dinas bina marga dan cipta karya, pergeseran rekening pada kegiatan pemilihan kepala desa untuk kecamatan kadipaten, kecamatan jatiwangi, kecamatan dawuan, kecamatan jatitujuh, kecamatan sigung, kecamatan leuwimunding, kecamatan rajagaluh, kecamatan maja, kecamatan talaga, kecamatan kijing, kecamatan bantarujeg, kecamatan sumberdaya, kecamatan lemahsugih, kecamatan gapura, kecamatan kertajati, kecamatan penyingkiran, kecamatan alasan, kecamatan sindangwangi, kecamatan banjaran, kecamatan cingambul, kecamatan kasokandel, kecamatan sindang, kecamatan malaysia serta penambahan kegiatan pemilihan kepala desa untuk kecamatan sukaraja dan kecamatan cikalong serta terdapat perubahan pendapatan dan pembiayaan padabagian hukum dnrupaten majalengka guna m.d., s.h., ni2:.: en |
can lan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pemberian istirahat dalam negeri presiden republik indonesia, menimbang perlu memperbaharui dan menetapkan kembali peraturan peraturan yang mengenai pemberian istirahat dalam negeri, mengingat peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun staatsblad nomor seperti kemudian diubah dan ditambah dan staatsblad nomor mendengar dewan menteri dalam rapatnya yang ke pada tanggal pebruari memutuskan: mencabut peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun1948, staatsblad nomor seperti diubah dan ditambahkemudian, staatsblad nomor ii. dengan membatalkan segala peraturan lain yang bertentangan dengan ini, menetapkan peraturan pemerintah tentang pemberian istirahat dalam negeri. kepada seorang pegawai negeri yang telah bekerja sekurang kurangnya selama bulan terus menerus dalam jabatan negeri, dapat diberikan istirahat dalam negeri: karena sakit karena alasan penting, sebagai liburan. peraturan ini tidak berlaku bagi pegawai yang ditempatkan pada perwakilan perwakilan republik indonesia luar negeri. istirahat sakit istirahat karena sakit lebih dari hari, selanjutnya disebut istirahat sakit, harus diminta secara tertulis dengan melampirkan suatu surat keterangan seorang tabib, yang harus diperiksa dan disetujui oleh kementerian kesehatan, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan peraturan atau petunjuk petunjuk yang telah atau akan diberikan oleh kementerian tersebut. dalam surat keterangan itu harus dinyatakan keperluannya untuk diberikan istirahat, lamanya waktu istirahat itu dan tempat mana istirahat itu harus dijalankan. apabila dalam surat keterangan tabib dinyatakan, bahwa istirahat itu berhubung dengan penyakit yang diderita harus dijalankan pada sesuatu tempat tertentu, maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan atas tanggungan negeri menurut peraturan yang berlaku mengenai hal itu. dalam hal tersebut dalam harus ditunjuk suatu tempat, yang dapat dicapai dengan biaya sehebat hematnya. istirahat sakit diberikan oleh. presiden, kepada ketua mahkamah agung, jaksa agung, ketua dewan pengawas keuangan dan direktur kabinet presiden. menteri, mengenai pegawai pegawai termasuk dalam lingkungan kekuasaan kementeriannya. ketua dewan perwakilan rakyat, yang mengenai pegawai pegawai yang diperbantukan kepadanya. ketua mahkamah agung, yang mengenai pegawai pegawai pada mahkamah itu. ketua dewan pengawas keuangan, yang mengenai pegawai pegawai pada dewan itu. direktur kabinet presiden, yang mengenai pegawai pegawai pada kabinet itu, termasuk pula pegawai sekretariat wakil presiden, serta pegawai sipil yang dipekerjakan pada istana presiden dan wakil presiden. apabila dipandang perlu, menteri dapat menyerahkan kekuasaannya yang dimaksud dalam ini kepada kepala jawatan atau, jika mengenai pegawai kementerian dalam negeri, kepada gubernur. oleh pembesar pembesar tersebut dalam dan ini, diadakan catatan catatan dari setiap istirahat yang diberikan karena sakit. istirahat sakit dapat diberikan untuk selama lamanya tahun. selama istirahat sakit, pegawai yang bersangkutan menerima gaji penuh selama bulan yang pertama, beserta semua tunjangan tunjangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan perjalanan tetap. untuk waktu selanjutnya, pegawai yang bersangkutan menerima (dua pertiga) dari penghasilan termaksud dalam dalam hal istirahat sakit diberikan karena sesuatu kecelakaan yang terjadi selama dan karena melakukan pekerjaan jabatan, maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan gaji penuh seperti dimaksudkan dalam untuk tahun. istirahat sakit yang diberikan dalam waktu sebulan setelah berakhirnya istirahat sakit yang diberikan lebih dahulu, dianggap bersambungan dengan istirahat sakit yang diberikan lebih dahulu itu dan kedua istirahat sakit termaksud tidak dapat diberikan untuk waktu lebih lama dari tahun.atau karena sakit kusta (lepra), separuh gaji selama tahun terakhir. ketentuan dalam hanya berlaku, jika pegawai yang bersangkutan diharuskan oleh seorang tabib untuk beristirahat dan berobat, serta minta pengobatan pada sesuatu rumah sakit umum pusat pemerintah, atau sanatorium dan rumah sakit yang ditetapkan dan disahkan oleh kementerian kesehatan. kepada seorang pegawai negeri yang belum mempunyai masa kerja bulan terus menerus dalam jabatan negeri dapat diberikan istirahat sakit dengan menerima gaji penuh selama lamanya hari. setelah waktu itu pegawai yang bersangkutan diberikan istirahat luar tanggungan kas negara. istirahat karena alasan penting istirahat karena alasan penting harus diminta secara tertulis dengan menyebutkan alasan alasannya. istirahat itu diberikan secara tertulis oleh pembesar pembesar yang tersebut dalam peraturan pemerintah ini. dalam hal yang mendesak, hingga tidak dapat menunggu putusan pembesar termaksud dalam maka oleh pembesar yang tertinggi pada kantor pegawai yang bersangkutan dapat diberikan izin sementara untuk menjalankan istirahat yang diminta. pemberian izin sementara ini, yang tidak memberikan sesuatu hak atas istirahat, harus segera diberitahukan kepada pembesar yang berhak memberikan istirahat itu. ketentuan ketentuan mengenai istirahat sakit tersebut dalam dan berlaku pula terhadap pemberian istirahat karena alasan penting. yang dimaksudkan dengan "alasan penting" ialah: meninggalnya ibu, bapak, istri suami, anak, atau mertua, yang tinggal lain tempat, meninggalnya sesuatu anggota keluarga tersebut dan pegawai yang bersangkutan harus mengurus hak haknya berhubung dengan perusahaan atau warisan yang bersangkutan, sehingga harus seringkali meninggalkan tempat kedudukannya, lain lain hal yang ditentukan oleh menteri urusan pegawai. istirahat karena alasan penting dapat diberikan menurut keperluannya paling lama untuk bulan. waktu bulan ini dapat diperpanjang hingga sebanyak banyaknya bulan: dalam hal istirahatnya akan dijalankan lain kepulauan yang termasuk dalam daerah propinsi lain, dalam lain lain hal, yang serupa dengan hal hal tersebut dalam huruf dengan persetujuan menteri urusan pegawai. selama istirahat karena alasan penting diberikan gaji penuh beserta semua tunjangan tunjangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan perjalanan tetap. istirahat libur istirahat sebagai liburan, selanjutnya disebut istirahat libur, diminta secara tertulis atau lisan dan diberikan secara demikian pula oleh pembesar pembesar tersebut dalam yang dapat menyerahkan kekuasaan ini kepada pembesar pembesar dalam lingkungan kementerian kantornya. oleh pembesar pembesar yang memberikan istirahat itu diadakan catatan seperlunya dari setiap istirahat yang diberikan. istirahat libur dapat diberikan setiap tahun untuk selama hari kerja. apabila istirahat ini hendak dijalankan lain kepulauan, maka waktu itu dapat diperpanjang dengan waktu selama perjalanan pulang pergi akan tetapi untuk selama lamanya hari. dalam hal hal luar biasa waktu itu dapat diperpanjang dengan hari lagi. pegawai yang baru bekerja kembali setelah mendapat istirahat luar negeri, atau istirahat dalam negeri menurut dan peraturan ini, hanya dapat diberikan istirahat libur setelah mereka bekerja selama bulan. pembesar pembesar yang berhak memberikan istirahat liburbulan, juga jika istirahat itu akan jatuh dalam tahun yang berikut. dalam hal ini istirahat itu dipandang sebagai diberikan dalam dan untuk tahun waktu istirahat itu diminta. permintaan istirahat libur hanya dapat ditolak dalam hal kepergiannya pegawai yang bersangkutan, akan mengganggu sungguh sungguh kepentingan jabatan penolakan diberikan secara tertulis dan menyebut alasan alasannya. hal termaksud dalam ini tidak dipandang sebagai penolakan. apabila permintaan istirahat libur dalam sesuatu tahun ditolak, maka pegawai yang berkepentingan dalam tahun yang berikut berhak untuk menjalankan istirahat yang ditolak itu samping istirahat yang dapat diberikan kepadanya untuk tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa kedua istirahat itu tidak lebih lama dari hari kerja. dalam hal termaksud dalam waktu ini dapat diperpanjang dengan cg. hari. apabila hak atas istirahat libur ini dalam sesuatu tahun tidak dipergunakan, maka hak itu tidak dapat dipergunakan lagi dalam tahun yang berikut samping hak yang timbul untuk tahun itu. pembesar yang berhak memberikan istirahat libur dapat menyimpang dari ketentuan dalam apabila ada alasannya. istirahat libur tidak dapat dipecah pecah hingga waktu yang kurang dari hari kerja, kecuali apabila berdasar kepentingan jabatan, atau berdasar kepentingan pegawai yang bersangkutan. waktu mulainya istirahat libur ditetapkan sedapat dapatnya sesuai dengan kehendak pegawai yang bersangkutan, akan tetapi dalam hal ini harus diperhatikan pula kepentingan jabatan dan kepentingan pegawai pegawai lainnya. yang tidak berhak atas istirahat libur berdasar peraturan ini ialah: a.guru guru dan maha guru pada sekolah sekolah, yang mendapat liburan menurut liburan yang berlaku untuk sekolah sekolah. b.lain lain pegawai, yang akan ditunjuk menurut keperluan oleh tiap tiap menteri. istirahat besar pegawai warga negara dan pegawai bangsa asing yang tidak berhak atas sesuatu istirahat luar negeri, yang telah bekerja terus menerus selama tahun, dalam tahun berikutnya berhak atas istirahat dalam negeri sebagai liburan selama bulan. istirahat ini selanjutnya disebut istirahat besar. dalam hal istirahat ini diberikan, maka hak atas istirahat libur seperti dimaksudkan dalam hapus. bilamana istirahat besar karena kepentingan jabatan tidak dapat diberikan pada waktunya, maka pembesar yang berhak memberi istirahat itutahun. ketentuan ketentuan umum pemberian istirahat sakit, istirahat karena alasan penting dan istirahat besar serta memperpanjang istirahat istirahat itu, dilakukan,dengan suatu surat keputusan dalam mana dimuat semua keterangan tentang alasan, sifat dan lamanya istirahat dalam negeri termaksud serta ketentuan tentang gaji yang dapat diterima oleh pegawai yang bersangkutan selama istirahat istirahat itu. tanggal pegawai mulai menjabat lagi pekerjaannya setelah menjalankan istirahat dalam negeri termaksud ini, oleh pembesar yang bersangkutan dicatat dalam suatu surat keputusan. salinan dari surat keputusan termaksud dan ini diberikan kepada semua instansi yang perlu mengetahui jumlah penghasilan selama istirahat yang diberikan menurut peraturan ini. istirahat karena alasan penting, yang dimaksudkan dalam dalam jangka waktu selama tahun tidak dibolehkan lebih dari kali. peraturan peralihan dalam menentukan hak istirahat besar, maka tiap tiap masa kerja tahun dinilai menjadi tahun. sehingga masa kerja selama:urusan pegawai, ttd sorosnomor tahun penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian istirahat dalam negeri pada waktu ini berlaku peraturan termuat dalam staatsblad seperti diubah dan ditambah kemudian, mengenai pemberian istirahat dalam negeri, yang diperlakukan pula untuk. bekas pegawai republik indonesia dahulu dengan peraturan pemerintah republik indonesia (dahulu) nomor tahun disamping itu bagi pegawai pegawai bekas pemerintah republik indonesia dahulu berlaku petunjuk khusus mengenai istirahat pegawai negeri yang sakit paru paru (t.b.c.) yang belum berlaku secara resmi, baik bagi bekas pegawai pemerintah republik indonesia sendiri, maupun untuk pegawai bekas pemerintah federal dahulu. ditambah pula, bahwa bagi bekas pegawai pemerintah republik indonesia dahulu belum berlaku (secara resmi) peraturan istirahat sebagai hiburan berhubung dengan hal itu dan beberapa hal lain, kini dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali, serta menyesuaikan dengan keadaan sekarang, semua peraturan peraturan mengenai istirahat itu. peraturan pemerintah baru ini mempunyai dasar dasar yang pada umumnya sama dengan peraturan peraturan dahulu itu. hanya susunannya diubah dan beberapa ketentuan disesuaikan dengan keadaan sekarang. yang dipandang tidak ada gunanya dihapuskan dan ditambah dengan ketentuan ketentuan baru yang dipandang perlu. penjelasan peraturan pemerintah ini berlaku bagi pegawai tetap dan pegawai sementara, termasuk pegawai bulanan. pekerja harian tidak termasuk pegawai dalam peraturan ini. untuk dapat diberikan hak atas istirahat menurut peraturan ini, pegawai itu harus mempunyai masa kerja terus menerus dalam jabatan negeri selama bulan. biaya perjalanan sesuatu tempat yang ditunjuk oleh tabib, hanya diberikan jika menurut surat keterangan tabib, dijalankan nya istirahat itu pada tempat yang ditunjuk, adalah perlu untuk semuanya sakit. pembesar pembesar yang berhak memberikan istirahat adalah sedikit berlainan dengan pembesar pembesar yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai. demikian itu ialah untuk melancarkan penyelesaiannya. hak untuk memberikan istirahat sakit dan istirahat karena alasan penting sebaiknya jangan diserahkan lebih lanjut kepada pegawai pegawai lebih rendah daripada kepala jawatan atau gubernur. maksud ialah bahwa dipandang adil, apabila tunjangan jabatan dan tunjangan perjalanan tetapi diberikan kepada pegawai yang mewakili dan melakukan pekerjaan sakit. ketentuan ini diadakan berdasar penyelidikan dan anjuran kementerian kesehatan dan seorangpun telah dijalankan. yang dimaksudkan dengan gaji penuh dalam ini, adalah sama dengan gaji penuh dalam yaitu gaji pokok beserta semua tunjangan tunjangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan perjalanan tetap. ketentuan dalam ini dipandang selayaknya untuk hal yang dimaksudkan dalam itu. untuk seorang pegawai, yang baru bekerja beberapa hari, kemudian jatuh sakit, dirasakan tidak ada alasannya untuk diberikan gaji terus menerus selama waktu tersebut dalam tidak memerlukan penjelasan. dalam ini diberikan beberapa contoh tentang apa yang dimaksudkan dengan "alasan penting", menteri urusan pegawai dapat menentukan lain lain hal sebagai alasan semacam itu. yang dimaksudkan dengan "lain lain hal", dalam huruf ialah, misalnya jika istirahat itu akan dijalankan satu kepulauan termasuk dalam propinsi yang sama, tapi perhitungannya agak sukar. umpamanya seorang pegawai makassar akan menjalankan istirahatnya pulau talaud, jadi meskipun dalam satu propinsi, tapi perjalanannya mengambil waktu yang lama. tidak memerlukan penjelasan. tidak memerlukan penjelasan. jangka waktu "setiap tahun" tersebut dalam harus dihitung dari tanggal januari hingga tanggal januari tahun yang berikut (kalender year). berhubung dengan ini, maka ketentuan dalam berarti, bahwa seorang pegawai yang baru diangkat, atau baru bekerja kembali dan sebagainya pada agustus, selama tahun yang jalan tidak berhak atas istirahat libur. dan ketentuan ketentuan dalam ini adalah untuk menjadi, supaya pegawai pegawai dapat mempergunakan haknya atas istirahat libur dengan tidak merugikan kepentingan jabatan. dan tidak memerlukan penjelasan. ketentuan ketentuan dalam ini diadakan atas anjuran kementerian kesehatan berdasar atas pendapat yang telah diakui kebenarannya dalam ilmu kedokteran, bahwa istirahat seperti yang dimaksudkan sini (yang agak lama) perlu diberikan guna kesuburan jasmani dan lebih lagi kesuburan rohani. maksudnya terutama ialah supaya pegawai pegawai melulu sebagai liburan dan dengan leluasa tidak karena ada sesuatu "alasan penting" dapat beristirahat dalam kampung halamannya sendiri bersama keluarganya. pertimbangan lain untuk mengadakan ketentuan ketentuan seperti ini, ialah supaya kesegaran untuk dipindahkan daerah yang jauh dari daerah sendiri, akan mengurangi, karena ada kepastian bahwa sesudah tempo tahun dapat pulang daerah sendiri. hal ini diharap dapat menentramkan pikiran pegawai yang bersangkutan. tidak memerlukan penjelasan. ketentuan pembatasan ini perlu ditetapkan untuk menghindarkan kejadian, bahwa seorang pegawai dengan tiada terbatas mempergunakan kemungkinan untuk minta istirahat karena alasan penting. karena pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah banyak pegawai negeri yang berhak atas istirahat besar, maka apabila mereka semua ingin segera mempergunakan haknya itu, pekerjaan jabatan mungkin akan sangat terganggu. berhubung dengan itu, maka sebagai peraturan peralihan diadakan ketentuan seperti dalam ini, yang berarti bahwa pertama sekali harus diberikan kesempatan penuh untuk beristirahat kepada pegawai yang sudah mempunyai masa kerja lebih dari tahun. selanjutnya, atau jika pada waktu itu tidak ada pegawai yang sudah mempunyai masa kerja tersebut, maka pegawai pegawai yang sudah mempunyai masa kerja tahun sampai tahun dapat diberikan kesempatan dan seterusnya menurut daftar dalam ini. termasuk lembaran negara republik indonesia nomor tahun diketahui: menteri kehakiman, ttd leyman wiriadinata. catatan ralat dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang dimuat dalam lembaran negara nomor tahun halaman sebagaimana termaktub pada sub baris kedua dari atas, kata "harus" seharusnya dibaca "hapus". diketahui: sekretaris kementerian kehakiman, mr. abimanjeoresiden republik indonesia, menimbang: bahwa berhubung dengan terbentuknya negara kesatuan republik indonesia peraturan peraturan tentang pemberian tunjangan ikatan dinas kepada mahasiswa mahasiswa yang sampai kini berlaku bekas negara negara dan daerah daerah bagian republik indonesia serikat perlu ditinjau dan disusun kembali untuk disesuaikan dengan keadaan baru, sehingga bagi seluruh indonesia hanya berlaku satu peraturan tentang pemberian tunjangan ikatan dinas kepada mahasiswa mahasiswa pada perguruan tinggi dan pelajar pelajar pada lembaga lembaga pendidikan yang tergabung pada sesuatu universitas sekolah tinggi dalam dan luar negeri, dan pelajar p, bahwa perlu diatur jenis mata pelajaran yang akan dituntut dengan memberikan bea siswa: cc. bahwa agar ada perlakuan yang sama terhadap semua mahasiswa pelajar ikatan dinas calon pegawai negeri sipil, maka peraturan ini harus berlaku juga bagi mahasiswa pelajar ikatan dinas calon pegawai negeri sipil dalam lingkungan kementerian pertahanan: mengingat: putusan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan republik indonesia dahulu tangga! surakarta desember tentang tunjangan ikatan dinas bagi mahasiswa dengan semua perubahannya: putusan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan republik indonesia serikat tanggal jakarta agustus kab dan tanggal agustus kab tentang tunjangan ikatan dinas bagi mahasiswa yang luar dan dalam negeri, putusan menteri pertahanan tanggal juli mf tentang tunjangan ikatan dinas bagi mahasiswa pelajar calon pegawai sipil dalam lingkungan kementerian pertahanan:rapatnya yang pada tanggal pebruari memutuskan: membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan peraturan ini. ii. menetapkan peraturan sebagai berikut: peratura. bab peraturan umum pada universitas universitas, sekolah sekolah tinggi atau lembaga lembaga pendidikan yang tergabung pada sesuatu universitas atau sekolah tinggi dalam dan diluar negeri, dan pada sekolah sekolah kejuruan menengah atau sekolah sekolah kejuruan yang lebih tinggi luar negeri, mahasiswa mahasiswa pelajar pelajar dapat belajar atas biaya nagara dengan mendapat tunjangan ikatan dinas, dengan ketentuan, bahwa mereka yang akan belajar pada perguruan tinggi, lembaga lembaga pendidikan atau sekolah sekolah termaksud yang terdapat juga indonesia, pada umumnya tidak diperkenankan belajar luar negeri dalam hubungan ikatan dinas. banyak mahasiswa belajar yang atas biaya negara dapat menuntut pelajaran tersebut dalam ditetapkan tiap tiap tahun oleh menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan (selanjutnya disebut menteri) atas usul usul kementerian kementerian yang berkepentingan. mereka yang hendak menuntut pelajaran pada salah satu perguruan tersebut pada ini dengan biaya negara, ditunjuk oleh menteri dengan surat ketetapan atas usul menteri yang bersangkutan, yang memuat nama nama calon serta semua bahan bahan yang diperlukan guna menunjuk calon itu sebagai mahasiswa pelajar ikatan dinas. untuk melaksanakan undang undang dasar sementara republik indonesia, bahwa "memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas", berkenaan dengan belajar luar negeri sebagai ditentukan data ini, akan ditetapkan peraturan tersendiri. bab syarat syarat mahasiswa mahasiswa pelajar pelajar termaksud dalam ditunjuk oleh menteri sesudah mereka dihadapan seorang notaris atau seorang pegawai yang ditunjuk oleh menteri, menandatangani suatu surat perjanjian ikatan dinas yang bunyinya ditetapkan oleh menteri: mereka menyerahkan surat keterangan dari seorang dokter negeri tentang hasil pemeriksaan yang menyatakan, bahwa kesehatan badannya mengijinkan mereka menuntut pelajaran pada universitas sekolah yang dikehendaki. pada surat keterangan ini harus terlampir surat keterangan dari seorang dokter ahli sinar yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan tidak menderita penyakit paru paru. bagi mahasiswa pelajar yang belum sampai umur pada saat hendak membuat perjanjian termaksud pada huruf ini, surat perjanjian dibuat oleh yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua atau jika tidak ada orang tua, oleh walinya. mahasiswa pelajar tersebut pada tidak akan ditunjuk sebagai dimaksud dalam jika pada permulaan tahun pelajaran pertama pada sekolah yang akan dimasukinya itu tia akan berumur genap tahun atau lebih. dalam hal hal yang luar biasa menteri dapat menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ini. bab lii tunjangan tunjangan ikatan dinas diberikan kepada mereka: yang belajar indonesia sejak tanggal satu bulan berikutnya bulan diterimanya surat permohonan ikatan dinas, yang belajar luar negeri terhitung dari hari mulai perangkatnya dari indonesia, dan kepada mereka yang ketika menteri menyetujui perjanjian ikatan dinasnya telah berada luar negeri, tunjangan ikatan dinas itu diberikan sejak tanggal yang ditentukan dalam surat putusan menteri. tunjangan ikatan dinas diberikan selama mahasiswa pelajar menuntut pelajaran yang ditentukan sampai pada akhir bulan menamatkan pelajarannya. jumlah tunjangan ikatan dinas ditetapkan oleh menteri dengan persetujuan menteri keuangan dalam peraturan pelaksanaan. tunjangan tunjangan yang tidak diatur menurut ini ditetapkan oleh menteri dengan persetujuan menteri keuangan. dalam keadaan lur biasa menteri dapat menyimpang dari ketentuan ketentuan dalam ini dengan persetujuan menteri keuangan. segala sesuatu yang ditentukan dalam berlaku seluruhnya bagi mahasiswa pelajar yang sudah kawin dengan tidak diberikan kepadanya tunjangan yang melebihi tunjangan yang ditetapkan dalam tersebut bagi mahasiswa pelajar yang tidak kawin. bab kewajiban mahasiswa pelajar yang belajar dalam hubungan ikatan dinas indonesia harus bekerja pada negeri segera sesudah pelajarannya selesai, ditempat atau tempat tempat yang ditunjuk oleh instansi yang berwajib, selama waktu yang sama dengan waktu menuntut pelajarannya dalam hubungan 'ikan dinas ditambah dengan tahun. mahasiswa pelajar yang belajar dalam hubungan ikatan dinas luar negeri harus segera sesudah pelajarannya selesai kembali indonesia dan melaporkan diri pada kementerian yang bersangkutan dan pada kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, dengan ketentuan, bahwa selama luar negeri menunggu kesempatan untuk kembali menerima gaji sementara sebesar tunjangan ikatan dinas, bekerja pada negeri tempat atau tempat tempat yang ditunjuk oleh instansi yang berwajib selama waktu sebagai ditetapkan pada ini. mahasiswa pelajar termaksud dalam ini jika:cc.dalam menentukan banyak tahun harus kerja sebagai dimaksud dalam dan yang harus dijalankan sebagai pegawai negeri, tiap masa kurang dari satu tahun pelajaran selama mereka belajar atas biaya negeri, sebagai dasar perhitungan dibulatkan atas menjadi satu tahun. menteri menetapkan sesuai dengan kebutuhan negara akan tenaga tenaga ahli jenis dan lama pelajaran yang dituntut, jika perlu, sesudah berunding dengan fakultas yang bersangkutan dan terhadap mereka yang belajar luar negeri, jika perlu, juga sesudah berunding dengan perwakilan republik indonesia yang bersangkutan. dengan izin perwakilan republik indonesia yang bersangkutan mereka yang menuntut pelajaran luar negeri dapat mengubah luas pelajarannya dengan tidak mengubah sifat atau jenisnya. perubahan tentang jenis atau sifat pelajaran yang dituntut luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri atas pertimbangan perwakilan republik indonesia yang bersangkutan. mahasiswa pelajar ikatan dinas tidak diperkenankan bekerja, terutama sebagai mata pencaharian nafkah, kecuali dengan izin ketua fakultas yang bersangkutan jika belajar indonesia dan dengan izin perwakilan republik indonesia yang bersangkutan, jika belajar luar negeri. lama waktu yang dapat diizinkan untuk bekerja ialah sebanyak banyaknya (enam) jam dalam seminggu. pelanggaran larangan yang dimaksud dalam ini dapat merupakan sebab bagi menteri untuk membatalkan perjanjian ikatan dinas. jika mahasiswa pelajar tersebut dalam menurut pertimbangan fakultas atau kepala sekolah yang bersangkutan tidak mempunyai kemajuan dalam pelajarannya karena kesehatannya atau karena tidak mempunyai pembawaan yang sesuai dengan ilmu yang ditutupnya atau oleh karena sesuatu sebab lain luar kemampuannya dan atau kesalahannya harus dianggap tidak cakap untuk melanjutkan pelajarannya, maka menteri sesudah berunding dengan kementerian yang berkepentingan dapat memutuskan untuk membatalkan perjanjian ikatan dinas itu dengan menyebutkan sebab sebabnya. pembatalan perjanjian ikatan dinas oleh menteri sebagai dimaksud dalam atau karena yang bersangkutan kemudian sebagai pegawai negeri diberhentikan dari jabatan negeri oleh karena tidak cakap atau karena sebab sebab lain luar kesalahannya, dianggap, sebagai sebab sebab matamata terdapat dalam dinas. pembatalan perjanjian ikatan dinas termaksud dalam mengenai mahasiswa pelajar yang belajar indonesia dilakukan atas pertimbangan fakultas yang bersangkutan dan mengenai yang belajar luar negeri atas pertimbangan perwakilan republik indonesia yang bersangkutan. mahasiswa pelajar yang oleh menteri dibatalkan ikatan dinasnya berdasarkan disebabkan hal hal luar kemampuannya dan atau kesalahannya dibebaskan dari kewajiban mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negeri baginya sebagai mahasiswa pelajar ikatan dinas. jika pembatalan perjanjian ikatan dinas itu dilakukan berdasarkan oleh karena tidak cakap, maka yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam dapat pulang atas biaya negeri tempat asalnya, asalkan perangkatnya pulang itu tidak lihat dari (tiga) bulan sesudah tanggal pembatalan ikatan dinas itu. tunjangan pokok ikatan dinas terus dibayarkan kepada yang bersangkutan sebagai sokongan untuk keperluan hidup sehari hari sampai bulan berikutnya bulan pembatalan perjanjian. mahasiswa pelajar ikatan dinas yang belajar indonesia atau orang tuanya walinya, sebagai dimaksud dalambaginya oleh negeri yang bertalian dengan ikatan dinas itu:n dinas sebagai dimaksud dalam menteri membatalkan perjanjianikatantersebut dalam cc.: sesudah bekerja paling sedikit (tiga) tahun meninggalkan pekerjaannya, dan oleh sebab kemalasan atau karena mengabaikan kewajiban atau karena kesalahan lain dari yang berkepentingan, baik yang terdapat luar maupun dalam dinas. mahasiswa pelajar ikatan dinas yang belajar luar negeri atau orang tuanya walinya,oleh negeri yang bertahan dengan ikatan dinas itu, baik pengeluaran yang langsung maupun yang tidak langsung, menurut nilai uang negeri tempat belajar mahasiswa pelajar tersebut luar negeri tidak jadi belajar atau memutuskan pelajarannya,tan dinas sebagai dimaksud dalam cc. menteri membatalkan perjanjian ikatan dinas tersebut dalam dan oleh sebab kemalasan atau karena mengabaikan kewajiban atau karena kemauan atau kesalahan sendiri dari yang berkepentingan, baik yang terdapat luar maupun dalam dinas. ketentuan tentang cara membayar kembali uang yang telah dikeluarkan oleh negeri untuk membiayai segala ongkos ongkos yang bersangkutpaut dengan ikatan dinas itu, sebanyak yang ditetapkan oeh menteri, menurut perhitungan sebagai ditetapkan dalam jika mahasiswa pelajar membatalkan, menyalahi atau tidak memenuhi kewajibannya dan ketentuan ketentuan lain yang bertalian dengan itu, ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan. bab biaya perjalanan mahasiswa pelajar ikatan dinas yang belajar dalam negeri mendapat biaya perjalanan dari tempat asal tempat belajar dan kembali sesudah tamat belajar, menurut peraturan beraturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil yang tidak awin. biaya perjalanan mahasiswa pelajar ikatan dinas yang belajar luar negeri dari tempat asal tempat belajar luar negeri dan kembalinya tempat asal sesudah tamat belajar, ditanggung oleh negara, dengan ketentuan, bahwa perjalanan kembali itu harus diselenggarakan menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil yang tidak kawin sesuai dengan kedudukan yang akan diberikan kepadanya. bab pemeliharaan kesehatan mahasiswa pelajar ikatan dinas dalam negeri berhak mendapat pemeliharaan kesehatan dan perawatan rumah sakit menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil yang tidak kawin. guna pemeliharaan kesehatan dan perawatan rumah sakit mahasiswa pelajar ikatan dinas luar negeri diwajibkan menjadi anggota dari suatu dana sakit tempat belajar, yang menjamin pemeliharaan kesehatan dan perawatan rumah sakit. iuran dari dana sakit termaksud pada ini yang setiap waktu harus dibayar, dipikul oleh negeri, dengan ketentuan bahwa perawatan yang luar biasa yang tidak dapat dijamin atas biaya dana tersebut, harus dipikul sendiri oleh mahasiswa pelajar yang bersangkutan. bab vii peraturan rupa rupa atas mahasiswa pelajar ikatan dinas diadakan pengawasan, yang dilakukan oleh presiden universitas dan pegawai yang ditunjuk oleh menteri terhadap mahasiswa pelajar yang menuntut pelajaran indonesia dan oleh perwakilan republik indonesia yang bersangkutan dan pegawai yang ditunjuk oleh menteri terhadap yang belajar luar negeri. tunjangan ikatan diberikan kepada mahasiswa pelajar yang belajar luar negeri dengan perantaraan perwakilan republik indonesia yang bersangkutan. jika ada alasan alasan yang istimewa, setelah mendapat pertimbangan dari fakultas dan kementerian yang bersangkutan tentang mahasiswa pelajar ikatan dinas yang belajar indonesia, atau dari perwakilan republik indonesia dan kementerian yang bersangkutan tentang mahasiswa pelajar yang belajar luar negeri, maka menteri dapat mengubah perjanjian ikatan dinas sebagai tersebut dalam dari mahasiswa pelajar yang telah tamat belajar. bab viii peraturan peralihan perjanjian perjanjian ikatan dinas yang telah dibuat menurut sesuatu peraturan resmi tetap berlaku. perjanjian perjanjian ikatan dinas yang telah dibuat tidak berdasarkan sesuatu peraturan resmi, melainkan semata mata atas persetujuan pihak pihak yang bersangkutan, harus dibaharui dan dibuat menurut peraturan ini, terhitung dari tanggal mulai berlakunya peraturan. atas permohonan yang berkepentingan perjanjian perjanjian termaksud pada ini dapat dibaharui untuk disesuaikan dengan peraturan ini, terhitung dari tanggal satu bulan berikutnya bulan diterimanya surat permohonan, sejauh jauhnya dari tanggal mulai berlakunya peraturan ini. dengan mengindahkan ketentuanketentuan tersebut dalam dan mahasiswa pelajar yang pada mulai berlakunya peraturan ini telah ada luar negeri dan diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas dalam jurusan pelajaran yang dapat dituntut indonesia, yang sedang atau akan diikutinya, lama waktu untuk bekerja pada negeri ditetapkan sebagai berikut jikajikacc. jikajika jurusan pelajaran yang diikuti tidak dapat dituntut indonesia, maka lama waktu untuk bekerja pada negeri ditentukan sebagai tercantum pada bab peraturan penutup. dalam hal hal yang luar biasa atau tidak diatur dalam peraturan ini, menteri dapat mengambil keputusan yang menjamin dari peraturan ini, jika perlu setelah minta pertimbangan tertulis lebih dahulu dari presiden universitas atau perwakilan republik indonesia luar negeri yang bersangkutan dan menteri yang berkepentingan. menteri menetapkan peraturan untuk melaksanakan peraturan pemerintah ini. peraturan ini dapat disebut peraturan ikatan dinas bagi mahasiswa", dengan ketentuan, bahwa peraturan termaksud tidak ber laku bagi mereka yang berhak atas beasiswa dalam dan luar negeri berdasarkan penghargaan seperti yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tahunpresiden republik indonesia, ditetapkan jakarta pada tanggal maret presiden republik indonesia ttd. sukarno menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan ttd. muhammad yamin diundangkan pada tanggal maret menteri kehakiman, ttd. jody gondokusumo. penjelasan peraturan pemerintahenjelasan umum maksud dari peraturan ini ialah untuk mempersatukan berjenis jenis peraturan ikatan dinas bagi mahasiswa yang sampai kini berlaku daerah republik indonesia dahulu dan bekas negara negara dan daerah daerah bagian republik indonesia serikat dan untuk menyesuaikannya dengan keadaan baru. sesudah peraturan pemerintah ini ditetapkan, maka buatakan berlaku peraturan ini saja, dan semua biaya guna tunjangan ikatan dinas bagidiberikan kepada anggaran belanja kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. belajar dalam hubungan ikatan dinas luar negeri hanya diperkenankan, jika perguruan yang akan dikunjungi atau pengajaran yang akan dituntut itu tidak terdapat indonesia, kecuali dalam hal yang dimaksud dalam meskipun demikian bagi mereka yang bermaksud belajar luar negeri atas biaya sendiri sebagai dimaksud pada anak dalam hal hal yang tertentu dan jika ada alasan alasan yang sah masih terbuka kemungkinan untuk diperkenankan mengikuti pengajaran pada suatu perguruan luar negeri yang terdapat juga indonesia. peraturan ikatan dinas ini berlaku juga bagi pelajar pelajar yang mengikuti pengajaran pada lembaga lembaga pendidikan yang tergabung pada suatu universitas atau sekolah tinggi dalam dan luar negeri dan bagi mereka yang b yang tidak terdapat indonesia, dengan perkecualian yang dimaksud dalam peraturan ini bermaksud memberi kesempatan kepada mereka yang memiliki sesuatu ijazah yang tertentu, berpembawaan baik, berbadan sehat, belum berumur genap tahun, dan bersedia untuk kelak bekerja pada negara untuk melanjutkan pelajarannya pada perguruan yang dikehendakinya atas biaya negeri. selama belajar mereka mendapat tunjangan ikatan dinas yang dapat dipandang cukup untuk menutup biaya pendidikannya dan ongkos ongkos lain untuk keperluan menghidupkannya sehari hari yang layak sebagai mahasiswa pelajar. setelah menamatkan pelajaran mereka diwajibkan segera bekerja pada negeri pada jabatan tempat yang ditunjuk oleh instansi pemerintah yang berwajib. jika mereka selama belajar atau setelah selesai pelajarannya membatalkan, menyalahi atau tidak memenuhi sepenuhnya perjanjiannya yang telah mereka nyatakan pada surat perjanjiannya, mereka harus membayar kembali dua kali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negeri baginya sebagai mahasiswa pelajar ikatan dinaspengembalian uang itu tidak hanya mengenai biaya yang semata mata mengenai pendidikannya, melainkan mengenai juga ongkos ongkos lain, seperti biaya perjalanan, pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya. mengingat bahwa negeri pada masa pembangunan ini sangat memerlukan tenaga ahli, dan agar negeri mendapat jaminan pula, bahwa sesudah menyelesaikan pelajarannya mereka benar benar akan bekerja pada negeri, maka adalah cukup alasan untuk mengadakan peraturan peraturan yang mengikat, agar mereka tidak dengan mudah akan melepaskan diri dari kewajibannya, sebagai telah mereka nyatakan dalam surat perjanjiannya. dalam hal mempergunakan tenaga pegawai ikatan dinas itu pemerintah berhak mempekerjakan mereka pada badan badan atau instansi instansi partikular sebagai pegawai negeri yang diperbantukan atau dipinjamkan. surat perjanjian ikatan dinas ituuntuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin akan timbul kemudian hari, bila mahasiswa pelajar ikatan dinas mendalam, tidak memenuhi sepenuhnya atau membatalkan perjanjiannya, sehingga pemerintah berlandaskan akte itu sebagai bukti yang sah dapat segera bertindak sesuai dengan bunyi dan maksud perjanjian itu dengan tidak perlu menunggu putusan hakim. surat perjanjian itu boleh juga dibuat hadapan seorang pegawai kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang ditunjuk oleh menteri. penjelasan demi pelajar pelajar ikatan dinas dalam negeri yang menurut peraturan ini diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi ialah mereka yang menuntut pelajaran pada suatu lembaga pendidikan yang organisatoris tergabung pada suatu universitas atau sekolah tinggi. berdasarkan pelbagai pertimbangan pelajar pelajar ikatan dinas luar negeri yang menuntut pelajaran bada sekolah kejuruan menengah dan sekolah kejuruan yang lebih tinggi, meskipun tidak tergabung pada suatu perguruan tinggi, dalam peraturan ini diperlakukan sama dengan seorang mahasiswa. yang diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas luar negeri ialah mereka yang menuntut pelajaran pada suatu perguruan yang tidak terdapat indonesia. jika ada alasan alasan yang sah kepada beberapa mahasiswa pelajar yang memenuhi syarat syarat tertentu, yang bermaksud belajar diluar negeri atas biaya sendiri, sebagai dimaksud pada anak dapat dibelikan kelonggaran mengikuti pengajaran pada perguruan luar negeri yang terdapat juga indonesia. untuk itu akan ditetapkan peraturan tersendiri. mahasiswa pelajar yang diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas atas biaya negeri ditunjuk dengan surat putusan oleh menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan setelah yang berkepentingan menandatangani surat perjanjian ikatan dinas yang bunyinya ditetapkan oleh menteri hadapan seorang notaris yang ditunjuk oleh menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, dan setelah ternyata memenuhi syarat syarat tentang ijazah yan dimilikinya, kesehatan badan, pembawaan, diperlukan atau dak oleh negeri dan sebagainya. surat perjanjian dari mereka yang belum berumur genap tahun harusoleh orang yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atau jika tidak ada orang tua oleh walinya, yang sanggup membayar kembali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negeri, jika mahasiswa pelajar yang bersangkutan membatalkan, menyalahi atau tidak memenuhi perjanjiannya menurut perhitungan dan dalam waktu yang ditetapkan oleh negeri. batas umur setinggi tingginya tahun dan belum genap tahun dipandang perlu, agar mereka tidak terlalu tua, jika kelak mulai bekerja. batas umur ini ada hubungannya juga dengan pembentukan keluarga, suatu hal yang mungkin juga dapat menghambat pelajaran, sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan pelajarannya dalam waktu yang sesingkat singkatnya. cukup jelas. pada atasnya peraturan ini ditujukan kepada mereka yang belum berkeluarga, mengingat beratnya beban dan kewajiban sebagai kepala keluarga samping menunaikan kewajiban sebagai pelajar. meskipun demikian tiada halangan jika mereka berkeluarga asal biaya keluarga itu tidak dibebankan kepada keuangan negara, melainkan harus dipikul sendiri. dan lama bekerja yang diwajibkan kepada mereka yang belajar dalam hubungan 1kata dinas dalam negeri sesudah menamatkan pelajarannya ialah lampiran berupa gambar lihat fisik atas menjadi satu tahun, sehingga yang belajar selama tahun sebagai dasar untuk memperhitungkan lama bekerja sebagai pegawai negeri dianggap sebagai belajar selama tahun dan selanjutnya. cukup jelas. larangan bekerja itu bermaksud supaya mahasiswa pelajar yang bersangkutan mempunyai cukup waktu untuk belajar agar dapat menyelesaikan pelajarannya dalam waktu yang sesingkat singkatnya. cukup jelas, dengan keterangan, bahwa tentang membayar kembali segala biaya yang telah dikeluarkan baginya oleh negeri bergantung kepada hasil penyelidikan apakah pembatalan perjanjian ikatan dinas itu disebabkan hal hal dalam atau luar kemampuan kekuasaan mahasiswa pelajar yang bersangkutan. dan dalam menetapkan banyak uang yang harus dibayar kembali kepada negeri bukan saja biaya yang semata mata mengenai pelajaran, melainkan segala biaya yang bersangkut paut dengan ikatan dinas itu, seperti biaya yang mengenai persiapan, perjalanan, uang saku, pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya, juga biaya yang tidak langsung diterima oleh yang berkepentingan, misalnya bebas dari pembayaran sebagai mahasiswa pelajar ikatan dinas, sedangkan mereka yang bukan ikatan dinas harus mengeluarkan biaya sendiri untuk hak hak itu. uang yang harus dibayar kembali itu ialah kali sebanyak biaya yang telah dikeluarkan negeri dan jika mengenai pelajar luar negeri kali sebanyak uang yang telah dikeluarkan negeri dalam uang asing itu yang harus dibayar dcukup jelas. yang dimaksud dengan tempat asal ialah tempat kediaman orang tua, atau jika tidak ada orang tua tempat kediaman walinya, dan jika telah berdiri sendiri tempat kediaman sendiri, segala sesuatu sesuai dengan tempat ketika mahasiswa pelajar yang bersangkutan memulai perjalannya kota atau negeri tempat belajar dalam hubungan ikatan dinas. dalam hal pemeliharaan kesehatan dan perawatan rumah sakit tidak perlu mengeluarkan biaya pengobatan atas iuran yang diwajibkan. mahasiswa pelajar ikatan dinas yang belajar dalam negeri diperlakukan sebagai calon pegawai negeri, sehingga baginya berlaku peraturan tentang pemeliharaan kesehatan dan perawatan rumah sakit bagi pegawai negeri sipil yang tidak kawin. peraturan ini tidak dapat dijalankan luar negeri, oleh karena itu tiap tiap mahasiswa pelajar ikatan dinas luar negeri diwajibkan menjadi anggota dari suatu dana sakit (ziekenfonds) tempat belajar atas biaya negeri. pada umumnya badan badan tersebut dapat menjamin pemeliharaan kesehatan dan perawatan anggota anggotanya rumah sakit, sehingga pemeliharaan, pengobatan dan perawatan yang luar biasa yang tak dapat dijamin atas biaya badan badan tersebut, harus dipikul sendiri oleh mahasiswa pelajar yang berkepentingan. maksud pengawasan ini bukan sahaja untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, melainkan untuk dapat memperhatikan juga kehidupan mereka sehari hari dan rintangan rintangan yang mungkin dapat menghambat pelajarannya. dan cukup jelas. sebagai tindakan peralihan perjanjian perjanjian ikatan dinas yang telah dibuat menurut sesuatu peraturan yang sudah ada sebelum peraturan baru ini keluar, tetap berlaku, dan harus dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian yang sudah dibuat itu. sesudah peraturan baru ini berlaku perjanjian perjanjian semacam itu tidak boleh dibuat lagi. perjanjian perjanjian yang telah dibuat tidak berdasarkan sesuatu peraturan, melainkan semata mata atas persetujuan pihak pihak yang bersangkutan, harus dibaharui menurut peraturan ini, terhitung dari tanggal mulai berlakunya peraturan. pelaksanaan tentang kewajiban kewajiban dan hak hak mengenai masa sebelum peraturan ini berlaku, diatur menurut perjanjian yang telah dibuat, dan yang mengenai masa sesudah peraturan baru berlaku diatur menurut peraturan ini. kepada mereka yang telah menandatangani suatu perjanjian ikatan dinas sebagai dimaksud dalam kalimat pertama, diberikan kesempatan untuk membaharuinya menurut peraturan baru, terhitung dari tanggal bulan berikutnya bulan diterimanya surat permohonan pembaharuan, sejauh jauhnya terhitung dari mulai berlakunya peraturan ini. pelaksanaan tentang kewajiban kewajiban dan hak hak mengenai masa sebelum pembaharuan surat perjanjian diatur menurut perjanjian lama dan yang mengenai masa sesudah pembaharuan perjanjian diatur menurut peraturan ini. ini dimaksud sebagai tindakan peralihan bagi mereka yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini telah ada luar negeri, baik disebabkan sedang mengikuti pelajaran maupun oleh karena mereka bermaksud akan melanjutkan pelajarannya pada perguruan yang lebih tinggi. dengan ini dimaksud mengadakan kemungkinan menampung pemuda pemuda yang sekarang telah ada luar negeri (terutama negeri belanda), yang walaupun mempunyai cukup bakat, berkelakuan baik, berbadan sehat dan sebagainya tidak dapat diperkenankan mengadakan perjanjian ikatan dinas, karena mengikuti atau ingin mengikuti jurusan pelajaran yang ada indonesia. sebagian dari mereka adalah bekas marino bersalin" yang dicabut beasiswanya, oleh karena tidak memenuhi lagi syarat syarat baru, sehingga mereka menderita kesulitan. bukan maksud ini untuk menolong: pemuda pemuda yang sekarang telah ada luar negeri yang tidak memenuhi syarat syarat untuk mendapat tunjangan ikatan dinas, (karena tidak cukup bakatnya dan sebagainya): pemuda pemuda yang sesudah peraturan ikatan dinas ini mulai berlaku baru berangkat luar negeri untuk mengikuti pelajaran yang ada indonesia. meskipun dimaksud sebagai tindakan peralihan, hal itu tidak berarti, bahwa terhadap mereka tidak akan diadakan penyaringan. yang akan diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas hanya mereka yang memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan, seperti tentang ijazah yang telah dimiliki, pembawaan, kesehatan, diperlakukan atau tidak oleh negeri dan sebagainya, segala sesuatu setelah mereka menandatangani surat perjanjian ikatan dinas dan dari surat surat keterangan yang sah terbukti memenuhi syarat syarat. mereka itu dibagi atas dua golongan, ialah golonganerdapat juga) indonesiaidak terdapat indonesia. tentang lama bekerja sebagai pegawai negeri bagi golongan berlaku dari dan bagi golongan berlaku dari tersebut yang bunyinya sama dengan untuk menghindarkan salah paham perlu dikemukakan, bahwa yang sedang atau akan belajar pada sekolah menengah umum tidak diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas atas biaya negeri atau dengan mempergunakan deviden negara. dengan mengindahkan ketentuan termuat dalam ikhtisar bawah ini menggambarkan caranya memperhitungkan lama bekerja sebagai pegawai negeri sesudah kedua golongan tersebut tamat belajar. lampiran berupa gambar lihat fisikresiden republik indonesia, menimbang: bahwa bagi perkembangan lebih lanjut daripada usaha pendidikan dan pengajaran dalam ilmu sosial dan politik, perlu mengatur susunan tingkat pengajaran pada fakultas sosial dan politik universitas gajah mada dalam peraturan pemerintah: mengingat: peraturan pemerintah tahun republik indonesia dahulu tentang universitas gajah mada, sebagaimana bunyinya setelah diubah dan ditambah, terakhir dengan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun putusan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan tanggal agustus tentang peraturan penyelenggaraan universitas gajah mada: tanggal september kab. tentang kelengkapan susunan universitas gajah mada, mendengar: dewan menteri dalam rapatnya yang pada tanggal januari memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang susunan tingkat pengajaran pada fakultas sosial dan politik universitas gajah mada. fakultas sosial dan politik universitas gajah mada mempunyai tingkat pengajaran persiapan dengan lama belajar satu tahun, kandidat dengan lama belajar satu tahun, cc. bakaloreat dengan lama belajar lebih kurang satu tahun, doktoral (sarjana) dengan lama belajar lebih kurang satu tahun. jurusan jurusan pada tiap tingkat pengajaranutusan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan tanggal september kab. berlaku juga bagi fakultas sosial dan politik. ujian ujian menurut peraturan yang berlaku sebelum hari bulan termaksud dalam masih dapat ditempuh sampai pada waktu yangndidikan, pengajaran dan kebudayaan, ttd. marino mangunpranoto diundangkan pada tanggal april menteri kehakiman a.i., ttd. skenario penjelasan atas peraturan pemerintaheraturan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan tanggal september kab., tentang kelengkapan susunan universitas gajah mada mengubah antara lain bagian sosial dan politik dari fakultas hukum, ekonomi, sosial dan politik menjadi fakultas sosial politik. peraturan ini memberikan pula kesempatan kepada senat universitas untuk mengadakan perubahan dalam susunan pelajaran. menurut peraturan yang sekarang berlaku, termuat dalam peraturan pemerintah tahun republik indonesia dahulu tentang universitas gajah mada, tingkat pengajaran doktoral dalam ilmu sosial dan politik dapat dicapai selama dua tahun dengan dua jalan, ialah dengan melalui tingkat pengajaran persiapan kandidat selama satu tahun, kemudian tingkat pengajaran kandidat selama satu tahun, tingkat pengajaran persiapan bakaloreat selama satu tahun, kemudian tingkat pengajaran bakaloreat selama satu tahun. pendidikan dan pengajaran pada tingkat pengajaran bakaloreat dimaksudkan sebagai pendidik dan pengajaran yang bulat yang memberikan suatu keahlian atau merupakan spesialisasi dalam suatu jurusan khusus yang tertentu, agar supaya dapat berguna bagi masyarakat dan negara. tetapi karena sempitnya waktu belajar selama satu tahun sesudah tingkat pengajaran persiapan, maka pelajaran pada tingkat pengajaran tersebut menjadi amat berat, sehingga pada umumnya ujian bakaloreat baru ditempuh setelah dua tahun. perkembangan pendidikan dan pengajaran dalam lapangan perguruan tinggi menunjukkan bahwa sistim bakaloreat sesuai dengan keadaan masyarakat, yang membutuhkan pembangunan secara integral. karena itu pemerintah menganggap perlu untuk memberikan kesempatan kepada universitas gajah mada memperbaiki tingkat pengajaran bakaloreat dalam fakultas sosial dan politik, dengan memperpanjang waktu pelajaran menjadi lebih jarang satu tahun sesudah tingkat pengajaran kandidat, sehingga dengan demikian tingkat pengajaran bakaloreat tidak lagi ada samping, memainkan atas tingkat pengajaran kandidat. pada atasnya pendidikan dan pengajaran pada tingkat pengajaran bakaloreat ilmu sosial dan politik yang bulat itu telah cukup memberikan keahlian atau spesialisasi. bagi yang mempunyai bakat, minat dan kesempatan masih terbuka kemungkinan menyempurnakan pendidikan dan pengajaran dalam tingkat pengajaran doktoral (sarjana). untuk penyempurnaan itu dianggap cukup menentukan lama belajar dalam tingkat pengajaran doktoral fakultas sosial dan politik lebih kurang satu tahun. lain daripada itu diserahkan kepada senat universitas gajah mada untuk mengadakan pelbagai jenis jurusan pelajaran, yang merupakan spesialisasi dalam suatu jurusan khusus yang tertentu peraturan pemerintah tahun republik indonesia dahulu tentang universitas gajah mada dan atau pelajaran mendalam yang khusus dalam suatu jenis mata pelajaran yang tertentu peraturan pemerintah tersebut perubahan dalam susunan pelajaran yang belum diatur dalam peraturan pemerintah ini menurut ketentuan dalam putusan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan tanggal september kab. tentang kelengkapan susunan universitas gajah mada aturan mengenai keadaan peralihan dengan berdasarkan peraturan lama yang berlaku sebelum berlakunyarusahaan muatan kapal laut. pengubahan. presiden republik indonesia, menimbang: bahwa dalam rangka usaha menyempurnakan pelaksanaan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun dianggap lebih tepat, jika penyelenggaraan segala sesuatunya diserahkan kepada menteri, pelayaran: mengingat: bedrijfsreglementeringsordonnantie tbl. bedrijfsreglementeringsverordening veembedrijven ii" tbl. sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengamaret memutuskan: menetapkan: peraturan pemerintah untuk mengubah peraturan mengenai perusahaan muatan kapal laut peraturan pemerintah tahun sebagai berikut dalam menyelenggarakan peraturan pemerintah 6e1 tahun serta peraturan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan menteri" dalam sub dan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun menjadi menteri perindustrian, diubah lagi, yaitu menteri pelayaraninkiriwang. menteri pelayaran, ttd. moh. nazirraturan mengenai perusahaan muatan kapal laut. sesuai dengan perkembangan perusahaan perusahaan muatan kapal laut yang lapangan usahanya sangat erat hubungannya dengan perusahaan perusahaan pelayaran yang banyak sangkut pautnya dengan dinas dinas kementerian pelayaran pelabuhan pelabuhan, maka adalah lebih tepat, jika penyelenggaraan segala sesuatunya diserahkan kepada menteri pelayaran. satu dan lain adalah sesuai dengan keputusan musyawarah nasional pelayaran yang diselenggarakan tugu pada tanggal november serta musyawarah nasional pembangunan yang dilangsungkan jakarta dari tanggal november sampai tanggal desember setelah membahas persoalannya secara mendalammengenai presiden republik indonesia, membaca surat menteri pertanian tanggal mei kab. dan tanggal september kab. menimbang bahwa dipandang perlu kepada propinsi propinsi dan daerah daerah otonom bawahan didalam lingkungan daerahnya diberi beban turut membantu usaha, mengingat undang undang dan jo. undang undang tahun tentang pembentukan propinsi propinsi jawa barat, jawa tengah, jawa timur, peraturan pemerintah pengganti undang undang dan tentang pembentukan propinsi propinsi sumatera selatan, sumatera tengah dan sumatera utara, undang undang jo. undang undang tahun tentang pembentukan daerah istimewa yogyakarta, memutuskan: menetapkan peraturan pemerintahsesudah dalam bab dari peraturan peraturan pemerintah tahun tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dalam lapangan kesewenang kepada: das pata jawa barat, yaitu tahun lembaran negara propinsi jawa tengah, yaitu tahun lembaran negara propinsi jawa timur, yaitu tahun lembaran negara propinsi sumatera selatan, yaitu tahun lembaran negara propinsi sumatera tengah, yaitu tahun lembaran negara propinsi sumatera utara, yaitu tahun lembaran negara daerah istimewa yogyakarta, yaitu tahun lembaran negara masing masing diadakan baru yang berbunyi sebagai dibawah ini dengan catatan bahwa perkataan propinsi" untuk peraturan pemerintah tahun dibaca daerah istimewa". 2a". dewan pemerintah daerah propinsi dengan bantuan daerah daerah otonom bawahan dikesewenang dan memberi laporan laporan tentang keadaan keheranan didalam daerahnya kepada menteri pertanian. menurut petunjuk petunjuk yang ditetapkan oleh menteri tersebut". iidalam negeri, iskan tjokrohadisurjo. menteri pertanian, soehartopenjelasan umum. untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah dalam lapangan kesewenang diperlukan keterangan keterangan dan angka angka yang harus didapatkan dari daerah daerah propinsi daerah istimewa yogyakarta dan daerah yang dilingkunginya. ii. dengan penambahan baru ini dalam peraturan peraturan pemerintah lembaran negara untuk propinsi jawa barat, lembaran negara untuk propinsi jawa tengah, lembaran negara untuk propinsi jawa timur, lembaran negara untuk propinsi sumatera tengah, lembaran negara untuk propinsi sumatera utara, lembaran negara untuk daerah istimewa yogyakarta, pemerintah pusat mengharap akan dapat memperoleh bahan bahan yang diperlukan sebagai tersebut dalam sub. penjelasan demi karena dalam peraturan pemerintah ini cukup terang tidak lagi diberi"jachtverordening java madura (staatsblad presiden republik indonesia, menimbang: bahwa berhubung dengan penghapusan pemerintahan keresidenan jawa dan madurakan akte akte pemburuan dan surat izin termaksud dalam jachtordonnantie"jachtverordening java madura staatsblad mendengar: dewan menteri dalam sidangnya yang ke pada tanggal pebruari memutuskan: menetapkan: peraturan pemerintah tentang "jachtverordening java madura (staatsblad !($) kekuasaan assistent resident" termaksud dalam .dari jachtverordening java madura (diserahkan kepada kepala kepolisian kabupatenomor tahun tentang perubahan "jachtverordening java madura (staatsblad lapangan pemburuan kini masih berlaku jachtordonnantie java madura staatsblad dan jachtverordening java madura staatsblad yang perlu disesuaikan dengan keadaan dewasa ini. karena peninjauan peraturan peraturan pemburuan itu selengkap lengkapnya akan memakan waktu yang agak lama, maka terlebih dahulu perlu adakan perubahan perubahan 'insidentil, yang ternyata sangat mendesak dan dapat diselenggarakan pula dalam waktu yang singkat. berhubung dengan penghapusan pemerintahan keresidenan jawa dan madura perlu ditetapkan penguasa yang manakah yang menjalankan kewajiban mengeluarkan akte akte pemburuan dan surat surat izin termaksud dalam jachtverordening java madura staatsblad mengingat bahwa pem(staatsblad mengingat bahwa perkepada kepala kepolisian kabupaten, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini. termasuk lembaran negaraurusan rekonstruksi nasional presiden republik indonesia, menimbang: bahwa pemerintah berhasrat akan mempercepat penyelesaian masalah bekas pejuang bersenjata dengan mengarahkan penyelesaian itu kepada pembangunan dan kesejahteraan negara pada umumnya: bahwa organisasi usaha rekonstruksi yang dijalankan oleh dewan dan biro rekonstruksi nasional berdasarkan atas peraturan pemerintah tahun lembaran negara telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan para bekas pejuang serta perkembangan kesadaran masyarakat, cc. bahwa untuk menyesuaikan organisasi usaha rekonstruksi dengan perkembangan keadaan itu, perlu dirubah peraturan pemerintah tahun tersebut, sehingga titik berat rekonstruksi itu beralih kepada daerah: bahwa dengan perubahan sedemikian ini peranan badan penyelenggara urusan rekonstruksi nasional yang dipimpin oleh kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan rekonstruksi akan lebih sesuai dengan keadaannya, sehingga dapat diharapkan perhatian yang memuaskan dari kepala daerah dan dinas dinas teknik daerah terhadap usaha usaha rekonstruksi itu: bahwa selanjutnya dengan cara demikian ini penyelenggaraan rekonstruksi lambat laun tidak akan merupakan usaha penampungan belaka sehingga perkembangannya dapat disesuaikan dengan usaha pembangunan pemerintah pada umumnya, mengingat: peraturan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun lembaran negara tahun lembaran negara dan tahun lembaran negara mengingat pula undang undang tahun lembaran negara dan peraturan pemerintah tahun lembaran negara mendengar: dewan menteri dalam rapat rapatnya yang pada tanggal september pada tanggal november pada tanggal november dan pada tanggal pebruari memutuskan dengan mencabuttahun menetapkan peraturan pemerintah tentang urusan rekonstruksi nasional. urusan rekonstruksi nasional diserahkan kepada menteri da lam negeri. kementerian dalam negeri diadakanmenteri dalam negeri dianggap ada hubungan kewajiban dalam usaha rekonstruksi nasional. oleh menteri dalam negeri jika dianggap perlu, ditiap tiap propinsi dan daerah lain dapat didirikan cabang dan anak cabang biro rekonstruksi nasional yang menjadi bagian dari kantor kepala daerah. cabang dan anak cabang biro rekonstruksi nasional suatu daerah dapat dihapuskan oleh menteri dalam negeri. tiap tiap propinsi dan daerah daerah lain mana ada cabang atau anak cabang biro rekonstruksi nasional, pula nasional tersebut dalam ini tetap kan oleh menteri dalam negeri. tugas biro rekonstruksi nasional adalah membantu menteri dalam negeri dalam melaksanakan urusan rekonstruksi. tugas badan penyelenggara urusan rekonstruksi adalah memajukan usul usul kepada menteri dalam negeri dalam lapangan rekonstruksi nasional: mengatur dan mengawasi usaha usaha rekonstruksi yang dikerjakan daerahnya, cc. mence penggarapan usaha usaha rekonstruksipara tenaga bekas pejuang bersenjata yang belum mendapat pekerjaan dalam masyarakat, untuk hidup dengan mata pencaharian yang layak. maksud pemerintah tersebut dalam ini ditujukan kepada program pemerintah mengenai pembangunan dan kesejahteraan negara pada umumnya, yang lambat laun harus dapat menghilangkan sifat penampungan daripada usaha rekan traksi nasional iniyang layak. yang dimaksud dengan tenaga bekas pejuang bersenjata| dengan mempergunakan senjata diwaktu perang aksi militer kedua, syarat syarat untuk membuktikan apa yang dimaksud dengan tenaga bekas pejuang bersenjata dapat diatur oleh menteri dalam negeri. untuk membiayai usaha rekonstruksi nasional ini diadakan pembedaan antara: biaya yang khusus untuk personil dan materiil biro rekonstruksi nasional, biaya ini dalam anggaran belanja negara diberikan kepada kementerian dalam negeri: biaya untuk menjalankan rencana rencana rekonstruksi nasional, biaya ini dalam anggaran belanja negara diberikan kepada kementrian kementerian yang ditunjuk oleh menteri keuangan atas usul menteri dalam negeri setelah mendengar direktur biro rekonstruksi nasional serta staf interdepartemental tersebut dalam lb. persiapan persiapan serta pengodean pembiayaan rencana rencana rekonstruksi kepada anggaran belanja kementerian kementerian yang bersangkutan, begitu pula pengodean pegawai pegawai tehnis kepada kementerian kementerian yang bersangkutan diatur dan dilaksanakan berangsur angsur dan sedemikian rupa sehingga usaha rekonstruksi nasional dapat berjalan terus. aturan peralihan terhitung mulai berlakunya peraturan pemerintah ini: dewan rekonstruksi nasional yang dibentuk menurut la, peraturan pemerintah tahun lembaran negara ditiadakan dan tugas dan kekuasaannya beralih kepada menteri dalam negeri. biro rekonstruksi nasional yang dibentuk menurut peraturan pemerintah tahun lembaran negara menjadi biro dari kementerian dalam negeri, sehingga direktur biro rekonstruksi nasional serta staf interdepartemental yang menurut tersebut memberi bantuan kepadanya, menjadi pembantu daripada menteri dalam negeri. cabang dan anak cabang biro rekonstruksi nasional jika dianggap perlu, dapat dihapuskan oleh menteri dalam negeri. cabang dan anak cabang biro rekonstruksi nasional yang tidak dihapuskan menjadi bagian dari kantor kepala daerah. wakil perdana menteri ttd. zainal arifin diundangkan pada tanggal maret menteri dalam negeri ttd. hadirin menteri kehakiman ttd. jody gondokusumo penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun tentang urusan rekonstruksi nasional telah lama terasa bahwa organisasi usaha rekonstruksi yang dijalankan oleh dewan dan biro rekonstruksi nasional itu tidak dapat bekerja sebagai yang diharapkan. dewan rekonstruksi nasional yang terdiri dari menteri terbukti sangat "log" dan tidak dapat bekerja semestinya. oleh karena itu drn dihapuskan dan kekuasaannya beralih kepada seorang menteri sehingga brn menjadi biro biasa yang tidak lagi bernaung bawah suatu dewan, akan tetapi bawah suatu kementerian. dengan hilangnya sifat keistimewaan dari brn itu yang sekarang hanya merupakan suatu biro (jawatan) biasa yang menjalankan penyelenggaraan uuitvoering), maka sukar untuk melangsungkan brn itu tetap bawah perdana menteri wakil perdana menteri), yang pada hakekatnya tidak memegang sesuatu kementerian. dalam waktu yang lampau pun telah terbukti bahwa wakil perdana menteri tidak dapat mengadakan pengawasan yang tepat terhadap brn karena kabinet perdana menteri itu tidak dilengkapi dengan perlengkapan untuk memegang suatu jawatan yang mempunyai penyelenggaraan. karena brn mempunyai sifat penampungan (sociale installing) maka pada hakekatnya brn dapat bernaung bawah kementerian sosial. akan tetapi berhubung dengan yang menyelenggarakan usaha rekonstruksi daerah daerah itu adalah badan penyelenggara urusan rekonstruksi yang diketuai oleh kepala daerah maka sebaiknya brn digaungkan bawah kementerian dalam negeri. perubahan ini adalah sesuai dengan sifat usaha usaha rekonstruksi pada umumnya dan sifat brn pada khususnya, ialah bahwa adanya brn itu hanya untuk waktu yang terbatas ("van aflopendeaard"). karena itu sifat keistimewaan dari brn harus lambat laun dapat dihilangkan dan titik berat daripada usaha rekonstruksi ini dapat dialihkan kepada daerah sehingga peranan badan penyelenggara urusan rekonstruksi akan lebih nampak karenanya dan usaha usa hanya akan dapat lebih disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya daerah. sifat rekonstruksi harus mulai dirubah pula sehingga sifat penampungan (sociale installing) harus dapat dihilangkan. terbukti bahwa banyak usaha rekonstruksi (misalnya proefbedrijven) yang memakai biaya berjuta juta tidak memuaskan hasilnya, bahkan sebaliknya, sebab perlakuan perlakuan yang serba istimewa, oleh pemerintah terhadap mereka itu lambat laun terbukti tidak "opvoedend", sehingga kemudian mereka dalam persaingan hidup dalam masyarakat sehari hari tidak dapat mempertahankan diri. karena itu sifat penampungan (sociale installing) dan keistimewaan keistimewaan dalam usaha rekonstruksi ini harus lebih cepat dihilangkan dan sifat rekonstruksi harus lebih cepat ditujukan kepada soal pemecahan pengangguran dan pengurangan kepadatan penduduk pada umumnyahidup. oleh karena itu soal rekonstruksi ini tidak dapat dipisahkan daripada program pembangunan dan kesejahteraan negara pada umumnya, yang penyelenggaraannya harus sesuai dengan keadaan daerah daerah. perkembangan brn pada waktu belakang ini terasa kurang sehat dan makin lama merupakan perkembangan (doubles) dari hampir semua usaha lain lain kementerian. misalnya brn mempunyai usaha usaha perindustrian, pertanian, keheranan, perikanan, pendidikan dan sebagainya, bahkan mempunyai pamong praja dan kepolisian sendiri. dalam peraturan pemerintah yang baru ini diambil sebagai pedoman bahwa usaha usaha yang teknis dipimpin oleh jawatan jawatan dari kementerian kementerian yang bersangkutan seperti halnya dalam yang ditentukan dahulu oleh peraturan pemerintah tahun pengodean tugas tugas yang teknis ini tidak perlu dijalankan sekaligus, akan tetapi sejalan dengan perubahan jiwa (mental omschakeling) para ex pejuang dan setelah dibicarakan dengan staf interdepartemental dapat dikerjakan berangsur angsur dan sedemikian rupa sehingga usaha rekonstruksi dapat berjalan terus. dengan dikeluarkannya para anggota angkatan perang luar susunan organik dan bekas anggota angkatan perang (ps. tahun dari urusan rekonstruksi ini keputusan drn tahun dan kabinet pada tgl. november dan dengan selesainya urusan rekonstruksi terhadap para bekas pejuang bersenjata yang memenuhi panggilan pemerintah tgl. november (ps. tahun maka tinggallah urusan rekonstruksi terhadap bekas anggota badan badan perjuangan lain lain (ps. yang masih harus diselesaikan sehingga sifat brn, yang "van aflopende award" itu sudah mulai kelihatan. soalnya sekarang lebih jelas lagi dengan keluarnya tahun sebagai pelaksanaan dari undang undang tahun yang dalam menyatakan bahwa penampunganakan dilakukan oleh biro penampungan bekas anggota tentara". lagi pula percampuran penampungan bekas gerombolan gerombolan sebagai tindakan pemulihan keamanan oleh pemerintah tidak akan terjadi lagi, karena untuk keperluan itu disediakan biaya dan organisasi sendiri oleh pemerintah. untuk sekarang memberi ketentuan siapa yang dimaksud dengan bekas pejuang bersenjata itu perlu ditinjau lagi perkembangan dari badan badan perjuangan bersenjata sejak agustus (proklamasi kemerdekaan) hingga desember (penyerahan kedaulatan). setelah proklamasi kemerdekaan pada agustus maka mana mana berdirilah badan badan keamanan rakyat bkr) dalam mana tergabung pemuda pemuda yang sudah mempunyai didikan militer (bekas hecho, bekas peta, bekas knil dan sebagainya). samping bkr ini timbul pula laskar laskar, barisan barisan serta organisasi organisasi rakyat yang tujuannya sama dengan bkr itu. dengan dekrit presiden tgl. oktober bkr menjelma menjadi tkr, tentara keamanan rakyat, yang kemudian pada tgl. januari menjadi tentara keselamatan rakyat dan pada tol. januari menjelma menjadi tri tentara republik indonesia. dalam pada itu pada tgl. pebruari dibentuk panitia besar penyelenggaraan organisasi tentara yang diberi tugas memperbaiki susunan angkatan perang dan kementerian pertahanan dan menentukan kedudukan laskar laskar dan barisan barisan bersenjata. pada tgl. mei dibentuklah biro perjuangan" dalam kementerian pertahanan yang akan melebur badan badan itu dalam tentara. kemudian pada tgl. mei keluarlah penetapan presiden yang mempersatukan tentara republik indonesia dengan laskar laskar bersenjata menjadi tentara nasional indonesia, tni. jelaslah bahwa setelah itu tidak ada lagi badan badan serta organi sasi organisasi rakyat bersenjata. semua ini telah dimasukkan dalam organisasi tentara. setelah aksi militer yang pertama tni mengadakan konsolidasi secara reorganisasi dan rasionalisasi yang dipercepat oleh timbulnya peristiwa madiun. dengan timbulnya aksi militer kedua maka muncullah lagi badan badan perjuangan bersenjata yang dulunya sudah tidak ada. berdasarkan uraian atas maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan bekas pejuang bersenjata dalam peraturan pemerintah ini dengan mempergunakan senjata waktu perang aksi militer kedua. penjelasan demi brn tetap terdiri dari seorang direktur sebagai pemimpin dan sebuah staf yang terdiri dari wakil wakil kementerian kementerian yang dianggap ada hubungan kewajiban dalam usaha rekonstruksi nasional. bedanya dengan yang dulu ialah bahwa brn sekarang bernaung bawah kementerian dalam negeri. cukup jelas. menteri dalam segeralah yang sekarang bertanggung jawab atas urusan rekonstruksi nasional. dengan sendirinya usul usul kepada menteri dalam negeri itu kementerian melalui brn karena sekarang brn adalah biro dari kementerian dalam negeri. cukup jelas: tidak berbeda dengan definisi yang lama. cukup dijelaskan dalam penjelasan umum. telah dijelaskan dalam penjelasan umum. menteri dalam negeri dapat membuat peraturan bahwa mereka yang ditampung oleh brn itu harus dapat membuktikan bahwa mereka dalam aksi militer kedua turut serta berjuang dengan mempergunakan senjata, misalnya dengan surat surat keterangan dari bekas pemimpinnya, kode, pamong praja dan syarat syarat lainnya, dan jika perlu dapat pula mengadakan registrasi para ex pejuang. perkembangan brn yang merupakan perkembangan (doubles) dari hampir semua usaha pemerintah dirasakan kurang sehat. pun juga karena negara kita masih kekurangan tenaga tenaga teknis, sehingga pembagian tenaga tenaga ahli itu dianggap kurang efficient. lagi pula sekarang telah mulai terasa kesulitan kesulitan kedudukan pegawai pegawai spesifik (ahli) yang berada brn. oleh karena itu sekarang diambil sebagai pedoman bahwa usaha usaha yang teknis itu dipimpin oleh jawatan jawatan dari kementerian kementerian yang bersangkutan. pedoman tersebut dalam itu tentunya tidak dapat dilaksanakan begitu saja. karena itu dalam ini ditentukan bahwa pelaksanaannya dapat dijalankan berangsur angsur sehingga pekerjaan rekonstruksi tidak terganggu. dalam melaksanakan pedoman ini tidak dapat ditinggalkan permufakatan dengan kementerian kementerian yang bersangkutan dan dalam soal ini anggota anggota staf ' interdepartemental dari brn akan mempunyai peranan yang aktif. ini merupakan aturan peraliyang telah diperpanjang beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah n0. tahun (lembaran negara tahun presiden republik indonesia, menimbang:dianggap perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya peraturan pemerintah nomornomor tahun lembaran negara tahun nomor dengan satu tahun, yaitu sampai akhir desember mengingat: peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomormemperpanjang lagi waktu termaksud dalam peraturan pemerintah nomorpaikan alat pembayaran indonesia yang syah persiapan persiapan lapangan ekonomi, tekiurusan lalu lintas jalan kepada daerah tingkat ke i presiden republik indonesia, menimbang bahwa berhubung dengan keinginan dan hasrat daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang seluasluasnya, pula urusan urusan rumah tangga daerah itu ditambah dengan kekuasaan, tugas dan kewajiban baru mengenai urusan serta dinas lalu lintas jalan, bahwa memang telah lama oleh pemerintah pusat dikandung maksud untuk menyerahkan urusan urusan tersebut atas kepada daerah tingkat ke l dan sebagian besar dari inspeksi inspeksi lalu lintas jalan telah siap untuk diserahkan sehingga pelaksanaannya tidak perlu ditangguhkan lagi, bahwa berdasarkan undang undang lalu lintas jalan" penyerahan sebagai dimaksud dalam sub diatas seharusnya dilakukan dengan undang undang. bahwa pengaturan penyerahan sebagai termaksud diatas diduga akan memakan waktu yang lama jika dilakukan sebagaimana mestinya sehingga perlu ditempuh jalan lain: bahwa mengingat jiwa daridilarang pengaturan penyerahan tersebut diatas dengan peraturan pemerintah dan menjelang pengaturan hal hal tersebut diatas dengan undang undang. mengingat dan undang undang dasar sementara republik indonesia, undang undang tentang pokok pokok pemerintah daerah undang undang tahun lembaran negara tahun dan sub sertaperaturan pemerintah menetapkan peraturan pemerintah tentang penyerahan urusan lalu lintas jalan kepada daerah tingkat ke l. sebagai berikut bab ketentuan umum dinas inspeksi lalu lintas jalan" ialah sebuah dinas vertikal dari jawatan lalu lintas jalan kementerian perhubungan) yang daerah kekuasaannya meliputi daerah tingkat ke l. bab tentang kekuasaan tugas dan kewajiban daerah tentang hal". ijin sebagaimana dimaksud dalam sub dan undang undang lalu lintas jalan" sepanjang trayek proyeknya seluruhnya berada didalam daerah tingkat ke l diberikan oleh atau atas nama dewan pemerintah daerah tingkat ke l. sebelum memberikan ijin dewan yang dimaksudkan dalam tersebut diatas, terlebih dahulu diharuskan mendengar panitia yang termaksud dalam undang undang lalu lintas jalan. pemberian ijin sebagai termaksud dalam tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam perundang undangan lalu lintas jalan dan pedoman pedoman yang telah dan akan dikeluarkan oleh menteri perhubungan. terhadap keputusan tentang pemberian, penolakan atau pencabutan suatu ijin sebagai termaksud dalam tersebut diatas ataupun tentang perubahan peraturan perjalanan atau tari pengangkutan yang ditetapkan dengan ijin tersebut diatas, yang berkepentingan dapat memohon banking dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan yang bersangkutan diumumkan, kepada menteri perhubungan. tentang hal organisasi inspeksi lalu lintas jalan. dinas inspeksi lalu lintas jalan diserahkan kepada daerah tingkat ke l. daerah menetapkan susunan, kekuasaan, tugas dan kewajiban dari dinas inspeksi lalu lintas jalan sebagai dimaksud dalam diatas dengan memperhatikan petunjuk petunjuk yang diberikan oleh menteri perhubungan. menyimpang dari ketentuan ketentuan sebagaimana termaksud dalam peraturan pemerintah lalu lintas jalan", pembayaran jumlah termaksud dalam dilakukan pada kas daerah tingkat ke l, surat keputusan jawatan lalu lintas jalan kepada menteri perhubungan tanggal pebruari bab iiientang pokok pokok pemerintahan daerah", maka untuk menyelenggarakan kekuasaan, tugas dan kewajiban daerah mengenai urusan urusan tersebut dalam dan diatas yang diserahkan kepada daerah, setelah mendengar pertimbangan daerah, dengan keputusan menteri perhubungan dapat diserahkan kepada daerah pegawai pegawai negeri dari jawatan lalu lintas jalan kementerian perhubungan)yang dimaksudkan dalam sub dibawah, diperbantukan kepada daerah pegawai pegawai negeri golongan tehnis posisional dari jawatan lalu lintas jalan kementerian perhubungan) yang menjabat pangkat p.g.p.n. golongan dd21 keatasketentuan tentang kedudukan dan jaminan jaminan pegawai negeri yang diangkat menjadi pegawai daerah atau yang diperbantukan kepada daerah. penetapan dan pemindahan pegawai pegawai negerihubungan dan kepala jawatan lalu lintas jalan. pemindahan pegawai pegawai negeri yang diperbantukan kepada daerah daerah lain, diselenggarakan oleh menteri perhubungan kepala jawatan lalu lintas jalan, setelah mendengar pertimbangan dewan dewan pemerintahan daerah daerah yang bersangkutan, penetapan dan kenaikan pangkat pegawai negeri yang diperbantukan, diselenggarakan oleh menteri perhubungan dengan memperhatikan seperlunya pertimbangan dewan pemerintah daerah dimana yang bersangkutan dipekerjakdan sebagainya dari pegawai pegawai negeri yang diperbantukan, ditetapkanperhubungan serta kepala jawatan lalu lintas jalnya penyerahan dikuasai dan telah dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan urusan urusan tersebut dalam dan atas, oleh jawatan lalu lintas jalan kementerian perhubungan) yang menjadi urusan daerah, diserahkan kepadanya untuk dikuasai dan dipergunakan oleh daerah guna kepentingan penyelenggaraan urusan urusan tersebut. bahantersebut atas yang menjadi urusan daerah diserahkan kepada darah untuk menjadi miliknya. hutan piutang yang bersangkutan dengmenteri perhubungan. tentang hal keuangan untuk penyelenggaraan kekuasaan. tugas dan kewajiban mengenai urusan urusan yang diserahkan kepada daerah, kementerian perhubungan menyerahkan kepada daerah sejumlah uang yang ditetapkan dalam keputusan menteri perhubungan sepanjang perbelanjaan yang dimaksud, sebelum diselenggarakan oleh daerah termasuk dalam anggaran belanja kementerian perhubungan. bab keterangan penutup dengan tidak mengurangi ketentuan yang terdapat pada maka pelaksanaan tehnis dari ketentuan tersebut dalam untuk sementara waktu diselenggarakan dengan petunjuk petunjuk kepala jawatan lalu lintas jalanhubungan. peraturan pemerintah ini dinamakan peraturan pemerintah tentang penyerahan urusan lalu lintas jalan kepada daerah tingkat ke sukadanaurusan lalu lintas jalan kepada daerah tingkat umum. telah lama dikandung maksud oleh pemerintah pusat untuk menyerahkan beberapa kekuasaan yang sekarang masih dipegangnya kepada pemerintah daerah tingkat ke l khusus mengenai urusan urusan dalam bidang lalu lintas jalan, persiapan persiapan telah dimulai sejak permulaan tahun usaha usaha kearah ini dimulai dengan menyempurnakan susunan dan organisasi inspeksi lalu lintas jalan sehingga, bila sewaktu waktu diserahkan sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. pada dewasa ini sebagian besar dari inspeksi lalu lintas jalan yang ada telah siap untuk diserahkan. penyerahan yang sempurna sempurnanya sesungguhnya harus dilakukan dengan mengubah dan menambah undang undang lalu lintas jalan yang kini berlaku, tetapi mengingat akan sukanya mempergunakan undang undang tersebut, yang induknya berbahasa belanda dan telah mengalami beberapa perubahan dan tambahan dengan undang undang tahun maka pemerintah berpendapat, bahwa untuk mempercepat penyerahan tersebut dapat ditempuh jalan lain ialah melalui sebuah peraturan pemerintah. seperti atas telah dikemukakan memang seyogyanya penyerahan yang dimaksud itu dilakukan dengan undang undang, oleh karena kewenangan kewenangan yang diserahkan itu diatur dalam undang undang pula, dimana tidak dinyatakan kemungkinan penyerahannya kepada instansi instansi daerah. tetapi sementara itu tidak ada pula larangan yang tegas terhadap penyerahan kewenangan tadi, sedangkan hal ini kecuali merupakan kehendak pemerintah pusat sendiri adalah pula keinginan umum yang sangat kuat dan mendesak, terutama daerah daerah. usaha untuk membuat undang undang lalu lintas jalan yang baru dalam bahasa indonesia, untuk mengganti peraturan pemerintah ini dan untuk menyesuaikannya dengan kemajuan tehnik dan perkembangan keadaan pada dewasa ini sedang giat dilaksanakan dan untuk menunggu selesainya serta dapat berlakunya undang undang tersebut diduga akan memakan waktu lama. atas dasar dasar termaksud atas maka dikeluarkan peraturan pemerintah ini, yang nanti pada waktunya akan dicabut untuk digantikan dengan undang undang lalu lintas jalan yang baru. dengan demikian maka peraturan pemerintah ini akan hanya bersifat sementara sekedar untuk merealisasikan hasrat pemerintah untuk menyerahkan kekuasaan kekuasaan tersebut dalam waktu yang sesingkat singkatnya. il. demi ketentuan ini perlu dicantumkan untuk memberikan penegasan berhubung dengan ketentuan dalam ini dengan jelas diterangkan bahwa ijin yang dapat diberikan oleh atau atas nama dewan pemerintah daerah tingkat ke l ialah ijin untuk melayani trayek atau trayek trayek yang berada dalam wilayah daerah tersebut juga termasuk dalam ketentuan ini ijin ijin untuk melayani trayek trayek yang hanya berada dalam wilayah daerah tingkat ke ll. jin ijin untuk melayani trayek trayek yang berada dalam perbatasan daerah kotapraja tetap menjadi kewenangan dewan pemerintah daerah tersebut untuk memberikannya sebagaimana ditetapkan dalam sub undang undang lalu lintas jalan sedang untuk trayek trayek yang meliputi lebih dan satu daerah tingkat ke l ijin ijin untuk melayaninya diberikan oleh menteri perhubungan. maksud dari keharusan mendengar panitia pengangkutan daerah ialah agar permohonan tersebut dapat pula dibahas oleh para anggota anggotanya yang meliputi wakil wakil dari golongan golongan yang mempunyai hubungan rapat dengan soal pengangkutan darat ialah wakil wakil dari pamongpraja, jawatan kereta api, jawatan pekerjaan umum, inspeksi lalu lintas jalan, dewan ekonomi, perserikatan pengusaha otobus dan truck dan sebagainya yang masing masing dapat mengemukakan pendapat pendapatnya ditilik dari sudut kepentingan mereka. kepala inspeksi lalu lintas jalan dalam pada itu memberikan pendapatnya terutama dilihat dari segi tehnis, apakah pemberian ijin tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang. lalu lintas jalan. ketentuan ketentuan ini perlu dicantumkan agar dapat dicapai keseragaman dalam soal pemberian ijin, baik mengenai syarat syarat yang harus dipenuhi, maupun kewajiban kewajiban yang dibebankan kepada pemohon yang bersangkutan. malahan perlu pula ada keseragaman dalam cara cara mengajukan permohonan ijin. ketentuan yang dimaksudkan atas dapat kita jumpai dalam undang undang lalu lintas jalan", peraturan pemerintah lalu lintas jalan", dan penetapan lalu lintas jalan perhubungan" (penetapan directeur van vermeer waterstaat tanggal september tambahan lembaran negara seperti diubah dan ditambah terakhir dengan penetapan menteri perhubungan tanggal juli ment., tambahan lembaran negara selanjutnya pedoman pedoman untuk pelaksanaan perijinan otobus" yang dikeluarkan dengan surat keputusan menteri perhubungan tanggal agustus sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan surat keputusan tanggal januari memuat pula beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. sebagaimana instansi pembanding dalam hal ini ditunjuk menteri perhubungan. sesuai dengan undang undang lalu lintas jalan" maka keputusan dan perubahan perubahan yang dimaksud dalam ini harus diumumkan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah lalu lintas jalan" jumlah biaya untuk menutup ongkos pengumuman ini yang keseluruhannya dibebankan pada pemohon yang bersangkutan ditetapkan dalam pedoman pedoman untuk pelaksanaan perijinan otobus" diatas. sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum, adalah menjadi tujuan pemerintah pusat untuk dalam waktu sesingkat singkatnya menyerahkan urusan lalu lintas tersebut kepada daerah tingkat ke l. walaupun susunan organisasi inspeksi lalu lintas jalan dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, belum dapat disusun secara formal, namun organisasi sebagian besar dari inspeksi lalu lintas jalan yang ada sudah sedemikian rupa tertuanya, hingga menjelang penyusunan organisasi inspeksi tersebut sudah dapat diselenggarakan penyerahannya kepada daerah tingkat ke l yang bersangkutan. hal ini akan dapat dilaksanakan dengan petunjuk petunjuk kepala jawatan lalu lintas jalan. sebagaimana tersebut dalam peraturan pemerintah lalu lintas jalan" maka pembayaran penggantian kerugian pengujian' dilakukan pada kantor kantor pemerintah yang ditunjuk untuk kepentingan ini. dengan diserahkannya organisasi mana termasuk juga dinas pengujian kendaraan bermotor, kepada daerah tingkat ke l, maka sudah selayaknya penerimaan penerimaan ini menjadi hak daerah tingkat ke l, oleh karena mana pembayaran jumlah tersebut harus dilakukan pada kas kas daerah tingkat ke l. untuk memelihara keseragaman dalam bentuk dan warnanya yang pada waktu ini telah terdapat diseluruh indonesia, hal mana sangat memudahkan dalam soal pengawasannya, maka pemikiran tanda tanda pengesahan tetap diselenggarakan oleh jawatan lalu lintas jalan. sebagaimana dikemukakan dalam penetapan lalu lintas jalan perhubungan" bentuk dan warna tanda tanda pengesahan tersebut ditetapkan setiap tahun. atas permintaan daerah dapat diserahkan jumlah tanda tanda yang diperlukan dengan memperhatikan harga harganya. kementerian perhubungan jawatan lalu lintas jalan menganggap perlu untuk tidak menyerahkan seluruh pegawai inspeksi lalu lintas jalan. terutama mengenai pegawai pegawai tehnis posisional, yang oleh karena sifat pekerjaannya dianggap sebaiknya untuk tidak terlalu lama berada suatu daerah, kementerian perhubungan jawatan lalu lintas jalan memandang perlu untuk hanya memperbantukannya kepada daerah. hal ini memungkinkan menteri perhubungan jawatan lalu lintas jalan untuk memindahkan mereka selain lain daerah. dengan mengingat gaji mereka, maka untuk tidak menukarkan kehidupan pegawai pegawai tersebut sebagai akibat pemindahan, maka hanya pegawai pegawai yang berpangkat p.g.p.n. golongan dd2 ! keatas sajalah yang diputuskan untuk diperbantukan kepada daerah. selanjutnya untuk menghindari kesulitan kesulitan yang mungkin timbul perlu pula ditentukan batas batas kewenangan yang dimiliki oleh daerah terhadap pegawai pegawai yang diperbantukan atas. dan tidak perlu penjelasan. lihat penjelasan dan tidak perlu penjelasan. dan tidak perluperaturan pemerintah republik indonesia serikat) tahun dan putusan rapat dewan menteri republik indonesia serikat dalam sidangnya ke pada tanggal juni. untuk perdana menteri, wakil perdana menteri dan para menteri republik indonesia, disediakan sebuah mobil yang representatif buat dipergunakan untuk keperluan jabatan. disamping mobil termaksud pada untuk perdana menteri, wakil perdana menteri dan para menteri republik indonesia, dapat pula disediakansebuah mobil biasa yang baru untuk dipergunakan buat keperluan dinas dan partikelir, dengan ketentuan, bahwa untuk pemakaian partikelir berlaku peraturan peraturan yang ditetapkan bagi pegawai pegawai negeri sipil. pembelian, pengurusan, eksploitasi dan pengawasan mobil mobil termaksud pada dan diselenggarakan oleh jawatan perjalanan menurut aturan aturan yang berlaku. perdana menteri, wakil perdana menteri dan para menteri yang meletakkan jabatannya diberi kesempatan membeli mobil tersebut pada untuk dimiliki sendiri. kesempatan termaksud hanya diberikan satu kali dalam tempo lima tahun terhitung mulai tanggal mobil yang bersangkutan dipergunakan. pembelian mobil untuk dimiliki sendiri termaksud pada dapat dilakukan dengan tunai atau dengan angsuran sedikit dirinya rp. (ima ratus rupiah) sebulan. dalam hal yang akhir ini pembelian dilakukan secara sewa beli (huurkoop) dengan surat perjanjian menurut contoh terlampir. segala sesuatu mengenai pembelian mobil tersebut diselenggarakan oleh kepala jawatan perjalanan, dengan ketentuan bahwa harga mobil yang bersangkutan harus ditaksir oleh panitia penafsiran harga menurut peraturan yang berlaku. selama mobil yang dibeli secara sewa beli belum lunas. pemerintah tetap berhak atas mobil itu. selama itu mobil yang bersangkutan tidak boleh dijual, dipindahkan ketangan lain disewakan atau digadai. dalameraturan pemerintah republik indonesia serikat tahun antara lain ditetapkan, bahwa untuk perdana menteri dan tiap tiap menteri disediakan sebuah kendaraan mobil dan pengemudinya untuk keperluan dinas atas tanggungan negara. samping itu berdasarkan putusan rapat dewan menteri republik indonesia serikat dalam sidangnya ke pada tanggal juni untuk pemangku pemangku jabatan tersebut dapat disediakan lagi sebuah mobil dinas dari pool kementerian menurut peraturan peraturan yang berlaku bagi pegawai pegawai negeri. peraturan yang direncanakan ini didasarkan pada peraturan pemerintah dan putusan dewan menteri republik indonesia serikat tersebut atas. dalam peraturan yang baru ini diadakan pula kesempatan membeli mobil negara untuk dimiliki sendiri dengan tunai atau dengan angsuran secara sewa beli. kesempatan untuk membeli mobil itu diberikan pada waktu menteri meletakkan jabatannya. kesempatan tersebut diberikan satu kali dalam tempo lima tahun, terhitung mulai tanggal mobil yang bersangkutan dipergunakan, berdasarkan pertimbangan, bahwa pada umumnya mobil yang telah dipakai lima tahun dianggap tidak dapat dipergunakan lagi ("afgeschreven"). peraturan pemerintah ini dengan sendirinya juga berlaku bagi perdana menteri, wakil perdana menteri dan menteri republik indonesia serikat. catatan lampiran satu. surat perjanjian sewa beli. dg: yang bertandatangan bawah ini kepala jawatan perjalanan, bertempat tinggal jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah republik indonesia, berdasarkan peraturan pemerintah tahun sebagai wakil negara republik indonesia, selanjutnya disebut negara" dan ooooocoooo coco. sana ena nasa sekarang bekerja pada.dan bertempat tinggal apa ipp ntp selanjutnya disebut "penyewa", menerangkan dengan ini, bahwa kedua belah pihak telah mufakat untuk mengadakan perjanjian seperti berikut: negara menyerahkan atas perjanjian sewa beli kepada penyewa, sebuah mobil merk cocoa. type conan tahun konstruksi :.caknan nomor chassis :.cccccccococ. nomor m motor #.cccooooccccc wah nomor poli :.cccccoccocc ww. dilengkapi dengan alat alat seperti dimuat dalam daftar lampiran. penyewa mengakui telah menerima mobil beserta perlengkapannya sebagaimana diterangkan atas dalam keadaan baik. harga mobil beserta perlengkapannya tersebut atas berjumlah rp. anna nan gn. oleh penyewa akan dibayar kepada negara secara berangsur angsur sedikit dirinya rp. (lima ratus rupiah) tiap tiap bulan dan paling lama dalam akan. angsuran. jumlah angsuran pertama akan disetor kas negeri kantor pos selambat lambatnya tanggal dari bulan berikutnya penyewa menandatangani perjanjian ini, jumlah angsuran selanjutnya akan nama. bekas perdana menteri wiki perdana menteri menteri mana. republik indonesia disetor kas negeri kantorpos selambat lambatnya tanggal tiap tiap bulan selama. bulan berturut turut. lembaran asli dari setiap surat setoran segera disampaikan oleh penyewa kepada kepala jawatan perjalanan. mempersingkat atau mempercepat waktu untuk melunasi harga mobil diperbolehkan. jika dua angsuran berturut turut tidak dipenuhi pada waktunya, maka negara berhak mengambil kembali mobil yangbersangkutan atas tanggungan penyewa. penyewa berjanji akan memelihara mobil serta perlengkapannya dengan sebaik baiknya, menanggung segala ongkos ongkos yang diperlukan untuk memperbaiki maupun untuk mengganti bagian bagian yang rusak, menggunakan mobil serta perlengkapannya dengan cara yang selayaknya, selanjutnya tidak akan melakukan pemindahan hak atas mobil, menyewakan, menggadaikan ataupun menyerahkan mobil tersebut untuk dipergunakan kepada pihak lain selama hutang belum unas. segala risiko mengenai mobil serta perlengkapannya, termasuk kerusakan kerusakan karena kecelakaan dan kerugian kerugian terhadap pihak ketiga berdasarkan tanggung jawab menurut hukum (wettelijke aansprakelijkheid), menjadi tanggungan penyewa, terhitung mulai tanggal menanda tangani perjanjian ini, kecuali dalam hal kehilangan dan penyewa dapat membuktikan kepada panitia yang terdiri dari orang pegawai yang ditunjuk oleh negara guna keperluan tersebut, bahwa kehilangan mobil itu terjadi dengan tidak disengaja dan luar kemauannya sendiri. negara tidak terikat pada soal soal pembebasan (vrijwaring) bagaimanapun sifatnya. negara tetap menjadi pemilik mobil beserta perlengkapannya hingga penyewa memenuhi segala kewajiban yang timbul karena perjanjian ini, sesudahnya maka hak milik atas mobil tersebut pindah kepada penyewa dengan tidak bersyarat. dalam hal penyewa meninggal dunia sebelum hutang lunas, maka mobil yang bersangkutan harus segera dikembalikan kepada negara, kecuali jika ahli warisnya menyatakan bersedia melanjutkan segala sesuatu mengenai hak maupun kewajiban yang bertalian dengan perjanjian ini. selama penyewa belum menjadi pemilik mobil yang bersangkutan, negara berhak menyelidiki mobil itu serta perlengkapannya, selanjutnya untuk keperluan itu dan untuk mengambil kembali mobil itu dalam hal termaksud pada dan berhak setiap saat memasuki tempat mana mobil itu ada atua diduga ada disimpan. ongkos meterai untuk perjanjian ini dipikul oleh penyewa. jakarta, tanggal . . ., tanggal . . negara, penyewa, lampiran surat perjanjian sewa beli o. daftar alat alat mobil. serep roda: .ccoooococo wc. serep ban luar:.ccoooooman serep ban dalam: .c.cccc cc. kipas air: .c.cccccc cocoa kaca spon!. cc. pembuat api: .cc ian tutup bensin: .mann kelak on: .mannen tutup roda: .coc nan ring roda:.cocoocococ. jam m ii: oo. aan peneduh matahari:.ooococ wc. karpet uka:.ccoooiinan karpet tengah:.coooccoc oo. karpet belakang:.cc.occ oo. penunjuk jurusan: .cc.nn kunci k kunci: . ion pompa: . coco. dongkrak:.cc.nnn sendok ban:.oooooman lain lain alat:.c.ccccccocc om presiden republik indonesia, menimbang: bahwa dianggap perlu mengadakan perubahan dalam ketentuan mengenai jumlah tunjangan tertinggi yang dapat diberikan berturut turut kepada presiden wakil presiden dan menteri negara republik indonesia yang telah meletakkan jabatannya: mengingat: peraturan pemerintah republik indonesia dahulu nomor tahun dan. peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahunrp. , " dalam garis terakhir peraturan pemerintah republik indonesia dahulu nomor tahun dan jumlah serta kata kata rp. (tujuh ratus lima puluh rupiah)" dalam peraturan pemerintah nomor tahun diganti menjadi: "50x dari gaji pokok yang diterima terakhir sebulanmaksimum tunjangan untuk bekas menteri dan wakil) perdana menteri sebesar rp. sebulan termuat dalam peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara nomor tahun telah ditetapkan sebesar dari gaji menteri pada waktu itu, yaitu rp. sebulan menurut peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara nomor tahun maka, agar jumlah maksimum tunjangan yang diberikan kepada bekas perdana menteri, wakil perdana menteri dan menteri dapat selalu sesuai dengan perhitungan dimaksudkan, dianggap perlu untuk menetapkan jumlah maksimum itu sebesar dari gaji terakhir yang diterima oleh penjabat yang bersangkutan. dalam menentukan maksimum tunjangan untuk bekas presiden wakil presiden sudah sendi inya, jika didasarkan pula atas perhitungan yang sama sebagai dimaksud atas. perubahan ini merupakan penetapan sementara menunggu penetapan dengan undang undang. termasuk lembaran negara nomorewan keamanan nasional presiden republik indonesia, menimbang: bahwa berhubung dengan keadaan pada dewasa ini perlu menyempurnakan usaha usaha untuk menjamin keamanan dengan membentuk suatu dewan yang khusus mengurus soal soal keamanan: mendengar: dewan menteri dalam rapat rapatnya yang pada tanggal januari dan yang pada tanggal pebruari memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah tentang dewan keamanan nasional. untuk menyempurnakan usaha usaha menjamin keamanan, dibentuk sebuah dewan keamanan nasional. dewan tersebut pada terdiri dari, perdana menteri, sebagai ketua merangkap anggota, wakil perdana menteri sebagai wakil ketua merangkap anggota wakil perdana menteri ii, sebagai wakil ketua merangkap anggota, menteri dalam negeri, sebagai anggota, menteri pertahanan, sebagai anggota, menteri kehakiman, sebagai anggota. dewan keamanan nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada dewan menteri tentang soal soal keamanan: merencanakan pengerahan segala alat kekuasaan negara untuk menjamin dan atau memulihkan keamanan: cc. melakukan koordinasi antara alat alat kekuasaan negara tersebut dalah huruf atas. untuk menjalankan tugas yang tersebut dalam sub dan cc, tiap tiap daerah tingkat propinsi diadakan koordinasi keamanan daerah, terdiri dari kepala daerah tingkat propinsi sebagai ketua merangkap anggota, penjabat militer tertinggi daerah tingkat propinsi sebagai anggota, cc. penjabat polisi tertinggi daerah tingkat propinsi sebagai anggota, penjabat kejaksaan tertinggi daerah tingkat propinsi sebagai anggota. daerah daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang, penjabat militer tertinggi daerah tingkat propinsi menjabat ketua merangkap anggota, sedang kepala daerah tingkat propinsi menjabat anggota koordinasi keamanan daerah. koordinasi keamanan daerah menyelenggarakan tugasnya ngan mengindahkan petunjuk petunjuk dan instruksi instruksi yang dikeluarkan oleh dewan keamanan nasional. daerah daerah tingkat kabupaten dapat diadakan koordinasi keamanan kabupaten, atas usul koordinasi keamanan kabupaten, atas usul koordinasi keamanan daerah, oleh dewan keamanan nasional. pada dewan keamanan nasional dan pada masing masing koordinasi tugasnya ditetapkan berturut turut oleh perdana menteri dan ketua koordinasi keamanan daerah. jika daerah tingkat kabupaten dibentuk koordinasi keamanan kabupaten, maka pada koordinasi keamanan kabupaten itu dapat dipekerjakan sebuah sekretariat yang susunan dan tugasnya ditetapkan oleh kepala daerah tingkat kabupaten yang bersangkutan. dewan keamanan nasional, koordinasi keamanan daerah dan koordinasi keamanan kabupaten menetapkan peraturan tatatertib untuk rapatnya masing masing. segala perongkosan untuk dewan nasionala ttd. ali sastroamidjojo diundangkan jakarta pada tanggal maret menteri kehakiman ttd. jody gondokusumo penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun tentang dewan keamanan nasional. umum untuk melaksanakan putusan putusan menteri pertahanan mengenai keamanan berdasarkan sob dan memimpin serta mengkoordinir segala usaha untuk memelihara dan memperbaiki keamanan, maka dengan peraturan pemerintah tahun lembaran negara telah dibentuk sebuah dewan yang disebut staf keamanan. staf tersebut mempunyai cabang cabang daerah daerah sedang administrasinya daerah daerah ini menumpang kepada instansi instansi lain. kemudian pembentukan staf tersebut oleh suatu peraturan pemerintah dengan diberikan tugas yang serba luas itu, dianggap oleh pihak pemerintah sendiri sebagai penyerahan kekuasaan yang sudah melampaui batas batas menurut ketatanegaraan kita. karena itu, diusulkan peraturan pemerintah tahun lembaran negara yang mencabut kembali peraturan pemerintah tahun dalam praktek, sungguhpun staf keamanan termaksud telah dibubarkan, namun administrasinya, baik pusat maupun daerah, berlangsung terus dan (setelah pembubaran tersebut diperuntukkan guna melayani penyu kenegaraan pimpinan kebijaksanaan politik posisional yang ada tangan perdana menteri berdasarkan keputusan presiden ris tahun tanggal januari hal demikian itu, selain dari kurang efisien (disebabkan administrasi termaksud daerah daerah menumpang kepada instansi instansi lain sebagai yang terangan atas tadi), juga dianggap tidak legal lagi setelah staf keamanan ditiadakan itu. padahal tetap dirasakan kebutuhan akan suatu organisasi yang sehari harinya memikirkan urusan keamanan yang penting itu, pun tetap dirasakan perlu adanya koordinasi antara menteri menteri yang mempunyai tugas lapangan keamanan, terutama perdana menteri yang memegang pimpinan dalam kebijaksanaan politik posisional menurut keputusan presiden ris tahun dan menteri pertahanan sebagai pemegang kekuasaan militer pusat many peraturan pemerintah tahun lembaran negara maka dianggap perlu, guna memenuhi kebutuhan yang diuraikan diatas itu, membentuk suatu badan semacam staf keamanan, akan tetapi sekarang ini dengan susunan yang terdiri semata mata dari menteri menteri. dalam peraturan pemerintah ini badan yang dimaksud itu dinamakan dewan keamanan nasional (disingkat: dkn). maksud pembentukan dkn tidak lain daripada memperebutkan kerja sama para menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tentang macam macam sudut masalah keamanan, bawah perdana menteri samping dkn, tiap tiap propinsi diadakan badan badan koordinasi keamanan daerah kkd) yang dapat diartikan sebagai cabang cabang daripada dewan keamanan nasional tersebut. masing masing badan kkd terdiri dari: kepala daerah tingkat propinsi ketua merangkap anggota. penjabat militer tertinggi daerah tingkat propinsi anggota. cc. penjabat polisi tertinggi daerah tingkat propinsi anggota. penjabat kejaksaan tertinggi daerah tingkat propinsi anggota. oleh karena tanggung jawab dalam urusan keamanan daerah daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang berada dalam tangan panglima tentara dan territories sebagai pemegang kekuasaan militer, maka sudah selayaknya pimpinan kkd daerah daerah itu diletakkan dalam tangan panglima. adapun tugasnya, dipandang dari sudut ketatanegaraan kita, dapat dipertanggung jawabkan, karena terbatas kepada: merencanakan pengerahan alat alat kekuasaan negara dan melakukan koordinasi antara 'instansi instansi daerah daerah yang mempunyai tugas lapangan keamanan, melalui menterinya yang bersangkutan, satu sama lain dalam tingkat propinsi. lagi pula dalam penyelenggaraan tugasnya tersebut kkd diharuskan mengindahkan petunjuk petunjuk dan instruksi instruksi yang dikeluarkan oleh dkn vide administrasi dari organisasi baru ini dipusatkan (di dikhususkan) dengan jalan mengadakan sekretariat sekretariat tersendiri, tidak saja pusat pada dkn akan tetapi juga daerah daerah pada kkd dengan demikian penyelenggaraan administrasi staf keamanan dulu (baik pusatnya maupun daerah daerah yang menumpang pada instansi instansi lain, yang seharusnya sudah tidak ada lagi sejak dibubarkan staf tersebut), dihapuskan untuk diganti dengan sekretariat dkn serta sekretariat sekretariat kkd yang kesemuanya mempunyai dasar hukum dalam peraturan pemerintah ini sehingga secara legal perongkosannya dapat dibebankan pada anggaran belanja kabinet perdana menteri demi penyempurnaan yang dimaksud sini berupa memperebutkan kerjasama para menteri yang berkepentingan dalam pengembalian keamanan negara. selanjutnya cukup jelas sesuatu yang diuraikan dalam penjelasan umum. cukup jelas. cukup jelas. lihat penjelasan umum. bahwasanya tugas kkd adalah terbatas, lihat penjelasan umum. tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, samping penjelasan cukup jelas. cukup jelas. lihat penjelasan umumengenai penunjukan penguasa penguasa militer sebagaimana diudalam keadaan darurat perang akan penempatan sewaktu waktu jika perlu daripada seorang penguasa militer yang ditunjuk untuk itu dengan diberi nama gubernur militer: bahwa untuk mencapai maksud yang diuraik, mengingat: regering staat van oorlog van belge" staatsblad sebagaimana beberapa kali telah diubah dan ditambah: peraturan pemerintah tahun lembaran negara no: tahun tentang penunjukan penguasa penguasa militer:an penguasa penguasa militer: cc.kan penguasa penguasa militer : peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tentang dewan keamanan, mendengar dewan menteri dalam rapatnya pada tanggal mei sebagai berikut peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tentang penunjukan penguasa penguasa militer sebagaimana telah dirurubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut atas pertimbangan kepala staf angkatan yang bersangkutan menteri pertahanan, setelah mendengar dewan keamanan, dapat menunjuk penjabat penjabat lain daripada yang tersebut dalam untuk melakukan kuasa militer. pengangkatan sebagai penguasa militer dilakukan dengan surat keputusan presiden panglima tertinggi. batas batas daerah gangkatukarno)jumlah anggota dewan pemerintah daerah kotapraja jakarta raya presiden republik indonesia, menimbang bahwa ketentuan berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku tentang jumlah anggota dewan pemerintah daerah sebanyak orang bagi kotapraja jakarta raya dipandang tidak sesuai dengan kedudukan kotapraja jakarta raya sebagai daerah swatantra tingkat pun pula sebagai ibukota negara republik indonesia. bahwa ketentuan tersebut mengakibatkan tidak adanya, keseimbangan bila dibandingkan dengan daerah daerah swatantra lain, bahwa berhubung dengan sub dan perlu diadakan perubahan tentang ketentuan jumlah anggota dewan pemerintah daerah kotapraja jakarta raya, menimbang pula resolusi dewan perwakilan rakyat daerah kotapraja jakarta raya tanggal oktober dprd mengingat undang undang tahun lembaran negara tahun tentang pokok pokok pemerintah daerah,nambahan jumlah anggota dewan pemerintah daerah kotapraja jakarta raya sebagai berikut: jumlah anggota dewan pemerintah daerah kotapraja jakarta raya sebanyak orang tidak termasuk kepala daerah ditambah menjadi orang anggota tidak termasuk kepala daerah. penyelenggaraan penambahan jumlah anggota tercantum dalam diserahkan kepada dewan yang bersangkutan terpisah dari ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun jo. peraturan pemerintah tahun dengan tidak mengakibatkan pembubaran dewan pemerintah daerah yang telah terbentukmaret menteri kehakiman. ttd. g.a. mangkok penjelasan atas peraturan pemerintah tahun tentang penambahan jumlah anggota dewan pemerintah daerah kotapraja jakarta raya. umum. ketetapan tentang jumlah anggota dewan pemerintah daerah tiap tiap daerah swatantra berdasar undang undang tahun ditentukan dalam undang undang pembentukan daerah swatantra masing masing. berdasarkan undang undang tahun kotapraja jakarta raya tidak perlu dibentuk kembali. berhubung dengan itu, ketentuan tentang jumlah anggota dewan pemerintah daerahnya kembali kepada s.g.o. karena dalam sistim s.g.o. jumlah anggota dewan pemerintah daerah college van burgemeester wethouders) tidak ditetapkan dalam peraturan pembentukannya melainkan dalam ordonansi itu jumlah anggota dewan pemerintah daerah kotapraja jakarta raya adalah sebanyak sampai orang, yang jumlah pastinya ditetapkan oleh dewan yang bersangkutan karena dewanya yang mempunyai hak pengangkatan terhadap mereka. ketentuan dalam undang undang tahun itu khusus mengenai penetapan jumlah anggota dewan pemerintah daerah bagi kotapraja jakarta raya mengakibatkan tidak adanya keseimbangan kalau dibandingkan dengan daerah swatantra lain hal mana dirasakan tidak adil dan tidak wajar. kesulitan akibat ketentuan peralihan ini dapat ditampung dengan mempergunakan undang undang tahun yang menentukan bahwa akibat akibat lainnya dari ketentuan ketentuan dalam tersebut tadi sepanjang diperlukan akan diatur dalam peraturan pemerintah." atas pertimbangan itulah, berdasar undang undang tahun ditetapkan peraturan pemerintah ini. ii. demi cukup jelas. dimaksud sebagai ketentuan peralihan untuk menjaga jangan sampai pelaksanaan menggoyahkan dewan pemerintah daerah yang sudah terbentukmengenai mobil, termuat dalam lembaran negara tahun perlu ditetapkan berlaku juga untuk ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia, berhubung dengan kedudukannyperaturan pemerintah tentang penetapan berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun untuk ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia. semua ketentuan dalam, termuat dalam lembaran negara tahun berlaku juga untuk ketua dewan perwakilan rakyat berhubung dengan kedudukan ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia, maka sudah selayaknya, bahwa ketentuan ketentuan dalam" berlaku juga bagi ketua dewan tersebut., dimuat dalam lembaran negara tahun antara lain ditetapkan, bahwa selama masa memangku jabatan untuk ketua disediakan sebuah mobil dengan pengemudinya dan ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh negara. agar supaya ketua dewan perwakilan rakyat mendapat kesempatan untuk membeli mobil pemerintah setelah meletakkan jabatannya untuk dimiliki sendiri, maka diusulkan supaya semua ketentuan dalam peraturan tentang mobil untuk perdana menteri, wakil perdana menteri dan para menteri ditetapkan berlaku juga bagi ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia. peraturan pemerintah ini dengan sendirinya juga berlaku bagi ketua senat dan ketua dewan perwakilan rakyat indonesia serikresiden republik indonesia, menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan dalam undang undang pembentukan propinsi, kabupaten, kota besar dan kota kecil undang undang nomor tahun peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dan tahun dan undang undang nomor dan tahun perlu segera diserahkan beberapa hal tentang urusan pemerintah pusat mengenai pekerjaan umum kepada propinsi, dan menegaskan urusan mengenai pekerjaan umum dari kabupaten, kota besar, dan kota kecil tersebut: mengingat: undang undang nomor tahun dan undang undang dasar sementara, keputusan dewan menteri dalam rapatnya ke padabab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan istilah "propinsi" ialah: dan daerah istimewa yogyakarta, sedang yang dimaksud dengan istilah "daerah otonom bawahan" ialah. kabupaten, kota besar dan kota kecil, yang sudah dibentuk berdasarkan undang undang tahun bab tentang tugas yang bersangkutan dengan pekerjaan umum dengan memperhatikan hal hal yang ditentukan dalam dan kepada propinsi diserahkan tugas untuk: menguasai perairan umum seperti: sungai, danau, sumber dan lain lain sebagainya:an air: cc. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan jalan umum yang tidak diurus langsung oleh kementerian pekerjaan umum dan tenaga beserta bangunan bangunan turunannya, tanah tanahsumur sumur artesis, pembuluholeh pemerintah pusat diserahkan kepada propinsi, memelihara lain lain gedung negara terkecuali yang pemeliharaannya diurus langsung oleh jawatan gedung gedung negara, dengan catatan bahwa pembiayaannya diperhitungkan dengan kementerian pekerjaan umum dan tenaga. dari penyerahan termaksud dalam ini dikecualikan urusan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yaitu: urusan sungai sungai yang terbuka untuk pelayaran internasional urusan pemikiran dan eksploitasi bangunan bangunan pembangkitan gaya tenaga air. urusan urusan lain mengenai pekerjaan umum dengan mengingat keadaan, akan diserahkan berangsur angsur kepada propinsi atau daerah otonom bawahan dengan keputusan menteri pekerjaan umum dan tenaga setelah mendengar pertimbangan menteri dalam negeri. penyerahan urusan urusan tersebut dalam dan tidak mengurangi hak menteri pekerjaan umum dan tenaga, untuk mengadakan pengawasan atas urusan urusan tersebut serta merencanakan dan menyelenggarakan pekerjaan pekerjaan dalam lingkungan daerah propinsi atau daerah daerah otonom bawahan guna kemakmuran umum, tentang hal hal mana menteri pekerjaan umum dan tena, dapat mengadakan peraturannya. keputusan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi atau daerah otonom bawahan untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan pekerjaan yang dimaksud dalam dan yang biayanya melebihi jumlah yan akan ditentukan oleh menteri pekerjaan umum dan tenaga, dak boleh dijalankan, sebelum proyek proyek yang bersangkutan disetujui oleh menteri pekerjaan umum dan tenaga. dalam hal hal istimewa menteri pekerjaan umum dan tenaga, dengan mengingat ketentuan tersebut dalam dapat memutuskan untuk menahan penyelenggaraan sesuatu pekerjaan propinsi atau daerah otonom bawahan yang dimaksud dalam ini, untuk, memuat alasan alasan tentang penahanan itu. bab iii tentang penyerahan tanah, bangunan bangunan dan barang barang lain tanah dan bangunan bangunan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tugas yang diserahkan menurut dan diserahkan kepada propinsi kabupaten, kota besar dan kota kecil yang bersangkutan dengan hak pakai (gebruiksrecht), kecuali tanah tanah dan bangunan bangunan yang dikuasai oleh kementerian pertahanan dan jawatan kereta api. barang inventaris serta barang bergerak lainnya, yang diserahkan untuk melaksanakan tugas tugas yang diserahkan kepada propinsi, diserahkan dalam hak milik. gedung gedung dan tanah yang dahulu didirikan dan atau dibeli sendiri oleh propinsi, kabupaten dan kota jawa dengan biaya sendiri, adalah milik propinsi daerah otonom bawahan yang bersangkutan. segala utang piutang untuk keperluan urusan urusan, yang diserahkan kepada propinsi dan daerah daerah otonom bawahan yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan propinsi atau daerah otonom bawahan yang bersangkutan. bab tentang penyerahan kepada daerah otonom bawahan propinsi dapat menyerahkan sebagian dari urusan dan tugasnya mengenai pekerjaan umum termaksud dalam kepada daerah otonom bawahan. peraturan daerah propinsi yang melaksanakan penyerahan hal hal yang dimaksud dalam ini kepada daerah otonom bawahan tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan menteri pekerjaan umum dan tenaga dan menteri dalam negeri. bilamana hal hal termaksud pada diserahkan kepada pemerintah daerah otonom bawahan, maka ketentuan ketentuan termaksud pada s d mutasi mutans berlaku juga bagi daerah otonom bawahan itu. mengingat ketentuan yang termaksud dalam undang undang pembentukan kabupaten, kota besar dan kota kecil, jawa undang undang dan tahun maka hal hal yang berikut: jalan jalan umum beserta segala bangunan bangunan turunannya misalnya: penanaman, terang lereng (glooiingen), tanggul tanggul, selokan selokan, sumur sumur, tonggak kilometer, papan papan nama, jembatan jembatan, urung urung (drivers), trap trap (beschoeiingen), dinding dinding tembok (kaaimuren), terkecuali yang urusannya diselenggarakan oleh propinsi, lapangan lapangan dan taman taman, pembuluh pembuluh membilas, got got dan rio rio, penerangan jalan, tempat pekuburan umum: pasar pasar dan los los pasar, sumur sumur bor, pesanggrahan pesanggrahan: penyeberangan penyeberangan: pencegahan bahaya kebakaran: hal hal mana yang telah diurus dan diatur oleh daerah daerah otonom bawahan tersebut atas, tetap dijalankan oleh dan sebagai urusan daerah daerah otonom bawahan itu. bab tentang kerja sama antara propinsi dan pemerintah pusat dan antara propinsi dan daerah otonom bawahan jika dalam suatu daerah akan dilaksanakan pekerjaan pekerjaan khusus atau bilamana terjadi bencana alam, menteri pekerjaan umum dan tenaga sesudah berunding dengan dewan pemerintah daerah propinsi dan atau daerah otonom bawahan yang bersangkutan, dapat menarik untuk sementara waktu pegawai pegawai pekerjaan umum propinsi dan atau daerah bawahan guna membantu daerah yang terancam itu. biaya untuk tindakan tindakan tersebut dalam ditanggung oleh menteridewan pemerintah daerah propinsi dan dewan pemerintah daerah otonom bawahan memberikan segala bantuan yang diminta oleh menteri pekerjaan umum dan tenaga dalam menyelenggarakan kewajibannya. biaya untuk keperluan tersebut dalam ditanggung oleh kementerian pekerjaan umum dan tenaga. bab tentang susunan urusan (jawatan) pekerjaan umum propinsi dan daerah otonom bawahan dan hubungan antara kementerian pekerjaan umum dan tenaga dengan daerah daerah otonom tersebut dalam membentuk urusan (jawatan) pekerjaan umum propinsi atau urusan (jawatan) pekerjaan umum daerah otonom bawahan dan untuk mengadakan pembagian wilayah pekerjaan untuk menyelenggarakan tugas yang diserahkan kepadanya, propinsi dan daerah otonom bawahan memperhatikan petunjuk petunjuk bagi propinsi yang diberikan oleh menteri pekerjaan umum dan tenaga dan bagi daerah otonom bawahan yang diberikan oleh dewan pemerintah daerah setingkat lebih atas. dewan pemerintah daerah propinsi atau dewan pemerintah daerah otonom bawahan menjalankan dan atau mengusahakan supaya dijalankan petunjuk petunjuk teknis, yang diberikan bagi propinsi oleh menteri pekerjaan umum dan tenaga dan bagi daerah otonom bawahan oleh dewan pemerintah daerah setingkat lebih atas. dewan pemerintah daerah propinsi dan dewan pemerintah daerah otonom bawahan mengusahakan agar menteri pekerjaan umum dan tenaga selalu mengetahui jalannya hal hal yang dilaksanakan oleh daerah daerah otonom tersebut dengan mengirimkan laporan laporan berkala kepada menteri pekerjaan umum dan tenaga. dewan pemerintah daerah propinsi atau dewan pemerintah daerah otonom bawahan mengusahakan supaya kepala kepala pekerjaan umum daerah masing masing memenuhi panggilan panggilan bagi propinsi dari menteri pekerjaan umum dan tenaga dan bagi daerah otonom bawahan dari dewan pemerintah daerah setingkat atasnya, untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan urusan teknik dalam lapangan pekerjaan umum. biaya untuk memenuhi panggilan tersebut dalam bagi propinsi ditanggung oleh menteri pekerjaan umum dan tenaga dan bagi daerah otonom bawahan oleh daerah otonom setingkat lebih atas yang memanggil. bab vii tentang pegawai untuk menyelenggarakan tugas dalam urusan pekerjaan umum yang diserahkan kepada propinsi dan daerah otonom bawahan: diserahkan pegawai pegawai negara untuk diangkat menjadi pegawai propinsi atau pegawai daerah otonom bawahan: diperbantukan pegawai pegawai negara untuk dipekerjakan pada propinsi atau daerah otonom bawahan. pemindahan pegawai pegawai negara yang diperbantukan menurut sub yang dilakukan dari sesuatu daerah otonom lain daerah otonom, diatur oleh menteri pekerjaan umum dan tenaga sesudah mendengar pertimbangpada propinsi atau pada daerah otonom bawahan, yang dilakukan dalam lingkungan propinsi atau daerah otonom bawahan diatur oleh dewan dewan pemerintah daerah propinsi atau daerah otonom bawahan yang bersangkutan dan diberitahukan oleh dewan tersebut kepada menteri pekerjaan umum dan tenaga. bab iii tentang sokongan dan lain lain sebagainya dalam melaksanakan tugas termaksud dalam dan menteritersebut. untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang diserahkan kepada propinsi, maka untuk tahun dinas yang berlaku kepada propinsi yang bersangkutan diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan menteri pekerjaan umum dan tenaga, sekedar perbelanjaan urusan urusan tersebut masih termasuk dalam anggaran kementerian pekerjaan umum dan tenaga. bab ix. ketentuan peralihan dengan mengingat ketentuan dalam maka penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang masuk rumah tangga daerah otonom bawahan sumatera, hingga saat dibentuknya daerah otonom termaksud dengan undang undang pembentukan, diserahkan kepada propinsi yang bersangkutan. tenaga tehnik baru, termasuk golongan p.g.p. atas yang dibutuhkan oleh propinsi atau daerah daerah otonom bawahan, untuk sementara waktu diangkat oleh menteri pekerjaan umum dan tenaga dan sesuai dengan ketentuan pegawai pegawai tersebut diperbantukan pada propinsi atau daerah daerah otonom bawahan. bab penutup peraturan pemerintah ini dinamakan: peraturan pelaksanaan penyerahan urusan pekerjaan umum kepada propinsi propinsi serta penegasan tugas mengenai pekerjaan umum dari daerah daerah otonom kabupaten, kota besar dan kota kecil jawdalam negeri, ttd. mohammad roem. menteri pekerjaan umum dan tenaga, ttd. soeharto.urusan pemerintah pusat dalam lapangan kementerian pekerjaan umum dan tenaga kepada propinsi propinsi yang telah dibentuk atas dasar undang undang pokok pemerintahan daerah nomor tahun dan untuk menegaskan urusan mengenai pekerjaan umum yang ditugaskan kepada kabupaten, kota besar dan kota kecil jawa. dengan peraturan ini belum dapat diserahkan dengan sekaligus segala urusan urusan yang pada hakekatnya termasukpropinsi atau daerah otonom bawah tingkatan propinsi, karena urusan itu tetap menjadi urusan pemerintah pusat. adapun alasan masih belum dapat diserahkan beberapa urusan dan kewajiban lain kepada propinsi, ialah oleh karena kepada propinsi oleh pemerintah pusat masih belum dapat disediakan cukup tenaga tehnis, untuk menunaikan tugas kewajibannya dalam urusan pekerjaan umum yang akan diserahkan kepada propinsi itu. tugas yang sekarang belum diserahkan pada waktunya, berangsur angsur akan diserahkan pula dengan mengingat keadaan dan kesanggupan propinsi yang bersangkutan. kini masih timbul keragu raguan tentang status dari pada urusan pekerjaan umum yang sejak zaman pemerintahan hindia belanda dahulu telah dikerjakan oleh daerah daerah otonom bawahan jawa. maka dari itu, meskipun hak mengurusnya urusan urusan itu telah jelas ditetapkan dalam undang undang pembentukan daerah daerah otonom termaksud undang undang dan tahun namun dalam peraturan ini ditegaskan secara positif bahwa daerah daerah otonom itu terus tahun sudah ada dalam kekuasaan daerah daerah menyelenggarakan hal hal yang pada umumnya pada waktu itu berlakunya undang undang pembentukannya atas dasar undang undang itu. berhubung dengan itu terhadap urusan urusan yang dimaksudkan itu tidak perlu diadakan penyerahan nyata. dimana masih ada keragu raguan terhadap sesuatu urusan, hal itu dapat ditegaskan bersama sama oleh propinsi dan daerah otonom yang bersangkutan. hal itu tidak mengurangi ketentuan bahwa propinsi dapat menyerahkan urusan urusan mengenai pekerjaan umum lebih lanjut kepada daerah daerah otonom bawahan menurut ketentuan ketentuan dalam peraturan ini. oleh karena dalam lingkungan daerah propinsi propinsi sumatera belum terbentuk daerah daerah otonom bawahan berdasarkan undang undang tahun maka dalam pokoknya pemerintah daerah propinsi sumatera, samping menyelenggarakan tugas yang termasuk rumah tangganya sendiri, dengan berlakunya peraturan pemerintah ini menyelenggarakan pula (untuk sementara waktu) segala urusan urusan dalam lapangan pekerjaan umum dan tenaga, yang semestinya akan merupakan urusan rumah tangga daerah daerah otonom bawahan tersebut. pada hakekatnya hal ini mengenai urusan urusan sebagai berikut: mendirikan dan memelihara pekerjaan pekerjaan umum, seperti pasar pasar, tempat tempat kuburan umum dan sebagainya: menjalankan usaha usaha untuk kepentingan umum seperti pencegahan bahaya kebakaran dan sebagainya. dalam pada itu ketentuan atas tidak mengurangi kekuasaan, yang dijalankan oleh kota kota sumatera atas dasar stadsgemeente ordonnantie bui tengwesten staatsblad dahulu, hal mana dapat berlangsung terus seperti biasa sampai ada ketentuan lain. penjelasan demi cukup jelas. sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan umum, belum semua urusan dan kewajiban diserahkan seluruhnya kepada propinsi menurut ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. yang belum dapat diserahkan antara ialah: tugas untuk: tugas menata ruangan negara (ruimtelijke ordering) karena pada propinsi dan daerah otonom bawahan sekarang masih belum ada cukup pegawai pegawainya, untuk dapat menjalankan tugas tersebut. yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat ialah: urusan sungai sungai terbuka untuk pelajaran international dan urusan pemikiran dan eksploitasi bangunan bangunan pembangkitan gaya tenaga air tetap diselenggarakan oleh kementerian pekerjaan umum dan tenaga. jalan jalan yang diserahkan kepada propinsi selain jalan jalan yang ditentukan dalam undang undang pembentukan (bagi propinsi jawa timur), adalah jalan jalan yang dijelaskan pada waktu penyerahan dengan nyata nyata, menurut ketentuan dalam instruksi bersama. (lihat penjelasan umum) dan ketentuan ini bermaksudyang diserahkan kepada propinsi menurut atau yang sudah menjadi urusan dan kewajiban daerah otonom kabupaten, kota besar dan kota kecil menurutmengesahkan segala sesuatu dalam menyelenggarakan pekerjaan pekerjaanagar supaya propinsi dapat menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya dengan sebaik baiknya, maka dipandang perlu tanah tanah, bangunan bangunan dan gedung gedung diserahkan juga kepadanya dengan hak pakai (gebruiksrecht). demikian pula akan diserahkan barang barang inventaris, perkakas perkakas, bahan bahan dan barang barang bergerak, yaitu dengan hak milik (lihat dan (lihat penjelasan umum) ketentuan dalam menjelaskan secara konkrit urusan urusan yang dapat langsung dikenakan, oleh daerah daerah otonom bawahan jawa, yang pada pokoknya tidak akan kurang dari pada tugas yang dimilikinya pada waktu pembentukannya sebagai daerah otonom. selanjutnya lihat penjelasan umum. dan dipandang perlu untuk menegaskan dalam tersebut, dalam hal mana propinsi dan daerah otonom bawahan harus memberi bantuan kepada menteri pekerjaan umum dan tenaga dalam menjalankan kewajibannya. hal hal yang dinyatakan dalam dimaksudkan untuk mencapai uniformiteit, koordinasi dan efisiensi dalam menjalankan pekerjaan dengan adanya hubungan yang lancar dan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan urusan jawatan) pekerjaan umum propinsi daerah otonom bawahan. oleh karena daerah daerah otonom masih sangat kekurangan tenaga ahli, maka untuk sementara waktu perlu adanya bimbingan yang dijalankan oleh kementerian pekerjaan umum dan tenaga. oleh karena daerah daerah masih belum cukup adanya tenaga ahli tehnik dan administrasi, lagi pula pembagian tenaga tenaga yang efisien dan memuaskan, maka sebagian besar pegawai pegawai kementerian pekerjaan umum dan tenaga untuk sementara waktu diperbantukan kepada propinsi. malahan untuk kepentingan dipandang perlu menetapkan dalam bahwa pegawai pegawai tehnik baru termasuk golongan pgp atas untuk sementara waktu diangkat teh menteri pekerjaan umum dan tenaga sebelum mereka dipekerjakan kepada propinsi sebagai pegawai yang diperbantukan. ketentuan itu hanya mempunyai sifat yang sementara selama ternyata masih kekurangan tenaga ahli tehnik dan selama daerah otonom yang bersangkutan belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. apabila keadaaan sudah mengizinkan, maka sudah barang tentu ketentuan tersebut tidak akan dijalankan lagi. dengan berlakunya ketentuan yang dimaksud tadi, maka dapatlah kiranya dicegah terjadinya kemungkinan, bahwa daerah daerah yang tingkat menghidupkannya sangat tinggi atau bersangkutan dengan lain lain hal tidak digemari oleh pegawai pegawai umumnya, tidak akan dapat menarik cukup banyak pegawai yang diperlukan untuk dapat menunaikan pekerjaan pemerintah daerah dengan semestinya. dan sokongan sokongan dapat dibagi dua jenis: .sokongan untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil, .,lihat penjelasan umum). lihat penjelasan dan tidak memerlukan penjelasan. menteri dalam negeriresiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu diadakan perubahan dalamsu anggota angkatan laut dan angkatan udara, menetapkan: peraturan pemerintah, anggota angkatan laut dan angkatan udara, diubah sebagai berikut: dalam antara kata kata "bahwa" dan "pensiun janda" ditambahkan kata "jumlah". dalam kata kata jawatan urusan umum pegawai bagian pensiun dan understand" diubah menjadi kata kata menteri pertahanan atau instansi militer yang ditunjuk olehnya dalam dibelakang kata menteri keuangan" dibubuhi". sedangkan kata kata berikutnya yang berbunyi dan wakil direksi dana pensiun indonesia" dihapuskanyang diundangkan pada tanggal januari dibuat dan diajukan sebelum akhir bulan maret pada waktu itu dinas pensiun militer belum berdiri dan belum dapat diketahui dengan tegas instansi manakah yang akan menetapkan pensiun janda janda yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah tersebut. karena itu dan oleh karena penetapan peraturan pemerintah itu sangat mendesak, maka untuk sementara waktu ditetapkan, bahwa instansi sipil yang telah ada, yaitu jawatan urusan umum pegawai (sekarang kantor urusan pegawai) bagian pensiun dan understand bandung, diserahi tugas termaksud, hingga ada cara dan ketentuan yang lain. sekarang telah berdiri dinas pensiun militer yang dalam praktek, sesuai dengan maksud semula, telah menjalankan tugas 1tu. berhubung dengan itu, maka ketentuan ketentuan yang bersangkutan dalam peraturan pemerintah tahun harus diubah dan disesuaikan dengan keadaan sekarang seperti termaksud dalam peraturan pemerintah iniguna kelancaran pekerjaannya dewan keamanan ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun lembaran negara tentang susunan dewan keamanan perlu diubah: mengingat: peraturan pemerintah tahun lembaran negara keputusan presiden republik indonesia tahun tertanggal april mendengar: dewan menteri dalam rapatnya pada tanggal april memutuskan: menetapkan: peraturan pemerintah tentang pengubahan peraturan pemerintah tahun tentang dewan keamanan sebagai berikut peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tentang dewan keamanan diubah sebagai berikut: dewan keamanan disusun sebagai berikut: perdana menteri sebagai ketua merangkap anggota, wakil perdana menteri sebagai wakil ketua merangkap anggota, menteri pertahanan sebagai wakil ketua merangkap anggota, menteri kehakiman sebagai anggota, menteri dalam negeri sebagai anggota, menteri keuangan sebagai anggota, dan menteri urusan veteran sebagai anggotundang undang penghapusan tanah tanah partikelir (undang undang tahun lembaran negara tahun presiden republik indonesia, berkehendak membuat peraturan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan dari undang udang tahun tentang penghapusan tanah tanah partikelir lembaran negara tahun mengingat dan undang undang tahunlaksanaan undang undang penghapusan tanah tanah partikelir undang undang sebagai berikut bab panitia kerja likuidasi tanah tanah partikelir untuk memperlancar pelaksanaan likuidasi tanah tanah partikelir dan tanah tanah eigendom yang luasnya lebih dari bau (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut tanah tanah partikelir) sebagai yang dimaksud dalam undang undang tahun didaerah daerah yang dipandangnya perlu oleh menteri agraria dibentuk panitia kerja likuidasi tanah tanah partikelir (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut panitia kerja). panitia kerja terdiri atas penjabat penjabat yang mewakili badan badan penguasa dan jawatan jawatan didaerah yang lapangan pekerjaannya bersangkutan dengan pelaksanaan likuidasi tanah tanah partikelir. susunan lebih lanjut, perincian tugas, wewenang, cara bekerja dan keuangan panitia kerja diatur oleh menteri agraria. bab penegasan tanah tanah partikelir tanah tanah partikelir ditegaskan satu demi satu oleh menteri agraria dengan surat keputusan, yang menjelaskan namanya, letaknya, luasnya dan sedapat mungkin keterangan keterangan kadaster lainnya serta nama dan alamat pemiliknya. surat keputusan menteri agraria tersebut atas diumumkan dalam berita negara dan disampaikan kepada pemilik tanah partikelir yang bersangkutan dengan perantaraan jurusnya. turunannya disampaikan kepada kepala kantor pendaftaran tanah tanah bersangkutan. keberatan keberatan atas penugasan termaksud dalam ini disampaikan kepada menteri agraria oleh pemiliknya dalam waktu satu bulan sesudah tanggal penyerahan surat keputusan yang bersangkutan kepadanya oleh jurusnya dan oleh fihak lain yang berkepentingan dalam waktu satu bulan sesudah tanggal dibuatnya surat keputusan tersebut dalam berita negara. terhadap keberatan keberatan tersebut atas menteri agraria mengambil keputusan yang mengikat dengan menyatakan alasan alasannya. keputusan itu disampaikan kepada yang berkepentingan sebagai surat tercatat sedang turunannya dikirimkan kepada kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan. sesudah menerima turunan keputusan menteri agraria termaksud dalam atas yang menyatakan bahwa tanah yang bersangkutan benar tanah partikelir atau pemberitahuan dari menteri agraria, bahwa setelah lampau waktu satu bulan termaksud dalam atas tidak ada yang menyampaikan sesuatu keberatan, maka kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan segera mencatat tanah yang ditegaskan itu sebagai tanah negara, dengan menyebut tanggal dan nomor surat keputusan penugasannya. sesudah diadakan penegasan oleh menteri agraria termaksud dalam maka dalam waktu yang ditentukan oleh menteri agraria bekas pemilik tanah partikelir yang bersangkutan wajib menyediakan dan atau menyerahkan semua buku buku, peta peta dan surat surat mengenai administrasi tanah itu kepada menteri agraria dan atau instansi yang ditunjuknya, memberikan daftar dari hak hak dan milik fihak ketiga dan miliknya sendiri yang ada atas tanah itu serta lain lain keterangan yang diminta oleh atau atas nama menteri agraria atau oleh instansi yang ditunjuknya. jika bekas pemilik yang bersangkutan karena alasan alasan yang dapat diterima tidak bersedia atau menurut pendapat menteri agraria tidak dapat menjalankan pengurusan tanah bekas miliknya itu, maka dengan mendengar pertimbangan panitia kerja oleh menteri agraria ditunjuk seseorang atau sesuatu instansi untuk mengurusnya. barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau milik atas bekas tanah partikelir yang telah ditegaskan menurut wajib untuk mendaftarkannya kepada kantor inspeksi agraria setempat, menurut cara dan didalam waktu yang ditentukan oleh menteri agraria dalam surat penegasan penegasan termaksud atas. didalam hal kewajiban termaksud dalam atas tidak diindahkan maka hak hak dan milik yang bersangkutan tidak akan diindahkan didalam likuidasi tanah itu selanjutnya, kecuali kalau yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa hal itu disebabkan karena hal hal luar kehendak dan kemampuannya sendiri. bab iii pembentukan desa atas undangan menteri agraria maka oleh menteri dalam negeri selepas mungkin diusahakan pembentukan atau penetapan desa desa atas bekas tanah tanah partikelir atau termasuknya sesuatu bekas tanah partikelir dalam wilayah satuan administratif yang telah ada, sesuai dengan kehendak penduduknya dan menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri dalam negeri. setelah dipilih atau ditetapkan pamongdesanya, maka mereka dengan pengetahuan menteri dalam negeri dapat diberi tugas oleh atau atas nama menteri agraria membantu pelaksanaan likuidasi tanah partikelir itu. dengan mengingat keperluannya dan persediaan tanahnya, untuk pembangunan desa desa termaksud dalam dapat disediakan tanah tanah bekas tanah kongsi guna dijadikan tanah bengkok, tanah desa atau untuk kepentingan desa lainnya. bab pengukuran, perbedaan, rincian dan peruntukan tanah pengukuran, perbedaan dan rincian tiap tiap bekas tanah partikelir yang telah ditegaskan menurut dilakukan oleh instansi yang ditunjuk dan menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri agraria. hak milik diberikan atas bekas tanah usaha berdasarkan hasil rincian termaksud dalam bagian bagian dari bekas tanah partikelir yang menjadi sengketa mengenai kedudukannya sebagai tanah usaha atau tanah kongsi ataupun yang menjadi sengketa mengenai hal siapa yang berhak atasnya, tidak diberikan dengan hak milik sebelum sengketanya itu mendapat keputusan menurut hukum. persengketaan persengketaan tersebut atas tidak menghambat penyelesaian likuidasi tanah partikelir itu sebagai keseluruhan. menteri agraria sebagai instansi yang tertinggi menetapkan peruntukan tanah tanah bekas tanah kongsi, dengan memperhatikan usul usul dan pertimbangan pertimbangan panitia kerja yang bersangkutan. bekas tanah kongsi yang tidak diperlukan untuk pembangunan desa termaksud dalam untuk sesuatu instansi negara atau untuk sesuatu daerah swatantra dan tidak diberikan dengan sesuatu hak kepada bekas pemiliknya, dapat diberikan dengan hak milik atau sesuatu hak lainnya kepada penduduk warga negara indonesia menurut peraturan yang berlaku. bab ganti kerugian besarnya dan bentuknya ganti kerugian yang dimaksudkan dalam undang undang tahun ditetapkan oleh menteri agraria atas usul dan atau dengan mengingat pendapat pertimbangan panitia kerja yang bersangkutan. apabila ganti kerugian itu berupa uang, sedang angka angka mengenai hasil tanah tidak dapat diperoleh dari bekas pemilik, atau angka angka itu oleh menteri agraria tidak dapat diterima sebagai angka angka yang benar, maka ganti kerugian itu ditetapkan atas dasar perbandingan dengan bekas tanah tanah partikelir yang menurut pendapat panitia kerja dan kepala kantor inspeksi agraria yang bersangkutan keadaannya sama atau paling mendekati keadaan tanah untuk mana ganti kerugian itu harus ditetapkan dan atau atas dasar keterangan atas sumpah dari saksi saksi yang dapat dipercaya. dalam surat keputusan penetapan ganti kerugian itu dijelaskan angsuran serta tempat dan cara pembayarannya. untuk mendapatkan hak hak, bantuan atau keleluasaan lain sebagai bentuk ganti kerugian, maka bekas pemilik menyampaikan permintaannya kepada kepala inspeksi agraria dengan perantaraan panitia kerja yang bersangkutan dalam waktu yang disebutkan dalam surat keputusan penegasan tanahnya sebagai tanah partikelir termaksud dalam permintaan yang diterima sesudah waktu tersebut dalam atas tidak akan mendapat perhatian, kecuali jika yang berkepentingan dapat membuktikan, bahwa kelambatan itu disebabkan karena hal hal diluar kehendak dan kemampuannya sendiri. hak hak atas tanah diberikan oleh menteri agraria sedang bantuan atau keleluasaan lainnya diberikan oleh menteri yang bersangkutan atas usul menteri agraria. bekas pemilik yang tidak mendapat sesuatu hak atas bekas tanahnya, dalam waktu yang ditentukan oleh menteri agraria wajib mengosongkan bekas tanahnya itu dari bangunan bangunan, tanaman tanaman dan lain lain benda miliknya, jika setelah waktu tersebut tanahnya belum dikosongkannya maka bangunan bangunan, tanaman tanaman dan benda benda lainnya itu menjadi milik negara. bab ketentuan ketentuan pidana dan penutup dipidana dengan hukuman tersebut dalam undang undang tahun bekas pemilik atau wakil kuasanya atau pengurus sesuatu bekas tanah partikelir yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam atau, didalam menjalankan kewajibannya selaku pengurus sesuatu bekas tanah partikelir meninggalkan kewajibannya tanpa izin menteri agraria atau penjabat yang ditunjuknya atau melakukan sesuatu kecurangan, satu dan lain dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana lainnya yang lebih berat. barangsiapa mempersulit, merintangi atau menentang pelaksanaan likuidasi sesuatu tanah partikeliragraria, ttd. sunarkopenghapusan tanah tanah partikelir (undang undang umum. peraturan pemerintah ini memuat ketentuan ketentuan pelaksanaan dari dan undang undang penghapusan tanah tanah partikelir undang undang dari undang undang tersebut menyatakan, bahwa likuidasi tiap tanah partikelir, demikianpun tanah eigendom yang luasnya lebih dari bau,, ketentuan ketentuan mana dalam peraturan pemerintah ini dimuat dalam bab ii, dan iv. untuk memperlancar pelaksanaan likuidasi itu daerah daerah yang dipandang perlu, yaitu didaerah daerah dimana terdapat banyak tanah yang dimaksudkan itu, akan dibentuk panitia panitia kerja. panitia panitia tersebut sebagai suatu "panitia kerja" akan terdiri atas penjabat penjabat yang mewakili badan badan penguasa dan jawatan jawatan daerah yang lapangan pekerjaannya bersangkutan dengan pelaksanaan likuidasi itu. mengingat akan sifatnya yang tehnis maka soal pembentukan panitia panitia kerja itu, susunannya lebih lanjut, perincian tugas, wewenang, cara bekerja dan keuangannya diserahkan kepada menteri agraria untuk diatasnya. dalam peraturan pemerintah ini cukuplah diberikan ketentuan ketentuan sebagai dasar pembentukan bab dan didalam hal hal mana menteri agraria memerlukan usul atau pertimbangannya dan adapun ketentuan ketentuan yang mengatur likuidasi yang sebenarnya diatur dalam bab ii, ill dan iv. sesuai dengan maksud undang undang maka likuidasi tiap tanah partikelir itu akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat singkatnya, tetapi dengan tetap tidak mengabaikan hak hak dari fihak fihak yang berkepentingan, tidak saja hak hak dari bekas pemiliknya tetapi juga dari fihak ketiga, misalnya pemegang hypotheses, pemegang hak postal, penyewa dan lain lainnya dan pelaksanaan dari undang undang yang menentukan, bahwa ganti kerugian kepada bekas pemilikan, diatur dalam bab dan akhirnya dalam dimuat ketentuan ketentuan pidana yang mencegah dilakukannya perbuatan perbuatan oleh siapapun yang dapat mempersulit, menghambat atau merintangi dilaksanakannya likuidasi, termasuk perbuatan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang sebagai bekas pemilik atau wakil kuasanya ataupun sebagai pengurus tanah partikelir yang bersangkutan. ancaman hukum yang disebut dalam undang undang adalah pidana kurungan selama lamanya enam bulan dan atau denda sebanyak banyaknya rp. sedangkan perbuatan pidananya dinyatakan sebagai pelanggaran. adapun tanggal januari yang disebut dalam ialah tanggal mulai berlakunya undang undang penjelasan demi dengan penjelasan tersebut atas maka penjelasan demi kiranya tidaklah diperlukan lagpensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak pegawai negeri sipil, maka dianggap perlu diadakan suatu peraturan yang bersamaan yang berlaku untuk seluruh pegawai negeri sipil, mengingat: peraturan pemerintah tahun dan tahun peraturan pemerintah tahun dan tahun cc. staatsblad jo.segala peraturan lama tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak pegawai negeri sipil bagi mereka yang terhadapnya berlaku peraturan pemerintah ini: menetapkan peraturan pemerintaharti pegawai negeri, isteri dan anak. pegawai yang dimaksudkan dalam peraturan ini ialah pegawai negeri menurut peraturan pensiun pegawai negeri sipil yang berlaku mereka yang pada waktu atau sesudah mulai berlakunya peraturan ini diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapat pensiun yang hingga saat pemberhentian itu termasuk golongan tersebut dalam huruf isteri yang dimaksudkan dalam peraturan ini, ialah isteri pegawai yang dikawini dengan sah. anak yang dimaksudkan dalam peraturan ini, ialah anak pegawai dari perkawinan yang sah dan anak yang disahkan menurut undang undang negara. gaji. yang dimaksudkan dengan gaji dalam peraturan ini, ialah gaji menurut peraturan pensiun pegawai negeri sipil yang berlaku. pegawai laki laki menurut peraturan peraturan yang ditentukan dalam peraturan ini, dapat. pegawai wanita mempunyai hak tersebut dalam diatas untuk anak anaknya. cara menunjuk itu dilakukan menurut peraturan pelaksanaan, yang akan ditentukan kemudian. turun iuran. pegawai diwajibkan membayar iuran untuk pensiun janda dan tunjangan anak, yang selanjutnya disebut "iuran biasa". iuran biasa itu tiap bulan dipotong dari gaji uang tunggu, lain lain penghasilan yang bersifat gaji untuk suatu jabatan utama atau pensiun pegawai dan berjumlah untuk pegawai laki laki dengan ketentuan bahwa persentasi ini dinaikkan dengan untuk setiap iuran lebih dari satu yang ditunjuk sebagai yang berhak mendapatkan pensiun, terhitung dari bulan berikutnya saat penunjukkan itu mulai berlaku, dengan ketentuan bahwa untuk maksud ini tidak akan dipotong lebih dari untuk pegawai wanita kewajiban membayar iuran biasa berakhir mulai bulan berikutnya bulan pegawai tidak lagi menerima penghasilan termaksud dalam mencapai umur tahun dan waktu itu tidak mempunyai isteri yang berhak menerima pensiun dan atau anak yang berhak menerima tunjangan: sesudah berusia tahun, tidak mempunyai lagi isteri yang berhak atas pensiun dan atau anak yang berhak atas tunjangan. bagi pegawai yang telah mencapai umur tahun, kewajiban membayar iuran biasa yang telah berakhir tidak dapat dimulai lagi. pegawai yang diwajibkan membayar iuran biasa disebut "pembayaran iuran wajib". pegawai yang mendapat kenaikan gaji, diwajibkan membayar iuran yang selanjutnya disebut "iuran luar biasa" sejumlah perbedaan antara gaji baru dan gaji tertinggi yang pernah diterima selama menjadi pembayaran iuran wajib. dalam hal gaji termaksud terakhir berjumlah lebih tinggi, maka tidak dipungut iuran luar biasa. iuran luar biasa itu dipotong sekaligus dari penghasilan untuk bulan kenaikan gaji dan dari jumlah yang dipotong itu tidak dipungut iuran biasa. untuk tiap tiap penunjukan seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun, pembayar iuran wajib harus membayar iuran yang selanjutnya disebut "iuran nikah" sebesar satu bulan gaji yang diterima pada saat peraturan ini berlaku terhadapnya sebagai pembayar iuran yang menikah dengan isteri itu. jika pada waktu itu pembayar iuran wajib tidak menerima gaji, besarnya iuran nikah adalah satu bulan gaji terakhir. apabila karena kelalaian pegawai, penunjukkan itu tidak dilakukan dalam bulan sesudah saat tersebut dalam maka iuran nikah ditetapkan sejumlah gaji pada waktu penunjukan jika gaji ini lebih tinggi dari pada yang termaksud dalam dan ini. iuran ini wajib dibayar pada waktu penunjukan akan tetapi dapat dengan memperhatikan ketentuan dalam apabila kewajiban membayar iuran biasa berakhir maka pemotongan iuran nikah dari penghasilan tersebut salam dihentikan, tetapi dimulai lagi jika yang berkepentingan membayar iuran biasa lagi. kemungkinan untuk menjadi pembayar iuran sukarela. apabila pada atau sesudah waktu berlakunya peraturan ini, kewajiban untuk membayar iuran biasa berakhir, maka (bekas) pegawai, jika menghendaki, dapat meneruskan pembayaran iuran untuk keperluan pemberian pensiun janda kepada isteri (isteri isteri) yang pada waktu berakhirnya kewajiban termaksud telah ditunjuk sebagai yang berhak menerima pensiun atau yang harus dianggap sedemikian dan atau tunjangan anak yatim piatu kepada anak anaknya yang berhak menerimanya. kehendak itu harus dinyatakan dalam waktu bulan sesudah waktu tersebut dengan cara yang akan ditentukan lebih lanjut dalam pelaksanaan peraturan ini. jikalau bekas pegawai termaksud dalam meninggal dunia dalam waktu tersebut pada itu dansebelum meninggalnya tidak menyatakan kehendaknya untuk meneruskan pembayaran iuran, maka sekalipun demikian dianggap sebagai telah menyatakan kehendaknya sebelum waktu itu berakhir. dalam peraturan ini mereka yang menurut ketentuan ketentuan dalam tersebut atas telah atau dianggap sebagai telah menyatakan kehendaknya untuk meneruskan pembayaran iuran, selanjutnya disebut "pembayaran iuran sukarela". kecuali ketentuan ketentuan dalam bawah ini, pembayar iuran sukarela harus membayar iuran biasa menurut presentasi presentasi tersebut dalam dari dasar untuk menghitung pensiun janda pada waktu berhenti membayar iuran sebagai pembayar iuran wajib. apabila sebagai pembayar iuran wajib membayar iuran biasa dari pensiun, maka sebagai pembayar iuran sukarela harus membayar iuran biasa itu dari jumlah pensiun tersebut. selain dari itu, pembayar iuran sukarela diwajibkan membayar iuran nikah yang dahulu olehnya sebagai pembayar iuran wajib belum dilunasi. bagi pembayar iuran sukarela yang ketika berhenti menjadi pembayar iuran wajib tidak mendapat pensiun, tetapi jika diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri, seharusnya telah berhak memperoleh pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang dahulu berlaku terhadapnya, maka iuran iuran tersebut dalam dimuka dihitung dari jumlah pensiun yang termaksud. pembayar iuran sukarela yang tidak membayar iuran dari pensiun yang dahulu, telah diperoleh atau dari pensiun seperti termaksud dalam dimuka ini, jika menghendaki dapat membayar iuran dari jumlah yang lebih rendah dari pada dasar yang ditentukan dalam atas, akan tetapi jumlah itu tidak boleh kurang dari rp. , . dasar untuk membayar iuran ini dihari kemudian tidak dapat dinaikkan. jika pembayar iuran sukarela hendak mempergunakan hak tersebut dalam maka harus menyatakan hal itu dalam pemberitahuan termaksud dalam atau apabila kelak hendak menurunkan dasar iuran, dengan pemberitahuan serupa itu juga, dalam hal mana tiap kali harus dinyatakan dapat iuran yang dikehendakinya. setelah pembayar iuran sukarela yang tidak membayar iuran dari pensiun yang telah diperoleh atau dari pensiun termaksud dalam mencapai umur tahun dan telah membayar iuran sekurang kurangnya selama tahun, maka jumlah iuran diturunkan menjadi separuh dari jumlah iuran yang hingga waktu itu dibakarnya, terhitung mulai bulan berikutnya bulan syarat syarat mengenai umur dan masa kerja tersebut dipenuhinya. pembayaran iuran biasa bagi pembayar iuran sukarela dihitung mulai bulan berikutnya bulan berhenti sebagai pembayar iuran wajib. jikalau pembayaran iuran sukarela harus membayar iuran berdasarkan ketentuan dalam maka pembayaran iuran itu berlaku mulai bulan berikutnya bulan pemberitahuan yang bersangkutan diterima. keharusan membayar iuran biasa oleh pembayar iuran sukarela berakhir: pada bulan waktu menjadi pembayar iuran wajib lagi: pada bulan sesudah bulan: meninggal dunia: surat permohonan mengakhiri pembayaran iuran diterima: tidak mempunyai lagi sister yang pada waktu berakhirnya kewajiban membayar iuran biasa, telah ditunjuk atau yang harus dianggap sebagai yang berhak menerima pensiun maupun anak anak yang berhak menerima tunjangan: mempunyai tunggakan tahun dalam pembayaran iuran biasa atau bulan dalam pencucian iuran nikah yang masih harus dilunasinya pada ketika berakhirnya kewajiban membayar iuran biasa. mulai bulan tidak lagi diharuskan membayar iuran biasa, maka yang berkepentingan dianggap bukan lagi pembayaran iuran sukarela. iuran biasa dan angsuran angsuran iuran nikah yang pada ketika tersebut atas masih harus dilunasinya, dipungut dengan potongan dari penghasilan yang kelak mungkin diperolehnya seperti termaksud dalam atau dari pensiunnya maupun dari pensiun tunjangan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkannya. penunjukan isteri. jikalau seorang pembayaran iuran wajib meninggal dunia, maka isteri atau isteri isteri yang telah ditunjuk sebagai yang berhak menerima pensiun, dan penunjukan itu, masih berlaku atau yang dianggap sedemikian seperti termaksud dalam inipembayar iuran wajib, yang belum mencapai umur tahun. penunjukan seorang isteri atau lebih sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dalam waktu bulan sesudah saat terjadinya kemungkinan melakukan penunjukan itu: penunjukan yang terlambat masih dapat diterima dalam tahun sesudah waktu yang ditentukan atas: tiap tiap penunjukan terlambat dikenakan "denda penunjukan" sebesar dari iuran nikah, apabila kelambatan itu disebabkan oleh kelalaian sendiri. denda: penunjukan yang diajukan sesudah waktu tersebut dalam tidak dapat diterima. tiap tiap penunjukan isteri sebagai yang berhak menerima pensiun dianggap terjadi pada waktu diterimanya pemberitahuan dan berlaku mulai saat termaksud dalam berlakunya penunjukan seorang isteri yang berhak menerima pensiun berakhir: jikalau perkawinan dengan seorang isteri itu terputus mulai dari hari perceraian itu berlaku sah setelah yang berkepentingan tidak lagi menjadi pembayaran iuran wajib dengan tidak mengurangi ketentuan dalam jikalau seroang pembayar iuran wajib yang beristeri meninggal dunia, sedangkan tidak ada penunjukan isteri sebagai yang berhak menerima pensiun, maka yang dianggap telah ditunjuk sedemikian ialah isteri yang pada waktu itu kawinnya atau, jika beristeri lebih dari seorang, isteri yang pada waktu itu paling lama dan tidak terputus putus dinikahinya. penunjukan ini dianggap terjadi pada saat meninggalnya pembayar iuran wajib. untuk penunjukan itu diharuskan pula pembayaran iuran nikah sesuai dengan ketentuan dalam dan denda penunjukan sesuai dengan ketentuan dalam huruf apabila pembayar iuran wajib meninggal sesudah waktu tersebut dalam huruf perhitungan pensiun janda. besarnya pokok pensiun janda adalah dari gaji yang terakhir diterima oleh pembayar iuran wajib yang meninggal atau, apabila menguntungkan, dari pertengahan jumlah gaji yang tertinggi dan gaji gaji terdekatnya, yang diterimanya untuk bulan. pensiun janda termaksud dalam ditetapkan: untuk seorang isteri yang berhak atas pensiun, sebesar pokok pensiun janda: untuk lebih dari seroang, sebesar kali pokok pensiun janda yang dibagikan rata kepada isteri isteri itu. jumlah pokok pensiun seorang janda tidak kurang dari rp. (dua puluh lima rupiah) sebulan. isteri atau isteri isteri seorang pembayar iuran sukarela seperti termaksud dalam berhak mendapat pensiun, jika suaminya pada waktu meninggal dunia masih menjadi pembayar iuran sukarela. jumlah pokok pensiun janda pembayar iuran sukarela adalah jika suaminya membayar iuran seperti ditentukan dalam dan sebesar pokok pensiun janda termaksud dalam dihitung menurut keadaan pada saat suaminya tidak lagi menjadi pembayar iuran wajib, jika suaminya membayar iuran seperti termaksud dalam dari jumlah yang terakhir menjadi dasar untuk membayar iuran sukarela. pensiun janda termaksud dalam ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan pendaftaran anak. apabila seorang pembayar iuran meninggal dunia, maka kepada anak (anak anak) nya yang berhak menerima tunjangan dan yang telah atau harus sudah didaftarkan menurut cara yang akan ditentukan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan, berhak menerima tunjangan kecuali apabila: anak anak itu pada waktu pegawai atau bekas pegawai meninggal dunia, telah mencapai umur tahun penuh: telah memegang jabatan pada pemerintah dengan mendapat penghasilan pokok sebesar rp. sebulan: berkawin. dengan menyimpang dari ketentuan dalam sub maka juga anak pegawai atau bekas pegawai yang meninggal dunia, yang telah didaftarkan, berhak menerima tunjangan selama masih belajar pada sekolah menengah dan belum mencapai umur tahun. yang didaftarkan sebagai yang berhak menerima tunjangan anak yatim piatu seperti termaksud dalam atas ialah: anak anak yang dilahirkan pada atau sesudah saat peraturan ini mulai berlaku terhadap pembayar iuran yang bersangkutan dari perkawinannya dengan seorang isteri yang ditunjuk sebagai yangberhak menerima pensiun atau yang dianggap sedemikian: anak anak seorang pembayar iuran wajib yang dilahirkan sebelum waktu peraturan ini mulai berlaku terhadapnya dari perkawinan dengan isteri yang pada waktu itu masih menjadi isterinya dan kemudian dalam waktu yang telah ditentukan dalam huruf dan ditunjuk sebagai yang berhak menerima pensiun atau yang dianggap sedemikian: anak anak seorang pembayar iuran wanita. yang dianggap dilahirkan dari perkawinan ialah anak anak yang dilahirkan selama perkawinan itu atau selambat lambatnya hari sesudah kawin itu terputus. tiap tiap pendaftaran seorang anak sebagai yang berhak menerima tunjangan dianggap telah terjadi pada berlaku mulai dari hari diterimanya keterangan keterangan untuk pendaftaran itu. keterangan keterangan itu wajib dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam ini oleh pembayar iuran yang bersangkutan atau, apabila telah meninggal dunia dalam waktu itu, oleh atau atas nama ibu ariana yang berkepentingan. pengiriman keterangan keterangan pendaftaran anak sebagai yang berhak menerima tunjangan yatim piatu harus dilakukan: bagi anak anak yang dilahirkan pada atau sesudah waktu berlakunya peraturan ini, terhadap pembayar iuran yang bersangkutan dalam waktu bulan sesudah saat itu. jika keterangan keterangan pendaftaran untuk seorang anak tidak dikirim dalam waktu yang sudah ditentukan, maka apabila kelambatan itu disebabkan oleh kelalaian sendiri, dikenakan denda pendaftaran sebesar gaji pembayar iuran pada waktu permulaan kewajiban pendaftaran anak yang bersangkutan, untuk tiap tiap bulan kelambatan. apabila pada waktu itu pembayaran iuran tidak menerima gaji, besarnya denda pendaftaran itu ditetapkan berdasarkan gaji terakhir yang diterimanya. pembayaran denda ini dilakukan dengan angsuran bulanan yang besarnya paling tinggi dari penghasilan (termasuk pensiun) sebulan, termaksud dalam pemungutan tunggakan iuran. dari penghasilan termaksud dalam tidak boleh dipotong lebih dari untuk semua iuran dan penyisihan tanggungan iuran, terkecuali untuk iuran luar biasa. iuran iuran dan dendamnya yang belum dilunasi pembayar iuran pada saat meninggalnya, dipotong dari penghasilan yang diberikan menurut peraturan ini kepada keluarga yang ditinggalkan dengan angsuran bulanan sebesar dari penghasilan itu. perhitungan tunjangan anak. dasar untuk menghitung tunjangan anak yatim (piatu) ialah: untuk anak anak seorang pembayar iuran laki laki sebesar pokok pensiun janda yang ditetapkan menurut ketentuan dalam dan dan atau apabila tidak ada isteri yang berhak menerima pensiun sebesar pensiun janda yang seharusnya ditetapkan untuk seorang janda: untuk anak anak seorang pembayar iuran wanita, sebesar pensiun untuk seorang janda dari pembayar iuran, yang dapat dipandang sama keadaannya dengan pembayar iuran wanita itu. besarnya tunjangan anak anak selama ada seorang isteri yang berhak menerima pensiun ialah: untuk satu anak dari dasar yang dimaksud dalam untuk dua anak dari dasar yang dimaksud dalam untuk tiga anak dari dasar yang dimaksud dalam untuk empat anak dari dasar yang dimaksud dalam untuk lima anak atau lebih dari dasar yang dimaksud dalam apabila seorang pembayar iuran wanita meninggal dunia, maka kepada anak anaknya selama ayahnya menjadi pembayar iuran berdasarkan peraturan ini diberi tunjangan menurut perhitungan atas. besarnya tunjangan untuk anak anak yang tidak termasuk dalam ialah:atau lebih dari dasar yang dimaksudkan dalam kepada anak anak yang ibu dan ayahnya menjadi pembayar iuran dan kedua duanya sudah meninggal dunia, hanya diberi satu tunjangan atas dasar yang lebih menguntungkan. tunjangan untuk anak anak yang ditinggalkan oleh seorang pembayar iuran dantidak boleh melebihi:pensiun jandasedemikian rupa hingga imbangan perhitungan menurut atau tetap sama. pemberian pensiun janda dan tunjangan anak. pensiun janda dan tunjangan anak yatim piatupensiun tunjangan termaksud. apabila penetapan pensiun janda atau tunjangan anak yatim piatu dikemudian hari ternyata salah, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana mestinya,pensiun tunjangan yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali sedangkan yang kurang diterima selama tahun terakhir diberikan kepada yang berkepentingan degan tidak ditambah bunga. pensiun janda dan tunjangan anak yatim piatu berdasarkan peraturan ini diberikan mulai bulan berikutnya bulan hak atas pensiun tunjangan itu didapat oleh yang bersangkutan dan bagi anak anak yang dilahirkan setelah pembayaran iuran meninggal dunia mulai bulan berikutnya bulan anak itu dilahirkan. apabila pendaftaran anak yang dilakukan sesudah meninggalnya pembayaran iuran, tidak terjadi dalam bulan sesudah anak itu dilahirkan, maka tunjangan anak itu dengan menyimpang dari ketentuan dalam diberikan mulai bulan berikutnya, bulan keterangan keterangan pendaftaran diterima. pembayaran pensiun tunjangan dilakukan tiap tiap bulan menurut petunjuk petunjuk pelaksanaan yang akan ditetapkan lebih lanjut. pensiun dan tunjangan itu dibayar sampai dengan bulan meninggalnya yang berhak atau berakhirnya hak atas pembayaran itu. pensiun janda dan tunjangan anak yatim piatu yang tidak diminta dalam waktu tahun sebuah pensiun tunjangan itu dapat diterima, tidak dibayar lagi. pensiun janda yang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dibayarkan, jika janda itu bersuami lagi, mulai dari bulan setelah perkawinan itu terjadi. jikalau perkawinan tersebut atas terputus, makapensiun yang telah hilang atau jika menguntungkan kepadanya diberi pensiun yang menurut peraturan ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir. menteri urusan pegawai dapat mengubah: pensiun yang telah diberikan menurut peraturan ini kepada seorang janda jika ternyata keterangan yang diberikan oleh yang yang bersangkutan tidak benar, tunjangantunjangan ternyata keterangan keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan tidak benar. pemindahan hak pensiun. hak atas pensiun atau tunjangan yang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dapat dipindahkan. surat penetapan pensiun atau tunjangan boleh dipergunakan untuk tanggungan, guna mendapat pinjaman dari salah suatu bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan. jika yang berhak menerima pensiun atau tunjangan telah memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima pensiun tunjangan itu, maka sewaktu waktu surat kuasa itu dapat ditarik kembali. semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksudkan dalam atas, tidak mempunyai kekuatan hukum. pembukaan iuran. iuran iuran yang dipungut berdasarkan peraturan ini, dibukukan sebagai penerimaan dana untuk janda dan anak yatim piatu pegawai negeri sipil. pensiun janda dan tunjangan yatim piatu yang diberikan berdasarkan peraturan ini dan pengeluaran pengeluaran berhubung dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada dana tersebut. petunjuk petunjuk pelaksanaan. untuk melaksanakan ketentuan ketentuan peraturan ini, diadakan seperlunya petunjuk petunjuk pelaksanaan yang akan ditetapkan oleh menteri urusan pegawai dengan permufakatan menteri keuangan. peraturan peralihan. mulai hari berlakunya peraturan ini, hak hak dan kewajiban kewajiban mereka yang hingga waktu itu menjadi pembayar iuran berdasarkan salah satu peraturan pensiun janda tunjangan anak yatim piatu yang hingga hari itu berlaku terhadap pegawai negeri sipil, diatur menurut peraturan ini. isteri (isteri isteri) yang ditunjuk sebagai yang berhak menerima pensiun atau yang dianggap sedemikian berdasarkan salah satu peraturan lama, dipandang begitu pula menurut peraturan ini. anak anak yang telah didaftarkan atau seharusnya telah maupun dapat didaftarkan berdasarkan salah satu peraturan lama masing masing dianggap telah atau masih harus didaftarkan menurut peraturan ini. terhadap janda dan anak yatim piatu pembayar iuran yang meninggal dunia sebelum tanggal berlakunya peraturan ini, tetap berlaku peraturan peraturan lama. mereka tersebut dalam dibebaskan dari pembayaran iuran nikah untuk isteri yang pertama ditunjuk menurut peraturan ini. apabila pegawai negeri, yang hingga hari mulai berlakunya peraturan ini menjadi pembayar iuran berdasarkan element van het weduwen wezenfonds voor europesche burgerlijke landsdienaren" staatsblad sebagaimana telah diubah dan ditambah) meninggal dunia dalam waktu tahun sesudah hari tersebut, maka kepada janda dan anaknya, jika menguntungkan, dapat diberikan pensiun dan tunjangan menurut peraturan lama itu. mulai berlakunya peraturan. peraturanumum, sebagai telah dinyatakan dalam pertimbangan peraturan ini, hingga kini berlaku berbagai peraturan yang berlainaberhubung dengan terbentuknya negara kesatuan, maka keadaan sedemikian sudah selayaknya harus dilenyapkan dengan mengadakan suatu peraturan yang bersamaan yang berlaku untuk seluruh pegawai negeri untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. susunan peraturan baru ini didasarkan terutama atas peraturan republik indonesia dahulu, ditambah dengan sari sari dari peraturan peraturan yang lain. dalam pada itu diusahakan untuk menyederhanakan pelaksanaan serta mempermudahkan tata usaha aturan pemberian pensiun tunjangan, al. dengan menghapuskan pemungutan iuran pendaftaran anak, membulatkan persentasi iuran, dsb. dalam peraturan ini diadakan kemungkinan untuk menunjuk lebih dari seorang isteri dan untuk mendaftarkan anak2 dari isteri isteri itu, mengingat akan kenyataan adanya perkawinan syah dengan lebih dari seorang isteri. selanjutnya sebagai salah satu perubahan yang terpenting dapat disebut diadakannya kesempatan bagi para penerima pensiun pegawai yang belum melampaui umur tahun untuk menunjuk isteri (isteri isteri) yang berhak menerima pensiun. untuk mengimbangi beban yang lebih berat yang harus dipikul oleh dana pensiun indonesia sebagai akibat perubahan itu d.l. i.nya, maka iuran biasa terpaksa dinaikkan sedikit yang didapat dengan pembulatan tadi. demi menurut ketentuan dalam ini peraturan ini berlaku juga terhadap pegawai bukan warga negara. dan cukup jelas. persentasi iuran biasa dinaikkan menjadi masing masing bulat untuk pegawai laki laki dan untuk pegawai wanita berhubung dengan hal hal yang telah diuraikan dalam penjelasan umum. terhadap pegawai laki laki yang menunjuk lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun, dipandang adil bahwa iuran biasanya dinaikkan. kenaikan itu ditetapkan hanya untuk tiap tiap isteri lebih dari dan sebanyak banyaknya jika diperhatikan tambahnya risiko bagi dana pensiun indonesia, kenaikan itu hanya merupakan imbangan yang sangat sederhana. tambahnya resiko itu berhubungan dengan pemberian kali pokok pensiun janda jika ada lebih dari seorang isteri yang ditunjuk dan juga dengan kemungkinan baik adanya lebih banyak anak yang berhak menerima tunjangan, maupun lebih lamanya pensiun janda harus dibayarkan. sudah jelas. cukup jelas. ketentuan ketentuan dalam ini membuka kemungkinan bagi mereka yang kewajibannya untuk membayar iuran berakhir untuk meneruskan pembayaran iuran biasa sebagai pembayar iuran sukarela untuk kepentingan isteri (isteri isteri) yang telah ditunjuk sebagai isteri yang berhak pensiun serta anak anak yang dilahirkan dari perkawinan dari isteri itu. pembayar iuran sukarela tidak diperkenankan untuk menunjuk isteri lain dari yang tersebut atas. menyimpang dari peraturan lama, maka menurut bekas pegawai (pensiunan), yang masih membayar iuran wajib dan belum mencapai umur tahun, dapat melakukan penunjukan seorang isteri atau lebih sebagai yang berhak menerima pensiun. tentang cara penunjukan isteri diadakan petunjuk petunjuk lebih lanjut tersendiri. menurut peraturan r.i. dahulu, maka bila yang berhak menerima pensiun lebih dari seorang, diberikan hanya sebesar satu kali pokok pensiun janda, yang dibagikan sama besarnya kepada tiap tiap janda itu. menurut peraturan sekarang, maka bila ada lebih dari seorang isteri, pensiun janda itu ditetapkan sebesar kali pokok pensiun janda yang dibagikan rata kepada isteri isteri itu. akan tetapi dalam hal ini pembayar iuran diwajibkan pula membayar setinggi tingginya (lihatlah sub dan untuk tiap tiap penunjukan lebih dari seorang isteri tambahan iuran nikah sebesar satu bulan gaji cukup jelas. pembayaran tunjangan, yang menurut sub dihentikan karena anak yang bersangkutan berkawin, dilakukan lagi jika perkawinan itu terputus terhitung mulai bulan berikutnya. sebagaimana telah diterangkan pada penjelasan umum, iuran pendaftaran yang dimuat dalam peraturan2 lama dihapuskan. agar pendaftaran anak dilakukan sedapat mungkin pada waktunya, dalam ini ditetapkan denda untuk pendaftaran anak yang terlambat. apabila jumlah semua potongan iuran melebihi maka jumlah itu dapat dikurangi dengan menambah banyaknya angsuran iuran nikah hingga lebih dari atau dengan menunda pemungutan penyisihan tunggakan iuran. cukup jelas. ketentuan ketentuan dalam ini didasarkan atas pedoman pedoman sebagai berikut sebagai dasar untuk menghitung tunjangan anak ditetapkan jumlah pokok pensiun janda. anak anak yang ditinggalkan pembayar iuran dianggap sebagai anak yatim selama masih ada seorang isteri yang berhak menerima pensiun, atau bagi anak anak bekas pembayar iuran wanita, selama bekas suaminya menjadi pembayar iuran. anak anak yang tidak termasuk dalam dipandang sebagai anak yatim piatu. jumlah tunjangan semua golongan anak tidak boleh melebihi: a.untuk anak yatim satu kali dasar tunjangan. b.untuk anak yatim piatu dua kali dasar tunjangan. tidak memerlukan penjelasan. dalam peraturan petunjuk pelaksanaan akan disebutkan keterangan keterangan yang diperlukan untuk mendapat pensiun janda dan tunjangan anak. sudah jelas. cukup jelas. tidak memerlukan penjelasan. ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga supaya yang berkepentingan tidak menggadaikan pensiunnya pada pemberi pinjaman dengan bunga yang terlalu tinggi. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan dalam tidak boleh diartikan, bahwa mereka termaksud dalam itu dibebaskan dari kewajiban kewajiban yang terjadi berdasarkan peraturan lama yang belum dipenuhi. pembebasan pembayaran iuran termaksud dalam antara peraturan peraturan lama yang berlainan n.e.w. peraturan pemerintah tahun menurut ketentuan ketentuan dalam dan peraturan ini berlaku terhadap semua pegawai baik warga negara maupun bukan warga negara. akan tetapi dipandang adil agar bagi janda anak termaksud dalam ini ditetapkan suatu masa peralihan tahun) untuk kemungkinan pemberian pensiun tunjangan kepada janda anak itu berdasarkan peraturan lama jika menguntungbeberapa dari elemen dewan dewan perumahan yang tercantum dalam staatsblad nomor sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan keputusan dalam staatsblad nomor presiden republik indonesia, menimbang: bahwa ada perlu merubah beberapa darisehingga beberapa istilah yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang dihapuskan dan pula untuk memungkinkan pemasaran urusan urusan lapangan perumahan ibukota jakarta raya kepada walikota ibukota itu, mengingat:nr. mendengar: dewan menteri dalam rapatnya yang ke pada tanggal maret memutuskan: menetapkan: peraturan pemerintah tentang perubahan beberapa dari elemen dewan dewan perumahanelemen dewan dewan perumahan element huisvestingsraden)dirubah dan ditambah lagi sebagai berikut: istilah istilah directeur van sociale zaken", sekretaris van staat van sociale zaken", departement van sociale zaken" dan departement", dalam elemen tersebut, dirubah menjadi istilah istilah." menteri sosial", kementerian sosial" dan kementerian". dari elemen tersebut dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dewan perumahan pusat terdiri dari menteri sosial sebagai ketua merangkap anggota,. dan dari menteri kehakiman, menteri pertahanan, menteri keuangan dan menteri pekerjaan umum dan tenaga sebagai anggota anggota"'. istilah h.t.b." dalam dan dihapuskan. istilah istilah gedelegeerde van recomba" dalam dan dirubah menjadi istilah gubernur". dan dihapuskan. satu baru diadakan, yang bunyinya: dengan menyimpang dari ketentuan ketentuan dalam dan maka sepanjang, mengenai jakarta raya mana dalam itu tertulis istilah istilah residen c.g. gubernur" harus dibaca: walikotsosial, ttd. anwar tjokroaminoto. menteri dalam negeri, ttd. mohammad roem. diundangkan pada tanggal aprilimpinan, susunan dan cara bekerja lembaga alat alat pembayaran luar negeri presiden republik indonesia, menimbang: bahwa dianggap perlu untuk menyerahkan pimpinan lembaga alat alat pembayaran luar negeri kepada bank indonesia: mengingat: ordonansi deviden staatsbladtanggal agustus cc. undang undang pokok bank indonesia dan lembaran negara mendengar: dewan menteri dalam rapatnya yang pada tanggal pebruari memutuskan: dengan mencabut kembalimenetapkan: peraturan pemerintah tentang pimpinan, susunan dan cara bekerja lembaga alat alat pembayaran luar negeri. pimpinan lembaga alat alat pembayaran luar negeri seperti dimaksud dalam dari ordonansi deviden staatsblad diselenggarakan oleh bank indonesia bawah pengawasan dewan moneter. bank indonesia mewakili lembaga alat alat pembayaran luar negeri dalam dan luar hukum. bank indonesia dengan segala tanggung jawab berhak untuk membebankan pekerjaan pekerjaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas lembaga alat alat pembayaran luar negeri dan bank indonesia, serta setelah ada persetujuan dewan moneter, kepada orang orang dan atau instansi instansi lain. lembaga alat alat pembayaran luar negeri menjalankan tugasnya berdasarkan anggaran belanja yang disetujui oleh dewan moneter. pada waktu ada kekurangan kekurangan sementara dalam hal keuangan, maka akan diberikan persekat persekat oleh dana deviden. untuk pengawasan dan pertanggungan jawab dalam hal peta sukan serta pengeluaran, lembaga alat alat pembayaran luar negeri harus mengadakan perhitungan dengan dewan pengawas keuangan. bank indonesia, selambat lambatnya dalam tiga bulan se sudah tutup tahun, harus memberikan laporan kepada pemerintah mengenai pekerjaanimpinan, susunan dan cara bekerja lembaga alat alat pembayaran luar negeri. sesuai dengan ordonansi deviden staatsblad maka pimpinan, susunan serta cara bekerja dari lembaga alat alat pembayaran luar negeri sekarang lebih lanjut diatur oleh pemerintah (dahulu gubernur jenderal). keputusan yang bersangkutan dahulu meletakkan pimpinan dari lembaga alat alat pembayaran luar negeri dalam tangan seorang direktur. jabatan ini hingga sekarang selalu dipegang oleh seorang pribadi. oleh karena sekarang menurut undang undang pokok bank indonesia lembaran negara mulai tanggal juli direksi bank indonesia diserahi penyelenggaraan kebijaksanaan moneter umum undang undang pokok bank indonesia tahun yang ditetapkan oleh dewan moneter, mana pula termasuk kebijaksanaan urusan deviden indonesia pada umumnya, maka sudah selayaknya jika bank indonesia bertindak sebagai direktur lembaga alat alat pembayaran luar negeri. dewan pengawas dengan demikian dihapuskan karena tidak ada tempat lagi baginya dan pula tidak perlu adanya. menurut undang undang pokok bank indonesia maka dewan moneter diserahi tugas mengenai penetapan kebijaksanaan urusan moneter dari bank indonesia sehingga perihal kebijaksanaan urusan deviden ada hubungan yang erat antara dewan moneter dan bank indonesia. dalam peraturan pemerintah ini telah ditetapkan, bahwa bank indonesia mengurus lembaga alat alat pembayaran luar negeri. hal lainnya tidak memerlukan penjelasgaji pegawai negeri sipil "ppn (peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian) presiden republik indonesia, menimbang: bahwa dianggap perlu untuk segera menghapuskan perbedaan dalam pemberian gaji kepada pelbagai pangkat yang menurut ppn diatur menurut dua jenis golongan golongan gaji yang berlainan: bahwa berhubung dengan hal itu perlu untuk mengubah peraturan tentang gaji pegawai negeri sipil republik indonesia peraturan pemerintah tahun sebagaimana diubah dan ditambah kemudian, sedemikian sehingga semua pangkat pangkat akan termasuk dalam satu jenis daftar pangkat dengan pemberian gaji menurut satu jenis golongan golongan gajraturan untuk mengubah peraturan gaji pegawai negeri sipil ppn (peraturan pemerintah nomor tahun sebagaimana diubah dan ditambah kemudian): sebagai berikut untuk semua pangkat pangkat, yang dalam lampiran peraturan gaji pegawai negeri sipil republik indonesia gpn sebagaimana diubah dan ditambah kemudian, dicantumkan dalam daftar daftar pangkat dan daftar aturan khusus golongan gaji al, bl, bb1, c1, cc1, d1, dd1 dan diberikan gaji berturut turut menurut golongan gaji a2, b2, bb2, c2, cc2, d2, dd2 dan e2. segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan ketentuan ketentuan dalam peraturan ini, diatur oleh menteri yang diserahi urusan pegawai. peraturan ini berlaku mulai tanggal menomor tahun tentang peraturan untuk mengubah peraturan gaji pegawai negeri sipil "ppn (peraturan pemerintah tahun sebagaimana diubah dan ditambah kemudian) dalam p.g.p.n. terdapat beberapa golongan gaji yang sejenis (sama hurufnya), akan tetapi yang satu dibubuhi angka (satu) yang lazim disebut "grondschaal" dan yang lainnya dibubuhi angka (dua) lazimnya disebut "paralelschaal", hingga merupakan dua jenis golongan gaji. dengan demikian maka bagi pelbagai pangkat pangkat yang sesungguhnya merupakan pangkat yang sederajat, ditetapkan golongan gaji yang berlainan. perbedaan inilah yang sejak berlakunya p.g.p.n. merupakan gugatan dari pelbagai kementerian kementerian maupun golongan golongan pegawai yang tiada henti hentinya. dipandang perlu untuk dengan peraturan pemerintah ini menghilangkan perbedaan itu dengan memberikan untuk pangkat pangkat yang termasuk daftar pangkat golongan gaji al, bl, bbi, cl, cc1, d1, dd1, dan el, gaji berturut turut menurut golongan gaji a2, b2, bb2, c2, cc2, d2, dd2 dan e2. penjelasan demi dipandang tidak perlu, karena sudah terang maksudnya. diketahui menteri kehakimanhak kekuasaan untuk memberikan gaji yang tertentu presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu memperluas hak kekuasaan pejabat pejabat seperti tercantum dalam peraturan pemerintah tahun sehingga meliputi pemberian tunjangan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri secara perseorangan menurut peraturan yang berlaku: mengingat undang undang tahun peraturan pemerintah tahunubahsebagai berikut ketentuan ketentuan dalam dariperaturan pemerintah tahun lembaran negara tahun diubah sedemikian, sehingga tersebut berbunyi: pemberian kenaikan gaji yang tertentu dan pemberian tunjangan tunjangan yang diberikan secara perseorangan berdasarkan peraturan yang berlaku, kepada ketua, wakil ketua serta anggota anggota mahkamah agung, jaksa agung, dan ketua, wakil ketua serta anggota anggota dewan pengawas keuangan, dilakukan oleh presiden, pegawai negeri lainnya yang digaji menurut golongan gaji ruang dan vii "p.g.p.n. atau yang digaji menurut b.b.l. (b.a.g.) dilakukan oleh menteri atau dewan yang bersangkutan,pegawai negeri itu. ii. segala pemberian kenaikan gaji yang tertentu dan tunjangan yang diberikan secara perseorangan berdasarkan peraturan yang berlaku,iiapril menteri kehakimantentang hak kekuasaan untuk memberikan gaji yang tertentu. dengan berlakunya peraturan pemerintah tahun kenaikan gaji yang tertentu bagi pegawai pegawai yang digaji menurut golongan f v, f vi dan f vii "p.g.p.n. (dulu golongan vil e, vi f dan vi c) ditetapkan dengan surat keputusan menteri dewan yang bersangkutan, sedangkan sebelum itu segala sesuatu harus ditetapkan dengan surat keputusan presiden. karena pemberian tunjangan tunjangan seperti tunjangan jabatan, tunjangan perwakilan dan sebagainya, yang juga bersifat perseorangan (lain halnya dengan misalnya pemberian tunjangan kejahatan) mengandung unsur unsur yang sama dengan pemberian kenaikan gaji tertentu, maka dirasa perlu untuk mengatur pemberian tunjangan seperti termaksud atas itu dengan cara yang sama seperti pemberian kenaikan gaji yang tertentudan pimpinan kementerian kementerian republik indonesia presiden republik indonesia., menimbang perlu meninjau kembali peraturan pemerintah tahun tentang normalisasi dalam susunan dan pimpinan kementerian kementerian republik indonesike tanggal november dan ke tanggal pebruari memutuskan dengan mencabut peraturan pemerintah republik indonesia, tahun peraturan tentang susunan dan pimpinan kementerian. menetapkan: peraturan tentang susunan dan pimpinan kementerian kementerian republik indonesia. susunan kementerian. susunan kementerian ditetapkan dengan persetujuan dewan menteri oleh presiden atas usul menteri yang bersangkutan, berdasarkan peraturan ini sebagai pedoman. kementerian terdiri dari pusat kementerian, dan menurut luas tugas kewajibannya. jawatan jawatan dan organisasi organisasi lain yang berdiri sendiri. pusat kementerian. pusat kementerian terdiri dari bagian bagian yang mengurus pekerjaan tata usaha (kepegawaian, keuangan, arsip ekspedisi, umum dan rumah tangga) dan bagian bagan yang mengurus pekerjaan lain, yang khusus mengenai lapangan pekerjaan kementerian masing masing, dan yang banyaknya diatur sekecil kecilnya. bagian bagian termaksud dalam berada bawah pimpinan sekretaris jenderal. organisasi organisasi dalam kementerian. jawatan adalah organisasi dari kementerian yang berdiri sendiri, menjalankan suatu rangkaian pekerjaan yang bulat, mempunyai anggaran belanja sendiri dalam anggaran kementeriannya dan mempunyai susunan vertikal atau menyelenggarakan pekerjaan luar. organisasi lain lainnya dari kementerian, luar pusat kementerian, yang setidak tidaknya teknis berdiri sendiri, tidak mempunyai susunan vertikal, melainkan mempunyai tugas yang penting, disebut kantor, balai, badan dan sebagainya. susunan jawatan jawatan. kantor pusat jawatan mempunyai satu bagian tata usaha", yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, arsip ekspedisi, umum dan rumah tangga: beberapa bagian khusus lainnya, yang jumlah dan namanya ditetapkan menurut kepentingan jawatan. susunan tersebut ditetapkan oleh menteri. susunan vertikal dari suatu jawatan ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan dengan persetujuan dewan menteri. susunan vertikal itu hanya diadakan jika ternyata bahwa tugas yang harus diselenggarakan daerah itu tidak dapat diserahkan kepada instansi yang telah ada daerah itu, walaupun dengan memperkuat instansi itu dengan tenaga tenaga khusus yang dipandang perlu. menteri dalam negeri mengatur agar nama nama yang dipergunakan dalam susunan kementerian kementerian tersebut atas (misalnya nama "jawatan") tidak dipergunakan oleh daerah otonomnya. sekretaris jenderal adalah pegawai tertinggi hariankepala jawatan jawatan dan organisasi organisasi lain tersebut pada, kecuali jika menteri menetapkan lain. peraturan peralihan. tiap tiap menteri wajib menyampaikan rancangan keputusan presiden kepada dewan menteri untuk menyesuaikan susunan kementeriannya dengan peraturan pemerintah ini. hal hal yang belum diatur dalam peraturan pemerintah ini atau yang perlu menyimpang dari peraturan itu, dapat diputus oleh dewanperdana menteri, ttd. sukiman wirjosandjojo. penjelasan umum. dengan terbentuknya negara kesatuan republik indonesia, dan lebih luas dan beratnya tugas kewajiban yang diserahkan kepada kementerian kementerian, bersalah oleh beberapa kementerian bahwa dasar dasar yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tahun tentang susunan dan pimpinan kementerian tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga oleh beberapa kementerian terpaksa dikeluarkan surat surat keputusan tentang susunan dan pimpinannya yang jauh menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut, sekedar guna menjaga, agar jangan sampai tugas yang telah diserahkan kepadanya tidak dapat ditunaikan dengan sempurna oleh karenanya. tidak adanya persamaan dalam susunan kementerian kepegawaian ini tidak memungkinkan pemberian penghargaan terhadap pegawai pegawainya yang diserahi memimpin jawatan jawatan dan bagian bagian dari kementerian tersebut dengan setempat tepatnya. maksud dari peraturan ini ialah memberi pedoman dalam membuat peraturan peraturan tentang susunan dan pimpinan yang akan berlaku bagi masing masing kementerian. sebagai dasar guna membentuk susunan kementerian kepegawaian diambil pedoman, bahwa susunan kementerian harus diatur sederhana sederhananya (jumlah bagian bagian sekecil kecilnya), dengan tidak menghambat jalannya pekerjaan. pemberian nama kepada organisasi organisasi kementerian harus mengingat bentuk dan kedudukan serta berat tanggung jawab organisasi tersebut, guna mempermudah memberi penghargaan kepada kepala kepala dari organisasi organisasi tersebut. cc. satu jabatan yang terdapat dalam masing masing kementerian harus diatur sedemikian rupa, sehingga penjabat dari jabatan itu mempunyai tugas dan pertanggungan jawab yang agak bersamaan, sehingga dapat diberi penghargaan sama dalam peraturan gaji. dari nama suatu pangkat lekas dapat diketahui, mana kedudukan pejabatnya dalam susunan pemerintahan, misalnya kepala jawatan", ialah kepala dari suatu bagian dari kementerian, yang berkedudukan pusat. nama ini tidak boleh dipergunakan lain tingkatan. dalam hubungan ini harus dijaga, jangan sampai ada double tentang pemakaian nama nama itu dengan daerah otonom. dalam peraturan pemerintah ini ditentukan, bahwa pusat kementerian menurut luas tugas kewajibannya terdiri dari bagian bagian tata usaha dan bagian bagian lainnya, yang diserahi pekerjaan yang khusus mengenai lapangan pekerjaan kementerian masing masing. dengan pembagian pekerjaan ini, maka kelebihan lapangan pekerjaan kementerian hanya terdiri dari jawatan jawatan dan organisasi organisasi yang bersifat teknis atau khusus, yan mempunyai anggaran belanja sendiri dan yang, bawah pimpinan pusat kementerian, berdiri sendiri. mana dalam peraturan ini diharapkan usul dari menteri dengan pertimbangan dari dewan menteri, sebaiknya untuk mendapat koordinasi dan efisiensi diminta nasehat dari dewan urusan pegawai (termasuk menteri dan kantor urusan pegawai) terhadap soal soal yang banyak hubungannya dengan kepegawaian: panitia anggaran belanja, yang dibentuk oleh dewan menteri, terhadap soal soal yang banyak mempengaruhi keuangan negara. teristimewa ini diperlukan mengenai susunan vertikal. penjelasan demi susunan kementerian harus diatur menurut dasar yang seragam (uniform). dasar tersebut termuat dalam peraturan ini. walaupun susunan sudah diatur menurut dasar yang seragam, perlu adanya kontinuiteit, jangan sampai tiap tiap kali ada pergantian menteri berubah. berhubung dengan itu, susunan itu harus ditetapkan dalam keputusan presiden. adanya koordinasi dalam mengatur susunan antara suatu kementerian dengan lain kementerian perlu juga untuk mencegah jangan sampai tugas dari suatu jawatan dari suatu kementerian sebagian meliputi tugas diri suatu jawatan dari lain kementerian (overkappen). dari itu diperlukan persetujuan (koordinasi dari) dewan menteri. cukup jelas. apakah kepada sekretaris jenderal dapat diperbantukan seorang sekretaris kementerian atau tidak, tergantung dari luas atau tidak luas pekerjaan sesuatu kementerian. perbedaan antara jawatan dan organisasi lain termaksud pada tidak mempengaruhi kedudukan kepalanya masing masing. dalam bagian tata usaha diadakan pembagian pekerjaan antara pegawai pegawainya dengan tiada mengadakan bagian bagian kecilleh karena daerah daerah otonom ada dalam pengawasan menteri dalam negeri, maka menteri inilah yang harus menjaga, jangan sampai ada double dalam pemakaian nama nama, misalnya nama jawatan", "inspeksi". dengan peraturan ini, menjadi tegalan kedudukan sekretaris jenderal dalam pimpinan kementerian. ketegasan ini perlu, agar misalnya dalam masa kabinet demisionir, pimpinan harian dapat berlangsung sebagai biasa dan tidak terjadi bahwa jalannya pekerjaan sehari hari terganggu. dengan memberi kedudukan pimpinan harian harian kepada sekretaris hidup kepala kepala berbagai bagian dari kementerian. pada dasarnya kementerian kementerian tidak perlu mempunyai sekretaris kementerian. hanya dalam kementerian kementerian yang besar dapat ditempatkan seorang sekretaris kementerian untuk membantu pekerjaan sekretaris jenderalrpan 3!.mrm perundang undangan bkn peni rakyat, kean setiawan pee add oom nad nan dod ban eng seba nee naa mena dekbpagaja keris elite, tesis selasa. d8s lana ter arah: s3. nie mata "f3 enak feng pa" pra coba seni fa) kel ke) cmn one eng ho kel dyna kaa dia s.s arek kel akan ian aon dod waw ps, ags d.o oo. am5 kej kel ana pen bea b22 ann aise sn uses pan: ind ind and ind nah oxs tam ron nak namun n pp dn par lidi ispi kw ka) ke) pp pn np no no p35 ns) etsu etat kua kel ke1 kk) nn pp nn ter ora sel sis np pp no ak ten nero kena ak. ntasuanairer g33e lai seks rr, ku) ken sana je. nan logo m8 ro pp der ses snn iva) pun ben ns! laga ann bea ian ooc. (ta won non maa org neon murkuonlowonousbunyowwandub uno www pp pp sae leg bag sar bl! kel non ban is! isl ds3 www uud kel be) kel kal aan sean kel mae te) cnc sen nae tg bwgnnnn ama maa oox nlovpvaubunyowoltoaujbunmowwnioubun o piala www vw f299385 siku uke fanaa ce2ias5 isi ah t2tp oa, tee iau tani bl) sees3 a85 ja") pan plasa a82 wu sar reset ona yuk sos s39 tia bee suga tenan asas db) tang ar) blah aka yu nia dau wu (ei ooc3ia www luh na nd is) ngaku leuokenan naa fa) ing zam ela ka yg yu men tel ta) a60 s3p : : ls) s8. ec. saba ken (p1 sak. $$ yua 3z5 pati sea talas di. taj s0, tn ta, perlu mengubah. fusi tahvisa diplomatik dan visa dinasvisa. pai 0g presiden republik indonesia visa kunjungan untuk beberapa kali perjalanan berlaku selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. ketentuan diubah dengan menambah (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan izin tinggal sebagaimana dimaksud pada dikecualikizin . fusi naa presiden republik indonesia izin tinggal kunjungan bagi orang asing eks warga negara indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis izin tinggal kunjungvisa kunjungan yang telah dimiliki oleh orang asing dan izin tinggal kunjungan bagi eks warga negara indonesia masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir, dan permohonan visa kunjungan dan izin tinggal kunjungan yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, berlaku sesuaigcekarpewundang undangan, pns kan kap eng aim tai aja roti tmuat ketentuan perubahan terhadap masa berlaku visa kunjungan untuk beberapa perjalanan yang semula berlaku selama (dua belas) bulan diubah menjadi berlaku selama (lima) tahun. hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam mobilitas melakukan perjalanan masuk wilayah indonesia yang dapat berdampak pada peningkatan perekonomian nasional. perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang semula tidak dapat diperpanjang menjadi bagi orang asing eks warga negara indonesia. ii. .yang dimaksud dengan keluarga adalah suami istri dari perkawinan yang sah dari eks warga negara indonesia dan anak anak dari eks warga negara indonesia yang belum berusia (delapan belas) tahun dan belum kawinrja sama daerah. babi. lo. psi presiden republik indonesiaenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. bab kerja sama daerah dengan daerah lain bagian kesatu subjek hukum dalam pelaksanaan ksad. has presiden republik indonesia. presiden republik indonesia(l) daerah. ee presiden republik indonesia:: penyusunan kesepakatan bersama, penandatanganan kesepakatan bersama: persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah: penyusunan perjanjian kerja sama: penandatanganan perjanjian kerja sama, pelaksanaan: ketatausahaan: dan pelaporan. persetujuan . presiden republik indonesiamenteri. bagian keenam kelembagaanjangka waktu kerja sama paling singkat (lima) tahun. sekretariat. ap presiden republik indonesias5)menter: tujuan ksad telah tercapai, cc. terdapat. presiden republik indonesiaprovinsidalam. presiden republik indonesia pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah: menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan menteri melakukan pembinaan kepada daerah provinsi yang bersangkutan, dan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan menteri melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajibdaerahcc. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mendapatkan persetujuan menteri. biaya. msi fay pe presiden republik indonesia biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada danan diatur dalam peraturan menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. bagian kesepuluh bantuan kerja sama antar daerah pemerintah pusat. h9. presiden: republik indonesiamenteri. presiden republik indonesia badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:: atau kerja. a9. presiden republik indonesia kerja sama pengadaan barang dan. presiden republik indonesia. hasi nay presiden republik indonesiabab iv. r9. presiden republik indonesia: kerja sama kabupaten kota kembar bersaudara: dan kerja sama lainnya. . masi presiden republik indonesia dll diselenggarakan: atas dasar penerusan kerja sama pemerintah pusat:: merupakan urusan pemerintah daerah: pemerintah. ho. presiden republik indonesia:: atau cc. pemerintah. psi presiden republik indonesiakepala daerahs5). pasi ap presiden republik indonesiaersetujuan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh menteri. paragraf rencana kerja sama (l) mdpl sebagaimana dimaksud dalam harus memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerahewan perwakilan rakyat daerah. rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: subjek kerja sama, .b. latar belakang: maksud. presiden republik indonesia cc. maksud, tujuan, dan sasaran: objek kerja sama, ruang lingkup kerja sama: sumber pembiayaan: dan jangka waktu pelaksanaan. persetujuan dewan perwakilan rakyat daerahkepala daerah. s5) bentuk persetujuan dewan perwakilan rakyat daeraewan perwakilan rakyat daerah. (l) rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan oleh pemerintah daerahkepala daerah untuk ditindaklanjuti berupa: memperbaiki rencana kerja sama: atau menyusun rancangan naskah kerja sama. paragraf . pai presiden republik indonesiadalam rangka memberikan persetujuan terhadap rancangan naskah kerja sama, menteri menyelenggarakan rapat:: dan pemerintah daerah kabupaten kota yang bersangkutan. paragraf . pai ha. presiden republik indonesia paragraf pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama berdasarkan hasil rapat antarkementerian lembaga pemerintah nonkementerian, menteri menyampaikan rancangan naskah kerja sama yang telah disetujui kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri atau pejabat yang ditunjuk membahas rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada dengan pemerintah daerah luar negeri. dalam hal rancangan naskah kerja samasurat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh menteri kepada pemerintah daerah sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama oleh kepala daerah. hai presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mdp. ian h9. presiden republik indonesia. msi presiden republik indonesia. pai presiden republik indonesia tata cara pelaporan pelaksanaan mdpl dan dll sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri. bab pembinaan dan pen kawasan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerahkerja sama daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis. pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. presiden republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan. msi tan presiden republik indonesiaviii. pai"randa g undangan, pia saul sig kas yeh ihastuti suwardi sidaerah umum undang undang nomor tahun tentang pemerintahan yang ada. selain itu, melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada wilayah terpencil, daerah yang berbatasan, dan daerah tertinggal. mengingat. presiden republik indonesia mengingat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tidak mengatur kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwasecara umum peraturan pemerint. hasi totidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan"dilaksanakan oleh menteri yang diberikan kewenangan sebagai bendahara umum negaryang terjadi diluar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencantya presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan aling melengkapicukup jelas. . aan presiden republik indonesiamitra pembangunan luar negeri. fd. presiden republik indonesia yang dimaksud dengan dukungan programg salinan hperkara perselisihani tanggal november bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tugas dan tanggung jawab tambahan mahkamah konstitusi, kepada hakim konstitusi dan pegawai lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi perlu diberikan honorarium, bahwa. pan presiden republik indonesia bahwbelum mempertimbangkan honorarium bagi hakim konstitusiho.antara ketentuan dsisipkan (tiga) baru, yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bag. honorarium . psn fan presiden republik indonesia honorarium sebagaimana dimaksud pada diberikan sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. ketentuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga bagiketentuan pemberian honorarium bagi hakim konstitusi, gugus tugas dan atau pegawai lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan sekretaris jenderal mahkamah konstitusi. jenis dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan sekretaris jenderal mahkamah konstitusesiilnang undangan, aan san nor uji kibumum perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikot1 tanggal november diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun merupakan tugas dan tanggung jawab tambahan mahkamah konstitusi selain kewenangankepada hakim konstitusi perlu diberikan honorarium. peraturan . dayidak memungkinkan bagi hakim agung dan hakim konstitusi untuk menerima honorarium, sehingga perlu diubah. honorarium atas tugas dan tanggung jawab tambahan dimaksud diberikan juga, mengingat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tambahan mahkamah konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota didukung olehperaturan pemerintah ini mengatur antara lain mengenai: pengecualian ketentuyakn, dan pemberian honorariumdemi cukup jelas. b. sae presiden republik indonesia yang dimaksud dengan gugus tugas dan atau pegawai adalah perangkat yang memberikan dukungan kepada mahkamah konstitusi dalam rangka menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terdiri atas pegawai lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi, tenaga berbantuan instansi, dan tenaga berbantuan noninstansi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor |
. babi . psilabel halal adalah tanda kehalalan suatu produk,. presiden republik indonesia kepala badan adalah kepala bijih. majelis ulama indonesia,roduk sebagaimana dimaksud pada wajib diberikan keterangan tidakdalam diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi pph. bab ii. psi nan presiden republik indonesia bab kerja sama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal bagian kesatu umum penyelenggaraan jph dilaksanakan oleh menteri. dalamjawab kepada menteri. bijih sebagaimana dimaksud padadalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada bijih bekerja sama dengan: kementerian dan atau lembaga terkait, lph: dan mui. bagian kedua. fan presiden republik indonesia bagian keduterkait sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian terkait. kementerian terkait sebagaimana dimaksud padameliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri,,n d9. presiden republik indonesiameliputimeliputimeliputi: sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, penetapan. presiden republik indonesiameliputicc.meliputi: fasilitasi. presiden republik indonesiatigterkait sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga terkait. lembaga. fan presiden republik indonesia lembaga terkait sebagaimana dimaksud padaakreditasi, dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jpmeliputi: sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatanberupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan, dan tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan jph sesuai tugas dan fungsi masing masing. . psi fan presiden republik indonesiameliputimeliputi: akreditasi lph, penyusunan skema akreditasi, cc.a pat presiden republik indonesiaempat, yang ditetapkan oleh bijihpada diatur dengan peraturan menteri. bagian kelim. fan to. presiden republik indonesia kerja sama bijih dengan mui mengenai sertifikasi auditor halal sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi. pendidikan dan pelatihan sertifikasi auditor halal sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh bijih dan dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. uji kompetensi sertifikasi auditor halal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh mui. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sertifikasi auditor halal sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan menteri. kerja sama bijih dengan mui mengenai penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan ketentuan: lph menyerahkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada bijih yang meliputi dokumen: produk dan bahan yang digunakan, pph, hasil analisis dan atau spesifikasi, berita acara pemeriksaan, dan rekomendasi, terhadap hasil pemeriksaan dan atau pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf bijih melakukan verifikasi atas dokumen yang disampaikan lph, bijih. fan presiden republik indonesia bijih menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf kepada mui: mui mengkaji hasil verifikasi bijih sebagaimana dimaksud pada huruf melalui,ajukan oleh bijih, mui mengembalikan dokumen tersebut untuk dilengkapi, hasil sidang fatwa halal berupa penetapan kehalalan atau ketidak, dan penetapan kehalalan atau ketidakhalalan produk disampaikan kepada bijih paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak mui menerima hasil verifikasi dari bijih. pelaksanaan sidang fatwa halal oleh mui sebagaimana dimaksud pada huruf difasilitasi oleh bijih. keputusan penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada bijih untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. kerja sama bijih dengan mui mengenai akreditasi lph sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa penilaian kesesuaian syariah. pelaksanaan . psi naa sa, d9. presiden republik indonesia pelaksanaan penilaian kesesuaian syariah oleh mui difasilitasi oleh bijih. akreditasi lph sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berkoordinasi dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang akreditasi. ketentuan mengenai tata cara fasilitasi penilaian kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. bagian keenam kerja sama internasional(l) nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional. . msi naa presiden republik indonesiacc. sarana dan prasarana jphdalam merupakan lembaga penerbit sertifikat halal yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan islam yang diakui oleh negara setempat. (l) kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam berupa pengembangan skema penilaian kesesuaian saling pengakuan dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. sertifikat. psi fts presiden republik indonesia sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikasi halal berdasarkan perjanjian keberterimaan yang berlaku timbal balik. lembaga sertifikasi halal yang menerbitkan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada diakreditasi oleh lembaga akreditasi negara asalkerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan olehperjanjian keberterimaan terhadap sertifikat halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada dilaku yang berlaku timbal balik. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama internasional dalam bidang jph diatur dengan peraturan menteri. bab iii. presiden republik indonesia bab iii lembaga pemeriksa halal bagian kesatu pendiri lembaga pemeriksa halal pemerintah dan atau masyarakat dapat mendirikan lph. pemerintah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. masyarakat sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga keagamaan islam berbadan hukum. fan presiden republik indonesiabagian kedua persyaratan pendirian lembaga pemeriksa halallembaga lan yang memiliki laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat yang memiliki laboratorium terakreditasi pada lingkup halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . msi fan presiden republik indonesia persyaratan pendirian lph oleh pemerintah dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dibuktikan dengan dokumen dalam bentukakreditasi lph dan sertifikat akreditasi lph dari bijih:: dan sertifikat akreditasi laboratorium dari lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang akreditasi atau surat perjanjian kerja sama dengan lembaga yang memiliki laboratorium terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga akreditasi lembaga pemeriksa halaldan pimpinan lembaga keagamaan islam berbadan hukum kepada kepala badan. permohonan . psi nan r9. presiden republik indonesia permohonan akreditasi lph sebagaimana dimaksud pada wajib diajukan secara tertulis menggunakan sistem manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dokumen sebagaimana dimaksud dalam pedoman mutu, yang paling sedikit terdiri atasserta keterbukaan dan ketersediaan informasi publik, dan cc. pendukung pedoman mutu, yang paling sedikit terdiri atasbijih melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam paling lama (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. verifikasi. fan presiden republik indonesia verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan lapangan. verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim verifikasi yang dilengkapi dengan surat tugas. dalam hal hasil verifikasi terhadap dokumendalam hal hasil verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam belum memenuhi persyaratan, kepala badan menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen kepada pemohon. pemohon wajib menyerahkan tambahan dokumen yang diperlukan kepada kepala badan paling lama (ima) hari kerja terhitung sejak surat permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada diterima. dalam hal surat permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada dapat dipenuhi danlph sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepad. pimpinan . aan presiden republik indonesi menyampaikan salinan keputusan pendirian lph kepada kepala badan paling lambat (lima) hari kerja setelah keputusan ditetapkan untuk registrasi. registrasi sebagaimana dimaksud pada s5) menjadi dasar bagi kepala badan untuk menugaskan lph melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. dalam hal surat permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi, kepala badan memanggil pemohon dan menyampaikan surat penolakan serta dokumen dikembalikan dengan disertai alasan. akreditasi lph sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk memenuhi penilaian kesesuaian lph dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh lph kepada lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang akreditasi dengan melampirkan surat keterangan akreditasi lph yang diterbitkan bijih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.pada bekerja sama dengan bijih dan mui. penilaian kesesuaian lph sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilakukan dengan melakukan revi dokumen kesesuaian lph dan proses asesmen teknis. hasil. psi fan presiden republik indonesia hasil penilaian kesesuaian lph sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bijih. kepala badan menerbitkan sertifikat akreditasi lph berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lph sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan registrasi lph diatur dengan peraturan menteri. bagian keempat auditor halal lph mengangkat auditor halal. auditor halal yang diangkatyang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada harus registrasi oleh bijih. auditor halal yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan bertugas: memeriksa. psi fan presiden republik indonesia memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk::registrasi auditor halal diatur dengan peraturan menteri. lph memberhentikan auditor halal. auditor halal diberhentikan oleh lph sebagaimana dimaksud pada jika: tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam meninggal dunia, mengundurkan diri, terbukti melakukan pelanggaran etika atau disiplin profesi tingkat berat, atau terpidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian auditor halal diatur dengan peraturan menteri. bab iv. psi presiden republik indonesia bab lokasi, tempat, dan alat proses produk halal bagian kesatu umum lokasi, tempat, dan alat pph wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proseslokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada yakni lokasi penyembelihan. tempat dan alat pph yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada meliputi tempat dan alatagian kedua lokasi, tempat, dan alat proses produk halal penyembelihan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan hewan halal wajib terpisah dari lokasi penyembelihan hewan tidak halal. . aan presiden republik indonesia lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan: terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal: dibatasi dengan pagar tembok paling rendah (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antarrumah potong, tidak berada daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya, memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal: konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi, dan memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memisahkan antara: penampungan hewan, penyembelihan hewan, cc. pengalihan, pengeluaran jeroan, ec. ruang pelayan, penanganan karkas, ruang pendinginan, dan sarana penanganan limbah, untuk yang halal dan tidak halal. . msi fan tag presiden republik indonesia alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan: tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewaniga tempat dan alat proses produk halal pengolahan tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memisahkan antara: penampungan bahan, penimbangan bahan, cc. pencampuran bahan, pencetakan produk, dan pemasakan produk, untuk yang halal dan tidak halal. alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan: tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolah. masi fan presiden republik indonesiampat tempat dan alat proses produk halal penyimpanan tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memisahkan antara: penerimaan bahan, penerimaan produk setelah proses pengolahan, dan sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk, untuk yang halal dan tidak halal. alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan: tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanlima . fan presiden republik indonesia bagian kelima tempat dan alat proses produk halal pengemasan tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dipisahkan antara: bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk: dan sarana pengemasan produk, untuk yang halal dan tidak halal. alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan: tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasnam tempat dan alat proses produk halal pendistribusian tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dipisahkan antara: sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan alat distribusi produk: dan alat transportasi untuk distribusi produk, untuk yang halal dan tidak halal. . psi presiden republik indonesia alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan: tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusiujuh tempat dan alat proses produk halal penjualan tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dipisahkan antara: sarana penjualan produk, dan proses penjualan produk, untuk yang halal dan tidak halal. alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan: tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualdan cc. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. bagian kedelapan . psi fan had presiden republik indonesia bagian kedelapan tempat dan alat proses produk halal penyajian tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memisahkan antara: sarana penyajian produk halal, dan proses penyajian produk, untuk yang halal dan tidak halal. alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan: tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajipendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal. pendistribusian . presiden republik indonesia pendistribusian produk olahan asal hewan tidak halal dan produk olahan asal non hewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian produk olahan asal hewan halal dan produk olahan non hewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor. penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan halal. pendistribusian, penjualan, dan penyajian produiaya sertifikasi halalbiaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif. penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . naa presiden republik indonesi: atau komunitas. ketentuan mengenai tata cara pembayaran biaya sertifikasi halal dan tata cara fasilitasi biaya sertifikasi halal oleh pihak lain diatur dengan peraturan menteri. bab tata cara registrasi sertifikat halal luar negeri produk halal yang sertifikat awalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan bijih sebagaimana dimaksud dalam dan tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halal. sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada wajib registrasi oleh bijih sebelum produk diedarkan indonesia. produk . psi fan presiden republik indonesia produk halal yang sertifikat awalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang sebelum diedarkan indonesia, selain memenuhi kewajiban registrasi sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada juga produk tersebutregistrasi sertifikat halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam diajukan permohonannya oleh pelaku usaha kepada bijih secara tertulis dengan melampirkan: salinan sertifikat halal luar negeri produkermohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik atau manual. kepala badan menerbitkan nomor registrasi bagi sertifikat halal luar negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan pelaku usaha yang telah memperoleh nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan label halal pada: kemasan. fan presiden republik indonesia kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan atau cc. tempat tertentu pada produk. ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sertifikat halal luar negeri diatur dengan peraturan menteri. dalam hal sertifikat halal. bab vii penahanan jenis produk yang bersertifikat halal produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas: barang, dan atau jasa. barang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: makanan,. fan presiden republik indonesia pengolahan, cc. penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. makanan, minuman, obat, dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf ditetapkan masing masingproduk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dan jasa sebagaimana dimaksud dalam hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. barang gunakan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya bagi barang yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. barang gunakan yang dipakai sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sandang, penutup kepala, dan aksesoris. barang. pasi presiden republik indonesia barang gunakan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:kemasan makanan dan minuman, dan alat tulis dan perlengkapan kantor. barang gunakan yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada yakni alat kesehatan. barang gunakan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dapat ditambahkankewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk sebagaimana dimaksud dalam sampai dengancc. produk merupakan kebutuhan primer dan dan, kesiapan infrastruktur pelaksanaan jph. penahanan . psi presiden republik indonesia penahanan sebagaimana dimaksud padaroduk yang belum bersertifikat halal pada tanggal oktober diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. ketentuan mengenai penahanan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produkembaga terkait. penahanan sebagaimana dimaksud dalam tidak membatalkan kewajiban bersertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (l) produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal, dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal bahan sampai ditemukan bahan yang halal dan atau cara pembuatannya yang halal. produk . naa presiden republik indonesia produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada selain memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, juga harus memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal. ketentuan lebih lanjut mengenaibagaimana dimaksud pada dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan presiden. bab viii pengawasan bijih melakukan pengawasan terhadap jph. pengawasan terhadap jph sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh bijih secara sendiri sendiri atau bersama sama dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. pengawasan terhadap jph oleh bijih, kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau pemerintah daerah dilaksanakan oleh pengawas jph. . psi nan ae presiden republik indonesia pengawas jph sebagaimana dimaksud dalam merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diberi wewenang oleh pejabat yang berwenang instansi masing masing untuk melakukan pengawasan terhadap jph. pengawas jph sebagaimana dimaksud padaengawas jph sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal. pengawasan jph dilakukan terhadap: lph, masa berlaku sertifikat halal: cc.pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu waktu. pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan (satu) kali dalam (enam) bulan. pengawasan . psi nan presiden republik indonesia pengawasan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuaipencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap produk. keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada dapat berupa gambar, tanda, dan atau tulisan. ketentuan mengenai gambar, tanda, dan atau tulisan sebagaimana dimaksud pada harus mencakup pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan menteri. (l) bijih, kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadapterhadap jph dalam kegiatan pendampingan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri. babi. psi presiden republik indonesia bab ketentuan peralihan dalam hal belum berlakunya peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal namun peraturan pemerintah ini telah berlaku atau sebaliknyaperaturan pemerintah ini diundangkan. produk yang sudah beredar dan diperdagangkan serta memiliki sertifikat halal sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini atau memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tetap berlaku sampai dengan masa berlaku sertifikat halal berakhirrundang undangan yang mengatur mengenai jph dan peraturan perundang undangan lain yang terkaitreda hukum dan perundang undangan, (for kala sabar ana png pan pam prod. yeo silyanna jaman psiislamuntuk itujaminan produk halal dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas jph. pokok pengaturan dalam peraturan pemerintah ini antara lain: dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jph, yang pelaksanaannya dilakukan oleh bijih dan bekerja sama, antara lan dengan kementerian. fan presiden republik indonesia d dan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta lph dan mui, ketentuan yang mengatur mengenai lokasi, tempat, dan alat pph yang meliputi lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, tempat dan alat pengolahan, tempat dan alat penyimpanan, tempat dan alat pengemasan, tempat dan alat pendistribusian, tempat dan alat penjualan, dan tempat dan alat penyajian, ketentuan yang mengatur mengenai kerja sama internasional dalam bidang jph, dalam bentuk pengembangan jph, penilaian kesesuaian, dan atau pengakuan sertifikat halal, dalam rangka menjami, dan ketentuan yang mengatur mengenai jenis produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis produk setelah pemberlakuan wajib sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan wilayah indonesia. ii. demiindustrerapan jph adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangd. pasitan huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf . psi fan presiden republik indonesiaproduk halal luar negeri adalah meliputi sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal luar neger"institusi terkait" antara lain organisasi kemasyarakatan yang berupa lembaga keagamaan islsarjana strata (satu) bidang pangan meliputi sarjana pangan, teknologi pangan, pertanian, teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, kedokteran hewan, dan z. presiden republik indonesia memutuskan:.. presiden republik indonesia melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, melakukan pengawasan terhadap peraturan daerahmemberikan. a9, presiden republik indonesia memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerahna alokasi khusus pada daerah kabupaten kota wilayahnya: melantik bupati wali kota: memberikan . pasi to. presiden republik indonesiadan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat gubernur. perangkat. presiden republik indonesia perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi. perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pus sebagai wakil pemerintah pusat. perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terdiri atas: sekretariat: dan paling banyak (lima) unit kerja. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas mendukung pelayanan administrasi keuangan, perencanaan, dan umum. unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada bidang: pemerintahan . presiden republik indonesia pemerintahan, hukum dan organisasi, cc. keuangan, perencanaan: dan pengawasan. sekretariat dan unit kerjatentuan lebih lanjut mengenai susunan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusatanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. pendanaan sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui mekanisme dekonsentrasi. pengalokasian . "ai fan tah presiden republik indonesia pengalokasian dan penggunaanpelaksanaan tugas dan wewenang kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. salinan. laporan sebagaimana dimaksud pada berupa laporan tahunan yang disampaikan. paling lambat (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. selain laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sewaktu waktu dapat meminta laporan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. . pai fanlaporan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setiap tahun dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.. ap. presiden republik indonesia pada saat peraturan pemerintahkan daerah, deputi bidang hukum 14423w9undang undangan, jl! nan trihastuti suwarumum ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa presiden dibantu olehsebagai wakil pemerintah pusat, tugas dan wewenang gubernur diperkuat melalui peraturan pemerintah ini. penguatan tugas dan wewenang gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat pusat, hubungan antara gubernur dengan bupati wali kota bersifat bertingkat, dimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. pembinaan . hai presiden republik indonesia pembinaan dan pengawasan yang dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi sangat strategis karena merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. akan tetapi mengingat kondisi geografis yang sangat luas maka untuk efektiv tersebutini mengatur mengenai tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pendanaan, dan laporan dan evaluasi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. . ozmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yaitu peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat gubernur. cukup jelas. yang dimaksud dengan dekonsentrasi dalam ketentuan in. psi fandekonsentrasi dan tugas pembantuan serta peraturan perundang undangan mengenairepublik indonesia daftar gaji pokok anggota kepolisian negara republik indonesia ttlisl ox a83 1xa jasa ox8 ja| oo fo) fe)dan kesejahteraan rakyat, ttd. dr. susilo bambang yudhoyono pas setiawan arramakaperlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan gaji pokok bar. presiden republik indonesiatetapkanpemerintah ini.menjadi sebagaimana tercantum dalampemerintah ini. bagi purnawirawan yang menerima pensiun karena cacat tetap diberikan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagi penerima pensiun purnawirawan,: tidak. nan presiden republik indonesiempat persen) dari penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan kurang (empatempatayarberdasarkan peraturan pemerintah ini, kepada purnawirawan, warakawuri duda, penerima tunjangan anak yatim piatu, anak yatim piatu,. presiden republik indonesia, warakawuri duda, tunjangan anak yatim piatu, anak yatim piatu, tunjangan orang tua,yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangea kanrahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: bahwa untukmemberikan pengaturan khusus terhadap pengenaanperaturanp. dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan: kontrak investasi kolektif yang selanjutnya disingkatdana investasi real:sen) dari modal disetor yang dibentuk semata mata untuk kepentingan dire berbentuk kik. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengalihan real estat kepada spc atau kik dalam skema kik tertentu, terutang pajak penghasilan yang bersifat final.tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam sebesar (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan real estat. jumlah bruto nilai pengalihan sebagaimana dimaksud pada meliputi: seluruh. ka. presiden republik indonesia seluruh jumlah yang sesungguh, dalam hal wajib pajak tidak memiliki hubungan istimewa dengan spc atau kik: atau seluruh jumlah yang seharus dalam hal wajib pajak memiliki hubungan istimewa dengan spc atau kik. pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak, sebelum akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan real estat kepada spc atau kik dalam skema kik tertentu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada merupakan pejabatwajib pajak yang melakukan pengalihan real estat dan dikenai pajak penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam wajib: menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak bersangkutan terdaftar mengenai adanya pengalihan real estat kepada spc atau kik dalam skema kik tertentu yang dilengkapi dengan dokume. te presiden republik indonesia surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa wajib pajak melakukan pengalihan real estat kepada spc atau kik dalam skema kik tertentu: dan fotokopi surat setoran pajak atas penghasilan dari pengalihan real estat kepada spc atau kik dalam skema kik tertentu, dan mendapatkan surat keterangan fiskal dari kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak bersangkutan terdaftar. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada hanya dapat menandatangani akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan real estat apabila kepadanya telah dibuktikan bahwa: pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada telah dibayar dengan menyerahkan fotokopi surat setoran pajak yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada telah dipenuhi, dengan menyerahkan fotokopi surat dan atau dokumen bersangkutan serta fotokopi tanda bukti penerimaan surat dari kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak bersangkutan. s5) pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan mengenai penerbitketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam dan penyampaian laporjek asekte uan ji) laa rihanna jaman eka dan sik moo is, tinghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan merupakan objek pajak penghasilan yangmerintah perlu memberikan dukungan berupa perlakuan pajak penghasilan khusus atas penghasilan dari pengalihan hak atas real estat dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu dengan peraturan pemerintah. dalam peraturan pemerintah ini diatur bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas real estat kepada special purpose company spc) atau kontrak investasi kolektif kik) dalam skema kik tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang berlaku umum sebagaimana diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. uu. demi cukup jelas. . pasi presiden republik indonesia d atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan dari pengalihan real estat kepada spc atau kik dalam skema kik tertentu, baik dalam kegiatan usahanya maupun luar usahanya, wajib dibayar. pajak penghasilan pada saat terjadinya transaksi tersebut. pengalihan yang dimaksud pada ini adalah semua pengalihan hak atas real estat dalam skema kik tertentu yang dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar termasuk ruslan, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. cukup jelas. cukup jelas. dalam hal pengalihan real estat dari wajib pajak kepada kik atau spc dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah bruto nilai pengalihan adalah seluruh jumlahwajib pajak dan kik atau spc dapat menyebabkan harga pengalihan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika pengalihanngalihan real estat adalah jumlah yang seharusnya diterima. sedangkan dalam hal wajib pajak tidak memiliki hubungan istimewa dengan kik atau spc, nilai pengalihan adalah seluruh jumlah yang sesungguhnya diterima atau diperoleh wajib pajak. yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam undang undang pajak penghasilan cukup jelas. . uea fyi hl. presiden republik indonesia termasuk pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah notaris, pejabat pembuat akta tanah, camat, atau pejabat laincukup jelas. cukup jelas. dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak sehubungan dengan pengalihan real estat kepada spc atau kik dalam skema kik tertentu, pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan wajib menyampaikan laporan kepada direktur jenderal pajak kementerian keuangan setiap menerbitkkementerian tenaga kerja dan transmigrasi menjadi kementerian ketenagakerjamengingat. n. jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian ketenagakerjaan meliputi penerimaan. asi fandimaksud dalam huruf huruf dan hurufkementerian ketenagakerjaanketenagakerjayang(1l)konsumsi, akomodasi, dan transportasi. tarif. msiuntuk: mahasiswa yang melakukan penelitian, dan instansi pemerintah yang melakukan investigasi kasus kecelakaan kerja, dapat dikenakan tarif sebesar (tujuh puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam angka iii huruf sampai dengan huruf lampiran peraturan pemerintah iniketenagakerjaantenagakerjaan wajib disetor kas negara . psibidang tenaga kerjdn undang undangan, ras sen r1) rin jilvanna jaman psitenagakerjtenagakerjanamun, dengan adanya perubahanketenagakerjapenerimaan negara bukan pajak satuan tarif pemisahan (lumbung) jam per peserta pelatihan) kerja pelat jam pelatihan) menyetel pipa (pipe filter) jam per peserta pelatihan) operator mesin produksi per peserta jam pelatihan) operator mesin bubut per peserta konvensional jam pelatihan) operator mesin rais per peserta konvensional jam pelatihan) desain berbatu komputer per peserta computer aided design cad) jam pelatihan) manufaktur. psi ts, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif manufaktur berbatu komputer per peserta computer aided manufacturing cam) jam pelatihan) operator mesin bubut kendali per peserta numerik komputer computer numeric control cnc) jam pelatihan) operator mesin rais kendali per peserta numerik komputer computer numeric control cnc) jam pelatihan) pemeliharaan mesin perkakas per peserta jam pelatihan) mesin pemotong berkarat listrik per peserta wire cut electrical discard machine edm) jam pelatihan las karbit oxy acetylene per peserta welding) jam pelatihan) las busur nyala listrik shield metal arc welding sma wnf 4f (160jam perserta pelatihan) las pipa g 2g per peserta jam pelatihan) las pipa jam per peserta pelatihan) las pipa jam per peserta pelatihan) pipa jam per peserta pelatihan) las listrik gas metal mei fgas tungsten per peserta gas tungsten arc welding gta) jam pelatihan) pengujian nondestruktif destructive per peserta test) jam pelatihan) mekanik mobil bensin diesel per peserta jam pelatihan penyetelan mesin konvensional per peserta engine tune etu) conventional) jam pelatihan) penyetelan mesin injeksi per peserta engine tune etu) injection) jam pelatihan) penjajaran roda wheel per peserta alignment) jam pelatihan) mekanik . psi naa presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif mekanik transmisi jam per peserta pelatihan) penyetelan mesin sepeda per peserta motor mekanik tune up) sepeda motor jam pelatihan) kelistrikan mesin jam per peserta pelatihan) kelistrikan bodi jam per peserta pelatihan) rem manual jam pelatihan) mekanik sepeda motor jam per peserta pelatihan) teknisi radiator mobil jam per peserta pelatihan) pelatihan sistem kemudi per peserta jamr peserta pelatihan) operator grader jam per peserta pelatihan) operator boiler jam per peserta pelatihan) teknik listrik industri dan per peserta otomasi jam pelatihan) instalasi. fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif instalasi tenaga listrik per peserta bangunan sederhana jam pelatihan) perancang instalasi listrik per peserta bangunanper peserta jam pelatihan) teknisi lift, escalator, ban per peserta berjalan conveyor) jam pelatihan) pneumatik jam pelatihan) mesin listrik dc ac jam per peserta pelatihan) gulung motor fase fase( per peserta jam pelatihan) gulung motor fase fase( per peserta jam pelatihan) teknik pendingin jam per peserta pelatihan) ekon ac) mobil jam per peserta pelatihan) teknik pendingin hidrokarbon per peserta jam pelatihan) pendingin refrigerator) dan per peserta pembeku freezer) jam pelatihan) elektronika. pai fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif elektronika industri jam per peserta pelatihan) kendali logika terprogram per peserta programmable logic control plc) dasar jam pelatihan) kendali logika terprogram per peserta per peserta tercetak printed circuit board pcb program angle) jam pelatihan) elektronika komunikasi per peserta jamper peserta hp) jam pelatihan) pemutar pita dan penguat per peserta suara tape and amplifier) jam pelatihan) televisi berwarna jam per peserta pelatihan) pelatihan. msi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifsulam jam pelatihan) divisi ruangan, makanan, dan per peserta minuman room division food and beverages) jam pelatihan) staf hotel hotel staff jam per peserta pelatihan) divisi ruangan room division) per peserta tingkat jam pelatihan) layanan boga food and per peserta beverage service) jam pelatihan) spa jam pelatihan) pramusaji (writers) jam per peserta pelatihan) pelatihan teknologi informasi dan komunikasi asisten programer muda per peserta jam pelatihan) asisten. psi pat presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif asisten programer madya per peserta jam pelatihan) asisten programer utama per peserta jam pelatihan) programer muda jam per peserta pelatihan) programer madya jam per peserta pelatihan) programer utama jam per peserta pelatihan) asisten operator jam per peserta pelatihan) operator muda jam per peserta pelatihan) operator madya jam per peserta pelatihan) operator utama jam per peserta pelatihan) gerai bantuan dasar basic per peserta help desk) jam pelatihan) perkantoran dasar basic office) per peserta jam pelatihan) programer laman web per peserta programmer) jam pelatihan) programer programmer) per peserta jam pelatihan) administrator jaringan muda per peserta junior network administrator) jam pelatihan) piranti. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif piranti lunak pengolah kata per peserta jam pelatihan) piranti lunak lembar sebar per peserta jam pelatihan) piranti lunak presentasi per peserta jam pelatihan) praktek perkantoran practical per peserta office) jam pelatihan) animasi multimedia jam per peserta pelatihan) penyuntingan audio audio per peserta editing) jam pelatihan) penyuntingan video video per peserta editing) jam pelatihan) desain grafis jam pelatihan) teknisi komputer jam per peserta pelatihan)r peserta pelatihan) pelatihan internet jam per peserta pelatihan) pelatihan bangunan desain. msi aan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif desain berbatu komputer per peserta dua dimensi jam pelatihan) desain berbatu komputer per peserta tiga dimensi jam pelatihan) pelatihan perhitungan struktur per peserta stand jam pelatihan) pelatihan pengerjaan akhir per peserta finishing) furnitur duo, melamin, politus) jam pelatihan) pelatihan survei dan pemetaan per peserta waterways and theodori) jam pelatihan) pasang ubin jam per peserta pelatihan) pemberian jam pelatihan plester dan asian jam per peserta pelatihan) pasang bata jam per peserta pelatihan) fondasi batu jam per peserta pelatihan) kayu jam pelatihan) merelai jam pelatihan) pengerjaan akhir finishing) per peserta kayu jam pelatihan) pelatihan. psi tia presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pelatihan gambar bangunan per peserta konstruksi gedung jam pelatihan) pengerasan lapisan routing) per peserta jam pelatihan) pengendapan air water proving) per peserta jam pelatihan) penguatan strengthening) per peserta jam pelatihan) perbaikan beton concrete per peserta repair) jam pelatihan) estimate konstruksi kimiawi per peserta chemical construction estimate) jam pelatihan) pelatihan bisnis dan manajemen sekretaris kantor jam per peserta pelatihan) komputer perkantoran jam per peserta pelatihan) bahasa inggris jam per peserta pelatihan) akuntansi dasar jam per peserta pelatihan)per peserta jam pelatihan) pelatihan. psi fan r9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pelatihan motivasi berprestasi per peserta achievement motivation training) jam pelatihan) produktivitas ramah per peserta lingkungan green productivity) jam pelatihan) penilaian kinerja karyawan per peserta jam pelatihan) manajemen konsultasi jam per peserta pelatihan) penyelia supervisor) jam per peserta pelatihan) analisa jabatan jam per peserta pelatihan) acuan banding benchmarking) per peserta jam pelatihan) kewirausahaan mandiri jam per peserta pelatihan) wirausaha produktif jam per peserta pelatihan) gugus kendali mutu jam per peserta pelatihan) pelatihan sisi, susun, per peserta sayap, sosok, suluh) jam pelatihan) manajemen mutu terpadu per peserta jam pelatihan) pelatihan. nan ia presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pelatihan penggunaan tujuh per peserta perangkat baru new seven tools) gugus kendali mutu jam pelatihan) proses statistik statistical per peserta process) jam pelatihan) pemeliharaan produktivitas per peserta total per peserta tenaga kerja jam pelatihan) pengupahan berbasis per peserta produktivitas jam pelatihan) jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi balai besar peningkatan produktivitas bpp) bekasi ruang auditorium kelebihan jam penggunaan ruang kelas asrama per kamar per hari balai besar pengembangan latihan kerja bapak) medan aula. psiasrama per kamar per hari cc. asrama per kamar per hari balai besar pengembangan latihan kerja bapak) bekasi ruang auditorium kelebihan jam penggunaan ruang aula kelebihan jam penggunaan ruang kelas standard room per kamar per hari suite room per kamar per hari balai besar pengembangan latihan kerja bapak) serang kelebihan jam penggunaan ruang kelas asrama per kamar per hari balai. psi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif balai besar pengembangan latihan kerja bapak) bandung kelebihan jam penggunaan ruang kelas cc. asrama per kamar per hari balai latihan kerja blk) surakarta aula kelebihan jam penggunaan asrama per kamar per hari balai latihan kerja blk) banda aceh juta rp. l000000100 kelebihan jam penggunaan asrama per kamar per hari cc. asrama per kamar per hari balai latihan kerja blk) padang aula singkarak kelebihan jam penggunaan aula. fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif aula maninjau kelebihan jam penggunaan ruang kelas asrama per kamar per hari balai latihan kerja blk) kendari kelebihan jam penggunaan ruang kelas asrama per kamar per hari balai peningkatan produktivitas bpp) kendari aula kelebihan jam penggunaan ruang kelas cc. asrama per kamar per hari balai latihan kerja blk) ambon kelebihan jam penggunaan ruang kelas cc. asrama per kamar per hari balai. fan ts) ia presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif balai latihan kerja blk) makassar kelebihan jam penggunaan asrama per kamar per hari balai latihan kerja blk) ternate aula kelebihan jam penggunaan asrama per kamar per hari balai latihan kerja blk) sorong mula kelebihan jam penggunaan asrama per kamar per hari ruang kelas balai latihan kerja blk) samarinda kelebihan jam penggunaan asrama per kamar per hari rumah tamu (guest house) ruang. fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif ruang kelas bengkel kerja (workshop) per hdm otomotif per tahun balai besar pengembangan latihan kerja bapak) semarang kelebihan jam penggunaan ruang kelas asrama per kamar per hari balai latihan kerja blk) lembang kuta rp. kelebihan jam penggunaan ruang kelas asrama per kamar per hari balai latihan kerja blk) bantaeng ruang kelas asrama per kamar per hari balai latihan kerja blk) lombok timur aula rp. bono00, asrama. psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif asrama per kamar per hari il. kompensasi penggunaan tenaga kerja asing kompensasi penggunaan tenaga per orang usd kerja asing untuk izin mempekerjakan tenaga kerja asing per bulan baru kompensasi penggunaan tenaga per orang usd kerja asing untuk perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing per bulan yang lokasi kerjanya lebih dari satu) wilayah provinsiultra violet visible spectrophotometerkromatografi gas gas chromatography) tertimbang. naaspektrofotometer massa kromatografi gas gasambilan sampel dan analisis debu: tertimbang waktu kali per sampel pengujian) sesaat (grab) kadar debu logam dengan spektrofotometer serapan atom atomic abortion spectrophotometer aas) tertimbang waktu kali per pengujian) parameter per sampel sesaat. fan a9, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif sesaat (grab) per parameter pdebu perseorangan personal per sampel dust) tertimbang waktu kali pengujian) partikel debu ukuran per sampel particular matter pm) jam) partikel debu ukuran per sampel (grab) pengambilan sampel dan per analisis asap cerobong sesaat parameter (grab) per sampel tertimbang. fan tax dg.sampel pengujian) sesaat (grab) tertimbang waktu kali per sampel pengujian) sesaat (grab) temperatur zat padat terlarut zat padat tersuspensi daya hantar listrik dhl) kekeruhan salinitas zat padat total ama kebutuhan oksigen per sampel biologis bod) kebutuhan oksigen per sampel kimia cod) amonia nh3) kromium heksavalen per sampel cre ) oksigen. psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif oksigen terlarut do) fenol fluorida f ) fosfat por) b000000 kesadahan co3) klorida cl ) kadmium cd) tembaga cu) mangan mn) ta) tiba rp. seng zn) nikel ni) kobalt co) minyak dan lemak nitrat no3 ) nitrit no2 ) silikat o2 ) sulfat so42 ) zat organik sebagai per sampel hidrokarbon hc) per parameter per sampel merkuri hgualitatif dengan spektrofotometer massa kromatografi cair liquidujian faktor fisika lingkungan kerja pengujian intensitas kebisingan: tanpadosimeter kebisingan per titik noise dosimeter) tertimbang waktu kali pengujian) pengujian. psi fanlokal (paling sedikit titik) pengujian tekanan panas (paling sedikit titik) tekanan panas indeks suhu per titik basah dan bola isbn) tekanan panas indeks suhu per titik basah dan bola isbn) dan kecepatan aliran udara pengujian getaran (paling sedikit titik) lengan tangan (hand arm) seluruh tubuh (whole body) mesin pengujian medan magnet pengujian medan listrik pengujian radiasi ultra violet pengujian pemetaan kebisingan per noise mapping) pengujian faktor biologi lingkungan kerja pengujian mikroba koloni) pengujian mikroba patogen) pemeriksaan . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pemeriksaan kesehatan kerja (paling sedikit orang) pemeriksaan audiometri pemeriksaan kandungan logam: dalam darah dalam urine pemeriksaan rontgen paru per orang foto thorax) pemeriksaan kesehatan umum pemeriksaan gigi pemeriksaan spirometry darah rutin urine rutin pemeriksaan elektro kartografi per orang ekg) pemeriksaan ketajaman per orang penglihatan virus) dan buta warna pemeriksaan laboratorium per orang kimia darah (paket unsur) per paket bilirubin kolesterol total kolesterol lipoprotein kepadatan tinggi high density lipoprotein hdl) kolesterol. psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif kolesterol lipoprotein kepadatan rendah low density lipoprotein ldl) glukosa transaminase glutamat oksaloasetat dalam serum serum glutamat oxaloacetic transaminase slot) transaminase glutamat piruvat dalam serum serum glutamat piruvat transaminase sept) trigliserida asam urat reum kreatinin aglutinatif serum hepatitis per orang hepatitis serum aglutinase hbs ag) anti hepatitis permukaan per orang anti hepatitis surface hbs) anti virus hepatitis anti per orang hepatitis virus hcv) pengukuran antropometri per orang tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja observasi ergonomis per station kerja per orang pengukuran. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pengukuran daya kerja fisik per orang dengan metode uji harvard harvard step test) pemeriksaan jantung dengan per orang tapak putar ekg (ekg treadmill uji kelelahan kerja uji kekuatan tarik tensil strength test): pembuatan batang uji test per sampel piece) tari pembuatan batang uji test per sampel piece) uji lengkung pembuatan batang uji test per sampel piece) uji kekerasan uji pukul dengan alat harpy zod pembuatan batang uji test per sampel piece) uji pukul uji. fan d9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif uji non destruktif non destructive test ndt): dengan sinar (x ray) per sampel per film dengan ultrasonik analisa komposisi baja paling per sampel banyak elemen uji pelat ketel uap pengambilan pelat pengambilan sampel per ketel analisis laboratorium pengambilan sampel per titik analisis laboratorium uji alat proteksi sepatu pengaman penetrasi sepatu pengaman kuat tarik uji serapan uji alat proteksi sabuk per sampel pengaman safety hardness test) uji. presiden republik indonesia smoumamtengman ebusamngrangartara orsarangtanan tam sampan telinga: flame) uji. psi ho. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif uji tahanan pembumian per sampel rounding) uji keseimbangan beban load per sampel balancing test) uji saklar uji botol bertekanan uji respirator pemeriksaan pola konsumsi per lokasi makanan dan rekomendasi asupan sesuai dengan beban kerja pemeriksaan kalori makanan pemeriksaan sanitasi dan per lokasi higiene prasarana dan sarana pengelolaan makanan tempat kerja pemeriksaan kalorimeter sound level meter per alat per kalibrasi luxmeter per alat per kalibrasi vibrasi meter per alat per kalibrasi heat stress per alat per kalibrasi noise. psi ia presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif noise doi meter per alat per kalibrasi spektrofotometer per alat per kalibrasi gas detector per alat per parameter iv. jasa pelatihan keselamatan dan kesehatan kerjaer orang pada kecelakaan p3k) tempat kerja jam pelatihan) pelatihan bagi operator per orang forklift jam pelatihan) pelatihan bagi operator pesawat uap operator jam pelatihan) operator. msi fan d9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif operator jam pelatihan) pelatihan konstruksi per orang jam pelatihan) pelatihan dasar jam per orang pelatihan) pelatihan umum jam per orang pelatihan) pelatihan bagi teknisi per orang perusahaan jam pelatihan) pelatihan ergonomis jam per orang pelatihan) pelatihan higiene industri muda per orang jam pelatihan) pelatihan higiene industri per orang madya jam pelatihan) pelatihan higiene industri per orang utama jam pelatihan) pelatihan penanggulangan per orang bahaya kebakaran jam pelatihan) pelatihan ruang kerja per orang tertutup confined space) jam pelatihan) pelatihan ketinggian jam per orang pelatihan) pelatihan audit internal sistem per orang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja smk3) jam pelatihan) pelatihan. fan d9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pelatihan operator audiometri per orang jam pelatihan) pelatihan operator spirometri per orang jam pelatihan) pelatihan teknik sampling per orang kimia jam pelatihan) pelatihan operator per orang spektrofotometer serapan atom atomic absorption spektrophotometer aas) jam pelatihan) pelatihan penguji faktor fisik per orang lingkungan kerja jam pelatihan) sertifikasi pembinaan pelatihan jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi ruang kelas ergonomis kelebihan jam penggunaan ruang kelas keselamatan kerja kelebihan jam penggunaan ruang kelas hiperkes kelebihan jam penggunaan ruang. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif ruang kelas kesehatan kerja kelebihan jam penggunaan mess keselamatan dan per kamar kesehatan kerja per hari jasa okt rp. lo00000, jasa scaffolding lanka ahli higiene industri paramedis teknisi bekerja ketinggian teknisi bekerja ketinggian per orang full protection) teknisi bekerja ketinggian per orang full protection) dokter perusahaan teknisi ketinggian akses tali jasa pendidikan dan pelatihan (diklat) diklat analisis jabatan per peserta jam pelatihan) diklat. psi fan a9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif diklat penyuluhan dan per peserta pembimbingan jabatan jam pelatihan) diklat informasi pasar kerja per peserta jam pelatihan) diklat peningkatan kapasitas per peserta pejabat pembinaan pelatihan dan produktivitas jam pelatihan) diklat pengelola pelatihan per peserta jam pelatihan) diklat peningkatan kapasitas per peserta pejabat pembinaan penempatan tenaga kerja jam pelatihan) diklat peningkatan kapasitas per peserta pejabatr peserta pejabat pembinaan pengawasan ketenagakerjaan jam pelatihan) diklat penyelenggaraan per peserta administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan jam pelatihan) diklat. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif diklat perencanaan tenaga per peserta kerja jam pelatihan) diklat manajemen eselon per peserta jam pelatihan) diklat administrasi teknis per peserta hubunganper peserta jaminan sosial jam pelatihan) diklat upgrading persyaratan per peserta kerja jam pelatihan) diklat upgrading kebebasan per peserta berserikat jam pelatihan) diklat pengantar kerja per peserta jam pelatihan) diklat mediator hubungan per peserta industrial jam pelatihan) diklat. psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif diklat pengawas per peserta ketenagakerjaan jam pelatihan) diklat pengawas per peserta ketenagakerjaan spesialis penanggulangan kebakaran jam pelatihan) diklat pengawas per peserta ketenagakerjaan spesialis bahan kimia jam pelatihan) diklat pengawas per peserta ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan jam pelatihan diklat pengawas per peserta ketenagakerjaan spesialis pesawat angkat dan angkut jam pelatihan) diklat pengawas per peserta ketenagakerjaan keselamatan dan kesehatan kerja k3) spesialis konstruksi bangunan jam pelatihan) diklat pengawas per peserta ketenagakerjaan spesialis kesehatan kerja jam pelatihan) jasa. psisesuai dengan tugas dan fungsi aula nusantara kelebihan jam penggunaan asrama#undang undangan, sekte bio anak uji sae la,dilakukan perubahan terhadapipar. pal s), presiden republik indonesia pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan,liguifled natural gaskebolehan. pes presiden republik indonesiaj sebagai berikut: i.luas. presiden republik indonesiadi, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya atas (enam ribu enam ratus) voltase amber, dan liguified natural gas. ketentuan. presiden republik indonesia ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:sampai dengan huruf serta huruf sampai dengan huruf tanpa menggunakan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai. mengubah ketentuan angka57k a0) woyketentuan mengenai impor dan atau peroleelahuntuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional, mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih efisien, dan mempertahankan ketersediaan harga listrik yang terjangkau masyarakat luas, perlu memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan ppn atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. ii. . hg. presiden republik indonesia ii. demi angka. presiden republik indonesiaperikanan dan kelautan ikan (tidak dipasarkan hidup. ikan umpan termasuk pengumpulan dan hidup dan atau ikan hias) pengangkutan ikan utuh beku. perairan umum atau laut| ikan hidup untuk dalam satu kesatuan usaha dikonsumsi. maupun tidak. ikan segar dingin penanganan ikan mati kecuali bandeng, dengan pencucian, peng es kembung, dan an pendinginan dalam tongkol tuna keadaan utuh, dengan atau cakalang, beku tanpa dengan kepala tulang ekor perut atau tanpa sirip kulit. kepala. penanganan . presiden republik indonesia penanganan ikan mati ikan kering. dengan pembekuan dalam|. kepala, ekor, keadaan utuh, dengan atau perut, sirip, kulit, tanpa kepala dan isi perut. tulang dan hati penanganan ikan mati ikan. dengan pencucian, peng es |. fillet dan daging an pendinginan pembekuan, ikan lainnya pemotongan, tanpa (dicincang kepala tulang ekor perut si maupun tidak), rip kulit. segar, dingin, penanganan ikan dengan atau beku. pengemasan sementara untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak. |oaftetap serap gama osfretap atpetapa undang undangan, keep ara nn, bed nik odia silknilai uraian tahun rp) anggaran dermaga penyeberangan merak tahap ii, dermaga penyeberangan merak dan bakauheni vi, elevated dan side ramp dermaga merak dan bakauheni, gateway dan elevated side ramp dermaga merak tahap tahap pemanfaatan, tahap dan tahap iii serta dermaga bakauheni tahap s.d. tahap iii, hasil pekerjaan satuan kerja pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. dermaga. msi presiden republik indonesia apbn nilai uraian tahun anggaran dermaga penyeberangan bastion tahap s.d. iii, lanjutan fasilitas| dan darat dan reklamasi sisi kiri dermaga dermaga bastiondermaga movable bridge mb) iii pelabuhan penyeberangan ketapang dan kabupaten banyuwangi tahap s.d. tahap iiijawa timur. pelabuhan penyeberangan waipirit| dan (aset rehabilitas. kapal penyeberangan perintis ro ro| dan (kmp. ngawkapal. presiden republik indonesia apbn nilai uraian tahun anggaran rp) kapal penyeberangan penumpang| dan ro (kmp. talent cobalawesi utara.ti riang perundang undangan dan puas ape administrasi hukum, uga nata z5) stik savanna jamsesuai surat persetujuan menteri keuangan nomor a tanggal januari berita acara serah terima nomor ba vii tanggal juli hasil review badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor lhr pw10 tanggal november serta persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dalam rapat kerja komisi tanggal juli dan rapat kerja komisi tanggal juli bahwa mengingat bagian tanah seluas dari tanah seluas sebagaimana dimaksud dalam huruf masih terdapat permasalahan hukum, perlu terlebih dahulu dilakukan penetapan terhadap barang milik negara berupa tanah seluas beserta bangunan atasnya sebagai penyertaan modal negara pada perusahaan perseroan persero) dirgantara indonesia, bahwa. psi fansi fan tan. (satu triliun enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empattrip bidang hukum dan pen ang und saree undangan, er. lan misa wi: nanga yati lestari twouraian luas nilai paman hanggar benar rp6. bengkel benar rp294. kantin benar rp32. ruang jaga benar rp33. pos jaga dislitbangau rp26. markas kantor dislitbangau rp1. taka kantor denda dislitbangau rp58. ola kantin dislitbangau rp166. showroom dislitbangau rp201. bengkel. fan presiden republik indonesia bengkel rudal dislitbangau rp37. jan mushola dislitbangau rp58. ja2| garasi dislitbangau rp247. lab. aeronautika rp713. dislitbangau elkins filum impoten rp1. dislitbangau 0las| centrifugal dislitbangau rp193. jas telemetri dislitbangau rp12. laboratorium kimia m2? rp35. dislitbangau jas gudang dislitbangau rp130. assembling roket rp41. dislitbangau jumlah nilai tanah dan bangunaen bidang hukum dan ben rekan g undangan, atv pati lestari lik presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik: bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait bidang lagu dan atau musik sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang hak cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektifroyalti hak cipta lagu dan atau musik: mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang. pasroyalti hak cipta lagu dan atau musorang. presiden republik indonesia orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pencipta atau pemegang hak cipta meliputi: pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan. penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran dan atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan. penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk produser fonogram meliputi penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik. layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada sampai dengan termasuk dalam bentuk analog dan digitalmbayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui smkn. bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada meliputi: seminar dan konferensi komersial: restoran, kafe, pub, bar, distro, kelab malam, dan diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada. presiden republik indonesia nada tunggu telepon, bank dan kantor: pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi: il. lembaga penyiaran radio: hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel: dan usaha karaoke. penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. bab pusat data lagu dan atau musik menteri melakukan pencatatan lagu dan atau musik berdasarkan permohonan. permohonan pencatatan lagu dan atau musik sebagaimana dimaksud pada diajukan secara elektronik kepada menteri oleh: pencipta, pemegang hak cipta, cc. pemilik hak terkait, atau kuasa. pengajuan permohonan pencatatan lagu dan atau musik oleh kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan oleh smkn berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. lagu dan atau musik sebagaimana dimaksud pada dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. syarat dan tata cara pencatatan lagu dan atau musiksemua lagu dan atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan sebagaimana dimaksud dalam dimasukkan dalam pusat data lagu dan atau musik. pusat data lagu dan atau musik sebagaimana dimaksud dalam dikelola oleh direktorat jenderal. pusat data lagu dan atau musik sebagaimana dimaksud pada dapat diakses oleh: smknpusat data lagu dan atau musikpemegang hak cipta, yaitu: penerbit musik, ahli waris pencipta:, pemilik hak terkait, yaitu: produser. pad presiden republik indonesia produser fonogram, dan pelaku pertunjukan, atau melodi, klaim kepemilikan lirik, tahun fiksasi:,. informasi yang terdapat dalam pusat data lagu dan atau musik sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari hak cipta. pusat data lagu dan atau musik dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap (tiga) bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan. babi. presiden republik indonesia bab iii tata cara pengelolaan royalti bagian kesatu umum pengelolaan royalti dilakukan oleh smkn berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan atau musikjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pencatatan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganbagian kedua subjek royalti (l) setiap orang yangberdasarkan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam membayar royalti melalui smkn. penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada dengan tetap membayar royalti melalui smkn. pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan atau musik. . presiden republik indonesia setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti. keringanan tarif royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. bagian ketiga penarikan royalti lagu dan atau musik smkn melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial. selain melakukan penarikan royalti sebagaimana dimaksud pada smkn menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota dari suatu lmk. bagian keempat penghimpunan royalti lagu dan atau musik smkn menghimpun royalti sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada smkn melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing masing lmksmkn dan disahkan oleh menteri. bagian kelima. presiden republik indonesia bagian kelima pendistribusian royalti lagu dan atau musik royalti yang telah dihimpun oleh smkn sebagaimana dimaksud dalamroyalti yang telah dihimpun oleh smkn sebagaimana dimaksud pada didistribusikan oleh smkn berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan atau musik yang ada film. royalti sebagaimana dimaksud pada didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui lmk.,ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. . d.i presiden republik indonesia dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada direktorat jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi. dalam melaksanakan pengelolaan royalti, smknbab lembaga manajemen kolektif nasional untuk pengelolaan royalti, menteri membentuk smkn yang merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait. smkn terdiri atas: smkn pencipta, dan smkn pemilik hak terkait. keduasmkn pencipta dan smkn pemilik hak terkait masing masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen. ketentuan mengenai tugas dan susunan organisasi smkn diatur dengan peraturan menteri. smkn dapat menggunakan dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penggunaan . presiden republik indonesia penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada termasuk untuk bantuan pembayaran quran jaminan sosial bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. ketentuan mengenai besaran dan komponen penggunaan dana operasional diatur dengan peraturan menteri. dalam melakukan pembangunan dan pengembangan film, smkn dapat bekerja sama dengan pihak ketigpendistribusian royalti lagu dan atau musik yang belum dapat dilakukan melalui film, pendistribusian royaltimenteri membangun pusat data lagu dan atau musik: dan smkn membangun film,ap span undang undangan dan (ago rasi hukum, pet pigumum undang undang nomor tahun tentang hak cipta telah memberikan dasarlagu dan atau musik dalam meningkatkan kreativitas nasional khususnya bidang lagu dan atau musik. ciptaan berupa lagu dan atau musik mempunyai hak ekonomi atas penggunaan secara komersial dalam bentuk royalti, yaknidan pemilik hak terkait. untuk menjaminatas lagu dan atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi informasi. pengelolaan royalti juga dilakukan oleh smkn sebagai suatu lembaga yang berwenang berdasarkan undang undang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan pencipta dan pemilik hak terkaitpengelolaan royalti secara komprehensif perlu ditunjang dengan sarana teknologi informasi, yakni pusat data lagu dan atau musik yang dikelola oleh direktorat jenderal dan film yang dikelola oleh smkn. pusat data lagu dan atau musik sebagai himpunan data lagu dan atau musik menjadi dasar baik bagi smkn dalam pengelolaan royalti, juga bagi orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk mendapatkan informasi dari lagu dan atau musik yang akan digunakan secara komersial. sedangkan film merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pendistribusian royalti lagu dan atau musikdana cadangan adalah dana yang berasal dari royalti yang: lagu dan atau musik tidak dicatatkan penggunaannya, masih terdapat sengketa antarpemilik,cukup jelas. yang dimaksud dengan pemegang hak cipta termasukaka untuk melaksanakannya perlu menetapkan peraturan bupatiemutuskan peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi badan bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan klpemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana kabupaten gorontalo utara: kepala badan adalah kepala badan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana kabupaten gorontalo utara eselon adalah tingkatan jabatan struktural. bab penjabaran tugas dan fungsi bagian pertamatugas sebagian tugas pemerintah daerah bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanmaksud dalam menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijakan teknis operasional pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana secara menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit merencanakan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan pedoman untuk peningkatan kesejahteraan rakyat: mengorganisir kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan sistem dan prosedur untuk terbitnya pelaksanaan tugas unit mengendalikan pelaksanaan teknis operasional pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanasecara terpadu untuk peningkatan mutu pelayanan kinerja mengarahkan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai bidang untuk terbitnya pelaksanaan tugas membina pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit mendistribusikan tugas sesuai bidang masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit mengawasi pelaksanaan tugas baik intern maupun eastern secara berkala untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan unit mmm @cr595&aaaaaaaaaaaaaawwssg www eh@icw.! mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tulisan untuk peroleh petunjuk yang lebih lanjut melakukan tugas pembantu dan tugas tugas lain yang perintahkan oleh atasan untuk kelaparan tugas kedinasan. bagian kedua sekretaris sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas ketatausahaan bidang perencanaan, program dan pelaporan, kepegawaian, umum dan kearsipan berdasarakan peraturan perundang undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugasrah pelaksanaan tugas menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit melaku melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tulisan untuk beroleh petunjuksekretaris, membawakan sub bagian program dan keuangan, sub bagian kepegawaian sub bagian umum perlengkapan sub bagian program dan keuangan melaksanakan penyusunan program dyiapkan kebijakan teknis penyusunan program dan pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagain dasar pelaksanaan tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan program untuk kelancaran tugas unit mengajukan rencana anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggarapertemuan rapat untuk penyatuan pendapat menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi melaksanakan tugas lain yang perintahkan oleh atasan untuk sub bagimelaksanakan tugaspelaksanaan tugas unit mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi: melaksanakan tugas lain yang perintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. sub bagian umum perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kearsipan berdasarkan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. dalam melaksanakan tugas sebagaian dimaksud pada sub bagian umum perlengkapan menyelenggarakan fungsi membuat rencana pengadaan barang dan inventaris unit sesuai:: menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan: jawaban: cc. menyusun rencana kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit, menganalisa data memberikan motivasi kepada masyarakat melalui bantuan paket teknologi untuk peningkatan pemanfaatan sumber daya alam kelurahan memfasilitasi pemanfaatan potensi sumber daya alam kelurahan melalui pelatihan teknologi tepat guna agar ketahui masyarakat memperkenalkan penemuan bidang teknologi melalui gelar teknologi tepat guna agar ketahui masyarakatmasyarakat membawakan sub bidang potensi desa dan ekonomi masyarakat sub bidang kelembagaan masyarakat dan sosial budaya. sub bidang potensi desa dan ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas pemberdayaan potensi desa berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk peningkatan sumber daya ekonomi masyarakat. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada sub bidang pemberdayaan potensi desa dan ekonomi masyarakat menyelenggarakan fungsi menyiapkan kebijakan teknis pemberdayaan potensi desa dan ekonomi masyarakat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas menyusun kebijakan teknis operasional pemberdayaan potensi desa dan ekonomi masyrakat berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas mengumpul data operasional desa dan ekonomi masyarakat melalui survey untuk mengetahui perkembangannya, mengelola data potensi desa dan ekonomi masyarakat sesuai jenisnya untuk mengetahui sumber daya kelurahan dan ekonomi masyarakat: menyusun rencana kegiatan pemberdayaan potensi desa dan ekonomi masyarakat: melakukan bimbingan teknis manajemen pengembangan potensi desa dan ekonomi masyarakat secara terpadu untuk peningkatan sumber daya masyarakat: memfasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif melalui paket stimulan untuk peningkatan ekonomi masyarakat: ii.(l) sub bidang kelembagaan masyarakat dan sosial budaya melaksanakan tugaspada sub bidang penguatan kelembagaan masyarakat dan sosialbudaya menyelenggarakan fungsi menyiapkan kebijakan teknis penguatan kelembagaan masyarakat dan sosial budaya sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas: mengumpul data kelembagaan masyarakat dan sosial budaya melalui survey untuk mengetahui jumlahnya: maa menyusun rencana kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan sosial budaya berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit: melakukan bimbingan teknis pengelolaan manajemen kelembagaan masyarakat dan sosial budayadan sosial budaya melalui paket stimulan untuk menunjang kegiatan operasional: melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan kelembagaan masyarakat dan sosial budayamenghimpun kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuanperempuan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas menghimpun data potensi untuk mengetahui perbandingan peran antara perempuan dan laki laki menyusun rencana pemberdayaan perempuan berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit mensosialisasikan program pemberdayaan perempuan melalui kelompok untuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran gender menganalisa data gender sesuai potensi untuk mengetahui perbandingan memberdayakan peran perempuan sesuai program untuk pengaruh utama gender memfasilitasi perlindungan hak hak perempuan melalui unit terkait untuk penegakan supremasi hukum melakukan monitoring dan evaluasi pemberdayaan peran perempuandan perlindungan hak hak perempuan secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui dampak peran genderdistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk kelancaran tugas .perempuan membawakan sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan sub bidang perlindungan anak dan perempuan. sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang peningkatan kualitas hidup perempuan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk optimalkan peran perempuan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, menyelenggarakan fungsi menyiapkayusugumpul data potensi perempuan melalui survei untuk mengetahui mengelola data potensi perempuan sesuai klasifikasi untuk mengetahui kualitashidup perempuan menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit mensosialisasikan program peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kelompok untuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran gender melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan sesuai program untuk optimalisasi peran perempuan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan secara berkala dan berkesinambunganrlindungan anak dan perempuan mempunyai tugas melaksanakan tugas perlindungan anak dan perempuan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk terwujudnya perlindungan anak dan hak perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub perlindungan anak dan perempuan menyelenggarakan fungsi menyiapkan kebijakan teknis dibidang perlindungan anak dan perempuan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: mengumpul data pengaduan masyarakat terhadap hak hak anak dan perempuan melalui instansi terkait untuk mengetahui jumlah dan jenis kasus pelanggaran hak hak anak dan perempuan: cc. mengelola data pengaduan masyarakat terhadap hak hak anak dan perempuan sesuai jenisnya untuk mengetahui jumlah dan tingkat pelanggaran: menyusun rencana kegiatan dibidang perlindungan anak dan mensosialisasikan program perlindungan anak dan perempuan melalui kelompok dan unit terkait untuk peningkatan pemahaman masyarakat, melakukan kerja sama operasional perlindungan anak dan perempuan secara terpadu untuk efektivitas pelaksanaan tugas teknis: memfasilitasi perlindungan hak hak perempuan melalui unit terkait untuk penegakan supremasi hukum: mengevaluasi hasil kegiatan perlindungan anak dan perempuan secara berjenjanglima bidang keluarga berencana bidang keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang keluarga berencana kb) berdasarkan petunjuk pelaksanaan teknis untuk mengurangi angka kematian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang keluarga berencana kb) menyelenggarakan fungsi menghimpun kebijakan teknis pelaksanaan keluarga berencana sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas: menyusun kebijakan teknis operasional pelaksanaan keluarga berencana sesuai jumlah jenis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengumpulkan data akseptor melalui survey untuk mengetahui jumlahnya: mengelola data keluarga berencana sesuai jenisnya untuk mendapatkan data perkembangannya: menyusun rencana kegiatan keluarga berencana sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit: melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keluarga berencana secara melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan operasional keluarga berencanasecara berkala untuk mengetahui perkembangannya, mengkonsolidberencana membawakan sub bidang kesehatan reproduksi sub bidang pelayanan dan perlindungan keluarga. sub bidang kesehatan reproduksi melaksanakan tugas kesehatan reproduksi remaja sesuai petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis untuk peningkatan kesehatan reproduksi remaja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang kesehatan reproduksi menyelenggarakan fungsi menyiapkan kebijakan teknis kesehatan reproduksi remaja sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas menyusun kebijakan teknis kesehatan reproduksi remaja sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas cc. mengumpulkan data potensi reproduksi remaja pelayanan keluarga berencana untuk mengetahui jumlahnya mengelola data potensi reproduksi remaja sesuai klasifikasi untuk mengetahui kualitas remaja menyusun rencana reproduksi remaja berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit mensosialisasikan program peningkatan kualitas reproduksi remaja melalui kelompok untuk peningkatan pemahaman masyarakat term melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan kualitas reproduksilayanan dan perlindungan keluarga melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan keluarga berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk mencapai pelayanan prima dan perlindungan keluarga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada sub bidang pelayanan dan perlindungan keluarga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis bidang pelayanan dan perlindungan keluarga sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas mengumpulkan data pengadu pelayanan keluar masyarakat melalui instansi terkait untuk mengetahui jenis kasus cc. mengelola data pengaduan masyarakat untuk mengetahui jenis dan tingkat pelanggaran menyusun rencana kegiatan dibidang pelayanan dan perlindungan keluarga sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit mensosialisasikan program pelayanan dan perlindungan keluarga untuk peningkatan pemahaman masyarakat melakukan kerja sama pelayanan dan perlindungan keluarga secara terpadu untuk efektifitas pelaksanaan tugas mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan dan perlindungan keluarga menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagaienam bidang keluarga sejahtera bidang keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang keluarga sejahtera berdasarkan peraturan perundang undangan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada sub bidang keluarga sejahtera menyelenggarakan fungsi menghimpun kebijakan teknis menciptakan keluarga sejahtera sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas: menyusun kebijakan teknis menciptakan keluarga sejahtera sesuai jumlah jenis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menghimpun mengolah data keluarga pra sejahtera ii, iii. melalui kecamatan desa untuk mengetahui jumlah keluarga sejahtera menyusun rencana kegiatan penanggulangan pra sejahtera ii, iii. sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit melakukan kegiatan menciptakan keluarga sejahtera secara terpadu untuk peningkatan taraf hidupnya memberikan pembinaan keluarga sejahtera melalui pemanfaatan sumber daya yang ada untuk pemberdayaan masyarakat melaksanasejahtera membawakan sub bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga sub bidang pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan. sub bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga melaksanakan tugas pemberdayaan dan ketahanan keluarga berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh pemberdayaan dan ketahanan keluarga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga menyelenggarakan fungsi menyiapkan kebijakan teknis pemberdayaan dan ketahanan keluarga sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas mengumpulkan data ketahanan keluarga melalui survei untuk mengetahui jumlahnya mengelola data ketahanan keluarga sesuai jenisnya untuk rencana kegiatan, menyusun rencana kegiatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga secara kebutuhan untuk menjadi program unit melakukan bimbingan teknis pemberdayaan dan ketahanan keluarga secara terpadu untuk peningkatan ketahuan keluarga melakundataan keluarga, pencatatan dan pelaporan melaksanakan tugas pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang penataan keluarga, pencatatan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi: menyiapkan kebijakan teknis pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, mengumpulkan data keluarga melalui survei untuk mengetahui jumlahnya, mengelola data keluarga sesuai jenisnya untuk mengetahui perkembangannya, d.menyusun rencana kegiatan pendapatan keluarga berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit: melakukan pendataan keluarga secara terpadutambahan yang diperintahkan atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. bagian ketujuh, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kepada masyarakat ditingkat kecamatandalam pelaksanaan tugasnya kepala upt badan atas usul kepala uptupt, diatur tersendiri dengan peraturan bupati. bab iii kelompok jabatan fungsionalpegawaian dan eseloneringill. kepala sub bidang, kepala sub bagian dan kepala upt undangan. agar setiap orang dapat men getahgorontalo utara. diundangkan dipandang pada tanggal november sekertaris daerah kabupaten gorontalo utara tamanuran bupati kabupaten gorontalo utara tahun november 2c09 tugas pokok dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga kabupaten gorontalo utara kepala badan berencana (tn sekretaris sub bagian program dan keuangan sub bagian kepegawaian sub bagian umum dan perlengkapan bidang pemberdayaan masyarakat sub bidang potensi desa dan ekonomi masyarakat sub bidang kelembagaan masyarakat dan sosial budaya bidang pemberdayaan perempuan sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan sub bidang perlindungan anak dan perempuan bidang keluarga berencana sub bidang kesehatan reproduksi sub bidang pelayanan dan perlindungan keluarga upt upt bidang keluarga sejahtera sub bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga sub bidang pendataan keluarga, pencatatan pelaporan utara, |
bupatimenetapkan peraturan bupati gorontalo.erima hibah apbd sebagaimana dimaksud dalam dirinci lebih lanjut dalam lampiran iii peraturan bupati ini. penerima bantuan sosialr. ismail patahan berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor (f3 |
bupati gorontalo utara anna naa bana ann ana man men peraturan bupati gorontalo utara nomor tahunaan pemerintahan desakabupaten gorontalo. memutuskan dan pemerintahan desa ditingkat kecamatan.cc. dan pemerintahan desa ditetapkan kelompok jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang bidang badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. kelompok jabatan fungsional terhadap tenaga fungsional yang atur dandilingkungan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desasli habibie diundangkan kandang pada tanggal sekretaris dae kabupaten gorontalo utara, pasaman daerah kabupaten gorontalopemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desmberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten gorontalo utara. kepala badan adalah kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahandanpemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan dan sumber pendapatan keuangan desa perumusan kebijakan peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan pembinaan perangkat desa kelurahan, kelembagaan, dan tata administrasi desa kelurahan pengelolaan urusan kesekretariatan badan pelaksanaan fungsi fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenanganpemberdayaan masyakarat dan pemerintahan desa. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris mempunyai fungsi perumusan perencanaan dan program kegiatan penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan pengelolaan administrasi dan tata usaha, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tanggmelaksanakan administrasi keuangan bantuan pemerintah, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan,, menginventarisir barang barang inventaris kantor sesuai jenisnya,bahan penyusunan perencanaan program, melaksanakan pengumpulan data, informasi dan pelaporan tentang kegiatan badan, serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. bagian ketiga bidang usaha ekonomi masyarakat dan desa bidang usaha ekonomi masyarakat dan desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang usaha ekonomi masyarakat dan desa yang meliputi pelaksanaan pembangunan, pengembangan pasar dan produktivitas masyarakat dan desa. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam perumusan pedoman dan administrasi usaha ekonomi produktif perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal pelaksanaan fungsi fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan sub bidang pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan desa. (l) sub bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan pengembangan desa, merumuskan kebijakan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat desa, serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. sub bidang pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ued sp, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pasar desa dan lumbung desa, serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. bagian keempat bidang pengembangan kawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat gunatugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pengembangan kawasan, pemberdayaan tan teknalaai tepat guna untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamfungsi pengolahan data dan evaluasi program pembangunan masuk desa penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa kelurahan cc. pemberian petunjuk dan bimbingan pola tata desa serta pemantauan dan pengevaluasian tingkat perkembangan desagolahan data dan perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan pelaksanaan dan pengembangan teknologi tepat guna, kerja gg. perumusan kebijakan fasilitasi dan motivasi pengembangan swadaya gotong royong pelaksanaan fungsi fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan sub bidang pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna. sub bidang pengembangan desdesa dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan desa serta menjabarkan program yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa wilayah hukum kabupaten gorontalo utara, serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. sub bidang pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat gunmasyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna, serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. bagian kelimbidang penyelenggaraan tata pemerintahan, sumber pendapatan keuangan, dan kekayaan desedoman dan petunjuk teknis tata pemerintahan dan perangkat desa, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pendapatan keuangan dan kekayaan desa: perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan otonomi desa perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa: pelaksanaan bimbingan dan evaluasi penilaian lomba desa: pelaksanaan fungsi fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan. bidang pemerintahan desa membawakan sub bidang tata pemerintahan administrasi desa: sub bidang pendapatan dan kekayaan desa. sub bidang tata pemerintahan administrasi desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata pemerintahan administrasi desa, melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi desa, melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan tata pemerintahan administrasi desa, serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. sub bidang pendapatan dan kekayaan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, menginventarisir sumber sumber pendapatan dan kekayaan serta aset desa, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan desa, melaksanakan sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kekayaan dan aset desa, serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. bagian keenam bidang pengembangan aparat dan kelembagaan desa bidang pengembangan aparat dan kelembagaan desa mempunyai tugas menyusun program dan petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan pemilihan pengangkatan pemberhentian dan pergantian antar waktu paw) badan permusyawaratan desa bpd) dan lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) serta kelembagaan desa lainnya, pengembangan sumber daya manusia, aparat kelembagaan pemerintahan, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya, melaksanakan pembinaan administrasi dan perangkat kelurahan dan desa. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan aparat dan kelembagaan desa mempunyai fungsi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan badan permusyawaratan desa bpd), lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) dan lembaga lembaga lain desa kelurahan, pembinaan rangka administrasi desa: dan kelurahan perumusan kebijakan petunjuk teknis dan fasilitasi operasional badan permusyawaratan desa dan kelembagaan desa: peningkatan sumber daya manusia aparat, badan permusyawaratan desa bpd) dan kelembagaan desa dan masyarakat pelaksanaan fungsi fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan. bidang pengembangan aparat dan kelembagaan desa, membawakan sub bidang pengembangan aparat desa: sub bidang kelembagaan masyarakat dan desa. sub bidang pengembangan aparat desa mempunyai tugas dan fungsi mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan badan permusyawaratan desa bpd) lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) dan lembaga lembaga lain desa, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat desa, melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembentukan badan permusyawaratan desa bpd) dan kelembagaan desa lainnya, serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. sub bidang kelembagaan masyarakat dan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat desa, serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. babmemutusiinatan tarantula larakeluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten gorontalo. kepala badan adalah kepala badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten gorontalokeluarga berencana dan pemberdayaan perempungumpulan dan penyusunan rencana dan program evaluasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan: penyelenggaraan kerjasama instansi pemerintah, swasta, lsm dan organisasi lembaga masyarakat untuk kegiatan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pelaksanaan pengelolaan data evaluasi dan pelaporan dan kegiatan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsikeluarga berencana dan pemberdayaan perempuadministrasi umum keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan penyusunan rencana program dan evaluasi kegiatan dibidang keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan dan pembekalan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan dan perbekalan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, penyusunan rencana penyebarluasan perangkat keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan wilayaheluarga berencana dan pemberdayaan perempuankeluarga berencana dan pemberdayaan perempuan: pengendalian pelaksanaan kesekretariatan program badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan penyusunan, penganalisaan dan pengevaluasian konsep usulan usulanpekerjaan yang menjadi tanggung jawab pasa! sub bagian keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan mengkoordinir ketatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuanganpenyusunan rencana tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaanya serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. bagian ketiga bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan koordinasi programuntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai fungsi penyusunan program dan kebijakan peningkatan jaminan dan pelayanan mengkoordinasikan kegiatan kemitraan pelaksanaan kesehatan reproduksi antara pemerintah dan lembaga swadaya organisasi masyarakat penyelenggaraan dukungan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pelaksanaan sosialisasi dan monitoring serta evaluasi program peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pelaksanaan fungsi fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasanagian keempat bidang informasi keluarga dan analisis program bidang informasi keluarga dan analisis program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, serta pendokumentasian data dan analisis penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang informasi keluarga dan analisis program mempunyai fungsi pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyusunan sistem informasi gender dan anak, serta informasi program keluarga berencana pengumpulan, pengolahan dan analisis data perempuan dan anak serta keluarga berencana pelaksanaan penyebarluasan, pemanfaatan sistem informasi gender dan anak serta penyajian informasi keluarga berencana pemanfaatan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan program keluarga berencana dan sistem informasi gender dan anak pelaksanaan fungsi fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasan. bidang informasi keluarga dan analisis program, membawakan sub bidang pendataan, pengolahan, pelayanan informasi dan dokumentasi: sub bidang pencatatan, pelaporan dan evaluasi. sub bidang pendataan, pengolahan, pelayanan informasi dan dokumentasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam menyusun model informasi dan data penyebarluasan sistem informasi gender dan anak serta program keluarga berencana. sub bidang pencatatan pelaporan dan evaluasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan, menyusun laporan serta monitoring dan evaluasi hasil pendataan perempuan dan anak serta program keluarga berencandan mengkoordinasikan program kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakuntuk perumusan kebijakan dalam kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak penyelenggaraan program peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengkoordinasikan kegiatan dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan fungsi fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasan. sub bidang kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan dan koordinasi terhadap program peningkatan kualitas hidup perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, ketenagakerjaan perempuan, penanganan perempuan lanjut usia, penyandang cacat dan perempuan daerah konflik bencana serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan. sub bidang pengarustamaan gender pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mediasi, dan memfasilitasi penguatan pengembangan lembaga organisasi masyarakat serta evaluasi pengarustamaan gender lembaga masyarakat dunia usaha untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. bab iii!keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kepada masyarakat ditingkat kecamatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt mempunyai, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanidang badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuanbadan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan diatur sesuai dengan ketentuan perundang undangan vana berlakuei diundangkan kandang pada tanggal mei sekretaris kabupatenkeluarga berencana dan pemberdayaan perempucukup jelas |
menimbang para koordinasi pencetak kabar. pemerintahan tea tam organisasi ass isasi sekda wabup a0 mohon dgn supardi tangani mengingat bupati gorontalo utara bahwa bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, bahwa sambilperkembangan dan kemajuan dengluas wilayah, dan jumlah desa, serta dengan mempertimbangkan volume kerja bidang desa ventura, maka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang desa ventura ditatautara tentang pembentukan kabupaten gorontalo utara perlu menetapkan peraturan bupati gorontalo desa bohusami kecamatan ventura rayrancangandesa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru dusun coklat baratas batventura dan desa bohusami secara pasti lapangan, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupathusami berkedudukan dusun coklat timur. bab iii pemerintahan desa dengan terbentuknya desa bohusamiyang diperlukan akibat pembentukan desa bohusami, sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada swadaya masyarakat, usaha panitia yang sah, sumbangan dari pihak ketiga dan atau diundangkan kandang pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten gorontalo ur, ara penjelasan atas peraturan bupati kabupaten. slsbupati setelah mempertimbangkan usulmenu cukup jelas cukup jelas dengan terbentuknya desa bohusamihusami. pelantikan pejabat kepala desa bohusami didahului dengan peresmian pembentukan desa bohusamimenimbang mengingat para koordinasi pengelola para camat anggrek kabar.hkm org ass ass sekda wabup bupati peraturan bupati gorontalo utara nomor tahun tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan anggrekanggrek, sekretaris kecamatan, membawakan sub bagian program dan keuangan: sub bagian umum perlengkapan, seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban umum: seksi sosial dan kesejahteraan rakyat, an. seksi ekonomi, 9gwenangan,,,,,,:,:, menyelenggarakan pengarsipan bukti bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan kantor kecamatan,1i,kantor kecamatan,dan kesejahteraan pegawai kantor kecamatan: membuat laporan kepegawaian secara periodik, gparagraf sub bagian umum perlengkapan,pelaksanaan fungsi fungsi lainnya sesuai ruang lingkup tugas, bagian keenam seksi ekonomi seksi ekonomi mempunyai tugas melakscamatan,. dalam melaksanakan tugas sebagaiman(l)libdiundangkan kandang pada tanggal jawara sekretaris daerah kabupaten gorontalo utara, taman berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor ii. penjelasan atas peraturan bupati gorontalo utara nomor id: tahun tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan anggrekabupateacyang dimaksud adalah peraturan pemerintah nomor eta yai kembang nama dawmarakahan nbagorontalo utara tang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara camat sekretaris camat sub bagian program sub bagian dan keuangan kepegawaian sub bagian umum perlengkapan seksi ketentraman seksi sosial dan seksi pemerintahan dan ketertiban kesejahteraan seksi ekonomi umum rakyat 1pok jabatan nasional ketan ana |
op" rms" bahwa'.erja daerah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran mengingat undang:en. kinerja daerah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran "el,.|:o: dua orang rekan kerja masing masing cc. pegawai yang dinilai:. : kinerja oleh atasan langsung eselonaoniia": |. rp. eselon iib rp. eselon iii rp. eselon hib : rp. eselon iv:pengawas sekop. dan pamong belajar rp. besaran tkd untuk (pns). staf dan peta idak tetap tenaga honorer adalah: pns golongan iii p. pns staf kp. pegawai tidak tetap i naga honorer bupati rp. besaran tkd pegawai dan atau petugas lainnya ditetapkan dengan keputusan bupati. besarnya tkd yand diterima setiap masa kinerja adalah nilai kinerja pegawai (nkp): sebagaimana dimaksud dalam dikalikan dengan besaran tkd sebagaimana dalam besarnya tkd sebagaimana. pada dikurangi dengan untuk pns golongan iii dan iv. setiap eta tkd. harus mencantumkan nomor pokok wajib pajak npp). jumlah.... sanksi':idak.: bagi yang beragama islam dan penghargaan yang setara dengan itu.bagi pemeluk agama lain: ipm bab ketentuan penutup 'baraturutan gorontalo utara, ditetapkan kandang pada tanggal januari tau bupati gorontalo utara, sem indra yasin diundangkan kandang pada tanggal januari sekretariat daerah.ka kabupaten gorong. alo utara, membina utama muda nip,.iiindra yasi.. kali terlambat pulang cepat cukup rajin yaitu kamu kali terlambat pulang cepat atau maksimal hari izin atau maks. tari sakit kurang rajin yaitu secara kumulatif."aktif lebih dari kali terlambat pulang cepat atau lebih dari i. dir tanpa pemberitahuan atau lebih dari hari sakit. coret yang tidak perlu tkurgerakan hukuman disiplin sesuai tahun agak taat yaitu tidak mengikuti data:disiplin sedang atau berat sesuai tahun tanggung jawab komitmen yang: tinggi.' m|o lot|sls tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja. prestasi hasil bobot y0)6). cukup produktif, volume sik dari target yang ditetapkan. kurang produktif, volume sik dari target yang ditetapkan. tidak produktif, volume sik pawan: dari target yang ditetapkan. efektifitas hasil yang dicapai atananyian dengan standar kualitas yang diinginkan. efektifitas sangat tinggi yaitu kitaefektifitas yaitu benar) efektifitas rendah yaitu situs yang dinarsumberdaya sesuai standar. efisiensi tinggi, tercapainya lan dengan penggunaanb ". sumberdaya yang digunakan lebih dari sampai dari standar) efisiensi rendah, tercapainyaake cukup bermanfaat bagi perbaikan kinerja kurang baik yaitu hasi paten kurang bermanfaat bagi perbaikan kinerja tidak baik yaitu hasil peka than tidak bermanfaat basi perbaikan kinerja kecepatan pia.petasan pekerjaan dan mengemukakan ide terbatasnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan li.osm lampiran peraturan bupati gorontalo utara nomor tanggal isl januari tentang tunjangan kinerja daerah kabupaten:(bobot (bobot 'b0.kurang dari sangat.baik baik cukup. .: kurang ali contoh perhitungan nilai kinerja pegawai (nkp) jenis prestasi rekan kerja (bobot diri sendiri (bobot atasan (bobot (bobot (bobot skor nilai: skor nilai skor nilai skor nilai aksi (bobot disiplin ketaatan terhadap o.6co peraturan tanggung jawab kerjasama total rata rata (a) ii. hasil (bobot produktivitas efektifitas jobs o.e0 efisiensi inovasi manfaat luas loco kecepatan total ass rata rata (b) nilai kinerja x.( .6x3. 20x 20x pegawai (nkp) keterangan: skor nilai skor x.nama jabatan eselon npp nilai kinerja tkd jumlah tkd potongan jumlah yang diterima tanda tangan il .| (6x7)ancar distribusi arus barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri perlu mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi, bahwa untuk mengoptimalkan peran pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sarana perdagangandagangan r.i. nomor m dag peataan dan pembinaan gudang,raturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag permeningkatkdistribusi adalah sarana perdagangan lainnyabarang baik antarprovinsi maupun antareraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag pernon sistem resi gudang yang selanjutnya disebut gudang non srpengelola sarana perdagangan adalah sekelompok orang atau badan yang ditunjuk secara profesional untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintahrevitalisasi dan pengelolaan sarana perdagangan. bab iii klasifikasi dan kriteria bagian kesatu pasar rakyat pasar rakyat diklasifikasikan atas dan berlokasi ibukota provinsidua ribu meter persegi), peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per b. dan berlokasi ibukotaa.luas lahan minimaldua) kali dalam (satu) minggu, dan berlokasi ibukota kecamatan desaksimal (lima ratus meter persegi): b.jumlah pedagang maksimal (lima puluh) orang, operasional pasar minimal (satu) kali dalam (satu) minggu, dan berlokasi ibukota kecamatan desa. bagian kedua gudang non srg gudang non srg diklasifikasikan atas (tiga) jenis, yaitu: gudang non srg tipe gudang non srg tipe dan gudang non srg tipelima ratus meter persegi), peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per kapasitas minimal (seribu delapana.luas lahan minimal (seribu meter persegi), kapasitas minimal (tiga ribu enamdua ribu lima ratus meter persegi), kapasitas minimal (sembilan ribu meter kubik): dan berlokasi tidak jauh dari pasar rakyat. bagian ketiga pusat distribusi pusat distribusi diklasifikasikan atas (dua) jenis, yaitu: pusat distribusi provinsi: dan pusat distribusi regional. pusat distribusi provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pusat distribusi yang memenuhi kriteria: a.luas lahan minimal (seribu meter persegi), dan berlokasi tidak jauh dari pelabuhan atau bandar udara atau ibukota kabupaten kota. pusat distribusi regional sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pusat distribusi yang memenuhi kriteria: luas lahan minimal (lima belas ribu meter persegi), dan peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per berlokasi tidak jauh dari pelabuhan atau bandar udara atau ibukota provinsiiayaan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa:bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan dengan menggunakan dana tugas pembantuan, dan pasar rakyat tipe dan pasar rakyat tipe menggunakan dana alokasi khusus. pembiayaan sarana penunjang pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa infrastruktur jalan masuk atau keluar, pagar pembatas, drainase, pos keamanan, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan sarana penunjang lainnya, termasuk biaya persiapan lahan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota yang merencanakan pembangunan revitalisasieraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per pusat distribusi regional melalui dana tugas pembantuan kementerian perdagangan, harus mengajukan permohonan kepada menteri dalam hal ini direktur jenderal perdagangan dalam negeri. permohonan pembangunan revitalisasi pasar rakyattitik koordinat lokasi pasar, jumlah dan daftar pedagang, dan jenis komoditi yang diperdagangkan. permohonan pembangunan revitalisasi gudang non srg, maksud dan tujuan, kapasitas penyimpanan, dan d.titik koordinat lokasi gudang yang akan dibangun. permohonan pembangunan revitalisasi pusat distribusi provinsi dan pusat distribusi regionaldaftar distributor, dan titik koordinat lokasi pusat distribusi yang akan dibangun. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per permohonan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada dan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan, kecuali untuk pembangunan pusat distribusi regional. ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan proposal pembangunan sarana perdagangan ditetapkan oleh direktur jenderal perdagangan dalam negeri. pemerintah daerah kabupaten kota yang merencanakan pembangunan sarana perdagangan berupa pasar rakyat tipe atau pasar rakyat tipe dengan menggunakan dana alokasi khusus, harus berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus yang diatur tersendiri oleh menteri atau menteri teknis. menteri menetapkan penerima dana tugas pembantuan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan setelah dilakukan penilaian oleh tim independen. dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, kebakaran atau konflik sosial, menteri dapat menetapkan penerima dana tugas pembantuan sarana perdagangan tanpa melalui penilaian terlebih dahulu oleh tim independen sebagaimana dimaksud pada dalam hal terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada penerima dana tugas pembantuan sarana perdagangan harus melampirkan bukti dari instansi yang berwenang bahwa kebakaran tersebut bukan karena faktor kesengajaanyangrakyat yang telah dibangun direvitalisasi. bab pembangunan sarana perdagangan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan meliputi pembangunan baru dan atau revitalisasi. pembangunan revitalisasi pasar rakyat harus: berada lokasi yang telah ada embrio pasar rakyat, b.memiliki akses transportasi umum dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah, dan berpedoman pada petunjuk teknis desain prototipe pembangunan revitalisasi sarana perdagangan. pembangunan baru gudang non srg harus berada daerah terpencil, rawan bencana, rawan konflik, wilayah perbatasan, wilayah terluar, dan daerah tertinggal atau daerah yang sulit dijangkau. pembangunan baru pusat distribusi harus berada lokasi yang dekat dengan pelabuhan atau bandar udara. embrio pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada memiliki kriteria: a.areaadanya penjual dan pembeli dengan jumlah lebih dari satu orang: peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag perpada dimaksudkan untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan revitalisasi pasar, seperti daerah tertinggal, terluar, terpencil dan atau daerah perbatasan. dalam hal pembangunan pasar rakyat dilakukan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada selain memperhatikan ketentuan pada jugarevitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui revitalisasi: fisik: manajemen, sosial budaya, dan ekonomi. revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan upaya perbaikan dan peningkatan fisik pasar rakyat, baik dari segi luas maupun kualitas bangunan yang harus berpedoman pada standar fisik pasar rakyat atau sesuai desain prototipe, jenis, dan komoditi yang diperdagangkan, sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan k3l), serta kemudahan akses transportasi demi kenyamanan masyarakat dalam berbelanja. revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan upaya perbaikan dan peningkatan profesionalisme dan fungsi pengelola, prosedur standar operasional, sistem monitoring, dan evaluasi untuk menciptakan pengelolaan pasar rakyat yang profesional, modern dan transparan. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag perlaku pasar rakyat dengan konsumen untuk mewujudkan lingkungan pasar yang kondusif dan nyaman. revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada (l) huruf merupakan upaya perbaikan intermedia hulu hilir pasar rakyat melalui perubahan fungsi pasar rakyat sehingga terjadi peningkattif dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. pembangunan revitalisasi sarana perdagangatau pemerintah daerah kabupaten kotab.rtrw) setempat atau surat pernyataan dari gubernur atau bupati wali kota, memiliki izin mendirikan bangunan imb) dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang undangan. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam yang meliputi: desain bangunan, tata bangunan, kehandalan bangunan, arsitektur, dan b.hal hal lain terkait pembangunan revitalisasi sarana perdagangan harus mengacu pada petunjuk teknis disain prototipe pembangunan revitalisasi sarana perdagangan.dibangun dan atau direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan proses hibah oleh pemerintah daerah. paling lambat (satu) tahun setelah pembangunan revitalisasi selesai dilakukan. penggunaan sarana perdagangan oleh pemerintah daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sarana perdagangan yang telah dihibahkan atau diserahkan sementara penggunaannyabab pertanggungjawaban dan pelaporan (l) gubernur atau bupati wali wajib bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan tersebut kepada menteri. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per pertanggungjawaban dan pelaporan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya. ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan pelaporan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan ditetapkan oleh direktur jenderal perdagangan dalam negeri. bab vii pengelolaan, pembinaan, dan pemeliharaan pengelolaan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum atau badan usaha yang ditunjuk secara profesional dan otonom untuk jangka waktu tertentu atau oleh satuan kerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten kota. pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah secarapemeliharaan sarana perdagangan yang diserahkan sementara penggunaanya atau telah dihibahkan kepada pemerintah daerah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerahdalam melakukan pemberdayaan sarana perdagangan berupasarana perdagangan. dalam rangka keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro kecil menengah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kotaedagang kaki lima atau pedagang informal. bab viii pengawasan dan pengendalian (l) menteri melimpahkan wewenang pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana perdagangan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pembangunan sarana perdagangketentuan lain untuk pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang non srg, dan pusat distribusi sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dan dilakukan sesuai dengan desain profile. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal perdagangan dalam negeri. bab ketentuan penutupangin biro hukum, an) kar) pad asminingsih peplrude palm owekretaxsiat jenderal dnarelei perdagangan kpa ang hukum, lima heri besaurjagsih p ex. mm. batam etana ben kala wooden sheet for packaging box yaitu vencer kering kayu sengon yang telah dihapp kara s w w kayu dalam bentuk keping atau pecahan us$ ton wood chips particle) ex,tuas penampang mm? s d mm? dari jenis: ben kasi aa rimba campuran us$ gramantana esa bee pinus dan gmina us$ kat balnek perdagangan hukum, pat nn. bas we. ra seekreraniat jenderal doi maen garigati spal bx& hukum, tunai (tea su) taseragryaeai aannama merek pemilik merek diproduksi boke tao exe indonesia indonesia indonesia indonesia abas pt. miliar nabati indonesia pt, miliar nabati indonesia! pt. ultimas nabati asahan: pfjared pt. pacific medan industri pf. pacificafrica super pt,arrivingsumber terang, pt, batara elok semesta terpadu enhance rata seto ate pt.) pt,p. citra neutrino langgeng, pt. inno wangsa oils fats, pt. tunas baru lampung, pt. bintang tenera esa pss kasus ika ika indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia ata eat indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia nama merek pemilik merek diproduksi aoi paweimpee indonesia indonesia atasan pacinciedan industri pacino medantndusi indonesia indonesia asamtatsararad raharjo sapo ate opt multi guna gas indonesia indonesia ae arabi indonesia indonesia nama merek pemilik merek diproduksi 20k alwayperindo indah persada, pt. miliar cahaya indonesia miliar group kakssenrum kain bina kaya prima kak indonesia indonesia baba ssi bean nas oleoonembater terang tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terjadi aaa are indonesia indonesia oleo indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia badis industri industri kana indonesia indonesia banyannama merek pemilik merek diproduksi, berlian eka sakti tangguh tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pp. batara elok semesta terpadu best familietor bbk merayunya mas pt. tegasnya mas bistum megssurya mas merayunya tas pes nan tbk. tbk, aer tagawa tbk. tbk. sis msn bea indonesia indonesia ti2tbm go sinergi muli nasa smart ko tisbissol pt kreasi mastndah smartpermata hijau palm oleo keterangan nama merek pemilik merek diproduksi 20x ata bonita pt. pacific medan industri pt, pacific medan industri bora pt. icc indonesia bintang tenera, pp.osan pt, pacific medan industri pt. pacific medan industri bosan pt. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia bukit zaitun pt, multi nabati sulawesiunaken pt. salim thomas pratama pt.pt. megasurya mas pop cbr choco ptnama merek pemilik merek diproduksi sbo t2wimax cahaya indonesia tbk.: pt. perindo indah persada miliar group) oleo chemicals chemicals. cup pt, royal industries pt. royal industries indonesia indonesia darling pt. berkah emas sumber pt,industri dela pieta ema param daan memes panama bk. tbk. devon king's pt. miliar nabati indonesia pt. miliar nabati indonesia: pt,si.wikhmar cahaya indonesia tbk,: pt. perindo indah persada miliar group) nama merek pemilik merek diproduksi oke exe don mariof. sinar alam permai: pt. miliar cahaya indonesia tbk., pt. perindo indah persada miliar group sep dur donors modern leo o smartbkoo o o o danaso eag, berlian eka sakti choice tangguh, pt, berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu, pt. sentana prima unggul! nama merek pemilik merek diproduksip, sinar alam pernah: pt. miliar cahaya indonesia tbk.: pt. perindo indah persada miliar group tagore meaasuyaliaa tegasnya mas yeonoto indonesia indonesia oleo familifikan eka sakti terang tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu oleo senam persmarttok smart1t keterangan nama merek pemilik merek diproduksi sbo alam permai, pf. miliar cahaya indonesia tbk.)(asa pama binchef pt. sinar alam permai pt. nikmatfortune non pt,kessamkaam bina kanataima moeraaswa basumtaan bina kana pama friday pt. miliar nabati indonesia pt. miliar nabati indonesia: pt. ultimas nabati asahan: pp,, ppindonesia indonesia nama merek pemilik merek diproduksi: pt, perindo indah persada miliar group: kadar indonesia indonesia indonesia indonesia bis"tt oleo golden way, inno wangsa ois fats, pt. tunas baru lampung, pt. bintang tenera ikan bea keterangan nama merek pemilik merek diproduksi 220kg x8 godfrey promes pratama gol godfrey goldstar pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm nan aan, mike oleo nabati industri industri pt. musim mas, pt, megasurya mas good life pt,fban,,, berlian eka sakti indonesia tangguh hela's pt. megasurya mas pt. megasurya mas ran heart and backnum karim pt. bina karya prima higienis pt. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia chefnama merek pemilik merek diproduksi oke 120cxs humile d'or pt, tpt merebutnya mas opt mesasurya mas jan come bahari kami opt mesasuya mas ironlmar group! island choicebse jae hagantoiokroseto tpt otra neutrino langgengeo aan paste medan industri pacific medan industri narang indonesia indonesia jersey p, pt, megasurya mas nama merek pemilik merek diproduksi boke eke pama ttm unggul, pt. permata hijau palm oleo industri oleo nabati industri manna pt. miliar nabati indonesia pt. wilona nabati indonesia: pt. ultimas nabati asahan: pt. multi nabati sulawesi, pt, sinar alam permai:f,aia kan befp, miliar nabati indonesia: pp, ultimas nabati asahan: pt. mukti nabati sulawesi, pt. sinar alam permai: pt. perindo indah persada: pt. miliar cahaya indonesia miliar group indonesia indonesia rme backnum kaum bina kayaprima indonesia indonesia pt, weimar nabati indonesia pt. miliar nabati indonesia: pt, muktamar nabati asahan: pt. multi nabati sulawesi, pt, sinar alam permai: pt. miliar nama merek pemilik merek diproduksi 20kg |(20xs batal see doo perindo indah persadaul pt. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia mencopsr tete fansite mean industri pace medan induksi pajak |sarana jemaah lion kingnama merek pemilik merek diproduksi s20kg cxs pend sigismsatatsin cahaya indonesia miliar group lucky lotus pt. berkah emas sumber terang tangguh, pt, berkah emas sumber terang, pt. batara blok semesta terpadu oleo bea |ga asam indonesia indonesia easssala sisa ban nugraha sasa san ban oleo (ma danvicro primus megasuyantas soma jerrasncindomas pt peste wedantnduta (es asa kan nan indonesia indonesia palmbater magu,, pt. perindo indah persada miliar group asas tangan bk. tbk. 32an bean indonesia indonesia indonesia indonesia mama pt, icc indonesia pt. berikan eka sakti tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pt. batara boike 20x camera indonesia indonesia warganet (pt. tegasnya nas opt. megasuyao mko tpt smaretbk mantel oo mashimaea smart smart30ke |20cxs kadal geo mico palmh millasejam petaka anaknya lima kasa industri industri 2moto bschrumkaim bina kaya lima miss oisaja ersaame smaritokk indonesia indonesia ana indonesia indonesia industri industri zona bahru kata pt. bina kaya lima mr,) pt. perindo indah persada miliar group oleo oleo mukwanka tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu 2t nama merek pemilik merek diproduksi 20kg xx killedata man ran industri industri bener parit niatan andesit masih medantndusii bao peer ana, miliar cahaya indonesia tbk.) pt. perindo indah persada miliar group h2 css mea bean indonesia indonesia north stan p3: mean near indonesia indonesia ber umar |bayan sukadana sh. (pt setara pama oleat dome pt. miliar nabati indonesia pt. miliar nabati indonesia: pt, ultimas nabati asahan: pt, mukana bra potato o (pt tegasnya tegasnya mas if? olah pt. miliar nabati indonesia pt, weimf20ke kadal ata oleo nafa pt. berkah emas sumber terang tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pt, batara elok semesta terpadu olera onveorove vesasuyantas pt. tegasnya mas ollboseuans fats, pt. tunas baru lampung, pt. bintang tenera keterangan nama merek pemilik merek diproduksi t2oke tao exe g, pacific medan industri palmer'paling lj, smart tbk. nanpat paman pt,,,toke cxs badekas kes eassnlansaba san msm oleo red sea pt. miliar nabati indonesia pt. miliar nabati indonesia: pt, multirpt. pacific medan ind jam pasif medan industri pacific medan dusta reina: pt, sinar alam permai: pf. miliar cahaya indonesia tbk. pt. perindo indah persada lmar group nama merek pemilik merek diproduksi toke (20cxs jaka ketrice masterssi bean nan indonesia indonesia isasi bsa bsa indonesia indonesia rweimar cahaya indonesia tbk. pt.p. bintang tenera, pt. permata hijau palm oleo preman kamicxs bekal ian han royatspo merasa mas opt megasuyamas o oo| royal umbrella permata hijau palm oleo pt. perma aga palm oleo)!, perindo indah persada miliar group) sareterangan nama merek pemilik merek diproduksi 250kg (20xp,na pt. pacific medan industri pt, pacific medan industri sania pt. ultimas nabati asahan pt, miliar nabati indonesia!sania royale pt, ultimas nabati asahan pt.pphire ir. haryanto tjokrosetio pt, citra neutrino langgeng sara pt. miliar nabati indonesia pt. miliar nabati indonesia: pt, muktamar nabati asahan: pt. mukrit, nama merek pemilik merek diproduksi sbo inno wangsa otis fats, pt. tunas baru lampung, pt,, multi nabati sulawesi: pp. sinar alam permai: pt. weimar cahaya indonesia tbk.)p,s sense pt merayunya mas pt. megasurya mas indonesia indonesia statista pt. weimar nabati indonesia pt. sinar nabati indonesia: pt. ultimas nabati asahan, pt, multi nabati sulawesi: pt. sinar alam permai: pp. miliar cahaya indonesia tbk.), perindo indah persada miliar group: indonesia indonesia nama merek pemilik merek diproduksi t50kg ex3 badhem ass dan beiindustri industri oleo nama merek pemilik merek diproduksi dong sultanpt. musim mas pt. mike oleo nabati lukisan industri, pt,uper delicieukx pt. multi commodity pt. karya indah alam indonesia sejahtera, pt. inno wangsa cols fatspena pena mea nan sos supreme (pt bima kaya prima pt bina kaanaman pf. mike oleo nabati pt. mike oleo nabati industri industri20ke tar) pt. perindo indah persada miliar group) taylortiles pt,tinlanggeng tradekeyp, perindo indah persada miliar group:toke alam permai, pt. miliar perindo indah persada miliar group oleo bes mtorcat basramkaam bina kayarama oo|, pt. miliar cahaya indonesia tbk.: pt. perindo indah persada mili,oleo saja esaratamm bnakrima bajuri merasa nas wepasuyagas vol hitam pt,ikke tuna angan kesan besi votachoco pt tegasnya mas opt tegasnya mas wahab pt. royal industries pt, royal industries wahab (with pt. royal industries pt. royal industries (andepitarg indonesia kindonentana wepep,ellow cow pt pasir medan industri pt pacific medantndusa yoyo) pt,done elephant m s swing international ltd pt. smart tbk. nanop.algie pt. pacific medan industri ethiopia nabi pensil transnational lda pt. pacific medan industri angota nabi doc international sdn bhd, pt,ergi kok oils grains pte ltdnah, pf. pacific medan industri jazeera yemen company for hee pt, pacific medan industri and soap industry cgi alma icon alasan general trading, singapore almosawer asas global! commodities pt. pacific medan industri sdn. bhd afghanistan at serta cot louis dreyfus, singapore anita pt. smart tbk anita cot nama trading, singapore singapore keterangan nama merek pemilik merek diproduksi took eks arwana device kok oils grains pte ltd pt. nikmatajaran for trading import pt. pacific medan industri san ajaran export ltd, egypt arman arman masud sabzawary pt. pacific medan industri co. ltd afghanistan moi international singapore) pt. permata hijau palm sister comp mewah group oleo a'sajdah mani vegetable oils pt, pacific medan industri derivatives co. llc oman bakhresa group, tanzania pt. smart tbk badia badia general trading pt. inno wangsa oils fats bahar sifat samin ltd afghanistan) pt. pacific medan industri bahar harafiah natura! resources pt. multi guna gas ooo sdn bhd international ltd, singapore bahar sifat salim ltd, afghanistan pt. pacific medan industri, batara elok semesta terpadu baran kabul asia general trading pt. pacific medan industri lic, afghanistan bestfong pt. sinar tok dea nan bong (st nota trading, sng bong pt. medan tradisi bong metres holding international, pt. pacific medan industri ltd. america s1.ec angola) pt. pacific medan industri mega win co. ltd, myanmar pt. smart tbk deli family mart pt. inti mas abadi nama merek pemilik merek diproduksi te formosa jesftsus draws singapore wusimyias singapore pte. ltd. liberia memo congo congopermata hijau palm oleo, pt. cisadane raya chemicals. ana aeemarata nang opt smarttbk oooleo donk nemo wemamabooehenaco.tid matter investment lda nama merek pemilik merek diproduksi oke ere sabzewari, afghanistan sdn bhd sin bhd golden kamariah yemen company for hee pt. pacific medan industri naa (ee yemen senat lovalinetimted hong kong musim was otd star anas trade tinta pete smartkaa singapore hooeooni voting opt asianagro agungnya asas global commodities sdn pt. pacific medan industri ooweemanoo nana paste medan adat pop sejahtera, pt, multi guna gas green girl yemen company for hee pt. pacific medan industri anang yemen mas roommate afghanistan kaa saudi arabia ena pena trading, singapore sejahtera perusahaan tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu hero che able perfect sdn bhd pt, berlian eka sakti sumber terang, pt,iari tbk nama merek pemilik merek diproduksi docs exe corporation tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu eri misa akan bea offshore angola ama limited, singapore msi industri trading, singapore aiayaee beemsterbor startrek julie franco asian enterprises pt,kiat asa aan afghanistan bsa keslssisa mean usa soap indus men sejahtera sangat mandalay ang smarter ltd afghanistan san mediterranea esa |mematmaitan (an delicious international ltd, singapore afghanistan cesena dean sejahtera roiu see dcc dub (pt. smcetak sejahtera ken bedasassskasa misa nan sejahtera hekmagcota smaetkooohef icon medan international, masih mas singapore hse masa tico louis dreyfus, singapore pt. musim mas ' | mizananja prpanteyindopae inti mas abadi o | meri uganda limited uganda pt pacific medan industri sean san sabzewari, afghanistan beda etalase wilisslis nan meahas rano (esi7tenis drastis, singapore pt. musim mas international ltd, singapore armor nasa brand lid tobago) pacific medan industri samara card atika pt pense medan industri tujuan depan (asa sdn bhd chemicals singapore darurat tam nhan, year pasif medan thrust nce son company snap musim mes |mssjommu meter jusnghr smarttok kaki vega foods pte. ltd pt, berlian eka sakti tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pp20ke 2x3 final,ok, pacific medan industri pnp orita ets. baba ahmed issa pt. smart tbk ikan kan orakel koto ratus smear musa mas oli palmitat societe simplex pt. pacific medan industri nan chad afrika partner makro private limited pt. permata hijau palm nan astops p repeated food asia pee lid (pt kanyaindan aam sejahtera| atrata asas global commodities, pr, pacific medan industri rail rail miskin zai ltd pt. pacific medan industri nan asa afghanistan singapore ramin ramin sadat company pt. pacific medan industri m s saudi pan gulf, saudi pt. pacific medan industri nan red sea icon icon international, singapore reem global green land ltd pt. smart tbk nanapapan teo how myanmar smart tok insan bukan urumqi company limited, pt. smart tbk digali, rwanda nama merek pemilik merek diproduksi s2oke afghanistan henjsasa shebaimpex comimoaty smart ooo saber saber private limiteltd ptenysaaa |keifnaa trading singapore musim mas ana area egypt mesir satellite kok oils grains pte ltdtea iseng setazanta ahanistani pasti medan induksi sharaf harafiah natura! resources pt. mukti guna gas, mpa tema africa general trading bina kaya lima stellatao afghanistdaasreo guan general mading, masih medan takashi vol tasty tom jam international limited pt,dea mia maan afghanistan darat varian smarterinti mas abadi oo turkey ngo chew hong edible oil pt, ska nan beaakan fiesta asahan miliar group ppn akan asahan miliar group kena hen kan bkmedan icon medan international, pt. musim mas singapore nama merek pemilik merek diproduksi vegafood programme wara plant (ws sama mermatonai smart tek keterangan nama merek pemilik merek diproduksi s20kg |ene perdagangan kepala umum, nya kb: esi verdan mendukung efektivitas penyelenggaraan pameran dagang dalam rangka peningkatan pemasaran barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun pemasaran produksi luar negeri, serta untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perdagangan, perlu mengatur persetujuan penyelenggaraan pameran dagsetujuan penyelenggaraan pameran dagsetujuan penyelenggaraan pameran dagang. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:lenggara pameran dagang selanjutnya disebut penyelenggara adalah pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan pameran dagang. peserta pameran dagang yang selanjutnya disebut peserta adalah pihak yang memamerkan produk dalam pameran dagang dan telah terdaftar pada penyelenggara. persetujuan penyelenggaraan pameran dagang internasional dalam negeri yang selanjutnya disebut persetujuan adalah dokumen legalitas pemberian persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk menyelenggarakan pameran dagang internasional dalam negeriektur jenderal adalah direktur jenderal pengembangan ekspor nasional kementerian perdagangan. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga adalah direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga kementerian perdagangan. direktur pengembangan promosi dan citra yang selanjutnya disebut direktur adalah direktur yang menyelenggarakan urusan promosi dan citra kementerian perdagangan. pameran dagang dalam peraturan menteri ini meliputi: pameran dagang internasional dalam negeri, pameran dagang nasional, dan cc. pameran dagang lokal. pameran dagang internasional dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan kriteria meliputi: diikuti oleh peserta yang berasal dari luar negeri, dan atau memamerkan produk berupa barang dan atau jasa yang berasal dari luar negeri: dan memamerkan produk berupa barang dan atau jasa yang berasal dari beberapa provinsi.: atau cc.free trade zone, atau kawasan ekonomi khusus. selain kriteria pameran dagang internasional sebagaimana dimaksud pada pemerintah dapat menetapkan dan atau menyelenggarakan pameran dagang internasional sepanjang sesuai dengan program pemerintah. pameran dagang sebagaimana dimaksud dalam. dalam hal pameran dagang internasional dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf selain juga dapat. penyelenggaraan pameran dagang sebagaimana dimaksud dalam harus bekerjasama dengan penyelenggara. setiapdapatkan persetujuan dari menteri. menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan kepadadapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman kepada direktur jenderal melalui direktur. permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan mengunggah hasil pindai scan dokumen asli sebagai berikut: nib,yang meliputi nama dan asal negara, daftar jenis barang dan atau jasa yang akan dipamerkan, profil pameran, dan profil perusahaanterima secara lengkap dan benar, direktur untuk dan atas nama direktur jenderal menerbitkan persetujursetujuan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan paling lama (dudua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut biaya. persetujuan sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk (satu) kali penyelenggaraan sesuai dengan tanggal penyelenggaraan pameran dagang internasional dalam negeriformat laporan rencana penyelenggaraan pameran daganglokal kepada bupati walikota melalui perangkat daerah kabupaten kota yang membidangi perdagangan. format laporan rencana penyelenggaraan pameran dagang loncana penyelenggaraan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan paling lambat (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan dengan melampirkan:jenis barang dan atau jasa yang akan dipamerkan, profil pameran, dan profil perusahaan. atas penyampaian laporan rencana penyelenggaraan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada dan perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten kota yang membidangi perdagangan mengisi dan membubuhkan tanda tangan disertai pembubuhan stempel basah perangkat daerah pada formulir penerimaan rencana penyelenggaraan pameran dagang.internasional dalam negeri secara elektronik melalui laman kepada direktur jenderalpaling sedikit memuat informasi mengenai: peserta, jumlah pengunjung, produk berupa barang dan atau jasa yang dipamerkan, transaksi yang diperoleh selama pameran dagang berlangsung, dan evaluasigunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kegiatan promosi, upaya pengembangan dan peningkatan produk berupa barang dan atau jasa, serta perluasan pasar.gubernur.bupati walikota. laporan realisasi penyelenggaraan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada danpenyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal sebagaimana dimaksud pada dan paling sedikit memuat informasi mengenai: peserta, jumlah pengunjung: produk berupa barang dan jasa yang dipamerkan, transaksi yang diperoleh selama pameran dagang berlangsung, dan evaluasi.: mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dan penyampaian laporan realisasi penyelenggaraan pameran dagang internasional dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada direktur jenderal melalui direktur secara manual. pembinaan terhadap penyelenggaraan pameran dagang dilakukan oleh menteri. menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan: pameran dagang internasional dalam negeri kepada direktur jenderal, pameran dagang nasional kepada gubernur dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan, dan cc. pameran dagang lokal kepada bupati walikota dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan. pengawasan terhadap penyelenggaraan pameran dagang internasional dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengawasan bidang perdagangan. setiap penyelenggar(l)paling banyak (dua) kali oleh gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi perdagangan atau bupati walikota melalui perangkat daerah kabupaten kota yang membidangi perdagangan. dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah peringatan tertulis diberikan sebagaimana dimaksud pada penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional dan atau laporan rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional lokal, gubernur atau bupati walikota menyampaikan rekomendasi pencabutanpada pejabat penerbit perizinan.sebanyak (satu) kali. dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada penyelenggara tidak dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan persetujuan pameran dagang berikutnya. dalam hal penyelenggara, pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan persetujuan pameran dagang berikutnya sebagaimana dimaksud pada dicabut. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, surat persetujuan pameran dagangnyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhir penyelenggaraan pameran dagang. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengawasan barang beredar dan atau jasa dan pengawasan kegiatan perdagangan dapat menetapkan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangsebagaimana dimaksud dalam peran. skak kepada biro hukum, jenderal ai) hanasional (dibuat diatas kertas kop perusahaan) nomor lampiran perihal penyampaian laporan rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional yth. gubernur . (nama provinsi) c.g. . perangkat daerah provinsi yang membidangi perdagangan) . di. dengan ini kami menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional yang akan diselenggarakan . (tempat penyelenggaraan pameran dagang nasional) . pada hari .,provinsi yang membidangi perdagangan nnn ala lnnnnnlnnnlnnnnnnnnnllllll .(pohon disini) n2n0000000 tanda terima laporan rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional pada hari ., tanggal . . yang bertanda tangan bawah ini nama daan sea nen tenan lain ana aaa kes none tinta san mana ala sen ups oat ends at0 jabatan pan inanasionstempel basah dan. sekretariat jenderal senat nya enggartiasto bukit nsreharilokal (dibuat diatas kertas kop perusahaan) nomor tun lampiran perihal penyampaian laporan rencana penyelenggaraan pameran dagang lokal yth. bupati walikota . (nama kabupaten kota) c.g. . perangkat daerah kabupaten kota yang membidangi perdagangan . dengan ini kami menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan pameran dagang lokal yang akan diselenggarakan . (tempat penyelenggaraan pameran dagang lokal) pada hari .kabupaten kota yang membidangi perdagangan ana nna nana lnnnlnllllll . (p foto dis sini) n52520nnn0nn nnn tanda terima laporan rencana penyelenggaraan pameran dagang lokal pada hari hari ., tanggal . . yang bertanda tangan bawah ini: nama manan ann san ken mapan aon seni kelana oem anto pen anus kan apn bela daa jabatan aan dan ati uan ipnilok sekretariat jenderal keridirigyian perdagangan kepada hukum, enggartiasto lupita ai) nos hayatikeputusan menteri perdagangan nomor dag kep tentang tim teknis kedelai, memutuskan: menetapkan penetapan harga pembelian kedelai petani dalam rangka pengamanan harga kedelai tingkat petanrangka pengamanan harga kedelaienam ratus rupiah per kilogram). peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per hbp kedelai sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk masa panen raya triwulan iii periode oktober sampai dengan desembkeran pep h4ersediaan nitrocellulose sebagai bahan baku industri dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan menyesuaikan dengan penetapan sistem klasifikasi barang yang baru, perlu mengatur kembali ketentuan impor nitrocellulose: bahwatidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan tata niaga impor nitrocellulosenitrocellulose: mengingat:kepala kepolisian negara nomor tahun tentang pengawasan, pengendalian dan pengamanan bahan peledak komersialumum bidang impor: memutuskan: menetapkan peraturan menteri perdagangan tentang ketentuan impor nitrocellulose. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat adalah bahan kimia yang memiliki kandungan senyawa nitrat celluloid yang dapat dipakai sebagai bahan baku peledak dan bahan baku penolong industri tertentu. impor adalah kegiatan memasukkan barang dalam daerah pabean. importir produsen nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat ip ncnya. importir terdaftar nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat it nc adalah perusahaan perdagangan yang mengimpor untuk disalurkan kepada perusahaan produsen atau pengguna akhirohan adalah direktur jenderal potensi pertahanan, kementerian pertahanan. dirjen ikta adalah direktur jenderal industri kimia, tekstil dan aneka, kementerian perindustrian. kepala baik tni adalah kepala badan intelijen strategis, tentara nasional indonesia. kepala baintelkam polri adalah kepala badan intelijen keamanan, kepolisian negara republik indonesia. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per hanya dapat diimpor untuk keperluan industri, pertahanan, dan keamanan. untuk keperluan industriuntuk keperluan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan. impor untuk keperluan keamanpenetapan jumlah alokasi impor setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi kementerian lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan dalam negeri.nc atau penetapan sebagai it nc dari menteri. menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai ip nc dan penetapan sebagai it nc: fotokopi nomor identitas kepabeanan nik): rekomendasi dari dirjen pohan, dan rekomendasi dari dirjen iktancnc sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (satu) tahun. pengakuan sebagai ip ncuntuk memperoleh penetapan sebagai it yang mencantumkan bagian (section) vii: fotokopi nomor identitas kepabeanan nik): bukti penguasaan tempat penyimpanan gudang sesuai dengan karakteristik produk, dan rekomendasi dari dirjen pohncit nc sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (satu) tahun. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per setiap pelaksanaan impor oleh it ncncnc: fotokopi kontrak penjualan antara pemilik it nc dengan perusahaan produsen atau pengguna akhir, dengan menunjukan asli kontrak kerjasama penjualan nc: rekomendasi dari kepala baik tni, dan rekomendasi dari kepala baintelkam polriip nc hanya dapat mengimpor, tidak untuk diperdagangkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per it nc hanya dapat memperdagangkan dan atau memindahtangankan yang diimpornya kepada perusahaan produsen dan atau pengguna akhir sesuai dengan kontrak penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap pelaksanaan impor oleh ip nc dan it ncnc, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai: negara asal, negara muat dan pelabuhan muat, pos tarif dan uraian barang, jenis dan spesifikasi, jumlah per pelabuhan tujuan, dan waktu pengapalannc dan it ncnc dan it nc wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor setiap (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada: dirjen ikta: dirjen pohan, kepala baik tni: dan kepala baintelkam polri. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan juga melalui kemenag.go.idnc dan penetapan sebagai it nc dibekukan apabila perusahaan: tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam sebanyak (dua) kali, pengakuan sebagai ip nc dan penetapan sebagai it ncdibekukan, dan atau peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag perngakuan sebagai ip nc dan penetapan sebagai it nc dicabut apabila perusahaan: terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam untuk ip nc, terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam untuk it nc, tidak melaksanakannc, penetapan sebagai it nc, dan atau persetujuan impor: menyampaikan data dan atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan pengakuan sebagai ip nc, penetapan sebagai it nc, dan atau persetujuan impor, mengimpor yang jenisnya tidak sesuai dan atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam dokumen impor nc, pengaktifan kembali, dan pencabutan pengakuan sebagai ip nc dan penetapan sebagai it ncncyang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini harus ekspor kembali sesuainc. pengawasan terhadap importantnc, dan atau evaluasi pelaksanaan kebijakan impor nclaksanaan peraturan menteri ini dilakukan evaluasi setiap (enam) bulan. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pengakuan sebagai ip nc dan persetujuan imponyatakan tetap berlaku sampaiie, rachmat gobel salinan sesuai dengan aslinya sekretariat jenderal kementerian perdagangan pala bir hukum, anusjenis nitrocellulose yang dibatasi iparnya |. selulosa nitrat (termasuk kolofon): | tidak diplastisasi: ex. nitroselulosa berbahan dasar air setengah jadi dengan ex. kadar ex. diplastisasi nitrogen dibawahika yaa ngs mann kep lean umum, dak ingin ll)xy90amowson sam konsentrat besi laterit usd wmt guti laterit) dengan kadar dan kadar a12034 si1 o2)(a1203 45iio2 12034sio2) konsentrat besi laterit usd wmt guti laterit) dengan kadar dan kadar a1i2034s1io2) 10y6 konsentrat besi laterit usd wmt guti laterit) dengan kadar dan kadar (a12034 o2)xdannaa konsentrat timbal usd wmt dengan kadar 70y6 konsentrat timbal usd wmt dengan kadar 71y680y683y60 konsentrat timbal usd wmt dengan kadar 84y60061xy0 konsentrat menit usd wmt dengan kadar 51y66y0 konsentrat menit usd wmt dengan kadar 58y konsentrat menit usd wmt dengan kadar konsentrat menit usd wmt dengan kadar 59x 60y6 konsentrat menit usd wmt dengan kadar 60y6 61y6 65xyo05y6epa hukum, yaa nag sih |
kena berita negara republik indonesia kemenag. penugasan bupati wali kota. revitalisasi pasar. dana tugas pembaenuhi kebutuhan usulan baru dan perubahan terhadap lokasi pasar rakyat, serta optimalisasi jumlah alokasi anggaran pasar rakyat yang dibangun direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran perlu mengubahreguler tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) provinsi aceh wali kota banda aceh terpadu samulo tahap iii bupati aceh barat daya manggeng bupati aceh utara alue apapun bupati aceh tengah paya ilang iii provinsi sumatera utara bupati mandailing natal kotanopan bupati tapanuli tengah binjohara tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) wali kota sibolga modern nauli bupati serdang bedagai pantai cermin bupati nias utara pekan talua bupati nias selatan kecamatan ulususua bupati labuhan batu utara aek kanoman wali kota padangsidimpuan alihan natal bupati humbang hasundutan baskara bupati tapanuli utara pagaran iii provinsi sumatera barat bupati tanah datar nagari sembur bupati sijunjung sijunjung bupati pesisir selatan penugasan bupati agam d0. sungai batang provinsi riau provinsi kepulauan riau bupati karimun balai pemuda kec. kundur provinsi jambi bupati tanjung jabung parit barat d0. pelabuhan dagang| tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) bupati tanjung jabung timur muara babak vii provinsi sumatera selatan bupati ogan komering ulu timur siliwangi bupati penukal abab lematang ilir babat wali kota pagar alam tempo utara bupati empat lawang bandar agung bupati ogan komering ulu karya mukti bupati ogan komering wali kota palembang borang wali kota lubuklinggau pemenang viii provinsi bengkulu bupati bengkulu kota medan selatan bupati bengkulu engah bupati bengkulu utara air tenang bupati rejang lebong daging bupati kaur inpres bantuan provinsi lampung tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) bupati lampung tengah kalirejo bupati lampung timur way jepara bupati pesawaran sering provinsi jawa barat bupati cianjur kecamatan tanggung bupati kuningan kepuh wali kota cirebon buah kalitanjung provinsi jawa tengah bupati boyolali wonosari bupati temanggung rejowinangun ngadirojo kena bupati wonosobo mojotengah bupati pati d0. wedarijaksa bupati batang d0. wonotunggal pasar rupiah) heran gumungida umum karang perarkeang seru bantu s000000000 been pamen (op busur s000000000 bupati pasuruan warung dowo kuman p3. bupati tuban bupati lumajang klien wweswewm enam seinen propana merah mengelak karangan s000000000 kam anon0oo earhatamas ratan savoy0oo0o erarkaakena rowan s000000000 herardampang karangrenang era hambatan tagsams s000000000 eratatoate ukuran s000000000 merahhonaseh tamansari tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) xiv provinsi bali bupati jembrana manuver gilimanuk provinsi nusa tenggara barat bupati lombok timur paokmotong raya gunungsari bupati bima woh iii xvi provinsi nusa tenggara timur bupati sumba barat daya waimangura bupati timor tengah selatan mitis tuan xvii| provinsi kalimantan barat bupati ketapang kyai bandar laut pasar rupiah) tapai saman mempundun jati pengarang pes anooroo0 dame bupati seruan kuala pembuang bupati barito utara kanda bagi s000000. bupati tanah bumbu nusatndah 10g bupati banjar) | sungai tabuk detamathosng ram konmmow bupati hulu sungai bupati tain keraton wii bupati beau senja #0000no00 pes. tattamimaa penampang sasa bupati nunukan kecamatan tulis onoi new wati kota bitung ustad tergabung met tomomoro tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) semesta wali kota manado buah bupati minahasa bupati bolaang milangodaa wali kota kotamobagu mengulang xxiii provinsi sulawesi selatan bupati wajo maroanging pappalluang bupati jeneponto bullae bupati soppeng tajuncu bupati takalar tala tala bupati bulukumba balansae bupati bantaeng sino wali kota makassar mandai bupati tana toraja bintang bupati toraja utara nanggala bupati barru peka pao bupati sinjai bupati luwu timur tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) bupati bone sailing bupati luwu lindajang bupati gowa lambung balang balang wali kota pare pare lakes bupati pangkat kepulauan bupati enrekang bupati pinrang limpung bupati maros bupati luwu utara kapita xxiii provinsi sulawesi tengah bupati tojo una una tagawa d0. sumber mulya bupati banggai sindang sari bupati morowali utara kepulauan lumba lumba tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) xxv| provinsi gorontalo bupati pohuwato modem marisa xxvi provinsi sulawesi tenggara wisata desa lolita bupati buton tengah laku laku iii bupati kolaka tandebura bupati kolaka timur penyangga bupati konawe tutupi montana bupati konawe margarita selatan bupati muna tampunabale desa bupati muna barat sidamangura kabupaten bupati wakatobi sentral wali kota bau bau nagari nagari bupati bombana kaler bupati buton selatan bupati konawe utara bupati buton gunung jaya tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) xxvii provinsi sulawesi barat bupati mamasa cakalang bupati polewali mandar bupati majene tenmoradao utara bupati mamuju tengah sabana bupati mamuju xxvii provinsi maluku utara bupati halmahera weda tengah tengah bupati halmahera utara inpres tobelo bupati pulau morotai karamel wali kota tidore rum agromarine kepulauan bupati halmahera barat sangajinyeku bupati kepulauan sula sanksi xxix| provinsi maluku bupati kepulauan aru dobj bupati tanimbar selalu bupati maluku tengah masehi bupati maka anggar tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) soma xxx| provinsi papua barat bupati teluk bintuni sumur bupati manokwari selatan transisi bupati teluk wondama listrik nikita xxxi provinsi papua bupati pegunungan aan kampung distrik bencana tipe alokasi penerima tugas pasar nama pasar kirin provinsi bali provinsi nusa tenggara barat wali kota mataram mandalika engkol tipe alokasi penerima tugas pasar nama pasar rupiah) iii provinsi sulawesi tengah bupati sigi ranggulalo bupati donggala tampil karya labuan total menteri perdagangan republik indonesia, ttd. enggartiasto lupita |
amkementerian perdagangan kepala biro huk cara iro hukum, sy, minas l, stabilitas dan kepastian harga beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi perlu menetapkan harga acuan pembelian petani dan harga acuan penjualan kons. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: harga acuan pembelian petani adalah harga pembelian tingkat petaniharga acuan penjualan konsumen adalah harga penjualan tingkat konsumenbadan urusan logistik bulog) dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk beras, jagung, dan kedelaperusahaan umum badan urusan logistik bulog) dan atau badan usaha milik negara lainnya dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk gula, bawang merah, cabai, dan daging sapdalam melakukan pembelian dan penjualan sebagaimana dimaksud pada perusahaan umum badan urusan logistik bulog) dan badan usaha milik negara lainnya dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan atau swasta. harga acuan pembelian petani dan harga acuan penjualan konsumacuan pembelian petani dan harga acuan penjualan konsumen sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk jangka waktu (empat) bulan terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. dalam hal masa berlaku harga acuan pembelian petani dan harga acuan penjualan konsumen berdasarkan peraturan menteri ini telah berakhir dan harga acuan pembelian petani dan harga acuan penjualan konsumen yang baru belum ditetapkan, maka harga acuan pembelian petani dan harga acuan penjualan konsumen dalam perdagangan et kepala biro hukum, sana les tasumunosiharga acuan pembelian petani dan harga acuan penjualan konsumen harga acuan harga acuan penjualan komoditi pembelian petani konsumen rp kg) rp kg) beras: gabah kering panen gabah kering giling beras jagung: kadar air kadar air kadar air kadar air kadar air kedelai: lokal impor gula: harga dasar harga lelang bawang merah:"" konde basah konde skip grogol skip cabai: cabai merah keriting cabai merah besar cabai rawit merah harga acuan harga acuan penjualan komoditi pembelian petani konsumen rp kg) rp kg) daging sapi: segar child: paha depan paha belakang sandung jamur tetesan beku: daging sapi daging kerbau keterangan: harga penjualan industri pengguna (sebagai pakan ternak) masing masing kg (curah) dan kg (kemasan). x) harga penjualan pengguna (pengrajin tahu tempe, pakan). x#) petani atau sentra produseroang perdagangan para hukum, per pat sat xsminingsih pa, apn laka j . jaoleh sumber bahan baku yang legal dan dikelola secara lestari, bahwa dalam rangka mendorong ekspor dan mencegah perdagangan kayu dan produk kayu ilegal, penyesuaian dengan penetapan sistem klasifikasi barang yang baru dan standard verifikasi legalitas kayudagangan nomor m dag kep tentang pendelegasian dan pelimpahan wewenang penandatanganan surat pengakuan, pendaftaran, perizinan, atau persetujuan tertentu bidang ekspor daniperaturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per dokumen legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. unit informasi verifikasi legalitas kayu atau licensing information unit liu) adalah unit pengelola informasi verifikasi legalitas kayu yang berkedudukan kementerian kehutirektur adalah direktur yang membidangi ekspor produk kehutanan pada direktorat jenderal perdagangan luar negeri kementerian perdagangan.:etnik dan etnik non produsen sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diterbitkan oleh direktur jenderal. direktur jenderal melimpahkan kewenangan penerbitan etnik dan etnik non produsen sebagaimana dimaksud pada kepada direkturtertulis kepada direktur.:tertulis kepada direktur.:peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per direktur menerbitksebagaimana dimaksud dalam dan diterima denganmenolak permohonditerima disertai alasan penolakan. pengakuan sebagai etnik dan etnik non produsen berlaku selama (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang. masa berlakupaling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum dokumen tersebut habis masa berlakunya. direktur menerbitkan perubahan etnik dan etnik non produsen paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada dan atau diterima dengan lengkap dan benar. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada dan atau tidak lengkap dan benar, direktur menolak permohonan perubahan etnik dan perubahan etnik non produsen paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterimaeraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per produk industri kehutanan yang termasuk dalam pos tarif ex. s.d ex. s.d ex. ex. s.d ex. (khusus nominated block, nominated board dan barecorej, ex. s.d ex. (kecuali daun pintu dan daun jendela)produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud padakoordinasi antar instansi teknis terkait. setiap ekspor produk industri kehutanan yang berbahan baku kayu ulin harus memperoleh surat persetujuan ekspor spe) dari direktur jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari kementeritertulis kepada direktur jenderalbina usaha kehutanan, kementerian kehutanan:direktur jenderal menerbitkanaling lama (sepuluhmasa berlaku spe paling lama (satu) tahun setelah diterbitkan. ekspor produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud dalam wajib dilengkapi dokumen legal kecuali terhadap produk industri kehutanan sebagaimana tercantum dalamlalui liu mengirimkan dokumen legal sebagaimana dimaksud pada portal indonesia national single window ins) secara elektronik melalui sistem inatrade langsung setelah penerbitan., telah mendapatkan akreditasi sebagai lembaga inspeksi dari kan, telah mendapatkan brevetkriteria teknis, kesesuaian pos tarif hs::peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag pertentuantentuan sebagaimana dimaksud dalam telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dandireksi perusahaan pemilik etnik atau pemilik etnik non produsen kepada direktur.::: tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan data:::direktur. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per direktur:nik yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor m dag per dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal desemberketentuan ekspor produk industri kehutanan, dan keputusan menteri perdagangan nomor m dag kep tentang penetapan badan revitalisasi industri kehutanan baik) sebagai pelaksana endorsemen.i., ttd. gita irawan wirawan salinan sesuai dengan aslinya jenderal pee angan biro hukum, miningsih kanan pto) modittan bean ex. (|nomor to) soda sean pama ex. peti, kotak, kuat, drum dan pengemas semacam ex. js.d pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut (dissolving grade). pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.kertas kraft untuk kantong tidak dikelantang dan dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen. kertas kraft untuk kantong tidak dikelantang dari jenis lain lain. s.dnomor kertas. .00s.d kertas sigaret, dipotong menurut ukuran tabung. wallpaper dan penutup dinding semacam itu: kertas transparansi untuk jendela. .00s.ds.d tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup. lain lain x0. pos tarif (hs) uraian barangs.ds.d kertas dan kertas karton kraft tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dan dimaksud pada pos atau s.d s.ddan (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang s.d datar permukaannya), dikisahkan, dikejutkan, ditembus atau perforasi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos nomor pos tarif (hs) misa. siang s.d.00s.ds.ds.d label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak. s.d robin, kelas, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (perforasi atau dikeraskan maupun tidak). s.dmenteri perdagangan r.i., ttd. salinan sesuai dengan aslinya sekretariat jenderal #menteri perdagangan gita irawan wirawan kepala hukum, rai ns, injngsih kt:j:t:::hukum, sanaperdagangan bra gita irawan wirawan in) mila", lauak kasus singgih tarian tolakkementerian perdagangan a b hukum gita irawan wirawan as) asminingsih sgmsalinan sesuai dengan aslinya menteri perdagangan rl.i., sekretariat jenderal kriteria perd ttd. material perdagangan pala ito hukum, gita irawan wirawan asminingsih sap.i., salinan sesuai dengan aslinya ttd. par riat jenderal kementerian perdagangan gita irawan wirawan kepala hukum, nkri se. asminingsih tapin t .i., direktur jenderal perdagangan luar negeri saka esai ttd. ahi tan sesuai dengan aslinya tat, jenderal kementerian perdagangan bahru chair kepala hukum, ati kpa eng irit sel fgrogenated crude palm kernel usg hydrogenated crude palm kernel ex. rbd palm oleh, berat bruto dengan ex. us$ lodie value wins hydrogenated rbd palm kernel jang ex. us$ dengan iodine value wins hydrogenated rbd palm kernel semu jang ex. us$ dengan iodine value wins jan bela san ex. usg rbd kan hiasan ex. us$ mei mala pareja sawit fatty us$ a.n. menteri perdagangan r.i., direktur jenderal salnarrsesuai dengan aslinya perdagangan luar negeri peta nat jenderal men perdagangan ttd. te) rerata hukum, bahru chair uis arini nsd3 aseteraant musim mas'?!e d002013014794 pt. musim mas pt. musim masgee jarak pt. smart tbk pt. smart tbk |arabia d002012023827industri industri pejantan doogorgoosess jantan p002012038650 smart tek smart tbk datar fenomena (ame vas (elarawas fats oils fats jantan saber relid pt.tico d002011047520 raharjo sapto aji pt. multi guna gas, pt. trinity interline agungnya agungnya |crore doogortos778 pt. musim mas | pt. musim mas jaar menamai tom pia pemakabana pandora indonesia indonesia ena dome indonesia indonesia kena mesa industri industri adem indones indonesia indonesia indonesia indonesia dee man indonesia indonesia kes men man industri industri indonesia indonesia klaim oto palm oleo palm oleo atma doo201 s006441 (pt. smart tbk smart tbk jalmarhaba doo201s010tss |pt musim mas pt. musim mas industri industri indones indonesia indonesia aan industri industri esa indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia co maiorem d002012002085 |pt musim mas musim mas pan (ftin segera aam game alam sejahtera alam sejahtera kemas man industri industri industri industri kes man industri industri jalsehha do02019016 oa0 pt. musim mas pt. musim mas man indonesia indonesia dead pan industri industri indonesia indonesia kings industri industri to. jatarabia d002018042006 (pt. muti guna gas muli guna gas tag kedua mesnlinaaa indonesia indonesia palm oleo palm oleo patnaik doo2o12ose77e pt. smart tok pt smart tojalbrba 1dmo0022200 pt. megasurya mas pt. megasurya mas indonesia indonesia kubah indonesia indonesia bee indonesia indonesia fats oils fats jalmanaraten do0201205677 (pt. spartak (pesmarttok palm oleo palm oleo industri industri fats oils fats bee indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia industri industri indonesia indonesia nan agungnya agungnya jatuhfbee indonesia indonesia indonesia indonesia bea industri industri maa aas sdn bhd industri ben indonesia indonesia nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan alwaleed d002011044482 pt. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia2022783 pt. smart tbk pt. smart tbko39292 pt. permata hijau pt. permata hijau palm oleo palm oleo antena d002012040296 pt. smart tbk pt. smart tbk arafat d002011044477 pt. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia arwana idolpt. smart tbk pt. smart tbk arman d002013042098 pt. pacific medan pt. pacific medanter jasaadah d002019034620 pt. musim mas musim mas jasa doo2012000110 pr smart tbk oo) smart tbk jassafwah do02018004826 pt musim mas | pt musim mas pas industri industri agungnya agungnya bea fats oils fats iso do02018012540 |pt bintang tenera pt. bintang tenera indonesia indonesia jahahmed doo201s0008ti pt.ayaran d002011046800 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya bea indonesia indonesia agungnya agungnya ann palm oleo palm oleo industri industri ann industri mcb barerytat do02011039730 (pt musim mas pt musim mas agungnya agungnya pat doogororarig pt. smart tbk | |pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi senja peta dna aaeatese prima fans fats oils fats indonesia indonesia pes ass industri industri dee 1dmo00210063 megasurya mas pt. megasurya mas fats oils fats bisa d002013002348 pt. bintang tenera pt. bintang tera bistum ' | idm00073770 pt. megasurya mas pt. megasurya mas ben pratama pratama pratama pratama indonesia indonesia asa tema woo1og93 pt. musim mas musim mas reinado |o swasta musim mas pt musim mas didasari ' 'dee besa pan industries industries anprima boaapetite d002012008777 pt. megasurya mas pt. megasurya mas bee fasa fats oils fats boaapt. berlian eka bhd sakti tangguh,ponce do02012020029 pt smart tbk pt smart tbk bong do02012059008 pt musim mas | pt musim mas esa pes bhd sakti tangguh aan aas industri industri fat oils fat dra |pona d002012002589 pt. bintang tenera pt bintang tenda (ta bosan doo2018087531 pt. musim mas pt. musim mas industri industri indonesia indonesia bea nan prima s |cam do020110997 pt. musim mas pt. musim mas tjokrosetio langgeng indonesia indonesia caroline mooogsoo81 pt. megasurya mas pt. megasurya mas cbechoco mo0 o1s5298 bahari karim) pt megasurya mas |ce hoc doo0113136 bahari karim pt megasurya mas shc ioo idmooo1st2ti |pt megasurya mas megasurya mas prakarsa prakarsa oem p do02012059209 pt. musim mas | pt. musim mas cezacom doogie tar |pt smart tbk sari tbk cezakomerc do02012019897 |pt smart tbk ) | pt smart tbk haya doo2012013 tog |pt smart tbk o o | pt smart tbk fats oils fats (oma d00201007382 pt. bintang tenera pt bintang tenera mwave ononvarran remarumaax draogo (erreuwon chefaida do02013007262 pt star tbk o| pt smart jowrsotoe | tenontssst (amat emeferassa6 orocofil doo201tokoh2t other doo201s002512 pt. bidang tenera pt. bintang tenera cortingfat doo2011039739 |pt musim mas pt musim mas |cocoon do02018000072 pt star tbk ooo2011037790 pt.x0. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan cocoon d0pt. bina karya prima cook's mate d002012013707 pt. smart tbk pt. smart tbk naindustri industri cup d002011044481 pt. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia d1do (d one d d002011053000 pt. pacific medan pt. pacific medan industri industri daisy idm000105263 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya dallas idm000071679 ir. rusticana pt. wahana citra indrastuti nabati damai idol00312567 pt. damai sentosa pt. damai sentosa cooking oil cooking oil damai idm000312568 pt. damai sentosa pt. damai sentosadaychoc doo2011043529 musim mas )002012019708 |pt smarter pt. smart tok kenala dame do02012016016 pr mu mas abadi pt ind mas abadi pejabat aannoersr nama betapiva doo2o12o1a7aa smart tbk smart tbk |bonus dmo00943220 |pt domus jaya domus jaya kesan agungnya agungnyrima perkasa eden doo2o12oos ga9 musim mas pt. musim mas bee bea sakti tangguh maa indrastuti nabati agungnya agungnya besa fats oils fats jeda do02012034e prima industri industri sia o | do02012007167 pt. musim masprima bra belum d002012003652 |pt musim mas musim mas brp texto doo2012002655 pt smart tbk | pt smart tbk a (manakala d002013000070 pr smarttbk oo) pt smart tbkjejak pt.!'| d0o02012040297 pt. smart tbk pt. smart tbkeeureka idwooottotso pt. megasurya mas pt. megasurya mas keane agungnya agungnya bes jeumpa do020120197 pt. smart toeta doo2012016053 pr ini mas abadi pt inti mas abadi prima ber eva d0o2012000508 (pt musim mas oo)fan agungnya agungnya agungnya agungnya bas doo201801 tos (pt. musim mas pt. musim mas faisal d002012013912 pt smart tbk smart tbk aan fan pair oleo palm oleo palm oleo palm oleo ban art do0201800087 (pt. musim mas pt. musim mas indonesia indonesia bet (fat smart smart tbk falcon d002012055727 able perfect sdn pt. berkah emas bhd sumber terang, pt, berlian eka sakti tangguh, pt. batara elok semesta terpadu palm oleo palm oleo (falcon d002013082625 (pt. musim mas musim mas famigliamar do02019016942 |ptyatim doo20120071g8 pt musim mas |( pt musim mas falcon d002012022962 pt. inno wangsa oils pt,, royal industries indonesia indonesia lestin d002011047363 pt. musim mas pt. musim mas fiesta d0020033341033 ir. hendro pt, wahana citra tjokrosetio nabati ling fat do02011039727 pt. musim mas | ptona mena pt. musim mas pt.ist |pt musim mas oo)et |roo dpe | doogoiso21osema (nomor peran pemaraaex drnooosa feemssprima bea prima ann industri industri besd agungnya agungnya be02012056769 |pt.smart tb 39n42m bea fats oils fats any d002013002574 (pt. bintang tenera pt bintang tenera a20 gmo | doo20tigre1 |pt musim mas | pt musim mas fam dooeoreo1g7 |pt smart tbk | pt smart tbk chemicals chemicals kena ann industri industri ann indonesia indonesia r25 |glace do02011 oa87eo pt. musim mas pt. musim mas beads do02011018778 pt musim mas pt. musim mas ajoowaan tenoanun (osmattaag (masa perkasa dmo00113i88 |pt musim mas pt. musim mas |moscow pt musim mas tpt. musim mas 2so ygo dmo00182597 pr. musim mas | pt musim mas indonesia indonesia bea man mazhab indonesia indonesia a23 golden brown 1dw oo012267 bahar kami mesasunanas goldenchef doo201200g08 |sjas indonesia indonesia |eorbenot d00201802105a pt. musim mas musim mas betd sumber terang gotdenstar do0201201ioe (pt. smart tbk pt. smart tbk jooaramn eoamonm pama uas agungnya agungnya gotdensun do02012016050 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi xo. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan golden taste do02011043440 pt. pacific medan pt. pacific medan "tt musim mas goldfish idol0250048 pt. hasil abadi pt. citra neutrino perdana langgeng goldflakes do02011044062 (pt. musim mas pt musim mas godfrey24 do02011044064 pt. musim mas | pt musim mas police idm0o113140 |pt musim mas pt musim mas olivia d002011043784 |pt musim mas |ead do|pt. musim mas pt. musim mas goldwhite 1moon11s13f musim mas pt musim mas gold idm00069414oo|pt musim masejaan (noon var pemanas dewa jerman pen indonesia indonesia industri industri indonesia indonesia gelar d0o02013013349 pt. smart tbk '| pt.smart tbk gelar d002013019154 |pt. musim mas pt. musim mas naa lampung tbk lampung tbk industri industri bes jhalukrn (pt musim mas musim mas industri industri palm oleo palm oleo bot han d002013010150asianagro agungnya indonesia indonesia langgeng langgeng sea indonesia indonesia jhcsot doo2011wasit pt.d pee man agungnya agungnya maa man agungnya agungnya help oosbeis pt. megasurya mas pt. megasurya mas higienis prima kenali man prima papa indonesia indonesia des indonesia indonesia bea meadows agungnya agungnya besa industri industri goldnlite asungsjaya agungnya sio humor pt. musim mas |sejomrsasa (roworoarran remaransex rnoousi (keramas dena esa agungnya agungnya sis jhotedor doo201201 st28 |pt smart oo smart ter hulu dong0101dota temon (menes narayan fats oils fats pas fats oils fats bis jedropalm d002011023sii |pt musim mas pt. musim mas ben palm oleo palm oleo bat icon doo20 a8828 (pt. musim mas pt. musim mas cos do02011015528 pt. musim mas | pt musim mas jarasnor emosi (aemetetsaa inmate neta industri industri peran sas7s musim mas pt. musim mas besa mana nan fats oils fats wool d002013021086 |pt musim mas musim mas bar |nova oo0037825 pt megasurya mas pt megasurya mas |mmercote idm oo011313 bahari karim megasurya mas palm do020110a8sig |pt musim maspen tjokrosetio langgeng patas industri industri tea industri industri sej manuals (rotor array memaraaex encer (wereaa agungnya agungnya |some d002012013719 (jam pr inu mes abadi pt ing mas abadi peta |pomnanarn (ramayana maa peasatami prima jane poo2oteososos russias musiman tel mawas (note our amar orsoooa (er! kesaaman ema (mara krusial d002011048954 pt. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia pan palm oleo palm oleo industri industri oil prima beo singkil d002010019722 |pt smart smart tok mejacot aooaern (mempan latmss prima dko pt smart tok sari tbk indonesia indonesia aan industri industri bri kontras smart tbk smart tbk ken fasa ras fats oils fats pan industri industri |imperial d00201802a020pas fats oils fats mess amb sdn. bhd. palm oleo ann industri industri bea indonesia indonesia lata doo2012028526 (pt. musim mas pt. musim mas bet|tata d002018022007 (pt. multi guna gas pt muti guna gas palm oleo palm oleo bes tama doo. d002013000073 |pt. smart tbk jpt. smart tbk o lauren e |pt. musim mas pt. musim mas trade sakti tangga tawang ooi ro2esai info wangsa oil bt. piano wangsabajak onemanarr (eranmrataes aiatagtaea lico d002012036463 raharjo sapto aji pt. multi guna gas pprima oil simanjuntak simanjuntakc|suci doo2012016017 pte mas abadi pt. inti mas abadi eor.|turu do02013032656 pt musim mas | pt musim mas indonesia indonesia con |uaa musim mas pt. musim mas palm oleo palm oleo (madanvictor d002011037808 pt. musim mas ) musim mas sarjana women (re meremas (remefetgeemas fats oils fats prakarsa prakarsa c23 mandi d0020120800as pt. musim mas pt. musim mas indonesia indonesia mamaafrica d002012028528 (pt. musim mas | pt musim mas enac2e names d002015000256 muli guna gas pt muli guna gas g2x mana do0201201 d1s8 pr musim mas pt musim mas c30. mania oo2012054929 pt smart tbk oo) pt staras man d002019002525 pt. bintang tenera pt bintang tenera sakti tangguh car marcopolo oo20 troosgar musim nas musim mas bea indonesia indonesia margaret 1idm00225202 pt. megasurya mas pt. megasurya mas indrastuti nabati indonesia indonesia war doogoreotsris pt.ac harimau do02012000297 (pt muli guna gas pt. muli guna gas klein industri industri agungnya agungnya prima ser jason sanjose (er aamameraa perdana prima (mas dm0000t0292 (pt. star tbk opt. smart tbk agungnya agungnya industri industri naa nan prima d002013034360 pt. karya indah pt. karya indah alam sejahtera alam sejahtera tej matan torso saran ramaramas broo termswoansa jam ido0008827t (pt musa mas pt. musim mas bea indonesia indonesia besa nan agungnya agungnya medic | musim mas musim mas sejuta aononeg |mtasnassoir mamewesai| fats fats gea impoafat do0201103s2o pr(mey doo201201859 smarttbk pt. smart tok menara 1dmo00003892 |pt smart tbk smarmo |wto doo201i o3971d |pt musim mas pt. musim mas prima era jemaat musim mas musim atas man industri nabati industri hala man prima ro. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keteranganat tbk smart tbk mm melanin dod002013017020 pt. pacific medan pt. pacific medan industries industries moi gold d002011006869momen d002012013705 pt. smart tbk pt. smart tbk momen do02012015460 pt. musim mas | pt musim mas d002012023439 pt. permata hijau pt. permata hijau palm oleo pair oleo x0. amaarex vomorparrar memaksa diproduksi (keterangm's choice idm00124673 pt. mike oleo nabati milie oleo,bea prima moon doogoreorgroa smart tok smart tbk asslmoon doo2o1s021005 musim mas pt musim mas too jumper d002019021san palm oleo palm oleo tej mammal nomor oran roma eaee pesona jerrmemon jump d002018031622 musim mas musim mas former (pt. megasurya mas pt megasurya mas bea indonesia indonesia kes indonesia indonesia ben palm oleo palm oleo kosmis d002012051028 (pt. smart tbk pt. smart ttk yaa (mo semis doo2013000869 |pt musim mas | pt musim mas bea aan industri industri tjokrosetio nabat (ma doo2o12000258 muli guna gas pt. mud guna gas kes pan simanjuntak simanjuntak bea pifade industri nabati industri pan man industri industri utama alam sejahteroooge277 pt. musim mas musim mas quran doo201to3ots |pt musim mas musim mas era alam sejahtera alam sejahtera industri industri maunurera bronze ara memahami oesooua (kersjonss moon225935pada nan agungnya agungnya tss jobaapapa doo201201st2t pt. smart tbk | pt smart tbk oo baa para do0201201 g0a8 print mas abad pt. inti mas aba obaapapk d002012030513 pt. musim mas pt musim mas persone menggema (enmmmraaimamtas prima fats oils fats wap obarpapa do020120002ds pt. muli guna gas pt. muli gunakan perjaka pemanen (anon sama mama: sakti tangguh abad oman do020120607 |ptsmarttok oo(smartfokal doo20r2002080 musim mas o( musim mas mwawerex vom parmar pemmucaere dim (were canaan pt. berlian eka sakti pt. berlian eka okay d00201 tangguh sakti tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu d002012020874 pt. miliar nabati miliar group pt. okayyu pt. musim mas pt. musim mas aja film oleo pairg dooonioasrie musim mas pt. musim mas deeidolkerja edible oil pte ltd palm oleo tengok d002012028s2t smart tpt startrek 7e2 tabo | tiworo2756a8 pt mesasurya mas mesasurya mas tes | woo02tes pt mesasurya mas megasurya mas kota | d0020120187os |pt smart tbk oo0. nama merek nomordaftar pemilik merek diproduksi keterangan olah dopt.oles d002011037800 pt. musim mas pt. musim mas ilina d002011039726 pt. musim mas pt.|oriental green d002013043461 pt. royal industries pt. royal industries lands indonesia indonesia mier d002012034733 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsfats fats bos palmares do020120187st (lma doo201t039729 pt. musim mas musim mas fats oils fats (palminoulje d002019002536 |pt bintang tenera pt bintang tenera sea perekat (eoaenam industri industri palm | doo2011037 e09 (pt. musim mas pt. musim mas bil (pa lmo do02012018735 pr smart tbk | pt smart tbk pabean conan (naga jeda agungnya agungnya bis (palmswak d002011048813 (pt musim mas pt. musim mas bia (patut 1dmo001s3si6 |pt smart tbk | pt smart tbk bis |palma iowoooisga |pt smart tbk o( pt smart tbk kejar ronmosan (maan (batemo02012054772 pt. bina karya prima pt, bina karya prima patani do02012034377 vega foods corp. pt. inti mas abadi private ltd patani doo.oo2011089720 |pt musim mas pt musim mas 5 musim mas | pt musim mas primer d002012003627 |pt musim mas | pt musim mas prim. musim mas musim mas premier gold d002012034376 saber pte ltd pt. inti mas abadi ima prita d002011041606 pt. asianagro agungnya agungnya ba.produits d002013045195 pt. musim mas pt. musim mas, pacific medan pt. pacific medan industri industri atrata d002013025289 pt. pacific medan pt. pacific medasa oud d002012002088 musim nas musimna konon para pemakaman pesooorat (emas nnn sakti tangguh agungnya agungnya rbd palmolein d002011037788 pt. musim mas pt. musim mas pesat erie (ema (remi ken prima bee industri industri |reprise doo20120 a0t3t |pt smart star tok industri industri kes man fats oils fats nana pama industri industri agungnya besi reem logo1so2gras smart tbk smart tok ber rem doo2011037802 pt musim mas pt musim mas agungnya agungnya besa bea man palm oleo ber emy doo201201e0s6 pt iu mas abadi pt. into mauumaes (noon semar mamoru rnovoci (eren ses semua smart tbk star tbk fats oils fats prima bem fresco woo00ee272 musim mas musim mas agungnya agungnyaindustri industri prima pris psn agungnya agungnya kia lampung tbk royal chef d002012035233 pt smart tbk smart tbk sos royalchef doo2012030sii |pt musim mas | pt musim mas gorila tontonan (american (meteran industri industri bea aman rana tesa sakti tangguh sts rovatroobs d002012038538 pt smart tbk pt. smart tbk s12royal .do0201804tg |royalspoon idmooo2ast pt mernsurya mas megasurya mas palm oleo palm oleo industri industri pes tjokrosetio langgeng b20 rucatgold do020110977s6 (pt. musim mas bi man prima saba ?e| d002012040205 2. |sa doo2on2seas smarttbk pt. syafi tbk fats oils fats |saber ' ' d002012034378 saber pte ltd ' pt. inti mas abadi fats oils fats palm oleo palm oleo saeed habib do02012036775 pt. musim mas pt. musim mas saeed habib d002013000071 pt. smart tbk pt. bahaya do02012053142 raharjo sapto ate |pt. muli guna gas sanalah ' d002013041726 |pt. musim mas pt. musim mas pajak anne reregaansa (engkau mar palm oleo palm oleo industri industri industri industri sas samad gold pt. musim mas pt. musim mas pejaauo menonton (rgs palm oleo palm oleopphire idm000337036 ir. haryanto pt. citra neutrino tjokrosetio langgeng v0. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan26676 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats d002012039106 pt. smart tbk pt. smart tbkvannah d002012013726 pt. smart tbk pt. smart tbk blooms saya d002012012625 kong hoo pte ltd pt. berlian eka sakti tangguh, pt. asianagro agungnysense idw oo0397129 merayunsharaf doogoroocoras pt smart tbk oo)pena dinda indonesia indonesia bnn eb industri ishida ' d002012002082 (pt. musim mas pt. musim mas meja ear mete (eedemp indonesia indonesia silversfread do020110a3s1indonesia indonesia sikdragons pt. musim mas | pt. musim mas pejabat zoonosis (masakan memakan prima smart ' idm00032024 |pt. smart tbk pt. smart tbk |man agungnya agungnya smile d002012013730 |pt. smart tbk pt. smart tbk tej maan town aras memar esovect (rermumon cognate dooononeoes (tas aceh tae mas atau moosfasats ooromososto (eramamuae ( prausmnaksnn kesan hias joo, industri nabati industri wonder. simanjuntak simanjuntak enapep man agungnya agungnya kas haa mes has man palm oleo palm oleo bes hal17| untold do02012056777 |smart tok pt.smart jean pagegomaa mike oleo nabati industri man lukisan bisa kita hinncsando btihssssnbass nnn bibi mef a agungnya agungnya asal nan sakti tangga delicious fats oils fats kia delicious delicious bee delicious prima super d002013043591 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi delicious fats oils fats superolens do020110377s2 |pt musim mas pt. musim mas industri nabati industri super saves d002012016048 (pt. ini mas abadi pt. inti mas abadi premium agungnya agungnya superglazurit d002011043514 |pt. musim mas pt. musim mas man agungnya agungnya y037 supersavers do02019014793 ptala palm oleo palm oleo industries industries o2|m oo201 potato pt. musim mas pt. musim mas jobs|ma do02012015320 pt smart tbk pt smart tbk hoax|mam see7 musim was musiman sakti tangguh tae tattoo doo201toststs musim nas musim mas laba man teomunurare (konon saran pamarusana desoooat (eemawelampung tbk lampung tbk oso| tat idm000s5816 |pt megasurya mas pt. megasurya mas industri industri indonesia indonesia yosef taz4 d002012028829 (pt. musim mas pt. musim mas palm oleo palm oleo toss| tata d002018013839 |pt smart tbk smart tbk teletak idm0os17172 |pt musim mas musim mas mos7 tele o|pt musim mas pt musim mas menemani pasta miami prima teratai 1dw0000e8278 musim mas pt. musim mas te8c0 s72 musim mas musim mas bean pte ltd sumber terang man cow industri industri tiara idmooo228sa hana kir sas mnn fats oils fats those masi d002013002357 |ptman fats oils fats soro| tomy pt bintang tenera pt bintang tenda des men agungnya agungnya kama perkasa kes (es perkasa mau umar noon arman memanas desoouat persen bea bhd sakti tangguh ore res bone do0201202eis pt. smart tbk pt. smart tbk 07o| evo do02011039738 orem d0020110377a musim mast tiket doo2012035653 smart tek pt. smart tek area other (ame mason tayan fats oils fats tiket d002012031879 saber italia pt. inti mas abahbesrima y0s0 truly do020t2test pt ind mas abadi pt ini mas abad besa man fats oils fats temuan robot para pmmaramane pmooorai arenateman jajaran (ngakorfonor do0201more |pt musim mas musim tej mmunumee noon saran memar amas room jeeresarean bea industri industri og, agungnya agungnya taoafveoa d00201t03972a pt. musim mas musim mas imosveca | doo201201601 pt inti mas abadi pt inti mas abadi ken kena prima tot vecetabletat do02011039718 musim mas musim mas vegetable oil doo2011o29736 |pt musim mas ) musim mas deras anon (meminta pemetaan industri industri involve doo01iog tto1 pt. musim mas |nm|meme d002012003650 musim mas musim was mass frans fats oils fats tel manuale (noor area pamarurans deshou (kerane|name doo201po3620 smart tbk | pt smart tbk banana mein tmn kota maka prima violet ngo chew hong pt. berkah emas edible oil pte ltd sumber terang ts urcinchef doo201200207o prps|vm pr smart tbk pt. smart tok aje yong (masam (eat prima nso| do0201 toa00o6 mesasurya mas pt. merayunindustri industri dns d002010031664 musim mesutnarjvoma color7o1s8 pt mesasurya mas pt. megasurya mas nsafvota doo2013029018 pt musim mas )o)| pt musim mas mne5 vomachogo idmooo1927oo pt. megasurya mas pt. megasurya mas indonesia indonesia pt. musim mas | pt. musim mas haram penonton (enam (repay meda industri industri indonesia indonesia indonesia indonesia dias waka d002012005658 pt. musim mas musim mas vejvaaar sonntoman (matte (amen industri industri besa masso watan d002012023525 pt. musim mas pt. musim mas basa pes man palm oleo palm oleo naa gema industri industri s3 watan doo201s01s8 smart tbk smart tbk bea man agungnya agungnya waste chicken pt. musim mas pt. musim mas do56 wameelephant do02013003873 pt smart tbk smart tok ist wae elephant j saat known ara maramis desooorat (eemawean neo|mott d002012008772 pr. musim mas musim mas ngt. wonder farm |pt musim mas musim mas industries industries bea aas industri industri ana fats oils fats kan aan industri industri men agungnya agungnya tn67 yoyoblogo doo201200877s |pt musim mas |kn man indonesia indonesia indonesia indonesia ppgdatairara doo201300726 smart tbk pt. smart tbk bed fasa fat oils fat selama d002012002088 pt. musim mas musim atas bajak pesanan (tastemeta (raman sakti tangguh kkn agungnya agungnya saja do020r2og1 e21 pt. star tek sari kas fasa asa fat oils fat gejonmuwames (nomor saran pemacu drnoowa terrrima zvezda d002012023094 pt. permata hijau pt. permata hijau esa rbd palm klein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih atas sampai dengangej mummies nomor ver amar denom jertel sausage nowonoarn mamarurx soosi jeereeaowa.n. menteri perdagangan r.i., direktur jenderal perdagangan luar negeri ttd. bahru chair sajian sesuai dengan aslinya sekret jenderal rias perdagangan kepala bio| hukum, semi cri utan alam useko, obi us$ emamtmamas mangan oma aoo7an asma esa ran et, balsa, eukaliptus, dll) us$ oi kan sen dengan aslinya sekte #iat jenderal cement ian dagangan bahru chair biro hukum, nan snana ses xgi dengan aslinya bahru chair sekret sak jenderal semen perdagangan kep biru hukum, tan ip tarian #xsminingsih |
jebarang keen lan perdagangan pala bio hukum, aj9 konsentrat tembaga dengan usd wmt kadar 16y0 konsentrat tembaga dengan usd wmt kadar 17y6 konsentrat tembaga dengan usd wmt kadar s5. konsentrat tembaga dengan usd wmt kadar 19y5#6796# 120341 o2) 10ysole, (a12034 o2) 10y6 konsentrat besi guti usd wmt laterit) dengan kadar cik dad tnos! a1203 o2) konsentrat mangan dengan usd wmt kadar 49y5 50x konsentrat mangan dengan usd wmt kadar 50y6 konsentrat mangan dengan usd wmt kadar 51y6 konsentrat mangan dengan usd wmt kadar 52y9 konsentrat mangan dengan usd wmt kadar 53x konsentrat mangan dengan usd wmt kadar konsentrat mangan dengan usd wmt kadar 55y9 56x58y6 konsentrat mangan dengan usd wmt kadar 59x 60x659y65 konsentrat timbal dengan usd wmt kadar 70y69 konsentrat timbal dengan usd wmt kadar 73y6 konsentrat timbal dengan usd wmt kadar 74y6 konsentrat timbal dengan usd wmt kadar 75y96 konsentrat seng dengan usd wmt kadar 54y6 konsentrat seng dengan usd wmt kadar 55y9 konsentrat seng dengan usd wmt kadar 56y69 konsentrat seng dengan usd wmt kadar konsentrat seng dengan usd wmt kadar 59y6 konsentrat seng dengan usd wmt kadar 60y6 konsentrat seng dengan usd wmt kadar 61y6 konsentrat seng dengan usd wmt kadarian isa men hal konsentrat seng dengan usd wmt mata basalbagian seks tarian jenderal kementerian perdagangan pal iro hukum, rar jnrnurunkan biaya logistik, mengurangi beban penimbunan dan dwelling time pelabuhan, pemerintah telah mengembangkan pusat logistik berikat menjadi salah satu bentuk dari tempat penimbunan berikat yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha dan pemerintah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan dukungan kebijakan perdagangan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang asal luar daerah pabean dan dari pusat logistik bersemua jenis barang asal luar daerah pabean dapat dimasukkan plb. pemasukan barang asal luar daerah pabean plb sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh: penyelenggara plb, pengusaha plb, pengusaha plb,sampai dengan huruf terhadap barang asal luar daerah pabean yang masuk plb diperlakukan sebagai barang yang masih berada negara asal. dalam hal barang yang masuk plb merupakan barang asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari plb tempat lain dalam daerah pabean, wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis. verifikasi atau penelusuran teknis terhadap barang sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan plb dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. surveyor menerbitkan laporan surveyor ls) sebagai hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan plbei menu perdagangan rpp non: iro hukum, akan sd) kasminingsih |
aahasil perikanan, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan peraturan menteri perdagangan nomor tahun tentang ketentuan impor hasil perikan. beberapa ketentuan dalametujuan impor dibekukan apabila importir hasil perikan. pembekuan persetujuan impor dapat diaktifkan kembali setelah importir hasil perikanan: memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dalam waktu (satu) bulan sejak persetujuan impor. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: persetujuan impor dicabut apabila importir hasil perikanan: bin melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan atau memindahtangankan hasil perikanansatu) bulan sejak persetujuan impor dibekukanubah, menambah, dan atau mengganti isi yang tercantum dalam persetujuan impor. ketentuan dalam lampiranen yuan perdagangan ega, sejenis jenis komoditas perikanan yang dibatasi iparnya hs2017 uraian keterangansalmon trutta, oncorhynchus miss trout dan oncorhynchus clarki, oncorhynchus salsalmon pasifik oncorhynchus neraka, oncorhynchus gorbuscha trout dan oncorhynchus kota, oncorhynchus salmon trout tschawytscha, oncorhynchus kista, and salmon oncorhynchus mason dan oncorhynchus rhodurus trout dan ana dan salmon trout and salmon ikan lain lain salem salmon dae fishoo. hippoglosus, hippoglossus halibut stenolepis place pleuronectes plates) place place hs2017 uraian keterangan sole sole spp.) sole sole turbo turbo serta maxima) ikan pipih lain lain lainnya otherrrhunnus lalunya) tunas, tongkol, skipjack tuna, tongkol, tuna sirip kuning thunnus cakalang ron eifacaren tunas, tongkol, skipjack tuna, tongkol, cakalang atau stripe bellied cakalang ti, goa san monica tunas, tongkol, skipjack tuna, tongkol, tuna mata besar thunnus cakalang begun) tunas, tongkol, skipjack tuna sirip biru atlantik dan cakalang ike lama ana thynnus, thunnus tunas, tongkol, skipjack tuna, tongkol, tuna sirip biru selatan thunnus cakalang ag. corpora. asean tunas, tongkol, skipjack tuna, tongkol, cakalang lain lain tunas. hs2017 uraian2017 keterangansarden sardinia pilchardus, sardinops spp.), marginella sarden ia. sisik marginella spp.), rising atau surat marines seratus seratus) makarel sumber scombrus, makarel nonton (bombs sean, share, japonicus) makarel jack dan makarel kuda makarel luna todak bawal pomfrets, ikan layar indo pasifik indo pacific selfish, lain lain marlin marlin, mackerel indian rastrelliger spp), dan jenis ikan lainnyarus macrocephalus) hs2017 uraian keterangan paddock melanogrammus paddock catfish catfish pollachius virens) catfish eng merluccius spp., urophycis alaska sites pollock theragra pollock alaska pollock blue writings micromesistius mia outassou, micromesistius australis) weitiros blue writingilapia tilapia catfish pangasius spp., seluruh spp., claris spp., ictalurus spp.) catfish patin pangasius pangasius) catfishsidat anguilla spp.) sidat rels gabus dan nile perch snake lain lain ads and nile perch ss2017 uraian2017 keterangan ikan lainnya, tidak termasuk sisa subbox sampai dengan dogfish dan la. hiu lainnya dogfish dan hiu lainnya dogfish and other sharks pari dan and states tootfish seabad seabrai pama: kerapu login login mojarra pentaprion majora longimanus) login majora bluntnose bluntnose lizardfish lizardfish sarcad torpedo melanaspis sicklefish, cordata), spotted sicklefish depan barracuda sai punctata) dan barracuda besar besar scad sphyraena barracuda) torpedo, spotted sicklefish, ss2017 ' ' uraian2017 keterangan great barracuda bawal hitam parastromatus bawal kakap merah snapper mango | . tautan tawernger lain lain lainnya other fish pan indian threadfins polynemus nami admpemancar eren? sartranet lain lain lainnya other fish hati, telur, sperma, sirip, kepala, tee ang dapat dimakan samaran | metmewamama (numa hati, telur dan sperma ikan lives and roes fish bagian ikan lain lain lainnya other fish offdan sos. salmon hockey (salman merah) sar kon raut oncorhynchus neraka) and salmon hs2017 ?' uraian2017 e keterangan salmon pasifik lainnya oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus kota, oncorhynchus bang sini tschawytscha, oncorhynchus and salmon kisutch, oncorhynchus mason dan oncorhynchus rhodurus) trout dan salmon atlantik salmon salah) dan salmon trout ox. kota00 |satuan manik gal dan smk trout trout salmon trutta, oncorhynchus miss, sncorhynchus clarki, oncorhynchus popor nga aguabonita, oncorhynchus gila, and salmon oncorhyncus apache dan oncorhynchus chrysogaster) lain lain salmonidaeomat muram roman gps spp., claris spp., ictalurus spp.)gabus dan nile perch lain lain tan and nile perch hs2017 uraian2017 keterangania hippoglosus, hippoglossus halibut stenolepis turbo ikan pipihtuna hangus lalunya) tongkol, skipjack tuna, tongkol, tuna sirip kuning thunnus cakalang tuna albacares) tongkol, skipjack tuna, tongkol, cakalang atau stripe bellied cakalang tuna bonita tongkol, skipjack tuna, tongkol, tuna mata besar thunnus cakalang tuna obesus) tongkol, skipjack tuna sirip biru atlantik dan sera orientalis) tuna, tongkol, tuna sirip biru atlantik cakalang thunnus thynnus) tunas, tongkol, skipjack tuna, tongkol, tuna sirip biru pasifik thunnus cakalang . o000asal oriental tunas, tongkol, skipjack tuna sirip biru selatan thunnus tuna, tongkol, one hs2017 uraian keterangan tunas, tongkol, skipjack tuna, tongkol, cakalang lain lain tunas,(an herring sarden sardinia pilchardus, sardinops spp.), marginella sarden marginella spp.), rising atau surat marines seratus seratus) makarel sumber scombrus, sumber australasica, sumber japonicus) makarel sumber scombrus, makarel sumber australasica) mackerel makarel pasifik sumber makarel japonica) mackerel makarel jack dan makarel kuda makarel mena brachyurus spp.) mackerel coba rachycentron canada) coba coba sda todak todak dihias gladius) swordfish | lainlain: ss2017 uraian2017 keterangan ikan layar indo pasifik indo makarel indian rastrelliger pacific selfish, kanagurta), makarel island makarel indian rastrelliger vaughn) rastrelliger spp), marlin marlin dan jenis ikan lainnya bawal for (an ikan lain lain lainnya other fishsa. canada0 dapet pelcopicoo) paddock melanogrammus paddock catfish alaska alaska pollock blue writings micromesistius and writings blue poutassou, micromesistius australis) writings sal bana serum cond lain lain lainnya other fish ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subbox sampai dengan dogfish dan dogfish dan hiu lainnya pan lag other sharks pari dan pari dan states rapide) states rays and states hs2017 uraian keterangan tootfish toothfish dissostichus spp.) tootfish seabad seabad dicentrarchus spp.) seabad kerapu login login mojarra pentaprion majora longimanus) login majora bluntnose ss. bluntnose lizardfish lizardfishicklefish, scad torpedo melanaspis barracuda cordata), spotted sicklefish depan besar scad said mesin punctata) dan barracuda besar torpedo, sphyraena barracuda) spotted sicklefish, great barracuda bawal hitam parastromatus bawal o002 aga pal kita garasromats her kakap merah optimal ros merah lutjanus mangrove red arg snapper ikan lain lain lainnya other fish swamp barb putus cola) swamp barb ss2017 uraian2017 keterangan indian indian threadfins polynemus threadfikan lainnya hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya ang dapat dimakan hati dan telur hati, telur dan sperma ikan lives and roes fish bagian ikan lain lain lainnya other fish offatfish pangasius spp., seluruh catfish apa nile perch nile mental juga lain lain lainnya other fish mesir tadi.okamkemai range lainnya hs2017 uraian keterangcncdihias gladius) pen toothfish dissostichus spp.) rak dogfish dan dogfish dan hiu lainnya ebe tamnsipynyhs2017 uraian2017 keterangan ikan salemtootfish dogfish dan hiu lainnya dogfish dan hiu lainnya dogfish andmaps catfish pangasius spp., seluruh catfish nile perch nile ikan lain lain lainnya other fishhs2017 uraian keterangan cod gadis mertua, gadis opac, cod cod gadis macrocephalus) paddock melanogrammus paddock min aeglefinus) paddock catfish catfish pollachius virens) catfish pes merluccius spp., urophycis alaska pollock theragra pollock sma alaska pollock ikan lain lain lainnya other fish eorhynchus clarki, oncorhynchussai todak todak dihias gladius) swordfish tootfish toothfish dissostichus spp.) tootfish herring lupa hangus, lupa herring pallasii) herring tuna (of the genus thunnus), data cakalang atau stripe bellied bonita tunas, tongkol, euthynnus katsuwonus) pelamis) skipjack dogfish dan dogfish, hiu lainnya, pari dan hiu lainnya dates rapide) dogfish and other sharks hs2017 uraian keterangan ikan lain lain lainnya other fish | tain lain, beku: kaka ana todak dihias gladius) piton toothfish dissostichus spp.) kastosowamo0 |". alaska pollock thesagra oran chalcogramma) alaska pollock ikan dari keluarga bregmacerotidae, euclichthyidae, ikan adidas, macrouridae, melanonidae, ana other merlucciidae, mariae dan fish muraenolepididae, selain dari alaska pollock theragra chalcogramma) dogfish dan dogfish dan hiu lainnya tan pakslama |dari ikan yang layak untuk pellet floors dikonsumsi manusia meals, pellet hs2017 uraian2017 e keterangan hati telur dan sperma dari ikan, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam hati dan telur dari ikan air tawar, dikeringkan, ikan lives hee. maha diasinkan atau dalam air garam and roes fish hati dan telur ikan lives lain lain and roes fish fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam,ikan garnish air tawar xenentodon manila), ikan kambing ikan bersirip kuning penerus vittatus) lainnya other dan ikan long layered really ulu fish mentalistlolita: oo hs2017 uraian keterangan ikan | ikan air tawar lainnya other fish ikan | ikan air laut lainnya other fish ikan lain lain lainnya other fish ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakherring lupa hangus, lupa herring pallasii) herring trout salmon trutta, oncorhynchus miss trout dan snelain lain lainnya other fish ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi cod gadis mertua, gadis opacyyyyadidas, macrouridae, melanonidae, ikan merlucciidae, mariae dan lainnya other muraenolepididae, selain cod gadis fish mertua, gadis opacikan seerfishes scomberomorus spp), lainnya other jack dan horse mackerel brachyurus fish joss jerami: teri stolephorus spp., cilia ikan spp setipinna spp., lycothrissa annya other spp. and thryssa spp: arsy encrasicholina spp. ikan lain lain lainnya other fish hs2017 uraian keterangan ikan lain lain lainnya other fishherring pallasii) herring | cod gadis mertua, gadis opac, cod gadis macrocephalus teri engraulis spp.) teri anchoviescasus channa spp. ikan ikan laut lainnya other fish ikan lain lain lainnya other fish sirip ikan, kepala, ekor, perut, dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan sirip ikan hiu sirip hiu kepala ikan, ekor dan perut oker bagian ikan lainnya otr hs2017 uraian keterangan pee mengena bagian ikan lain lain lainnya other fish off bagian ikan cod lainnya other fish off bagian ikan lain lain lainnya other fish offlobster karang dan udang laut besar lainnya palinurus spp., panulirus spp., kasus spp.) mna lobster harus spp.) aan kepiting atau kepiting cangkang lunak panam swimming crabs hs2017 uraian keterangan kepiting atau rajungan lain lain crabs swimming crabs lobster norwegia nephrops lobster acrvesicuai lobsters yang dan udang besar air dingin ang shrimp pardalis spp, canton canton) udang dan udang besar lainnya dawan udang galah macrobrachium ng shrimp rosenbergii) lain lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet dari udang udangan, layak untuk dikonsumsi udang shrimp manusia lobster karang dan udang laut besar lainnya palinurus spp., panulirus spp., kasus spp) lobster segar atau dingin lobsters lobster harus spp.) lobster segar atau dingin lobsters kepiting atau rajungan kepiting crabs swimming crabs lobster norwegia nephrops lobster lobsters terasa pardalis spp, canton canton) segar atau dingin udang shrimp udang dan udang besar lainnya hs2017 uraian keterangan | segarataudingin: e| udang galah macrobrachium ang shrimp rosenbergudang shrimp tepung, tepung kasar dan pellet udang shrimp jantan: lobster karang dan udang laut besar lainnya palinurus spp., panulirus spp., kasus spp) dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lobster lobster lobster lobster lobster harus spp.) dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lobster lobster lobster moon lobster an) cemas uraian keterangan dalam kemasan kedap udara maa untuk penjualan eceran kepiting atau rajungan diasapi crabs swimming crabs kepiting atau rajungan lain lain crabs swimming crabs kepiting atau rajungan lain lain crabs swimming crabs norvegicus) dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lobster kestamisas oo lobster lobster udang dan udang besar dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran berkulit, dikukus atau direbus udang shrimp | . lainnya udang series udang shrimp lain lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pellet dari udang udangan, layak untuk dikonsumsi manusia patas tenda harga untuk penjualan eceran | diasapi udang shrimp hs2017 uraian keterangan emaane dea maa hidup, segar atau dingin part | segarataudingin tiram oysters tiram oysters | lainlain: dikeringkan, diasinkan atau am oysters dalam air garam tiram oysters kerang, termasuk kerang ratu, dari genera persen, champs atau placopecten |.| hidup, segar atau dingin ian mai kerang segar atau dingin swallows kerang kerang, tiram, sea arkshells nae esa couples, ark shells kerang, tiram, arkshells diasapi class, couples, ark shells hs2017 uraian keterangan hidup, segar atau dingin akg wei segar atau dingin remis russell dikeringkan, diasinkan atau yrs russell dalam air garam jowmtenmitanammg: o |sb octopus cumi cumi, sotong, lain lain gurita cattle fish, solid, octopusgurita cattle loligospp., nototodarus spp., fish, solid, sepioteuthis spp.) octopus cumi cumi, sotong, lain lain gurita cattle fish, solid, octopus dikeringkan, diasinkan atau dalam air garambb. octopus hs2017 ' ?!?' uraian2017 e keterangan cumi cumi, sotong, lain lain gurita cattle fish, solid, octopus cumi cumi, sotong, diasapi gurita cattle fish, solid, octopus tia mereka o00ns1 | hidup,segarataudingin: cumi.cumi, sotong, segar atau dingin gurita cattle fish, solid, octopus cumi cumi, sotong, beku gurita cattle fish, solid, octopus dana cumi.cumi, tar sotong, |. sin diasinkan atau rita cattle fish, solid, octopus cumi cumi, sotong, diasapi gurita cattle fish, solid, octopus pase bessa siput (selain siput segar, dingin atau beku laut) sails (other than sea sails siput (selain dikeringkan, diasinkan atau put taat laut) sails sii (other than sea sails siput (selain pen siput diasapi nan other than sea hs2017 uraian keterangan teekerang, tiram, balai arkshells segar atau dingin class, couples, ark shells kerang, tiram, arkshells beku class, couples, ark shells kerang, tiram, dikeringkan, diasinkan atau arkshells dalam air garam class, couples, ark shells kerang, tiram, arkshells diasapi class, couples, ark shells balon haliotis spp.) dan stromboid coach trombus spp.) hidup, segar atau dingin alone balon segar atau dingin alone hidup, segar atau dingin stromboid coach trombus spp.) segar atau dingin stromboid coach balon beku haliotis spp.) balon alone | . stromboid coach beku monoid coach trombus spp. balon lainnya haliotis spp.) nian dikeringkan, diasinkan atau balon balon trombus spp.) diberi diasinkan atau monoid coach dalam air garam hs2017 ' ' uraian2017 e keterangan naa mal kasar dan pellet, layak untuk dikonsumsi manusia (| hidup, segarataudingin: anna | merantau engan segar atau dingin lainnya other molluscs moluska beku lainnya other molluscs kegg aan nag moluska molluscs kwan theme snn nad diasapi lainnya other molluscs moluska molluscs:topan femamsemramanga: teripang sea teripang sea jan air garam awas beo bulu babi strongylocentrotus spp., albus, echichinus esculentus) hs2017 uraian keterangan hidup, segar atau dingin 1kanak sunyi sengenabadinagu bulu babi sea dikeringkan, diasinkan atau bulu babi sea ubur ubur rhopilema spp.) pri ubur dikeringkan, diasinkan atau ubur dalam air garam ubur jellyfish ubur diasapi ubur jellyfish invertebrata air segar atau dingin lainnya other aquatic invertebrates invertebrata air beku lainnya other aquatic invertebrates invertebrata air dikeringkan, diasinkan atau lainnya other dalam air garam aquatic invertebrates hs2017 uraian keterangan invertebrata air diasapi lainnya other aquatic invertebrates invertebrata air lainnya other lain lain aquatic invertebrates:zaki layak untuk dikonsumsi manusia rel dikeringkan tetapi tidak ditumbuk rumput rumput rumput gracilaria spp. laut seaweed hs2017 uraian keterangan rumput delirium spp. laut seaweed | sargassum spp. ran rumput rumputdari jenis yang digunakan rumput 2idul tangga farmasi laut seaweed rumput lain lain, segar, didinginkan rumput rumput lain lain, dibekukan laut seaweed| lainlain: rumput lama laut seaweed rumput alkali treated carrageenan rumput chips (acc laut seaweed alginat dan mean fraksinya, dari ikan atau binatang hs2017 uraian keterangan laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. |. minyakhatiikan danfraksinya:minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikanlemak dan minyak serta fraksinya minyak mean dari binatang laut menyusui ikan fats and oils fisn per bar nigerian perdagangan g ropampiro hukum,satu bulan sebelum penetapan harga patokan ekspor hpe)biro hukum, ks) miningsih laparw harga patokan ekspor (hpe) kayu dan kulit periode september september harga termasuk dalam patokan uraiansma esports rimba campuran naa us$ pesan santanaman asal esssooras essa balsa, eukaliptus, dll) us$uraian pos tarif ekspor (hpe) us$ biri biri domba lembar us$ kambing ex. sangat dan kulit picked dari hewan: ex. ex. ex. us$ sapi dan kerbau ex. square feet ex. ex. us$ bto binjn kap ex. tare 1cets: seinen tari perdagangan ifa hukum, lag singgemaep iro hukum, miato ,wtej mawas (ronoroarran amar menuai pemetaan langgeng langgeng b' ? pt. smart tbk pt. smart tbk lotus d0020130589i' d002013014794 (pt. musim mas pt. musim mas abas d002012020857 pt,tumeae (row ara pemanasan pimooooi (emeswean esa mn! abd.rahman indonesia indonesianaa jabar industri industri (er aram (pt. smart ttk smart tbk agama d002012043824 |pt. musim mas pt. musim mas bed,tej mancung (power ara memacu cronaca perseroan berkah emas jalan d002012033650 pt. smart tbk pt. smart tbk alan d002012034724 pt. inno wangsa oils pi, jan angsl d002013054303 pt. royal industries hekoyel industries amalaa abad san maan pt. trinity interline industri industri esa leo doo201 tosttoe (pt. mas opt musim wlanggeng langgeng isl utama doo20reos site (pt. musim mas pt. musim mas daa industri industri fats oils fats industries industries indonesia indonesia lon ben sera indonesia indonesia industri industripemda pia maras d002012049964 pt. royal industries pt. royal industries din indonesia mazhab d002012023090 pt. permata hijau pt. permata hijau palm oleo palm oleo sena team mikhail d002011049213 pt. pacific medan pt. pacific medan eos kw " sis senna mulai d002011044478 pt. royal industries pt. royal industries kings indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia terre woo1to1 (pt. musim nas pt. musim mas bea sejahtera alam sejahtera aksara industri industri years d002015013553 (pt. musim was pt. musim mas keane industri industri industri industri talsehha d002013016940 |pt. musim mas pt. musim mas bea indonesia indonesia mawas (rowan ran remarwrean pwaoouss (keretakan industri industri bee indonesia indonesia indonesia indonesia soon pena dan sesuai medan industri industri jalarabi d002013042996 pt. multi guna gas pt. multi guna gas ' ' |lak '?)e d002012056776 |pt. smart tbk ' | pt. smart tbk baik d002015001836naajo manages (roworoersan| memar demoouct (keranaindonesia indonesia beljazeera d002014006198 |pt smartimoua idmoooatgagi pr musim mas ) pt. musim mas o o | indonesia indonesia pra nan fats oils fats dns jalmawaraten (pt. sari tbk | pt. smart tbk dea esa peal halal do02015017541 |pt. musim mas pt. musim mas patasakti tangguh ann indonesia indonesia lampung lampung bes agungnya agungnya al rafedain d002014021161 |pt. smart tbk pt.smart tbk geng indonesia indonesia bea aas industri industri macam (roworoarsan kemasan drnoowas (perseroan industri industri industri industri annama indonesia indonesia indonesia indonesia kes aas has industri industri bea kesan rana aoa nan sdn bhd industri jaltouri indonesia indonesia indonesia indonesia kes indonesia indonesia imago idm00275692 |pt. megasurya mas pt. megasurya mas oohala ' ?)! d002012022783 |ana nan fats oils fats ttl jama d00201500601 (pt. musim mas musim mas papan (ono (eumapeneaa (kemasan industri industri wanita d002013054874 |pt. smart, tbk pt. smart, tbk tatmwammee (nomor ara ramarwmar dragons (kerana ema pt. agro perkasa pt. mas bestari angola24 d002015025278 |pt. musim mas pt. musim mas e man agungnya agungnya jansen d002013002548 pt. bintang tenera pt. bintang tenda raja ponoatra ayam asa (elsa fats oils fats egg kedai ora palm oleo palm oleo te2jansen (pt. smarta woo00s memasuki las merasaya' .e pt. smart tbk beaeramu (nomor arm peparnas pesona cahaya indonesia aas industri industri sss jasaadah do0201s02ne20 pt. musim mas pt. musim mas isa jasanya doo20120g0110 pt smart tbk pt smart tbk jasa do02014015900 pt musim mas musim mas jassatwah d002013002826 (pt. musim mas | pt musim mas kena aan f eas industri industri sejawat d002011006250 pt. musim mas musim mas gen kesan agungnya agungnya bea aas ann fats oils fats ijazah doo201g01n5a0 pt. bintang tenera bintang tenera 2o2|azam logo1s026281 pt star ttk o o|rtarmed o201soroti (pt. musim mas pt. musim mas besi ann palm oleo palm oleo pena pas annfasa fats oils fats matangguh sakti tangguh man indonesia indonesia gea essai rana mana industri industri dns (bahar doo201401r eto (pi. muli guna gas pt. muli guna cas gel mawas tower saran) mamacaar vmnooosi peranan bahari d002011044489 pt. royal industries royal industries bahari d002012023091 pt. permata hijau permata hijau pair oleo palm oleo bahari d002011052997 pt. pacific medan pacific medan industri bake master idmooo0375048 pt. mike oleo nabati pt. musim mas fiji, nabati industri ibakeryfat idm00409197 |pt. musim mas pt. musim mas kesalu honorees ermanerasa jermtmsama bes kelak man prima fats oils fats besa pia lampung lampung besi asasi in mana sejahtera alam sejahtera bea san man indonesia indonesia besa haa fats oils fats aan mainan pama pasti medan pasif meda industri industri fats oils fats (barak | (pt. musim mas musim mas indonesia induksi medan maa fats oils fats kdi bass menang makan town peran kamar wax nova (keranwoo210963 pt. megasurya mas pt. megasurya mas pejabat pesona atas (pategameai fats oils fats pet pbb |pt bintang tenera pt bintang tenda bistum mo00073770 pt. megasurya mas pt. megasurya mas san man pratama pratama pratama pratama bed man indonesia indonesia 1doo00to993 pt. musim mas pt. musim mas bmac | sa157a opt musim mas musim mas pejewsn pwoooonese pratama was musiman prana do02014028957 |pt inti mas abadi int mas abai kesn nabati ena gemcahaya kalbar, mantan tower peran roman son teermaroai bata persada, pt. miliar bea rima (boaapetite d002012008777 pt. megasurya mas pt. megasurya mas boaapettb fats oils fats (ponarenme dong01s0025ia nan002012050308 |pt musim mas pt. musim mas paten fenagetetar (anmateletar industri industri basa asa mbesa kadar man sakti tangguh bes langgeng langgeng haa industri industri bass fat oils fat dajaoam pernah jer bnaratmea bidang tesla bosan | do02018037531 (pt. musim mas musim mas industri industri indonesia indonesia brilhante do02014034570 pt. karya indah alam kalah brilhante sejahtera alam sejahtera industri industri brilhante do02014041737 pt. citra neutrino pt. citra neutrino tadi kesinpspt. agro murni pt. timuran agro pt. agro perkasa pon pt. mas bestari agungnya agungnya gamet wo00200202 pt. musim mas | pt musim mas sir peanawp tjokrosetio langgeng sasa indonesia indonesia bis karoten idwp00250081 |pt. mezasurya mas pt. mesasirya mas langgeng langgeng bis| obe woo01s5298 bahari karim | merayunya mas obrchoco 1moon11s136 bahari karim ft megasurya mas |pesta ios idmooo1siti |pt megasurya mas pt megasurya mas prakarsa prakarsa erm d002012050300 pt. musim mas pt. musim mas crzacome doo201201g tst |pt smart tbk pt smart tbk reza kom pt smart tbk pt star tbk gaya d002012013706 |pt smart tbk oo) pt smart tbk ma25 |chefada |pt smart tbk smart tbk alamat anno aneroeraar (agama, industri nabati industri man prima aka |caeptrusted doo20t1oa4o06 |pt. ini mas abad pt. mas abah dasar langgeng mate chief d00201202083gaume (roworpartan pemeran drsooooi ime chocofill d002011039721 |pt. musim mas musim mas loopan lampung lampung kian man sejahtera alam sejahtera beam po0001a02226 pt. firdaus medan pt. firdaus medan besa tjokrosetio nabati man prima diamond prima ras fats oils fats classic mulher d002013002342 pt. bintang tenera pt. bintang tenera icoatingfat idm00409206 |pt. musim mas pt. musim mas |cocok doo|coco luxe ' idm00400303 |pt. musim mas pt. musim mas cocos idolhal prima cocoon d0o02014042487aroli d002014058580 pt. permata hijau pt. permata hijau era ane tej mawas row peran remuk soo (keranao0201103287bea agungnya agungnya nabati bea cooking oil cooking oil haa cooking oil cooking oil stt dancadorada idwooo1s67o2 pt. megasurya mas pt. megasurya mas lampung lampung boca man industri industri s7. (pam pt. musim mas pt. musim mas ana amen (apakan industri industri nabati industri daychoc idm00408857 |pt. musim mas pt. musim mas sep ane nana estrada nabati bes mmume tower saran maharana pesona perumusver poo2o1so2s1ra print wyak doeomorsa |nama ptitusim masgueens d002012013708 pt star tbk jpt. smart tbk shahab | do02014015894 |pt musim mas pt. musim mas diamond do02014035068 pt. musim mas|pt smart tbk opt. smart tbk besa pe(pw doogoto1eo1e print was abadi pt.inti masabadi d002012057752 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats perataan (aa prima lampung lampung tej monas tower oran remacuma dmtonws (perseroan d002012050230 pt. pacific medan pacific medanpt. smart tbk | pt. smart tbk | domus mo00343220 pt. domus jaya pt. domus jaya dona fatima d002011041595 pt. asianagro asianaero ponatanmavstekme pesat tbk smaesa fasa man industri industri nadanas ' d002015027111 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadieden d002012003649 (pt. musim mas ) pt. musim maas fats oils fats knumsan (nomor aras emaruaes sonar (keretakan pt. cahaya kalbar, pt. perindo indah persada, pt. miliar cahaya indonesia beda ben agungnya agungnya ena prima bea metro musim mas musim mas tello d002012032635 |pt. smart tbk pt. smart tbk jelnakhla d002013000070 |pt. smart tbk pt. smart tbk ora fats oils fats prima' | pt.lampung lampung besa anpt. smart tbk ' | pt. smart tbk naa pss jro dwooorro1ea pr. merayunya vas megasurya mas bana agungnya agungnya evita |pt. smart tbk pt. smart tbk evita do'''!'|d002012016053 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi onta kebal ha berasal nan prima evita d002012030508 |pt. musim mas pt. musim mas betangguh, pt. berkah emas sumber terang, pt.her cooking oil |fatal oo ) doo201so1atos musim mas pt musim mas aro (raisa d00201501392 |pt star tbk smart tbk kena ane palm oleo palm oleo palm oleo palm oleo bra (rar b00201300087 pt. musim mas pt. musim mas indonesia indonesia (far |m nan palm oleo palm oleo (re (ramon pt. musim was musim mas (emas (rodanya (massa (egasjpmmy poogortooosee pritusimitas |ftifusimitas jer raatrot poooouoroes eramamias prvoamits fair d002013002194 pt. pacific medan pt. pacific medan industries industries dia man indonesia indonesia indonesia indonesia ass (ram dooaoraoo pt. musim mas pt. musim mas hal ena hasitej movies (roworoarran pamarisars pmmoouai besaran gee dream dwoooataass prius was musiman lestin d002013058109 pt. citra neutrino pt. citra neutrino basa pss jabaonyot doogordo2oss ptifusim vas muasal antara nnnobar dioooms nusamias musiman sejak iowoooeess (rrsmattk matteot wamena d00201t039738 |pt musim mas pt. musim mas final idm00058240 pt, asianagro pt. asianagro agungnya agungnya bes langgeng langgeng kena prima besa bean haa prima sos avengers doo201201sts2 |pt smart tbk o|pt. smart alan mao megan (enapetetas industri industri thestar do0201s0188si |pt. smart tbk | pt. smart estar doo201so1isi |pt musim mas pt musim mas beawas tower saran memacu birokrat (eriksonasfrybest idol0fanantmees (nomor area emarusex ommooorat iemsaoan beraa man industri industri des kesan pas simanjuntak simanjuntak aan atas industri industri sdn. bhd. palm oleo indonesia indonesia bes (center p002012056769 pt. smart tbk tpt smart tbk desa hana indonesia indonesia besa pata pra fats oils fats dea bea meo (rowonvaran| remas denooora peran s1. 39n42m dendeng ("sal man fats oils fats bea jom d00201900257a pt. bintang tenera pt bintang tenda 55x doogottogreta pt musim mas o) | pt musim mas bes jamo doogorgotsri smart tbk pt smart tbk lampung lampung sean chemical chemical gold paman d002013012050 pt. pacific medan pt. pacific medan nat man pss indonesia indonesia beo glace idmoooatosed |pt musim mas pt. musim mas bet goodreads idol0a1o387 |pt musim mas | pt musim mas bejonean montana come (agama perkasaindonesia indonesia mazhab indonesia indonesia golden brown mo00124674 bahari karim pt. megasurya mas golden chef idm000416452 |pt. musim mas pt. musim mas indonesia indonesia golden chef d00201202088mmulti guna gas golden light d002014038718 pt. tunas baru pt. tunas baru lampung lampung golden lily d002014033324 pt. citra neutrino pt. citra neutrino langgeng langgeng atase (rowonoarsan| remaruaes praise (kenmument besi ltd sumber terang bes goldenstar do02012016598 (pt. star tbk pt. smart tbk saba oat nan agungnya agungnya goldensun doo20120teks pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi bea "7tt" industri industri besa kesan irketerangan ro. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangan goldenlife doo020 sana agungnya goldfiller idm00228089 (pt. musim mas pt musin mas pt. citra gold perdana langgeng goldflakes d002011044062 (pt. musim mas pt. musim mas godfrey idol00409584 (pf musim mas pf musim mas police idm00113140 (pt musim mas pt musim mas olivia idm00410393 |pt. musim mas tr musim mas goldkote idm00113132 (pt musim mas pt. musim mas goldshort idm00113135 (pt. musim mas pi. musim mas goldspread idol0f10992 |pt musim mas pt musim mas goldstar d002011042628 pt. asianagro re asianagro agungnya gaya goldstar doo2013034625410391 pt. musim mas ' pt. musim mas goldwhim, idmooo11313#good d002013009909 pt. asianagro pt. asianagro, musim mas grain d'or d0mawas tower peran remacle novi (errorsejahtera alam sejahtera grand chef d002014028186 pt. multi guna gas pt. multi guna gas kejonemani pie agunan (edema indonesia indonesia aan industri nabati industri indonesia indonesia maa teka industri industri man indonesia indonesia layanan emo rakaman agama cook mate indonesia indonesia sar gelar doo201s01s3ad |pt smart tbk pt. smart tek gelar d002013019154 (pt. musim mas pt. musim mas mess psn man lampung tbk lampung tbk bes asa indonesia indonesia besa pal palm oleo palm oleo man industri industri gas haluan 1dwo00365256 (pt musim mas musim mas gajah osanoner amat denga industri industri besa palm oleo palm oleo bas hans do0201s0torso (pt. musim mas tpt musim mas agungnya agungnya ear antarman indonesia indonesia tel maucumae (power saran tempat dwsonorar pemesan esa jac 1dwo00108852 |ptben agungnya agungnya gse hellas woooosse pt. megasurya mas pt. megasurya mas daerah hero her do001a035n26 pt alindaus medan firdaus medan gejala oomtoroe (namamtuas (iagamaata indonesia indonesia indonesia indonesia meadows agungnya agungnya dea meadows prima man industri industri goldnlite agungnya agungnya cooking oil agungnya man indonesia indonesia hugo 1dwoooat6ag2 |pt musim mas musim mas ana agungnya agungnya g72 |huledor d00201201728 (pt. smart tek star tek |hailed'or d002012016054 |pt. int(pt. musim mas pt. musim mas too humile d'or d002014042480 franco asian pt. berlian eka kana pte ltd berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu, pt. karya tej mauimees (nomor aras memar sco jena bea ora fats oils fats mena fats oils fats aydropalm dwooosiossi pt. musim mas | pt. musim mas ena ann palm oleo palm oleo dicor idm00408855 |pt. musim mas pt. musim mas icon do02011043528 pt. musim mas ' 'es aas industri industri sec |mra rat oo03eea pri musim was musmilas haa fats oils fats bes yoon doo201s02tos6 |pt. musim mas pt. musim mas ben. nov wo00037 e25 megasurya mas tegasnya mas e9o. rco idwoootisis9 bahari karim mesasuya mas jinterpalm idm00410375 |pt. musim mas pt. musim mas jironn man tjokrosetio langgeng jadi d002013058918 (pt. musim mas pt. musim mas aserteaa (fafasatir sumber terang sakti tangguh, pt. berkah emas games troworvuran| mamacisx solusi permian sumber terang, pt. terpadu adore d002014058508 |pt. smart tbk ' | pt. smart tbk kena feesisjin do02014003337 pt. musim mas pt musim mas besa pes ppa industri nabati industri jolly claro idm00397447 pt. mike oleo nabati pt. mike oleo musim mas tel maurumne (power saran memacu pwsonoc besaran kes lampung lampung ke agungnya agungnya value do020npo1sr (pt. smart tbkulie ' ? d002012016049 |pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi sejauh xenon (er dan kama (eat tart. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia industri industri industries industries bes haa industri industri karena d00201# smart tbk opt star tek |kawan baru ' idm00088270 |pt. musim mas pt' kesalo2014037218 pt. smart tbk pt. smart tbk ring brand pair oleo palm oleo industri industri oil prima bea langgeng langgeng langgeng langgeng langgeng langgeng amat pt. smart tbk pt. smart tbk jejaeot sanger (anakan (pamit prima sejahtera alam sejahtera besipada prima indonesi(rsch d002015039740 pt musim mas | pt. musim mas|pt. smart tbk ' | pt. smart tbk haa indonesia indonesia industri industri ronctmas |pt saat tbk oo pt. smart tbk aaaa teeooara (nama (gate fats oils fats pes aas industri industri mediterranea d002013056532 buried spa pt. mud guna gas ter jyaperla, batara elok semesta terpadu hakan fats oils fats sdn. bhd. palm oleo bes prima industri industri indonesia indonesia laila d002012023526 (pt. musim mas pt. musim mas wiata d002018042987 |pt muti guna gas pt mul guna gas palm oleo palm oleo laila d002012034622 |pt. smart tbk o(pt. saat tbk lalai rafi d002012012646 able perfect sdn bhd pt. berlian eka berkah emas sumber terang man indonesia indonesia juara p002013000073 pt. smart tbk smart tbk lauren asas musim mas musa mas ("o samawesax (xomorparrar #mmaxaeaex dwroou rsi (eremancankarena d0020120 terpadu apa poni (amen aero for trade open ikpr fats oils fats memo lele o o1d002013002327 pt. bintang tenera pt. bintang tenera oo )! sg mco o o 7j o.d002012036463 raharjo sapto aji pt. multi guna gas ' | simanjuntak simanjuntak bes meawas (roworverrar| mamalia prmooot perdatjokrosetio nabati kes masi haa prima suci d002014022147 |pt.icc indonesia pt. bintang tenera kasa nan|tuc doo2012016027 mas abadi pt. inti mas abadi bos julu do02013034626 pt. musim mas pt musim mas kena palm oleo palm oleo sena indonesia indonesia bos (maa |o musim mas musim mas esa palm oleo palm oleo madan victor ' | idm00400304 |pt. musim mas pt. musim mas bil madanvictor doo2013051861 pt. megasurya mas pt. megasurya mas saja memang pedesaan (enamarah (roworoarran| memar desooorat (eremaroar langgeng langgeng magus d002012020852l mayor dong01go |pt ini mas abadi pi. inti mas abadi indonesia indonesia fats oils fats prakarsa prakarsa bes mandi doogorosooas mama02013010153 pt. musim mas oo pt. musim mas mana |pt. smart tbk ooj munas (row puraan| samaran vsoouat penuaanmanny d002013002345 |pt. bintang tenera pt. bintang tenera kes gea indonesia indonesia margaret ' idm00223202 pt. megasurya mas pt. megasurya mas anon ono takar ainpejabat (ronomons (rratosmas (matt mawar (roworoarsan memacasex rnoowat (keren, batara elok semesta terpadukes prima perdana prima masuk ' idm00070292 |pt. smart tbk pt. smart tbk fff a fe al agungnya agungnya gee industri industri tanah mann prima desa fan rea sejahtera alam sejahtera masa man agungnya bes |laser d00201fo06258 musim was musim n002015010427 m ipwooooseg7i musim mas musim mas d002014000700 pt. icc indonesia graham oils fats, pt. haa d002014016787za indonesia indonesia agungnya agungnya (med musim mas pt. musim mas kejam pelontar mesti telaga fats oils fats langgeng langgeng mega d002014033332 jo02011048520 |pt musim m880 |pt smart tbk pt. smart tbk a86. mena 1dm0000938mas bestari tej kemas troworparran| ramaciax vemooust permian beserta pt. mas abai inti mas abaerefrom dwo00stat mus mas musim nas eaee moon (menata (agam prima menarik idm000363228 |pt. musim mas pt. musim mas bosan pa industri nabati industri bea prima boss agungnya agungnya bes man prima beda samitra ' ) e pt. smart tbk pt. smart tbk mm melanin d002010043388 pt. musim mas fui pt. musim master melanin asean pesanan ara pt. musim mas bes indonesia indonesia so. eed d002015024983 pt. inti mas abadi pt. ini mas abadi besa man industries industries kes frasa mana ltd pt. agro murni matuseer (ronoroarn memarwmes draco (freeway'?!e d002012013705 |pt. smart tbk pt. smart tbk momen ' )? d002012015460 |pt. musim mas pt. musim mas besamam esa tete prima moon d002012013704 |pt. smart tbk pt. smart tbk s2. (moon do02013029503 |ptimr. mac ' ) do02013034627 |pt. musim mas pt. musim mas led kek kesetasa his asa haa palm oleo palm oleo mr.ok ' ? oo02013034622 pt. musim mas pt. musim mas ist pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi oo pan langgeng langgeng aan poo gatenterana sakti tanpempr. sumber terang sakti tangguh, pt. macam (nononpurran| remarume drsoooer teereemoan berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu mukwano do02015015309 pt. musim mas pt. musim mas mulher d002012008778 pt. megasurya mas pt. megasurya mas bed pns indonesia indonesia indonesia indonesia bea kes pie hor mankets aas industri industri tjokrosetio nabati bea industri industri bea(pt. musim mas pt. musim mas jaka esa simanjuntak simanjuntak esa aas nsal industri nabati industri industri industri alam sejahtera indonesia indonesia needing star d002014015899 |pt.ltd sumber terang ses |pt musim mas masihan indonesia indonesia dra nora dwo00088277 (pt.muram dwo00a00108 (pt. musim mas pt. musim mas fpwooozssas smarter matrikes man agungnya agungnya ser bandara doo201postal pt. smart (pimur (rowonvaran emarumas draco perawan s87 |obaapapk d002012030515 (pt musim mas musim mas pesona eamoone (mam kena (pamit prima obaapapa d002012057750 pt. inno wangsa oils pt. inno wangsa fats oils fats obaapapa do02012000259 muli guna gas mud guna gas bej (ono eka mia (were lampupt. musim mas pt. musim mas kan bocah ata industri industri cobain oman d002012060749 pt. smart tbk ' '| pt. smart tbk beb benar hooefom emas doogotaosesa7 smart opt marak mawar (rowonoaran| emmumas draco person merona (omoawen (montana (emak agungnya bes masa (as prima ilmu d002014034863 pt. smart tbk ' | pt. smart tbk enda p3:' d002015019898 pt. grahainti mas pt. grahainti mas kepada manorafoky mbwoooateasi ur|rare dogoongosagoa musim nias musim mas kenaonor oommomsnt jersmatrk prsmarmik boo2011030716 pt. musim mas pt. musim mas nnr agungnya agungnya idm00076799 ngo chew hong edible pt. sawit bestari pt. utara agro pt. timuran agro mawas tower peran? samaran demo eren,d002013028527 |pt. smart tbk ' ? pt. smart tbk lado idol00275648 ras fats oils fats dosa|o le0o dmo00916a7s pt. musim miss | pt musim mas jose ekonom masam dekan agungnya agungnya bea ebipt. inno wangfats oils fatagungnya agungnya ltd.nwsae tower purna) matarumah soosi argumen omar ' idm00400305 |pt. musim mas pt. musim mas ompgaplus doo20120623is |pt. smart smart002014019162 |pt. musim mas pt. musim mas kades pia man langgeng langgeng indonesia indonesia lands indonesia indonesia pacific crown d002014047170ps lampung lampung era jas fats oils fats enable: industri pt. mike oleo nabati industri aranusa trononvarnm| ratusan draoooret jerman pegespao eng (eren (mama oil chef pal palm klein d002012047186 pt. sinar mas agro pt. sinar mas agro technology tbk technology tbk man fats bes man nama |prmmttia | d002011039729 |pt. musim mas pt. musim mas kets kondisi wala aas man prima kes aan aas fats oils fats toss| paling lje do02019002556 pt. bintang tenera piman langgeng langgeng bea haa industri industri palm do02011037809 pt. musim mas pt. musim mas palm doo2012013735 pt. smart tbk pt. smart tbk kes pas man agungnya agungnya palms wax ' idm00410374 |pt. musim mas pt. musim mas palsu d002014006542 |pt. smart tbk pt. smart tbk palmitat idol0153316 |pt. smart tbk pt. smart tbk palma | idmooo153317 |pt smart tbk | pt. smart tbk industri industri edm keduwar (ronoroarras) memar draco fermaroni pt. perindo indahs fats oils fats partner d002012033649 pt. smart tbk pt. smart tbk bmn beda emban heran mana palm oleo bes pes can man lampung lampung kes pola industri industri bedesadisa aban mann prima mana nan private ltd titipan d002013014701dmo00362931 |pt musim mas pt musim masema (remanriantam group permata hijau palm oleo pinisi jiasatinguse industri nabati industri per dong018037522 musim mas musim mas x0. nama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keteranganria idol0a0200 pt. musim mas ) pt. musim mas nss foivatcote idmooo400192 pt. musim mas pt musim mas is6| powo do0201 to37eo7that | pemulia idol0108856 pt. musim mas ) pt musim mas ta2|premier do020120036 |pt90512 |pt. musim mas )| pt.bina karya prima primaasianagro agungnya agungnya mana (roworpersan| mataraman pemotor permena industri industri ticajew dw0o0108854 (pt. musim mas musim mas bej onantosan mereka (emetoteidm0comma (own var memar besok urut, berlian eka sakti tangguh, pt. berkah emas sumber terang indonesia indonesia pass industri industri taj rama door01s0175 (pt musim las musim mas indonesia indonesia ie|arwah d002011055086 |pt. musim mas musim mas tea palm oleo palm oleo ine|ramai pt. sariagungnya agungnya industri industri rbd palm klein d002011037788 pt. musim mas ''| pt. musim mas esa kelas kea man prima peran |opener memanen enake redir doo20iso1sso7 musim mas pt. musim mas industri industri bea fats oils fats haa industri industri mwaamase (roworoarsan| pemarswaes prsooucr jerman pena agungnya agungnya reem pt. smart tbk pt. smart tbk dead industri industri reina doo2011037802 pt. musim mas pt. musim mas berusia f5 ad apt. smart tbk ' | pt. smart tbk arms man fats oils fats prima fresco idm000088272 |pt. musim mas pt. musim mas ffi man agungnya agungnya penjaga maman oma (aseprima langgeng langgeng besa kelas ale manranaayan dagingnya | agungnya agungnya h223pgea lampung tbk royal chef d002012035433 pt. smart tbk ' | pt. smart tbk royal chef d002012030511 pt. musim mas pt. musim mas koda man industri industri mutu (rowonoarran| years drnoow (kerana mera palm oleo palm oleo royal chef d002012023442 royal chef products pt. berkah emas son anna |sumterterang royal foods d002012022673 able perfect sdn bhd pt. berlian eka seni pee (enter janji tanggal| t2s2|roratroo d002012038538 |pt smart tbk ) | pt smart tbk o o |st| royal do0201302em gram ot| pt. smart tbk tel mautasas (rotor arus memar venom (bersama saber ',saber d0o02012033645 (pt. smart tbk pt. smart tbk kal kelak naa arm fats oils fats bes kebal prima ben ras nn! fats oils fatsbea palm oleo palm oleo palm oleo palm oleo ps8 saved habib doo2012036775 (pt. musim mas | pt. musim mas saeed habib d002013000071 |pt. smart tbk pt. smart tbk kena yaa industri industri sejahtera alam sejahterabnn esa hen pixels indonesia indonesia dekat industri industri samad gold d002013034619 |pt. musim mas pt. musim mas bsd kls rana alaa mantekan industri industri and asahan miliar nabati tej muria (row peran remacweer denovwct (kermasonrpen'jomkiaar tower oran memar novi (kermroni pt. cahaya kalbar, pt. perindo indah persada, pt. miliar cahaya indonesia) besa berbasis kebaya blooms izo1salon woo362229 pt. musim mas | pt musim mas baja pemancar (esta peta danagams agungnya keia sumber terang bessense ''tej meunasah (row saran| memar oesoowa permanen ana indonesia indonesia ss0g sharaf 1d002012060748 pt. smart tek pt. smart tbk gb07 sharaf doo2012021beap mamas (rowonoaran| memacu drnoooci peran menaidol0m08853dragons d002013048294 (pt. musim mas | pt musim mas andamana oomnonar (metana (east prima smart chef doo2ois2581 pt inti mas abadi pt ind mas abadi smile d002012013730 |pt. smart tbk pt. smart tbk smile pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi smile d002012030510 |pt. musim mas pt. musim mas piimettami (same sumber terang sumber terang, pt. berlian eka sakti sel mawas (konon aras memar desoowa jasmani abenama |essay (raat (mam '') d0o02015026029 pt. grahainti mas pt. grahaiindustri nabati industri starwars d002014021159 pt. smart tbk pt. smart tbk mid dala cooking oil lampung lampung esa pt piepalm oleo palm oleo b| pt. smart tbk suco idm00037225 pt. musim mas pt. musim mas, pt. bsd: industri suco do02013054969 pt. musim mas pt. musim suco idol0207688 pt. musim mas pt. musim mas, pt.ena kes sakti tangga tg| supafry do020140565aa |pt itu mas abadi pt. inti mas abadi delicious fats oils fats bea delicious obamas (konon aan remararen racer (kerana delicious delicious prima pentosa (enam (emging do02011037702 |pt. musim mas o) | pt. musim mas rt|pt inti mas abadi pt. inti mas abadmana premium agungnya agungnya superglazurit idm000408851 |pt. musim mas '(| pt. musim mas bia f5 ann ita man agungnya agungnya superior d002015019931 |pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi supersavers d002013014793 |pt. musim mas '(| pt. musim mas ladies kedai ffa fla sejahtera alam sejahtera esai fasemawmuseer (rowonoarma memacu dirnoouc (era akan ana (as prima indonesia indonesia palm oleo palm oleo beta has industries industries toast d0020180179t pt. musim mas pt. musim mas says| tai d002012015840 |pt smart tbk o|pt smart tbk tahta d002012026196 (pt. smart tbk o o|s|tai 1dw000363277 musim mas pt. musim mas pra perongonnena (tape geliatangem" sakti tangguh tats| tastytom 1dmo00200302 |pt musim mas tpt. musim mas gate| atom dobai panai man sejahtera alam sejahtera langgeng langgeng lampung tbk lampung tbk taylor idol00055816 |pt. megasurya mas pt. megasurya mas bos asas aam industri industri pon indonesia indonesia maan (rotor saran memar uae pesona (seremoni tesla musim was musim mas bea palm oleo palm oleo er7maza pt. smart tbk tpt. sari tbk 1doo0317143 |pt musim mas pt. musim mas |i420.| tele jpt. musim mas pt. musim mas pama been (re anima (aaaaaa prima teratai idm000088278 |' ' ' pt. smart tbk o | esa fans ltd sumber terang pssa fats oils fats tao( atensi d00201300258fats oils fats tomy '?!. d002013007381 pt. bintang tenera pt. bintang tenera besa f alma man fats oils fats basa basa man perkasa desa man palm oleo palm oleo kesan gea nan sakti tangguh trombone d002012022615 |pt. smart tbk ' | pt. smart tbk trevor, agro murni pt. utara agro pt,bea primaajmorar pemain (nasa (peras prima truly d002012016051 pt. inti mas abadi pt. inti mas abadi dsn desa famesea patpen pas lampung lampung tej musa (noor hutan| keharuman desooorrerjonon poo2o1ora musim mas tpt. musim mas a92 uranil do02014000827 |pt musim mas musim mes industri industri bassjosaoer jevarsaas sebelas nusa ps7| medan (pt muat nas musim mas res| vega d00201109072a |pt musim mas pt musim mas es| vega doo2ordo1eoa pr ini mas abadi pt mas abadi pinjaman (tentara banana (pesawaa idm0o03 veocetarle fat 1dokoro91so pt musim mas musim mas vegetaplefry doo2015039742 pt. musim mas | ptoil idm00a00199 usm was musim was dalam (moon penamaan (aman industri industri toe|v doogonios7i musim nel maucumaae (roworoarns) memar promosi nurani klo pt. batara elok semesta terpadu sumber terang viking d002011048195 miliar international miliar group pt, limitedranking d0o02012003650 |pt. musim mas pt. musim mas bmn ass fama fats oils fats agungnya agungnya linking d002012020876 pt. miliar nabati indonesia miliar nabati indonesia, pt. ultimas nabati asahan, pt. multi maucumaax (row para amatsnaan drew jermju |oooomar esa asmara m, berlian eka sakti tangguh virginchef d002012002075 |pt musim mas pt. musim mass misa hai palm oleo palm oleo vita d002012018358 |pt. smart tbk pt. smart tbk baja panen jaranan tatar prima best wta 1dm000062skkn besa man agungnya agungnya industri industri issue|vvo d00201005766a (pt musim marut musim makelasnya f3 man pt. musim mas vila d002013029049 |pt. musim mas pt. musim mas 1s40 voilachoco idol01s4700 pt. megasurya mas pt. megasurya mas bea ann fan indonesia indonesia gea2 wahab d002013037580 (na man indonesia indonesia iserjwata doo2012003653 pt. musim maa musim wa ass industri industrisi watan d002012023525 (pt. musim mas pt. musim mas kasiddd 2e s ela palm oleo palm oleo ken hoa industri industri testi watan logo1go1gga |pt. smart tok pt. smart tok ann indonesia indonesia ket date cathen 1dwo00#16a78 musim mas pt musim mas cette elephant d002013003873 |pt smart tbk | pt smart tbk wateelephant d002013026288 |pt musimgerjamounr nona (etimamias pratusanas | wonderfarm idm000416455 |pt. musim mas pt. musim mas bes ass indonesia indonesia industries industries kesan pan ses industri industri man fats oils fats yes pt. musim mas pt. musim mas esa lampung lampung esa haa industri industri agungnya agungnya y0yo d0keiestat fe a asneoafama doo2or2oo2oe8 pt. musim was musim mas bana agungnya agungnya bssajama d002012031621 pt. smart tbk ( pt. smart ko o | desa fat oils fat koi dona 22m dan indonesia miliar nabati indonesia, pt. tel medias (row warn| ramai desovua (erosar emas kakiken rbd palm klein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih atas sampai dengan tej macam tower our meamarwseex drnooocr kerena langgeng langgeng dame pohon07es musiman mmvstores pt. musim viakesan asashd sumber terang tel maureen known sera pemeranan pimooosi keraeeo02012043824 |olio indonesia industries indonesia industri industri alba d002015025891 pt. royal industries pt. royal indonesia industries armor pt. musim mas )anggeng langgeng tel murumaae (rotor ara remarusas prsoousr keran award altaica d002015027234 pt. royal industries pt. royal koin basis asa man indonesia industri industri peegilkan nabati industri industri industri al kapoor d002015006281 pt. berkah emas pt, berlian eka sumber terang sakti tangguh, pt. berkah emas sumber terang, musa (row era| amati sraocsi jerman semesta terpadu industri industri fats oils fats al maarten d002015001839idol0416461 |pt. musim mas pt. musim mas sea ear mane pamatenadar industri industri jalmarhaba d002013019155 |pt. musim mas pt. musim mas bera fats oils fats palmas '? doo2014015891 pt. musim mas pt. musim mas ial halal 'esa o. jal moster d002014032281 pt. bintang tenera pt. bintang tenera bea pan industri industri industri industri agungnya agungnya ataungan 1ow000116253 pt musim mas (pt. musim mas alrakkie d002013015642 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya mewsmsas (roworvarman ramarwen drnoona karma industri industri falsafah d002015013053 pt. musim mas pt. musim mas pas industri industri industri industri industri industri agungnya agungnya alesha d002013016940 (pt. musim mas pt. musim mas gea pena asn mass industri industri industri industri sdn bhd industri industri industri jaya fts indonesia industries indonespoo201305960a pt. musim mas musim mas industri nabati industri mas industri industri jansen do02019002573 pt. bintang tenera pt. bintang tenera| fats oils fats too jansen do0201304172ngka27 do020150252 musim mas pt.mauttmas (konon area ramacmex sora permankendal daa pes man industri industri asma d002014015900 (pt. musim mas pt. musim mas hi. jassafwah d002013004826 (pt. musim mas musim mas bea pan industri industri tawa doo2014006239 pt. musim mas pt. musim mas iss f2 agungnya agungnya agar pt. bintang tenera pt. bintang tenda kesanzizahmed d002013000871 |pt. musim mas pt. musim mas kes hps man indonesia indonesia kana pss mwar (nomor vers pemaksaan pembuat senapan dena ass industri industri agungnya agungnya babes agungnya agungnya industri industrikeryfat mo00409197 pt. musim mas pt. musim mas fats oils fats emapra fats oils fats barak do0201s033t3s (pt. musim mas | pt musim mas langgeng langgeng industri industri bsa industries industries bella d002013002338 |pt. bintang tenera pt. bintang tenera elsnn langgeng langgeng berada tte d002014003336 (pt. musim na (aa sumber terang sumber terang, gel mama (nomor serta mamaranaan pimoousi kerana pt bintang tenera pt. bintang tenera| keenam fats oils fats tajam mwoooooses muda musiman didasari | idm00010994 |pt. musim mas pt. musim mas industries industries industri industri blue team d0ret dong01goo2ga1 pt bintang tenera pt. bintang tenera| dejakaam mantan (rememasa (annbona do0201205033 |pt musim mas pt musim mas kesan industri nabati industri kesana ian hiatel maucumas (rowonvarnn pewarnaan pooja kera fats oils fats industri industri |postal doo2018037 s3t (pt. musim mas | pt musim mas bee pes industri industri industri industri snnagungnya agungnya ts|gamet woo0100207 pt. musim nas pt. musim mas pedoman omarosar (menara semasa langgeng langgeng |oem p doo20r2089309 pt. musim mas | pt. musim mas pem pomocort doo2011 o99t21 |pt musim mas musim mas medan te7 classic muller doo2012002512 pr bintang tenera | pt bintang tenda a bea langgeng langgeng bes industri industri kena agungnya agungnya dena ara industri industri wsejbacr ooooeorse| ptitatntas pramusants bea industri industri zoo |bavomoc dmo00108857j manca (note oran mamaruser drnoocr kerearon(emo d002015017saa |pt musim mas pt musim marham doo2o1porsea musim mas musim mas diamond d002014035068 jessica h3 alrnoor varian| memar drnoowan permfats oils fats eden do02012003649 pt. musim mas pt. musim mas bnn agungnya agungnya mna (roworoursan| memanas drnovmsr ferjeli d002012003652 pt. musim mas pt. musim mas kesana nama fats oils fats industri industri industri industri pes(v0 vamaaere nomoroartar mrmmiwmr diproduksi keterangg meta,tej macan (roworoarran marion drnooosei kerja pal agungnya agungnya agungnya agungnya doogorgorerss pt. tusimifas pt. musiman fat d0020180008to pt. musim mas t509ag25 (pt musim mas musim mas awguawar |pt musim mas | musim masa jaar dogootaoaoa2g imam mas musim mas family d002011041601 pt. asianagro pt. asianagro agungnya agungnya jamaat ponororoes prituanias minas pan industries industries fair d002015025892 pt. royal industries pt. royal besi indonesia favorit d002012006879 pt. asianagro pt. asianagro bae tangan jangan des (ram d002012007168 |pt musim mas | pt musim mas sadel fats oils fats (res moo0414338 pt. musim masrs numeral dm000409195 musim mas | ptl omurunass tower aras memanas prnoousi keran indonesia denny kasasi agungnya agungnya jae langgeng langgeng |res do0kondisi (pt. musim mas | pt musiman aan industri industri agungnya agungnya mena pete heoaxtime (rotor amarsaes pesona kerana perindo indah persada, pt. miliar cahaya indonesia.kasdustri industri an)?e| pt. bintang tenera pt. bintang tenera oo ) pen fats oils fats gino do02011037814 pt. musim mas pt. musim mas ter mauusane (rotor aan remuriaes prsoousar keraton glace idmgoldenchef idm00416452 |,tel memanas (ronoroaran ramarwsen drnoon dead man agungnya agungnya ttttidol0409584 |pt. musim mas pt. musim mas police idm00113140 |pt. musim mas pt. musim mas olivia idol0410393 |pt. musim mas pt. musim mas goldkote idol0113132 |pt. musim mas pt. musim mas sejaman owner (emas (amalan industri industri goldshort idmooo113135 |pt. musim mas pt. musim mas goldspread idm00410392 |pt. musim mas pt musim mas | goldstar do02013034623 pt. musim mas pt. musim mas kos agungnya agungnya goldenbee bea agungnya agungnya industri industri industri industri tel mawar (rotor vera mataraman racer kematianidm00409193 pt. musim mas pt. musim mas kos palme snn indonesia industries indonesia industri nabati industri esa pas. royal industries pt. royal kkn sea nn indonesia industri industri halaran idm00363236 |pt. musim mas pt. musim mas hans d002013019150 (pt. musim mas pt. musim mas bercela pa aa abas ann industri industri kena agungnya agungnya foodstuffs company agungnya hc501 idm00408852 |pt. musim mas pt. musim mas health plus idm0esai agungnya agungnya keses jaa indonesia industries indonesia industri industri tel meursnsas (roworoarran remarwnen soo firma goldnlite agungnya agungnya meadows agungnya agungnya bea meadows prima cooking oil agungnya horseman d002014049260 pt. royal industries pt. royal indonesia industries indonesia bra agar dmo0016162 musim mas pt. musim mas huledor d002012030506 (pt. musim mas | pt musim mas mna baron fats oils fats fats oils fats bet jewdropait 1dmo0041038i pt. musim mas pt. musim mas icon 1dmo00408855 |pt musim mas pt. musim mas bes. |icon do02011043528 pt. musim masmpera 1dmo00386330 pt. musim mas pt. musim mas bes aas mn! industri industri fats oils fats innooil doo2013021056 pt. musim mas pt. musim mas internal ' idm00410375 |pt. musim mas pt. musim mas iironchef idm0gel memasak (nomor ramuan drnoooar keranann masa kemasan sasa pte man langgeng bsejaama donoorsosesia jemamusimyas musimantelormarisres (roses our ramarumaes senonoh perso2014003337 pt. musim mas pt. musim mas kena industri nabati industri!? b002012030509 |pt. musim mas pt. musim mas beyna industri industri kamil d002013002193 pt. pacific medan pt. pacific medan industries industries pemts asasgel mawas (noon sera panutan racer kemaaweanpchef d002015033740 |pt. musim mas '' ? pt. musim mas kesana fa industri industri fats oils fats ben fats oils fats prima laila d002012023526 |pt. musim mas pt. musim masel maucumae (rotor aras emurmx profesi keran lele do02013002347 pt. bintang tenera pt. bintang tenera ' 'o2014022147 |pt.icc indonesia pt. bintang tenera oils fats bed agungnya agungnya tej mata tower saran samaran drnonuc keranroro musim mas pt. musim mas ass. mam pt musim mas pt. musim mas (se. madanvictor 1dmo00400304 (pt. musim mas pt musim mas madan victor d002013051861 pt. megasurya mas pt. megasurya mas ' ' oo mess kelbas dean dan|pt. musim mas pt. musim mas kess tra limited agungnya tej mutu (rose our mamaruaen provost kerand0o72. manny d002013002345 pt. bintang tenera pt. bintang tenera ' o )| saja (aa sabar jajaimarcopolo d002012003648 pt. musim mas pt. musim mas besi fan haam (rowan arm mamaransas proves kerana indonesia harimau idm0 besa amasjhmssr d00201700623gos master do0201s01012t (pt musim mas musim mwoooose271 musim mas pt. musim mas ama oils fats, pt. bintang tenera tel muwniaae tower saran pelarut pwnovesi perda agungnya agungnya asean 0a pi musim mas pt. musim mas langgeng langgeng botmeaa pt. musim h semesta terpadu sio antara woo0a09 to1 (pt musim las pt. musim mas bil mma wo00369228 pt. musim mas musim mas bea peta industri nabati industri bee esa agungnya agungnykes agungnya agungnyatel maurunsas (rotor aras maramis drnoooaor oom erimannaa pran8022904 (rac d002015032627 musim mas o ) | pt musim mas imr ok 1d002013034622 (pt. musim mas ptmurwano |pt musim mas (pt. musim mas imuslimishag |pt. musim mas pt. musim mas bes fasa industri industri besa heal man industri industri oltaamer do02014015897 musim mas pt. musim mas sejarosi (mt pemesan industri industri nyala d002014011746 pt,gear industri industri bodo benesosad e2 s ? dana indonesia industries indonesia rewanasar pooootess primaria mustmlah persada, pt. miliar cahaya indonesia nowrap fans d002015029161 pt, royal industries pt. royal indonesia industries indonesia dmo00088277 (pt musim mas | pt musim mas north star d0ouknamas (rowan saran marwan pesona korean your d002015024507 pt. royal industries pt. royal indonesia industries indonesia fats oils fats nurani 1dm000409198 pt. musim mas pt. musim mas aas masgt jobaapapa d002012030513 (pt musim mas pt. musim mas mena kta fats oils fats hdata esensi masman agungnya tel meununas tower aan remucwman nova armor ilmu d0ooo2015019898 pt. grahainti mas pt. grahainti mas kejar dansa (remediasi (tawooosteasi musim mas pi4frasa oil pte ltd semesta terpadu agungnya agungnya had kena tosisossnssndadl f2 febenbanaa soor|otmowara do02012035067 pt. musim mas musim mas oleo nafa d002014046705o2011037800 pt. musim mas pt. musim mas boca fadmolina po02011039726 |pt. musim masdo02012059389 pt. musim mas pt. musim mas bea fats oils fats olivia besa tej meucumas (rowan van remarks prnoooat peredaran langgeng langgengemaat dmo00400305 pt. musim mas pt. musim masm. |or bao d002014010162 pt. musim mas | pt. musim mas langgeng langgeng padi d002014021680enuaan (noworoaran memakan drnovesa feremaroa kena ana ara fats oils fats i.r'(pt. musim mas pt. musim mas bee esa pas fats oils fats palminoulanggeng langgeng industri industri besa pas industri industri palm doo2011037809 pt. musim mas pt. musim mas kesan kesan agungnya agungnya palms wax idm00410374 |pt. musim mas pt. musim mas bpatani d0o02013014792 (pt. musim mas pt. musim mas kes sumber terang sumber terang, pt. berlian eka tel meutimane tower emas pesoouat kerana mesipinettt d002013002346 pt. bintang tenera pt. bintang tenera ' o pinalti ' do02013037532 pt. musim mas pt. musim mas belas asas ann industri industri polita idm00409200 |pt. musim mas pt. musim mas polivaicote idm00409192 |pt. musim mas pt. musim mas powo do02011037807 pt. musim mas pt. musim mas jpremelia idm00208856 pt. musim mas ) | pt musim mas premier d002012003647 (pt. musim mas pt. musim mas bass ana aas fats oils fats asgungjaya premieragungnya agungnya led kece (5s f indonesia miliar nabati indonesia, pt. semana (roworourran| pemanasan novus pebernard aina industri industri idm00408854 |pt. musim mas pt. musim mas baa a aas industri industri jour woooteer (eausanas melinan tel means (rotor arus remas prsopusr pers pee jika fate indonesia industries indonesia rajah d002014035956 |pt. musim mas pt. musim mas kala industri industri bea agungnya agungnya kes kd sea d002015015307 pt. musim mas | pt. musim mas ena pee area fats oils fats aan industri industri esa yaa industri industri par agungnya agungnya besasas (nonoroarma samaran nova kepausan kes koe ann bana (a indonesia pt. berkah emas tel maumere tower sera memanas pwnonocr persen sumber terang, pt. berlian eka sakti tangguh, pt. batara elok semesta terpadu messi kasad ska manbes asa industri industri royal humile d002014047452. royalti ' do02013040021 pt. musim mas pt. musim mas besa ya heehaadesa pama industri industriammals (row cars mamarsmees drsooua (keras mroarsan ramarumer dragon keras industries industries bea industri agungnya agungnya shibiao d002011041609 pt. asianagro pt. asianagro sal mawar (roworoarsan| pemanasan penovew permana shift do02012002082 jpt. musim mas pt. musim mas kes asa hee industri industri ber agungnya agungnya j. isilverspread 1dmo00308853 |pt musim mas oo pt. musim mas simply d0020110374' ' '| pt. musim mas smart choice d002013034621 pt. musim mas pt. musim mas (sms | do02012030510 |pt musim mas )aus (roworoarran memacu nova (era| do02014025525 pt. musim mas pt. musim mas iodine ' ?). d002014035069 |pt. musim mas pt. musim mas esa fasa halisi 1d002015026029 |pt grahaindtemuan (rowan aras memanas prnoowar kersuwonman nabati industri majsoreoa moon (peranan musim suco idm00207688 pt. musim mas pt. musim mas, nabati industri ter some poozontesras prinami' | pt. musim mas kena f al nan agungnya agungnya fats oils fats superolein8 d002011037792 |pt. musim mas pt. musim mas supersavers d002013014793 pt. musim mas pt. musim mas tej mamumeas (rotor oran mamaraes pesona (keridm0na industri industri yaa yutasio. ani | mo0030namum (row peran mamarweeer pesona maron0o2012023529 pt. musim mas pt. musim mas kes asa industri industri telefon idm00317143 |pt. musim mas pt. musim mas tele (pt. musim mas pt. musim mas teratai ' ?.e idm000088278 pt. musim mas pt. musim mas unesco |pt. musim mas pt. musim mas (enam, berlian eka sakti tangguh, pt. batara elok semesta terpadu tar jmtemsr poo01s0023s7 bidang tenda bintang tendagejomuanan (roworouran| memar novel permanare agungnya agungnya top choice d002015001841' ?bada al mantel meluas (resor aan ramaramax prmooat peranistar |d002018001600 (pt musim mas o | pt musim mas ramon onsnonast getas |potegajomukinan (nomor peran ramaruran demo jerman indonesia ufc hari fiesta d0020110482 do020110378 |pt musim mas pt musim mas |bao kesetand pala nayna mama sumber terang, pt. berlian eka taj mawas (rowonraran memacu sort keamanan sakti tangguh, pt. semesta terpadu ivegetablefat idm000409190 |pt. musim mas pt. musim mas vegetablefry d002015033742 (pt. musim mas pt.oil idm000409199 |pt. musim mas pt. musim mas industri industri steve doo2011037791 pt. musim mas ' | pt. musim mas masa anda oil pte ltd semesta terpadu dearmacan (roworverran| memanen demo keranroma musim mas ptne jumat dmoootoe2s osasuna mas merasa mas waras remarmsae prmoousr erenidm00170158 pt. megasurya mas pt. megasurya mas, pt. musim mas nyata po20re00a musim uas musiman sojwama photo1nobreak pratumatae pramana wahab d002014002049 pt,swaka ' ' d002012003653 pt. musim mas ' ' | pt. musim mas waka d002015011259lurus (rowonoaran| memar pesona (era industri industri besa kelas ketan man0416478 pt. musim mas pt. musim mas whitwonderfarm idm00416455 |pt. musim mas jptyes do02014019166 pt. musim mas pt. musim mas kes industri industri bee industri industri agungnya agungnya |yoyo doo2012008775 pt. musim mas (| pt. musim mas dedm00186534 pt. royal industries pt. royal indonesia industries indonesia pama jasa) indonesia industrieshaa hanrena man fats oils fats agungnya agungnya mama merek nomor daftar pemilik merek diproduksi keterangasekretariat jenderal menteri perdagangan kepala biro hukum, 1n nu) dapat sea miningsih |
awenna perdagangan nd, biro hukum, itn pay kes ingin raraa banana oteror emban tamtama pinus dan gmina us$ ara ara bisebesarantar perdagangan hukum, die bay ingin oranm feri perdagangan aan hukum, ter admin ngsmerek dalam negeri nama merek pemilik merek diproduksi (2okg exeeed paste medan industri pt. pacinopps cite medan industri pacific medan industri indonesia indonesiaraharjo sapo ate pt. mukaaa indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia jalhasad pt. pacific medaninduai pacino medantndasii indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia kaa indonesia indonesia nama merek pemilik merek diproduksi baal indonesia indonesia kaa indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia jatumaai pr. paste medan indus pt. pacific medantndusaka o|( pm. paciietmtertink saito medan industri kaka indonesia indonesia jatbarakad saham sapo afe o|pt. muli guna gas indonesia indonesia jaka arabi indonesia indonesia nama merek pemilik merek diproduksi 20kg (20cx3miliar group jal hadiah indonesia indonesia indonesia indonesia mike oleo nabati industri jalckaboos indonesia indonesiaaka indonesia indonesia indonesia indonesia jalanan backnum karim tpt. bina kaya pama sepasang tape indonesia indonesia kes hsssasa lisan san oleo nama merek pemilik merek diproduksi s20ke loo exerapan indonesia indonesia pen ass ban ikansa indonesia indonesia mena akanta indonesia indonesia indonesia indonesia industri industri san kan deban indonesia indonesia nama merek pemilik merek diproduksi s20ke (oo exe pen han bselok semesta terpadu tor bma jet mesasurya mas megasurya kos tbgtauh (pt tegasnya mas mesasurya mas sep asa aaaaaa asam tbk. tbk. esa aras (keenam tbk. tbk. indonesia indonesia images |pt singers wui nasa pt. startrek bot kreasi qasidah ( smart aluecray padi edan nda pane nedantndaetnama merek pemilik merek diproduksi 220kg bora pt. icc indonesia bintang tenera, pt. inno wangsa oils fats, oleo boriso around opt mesasuya nas pt. tegasnya mas |cbrchoco bahari kami megasurya mas ceshciog oo|pt megasurya mas pt.keterangan nama merek pemilik merek diproduksi 220ke (20x: cheftrusted pt. inti mas abaddavid kwan peng pt. mike oleo nabati industrilta pt. pacific medan industri pt. pacific medan industrix(duri donut (dd holder oo (pt mattna asas nan nanp. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu, pt. sentana prima unggul nama merek pemilik merek diproduksi 220kg xsera oils pt, wimaxteo eureka |pt merasaindonesia indonesiaana ferrous pt. royal industries pt. royal industries madan pan pgn ikan kangea smarter jer mandekketerangan nama merek pemilik merek diproduksi 220ks t20 xs, ultimas device (greensroruma baram kaum bma kaya prima mpe rraswell baram kami bma kaya primaenus rsa j prasanaso pengaya asianagindonesia indonesia kana tama koin esa he dan ini indonesia indonesia kana nama merek pemilik merek diproduksi done (20xgesaaaat"c wangsa oils fats, pt. tunas baru lampung, pt. bintang tenera ket man ban keterangan nama merek pemilik merek diproduksi 220ke gore pram tentaamta man nan country2a musim was prisma goldstar pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleo golkar pt, permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleo good choice pt,f. berlian eka sakti indonesia tangguh hela's pt. megasurya mas pt. megasurya mas heart and backnum karim pt. bina karya prima higienis indonesia indonesia chef pt. royal industries pt. royal industries indonesia indonesia abri(20cxs bata eradife medan industri pacific medan tndasti humile d'oriw (pt megasurya mas pt. megasurya mas wesasurya mas pt. musim0|jahan pasif medan industri pt. pacenama merek pemilik merek diproduksi dona jan ane pt. sentana primastarorg bochum kami bina kayapambila kera cahaya indonesia tbk.: pt,(rungimas (pt smart tbk opt. smart teilocosas jamak beraromaperindo nama merek pemilik merek diproduksi indah persada: pt.kn dian ikan indonesia indonesia dansa hpn ikan hem nugraha oleo bot adanya musim mas merayunya mas lead pls fan bean a"aa man maan bk. tbk. dan indonesia indonesia indonesia indonesia mama pt. icce 20x indonesia indonesia bis margaret |pt. merayunya mas pt. mesasurya mas indonesia indonesia lilru (pta sangat agungnya pt asianagro agungnya b0. masuk sman tbk smatmbkian kana smart smart leo mico palm pt. berkah emas sumber pt. berlian eka sakti sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu oleo milla pt. berkah emas sumber pt. berlian eka sakti 53m sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu moro eachrum kaum pt. bina kaya prima industri industri bao |manor backnum kami bina kaya pamamena indonesia indonesia industri industri won backnum kami pt. dina kayapama mr.aa ban dasfinal era nyaleta sejahtera nan ass bisa kannn asasi san bsa indonesia indonesia north stpes dekan isa indonesia indonesia ber current wayan sukadana, spt. setara pria unggjoy primus mas pt musim mas bra potato tegasnya was megasurya maskak|onv rov (pt mesasuya mas pt. tegasnya mas oleoseljomaar |pt musim mas tpt. musim masketerangan nama merek pemilik merek diproduksi ker'ris badar. pt. bintang tenera, pt. sentana prima unggul, pt, permata hijau palm oleo prodalimenndonesia indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia badsmsndandsaba sia man mebm native edan industri pace medan dustlmar group nama merek pemilik merek diproduksi 220han ikan san indonesia indonesia hamas as aan bea, permata hijau palm oleo rmg backnum kami bia kaya, berlian eka sakti tangguh, pf. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu nama merek pemilik merek diproduksi 22oke tss royal soon (pt mesasuya mas megasurya mas joa padre medanindusni pt padidiesin, batara elok semesta terpadu mafia0k exs raharjo sapto munama merek pemilik merek diproduksi c20okg xs inno wangsa oils fats, pt. tunas baru lampung, pt.miliar group sehati karan kumar hewsasurya mas pt. megasurma merek pemilik merek diproduksi 220ke ere osis man be, pt. ultimas nabati asahan, pt, multi nabati sulawesi, pt. sinar cahaya indonesia tbk.,nama merek pemilik merek diproduksi 20k sultaos|su name bina kaya prima pt bmka tarerap(tops asianagro agungnya asianagro agungnya dann ekanama merek pemilik merek diproduksi ag. alam permai, pt. miliar cahaya indonesia tbk.: pt. miliar group oleo tropical backnum kami bma kn rin indah perindo indah persada miliar group be5 musik saito medan industri pt. pacific medan industriejuta badrul kaum kayapima boiutali (pt megasurya mas tegasnya mas herapam ivotacroco merssuya mas pt. mesasuya mas wahab pt. royal industries pt. royal industries kano indones wahab (with pt. royal industries pt. royal industries pes gangn eun pena mea meas20kg |20xxsals arabijaloesi ane era asing singapore almosawer asas global commodities pt. pacific medan industri sdn. bhd afghanistan algeria icon louis dreyfus, singapore anita pt. smart tok inka bahan anita (ol nama trading, singapore nama merek pemilik merek diproduksi boke kelas singapore arwana devicexport ltd, egypt co. ltd afghanistan sister comp mewah group oleo derivatives co. libali franco asian enterprises pt. berlian eka sakti, pacific medan industri yemen ordo case sa metres holding international, pt. pacific medan industri jeong aman national pt, cite medan adusta ltd, afghanistan industria, ltd sejahtera nama merek pemilik merek diproduksi cofflovis dreyfus semaphore musim mas ioofftowis dreyfus, semaphore pt. musim mas sejak massa (ammem singapore pte. ltd. jpapo atlantic liberia limited pt. pacific medan industri liberia tan ew. corporation pte ltd, pt. sentana prima unggul congo congopada asas nan(rno solo field. pemaafiauramo bean ika donk nama merek pemilik merek diproduksi bia amo watanmal bodchand covid smcetak investment lda sabzewari, afghanistan ama sdn bhd bhd soares multi guna gas sdn bhd golden kamariah yemen company for hee pt. pacific medan industri ana tee yemen jgotenstar anas trade teks previa smart tok tan . tangguh, pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu singapore afghanistan ram |icofftouis dreyfus singapore musim was grand chef koepcke food asia) pte ltd pt. karya indah alam kla gas meng aka and soap industry cgi), yemen kas roommate ear afghanistan saudi arabia kesia nnn nsan bean trading, singapore ho2 harus mamo private limited pematafitau pam oko| sejahtera perusahaan health plus mewah brandsnama merek pemilik merek diproduksi 220kg elok semesta terpadu, pt.offshore angola jenaka limited, singapore industri trading, singapore jpb oop. beemsterboer o|pt smartafghanistan soap indus men kiara icon louis dreyfus, singapore pt. musim mas jabar jonan crane peta (aan sejahtera (ea root menang amg smarter kaa ltd afghanistan mediterranea pelacur (tamatan delicious international ltd, singapore afghanistan pan sak sejahtera kep lola sphere dcc, dub uae (pt. smart tek sejahtera sejahtera mana |(kuma& cod pt. star tbk nama merek pemilik merek diproduksi, smart tbk, pt. karya indah alam sejahtera sejahtera las man bsa nsan singapore mega |iot route dreyfus singapore pt musim masppa jemrameyindorae inti mas abad | most mer ganda limited7 orange pede edan tandus lea akan bsa sabzewari, afghanistan lela kid isa nrano (eofftows days, singapore pt. musim mas eee alas kan ban international ltd, singapore urat cura pair fate pte, info wangsa ola fata mutz1 nasa brand ltd tobago) pt. pacific medan industri ' v sama chad atika paste edan dust causas anatesataa (comma sdn bhd chemicals mood sasis wibinjahi nan man bean singapore rata ihan enam preman space pemeacmeay maps jerimamnas co.1 pt. smart tbk naa tag koo bodinya520kg xe pat.ikomm pola mati guna gas sony |kompas memotong ben pt pasif edan mau tejo jenama maka oem itorekot oftasberts share prisma sos bekasi man mea chad afrika tea bearajesh karaoke food asa rei karyaindah alam sejahtera) litehanistam aet meaninduan afghanistan icon mathworld industries, pt. musim mas singapore akan mean pee bkn bea icon icon international, pt. musim mas singapore dewa gta grenlanaka mantelnama merek pemilik merek diproduksi aap: hero onootdiyamar prsmattek bea kes ann man bean digali, rwanda phat paste wetan jadesta afghanistan tes saba seba index common smartsejahteregypt mesir satellite kok oils grains pte ltdp5 sedih sedia zat afghanistan pt. pace medan mmausitau palm oleo afghanistan (aa isa san singapore la singapore singapore pte. ltd. sook africa general trading (pt bina kaya prima nama merek pemilik merek diproduksi c20kg x3 ta,rahim miskin zai ltd pt. pacific medan industri afghanistan ikfrasa dom asing pasti medan industrrat veeslaran fod saat tekrong ini mas abadi turkey ngo chew hong edible oil pt. karya indah alam pte. ltd.sd sesali nsan nsanhan fiesta asahan miliar group than asahan miliar group basa dak nan bsa beag (20x: medan icon medan international, pt. musim mas basil fasa kiko bnn nanrata cow pena nan maan medan agak tas bond seabasssnn bidbiossibasnnnn makan kesanketerangan nama merek pemilik merek diproduksi 220ke xspooit. negara biro hukum, bui asiningsih tanah |
kena berita negara republik indonesia dalam negeri. petunjuk pelaksanaan.dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri, perlu mengatur ketentuan mengenai, selain pejabat negara. pihak lain adalah orang selain pejabat negara, pns, pppperdagangan luar negeri yang selanjutnya disebut perwakilanperdagdagpejabat lainnya, dan pihak lain. pelaksana spd adalah pejabat negara, pns, pppatau pejabat yang ditunjuk kepada pelaksana spd lingkup kementerian perdagangaplikasi sistem informasi pendapatan negara bukan pajak online yang selanjutnya disebut aplikasi simponi adalah sistem billing yang dikelola oleh direktorat jenderal anggaran untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan non anggarrjalanan dinas peraturan menteri ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas lingkungan kementerian perdagangan bagi: pejabat negara, pns, calon pegawai negeri sipil, ppp, pejabat lainnya, dan pihak lain. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi: perjalanan dinas luar negeri, dan perjalanan dinas dalam negeri. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan surat tugas. perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan oleh pejabat negara, pns, pejabat lainnya, dan atau pihak lain. perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan oleh pejabat negara, pns, calon pegawai negeri sipil, ppp, pejabat lainnya, dan atau pihak laiperdagangan, khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya perjalanan dinas. prinsip sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dengan: adanya kepastian tidak akan terjadicc. perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas yang memang benar benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dengan hasil yang akan termemperhatikan ketersediaan pagu anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan. bab perjalanan dinas luar negeriperdagangan atas beban anggaran kementerian perdagangan berkenaan, dan atau perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan oleh pelaksana spd luar lingkup kementerian perdagangan berkenaan atas beban anggaran kementerian perdagangan berkenaan. pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan target kinerja kementerian perdagangancc.satuan kerja lingkungan kementerian perdagangan menerbitkan spd.dalam penerbitan spd, ppk menetapkan golongan pelaksana spd dan klasifikasi moda transportaspelaksanaan perjalanan dinas luar negeri pada satuan kerja kementerian perdagangan diterbitkan oleh menteri perdagangan. kewenangan penerbitan surat tugas dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat eselon dan eselon yang ditunjuk berdasarkan keputusan pendelegasian wewenang oleh menteri yang tidak terikat tahun anggaran. waktu perjalanan dan waktu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam surat tugsebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan: perencanaan kegiatan satuan kerja kementerian perdagangan yang telah disusun oleh pemrakarsa kegiatan, dan persetujuan kpa dan ppk satuan kerja bersangkutan. perencanaan perjalanan dinas luar negeri disusun dengan memperhatikan (dua) aspek: waktu perjalanan, dan waktu pelaksanaan tugas. waktu perjalanan dihitung oleh ppk berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas pergi pulang dalam satuan jam yang meliputi: waktu yang digunakan oleh moda transportasi, waktu transit, dan cc.(tempat dilakukan pemeriksaan imigrasi) dalam negeri atau tempat kedudukan luar negeri. waktu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan jumlah hari yang dituangkan dalam surat persetujuan perjalanan dinas dari kementerian sekretariat negara. biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian perdagangan. biaya perjalanan dinas jabatan untuk perjalanan dinas luar negeri terdiri ataspada waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam dengan jumlah paling tinggi sebesar (empat puluh keseratus) dari tarif uang harian. uang harian sebagaimana dimaksud pada diberikan sebesar (seratus keseratusembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada harus dengan persetujuan ppk. dalam hal uang harian pada waktu transit dibayarkan (seratus keseratus) sebagaimana dimaksud pada maka pelaksana perjalanan dinas jabatan harus menunjukkan bukti pembayaran biaya penginapan kepada ppk, pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dapat menerima tambahan uang harian dengan penerbitan surat tugas revisi. tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan sebesar (seratus keseratus) dari tarif uang harian dalam hal terdapat: hambatan transportasi dalam hal biaya penginapan dan makan tidak ditanggung oleh penyedia moda, dan atau keadaan kahar force majeure diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan dari pelaksana perjalanan dinas jabatan, seluruh biaya tambahan yang terjadi tidak dapat dibebankan pada anggaran perjalanan dinas yang tersedia yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan untuk kepentingan kelancaran tugas misi delegasi. ketua delegasi republik indonesia setingkat bawah menteri luar negeri dan tidak ditetapkan dengan keputusan presiden dapat diberikan penggantian biaya jamuan sesuai bukti pengeluaran biaya jamuan selama menjadi ketua delegasi dengan ketentuan tetap memperhatikan ketersediaan anggarjalanan dinas luar negeri tidak dapat digabungkan dengan kegiatan pribadi. dalam hal kondisi tertentu dan pelaksana spd menerima izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian, dapat dilakukan perubahan jadwal kepulangan yang tidak menimbulkan beban anggaran tambahan kepada negara. pejabat pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus membuat laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang merupakan bagian dari dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. alokasi waktu untuk pembuatan laporan tidak dapat dijadikan agenda acara perjalanan dinas luar negeri yang berakibat pada adanya tambahan uang harian perjalanan dinas luar negeri. kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diterima ppk paling lama (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang harus dilengkapi: surat tugas dari menteri perdagangan pejabat yang berwenang, surat persetujuan perjalanan dinas dari kementerian sekretariat negara bagi satuan kerja pusat kementerian perdagangan, fotokopi paspor yang masih berlaku dan fotokopi exit permit, surat perjalanan dinas yang ditandatangani pihak berwenang luar negeri dalam hal ini pejabat perwakilan republik indonesia luar negeri atau surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas dalam hal tidak diperoleh tanda tangan dari pihak yang berwenang menandatangani surat perjalanan dinas luar negeri, bukti penerima uang harian, bukti penggunaan moda transportasi, yang berupa bukti pembelian tiket, boarding pass, dan atau airport tax, dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri belum memenuhi dokumen persyaratan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, ppk berhak menolak melakukan pembayaran penuh biaya perjalanan dinas luar negeri. biaya perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai standar biaya masuatau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan surat keputusan pindah dan surat persetujuan, menteri atau pejabat yang ditunjuk mengajukan paspor dan atau exit permit sebagaimana dimaksud dalam huruf surat keputusan pindah, paspor, dan exit permit menjadi dasar diterbitkannya spd. perjalanan dinas pindah dilaksanakan oleh: pejabat negara, pns, pejabat lainnyapengasuh anak (nurse),pengasuh anak (nurse), pejabat negara, pns, dan pejabat lainnya dapat membawa (satu) orang pengasuh anak (nurse). pengasuh anak (nurse)(nurse)perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam hal: pejabat negara, pns, dan pejabat lainnya melaksanakan tugas tetap dari dalam negeri perwakilan, pejabat negara, pnspejabat negara, pnspindah kepada pelaksana spd paling cepat (tiga puluh satu) hari kalender sebelum perjalanan dinas pindah dilaksanakanharus dilampirkan kecuali fotokopi exit permitpindah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus melampirkan dokumen pindahurat perintah membayar, serta penerbitan surat perintah pencairan dana oleh kantor pelayanan perbendaharaan negaraterjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas pindahrnyataan pindah sepanjang dipersyaratkan negara penerima.,:,aaaurat permintaan pembayaran surat perintah membayarbab perjalanan dinas perwakilan perdagangan luar negeri perjalanan dinas pada perwakilan perdagangan luarterdiri atas: perjalanan dinas wilayah akreditasi, dan perjalanan dinas luar wilayah akreditasi. perjalanan dinas wilayah akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dilakukan dari kota tempat kedudukan kota teritori lainnya dalam wilayah akreditasi. biaya perjalanan dinas wilayah akreditasi terdiri atas komponen sebagai berikut: biaya transportasi, uang harian, uang representasi, dan atauesaran uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan berdasarkan satuan biaya masukan yang tetapkan berdasarkan: perjalanan dinas yang dilakukan sampai dengan (delapan) jam, diberikan uang harian sebesar (dua puluh lima keseratus) dari satuan uang harian perjalanan dinas, perjalanan dinas dilakukan lebih dari (delapan) jam tanpa menginap, diberikan uang harian sebesar (lima puluh keseratus) dari satuan uang harian perjalanan dinas, cc. perjalanan dinas dilakukan sehari penuh dan menginap, diberikan sebesar (seratus keseratus) dari satuan uang harian perjalanan dinas, perjalanan dinas dilakukan lebih dari (satu) hari dan dibutuhkan waktu tambahan untuk pergi dan atau pulang, namun tidak melakukan tugas pekerjaan substansi dapat diberikan uang harian paling banyak sebesar (empat puluh keseratus) dari satuan uang harian perjalanan dinas. besaran uang harian untuk pegawai setempat lokal staf dan isteri suami pejabat pns yang diizinkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: paling tinggi sebesar (delapan puluh keseratus) dihitung dari satuan uang harian untuk pejabat pns yang bersangkutan bagi isteri suami pejabat pns yang diizinkan, paling tinggi sebesar (delapan puluh keseratus) dihitung dari satuan uang harian untuk pns terendah bagi pegawai setempat lokal staf. penugasan dalam kota teritori dapat diberikan penggantian biaya transport dan berlaku sesuai biaya riillampiran pembukuan (tanda bukti) berupa spd, yaitu: dengan menyatakan tanggal berangkat dan tiba kembali, dengan menyatakan tanggal tiba dan berangkat pada tujuan perjalanan oleh pejabat pada kantor pemerintah republik indonesia atau surat pernyataan dari kepala kantor perwakilan yang menjadi dasar atas pembayaran uang harian pelaksana spd.tiket, boarding pass, airport tax, dan atau retribusi, cc. apabila ternyata dalam perjalanan tersebut terdapat kelebihan maka harus dikembalikan dan sebaliknya apabila kurang harus dibayarkan kembali. perjalanan dinas luar wilayah akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan: surat izin perjalanan dinas dari sekretaris jenderal kementerian perdagangan, surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, cc. surat tugas dari pejabat yang berwenang. uang harian perjalanan dinas luar wilayah akreditasi dibayarkan berdasarkan standar biaya masukan yang berlaku. biaya perjalanan dinas luar wilayah akreditasi dibebankan pada anggaran perwakilan perdagangan luar negeri dengan melampirkan tanda bukti: surat perintah dinas yang menyatakan tanggal berangkat dan tiba kembali serta menyatakan tanggal tiba dan berangkat pada tujuan perjalanan oleh pejabat pemerintah republik indonesia. bukti perjalantiket, boarding pass, airport tax, pembuatan visa dan atau retribusi, dan biaya asuransi. pelaksana spd menyetorkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalamdan disetorkan kas negara melalui ppk atau bendahara pengeluaran aplikasi simponi dan atau bendahara pengeluarandalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan oleh local staff, harus atas perintah kepala perwakilan dan diberikan uang harian sebesar (delapan puluh keseratus) dari tarif uang harian terendah. bab perjalanan dinas dalam negeri perjalanan dinas dalam lebih dari (delapan) jam, atausebagaimana dimaksud pada untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian perdagangan. pelaksana spd dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan harus sesuai dengan perintah atasan yang dituangkan dalam surat tugas. surat tugas pelaksanaan perjalanan dinas jabatanatau. surat tugas sebagaimana dimaksud pada dibuat berdasarberdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud dalampenerbitanmenetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan moda transportasi yang dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut. biaya perjalanan dinas jabatan untuk perjalanan dinas dalam negeridiberikan secara lumpur sesuai jumlah hari, yang meliputi uang makan, transport lokal, dan uang saku. biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sesuai dengan biaya riil berdasarkan kwitansi bukti pembayaran biaya transportasi. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada paling tinggi diberikan sesuai dengan tarif transportasibiaya transportasi tidak belum diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai standar biaya masukan maka biaya transportasi diberikan sesuai dengan biaya riil. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: biaya transportasi dari tempat kedudukan (kantor) sampai tempat tujuan, dan biaya transportasi dari tempat tujuan tempat kedudukan (kantor), termasuk biaya dan dari bandara pelabuhan stasiun terminal, namun tidak termasuk biaya parkir inap kendaraan yang bersangkutan. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sesuai dengan biaya riil sesuai kwitansi bukti pembayaran biaya penginapan. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada paling tinggi diberikan sesuai dengan tarif hotelpelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan (tiga puluh keseratus) sesuai dengan tarif hotel dalam peraturan menteri keuangan mengenai standar biaya masukan. uang representasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan secara lumpur sesuai jumlah hari dan hanyaberdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai standar biaya masukomponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam harusoleh ppp, kpa satuan kerja terkait menetapkan penyetaraan sesuai dengan tingkat pendidikan kepatutan tugas ppp yang bersangkutan. dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut sungai untuk waktu paling singkaaftar isialain sebagaimana dimaksud dalam dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatangiatanjabatan diberikan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan atau menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada setiap satuan kerjajabatan selesai. biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja penerbit spdjabatanjabatan dilakukan melalui mekanisme dan atau mekanisme ls. pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme dilakukan melalui: perikatan dengan penyedia jasa, bendahara pengeluaran, atau cc.jabat,aplikasi simponi. dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana spd kurang dari jumlah yang seharusnya, pelaksana spd dapat meminta kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan kepada bendahara pengeluaran untuk mekanisme dan ppn untuk mekanismepelaksana spdpaling lama (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas jabatanjabatanjabatan jabatanjabatan rangkap dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan yang mengakibatkan kerugian negara, harus bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas jabatan meliputi: surat tugas, surat undangan (paling rendah ditandatangani pejabat eselon atau kepala satuan kerja), surat tugas bagi undangan dari atasan yang bersangkutan (paling rendah dari pejabat eselon atau kepala satuan kerja), surat perjalanan dinas jabatan yang telah ditandatangani pejabat tempat pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, kecuali perjalanan dinas jabatan dalam kota sampai dengan (delapan) jam, daftar pengeluaran rill, tiket, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran tempat menginap, dan sg. output, yaitu transkrip hasil rapat, notulensi rapat, dan atau laporan. bab pengendalian internal menter47kementerian perdagangan republik indonesia jl. m.i. ridwan rais jakarta kementerian negara lembaga lembaran l.ooo.l2) panen ppp eeee popup sheet ministry institution kode anaaanannnnan kenakalan tanaka code nomor han ann pen nan papan c3) number surat perjalanan dinas( spd) letter official travel pejabat pembuat komitmen tekanan authoring officer nama nip pegawai yang melaksanakan kenapa nana perjalanan dinas name employee register number the assigned officer pangkat dan golongan kenapa sana official rank jabatan instansi kenaanaannnnan nan position institution tingkat biaya perjalanan dinas kanan level official travel expense maksud perjalanan dinas knananaanananama to) purpose travel alat angkutan yang dipergunakan knananaanannsas an) mode transportation tempat berangkat kenanatanana point departure tempat tujuan enanannanananan point destination @a. lamanya perjalanan dinas knananaananna duration official travel tanggal berangkat kanannanananen date departure tanggal harus kembali tiba tempat baru enananaanannna end assignment date star assignment date pengikut nama tanggal lahir keterangan companion name date birth note pembebanan anggaran budget allocation instansi kenapa anna institution akun kenananann code account keterangan lain lain kenapa nana additional note coret yang tidak perlu dikeluarkan cross not applicable place issuance kanan nana naa aan tanggal date issuance manaananananaa anna pejabat pembuat komitmen authoring offer nip. lembar tiba ananannannannnnannnlannasanannanaa ii. berangkat dari cocoa arrival departure from pada tanggal nnnanenanannanannnanansennnsansaaaaa panam nanannnnan menanam date kepala kantor anannnntnnannannannnlannnsanansanaaa pada tanggal anannnnnnnenannnnaanana head office date kepala kantor anannnnnnenannnnnaanaaa head office nip, nip, iii. tiba anannnnnannannnnannnnannnanananaaa iv. berangkat dari oo. arrival departure from pada tanggal nannnnnnnannannnnannnnannanannanaaa kanannennannnannanannaaaaa date kepala kantor ananannannannannannkannnsanansanaa pada tanggal anannnnnnnnenannnnsaanana head office date kepala kantor anannanannenannnannaanana head office nip, nip, tiba anannnnannnnnannannsannasannsanaaa vi. berangkat dari eco ooooonennnnnnnn arrival departure from pada tanggal anannnnannannannannsanannsannsanaaa kannnnanannnnannnnsanaaaa date kepala kantor nnanananannanannnansaannnsansaaaa pada tanggal anamnnnannananan menanam head office date kepala kantor anannnanannennannananaananannaa head office nip, nip, vii. tiba tempat kedudukan kenanansanennnsannasanaa telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan arrival departure point tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk pada tanggal keananannaannsnanasamamas kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat date singkatnya pejabat pembuat komitmen kranenentannnnananaa gp) pejabat pembuat komitmen .ooooooooo authoring officer authoring officer nip, nip. petunjuk pengisian surat perjalanan dinas (spd) lembar depan:s9. lembar belakang(s8)oon) dalam rangka melaksanakan tugas. sesuai., kami menugasi: nama nip pkkakenenaa akan pangkat gol dkaknananeaa aan jabatan dkkanknaan aan ana di. selama. hari, mulai tanggal. sampai dengan., dengan rincian sebagai berikut: waktu perjalanan #. hari (tanggal.dan.) waktu pelaksanaan tugas . hari (tanggal annoganyangluar negeri rincian biaya perjalanan dinas luar negeri lampiran spd nomor tanggal tanggal,isorenyerenawengaasaginyan yang telah dibayar semula sisa kurang lebih rp3 anang pejabat pembuat komitmen nip, komponen biaya perjalanan dinas jabatan biaya jenis perjalanan dinas biaya uang jumlah hari pemetaan jabatan transpor harian yang dan pegawai dibayarkan angkutan jenazah perjalanan dinas jabatan sesuai hari dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi yang kegiatan melekat pada jabatan. jalan per alasan dinas jabatan dalam rangka mengikuti tugas belajar luar negeri lama dalam rangka menempuh perjalanan pendidikan formal setingkat strata strata strata dan post doctoral perjalanan dinas jabatan dalam rangka mendapatkan maksimal pengobatan luar negeri (empat berdasarkan keputusan belas) hari menteri pimpinanmaksimal pejabat lainnya, dan pihak (lima) hari lain yang meninggal dunia luar negeri karena menjalankan tugas negara perjalanan dinas jabatan hari dalam rangka mengikuti makan kegiatan magang luar pes negeri. kegiatan perjalanan dinas jabatan dalam rangka maksimal melaksanakan sembilan pengumandahan puluh) hari terasering). perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengaku konferensi sidang sesuai hari internasional, seminar, pelaksanaan lokakarya, studi banding, kegiatan dan kegiatan kegiatan yang sejenis perjalanan dinas jabatan sesuai hari dalam rangka mengikuti pelaksanaan dan atau melaksanakan kegiatan pameran dan promosi. kegiatan perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti training, pendidikan dan taken hari pelatihan, kursus singkat pes pns (short course!, penelitian kegiatan atau kegiatan sejenis:. bs) paling tinggi (tiga puluh persen) dari tarif uang harian secary6oclan pejabat lainnya, yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas jabatan. paling tinggi angka angka dan angkakop surat surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas nomor ereeeeneenn yang bertanda tangan bawah ini: nama bean nana anna jabatan dkk ana unit organisasi dkk aan ana kementerian negara lembaga .ooooooooooo enam menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas . berdasarkan . nomor: . tanggal . atas nama: nama pkn nip panen jabatan ddkkakkaka aan aan unit organisasi daan aan area kementerian negarapetunjuk pengisian format surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas diisi nama pejabat yang menerbitkan surat tugas, surat keputusan jaan diisi nip pejabat yang menerbitkan surat tugas, surat keputusan (s5) diisi jabatan pejabat yang menerbitkan surat tugas, surat keputusan diisi nama unit organisasi pejabat yang menerbitkan surat tugas, tau put san(ag diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menerbitkan surat keputusan tapbayaran jabatan banana satker aan kementerian negara lembaga eren menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas . berdasarkan nomor . tanggal . dan spd nomor .(l1) tanggal . atas warna: nama bere jabatan banana satker bana kementerian negara lembaga banana anne. (. sehingga dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) nomor: . tanggal .ementerian negara lembaga dari satuan kerja yang jahat basa peta yan diisi nama kementerian negara lembaga dari satuan kerja yang sea tea san diisi dengan jumlah angka dan huruf biaya pembatalan yang tidak aap memulai tetua senggang diisi nomor daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) satuan kerja diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat diisi tanda tangan dan nama jelas ppk satuan kerja yang dibebani sm dalam negeri lingkungan kementerian perdagangan golongan pelaksana spd dan klasifikasi moda transportasi golongan moda transportasi ketua dan wakil ketua first business lembaga tinggi eksekutif negara. menteri, business business gubernur wakil gubernur,business business negeri sipil golongan iv c atas, pejabat eselon ii, utusan khusus presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara, pegawai negeri sipil published business golongan n c sampai ekonomi ") dengan golongan iv b. pegawai negeri sipil published) business yang dimaksud pada gold ekonomi " ) dan golongan menteri perdagangan republik indonesia, ttd, enggartiasto lupitapan nun nan pen net enn jabatan nun nun ppn nun nnn nn lampiran verie een nana) dalam rangka melaksanakan tugas. sesuai. j., kami menugasi: nama nip pkaakanakenana nana pangkat gol dkkkanana near jabatan penataan enam di. selama. hari, mulai tanggal. sampai dengan., dengan rincian sebagai berikut: waktu perjalanan i. hari (tanggal.dan.) waktu pelaksanaan tugas . hari (tanggalninnin( opa aks5),isi pejal beri: bita(spd) lembar depan: kementerian perdagangan lembar kode nomor surat perjalanan dinas (spd) pejabat pembuat komitmen a| maksud perjalanan dinas aan alatcc. tempat baru pengikut: nama tanggal lahir pembebanan anggaran instansi akun dikeluarkan tanggal pejabat pembuat komitmen nip coret yang tidak perlu ii. lembar belakang: berangkat dari tempat,tt.keterangan jumlah sapa arena pena pan yang telah dibayar semula aaa penantian sisa kurang lebih rp3 manan pejabat pembuat komitmen mua komponen biaya perjalanan dinas jabatan komponen biaya perjalanan dinas jabatan melewati batas kotadalam rangka penugasan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan perjalanan dinas sesuai jabatan untuk v1) mengikuti rapat, pena seminar dan sejenisnya. perjalanan dinas jabatan dalam rangka v2) makanan pengumandahan (sembilan: uan lah) hari terasering), perjalanan dimsesuai pegawai negeri atau pasangs3.v5) untuk mengikuti ragai, x3): biaya paspor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan. w4): uang harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan, xs)il. komponen biaya perjalanan dinas jabatan dalam kota lebih dari (delapan) jamdalam rangka sesuai pelaksanaan tugas dan penugasan fungsi yang melekat pada jabatan perjalanan dinas jabatan untuk v1) v1) sesuai mengikuti rapat, 20x seminar dan sejenisnya. perjalanan dinas jabatan dalam rangka v2) v3) pengumandahan r233 (terasering). (sembilan puluh) hari perjalanan dinsesuai menghadap seorang penugasan,sesuai keputusan majelis penugasansesuai untuk mengikuti v5) penugasanterikan dalam hal selama masa pengumandahan terasering) tidak tersedia ramah dinas. v3hn. komponen biaya perjalanan dinas jabatan dalam kota sampai dengan (delapan) jam biaya jenis perjalanan dinas jabatan transpor pns koin ena kegiatan dan dalam kota angkutan jenazah perjalanan dinas jabatan elo penugasan untuk mengikuti rapat, v1) seminar dan sejenisnya. perjalanan dinas jabatan keb untuk menempuh ujian (an dinas ujian jabatan. mana, perjalanan dinas jabatan setara diploma s1 s2 mein h.|mengantarkan tempat dibayarkan pemakaman jenazah pejabat satu) kali negara pegawai negeri yang meninggal dua dalam melakukan perjalanan dinas. biaya jumlah yang biaya jenis perjalanan dinas jabatan transpor dibayarkan kematian kegiatan dalam kotadibayarkan negara pegawai negeri yang (satu) kali meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir kota tempat pemakaman, keterangan v1,v.nyataan (pesawat dapat kereta dinas udara laut api bus aro soo oa) ketua wakil ketua dar bisnis vip spesial sesuai anggota pada mpr, dpr, kelas eksekutif kenyataan dpd, bpk, ma, mk,yang setara pejabat negara lainnya, ekonomi kelas eksekutif sesuai pejabat eselon il,dan kenyataan! pejabat lainnyayang setara pejabat eselon upn ekonomi kelas eksekutif sesuai golongan pejabat solo kenyataan iv pns golongan iii, pns golongan dsaku uang uang biaya dinas rapat harian transpor penginapan pegawai melewati batas kota i.rela tsc panitia moderator narasumber il. dalam kota lebih dari jam w peseta panitia moderator narasumber ii. dalam kota sampai dengan jam peserta pantai moderator narasumber keterangan: va4) komponen uang uang saku uang biaya saku paket transpor biaya uang perjalanan paket fully pegawai penginapan harian) dinas billboard halfway melewati batas kota bee dengan bank menelan bean panitia v3) moderator samar ii. dalam kota lebih dari jam men mecca meski mana menekankan dengan moderator same il. dalam kota sampai dengan jam aaa panitia v3) moderator sama keterangan: uang harian diberikan (satu) hari pada saat kedatangan dan (satu) hari pada saat kepulangan. n2sa transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan, n38)vang saku paket billboard fully halfway mengikuti ketentuan yang diatur dalam standar biaya. vrecent yang bertanda tangan bawah ini: nama pekan anna jabatan kanan kanan nana aan aan kana aan unit organisasi manan kan kan kana ena kan laa kementerian lembaga manan aan kanan ana lan kan aan ana menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama: nama banana kanan jabatan manakananana anna aan akan bs) unit organisasi kananaantan kan aan kan ken kana aan ena) kementerian lembaga kanan aan kan kanan kena a. oo. aan (li altsb diisi jabatan pelaksana spd toy diisi nama unit organisasi pelaksana spd diisi nama kementerian negara lembaga dari pelaksana spd (11j|menteri perdagangan republik indonesia, ttd. enggartiasto lupita lampiran xlan ana aya jabatan nanananaa nana satker pekan akan akan kana aa) kementerian lembaga pekan aan kana keran kana ena laa jabatan pekan akan lan kana akan satker pekan kana kementerian lembaga pekan aan kana kan .(e asas . sehingga dibebankan pada dipa nomor oi. tanggal. satu ker .i jiuusesl13i21 diisi nip ppk satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya i8jil1|menteri perdagangan republik indonesia, ttd. enggartiasto lupita lampiran xkanan nan nanaanannann anna aan aan jabatan nnnananananan aan anakan aan ana akan ak |
( : diefektifitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan, perlu mengubah peraturan menteri perdagangan nomor m dag per tentanglekspor produk industri kehutananbagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud dalam yang diragukan ketentuan dan kriteria:dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ikm pemilik etnidengan menggunakan deklarasi ekspor. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per produk industri kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran kelompok yang dapat diekspor dengan menggunakan deklarasi ekspor meliputi produk industri kehutanan yang termasuk dalam pos tarif ex. ex. ex. ex. ex. ex. dan deklarasi ekspor sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai pengganti dokumen legal. produk industri kehutanan yang dapat diekspor dengan menggunakan deklarasi ekspor sebagaimana dimaksud pada (l) dapat dilakukan semua negara tujuan ekspor. bagi ikm pemilik etnik yang sudah memiliki s lk tetap dapat mengekspor produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan dokumen legal. s5. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ikm pemilik etnik yang mengekspor produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud dalam harus menyampaikan deklarasi ekspor kepada direktur jenderal bea dan cukai kementerian keuangan dengan tembusan kepada direktur jenderal,yang mengekspor produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud dalam harusketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per dihapus. ketentuan diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: ekspor produk industri kehutanan berupa pulp dan kertas sebagaimana tercantum dalam lampiran kelompok dan kelompok yang bahan bakunya bukan kayu dan atau kertas bekasdihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per kriteria teknis,,ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, secara manual dan atau online melalui ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ump par asn singgcnn maan perdagangan hukum, nasi sesapem konsentrat tembaga usd wmt dengan kadar 19x ly49 konsentrat tembaga usd wmt dengan kadar 25y6 konsentrat tembaga usd wmt dengan kadar 26y4 konsentrat tembaga usd wmt dengan kadar 27y0 konsentrat tembaga usd wmt dengan kadar 28y6y65iimmoosonsi konsentrat besi laterit usd wmt guti laterit) dengan kadar dan kadar a1203451o2) 10y6 konsentrat besi laterit usd wmt guti laterit) dengan kadar dan kadar (a1203# io2)kadar dan kadar a12034 io2) 10y6 konsentrat besi laterit usd wmt guti laterit) dengan kadar dan kadar ai203#sio2) 10y6 konsentrat besi laterit usd wmt guti laterit) dengan kadar dan kadar (a1203458i5imangan usd wmt dengan kadar 4x66x konsentrat timbal usd wmt dengan kadar 67y6 konsentrat timbal usd wmt dengan kadar 68y6ina konsentrat timbal usd wmt dengan kadar 72x konsentrat timbal usd wmt dengan kadar 73y679y6082y konsentrat timbal usd wmt dengan kadar 83y6 konsentrat timbal usd wmt dengan kadar 84y6ben mata bidik9 konsentrat seng usd wmt dengan kadar 55y58x51y6 52y6 konsentrat menit usd wmt dengan kadar 53y6 konsentrat menit usd wmt dengan kadar 53y6 konsentrat menit usd wmt dengan kadar 54y6 55k0 konsentrat menit usd wmt dengan kadar 60x 61y6 konsentrat menit usd wmt dengan kadar 61y6 62y666y6 konsentrat menit usd wmt dengan kadar 67y6 konsentrat menit usd wmt dengan kadar 68y970y0 konsentrat titanium usd wmt lainnya dengan kadar 918krdagangan in: yo1 um, aa) ibumu n a inn auntuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan memberikan kepastian berusaha bidang impor hasil perikanan, perlu mengaturhasilhasil perikanan. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: hasil perikanan adalah ikan termasukangka pengenal importir, yang selanjutnya disingkat api adalah tanda pengenal sebagai importirhasil perikanan. rekomendasi adalah surat keterangan tertulis yang berisi penjelasan teknis mengenai hasil perikanasil perikanan yang dapat diimpor merupakan hasil perikanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, bahan penolong industri, dan selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri. jenis hasil perikbutuhan hasil perikanan asal impor ditentukan dalam rapat koordinasi antar kementerian lembaga terkaitimpor hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan atau bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam il) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik api p dan perusahaan pemilik api u setelah mendapat persetujuan impor dari menteri. impor hasil perikanan selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat setelah mendapat persetujuan impor dari menteri. menteri dapathasil perikanan, surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai dengan kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage), bukti penguasaan alat transportasi berpendingin:pi u, rencana distribusi atas hasil perikanan yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan atau bahan penolong bagi industri pengolahan ikan termasuk pemandangan yang tidak melaksanakan important hasil perikanan sendiri yang dibuktikan dengan kontrak pemesanan,badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha milik swastangka pengenal importir api), rencana penyaluran distribusi penjualan produk yang diolah menggunakan hasil perikanan yang diimpor oleh pemegang api, dan rekomendasi dari menteri kelautan dan perikanan atau pejabat yang ditunjuk. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dan memuat keterangan paling sedikit mengenai pos tarif hs, standar mutu hasil perikanan, jumlah yang dapat diimpor, tempat pemasukan, dan waktu pemasukan. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada dan direktur jenderal menerbitkan persetujuan impor paling lama (limdirektur jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. kementerian perindustrian dan kementerian kelautan dan perikanan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam drekomendasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara manual. persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam berlaku paling lama (satu) tahun. persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam memuat data dan keterangan paling sedikit mengenai: jumlah hasil perikanan, jenis hasil perikanan dan pos tarif hs, pelabuhan muat, negara asal, pelabuhan tujuan, dan masa berlaku persetujuan impor. importir hasil perikanhuruf dan huruf dan huruf dan huruf dan mengajukan permohonan perubahan persetujuan impor. importir hasil perikanan dapat mengajukan perubahan persetujuan impor dalam hal terdapat perubahan mengenai jumlah, jenis dan pos tarif hs, pelabuhan muat, negara asal, dan pelabuhan tujuan. untuk memperoleh perubahan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada dan importir hasil perikandokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada persetujuan impor, dan rekomendasi dari menteri perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, untuk permohonan perubahan persetujuan impor dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri, atau rekomendasi dari menteri kelautan dan perikanan atau pejabat yang ditunjuk, untuk permohonan perubahan persetujuan impor dalam rangka selain pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industrip dilarang memperdagangkan dan atau memindahtangankan hasil perikanan yang telah diimpornya kepada pihak lain. (l) setiap pelaksanaan impor hasil perikanan oleh importir hasil perikanan harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis negara muat barang. limbah siihasil perikanhasil perikanan yang diimpor oleh importir hasil perikanan, yang meliputi sertifikat kesehatan ikan atau produk pengolahan ikan yang ditandatangani oleh pejabat atau otoritas yang berwenang negara asal, bagi yang dipersyaratkan dan data atau keteranganhasil perikananhasil perikanasil perikanimportir hasil perikanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor hasil perikananagro, kementerian perindustrian, ddan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlu mengatur kembali kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia pada barang sebagaimana telah diatur dalam: mengingat undang undang penyaluran perusahaan bedrijdarat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat tertentu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang dalamnya berlaku ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kepabeanan. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor: m dag peemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan atau membungkus barang, baik yang bersentuhan langsung dengan barang maupun tidak. barang curah adalah barang dalam bentuk cair atau padat yang akan diperdagangkan dengan cara menimbang volume atau berat barang dihadapan konsumenbarang re impor adalah barang yang dikirim luar negeri yang akan dimasukan kembali daerah pabeabarang contoh adalah semua barang yang diimpor secara khusus sebagai contoh bagi pembuatan hasil produksi dengan tujuan untuk diekspor atau untuk tujuan pemasaran dalam negeri. barang pindahan adalahsurat keterangan pencantuman label dalam bahasa indonesia yang selanjutnya disingkat suplai adalah surat yang menerangkan bahwa contoh label yang disampaikan oleh pelaku usaha telah memenuhi ketentuan. surat pembebasan kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia yang selanjutnya disingkat spkplbi adalah surat yang menerangkan bahwa barang yang bersangkutan dikecualikan dari kewajiban pencantuman label. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor: m dag per unit pelayanan perdaganganmenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidangkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan pada upp. pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini wajib mencantumkan label dalam bahasa indonesia. lampiran peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: lampiran memuat daftar jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika, lampiran ii, memuat daftar jenis barang bahan bangunan, lampiran iii, memuat daftar jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya), lampiran iv, memuat daftar jenis barang lainnya, dan lampiran memuat daftar tambahan jenis barang dan perluasan barang, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya. (l) barang yang diimpor oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pada saat memasuki daerah pabean telah dicantumkan label dalam bahasa indonesia. pelaku usaha yang mengimpor barang sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab terhadap barang yang diimpor. pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam untuk barang, harus bersifat tetap (permanen) berupa: emboj atau tercetak pada barang, atau label yang secara utuh melekat pada barang. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor: m dag per pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam untuk kemasan, harus bersifat tetap (permanen) berupa: emboj atau tercetak pada kemasan, atau label yang secara utuh melekat pada kemasan. label yang secara utuh melekat pada barang dan kemasan yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud pada dan tidak berupa stiker. label berbahasa indonesia yang melekat pada kemasan berukuran lebih besar atau sama dengan label aslinya (bahasa asing) serta rusak jika dilepaskan. ukuran label disesuaikan dengan besar atau kecilnya barang atau kemasan yang digunakan dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas. label sebagaimana dimaksud dalam memuat keterangan atau penjelasan mengenai barang dan identitas pelaku usaha. keterangan atau penjelasan pada label barang.. alamat produsen dan importir sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat nama perusahaan dan kota kedudukan perusahaan yang bersangkutraturan menteri perdagangan r.i. nomor: m dag per pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang sebagaimana dimaksud dalam harus mengajukan permohonan suplai. pengajuan permohonan suplai sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratan:: fotokopi angka pengenal importir api): fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) perusahaan, surat pernyataan bermeaturan menteri perdagangan r.i. nomor: m dag per penyampaian permohonan suplai sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara: dikirim secara elektronik melalui inatrade, setelah memiliki hak akses inatrade, dikirim langsung atau melalui jasa pengiriman kepada r.i., melalui unit pelayanan perdagangan upp), jika diperlukan. direktur pemberdayaan konsumen menerbitkan: suplai berdasarkan kelompok barang dan benar: atau penolakan penerbitan suplai dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima, dalam hal permohonan tidak lengkap dan atau tidak benar. format permohonan untuk memperoleh suplai, suplai, dan penolakan penerbitan suplai sebagaimana tercantum dalam lampiran vi, lampiran vii, dan lampiran viii peraturan menteri ini. pelaku usaha dapat memiliki hak akses inatrade sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan mengacu pada peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai persyaratan memperoleh hak akses inatrade. suplai merupakan dokumen yang menerangkan bahwa: label untuk barang yang diproduksi dalam negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini: atau label untuk barang asal impor telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini dan menjadi dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan bidang impor. suplai berlaku selama pelaku usaha memproduksi atau mengimpor barang yang tercantum dalam suplai. dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada memproduksi atau mengimpor barang luar yang tercantum dalam suplai, pelaku usaha harus mengajukan suplai baru sesuai ketentuan dalam peraturan menteri perdagangan r.i. nomor: m dag per suplai sebagai dokumen pelengkap pabeandisampaikan secara manual kepada direktorat jenderal bea dan cukai, kementerian keuangan. dalam hal pelaku usaha pada saat mengimpor barang tidak melengkapi dokumen suplai, barang yang diimpor harus dire ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. biaya re ekspor sebagaimana dimaksud pada (l) dibebankan kepada importir. ketentuan pencantuman label dalam bahasa indonesia tidak berlaku untuk barang, jika barang dimaksud merupakan: barang curah yang dijual dan dikemas secara langsung hadapan konsumen, atau barang yang diimpor sebagai: bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi, barang impor sementara, barang re impor, barang untukpendidikbarang kiriman, barang penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas: barang pindahandan atau peraturan menteri perdagangan r.i. nomor: m dag per barang yang diproduksi dalam negeri sebagai bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. dalam halmengimpor barang sebagaimana dimaksud pada huruf angka sampai dengan angka harus memiliki spkplbi. dalam hal produsen memproduksi barang sebagaimana dimaksud pada huruf harus memiliki spkplbi. (l)sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan spkplbi kepada direktur pemberdayaan konsumen up. koordinator dan pelaksana upp. pengajuan permohonan spkplbi sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan persyaratan: untuk barang produksi dalam negeri:softcopy,:fotokopi surat izin usaha perdagangan sup): fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) perusahaan: peraturan menteri perdagangan r.i. nomor: m dag perh):izin usaha industri iui)::: dan peraturan menteri perdagangan r.i. nomor: m dag per fotokopi identitas penerima kuasa, jiknyampaian permohonan spkplbi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara dikirim langsung atau melalui jasa pengiriman kepada koordinator dan pelaksana uppnya, jika diperlukan. koordinator dan pelaksana upp menerbitkan: spkplbi dalam jangka waktuspkplbi dalam jangka waktuspkplbi berlaku selama (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. format permohonan untuk memperoleh spkplbi, spkplbi, dan penolakan penerbitan spkplbi sebagaimana tercantum dalam lampiran ix, lampiran dan lampiran peraturan menteri ini. pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau: m dag per penarikan barang dari peredaran dilakukan atas perintah direktur jenderal standardisasi dan perlindungan konsumen atas nama menteri. biaya penarikan barang dari peredaran dibebankan kepada pelaku usaha. barang yang telah ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam dapat diperdagangkan kembali jika telah memenuhi ketentuan pencantuman label dalam bahasa indonesia pada barangpada barang sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini dilakukan oleh menteri. menteri melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal standardisasi dan perlindungan konsumen. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sendiri oleh direktur jenderal standardisasi dan perlindungan konsumen, secara langsung dan tidak langsung kepada pelaku usaha dan atau konsumen. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai peraturan perundang undangan mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa. pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau huruf dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen. pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam jika tidak melakukan penarikan barang dari peredaran dikenakan sanksi administratif berupa: pencabutan sup dan atau api oleh pejabat penerbit sup api,: m dag per pencabutan sup dan atau api sebagaimana dimaksud pada huruf apabila: barang yang ditarik dari peredaran terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup, pencabutan, atau barang selain sebagaimana dimaksud pada huruf pencabutan sup dan atau apidalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal standardisasi dandapatsebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran peraturan menteri ini yang telah beredar pasar dalam negeri, pada saat berlakunya peraturan menteri ini harus menyesuaikan pencantuman label dalam bahasa indonesia berdasarkan ketentuan dalamenam) bulan terhitung sejak peraturan menteri ini berlaku. lampiran sampai dengan lampiranrperterian perdagangan sal hukum, toa (la pen nmlte alat perekam pemutar perekam pita kaset ukuran saku, dengan ukuran nama barang: a b c pengadilan tidak melebihi 170mm 100mm 45mm, merek barang: a b c a b c perekam pita kaset, dengan amplifier terpasang dan nama dan alamat produsen untuk barang produksi a b c satu atau lebih pengeras suara terpasang, dalam negeri, dioperasikan hanya dengan sumber tenaga dari luarcompact disc player, hz), negara pembuat atau made in. a b jc a b fe dari jenis yang cocok untuk sinematografi atau penyiaran, dari jenis yang digunakan dalam sinematografi atau penyiaran televisi: dari jenis yang digunakan dalam sinematografi atau penyiaran televisi. amplifier amplifier baik untuk penyiaran maupun bukan untuk nama barang: a b c penyiaran yang mempunyai suara listrik dengan tingkat merek barang: a b jc a bjc kekuatan atau lebih.bc a bjc hz): negara pembuat atau made in. a bfe a bjc amfiteater rumahan home lainnya, mempunyai jalur atau lebih sinyal masukan, nama barang, a b jc theater amplifier) dengan atau tanpa elemen untuk capacity amplifier. merek barang, ajb c a bjc nama dan alamat produsen untuk barang produksi a bjjc a b c cakram optik isi media optik terekam dengan sistem pembacaan jenis produk: b c a b c laser maupun tidak. cakram padat compact disc cdj),havamsa o jerman rma o)o )| mere raceway benar alasan oo) o ) kemasan a n | | hm:,, b c a b c negara pembuat atau made in.sus wamararma o rawa o) | meme m pemanasan oo) oo)? aang kemasan j.m menu j8. cakram optik kosong yang cocok digunakan untuk komputer: jenis produk: b c a b c selain dari jenis yang cocok digunakan untuk cakram padat compact disc cd): komputer, audio digital cakram padat compact lain lain, dari jenis yang digunakan untuk disc digital audio cd da): mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, memori hanya baca cakram padat direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, compact disc read only memory cd rom), dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktif:xo| nomor asmara o ramwparana vo keterangan penjelasan kemasan w ow o u u . eee: nama ataukapasitas cakram optik, bjc a bj: a b c pemanas air untuk keperluan rumah tangga, merek barang, afc a bjc nama dan alamat produsen untuk barang produksi abc ex. dispenser air yang dilengkapi dengan pemanas air dalam negeri, dan pendingin air untuk keperluan rumah tanggjc hz): negara pembuat atau made in. a b jc a bjc ex. faksimili mesin faksimili baik yang hitam putih maupun yang nama barang, afc facsimile) berwarna. merek barang, a b c afb c cc. nama dan alamat produsen untuk barang a b c produksi dalam negeri: a b c c writer rumahan writer dengan tipe peti dengan kapasitas tidak nama barang, a b c home freezer) melebihi merek barang, afb c afjbjc writer dengan tipe peti dengan kapasitas atau nama dan alamat produsen untuk barang produksi a bjc lebih tetapi tidak melebihi dari dalam negeri, writer dengan tipe tegak dengan kapasitas tidak nama dan alamat importir untuk barang impor: a b c melebihi penggunaan listrik: tegangan volt dan frekuensi a b c a bjc writer dengan tipe tegak dengan kapasitas atau hz): lebih tetapi tidak melebihi dari negara pembuat atau made in. a b jc a b c kalkulator mesin hitung elektronik yang dapat dioperasikan tanpa nama barang, a bj c sumber tenaga listrik dari luar dan mesin perekam, merek barang, af bjc a bjc bereproduksi dan penyayang data ukuran saku dengan nama dan alamat produsen untuk barang produksi afc fungsi menghitung.negara pembuat atau made ro| rooms sukamara sunda oo keterangan penjelasan eps m mba m h h ima kamera kamera digital saku, nama barang, a b c digital single lens reflects dsr), merek barang, afc a b c kamera digital selain jenis saku dan jenis nama dan alamat produsen untuk barang produksi a bj c dsr. dalam negeri: nama dan alamat importir untuk barang impor, a bjc negara pembuat atau made in. a b c a bjc melebihi nama dan alamat produsen untuk barang produksi a bfc dalam negeri,j b jc a bjc hz): negara pembuat atau made in. a b c a bjc lemari es lemari pendingin lemari pendingin tipe rumah tangga tipe kompresi nama barang, a bjc refrigerator) dengan kapasitas tidak melebihi merek barang, a b c a b c nama dan alamat produsen untuk barang produksi a b c lemari pendingin tipe rumah tangga selain tipe dalam negeri, kompresi dengan kapasitas tidak melebihi d,hz), negara pembuat atau made in. a b c a b jc mesin cuci washing machine) mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi nama barang: a b c a b c kg, merek barang: a b jc a bjc mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi nama dan alamat produsen untuk barang produksi a b c ke: dalam negeri, mempunyai kapasitas linen kering melebihi kg: nama dan alamat importir untuk barang impor, a b c mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi kenesunaan listrik: tegangan volt dan frekuensi a b c a b c kg: mempunyai kapasitas linen kering melebihi kg: negara pembuat atau made in. a b c a b c mesin pengatur suhu mesin pengatur suhu udara tipe jendela atau nama barang, a b c udara pendingin ruangan air dinding, menyatu atau "sistem terpisah" dengan merek barang, a b c a b c conditioned ac) keluaran tidak melebihi kw, nama dan alamat produsen untuk barang produksi a b jc mesin pengatur suhu udara tipe jendela atau dalam negeri, dinding, menyatu atau "sistem terpisah" dengan nama dan alamat importir untuk barang impor, a b c keluaran melebihi penggunaan listrik: tegangan volt dan frekuensi a b jc a b c hz): negara pembuat atau made in. a b o| voworus amabarang uralanbaran goo))o | keterangan penjelasan maa em, kan mikropon mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun nama barang: a b c microphone) tidak. b jc a b c monitor komputer monitor komputer jenis panel layar datar tipe nama barang: a b c proyeksi, merek barang: a bjc a b c monitor komputer selain jenis panel layar datar tipe nama dan alamat produsen untuk barang produksi a b c proyeksi, berwarna, dalam negeri, monitor komputer selain jenis panel layar datar tipe nama gan amat importir untuk barang impor, a b c penggunaan listrik: tegangan volt dan frekuensi a b c a bjc proyeksi, monokrom, hah monitor komputer jenis tabung sinar katoda, negara pembuat atau made in. a b c a b c berwarna, monitor komputer jenis tabung sinar katoda, monokrom. organ keyboard elektrik instrumen keyboard, selain akordeon. nama barang, a b c merek barang, af bjc af b eh: negara pembuat atau made in. a b c a b c pelumas blender: penggiling dan pencampur makanan, mengekstrak jus nama barang, a b c a b c pencampur mixer: buah atau sayur. merek barang, a b c a bic pengurus juice)jc hz): negara pembuat atau made in. a bjomor nama barang uraian barang keterangan penjelasan aro ska soo h3h $h$:$i lt. pemanas air water heater) pemanas air instan dengan gas, nama barang: a b c a bjc tipe rumah tangga. pemanas air instan selain dengan gas, merek barang: a bjc a bjc ex. pemanas air celup dengan menggunakan nama dan alamat produsen untuk barang a b c elektrik. produksijc a b jc hz): negara pembuat atau made in. a b c a b c penanam nasi rice cooker) penanam nasi. nama barang: a b c c hz): negara pembuat atau made in. a b c a b c, a b c a bjc dengan menggunakan listrik (magic com). nama dan alamat produsen untuk barang a b c untuk rumah tangga produksi dalam negeri: nama dan alamat importir untuk barang impor, a bjc e. penggunaan listrik: tegangan volt dan frekuensi a bjc a bj c hz): negara pembuat atau made in. a bjc a b c pemanggang roti coaster) pemanggang roti. nama barang, a b c a bjc merek barang, a bjc a bjvo| comosus wamamarawa o o uramwmamwa oo | meteran gaw penyet iang kemasan koo aa " w wv wv s yoo ooh mesin pencetak printer) mesin pencetak yang memiliki kemampuan dengan nama barang, afc berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis merek barang: af b c a b c atau jaringan, berwarna maupun tidak (printer dot jenis produk: a b c a b jc matrik, printer ink jet, printer laser). pencetak hitam putih: pencetak berwarna, c a b c hz): negara pembuat atau made in. af b c a b c mesin fotokopi mesin foto kopi baik berwarna maupun tidak. nama barang, afb c photo copy) merek barang, a bjc afb c jenis produk: a bjc a b c pencetak hitam putih, pencetak berwarna, nama dan alamat produsen untuk barang produksi a b cal: negara pembuat atau made in. a b c a b jc mesin multi fungsi mesin multi fungsi yang bisa menjalankan nama barang: a b c fungsi printer untuk mencetak, mesin foto merek barang, a bjc a b c kopi untuk menggandakan, mesin faksimili jenis produk: a bjc a bjc untuk transmisi faksimili yang memiliki pencetak hitam putih: kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pencetak berwarna, pengolah data otomatis atau jaringan, nama dan alamat produsen untuk barang produksi a b c berwarna. c hz), g . negara pembuat atau made in. a b c a b c pengeras suara speaker) pengeras suara dipasang pada rumahnya maupun tidak nama barang: a b c selain pengeras suara tanpa rumah mempunyai rentang merek barang: a b c a bj c frekuensi sampai dengan dengan nama dan alamat produsen untuk barang a b c diameter tidak melebihi untuk keperluan produksi dalam negeri: ex. telekomunikasi.f b c a b c hz): negara pembuat atau made in. a bjc a b jcomosus mamararana o j uratawsammma oo) | wererawaaw rence san o ) parang kemasan na . mesin pengering mesin pengering untuk kain atau barang tekstil dengan nama barang, a b c a b jc kapasitas linen kering tidak melebihi kg. merek barang: a bjc a bjcjc penggunaan listrik, tegangan volt dan frekuensi a bjc a b jc hz):f bjc (h2),: a b c (vakum cleaner) kantung debu atau penampung lainnya dengan merek barang: a bjc a b c kapasitas tidak melebihi c (h2): negara pembuat atau made in. a bjc a bj,l, negara pembuat atau made in. a b c a b cxo| amors mama sarana rain barang keterangan penjelasan ''po if' mit ' ex. piano elektrik piano tegak: nama barang: bjc a b c pompa air listrik pompa air kebutuhan rumah tangga dengan flow rate nama barang: af b c water pump) tidak melebihi m' jam dan atau dengan ukuran merek barang, a b c a b c diameter inlet tidak melebihi mfc a b c mini comp radio cassette radio cassette player ukuran saku dapat nama barang, af bjc dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, merek barang, af b c a bjc penerima siaran radio portabel dapat dioperasikan, dengan alat perekam atau alat reproduksi nama dan alamat importir untuk barang impor, a bjc suara.jc radio tape mobil dikombinasikan dengan alat perekam atau alat nama barang: a bjc reproduksi suara. merek barang: a bjc a bjc nama dan alamat produsen untuk barang a b jc produksi dalam negeri, nama dan alamat importir untuk barang impor, a b of comosus mamararasa oo j uratwsa rana oo) | ) eremawcanyrenue alasan oo) o ) arg kemasan a n ,.d.ds maa alat penerima siaran alat penerima siaran televisi set top box. nama barang, a b c televisi: merek barang: a b c a b c set top box)fc penggunaan listrik: tegangan volt dan frekuensi a bj c a b c hz): standar penyiaran digital: a bjc a b c negara pembuat atau made in. a bjc a b c setrika listrik a. nama barang,jc a b c telepon kabel dan telepon perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel. nama barang: a b c nirkabel cordes merek barang: a b c a b c telephonef b c a b c telepon seluler telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan nama barang: a bjc cellular telephone) tanpa kabel lainnya. merek dan tipe, a bjc a bjc cc. nama dan alamat kantor perwakilan untuk barang a bjc impor, penggunaan listrik: tegangan dan frekuensi a b c a b c hz): (pada charger adaptor) negara pembuat atau made in. a bjc a b c tudung hisap tudung hisap yang dilengkapi dengan saringan maupun nama barang: a bjc a b e cungkup hisap tidak. merek barang: a b c a b c cooker hoodjc penggunaan listrik: tegangan volt dan frekuensi a bjc a b c hzl: negara pembuat atau made op tewas ane keterangan penataan iko eou$ x. tungku gelombang mikro microwave oven. nama barang, a bjc a b cc a bjc tungku pemanggang pemanggang roti. nama barang: a b c af b c oven coaster): a bjcomputer laptop komputer handheld termasuk politop dan nama barang: a b c personal digital assistant pda ss): merek barang: a bjc a b c termasuk notebook, laptop termasuk notebook dan sub notebook. nama dan alamat produsen untuk barang a b c sub notebook, dan produksi dalam negeri: komputer handheld)jc hz), negara pembuat atau made in. a bjc a b c proyektor tipe panel layar datarf b c a b c hal: negara pembuat atau made in. a b cna basa mmk ane kemasan cap.) ?,?., #teliti st.) kompor gas kompor dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan| nama barang, a b c bahan bakar lainnya termasuk peralatan masak dan merek barang, a b c a b c piring pemanas.jenderal ttd. kefonpei perdagangan pala bnn hukum, gita irawan wirawan pai ce. asminiyesih prpenempatan label xo| comoros maharana | ) urauwmarawa oo ) keterangan penjelasan om. mmm mama baja lembaran lapis seng bjs bergelombang mengandung karbon kurang dari| nama barang, a b menurut beratnya dengan ketebalan tidak merek barang: afb melebihi mm: nama dan alamat produsen untuk barang produksi a b bjs bergelombang mengandung karbon kurang dari dalam negeri, menurut beratnya dengan ketebalan melebihi dg, nama dan alamat importir untuk barang impor, a b tetapi tidak melebihi ,5mm. ukuran (lebar tebal panjang): a b ketebalan lapisan seng: a b negara pembuat atau made in. a b baja tulangan beton btb mengandung karbon kurang dari ,6y6 nama barang: a b menurut beratnya, merek barang: a b btb mengandung karbon atau lebih menurut nama dan alamat produsen untuk barang produksi a b beratnya, dalam negeri, btb mengandung karbon atau lebih menurut nama dan alamat importir untuk barang impor: a b beratnya, selain penampang silang lingkaran, ukuran diameter dan panjang, ajb negara pembuat atau made in. a b lain lain. kaca lembaran kaca tuang dan kaca cerai dalam lembaran atau profil, nama barang: a b mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau non merek barang: a b pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara jenis tipe:a b panjang (termasuk potongan sudut atau atau atau dalam negeri, nama dan alamat importir untuk barang impor:: nama dan alamat importir untuk barang impor, a b peringatan mudah pecah, a bwa o o urawwsa rmn oo o mere raw ganar eye alasan o o5arang kemasan aw, hha:":m me) . . . nan ex. lembaran serat kristal chrysotile. nama barang: a b semen rata dan lembaran merek barang: a b serat kristal bergelombang nama dan alamat produsen untuk barang produksi a b simetris dalam negeri, nama dan alamat importir untuk barang impor, a b ukuran ketebalan: a b kode produksi,: merek barang, semen diwarnai. jenis tipeisi bersih berat bersih netto, negara pembuat atau made in. pengencer thinker) komposit pelarut dan pengencer organik, tidak dirinci nama barang, b c atau termasuk dalam pos lainnya, olahan penghapus cat| merek barang, b c atau pernis. jenis: b c nama dan alamat produsen untuk barang b c produksi dalam negeri: nama dan alamat importir untuk barang impor, b c isi bersih berat bersih netto, b c kode produksi, b c cara penyimpanan dan pemakaian, b c simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan bjc kehati hatian, dan atau tanda peringatan yang jelas, negara pembuat atau made in.a . . mal nan ina barang kemasan www jaw ubin keramik ubin, kubus dan barang yang serupa itu, empat persegi nama barang, a b c panjang maupun tidak, yang area permukaan merek barang, a b c a b c terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi jenis tipe, a b c kurang dari, a b c kode warna,krem tarian perdagangan pan iro hukum, gita irawan wirawan gan ku) wangsit par ria1ang diperdagangkan daftar jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya) aran uraian baran amors mamamarana o o uramwsamma opo merekam am penyet asan )o)o )9gawang kemasan lm ,.,. mm. ban luar dari jenis yang digunakan untuk kendaraan nama barang: roda mobil sepeda motor) bermotor (termasuk station wagon dan merek barang, mobil balap): nama dan alamat produsen dan atau pemegang dengan lebar tidak melebihi mm, merek untuk barang produksi dalam negeri yang dari jenis yang digunakan untuk sepeda diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang motor.: jenis benang karkas (carcass): negara pembuat atau made in. ex. baterai aki kendaraan baterai aki asam timbal untuk menghidupkan nama barang, a b mesin piston kendaraan bermotor, atau merek barang, a b ajb dengan kapasitas daya pengosongan isi nama dan alamat produsen dan atau pemegang a bjc a b tidak melebihi ah, dengan tinggi (tidak merek untuk barang produksi dalam negeri yang termasuk terminal dan handle) tidak melebihi diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang cm, merek: ex. baterai aki asam timbal untuk menghidupkan nama dan alamat importir, agen, dan atau a bjc a b mesin piston kendaraan bermotor, atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang dengan kapasitas daya pengosongan isi impor, tidak melebihi ah, dengan tinggi (tidak e. kode produksi, a b c a b termasuk terminal dan handle) melebihi 13cm, simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati a bjc a b ex. baterai aki asam timbal untuk menghidupkan hatian, dan atau tanda peringatan yang jelas, mesin piston kendaraan bermotor atau negara pembuat atau made in. abc a batau, dengan tinggi melebihi cme go meme tidak melebihi cm. ex. bantalan bearing) bantalan peluru dan bantalan gulung, untuk kendaraan| nama barang, bermotor. merek barang:ae mmmm.mmm. . mmiuuwmw ex. brake disc pad dan brake brake disc pad dan brake shoe untuk nama barang: shoe untuk kendaraan kendaraan bermotor dari pos merek barang: ex. bermotor brake disc pad dan brake shoe untuk cc. nama dan alamat produsen dan atau pemegang kendaraan bermotor selain untuk kendaraan merek untuk barang produksi dalam negeri yang dari pos dan diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang ex. brake disc pad dan brake shoe untuk sepeda merek,jc minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari nama dan alamat produsen dan atau pemegang a b c mineral mengandung abituren kurang dari menurut merek untuk barang produksi dalam negeri yang beratnya.isi bersih berat bersih netto: a b c komposisi bahan yang digunakan, a b c bulan dan tahun produksi,: negara pembuat atau made in. a b cmasarana oo pratama oo were ran gan penyelam san nag kemasan (mm. mampu')h)?' cc' ' c'"?z'jpj(cvc'('('('('('(''| jm. cermin untuk kendaraan kaca spion untuk kendaraan. nama barang: bermotor merek barang,negara pembuat atau made in. ex. end tie rod untuk, ex. lain lain, untuk kendaraan selain dari pos nama dan alamat produsen dan atau pemegang dan, nama barang, filter penyaring bahan bakar untuk merek barang: kendaraan bermotor: nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek filter penyaring udara untuk mesin untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi kendaraan bermotor: berdasarkan pesanan dari pemegang merek, ex. cartridge penyaring untuk penyaring oli pada nama dan alamat importir, agen, dan atau subbox perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor, ex. bagian lainnya pada subbox negara pembuat atau made in. ex. kaca pengaman wind shield) kaca pengaman dikeraskan (temporer) cocok nama barang: untuk kendaraan dari bab merek barang, ex. kaca pengaman dilaminisasi (nominated) cocok jenis tipe: untuk kendaraan dari babketerangan emboj,comosus mamamarasa opo o raw rng o)o | meme rang an penjelas oo ) kang kemasan ta . hosts"taa mma:)mi,). . .: negara pembuat atau made in. ex. karburator karburator) karburator dan bagiannya untuk kendaraan nama barang, bermotor,lainnya dari pos merek untuk barang produksi dalam negeri yang ex. untuk kendaraan dari pos diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang ex. untuk kendaraan dari pos merek, ex.koil penyalaan untuk koil penyalaan dari jenis yang cocok untuk nama barang: kendaraan bermotor kendaraan bermotor tidak dirakit, merek barang, ex. lain lain, selain tidak dirakit.kopling dan bagiannya untuk kendaraan bermotor. nama barang: ex. untuk kendaraan dari posselain dari pos dan merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang ex. untuk sepeda motor.mur mur roda untuk kendaraan bermotor. nama barang,no| nomor nama barang mrmanbarang keterangan penjelasan nmp pw, ami. mmm mmmpelek pelek untuk kendaraan bermotor. nama barang: a b pelek tanpa ban terpasang untuk kendaraan merek barang: a b dari pos cc. nama dan alamat produsen dan atau pemegang a b pelek tanpa ban terpasang untuk kendaraan merek untuk barang produksi dalam negeri yang dari pos diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang pelek tanpa ban terpasang untuk kendaraan merek, selain dari pos dan nama dan alamat importir, agen, dan atau a b ex. pelek untuk sepeda motor. perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor. ukuran, kode produksi: a b negara pembuat atau made in. a b per leaf) untuk kendaraan pegas daun dan kembarannya cocok nama barang: a b bermotor digunakan untuk kendaraan bermotor dari merek barang, a b a b pos atau cc. nama dan alamat produsen dan atau pemegang a b lain lain.perangkat pemberi tanda klakson dan sirene, dirakit, nama barang: a b suara pada kendaraan perlengkapan pemberi isyarat suara tidak merek barang, a b a b bermotor dirakit: nama dan alamat produsen dan atau pemegang a b ex. alat pendeteksian rintangan (peringatan) merek untuk barang produksi dalam negeri yang untuk kendaraan, diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang ex. bagian dari barang pada subbox, a b a bmotors wamamarasa o jou rawa rawa oo o were tangan penjelasan o )oa nan kemasan a''m'p0?0pu p' ' u nama dan alamat produsen dan atau pemegang a b: negara pembuat atau made in. a b a b piston piston untuk mesin kendaraan bermotor: nama barang: dan atau pemegang a b untuk kendaraan dari pos merek untuk barang produksi dalam negeri yang piston, selain ukuran diameter luar diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang atau lebih, tetapi tidak melebihi merek, untuk mesin kendaraan bermotor untuk nama dan alamat importir, agen, dan atau a b kendaraan bab perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor, piston untuk mesin kendaraan dari pos. tetapi tidak melebihi untuk kendaraan lainnya dari posma barang uraian barang keterangan penjelasan tawar hm, . . ham radiator kendaraan radiator untuk kendaraan dari pos nama barang, a b bermotor radiator untuk kendaraan dari pos merek barang: a b a b radiator untuk kendaraan dari pos nama dan alamat produsen dan atau pemegang a b atauj b perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor: negara pembuat atau made in. a b a b ex. rantai kendaraan bermotor rantai pemutar untuk sepeda motor, nama barang: a b ex. rantai lainnya, selain rantai pemutar merek barang, a b untuk sepeda motor, ccvjb silang trapesoidal (v, v robbed), dengan merek barang, a b a b lingkaran luar melebihi tetapi tidak nama dan alamat produsen, dan atau a b melebihi cm,), dengan pesanan dari pemegang merek, lingkaran luar melebihi tetapi tidak nama dan alamat importir, agen, dan atau a b melebihi cm: perwakilan produsen luar negeri untuk barang ban penggerak tanpa ujung dari penampang impor: silang trapesoidal (v, v robbed), dengan kode produksi: a b lingkaran luar melebihi tetapi tidak negara pembuat atau made in. a b melebihi cm: ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (v, selain v robbed), dengan lingkaran luar melebihi tetapi tidak melebihi cm: keterangan emboj:n synchronous tanpa ujung, dengan langka ran luar melebihi tetapi tidak melebihi cm, ban synchronous tanpa ujung, dengan langka ran luar melebihi tetapi tidak melebihi cm. sabuk pengaman untuk sabuk pengaman. nama barang, a b kendaraan bermotor merek barang, a b a b cc.bagiannya sistem lampu dan bagiannya untuk kendaraan nama barang, a b untuk kendaraan bermotor bermotor. merek barang, a b a b perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi cc. nama dan alamat produsen dan atau pemegang a bperlengkapan diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang pemberi isyarat visual, tidak dirakit, merek, ex. perlengkapan penerangan atau perlengkapan nama dan alamat importir, agen, dan atau a b pemberi isyarat visual, dirakit, perwakilan produsen luar negeri untuk barang ex. bagian dari barang untuk sub pos impor, negara pembuat atau made in. a b a b keterangan emboj, tercetak, melekat secara utuh. menteri perdagangan republik indonesia, salman sesuai dengan aslinya pesek iat jenderal ttd. kemenag perdagangan ing pala hukum, gita irawan wirawan ujar asmwingsih harian panamaixo| comosus wamamarawa sama o) o | meme aw penjelasan kemas nana pppppp'' uas , j alas kaki alas kaki dilengkapi logam pelindung dari: nama barang: a b c menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut, merek barang, a b c a b c lain lain: nama dan alamat produsen untuk barang a b c alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit, produksi dalam negeri, diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk, nama dan alamat importir untuk barang impor, a bjc alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan ukuran a b c a b c bagian atas terdiri atas pengikat dari kulit logo kulit jika terbuat dari kulit asli: a b c a b c samak yang menyilang punggung kaki dan keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan afb c sekeliling jempol: (ika diperlukan) sesuai karakteristik barang, alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindungjari: negara pembuat atau made in. a b c a b c menutupi mata kaki: menutupi mata kaki: dilengkapi dengan spike, clean atau sejenisnya: alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi, dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi: dengan bagian atasnya dari bahan tekstil. barang jadi kulit jaket, pakaian, nama barang: a b c sarung tangan, tas, dan dirancang khusus untuk digunakan dalam merek barang: a bjc a bjc koper) olah raga, nama dan alamat produsen untuk barang a b c sarung tangan pelindung kerja, produksi dalam negeri, travel goods dengan ukuran maksimal tinggi nama dan alamat importir untuk barang impor: a b c lebar panjang cmx45cmx25cm, ukuran: bjc a b jc dengan permukaan luar dari kulit samak, dari logo kulit (jika terbuat dari kulit asli), bjc a b c kulit komposisi atau dari kulit paten. keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan b c a b c (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang: negara pembuat atau made in. a b jc a b c bingkai kacamata dari plastik: nama barang: a bjc dari bahan lainnya. merek barang: a b a bjc cc.keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan a b c (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang: negara pembuat atau made in. afb af bja. lal s.s deterjen deterjen dalam berbagai bentuk. nama barang: a b c merek barang: a b c jenis bahan, a b c b c ex. formulasi pestisida insektisida, nama barang: a bjc memberantas hama desinfektan, merek barang, a b c insektisida dalam bentuk obat anti nyamuk koil, nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran: af bjc insektisida dalam kemasan aerosol yang memiliki nomor pendaftaran dari komisi pestisida, a b jc fungsi menghilangkan bau: nama dan kadar bahan aktif: a b c insektisida dalam kemasan aerosol yang tidak isi bersih berat bersih netto, a b c memiliki fungsi menghilangkan bau, ze simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan a bjc desinfektan mengandung campuran dari asam kehati hatian, dan atau tanda peringatan yang jelas: ter batu bara dan alkali: petunjuk penyimpanan penggunaan: desinfektan yang tidak mengandung nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa: af bjc campuran dari asam ter batu bara dan alkali negara pembuat atau made in. a bjc dalam kemasan aerosol: desinfektan yang tidak mengandung campuran a b cnama barang: a bjc dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak, merek barang: a b af b jc jenis, a b afb jc arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas nama dan alamat produsen untuk barang a bjc penghitung detik maupun tidak, produksi dalam negeri: arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, nama dan alamat importir untuk barang impor: a b c negara pembuat atau made in. a b a bjc dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak, arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak: beker: jam dindirms mamamarwa o pratama rawa oo ) | ) meme gan pe nas alasan oo? nan (kemasan ioi 'y,',,''. ama kabel listrik kawat gulung dari tembaga dengan lapisan terluar nama barang: a b c dari dilas atau enamel, merek barang: a b jc a b c kawat gulung dari tembaga dengan lapisan terluar cc. nama dan alamat produsen untuk barang a b c atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau polivinil produksi dalam negeri, klorida: nama dan alamat importir untuk barang impor, a bjc kawat gulung dari tembaga dilas atau enamel dan ukuran kawat, a b c a b c dibungkus dengan kertas, bahan tekstil atau pvc: spesifikasi, a b c a b jc negara pembuat atau made in. a bjc a bjc kawat gulung dari tembaga selain dilas atau enamel dan dibungkus dengan kertas, bahan tekstil atau pvc memiliki penampang silang segi empat dan tanpa konektor: manganese resistance wire: kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial diisolasimelebihi kabel dan konduktor selain koaksial untuk kabel baterai: kabel dan konduktor selain koaksial untuk kabel dan konduktor selain koaksial untuk voltase melebihiwomorme mamaparawa o uramwma raa oo kererancawypenumuasan o dasar nasa mm. mm, '. ' ' ' . kaos kaki kaus kaki ditempa bergradasi: nama barang: a bjc merek barang, a b c dari serat sintetik, ukuran tiap benang nama dan alamat produsen untuk barang a b c tunggal kurang dari desires, produksi dalam negeri, dari serat sintetik, ukuran tiap benang nama dan alamat importir untuk barang impor, a b c tunggal kurang dari desires atau lebih: ukuran: a bjc dari kapas, label pemeliharaan (care label): a b c dari kapas: negara pembuat atau made in. a bjc dari wol atau bulu hewan halus, dari kapas: dari serat sintetik. ex. kertas fotokopi kertas tidak dilapisi untuk fotokopi dalam lembaran nama barang: a b c empat persegi panjang, dengan berbagai berat dan merek barang: a b c ukuran.ukuran: a bjc isi, a b c prematur, a b c negara pembuat atau made in. a b c ex. korek api gas barang piroteknik berupa korek api gas. nama barang: a b c merek barang, a b jc a b cketerangan untuk penggunaan dan pemeliharaan a bjc (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang: simbol bahaya dan atau tanda peringatan yang a b c a b c jelas, negara pembuat atau made in. a b c a bjc korek api kayu korek api, selain dari barang piroteknik. nama barang: a b c merek barang, a b c cc. nama dan alamat produsen untuk barang a b e produksi dalam negeri: nama dan alamat importir untuk barang impor, a b c peringatan mudah terbakar, a b c kode produksi: a bjc negara pembuat atau made in. a b c keterangan emboj, tercetak, melekat secara utuhasa ramwsawa oo | ) meme an nam asan oo) o ) orang kemasan lal meter pengukur wh. nama barang: a b c a b c merek barang, a b c a b c cc.c frekuensi pengenal hz): a b c a b c tegangan acuan, arus dasar, dan maksimum, a bjc afc negara pembuat atau made in, a bjc a b jc nomor seri dan tahun pembuatan. a bjc a bjc lampu swaballast lampu fluoresensi kompak: nama barang: a bjc lain lain. merek barang, a bnomor seri produksi dan tahun produksi, a b jc a b c daya listrik watt) dan tegangan volt v)ekering untuk voltase melebihi nama barang: a b c sakelar, tusuk kontak dan pemutus sirkuit otomatis untuk voltase kurang merek barang: a b c a bjc kotak kontak. dari tipe founded case: nama dan alamat produsen untuk barang a b c saklar mengisolasi dan saklar penyambung produksi dalam negeri: pemutus untuk voltase melebihi nama dan alamat importir untuk barang impor, a b c nomor seri produksi dan tahun produksi: a b c a b c penangkal petir, pembatas voltase dan penekan arus pengenal a), kapasitas pemutusan a), a b c a b c kenaikan tegangan untuk voltase melebihi tegangan volt v): negara pembuat atau made in. a b c a b jc pushing assembly dan tap changer assembly untuk distribusi listrik atau transformator daya untuk voltase melebihi sekering thermal dan sekering tipe kaca untuk voltase tidak melebihi aparatus untuk pelindung sirkuit listrik selain sekering atau pemutus sirkuit otomatis untuk voltase tidak melebihi dari relai untuk voltase tidak melebihiotors mamamamawa o jurawwsa rawa oo mem serangan penjelasan o katakana kemasan lal sakelar selain sekering, pemutus sirkuit otomatis, aparatus untuk melindungi sirkuit listrik atau relai untuk voltase tidak melebihidan soket untuk voltase tidak melebihi konektor untuk serat optik bundel: bundel serat optik atau kabel, untuk voltase tidak melebihiselain sakelar, relai, sekering, penekan kenaikan: tegangan, stop kontak, soket, gagang lampu dan konektor lainnya, kotak penyambuelaras smamazao mama germo tea pena lal io. s. sea mainan anak sepeda roda tiga, skuter, mobil berbeda dan nama barang, a b c mainan beroda semacam itu: kereta boneka, merek barang, a bjc a b c boneka dikenakan pakaian atau tidak: nama dan alamat produsen untuk barang a b c garmen dan aksesorisnya, alas kaki dan tutup produksi dalam negeri, kepala untuk boneka, nama dan alamat importir untuk barang impor, a b c kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan spesifikasi barang: a b c aksesoris lainnya, keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan a b c perabot rakitan model yang diperkecil yang diperkecil jika diperlukan) sesuai karakteristik barang: ("skala") dan model rekreasi semacam itu yang dapat simbol bahaya dan atau tanda peringatan yang jelas: af b c digerakkan atau tidak (misalnya model kendaraan negara pembuat atau made in, udara dan sebagainya): kesesuaian usia pengguna. a fbc a b c perangkat kontruksi dan mainan kontruksional a b c lainnya, dari bahan selain plastik, stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia, puzzle dari segala jenis,, tali lompat, kelereng. pakaian jadi lelaki dan setelan: nama barang: a b c anak lelaki ensemble dari kapas: merek barang: bjc a bjc ensemble dari serat sintetik: jenis bahan atau komposisi, bjc a b c jas dan blazer dari kapas: nama dan alamat produsen untuk barang a bjc jas dan blazer dari serat sintetik, produksi dalam negeri: jas dan blazer dari rami, linen atau sutra, nama dan alamat importir untuk barang impor: a bjc celana panjang, pakaian terusan berpenutur ukuran, bjc af bjc depan dan bertali, celana panjang sampai label pemeliharaan (care label): b c a b c lutut dan celana pendek dari kapas: negara pembuat atau made in. b c a b c: kemeja rajutan atau kaitan dari kapasmu mm. kemeja rajutan atau kaitan dari serat sintetik, kemeja rajutan atau kaitan dari serat artifisial, celana color dan celana dalam dari kapas, rajutan atau kaitan, celana color dan celana dalam dari serat buatan, rajutan atau kaitan: kemeja tidur dan piyama dari kapas, rajutan atau kaitan, kemeja: t shirt,singlet dan kaus kutang lainnya,rajutan atau kaitan. dari kapas: t shirt,singlet dan kaus kutang lainnya,rajutan atau kaitan,dari rami, linen atau sutra, setelan dari serat sintetik, setelan dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional: setelan dari kapas, tidak dicetak dengan proses batik tradisional: setelan dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional: setelan dari sutra, tidak dicetak dengan proses batik tradisional: setelan selain dari bahan tekstil lainnya dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak, ensemble dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional: ensemble dari kapas, tidak dicetak dengan proses batik tradisional: ensemble dari serat sintetik dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak: ensemble dari bahan tekstil lainnya dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak, jas dan laser dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional: jas dan laser dari kapas, tidak dicetak dengan proses batik tradisional: jas dan laser dari serat sintetik, dicetak dengan proses batik tradisional maupun tid| pesona mma mama tema , aims5z am.mmmumma jas dan laser dari bahan tekstil lainnya, dicetak dengan proses batik tradisional maupun tida: kemeja dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional, kemeja dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional: kemeja dari serat buatan, kemeja dari wol atau bulu hewan halus dicetak dengan proses batik tradisional, kemeja dari wol atau bulu hewan halus tidak dicetak dengan proses batik tradisional, kemeja dari bahan lainnya dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak. pakaian jadi wanita dan setelan dari serat sintetik, rajutan atau kaitan, nama barang: a bjc anak wanita setelan dari kapas, rajutan atau kaitan, merek barang: b jc a bjc ensemble dari kapas, rajutan atau kaitan: jenis bahan atau komposisi, b c a b c ensemble dari serat sintetik, rajutan atau nama dan alamat produsen untuk barang a bjc kaitan, produksi dalam negerisonora manage mamasa emmramaaaan pea naas "mm )m. . m'm33$,,||. jas dan blazer dari kapas, rajutan atau kaitan: e. nama dan alamat importir untuk barang impor: a b c jas dan blazer dari serat sintetik, rajutan atau ukuran: b c afb c kaitan, label pemeliharaan (care label), b c a b c gaun dari kapas, rajutan atau kaitan: negara pembuat atau made in. b c a b c gaun dari serat sintetik, rajutan atau kaitan: gaun dari serat artifisial, rajutan atau kaitan, rok dan rok terpisah dari kapas, rajutan atau kaitan: rok dan rok terpisah dari serat sintetik, rajutan atau kaitan: blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, rajutan atau kaitan,:, rok dalam dan petticoat dari serat buatan, rajutan atau kaitan: rok dalam dan petticoat dari kapas, rajutan atau kaitan, rok dalam dan petticoat dari sutra, rajutan atau kaitan: celana dalam dan party dari kapas, rajutan atau kaitan: celana dalam dan party dari serat buatan, rajutan atau kaitan, gaun tidur dan piyama dari kapas,comosus mamamarana o draw rwg oo | ) mere raw ganar alasan o ) gaana kemasan lal gaun, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu dari serat buatan, rajutan atau kaitan, setelan dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional: setelan dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional: setelan dari serat sintetik, setelan dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional: setelan dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional: setelan dari bahan tekstil lainnya: ensemble dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional: ensemble dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional: ensemble dari serat sintetik: ensemble dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional: jas dan blazer dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional: jas dan blazer dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional: jas dan blazer dari serat sintetik, jas dan blazer dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional: jas dan blazer dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional: jas dan blazer dari bahan tekstil lainnya: gaun dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional: gaun dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional: gaun dari serat sintetik: gaun dari serat artifisial: gaun dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional: gaun dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisionalworms mamamarana o rampa opo) o | o kermaancanypenu alasan o orang mau wwttttt gaun dari bahan tekstil lainnya: rok dan rok terpisah dari kapas, dicetak dengan proses batik lainnya: rok dan rok terpisah dari kapas, selain dicetak dengan proses batik lainnya: rok dan rok terpisah dari serat sintetik, rok dan rok terpisah dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional: rok dan rok terpisah dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional: celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas, pakaian penerbang:,serat buatan:roports nama barang rain barang keterangan penjelasan ara .it m m mmm pakaian jadi tekstil garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari kapas: nama barang, a b c lainnya garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari serat merek barang, b c a b c buatan, pakaian digunakan untuk pelindung dari jenis bahan atau komposisi, b c a b c api: nama dan alamat produsen untuk barang a b c garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari serat produksi dalam negeri: buatan, selain pakaian digunakan untuk pelindung nama dan alamat importir untuk barang impor: a b c dari api: ukuran, b c a b c pakaian renang untuk pria atau anak laki laki: kabel pemeliharaan (care label): brc above mbu, ein. pakaian renang untuk wanita atau anak perempuan, ata a b c ski suits, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, track suit dan garmen selain pakaian renang dan ski suit, dari serat buatan (misaln sebagainya) untuk laki laki, track suit dan garmen selain pakaian renang dan ski suit, dari kapas(misal pakaian untuk olah raga anggar atau gulat,pakaian sembahyang maknaworms wamamarana o uraawsa rwa oo | ) mere ran gaw ena alasan o ) nenkan kemasan lal kan perangkat makan perangkat makan dan perangkat dapur, nama barang, ex. tableware) perangkat makan, perangkat dapur, merek barang,, produksi dalam negeri: ex. dari keramik kaca, nama dan alamat importir untuk barang impor, gelas minum stewart, selain keramik kaca dari peringatan mudah pecah: kristal timbal: negara pembuat atau made in. a b gelas minum lainnya, selain keramik kaca dari kristal timbal:,o'c sampai dengan c, produk plastik untuk dari melamin, nama barang: keperluan rumah tangga selain melamin: merek barang: a b bed pan, pilot (jenis portabel) atau jenis tipe: chamber pot: a bjc divaksinasi dalam bentuk tablet atau bentuk merek barang, a bjc semacam itu atau dalam kemasan dengan jenis, a bjc berat kotor tidak melebihi kg:: dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor nama dan alamat importir untuk barang impor, a b c dan kalium dalam bentuk tablet atau bentuk isi bersih berat bersih netto: a b c g . kandungan hara, a b c semacam itu dalam kemasan dengan berat kode produksi: a b c kotor tidak melebihi kg: negara pembuat atau made in. a b c pupuk lainnya dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi kg: pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium, diazonium hidrogenortofosfat (diazonium fosfatxo| woworus mataram ora oo sem bsd s0: pupuk mineral atau kimia lainnya mengandung nitrat dan fosfat:, nama barang: a b c carbon mass dari jenis yang digunakan untuk merek barang, a b c pembuatan kertas karbon sekali pakai, jenis tipe, a b c tinta gambar dan tinta tulis. nama dan alamat produsen untuk barang af b jc produksi dalam negeri: a b c nama dan alamat importir untuk barang impor: a b c f . isi bersih berat bersih netto: a b c kode produksi,: a b c negara pembuat atau made in. a b c cat pernis (termasuk lak) dibuat dari poliester yang nama barang: a b c didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan merk barang, a b c air yang digunakan dalam kedokteran gigi:a bjc dibuat dari polimer akrilik atau vinil yang produksi dalam negeri: didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan nama dan alamat importir untuk barang impor: a bjc air, isi bersih berat bersih netto: a b c pernis (termasuk lak), yang digunakan dalam kode produksi: abc kedokteran gigi dibuat dari polimer akrilik atau cara penyimpanan dan pemakaian: a bjc vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media| warna, afc bukan air, simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati hatian, afc pernis (termasuk lak), tahan panas melebihi dan atau tanda peringatan yang jelas, yang digunakan dalam kedokteran gigi dibuat dari negara pembuat atau made in. a b jcwormm mamamarara o urmawsama oo owereganaanye usulan oo)? tenun kamar! aia mmm ena:,tahan panas melebihi yang digunakan untuk penyempurnaan kulit, distemper yang digunakan untuk penyempurnaan kulit: pigmen air olahan dari jenis yang digunakan untuk penyempurnaan kulit samak:hope perdagangan kepang bin hukum, gita irawan wirawan kek, kkg sihtambahan jenis barang dan perluasan barang woworus wamasamwa uraawma raa oo meme ancam ngel asan oo? kana tewaskan| all elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika kamera kamera web: nama barang, a b c kamera perekam video selain digunakan dalam penyiaran. merek barang, a bjc a b c nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam af bjc negeri, nama dan alamat importir untuk barang impor, a b c negara pembuat atau made in. a bjc a b c kipas angin kipas angin lantai, kipas angin dinding, kipas angin nama barang, a bjc jendela, langit langit atau atap dengan layar pelindung, merek barang: a b c a b c dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam a b c keluaran tidak melebihi negeri, kipas angin lantai, kipas angin dinding, kipas angin nama dan alamat importir untuk barang impor, a b c jendela, langit langit atau atap tanpa layar pelindung, penggunaan listrik: tegangan volt dan frekuensi hz): a b c a bjc dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan negara pembuat atau made in. a bjc a b jcluar nama barang: a b jc refrigerator) terpisah tipe rumah tangga dengan kapasitas tidak melebihi merek barang: a b c a bjcjc a bjc negara pembuat atau made in. a bjc a b c mesin pencetak printer) mesin pencetak yang memiliki kemampuan dengan nama barang: a bjc berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau merek barang: a b c a b c jaringan, berwarna maupun tidak (printer dot matrik, printer jenis produk: a b c a b c ink jet, printer laser). pencetak hitam putih, pencetak berwarna, c a b c negara pembuat atau made in. a botors mamamarawa rata o ) ) | mere amp nas san oo)? rang kemasan ffw mee eaa . ." jamak mesin multi fungsi mesin multi fungsi yang bisa menjalankan fungsi printer nama barang: a bfc untuk mencetak, mesin foto kopi untuk menggandakan, merek barang, a b c a b c mesin faksimili untuk transmisi faksimili yang memiliki jenis produk: a b c a b c kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah mesin multi fungsi hitam putih: data otomatis atau jaringan. mesin multi fungsi berwarna,:jc afb jc negara pembuat atau made in. a b c a b c mini comp radio cassette penerima siaran radio selain portabel dapat dioperasikan nama barang: a b c tanpa sumber tenaga dari luar dikombinasikan dengan alat merek barang: a b c a bjc perekam atau alat reproduksi suara.f b c radio tape mobil dikombinasikan dengan alat perekam atau alat reproduksi| nama barang, a bjc suara, merek barang, a b c af b c tidak dikombinasikan dengan alat perekam atau alat nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam a bjc negeri: reproduksi suarjc negara pembuat atau made in. a bj c a bjc digital satellite receiver alat penerima siaran televisi satelit digital. nama barang, a b c merek barang: a b c a b c nama dan alamat produsen untuk barang a bjhz): a b jc a bjc standar penyiaran digital: a b c a b c negara pembuat atau made in. a bjc a bjc keterangan emboj, tercetak: cc. melekat secara utuh.sororia memanas enam amar aa a v tudung hisap tudung hisap yang dilengkapi dengan saringan maupun nama barang: a b c a b c cungkup hisap tidak. merek barang: a b e a b c cooker hood)hz): a bjc a b c negara pembuat atau made in. a b c a b c sarana bahan bangunan kaca lembaran kaca apung dalam lembaran tidak berkarat selain kaca nama barang: a b optik. merek barang, a b jenis tipe, a jb nama dan alamat produsen untuk barang a b produksi dalam negeri, nama dan alamat importir untuk barang impor,ubin keramik ubin, kubus dan barang yang serupa itu, empat persegi nama barang: a b c panjang maupun tidak, yang area permukaan terluasnya merek barang, a b c a bjc dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari jenis tipe: a b c: a b c kode warna, a b c negara pembuat atau made in. a b c a bjc keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya) jex. per coil) untuk per coil) untuk kendaraan bermotor. nama barang: a bjc kendaraan bermotor merek barang, a b c a b comma maaamase mamangara memamortaa era ppp ippppp'y ae . n"mn epmepyp p) ,p, y, p(p( p p,poem't' ,(,w,o o@o w( ( ( m h ex. bagian peredam kejut bagian dari sistem suspensi kendaraan bermotor. nama barang: a b jc merek barang, a b c a b jjc perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor, negara pembuat atau made in. a bjc af b c peredam kejut untuk mobil peredam kejut selain dari nama barang: a b c penumpang atau merek barang, a b c a b cde in. a b c a b c sistem lampu dan sistem lampu dan bagiannya untuk kendaraan nama barang: a bjc bagiannya untuk kendaraan bermotor. merek barang: a b c a b c bermotor. agen. dan atau a bic perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor: negara pembuat atau made in. a b c a b c daftar jenis barang lainnya formulasi fungisida dalam kemasan aerosol. nama barang, a b c pestisida memberantas hama merek barang, af bjc nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran, af b c nomor pendaftaran dari komisi pestisida, a bjc nama dan kadar bahan aktif: a bjc bersih berat bersih (netto): a bjpetunjuk penyimpanan penggunaan: a b c nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa, a b c negara pembuat atau made in.oem mamalia ommaaaaso memanen kabel listrik kabel dan konduktor selain koaksial untuk voltase tidak| nama barang: af b c melebihi dilengkapi dengan konektor untuk| merek barang: a bj c a b jc telekomunikasi (antara lain: telepon, telegram dan kabel nama dan alamat produsen untuk barang afb c relay radio, bawah air), produksi dalam negeri, kabel dan konduktor selain koaksial untuk voltase tidak| nama dan alamat importir untuk barang impor, a bjc melebihi tidak dilengkapi dengan konektor untuk| ukuran kawat, af b c a b c telekomunikasi (antara lain: telepon, telegram dan kabel| spesifikasi, a b c a b c relay radio, bawah air), negara pembuat atau made in. a b c a b c kabel dan konduktor selain koaksial untuk voltase melebihi meter pengukur whfrekuensi pengenal hz): a b c a bjc tegangan acuan, arus dasar, dan maksimumaklar mengisolasi dan saklar penyambung pemutus| nama barang: a b jc sakelar, tusuk kontak dan untuk voltase melebihi merek barang: a b jc a bjc |kotak kontak. sakelar selain sekering, pemutus sirkuit otomatis,| nama dan alamat produsen untuk barang a b c aparatus untuk melindungi sirkuit listrik atau relai untuk produksi dalam negeri, voltase tidak melebihi nama dan alamat importir untuk barang impor, a b jc stop kontak dan soket untuk voltase tidak melebihi nomor seri produksi dan tahun produksi, a b c a b c arus pengenal a), kapasitas pemutusan aj, a bjc a b c tegangan volt v): g j. otomotif mma mmaramaasa ama assasasaa tr eee pakaian jadi lelaki dan ensemble dari bahan tekstil lainnya: nama barang: a bjc anak lelaki jas dan blazer dari wol atau bulu hewan halus: merek barang: b c a bjc jas dan blazer dari bahan tekstil selain rami, linen cc. jenis bahan atau komposisi bahan serat: b c a bjc atau sutra, nama dan alamat produsen untuk barang a bjc celana panjang, pakaian terusan berpenutur depan produksi dalam negeri maupun barang impor, dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana ukuran, b c a b c pendek dari wol atau bulu hewan halus: label pemeliharaan (care label): b c a b c kemeja rajutan atau kaitan dari bahan tekstil g . negara pembuat atau made in, b c a b c lainnya, klasifikasi model pakaian jadi: a bjc celana color dan celana dalam dari bahan tekstil jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari a b c lainnya, rajutan atau kaitan: (satu) barang. kemeja tidur dan piyama dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan:, t shirt ,singlet dan kaus kutang lainnya,rajutan atau kaitan,dari bahan tekstil lainnya, t shirt ,singlet dan kaus kutang lainnya,rajutan atau kaitan,dari bahan lainnya (lain lain): setelan dari wol atau bulu hewan halus, ensemble dari wol atau bulu hewan halus dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak: jas dan laser dari wol atau bulu hewan halus, kemeja pria atau anak laki laki. dari wol atau bulu hewan halus. pakaian jadi wanita dan setelan dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan: nama barang: a bfc anak wanita ensemble dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau merek barang: b c a b c kaitan, jenis bahan atau komposisi bahan serat: b c a bjc jas dan blazer dari wol atau bulu hewan halus, nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam a b c rajutan atau kaitan, negeri atau nama dan alamat importir untuk barang jas dan blazer dari dari bahan tekstil lainnya rajutan impor, atau kaitan: ukuran, b c a b c gaun dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau label pemeliharaan (care label): b c a bjc kaitan dari bahan tekstil: negara pembuat atau made in: bjc a b c gaun dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan klasifikasi model pakaian jadi, a b c rok dan rok terpisah dari wol atau bulu hewan jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a b c halus, rajutan atau kaitan,o| sofia muram mamramma eramemarmaan nama rok dan rok terpisah dari bahan tekstil lainnya, rok dalam dan petticoat dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan: rok dalam dan petticoat dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan: celana dalam dan party dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan: gaun tidur dan piyama dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan: pakaian mandi dressing gown dan barang semacam itu dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan: t shirt,singlet dan kaus kutang lainnya,rajutan atau kaitan. dari kapas untuk wanita atau anak perempuan: setelan dari wol dari atau bulu hewan halus, ensemble dari wol atau dari bulu hewan halus: ensemble dari sutra: jas dan blazer dari wol atau bulu hewan halus: gaun dari wol atau bulu hewan halus, rok dan rok terpisah, dari wol atau bulu hewan halus, rok dan rok terpisah dari bahan tekstil lainnya:: blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari wol atau bulu hewan haluro| comosus maaamarana oo ) rawa rana oo) | keberadaan rem jalan )oo)oo )j anmpatantarel lal it o aa tree pakaian jadi tekstil lainnya garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil nama barang: a bjc lainnya, merek barang: b c a bjc kain ihram, jenis bahan atau komposisi bahan serat: b jc a bjc garmen lainnya dari kapas selain pakaian untuk olah raga| nama dan alamat produsen untuk barang a b c anggar atau gulat dan selain kain ihram: produksi dalam negeri maupun barang impor, track suit dan garmen selain pakaian renang dan ski suit, ukuran: b c a b c dari bahan tekstil lainnya (misal pakaian untuk olah gagal label pemeliharaan (care label), b c a b c anggar atau gulat, pakaian pelindung dari api, pakaian| negara pembuat atau made in, b c a b c pelindung untuk bahan kimia atau radiasi dan| klasifikasi model pakaian jadi: a b c sebagainya untuk laki laki: jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a b c garmen selain pakaian renang dan ski suit, dari barang, serat buatan(misal pakaian bedah,pakaian pernyataan hanya untuk diperdagangkan indonesia . a b cilainnya dari serat buatanaj tromol maumere bri ihiperangkat makan selain dari kristal timbal: nama barang: a b tableware) gelas minum lainnya, selain keramik kaca selain dari merek barang: a b a b ex. kristal timbal. jenis tipe, peringatan mudah pecah: negara pembuat atan mode alih benang jahit disiapkan untuk penjualan eceran, nama barang: a bjc disiapkan untuk penjualan eceran: merek barang: a b c disiapkan untuk penjualan eceran, jenis bahan atau komposisi bahan serat: a b c disiapkan untuk penjualan eceran, nama dan alamat produsen untuk barang a b c disiapkan untuk penjualan eceran. produksi dalam negeri, ukuran, label pemeliharaan (care label): negara pembuat atau made in: a bjc klasifikasi model pakaian jadi: jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a b c bara0| worms mmazarwa utama rwa oo kerekan ganrensm alasan oo)? wahana kemasan kain jadi kain tenunan dari serat staple sintetik, mengandung serat| nama barang: a b c tersebut kurang dari menurut beratnya, dicampur| merek barang: b c a fb c terutama atau semata mata dengan kapas, dengan berat| jenis bahan atau komposisi bahan serat, b c a b c tidak melebihi g m?, dicelup, dari serat spell nama dan alamat produsen untuk barang a b c poliester, tenunan polos: produksi dalam negeri maupun impor, kain tenunan dari serat staple sintetik, mengandung serat| ukuran, b c a b c tersebut kurang dari menurut beratnya, dicampur| label pemeliharaan (care label): b c a b c terutama atau semata mata dengan kapas, dengan berat| negara pembuat atau made in, b c a b c tidak melebihi g m?, dicelup, kain tenunan lainnya| klasifikasi model pakaian jadi: dari serat staple, poliester: jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a b c kain tenunan dari serat staple sintetik, mengandung serat barang.. tenunan polos, tenunan polos, kain tenunanain ixo| modus mamamarana urawwpa rama oo) were ran any pew asan joo pee ' ' . w e r ue u ottejar benang atau benang, termasuk kejar silang,ari benang aneka warnejar benang atau benang, termasuk kejar silang, dari serat staple poliesterrms mmamarara urmawsama oo | kersaanomyrensesasan jena ma dari serat state poliester,y6o beratnya, dicampur terutama atau semata mata dengan wol atau bulu hewan halus, dicetmoore mamamarara rma barang oo | meme rancang penumpasan oo) oo) hiasan pembakar em?,, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum,kabut untuk sembahyang:selain'" nomor nama barang uraian barang keterangan penjelasan sarang kemasan barang kemasan eme serat juta:xo| worms mamaparwa man oo | mer ragam penulisan oo? kakang kemasan! mmm:,otors maararaa uraawmaana# oo) keremawaanyrensatasan oo? name aaa meme, popup' '((,(,'' . . pakaian bayi garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan nama barang: a b c atau kaitan dari kapas, merek barang: b c a b c garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan jenis bahan atau komposisi bahan serat, bj c a b c atau kaitan dari serat sintetik: nama dan alamat produsen untuk barang a b c garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan produksi dalam negeri maupun barang impor: atau kaitan dari bahan tekstil lainnya, ukuran, b c a b c garmen atau aksesoris pakaian bayi, dari kapas, label pemeliharaan (care label): bjc a bjc shirt, kemeja, piyama, popok (diaper) dan barang negara pembuat atau made in, b c a b c semacam itu: klasifikasi model pakaian jadi: a bjc garmen atau aksesoris pakaian bayi, dari kapas, jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) af b c selain shirt, kemeja, piyama, popok (diaper) dan barang. barang semacam itu, setelan, celana dan barang semacam itu,: garmen dan aksesoris pakaian bayi dari serat sintetik, setelan, celana dan barang semacam itu, garmen dan aksesoris pakaian bayi dari serat sintetik, shirt, kemeja, piala dan barang semacam itu: garmen dan aksesoris pakaian bayi dari serat sintetik, aksesori pakaian, garmen dan aksesoris pakaian bayi selain dari serat sintetik: garmen dan aksesoris pakaian bayi dari bahan tekstil lainrain baran ro| amors mamamarana rawa bam oo | keremawcanyeewamasan oo? tae emban iii barang jadi tekstil lainnya selimut dan selimut kecil untuk perjalanan, selimut nama barang, a b jc listrik, merek barang, b jc a b c selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil jenis bahan atau komposisi bahan serat: b c af b c untuk perjalanan dari wol atau dari bulu hewan nama dan alamat produsen untuk barang a b c halus, produksi dalam negeri maupun barang impor, selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil ukuran, b c a b c untuk perjalanan dari kapas dicetak dengan proses label pemeliharaan (care label): b c a b c batik tradisional: negara pembuat atau made in: b c a bjc selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil klasifikasi model pakaian jadi, a b c untuk perjalanan dari kapas selainselimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari kapas selain dicetak dengan proses batik tradisional, dari kain bukan tenunan:,, selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya dari kain tenunan, linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan, linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan dari kapas, linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan dari serat buatan, dari kain bukan tenunan: linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan selain dari serat buatan, dari kain bukan tenunan: linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya, linen untuk tempat tidur lainnya dari kapas, linen untuk tempat tidur lainnya dari kain bukan tenunan, linen untuk tempat tidur lainnya selain dari kapas dan kain bukan tenunan, linen untuk tempat tidur lainnya dari bahan tekstil lainnya, linen untuk meja, rajutan atau kaitan, linen untuk meja lainnya dicetak dengan proses batik tradisionalwasarwa oo wraummamma o | were rananyermam aan oo? ian jamaah aa. tea linen untuk meja lainnya selain dicetak dengan proses batik tradisional: linen untuk meja, rajutan atau kaitan dari serat buatan: linen untuk meja, rajutan atau kaitan dari serat tekstil lainnya:: linen untuk toilet dan linen untuk dapur, selain dari terry toweiling atau kain terry semacam itu, dari kapas, linen untuk toilet dan linen untuk dapur, selain dari terry modelling atau kain terry semacam itu, dari serat buatan,:swords maharana ata nba oo) keterangan penjelasan kemasan toe jersey, pullover, cardinal, jersey, pullover, cardinal, rompi dan barang nama barang: a b c rompi semacam itu, rajutan atau kaitan dari wol, merek barang, bjc a bjc jersey, pullover, cardinal. rompi dan barang jenis bahan atau komposisi bahan serat, b c a b c semacam itu, rajutan atau kaitan dari kambing nama dan alamat produsen untuk barang a b c kashmir: produksi dalam negeri maupun barang impor: jersey, pullover, cardinal. rompi dan barang ukuran) b c a b e semacam itu. rajutan atau kaitan dari bahan selain label pemeliharaan (care label), b c a b c wol dan kambing kashmir: negara pembuat atau made in: b c a b c jersey, pullover. cardinal. zombi dan barang klasifikasi model pakaian jadi: a b c semacam itu, rajutan atau kaitan dari kapas: jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a b c jersey, pullover, cardinal. rompi dan barang barang. semacam itu, rajutan atau kaitan dari serat buatan, jersey. pullover, cardinal. rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya. track suit, ski suit dan pakaian track suit rajutan atau kaitan dari kapas: nama barang: a b c renang track suit rajutan atau kaitan dari serat sintetik: merek barang: bjc a bjc track suit rajutan atau kaitan dari bahan tekstil jenis bahan atau komposisi bahan serat: bjc a bjc lainnya: nama dan alamat produsen untuk barang a b c pakaian renang pria atau anak laki laki dari serat produksi dalam negeri maupun barang impor: sintetik: ukuran: bjc a b c pakaian renang pria atau anak laki laki dari bahan label pemeliharaan (care label): b c a b c tekstil lainnya: negara pembuat atau made in, bjc a b c pakaian renang wanita atau anak perempuan dari klasifikasi model pakaian jadi: a b cc bahan tekstil lainnya. barang. garmen, dibuat dari kain pakaian dalam: nama barang: a b c rajutan atau kaitan pakaian digunakan untuk pelindungan dari api, merek barang: bjc a bjc pakaian pelindungan kerja lainnya: jenis bahan atau komposisi bahan serat:, b c a b c lain lain. nama dan alamat produsen untuk barang a bfc produksi dalam negeri maupun barang impor, ukuran, b c a bjc label pemeliharaan (care label): b c a b jc negara pembuat atau made in, b c a bjc klasifikasi model pakaian jadi, a bjc jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a bjc barangxo| nomor nama barang uraian barang keterangan penjelasan ''''''''' sh: hmm sarung tangan, kitten sarung tangan, kitten dan mitt. rajutan atau kaitan. nama barang, a b c dan mitt diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau merek barang: bjc a b c karet: sarung tangan selam, jenis bahan atau komposisi bahan serat, b c a bjc sarungtangan. kitten dan mitt. rajutan atau kaitan. nama dan alamat produsen untuk barang a b jc diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau produksi dalam negeri maupun barang impor, karet selain sarung tangan selam, ukuran: b c a b c sarungtangan. kitten dan mitt, rajutan atau kaitan. label pemeliharaan (care label): b c a b jc tidak diresapi. dilapisi atau ditutupi dengan plastik negara pembuat atau made in, bjc af bjc atau karet dari wol atau bulu hewan halus, klasifikasi model pakaian jadi: a bjc sarung tangan. often dan mitt, rajutan atau jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a bjc tidak diresapi. dilapisi atau ditutupi dengan barang. kaitan plastik atau karet dari kapasarung tangan selam, sarung tangan,: sarung tangan. kitten dan mitt pelindung kerja: selain sarung tangan. often dan mitt pelindung kerja dari wol atau bulu hewan halus, selain sarung tangan. kitten dan mitt pelindung kerja dari kapas, selain sarung tangan. kitten dan mitt pelindung kerja selain dari wol atau bulu hewan halus dan kapainsomnia munanaso ommmtamasa temmmaamamaaan yaa aksesori pakaian jadi lainnya syal, scarf, buffer, manila, veil dan sejenisnya dari nama barang: a b c syal, scarf, buffer, manila, kapas, merek barang: b c a b c bahan serat: bjc a b c bahan selain kapas, nama dan alamat produsen untuk barang a b c dasi, dasi kupu kupu dan camat dari wol atau bulu produksi dalam negeri maupun barang impor, hewan halus, ukuran, bjc a b c dasi, dasi kupu kupu dan camat selain dari wol atau label pemeliharaan (care label): b c a b c bulu hewan halus, negara pembuat atau made in, b c a bjc wrist band, knee band atau ankle band: klasifikasi model pakaian jadi, a b c selain dasi, dasi kupu kupu, camat,, wrist band, jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a b c knee band atau ankle band: barang. bagian dari syal, scarf, buffer, manila, veil dan sejenisnya serta aksesoris lainnya,,wol atau bulu hewan halus:::jirosoma memusat memamah temmmammamaaa pasi s mantel panjang, car coat, jubah| mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, nama barang: a bjc bertopi, cloak, norak untuk cloak rajutan atau kaitan dari kapas, merek barang, b c a b c bahan serat: b c a b c nama dan alamat produsen untuk barang a b c cloak rajutan atau kaitan dari serat buatan, produksi dalam negeri maupun barang impor: mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, ukuran: b c a b c cloak rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya: f . label pemeliharaan (care label): b c a b c mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, negara pembuat atau made in, b jc a b c cloak dan barang semacam itu dari wol atau bulu klasifikasi model pakaian jadi, a bjc hewan halus, jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a bjc mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, barang. cloak dan barang semacam itu dari kapas,mantel canang. ias hutan. car coat. diubah bertopi. cloak dan barang semacam itu dari serat sutra, mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari serat rami,: selain mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari kapas:, selain mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari sutra, selain mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dariros mamamaasa o utama mwa o ) | keren aw pence alasan agama,a& as jie jc c wanita atau anak perempuan halus, jenis bahan atau komposisi bahan serat: bjc a b c mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, nama dan alamat produsen untuk barang a b c cloak rajutan atau kaitan dari kapas, bjc af b c cloak rajutan atau kaitan dari serat buatan: label pemeliharaan (care label): bjc afb c mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, negara pembuat atau made in, b c a b c cloak rajutan atau kaitan dari bahan selain wol atau klasifikasi model pakaian jadi: a b c bulu hewan halus, kapas dan serat buatan: jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a b c mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, barang. cloak dan barang semacam itu dari wol atau bulu hewan halus, mantel panjang. jas hujan. car coat, jubah bertopi. cloak dan barang semacam itu dari kapas: mantel panjang. ias hujan. car coat, diubah bertopi. cloak dan barang semacam itu dari serat buatan, mantel panjang. jas hujan. car coat. diubah bertopi. cloak dan barang semacam itu dari serat sutra, mantel panjang. ias hujan. car coat. jubah bertopi. cloak dan barang semacam itu dari serat rami, mantel panjang. ias hujan, car coat. jubah bertopi. cloak dan barang semacam itu dari selain wol atau bulu hewan halus. kapas. serat buatan. serat sutra dan serat rami: selain mantel panjang. ias hujan. car coat. jubah bertopi. cloak dan barang semacam itu dari wol atau bulu hewan halus: selain mantel panjang. jas hutan, car coat. jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari kapas, selainselain mantel panjang. ias hutan. car coat. diubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari sutra, selain mantel panjang, ias hutan, car coat. jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari rami: selain mantel panjang. ias hutan, car coat. jubah bertopi. cloak dan barang semacam itu dari selain wol atau bulu hewan halus, kapas, serat buatan. sutra dan ramiamors mmamarasa oo uratawsamwa oo | kererawcaw rentetan) pemekaran are a, uuu uo otot pakaian dalam untuk primata celana color dan celana dalam dari kapas: nama barang: a b c anak laki laki celana color dan celana dalam dari selain kapas: merek barang, b c a b c pakaian tidur dan piyama dari kapas dicetak dengan jenis bahan atau komposisi bahan serat:, b c a bjc proses batik tradisional: nama dan alamat produsen untuk barang a bjc pakaian tidur dan piyama dari kapas tidak dicetak produksi dalam negeri maupun barang impor, dengan proses batik tradisional, ukuran, bjc a b c pakaian tidur dan piyama dari serat buatan, label pemeliharaan (care label), b c a b c pakaian tidur dan piyama dari sutra, negara pembuat atau made in, b c a b c pakaian tidur dan piyama dari selain sutra, klasifikasi model pakaian jadi: a b c selain celana color, celana dalam. pakaian tidur dan jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a bjc piyama dari kapas: barang. selain celana color, celana dalam, pakaian tidur dan piyama dari serat buatan, selain celana color, celana dalam, pakaian tidur dan piyama dari selain serat buatan. pakaian dalam untuk wanita pakaian dalam kombinasi dan petticoat dari serat buatan: nama barang: a b c atau anak perempuan merek barang: b c a b c pakaian dalam kombinasi dan perticoat dari bahan jenis bahan atau komposisi bahan serat: b c a b c tekstil lainnya, nama dan alamat produsen untuk barang a b c gaun tidur dan piyama dari kapas dicetak dengan produksi dalam negeri maupun barang impor, proses batik tradisional, ukuran, b c af bjc gaun tidur dan piyama dari kapas tidak dicetak label pemeliharaan (care label), bjc a bjc dengan proses batik tradisional, negara pembuat atau made in: b c a b c gaun tidur dan piyama dari serat buatan: klasifikasi model pakaian jadi, a b c gaun tidur dan piyama dari sutragaun tidur dan piyama dari sutra tidak dicetak dengan proses batik tradisional,, gaun rumah dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional, gaun rumah dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional: selain gaun rumah dari kapas yang dicetak atau tidak dicetak dengan proses batik tradisional, gaun rumah dari serat buatan dicetak dengan proses batik tradisional,storms mawararana oo uraawmarana oo) keremancan meramu japan kemasan lal gaun rumah dari serat buatan tidak dicetak dengan proses batik tradisional: selain gaun rumah dari serat buatan vang dicetak atau tidak dicetak dengan proses batik tradisional: selain pakaian dalam kombinasi. vetticoat. gaun tidur, piyama dan gaun rumah dari wol atau bulu hewan halus, selain pakaian dalam kombinasi. petticoat.: a b jc pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api: merek barang, b c a bjc pakaian pelindung kerja yang digunakan untuk jenis bahan atau komposisi bahan serat, bjc a b c pelindung dari selain bahan kimia, radiasi atau api: nama dan alamat produsen untuk barang a b c pakaian selain pelindung kerja) b c a b c cloak untuk pria atau anak laki laki yang digunakan label pemeliharaan (care label): b c a b c sebagai pakaian untuk pelindung dari api: negara pembuat atau made in, b c a b c mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, klasifikasi model pakaian jadi, a bjcsebagai pakaian untuk pelindung dari bahan kimia barang. atau radiasi,:, mantel panjang. ias hujan. car coat. jubah bertopi. cloak untuk wanita atau anak perempuan vang digunakan sebagai pakaian untuk pelindung dari api:: mantel panjang. jas hutan, car coat.1| ' w suo vo v t selain mantel panjang. jas hutan, car coat,, garmen lainnya untuk pria atau anak laki laki vang digunakan untuk pelindung dari api,, garmen lainnya untuk pria atau anak laki laki yang digunakan untuk pelindung dari selain avi.api:selain api. bahan kimia atau radiasi. kutang, middle, korset, brace, kutang dari kapas, nama barang: ajb c |suspended, garter dan barang kutang dari bahan tekstil lainnya: merek barang: bjc a b c semacam itu serta bagiannya, indie dan party indie dari kapas: jenis bahan atau komposisi bahan serat:, b c a b c rajutan atau kaitan maupun middle dan party indie dari bahan tekstil lainnya: nama dan alamat produsen untuk barang a b c tidak corselettes dari kapas: produksi dalam negeri maupun barang impor, corselettes dari bahan tekstil lainnya: ukuran) b c a b c selain kutang, middle dan party middle dari kapas label pemeliharaan (care label): b c a b c k1. negara pembuat atau made in: b c a bfc bea kata gunakan untuk perawatan klasifikasi model pakaian jadi: a bjc selain kutang, middle dan party middle dari kapas jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a b c arang. yang digunakan untuk perlengkapan atletik: selain kutang. middle dan pintu middle dari kapas yang digunakan untuk selain perawatan luka jaringan, cangkok dan perlengkapan atletik: selain kutang, middle dan party middle: selain kutang. middle dan pintu middle selain dari kapas yang digunakan untuk perlengkapan atletik: selain kutang. middle dan pintu middlemamarana oo rumania rwa oo were rawan rensmuasan oo) ikan jabatan :h#tie saputangan saputangan dari kapas dicetak dengan proses nama barang, a b c batik tradisional: merek barang: b jc a b jc saputangan dari kapas tidak dicetak dengan jenis bahan atau komposisi bahan serat:, b c afb c proses selain batik tradisional, nama dan alamat produsen untuk barang af bjc saputangan dari sutra atau sisa sutra dicetak produksi dalam negeri maupun barang impor, dengan proses batik tradisional: ukuran, b c afc saputangan dari sutra atau sisa sutra tidak label pemeliharaan (care label): b c a b c dicetak dengan proses selain batik tradisional, negara pembuat atau made in: b c a bjc saputangan dari selain kapas. sutra atau sisa klasifikasi model pakaian jadi: a b c sutra dicetak dengan proses batik tradisional: jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu) a b c saputangan dari selain kapas, sutra atau sisa harap. sutra tidak dicetak dengan proses batik tradisional: dasi, dasi kupu kupu dan dasi, dasi kupu kupu dan camat dari sutra atau nama barang, a bjc camat sisa sutra dicetak dengan proses batik merek barang: b c a b c tradisional: jenis bahan atau komposisi bahan serat: b c a b c dasi. dasi kupu kupu dan camat dari sutra atau nama dan alamat produsen untuk barang a bjc sisa sutra tidak dicetak dengan proses selain produksi dalam negeri maupun barang impor, batik tradisional: ukuran: b c a b c dasi, dasi kupu kupu dan camat dari serat label pemeliharaan (care label): b c a bjc buatan dicetak dengan proses batik tradisional: negara pembuat atau made in, b e afc dasi, dasi kupu kupu dan camat dari serat klasifikasi model pakaian jadi: a b ctradisional, barang.aksesori pakaian jadi lainnya: sabuk judo: nama barang, a b c |bagian dari garmen atau dari selain sabuk judo: merek barang, b c ajb c aksesori pakaian bagian. jenis bahan atau komposisi bahan serat:, b c a b c nama dan alamat produsen untuk barang a b c produksi dalam negeri maupun barang impor: ukuran: b c a b e label pemeliharaan (care label): b c a b c negara pembuat atau made in: b c a b c klasifikasi model pakaian jadi: a b c jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari (satu)disoworas mama (mama terasa aki e wow . barang perabot lainnya penutup tempat tidur rajutan atau kaitan: nama barang: a b c penutup tempat tidur selain rajutan atau kaitan dari merek barang, b c a b c kapas dicetak dengan proses batik tradisional: cc. jenis bahan atau komposisi bahan serat: b c b c penutup tempat tidur selain rajutan atau kaitan dari nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam bjc kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional: negeri maupun barang impor, penutup tempat tidur rajutan atau kaitan bukan ukuran: b c tenunan: label pemeliharaan (care label): b c b c penutup tempat tidur rajutan atau kaitan selain negara pembuat atau made in: b c b c bukan tenunan: klasifikasi model pakaian jadi: selain penutup tempat tidur rajutan atau kaitan dari jumlah barang. dalam hal kemasan berisi lebih dari jaring nyamuk: (satu barang. selain penutup tempat tidur rajutan atau kaitan dari selain jaring nyamuk: selain penutup tempat tidur bukan rajutan atau kaitan, dari kapas: selain penutup tempat tidur bukan rajutan atau kaitan. dari serat sintetik: selain penutup tempat tidur bukan rajutan atau kaitan. dari bahan tekstil lainnya. kantong dari karung kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk nama barang: b c membungkus barang baru dari serat juta, merek barang, b c kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk cc. jenis bahan atau komposisi bahan serat: b jc membungkus barang baru dari selain serat juta.: nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk negeri maupun barang impor, membungkus barang dari kapas.: ukuran: kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk label pemeliharaan (care label): membungkus barang flexible intermediate bulk negara pembuat atau made in, bjc container dari bukan tenunan, klasifikasi model pakaian jadi: kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk jumlah barang, dalam hal kemasan berisi lebih dari membungkus barang flexible intermediate bulk (satu) barang. container dari rajutan atau kaitan: kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang flexible intermediate bulk container selain bukan tenunan, rajutan atau kaitan: kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari strip polietilen atau poli propilena atau sejenisnya rajutan atau kaitan, kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari kain tenunan dari strip atau sejenisro| motors mamamarawa oo urawwsamma o | kerekan ganar hasan ane remas (pa nmr mmm, mm. | . kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus selain rajutan atau kaitan dan selain dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya, kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari bukan tenunan, kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari rajutan atau kaitan, kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus selain dari bukan tenunan, rajutan atau kaitan, kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari hemp: kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari kelapa (cair): kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari bahan selain hemp dan kelapa. barang keperluan berkemah terpal, owning dan keras matahari dari serat nama barang: b c sintetik: merek barang, b c terpal, owning dan keras matahari dari serat tekstil jenis bahan atau komposisi bahan serat: b c nabati dari pos nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam terpal, wanita dan keras matahari dari kapas: negeri maupun barang impor: terpal, owning dan keras matahari dari bahan selain ukuran: serat tekstil nabati dan kapas: label pemeliharaan (care label: tenda dari serat sintetik: negara pembuat atau made in: b c tenda dari kapas: klasifikasi model pakaian jadi: tenda dari bahan selain serat sintetik dan kapas: jumlah barang. dalam hal kemasan berisi lebih dari latar: (satu) barang. matras bertekanan udara dari kapas: matras bertekanan udara selain dari kapas: selain terpal, wanita. keras matahari. tenda, layar dan matras dari kapas: selain terpal, wanita. keras matahari. tenda. layar dan matras dari bukan tenunan: selain terpal, wanita. keras matahari. tenda. latar dan matras selain bukan tenunanf ordo mmuaame tamtama temen nina mu , mmmppppppp (pu barang jadi lainnya kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu nama barang, a b jc debu dan lap pembersih semacam itu bukan merek barang: a b c a bjc tenunan, jenis bahan atau komposisi bahan serat: b c a b jc kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam a bjc debu dan lap pembersih semacam itu dari kain negeri maupun barang impor, gempa: ukuran: kain pembersih lantai. kain pencuci piring. penyapu label pemeliharaan (care label): debu dan lap pembersih semacam itu dari selain kain . negara pembuat atau made in: bj c a b c bukan tenunan dan kain gempa: klasifikasi model pakaian jadi: jaket penyelamat dan sabuk penyelamat: jumlah barang. dalam hal kemasan berisi lebih dari selain kain pembersih lantai. kain pencuci piring. (satu) barang. penyapu debu. lap pembersih. jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu penutup payung dalam potongan berbentuk segitiga: selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring. penyapu debu. lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu masker bedah: selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih. jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitujaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu selainkipas dan handscreenselain penutup patung. masker bedah. harness pengaman kipas dan handscreen. handuk handuk (pad) dan tampon santer, popok dan nama barang, bjc pemberat popok untuk bayi dan barang semacam itu merek barang, b c yang digunakan sekali pakai dengan gumpalan kapas cc. jenis bahan atau komposisi bahan serat: b c penyerap dari bahan tekstil, nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam handuk (pad) dan tampon santer, popok dan negeri maupun barang impor, pemberat popok untuk bayi dan barang semacam itu ukuran: yang tidak digunakan sekali pakai dengan gumpalan label pemeliharaan (care label): bjc kapas penyerap dari bahan tekstil: negara pembuat atau made in, bj c handuk (pad) dan tampon santer. popok dan klasifikasi model pakaian jadi: pemberat popok untuk bagi dan barang semacam itu jumlah barang. dalam hal kemasan berisi lebih dari yang digunakan tidak sekali pakai dengan gumpalan (satu) barang. kapas penyerap dari bahan tekstilv itc titi handuk (pad) dan tampon santer, popok dan pemberat popok untuk bayi dan barang semacam itu yang digunakan tidak sekali pakai dengan selain gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil rajutan atau kaitan: handuk (pad) dan tampon santer, popok dan pemberat popok untuk bayi dan barang semacam itu van digunakan tidak sekali pakai dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil selain rajutan atau kaitan, handuk (pad) dan tampon santer, popok dan pemberat popok untuk bagi dan barang semacam itu yang digunakan tidak sekali pakai selain dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil selain rajutan atau kaitan. pintu home, tight, shocking, pintu home dan tight lainnya dari bahan tekstil nama barang: a b c sock dan kaos kaki selain kapas: merek barang, a b c a b c kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk cc. jenis bahan atau komposisi bahan serat: b c a bj c wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam a bjc desires dari bahan selain kapas, negeri maupun barang impor, dari bahan tekstil lainnya. ukuran: b c a b c label pemeliharaan (care label: b c a b c negara pembuat atau made in: bjc a bjc klasifikasi model pakaian jadi: jumlah barang, dalam hal kemasan berisi lebih dari satu)ee3 xt#tt h$h$:o hiitrt his mainan anak baby walker, nama barang, a b c lain lain: merek barang, a b c a b c perabot rakitan model yang diperkecil yang diperkecil nama dan alamat produsen untuk barang a b c ("skala") dan model rekreasi semacam itu yang dapat produksi dalam negeri, digerakkan atau tidak (misalnya model kendaraan nama dan alamat importir untuk barang impor: a b c udara dan sebagainya: spesifikasi barang, a b c lembaga lamellata keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan a b c laying card: akan mesin dan konsol video game, selain dari barang pada jika diperlukan) sesuai karakteristik barang, subbox simbol bahaya dan atau tanda peringatan yang jelas, a b c ex. lain lain baby walker). negara pembuat atau made in, a b c a b c kesesuaian usia pengguna.perdagangan hukum, gita irawan wirawan pel diy lap kuy asminwketerangketerangan pencantuman label dalam bahasa indonesia kepada yth. direktur jenderal standardisasi dan perlindungan konsumen cg. direktur pemberdayaan konsumen jakarta dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan menteri perdagangan nomor peneteeneeeosn status perusahaan produsen importir alamat perusahaan nomor telepon fax email penanggung jawab perusahaan io. npp mpereaenaen mengajukan permohonan surat keterangan pencantuman label dalam bahasa indonesia dan menyampaikan contoh label dalam bahasa indonesia atas barang yang kami produksi impor") sebagaimana terlampir.atatan: coret yang tidak sesuaiapas biro hukum, nira bin nba mmingsih syariat tpa ras bet sis ai! sis le: lampiran vsurat keterangan pencantuman label dalam bahasa indonesia (suplai) nomor: kenamaan sesuai dengan surat permohonan pt. nomor loc. tanggal tesstataeeeea hal permohonan surat keterang, menerangkan bahwa: nama perusahaan saan status perusahaan sncommmencc.en alamat perusahaan mangsa nomor telepon fax email sea penanggung jawab perusahaan oo. npp 00an telah menyampaikan contoh label dalam bahasa indonesia untuk daftar barang yang tercantum dalam lampiran surat keterangan ini, dan telah sesuai dengandengan ketentuan sebagai berikut: surat keterangan ini berlaku selama perusahaan masih memproduksi atau mengimpor barang yang tercantum dalam lampiran surat keterangan ini, surat keterangan ini merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan bidang impor. demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. jakarta, .ooo direktur pemberdayaan konsumen, nama, tanda tangan, cap ditjen. spk) dirjen bea dan cukai, kementerian keuangan: ) direktur pengawasan barang beredar dan jasa, direktur impor. ) jika barang dalam daftar lampiran merupakan barang impor. menteri perdagangan republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya sekretariat jenderal ttd. tarian perda naa biro hakan gita irawan wirawan nan per kain arak tvs lasmningsih rat besi wis peta mba lampiran vnomor jetkerrtat, sean: ria lampiran hal penolakan penerbitan suplai kepada yth. tere penanggung jawab perusahaan) sehubungan dengan surat saudara nomor . tanggal .i.o.oiooioil hal permohonan surat keterangan pencantuman label dalam bahasa indonesia, bersama ini kami sampaikan penolakan penerbitan surat keteranguplai kementerian perdagangan. demikian untuk menjadi maklum. direktur pemberdayaan konsumen, nama, tanda tangan, cap ditjenena iro hukum, pero aaa lana kva sih ta,pembebasan kewajibpembebasan kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia kepada yth. direktur pemberdayaan konsumen up. koordinator dan pelaksana upp jakarta dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan menteri perdagangan nomor senananenaeamaiorem esa status perusahaan produsen importir agen pemegang merek kendaraan bermotor alamat perusahaan nomor telepon fax email enak penanggung jawab perusahaan sea npp metoneawateanau mengajukan permohonan pembebasan kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia, untuk barang yang kami produksi impor ) yang akan dipergunakan sebagai:sepatu biro hukum, gita irawan wirawan per yan vig usg ndasminwgsih giat format lampiran permohonan surat pembebasan kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia daftar barang aan ian penanggung jawab, nama, tanda tangan, cap perusahaansurat pembebasan kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia (spkplbi) nomor: seruan sesuai dengan surat pt. sanccooooc nomor seisewesesa tanggal kekaneeeeee hal permohonan surat pembebasan kewajibkami memberikan pembebasan kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia untuk barang yang diproduksi diimpor ), kepada: nama perusahaan maa status perusahaan aan alamat perusahaan dan naa nomor telepon fax email penanggung jawab perusahaan? osn npp mann dengan ketentuan sebagai berikut: pembebasan kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia hanya diberikan terhadap barang barang yang tercantum dalam lampiran surat ini. spkplbi hanya berlaku selama (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya spkplbi, dan spkplbi dapat diperpanjang dengan mengajukan kembali permohonan penerbitan spkplbi. demikian, spkplbi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. jana jm muu koordinator dan pelaksana upp, nama, tanda tangan, cap upp) dirjen bea dan cukai, kementerian keuangan, direktur pengawasan barang beredar dan jasa, direktur impor.da biro hukum, gita irawan wirawan snp 0g, nae eni taa, annlamningsih tarian format lampiran surat pembebasan kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia daftar barang too too too too koordinator dan pelaksana upp, nama, tanda tangan, cap uppnomor jakarta, ., . lampiran hal penolakan penerbitan spkplbi kepada yth. peenesaeeemeee penanggung jawab perusahaan) sehubungan dengan surat saudara. nomor ee. tanggal sam. hal permohonan surat pembebasan kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia, bersama ini kami sampaikan penolakan penerbitan surat pembebasan kewajibpkplbi kementerian perdagangan. demikian untuk menjadi maklum. koordinator dan pelaksana upp, nama, tanda tangan, cap uppada biro hukum, tan mana pada not sim masih tanubah lampiran dalam. lampir#kyetariat jenderal ment ian perdagangan kepa biro hukum, resi iningsih mariuraian barang pos tarif hsi2034 o2) 10y6 ex. konsentrat mangan dengan kadar 49x ex. tembaga telurida ex. konsentrat tembaga dengan kadarl( oh) ex. nikel hidroksida mix hydroxide presipitasi mhp) ex. 25y6 dalam bentuk bubuk ex. ex. nikel oksida dengan kadar 70x ex. uraian barang pos tarif hs nikel sulfida mix sulfide presipitasi msp) ex. perak dalam bentuk bubuk dengan kadar ex. perak dalam bentuk bongkahan (jumps), ingot atau ex. batang tuangan dengan kadar emas dalam bentuk bubuk dengan kadar ex. emas dalam bentuk bongkahan (jumps) dengan ex. kadar emas dalam bentuk ingot atau batang tuangan ex. dengan kadar 99x ini paduan (besi pig paduan) dalam bentuk |ex. bongkahan (jumps) dengan ini paduan (besi pig paduan) dalam bentuk ingot ex. dengan spon sponge ni) ex. nikel dalam bentuk jumps, nugget, upper dengan ex. kandungan nickel pig iron npi) dalam bentuk ingot atau batang ex. tuangan dengan 4y6tembaga dalam bentuk katoda dengan kadar ex. tembaga dalam bentuk ingot atau batang tuangan ex. dengan kadar 99x tembaga dalam bentuk slab dengan kadar ex. tembaga dalam bentuk bubuk (non lamella ex. structure) dengan kadar tembaga dalam bentuk bubuk (lamella structure) ex. dengan kadar mate dalam bentuk bongkahan (jumps) dengan ex. uraian barang pos tarif hs mate dalam bentuk bubuk dengan 70x ex. mate dalam bentuk granula dengan 70xo ex. mate dalam bentuk ingot atau batang tuangan ex. dengan mate dalam bentuk slab dengan ex. nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar ex. logam 99x dalam bentuk ingot atau batang ex. tuangan batubara uraian barang pos tarif hsdpp sets titer perdagangan kepala biro hukum, laka ingin syariat |
yadan penggunaan tenaga kerja asikabupaten pati, maka perlu adanya usaha yang maksimal dalam meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah yang ada, bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang undangan dan penyederhanaan pengaturan retribusi perizinan tertentu daerah, sert, maka diperlukan pengaturaniii retribusi penggunaan tka bagian kesatu nama, objeksebagaimana dimaksud dalambesarnya retribusi penggunaan tnggunaan t. struktur dan besaran tarif retribusi penggunaan tka ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam besaran. besaran tarif retribusi penggunaan tnggunaan tbagian ketigaluruh biayarampilan tenaga kerja lokal. bagian keempat masa retribusi masa retribusi penggunaan tka adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam pengesahan rata perpanjangan yang. bab peninjauan kembali tarif retribusi peninjauan kembali tarif retriburetribusi terutang dipungut wilayah daerah. bab vii pemungutan retribusi bagian kesatu tata cara pemungutan retribusi pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah dilaksanapaling lama (tujuh) hari sejak skr atau dokumen lain yang dipersamakan diterbit.bagian keduadalam keadaan force majeuredan penyelesaian keberatan diatur dalam peraturan bupati. bagian ketigbupati. bab penggunaan penerimaan retribusi penerimaan retribusi pbg digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perizinan pbg.ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalamangka sampai dengan angka huruf sampai denganpenjelasan atasseiring maka perlu peninjauan kembali terhadap sebagian materi dalam peraturan daerah kabupaten pati nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, dan keseluruhan materi dalamatur terkait pbg sebagai pengganti mekanisme izin mendirikan bangunan imb) yang merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki oleh pemerintah daerah. sebagaimana imb yang menyediakan layanan perizinan dan melekat dalamnya hak pemungutan retribusi, pbg juga memberikan kesempatan bagi pemda untuk meningkatkan penyediaan layanan perizinan bangunan gedung serta membuka potensi pendapatan daerah yang melekat pada kewenangan pemungutan retribusi pbg. oleh sebab itu, penyusunan perda mengenai pbg baik sebagai perubahan ataupun pengganti perda mengenai imb menjadi suatu keharusan agar terdapat payung hukum pelaksanaan pbg dan menghindari hilangnya potensi pendapatan daerah dari retribusi pbg. sehubungan dengan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penggunaan tenaga kerja asing telah mengubah beberapa ketentuan antara lain: perubahan pada nomenklatur retribusi menjadi retribusi penggunaan tenaga kerja asing, objek retribusi berupa pengesahan rata perpanjangan bagi tka yang bekerja kabupaten pati, cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan pada jangka waktu rata perpanjangan dan jumlah pengesahan rata perpanjangan yang diterbitkan. oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal hal tersebut, maka perlu adanya pengaturan dalam suatu peraturan daerah sebagai payung hukum bagi pemungutan retribusi pbg dan retribusi penggunaan tenaga kerja asi. rincian perhitungsuai harga satuan bangunan gedung negara isbn) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. indeks lokalitas ilo) ilo ditetapkan sebagai berikut usaha non umkm usaha mikro, kecil, dan menengah) sebesar (nol koma lima persen), usaha umkm usaha mikro, kecil, dan menengah) sebesar (nol koma empat persen): hunian perumahan sebesar (nol koma lima persen), rumah tinggal (non perumahan) sebesar (nol koma tiga persen): campuran sebesar (nol koma empat persen). indeks terintegrasi it) tabel indeks terintegrasi it) indeks klasifikasi bobot parameter indeks fungsi parameter parameter (bp) ip) usaha kompleksitas sederhana tidak sederhana usaha( umkm permanen non permanen prototipe) permanen hunian ketinggian mengikuti tabel mengikuti dan koefisien jumlah tabel lantai lantai koefisien m?dan jumlah lantai lantai keagamaan fungsi khusus sosial budaya faktor kepemilikan fm) negara ganda perorangan bada campuran usaha luas m2? dan lantai luas m2? dan lantai tabel koefisien jumlah lantai jumlah lantai koefisien jumlah lantai koefisien jumlah jaa enggan h kl)) kb)) x pelestarian pemugaran pratama madya utama rumus penghitungan tarif retribusi pbg untuk bangunan gedung dihitung dengan rumus: ilo shot) ibg keterangan luas total lantai ilo indeks lokalitas shot standar harga satuan tertinggi indeks terintegrasi ibg indeks bangunan gedung terbangun indeks terintegrasi it) dihitung dengan rumus: (bp ip) keterangan bobot parameter indeks parameter faktor kepemilikan contoh perhitungan retribusi pbg fungsi tinggal permanen permanen ketinggian lantai (bp ip) kepemilikan perorangan indeks terintegrasi it): kasus hunian perumahan baru tipe data bangunan fungsi hunian luas bangunan llt) ketinggian lantai kepemilikan pribadi shot sederhana: rp3. indeks lokalitas3. rp127. studi kasus gedung restoran baru data bangunan fungsi usaha (non umkm) luas bangunan llt) ketinggian lantai kepemilikan pribadi shot sederhana: rp3. indeks lokalitas y0. fungsi usaha ,3x2 kompleksitas tidak (non sederhana umkm) ,50x permanen permanen (bpx ip) ketinggian lantairp3. rp10spr baru konstruksi sebesar konstruksi sebesar dari bangunan gedung dari bangunan gedung nol) konstruksi pagar rp5. pembatas penahan pengaman tanggul retaining wall rp5. 50y0 trap batas rp5. kavling persil konstruksi penanda masuk rp25. m2? lokasi rp25. m2 konstruksi perkerasan rp2. m2 lapangan upacara rp1. m2 50y0 lapangan olahraga rp1. m? terbuka konstruksi perkerasan aspal, rp2. m? beton konstruksi perkerasan rp1. m? grassblock konstruksi penghubung rp10. m2 rp10. m2 konstruksi penghubung rp40. m2 (jembatan antar gedung) konstruksi penghubung rp200. m2 (jembatan penyebrangan orang barang) konstruksi penghubung rp100. m2 (jembatan bawah tanah underpass indeks prasarana bangunan gedung harga satuan pembangunan rusak berat pekerjaan rusak sda aia bangunan! aan aan baru konstruksi sebesar sedang pekerjaan sisa) dari bangunan gedung konstruksi sebesar dari bangunan gedung konstruksi kolam rp5. m2 reservoir bawah tanah kolam pengolahan air rp5. m2 reservoir bawah tanah konstruksi septic tank, rp25. m2? sumur resapan konstruksi menara rp20. m3 konstruksi monumen rp50. unit rp50. unit dalam persil rp50. unit luar persil rp50. unit konstruksi instalasi gardu instalasi listrik rp100. unit listrik (luas maksimum m. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan rp5. m2) instalasi rp100. unit 50x telepon komunikasi (luas maksimum m. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan rp5. m32)baru konstruksi sebesar konstruksi sebesar sisa dari bangunan gedung dari bangunan gedung dna aan instalasi pengolahan rp100. unit 50y0 (luas maksimum m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan rp5. m2) konstruksi reklame papan nama billboard papan iklan rp750. unit 50y0 papan nama (berdiri rp200. unit 50y0 sendiri atau berupa tembok pagar) fondasi mesin (diluar bangunan) ken rp100. unit mesin konstruksi menara televisi rp5. unit (tinggi maksimal apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya) standing tower dengan konstruksi kaki: ketinggian 50m rp2. unit ketinggian 75m rp4. unit ketinggian rp5. unit indeks prasarana bangunan gedung (i) harga satuan retribusi pembangunan rusak berat pekerjaan rusak sedang pekerjaan jenis prasarana bangunan prasarana src baru konstruksi sebesar 65x konstruksi sebesar dari dari bangunan gedung bangunan gedung ketinggian rp7. unit ketinggian rp10. unit ketinggian diatas rp12. unit 50y0 bentang kawat: ketinggian 50m rp1. unit ketinggian rp2. unit ketinggian rp3. unit ketinggian diatas rp4. unit telekomunikasi) ketinggian rp2. unit kurang dari ketinggian rp4. unit ketinggian diatas rp5. unit 50m ketinggian rp3. unit kurang dari ketinggian rp4. unit ketinggian diatas rp5. unit 50m tangki tanam bahan bakar rp2. unit ulan pembangunan rusak berat pekerjaan rusak sedang pekerjaan jenis prasarana bangunan baru konstruksi sebesar 65x konstruksi sebesar dari pena rana dari bangunan gedung bangunan gedung psp koo konstruksi penyimpanan rp2. m3nghitungan tarif retribusi pbg untuk prasarana bangunan gedung dihitung dengan rumus ibg sbg keteranganbupati pati, partai dengan aslinya bagian hukum, ttd. tt) lan haryanto to, sh. pembina tingkat nip:. ruang lingkup pengaturan retribusi dalam peraturan daerah ini meliputi retribusi pbg: dan retribusi penggunaan tka. retribusi sebagaimana dimaksud pada digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. bab retribusi pbg bagian kesatu. dalam hal bangunan gedung telah terbangun, penerbitan pbg sebagaimana dimaksud pada termasuk penerbitan slf dan sbg, serta pencetakan plakat slf. penerbitan : indeks prasarana bangunan gedung, dan indeks bangunan gedung terbangun. bagian ketiga. bagian. bagian keempatppfxbahwa peraturan bupati nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja inspektorlaksanaan audit investigasinyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan inspektur, j . penyelenggaraan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada perangkat daerah, il. pelaksanaan fungsi. kelompok jabatan fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah p2upd) dan auditor kepegawaian budiman)terdiri atassebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas pokoknya dipimpin oleh seorang yang ditunjuk antara jabatan fungsional yang ada lingkungan inspektoratuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan fungsi sekretaris sebagai pelaksana teknis bidang pelayanan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh inspektur pembantu dan kelompok jabatan fungsional tertentu menurut bidang tugasnya masing masing. dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, inspektur daerah kabupateerah daerah kabupaten, kepala sub bagian menyampaikan laporan sesuai dengansecara fungsional mempunyai hubungan kerja. bagian ketiga hak mewakili dalam hal inspektur inspektorat daerah berhalangan, inspektur dapat menunjuk sekretaris atau inspektur pembantu atau pejabat lainnya untuk mewakili dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya. bab iv. bab kepegawaian pegawai inspektorat daerah kabupaten terdiri dari: inspektur pejabat eselon ilb, sekretaris dan inspektur pembantu adalah pejabat eselon ila, kepala sub bagian pejabat eselon va, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum, inspektoratinspektorat daerah, pejabat pejabat lainnya lingkungan inspektoran eda| ayi! yoon haryono, sh., m.h. pembina tk. (iv b) nip. peraturan menteri dalam negeritahun tentang nomenklatur inspektordaerah kabupaten subang. inspektur adalah inspektur daerah kabupaten subang. inspektur pembantu adalah inspektur pembantu inspektorat daerah kabupaten sub. pengawasan internalbab tugas pokok dan fungsi bagian kesatu tugas pokok inspektoratrumusan perencanaan programu penugasan bupati, pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten, pelaksanaan . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya, penyusunan laporan hasil pengawasan. bagian ketiga tugas pokok dan fungsi unsur organisasi paragraf inspektur inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan inspektorat dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan daninspektur mempunyai fungsi perumusan, penetapan kebijakan tekniskebijakan teknis bidang pengawasan, cc. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas tugas bidang pengawasan, penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah, penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan lingkup inspektorat: cc. perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan inspektorat, penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian inspektoratinspektoratinspektoratprasarana inspektorat daerah, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana inspektorat daerah, pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban lingkungan inspektorat daerahinspektorat daerahinspektorat daerah, mengkoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai skp) lingkungan inspektorat daerah.inspektorat daerahinspektorat daerah,inspektur pembantu inspektur pembantu ii, iii dan mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada satuan kerja yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas daerah, badan dan lembaga lainnya, kecamatan dan kelurahan desa. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada inspektur pembantu mempunyai fungsi penyusunan program kerja inspektur pembantu ii, iii dan iv: pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada perangkat daerah, cc. perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada perangkat daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada perangkat daerah, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada perangkat daerah, fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada perangkat daerah, pengelolaan . pengelolaan penanganan kasus pengaduan pada perangkat daerah, penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan inspektur, penyusunan laporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasanmempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam merumusinspektur pembantu ii, dan selaras dengan ketentuan perundang undangan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada inspektur pembantupenyelenggaraan urusan pengawasan khusus tertentuprofit audit, evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah spip), monitoring wilayah bebas korupsi wbk) dan penerapan zona integritas zi) sesuai pedoman petunjuk sebagaimana ketentuan yang berlaku,lee slu ala bahwajenis layanan satuan tarif rp) ujian per mahasiswa wisuda per mahasiswa layanan akademik lainnya tes bahasa inggris mahasiswa program sarjana per mahasiswa tes mahasiswa program per pascasarjana mahasiswa tes internet and core computing per certification mahasiswa sertifikat publikasi karya ilmiah program per artikel sarjana layanan informasi dan teknologi per mahasiswa denda keterlambatan registrasi per mahasiswa mahasiswa layanan jaringan internet per mahasiswa semester penggandaan dokumen ijazah atau per lembar transkrip terjemahan dokumen ijazah atau per lembar transkrip bahasa inggris one buku alumni per mahasiswa buku penggantian kartu mahasiswa per mahasiswa kartu pembuatan kartu perpustakaan per orang untuk umum kartu il. penggantian kartu perpustakaan per orang kartu denda keterlambatan pengembalian per hari buku perpustakaan buku penerbitan surat keterangan bebas per pinjam buku perpustakaano nip 19710912199703100k jdih.kemenkeu.gp.idusat bahasa, tarif pembinaan dan pengembangan pendidikan, tarif penelitian dan pengabdian masyarakat, tarif laboratorium, tarif teknologi dan informasi, dan tarif klinikpenggunaan lahan, gedung, bangunanwww jdih.kemenkeu.diusattarif pembinaan dan pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan tarif penelitian dan pengabdian masyarakatwww jdih kemenkeu.gp.idperalatan medis, dan atau tenaga medisjdih.kemenkeu.ag.id non uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, dan tarif program pascasarjana dan profesisejak tanggal diundangkan. k, nip tseleksi ujian masuk program diploma dan sarjana jalur mandiri seleksi jenjang diploma dan per calon sarjana mahasiswa tes kesehatan fakultas per calon kedokteran umum mahasiswa tes kesehatan fakultas non per calon kedokteran umum mahasiswa tes kesehatan fakultas per calon keguruan dan ilmu pendidikan mahasiswa program magister per calon mahasiswa program doktoral per calon mahasiswa program pendidikan profesi per calon mahasiswa www jdih kemenkeu.gong non uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana pendaftaran kuliah kerja nyata per mahasiswa wisuda per mahasiswa program pascasarjana dan profesi program magisterdoktoralpendidikan profesi matrikulasi per mahasiswa semester jdih.kemenkeu.gg.idnindaklanjuti aspirasi dari warga masyarakat kabupaten hulu sungai utara yang menghendaki agar pemerintah kabupaten hulu sungai utara dapat memberikan informasi pelaksanaan pembangunan maupun pemerintahan kepada masyarakat melalui media televisi, sertmembentuk lembaga penyiaran publik lokal ppl) amuntai televisi untuk dapat menyiarkan informasi dan program kepadakelembagaan dan kepegawaian lembaga penyiaran publik lokal amuntai televislu kab. hsu tahun nomor ttg ppl him dari, memperhatikan surat kepala dinas komunikasi dan informatika kab. hsu nomor dis kominfo tanggal februari perihal mohon dibuatkan peraturan bupati hsu tentang kelembagaan dan kepegawaian ppl amuntai televisi, memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang kelembagaan dan kepegawaian lembaga penyiaran publik lokal amuntai televisutara. lembaga penyiaran publik lokal yang selanjutnya disingkat ppl adalah amuntai televisi. amuntai televisi atau yang selanjutnya disebut dengan amuntai adalah adalah sarana untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pembangunan dan untuk meningkatkdewan pengawas ppl amuntai tv. direktur utama adalah pimpinan ppl amuntai tv. dewan direksi adalah para direksi ppl amuntai tv. pegawai dan tenaga honorer atau tenaga kontrak adalah pegawai ppl amuntai tv. pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi ppl amuntai dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar ppl amuntakegiatan untuk menilai ppl amuntalaporan keuangan tahunan adalah laporan dalam bentuk neraca dan perhitungan rugi laba. gaji pokok adalah gaji upah yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai. perlu kab. hsu tahun nomor ttg ppl hlm dari gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan. penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan lainnya. pangkat adalah kedudukan yang menurut tingkatan seorang pegawai dan diperlukan sebagai dasar penggajian. jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan dan satuan organisasi. uang pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu kali sebagai jaminan hari tua atau balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada ppl amuntai tv. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah daftar penilaian yang ditetapkan oleh direksikeputusan bupati adalah keputusan bupati hulu sungai utara. peraturan ppl amuntai adalah peraturan yang ditetapkan oleh dewan direksi yang telah disetujui oleh dewan pengawas. honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak. jasa produksi adalah bagian dari laba bersih ppl amuntai yang ditetapkan sebagai jasa produksi ppl amuntai tv. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk kelembagaan dan kepegawaian lembaga penyiaran publik lokal amuntai televisi yang disingkat dengan nama amuntai tv. amuntai berada bawah dinas komunikasi dan informatika dan bertanggung jawab kepada bupati. amuntai merupakan media membangun banua dalam arti seluas luasnya. bab iii tugas dan fungsi amuntaikab. hsu tahun nomor ttg ppl hlm dari sebagai media partner bagi lembaga, instansi dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka penyampaian informasi. bab kepengurusan kelembagaan amuntai tv, terdiri dari: dewan pengawas, dewan direksi. bab pengelolaan pengelolaan amuntai dilakudalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada dewan pengawas dengan tembusan kepada bupati. bab pengawasan untuk kepentingan pengawasan dibentuk dewan pengawas yang bertanggung jawab kepada bupati. dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan amuntai tv. dalam rangka pengawasan dewan pengawas menilai sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen dan memberikan petunjuk serta saran saran penyempurnaan. semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dewan pengawas dibebankan kepada keuangan amuntai tv. perlu kab. hsu tahun nomor ttg ppl hlm dari bab dewan pengawas bagian kesatu pengangkatan dewan pengawas ditetapkan oleh bupati. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada berasal dari kalangan profesional, tokoh masyarakat, unsur kepemudaan dan praktisi hukum. untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas, harus memenuhi kriteria: bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memenuhi persyaratan, mempunyai pengetahuan dan komunikatif, tidak sedang menjalani hukuman pidana, berpendidikan. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan bupati. jumlah anggota dewan pengawas se. dewas pengawas diangkat untuk paling lama (dua) kali masa jabatan. masa jabatan dewan pengawas ditetapkan selama (lima) tahun. pengangkatan dewan pengawas yang untuk masa jabatan kedua dilakukan apabila: mampu mengawasi amuntai sesuai dengan program kerja. mampu memberikan saran kepada dewan direksi agar amuntai mampu bersaing dalam usahanya. cc. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua tugas dan wewenang dewan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: mengawasi kegiatan operasional amuntai tv, memberikan saran pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi: perlu kab. hsu tahun nomor ttg ppl hlm dari memberikan masukan untuk pembuatan program kerja yang diajukan oleh dewan direksi yang dihembuskan kepada bupati, membuat laporan terhadap kinerja amuntai yang dihembuskan kepada bupati. dewan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut: memberikan peringatan atau teguran kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai program kerja yang telah disetujui yang dihembuskan kepada bupati: memeriksa direksi yang diduga merugikan amuntai yang dihembuskan kepada bupati: mengesahkan rencana kerja dan anggaran amuntai yang dihembuskan kepada bupati: bagian ketiga penghasilan dewan pengawas karena tugasnya menerima honorarium yang besarannya ditetapkan oleh bupati. dewan pengawas diberhentikan karena berakhir masa jabatannya. dewan pengawas dapat diberhentikan dengan alasan: atas permintaan sendiri, meninggal dunia karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkanamuntai tvewan pengawas diduga telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalamdan ternyata benar atau terbukti, makadengan tidak hormat sebagai dewan pengawas yang melakukan perbuatan dalam huruf huruf edan huruf keputusan bupati tentang pemberhentian dengan hormat sebagai dewan pengawas yang melakukan perbuatan dalam huruf huruf dan huruf perlu kab. hsu tahun nomor ttg ppl hlm dari bab direksi bagian kesatu pengangkatan dewan direksi diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan bupati. untuk dapat diangkat sebagai dewan direksi, yaitu melalui seleksi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pendidikan sekurang kurangnya strata berumur antara dari (dua puluh lima) tahun sampai dengan (enam puluh) tahun, mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan televisi, tidak sedang menjalani hukuman pidana. jumlah dewan direksi sebanyak (tiga) orang yang terdiri: direktur utama, direktur operasional, direktur penyiaran dan berita. masa jabatan dewan direksi selama (dua tahun. seseorang dapat menduduki jabatan direksi paling lama (dua) kali masa jabatan. penetapan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila yang bersangkutan dinilai mampu meningkatkan kinerja amuntai setiap tahun. bagian kedua tugas dan wewenang dewan direksi mempunyai tugas sebagai berikut: memimpin dan mengendalikan semua kegiatan amuntai tv, menyampaikan rencana kerja tahunan kepada dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada bupati, melakukan perubahan terhadap program kerja yang dihembuskan kepada bupati dan dewan pengawas, membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan amuntai tv, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan amuntai tv, mewakili amuntai baik dalam dan luar pengadilan, perlu kab. hsu tahun nomor ttg ppl hlm dari menyampaikan laporan. dewan direksi memerlukan persetujuan tertulis bupati dan dprd dalam hal: mengadakan perjanjian pertanian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran amuntai tv, memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak amuntai tv, cc. penyertaan modal dalam perusahaan lain. masa jabatan dewan direksi adalah sampai diangkat dan ditetapkannya dewan direksi yang definitif atau paling lama (dua tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. bab penutup segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan amuntai tv, dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten hulu sungai utara, melalui dpa dinas komunikasi dan informatika. pada saat peraturan bupatikab. hsu tahun nomor ttg ppl hlm dari cap ttd eddy noor tidur berita daerah kabupaten hulu sungai utara tahun nomor lah pas jinak sesuai aslinya pala bagi, kum, (ef ada d5, sofia syahrini, nanga pembina tingkat (iv b) nip. perlu kab. hsu tahun nomor ttg ppl hlm dari |
sarana san tan kananewan perwakilan rakyat kota lhokseumawe bersama walikota lhokseumawe telah menyempurnakansesuai dengan keputusan gubernur aceh nomor tahun tentang evaluasidan rancangbahwa rancangan qanun tentang anggaran pendapatan dan belanja kota lhokseumawe merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah kota lhokseumawe tahun anggaran yang dijabarkan dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja kota lhokseumawe serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama pemerintah kota lhokseumawe dengan dewan perwakilan rakyat, @a indonesia nomor ajg)daerah tahun anggardengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat kota lhokseumawe walikota lhokseumawe memutuskan: menjumlah anggaran pendapatan dan belanja kotdan infakrp. pemerintahan daerah lainnya dana penyesuaian,:rp. dan pemerintahan desa belanja bantuan keuangan kpd. prov rp. kab kota dan pemerintahan desa belanja tidak terduga rp. belanja langsung sebagaimananet maan kembali pemberian pinjaman rp. penerimaan piutang daerah rp. penerimaan dari investasi non permanen rp. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf terdidesember kumail awal quran lhokseumawe, saidi yahya diundangkan lhokseumawe pada tanggal desember kumail awal sekretaris dae kota lhokseumawe, t.adnan lembaran kota lhokseumawe tahun nomor noref qanun kota lhokseumawe, provinsi aceh |
salinan in bupati tuban provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten tuban nomor tahun tentang kepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tuban, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional, bahwa pemuda mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerahkepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda sebagaiunia usaha dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan. babingkatkan rasa nasionalisme, mempertahankan nilai nilai budaya daerah, dan meningkatkan budaya pelestarian lingkunganjdih.tubankab.go.id, dan meningkatkan daya saing pemuda segala bidangjdih.tubankab.go.idjejaring kepemudaan. setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan. penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa piala, pin, piagam dan atau uang pembinaan. ketentuan mengenai pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab viiipjp, rpm: renstra terkait: jdih.tubankab.go.id rad: dan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerahjdih.tubankab.go.id rad pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan ipjp dan rpm. ketentuan mengenai rad pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab vijdih.tubankab.go.idpemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan miras, narkoba dan zat adiktif lainnya: dan pemahaman terhadap bahaya pergaulan bebas dan seks bebasan pendidikan dan pelatihan bela negara. ketentuan mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupatirampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. jdih.tubankab.go.id pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usahafasilitasi pengembangan pendidikan keagamaan spiritual. pelaksanaan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada melalui kegiatan: pengembangan pemantapan usaha, pelatihan kursus kreatifitas dan kewirausahaan pemuda, cc. pendidikan karakter building, workshop pemuda, seminar kepemudaan, fasilitasi pengembangan pendidikan keagamaan spiritual, lomba kompetisi kreatif pemuda gerakan pemuda kreatif, gelar pemuda kreatif pemilihan seleksi pemuda pelopor, dan pembinaan paskibraka jawa timur dan nasional. ketentuan mengenai pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. jdih.tubankab.go.idudaan sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan atau organisasi kepemudaan. paragraf pengembangan kepemimpinan, sertagembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui: pendidikan, pelatihan, cc. pengkaderan. pembimbingan, pendampingan, danjdih.tubankab.go.idduniadanjdih.tubankab.go.iddan dan atau tingkat kabupaten. ketentuan mengenai pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalamjdih.tubankab.go.idtatajdih.tubankab.go.id kemitraan, promosi, danmengenai pengembangan kewirausahaan pemuda dan pembentukan serta pengembangan pusat pusat kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalamketentuan mengenai pengembangan kepeloporan pemuda diatur dalam peraturan bupati. bab prasarana dan sarana bagian kesatu prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, pemerintah daerah menyediakan: jdih.tubankab.go.id prasarana kepemudaan, dan sarana kepemudaan. prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf juga dapat disediakan oleh organisasi kepemudaan dan masyarakathurufjdih.tubankab.go.id ketentuanaragraf pemanfaatanaragraf pemeliharaanjdih.tubankab.go.idaragraf pengawasandilaksanakan oleh dinas. organisasi kepemudaan dan atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan, pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan milik pemerintah daerahjdih.tubankab.go.id pemerintah daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan. ketentuansetiap pemuda dapat membentuk organisasi dan satuan tugas kepemudaan dan atau menjadi anggota organisasi dan satuan tugas kepemudaan. organisasi dan satuan tugaskemahasiswaan. organisasi dan satuan tugasdan satuan tugasdan satuan tugas kepemudaan lingkup desa kelurahan dapat berhimpun dalam (satu) wadah organisasi dan satuan tugas kepemudaan pada lingkup desa kelurahan. jdih.tubankab.go.id organisasi dan satuan tugas kepemudaan lingkup kecamatan dapat berhimpun dalam (satu) wadah organisasi dan satuan tugas kepemudaan pada lingkup kecamatan. organisasi dan satuan tugas kepemudaan lingkup kabupaten dapat berhimpun dalam (satu) wadah organisasi dan satuan tugas kepemudaan pada lingkup kabupaten. penentangan organisasi dan satuan tugaskedudukan organisasi dan satuan tugas kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam dan ditentukan dalam anggaran dasarnytentuan mengenai pembentukansetiap organisasi kepemudaan wajib melapor pada pemerintah daerah. kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada dengan menyerahkan datadesa setempat. jdih.tubankab.go.id data organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam disertakan pula nama dan lambang organisasi kepemudaan dan dilakukan pencatatan. nama dan lambang organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi kepemudaan yang telah melapor dan tercatat terlebih dahulu. ketentuan mengenai pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalamcara berkala setiap (enam) bulan sekali kepada bupati melalui kepala dinas. ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada diatur dalamitusjdih.tubankab.go.id ketentuan mengenai data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab xii pemudadisetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. pemerintah daerah memfasilitasi pemuda penyandang disabilitas untuk mempelajari ketrampilan dasar sebagaimana dimaksud pada meliputi ketrampilan: menulis dan membaca huruf braille untuk pemuda penyandang disabilitas tuna netra, orientasi dan mobilitas: sistem dukungan dan bimbingan sesama pemuda penyandang disabilitas, komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat argumentatif dan alternatif, dan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas pemuda penyandang disabilitas tuna rungu. jdih.tubankab.go.idfasilitasi pemuda penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketrampilan kerja lembaga pelatihan milik pemerintah daerah, dan atau swasta. lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada bersifat inklusif dan mudah diakses. bab xiii penghargaan pemerintah dan atautubankab.go.id bab xiv perdestruktifkerjajdih.tubankab.go.id peraturan daerah kabupaten tuban nomor tahun tentang pendidikan akhlak mulibeasiswa bagi peserta didik berprestxvpelaku usahapada dan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. bab xvii pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemudaanjdih.tubankab.go.idtif organisasi kepemudaan yang tidak melapor pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa tidak dilakukan pencatatan dan tidak diakui keberadaannya: teguran lisan, teguran tertulis: dan cc. penghapusan dari pencatatan.da ba gian hukum kakiidaten tub seed paten tuban lsn (wu (sekretariat daerah in. arif handoko, sel behindpemudaan umum dalam undang undang nomor tahun tentang kepemudaan, telah mengatur bahwayang dalam melaksanakannya berkewajiban untuk bersinergi dengan masyarakat dan dunia usaha. selain itu,dalam kerangka itulah, makatuban.alam peraturan daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai kepemudaan kabupaten tuban. ii. demi cukup jelas jdih.tubankab.go.idimanjdih.tubankab.go.id huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan memberi peluang, fasilitas dan bimbingan adalah pelayanan yang dilakukan, antara lainyang dimaksud degan pemuda berhak mendapatkan advokasi adalah pemuda berhak mendapatkan pembelaan dari pemerintah daerah khusus dalam bidang hukum. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas jdih.tubankab.go.idbupati adalah bupati tuban. dinas adalah dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah lembaga wadah yang menghimpun pemuda dalam rangka pengembangan potensijdih.tubankab.go.id cukup jelas cukup jelas cukup jelaskemitraan adalah kerja sama sinergis lintas sector dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya yang disesuaikan dengan program program pelayanan kepemudaanrencana aksi daerah, yang selanjutnya disingkat rad adalah perencanaan yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengembaadalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang berorientasi pada hasil yang akan dilaksanakan untuk periode (satu) tahun jdih.tubankab.go.id bab asas, tujuan dan fungsi bagian kesatu asas peraturan daerah tentangtiga fungsi pembangujdih.tubankab.go.id bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur: tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, perencanaan, pembangunan kepemudaan, prasarana dan sarana:perserta masyarakat, il. kerjasama dan kemitraan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, dan oo. sanksi administratifbagian kedua wewenangjdih.tubankab.go.id bagian ketiga tanggungjawab tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dan menjadi tanggungjawab bupati yang secara operasional menjadi tugas kepala dinasjdih.tubankab.go.idkarakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan bagian kesatudua arah dan strategi pelayanan kepemudaanjdih.tubankab.go.id |
l)) lapasplastik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tuban, menimbang bahwa, bahwa laju pertumbuhan penduduk kabupaten tuban, bahwa sesuai kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf maka sebagai upaya dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik terutama oleh produsen daerah dipandang perlu pengaturplastik.guatan kelembagaan pengelola sampah plastik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melalui: penguatan kelembagaan terhadap: bank sampah dan atau usaha kegiatan pendaurulangan sampah plastik, bank sampah dan atau usaha kegiatan yang terklasifikasi sebagai usaha mikro, kecil dan menengah, bank sampah dan atau usaha kegiatan yang telah memiliki legalitas sah secara hukum, bank sampah dan atau usaha kegiatan yang telah beroperasi minimal (dua) tahun, dan bank sampah dan atau usaha kegiatan yang terbukti memperlihatkan peningkatan kinerja dalam pendaurulangan sampah plastik selama minimal (dua) tahun terakhir. pemberian fasilitasi: pembentukan lembaga pengelola sampah plastik dari tingkat rukun tetangga rt) rukun warga rw), desa kelurahan dan kecamatan, dan atau pembentukan lembaga pengelola sampah plastik kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya sesuai kebutuhan. bagian ketiga penanganan timbunan sampah plastik penanganan sampah plastikkegiatan penanganan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai arah kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.tubankab.go.id bab iii hak dan kewajiban bagian kesatu pemerintah daerah dan dprd pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan sampah plastik berhak: menentukan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik, menerima laporan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam rangka pengelolaan sampah plastik melalui pengisian lembar informasilingkungan hidup. melaksanakan evaluasi terhadap lembar informasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang disampaikan oleh, dan menyampaikan masukan terkait perbaikan kinerja dalam pengelolaan sampah plastik. pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan sampah plastik berkewajiban: melakukan sosialisasi mengenai kebijakan, strategi dan rencana aksi daerah terkait pengelolaan sampah plastik, mendorong produsen dan pelaku usaha untuk melakukan upaya pengurangan serta penanganan sampah plastik wilayah usaha dan atau kegiatannya masing masing, jdih.tubankab.go.id mendorong dan mendukung masyarakat dalam rangka pengurangan serta penanganan sampah plastik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, mendorong penggunaan dan atau penjualan produk alternatif ramah lingkungan manakala produk tersebut telah dinyatakan layak guna sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memfasilitasi penggunaan teknologi tepat guna, hasil guna serta manfaat guna dalam pembuatan produk ramah lingkungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen dan atau pelaku usaha terkait pengelolaan sampah plastik. dprd dalam upaya pengelolaan sampah plastik berkewajiban untukdprd, mengurangidprd, dan cc.dprd. bagian kedua produsen, badan usaha milik negara, bumi, dan pelaku usaha produsen, badan usaha milik negara dan bumi serta pelaku usaha dan atau kegiatan berhak mendapatkan informasi mengenai kebijakan serta strategi dalam rangka pengelolaan sampah plastik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. produsen, badan usaha milik negara dan bumi serta pelaku usaha dan atau kegiatan wajib, jdih.tubankab.go.idlokasi kerja produsen, badan usaha milik negara dan bumi, cc. mentaati dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah plastik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, menyusun dan melaporkan kegiatan pelaksanaan pengurangan sampah plastik yang dilakukan, dan merancang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen dan atau masyarakat dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengurangan serta penanganan sampah plastik. kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada huruf pengurangan sampah plastik meliputi: pembatasan timbunan sampah dengan cara: menggunakan produk, kemasan produk, dan atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah plastik sesedikit mungkin, dan atau tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam. pendaran ulang sampah dengan cara: menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang, dan atau menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang. cc. pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang dapat digna ulang. ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan dan penanganan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada huruf dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bupati. produsen dan pelaku usaha dalam pengurangan timbunan sampah plastik berkewajiban untuk: danikut serta dan atau berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik. masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, badan usaha milik negara, bumi, produsen dan pelaku usaha. masyarakat berhak mendapatkan dukungan dalam rangka fasilitasi terhadap kegiatan kegiatan pengelolaan sampah plastik sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. bab insentif dan disinsentif pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup memberikan insentif atau disinsentif kepada bumi, pelaku usaha, produsen dan masyarakat berdasarkan kinerja dalam penerapan serta penanganan sampah plastik. insentif sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: penghargaan, dan jdih.tubankab.go.id publikasi penilaian kinerja baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengendalian penggunaan produk dan atau barang berbahan plastik. disinsentif sebagaimana dimaksud pada berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh bumi, pelaku usaha dan produsen dalam pengendalian sampah plastik melalui media cetak atau elektronik. bab aksi daerah pengurangan sampah plastik guna mewujudkan gerakan pengurangan penggunaan plastik daerah, pemerintah daerah melakukan sosialisasi aksi pengurangan sampah plastik dan yang sejenis. aksi daerah sebagaimana dimaksud pada dapat berupa, identifikasi dan pendataan produk plastik sekali pakai, kampanye, dialog, edukasi dan kegiatan ilmiah, cc. pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, dan sosialisasi secara masif mengenai penegakan hukum terkait dengan sanksi bagi pelanggar ketentuan terkait pengelolaan sampah plastik daerah. gerakan pengurangan penggunaan plastik daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab evaluasi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai efisiensi dan efektifitas terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik jdih.tubankab.go.id evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja pengurangan serta penanganan sampah plastik yang dilaporkan oleh produsen, badan usaha milik negara, bumi, dan pelaku usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab vii pendanaan pendanaan penyelenggaraan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. pendanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik yang menjadi tugas dan tanggung jawab produsen, badan usaha milik negara, bumi, dan pelaku usaha menjadi beban produsen, badan usaha milik negara, bumi, dan pelaku usaha yang bersangkutan. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik dilakukan oleh bupati. pembinaan penyelengaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada perangkat daerah, badan usaha milik negara, bumi, produsen dan pelaku usaha, dan masyarakat kelompok masyarakat atas komitmennya dalam: pengurangan timbunan sampah plastik, dan penanganan timbunan sampah plastik, yang telah dan akan dilakukan. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik berdasarkan. jdih.tubankab.go.id hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada bupati. dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dibentuk tim pembinaan dan pengawasan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. bab ketentuan lain lain ketentuan pengelolaan sampah plastik dalam peraturan daerah ini juga menjadi dasar dalam kebijakan pengurangan sampah yang berasal dari produk, kemasan produk, dan atau wadah yang: sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan atau tidak dapat digna ulang. produk, kemasan produk, dan atau wadah sebagaimana dimaksud pada meliputi: kaleng alumunium, kaca, dan kertas. bab sanksi administratif setiap produsen, badan usaha milik negara, bumi, pelaku usahaiizin yang penerbitannya menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan atau pencabutan izin yang penerbitannya menjadi kewenangan pemerintah daerah. setiap kepala perangkat daerah dan kepala instansi vertikal daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan lisan, peringatjdih.tubankab.go.id diundangkan tuban pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten tubandaerah kabupaten tuban nomor tahun tentang pengelolaan sampah lembaran daerah kabupaten tuban tahun seri nomor si, tambahan lembasampah plastik umum salah satu jenis sampah yang banyak dijumpai adalah sampah plastik.. pertumbuhan penduduk kabupaten tuban cenderung semakin meningkat yang. sementara belum aderah. peningkatan sampah plastik yang kian meningkat timbulnya tersebut perlu upaya pengendalian agar potensi timbulnya permasalahan yang diakibatkan oleh sampah plastik bisa dicegah. memperhatikan kondisi tersebut, dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah plastik daerah dipandang perlu adanylam bentuk peraturan daerahtujuan yang diharapkan daricc.ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas kelestarian dan berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah plastik dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan, memperhatikan kelestarian fungsiplastikketerpaduan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah plastik diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu. huruf yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah plastikjdih.tubankab.go.id huruf yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah plastik plastikmasyarakjdih.tubankab.go.id sampah plastik adalah timbunan sampah yang berasal dari atau mengandung bahan dasar lateks, polysterina, polyethylene, termoplastik synthetic polymer, atau bahan bahan polimer sejenis lainnya. produk dan atau barang berbahan plastik adalah setiap produk dan atau barang yang berasal. pelaku usaha dan atau kegiatanusaha kegiatan daerah, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau kegiatan dalam berbagai bidang ekonomiberoperasidaerah yang meliputi bidang: manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta ritel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengelolaan sampah plastik adalah kegiatan yang sistematik, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah plastan, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. jdih.tubankab.go.id lembar informasi pengelolaan sampah plastik, yang selanjutnya disingkat lembar informasi adalah laporan yang berisi upaya yang disusun oleh bumi, produsen, perangkat daerah serta pelaku usaha dan atau kegiatan dalam rangka pengelolaan sampah plastbagian kedua asas dan tujuandisamping kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada pengelolaan sampah plastik dilaksanakan berdasarkan asas: kelestarian dan keberlanjutan, tanggung jawab, keterpaduan, manfaat: partisipatif, dan keadilan. tujuanbagian ketiga plastik, hak dan kewajiban, insentif dan disinsentif': aksi daerah pengurangan sampah plastik, evaluasi, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan. bab kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik bagian kesatu arah kebijakan dan strategi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. strategi pengelolaan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada mencakup peningkatan kinerja melalui: pengurangan timbunan sampah plastik, dan penanganan sampah plastik. jdih.tubankab.go.id bagian kedua pengurangan timbunan sampah plastik pengurangan timbunan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: upaya dan atau kegiatan, upaya dan atau kegiatan pengurangan timbunan sampah plastik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara dan bumi, cc. upaya dan atau kegiatan pengurangan timbunan sampah plastik yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha, dan upaya dan atau kegiatan pengurangan timbunan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat. sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: pengurangan penggunaan produk dan atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dprd serta instansi vertikal daerah, penguranganperangkat daerah,erangkat daerah, pelaksanaan koordinasi dengan badan usaha milik negara, bumi, produsen, pelaku usaha dan masyarakatjdih.tubankab.go.id penguatan kelembagaan pengelola sampah plastik daerah, pelaksanaan kerjasama oleh perangkat daeraherangkat daerah setiap lokasi kerja perangkat daerah. pengurangan timbunan sampah plastik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara dan bumi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui:bumi, penggunaan produk dan atau barang berbahan plastik sekali pakai oleh usaha kegiatan yang berada lokasi kerja badan usaha milik negara dan bumi:badan usaha milik negara dan bumibadan usaha milik negara dan bumibadan usaha milik negara dan bumi. pengurangan timbunan sampah plastik yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui,produsen dan pelaku usaharodusen dan pelaku usaha. pengurangan timbunan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: peran aktif dalam pengurangan penggunaan produk dan atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan sehari hari masyarakat, peran aktif untuk menggunakan produk dan atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan masyarakat, cc. menumbuhkembangkan partisipasi pada setiap kegiatan seperti kampanye talkshow kegiatan ilmiah dalam pengurangan timbunan sampah plastik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dprd bumi, dan menumbuhkembangk. jdih.tubankab.go.id |
bupati lamongan provinsi! timur peraturan bupati lamongan nomor tahun tentang salinan anggaran kas pemerintsehubungan dengan telahdan peraturan bupati lamongan nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan lamongan tahun belanja daerah kabupaten anggaran guna tertib administrasi dan pengendalian kas pemerintah kabupaten lamongan, perlu menetapkan anggaran kas pemerintah kabupaten lamongmenetapkandaerah berita daerah kabupaten lamongan tahun nomor memutuskan peraturan bupati tentang anggaran kas pemerintah kabupaten lamongan tahun anggar. anggaran pendapatamongendahara umumpemerintah daerah terdiri dari: pendapatan; belanja; dan pembiayaan. jumlah pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pendapatan: triwulan rp957 triwulan rp714. triwulan iii rp871. triwulan rp2. belanja: triwulan rp642. triwulan rp870. triwulan iii rp776. tri bulan rp2. pembiayaan: triwulan rp8. triwulan rp0, triwulan iii rp0, triwulan rp0, rp8. anggaran kas bagaimana dimaksud dalam dengan rincian bagaimana teran rekapitulasi anggaran kas (pendapatan dan penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran pembiayaan) perkas pada setiap ditetapkan oleh kepala bukan selaku bendahara umum daerah engan aslinya ian hukum, berita daerah kabupaten lamongan tahun nomor anto anggaran pendapatantriwuljumlah pend.apa.tan &,: nan sesuai ng:; aslinya kepala bagian hukum, .o"c :soko nursfyanto nip. rencana realisasi triwulan triwulan iii triwulan bupati lamongan, ttd. yuhronur efendi anggaran belanjabelanja daerah belanja operasi dan belanja modal belanja operasi dan belanja modalalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, joko nursiyanto nip. triwulan rencana realisasi triwulan triwulan iii triwulan bupati lamongan, ttd. yuhronur efendi anggaran pembiak aan lampiran iiipengeluaran pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo jumlah pembiayaan _,,., salman sesuai deng aslinya pala bagian .f'hukum, ~ ~ ~ ;; 'joko nur nip. rencana realisasi triwulan triwulan triwulan will triwulan ,ooo, ,ooo.oo ,ooo,ooo,ooo.oo bupati lamongan, ttd. yuhronur efendirekapitulasi anggaran kas per triwulan pemerintah kabupaten lamongan tahun anggaran jumlah triwulan triwulan triwulan iii triwulan uraian anggaran rp) rp) rp) rp) saldo awal kapembiayaan penerimaan .oo sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya jumlah triwulan triwulan triwulaniii triwulan uraian anggaran rp) rp) rp) penerimaan pinjaman daerah jumlah pendapatan dan pembiayaan penerimaan jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran belanja dinas pendidikan dinas kesehatan rumah sakit daerah dr. segini rumah sakit daerah nimbang dinas bina marga dinas sumber daya air dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan cipta karya satuan polisi pamong praja badan penanggulangan bencana daerah dinas sosial jumlah triwulan triwulan triwulan iii triwulan uraian anggaran rp) rp) rp) dan umk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dinas pemuda dan olahraga dinas pariwisata dan kebudayaan dinas kearsipan dan perpustakaan daerah jumlah triwulan triwulan triwulan will triwulan uraian anggaran rp) rp) rp) rp) dinas kelautan dan perikanan dinas ketahanan pangan dan pertanian dinas peternakan dinas perindustrian dan perdagangan inspektorat badan perencanaan pembangunan dan penelitian daerah badan pengelolaan keuangan aset daerah badan pendapatan daerah badan kepegawaian dan pengembangan sdmjumlah triwulan triwulan triwulan iii triwulan uraian anggaran rp) rp) rp) rp)jumlah triwulan triwulan triwulan iii triwulan uraian anggaran rp) rp) rp) rp) kecamatan glagah kecamatan nimbang kecamatan sugi kecamatan karanggeneng kecamatan sambeng kecamatan kedungpring kecamatan laren kecamatan sekaran kecamatan sarirejo kecamatan subframe kecamatan solokuro kecamatan madura jumlah uraian anggaran pengeluaran pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo jumlah alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan sisa kas setelah dikurangi belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan aslinya bagian hukum, s[).,, . joko anto ~ip. . ;, . triwulan rp) triwulan triwulan will rp) rp) bupati lamongan, ttd. yuhronur efendi triwulan rp) |
lina walikota tasikmalayneraca2012 tentang penjabaran perubah:bendahara pengeluaran rp. saldo akhir bendahara penerimaan rp. saldo kas per desember rp. |
salinan tm heart bupati lamongan provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten lamongan nomor tahun tentang jim, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamongan, menimbang bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan pejabat penyidik pegawai negeri sipillu pedoman bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, bahwa dengan ditetapkannyamakaupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya . kepala satpol atau perangkat daerah yang membawahi pejabat ppn yang bersangkuta(satu) instansi instansi yang lain, mutasi pejabat ppn dari (satu)kepala satpol atau perangkat daerah yang membawahi pejabat ppn yang bersangkutkepala satpol atau perangkat daerahan, bab viidibidangketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan pemberhentian pejabat ppn diatur dalam peraturan bupati. bab viikepala satpol atau perangkat daerah yang membawahi pejabat ppnejabat ppn: cc.sekretariat untuk mewadahi keberadaan pejabat ppn yang berada pada satpol dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat pejabat ppn yang berkedudukan satpol sekretariat pejabat ppn sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab administrasi penyidikan ppn bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh pejabat ppn meliputi:jabatdas.zz.ll. surat permintaan bantuan penyelidikan, mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi: nn.ejabat ppn sesuai dengan kebutuhanejabat ppn sesuai dengan kebutuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi penyidikan oleh pejabat ppn diatur dalam peraturan bupati. bab kartu tanda pengenal pejabat ppn:usul penggantian kartu tanda pengenal pejabat ppn diajuxii pakaian dinas dan atribut pejabat ppn pejabat ppn dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut pejabaejabat ppn diatur dalam peraturan bupati. bab xiii pembinaan pejabat ppn bupati melaksanakan pembinaan pejabatpimpinan atasan langsung pejabat ppnpembinaan pejabat ppn sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab xiv hak (l) pejabat ppn diiberikan tunjangan fungsional jabatan. besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembiayaan biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan pejabat ppn dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamolembaran daerah kabupaten lamongan tahun nomor noref peraturan daerah kabupaten lamongan nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ale feat mann (joko nursiyantpenjelasan atas peraturan daerah kabupaten lamongan nomor tahun tentang pejabat penyidik pegawai negeri sipil umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penegakan peraturan daerah, sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat menunjuk pejabat ppketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan pejabat ppnperlu diganti kerena tidak sesuai dengan ketentuan dalamahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah tentang, cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.a.ajabatmenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asai manusia. bupati adalah bupati lamogawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undanganns dibidang penyidikperangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten lamongturan daerah yang selanjutnya disebut perda, adalah peraturan daerah kabupaten lamonganjabat ppn dalam melaksanakan penegakan perda, satpol bertindak selaku koordinator pejabat ppn dijabat ppn yang terdiri atas unsur pejabat ppn satpol dan pejabat ppn perangkat daerah lainnya. penunjukan pejabat ppn sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala satpol pp. pejabatjabatjabat dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam dan pejabat ppn bertanggung jawab kepada bupati melalui kepalkejujuranrampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, objektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pejabat ppn wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik. bab iii kode etik kode etik pejabat ppnmengenai tata cara penegakan kode etik pejabat ppn diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab syarat pengangkatandiklat ppn daerah bidang penyidikan. untuk pengangkatan calon pejabat ppn yang melakukan penegakan perda, permohonan diajukan oleh kepala satpol atau perangkat daerah melalui menteri. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada (l): ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara, surat keterangan sehat jasmani dan rohani daridokter rumah sakit pemerintah: sasaran kinerja pegawai:pejabat yang ditunjuk. pelantikan dan pengucapan |
ran links bupati lamongan provinsi jawa timu'a., produktivitas dan kinerja, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi pegawai lingkungan pemerintah kabupaten lamongan, perlu memberikan tambahan perbaikan penghasilan, bahwa dalam rangka objektivitas pemberian tambahan perbaikan penghasilan bagi pegawai lingkungan pemerintah kabupaten lamongan, perlu dipertimbangkan kinerja berdasarkan tingkat kehadiran pegawai melalui presensi sidik jari (finger printlamongaab ketentuan umum aa,kabupaten lamongan, yang selanjutnya disebut pegawai, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ppp) atau tenaga kontrak kerja tkk)an jabatan pimpinan tinggi adalah jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon ii) lingkungan pemerintah daerah. jabatan administrasi adalah jabatan yang(setara eselon iii) yang meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana lingkungan pemerintah daerahdaerahnsdannsbab klasifikasi pemberian tambahan perbaikan penghasilan serta jabatan fungsional dengan beberapa pengecualian. tpp tidak diberikan bagi calon pegawai negeri sipil consbab iii penghitungan dan besaran tambahan perbaikan penghasilan penghitungan besaran tpp yang diterima oleh pns dan ppp tkk setiap bulan diperoleh dari hasil variabel jabatan dan kehadiran, dengan bobot poin masing masing yang telah ditentukan. besaran tpp yang diberikan kepada pegawai dirumuskan berdasarkan pertimbangan jenis level jabatan dan evaluasi tingkat kehadiran. jumlah besaran tpp yang diberikan maksimal setiap bulan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. bab prosedur pemberian tambahan perbaikan penghasilan perhitungan tpp didasarkan pada jabatan dan hasil evaluasi tingkat kehadiran, khususnya dari print out perangkat presensi sidik jari (finger print. perhitungan tpp berdasarkan variabel jabatan sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan kelompok jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi serta jabatan fungsional. perhitungan tpp berdasarkan variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam akan dikurangi berdasarkan indikator ketidakalasan. ketidakhadiran pegawai karena keterlambatan masuk kerja, kepulangan mendahului jam kerja, dan ketidakhadiran kerja karena alasan selain cuti sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf tanpa keterangan yang sah, dihitung mengurangi jam kerja. ketidakhadiran pegawai karena menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin tidak dihitung sebagai pengurangan dalam pemberian tpppenuh masuk kerja. pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas luarkepalakepala masing masing. jumlah kehadiran pegawai melalui sistem informasi manajemen kinerja kehadiran pegawai atau perangkat presensi sidik jari finger print) sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan jumlah menit kehadiran pegawai dan rekapitulasi akhir dalam bentuk prosentase kehadiran pegawai setiap bulan. berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi dalam bentuk prosentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut pegawai yang tingkat kehadirannya tpp diberikan sebesar pegawai yang tingkat kehadirannya tpp diberikan sebesar pegawai yang tingkat kehadirannya tpp sebesar pegawai yang tingkat kehadirannya tpp tidak diberikan. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam setiap mempersiapkan menyediakan dan atau memanfaatkan perangkat presensi sidik jari (finger print). apabila dalam melaksanakanbelum mendukung pelaksanaan presensi sidik jari (finger print) maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manualpppns dan ppp tkkdan ppp tkkdan ppp tkkpp berdasarkan jabatan dan kehadiran pegawai dibayarkan terhitung mulai bulan januarian been dengan aslinya yss kepala raguan hukum, ear gosip yprihatono hape two? lampiran peraturan bupati lamongan nomor tahun tanggal: januari besaran tambahan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten lamongan jabatan besaran tambahan perbaikan penghasilan jabatan pimpinan tinggi (setara eselon il.a) jabatan pimpinan tinggi (setara eselon ii.b) jabatan administrator (setara eselon iii.a) jabatan fungsional jenjang ahli utama a4, jabatan administrator (setara eselon in. jabatan fungsional! jenjang ahli madya jabatan pengawas (setara eselon iv.a) jabatan fungsional jenjang ahli muda jabatan fungsional jenjang terampil penyelia eselon iv.b jabatan fungsional jenjang ahli pratama jabatan fungsional jenjang terampil pelaksana lanjutan pns jabatan pelaksana (staf) pns jabatan fungsional tingkat terampil jenjang pelaksana tenaga kontrak kerja keputusan bupati) bupati lamongan, ttd. fadli salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, yosef dwi prihatin nip, |
lembaran daerah kota cimahi pan nomor tahun::cimahi tentang pengelolaan zakmualaf adalah orang yang baru masuk islam. riga adalah budak atau hamba sahaya. alilin adalah sebutan bagi setiap orang yang mengurus dan mengelola zakat. garmin adalah sebutan bagi setiap orang yang mempunyai hutang dan kemungkinan tidak terbayar. sabilillah adalah orang orang yang berjuang jalan allah s.w.t. ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanandimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, pemberdayhasil guna dan daya guna zakat,, penanggulangan kemiskinan dan keadilan sosial: meningkatkan kesadaran umat islam, dan meningkatkan silaturahim antara muzakki dan mustahil. bab iii subyek, jenis dan obyek zakat subyek zakat adalah orang islam atau badan milik orang islam. jenis zakat terdiri atas zakat maal, zakat fitrah dan zakat pendapatan profesi. zakat maal sebagaimana dimaksud meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, cc. perniagaan pertanian, perkebunan, dan perhutanan, pertambangan, peternakan dan perikanan, pendapatan dan jasa, perindustrian, rika:panas kota cimahitokoh masyarakat islam dan kaum cendekia. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada bukan dari pejabat daerah atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintah. dalam pelaksanaanya sebagaimana dimaksud pada boleh dibantu oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekertaris. dalam pelaksanaan operasionalnya sebagaimana dalam dan ini, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka perlu bentuk satuan audit internal. pimpinan panas kota cimahi kota dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh walikota. pimpinan panas kota cimahi kota dipilih oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari panas pusat. pimpinan dan pengurus panas kota cimahi harus segera dilantik selambat lambatnya (lima belas) hari kerja setelah surat keputusan dikeluarkan. masa kerja pimpinan panas kota cimahi dijabat selama tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan. panas kota cimahi bertanggungjawab kepada panas provinsi jawa barat dan pemerintah kota cimahi. panas kota cimahi memiliki tugas melaksanakan pengelolaan zakat, infak, shodagoh dan dana sosial lainnya pada tingkat kota. panas kota cimahi wajib menyusun program kerja tahunan untuk kelancaran pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada susunan organisasi panas kota cimahi terdiri atas unsur pimpinan yang terdiri dari ketua dan paling banyak (empat) wakil ketua, unsur pelaksana terdiri daripembinaan sumber daya manusia dan umum, satuan audit internal. bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh wakil ketua panas kota cimahi. satuan audit internal sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh ketua panas kota cimahi. pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ini, dilaksanakan oleh amil panas kota cimahi dalam koordinasi wakil ketua. amil panas kota cimahi bukan merupakan pegawai negeri sipil. bagian kedua tugas, wewenang dan tanggungjawab ketua dan wakil ketua ketua mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan panas kota cimahi. wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas panas kota cimahi.d.pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, pelaksanaan pelayanan muzakkiota cimahi.ota cimahi, menjadikan mustahil menjadi muzakki. bagian kelima a.penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kota cimahi, penyusunan rencana tahunan panas kota cimahi, pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kota cimahi, pelaksanaan pengelolaan keuangan panas kota cimahi, pelaksanaan sistem akuntansi panas kota cimahi, penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja panas kota cimahi, dan penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kota cimahi. bagian keenam cimahia.penyusunan strategi pengelolaan amil panas kota cimahi, b.pelaksanaan perencanaan amil panas kota cimahi, pelaksanaan rekrutmen amil panas kota cimahi, pelaksanaan pengembangan amil panas kota cimahi, pelaksanaan administrasi perkantoran panas kota cimahi, penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat panas kota cimahi, pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat panas kota cimahi, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset panas kota cimahi, dan pendataan laz yang ada kota cimahi baik berskala nasional, provinsi maupun kabupaten kota. bagian ketujuh cimahi cimahi. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada satuan audit internal menyelenggarakan fungsi cimahi, d.delapan amil panas kota cimahi amil panas kota cimahi sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh ketua panas kota cimahi. amil panas kota cimahi cimahi. hak keuangan amil panas kota cimahi dibebankan pada hak amil. amil panas kota cimahi bukan merupakan pegawai negeri sipil. ketentuan tentang amil panas kota cimahi diatur dalam peraturan lembaga yang ditetapkan dalam keputusan ketua panas kota cimahi.mbilan unit pengumpul zakat sebagai pelaksana teknis pengumpul zakat, panas kota cimahi dapat membentuk upz. upz sebagaimana dimaksud padapanas kota cimahi. lembaga kemasyarakatan seperti dewan kemakmuran masjid dkm) tingkat kecamatan, kelurahanwajib disetorkan dan dilaporkan kepada panas kota cimahi melalui upz tingkat kelurahan dan kecamatan. teknis yang dimaksud pada diatur dalam keputusan pimpinan panas kota cimahi. bagian kesepuluh tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab panas kota cimahi wajibitingkat kota. melakukan koordinasi dengan kementrian agama kota cimahi dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.kota cimahi provinsi dan walikota cimahibelas lembaga amil zakat lembaga amil zakat kota cimahi wajib memiliki rekomendasi dari panas kota cimahi. lembaga amil zakat sebagaimanaota cimahi secara berkala. bab biaya operasional panas kota cimahi untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional panas kota cimahi dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah dan hak amil. bab pengumpulan zakat panas kota cimahi menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan bekerjasama dengan bank, untuk memberikan kemudahan kepada muzakki dalam melaksanakan pembayaran zakat. selain zakat, panas kota cimahi dapat menerima infak shodagoh, hibah, wasiat, waris dan aparat. waris yang dapat diterima panas kota cimahipanas kota cimahi.zakat yang telah dibayarkan kepada panas kota cimahi nama, alamat dan nomor lengkap pembentukan panas kota cimahi, nomor urut bukti setoran, nama, alamat muzakki, dan nomor pokok wajib pajak npp):panas kota cimahi, tanggal penerimaan, dan stempel panas kota cimahipanas kota cimahi tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. bab vii pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagian kesatu pendistribusian panas wajib mendistribusikan zakat yang berhasil dikumpulkan kepada mustahil berdasarkan ketentuan panas. ketentuan panas tentangdistribusikan kepada mustahil wilayah muzakki dan atau wilayah harta, sebagai berikut fakir dan miskin sebesar enam puluh tujuh koma lima persen), operasional alilin sebesar dua belas koma lima persen), untuk mualaf, riga, garmin, sabilillah, dan ibnu sabil sebesar (dua puluh persen). amil zakat yang sudah dapat insentif dari pemerintah, tidak lagi mendapat hak alilin.panas, hasil pengumpulan zakat fitrah dibagi habis kepada mustahil sebelum pelaksanaan sholat idul fitri: apabila wilayah muzakki sudah tidak ada lagi kaum fakir miskin, maka panas berdasarkan surat keputusan panas kota cimahi. dalam kondisi tertentu, panas dapat mendistribusikan zakat keluar kota cimahi. bagian kedua pendayagunaan pendayagunaan hasil pengumpulan selain zakat fitrah diperuntukan dibidang usaha ekonomi produktif dan bidang sosial lainnya yang berdasarkanmaka dapat didistribusikan kepada yang sangat membutuhkan, terdapat usaha usaha yang nyata yang berpeluang menguntungkan sehingga mustahil menjadi muzakki, mendapat persetujuan tertulis dari ketua panas kota cimahi,, pelaporan. bab viii pelaporan panas kota cimahi:zakat. laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah daerah dan dprd selambat lambatnya (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan melalui media massambentuk tim seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, mui, kemenag, panas kota cimahi dan tokoh masyarakat untuk memilih pimpinan panas kota cimahi. merekomendasikan calon pimpinan panas kota cimahi panas setelah dikonsultasikan dprd kota cimahi. mengangkat dan memberhentikan pimpinan panas kota cimahi setelah mendapat pertimbangan dari panas. kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya, panas kota cimahi dibiayai dari apbd dan hak amil sesuai dengan peraturan perundang undangan, meminta pertanggungjawaban panas kota cimahi,pemerintah, pegawai negeri sipil dan atau karyawan swasta yang beragama islam, untuk membayarkan zakat pendapatannya (profesi)pemerintah membuat surat edaran kepada bumn, perusahaan swasta dan instansi lainnya yang berada kota cimahi, wajib membuat perjanjian kerjasama dengan panas kota cimahi terkait pembayaran zakat mal. bab pengawasan pengawasan terhadap kinerja panas kota cimahipanas kota cimahi. bab penyidikanundang undang tentang pengelolaan zakat dan dipidanaidana sesuai peraturan perundangan yang berlakuiiiizakat lembaran daerah kota cimahattr suharto diundangkan cimahi pada tanggal junementerian agama adalah kepala kementerian agama kantor kota cimahi. majelis ulama indonesia adalah majelis ulama indonesia kota cimahi. badan amil zakat nasional yang selanjutnya disebut panas adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. panas kota cimahi adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi panas pada tingkat kota. lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat laz adalah lembaga pengelola zakat infak, shodagoh, hibah wasiat, warisan |
penjelasan atas peraturan daerah kota tangerang selatan nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok umum tembakau dan produk produk turunannya terutama rokok sudah menjadi masalah yang kompleks dan panjang, tidak saja menyangkut masalah bidang kesehatan tetapi juga menyangkut masalah masalah yang berkaitan dengan pertanian, industri, ketenagakerjaan baik tenaga kerja pabrik rokok, ataupun petani tembakau, pajak dan cukai, dan masalah lainnya yang berdampak dalam dunia bisnis. bahkan, besarnya populasi dan tingginya prevalensi merokok telah menempatkan indonesia pada urutan ketiga antara negara negara dengan konsumsi tembakau tertinggi dunia pada tahun yakni dengan tingkat konsumsi sebesar miliar batang per tahun, sungguh menarik dalam dunia bisnis. kebijakan pengendalian produk tembakau indonesia menjadi semakin sulit dan dilewati karena melibatkan berbagai kepentingan dari pihak pihak yang memiliki argumentasi sama pentingnya dan sama banyaknya, yang menyebabkan adanya persaingan kepentingan yang saling berhadapan. satu sisi terdapat pihak yang menginginkan pengendalian yang ekstensif terhadap industri tembakau. sisi lain ada pihak yang menolak pengendalian dengan argumentasi bahwa keberadaan industri tembakau merupakan gantungan hidup dari jutaan petani, industri, bahkan perekonomian nasional. penetapan kawasan tanpa rokok merupakanpenetapan kawasan tanpa rokok ini perlu diselenggarak, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus. huruf yang dimaksud dengandan pasar moderer, menimbang bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan; bahwa meningkatnya kebutuhan perumahan dan fenomena permukiman kumuh kabupaten paser membutuhkan perencanaan dan penata kabupaten paser; bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur dan sebagai upaya penataan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;aser tentang penyelenggaraan perumahankabupaten paseraser. perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik kabupatekabupatekabupatealamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran serta, dan kegiatan ekonomi.sanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman didasarkan pada asas, dan keteraturan. peraturan daerah ini bertujuan untuk: mewujudkan ketertibankabupaten paser untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi mbr; dan memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam peraturan daerah ini meliputi: pembinaan; penyelenggaraan perumahan; penyelenggaraan kawasan permukiman; keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dkonsolidasi tanah; pendanaan dan pembiayaan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup. bab pembinaan bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui kegiatan: perencanaan; pengaturan; pengendalian; dan pengawasan. selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam bupati juga melakukan pemberian fasilitasi atau koordinasi sektoral, lintas wilayah dan pemangku kepentingan. perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyediaan tanah; pembangunan; pemanfaatan; pemeliharaan; dan pendanaan dan pembiayaan. pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rumah; perumahan; permukiman; lingkungan hunian; dan kawasan permukiman; pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemantauan; dan evaluasi. pemberian fasilitasi atau koordinasi sektoral, lintas wilayah dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sosialisasi; pendidikan dan pelatihan; bimbingan teknis dan bantuan teknis; pendampingan, pemberdayaan dan penelitian; dan pengembangan. bab iiinyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam mencakup prasarana, sarana, dan utilitas umump3p3kp mencakup: kebijakan pembangunan dan pengembangan; rencana kebutuhan penyediaan rumah; rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum;; pembangunan baru; pembangunan kembali; atau relokasi. perencanaan perumahan harus sesuai dengan rtrw dan atau rdr. perencanaan perumahan terdiri atas: perencanaan dan perancangan rumah; dan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.: rumah sederhana; rumah menengah; dan rumah mewah. perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalamdiwujudkan dalam bentuk rencana tapak (site plan). rencana tapak (site plan) sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: peta lokasi; gambar site plan rencana tapak; gambar rencana drainase dan saluran pembuangan air limbah; tabel penyediaan lahan kavling perumahan dan fasilitas sosial fasilitas umum; detail infrastruktur dan utilitas umum. tahapan perencanaan perumahan meliputi: studi kelayakan lokasi, yang meliputi status lahan, kesesuaian lahan. penentuan lokasi yang mengacu pada rtrw dan atau rdr, dan aksesibilitas lokasi; inventarisasi dan analisis sumber daya yang ada; inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan penyusunan proposal dan site plsesuai denganwajib memasukan mitigasi bencana. perencanaan perumahan dapat memasukan unsur kearifan lokal. unsur mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalamdalam meliputi: penampilan arsitektur eksterior; penggunaan bahan bangunan; keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan sosial budaya masyarakat. paragraf jenis dan bentuk rumah rumah dibedakan berdasarkan; rumah umum; rumah swadaya; rumah khusus;kaitan antar bangunan, meliputi: rumah tunggal; rumah deret; dan rumah susu; mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah;wajib memenuhi persyaratan: teknis; administratif; tata ruang; dan ekologis. persyaratan teknis dalam perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tata bangunan dan lingkungan; dan keandalan bangunan. persyaratan administratif dalam perencanaan dan perancangan rumah; dan status kepemilikan bangunan. persyaratan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kesesuaian berdasarkan rtrw dan atau rdr. persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi keserasian dan keseimbangan antara: lingkungan perumahan dengan lingkungan alam; dan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai budaya bangsa. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam merupakan syarat untukpemerintah daerah dan atau setiap orang. prasarana perumahan meliputi: jaringan jalan; jaringan saluran pembuangan air limbah termasuk septictank komunal; jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); sumur resapan komunal; dan tempat pembuangan dan atau pengolahan sampah. sarana perumahan meliputimeliputi: jaringan air bersih; jaringan listrik; jaringan telepon, internet, dan hot spot; jaringan gas; jaringan transportasi; pemadam kebakaran; dan sarana penerangan jasa umum. perhitungan penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan peraturan perundang undangan. perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan: administratif; teknis; dan ekologis. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: status kepemilikan kavling tanah; dan kelengkapan perizinan. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: gambar struktur yang dilengkapi dengan gambar detil teknis; jenis bangunan; dan cakupan layanan. persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud dalam;yang telah memenuhi persyaratan harusdalamdalam serta memperhatikan nilai kearifan lokalperumahan skala besar sebagaimana dimaksud dalamdalam;trw dan atau rdrkepemilikan izin mendirikan bangunan induksetiap orang dan atau pemerintah daerahakan diserahkan kepada pemerintah daerah harus: memenuhi kriteria telah selesai dibangun dan dipelihara; memenuhi standar, persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;aragraf kemudahan akses pembangunan perumahan harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. akses sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sistem jaringan prasarana perumahan sesuai dengan rencana rtrw dan atau rdr. sistem jaringan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam terhubung dengan sistem jaringan prasarana kota. penyediaan akses sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pengadaan akses; pelebaran akses; dan atau peningkatan akses. perumahan selain peruntukan rumah umum wajib menyediakan akses jalan minimal, dengan ketentuan: jalan perumahan dengan lebar minimal (enam) meter; jalan kawasan permukiman: dekat kawasan berkembang dan non bisnis dengan lebar minimal (delapan) meter; kawasan berkembang dan bisnis dengan lebar minimal (sepuluh) meter; dan atau sesuai rtrw rdr dan atau sesuai kajian analisis dampak lalu lintas. badan hukum wajib.dalamdalam meliputi: usaha praktek keahlian perorangan yang bukan badan usaha atau bukan gabungan badan usaha; usaha retail dengan kategori usaha mikro dan kecil;;berkewajiban melaksanakan pengendalian perumahan. pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud dalam dapat melibatkan masyarakat. pengendalian perumahan dilakukan pada tahap: perencanaan; pembangunan; dan pemanfaatan. pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam bentuk: perizinan; penertiban; dan atauw dan atau rdrbangunan gedung. pengendalian perumahan dalam bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: izin prinsip dan izin lokasi; izin mendirikan bangunan; sertifikat laik fungsi bangunan gedungw dan atau rdr dan belum mendapatkan izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedungw dan atau rdr serta mencegah terjadinya penurunan kualitas perumahan. bagian keenam kemudahan dan atau bantuan pembangunan dan perolehan rumahbantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi mbr sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: subsidi perolehan rumah; pendampingan rumah swadaya; insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan; perizinan; asuransi dan penjaminan; penyediaan tanah; sertifikasi tanah; dan atau prasarana, sarana, dan utilitas umum. pendampingan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan untuk: perencanaan pembangunan baru, peningkatan kualitas, dan prasarana, sarana serta utilitas umum; pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan kualitas, dan prasarana, sarana serta utilitas umum; sertifikasi tanah; dan atau akses sumber pembiayaan.lain. kemudahan dan bantuan pembangunan rumah bagi mbregionalrumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan dalam bentuk: bahan bangunan rumah; dan atau dana. bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan berupa komponen bangunan. dana sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk peningkatan kualitas rumah, pembangunan rumah baru, dalam rangka memperbaiki atau membangun rumah. dana sebagaimana dimaksud dalammerintah daerah memberikan kemudahan dan atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi keluarga miskinpemberian kemudahan dan atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi keluarga miskin diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penyelenggaraan kawasan permukiman bagian kesatu arahan pengembangtrw dan atau rdrp3kp. pemerintah daerah menyusun rp3kp sesuai dengan peraturan perundang undangan. penyusunan rp3kp dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan lingkungan hunian perdesterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesarahantara pengembangan lingkungan,rp3kp pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan: perencanaan; pembangunan; pemanfaatan; dan pengendalian. penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam: pengembangan yang telah ada; pembangunan baru; atautrw dan atau rdr. perencanaan kawasan permukiman mencakup: peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan; mitigasi bencana; dandalam dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau setiap orang. perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman rp3kp). dokumen rp3p3kp sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman; rencana lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman. dokumen rp3kp sebagaimana dimaksud dalamp3kp sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupati. dokumen rp3kp sebagaimana dimaksud dalam ditinjau kembali paling sedikit (satu) kali dalam (lima) tahup3kp yang telah ditetapkan. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud daladalamdalam;dilakukan melalui pelaksanaan: pengembangan lingkungan hunian; pembangunan lingkungan hunian baru; dan atau pembangunan kembali lingkungan hunian. pengembangan lingkungan hunian sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan; peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;; peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan; pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pengembangan permukiman perkotsebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: penyediaan lokasi permukiman perkotaan; penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;;;sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: rehabilitasi lingkungan hunian perkotaan; rekonstruksi lingkungan hunian perkotaan; dan atau;dilakukdalam; pembatasan pengembangan dan atau mendorong pengembangan bagian lingkungan hunian perdesaan; peningkatan pelayanan lingkungan hunian perdesaan; peningkatan konektivitas lingkungan hunian perdesaan dengan lingkungan hunian perkotaan;;; pengembangan permukiman perdesdalam huruf mencakup: penyediaan lokasi permukiman perdesaan; penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; pembentukan konektivitas lingkungan hunian perdesaan dengan dengan lingkungan hunian perkotaan;; pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perdesaan; dan pembangunan permukiman perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. pembangunan kembali lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: rehabilitasi lingkungan hunian perdesaan; rekonstruksi lingkungan hunian perdesaan; atau peremajaan pada lingkungan hunian perdesa kabupaten paser;: pemanfaatan lingkungan hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan;; pemanfaatan hasil pembangunan lingkungan hunian baru;dalam huruf berupa: peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian; peningkatan pelayanan lingkungan hunian; peningkatan keterpaduan perumahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;dalam huruf dan huruf berupa: kesesuaian dan kelayakan tempat tinggal; keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan;ngendalian dalam penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan pada tahap: perencanaan; pembangunan; dandan atau rdr kabupaten paser; kesesuaian peruntukan dan intensitas perumahan dan kawasan permukiman dengan rtrw dan atau rdr, dan peraturan;;p3kp yang mengacu pada rtrw dan atau rdrdalam dilakukan untuk: menjamin kualitas fisik dan fungsional kawasan permukiman; menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan permukiman dengan rp3kp;; evaluasi; dan; tidak langsung; dan atau melalui laporan masyarakat. pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud dalamdalam. pemantauan melalui laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalamdalam dilakukan dengan menilai hasil pemantauan. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam menghasilkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh perangkat daertrw dan atau rdr; pengenaan disinsentif untuk membatasi pengembangan kawasan permukiman sesuai rtrw dan atau rdr;; pemberian kompensasi; subsidi silang; pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan atau kemudahan prosedur perizinan. pemberian ; pembatasan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; pengenaan kompensasi; dan atau pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. pengenaan dis dan atau rdrdengan memperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar teknis yang berlakuoleh pemerintah daerahapat dilakukan melalui kerja sama antara: pemerintah dengan pemerintah daerah; pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya; pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan badan hukum; dan atau badan hukum dengan badan hukum lainnykualitas hidup orang perseorangan. pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalamdalam sekurang kurangnya selama (tiga) bulan. pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud dalam, orang perseorangan atau badan hukumdalamdalamdalambab vii pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagian kesatu umum kategori perumahan dan permukiman kumuh, meliputi: bangunan tidak teratur dengan kepadatan yang tinggi; ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta sarana, prasarana dan utilitas umum; pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rtrw dan atau rdr; dan lingkungan yang tidak sehat, dengan kelembapan tinggi akibat sirkulasi udara yang tidak dapat bergerak dan pencahayaan yang tertutup bangunan. pengelolaan persamaan tidak memenuhi persyaratan teknis. prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia. bagian kedua pencegahanrencanaan; pengawasan dan pengendalian; dan pemberdayaan masyarakathuruf meliput;; dan indikasi program pendampingan dan pelayanan informasidisusun dalam bentuk dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan rp2kpop). dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupatiengan cara: pemantauan secara langsung dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang indikasi berpotensi menjadi kumuh, sementara pemantauan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani dan pengaduan masyarakat maupun media massa;ilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauanyampaian hasil pemantauan dan evaluasi. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam hurufemberdayaan masyarakatmelalui: pendampingan; dan pelayanan informasi.; penataan bangunan dan lingkungan; perizinan;merintah daerah melakukan peningkatan kualitasoleh bupat; legalitas tanah;tinggi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;;;; sedang;dalam meliputi: kejelasan status penguasaan tanah;dalam menghasilkan klasifikasi: status tanah legal;dalam meliputi aspek: nilai strategis lokasi; kependudukan; dandalam menghasilkan; peremajaan;dalamdalamdalam;musyawarah untuk penyelamatan; proses pelaksanaan konstruksi; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi; pemanfaatan;proses penghunian kembali masyarakat terdampak; pemanfaatan;mukiman kembali; proses penghunian kembali masyarakat terdampak; proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting; pemanfaatan; dan pemeliharaan dan perbaikan.dalambab virdan atau rdrdalam dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. konsolidasi tanah diselenggarakan secara fungsional oleh kantor pertanahan kabupaten paser. konsolidasi tanah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan organisasi perangkat daerah terkait bawah koordinasi bupati dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud dibentuk tim koordinasi konsolidasi tanah dan satuan tugas pelaksanaan konsolidasi tanah oleh bupat; permukiman yang tumbuh pesat secara alami; permukiman yang mulai tumbuh; kawasan yang direncanakan menjadi permukiman baru;;bab pendanaan dan sistem pembiayaan pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. pendanaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan juga dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. sumber danyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dirumuskan dalam rencana penanganan ditetap dimaksud dalam atau; pembatasan kegiatan usaha; dan pembekuan izin usahaatasan kegiatan usaha paling lama (satu) tahun; dan pengabaian terhadapatauadministratif berupa: peringatan tertulis; pencabutberupa pembekuan izin usaha paling lama (enam) bulan;yang telah ditentuknghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan pengabaian terhadap. badan hukum yang tidak dikenai sanksi;;;. setiap orang yang melakukan penyelenggaraan kawasan permukiman yang tidak melalui tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembekuekuan izin paling lama (satu) tahun.erhadap tindak pidana pelanggaran peraturan daerah inialam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ditemukan adanya dugaan tindak pidana, ppnpn sebagaimana dimaksud dalam berwenang membuat berita acara pemeriksaan. yang disampaikan kepada penyidik umum. bab ketentuan pidana setiap orang yang menyelenggarakan perencanaan perumahan yang tidak melakukan analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ataubagaimana dimaksud dalam dipidana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku bidang lingkungan hidup. setiap orang yang menyelenggarakan perencanaan perumahan yang tidak melakukan analisis dampak lalu lintas andalan) atau manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam dipidana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku bidang lalu lintas dan jalan raya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap kawasan yang telah memiliki rdr. setiap orang yang menyelenggarakan kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjuberlaku: penggunaan rumah pada peruntukan ruang perumahan yang berubah fungsi diluar kegiatan usaha terbatas sebagaimana dimaksud dalam wajib mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, peruntukan ruang dan izin mendirikan bangunan wajib menyesuaikan dengen peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama (dua tahun); bagi perumahan yang telah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku dan belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pemerintah daerah, wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini dan menyerahkannya paling lambat (dua) tahusarana, prasarana dan utilitas umum perumahan kembali menjadi kewenangan dan tanggungjawab pengembang;andi azis nip. salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda kab. paser ttd andi azis niprtumbuhan dan perkembangan kota kediri sebagai pusat pelayanan berhubungan langsung dengan berbagai permasalahan dan tantangan terhadap aspek perumahan dan kawasan permukiman yang ada masyarakat, sehingga perlu upaya pengendaliankawasmaka diperlukan pengaturan olehperaturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, dan kelembagaanbh. a.h.untuk menjamin hak setiap warga dalam memenuhi kebutuhan dasar manusiperumahan sebagaimana dimaksud pada wajib mengacu kepada arahan rencana tata ruang pembangunan baru, dan peningkatan kualitas. perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh setiap orang dan badan hukum yang memiliki keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. badan hukum sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi suk). paragraf perencanaan dan perancangan rumah perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untukmeliputi rumah umum, rumah khusus: rumah negara daerah, rumah komersil: dan rumah swadaya. rumah umum, rumah khusus, rumah negara daerah, rumah komersil dan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada berbentuk rumah tunggal, rumah deret atau keterjangkauan daya beli masyarakat, dan potensi dan sumber daya daerah. perencanaan perumahan harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, lokasitata bangunan dan lingkungan, dan keandalan bangunan. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan status kepemilikan bangunan. persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada meliputi harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan atau rencana detail tata ruang,mempunyai akses dengan jaringan jalan umum. kriteria layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf meliputiekstradiatas ambang batas, kriteria kenyamanan,persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada meliputi keserasian dan keseimbangan antara perumahan wajib menyusun dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaiketentuan mengenai rincian persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikota. pelaksanaan perencanaan dan perancangan rumah mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalamsetiap perencanaan pembangunan dan atau pengembangan perumahan wajib disertai perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang didasarkan pada luas lahan peruntukan perumahan. setiap pengembang perumahan wajib menyediakan luas lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan proporsi paling sedikit 40yo (empat puluh persen) dan lahan efektif perumahan paling banyak (enam puluh persen) dari luas tanah yang dikembangkan. dalam hal pembangunan perumahan khusus untuk mbr, maka pengembang perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan proporsi paling sedikit 30y6 (tiga puluh persen) dan lahan efektif perumahan paling banyak 70y6 tujuh puluh persen) dari luas tanah yang dikembangkan. perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan oleh badan hukum dan pemerintah. badan hukum sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi suk)(site plan) yang legalisasi oleh instansi yang berwenang. rencana prasarana, sarana, dan utilitas umum mengacu kepada standar pelayanan penduduk pendukung dan minimal terdiri atas rencana jalan, rencana ruang terbuka hijau, rencana elevasi, perhitungan volume, dan material saluran drainase, rencana saluran pembuangan limbah dan atau septictanktempat pemakaman umum tpu) atau dalam bentuk kompensasi laimeter (termasuk drainase) dan lebar jalan lingkungan perumahan minimal meter (termasuk drainase). jaringan jalan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada harus terkoneksi dengan sistem jaringan jalan yang sudah ada. garis sempadan bangunan terhadap jalan setengah dari lebar jalan atau menyesuaikan kondisi lingkungan. ketentuan mengenai pelaksanaan pembangunan jalan mengacu pada standar teknis penanganan jalan kawasan perumahan. ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa taman, tempat olah raga, tempat bermain dan atau tempat parkir lingkungan. taman yang direncanakan sebagai ruang terbuka hijau harus dilengkapi dengan tanaman peneduh dan dilarang menanam tanaman yang membahayakan bagi masyarakat. selain ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada pengembang perumahan wajib menyediakan sarana lainnya paling sedikit (satu) petakdandrainase sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan saluran yang dibuat disebelah kiri dan kanan jalan perumahan dengan ketentuan lebar bersih paling sedikit (lima puluh) dengan kedalaman paling sedikitdiluar kawasan perumahan dan pemukiman. setiap rumah yang dibangun wajib dibuatkan sumur resapan yang berfungsi untuk menampung air hujan dengan ukuran diameter paling sedikit (delapan puluh) dan kedalaman antara (seratus) sampai dengan (seratus lima puluh) atau disesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku. ketentuan mengenai pelaksanaan pembangunan drainase mengacu pada standar teknis penyediaan prasarana drainase. pembuangan limbah dari setiap rumah dapat diarahkan pada saluran pembuangan limbah komunal. dalam hal saluran pembuangan limbah komunal sebagaimana dimaksud pada belum terbentuk maka pada setiap rumah wajib dibuatkan septictank sebagai sarana pembuangan limbah. ketentuan mengenai pelaksanaan penanganan air limbah mengacu pada standar teknis penyediaan sistem penanganan air limbah. pengelolaan persamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa penyediaan tempat sampah masing masing unit rumah dengan sistem terpilih. pengembang yang membangun perumahan wajib menyediakan tempat pengelolaan sampah terpadu test) yang meliputi reduce, reuse, and, recycle r). ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah mengacu pada standar teknis pengelolaan persamaan. dalam lingkungan perumahan wajib disediakan jaringanenuhan kebutuhan air bersih sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menggunakan air bersih dari perusahaan daerah air minum dam). dalam hal pembangunan rumah oleh perseorangan, maka penggunaan air bersih dapat menggunakan sumber air bersih setempat. penyediaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan oleh pengembang perumahan dan kawasan permukiman dengan cara menyediakan lahan sebesar (dua persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan dan kawasan permukiman atau kompensasi berupa uang senilai prosentase tersebut sesuai harga jual lahan pasaran pada saat itutata cara penyediaan lahan atau pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. penataperumahan harus mempertimbangkan akses untuk penanggulangan kebakaran dengan mudah. kawasan perumahan yang dibangun harus menyediakan alat pemadam kebakaran sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. penempatan dan penataan sarana harus berada pada lokasi yang mudah terjangkau.perumahan rakyat nomor prt mengan peraturan walikota. bagian ketiga pembangunan perumahan paragraf pelaksanaan pembangunan perumahandimaksud pada terdiri dari sistem jaringan prasarana perumahan yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana kota. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam rencana tata ruang wilayah kota kediribangunan perumahan dilaksanakan deng daerahparagraf pembangunan prasarana, sarana. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi ketentuanprasina, sarana, dan utilitas umum perumahan dengan jaringan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar perumahan. dalam hal prasarana jalan, harus telah dibangun sebelum perumahan mulai dihuni. prasarana jalan sebagaimana dimaksud adalah prasarana jalan dengan permukaan aspal atau beton . dalam rangka memberikan bantuan stimulan pembangunan perumahan, pemerintah daerah dapat membangun sebagian prasarana, sarana, dan utilitas umum. paragraf penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahd.tempat pembuangan dan atau pengelolaan sampah terpadu test) reduce, reuse, recycle r). sarana perumahan dan kawasan permukiman, terdiri atas sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olah raga, cc.cc. jaringan telepon, sistem proteksi kebakaran, dan penerangan jalan umum. pelaku pengembang perumahanuntuk hal hal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf penyerahan fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padafisik prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhcc. sesuai dengan rencana tapak yang tertuang didalam dokumen rencana teknis yang telah disahkan, dan telah (dua) tahun masa pemeliharaan. sertifikat lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sudah dialihkan menjadi atas nama pemerintah daerah wajib diserahkan kepada pemerintah daerah pada waktu pengajuan imb. ketentuan mengenai tata cara persiapan dan pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan peraturan walikota. paragraf pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pemerintah daerahhukumrasarana, sarana dan utilitas umum menjadi tanggung jawab pengelola. pengelola prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana dan utilitas umum, kecuali atas persetujuan pemerintah daerah. bagian keempat pemanfaatan rumahbagai fungsi huni. pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya ketentraman perumahan dan lingkungan hunian. pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada dan wajib diikuti dengan upaya pemeliharaan dan perbaikan. paragraf penghunian rumah penghunian rumah dapat dilakukan dengan cara hak milik, sewa, atau cc. pinjam pakai. penghunian rumah denganrumah dengan luas tertentu dengan waktu yang tidak terbatas. bukti hak milik sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentupada suatu perjanjian sewa yang dibuat secara tertulis antara pemilik atau penguasa rumah dengan penghuni rumah. perjanjian sewasewakanorang perseorangan yang memiliki rumahsesuai ketentuan perundang undangan. penghunian rumah dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf didasarkan kepada suatu perjanjian pinjam pakai yang dibuat secara tertulis antara pemilik atau penguasa rumah dengan penghuni rumah. perjanjian pinjam pakaipinjampakaikan (jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan), hak dan kewajiban, dan jangka waktu pinjam pakai, rumah yang statusnya masih dalam sengketa tidak dapat dipinjamk beserta perubahannya. paragraf pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum pemerintah daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pemanfaatan prasarana, sarana, cc. program pemerintah, dan persetujuan warga. setiap orang dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dan utilitas umum berdasarkan asas kepentingan umum. paragraf pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebelum proses penyerahan, menjadi tanggung jawab pengembang. pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umumrasarana, sarana dan utilitas umumrasarana, sarana dan utilitas umum, maka langkah yang dapat, danrasarana, sarana dan utilitas umum ditelantarkan sebagaimana dimaksud pada serta pengembang tidak diketahui keberadaannya, atau pengembang mengabaikan surat permintaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dapat dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam pembuatan aktarumahan kepada pemerintah daerah. bagian kelimailakukan pada setiap tahapan, yaitu perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. pelaksanaan pengendalian perumahan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukimdalam huruf berupa pemberian perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi: izin prinsip, izin lokasi: ppt, izin lingkungan, persetujuan site plan, dan imbdalam huruf adalah dalam bentuk pemantauan atau pengawasan, meliputi kesesuaian dengan site plan yang telah disetujui, dan kepemilikan izin mendirikan bangunan,dalam huruf adalah dalam bentuk penertiban kesesuaian fungsi bangunan. bagian keenam kemudahan dan bantuan perumahan bagi mbr paragraf umum pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi mbr dalam bentuk kemudahan dan bantuan pembangunan rumah dan kemudahan perolehan rumah. kemudahan dan bantuan perumahan bagi mbr sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk kepemilikan, sewa beli: cc. sewa, dan peningkatan kualitas. paragraf kemudahan dan bantuan pembangunan rumah kemudahan pembangunan rumah bagi mbr sebagaimana dimaksud dalam berupaatau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bantuan pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam berupa: stimulan rumah swadaya, penyediaan rumah khusus, pendampingan rumah swadaya, penyediaan tanah, fasilitasi sertifikasi hak atas tanah, dan atau konsolidasi tanah. sumber pembiayaan untuk kemudahan dan bantuan pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada dan dapat diperoleh dari apbd dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.kota kediri, yang selanjutnya disingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota kedirikawasan permukimbantuan stimulan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan dalam bentukbantuanatau sertifikasi hak atas tanah dalam rangka memperbaiki atau membangun rumah. bantuandalam hal dana diberikan untuk kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada bantuan dana dapat digulirkan sesuai kesepakatan tertulis dalam kelompok yang bersangkutan. pendampingan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan untuk perencanaan pembangunan baru dan atau peningkatan kualitas, pelaksanaan pembangunan baru dan atau peningkatan kualitas, cc. pra sertifikasi tanah, dan atau mengakses sumber pembiayaan. pelaksanaan bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf kemudahan perolehan rumah pemerintah daerah memfasilitasi kemudahan perolehan rumah bagi mbr melalui akses terhadap subsidi perumahan, b.insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau fasilitasi sertifikasi hak atas tanah. akses terhadap subsidi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa kredit kepemilikan rumah dengan bunga rendah, dan atau asuransi dan atau penjaminan. dalam pelaksanaan fasilitasi kemudahan perolehan rumah bagi mbr sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dan atau perbankan. bagian ketujuh bantuan perumahan bagi korban bencana alam pemerintah daerah dapat memberikan bantuan perumahan bagi korban bencana alam melalui renovasi rumah atau relokasi hunian. dalam pelaksanaan renovasi rumah atau relokasi hunian sebagaimana dimaksud pada bantuan perumahan dapat diberikan dalam bentuk bahan bangunan rumah dan atau uang. ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan renovasi rumah atau relokasi hunian sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan walikotadan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orangnyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf mencakupdimaksudkan untuk memulihkan fungsi lingkungan hunian perkotaan. pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi, layak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. dalam penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daeraholeh walikota sesuai dengan kewenangannyaatas perencanaan lingkungan hunian perkotaan serta perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud padab.penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan, cc.meliputi rencana pembangunan perkotaan, rencana penyediaan tanah, dan analisis mengenai dampak lalu lintas dan lingkunganlingkungan hunian perkotaan dilakukan dengan cara: penyusunan rencana rehabilitasi, penyusunan rencana rekonstruksi, atau cc. penyusunan rencana peremajaanserta pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan. pembangunan lingkungan hunian perkotpemanfaatan kawasan permukiman pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untukb.serta pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan. pemanfaatan lingkungan hunian perkot. bab vii pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman bagian kesatu umum. pengendalian penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan dilaksanakan pada pengembangan perkotaan, atau perkotaan baru. bagian kedua pengendalian perencanaan kawasan permukiman pengendalian pada tahap perencanaan dilakukan denganbagian ketigapada merupakan kegiatanalam peraturan walikota pemberian insentif, pengenaan disinsentif: dan cc. pengenaan sanksi. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf berupa. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat dilakukan olehayarakat. ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagian kesatu umumterhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan kawasppt, izin lingkungan, persetujuan site plan, dan imbkawasbersih, kapasitas,oleh perangkat daerah, dketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota.lahan efektif adalah luas total lahan percetakan yang digunakan untukpengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukimanbagian ketiga penanganan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuhola pola penanganan sebagaimana dimaksud padadimasyarakat. peremajaan sementarabagian keempatmelalui upaya pemeliharaan dan perbaikan. pengelolaan sebagaimana dimaksud padameliputi menetapkan peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan peraturan perundang undangan,baikan pada lokasi hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah secara berkala. pemeliharaan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghuni rumah. pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian yang belum diserahkan pemerintah daerah wajib dilakukan oleh badan hukum. ketentuan mengenai pelaksanaan pemeliharaan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan yang menghuni rumah. perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman yang telah diserahkan pemerintah daerah wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. setiap orang dapat melakukan perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunianketentuan mengenai pelaksanaan perbaikan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan.ii larangan setiap orang durangi aksesibilitas atau menutup jalan perumahan bagi masyarakat umum, membuang limbah saluran drainase, dan, mengalihkan izin prinsip pembangunan perumahan tanpa seizin pemerintah daerahii sanksi administratif setiap orang danmbekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan atau kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentunyidikan atas pelanggaran ketentuhuruf huruf dan huruf dikenakan pidana penjara paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak (tiglain lain penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman selain yang diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan berdasark sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, dan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai habisnya masa izin tersebut. bab xvketentulakukan jika luas lahan h jika luas lahannya ha. izin mendirikan bangunanenjelasan atas peraturan daerah kota kediri nomor tahun tentang penyelenggaraan perumahan dan kawaskeota kedirota kediri. s5) cukup jelas. cukup jelas cukup jelascukup jelas.. huruf yang dimaksud dengan rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi mbr sehingga mendapatkan kemudahan dan atau bantuan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. huruf yang dimaksud dengan rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus. huruf yang dimaksud dengan rumah negara daerah adalah rumah yang disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. huruf yang dimaksud dengan rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakatcukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelaskawasan perumahan dibagi dalam bagian yaitu,.sekitar kawasan. ruang terbuka hijau, bermanfaat tidak langsung seperti perlindungan tata air dan konservasi atau keanekaragaman hi, dan bermanfaat langsung seperti kenyamanan fisik (teduh, segar) dan mendapatkan bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), tempat wisata (bermain) serta bangunan umum yang bersifat terbatas umum, pos polisi, lampu taman, gardu listrik, dan lain lain). persyaratan ruang terbuka hijau didasarkan luas wilayah dan berdasarkan jumlah penduduk. untuk persyaratan luas wilayah, ditentukan bahwa ruang terbuka hijau publik (milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan privat (perorangan) paling sedikit (sepuluh) persen dari seluruh luas wilayah kawasan perumahan, atau mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. penyediaanluar kawasan atau sistem drainase perkotaan. maksudnya saluran drainase kawasan perumahan dialirkan luar kawasan pada saluran induk yang akan mengalirkan air sungai. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas s5) cukup jelasyang dimaksud dengan tempat kegiatan yang mendukung adalah bagian dari kawasan perkotyang dimaksud dengan fungsi hunian adalah, asap, sampah yang ditimbulkan, pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugproses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. pembangunan adalah setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia.bab asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan asas: memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, b.pengantarmbericukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. s5) cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh dilakukan oleh perangkat daerah sebagai berikut dpmptsp melakukan pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan meliputi: izin prinsip, izin lokasi, ppt, izin lingkungan, dan imb. dinas perumahan dan kawasan permukiman melakukan pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap site plan yang telah disetujui dan standar teknis serta kelaikan fungsi meliputi jalan lingkungan, dan drainase lingkungan. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi bangunan gedung penyediaan air bersih. dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan melakukan pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi meliputi pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persamaan, satpol melakukan pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi proteksi,ncegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, larangan, dan sanksi perencanaan, pengaturan, cc. pengendalian, dan pengawasan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pemangku kepentingan penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, dan pemelihar pembangunan, |
seapengaturan retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten malang nomor tahun tentang retribusi jasa: umumwinproduk hukumperdaperda perubahan retribusi jasa direvisi provinsi perubahan kedua retribusi jasa umum.doc: rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan,tentuan huruf diubah dan huruf dihapus: retribusi pelayanan persamaan, dihapus, retribusi pelayanan pemakaman jenazah: retribusiketentuan ddalam adalah pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah kanjuruhan kepanjen dan rumah sakit umum daerah lawang, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pondok kesehatan desa, pondok bersalin desa, poliklinik yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah dan utd laboratorium kesehatan daerah, kecuali pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan dasarkelas iii. dikecualikan dariiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: suadalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan atau memanfaatkansubjek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan atau sejenis yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, bumn, bumi dan swasta. subjek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan perjanjian kerjasama dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran ia, lampiran ib, lampiran iia, lampiran iib, lampiran iii dan lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. dihapus. ketentuan bab dihapus. ketentuan lampiran iii dan lampiran diubah, diantara lampiran iii dan lampiran disisipkan (satu) lampiran yakni lampiran iii dan lampiran dihapusgugmemperhatikan perkembangan peraturan perundangan undangan yang mengatur tentang program pelayanan kesehatan, tera dan administrasi kependudukan maka peraturan daerah kabupaten malang nomor tahun tentang retribusi jasa umum, khususnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan tera tera ulang dan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil perlu disempurnakan. adapun perubahan yang mendasar pada retribusi jasa umum adalah: bahwa peraturan daerah kabupaten malang nomor tahun tentang retribusi jasa umum khususnya bidang pelayanan kesehatan, dengan alasan sebagai berikut: untuk mengoptimalkan fungsi laboratorium kesehatan daerah yang diantaranya adalah pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan laboratorium kesehatan pada utd laksda diperlukan ketentuan yang mengatur tentang retribusi jasa umum khususnya mengenai retribusi pelayanan laboratorium kesehatan, memperhatikan perkembangan akan kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat penduduk kurang mampu atau miskin yang tidak masuk dalam program jaminan kesehatan masyarakat, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau maka perlu kebijakan tentang pembebasan penghapusan retribusi jasa umum pada puskesmas beserta jaringannya khususnya biaya rawat jalan diantaranya pelayanan kesehatan dasar, pelayanan unit gawat darurat, pemeriksaan pengobatan gigi dan pemeriksaan kesehatan umum. dierwinproduk kukumperdaperda perubahan rebut jasa umu revisi provinsi penjelasan data umum doc pengaturan tarif retribusi untuk jasa pelayanan tera dan tera ulang pada peraturan daerah kabupaten malang nomor tahun masih rendah dikarenakan masih mengacu pada peraturan daerah provinsi jawa timur nomor tahun yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan daerah provinsi jawa timur nomor tahun tentang retribusi daerah dimana telah terdapat perubahan tarif retribusi tera dan tera ulang serta dalam peraturan daerah kabupaten malang nomor tahun belum disebutkan mengenai rincian biaya retribusi tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kantor, tempat sidang tera tera ulang dan tempat pakai atas permintaan pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. bahwa sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat terhitung mulai tanggal januari seluruh dokumen kependudukan dan catatan sipil tidak dipungut biaya sebagaimanpada menyebutkan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya . sehubungan dengan hal tersebut atas, maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten malangii. demi angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas dierwimproduk hukumperdaperda perubahan otobus jasa umumirevisi provinsi onjetasan data umum dos angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas. dierwimproduk hukumperdaperda 201m perubahan retribusi jasa umumirevisi provinsi ponjotason jasa umum.dos lampiran iiipuskesmas kabupaten malang rea jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp3 rekanan pendataan pelayanan kesehatan dasar (peruntungan kunjungan) kunjungan): ruang khusus book| e0000| on bangsal solo| dng00| bangsa sas00| perawatan pertolongan persalinan normal penyulut puskesmas pond post naval care poni kunjungan biayaperawatan bayi perhal tns600| d0. tindakan mean angan soo t0000| (ob sedang s0. solo| an000| ho0.o00 pemeriksaan pengobatanggi tindakan gigitan mutu: betanmututringa: aswaksignisutung pergi) ekstraksi gigi permanen tanpa penyulut (per ekstraksi gigi permanen dengan penyulut mia misi kala ereritetony soo| ge00| odontectomy ringan semi erupsi 22m00| in,60o| aveotectomy kuadran info| ( o sinsisiintaora soo| 5ansisiekstraora tapol| i1000| onerwirproduk kukumperdayerda 2016y gubahan rabun jasa umur revisi provinsi perubahan lampiran penekanan doc jasa jasa tarif jenis pelayanan sarana pelayanan konservasi gigi: topikalaplikasi rahang tempatan sementara visite solo| pulpeapping soo| tumpatanamagam tempatan glass monomer art traumatic restoration treatment) tempatan light curing composite. ena ena ratan tan paket (pulp mapping:tempatan amalgam) paket2 pulpcapping:tempatan art) ban ena curling composite) 4d. perawatan jaringan penyangga gigi: seallingdengan alat konvensional kuadran smaller kuadran pelayanan kb, tidak termasuk alat kontrasepsi: pemasanganimplant lb. pencabutanimplann so. pasangan pencabutan iud ie. kontrolpelayanan keterangan sehat pelayanan visumetrepertum korban hidup keliling ambulance kali pemakaian see$ dimaksud pada huruf ditambah rp. (lima ribu rupiah) untuk setiap satu) kilometer perawat bidan) pelayanan pemakaian mobil jenazah: kali pemakaian dimaksud pada huruf ditambah rp. (enam ribu rupiah) untuk setiap (satu) kilometer jasa jasa tarif jenis pelayanan sarana pelayanan rp. rp.) rp.) rp) pelayanan medik penunjang tan dennnnnnnnann laboratorium darah lengkap hb, hematokrit, tomb., led golongan darah gula darah |. kolesterol ldl urine lengkap makro, mikro, glukosa urin, protein urin lo. test kehamilan width loh. elektrokardiogram ekg ii. foto konten ii resestengkap ik. pewarnaan gram ewamgan lesser klinik konsultasi vaksinasi khusus non program meningitis, hepatitis, thyroid, influenza, dll pelayanan bimbingan praktik klinik mahasiswa per minggu mahasiswa div si protes bupati malang, rendra kresna daerwimprodux hukumperdaperda perubahan retribusi jasa umu revisi provinsi perubahan lampiran puskesmas.doc lampiran iiautd laboratorium kesehatan daerah kabupaten malang jasa jasa tarif jenis pelayanan sarana pelayanan rp. rp. rp.) pemeriksaan mikrobiologi air ola air bersih air kolam renang mikrobiologi air parameter coli total coli) pemeriksaan mikrobiologi makanan anfeemetsamtimane (admin momo sore mono los air kolam renang pemeriksaan kimia makanan theme soo sma wlbemmmmanpetsan derwmproduk kukumperdaperda perubahan ratrbuti data umum revisi provinsi lampiran ina upto lurida.doc balimemsamtmmag kanoman soon son janfammasitamsaroaan gone anon anom adam hanfooaa cam senna rejo cor rasa ten mature soo ion soo senna too talas soo soo tentara soo soo anno son son anon nemu sono antar son son ono marsma son asam toman eren anon noer tea egg tha drl dao long latex lagi toxoplasma toxoplasma saleemeaantamer total ical tsh s pemeriksaan feses feses lengkap bupati malang, rendra kresna daerwnyroduk hukumperomperoa perubahan retribusi jasa umu edisi provinsi lampiran utd laksda. doc lampirretribusi pelayanan tera tera ulang dinas perindustrian, perdagangan dan pasar kabupaten malang panjang (meter dengan pegangan: meter kayu: meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur: depthtapel) sampai dengan rp. lebih dari msd 10m rp. lebih panjang dari dihitung sebagai berikut pertama rp. ditambah untuk tiap rp. salib ukur rp. balok ukur rp. alat ukur tinggi orang rp. alat ukur permukaan cairan level gauge) rp. ce. takaran (basah kering|penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan, peraturan menteri kesehatan nomor: menkes sk iv tentang tarif pelayanan rumah sakit:: soretribusi daerah1: hem ambemdansoraanaat muat toe oomnoo tamtemramisootssas0ot bsa. ooatooo amtardmis0ots bun oto00 ang ttarmonataptomparenen pian room0 tambahan#setan ran some? disewa tan ap: in00100 usmar s001g daan so0no0 mama puan jaa soo sutihdartkgsampaidenganskg buah ip ) pee dana tar o| wuetihdartkesampaidenganska buah s00000 lebih dari sampai dengan meta esa camat rah mon | lk meter bahan bakar minyak: lol. ameerinuk mana esa tebihdari25 meja d 100ms jam buah rp. maan |. tetindari25mv jams a 100ms jam buah rp. yana ameerinue mena ama gema tebindari25me jasa 100mo jam buah rp. s00. ama tan tata meterkera: tebindari25m jams a 100jam buah rp. ametrinak pol amanat naa oo) tebihdari15m p jams d 100mp jam buah |rp. aamsattngan mam tes kendari isme jams ar0ome jam | ) rp. amamnioomstam dota ooh meterxwnatse bun jap) o2s0000| jan mmeriamatase too ama tan tia | lo pencakar man (rp. maomatetemperawegang puan too antomatetemberatusompensaar bra tap to000000) (fe tomostempenturecompensto puan pap to000001: | |s pembatasarusiisrik buah fp, par ematasarusar daan tri ip. pressurerecorer puan | |w diferensial pressure recorder o ) | buah rp: temperature recover o | mean rp, is. ressuretransmiter mean | |a deerential pressure transmitter o ) | buah fp temperature transmitter ' )| bulan (rp, |o|bo, matukurtimbahindusri buah rp, so00000) | |oe mlatukur potusiuara buah rp. s000000 jaa: meterkadarairsetiap komoditi bulan rp. degan tera ulang batal tempat pakai atas dasar permintaan pemilik pemakai per buah: ukuran panjang (meter dengan pegangan, meter kayu: tee ban ukur, depthtape) ikon samasemgang maan to0one0! eiaamamiamaitom tuan 00mp01 pen berikut: comma tao pon tato mama now maa tot oma tan row pon hari tom tap osn esitrtotietntemaema setor tangki ukur tetap silinder tegak tangki ukur tetap silinder datar tatar maan (ola tangdukurtetapsperotat puan (rp. |.|h mangkiukurtongkangsetiapkompartemen | bulan rp, s000000 |.lo) timbangan penunjukan bukanotomais: mma timun rp. semi buat ooo0! pessimaldan mitisima bulan rp. ama asamaramgan sore mean (ape saorngn osombemrgansoota mean impor t0000000: meta dona jan pan tan so00000 mmonitremamamvi sasamarangansoo1g buah (aa. gugoog0) oteoisesargansootg daan re. 1ngc0g0) asamargenganitg pan (pe 2en0eo00) inamaemrgasita mean ongoing0 timbangan ban bean puan tap, timbangan pengisian buah (rp. (am timbangan pengcrdan penyair buah rp. 25n00000: (5s timangansemaomats aah (gp (ia timangandemoaan buah rp. (an amartimangan ketan basatidas tega asampaigegan ttg buah (po soo aman tasampattengan sia bsa tape tandan sta sampai engan song buat (ap. toko0o kaitan mna kelas padan an: pterihgari 1kesampaidenganskg oo) | buah rp, oo nanometer sampai dengan kg cm? rp. pemindai ton majene sja toookafeme puan (rp tamdanioooraten? aman tap tenang0 okryemproduk mukanerdaperda zatopon bulan merta rum evi provinsi uang ueersanarpearama meeramavunemeantersem mau ama sampang nya daan tape soon (asem taman puan tap. re0se00 sempat tam tap soo (ram san2s mama toleran daan ro sooatooo somaantoomeram pan tao room (mm tar ara atar nyak puan rp. (ja mewramamamamurstanmamun sampang nya daan tap soon (arti aon aman puan jap. rose00 (jo. maan toometam pum tap. rooorooo sampang 2empat dan tape soo (tia team damn tan. . 8tebindari 100ms jam buah (rp. aan penutur masaewatngang puan tep roooeoo00 suweraraman semata alam tan tape antono arema tamparan daan tae. samaran mata daan tapa sono taat amy rekanan damn tap. those00 samaran i0hitam puan pap. sosio00 merang aman nga daan (ap sarirananruman naga daan tepi s000 mehmet soo mersamiaae btn s0000 (fe ertamatase wan yap memanas sta se000 pencapkatu puan (rp. la mtomstetempemaregany van rp. |aa. putomatiotemperaturecompensator | buah (mp. |bo. cms temperaturecompensatr bulan (gp, efemtonme ama te000000 | |da pembatasarusiisk bulan rp, (je pemauarusar puan too mememarer mua pro soo00 (laa diana pose recover buah (rp memmetanemiter puan rp. in00o00 dawentairemure taneniter van mp. (jae tememturetanmiter van tap. mmutarimbaninduni buana. sn000g0) mataram pansitdaa buah rp. sooko00 sertifikasi dan tabel biaya sertifikasi surat keterangan rp. bupati malang, rendra kresna enmimproduk kuklinperdaperda 20tt perubahan terbuka jasa umu revisi provinsi lampiran tora uang doc berikut: ketentuan angka disempurnakan, diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka yakni 17a dan angkapondok bersalin desa yang selanjutnya disebut dengan polindes adalah suatu tempat yang dapat didirikan oleh masyarakat desakia) dan keluarga berencana kb), pengembangan dari polindes disebut poskesdes pos kesehatan desa). 17a. unit pelaksana teknis dinas laboratorium kesehatan daerah yang selanjutnya disebut utd |
walikota tasikmalaya aia peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang insentif bagi pejabat pengelola dan pegawaipada rumah sakit umum daerah dapat diberikan insentif sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukgatur insentif bagi pejabat pengelola dan pegawai pada rumah sakit umum daerahinsentif bagi pejabat pengelola dan pegawai yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah. pejabat pengelola rsud yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pimpinan rsud yang bertanggung jawab tehadap kinerja operasional rsud yang terdiri atas direktur, wakil direktur umum dan keuangan dan wakil direktur pelayanan. pelaksana bank darah setiap melaksanakan tindakan mendapat jasa pelayanan (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang didapat. pelaksana gizi setiap melaksanakan konsultasi mendapat jasa pelayanan (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang didapat. tenaga paramedis perawatan dan paramedis non perawatan serta ruangan petugas pelayanan)bobot pendidikan smp slip (spk sta ooo| masa kerja keatas tanggungjawab pelaksana wakil kepala ruangan kepala ruangan keenan inap jalan nan beban kerja tingkat utama, sukamara, mb,r.v,vip,nica, icu, hemodialisa, raa, igd, vk, instalasi rawat inap jalan tingkat r.iii,r.iv,ok,r.vi, rab, perinatologi, ruangan tingkat tingkat iii poliklinik bedah syaraf, poliklinik urologi, poliklinik dalam, poliklinik bedah, poliklinik gigi, poliklinik tht, poliklinik mata, laboratorium pa,urm poliklinik organ, radiologi, instalasi bank darah, ruangan tingkat tingkat poliklinik anak, poliklinik pegawai, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik ekg, pers, poliklinik ortopedi, poliklinik bedah mulut, poliklinik prostodenti, poliklinik orthodenti, poliklinik jiwa, poliklinik suntik, poliklinik teratai, poliklinik jantung, laktasi, ruangan tingkat iii dan tempat tingkat igd, kerja ruangan sukamara, mb, r.v, r.iii,r.iv,r.vi, rab, r.vii,r.i, perinatal instalasi rawat inap jalan tingkat hemodialisa, icu, nica,r.vii,raa, ok,r.vk,r.vip, utama, ruangan tingkat tingkat iii poliklinik bedah syaraf, poliklinik urologi, poliklinik trm, poliklinik ekg, poliklinik bedah, poliklinik gigi, poliklinik tht, poliklinik mata urm, poliklinik suntik, radiologi, poliklinik dalam, poliklinik syaraf, poliklinik organ, poliklinik anak, poliklinik jiwa, poliklinik jantung, laboratorium pa, instalasi bank darah, ruangan tingkat tingkat poliklinik pegawai, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik ortopedi, laktasi, poliklinik otrhodenti, pers, poliklinik teratai, poliklinik bedah mulut, poliklinik prostodenti, ruangan tingkat iii dan aan resiko kerja tingkat poliklinik bedah syaraf, poliklinik urologi, poliklinik trm, igd, utama, sukamara, icu, hemodialisa, mb,ok, riv, vi, raa, rab, vip, poliklinik dalam, poliklinik anak, poliklinik suntik radiologi, poliklinik teratai, laboratorium pa, instalasi bank darah tingkat nica, perinatologi, vii, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik mata, poliklinik bedah, instalasi rawat inap jalan, r.v. poliklinik ortopedi, poliklinik prostodenti, poliklinik orthodenti, poliklinik tht, poliklinik syaraf, r.v, poliklinik organ, poliklinik bedah mulut, poliklinik jantung, poliklinik gigi, r.iii, urm. poliklinik ekg, vk, ruangan tingkat tingkat iii pers, laktasi, poliklinik. jiwa, poliklinik pegawai, ruangan tingkat dan tingkat iii tenaga administrasi umumindikator kategori nilai keterangan bobot pendidikan smp slip |spk sta men men masa kerja desa dan keatas tanggungjawab pelaksana bendahara pembantu ppt beban kerja tingkat tingkat (tingkat tingkat |tingkat volume kerja tingkat men resiko kera tingkat nga tenaga ahli mendapat jasa pelayanan maksimal sebesar rp. (tujuh juta rupiah). kepanitiaan akses dan jamkesmas mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (enam puluh ribu rupiah) s d rp. (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan posisi dalam kepanitiaan. panitia pemeriksaan kesehatan mendapat jasa pelayanan (empat puluh persen) dari jasa pelayanan yang didapat. tenaga instalasi mendapat tambahan jasa pelayanan dari tulah penerimaan resep sebesar rp. (dua ratus rupiah) per resep dan pembagiannya ditentukan oleh instalasi farmasi. tenaga ppk pengabdian profesi keperawatan) mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). penasehat komite medik mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah). pelaksana poliklinik yang tidak melaksanakan tindakan non operatif mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (delapan puluh ribu rupiah). supervisor pelaksana iucn infection prevention and control nurse) dan koordinator poliklinik teratai, trm dan talasemia mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) s d (satu juta delapan ratus empat pulu ribu rupiah). kepala instalasi rawat inap rawat jalan mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (dua juta enam puluh ribu rupiah) dan wakil kepala instalasi rawat inap rawat jalan mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (satu juta delapan ratus empat pulu ribu rupiah). kepala instalasi gizi, ipsos, ipj, css, kendaraan, ipl, sim rs mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (satu juta rupiah), wakil kepala css dan kepala ruangan waray mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). kepala igd dan haemodialisa mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan wakil kepala igd mendapat jasa pelayanan sebesar (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). untuk bagian tertentu karena beban kerja, tanggung jawab dan resiko kerjanya melebihi dari bagian yang lain mendapat tambahan jasa pelayanan mulai dari rp. (lima puluh ribu rupiah). tenaga profesi apoteker mendapat jasa pelayanan sebesar (nol koma tiga puluh delapan persen) dari jasa pelayanan yang dapat. walikota tasikmalaya, ttd. syarif hid pegawai rsud adalah pegawai yang bekerja pada badan layanan umum daerah dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. insentifndidikan adalah kegiatan yang sistematis, dan latihan profesional. masa kerja adalah penghitungan kembali waktu yang pernah ditempuh oleh pejabat pegawai selama melaksanakan tugas. tanggungjawab adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi oleh seorang pegawai, sebagai akibat perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain, (keadaan wajib menanggung segala sesuatunya)tempat kerja ruangankerja adalah dampakvolume kerja adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pejabat dalam jangka waktu tertentu. waktu pelayanan adalah waktu minimal yang digunakan untuk melayani pasien dari awal masuk tempat pendaftaran sampai pasien pulang. pejabat struktural adalah pegawai yang menduduki jabatan struktural yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. petugas administrasi adalah petugas yang melakukan penata usahakan yang didasarkan pada pembagian tugas, pokok dan fungsinya masing masing sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. tenaga ahli adalah pegawai yang mempunyai keahlian kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan) yang dimiliki seorang pegawai yang bekerja rsud kota tasikmalaya. tenaga medis adalahkepala instalasi adalah jabatan non struktural yang diangkat dan ditetapkan oleh direktur bertugas dan bertanggungjawab dalam menyiapkan fasilitas instalasi agar pelayanan terlaksana dengan baik sesuai kebutuhan. kepala ruangan adalah seorang tenaga perawat profesional yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin dan mengelola kegiatan pelayanan keperawatan satu ruang rawat. apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan bidang kefarmasian apotek rsud. paramediseriksa. paramedis non perawatanberikan pelayanan penunjang bidang kesehatan sesuai dengan pendidikannya. perawat rohani islam yang selanjutnya disingkat waris adalah petugas pegawai bimbingan rohani islam rsud. tenaga farmasi adalah pegawai rsud yang bertugas meracik, mengendalik serta pelayanan informasi obat. tenaga kebersihan adalah pegawai rsud yang bertugas memelihara dan menjaga menjaga kebersihan lingkungan rsud. petugas keamanan adalah pegawai rsud yang bertugas mengendalikan dan menjaga keamanan dilingkungan rsud. tim evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh direktur rsud untuk melaksanakan evaluasi terhadap insentif lingkungan rsudinsentif kepada pejabat pengelola dan pegawai dilingkungan rsud kota tasikmalayabagi pejabat pengelola dan pegawai dilingkungan rsud kota tasikmalaya. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur ketentuan pemberian insentif, penerima insentif, besaran insentif dan indikator penilaian: dan evaluasi pemberian insentif. bab ketentuan pemberian insentif setiap pejabat pengelola dan pegawai rsud diberikan insentif atas jasa pelayanan yang diberikanberdasarkan pertimbangan indikator penilaian sebagai berikut pendidikan, masa kerja, tanggungjawab, beban kerja, tempat kerja ruangan, resiko kerja, volume kerja, dan waktu pelayanan. insentif untuk direktur dan wakil direktur diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikutinsentif direktur dan wakil direktur. insentif sebagaimana dimaksud pada dibayarkan pada setiap bulan. bab penerima insentif penerima insentif adalah pejabat pengelola dan pegawai rsud, terdiri dari direktur, wakil direktur, pejabat struktural, tenaga medis, tenaga ahli, kepala instalasi, kepala ruangan, petugas administrasi, apoteker, paramedis, paramedis non perawatan, il. waris, tenaga farmasi, tenaga kebersihan, dan petugas keamanan. bab besaran insentif dan indikator penilaian besaran insentif ditentukan berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada dan yang rinciannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. bab vii evaluasi pemberian insentif evaluasi pemberian insentifdirektur rbagi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit umum daerah kota tasikmalaya besaran insentif dan indikator penilaian direksi sebagai berikut direktur sebesar (dua koma tiga puluh persen) dari jasa pelayanan rumah sakit, wakil direktur masing masing sebesar (satu koma dua puluh empat persen) dari jasa pelayanan rumah sakit. pejabat struktural, bendahara dan penyimpan barang sebagai berikut kabar kabid sebesar rp. (empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), kasual kasi sebesar rp. (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), bendahara penerima, bendahara pengeluaran dan bendahara gaji sebesar rp. (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), pembantu bendahara pengeluaran obat umum akses sebesar rp. (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), penyimpan barang sebesar rp. (satu juta lima puluh tiga ribu rupiah). dokter spesialis didasarkan pada perhitungan sebagai berikut proporsi untuk dokter spesialis adalah (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang dapat, bila jasa pelayanannya kurang dari batas kelayakan, maka direktur menetapkan kebijakan besaran angka per orang setiap bulan, untuk dokter spesialis yaitu ditambah rp. (seratus ribu rupiah) dari jasa pelayanan dokter umum, dokter pelaksana pelayanan tindakan medik operatif mendapat proporsi (lima puluh dua persen) dari jasa pelayanan yang dapat, dokter spesialis yang melaksanakan tindakan medik non operatif mendapat proporsi (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang dapat, dokter spesialis laboratorium patologi klinik mendapat proporsi (dua puluh lima persen) dari pendapatan jasa pelayanan laboratorium patologi klinik. dokter umum dan dokter gigi: dokter umum dalam melaksanakan pelayanan mendapatkan jasa pelayanan dengan jumlah (nol koma empat puluh persen) dari seluruh penerimaan jasa pelayanan, dokter gigi dalam melaksanakan pelayanan mendapatkan jasa pelayanan dengan jumlah (nol koma tiga puluh lima persen) dari seluruh penerimaan jasa pelayanan, dokter umum yang melaksanakan tindakan medis operatif dan non operatif mendapatkan proporsi (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang dapat, dokter umum dalam tugas berbantuan poliklinik mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) per hari apabila pemeriksaan kurang dari (lima belas) pasien dan apabila menangani lebih dari (lima belas) pasien mendapat (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang dapat, dokter umum dalam tugas berbantuan ruang rawat inap, yang mendapat pendelegasian wewenang penuh dari dokter ahli yang berhalangan, mendapat proporsi (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang dapat. dokter spesialis yang melaksanakan tindakan medik operatif bagi pasien yang rawat ruang sukamara, didalam melaksanakan pelayanan mendapat jasa pelayanan dengan jumlah (delapan puluh persen) dari jasa pelayanan yang dapat. dokter spesialis yang melaksanakan pelayanan ruang sukamara mendapat jasa pelayanan dengan jumlah (seratus persen) dari jasa visite yang didapat. dokter yang melayani pasien jamkesmas mendapat jasa visite sebesar (empat persen) dari penggantian klaim jamkesmas (ina cbs) dan untuk tindakan atau operasi mendapat jasa pelayanan sebesar (sebelas persen) dari penggantian klaim jamkesmas, apabila melayani pasien jamkesmas poliklinik mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (lima ribu rupiah) per satu kali pemeriksaan. dokter igd yang melaksanakan one day care mendapat jasa pelayanan sebesar (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan one day care. pelaksana igd yang membantu dokter igd yang melaksanakan one day care mendapat jasa pelayanan sebesar (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan one day care. perawat hemodialisa yang membantu tindakan hemodialisa mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) per kasus setelah dikurangi jasa pelayanan ruang hemodialisa berdasarkan sistem index. perawat yang membantu tindakan ekg dan usg mendapat jasa pelayanan sebesar (tujuh belas koma lima persen) dari jasa pelayanan yang dapat. perawat yang melakukan tindakan medik non operatif ruang rawat inap dan ruang rawat jalan mendapat proporsi (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang dapat. kepala instalasi bedah mendapat jasa pelayanan sebesar (lima persen) dari jasa pelayanan dokter pelaksana tindakan medik operatif. perawat yang membantu melakukan tindakan medik operatif mendapat jasa pelayanan sebesar (tujuh belas koma lima persen) dari jasa pelayanan dokter pelaksana tindakan medik operatif dan perawat yang membantu tindakan medik operatif bedah syaraf mendapat jasa pelayanan (tujuh koma lima persen) dari jasa pelayanan dokter bedah syaraf. perawat anestesi yang melakukan tindakan anestesi mendapat jasa pelayanan sebesar (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan dokter pelaksana tindakan anestesi, perawat anestesi urologi mendapat tambahan jasa pelayanan (sepuluh persen) dan perawat anestesi bedah syaraf mendapat tambahan jasa pelayanan (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan dokter pelaksana tindakan anestesi. perawat bedah dan anestesi yang bertugas luar jam kerja mendapat tambahan jasa pelayanan (dua puluh lima persen) dari tarif cito jasa operator dan tarif cito anestesi. perawat bedah yang membantu tindakan medik operatif bedah mulut dan tht mendapat jasa pelayanan (lima persen) dari jasa pelayanan dokter. pelaksana tindakan medis non operatif ruang perinatologi dalam bentuk resusitasi pada bayi baru lahir pembagiannya melalui sistim index bila pelaksananya paramedis, apabila pelaksananya dokter berlaku proporsi (empat puluh tujuh persen) dari jasa pelayanan yang dapat. pelaksana rehabilitasi medik setiap melaksanakan tindakan mendapat jasa pelayanan (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan yang didapat. pelaksana radiologi mendapat jasa pelayanan (lima puluh persen) dari hasil pemeriksaan yang tidak baca oleh dokter. pelaksana yang bertugas jaga malam mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali jaga. petugas kontrol mendapat jasa pelayanan sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali melaksanakan tugas kontrol. untuk tindakan kebidanan ruang ruang pertolongan persalinan) dalam bentuk pertolongan persalinan normal, proporsinya (lima puluh dua persen) dari jasa pelayanan yang dapat, pertolongan persalinan dengan penyulut, proporsinya (lima puluh dua persen) dari jasa pelayanan yang dapat, curetage dan plasenta manual, proporsinya (lima puluh dua persen) dari jasa pelayanan yang dapat. pelaksana laboratorium patologi anatomi setiap melaksanakan tindakan non operatif mendapat jasa pelayanan (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan yang didapat. |
walikota hi, walikota tasikmalaya, menimbang :a.lelaleloa| penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank polled on) banker elalef. selera pengeluaran pembiayaan daerah pembentukan dana cadangan elalaloa pembentukan dana cadangan 'el2lao1 pembentukan dana cadangan . elalaho fo) lel2l2| penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah el2l2loa badan usaha milik pemerintah bumn) pulalah on) bum men. elajalor for) we. el2l2loa| badan usaha milik daerah bumi) elajahorfoa| sumo adalah legal2los| badan usaha milik swasta telaahan badan elajalonfoa| we. 'lalat pem bayaran porokutan lelalalor| pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah lel2| penerusan pinjaman . elalahor fo) pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain lel2| o2| pemerintah daerah. coba pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank total honor) bank adalah fon|elajaorfo2| we. selama|los pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah lel2| penerusan pinjaman . elalaonfar| pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain lel2| pemerintah daerah . elalahoolo| pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank lala or) taman elajahorfo2| we. pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank lel2| lembaga keuangan bukan bank . elalahoa selama|oo| pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo lel2l3| obligasi atas nama . lel2l3| obligasi nomor . jalak los lez2ls3| pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo lel2| obligasi atas nama . 'el2| obligasi nomor . elalalao for legal3| a10 pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga telaahan| pihak ketiga . belalai pemberian pinjaman daerah lelzalalo1| pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah "elalaforf pemerintah. lelalalo2| pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain salah for) lela sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan vmpak krisis keuangan global:uk,ccdibidang pengelolaan keuangan daerahdaerahbadan layanan umum daerah blue) dan badan usaha milik daerah bumi) dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, agar segera melakukan evaluasiumum daerah kelas (rsud kelauntuk belanja tidak langsung,agar meningkatkan pembinaan manajemen, penataan kelembagaan, peningkatan profesionalisme pengelola bumi, melakukan evaluasi kelayakan jenis usaha yang dikelola dan keberlangsungan bumi yang tidak sehatwalikotadalam rangka mendukung kebijakan bidang umkm,. standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan walikota sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun demikian juga standar satuan harga biaya perjalanan dinas ditetapkan dalam keputusan walikota. selanjutnya dalam keputusan walikota. berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas dan auditibilitas pengelolaan keuangan daerah, walikotpada tingkat lingkungan satuan kerja perangkat daerah. daerah berupaya untuk memperbaiki opini atas laporan keuangan daerah. dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi,. dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional terkait dengan percepatan terhadap program penambahan juta sambungan rumah air minum tahun s d pengarusutamakan gender dalam pembangunan daerah, dan pemenuhan perumahan masyarakat yang layak huni seperti rumah susun, pemerintah daerah mendukung kebijakan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kebutuhan daerah. demikian untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya. walikota tasikmalaya, ttd. syarif hiddaerah agarwmempedomani standar pelayanan minimal spm)sistem dan prosedur penyusunan apbd penyiapan pedoman penyusunan rka skpd tom sebagai langkah awal penyusunan perda apbd, tapi menyiapkan rancangan awal surat edaran se) kdh peran omankdh drasan alalow pas(skpd skpdean menghasilkan rka skpd form rka skpdrka rka arasskpd mengkompilasi dokumen rka skpd dirka skpdapbdkepunyaan nota: daftar jumlah pegawai, piutang daerah, lampiran keuangan. dan investasi daerah daftar perkiraan penambahan! pengurangan aset tetap dan aset lain tain daftar kegiatan dianggarkan kembali daftar dana cadangan daerah dan pinjaman daerah nota keuangan ppid menyerahkan perda apbd ni. sangat beserta lampiran dan nota keuangan lampiran kepada sekda. sekda menyerahkan perda apbd beserta lampiran dan nota keuangan asn kepada kdh dengan sebelumnya pesan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. pai maka diharapkan pemerintah daerah dapatdiharapkan mencakup hal hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal hal yang bersifat teknis, seperti,pakati antaradapatapa seperti dasar hukum penganggaran belanja, target volume yang direncakan dan tarif pungutan harga satuan. sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bahwwalikota dapat menyusun rancangan peraturan walikota tentang apbd untuk mendapatkan pengesahan dari gubernur tehadap apbd kota tasikmalaybagi satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan dak dan bantuan keuangan dari provinsi untuk daerahpersetujuan pimpinan dprd. apabila program dan kegiatanaling lambat ditetapkan pada akhir bulan september apabila laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, maka pemerintah daerah tetap melakukan perubahan apbdd agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan apbd tahun anggaran2g)h)ekretariat daerahsistem dan prosedur penyusunan apbd, teknis penyusunan apbd,),dapforfrenanan oia penataan serena dinas kesehatan mam daerah kelas snfesfasesaan umum dinas bina marga, pengairan, pertambangan dan energi dinas cipta karya, tata ruang seelmeemamaanpemsangaran badan perencanaan c (a por perhubungan dinas perhubungan, kesan komunikasi dan informatika safoetmekangan taun kantor pengendalian angan dag ajo tukan dan catatan atap sipil dinas kependudukan dan pee keluarga berencana keluarga sejahtera kantor keluarga berencana ken dan pemberdayaan perempuan mba dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi koperasi dan usaha kecil menengahkantor kecamatan nan kantor kecamatan cibeureum kantor kecamatan bungursari terpadu satuan polisi pamong praja dan lintas aneka daerah jurusaneaman paforfremaman dinas pertanian, perikanan eta a38 ah.|al|ar| lala |b3| kr) ig) |a2| jawol. pengantar rka skpd ce) kota tasikmalaya rencana kerja dan anggaran satuan: kerja perangkat daerah k(rka skpd: tahun anggaran urusan pemerintahan xx. soo000000000000000000000000000 organisasi ix. kk. kk. secococovesenennennenennenaann pengguna anggaran nama nanaanaanaannannan aan aan nip jabatan gunakan aan ringkasan rencana kerja anggaran pendapatan dan rincian rencana kerja anggaran pendapatan satuan rincian rencana kerja anggaran belanja tidakurplus defisit) . . . . & hhsonbiayaanneto| ooincian anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah rincian penghitungan jumlah kode tarifeo loe lotahun anggaran . urusan satuan kerja perangkat daerah kode tahun satuan rp) alalajaa, lala, tasikmalaya, tanggal . kepala skpd (nama lengkap) nip. pembahasan pembahasan no| nama nip jabatan tandatangan loo loo loo st,satuan kerja perangkat daerah rka skpd tahun anggaran . urusan samator teo oral timer tart nema aan ragam samaran pe, menurut program dan per kegiatan satuan kerja perangkat daerah pesan date (satuan aan satuan |3a s t3as) steel tasikmalaya, tgl bln thn kepala skpd pembahasan ama setan tandatangan nnnt1 program kegiatan ema pegawai meangtrsaea modal rumah sena keenam. aa. ja. ja. poo nn www kedualx. pemerintahan dx. kn. pennnnnnnnnnlaaaan " " " e:, kode jumlah rekening rp) "" worms slalalala, lalalalal adalah penerimaan oo ?'mbv .,tanggal. kepala skpd (nama lengkap) nip. catatan hasil pembahasan tim anggaran pemerintah daerah: apemerintahan lx. xx. ananananannananananaan kode jumlah rekening rp) draw$ ema masam '''''# tasikmalaya, tgl bln thn kepala skpd nip. soo map enam tentangan lh lot lo1. pengantar dpa skpd pmn ( kota tasikmalaya dokumen: pelaksanaan: anggaran satuan: kerja perangkat daerah (dpa skpd: tahun anggaran urusan pemerintahan snnnnnnnnnnnnn annnananaanananaan organisasi lx. kk. sneveeneoneenen00renenpangenaneanann pengguna anggaran nama nnananananananana nana aan nip jabatan nankananaanananlalana laa koor nama formulirerahdan prioritas kebijakan pembangunan tahun adalah sebagai berikut isu strategisdanpeningkatan pendapatan daerah, prioritas pembangunan daerah pemanfaatan ruang berdasarkan regulasi, percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, peningkatan tata kelola lingkungan hidup dan sanitasi lingkungan pemukiman, peningkatan angka partisipasi kasar apk) paud, peningkatan daya tampung pada jenjang pendidikan sd,kota tasikmalaya tahun anggaran . urusan xxx pemerintahan knaanentanan nana nana aan organisasi hp. gen nana nan nan enam kode orekatag uraian jumlah ' w|un|m| jumlah a33 t73r41516 pendapatan belanja tidak langsung belanja aturan kerja perangkat daerah xxx| oo| ppa sppkode sama harga ee, tanggal . tahun triwulan prp sensasanaantanaaaaan triwulan prp snnnnnennttanatanaan pejabat pengelola keuangan daerah triwulan iii prp sensasanaantanaaaaan triwulan prp sanannnnaannnnatanaaan jumlah .coococcesaa (nama lengkap) nip. cara pengisian o1satuan kerja perangkat daerah bsx too too dpa skpd tahun anggaran . belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah satuan asean i. wwv ee, tanggal . tahun triwulan prp sanannnanaanaaanaaan pejabat pengelola keuangan daerah triwulan prp sensasanaantanaaaaan triwulan iii prp ensananaanatasanaaaan nama lengkap triwulan prp anannnnnannnnatanaaa (nama lengkap) jumlah .coococcesrekapitulasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan ros lokasi get triwulan kegiatan kinerja sumber jumlah kuantitatif dana program kegiatan (af . keenam. ema w e h i w(haa langsung menurutnnnnnannanaaaaan waktu pelaksanaan nnanannnaannnnaanaaaaaa lokasi kegiatan naknakanannakanaalanaanaaaan indikator tolok ukur kinerja belanja langsung indikator tolok ukur kinerja target kinerja aman ''''''''enaanenaenanatnaan pejabat pengelola keuangan daerah triwulan se.eeesneenanaaaan triwulan iii: encok triwulan iv: enesnnensanataaaatan jumlah s.ceeoctekaanfsatuano1. rincian penerimaan pembiayaan formulir dpa skpd satuan kerja perangkat daerah formulir jaa |e| formulir tahun anggaran . rekening rp) tasikmalaya, tgl bln thn triwulan prp senasasanannananaaaan triwulan prp snnananananankan pejabat pengelola keuangan daerah triwulan iii prp senasasanannananaaaan triwulan prp sanaannnaaannnataaaan jumlah prp senannenannnataaan mnnnanannnnnnnanaanapeningkatan angka partisipasi murni apm) tahun, pengelolaan sekolah rabi smp sma, penurunan angka kematian ibu aki), angka kematian bayi akb), dan pengelolaan penyakit menular, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial pks): sinergitas antar sektoral serta penguatan kelembagaan, pengembangan industri kreatif, peningkatan daya saing ekonomi dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif, kestabilan ketahanan pangan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. kedelapanii. prinsip, dan pertuturan daerah lainnya. rincian pengeluaran pembiayaan formulir dpa skpd satuan kerja perangkat daerah formulir doax jam |e| formulir kota tasikmalaya tahun anggaran . kode jumlah rekening rp) ts tasikmalaya, tgl bln thn triwulan prp snnannnanntanaanaan pejabat pengelola keuangan daerah triwulan prp sensnnsaaanaanaaaaan triwulan iii prp sensnnsaaanaanaaaaan triwulan prp sansannnnnnnanaaaa. ennanannnnnnnananananananananananananananaaaan jumlah prp sensnnsaaanadono program pelayanan administrasi ati perkantoran lelolol penyediaan jasa surat menyurat xxl lori penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ori penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor xxx del pengadaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns lerlelolosl penyediaan jasa jaminan milik daerah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional swlelolort penyediaan jasa administrasi keuangan loelolosi penyediaan jasa kebersihan kantor lelolohl penyediaan jasa perbaikan peralatan x.xx kerja penggandaan selelolel penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor nan dogs lee berbalas penyediaan peralatan dan perlengkapan leloliaal penyediaan peralatan rumah tangga o1l penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan xeleloalair| penyediaan makanan dan minuman xxl lori rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah lori pengadaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran lori pengadaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non pns lori penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan rleloaleh penyediaan jasa peningkatan pelayanan xxx program peningkatan sarana prasarana aparatur sen erlozfor ooo pembangunan rumah sapaan gee fer per ioo pembangunan rumah bias see per pes pembangunan gedung kantor seo per pengadilan tot jabatan pengadaan kendaraan dinas persen por plp metan del pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas leloelosl pengadaan perlengkapan gedung kantor xelelolosl lol pengadaan peralatan rumah jabatan lolo2lo9o|l pengadaan peralatan gedung kantor seo pro pengadaan teutentat loeloelas lo. penyediaan sewa rumah jabatan lolos2o|l pemeliharaan rutin rumah jabatan den pon fan ppp jaa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin berkala sean onan metenakapan gadung kant pemeliharaan rutin berkala peralatan kak rumah jabatan dinas lelolasf pemeliharaan rutin peralatan gedung lealoel2ol pemeliharaan rutin meubeulair pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas operasional loeloelas| penyediaan jasa prasarana aparatur loloelas|l rehabilitasi pagar dan halaman kantor dal pengadaan perlengkapan kendaraan dinas operasional low lerloelas pengadaan peralatan dan perlengkapan program peningkatan disiplin aparatur sem erlosfor| tol. pengadaan mesin7 kartu apsis pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya leloslos| lol pengadaan pakaian kerja lapangan ben er|os polo pengadaan pakatan korps lap fon yaa mara program peningkatan kapasitas anti sumber daya aparatur bella pendidikan dan pelatihan formal loeloslol sosialisasi peraturan perundang undangan bimbingan teknis implementasi jerlospes ppl emas perunaenggundanganei .o5| lili ikhtisar realisasi kinerja skpd exe lex penyusunan pelaporan keuangan semester sea dex penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran lee leloolos penyusunan pelaporan keuangan akhir loebsk mas tt satuan kerja dan fasilitasi penyelenggaraan pbm kbm bsk mas ti satuan kerja smp fasilitasi penyelenggaraan pbm kbm bsk masa ti satuan kerja sma smk skb program fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan jaringannya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan xxx joe puskesmas kawal fasilitasi penyelenggaraan pelayanan joe to puskesmas karanganyar fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas tamansari fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pee to puskesmas cibeureum fasilitasi penyelenggaraan pelayanan joe puskesmas purbaratu fasilitasi penyelenggaraan pelayanan erfsofoo ppp pistasmas tulang fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas kahuripan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan ao0 see los puskesmas cihideung fasilitasi penyelenggaraan pelayanan ao0 oli puskesmas palembang fasilitasi penyelenggaraan pelayanan joe puskesmas mangkubumi xxx fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas sambongpari kena fasilitasi penyelenggaraan pelayanan joe puskesmas indihiang lal fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas bungursari fasilitasi penyelenggaraan pelayanan a20 pee la00 joe puskesmas spedes fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas cigeureung fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas panglayungan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan xxx loe puskesmas leuwiliang fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas parakanyasag lal fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dewi sartika psr fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas dst program fasilitasi penyelenggaraan pemerintah kelurahan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kersamenak fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan cilamajanga00 kelurahan cimeti tela20 da0 kelurahan gunung mandala lil fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan setiamulya lil fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan setiawargi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sulap fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan koe pee kelurahan sukahurip fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tamannya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tamansari fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan mayasaraa0e pee to kelurahan mangkubumi i1l fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan digantung fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sambongpari fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan linggajaya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan cipawitra fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan cipari iz1a0e pee tt kelurahan kerikil fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan diserang fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan adipati lil fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan setianya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan setianegara loao |ax sme kelurahan kotabaru fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan aa0e pee kelurahan margabakti fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan a20 dag tt kelurahan setiaratufasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan parakanyasagaa0e da0 kelurahan sukamajukaler fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan aa0e pee kelurahan sukamajukidul fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan aa0 pore lo kelurahan indihiang fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yudanegara fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan antasari fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan palembang fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan nagarawangi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tuguraja fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tugujaya dag fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan lengkongsariola fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan empangsari fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kahuripan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan spedespee kelurahan sukamaraaa0e pee p1) kelurahan sukamenak fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan aa0e pee tt kelurahan sukai fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan x.xx kelurahan sukajaya loaa0e pee kelurahan purbaratu fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan banjarsaripee tta20 dae piltee jet ema mana pose for ppi mmmamsega program fasilitasi penyelenggaraan kegiatan unit pelayanan teknis dinas (utd) fasilitasi penyelenggaraan kegiatan xxx joe utd pendidikan kawal fasilitasi penyelenggaraan kegiatan xa0 joe ll utd pendidikan tamansari fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd xa0e pendidikan mangkubumi fasilitasi penyelenggaraan kegiatan aa0 joe utd pendidikan cibeureum fasilitasi penyelenggaraan kegiatan a00 joe utd pendidikan indihiang fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lol utd pendidikan cihideung fasilitasi penyelenggaraan kegiatan aa0 sme utd pendidikan tawang fasilitasi penyelenggaraan kegiatan a20 los utd pendidikan spedes fasilitasi penyelenggaraan kegiatan off utd pendidikan purbaratu fasilitasi penyelenggaraan kegiatan |oee nne utd pendidikan bungursari fasilitasi penyelenggaraan kegiatan x.xx utd pendidikan sanggar kegiatan belajar skb) fasilitasi penyelenggaraan kegiatan xa0 pee inn utd pendidikan dst. iii. prinsip pendapatan daerah pendapatan daerah yayangber alah doo pendapatan asli daerah alalak hasil pajak daerah lala jalui jalur|oe hotel bintang satu hotel melati tiga lali jalur| hotel melati dua lali jalur|ogialrfolas| warna lali bilo2|os jasa boga ahratorfool lala valos| pajak hiburan tontonan film bioskop pagelaran kesenian musik tari busana kontes kecantikan alalalonfos| ato aladalosfos| ovarium lali valos| sirkus akrobat sulap permainan milyariji board videotron megaton reklame melekat stiker reklame selebaran reklame berjalan la calon lor netiome veera alalalonfon| pewamesuar lala jaffa|og reklame film slide reklame peragaan lala valos| pajak penerangan jalan pajak penerangan jalan pln lala valos| pajak pengambilan bahan galian golongan alalalosfor| ate alalalosfor| setan lali valos batu setengah permata alafalosfon| sotwapur alalaloslos| sawang lala james|oe pasir dan kerikil alalalonfor| angin ala lalu| pajak parkir pajak parkir dst. lala valos| pajak air tanah lali valos|oz pajak air tanah 'alajaloslo2l as. lala jaloc| pajak sarang burung walet lali james|oz pajak sarang burung walet ala lalosfoz| as. lala jalan| pajak lingkungan pajak lingkungan dat. lala lain| pajak mineral bukan logam dan bantuan batu tulis batu setengah permata batu kapur batu apung lalai jalan|oo pasir dan kerikil andesitjalan| bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lala hasil retribusi daerah lala l for |oe retribusi pelayanan pasar retribusi pengujian kendaraan bermotor lal |or|os retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran lali |2lor fogst. ala l j2|o2|oe retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus lal |o2|os retribusi rumah potong hewan lali |2lhasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lala jalur| bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah a1113102 bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah bumn) lala valos| bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta lala lain lain pendapatan asli daerah yang sah lala jaluri penjualan kendaraan dinas roda empat penjualan drum bekas lali for |og penjualan hasil penebangan pohon lalila kalo2| penerimaan jasa giro jasa giro kas daerah jasa giro pemegang kas jasa giro dana cadangan lali valos| pendapatan bunga deposito rekening deposito pada bank lala jala| tuntutan ganti kerugian daerah kerugian uang daerah kerugian barang daerah lalaivalos| pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan lali jaloc|oz bidang pendidikan lali jaloc|oz bidang kesehatan lali valos bidang pekerjaan umum lalai valos| bidang perumahan rakyat lalai valos|os bidang penataan ruang lali valos|oe bidang perencanaan pembangunan lali valos|oz bidang perhubungan lali jaloc|og bidang lingkungan hidup lala jaloc|og bidang pertanahan alafalonfan| as.zz|oeog valos| pendapatan denda retribusi lali valos|oz pendapatan denda retribusi jasa umum lali valos |oz pendapatan denda retribusi jasa usaha lali valos|o3 pendapatan denda retribusi perizinan tertentu ala falasforli valos| hasil eksekusi jaminan atas pembongkaran reklame lali valos| hasil eksekusi jaminan atas ktp musiman ala jafonfon| a.ilahiolon| at. lala alm fasilitas sosial dan fasilitas umum fasilitas sosial lala jalan jalan hasil pengelolaan dana bergulir hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat ala dot bawa penimbangan al filolog bagi hasil pajak penghasilan ph) dan wajib orang pribadi dalam negeri dan kalo2|oe bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan lal jail2| bagi hasil dari pertambangan minyak bumi lal kalo2|os bagi hasil dari pertambangan gas bumi bagi hasil dari pertambangan panas bumi 'adalah do) panaatorasi umum au) 2l2lor| dana alokasi umum dana alokasi umum lala lal dana alokasi khusus (dak) lal jalur| dana alokasi khusus dana alokasi khusus ala doo lain lain pendapatan daerah yang sah alalak pewoaparammsan lala jala| pendapatan hibah dari pemerintah nemenin eeee. ala lalu2| pemerintah daerah pemerintah daerah . lala valoslala jala| pendapatan hibah dari kelompok masyarakat perorangan kelompok masyarakat perorangan lala va. alle oamaparunar lala j2lor| penanggulangan korban kerusakan akibat bencana alam korban kerusakan akibat bencana alam . a13 dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya lala jalur bagi hasil dari pajak rokok alalolorloa| lala (alo2| dana bagi hasil pajak dari provinsi dana bagi hasil pajak dari provinsi . lala valos| dana bagi hasil pajak dari kabupaten dana bagi hasil pajak dari kabupaten .i. lala (alma| dana bagi hasil pajak dari kota dana bagi hasil pajak dari kota . lala dana penyesuaian dan otonomi khusus 'alafalorl nana penyesuaian lala kalo2| dana otonomi khusus dana otonomi khusus . alas iso bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya lal3 ilor| bantuan keuangan dari provinsi bantuan keuangan dari provinsi ala iso| bantuan keuangan dari kabupaten bantuan keuangan dari kabupaten dst. lala (los| bantuan keuangan dari kota bantuan keuangan dari kota dst. sumber lampiran permendagri tahusegala oo) salah belanja tidak langsung sslajaf do) seumapecawar'silat tunjangan beras tunjangan tunjangan khusus is|ali| pembulatan gaji |alilillalalos|alah insentif pemungutan pajak daerah insentif pemungutan pajak daerah slalaloe| insentif pemungutan retribusi daerah islamic insentif pemungutan retribusi daerah saleh samasunan lil2b sama subsid smalllala snsah,pemerintah pro vin oo. pemerintah kabupaten kota . slalalos| belanja hibah kepada pemerintah desa pemerintah desa. slalafloa belanja hibah kepada perusahaan daerah bumi bumn perusahaan daerah bumi bumn slalaloa| belanja hibah kepada perusahaan daerah bumi bumn perusahaan daerah bumi bumn islalalos belanja hibah kepada badan lembaga organisasi badan lembaga organisasi slalaloe| belanja hibah kepada kelompok anggota masyarakat salaf kelompok anggota masyarakat slalalo7 belanja hibah dana bos belanja hibah dana bos swasta belanja hibah dana bos smp swasta salah selain seumasantuan sosial slilslol| belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat belanja bantuan sosial kepada kepada . slalsloa| belanja bantuan partai politik belanja bantuan partai politik sale belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten kota slaleloa| belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi slabel belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi . slaloforfor| scieloada slileloa| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa islilelo3 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa . shaleh for slileloa| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten kota files belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten kota . sada slilelos| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa islilelos| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa . shaleh for aa. placebo palopizloa| belanja bantuan keuangan kepada desa belanja bantuan keuangan kepada desa . sjalahil7los belanja bantuan kepada partai politik belanja bantuan kepada partai politik . sahara lala belanja tidak terduga slalslol| belanja tidak terduga seals|o1 belanja tidak terduga shalat la. sel sea tanesuna bee suremall|op selevel secara sarang dansa slalalo|2l2|or| belanja bahan bakar minyak gas belanja pengisian tabung pemadam kebakaran s|2l2lor| belanja pengisian tabung gas s|2l2lor|l2l2|2l2| belanja bahan praktek percontohan belanja bahan pangan pakan s|2l2lo2| belanja bahan bibit benih perikanan sl2l2lo2| belanja bahan pbm kbm belanja material alat penunjang belanja bahan baku jalan jembatan slalalos| belanja jasa kantor belanja jasa pengumuman lelang pemenang lelang belanja surat kabar majalah is|2l2lo3 belanja kawat faksimili internet kabel belanja paket pengiriman is|2l2blogl2lala2l2|2l2also belanja perpanjangan surat ijin mengemudi slalaloe| belanja cetak dan penggandaan s|2l2|oe| belanja cetak 's|2l2| belanja penggandaan is|2l2| belanja penjilidan slalallalalos belanja sewa sarana mobilitas is|2l2| belanja sewa sarana mobilitas darat is|2l2| belanja sewa sarana mobilitas air is|2l2| belanja sewa sarana mobilitas udara slalalos belanja sewa alat berat is|2l2fo9| belanja sewa eskalator is|2l2|o9 belanja sewa buldoser seal2alam|'s|2l2| belanja sewa pakaian adat tradisional belanja sewa sound system is| belanja sewa peralatan kesenian 's|2l2l2's| belanja pakaian dinas satuan polisi pamong praja belanja pakaian dinas dprd sl2l2ala2 belanja pakaian sipil resmi psr) sl2l2ala2lalal2lalat belanja pakaian khusus peresmian belanja pakaian khusus ibadah sl2lal|2l2lie belanja beasiswa ijin belajar is|2l22lalatl2's|2l2| belanja pemeliharaan meubeulair belanja pemeliharaan alat alat berat 's| belanja pemeliharaan pagar dan halaman kantor ismalali5| belanja jasa konsultansi keamanan belanja jasa konsultansi event organizer salah belanja barang dana bos belanja barang dana bos malalt sl2laluis21l3|lalsam3|o2| belanja modal pengadaan crane belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan 'sl2l3|o2| belanja modal pengadaan container 'sl2l3|oslos|2|a| belanja modal pengadaan angkutan darat bermotor truck is| osis| belanja modal pengadaan perahu sampan slalalo72lolos belanja modal pengadaan alat alat bengkel is| belanja modal pengadaan mesin las is|2la| belanja modal pengadaan mesin bubut lala belanja modal pengadaan mesin dongkrak lala belanja modal pengadaan mesin kompresor is|2l3| belanja modal pengadaan mesin bor isl2|a| belanja modal pengadaan bor tangan is| belanja modal pengadaan tool kid islalalo9 belanja modal pengadaan alat alat pengolahan pertanian dan peternakan istana|o9 belanja modal pengadaan penggilingan hasil pertanian is|2la belanja modal pengadaan pengering gabah istana|o9 belanja modal pengadaan mesin bajak is|ala belanja modal pengadaan alat pentas isl2|s|o9 belanja modal pengadaan alat mesin peternakan is| |a|isl2l3|o9 belanja modal pengadaan alat handsprayer istana|o9 belanja modal pengadaan alat rumah potong hewan is|ala|o9 belanja modal pengadaan alat pengolahan pupuk organik apps) lala belanja modal pengadaan alat mesin pertanian is|2la| belanja modal pengadaan alat mesin perikanan is| |a| belanja modal pengadaan alat mesin kehutanan l2la| |a| belanja modal pengadaan mesin jilid belanja modal pengadaan mesin pemotong kertas is| belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas is2lsbelanja modal pengadaan penunjuk waktu belanja modal pengadaan inventaris lainnya belanja modal pengadaan baterai charger laluan belanja modal pengadaan card fly2belanja modal pengadaan scanner lal3a2 belanja modal pengadaan monitor display belanja modal pengadaan cpu l2| |a2 belanja modal pengadaan ups stabilizer isala belanja modal pengadaan kursi makan belanja modal pengadaan tempat tidur lala belanja modal pengadaan sofa sala flalsjlala belanja modal pengadaan termos sbelanja modal pengadaan vas bunga belanja modal pengadaan pot bunga lala belanja modal pengadaan bunga plastik lalslala belanja modal pengadaan alat perekam slalslsala belanja modal pengadaan pemancar alat komunikasi salsa7 belanja modal pengadaan kelengkapan alat komunikasi slalsjla belanja modal pengadaan bejana ukur belanja modal pengadaan barometer lala belanja modal pengadaan ultrasonografi lalajalapis| |a|a9 belanja modal pengadaan alat alat kedokteran kulit dan kelamin is| |al|2l3| belanja modal pengadaan alat alat laboratorium bahasa isl2lal ajoisl2l3malbelanja modal pengadaan traffic barrier is| |alal3| belanja modal pengadaan konstruksi fisik bangunan bukan gedung isl2l l3| belanja modal pengadaan konstruksi fisik desain interior eksterior bangunan smalll2l3lala belanja modal pengadaan maket miniatur diorama belanja modal pengadaan peralatan kesenian is| |a| belanja modal pengadaan billboard himbauan salsalatana| belanja modal pengadaan perisai tameng belanja modal pengadaan detektor logam is| |a| belanja modal pengadaan rompi anti peluru isl2la| belanja modal pengadaan sentolop senter l2jalan belanja modal dana bos belanja modal dana bos l2|s|is| belanja modal pengadaan generator belanja modal pengadaan chainsaw lala) belanja modal pengadaan perforasi istanl2lalatlallalalalsjala|3e| |a| belanja modal pengadaan karoseri mobil salsa|a| belanja modal pengadaan kit uks belanja modal pengadaan kit lansia lala belanja modal pengadaan perlengkapan tidur lalalalapan belanja modal pengadaan alat alat perikanan belanja modal pengadaan alat perikanan slalslasas| belanja modal pengadaan alat olahraga udara belanja modal pengadaan alat olahraga air islas| belanja modal pengadaan alat olahraga darat salsa2sla2|permendagri tahurta penyesuaian berdasarkan kebutuhan daerah. selama lelah loo penerimaan pembiayaan daerah (oh) belalai sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya hilal penampakan penerimaan pad leila pajak daerah lelililo1 retribusi daerah leila hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan leila lain lain pad yang sah lalat penampakan penerimaan dana perimbangan melilit bagi hasil pajak melilit bagi hasil bukan pajak sumber daya alam melilit as. lelalalog| penampakan penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah slilofoa|melilit belanja pegawai dari belanja langsung lelaki| belanja barang dan jasa lafsson for setnjonos lalalonfos| setnjosunga elalahorfoo| sewjoswsa elafahor for) setnjotitar lelaki| belanja bantuan sosial adalah seonjosogitasi lelaki| belanja bantuan keuangan leillilit uang jaminan . palaeos for) etongantasaen elalalos los) setorganserm lalalonfon| ate elalahos jos) malahan| kesiatantanjtan halah keraton lanjutan elalahon for palaeos os) setonganeerm elalatonfon| ate elalahon jos) lafal loo) seo suci malahan for setanatiman lelaki| belanja bantuan sosial adalah (oo seonjosogitasi belalai belanja bantuan keuangan belalai belanja tidak terduga legal2| pencairan dana cadangan lebih2lor| pencairan dana cadangan 'elit2| pencairan dana cadangan nomor . ella fo . kelas hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan selama lor hasil penjualan perusahaan milik daerah bumi telah horor) bumi nanas elalabor forlebih3|o1| hasil penjualan perusahaan milik daerah bumi elata horor) bum nanas elalaborfo2| at. hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga elajahonfar| belalai penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah lelilalo1| penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah lexical|o1 penerusan pinjaman elalahor for belalai penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain lexical pemerintah daerah . elalahorfar| lelalalog| penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank malahan lelalafloa penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank leila lembaga keuangan bukan bank. lalahorfor| lelalalos penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah leila obligasi atas nama . lexical obligasi nomor . elafahon for kelas| penerimaan kembali pemberian pinjaman lelalsloa penerimaan kembali penerimaan pinjaman levels|o1| penerimaan kembali penerimaan pinjaman elalahorfar| legales penerimaan piutang daerah lelidelle| penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah elaleborfa| label penerimaan piutang daerah dari pemerintah lelilel penerimaan piutang daerah dari pemerintah elalalorfor| lelilelo3| penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain lelilel pemerintah daerah . nocat, maka penyelenggaraan perjalanan dinas pejabat negara dan pegawai harus disesuaikan dengan regulasi daerah khususnya dilingkungan pemerintah kota tasikmalayaada beberapa usulan untuk diubah sehingga perlu direvisi beberapa yang disesuaikan, maka dipandangketentuan dberita daerah kota tasikmalaya tahun nomor diubah sehingga berbunyi ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdan biaya penginapan. kepada pejabat negara dan pejabat eselon ii.pulau jawa dalam rangka mengikuti lokakarya, bimbingan teknis, seminar, pendidikan, latihan atau sebutan lain yang sejenis untuk waktu paling lama (tiga) hari, perjalanan dinas luar kota luar pulau jawa dalam rangka mengikuti rapat, seminar, lokakarya dan bimbingan teknisrangka mengikuti kegiatan pameran pembangunpulau jawa maupun luar pulau jawa dalam rangka mengikuti kegiatan olimpiade pendidikan, pekan olah raga nasional, pekan olahraga daerah dan kegiatan keagama. biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dprd dipersamakan dengan eselon ii a,ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:,: sebagaimana dimaksud dalam huruf uang harian dan penginapan dapat diberikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf d95a |
dj) ag, dl tik walikota tasikmalaya aiatabgendalianpengendalian lingkungan hidupingkungan hidupingkungan hidup adalah untuk memberikan pedoman kepada opd dalam rangka pencapaian dan penerapan spm bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. rencana pencapaian dan penerapan spm bidang lingkungan hidup bertujuan agar dapat menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang lingkungan hidupingkungan hidupingkungan hidup jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan waktu pencapaian spm bidangingkungan hidup sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab melaksanakan spm bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini. penyelenggaraan spm bidang lingkungan hidup dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah. rencana pencapaian spm bidang lingkungan hidupingkungan hidupingkungan hidupjenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan waktu pencapaian spm bidang lingkungan hidup batas jenis waktu target unit kerja pelayanan standar pelayanan minimal (spm) pencapaian tahunan lembaga ket dasar pen. jawab indikator nilai satuan tahun loo. pelayanan prosentase jumlah usaha dan atau kantor pengendalian pencegahan kegiatan yang mentaati persyaratan lingkungan hidup pencemaran air administrasi dan teknis pencegahan pencemaran airterpencil dari kelompok permukiman permanen daerah terpencil pelayanan prosentase jumlah usaha dan atau kantor pengendalian pencegahan kegiatan sumber tidak bergerak yang lingkungan hidup pencemaran udara memenuhi persyaratan administrative dari sumber tidak dan teknis pencegahan pencemaran bergerak udara pelayanan prosentase luasan lahan dan atau kantor pengendalian informasi status tanah untuk produksi biomassa yang lingkungan hidup kerusakan lahan telah ditetapkan dan diinformasikan dan atau tanah status kerusakannya untuk produksi biomassa loo. pelayanan tindak prosentase jumlah pengaduan kantor pengendalian lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan lingkungan hidup masyarakat akibat pencemaran dan atau perusakan adanya dugaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup walikota tasikmalaya, ttd. syarif hid |
kerjaan umum dan penataan ruangpmrencanaan pembangunanbidangkerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruang adalah untuk memberikan pedoman kepada opd dalam rangka pencapaian dan penerapan spm bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. rencana pencapaian dan penerapan spm pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini. penyelenggaraan spm bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah. rencanajenis pelayanan dasar, ndi kantor, lai dan waktu mencapai spm dang pekerjaan umum dan penataan ruangkator nilai satuan tahun jawab 'ezo'roh vit js: klik3h3 inti j4 |sumber daya air 'o' prioritas utama penyediaan air untuk tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. dinas cipta karya, tata ruang dan kebutuhan masyarakat kebersihan tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada dinas bina marga, pengairan, pertambangan dan energi pujaan jaringan aksesibilitas tersedianya jalan yang menghubungkan pusat pusat kegiatan dalam wilayah dinas bina marga, pengairan, kabupaten kota pertambangan dan energi mobilitas tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan dinas bina marga, pengairan, pertambangan dan energi keselamatan tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dinas bina marga, pengairan, pertambangan dan energi ruas kondisi jalan tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dinas bina marga, pengairan, dan nyaman pertambangan dan energi kecepatan tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan dinas bina marga, pengairan, kecepatan rencana pertambangan dan energi diminum )? b lh cluster sangat buruk tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dinas cipta karya, tata ruang dan pelayanan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan kebersihanpolo dinas cipta karya, tata ruang dan kebersihan tersedianya sistem air limbah skala komunitas kawasan kota dinas cipta karya, tata ruang dan kebersihan pengelolaan sampah tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan dinas cipta karya, tata ruang dan kebersihan tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan dinas cipta karya, tata ruang dan kebersihan drainase tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak dinas cipta karya, tata ruang dan terjadi genangan (lebih dari cm, selama jam) dan tidak lebih dari kali setahun kebersihan naa www ar. mma. am aa penanganan permukiman kumuh berkurangnya luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan dinas cipta karya, tata ruang dan perkotaan kebersihan badan pelayanan perijinan terpadu bppt) harga standar bangunan gedung negara| tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara dinas cipta karya, tata ruang dan isbn) kabupaten kota kebersihanbadan pelayanan perijinan terpadu bppt) sistem informasi jasa konstruksi tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun bagian pembangunan informasi penataan ruang tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang rtr) wilayah kota dan badan perencanaan pembangunan kabupaten kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. kecamatan) daerah bappeda) kelurahan) badan perencanaan pembangunan daerah bappeda pelibatan peran masyarakat dalam terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik badan perencanaan pembangunan proses penyusunan rtr yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan rtr dan program daerah bappeda)badan pelayanan perijinan terpadu peraturan daerah tentang rtr wilayah kabupaten kota beserta rencana rincinya (bppt) pelayanan pengaduan pelanggaran tata melaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang dinas cipta karya, tata ruang dan ruang pelanggaran bidang penataan ruang, dalam waktu (lima) hari kerja kebersihan penyediaan ruang terbuka hijau rth) tersedianya luasan rth publik sebesar dari luas wilayah kota kawasan dinas cipta karya, tata ruang dan publik perkotaan kebersihanlayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasadalah untuk memberikan pedoman kepada opd dalam rangka pencapaian dan penerapan spm bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini. penyelenggaraan spm bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah. rencana pencapaianndi kantor, lai dan waktu mencapai spm dang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasanb xov xrc@ft oui3ih3 penanganan pengaduan laporan korban) cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan kantor keluarga berencana dan kekerasan terhadap perempuan dan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak pelayanan kesehatan bagi perempuanditangani bersama dan anak korban kekerasan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih puskesmas mampu tatalaksana p a pemberdayaan perempuan dinas dengan dinas dan ppt pkt rumah sakit kesehatan kesehatan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial kantor keluarga berencana dan anak korban kekerasan terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan pemberdayaan perempuan terpadu cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani kantor keluarga berencana dan terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan pemberdayaan perempuan kantor ditangani bersama terpadu agama dengan kantor agama penegakan dan bantuan hukum bagi cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan bukan merupakan perempuan dan anak korban kekerasan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kewenangan pemerintah kotabantuan hukum pemberdayaan perempuan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kantor keluarga berencana dan ditangani bersama perempuan dan anak korban kekerasan pemberdayaan perempuan kemlu, dengan kemlu, kemnakertrans, dan bnp2tki kemnakertrans, dan bnp2tki cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan kantor keluarga berencana dan ditangani bersama pemberdayaan perempuan dinas sosial, dengan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi tenaga kerja dan transmigrasi walikota tasikmalaya,rhubungrhubungrhubungrhubungan adalah untuk memberikan pedoman kepada opd dalam rangka pencapaian dan penerapan spm bidang perhubungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. rencana pencapaian dan penerapan spm perhubungan bertujuan agar dapat menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang perhubungrhubungrhubungan jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan waktu pencapaian spm bidangrhubungan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab melaksanakan spm bidang perhubungan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini. penyelenggaraan spm bidang perhubungan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah. rencana pencapaian spm bidang perhubungrhubungrhubungindikator, nilai dan waktu pencapaian spm bidang perhubungndi kantor, lai dan waktu mencapai spm dang perhubungan kantor nilai satuan tahun jawab : t thkoiki3 etr angkutan jalan jaringan pelayanan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia dinas perhubungan, komunikasi dan angkutan jalan jaringan jalan untuk jaringan jalan kota informatika tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang dinas perhubungan, komunikasi dan menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang informatika telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota. jaringan prasarana tersedianya halte pada setiap kota yang telah dilayani angkutan umum dinas perhubungan, komunikasi dan angkutan jalan dalam trayek informatika tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kota yang telah dinas perhubungan, komunikasi dan dilayani angkutan umum dalam trayek informatika fasilitas perlengkapan tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan dinas perhubungan, komunikasi dan jalan penerangan jalan umum pju) pada jalan kotadinas perhubungan, komunikasi dan kendaraan bermotor populasi kendaraan wajib uji minimal kendaraan wajib uji informatika sumber daya manusia tersedianya sdm bidang terminal bagi kota yang telah memiliki terminal dinas perhubungan, komunikasi dan sdm) informatika tersedianya sdm bidang pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang dinas perhubungan, komunikasi dan telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor informatika tersedianya sdm bidang mall, evaluasi andalan, dan pengelolaan parkir dinas perhubungan, komunikasi dan pada kota informatika tersedianya sdm yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan dinas perhubungan, komunikasi dan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum informatika keselamatan terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan urun yang melayani dinas perhubungan, komunikasi dan trayek dalan kabupaten kota. informatikakomunikasi dan informatiksebagaimana telah diubah denganomunikasi dan informatikomunikasi dan informatika adalah untuk memberikan pedoman kepada opd dalam rangka pencapaian dan penerapan spm bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. rencana pencapaian dan penerapan spm komunikasi dan informatika bertujuan agar dapat menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatikkomunikasi dan informatikomunikasi dan informatika sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab melaksanakan spm bidang komunikasi dan informatika sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.. rencana pencapaian spm bidang komunikasi dan informatikomunikasi dan informatikomunikasi dan informatikajenis pelayanan dasar, ndi kantor, lai dan waktu mencapai spm dang komuni kasi dan informasi kantor lai tahun tawar ttttcit ee: o baik3 bukti pelaksanaan diseminasi informasi pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui nasional media massa seperti majalah, radio, dan televisi kali tahun kali tahun kali tahun kali tahun dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dan bagian humas media baru seperti website (media online): setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari dinas perhubungan, komunikasi dan informatika media tradisional seperti pertunjukan rakyat: kali tahun kali tahun kali tahun kali tahun dinas perhubungan, komunikasi dan informatika media interpersonal seperti sarasehan, ceramah diskusi. dan lokakarya kali kali kali kali dinas perhubungan, komunikasi dan tahun setiap tahun setiap tahun setiap tahun setiap |informatika kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan media luar ruang seperti media buletin, leaf et, booklet, brosur, spanduk, dan kali tahun kali tahun kali tahun kali tahun dinas perhubungan, komunikasi dan baliho informatika dan bagian humas pengembangan dan pemberdayaan cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat 50y6 dinas perhubungan, komunikasi dan kelompok informasi masyarakat kecamatan informatikaanaman modpelaksanaannanaman modnanaman modal adalah untuk memberikan pedoman kepada opd dalam rangka pencapaian dan penerapan spm bidang penanaman modal sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. rencana pencapaian dan penerapan spm penanaman modal bertujuan agar dapat menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang penanaman modnanaman modanaman modal jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan waktu pencapaian spmanaman modal sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab melaksanakan spm bidang penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini. penyelenggaraan spm bidang penanaman modal dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah. rencana pencapaian spm bidang penanaman modnanaman modanaman modaljenis pelayanan dasar, ndi kantor, lai dan waktu mencapai spm dang penanaman modalxii binti3 kebijakan penanaman modal tersedianya informasi peluang usaha sektor bidang usaha unggulan sektor bagian ekonomi bidang usaha tahun kerjasama penanaman modal terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama antara kali tahun dinas koperasi, umkm, perindustrian dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi umkm) tingkat kabupaten kota perdagangan dengan pengusaha tingkat provinsi nasional promosi penanaman modal terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten kota kali tahun nan bagian ekonomi pelayanan penanaman modalyang terdiri dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) yang bekerja badan pelayanan perijinan terpadu (satu) kabupaten kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten kota pengendalian pelaksanaan terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada kali tahun bagian ekonomi penanaman modal masyarakat dunia usaha pengelolaan data dan sistem terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara badan pelayanan perijinan terpadu informasi penanaman modal elektronik spi se) penyebarluasan, pendidikan dan terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia kali tahun bagian ekonomi pelatihan penanaman modal usaha walikota tasikmalaya, ttd. syarif hid |
;;dirian bank pembiayaan rakyat syari fisik rp. , )ttd. drs. tio indra setiap berita daerah kota tasikmalaya tahun nomor |
han walikota tasikmalaya aia peraturan walikotadimaksud tidak memperoleh hak keringanan atau penguranganrumah bagi anggota kopi pns diberikan pengurangan sebesarpermohonan pengurangan atau keringantiga) bulan sejak saat terulangnya bpt, diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan besarnya bpt tanah yang dimohonkan pengurangan disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya, dihampiri photocopy ssd bpt, fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon dan fotokopi surat kepemilikan hak, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlakutigaprosedurdelapan pengembalian kelebihan pembayaran atas dasar permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, walikota dapat memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajakkas daerah dan dapat diberikan apabila pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang, pajak yang dibayar perundang undangan. permohonan pengembalian kelebihan pembayarenam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya, dihampiri asli ssd bpt, fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon dan fotokopi surat kepemilikan hak, serta dokumen lainnya sesuai denga peraturan perundang undatas permohonan sebagaimana dimaksud pada walikotnelitian dan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kepala opd menerbitkan skpd,.skpd, apabila pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak. hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan pertimbangan walikota dalam menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan. dalam jangka paling lama (dua belasembalian kelebihdilampaui dan kepala opd tidak memberikan suratprosedur pengembalian pembayjangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan bpt ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan bpt diatokota tasikmalaya pada tanggal september walikota tasikmalaya ttd. h., dan prosedur pengembaliskpdkbt dan surat teguranoopd,yang disiapkan oleh plat. prosedur pengurusan akta pemindahan hakpenerima hak tanah dan atau bangunanopd. prosedur pembayaran bpt oleh penerima hakssd. jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada disertai dengan pemeriksaan lapangan. prosedur penelitian ssd olehakta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan kepada kepala kantor pertanahan. opdkepada kepalagurangan bpt atas dasar permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, kepala opd dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak. pemberian pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada dapat dilaku, wajib pajak |
lina walikota tasikmalaya peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang penghapusan pierapkan praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bahwa untuk menyelaraskan dengan prinsip praktek bisnis yang sehat, maka setiap piutang badan layanan umum daerahhingga terhadap piutang yang telah jatuh tempo dapat diupayakan melalui proses penagihan, bahwa terhadap piutang badan layanan umum daerah yang sulit dialihkanupayakan penyelesaiannya melalui proses penghapkeputusan penghapusan piutang blue rsud secara bersyaratmemutuskan:kepala kantor wilayah adalah kepala kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan blue rsud. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kota tasikmalaya. wakil direktur adalah wakil direkturkepala bagian adalah kepala bagianblue rsud dari pembukuan blue rsud dengan tidak menghapuskan hak tagih blue rsud. penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang blue rsud dengan menghapuskan hak tagih blue rsudanitia urusan piutang negara cabang jawa barat yang selanjutnya disingkat pun cabang adalah panitia urusan piutang negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan blue rsud wilayah provinsi jawa bahutang kepada blue rsud yang selanjutnya disebut penanggung hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada blue rsud menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun. menyerah piutang adalah blue rsud yang menyerahkan pengurusan bintangnya kepada pun. pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang kondisi ketidakmampuan penanggung hutang. surat pernyataan piutang negara lunas yang selanjutnya disingkat span adalah surat yang dibuat oleh pun sehubungan penanggung hutang telah melunasi seluruh kewajibannya. surat pernyataan piutang negara selesai yang selanjutnya disingkat spons adalah surat yang dibuat oleh pun sehubungan menyerah piutang melakukan penarikan kembali pengurusan piutang yang telah diserahkan kepada pun. piutang sementara belum dapat ditagih yang selanjutnya disingkat sbdb adalah piutang yang belum dapat ditagih karena penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi blue rsud dalam mengelola piutang, khususnya piutang yang tidak dapat dialihkan. tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk mengatur secara teknis penghapusan piutang blue rsud yang tidak dapat dialihkan, baik bersyarat maupun secara mutlak. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: pengelolaan piutang blue rsud, dan penghapusan piutang blue rsud. bab pengelolaan piutang blue rsud piutang blue rsud merupakan piutang daerah. piutang blue rsuddalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang blue rsud sebagaimana dimaksud pada direktur menetapkan pedoman teknis pengelolaan piutang. pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mengaturpelaporan piutang, prosedur kerja, dan bentuk bentuk surat yang diperlukan. blue rsud harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang blue rsud sebagaimana dimaksud dalam dalam hal piutang blue rsud tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada direktur menyerahkan pengurusan penagihataupan.ponsb penghapusan piutang blue rsud bagian kesatu umum piutang blue rsud dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan blue rsud. penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskdilakukan dengan menghapuskan hak tagih blue rsuddgian kedua penghapusan secara bersyarat paragraf permintaan pertimbangansurat pernyataan sbdb dari pun cabang,piutang blue rsud yang akan dihapuskan secara bersyaratkepada kepala kantor wilayah.gian ketiga penghapusan secara mutlak paragraf persyaratanaragraf permintaan pertimbangan setelah lewat waktu (dua)keputusan penghapusan piutang blue rsud secara bersyarat,mutlakkepada kepala kantor wilayah, walikota, dewan pengawas, dan penanggung hutangpada sekretari. bab tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit sekretariat bagian kesatu sekretariat sekretariat adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam,,ganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas sekretariaganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kerjasama serta merumuskan alternatif pemecahannynganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian olah raga, seni, budaya, mental dan rohaninganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian usaha, bantuan hukum dan sosialop walikota tasikmalaya aiterdapat beberapa pemangku jabatan yang belum terakomodir sebagai penerima tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota tasikmalal. ooh. .) pembom ega pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pewomotaparana pengurus barang pma parang pentas jangan marga pengajian pertambangan dan energi bea bobot kelebihan unit kerja jabatan beban kerjabobot kelebihan atawayaan pengemudi, petugas pungut sampah, penyapu petugas pertamanan petugas pemakaman petugas pemadam kebakaran manvmean semua bermmomama pengelola keuangan pengeluaran pembantu golongan iii bobot kelebihan atawa pengeluaran pembantu golongan pengelolabarang penyimpan barang pengelola penatalaksanaan funesioma, struktural ke.meat www pengelolabarang pengurus barang penyimpan barang pengelola penatalaksanaan fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan seumurunit kerja jabatan beban kerja pengelola barang pengurus barang golongan iii golonganggg grata penamotamarana pemutus barang pengelola kemasan books so, maga kanan dan than ean eka oo bea pendoa pagan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan benerola amang al. ooh. .) pengurus rang barang pakaian daa pariwenta pemakan olahraga pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan penamtota parang peter barang ggg grata pengelola kemasan monesioma, erarsamatanjutan pemgmolakeanga pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pengurus para bobot kelebihan unit kerja jabatan beban kerja papan rka pengelola penatalaksanaan naaal. ooh. .) memo rememmaman ielhnoatrmuararanentamantsmpap: pgm ruangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pememotwanana pengurus bana al. ooh. .) efsmorsesarunwaanosa anroumm pmomoraramwam pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pemomoaauna pemrotes mama pom kemana al. ooh. .) ejksmorrmompasanumormearaor man pamor roman pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pmomomamana guru bahasa bnn ana naa aas perempuan seo rru rah penerima keuangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan penertora ran pengurus barang penamaan barang pengelola ketatatarsanaan . so. mann 2o|kantor arsip paw perpustakaan par ran seek pengelola keuangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan penertorapa rana pengurus rng dengan barang pengelola ketatatarsanaan puwesiona, pama oc c hcid@&@c@i#om zajewronmrorsrrawonormaaa pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan perucastaranaan pelem rana pem rus barang pmp parang pengelola ketamrarsaman pajewaemausrsone bobot kelebihan maan struktural pengelola keuangan (pengelola barang ' (pengurus barang |penyimpan barang pengelola penatalaksanaan ' ' (struktural pengelola keuangan ' (pengelola barang (pengurus barang ' ' |penyimpan barang (pengelola penatalaksanaan struktural bobot kelebihan amat . so. men pengelola keuangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan ngelolabarang pengurus barang perempuan barang pengelola ketatalaksaaanbobot kelebihan unit kerja jabatan beban kerja penyimpan barang pengelola penatalaksanaan naasyarif hid beban kerja jabatan, kondisi kerja, cc.khir bulan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutentang perubahan keduabobot kelebihan aan gaamaaaaawy gereeramarparaa cultural runesiora, mon struktur, pengelola keuangan golongan iii golongan golongan pengelola barang aset daerah oo ) lampiran keputusan walikota tasikmalaya nomor kep. org tentang penetapan indeks satuan biaya dan besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota tasikmalaya tahun anggaran besaran tambahan penghasilan jumlah penerimaan unit kerja jabatan setiap bulan rp) sekretaris daerah asisten staf ahli kepala bagian keuangan kepala bagian kepala sub bagian keuangan kepala sub bagian ahli utama ahli madya ahli muda ahli pratama terampil penyelia terampil pelaksana lanjutan terampil pelaksana terampil pemula staf pengelola keuangan bendahara pengeluaran or0. golongan iii staf pengelola keuangan bendahara pengeluaran te0. golongan staf pengelola keuangan bendahara pengeluaran golongan bendahara pengeluaran pembantu golongan iii bendahara pengeluaran pembantu golongan pengelola barang aset daerah nan staf pengelola aset golongan iii staf pengelola aset golongan staf pengelola aset golongan pengelola kepegawaian nan pengelola kepegawaian daerah golongan iii pengelola kepegawaian darah golongan kepegawaian daerah golongan penyusun produk hukum horor, pengelola rumah tangga walikota wa rn.data kota se penerlolabarang pengurus barang perak barang pengelola ketatatarsanaan |sewmeramarprp oo se. pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pemomoraparana pem kes mama promo kemenakan bbaasremiian cultural al. . pemoruotagevana pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan penertotaparana pengurus rana peran barang bertipe etatalarsanaan pendiri pamong belajar grmasreseaatan struktural po.) jumlah penerimaan smamatama |anggrgnannaan fungsional, mmummura) se. pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pewomotaparana pengurus barang penomoran ketarmarsaman jenaka yaka pengakuan pertambangan dan energi jumlah penerimaan unit kerja jabatan setiap bulan rp)golongan iii golongan golongan golongan iii golongpengelola keperawatan kepegawaian naa penyusun produk hukum horor, pengelola rumah tangga walikota wa rm.wartakota se rpa pengrlolabarang pengurus barang perak barang pengelola ketatatarsanaan jsewmerartarprp jumlah penerimaan mangan akan pengelolabarang pengurus barang penyimpan barang pengelola ketatataksanaan pengemudi, petugas pungut sampah, penyapu petugas pertamanan oo petugas pemakaman petugas pemadam kebakaran buas emmusocan sodomi tntoamna pengelola keuangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan jumlah penerimaan mangan akan pengelolabarang pengurus barang penyimpan barang pengelola penatalaksanaan tunesiona, struktural io.jumlah penerimaan pengurus barang menyimpan barang pengelola penatalaksanaan fungsional penyuluhjumlah penerimaan unit kerja jabatan setiap bulan rp)kepala dinas sekretaris kepala bidang kepala seksise. bnn tampois sos, terucap kenya pan eam oo pengmoiakenangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pen kota gurus barang se. barang pen kerana saban daa par enta pemakan olahraga muara penamotaevangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan penamtotaparana peramal barang al. . monesiomat pememmimpin barang jumlah penerimaan unit kerja jabatan setiap bulan rp)kepala bappeda sekretaris kepala bidang kepala sub bidanggolongan iii golongan golongan golongan iii golongan golongan se. penootarementaramu ielbaoarauararaneaumannzarapu pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pemomotamarana pmr aman se. rumor sasarunamsosapanrouta momo rawan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pemomowaauna promo kemenakan al. xl. .) srmomumat pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pemomoranamwa pem ken mama promo kemana gbaasremiian rru ra, se. elkamorremompasmumornaaaor men mamo eva pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pmemomanana tempur bahasa nan maa israrperarsana umum golongan1 perempuan semu rru rah penerus1a keuangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pengurus penamaan barang pengelola ketatatarsanaan fuwesrona, maa (kantor arsip paw perpustakaan pan ran seumpang barang pengelola ketatatarsanaan puwesiona, pajewroanrowsrramonarmaa al. oa. seru ra, pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan perucastaranaan pemerkosa rana pengurus barang perma parang pengelola ketam pajemerausrzona (struktural koo pengelola keuangan jumlah penerimaan mantel maa (pengelola barang io.) pengurus barang io) penyimpan barang io.) pengelola penatalaksanaan struktural io.) pengelola keuangan io) pengelola barang io.) pengurus barang io.) penyimpan barang io.) pengelola penatalaksanaan rmu pengelola keuangan jumlah penerimaan mantel ara menbendawara pengeluaran golongan pno0, pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pengelolabarang pengurus barang pemimpin barang pengelola ketatataksanaan serommurapemimpin barang jumlah penerimaan unit kerja jabatan setiap bulan rp) pengelola penatalaksanaan nanwalikota tasikmalaya, wahiksyarta stomixdaya, ttd. syarif hid syarif hid ggg grata pemoruorageuanaan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan enertotaparana pengurus rana peran barang belang etatalarsanaan pendiri pamong belajar grbmasreseaatan struktural bobot kelebihan naapenatalaksanaan fungsional, brmummurangatur lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit inspektoratperlu disesuaikbagai berikutdinas pendidikan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kantor kesatuan bangsa dan politik, satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, kantor keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, dan kantor arsip dan perpustakaan daerah:inspektur pembantu wilayah ii, mempunyai wilayah kerja dinas pertanian, perikanan dan kehutanan, dinas bina marga, pengairan, pertambangan dan energi, dinas kesehatan, dinas cipta karya, tata ruang dan kebersihan, badan perencanaan pembangunan daerah, kantor pengendalian lingkungan hidup, dan sekretariat kopiiiii, mempunyai wilayah kerja dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, dinas pendapatbadan pelayanan perijinan terpadu, rumah sakit umum daerah kelas sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sekretariat daerah, kecamatan tawang beserta kelurahan yang berada dalam wilayahnya, j . kecamatan cibeureummangkubumioo.bungursaripd. pasar resik, dan bpr. madinahicabut dengan perhal tang nomor tahun pan tinnann ugdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tasikmalaya, menimbang bahwa sesuaatuan kerja perangkat daerah yang menangani fungsi pendapatan ditlum menrta menambahkan (dua) angka yakni angka dan angka sehingga berbunyi sebagai berikut bab dan bab disisipkan (dua) bab yakni bab dan bab ib, serta dikota tasikmalaya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bidang pendapatan lain lain mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dana perimbangan, bpt dan pbb serta pendapatan lain lain yang sah. rincian tugas bidang pendapatan lain lain melaksanakan penyusunan rencana program kerja bidang pendapatan lain laiancangan petunjuk teknis operasional pengelolaan dana perimbangan, bpt dan pbb serta pendapatan lain lain, menyelenggarakan pendataan objek dan subyek pajak, perhitungan, penelitian, penilaian, penetapan dan penagihan bpt, pbb serta pendapatan lain lain menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi yang berhubungan dengan pelayanan bpt dan pbb p2, menyelenggarakan pengadministrasian dan pendokumentasian surat dan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan bpt, pbb serta pendapatan lain lain, menyelenggarakan pelayanan dan penanganan permohonan restitusi, keberatan dan banding atas materi penetapan bpt dan pbb p2, menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyusunan laporan periodik mengenai penerimaan dan tunggakan bpt, pbb dan pendapatan lain lain, menyusun rekomendasi dan bahan pendukung sebagai dasar penerimaan atau penolakan atas permohonan restitusi, keberatan atau banding atas penetapan bpt dan pbb p2, menyelenggarakan pemrosesan atas permohonan validasi bpt dan penandatanganannya, menyelenggarpengumpulan, pengolahan dan monitoring penerimaan pajak propinsi, bantuan keuangan propinsi, perusahaan daerah bumn, sumbangan pihak ketiga, bpt dan pbb serta pendapatan daerah lainnya, menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan bpt, pbb dan pendapatan lainnya, menyelenggarakan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan bpt dan pbb p2, oo. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas bidang pendapatan lain lainidang pendapatan lain lai, dan seksi pembukuan dan penagihan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut seksi perimbangan pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan perimbangan pendapatan serta pengelolaan bpt dan pbb dari proses pendataan hingga penetapan. rincian tugas seksi perimbangan pendapatan melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi perimbangan pendapiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis pengelolaan dana perimbangan serta pendapatan lain lain, menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis pendataan, penelitian, penilaian, perhitungan dan penetapan bpt dan pbb p2, melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi bpt dan pbb p2, melaksanakan pendataan, penelitian, penilaian, perhitungan dan penetapan bpt, pbb dan pendapatan lain lain, menyiapkan konsep dokumen untuk menunjang pengelolaan dan penggalian potensi bpt, pbb dan pendapatan lain lain melaksanakan penerimaan, penghimpunan data rencana penerimaan laba perusahaan daerahbagi hasil pajak dan bukan pajak, melaksanakan penerimaan dan pencatatan pemberian sumbangan, melaksanmonitoring atas penerimaan dari dana perimbangan, bpt, pbb dan pendapatan lain lain. mengatur dan melaksanakan layanan administrasi yang berkaitan dengan tugas seksi perimbangan pendapatan, menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi perimbangan pendapatan serta merumuskan alternatif pemecahannya, oo. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,eksi pembukuan dan penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan dan pembukuan bpt, pbb p2, dana perimbangan dan pendapatan lain lain. rincian tugas seksi pembukuan dan penagihan melaksanakan penyusunan rencana program kerjadalam rangka pembukuan dan penagihan bpt, pbb dan pendapatan lain lain, menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis pelayanan, pembukuan, dan penagihan bpt, pbb dan pendapatan lain lain, melaksanakan pelayanan, pembukuan dan penagihan bpt, pbb dan pendapatan lain lain, melaksanakan pelayanan dan penanganan permohonan restitusi, keberatan atau banding atas materi penetapan bpt, pbb dan pendapatan lain lain, melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian surat yang berhubungan dengan pembukuan dan penagihan, menyiapkan bahan perumusan untuk penyelesaian permohonan restitusi atau keberatan atas penetapan bpt, pbb dan pendapatan lain lain, melaksanakan pengawasan dan merumuskan bahan penyelesaian sengketa penagihan bpt dan pbb p2: j . melaksanakan pelayanan penerimaan dan permohonan validasi bpt, melaksanakan monitoring pbb tingkat kecamatan dan kelurahan, mengatur dan melaksanakan layanan administrasi yang berkaitan dengan tugas seksi pembukuan dan penagihanoo.d) tinnann uga walikota tasikmalayars. pengelola kepegawaian penyu produk hukum toro, pengelola rumah tangga walikota wakil walikota serta pengelola barang pengurus barang pemimpin barang pengelola penatalaksanaan ns. p5. pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pemomoaaama ram maman www raw albmasremimian guru ra, pemoruoraneuangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pemoruoraparana pem rus barang pemimpin barang balap penatalaksanaan perak pamong belajar bobot kelebihan ee. struktur,nyimpan barang pengelola penatalaksanaan fungsional, ( raw 'slbmasrewsrarmparanmafalasanan raw jenar aman pengairan pertambanganpan energi pemomolarebobot kelebihan men des ns. laws ima rya tataruang nkennrnman (struktural ho. (pengelola keuangan . pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan (pengelola barang io. pengurus barang io. penyimpan barang (pengelola penatalaksanaan .| (petugas pertamanan io. petugas pemakaman io. petugas pemadam kebakaran .| bobot kelebihan pen raman ee. 'lbmasrammncasommwsiammommyimpan barang pengelola penatalaksanaan fonesionat bobot kelebihan ama elemmamana memmasarsemaan struktufungsional penyuluh bobot kelebihan amatonesionatraw talorusrsetamunoranpanrencanatanara, |) deatafaasanan raw tampois siswi, tertua kenya pan tank mma rah oo) oo pemorloiaeuangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan lurus barang pan penari arlarsman raw telomusserpatam.rard ta.p mem adan oo maa pemorolarpnaas. pemadam seo lonesome, pengelola keuangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pngelolabarang pengurus ana pemimpin barang pengelola ketatalarsahaan naas. (badan perencaamm pembangunan darah) ooo)| sreormura, pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pengelola barang) pengurus barang pemimpin barang pengelola ketatatarsanaan hrowestona maa hama. mao gama perasa ns. pelbaomresaraanresuamanntarpu pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pmomotapamana iwa pmoelola ketat ns. miharonmmarasawmns. pememowreuaas. perempuan smeugrurah pengelola regangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan pen rlolabar pengurus barang pemimpin barang pengelola ketatmtarsayaan naas. (kantor arsip pan reustaraanpasran oo) seeoaura pengelola keuangan pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan barang pengurus barang pemimpin barang pengelola ketatalarsanaan pesona,raw pajawroamroraseramonoramn pembom ruang pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan peruoastaranaan pemoruora rana pem rus barang peramban barang pengelola ketatalarsanaan bobot kelebihan mewtaman nara aaw bwawawaw alememasam struktural (pengelola keuangan ' (pengelola barang (pengurus barang (penyimpan barang pengelola penatalaksanaan $$ struktural (pengelola keuangan ' (pengelola barang (pengurus barang |penyimpan barang pengelola penatalaksanaan ns. pelamar nan pememowrsoraw pejraomam pengeluaran pembantu golongan iii pengeluaran pembantu golongan penomlolararang mourns rang pan penari keamankung daftar hadir masuk kerja daftar hadir masuk kerja opd unit kerja penanganan nana nana aan nana bulan penanganan nana nana aan nana xo| mwave asean 77an aaa aan dede keterangan tasikmalaya,. sakit kepala opd unit kerja ijin cuti dinas luar tmk tidak masuk kantor tanpa keterangan inn nana aan tm ta terlambat masuk kerja tidak mengikuti apel pagi lan ijin lebih dari hari std sakit lebih dari hari tanpa keterangan dokter bak l :cuti bersalin anak ketiga lebih daftar hadir apel pagi daftar hadir apel pagi opd unit kerja .e.oooooooooooooooooooo hari tanggal bulan sll lo. yo) il. so. lo. pen jaa yo. gg@$ tasikmalaya,. keterangan kepala opd unit kerja sakit ijin cuti dl dinas luar snnennsenannentaneanan aan kananrekapitulasi laporan tingkat kehadiran opd unit kerja annnnennennennennnnna nana nana anna nana kanan bulan nama nip gol ruang jabatan jumlah hari kerja masuk kerja keterangan lal lx dst. mengetahui tasikmalaya,. kepala dinas badan kantor. kepala bagian bidang.ns daftar perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah opd bulan tahun anggaran besarnya tingkat kehadiran nama nip gol ruang jabatan tambahan padi jar jumlah sesi tanda tangan penghasilan rp)| jumlah rp) tmk tm ta rp) std bak l rp) rp) parit rp) rp) lar .s il, 1ntexagos) 1217x25x5) 1atoxagexs) (10x25x5) te(1111211341ar38) a8thx19 1907a) oo dst. mengetahui tasikmalaya,. kepala dinas badan kantor. bendahara pengeluaran bendahara gaji pa kpa nip. eosiypegawai nonstruktural selaku pengelola keuangan ppid):,d.nilai bobot tambahan penghasilan bobot kelebihan rss. nn ppp'p ppp i'y)'pc06 i i iii 'popor user era ran panah struktural punesiona, non struktur, pengelola keuangan golongan iii golongan golongan pengelola barang aset daerahbantaeng, bahwa sehubungan dengdokumentasi dan informasi hukum|okumentasi dan informasi hukum|83. bertambah sejumlah rp142nurdin abdullah diundangkan bantaeng pada tanggal september sekretarisbantaeng secara transparan dan akuntabel diperlukan pegawai. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah kabupaten bantaeng yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, dan reformasi birokrasi perlu menetapkan kode etik pegawai yang ditempatkan pada unit layanan pengadaan ulp), pejabat pengadaan, pokja pengadaan barang jasa dan php lingkungan pemerintah kabupaten bantaeng dengan keputusan bupati bantaengresidenaeng. dokumentasi dan informasi hukum|antaeng pejabat struktural unit layanan pengadaan barang jasa dan pengelolaatau jasa yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yangngelola pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya singkat ipjp adalah tim yang terdiri ataskelompok kerja pengadaan barang jasa yang selanjutnya singkat pokja adalah aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah yeng memenuhi persyaratan dan kompetensi berdasarkan pertasi dan informasi hukum| kontrak pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah antara ppk dengan penyedia barang jasa atau pelaksana swakelola. komite etik adalah lembaga yang bertugas mengawasi perilaku pejabat struktural dan pejabat pengelola pengadaanpemerintah kabupaten bantaengpengelola pengadaan barang jasa yang bertanggungjawab dalam dokumentasi dan informasi hukum|kode etik pengelola pengadaan barang jasa adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tug, dengan kepala satuan kerja, kuasa pengguna anggaran, ppk,ppm dan yang terkait termasuk dengan penyedia jasa. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani,. melakukan kegiatan pengadaan barang jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan.struktural, pengelola pengadaan barang jasa berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat.da pihak. dokumentasi dan informasi hukum|cermat dan patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki. il. tidak menyimpang dari prosedur, proaktif dan tanggap responsif. setiap pejabat struktural,.diluar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja. menggunakan fasilitas sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan atau pihak lain. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang jasa yang diskriminatif pilih kasih. mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak skpd dalam pelaksanaan pengadaan barang jasapengelola pengadaan barang jasa berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah. dokumentasi dan informasi hukum| paragraf tugas komite etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabatpengelola pengadaan barang jasadan atau adapengelola pengadaan barang jasa untuk ditetapkan oleh sekretaris daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pejabat struktural, dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa pengadaorang pribadi pejabat struktura dan pejabatpengelola pengadaan barang jasa berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam dan dokumentasi dan informasi hukum| dan pejabat(satu) orang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh kepala bagian administrasi pembangunan dan pembinaan pengadaan barang jasa pemerintah sekretariat daerah: dan (tiga) orang anggota, yang terdiri dari unsur bagian hukum dan ham sekretariat daerah unsur badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun, meninggal dunia menjadi tersangka atau terdakwa atau narapidana. dokumentasi dan informasi hukum|luar ipjokumentasi dan informasi hukum|dandannsur perekonomian dan pembangunan bidang keuangadan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusimbangunan dan ipjmpersiapkan rapatadministrasi pembangunan dan ipjp selaku sekretaris komite etik. dokumentasi dan informasi hukum| bab viii keuangan anggaran belanja komite etik dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran bagian administrasi pembangunan dan pembinaan pengadaan barang jasa pemerintahulp dan atau pengadaan barang jasa pemerintahtenaga kerja dan perindustrian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang lainnya dibidang industri pengolahan dan rumah kemasan, maka dipandang perlu untuk membentuk, bahwa berdasarkan rekomendasi dari gubernur sulawesi selatan nomor portal perihal rekomendasi pembentukan utd, bahwa untuk maksud tersebut padaokumentasi dan informasi hukum| undang undang nomor tahun tentang perindustrperdagangan dag per tentang unit industri pengolahan dan rumah kemasan, peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor tahun tentang pembentukan dan susunan susunan organisasi dinas tenaga kerja dan perindustrianabupaten bantaeng. kepala dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten bantaeng adalah kepala dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten bantaeng. unit pelaksana teknis yang selanjutnya sebut upt adalah upt industri pengolahan dan rumah kemasan. kepala unit adalah kepala unit industri pengolahan dan rumah kemasan kabupaten bantaeng. dokumentasi dan informasi hukum| sub bagian adalah sub bagian tata usaha dalam utdindustri pengolahan dan rumah kemasan adalah salah satu unit industri pengolahan dan rumah kemasan pada dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten bantaeng, yang melaksanakan industri pengolahan dan rumah kemasan, dan untuk selanjutnya disebut unit industri pengolahan dan rumah kem. industri pengolahan adalah unit produksi yang menyangkut kegiatan ekonomi, produksi barang atau jasa, yang bertempat suatu bangunan atau lokasi tertentu, keeping business records concerningstruktur upah dan produksi, dan mempunyai satu orang atau lebih yang bertanggung jawab atau menanggung risiko dari kegiatan tersebut. industri pupuk srf dan adalah serangkaian kegiatan untuk membantu menciptakan dan memproduksi pupuk yang baik, sesuai dengan standar dan unsur hara yang diperlukan tanaman petani dan pelaku industri agro. industri pengolahan kopi adalah serangkaian kegiatan untuk membantu menciptakan dan memproduksi kopi yang berkualitas, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. industri pengolahan pangan adalah suatu kegiatan merubah bahan mentah menjadi bahan jadi ataupun bahan setengah jadi yang berbahan dasar dari hasil hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. rumah kemasan adalah adalah unit produksi yang dibentuk untuk mendesain dan memperbaiki kemasan produk industri kecil menengah ikm) dalam rangka meningkatkan daya saing baik pasar local maupun nasional. sistem manajemen adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi yang berkenaan dengan pencapaian mutu. manajemen puncak adalah sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkatan tertinggi, yaitu kepala unit pelaksana teknis daerah industri pengolahan dan rumah kemasan kabupaten bantaeng, kepala sub bagian tata usaha. jaminan mutu adalah bagian dari manajemen mutu untuk memberikan keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. panduan mutu adalah sebuah dokumen yang dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan laboratorium. prosedur mutu adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses. dokumentasi dan informasi hukum| bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan bupati ini dibentuk upt industri pengolahan dan rumah kemasan kelas upt sebagaimana dimaksud pada yang dipimpin oleh seorang kepala upindustri pengolahan dan rumah kemasan. bagantd upt industri pengolahan dan rumah kemasindustri pengolahan dan rumah kemasan dangolahan pupuk srf dan hi, pengolahan kopi, pengolahan pangan dan mendesain serta memperbaiki kemasan produk produk yang dihasilkan dari industri kecil dan menengah ikm). dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uptyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran upt industri pengolahan dan rumah kemasan sesuai kebutuhan setiap tahun, pembuatan rencana pelayanan sesuai aturan dan petunjuk kerja, serta arahan kepala dinas dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten bantaeng, cc. produksi pupuk srf npk dan hi. dokumentasi dan informasi hukum pengolahan kopi setelah pasca panen sampai menjadi produk olahan kopi dalam kemasan. pengolahan pangan yang berbahan dasar dari hasil hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan setelah pasca panen sampai menjadi bahan jadi dalam kemasan. pembuatan desain kemasan dan memperbaiki desain kemasan dari pelaku industri kecil dan menengah ikm). pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan, pembinaan dan pelayanan kepada pelaku industri kecil dan menengah ikm) pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada upt industri pengolahan dan rumah kemasan, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban, bagian kedua kepala utd kepala upt mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas. dalam menyelenggarakan tugas pada kepala upt mempunyai fungsi fungsi penyusunan rencana teknis operasional bidang industri pengolahan dan rumah kemasan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang industri pengolahan dan rumah kemasan, pemantauan monitoring,evaluasi dan pelaporan bidang industri pengolahan dan rumah kemasan, kepala upt bertanggung jawab atas kelancaran seluruh pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai maksud dan tujuan industri pengolahan dan rumah kemasan dan bertanggung jawab terhadap pengembangan industri pengolahan dan rumah kemasan. melakukan kaji ulang manajemen atau evaluasi kerja terhadap implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen unit industri pengolahan dan rumah kemasan. melakukan koordinasi dengan pejabat struktural bawahnya guna mengoptimalkan kemampuan unit industri pengolahan dan rumah kemasan. menunjuk pelaksana tugas kepala unit industri pengolahan dan rumah kemasan saat berhalangan atau sedang tugas luar kantor. menunjuk pengelola kegiatan masing masing unit yang ada dalam upt. menunjuk petugas administrasngumpulkan, mengelolrencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan unit industri pengolahan dan rumah kemasan. dokumentasi dan informasi hukummberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan keprotokolan. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana dan prasarana kantor. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor. melaporkan pelaksanaan kegiatan masing masing unitpt dan kepala sub bagian tata usahokumentasi dan informasi hukumkepalatd industri pupuk srf dancabut dan dinyatakctorganisasi dan tata kerjabagan struktur organisasikepala unit pelaksana teknis dinas (utd) industri pengolahan dan rumah kemasan kepala sub bagian tata usaha jabatan fungsionalmelaksanakgendalian dampak lingkungan hidup daerah bapedalda)(an. kanan berita daerah kabupaten bantaeng tahun nomor design by: bag. hukum setda bantaeng yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, kepala badan adalah kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng, sekretariat adalah sekretariat pada badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng, sekretaris adalah sekretaris badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng, bidang adalah bidang pada lingkup badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng, sub bagian adalah sub bagian pada lingkup badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng, sub bidang adalah sub bidang pada lingkup badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhantahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng. bab struktur organisasi struktur organisasi badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan terdiri dari: kepala badan,distribusi dan konsumsi pangan: sub bidang pengadaan, permodalan dan distribusi sub bidang pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan bidang ketersediaan dan keamanan pangan: sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi sub bidang pembinaan sistim manajemen mutu dan keamanan pangan bidang pelatihan dan penyuluhan: sub bidang pelatihan sub bidang penyuluhan bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi: sub bidang kelembagaan sub bidang penerapan teknologi kelompok jabatan fungsional bab iii rincian tugas bagian kesatu kepala badan badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhlam rangka pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyuluhan pertanian dan ketahanan pang: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan serta kesekretariatan badan: penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan sertalaksanaan penyusunan kebijakan teknis datahanan pangan dan pelaksanatahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, tupoksi melaksanakanmembina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan: memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhi.tupoksi od.bagian,cc..tupoksidistribusi dan konsumsi pangan bidang distribusi dan konsumsistribusi dan konsumsi pangan, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang distribusi dan konsumsi pangan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang distribusi dan konsumsi pangan: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang distribusi dan konsumsi pangan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang distribusi dan konsumsi pangan: penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang distribusi dan konsumsistribusi dan konsumsi pangan sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis bidang distribusi dan konsumsi pangan, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan bidang distribusi dan konsumsi pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang distribusi dan konsumsi pangan: melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang distribusi dan konsumsi pangan: tupoksi melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bidang distribusi dan konsumsi pangan: memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas bidang distribusi dan konsumsi pangan, menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan distribusi dan konsumsi pangandistribusi dan konsumsi pangan bertanggung jawab kepada kepala badan. paragraf sub bidang pengadaan, permodalan dan distribusi sub bidang pengadaan, permodalan dan distribu, permodalan dan distribusi.adaan, permodalan dan distribusi: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang pengadaan, permodalan dan distribusi, mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang pengadaan, permodalan dan distribusi: pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pengadaan, permodalan dan distribus, permodalan dan distribusi sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sub bidang pengadaan, permodalan dan distribusi, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan sub bidang pengadaan, permodalan dan distribusdaan, permodalan dan distribusi: melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pengadaan, permodalan dan distribudaan, permodalan dan distribusi: memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang pengadaan, permodalan dan distribusi: mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang pengadaan, permodalan dan distribusadaan, permodalan dan distribusiadaan, permodalan dan distribusi bertanggung jawab kepada kepala bidang distribusi dan konsumsi pangan. paragraf sub bidang pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan sub bidang pengembangan dan penganekaragaman konsumsiembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan:embangan dan penganekaragaman konsumsi pangan: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan: mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan: pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pmbangan dan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sub bidang pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan: merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan sub bidang pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: tupoksi cc. merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub bidang pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan, melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan, memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan: mengendalikan pelaksanaan kebijakembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan bertanggung jawab kepada kepala bidang distribusi dan konsumsi pangan bagian keempat bidang ketersediaan dan keamanan pangan bidang ketersediaan dan keamanantersediaan dan keamanan pangan, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang ketersediaan dan keamanan pangan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan keamanan pangan: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketersediaan dan keamanan pangan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan keamanan pangan, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan keamananketersediaan dan keamanan pangan sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan keamanan pangan, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan bidang ketersediaan dan keamanan paketersediaan dan keamanan pangan: melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang ketersediaan dan keamanan pangan, melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketersediaan dan keamanan pangan, memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan keamanan pangan, menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan ketersediaan dan keamanan pangan sertatersediaan dan keamanan pangan bertanggung jawab kepada kepala badan. paragraf sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi sub bidang kewaspadaan pangan dan gizwaspadaan pangan dan gizi, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi, mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang kewaspadaan pangan dan gizwaspadaan pangan dan gizi sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi, tupoksi merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan sub bidang kewaspadaan pangan dan gizwaspadaan pangan dan gizi: melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang kewaspadaan pangan dan gizwaspadaan pangan dan gizi, memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi, mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang kewaspadaan pangan dan gizwaspadaan pangan dan gizkewaspadaan pangan dan gizi bertanggung jawab kepada kepala bidang ketersediaan dan keamanan pangan. paragraf sub bidang pembinaan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan sub bidang pembinaan sistem manajemen mutu dan keamananinaan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan: dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang pembinaan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang pembinaan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan, pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang pembinaan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan, mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang pembinaan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugasngan sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pada sub bidang pembinaan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan:pembinaan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan, mengendalikan pelaksanaan kebijakanpembinaan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan bertanggung jawab kepada kepala bidang ketersediaan dan keamanan pangan. bagian kelima bidang pelatihan dan penyuluhan bidang pelatihan dan penyuluhtihan dan penyuluhan: dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pelatihan dan penyuluhan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pelatihan dan penyuluhan, tupoksi pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelatihan dan penyuluhan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan penyuluhan: penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelatihan dan penyuluhtihan dan penyuluhan sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis bidang pelatihan dan penyuluhan: merencanakan dan menyusun program dan kegiatan bidang pelatihan danlatihan dan penyuluhan: melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan bidang pelatihan dan penyuluhan, melakukan koordinasi, pemantauan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pelatihan dan penyuluhan, memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan penyuluhan, mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan, merumuskan dan menerapkan standard dan prosedur system kerja penyuluhan: menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang pelatihan dan penyuluhlatihan dan penyuluhan bertanggung jawab kepada kepala badan. paragraf sub bidang pelatihan sub bidang pelatitihan, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang pelatihan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang pelatihan: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang pelatihan, mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang pelatihan: tupoksi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pelatihlatihan sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pada sub bidang pelatihan: merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan pada sub bidang pelatilatihan: melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada sub bidang pelatitihan, memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang pelatihan: mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang pelatilatihlatihan bertanggung jawab kepada bidang pelatihan dan penyuluhan. paragraf sub bidang penyuluhan sub bidang penyuluyuluhan: dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang penyuluhan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang penyuluhan, pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang penyuluhan: mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang penyuluhan: pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang penyuluhyuluhan sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sub bidang penyuluhan: merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan sub bidang penyulunyuluhan, melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang penyuluyuluhan: memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang penyuluhan: mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang penyuluyulunyuluhan bertanggung jawab kepada bidang pelatihan dan penyuluhan. bagian keenam bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologlembagaan tani dan penerapan teknologi: dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kelembagaan tani dan penerapan teknologilembagaan tani dan penerapan teknologi sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan bidang kelembagaan tani danlembagaan tani dan penerapan teknologi: melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi: melakukan koordinasi, pemantauan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi: memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi: melakukan penelitian dan pengembangan teknologi dalam rangka mendukung efektifitas kelembagaan tani, menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi serta memperslembagaan tani dan penerapan teknologi bertanggung jawab kepada kepala badan. paragraf sub bidang kelembagaan sub bidang kelembagalembagaan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang kelembagaan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang kelembagaan: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang kelembagaan: mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang kelembagaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang kelembagkelembagaan sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sub bidang kelembagaan: merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan sub bidang kelembagakelembagaan: melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang kelembagalembagaan: memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang kelembagaan, mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang kelembagalembagkelembagaan bertanggung jawab kepada kepala bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi. paragraf sub bidang penerapan teknologi sub bidang penerapan teknologerapan teknologi: dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang penerapan teknologi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang penerapan teknologi: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang penerapan teknologi: mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang penerapan teknologi: pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang penerapan teknologi:erapan teknologi sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sub bidang penerapan teknologi, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan sub bidangerapan teknologi, melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang penerapan teknologpenyuluhan, memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang penerapan teknologi: mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang penerapan teknologerapan teknologpenerapan teknologi bertanggung jawab kepada kepala bidang kelembagaan tani dan penerapan teknologi. bagian ketujuh jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang mempunyai tugas pada badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada koordinatorkepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan: memberikan petunjuk pada sasaran tentang cara mengerjakan dan mengelola program ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, @d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhanperlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian sub sistem cadangan pangan pemerintah, bahwa upaya penyediaan cadangan pangan dan kelancaran pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten bantaengaeng tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten bantaerkerasan,emutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.bantaengbantaeng, kabupaten bantaeng adalah kabupaten kota sulawesi selatan, badan adalah badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng, kepala badan adalah kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaengcadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintahcontrol manusia seperti:dokumentasi dan informasi hukum, seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami). investigasi adalah kegiatan peninjauan ketempat kejadian rawan pangan untuk melihat langsung dan melakukan cross check kejadian rawan pangan dan gizi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima manfaat, serta jenis bantuan yang diperlukan. intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat. sasaran penerima manfaat adalah masyarakat yang terindikasi pangan transien atau kronis yang ditetapkan berdasarkan hasil rekomendasi dari tim investigascadangan pangan pemerintahalam dan gejolak harga. cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dimaksud pada digunakan untuk menangani mengatasi masalah kerawanan pangan spesifik lokalitas dan peningkatan gizi masyarakatmenginventarisirdokumentasi dan informasi hukum bab iiikabupaten kotameningkatkaeadaan kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan serta untukterindikasi rawan pangan transien atau kronis akibat bencana alam atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari y o dari harga pembelian pemerintah hpp) selama dua bulan berturut turut, keadaan darurat yang terjadi karena. bab dana sumber dana untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten bantaeng dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) satuan kerja badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaengdan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng, dokumentasi dan informasi hukumbantaeng dengan susunan keanggotaan sebagai berikut pembina bupati bantaeng wakil bupati bantaeng sekretaris daerah kabupaten bantaeng. pengarah asisten bidang ekonomi dan pembangunan setda kab. bantaeng. penanggung jawab kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, kab. bantaeng. ketua kabid. ketersediaan dan keamanan pangan badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, kab. bantaeng. sekretaris sekretaris badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, kab. bantaeng. anggota unsur inspektorat kab. bantaeng. unsur dinas pertanian dan peternakan kab. bantaeng. unsur dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kab bantaeng. unsur dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kab. bantaeng. unsur badan penanggulangan bencana daerah, kab. bantaeng. kepala sub drive bulog kab. bulukumba. kepala sub. bidang kewaspadaan pangan dan gizi, badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, kab. bantaeng sekretariat badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, kab. bantaengviiy o empat belas persen) butir patah maksimum dua belas persen), kadar menit maksimum dua persen) dan derajat sosok minimum sembilan puluh lima persen)i mekanisme pengelolaan mekanisme pengelolaan cadangan pangan daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan dengan bulog kab. bulukumba, dengan ketentuan dokumentasi dan informasi hukumkadar air maksimum (empat belas persen) butir patah maksimum (dua puluh persen) dan derajat sosok minimum sembilan puluh lima persen), harga yang dikenakan sebesar delapan ribu rupiah) perkilogramj, kepala sub drive bulog bertanggungsemacamnya, maka hasil penjualan bantaeng. kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng mengeluarkan delivery order do) kepada pengelola cadangan pangan pemerintah daerah kepala sub drive kabupaten bulukumba dengdokumentasi dan informasi hukum kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng mengeluarkan perintah logistic prolog) kepada pengelola cadangan pangan pemerintah daerah kepala sub drive bulog kabupaten bulukumbapenanggungjawab pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten bantaetim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan setelah melakukan investigasi dan intervensi kepada kelompok sasaran penerima manfaat cadangan pangan daerah yang diketahui oleh camat dan kepala desa lurah setempat. pengawasan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten banteng dilakukan oleh inspektorat kabupaten atas nama bupati bantaeng. setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pemerintah daerah, dilaporkan oleh kepala sub drive bulog kab. bulukumba kepada kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kabupaten bantaeng dan selanjutnyapenggunaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk penanggulangan dimana terjadi keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi pangan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. penggunaan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kepada bupati bantaeng yang memuat jumlah penggunaan kabupaten kota termasuk kecamatan, desa dan kelurahan serta sisa cadangan beras gudang cadangan pangan pemerintah daerah gudang bulog), secara periodik setiap (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan. hal hal teknis yang dipandang perlu dan belum diatur dalam peraturan bupati ini akan diatur lebih lanjut. dokumentasi dan informasi hukum peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangan. agar setiap orang mengetahuinyapit. kabupaten bantaeng sudai menimbang bahwa dalam rangka peningkattasi dan informasi huku dokumentasi dan informasi hukum diantara dan disisipkan (satu) baru yaitu (3a) hibah kepada pengusulantara dan disisipkan (satu) baru yaitu (2a)2a) format naskah perjanjian hibah daerah nph) sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati iniketentuan pada diubahdokumentasi dan informasi hukumada akhir tahun anggaran terdapat sisa yang belum dibelanjakan maka penerima hibah wajib menyetor sisa uang tersebut kepada pemerintah daerah. hibah uang yang tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan tidak merupakan utang pemerintah daerah. ketentuan pada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:format serah terima barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. diantara dan disiapkan (satu) baru yaitu (2a)(2a) formatdokumentasi dan informasi hukumiantara dan disisipkan (satu) baru yaitu (3a) besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya yang akan diberikan kepada individu dan atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatiyt diantara dan disisipkan (satu) baru yaitu (3a) sehingga berbunyi sebagai berikutnya bantuan sosial kepada pengusul bantuanokumentasi dan informasi hukum| diantara dan disisipkan dua baru yaitu (la) dan (1bbagi bantuan sosial yang direncanakan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah bagi bantuan sosial yang tidak direncanakanyang berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. (la) format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran vii peraturan bupati ini. (1b) format berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran v yaitu (2a)(2a)okumentasi dan informasi hukum diantara dan ditambah (satu) yaitu 48a yang berbunyi sebagai berikut 48a penganggaran maupun pencairan hibah dan bantuan sosiala,harga satuan ket t.a honorarium pengelola kegiatan pejabat pengguna anggarkuasa pengguna anggaran pagu dana sampai dengan rp. orang bulan daipelaksana teknis kegiatstaf pengelola pagu dana sampai dengan rp. orang bulan data pagu dana diatas rp. juta s d rp. orang bulan bathonorarium pengelola keuangan bendahara pengeluaranerimaan ppid orang bulan bendahara penerimaan skpd orang bulan dokumentasi dan informasi hukum| pembantu bendahara pengeluaran (kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang, dan pengurus gaji)geluaran pembantu (bendahara pada bidang) setingkat badan dinas sekretariat inspektorat orang bulan pembantu bendahara penerimaan orang bulanmbantungurus barang skpd orang bulan pembantu pengurus barang pada skpd dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, orang bulan dan dinas kesehatan utd upb pada skpd orang bulan penyimpan barang skpd orang bulan utd upb pada skpd orang bulan honorarium pejabat panitia pengadaan barang jasa pejabat pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan untuk pengadaan sampai dengan rp. juta, maksimum orang orang paket panitia pengadaan barang dan jasa dai pagu pengadaan sampai dengan rp. orang paket max. orang nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sid rp. juta orang paket max. orang nilai pagu pengadaan diatas rp. juta orang paket max. orang s d rp. milyar nilai pagu pengadaan diatas rp. milyar s d rp. milyar orang paket max. orang nilai pagu pengadaan diatas rp. milyar orang paket max. orang dokumentasi dan informasi hukum| bila telah terjjasa. catatan dalam hal anggota kelompok kerja pada unit layanan pengadaananitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa orang paket honorarium diberikan kepada panitia yang ditunjuk oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk melakukan penilaian pemeriksaunit akuntansi tingkat pemerintah kabupatetingkat satuan kerja perangkat daerdiberikan kepada aparatur sipil negartingkat pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerahsam paling banyak (tujuh) orang: ditetapkan atas dasar keputusan kepala skpd paling banyak (enam) orang. jasa narasumber membahas moderator pembawa acara dalam rangkvia jasakebawah yang disetarakan orang jam vi. jasa moderator orang kali vi. jasa pembawa acara orang kali jasa narasumber dapat diberikan kepada pejabat negara pejabat daerahjasa narasumber dapat dapat diberikan dengan ketentuan berasal dari luar lingkup unit kerja penyelenggara, dan atau dokumentasi dan informasi hukum|moderator yangjasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan berasal dari luar lingkup unit kerja penyelenggara: ataupembawa acarawakil bupatkerja pemerintah daerah kabupaten masyarakat. vii satuan biaya jasa penyuluh orang bulan satuan biaya jasa penyuluh adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya jasa bagi para pegawai tidak tetap pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dalam rangka mengunjungi daerah bintangnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. honorarium panitipenanggung jawab orang kali ketua wakil ketua orang kali sekretaris orang kali anggota orang kalipengemudi kendaraan persamaan, petugas kebersihan dan pengemudi kendaraan dinas operasional lapangan lainnya pengemudi kendaraan kebersihan orang bulan petugas kebersihan persamaan orang bulan pengemudi kendaraan dinas operasional lapangan lainnya orang bulan jasa upah yang diberikan hanya kepada, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. untuk pengemudi kendaraan kebersihan dan petugas kebersihan persamaan dengan melalui jasa pihak ketiga digolongkan, alokasi jasa upahjasa upah dapat ditambahkan iuran premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. honorarium rohaniwan orang kali dokumentasi dan informasi hukum|kegiatan lainnya. jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) penceramah orang jam pelajaran pengajar yang berasal dari luar unit kerja orang jam penyelenggara pelajaran pengajar yang berasal dari dalam unit kerja orang jam penyelenggara pelajaran penceramah jasa penceramah dapat diberikan kepada pejabatunit kerja penyelenggara: berasal dari lingkup unit kerja penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit kerja penyelenggara masyarakat: danyang berasal dari luar unit kerja penyelenggara jasa pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit kerja penyelenggara. pengajar yang berasal dari dalam unit kerja penyelenggara jasa pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. bagi widyaiswara, jasa pengajar: merupakan tugas tambahanbesaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium tim dan atau panitia pelaksana lapangan'tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam lampiran angka romawi xiii:tim dan atau panitia pelaksana kegiatan tim dan atau panitia yang ditetapkan atas dasar surat keputusan kepaladan atau panitia yang ditetapkan atas dasar surat keputusan kepala skpdanggaran pemerintah daerah tapi) ketua orang bulan dokumentasi dan informasi hukum wakil ketua orang bulan sekretaris wakil sekretaris orang bulan anggota orang bulan tim teknis orang bulan staf sekretariat tim orang bulan honorarium tim dan atau panitia pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim dan atau kepanitiaan yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh kepala daerah atau kepala skpd. tim dan atau panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah adalah tim yang yang dibentuk dan bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja unit kerja perangkat daerah skpd) lainnya, sedangkan tim panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala skpd adalah tim yang dibentuk dan terdiri hanya dari unsur intern satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang bersangkutan. ketentuan pembentukan tim dan atau panitia pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur, bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan: bagi pejabat pegawai aparatur sipil negara merupakan penangkapan fungsi atau tugas tertentu samping tugas pokoknya sehari hari: dan dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. honorarium pesuruh, cleaning service, dan tenaga non pegawai aparatur sipil negara lainnya yang besaran honorariumpemberian honorarium tersebut dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan. pemberian honorarium tersebut dapat dilaksanakan secara paket pekerjaan dengan memperhatikan batas maksimum perhitungan lama waktu pelaksanaan kegiatan dan standar batas maksimum honorarium bulanan. honorarium tim dan atau pantaidan atau panitia pelaksana kegiatan. sekretariat tim dan atau panitia pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim dan atau panitia pelaksana kegiatan. sekretariat tim dan atau panitia pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim dan atau panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati. jumlah sekretariat tim dan atau panitia pelaksana kegiatan paling banyak (sepuluh) orang. xivdokumentasi dan informasi hukum| honorarium penyelenggara dan menengah serta pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri dan masyarakatpendidikan tingkatjasa instruktur instruktur (berstatus pegawai aparatur sipil negara) orang jam instruktur (berstatus non pegawai aparatur sipil orang jam sesuai pasar negara) jasa instruktur dapat diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara non pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya. xvi satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur per kegiatan uang lembur golongan orang jam keg golongan orang jam keg golongan iii orang jam keg golongan orang jam keg uang makan lembur golongan dan orang hari keg golongan iii orang hari keg golongan orang hari keg untuk non pegawai aparatur sipil negara, satuan uang lembur dan uang makan lembur yang dibayarkan tidak boleh lebih dari pegawai aparatur sipil negara golongan uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai aparatur sipil negara non pegawai aparatur sipil negara yang melakukan kerja lembur per kegiatan berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. uang lembur diberikan setelah bekerja lembur paling kurang (dua) jam secara berturut turut dan dibayarkan maksimal (tiga) jam per kegiatan. uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai aparatur sipil negara nolembur dan uang makan lembur dibayarkan maksimal pada (dua) kegiatan dalam sehari dan dalam waktu pelaksanaan yang berbeda. xvi satuan biaya uang saku rapat dalam kantor rapat yang dilaksanakan selama (satu) hari orang kali rapat yang dilaksanakan (dua) hari atau lebih orang kali dari (dua) hari dihadiri peserta dari pejabat eselon dari luar satuan kerja penyelenggara masyarakat: dilaksanakan minimal (tiga) jam luar jam kerja pada hari kerja: untuk rapat yang dilaksanakan hanya selama (satu) hari, uang saku rapat dalam kantor hanya dapat dibayarkan maksimal sebesar (seratus ribu rupiah). catatan satuan biaya uang saku rapat dikerja penyelenggara dapat diberikan uang transpor dalam kabupaten sepanjang kriteria pemberian uang transpor dalam kabupaten terpenuhi. dokumentasi dan informasi hukum satuan biaya pengepakan dan angkutan xviii barang perjalanan dinas pindah dalam negeri kereta api pengepakan dan pengurangan sesuai tarif angkutan km berlaku truk pengepakan dan pengurangan angkutan km angkutan laut sungai pengepakan dan pengurangan angkutan km sesuai tarif cc. angkutan laut sungai berlaku xix pengadaan barang dan jasa batas biaya perencanaan berdasarkan jumlah dana barang jasa yang akan diadakan dengan pengaturan sebagai berikut jumlah anggaran sampai dengan rp. dari jumlah fisik maks. anggaran jumlah anggaran rp. s d rp. maks. jumlah anggaran rp. s d rp. maks. jumlah anggaran lebih dari rp. maks. batas maksimal biaya pengawasan maks. batas maksimal biaya administrasi lainnya maks. biaya konsumsi kegiatan rapat pertemuan dan lain lain makanan kegiatan rapat pertemuan dan lain lain orang kali kudapan snack makanan ringan kegiatan rapat pertemuan dan lain lain orang kali xxi satuan biaya rapat pertemuan luar kantor xxi. uang harian uang harian paket billboard luar daerah orang hari uang harian paket billboard dalam daerah orang hari uang harian paket fully halfway dalam orang hari daerah xx1. paket kegiatan rapat pertemuan menurut peserta dan lama penyelenggaraan paket kegiatan rapat pertemuan dihadiri pejabat eselon dokumentasi dan informasi hukum| halfway orang paket fully orang paket billboard orang paket paket kegiatan rapat pertemuan dihadiri pejabat eselon iii bawah halfway orang paket fully orang paket billboard orang paketdaerah, kegiatan billboard dan kegiatan fully halfway dalam daerah kepada peserta dan panitia kegiatan rapat pertemuan yang diselenggarakan luar kantor. catatankoordinatifdua) jenis kegiatan rapat pertemuan luar kantor pejabat eselon yang melibatkan paling sedikit satu) orang pejabat eselon il yang disetarakan: kegiatan rapat pertemuan luar kantor pejabat eselon iii yang melibatkan paling sedikit (satu) orang pejabat eselon illtujuh akomodasi paket billboard diatur sebagai berikutbupatluar kantor (billboard, fully, dan halfway) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara daerahmungkinkan untuk mengikutsertakan eselon lainnyasekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta harus dapat dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya. xxi satuan biaya sewa kendaraan xxl. sewa kendaraan kegiatan insidentil roda per hari roda bus sedang per hari cc. roda bus besar per hari xxi sewa kendaraan operasional pejabat per bulan dokumentasi dan informasi hukum xxii. sewa kendaraan operasional kantor dan atau lapangan pick per bulan minibus per bulan cc. double gardan per bulan satuan biaya pejabat daerahsatuan biaya sewa kendaraan pejabat operasional kantorpejabat operasional kantor dan atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barangjjasa yang berlaku. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas xxi pejabat eselon unit xxiii. satuan biaya pengadaan kendaraan operasional kantor dan atau lapangan roda (dua) operasional unit lapangan unit xxiii. satuan biaya pengadaan kendaraan operasional kantor dan atau lapangan roda (empat) pick unit minibus unit cc. double gardan unit xxiii. satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus roda micro bus unit roda dan atau bus sedang unit cc. roda dan atau bus besar unitdan atau kerja pakaian kerja stel pasang yang meliputi: dokumentasi dan informasi hukum| bra bantaeng h.'m. nurdin abdullah satuan biaya uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam xxv. negeri satuan biaya uang harian (dalam wilayah kabupaten bantaeng) (dalam rupiah) orang hari orang hari orang hari o|o0000o orang hari orang hari orang hari orang hari satuan biaya uang hariorang hari orang hari |o. orang bari orang hari orang bari orang hari satuan biaya uang harian (luar wilayah provinsi sulawesi selatan) (dalam rupiah) orang hari orang hari dokumentasi dan informasi hukum| orang hari orang hari orang hari orang bari orang hari satuan biaya uang representasi(luar wilayah kabupaten bantaeng dan luar wilayah provinsi sulawesi selatan) (dalam rupiah) orang hari orang hari orang hari ira bantaeng h.'m. nurdin abdullah xxvi. satuan biaya uang penginapan perjalanan dinas dalam negeri satuan biaya uang penginap|o08 bo0 orang hari orang hari orang hari orang hari orang hari orang hari satuan biaya uang penginapan (luar wilayah provinsi sulawesi selatan) (dalam rupiah) orang hari |o8 orang hari orang hari |o000o orang hari orang hari dokumentasi dan informasi hukum| orang habiaya penginapan disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. bantaeng nurdin abdullah xxvii. satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri (dalam us$) golongan satuan gol. gol. gol. gol. amerika utara orangiari amemmasetatan grange far orang orangfari dafoe orang orang dalam orangan suami orangan orang damemmatenaan orang orangiari orang han eropa barat orangutan orang orangiari republik federasi teman orang man orang orangiari eropa utara orangutan dokumentasi dan informasi hukum| finlandia orang hari oli haram hem lho oo! bee w b b dokumentasi dan informasi hukum| |olas baat |kuat orang hai yan shanghai 1g7| kesultanan oman orang hai 4t3| o292| amber tum sai ana india shanghai siapa shanghai myanmar orang hai brunei darussalam orang hai o256| 1g7| |9o|kamboja orang hai dokumentasi dan informasi hukum asia pasifik caledonia baru orang far orangpegawai aparatur sipil negarabagi negarabra bantaeng h.'m. nurdin abdullahharga satuan ket t.a satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten orang kali satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi pejabat pegawai aparatur sipil negarasuatu kabupaten (pergi pulang) dan tidak menggunakan kendaraan dinas. satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada pejabat pegawai aparatur sipil negara pihak lain yang melakukan kegiatan pekerjaan dalam komplek perkantoran yang sama. catatan untuk kegiatan dalam kabupaten yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara cost (sesuai pengeluaran). satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau anggaran satuan kerja pejabat pegawai aparatur sipil negara pihak lain berkenaan sepanjang tidak terjadi duplikasi anggaran.cc. diklat pimpinan tk. peserta angkataniii satuan biaya latihan prajabatan golongan dan golongan peserta angkatan dokumentasi dan informasi hukum|ane bahasa daerah bahasasp biaya hidup dan biaya operasional strata dan spesialis orang tahun dokumentasi dan informasi hukum strata dan spesialis orang tahun uang buku dan referensi strata dan spesialis orang tahun strata dan spesialis orang tahundaerah secara cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuanjasa narasumber membahas vii (pakar praktisi profesional) untuk kegiatan orang jam seminar rapat koordinasi sosialisasi diseminasi workshop ra pat kerja sarasehan simposium lokakarya focus group discussion kegiatan sejenis jasa narasumber membahas (pakar praktisi profesional) merupakan satuan biaya yang diperuntukkan bagi non pejabat pegawai aparatur sipil negarajasa tenaga ahli staf ahli, jasa narasumber yang besaranvii satuan biaya penggantian inventaris lama pegawai tahunpembelian meja dan kursi pegawaiempat unit tahun double gardan unit tahun cc. roda dua unit tahun kendaraan dinas operasional patroli dan pengawalan awal) awal roda empat unit tahun awal roda dua 250cc unit tahun cc. awal roda dua unit tahun operasional kendaraan dinas untuk pengadaan dari sewa pejabat daerah unit tahun pejabat eselon unit tahun operasional kantor dan atau lapangan unit tahundokumentasi dan informasi hukum| satuan biaya pemeliharaan gedung bangunan dalam negeri dki julawesi selatand.i yogy yogyakarta orang kali jawa timur orang kali bali orang kali dokumentasi dan informasi hukumantaeng nurdin abdullah xiii. satuan biaya tiket pesawat pergi pulang perjalanan dinas dalam negeri (dalam rupiah) kota makassar batam tos75000| makassar jambi mesaooo| makassar jogjakarta es2solo| sa98000 dokumentasi dan informasi hukum| makassar biak bee bantaeng nurdin abdullah xiv. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (pp) (dalam us$) hsm pasa amore ome aan dokumentasi dan informasi hukum| auto jaw jaw www jeropautara www jeropasetatan www |o|e roda tmu dokumentasi dan informasi hukum| haa www www jaw www olas baat abu hai dubai d207 www ooyasutengah dokumentasi dan informasi hukum| asia timur $ pelarangan ara ama massa batam jasiatencea jasipasik wellington dokumentasi dan informasi hukumbantaeng nurdin abdullah satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri (di luar wilayah kabupaten bantaeng) (dalam rupiah) tingkatan aturan biaya eselon golongan 0setan oma orang kali satuan biaya uang transportaasi tidak dapat dibayarkan dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas jabatan. dalam rangka memenuhi kaidah kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri yang digunakan harus dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil atau pernyataan pengeluaran riil. bantaengrepublik indonesisebagaimana telah diubahokumentasi dan informasi hukum|pengujian kendaraan bermotor unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat upt adalah unit organisasi.perhubungan kabupaten bantaept pengujian kendaraan bermotor, kelas upt pengujian kendaraan bermotor berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis dinas perhubungan kabupaten bantaeng yang melaksanakan tugas penyelenggaraan bidang pengujian kendaraan bermotor, pemeriksa teknis dan sertifikasi spesifikasitdbagian kesatu kepala upt kepala upt sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan diuntuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada kepala upt mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi teknis kendaraan bermotor, dokumentasi dan informasi hukum| cc. pemeriksaan kendaraan bermotor jalan meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan perawatan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan pembinaan bengkel umum serta penilaian penghapusan dan pemberian surat reparasi besar kendaraan dinas milik pemerintah daerah, pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pemberian rekomendasi berupa uji pertama, ubah bentuk, ubah sifat, balik nama, numpang uji dan mutasi terhadap kendaraan bermotor, pelaksanaan ketatausahaan, dan j . pelaporan hasil: merencanakan kegiatan teknis pengujian kendaraan bermotor, memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, cc. memberikan pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kendaraan bermotor, melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan balai pengujian kendaraan bermotor. melaksanakan pemeriksaan persyaratan tehnis kendaraan dijalan, memberikan rekomendasi berupa uji pertama, rubah bentuk, rubah sifat, balik nama terhadap kendaraan bermotor, melaksanakan tugas perawatan, pemeliharaan peralatan dan gedung pengujian kendaraan bermotor, melakukan pendataan hasil pelayanan pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan pelayanan penilaian penghapusan dan perawatan reparasi besar kendaraan milik pemerintah daerah: melaksanakan pembinaan teknis bengkel umum kendaraan bermotor, dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan uji,pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perjalanan dinas, dokumentasi dan informasi hukum cc.an kepala dinas melalui sekeruobagan struktur organisasi unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor kabupaten bantaeng kepala upt sub pengendalian dampak lingkungan hidup daerah adalah badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah kabupaten bantaeng yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah, kepala badan adalah kepala badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah kabupaten bantaeng, sekretariat adalah sekretariat pada badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah kabupaten bantaeng: sekretaris adalah sekretaris badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah kabupaten bantaeng, bidang adalah bidang pada lingkup badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah kabupaten bantaeng: sub bagian adalah sub bagian pada lingkup badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah kabupaten bantaeng, sub bidang adalah sub bidang pada lingkup badan pengendalian dampak lingkungan hidupngendalian dampak lingkungan hidup daerah kabupaten bantaeng. bab struktur organisasi struktur organisasi badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah terdiri dari:mantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan sub bidang pemantauan dan pengendalian pencemaran sub bidang pemulihan kualitas lingkungan bidang pengendalian dampak lingkungan dan tata lingkungan: sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan amdal sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitas bidang kebersihan dan pertamanan: sub bidang persamaan sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman kelompok jabatan fungsional unit pelaksana teknis badan bab iii rincian tugas bagian kesatu kepala badan badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bagian pengendalian dampak lingkungan hidup daerahpengendalian dampak lingkungan hidup daerah mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerahhidup daerah: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah serta ketatausahaan badan: penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah daerah sertapengendalian dampak lingkungan hidup daerah sebagai berikut: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah, merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerahhidup daerah, melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerahhidup daerahhidup daerah, menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:, j pengendalian dampak lingkungan hidup daerahpenyusunan: tupoksipenyusunanagianpenyusunan badanagian program dan pelaporan:penyusunan:agian keuangan,mantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan bidang pemantauan, pencegahan dan pemulihanantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan:pemantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan: penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemantauan, pencegahan dan pemulihannyusun dan menetapkan kebijakan teknis bidang pemantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan: merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan bidang pemantauan, pencegahan dan pemulihan lingkumantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan, melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang pemantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan: melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pemantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan: memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas bidang pemantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan: menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemantauan, pencegahan dan pemulihan lingkungan, sertamantauan dan pengendalian pencemaran sub bidang pemantauan dan pengendalian pencemarantauan dan pengendalian pencemaran:antauan dan pengendalian pencemaran: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai pemantauan dan pengendalian pencemaran, mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang pemantauan dan pengendalian pencemaran, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pemantauan dan pengendalian pencemaantauan dan pengendalian pencemaranpemantauan dan pengendalian pencemaran cc. melaksanakan program dan kegiatan tahunan pada sub bidang pemantauan dan pengendalian pencemaranmberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang pemantauan dan pengendalian pencemaran, mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang pemantauan dan pengendalian pencemarantauan dan pengendalian pencemarantauan dan pengendalian pencemaran bertanggung jawab kepada kepala bidang pemantauan, pencegahan, dan pemulihan lingkungan. paragraf sub bidang pemulihan kualitas lingkungan sub bidang pemulihan kualitas lingkungulihan kualitas lingkungan,ulihan kualitas lingkungan: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang pemulihan kualitas lingkungan: mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang pemulihan kualitas lingkungan: pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pemulihan kualitas lingkuulihan kualitas lingkungan sebagai berikut: mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemulihan kualitas lingkungan: mengumpulkan bahan perencanaan dan penyusunan program dan kegitan tahunan sub bidang pemulihan kualitas lingkungan: melaksanakan program dan kegiatan tahunan pada sub bidang pemulihan kualitas lingkungan: menyiapkan data dan informasi tentang pemulihan kualitas lingkungan: membuat laporan secara berkala permasalahan yang berhubungan dengan pemulihan kualitas lingkungan: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang pemulihan kualitas lingkungan: mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan kewenangannya, iiulihan kualitas lingkuulihan kualitas lingkungan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemantauan, pencegahan, dan pemulihan lingkungan. bagian keempat bidang pengendalian dampak lingkungan dan tata lingkungan bidang pengendalian dampak lingkungan dan tatadalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengendalian dampak lingkungan dan tata lingkungan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dampak lingkungan dan tatan tata lingkungan: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengendalian dampak lingkungan dan tata lingkungan, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian dampak lingkungan dan tatampak lingkungan dan tata lingkungan sebagai berikut: merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan bidang pengendalian dampak lingkungan dan tata lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, menyusun dan menetapkan kebijakan teknis bidang pengendalian dampak lingkungan dan tata lingkungan:dan tata lingkungan: melakukan pembinadan tata lingkungandan tata lingkungpengendalian dampak lingkungan dan tata lingkungmpak lingkungan dan tata lingkungan bertanggung jawab kepada kepala badan paragraf sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan amdal sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan amdal mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pencernaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan dan amdal serta melakukan penyuluhan dan pelaporan. untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada hal sub diatas, maka sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan amdal mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan amdal: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan amdal:, mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan amdal: pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan amdalndalian dampak lingkungan dan amdal sebagai berikut: mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan amdal: mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan dan amdal: cc. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan amdal: mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan amdal: tupoksi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasbidang pengendalian dampak lingkungan dan amdal: memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan amdal: mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan amdalpengendalian dampak lingkungan dan amdal bertanggung jawab kepada kepala bidang pengendalian dampak lingkungan dan tata lingkungan. paragraf sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitas sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitas mempunyai tugas melaksanakan penataan lingkungan dan peningkatan kualitas, menyiapkan bahan perumusan teknis perencanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan menyelengarakan penataan lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan serta melaksanakan sosialisasi dan pelaporan. untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada hal tersebut diatas maka sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitas mempunyai tugas sebagai berikut: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitas: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitas: mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitas: pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitastata lingkungan dan peningkatan kualitastata lingkungan dan peningkatan kualitas: cc. melaksanakan program dan kegiatan tahunan pada sub bidang tata lingkungan peningkatan kualitas, tupoksilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitas: memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitas, mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang tata lingkungan dan peningkatan kualitas sesuai dengan kewenangannya, j tata lingkungan dan peningkatan kualitastata lingkungan dan peningkatan kualitas bertanggung jawab kepada kepala bidang pengendalian dampak lingkungan dan tata lingkunganbersihan dan pertamanan:,kebersihan dan pertamanan:, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kebersihan dan pertamanan:, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebersihan dan pertamanan: penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan pertamanan:rencanakan dan menyusun program dan kegiatan bidang kebersihan dan pertamanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: menyusun dan menetapkan kebijakan teknis bidang kebersihan dan pertamanan, merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebersihan dan pertamanan:, tupoksi melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan bidang kebersihan dan pertamanan:, melakukan koordinasi, pemantauan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kebersihan dan pertamanan:, memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas bidang kebersihan dan pertamanan:, menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan dengan bidang tugasnyapegawairsamaan sub bidang persamaan mempunyai tiga pokok merumuskan kebijakan yakni, melaksanakan kegiatan, pelaksanaan pelayanan persamaan, mengkoordinasikansamaan mempunyai tugas sebagai berikut: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang persamaan: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang persamaan: mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang persamaan: pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang persam, maka sub bidang persamaan mempunyai fungsi: membantu merumuskan kebijakan teknis bidang persamaan: menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang persamaan: menyusun rencana program bidang persamaan, melakukan kegiatan operasional pelayanan pada sub bidang persamaan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinpersamaan, memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang persamaan: mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang persamaan sesuai dengan kewenangannya: tupoksisamparagraf sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, melakukan kegiatan program sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman,tamanan, penerangan jalan dan pemakaman, mempunyai tugas sebagai berikut: penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman: pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman: mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman: pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakam maka sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman, mempunyai fungsi: membantu merumuskan kebijakan teknis bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman: menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman, cc. menyusun rencana program sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman, melakukan pemeliharaan dan penataan pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kebersihan dan pertamanan sesuai tugas dan fungsinya, melakukan monitoring dan pengadaan dishub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman, tupoksi memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman, mengendalikan pelaksanaan kebijakan sub bidang pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman,tamanan, penerangan jalan, dan pemakamndalian dampak lingkungan hidup daerah sesuai dengan keahlian yang melekat padanya dan kebutuhan badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerahbadan pengendalian dampak lingkungan hidup daerahgian ketujuhbadan pengendalian dampak lingkungan hidupbadan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah, memberikan petunjuk pada sasaran tentang cara mengerjakan dan mengelola pengendalian dampak lingkungan hidup daerah, tupoksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. bagian kedelapan unit pelaksana teknisbadan pengendalian dampak lingkungan hidup daerahpengendalian dampak lingkungan hidup daerah sesuai kebutuhan setiap tahunnya: melaksanakan peningkatan usaha dan produksi pengendalian dampak lingkungan hidup daerah, mengendalikan usaha dan produksi pengendalian dampak lingkungan hidup daerah unit pelaksana teknis, melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia dan teknik pengelolaan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah, mengkoordinir hasil badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah unit pelaksana teknis: melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan pengendalian dampak lingkungan hidupkabupaten bantaeng tahun bahwa untuk maksud padabantaeng tahun bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan kabupatenrencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disebut rkd, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode (satu) tahun, yaitu tahunerah rpm) kabupaten bantaeng tahun rkd kabupaten bantaeng tahun sebagaimana dimaksud pada merupakan:daerpas) tahun anggaran satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkup pemerintah daerah kabupaten bantaeng menggunakan rkd kabupaten bantaeng tahun dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran rka) skpd. satuan kerja perangkat daerah skpd)palhasil pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat daerah. bab iii penutup peraturan bupati bantaengttd nurdin abdullah diundangkan bantaeng pada tanggal, november sekretaris daerah kabupaten bantaeng, drs. muhammad yasin, mt. pangkat: pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten bantaeng tahun nomordengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantaeng, menimbang :a.dan untuk lebih mendukung pelaksanaan sebagian tugas, fungsi dan wewenang dinas perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi kabupaten bantaeng dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas yang secara khusus mengelola urusan urusan bidang perindustrian, bahwa berdasarkan pertimbangandaerah kabupaten bantaeng, bupati adalah bupati bantaeng, unit pelaksana teknik dinas utd) pelayanan rumah kemasan, pengolahan cuka aren dan show room pusat ole ole khas bantaeng yang selanjutnya disebut utd adalah unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup dinas perintamben kabupaten bantaeng yang merupakan pelaksana teknis lapangan kepala unit pelaksana teknis dinas adalah kepala unit pelaksana teknis dinas perintamben kab. bantaeng pelayanan rumah kemasan, pengolahan cuka aren, dan show room pusat ole ole khas bantaeng adalah serangkaian kegiatan untuk membantu menciptakan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan produk yang kompetitif pasaran dan meningkatkan perekonomian pelaku usaha kecil dan menengah. ikm adalah industri kecil menengah eselonering adalah tingkatan jabatan struktural dokumentasi dan informasi hukum bab pembentukan dengan peraturan bupati ini, dibentuk utd: pelayanan rumah kemasan pengolahan cuka aren, dan show room pusat ole ole. bab iii utd pelayanan rumah kemasan bagian kesatu kedudukan tugas, fungsi dan kewenangan paragraf kedudukan dan tugas utd pelayanan rumah kemasalayanan rumah kemasanlayanan rumah kemasapada utd rumah kemasan pada bidang perindustriautd pelayanan rumah kemasmelakukan pengawasan dan produksi cetak kemasan bagi para pengusaha ikm dokumentasi dan informasi hukum bagian kedua susunan organisasi dan eselonering susunan organisasi utd rumah kemasavb, kepala sub seksi konsultasi desain kemasan eselon kepala sub seksi produksi kemasan eselon kelompok jabatan fungsional, kepala sub bagian tata usaha melaksanakan tugas dibidang administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan utd. kepala sub seksi konsultasi desain kemasan melaksanakan tugas dibidang jasa konsultasi desain kemasan yang sesuai standar produk dan ramah lingkungan kepada pelaku ikm. kepala sub seksi produksi kemasan melaksanakan tugas dibidang penetapan fasilitas dan penyelenggaraan cetak kemasan, memproduksi kemasan yang murah dan ramah lingkunganlayanan rumah kemasdokumentasi dan informasi hukumpengolahan cuka aren bagian kesatu kedudukan tugas, fungsi dan kewenangan paragraf kedudukan dan tugas utd pengolahan cuka arengolahan cuka aren dipimpin oleh seorang kepala utd, yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, utd pengolahan cuka aredalam utd pengolahan cuka areuntuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud utd pada bidang perindustridokumentasi dan informasi hukum melakukan pengawasan dan produksi cetak kemasan bagi para pengusaha ikm. bagian kedua susunan organisasi dan eselonering susunan organisasi utd pengolahan cuka areb, kepala sub seksi pengadaan bahan baku dan pemasaran produk eselon ivb, kepala sub seksi produksi dan pemeliharaan alat dan peralatan eselon ivb, kelompok jabatan fungsional. kepala sub bagian tata usahagadaan bahan baku dan pemasaran produk melaksanakan tugas bidang controlling bahan baku yang sesuai standar, dan mencari pelanggan baru dengan promosi untuk produk kesehatan yang dihasilkan. kepala sub seksi operasional, produksi dan pemeliharaan alat dan peralatan melaksanakan tugas bidang proses produksi dengan lokasi produksi yang bersih dengan menggunakan peralatan yang bersih dan higienis. pelaksanaan setiap tahapan proses produksi sesuai dengan standar produksi yang telah ditetapkan21pertipertingolahan cuka arshow room pusat ole ole khas bantaeng bagian kesatu kedudukan tugas, fungsi dan kewenangan paragraf kedudukan dan tugas utd show room pusat ole ole khas bantaengshow room pusat ole ole khas bantaenghow room pusat ole ole khas bantaengmaksud dalam utd pada show room pusat ole ole khas bantaengdokumentasi dan informasi hukum untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam utd show room pusat ole ole khas bantaeng mempunyai kewenangan memberikan pelayanan bagi para pengusaha ikm pengaturan, pelaksanaan konsultasi desain kemasan bagi para pengusaha ikm pengawasan dan produksi cetak kemasan bagi para pengusaha ikm bagian kedua susunan organisasi dan eselonering struktur organisasi utd show room pusat ole ole khas bantaeng terdiri atas kepala utd eselon va, kepala sub bagian keuangan eselon ivb, kepala sub seksi penerima barang penyimpanan, eselon vb, kepala sub seksi pengaturan barang penjualan, eselon ivb, kelompok jabatan fungsional. kepala sub bagian keuanganerimaan barang penyimpanan melaksanakan tugas bidang penyortiran dan penerimaan produk produk ikm yang sesuai standar produk yang layak untuk dijual diedarkan. kepala sub seksi pengaturan barang penjualan melaksanakan tugas bidang: mengatur layout ruangan dan design interior show room dan penataan barang, mendokumentasikan setiap transaksi yang terjadi dan melakukan promosi produk produk barudokumentasi dan informasi hukum bagan struktur organisasi utd show room pusat ole ole khas bantaenglayanan rumah kemasan kepala utd pelayanan rumah kemasan kepala sub bagian tata usaha kepala sub seksi kepala sub seksi konsultasi produksi desain kemasan kemasngolahan cuka aren kepala utd pengolahan cuka aren kepala sub bagian tata usaha kepala sub seksi kepala sub seksi kepala sub pengadaan bahan produksi seksi baku pemasaran pemeliharaan administrasi produk peralatan dan keuangshow room pusat ole ole khas bantaeng kepala utd show room pusat ole ole khas bantaeng kepala sub bagian keuangan bendahara kepala sub seksi kepala sub seksi penerimaan pengaturan produk penyimpanan barang penjualmantan berita daerah kabupaten bantaeng tahun nomor peraturan bupati bantaeng nomor tahun tentangkabupaten bantaeng merupakan pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan kepada standar pelayanan minimal spm) sebagai tolok ukurberdasarkan pertimbangan pada butir dan atas, maka dipandang perlu menetapkan peraturan bupati bantaeng tentang pencapaian standar pelayanan minimal spm)okumentasi dan informasi hukum| yang telah diubah dengan perubahan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per. men ivdokumentasi dan informasi hukumdan pelayanan publik kabupaten bantaeng,dokumentasi dan informasi hukum| standar pelayanan minimal adalahok ukur untuk mengukur kinerja kesehatan yang diselenggarakan pemerintahlingkungan pemerintah kabupaten bantaeng daerah menyelenggarakan pelayananberdasarkan standar pelayanan minimal, spm sebagaimana dimaksud pada merupakan target pelayanan pemerintahan dalam negeri yang meliputi jenis pelayanan dasar indikator kinerja, nilai spm dan batas waktu pencapaian. indikator dan target pelayanan spm sebagaimana dimaksud pada standar pelayanan minimal sebagai berikut indikator dan target standar pelayanan minimal bidang perhubunganomunikasi dan informasi,etahanan pangan sebagaimana terdapat pada lampiran iii peraturan bupati ini, indikator dan target standar pelayanan minimal bidang kesehatlingkungan hidupndidikan dasarkesenian, kebudayaan dan pariwisata,sebagaimana terdapat pada lampiran vii peraturan bupati ini. indikator dan target standar pelayanan minimal bidang keluarga berencana sebagaimana terdapat pada lampiran viii peraturan bupati ini. indikator dan target standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaerintahan dalam negeri sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan bupati ini. k.indikator dan target standar pelayanan minimal bidang sosialberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana terdapat pada lampiran xii peraturan bupati ini. dokumentasi dan informasi hukum indikator dan target standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagaimana terdapat pada lampiran xiii peraturan bupati ini. indikator dan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan tata ruang, sebagaimana terdapat pada lampiran xiv peraturan bupati ini. oo. indikator dan target standar pelayanan minimal bidang penanaman modal, sebagaimana terdapat padayang dilaksanakan oleh skpd kabupaten bantaeng dan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarksebagaimana dimaksudelenggaraan pelayanan, bab pelaksanaan spm yang ditetapkan, merupakan salah satu pedoman dasar wajib dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah, spm sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada dilaksanakan sesuai standar teknis yang ditetapkan, spm sebagaimana dimaksud dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah pada diintegrasikan kedalam rpm, renstra skpd dan senja skpd, sumber pembiayaan pelaksanadokumentasi dan informasi hukum| perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan dasar, pemerintahan dalam negeri untuk pencapaian target sesuai spm dibebankan pada apbd, apbd propinsi, apbn bln dan atau sumber pendapatan lainnya. bab monitoring dan evaluasi skpd yang melaksanakan pelayanan dibidangmenyampaikan laporan semester (semester pada bulan juni tahun berjalan), serta laporan tahunan (semester ii) kinerja penerapan dan pencapaian spm. laporan sebagaimana yang dimaksud pada disampaikan bupati bantaeng melalui bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten bantaeng. laporan semester dupati melaksanakan pembinaan, bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dibantu oleh tim koordinasi percepatan penerapan spm daerah, tim percepatan penerapan spm daerah terdiri dari bagian organisasi setda sebagai sekretariat tim percepatan penerapan spm daerah masing masing skpd semampu spm bidang membentuk tim teknis penyusunan dan penerapan spm bidang, pembinaan sebagaimana dimaksud pada adalahdokumentasi dan informasi hukumyang dilakukan oleh skpd berdasarkan spm sesuai bidangnya,kepada presiden melalui kementerian dalam negeri melalui gubernur cg. biro organisasi dan kepegawaian setda provinsi sulawesi selatan skpd semampu spm secara berkala menyampaikan laporan penerapan spm kepada kementrian atau lembaga terkait indikator spm dapat dijadikan sebagai instrumen audit kinerja oleh kelembagaan terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan inulupati bantaengdipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman teknis penyusunan dokumen perjanjian dan pelaporan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun bahwa dalam rangka kesesuaianokumentasi dan informasi hukum|. memutuskan menetapkanpenyelenggara pemerintah daerah. bupati bantaeng adalah bupati bantaeng bantaengdokumentasi dan informasi hukum|bupati bantaengbantaengbantaengdokumentasi dan informasi hukum|bantaeng ini. dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi reformasi dan menteri dalam negerdokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani oleh bupati bantaeng dan pimpinan skpd unit kerja. dokumentasi dan informasi hukum|bantaeng melalui kepala bagian organisasi setda kabupaten bantaengbantaeng melalui kepala bagian organisasi setda kabupaten bantaengbupati bantaengbantaeng dilakukan oleh inspektorat kabupaten. bupati bantaeng menandatangani laporan kinerja daerah yang telah diverifikasi oleh inspektorat kabupaten. bupati bantaeng bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja daerah. dokumentasi dan informasi hukum|ntaengntaengdokumentasi dan informasi hukum|bantaengbab penutup peraturan bupati bantaeng ini mulai berlaku sejak,dilakukan perubahan atassebagaimana telah diubahdokumentasi dan informasi hukum|hitungan kemampuan keuangan daerahdokumentasi dan informasi hukum|realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) mampuan keuangan daerah rendahterminal dan perparkiran.. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt adalah unit,hubungan kabupaten bantaengalian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan bupati ini dibentuk upt terminal dan perparkiran, kelas upt terminal dan perparkiran berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dan perparkiran umumpupt kepala upt sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memberikan pelayanan jasa terminal dan perparkiran. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala upt mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang mempergunakan fasilitas terminal, b.perencanaan pengaturan, pengelolaan dan pengawasan lalu lintas terminal, dokumentasi dan informasi hukum| pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal, d.perencanaan dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi terminal sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, perencanaan dan pelaksanaan ketertiban dan kebersihan terminal, pelaksanaan tugas pengaturan kedatangan dan kepergian angkutan umum (bus), pelaksanaan tugas pengaturan, penertiban pengawasan lalu lintas serta pemeriksaan kendaraan angkutan penumpang umum dalam kawasan terminal, penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan jasa perparkiran, pemberian jasa pelayanan jasa perparkiran, pelaksanaan kegiatan jasa perparkiran, mengkoordinasikan pelayanan jasa perparkiran, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga upt, pelaporan melaksanakan kegiatan koordinasi baik intern maupun eastern dengan berbagai pihak untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam berlalulintas, melakukan koordinasi baik intern maupun eastern dengan stake holders terkait perencanaan dan pelaksanaan pemungutan karcis, melakukan koordinasi baik internal, eksternal maupun berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, melakukan perencanaan, penyiapan sarana dan prasarana kelengkapan para petugas juru parkirterminal, penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja, cc. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan peralatan kantor, dan dokumentasi dan informasi hukum penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan,pejabat upt diangkat dan diberhentibagan susunan organisasi unit pelaksana teknis terminal dan perparkiranketberita acara badan pengawas perusahaan daerah air minum kabupaten bantaeng nomor dam xii tarif dam bt x1 tentang persetujuan tarif air minum, maka tarif air minum yang berlaku berdasarkan keputusan bupati kepala daerah tk. bantaeng nomor tahun tanggal desember dan lembaran daerah kabupaten bantaeng nomor tahun tidak sesuai lagi dengan kondisi serta beban biaya yang semakin meningkat, maka dipandang perlu ditinjau kembali. bahwa untuk pengelolaan yang baik maupun kesempurnaan diperlukan adanya biaya yang sangat besar, baik biaya pemeliharaan maupun biaya penggantian peralatan yang memadai dengan dibebankan kepada masyarakat pemakai jasa air minum sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi perusahaan yang sehat tanpa mengabaikan fungsi sosial dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas pada huruf dan atas, dipandango.kepegawaian d surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri pekerjaan umum nomor tahun pts tentang pedoman struktur dan perhitungan untuk menentukan tarif air minum bagi perusahaan daerah air minum dam keputusan menteri pekerjaan umum nomor t12 pts tanggal desember tentang penyerahan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih kabupaten bantaeng atau dialih statesman dari spam menjadi dam, peraturan daerah tingkat bantaeng nomor tahun tanggal maret tentang pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten bantaeng. memutuskan: menetapkan peraturan bupati bantaeng tentang penetapan tarif air minum perusahaan daerah air minum (dam) kabupaten bantaeng penetapan tarif air minum dam kabupaten bantaeng sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran peraturan sampai dengan lampiran bupati ini. dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan bupati bantaeng nomor tahun tanggal desember dan lembaran daerah kabupaten bantaeng nomor tahun tanggal januari dinyatakan tidak berlaku lagi. hal hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur ditetapkan lebih lanjut oleh direktur perusahaan daerah air minum kabupaten bantaeng dengan persetujuan bupati bantaengdrs. bikin sulthan,golongan umum tangga kecil besar besaola struktur tarif air minum golongan (#mjo ooe doa dana dasa doa pama pam pama ket: adalah hasil perhitungan dari jumlah biaya dibagi jumlah air yang diproduksi perbulaair minum golongan sms konsumsi langganan img sms sosial umum sosial khusus rumah tangga instansi pemerintah niaga industri besar industri kecil industri besar khusus beikk pedesaan dam bantaeng langganan tangga besar lebih darirumah tangga datar tanjakan jarak kilometer ket. rp. rp.) (empat meter kubik diataskomersial datar tanjakan jarak kilometer ket. rp. rp. (empat meter kubikvna meter diameter dalam inchi meter air ii. biaya administrasi iii. denda uraian jumlah keterlambatan membayar rekening air minum dari waktu yang telah ditentukan rp. penyambungan kembali karena penutupan pencabutan rp. pengambilan air sebelum water meter dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan yang ditetapkan damiv.. kelebihan jarak dari satu batang pipa akan diperhitungkan berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan... biaya penyambungan rumah pipa dinas dan pipa persil instansi dalam. sambungan baru dikenakan tambahan biaya sesuai daftar sebagai berikut biaya pendaftaran rp. biaya perencanaan rp. biaya jaminan langganan non niaga rp. niaga rp. sosial rp. industri rp.vi. biaya upah kerja pemasangan sambungan baru instalasi pipa dinas persil non niaga sosial hydra industri niaga niaga umum khusus ket. rab rencana anggaran biaya golongan sosial umum kran umum kamar mandi umum umum terminal air tempat ibadah golongan sosial khusus puskesmas klinik pemerintah rumah sakit pemerintah rumah sangat sederhana rss) yayasan sosial instansi pemerintah abri tk. kecamatan lurah. golongan iii rumah sederhana dan rumah mewah niaga kecil industri rumah tangga instansi pemerintah abri tk. kabupaten dan koda golongan rumah mewah industri dan niaga besar instansi pemerintah tk. pusat dan tk. kedutaan dan konsulat asing golongan industri besar pelabuhan dan semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok s d bupati bantaeng cap. ttd. drs. bikin sulthan, lampiran viii. dengan cara sambungan langsung kerumah. melalui kran umum, bagi kran yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan rumah. melalui sarana lain dengan persetujuan dam. ii. pipa saluran air minum dan meter air pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dam dan menjadi tanggung jawab dam. pemasangan pipa saluran persil dilakukan oleh dam atau oleh instalatur dengan rekomendasi dari dam. pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa saluran, pipa dinas maupun persil diatur oleh dam. saluran persil yang oleh langganan yang bersangkutan dan tidak dapat mendapat izin dari pihak dam dapat .iii. pemasangan saluran pipa calon langgan..setiap bulan dan niaga besar, industri setiap bulan. catatan pemakaian rata rata dalam (tiga) bulan terakhir.pengambilan air minum sebelum meter air. meter air yang dipindahkan tanpa seizin pihak dam. terjadi kerusakan meter air dan perlengkapannya.. dilakukanenuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.ii. penyambungan kembali dilakukan. pengaliran kembali yang telahdalam yang bersangkutan besarnya uang jaminan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut.. hydra kebakaran disegel o. para pemakai kran umum dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya. pengelolaan kran umum akan diatur dalam pedoman sendiri. bupati bantaeng capbiaya sumber air biaya operasi biaya pegawai rp. biaya listrik rp. biaya air permukaan tanah rp. biaya pemeliharaan rp. biaya air baku pemeriksaan lab. depkes rp. biaya penyusutan rp. jumlah biaya sumber rp. biaya pengolahan air biaya pengolahan air biaya pegawai rp. biaya pemakaian bahan kimia rp. biaya pemakaian rupa persil rp. biaya pemeliharaan inst. pengolahan air rp. biaya penyusutan rp. jumlah biaya pengolahan air rp. biaya pemeliharaan trans. distribusi biaya operasi biaya pegawai rp. biaya bahan perlengkapan rp. biaya pemakaian rupa persil rp. biaya pemeliharaan trans dan distribusi rp. biaya penyusutan rp. jumlah biaya trans distribusi rp. biaya umum dan administrasi biaya operasi biaya gaji dan honor pegawai rp. biaya tunjangan rp. biaya iuran pensiun rp. biaya lembur biaya insentif kesejahteraan karyawan rp. biaya pembinaan kerja rp. jumlah biaya pegawai rp. biaya kantor biaya alat tulis kantor dan foto copy rp. biaya barang cetakan rp. biaya perlengkapan komputer rp. biaya telepon, tele, telegram rp. biaya rapat tamu rp. biaya benda pos rp. jumlah biaya pegawai rp. biaya hubungan langganan rp. biaya penelitian dan pengembangan rp. biaya keuangan rp. biaya pemeliharaan rp. biaya penyisihan penghapusan rp. biaya rupa rupa umum biaya promosi rp. biaya iuran berlangganan rp. biaya badan pengawas rp. biaya perjalanan dinas rp. biaya sewa rp. jumlah biaya rupa rupa umum s d rp. biaya penyusutan dan amortisasi penyisihan penghapusan instalasi non pabrik rp. biaya luar usaha rp. biaya penyisihan penghapusan piutang rp. jumlah biaya penyusutan dan amortisasi rp. jumlah biaya umum dan administrasi d1s d d9) rp. jumlah seluruh biaya a4b #c 4d rp. jumlah biaya per bulan harga pokok 2nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanann jumlah produksi air m3) per bulan rp. harga pokok nnnnnnnnnnnnnnanaanns rp. berdasarkan pertimbangan tarif dasar yang diharapkan rp. atau rp. per litecap ttd. syamsuddin, sh, mh. berita daerah kabupaten bantaeng tahun nomorbadan perencanaan pembangunan daerahrencanaan pembangunan daerah kabupaten sanggau. kepala badan adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten sanggau. sekretaris adalah sekretaris badan perencanaan pembangunanterdiri atas: sekretariat: bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, bagian keenamsertaagan susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten sanggau tum subbagian bidang perencanaan bidang perencanaan bidang perencanaan bidang perencanaan, infrastruktur dan perekonomian, penelitian pemerintahan dan pengendalian dan evaluasi kewilayahan dan pengembangan pembangunan manusia pembangunan daerah infrastruktur nan subbidang perencanaan booking peranan sumber daya alami sabu eabeghan subbidang analisis data mira dan sumber daya manusia pembangunan daerah subbidang emg subbidang perencanaan subbidang pengendalian, serasa phadrusrang pemberdayaan masyarakat, evaluasi dan pelaporan daya dan lingkungan fungsional teknis bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala marina na, sh., pembina iv a) nip. bidang perencanaan perekonomian, penelitian, dan pengembangan, bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan, pengendalian,(l) infrastruktur dan kewilayahan membawahi (tiga) subbidang yaitu: subbidang perencanaan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan, subbidang perencanaan infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan, dan subbidang perencanaan infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup. bidang perencanaan perekonomian, penelitian, dan pengembangan membawahi (tiga) subbidang yaitu: subbidang perencanaan perekonomian, subbidang perencanaan ekonomi kreatif dan sumber daya alam: dan subbidang penelitian dan pengembangan. bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia membawahi (tiga) subbidang yaitu: subbidang perencanaan pemerintahan, subbidang pembangunan sumber daya manusia, dan subbidang perencanaan pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertiban. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah membawahi (tiga) subbidang yaitu: subbidang perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, subbidang analisis data dan informasi pembangunan daerah, dan subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerahtugas dukungcc. pemantauan, evaluasi, dan pelapormbinaelitian dan pengembangan: koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangj .il. infrastruktur dan kewilayahan bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahadministrasi lingkup bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahinfrastruktur kebinamargaan dbinamargaan, perhubungan, dan energi sumber daya mineralkeciptakaryaan dan kewilayciptakaryaan, tata ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, dan pengelolaan perbatasan daerahsumber daya airumber daya air, lingkungan hidup dan kehutananbagian ketiga bidang perencanaan perekonomian, penelitian dan pengembangan bidang perencanaan perekonomian, penelitian dan pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan perekonomian, penelitian dan pengembangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan perekonomian, penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijak:mbinaan teknis penyelenggaraanlaksanaan administrasi lingkup bidang perencanaan perekonomian,rekonomiuangan dan penanaman modalrencanaan ekonomi kreatif dan sumber daya alamangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan dan perindustrinelitian dan pengembaelitian dan pengembangbagian keempatmempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia. dalamcc. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan teknis penyelenggaraanadministrasi lingkup bidang perencanaanekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerahrpustakaan, kearsipan, pengawasan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta kesatuan bangsa dan politikmbangunan sumber daya manusiadidikan, kesehatan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berrencanaan pemberdayaan masyarakat, kecamatan, ketentraman dan ketertibmberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kecamatan, kesatuan polisi pamong praja dan penanggulangan bperumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibinaan teknis penyelenggaraanadministrasi lingkuppendndanalisis dataalisis data dan informasipengendalian, evaluasi dan pelaporan perenc, evaluasi dan pelaporan perencbudayaan danbudayaan danmenetapkbudayaanbudayaan dan pariwisata. kepala dinas adalah kepala dinas kebudayaan dan pariwisata. sekretariat dinas adalah sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata. bidang adalah bidang pada dinas kebudayaan dan pariwisata. subbagian adalah subbagian pada dinas kebudayaan dan pariwisatcagar budaya adalah tangbudayaan dan pariwisata; perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang; pelaksanaan administrasi dinas kebudayaan dan pariwisata; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas kebudayaan dan pariwisat.budayaan bidang kebudayaan dipimpin oleh kepala bidangudayaan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelestarian dan nilai budaya, cagar budaya dan permusuhan serta pengembanganbudayaan; perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan; pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten; pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten; pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten; pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten; pembinaan sejarah lokal daerah kabupaten; penetapan cagar budaya tingkat kabupaten; pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten; penerbitan izin membawa cagar budaya luar daerah kabupaten dalam (satu) daerah kabupaten kota; pengelolaan museum daerah kabupaten; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayudayaan, terdiri dari kelompok substansi pelestarian dan pengembangan nilai budaya yang dipimpin oleh sub koordinator pelestarian dan pengembangan nilai budaya; kelompok substansi cagar budaya dan permusuhan yang dipimpin oleh sub koordinator cagar budaya dan permusuhan; dan kelompok substansi pengembangan kesenian yang dipimpin oleh sub koordinator pengembangan kesenudayaan. bagian kelimadestinasi dan industridestinasi dan industri pariwisata mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi ddestinasi dan industri pariwisata; perumusan kebijakan teknis bidang destinasi dan industri pariwisata; pengelolaan daya tarik paridaerah kabupaten; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang destinasi dan industridestinasi dan industri pariwisata, terdiri dari kelompok substansi destinasi pariwisata yang dipimpin oleh sub koordinator destinasi pariwisata; dan kelompok substansi industri pariwisata yang dipimpin oleh sub koordinator industridestinasi dan industri pariwisata. bagian keenam bidang promosi dan ekonomi kreatif pariwisata bidang promosi dan ekonomi kreatif pariwisata dipimpin oleh kepala bidang promosi dan ekonomi kreatifomosi dan ekonomi kreatif pariwisata mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan promosi dan ekonomi kreatif pariwisata. bidang promosi dan ekonomi kreatifomosi dan ekonomi kreatif pariwisata; perumusan kebijakan teknis bidang promosi dan ekonomi kreatif pariwisatangembangan ekosistem ekonomi kreatif; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang promosi dan ekonomi kreatifomosi dan ekonomi kreatif pariwisata, terdiri ari kelompok substansi promosi pariwisata yang dipimpin oleh sub koordinator promosi pariwisata; dan kelompok substansi ekonomi kreatif pariwisata yang dipimpin oleh sub koordinator ekonomi kreatifomosi dan ekonomi kreatifme, bupati cianjur provinsi jawa barat peraturan bupati cianjur nomor tahun:a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan s5)hwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam hurufkarawangpagelaran type berita daerah kabupaten cianjurb ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud denganebut rsud adalah rumah sakit umum daerah pagelaran kabupaten cianjur. utang pinjaman badan layanan umtapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah perjanjian utang pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuatan pinjaman utang pinjaman sebagaimana dimaksud pada (satu)ang pinjaman yang meliputi pokok utang pinjaman, bunga dan biaya lainya belanja operasional sebagaimana yang dimaksud pada (tiga)n pihak lain sebagaimana dimaksudkan pada dapat berupa usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan badan usaha atau blue aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas utang pinjaman jangka pendek. persyaratanyanguntuk membiayai pengeluaran dimaksud, dan jumlah utang pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambahkan denga jumlah utang pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi (empat puluhri belanja daerah serta hibah terkait. hibah terikat sebagaimana dimaksudkan pada huruf merupakan pendapatnyaolahan keuangan bluenggaran pendapatan dan belanja daerah serta hibah terkait: pemimpin blue rsud atas persetujuan dewan pengawasan untuk peminjaman diatas sepuluh persen) sampai dengan lima belas persen) perjanjian utang pinjaman sebagaimana dimaksudkan pada paling sedikit memuat: identitas para pihak, peruntukan pemutang pinjaman ketatausahaan utang pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh pejabat keuangan blue rsud laporan bulanan sebagaimana dimaksudkan pada dan disampaikan oleh pemimpin blue rsud kepada dewan pengawas. bab ketentuan penutupan blue rsud dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang pinjaman setelah melakukan evaluasi kinerja kegiatan dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewen bupati cianjur, ttd cap herman suherman diundangkan cianjur pada tanggal pebruari daerah kabupaten cianjur al s.alamdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati polewali mandar, menimbang: aa.sdkabupaten polewali mandarkabupaten polewali mandar tahun bupati menetapkan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutmemutuskan:okumen rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals tpbkabupaten polewali mandar tahun organisasi masyarakat,maksud dan tujuan bagian kesatu maksud maksud penyusunan rad tpb sd kabupaten polewali mandar adalah: untuk menyajikan data dan informasi yang mempunyai korelasi dan kontribusi langsung dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang memuat rencana aksi daerah., bagian kedua tujuan tujuan rad tpb sd adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek sesuai indikator tpb meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, cc. pembangunan lingkungan,dan pembangunan hukum dan tata kelola. bab iii sistematika rad tpb sd kabupaten polewali mandarsdg's babi target dan arah kebijakan pencapaian tpb sdg's babi pemantauan, evaluasi dan pelaporan bab :penutup dokumen rad tpb sd kabupaten polewali mandarlui badan penelitian, pengembangan dan perencanaan kabupaten polewali mandar melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rad tpb sd kabupaten polewali mandarbupati menetapkan perubahan rad tpb sd sebagaimana dimaksud pada bupati menyampaikan laporan pelaksanaan rad tpb polewali mandar kepada gubernur provinsi sulawesi baratnelitian, pengembangan dan perencanaan kabupaten polewali mandli ditetapkan polewali kepala bagian hukum dan pada tanggal juli perundang undangan bupati polewali mandar, dan fee. ttderj(b) penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah rpm, dan (c) terdapat perubahan dan atau penambahan program baru pada rpmrkd p)kabupaten polewali mandar tahun,, drs. rijal gaib,mm pangkat pembina tk. nip |
salinan peraturan bupati purworejo nomor: tahun tentang kode dan datawilayah administrasi pemerintahan kabupaten purworejo tahun bupati purworej, dipandang perlu menetapkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan: bahwa kode dan data wilayah administrasi pemerintahan tersebut dipergunakan didalam identitas kewilayahan kependudukode dan data wilayah admins,ras' pemerintahan kabupaten salinan bab ketentuan umum,kabupaten purworejo yang dirinci mulai dari desa,yaitu untuk mengetahui kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten purworejo tujuan ditetapkannya kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yaitu untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat sebagai data dasar untuk menyusun suatu perencanaan. manfaat: kode dan data wilayah administrasi pemerintahan bermanfaat sebagai: data dasar dalam perhitungan perimbangan keuangan pusat dan daerah dau dan dak): data dasar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti penelitian, perencanaan dan manajemen pendistribusian serta perumusan kebijakan oleh berbagai pihak terkait:salinan l2023 iraticesna a9t000| o|oooooooh202a kepuswetan o03000o| |ooooooooh2025 win oo |karangrejo masing oo .t0.| putu (kepadamu lyo | mangunyayan ) | (karangan 0o39820| |200a| tanjunganom o45500| isiwomuyo |2000e sumbersari jlangenreyo o ) | drama nusa kag0o20| rke reu6e |o000000ooooooa21a0| rowopapi reounesa os2ag2 isruwohdukuh .|ooo| notasi orba54| wwoworesoweran oat lore| onore esok lon kunirejokulon )o | (kunirejowetan |la2oo| (red nes oo | |ketungau a22650| isr rejo feast ey o hooooooaa1638| o02023| juga o0|ooooooo|202a| ikon ag3i lubangdukuh moore tomato roh recateonpo dlubanglor maso0o| a31 poso rusanemoanean ordo| dubangkidul a85400| |tusangsampang o|oo000oo| |orang o |ooo00ooo|203a| fan dong eos aer salinan |20ge ikaliwatukranggan a9g4 (panggeldlangu ) | 008a00| jbinangun o696se oo oo0|ooooooooog9o jpop oouop22no irt epu h2001 wironatan oo cah oom pituruh ) (kendali eso a00025| kalimat color80o0| nan sunat eso omega| |2000e ersioto a8tas8 rersipiriput o | 0589gg0| tasikmadu a20990| o00.oo|2009g anak sumber o00o000ooo| isumawangreso (keburukan oo. iwonoyoso 0a8g05| apn oouop9oo0| h2015| mau ere oo door3tag0o| olisenwetan o | 013a60| force nku lon islami lettuce ran om1so0| pekarangan oo. oo ikaranggetas ' ) | ooo2003 oo jeuwenariput oo o0ooo|2o0a| oo iseng (menu ngk oo |o00000 ooo|voodoo| oo lemur oo oo) isikambang oo ngam oo oferiseran asap ingandagan n3ago| karanganyar last0o0o| jerapaariput oa kemeawerunne saras salinan |2os huwensror 0n3320| home bengkel 00oooooooh2037 gironde oo |oooooooo| iprapaglor o|2089g (kalikotes oo ) |cbooo|20a0o |kejawen o0|voodoo|20a1 |kedungbatur ipolowangi a21 ikalijering |20aa isotop ede |20a8 ikaligondang iratientung season| o |2oa1t sawangan |2oa8s wonosobo heng9s |a2oag ppamriyan oooooaangoo| omi (kem water 05a000| ikroyokulon o|oo (rejosari a4a000| o00|oooooy200a| (gesekan buatan eeponea o|o row8salem o(rem rumput doo ann00o| bedonokluwung a6n000| ibedonopageron a81000| (bedonokarangduwur ao00o| ooh rebus oo o|oo jera o|ooo|20a| wwo o|o00000000000000ooo21000| isutoragan ao000o| o.|o0 jatiwangsan ar6000| eri uly o|oooooh200| sarwono ooa31000| o|ooooooo| urus fonem kedung oo an300o0o| o|o nosuke kanojo| last sippa at000| |202a| kmlimeneng a06000| bees kembar salinan o|oooooool200e kerap m01000| o0|ooooooh2007 ikroyolor oo) |o00000000000000 as60o00| ooo| (samping o0|ooo2029 wangsa a0aoo| ikaliglagah (kmpiteran a73000| ros rejowinangun o00|ooooooh08a (kalori powo o oo |2o38 kedungpomahanwetan (karangluas oo ol. |2o31 kedungpomahankulon laos isurocetap |eu oo a7a000o| |eu aya jumlah poo oo wawan a3| 3s.0s. (bruno o|puspa giliran o10000 oo o00|oo000ooo| jpakisarum bru rej an6000 o bru sari 908000o| (some sas0o0| eum bng horor. oo lowong a41000| |je royong sas0o00o| leepepak leunungconpong a68000| (kemranggen sas000| ikarangeepang sa000o0o| jeayomsone ar88000o| kembangan | san0o00| |201e| watupuwu a5s000| kaliwungu san000| gata duta a12. 5a se00ae| bang wmonerout a00 seren hucososo salinan |200os isufs |o00000000000000000|oouop21so0| rendang h2007| kr0y0 wwwn gto stoo0| oo|oooooooo| melawan polutan oo |o00000000000000 ibendosari oo ) | n08000| jee bang salam oo doo o0|voodoo|2010a pakem o| |20105s| wonosobo a51000| an0g sinode ren oo) ipenungkulan a58000| o00|ooo0ooo| redir oo doo monoton ngemplak kanojo| jkragilan 6good| rumen ingaglik oa9a000| (kalitengkek ams mah as| loan (kalinongko ooo|cbooo rire karangrejo |20oa| ikalikalong |o00000 astro00o| h2005| imun telantar ioo | ikaliglagah adi (banyuasinsepare be8000| goyangan a2000| ikmlisemo oo) |o000000000000 too oo|oooooool2013| pes ooo o|201a| kedungpoh maron a6ooo| (kebongunung ag0000| mudalrejo ikemejing eamyuasinkemeaan togo salinan sepatu ingargosasi s00000| boh mah o o .x6.| bener |be now sans00o| ikalitapas tag ikaliwader sa11600| |200oa ikedungpucang o| isendangsari o|o ikaliboto oikmmuri poo as62900| oo o2, |200o8g| ikedungloteng o| napas |enc bankibut o ) | s28000| icacabanlor o | pekarangan ooo|oooooooh208| megono bieber o |o000000000000000 mno0| bene roo o | o o2, earanesar aro untuk a00 teen sensor (kertasari oo | so1oo0o| okamoto imayungsar ioo o | sa2700| kalijambe aa6700| isukowuwuh hooooaa9n00 sumbangan a56200| o|o gta sedrot| 00oooooh2007| iswdomukti oo ooo| pangasinan asal00| bupati purworejo ttd. kelak sumrahadi, sos, m.m salinan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten purworejo ditetapkan setiap tahun hitung mulai bulan januari sampai dengan desember kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten purworejo tahunfilem nomor kode nama kecamatan who |grabag ' (harjobinangun segoe| oo|voodoo| |eatutrm eso iretawang eso munesanesai soo ikertoyayan season0o| |2o0e| least random s0s000| juri rsa aaa000| nam tangan sums gung isenpunga aas000| o|voodoo| rowooadi aa6000| isa eso foupuweran a28000| bvouruton sosa os0oo| ke25 frrmutyo an5000| o|oooooooh201| brutus eyo manopo| |2o| car peso o|voodoo| iravireso wonoengaat oo o|tool201 isa nyuyoso l202| lemas s38000| 01oooooool2023 fact o ola row eso a35000| unsur eso as5a000| oo| kebun kamar o | aa5000| isa neusanyu an6000| aan tool2028| |ou hyoun gus o|ooooooo| imtepok wetan a00000| ooh into lon os7a o0|oooooooo|20o rumput reso asgaooo| a31 res ooo os6ooo| lho naa salinan ll loo sensor combat reenrak soo amr ryo ato ar| were loo paga ko civil malang oo t3t idepokrejo lho oo kebutuhan iau awu a00, oo ikumpulsari coco oksidan a36000| oo p won to toa seh wangsa aa pm momo pasa asa monero a00 epomoone pes atmumeuo pes none maa susuk arema joo oh. io oo asa sej maroko pass rawon ago ir) pas, mowosoyo measure men salinan mei mas sumber re3o aoa era wingkosigromuly wingkoharjo sweruuton room isingkilwetan ooo|20a9 mumenggungan a03000| jeu rke oo) wingkosanggrahan a87000| kamu lyo |o00000 0a4000| num puk oo|ooooooooh20osa fono o96ooo| botol20o55 anjung horor16000| loo o|20s6e oo secang iseboropasar juta oo ''''' "ss 3s. .o3.| |pu rwo jatibarang as000| datikontal a20000| "oo |serangan "oo |200a| (karanganyar solo solo a38000| 0a1000| karangsari o ) | a38000| |ea nya rsa a25000| (kebonsari a38000| ooo| isipomaso a2000| ooo| coor pesan leepaang aa8000| mampu rso a9n000| ikentengrejo algojo| ooh mampu oo|ooo| lereng o160o00| |ooooooo| depo a2toko| o0|oo00ooo| (8u tan a25000| laren |o0000 isukomana ast000o| oo|ooooooo| bendung goyangan aco1ooo| isonarot a29000| o|ooooooo| |eu rwopadi oops isomeersari gogo salinan l2020 |pu rosario oooooool2021 penargetan |o0000 oo0|oooooooo|o28 wenarkidul jenarlor ipundensari opo pesugihan a7oo0o| fmocoreso ooh2033 lpranpi |pos bragolan kemangi an000| (karangmul okeduren oo ool2038 oo isu ber peso da5000| rondoni eso ooo| isendangsari oo jumlah oo oo 3s. .0a.| (bagel |dadirej sa1000| |2o2| imocokot o|o batanghari o | gn8oo0o| oo|voodoo|200a| gel oo bagel | ba6000| rentetan agt000o| solo a25000| |ma rose loo idurensari a23000| kemono |o00 ooo| isokoadune ss9000| ikalirejo 2a8000| betapa aa0000| ooh2011| iso a01 isemasung |o0000ooo| lem kemasukan data000| a01 ''' ira ''''# kaligesing jatirogo isoman ba8800| oo honor peso see tos s06200| salinan |20o0o0 ikaisono sesi0o| rococuwo gato0o| oo. andanrejo 210a00| |2009g wangsa oo | as2822| o|ooo| tososutu oo o|oooooooo201 purbowono ) | as26a6| oo |oo nga ikedunggubah se1so0| eto oo motor eso oo. leununawangi |aar dimutyo oo ooo|l20m8| isuporkoco sukowono 2a1000| invasi reso as50267 pucung foto stt haha tah oo who purworejo (pacekelan s26700| |ooooooooh2002| pupr oo bring gon ba0000| lea geng o ) | a88000| semarang won koto a02276| eangkrepkidul o o ) | ooo|20o8| oo icangkreplor ooo| visitor eso atom o0ooh2000| tambakrejo o o | oikedungsari o o ) | ipangenrejo o ) | o0ooh203| ipangenjurutengah ) | olpoptang iswdurjan ax0975| ibu rose ipvrworeso |o00000000000 peranti |ooooooooh2010| mual |ooc#0g8sa oikeseneng o ) | oom sar o ) | among| wonotutus as305| iswomuyo soo asia2) salinan la2o2a isuvmoro 22gro| o| lponorai lil umum nn. | . (banyuurip ' 'iseborokrapyak ooh triwarna a50800| dipasang altars| jsencoreso rs1ngo| o| isu forest 2agar1| wangunrejo 0a5800| icengkawakrejo s0ga9gg| o|o potongan |o00000 o|o iso rowspan |oo0o ipo kulon espreso |o0000 a80123| ibanyuur powo doo an800o0o| imatangreso aa3000| |200a| megalkuning a2n26a| ikuwonan (kertosono 05ag0| tanjunganom ) | a88560| oo|oooooh208| saat ilocos38| |l2og| sumbersari o2, (pakisrejo 090s00| igandingasinan a85928| isokowaten an69s0| soror ma8000| oo) leanpisa na6s00| leonponesa ) | a20800| oo) ikledungkradenan ) o|voodoo| ikledungkarangdalem | )? ll ao.n9956 oo |bayan joo ipo tengah aa2000| eocunarr eso asa000o| ooo 200oa| hanya rts ooo ipogungkalangan a0200| iretiwwayan doo 0moon| ikrandagen a40000| amaunareio emo ana salinan ooo ia0oo9 joe poo tangkisan a00000| o|ooooooo|20o latin rang oo o|ooooooo| ibandungkidul o ) | s06000| lean nge d06000| ooh beesoni aa000| boro eso oo) leotopateman a01000| oh2017| kue oo o | n06000| untung oo a91oo0o| o00|oo0ooo| ikalimiru isucenjurutengah ) | o0|oooooool20n bringin oo|ooo0tool2022 l8ayan a29000| ipe tan o000|oo00ooo|202a| serakah sambeng ar4000| o|o ipucanga (kutoarjo (kebondalem ar0000| untuk 05900o0o| ikangkongrejo aa2000| suren ikarangwuluh | a22000| leu rosa as2000| o0|oooooh2007| kepuh tokoh20oa| mar bayam da2000| tokoh200| isemawungkembaran ) oooooh20o1 kuwu eso ring gowyayan aa8000| tokoh2013| isidarum semau nada lem |oo0oooooh2058| jsa .07000o| |oo000ooo| |ku toa 237000o| oikaterban oo m4200| pacar | do0000 astro| ron a26000| kuno aa0000| loo isukomaso a2to00o| remabutor soo saloperasi, perindustrian dan perdagangoperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten landak. kepala dinas adalah kepala dinas koperasi, perindustrian dan perdagangoperasi, perindustrian, dan perdagangrta tugas lainnya bidang koperasi, perindustrian,operasi, perindustrian, dan perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijak; pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, perindustrian dan perdagangoperasi, perindustrian; sekretariat; bidang koperasi dan ukm; bidang perindustrian; bidang perdagangkoperasi, perindustrian, dan perdagangoperasi, perindustrian, dan perdagangan berdasarkan peraturan perundang undangan;; pelaksanaan kerjasama antar kabupaten bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan serta pengembangan usaha kecil dan menengah dan pasar; pelaksanaan bimbingan teknis, penyuluhan serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi, perindustrian dan perdagangan;operasi, perindustrian, dan perdagangan; mengkoordinasik; pengendalioperasi, perindustrian, dan perdagangan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan; penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan; dan pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya bidang koperasi, dan pelaporan yang diserahkan oleh sekretaris. bagian kelima bidang koperasi dan ukm bidang koperasi dan ukmkoperasi dan ukm. bidang koperasi dan ukkoperasi dan ukm mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan ukm; penyusunan program kerja bidang koperasi dan ukm;a kecil dan menengah;;; peningkatan kerjasama dengan dunia usaha bidang koperasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah; pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang koperasi dan ukm; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan ukm; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,di bidang koperasi dan ukm; penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang koperasi dan ukm; pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang koperasi dan ukm; dan pelaksanaan tugas lain bidang koperasi dan ukm yang diserahkan oleh kepala dinas. bidang koperasi dan ukm sebagaimana dimaksud dalam membawahi seksi bina koperasi; seksi bina uk dan ukm. seksi bina koperaskoperasi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi bina koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis pada seksi bina koperasi; pemberian pelayanan umum dan teknis seksi bina koperasi; perencanaan dan pelaporan seksi bina koperasi; pengawasan dan pengendalian kegiatan seksi bina koperkoperasi; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi bina koperasi; dan pelaksanaan tugas lain seksi bina koperasi yang diserahkan oleh kepala bidang koperasi dan ukm. seksi bina ukmkm. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi bina ukm mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja seksi bina ukm; pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi bina ukm; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi bina ukm; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi bina ukkm; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi bina ukm; pelaksanaan tugas lain seksi bina ukm yang diserahkan oleh kepala bidang koperasi dan ukmindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;;;;; pemberian bimbingan dan pembinaan bagi investor calon investor yang akan melaksanakan investasiinvestasi bidang usaha perindustrian; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;; pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi perindustrian; perencanaan dan pelaporan bidang perindustrian; pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perindustrian; penyusunan program kerja bidang perindustrian; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perindustrian; penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perindustrian; pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perindustrindustrian;membawahi seksi bina usaha industri; seksi pengendalian mutu industrindustri. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi bina usaha industri mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja seksi bina usaha industri; pengumpulan, pengolah dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi bina usaha industri; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi bina usaha industri; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi bina usaha; pengawasan dan pengendalian kegiatan pada seksi bina usaha industri; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi bina usaha industri; dan pelaksanaan tugas lain seksi bina usaha industri yang diserahkan oleh kepala bidang seksi pengendalian mutundalian mutu industri. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian mutu industri mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja seksi pengendalian mutudibidang pengendalian mutu industri; pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis pengendalian mutu industri; penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pengendalian mutu industri; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi pengendalian mutu industri; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi pengendalian mutumutu industri; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi pengendalian mutu industri;mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas bidang perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. program kerja bidang perdagangan; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bina usaha perdagangan; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pasar; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi bidang perdagangan; pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perdagangan; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan; penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan; pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perdagdagangan;membawahi seksi bina usaha perdagangan; seksi pengawasan dan pengendalian pasarkanperdagangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi bina usaha perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja seksi bina usaha perdagangan; pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis seksi bina usaha perdagangan;; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi bina usaha perdagangan; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi bina usaha perdagperdagangan; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi bina usaha perdagangan;awasan dan pengendalian pasar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan dan pengendalian pasar mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja seksi pengawasan dan pengendalian pasar;;; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf lingkungan seksi pengawasan dan pengendalian pasar; pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi pengawasan dan pengendalian pgendalian pasar; penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi pengawasan dan pengendalian pasar;industrian, perdagangan dan koperasi tetap melaksanakan tugas pada dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi dan koperadang lawas utara !!!!! ! ! peraturan bupati padang lawas utara nomor tahun tentang perubahan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan bupati padang lawas utara menimbang :a. bahwa tarif yang ditentukan pada peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan tidak sesuai dengan harga pasar: bahwa untuk menyesuaikan dengan harga pasar maka diperlukan untuk melakukan perubahan tarif pajpajak mineral bukan logam dan batuan padapajak daerah: peraturan daerah nomor tahun tentang peraturan daerah kabupaten padang lawas utara nomor tahun tentang urusan kepemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten padang lawas utara. menetapkan menetapkan peraturan bupati padang lawas utara tentang perubahan tarif pajak mineral bukan logam dan batulawas utaraadang lawas utara. dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang selanjutnya disebut dengan dead adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten padang lawas utara kepala dinas adalah kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten padang lawas utaradilingkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus untuk undang undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran peraturan daerah. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut dengan skpd adalah satuan kerja daerah kabupaten padang lawas utara. instansi lain adalah instansi diluar pemerintahan daerah kabupaten padang lawas utara yang memiliki wilayah kerja kabupaten padang lawas utara. bab perubahan tarif pajak perubahan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan menjadi sebesar (sepuluh persen) bab penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal tan gagal jeli bupati padang lawas utara ah. ng! ditanda tangani ' gunung tua pada tanggal yuli pit. sekretaris daerah kabupaten eto akan husni hut s.e pembina berita daerah kabupaten padang lawas utara tahun nomor |
bahwa memenuhi ketentuan peraturan menteri da1angka point b.aimbang bupati subang perubahan peraturan bupati subang nomor~tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran tent ang peraturan bupati subang nomor: tahun \,epub11.il.1.rubahan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebesar rp.l. terdiri atas keputusan gubernur jawa barat nomor kep. 0taksi tentang bantuan keuangan kepada kabupaten kota jawa barat dalam rangka evaluasi kinerja kabupaten kota dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pbb sektor pedesaan dan perkotaan tahun anggaran peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pedoman dan alokasi dana tambahan bagllbelanja belanja tidak langsung belanja pegawai sejumlah rp. rp. belanja bunga sejumlah rp. rp. belanja subsidi sejumlah rp.. rp. belanja bantuan keuangan sejumlah rp. rp. belanja tidak terduga sejumlahjumlah belanja rp. surplus defisit) rp. pembiayaan penerimaan rp. rp. pengeluaran rp. rp. jumah pembiayaan netto rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp. viii orang han bang mei diundangkan subang pada tanggal mei |
reguaka dipandang perlu mengaturmutuskanuraian tugas unsur unsur organisauraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut merumuskan kebijakan pembinaan jiwa korps pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten tapin sesuai ketentuan dan peraturan perundangan undangan yang berlaku, menetapkan kebijakan teknis, program dan rencanaterkait, cc. menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana pelaksanaan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani: menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan hukum dan sosiian keduadministrasi umum dan kepegawai cc. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan kegiatan kopi: menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyusunan anggaran,pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: menyusun program, membina, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketigasub bagian olah raga, seni, budaya, mental dan rohani (|) dan pengembangan olah raga:, pengembangan seni dan budaya, cc. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan mental dan rohaniusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan, menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota, cc. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasiusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan, menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang undangan:, menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian bantuan hukum |
bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, diperlukan pergeseran anggaran, sehingga sesuai ketentuan patuhan yang maha esa tentang perubahan kedua atas peraturan bupati purworejo nomor tahun tentang penjabaran ancamsalin peraturan bupati tentang perubahan kedua atas pera1ngingat."'p ;.; .c. .;:;. ;:;;.; :.:.l.;:;. .:.: c.:: .=. ::.,c:: = jumlah belanja tidak langsung daerah kabupaten purworejo anggaran pendapatan dan belanjabangsa jumlah pendapatani nomor tri handoko diundangkan purworejo pads tanggal juni sekte1'arms daerah kabupaten purworejo, ttd mahsunzain bupati purworejo, ttds tanggal diundangkan. |
par kata bupati serang peraturan bupati serang nomor tahun tentang pedoman pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal kabupaten serang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serang, menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal kabupaten serang yang efektif, efisien, berkeadilan dan memenuhi tata kelola klinis, perlu disusun suatu pedoman pelayanan rujukan kegawatdaruratan eternal dan neonatalundang undang. forum masyarakat peduli kesehatan ibu dan anak nokia) melaksanakan kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban sebagai berikut mengidentifikasi dan memobilisasi masyarakat dan organisasi masyarakat yang peduli dengan isu pelayanan kesehatan ibu dan anak, menyediakan wadah untuk keterlibatan masyarakat dalam memperluas partisipasi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan ibu dan anak melalui pengawasan pelayanan berbasis maklumat pelayanan, monitoring dan evaluasi pelayanan melalui pengorganisasian umpan balik berbasis pelayanan yang dimaklumkan, dan usaha advokasi penurunan aki dan akn secara berkualitas, dan melalui motivator kesehatan ibu dan anak mia) desa melakukan advokasi pada masyarakat desa untuk memasukkan kegiatan kegiatan penurunan aki dan akb pada rpj desa. forum masyarakat peduli kesehatan ibu dan anak nokia) dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan spo. spomekanisme pembiayaan mekanisme pembiayaan meliputi peserta bpjs: peserta kartu jamkesda, peserta asuransi lain, pasien umum. mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf dammekanisme pembiayaan peserta asuransi lain mengikuti aturan yang berlaku pada asuransi tersebut. mekanisme pembiayaan pasien umum dilaksanakan sesuai dengan tarif dan tatacara yang berlaku ftp dan rtl. bagian keenam pencatatan, pelaporan dan alur data setiap bidan desa melaporkan data ibu hamil dan data ibu hamil beresiko rujukan terencana) kepada petugas data puskesmas melalui bidan koordinator, selanjutnya data input oleh petugas data puskesmas melalui web sijariemas. laporan data ibu hamil dan ibu hamil beresiko input langsung oleh bidan desa setiap bulan dengan format yang sudah ditetapkan melalui sms atau diingatkan oleh petugas data puskesmas sp2tp) melalui web sijariemas. petunjuk. petunjuk sms dan tampilan web sijariemtiap kematian maternal dan perinatal yang terjadi masyarakat, ftp dan rtl harus dilaporkan dengan menggunakan formulir pemberitahuan kematian dalam kurun waktu kali jam. data hasil pelayanan harus dimanfaatkan oleh fasilitas untuk peningkatan kinerja, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta untuk keperluan evaluasi pelaksanaan gerakan penyelamatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir kabupaten serang. bagian ketujuh pembinaan jejaring rujukan guna mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi para pihak pada pelayanan pesawat dataran ibu dan bayi baru lahir, dilakukan pembinaan jejaring rujukan yang meliputi masing masing wilayah rujukan dan rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten serang mendelegasikan kepada puskesmas, poskesdes, pustu dan bps, dinas kesehatan kabupaten serang mendelegasikan kepada puskesmas untuk melakukan pertemuan berkala bulan sekali untuk penguatan kader dari masyarakat, puskesmas melakukan review kasus kasus pesawat daratan ibu dan bayi baru lahir serta merumuskan rekomendasi perbaikan setiap ada kasus, bersama dengan dokter spesialis kandungan dan anak sp. dan sp. a), dinas kesehatan melakukan pembinaan puskesmas pond, menguatkan koordinasi dan kemampuan tim amp audit maternal perinatal) kabupaten secara periodik apabila ada kasus, mengevaluasi dan memperbaiki alur komunikasi para pihak secara periodik guna meningkatkan efektifitas komunikasi, menindaklanjuti hasil pertemuan berkala antar pihak dan rekomendasi review kasus untuk meningkatkan efektifitas sistem rujukan, melakukan peningkatan skill tenaga kesehatan dari para pihak dalam bentuk magang, pelatihan dan pendampingan dalam melakukan stabilisasi: j . puskesmas melaksanakan pertemuan dan pembinaan dukun bayi secara berkala polindes dan puskesmas: puskesmas menindak lanjuti pertemuan antara dukun bayi dan puskesmas tingkat yang lebih tinggi, puskesmas. il. puskesmas meningkatkan fungsi dokter umum puskesmas secara maksimal untuk melayani kasus emergency, masing masing fasilitas kesehatan mensosialisasikan maklumat pelayanan kepada masyarakat secara berkala, meningkatkan sosialisasi tingkat desa untuk memeriksakan kehamilan dan melahirkan fasilitas kesehatan. tim amp audit maternal perinatal) kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedelapan maklumat pelayanan setiap penyelenggara pelayanan ftp dan rtl. maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada wajib diinformasikan kepada khalayak. bagian kesembilan audit maternal perinatalsebagaimana dimaksud dalam.amp kabupaten serang. pelaksanaan amp mengacu kepada pedoman amp kementerian kesehatan tahun bab monitoring dan evaluasi monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan secara bersama sama dibawah koordinasi. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam mengacu kepada hasil penilaian kinerja fasilitas, keterampilan klinis dan kinerja rujukan data sijariemas yang dilaksanakan setiap bulan sekali. sebagaimana dimaksud terdiri dari dinas kesehatan, rsud derajat prawiranegara dan lintas skpd terkait, unsur asosiasi rumah sakit daerah armada) kabupaten serang, unsur pagi, unsur idi, unsur ibi, unsur persatuan perawat nasional indonesia ipni) cabang kabupaten serang, unsur pmi dan perwakilan pers media kabupaten serang yang ditetapkan dengan keputusan bupati. hasil dari evaluasi dan penilaian akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja senja) dan rencana kerja anggaran rka) skpd terkait. anggota masyarakat, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi dapat secara bersama sama atau sendiri sendiri mengawasi terlaksananya kesepakatan bersama18. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal kabupaten serang.maternal adalah ibu hamil, bersalin, dan masa nifas (ibu yang telah bersalin sampai dengan masa (empat puluh dua hari). neonatal adalah bayi yang berumur (nol) hari sampai dengan (dua puluh delapan) hari. kegawatdaruratan adalah kondisi maternal dan neonatal dengan komplikasi penyulut yang menyertai atau diperbesar oleh kehamilan, persalinan dan nifas. sistekal maupun horisontal, struktural, dan fungsional terhadap suatu penyakit, masalah kesehatan ataupun permasalahan kesehatan. alur. alur rujukan adalah pengaturan rujukanmekanisme rujukan adalah kesepakatan bagaimana tata cara merujuk antar fasilitas kesehatan dalam sistem rujukan. tata kelola klinis adalah penerapan tata kelola yang baik dalam pelayanan medis sesuai standar: manajemen resiko, keterbukaan, pendidikan dan pelatihan, audit klinis, efektivitas klinis, penelitian dan pengembangan. pond adalah pelayanan obstetri neonatal emergency dasar tingkat pelayanan dasar puskesmas). pone adalah pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif tingkat pelayanan rujukan rumah sakit). angka kematian ibu adalah angka yang menunjukkan rasio kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas yang diakibatkan oleh penyebab langsung maupun tidak langsung kecuali kecelakaan. angka kematian bayi adalah angka yang menunjukkan rasio kematian neonatal yang diakibatkan oleh penyebab langsung maupun tidak langsung kecuali kecelakaan. pelayanan puskesmas adalah pelayanan dalam gedung puskesmas dan jaringannya. ftp, adalahfasilitas tingkat pertama puskesmas pond dan non pond, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan klinik pratama). rtl adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang menjadi pusat rujukan kabupaten serang (rumah sakit dan klinik utama maternal dan neonatal). maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian hak dan kewajiban yang terdapat dalam standar pelayanan. teknologi informasi dan komunikasi tik) adalah model sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi tik) yang meliputi, sijariemas dan sigap. sistem informasi jejaring rujukan maternal dan neonatus sijariemas) merupakan terobosan baru guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem rujukan maternal dan neonatal. sistem informasi ini mempercepat proses pertukaran data dan informasi maupun komunikasi dalam rujukan gawat darurat maternal dan neonatal antara bidan, puskesmas hingga rumah sakit. sistem informasi gerbang aspirasi pelayanan kesehatan publik sigap) adalah sistem informasi berbasis sms dan internet yang dikembangkan untuk menampung, mengolah dan merespon aspirasi dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan dalam sebuah mekanisme yang terstruktur dan sistematik. melalui sistem ini, saat ini masyarakat dapat mengirimkan penghargaan sekaligus masukan tentang pelayanan kesehatan khusunya pelayanan gawat darurat maternal dan neonatal yang didapat. bpm adalah. bpm adalah bidan praktek mandilang merah indonesia yang selanjutnya disingkat pmi adalah organisasi sosial bidang kemanusiaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan. organisasi kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat bidang kesehatan wilayah kabupaten serang. organisasi profesi adalah organisasi yang beranggotakan para praktisi bidang kesehatan yang mencakup wilayah kabupaten serang. standar prosedur operasional atau yang selanjutnya disebut spo adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan. bab maksud, tujuan dan sasaran bagian kesatu maksud maksud peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dalam rangka menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi baru lahir kabupaten serang. bagian kedua tujuan tujuan peraturan bupati ini adalah sebagai acuan bagi dinas kesehatan, ftp, rtl, bpjs, pmi, bidan praktek swasta, dokter praktek swasta dan asli dalam meningkatkan pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal kabupaten serang secara efektif, efisien, berkeadilan dan memenuhi tatakelola klinis fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal puskesmas dan rumah sakit: terlaksananya. terlaksananya sistem rujukan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal antara puskesmas dan rumah sakit secara konsistensesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing masing, terbentuknya jejaring sistim rujukan kegawatdaruratan antar puskesmas dan rumah sakit. bagian ketiga sasaran sasaran peraturan bupati ini ditujukan bagi dinas kesehatan kabupaten serang, puskesmas non pond dengan jejaring sistem rujukannya kabupaten serang, puskesmas pond dengan jejaring sistem rujukannya kabupaten serang, rumah sakit pone kabupaten serang, rumah sakit tidak mampu pone kabupaten serang, dokter praktek swasta kabupaten serang, bidan praktek swasta kabupaten serang, asosiasi klinik kabupaten serang, bpjs kesehatan cabang serang, pmi cabang kabupaten serang, dan forum masyarakat peduli kesehatan ibu dan anak nokia) kabupaten serang. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pedoman pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal kabupaten serang meliputi alur rujukan antar fasilitas, tata cara rujukan, sistem komunikasi dan informasi rujukan, kesepahaman bersama dalam jejaring rujukan, mekanisme pembiayaan, pencatatan, pelaporan dan alur data, pembinaan. pembinaan jejaring rujukan, maklumat pelayanan, audit maternal perinatal. bab pembentukan dan pembinaan jejaring rujukan bagian kesatu alur rujukan antar fasilitas alur rujukan dilaksanakan mulai dari dan antar ftp dan fatal sesuai dengan peta kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. alurkasus dan kondisi tertentu, pasien dapat dirujuk rumah sakit lain dengan syarat tetap dilaksanakan spo pra rujukan yang sudah ditetapkan oleh dinas kesehatan. bagian kedua tata cara rujukan tata cara rujukan diselenggarakan berdasarkan spo klinis penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal meliputi spo klinis penanganan rujukan kegawatdaruratan maternal oleh bidan, spo klinis penanganan rujukan kegawatdaruratan maternal puskesmas: spo klinis penanganan rujukan kegawatdaruratan neonatal oleh bidan: dan spo klinis penanganan rujukan kegawatdaruratan neonatal puskesmas. tata caratiga sistem komunikasi dan informasi rujukan sistem komunikasi dan konsultasi untuk jejaring pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal mulai dari ftp sampai dengan rtl kabupaten serang menggunakan sistem jejaring rujukan berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa sistem informasi jejaring rujukan maternal dan neonatal sijariemas) dan sistem informasi gerbang aspirasi pelayanan kesehatan publik sigap). penggunaan sijariemas dan sigap diselenggarakan berdasarkan pada beberapa spo yang meliputi standar prosedur operasional rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal melalui sms gateway, standar prosedur operasional pertukaran informasi rujukan dan rujukan balik gawat darurat melalui hotline, standar prosedur operasional penatalaksanaan rujukan terencana maternal dan neonatal melalui sms gateway, standar prosedur operasional pengelolaan informasi pengaduan dan aspirasi pelayanan kegawatdaruratan maternal neonatal, standar prosedur operasional penggunaan media sosial untuk sarana promosi pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, standar prosedur operasional surveilans pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir melalui sijariemas, dan standar prosedur operasional telekonferensi maternal dan neonatal. sistem komunikasi dan informasi rujukesepahaman bersama dalam jejaring rujukan bidan, puskesmas hingga rumah sakit mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kesepahaman bersama pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal kabupaten serang. bidan, puskesmas hingga rumah sakit mendapatkan pembinaan dalam peningkatan keterampilan dalam pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. bidan. bidan, puskesmas hingga rumah sakit mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka terlaksananya kesepahaman bersama, sepanjang pihak terkait melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dinas kesehatan dalam melaksanakan kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban sebagai berikut bertanggung jawab atas terlaksananya sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai lanjutan rujukan secara efektif, efisien dan berkeadilan, memberikan dukungan dalam bentuk sarana prasarana, sdm dan pembiayaan terutama untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jejaring rujukan, melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak desa untuk mendukung program penurunan aki dan akb, menyampaikan progress pelaksanaan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal kepada bupati secara berkala. fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) melaksanakan kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban sebagai berikut non.fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut rtl) melaksanakan kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban sebagai berikut menerima rujukan dari ftp kabupaten serang, membuat rujukan balik setelah pelayanan selesai dengan memanfaatkan buku kia: membuat rujukan lanjutan apabila kasus tidak bisa ditangani oleh rtl: berjejaring dengan ftp dan rtl secara horizontal dan vertikal dalam sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal kabupaten serang melalui sijariemas, melakukan audit medik pada setiap kasus kematian maternal dan neonatal masing masing fasilitasnya dan mengisi form amp form rpp) untuk keperluan amp tingkat kabupaten, memberikan informasi, memberikan dukungan untuk peningkatan kompetensi dari merujuk yang berasal ftp dalam bentuk the job mentoring. badan pelaksana jaminan sosial bpjs) kesehatan cabang serang melaksanakan kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban sebagai berikut membayar biaya pelayanan kesehatan bagi peserta bpjs kesehatan cabang serang, menerima dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat, ftp dan rtl: memberikan masukan, usulan dan saran untuk perbaikan mutu pelayanan kepada ftp dan rtl. palang merah indonesia pmi) melaksanakan kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban sebagai berikut menyediakan akses informasi jam, memastikan ketersediaan darah jam. forum. |
ngan salinan tkabupaten seruyan perlu membuat pedoman penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) lingkungan pemerintah kabupaten seruymenengah daerah rpm) kabupaten seruyan tahuseruyanlingkungan pemerintah kabupaten seruyan dalam menyusun dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit). pedoman sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi unit unit skpd lingkungan pemerintah kabupaten seruyan dalam menyusun dokumen sakit. bab iii dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dokumen sakit terdiri dari sebagai berikut rencana strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan pelaporan kinerja yang dilengkapi dengan dokumen indikator kinerja utama. pedoman penyusunan dokumen sakit lingkungan pemerintah kabupaten seruydokumen sakit lingkungan pemerintah kabupaten seruyan wajib digunakan sebagai pedoman bagi skpd agar sakit selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kinerja dan perjanjiandalam hal pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten sukamara pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlupemerintah daerah provinsi adalah pemerintpendidikan. dinas provinsi adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disingkat bos adalah program pemerintah pusat yang pada dasarnya adalketatausahaan keuangan dinas yang selanjutnya disingkat ppk dinas adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuanganosud. bab maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan administrasi keuangan dana bos pada satuan pendidikan daerah mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan serta pertanggungjawaban dana bos. tujuan disusunnya prosedur pengelolaan dana bos pada satuan pendidikan lingkungan pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab pengelolaan dana bos dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. bab iii penganggaran penganggaran dana bos bagi satuan pendidikan dalam apbd, ditetapkan berdasarkan alokasi dana bos bagi satuan pendidikandalam hal keputusan gubernurdalam kepala satuan pendidikankepala satuan pendidikan menyampaikan ras dana bos sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala dinas. berdasarkan ras dana bos sebagaimana dimaksud pada kepala dinas menyusun rka dinasdinasna bos, rincian obyek pendapatan dana bos pada masing masing satuan pendidikan. rencana belanja dana bos pada rka dinasmenyusun dpa dinas yang memuat pendapatan dan belanja dana bos sesuai dengan rka dinas. untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana bos, bupati menetapkan bendahara dana bos pada masing masing satuan pendidikan setiap tahun anggaran atas usul kepala dinas melalui ppidatas nama satuan pendidikan yang diusulkan oleh kepala satuan pendidikan melalui kepala dinas, yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh bupati. rekening sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dinas provinsi, sebelum dilaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah bos (nph bos). rekening sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari rekening bud dan disajikan dalam laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah. penyaluran dana bos dari rekening kas umum daerah rsud) provinsi rekening dana bos masing masing satuan pendidikanuntuk digunakan langsung pada masing masing satuan pendidikan terdapat sisa dana bos pada satuan pendidikan, maka sisa dana bos dicatat sebagai sisa lebih pembiayabos pada satuan pendidikan digunakan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana bos dengan prinsip sebagai berikutendahara dana bos berkewajiban melaksanakan ketatausahaan dan pelaporan realisasi pendapatan dan belanja dana bos denganbuku pembantu rincian objek belanja, menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja dana bosatuan pendidikan bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja yang berasal dari dana bos yang diterima langsung oleh satuan pendidikan. dalam hal penggunaan dana bos menghasilkan aset tetap maupun persediaan, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan yang berisi daftar barang inventaris dan daftar penerimaan barang persediaan kepada bupati melalui kepala dinas. kepala satuan pendidikan menyampaikan laporan pertanggung jawaban lpj) penggunaan dana bos kepada dinas setiap triwulan paling lama tanggal bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, yang terdiri dari: pernyataan tanggung jawab, anggaran pendapatan dan belanja sekolah dana bos, buku kas umum, disertai bukti bukti transaksi yang lengkap dan sah, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara pemeriksaan kas, disertai salinan rekening dana bos, laporan realisasi pendapatan dan belanja dana bos, laporan penerimaan barang persediaan, dan j . laporan penerimaan barang inventaris.verifikasi oleh ppk dinas. dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk tim verifikasi. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana bos sebagaimana dimaksud pada huruf kepala dinas menyampaikan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sp3b) satuan pendidikan kepada ppid,sp2b sebagaimana dimaksud pada ppk dinas melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan, belanja, aset tetap dan barang persediaan yang diperoleh dari dana bos untuk disajikan pada laporan keuangan dinas. laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana bos yang telah dibukukan oleh ppk dinas dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. dalam hal alokasi dana bos pada, maka pemerintah daerah. bab pengawasan kepala dinas dan kepala satuan pendidikan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pengelolaan dana bosrnyataan tanggung jawab nomor loco nama satuan pendidikan kenananaananananaaaanananaaan kode organisasi kenanaaanannaaaaaaaananan nomor tanggal dpa kenanaanananananaaanaanaan kegiatan kananaanananananananaa nana yang bertanda tangan dibawah ini kenananaananananaaaanananaapada bulan . tahun anggaran . dengan rincian sebagai berikut: pendapatan belanja kode rekening jumlah kode rekening jumlah jumlah pendapatan rp. . jumlah belanja rp senentataneeeeean, tanggal bulan tahun kepala sekolah . buku kas umum bulan :. xlrekening bukti uraian penerimaan pengeluaran saldo lal saldo bku bulan . sebesar. terdiri dari saldo tunai nnnanannanannanan saldo bank nnnanannanannanan mengetahui, knaanaaananaannanng kanan anna kepala sekolah . bendahara bos, buku pembantu kastoo mengetahui, kanananananannanang nanas kepala sekolah . bendahara bos, buku pembantu banklo. sl. ben pen mengetahui, kanananananannanang nanas kepala sekolah . bendahara bos buku pembantu pajakkode tanggal bku bukti penerimaan pengeluaran saldo pl) pl) mengetahui, baanaananannanannan ena kepala sekolah . bendahara bos berita acara pemeriksaan kas pada hari ini . tanggal . bulan .tahun .yang bertanda tangan bawah ini, kami kepala sekolah yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan . tanggal. nama anananananaaaaaanaa jabatan nakanannnananananan melakukan pemeriksaan kas kepada: nama anananananaaaaaanaa jabatan nakanannnananananan yang berdasarkan surat keputusan . tanggal . ditugaskan untuk melakukan pengurusan uang yang berasal dari dana bos. berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti bukti dalam pengurusan itu, seenenenananaaan saldo bank seenenenananaaan surat berharga dll seenenenananaaan jumlah seenenenananaaan saldo uang menurut buku kas umum senen perbedaan antara saldo kas dan saldo buku . tanggal, . bendahara pemegang kas, kepala sekolah . buku pembantu rincian objek belanjatanggal kode uraian realisasi jumlah s d sisa bku bulan ini bulan ini anggaran mengetahui, kanananananannanang nanas kepala sekolah . bendahara bos laporan realisasi pendapatan dan belanja dana bos tahun anggaran . nama sekolah kananananananananaaaaankannanananananan ana realisasi realisasi jumlah s d realisasi lebih kode nama rekening anggaran bulan bulan s d bulan kurang) lalu ini pendapatan pendapatan dana .x.x bos jumlah belanja pegawai .x.x .x.x .x.x belanja barang dan jasa .x.x .x.x belanja modal .x.x .x.x.| deabemeleeaeee, tanggal .ii. kepala sekolah . j.j. kop surat sekolah daftar penerimaan barang persediaan penyedia jumlah tanggal nama barang satuan nomor bab barang barang harga total harga total penerimaan barang tanggal, . kepala sekolah . penyimpan barang. nip. eno eeeeenenneanannaan kop surat sekolah daftar barang inventaris sumber dana bos tahun. bad tie mbh naa . : .' oo! bb: ole ym. tanggal, . kepala sekolah . pengurus barang pembantu, bupati sukamara, ahmad firmanmerintah kabupaten sukamara dinas pendidikan dan kebudayaan jalan tilik wut .oea surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (sp3b) dana bantuan operasional sekolah tanggal: .i j. nomor len kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sukamarabantuan operasional sekolah bos) sejumlah:untuk triwulan . tahun anggaran . dasar pengesahan dpa nomor dan tanggal) urusan wajib organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sukamara satuan pendidikan sekolah) program program untuk penganggaran dana bos) kegiatan kegiatan untuk penganggaran dana bos) pendapatan belanja kode rekening kode rekening jumlah jumlah pendapatan sensasasaanaa. jumlah belanja senansnnnnanakaa. sukamara, tanggal seperti diatas kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sukamara, bupati sukamara, ttd. ahmad firman lampiran iiisurat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b) bud kuasa bud danaanannanananana tanggal nanananaananananaaaan tanggal sanananaanananaaaaaan tahun anggaran nnnanaananannaaanaaan sumber dana bos triwulan nakaaanananananaaan nama skpd nnannananaanananaaaan satuan pendidikan sekolah) telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlahsukamara, tanggal . kuasa bendahara umum daerah, bupati sukamara, ttd. ahmad firman |
bupati bandung provinsi jawa barat peraturan bupati bandung nomor tahun tentang pemberian kompensasi kematian pada ternak yang terserang wabah penyakit hewan menularnomor permintaan pk. tentang pemberantasan penyakit hewan,, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang pemberian kompensasi kematian pada ternak yang terserang wabah penyakit hewan menulperintah.k. tentang pemberantasan penyakit hewan berita negara republik indonesia tahun nomor keputusan menteri pertanian nomor pts. ot. tentang penyakit menular strategis penetapan jenis penyakit hewan menular strategis. memutuskan menetapkan pemberian kompensasi kematian pada ternak yang terserang wabah penyakit hewan menular bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagailahengan skala tertentu. dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas bidang peternakan dan atau kesehatan hewan. kompensasi adalah santunan tunai yang diberikan kepada pemilik peternak yang hewannya depopulasi. depopulasi adalah tindakan pengurangan populasi dengan cara pemotongan ternak, pemusnahan populasi hewan daerah tertentu,pengeliminasian hewan dan euthanasia. bab kompensasi bagian kesatu ketentuan kompensasi kompensasi diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki hewan yang depopulasi berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan.hewan sehat yang dilakukan pemotongan bersyarat (test and slaughter) pada hewan yang tertular penyakit brucellosis dapat diberikan kompensasi terhadap jeroan dan organ lainnya yang diukir. bagian kedua bentuk dan besaran kompensasi pemerintah daerah memberikan kompensasi kematian dalam bentuk uang tunai. besaran kompensasi yang diberikan berdasarkan harga satuan yang telah ditetapkan oleh bupati. kompensasi sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari anggaran pemerintah daerah atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. bab iii tata cara pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban bagian kesatu tata cara pencairan untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas mengajukan permohonan kepada bupati permohonan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan rekomendasi dan rencana anggaran biaya kompensasi untuk hewan yang telah depopulasi. pemerintah daerah, permohonan sebagaimana dimaksud pada dapat ditolak atau disetujui. verifikasi sebagaimana dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala dinas. bagian kedua verifikasi permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam jika berdasarkan hasil verifikasi tim didapatkan hasil: tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan harga satuan yang sudah ditetapkan. penolakan permohonan disampaikan kepada pemilik jika tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan. permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah bersama dengan tim melakukan verifikasi dan pembayaran kompensasi. bagian ketiga tata cara pembayaran kompensasi pembayaran kompensasi diberikan pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas dengan melampirkan berita acara depopulasi yang berisi nama pemilik hewan, jenis hewan,pembayaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam disertai proposal yang diketahui oleh pemerintah setempat. berita acara depopulasi yang ditandatangani oleh kepala dinasdepopulasi pendepopulasian hewan dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, pemelihara hewan, atau penanggung jawab hewan dimelaporkannya kepada dokter hewan berwenang. pelaksanaan pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada harus menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. bab pengawasan pengawasan pelaksanaan pemberian kompensasi kematian pada ternak yang terserang wabah penyakit hewan menularremas aykuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja perangkat daerah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas tenaga kerja serta kecamatanistem akuntansi pemberapa ketentuan padamenjadi sebagai berikut diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut,pimpinnya sebagai kpa. camat selaku dapat menunjuk sekretaris camat sebagai kpa. penunjukan pa kpa sebagaimana dimaksud pada dan diusulkan kepada bupati melalui kepala bukan. penunjukan pa kpa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. ditambah baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikutbina program dunsur jabatan fungsional apabila tidak ada kepala sub bagian. ppt pada sub bagian tata usaha kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dapat ditunjuk dari unsur jabatan fungsional. ppt pada sekretariat badan penanggulangan bencana daerah dapat ditunjuk dari unsur jabatan fungsional. ketentuan pada lampiran iii, lampiran iv, lampiran dan lampiran vii diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunysuharto, pembina tingkat nip. lampiran peraturan bupati pemalang nomor (erimaan satuan kerja perangkat daerah (skpd) tugas pejabat ketatausahaan dalam penatausahan pendapatan skpd melakukan verifikasi harian terhadap harian bendahara penerimaan skpd: mempersiapkan surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara penerima skpd sebelum rekonsiliasi oleh kepala bukan kabupaten pemalang selaku bendahara umum daerah. tugas kepala bukan selaku bendahara umum daerah terhadap pendapatan skpd melakukan rekonsiliasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan skpd skpd. menyampaikan hasil rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan skpd skpd. in. tugas bendahara penerimaanor daerah yang diterima dari bukankepada bank kas daerah. membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban bendahara penerima skpd pendapatan administrasi) beserta bukti bukti penerima yang sah kepada pengguna anggaran melalui ppk skpd. membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan skpd pendapatan fungsional beserta bukti bukti penerimaan pendapatan yang sah kepada kepala bukan selaku bud. menerima bukti bukti penerimaan pendapatan yang sah beserta kelengkapannya dari bendahara penerima pembantu. melakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis atas. il. mengisi buku pembantu perizinan obyek penerimaan. mengisi buku rekapitulasi penerimaan harian. mempersiapkan tanda bukti penerimaan(pengguna anggaran. mempersiapkan register penutupan kas bendahara penerimaan setiap akhir bulan. iv. tugas bendahara penerimaan blue rsud dr. ashari bendahara penerimaan blue mencatat penerimaerimaerimaerimaan dan diintegrasikan dengan laporan pengeluarar. ashari sp2b, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. tugas bendahara penerimaan pembantu dokumen skp daerah yang diterima dari badan pendapatan daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerahts surat tanda setoransts surat tanda setoran) beserta uang yang ceritanya kepada bank kas daerah menerima pembantu. mengisi buku kas penerimaan harian pembantu. mengisi buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu. mempersiapkan tanda bukti penerimaanbendahara penerimaan. mempersiapkan register penutupan kas bendahara penerimaan pembantu setiap akhir bulan. vi. batas waktu penyetoran penerimaan pendapatan)terhitung sejak uang atau cekyang ditetapkan dalam peraturan bupati pemalang. vii. larangan dalam penerimaan skpd. penerimaan pendapatan)endahara penerimaan skpd dan bendahara penerimaan pembantu skpskpd dan bendahara penerimaan pembantu skpdskpd dan bendahara penerimaan pembantu skpd tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari (satu) hari kerja. bendahara penerimaan skpd dan bendahara penerimaan pembantu skpd tidak diperbolehkan sebagai pejabat pengadaan panitia pengadaan barang jasa skpd pada skpd yang bersangkutan. vii. pejabat pengganti apabila bendahara penerimaan skpd berhalangan. apabila melebihi (tiga) hari sampai selama lamanya (satu) bulan, bendahara penerimaan skpdskpd atas tanggungjawab bendahara penerimaan skpdskpd dan diadakan berita acara serah terima. apabila bendahara penerimaanskpd dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. ix. register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas bagi bendahara penerimaan skpd dan bendahara penerimaan pembantu skpd. bendahara penerimaan skpd membuat register penutupan kas setiap akhir bulan ketahui pengguna anggaran. bendahara penerimaan pembantu skpd membuat register penutupan kas setiap akhir bulan ketahui bendahara penerimaan skpd. pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang kelola bendahara penerimaan skpd sekurang kurangnya setiap (tiga) bulan. bendahara penerimaan skpd melakukan pemeriksaan kas yang kelola. xx. tata urutan dokumen pertanggungjawaban administratif bendahara penerimaan skpd kepada pengguna anggaran melalui ppk skpd. surat pengantar pertanggung jawaban bendahara penerimaan skpd. laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan skpd pendapatan administratif) cc. tanda bukti pembayaran. dst register penutupan kas bendahara penerimaan skpd setiap akhir bulan. berita acara pemeriksaan kas bendahara penerimaan skpd sekurang kurangnya setiap (tiga) bulan. xi. tata urutan dokumen pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan skpd kepada kepala bukan kabupaten pemalang selaku bud. surat pengantar pertanggungjawaban bendahara penerimaan skpd. laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan skpd pendapatan fungsional). draft surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara penerimaan skpd pendapatan) yang telah ditandatangani oleh bendahara penerimaan skpd dan pengguna anggaran tanda bukti pembayaran. dst register penutupan kas bendahara penerimaan skpd setiap akhir bulan. xi. tata urutan dokumen pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu skpd kepada bendahara penerimaan skpd. surat pengantar pertanggung jawaban bendahara penerimaan pembantu. tembusan buku kas umum penerimaan pembantu. buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu. buku kas penerimaan pembantu. daftar pengumpul penerimaan pembantu per kode rekening dihampiri penerimaan pembantu sts surat tanda setoran) tanda bukti pembayaran. dst register penutupan kas bendahara penerimaan pembantu skpd setiap akhir bulan. xiii. pembentukan bendahara penerimaan skpd. bendahara penerimaan skpd dibentuk pada skpd yang mempunyai kewenangan memungut penerimaan (pendapatan). dalam suatu skpd yang mempunyai kewenangan memungut penerimaan (pendapatan) hanya akan terdapat (satu) bendahara penerimaan skpd. pengusulan bendahara penerimaan skpd paling lambat (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. bendahara penerimaan skpd ditunjuk oleh kepala skpd, diusulkan penetapannya oleh kepala bukan kabupaten pemalang. bendahara penerimaan skpd ditetapkan dengan keputusan bupati pemalang. xiv. pembentukan bendahara penerimaan pembantu skpd. bendahara penerimaan pembantu skpd dapat dibentuk pada skpd yang memiliki unit pelaksana teknis daerah utd) dan dapat pula dibentuk pada skpd yang dibentuk kuasa pengguna anggaran. bendahara penerimaan pembantu skpd dapat pula dibentuk karena kondisi geografis wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memungkinkan untuk menjangkau lokasi skpd dimana bendahara penerima berada. penunjukan dan pengusulan bendahara penerimaan pembantu skpd paling lambat (dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. bendahara penerimaan pembantu skpd ditetapkan dengan keputusan bupati pemalang. xv. pembentukkan pembantu bendahara penerimaan. pembantu bendahara penerimaan dibentuk berdasarkan kepala skpd. pembantu bendahara penerimaan bertugas membantu memperlancar tugas tugas bendahara penerimaan melaksanakan fungsi sebagai kasir dan pembuat dokumen penerimaan pembantu bendahara penerimaan tidak mempunyai kewenangan tanggung jawab maupun kewenangan legalitas. xvi. perbedaan bendahara penerimaan pembantu skpd dengan pembantu bendahara penerima. bendahara penerima pembantu skpd mempunyai kewenangan yag sama seperti bendahara penerimaan skpd, misalnya kewenangan buku kas umum, menandatangani surat surat berharga penerimaan dan sebagainya. namun pembantu bendahara penerimaan tidak mempunyai kewenangan akan hal itu. pembantu bendahara menerima hanya sebatas membantu memperlancar tugas tugas bendahara penerimaan. bendahara penerimaan pembantu skpd dibentuk berdasarkan keputusan bupati pemalang, sedangkan pembantu bendahara penerimaan dibentuk berdasarkan keputusan kepala skpd. cc. bendahara penerimaan pembantu skpd seorang aparatur sipil negara, sedangkan pembantu bendahara penerimaan dapat ditunjuk dari non aparatur sipil negara. bendahara penerimaan pembantu skpd memiliki dokumen dokumen resmi seperti buku kas umum, buku kas penerimaan harian pembantu,sedangkan pembantu bendahara penerimaan tidak memiliki dokumen resmi apapun. bupati pemalang, cap ttd junaidi salinan sesuai dengan aslinya kepalabagian hukum setda pemalang ppengelola pelaksanaan apbd pada satuan kerja perangkat daerah (skpd) pengguna anggaran pa) tugas tugas pengguna anggaran pengguna barang menandatangani rka skpd menyusun dpa dpp deal skpd: menandatangani spm up gu tu ls spm tambahan penghasilan menetapkan skr surat ketetapan retribusi daerah) bagi skpd pengelola retribusi. mengesahkan bendahara pengeluaran dan menandatangani surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran: menetapkan ppk skpd, ppt skpd, pembantu bendahara pengeluaran skpd, pembantu bendahara penerimaan skpd. menetapkan panitia pengadaan barang jasa skpd dan panitia pemeriksa barang jasa skpd. menetapkan keputusan penetapan penyedia barang jasa. sebagai pejabat pembuat komitmen (mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan penyedia barang jasa) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: menandatangani surat perintah kerja lembur. menandatangani surat perintah perjalanan dinas: bersama bendahara pengeluaran skpd dan bendahara penerimaan skpd, menandatangani buku kas umum. bersama ppt skpd dan penyedia barang jasa menandatangani kwitansi bermeterai untuk permohonan penerbitan sp2d ls pengadaan barang jasa kepada bud. wewenangnya sebagai pengguna anggaran pengguna barang berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pengguna anggaran. pengangkatan pengguna anggaran pengguna barang. pengguna anggaran pengguna barang ditetapkan diangkat oleh bupati pemalang. pertanggungjawaban pengguna anggaran pengguna barang. pengguna anggarankpa)dilakukan berdasarkan pertimbangan: tingkatan daerah: besaran skpd: besaran jumlah uang yang dikelola: beban kerja: lokasi kompetensi, rentang kendali,dan atau pertimbangan objektif lainnya. wewenang kuasa pengguna anggaran melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. menandatangani spm ls barang jasa, spm tu tambahan uang untuk kegiatan yang dikatakan oleh pengguna anggaran kepadanya. menandatangani surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran pj belanja) untuk kegiatan yang dikatakan oleh pengguna anggaran kepadanya. mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (sebagai pp kom) dalam batas anggaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang dilimpahkan oleh pengguna anggaran, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. menandatangani pengeluaran untuk kegiatan yang dilimpahkan oleh pengguna anggaran kepadanya. bersama penyedia barang jasa dan ppt skpd menandatangani akuntansi pembayaran untuk permohonan penerbitan sp2d ls barang jasa kepada bendahara umum daerah: pengangkatan kuasa pengguna anggaran. pengangkatan kuasa pengguna anggaran oleh bupati pemalang atas usul kepala skpd. pertanggungjawaban kuasa. ii. pejabat ketatausahaan keuangan skpd ppk skpd ppk skpd mempunyai (tiga pelaksana, yaitu pelaksana verifikasi meneliti kelengkapan spj meneliti bukti bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bendahara pengeluaran skpd dan bendahara pengeluaran pembantu skpd. meneliti kesesuaian pengajuan spj bendahara pengeluaran skpd, bendahara pengeluaran pembantu skpd dengan pagu pada penjabaran apbd, dan dpa dpp deal skpd serta realisasi pencairan sp2d. ppk pada bukan, meneliti kesesuaian pengajuan pj bukti bukti pertanggungjawaban bendahara pengeluaran ppid dengan kode rekening dan pagu pada apbd dpa ppid dpp ppid serta jumlah nominal pencairan sp2d. mempersiapkan surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran skpd pj belanja). melakukan verifikasi harian atas bukti bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan skpd bendahara penerimaan pembantu skpd surat tanda setoran, tanda bukti pembayaran dsb). pembuat dokumen meneliti kelengkapan pengajuan spp up gu tu ls yang diajukan bendahara pengeluaran skpd: meneliti kesesuaian pengajuan spp dengan pagu pada apbd, dpa dpp deal skpd dan surat penyediaan dana spd): cc. mempersiapkan dokumen spm. penyusun laporan keuangan mengerjakan dokumen dokumen akuntansi seperti buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum dan buku besar dan buku besar pembantu. menyusun laporan keuangan skpd yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan: laporan operasional, laporan perubahan ekuitas. kewenangan kewenangan ppk skpd menolak pengajuan spp bendahara pengeluaran skpd yang dibuktikan dengan surat penolakan penerbitan spm apabila spp yang diajukan melebihi pagu anggaran dalam apbd, dpa dpp deal skpd dan atau karena dokumen dokumen pengajuan spp tidak lengkap tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah. menolak pengajuan bendahara pengeluaran skpd bendahara pengeluaran pembantu skpd apabila tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran sp)). melaksanakan verifikasi harian atas pendapatan penerimaan skpd. larangan larangan ppk skpd ppk skpd dilarang menjadi pejabat panitia pengadaan barang jasa skpd. ppk skpd dilarang menjadi ppt skpd ppk skpd dilarang merangkap sebagai bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran ppk skpd dilarang merangkap sebagai pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara daerah. pengangkatan ppk skpd. ppk skpd ditunjuk dan diangkat oleh kepala skpd. iv. pejabat pelaksana teknis kegiatan skpd (ppt skpd) ppt skpd mempunyai tugas mencakup menjadi pelaksana teknis pada suatu kegiatan mengawasi pelaksanaan kegiatan, agar sesuai dengan perencanaan kegiatan: mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan buku kendali kegiatan: melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. bersama pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menyusun jadwal agenda kegiatan. tugas ppt skpd dalam kegiatan pengadaan barang jasa bersama bendahara pengeluaran skpd menandatangani spp barang jasa bersama pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang jasa menandatangani akuntansi bermaterai dalam kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah. bersama bendahara pengeluaran skpd, panitia pengadaan barang jasa skpd dan panitia pemeriksa barang jasa skpd dalam mempersiapkan dokumen dokumen kelengkapan pengajuan spp barang jasa. larangan ppt skpd. ppt skpd tidak boleh merangkap sebagai ppk skpd. pengangkatan ppt skpd. ppt skpd diangkat oleh kepala skpd: keputusan kepala skpd tentang pengangkatan ppt skpd sekurang kurangnya memuat nama pegawai dan gelar ppt skpd nama jabatan yang melekat pada ppt skpd program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab ppt skpd. bendahara pengeluaran skpd. kewenangan bendahara pengeluaran skpd. bendahara pengeluaran bertanggungjawab atas uang hasil pencairan sp2d up gu, bendahara pengeluaran berhak menolak perintah pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk pengeluaran pengeluaran kegiatan yang menyimpang dari peraturan pengelolaan keuangan daerah: bendahara pengeluaran berwenang meneliti bukti bukti pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu: bendahara pengeluaran berwenang mempersiapkan dokumen spp up gu tu beserta laporannya. bendahara pengeluaran berwenang mengajukan spm dan lampiran spp bukan dalam rangka permohonan penerbitan sp2d, bersama ppt skpd mempersiapkan kelengkapan dokumen pengajuan spp ls barang jasa: mempersiapkan dokumen dokumen kelengkapan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. larangan bagi bendahara pengeluaran skpdbendahara pengeluaran: bendahara pengeluaran. pertanggungjawaban bendahara pengeluaran skpd. bendahara pengeluaran skpd bertanggungjawab secara administratif kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. bendahara pengeluaran skpd bertanggungjawab secara fungsional kepada kepala bukan kabupaten pemalang selaku bud bendahara umum daerah). pengangkatan bendahara pengeluaran skpd. pengangkatan bendahara pengeluaran skpd oleh bupati pemalang atas usul skpd dan diusulkan penetapannya oleh kepala bukan. vi. bendahara pengeluaran blue rsud dr. ashari bendahara pengeluaran blue mencatat pengeluargeluargeluargeluaran dan diintegrasikan dengan laporan penerimadr. ashari sp2b, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. vii. bendahara pengeluaran pembantu skpd. pembentukan bendahara pengeluaran pembantu skpd dapat dibentuk pada: skpd yang dibentuk utd unit pelaksana teknis daerah): skpd yang dibentuk kuasa pengguna anggaran: pada skpd yang dibentuk kuasa pengguna anggaran dapat dibentuk bendahara pengeluaran pembantu skpd. kewenangan kewenangan bendahara pengeluaran pembantu mengerjakan buku kas umum pengeluaran pembantu: menandatangani pengeluaran pembantu: mengerjakan buku pembantu simpanan bank: buku pajak ppn p ph, buku panjar, membuka rekening giro pada bank jateng cabang pemalang selaku bendahara pengeluaran pembantu skpd (untuk bagian pada setda bendahara pengeluaran pembantu menerima uang persediaan sebesar perhitungan penetapan besarnya uang persediaan yang tercantum dalam rincian uang persediaan setda): mempersiapkan register penutupan kas bendahara pengeluaran pembantu tiap akhir bulan: mempersiapkan berita acara pemeriksaan kas bendahara pengeluaran pembantu tiap (tiga) bulan. larangan bendahara pengeluaran pembantu skpd. bendahara pengeluaran pembantubendahara pengeluaran pembantu, bendahara pengeluaran pembantudan bendahara pengeluaran skpd. pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu skpd. bendahara pengeluaran pembantu skpd bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran skpd. pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu skpd. pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu skpd oleh bupati pemalang atas usul kepala skpd dan diusulkan penetapannya oleh kepala bukan. viii. pembantu bendahara pengeluaran skpd fungsi pembantu bendahara pengeluaran skpd. sebagai pencatat dokumen sebagai kasir. cc. membantu memperlancar tugas tugas bendahara pengeluaran skpd. larangan bagi pembantu bendahara pengeluaran skpd. pembantu bendahara pengeluaran skpd dilarang mengerjakan buku kas umum. pengangkatan pembantu bendahara pengeluaran skpd oleh kepala skpd. ix. pejabat pengganti apabila bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpd berhalangan. apabila melebihi (tiga) hari sampai (satu) bulan, bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpdendahara pengeluaran pembantu dengan diketahui kepala skpd: apabila melebihi (satu) bulan sampai (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpd dan diadakan berita acara serah terima: apabila bendahara pengeluaranskpd dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. bendahara dana kapital jaminan kesehatan nasional jkn). berdasarkan buku kaspuskesmas oleh kepala bukan selaku budpuskesmas sesuai sp2b, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. xi. bendahara dana bantuan operasional sekolahcap ttd junaidi salinan dengan aslinya kepala bagian hukum setda kabupaten pemalang pembina tingkat nipara subid tan ani masa badan junaidii. surat permintaan pembayaran (spp) berdasarkan spd atau dokumen lain yang persamaan dengan spd, bendahara pengeluaran skpd mengajukanspp gaji dan tunjangan spp tammelampaui rekening anggaran yang disediakan dalam dpa: setiap pengeluaran harus berdasarkan tanda bukti lengkap yang sah, pembayaran tidak diperkenankan melebihi jumlah sebesar: setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan, kelengkapan dokumen spp up terdiri dari a). copy penunjukan pengelola keuangan skpd b). copy dpa skpd c). copy spd d). npp bendahara pengeluaran skpd. e). nomor rekening bendahara pengeluaran skpd pada pt. bank jateng cabang pemalang. f). surat pengantar spp up g). ringkasan spp up h). rincian spp up. i). surat perintah membayar uang persediaan spm up) j)).lah uang persediaan akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan dpa skpd jumlah uang persediaanan jumlah uang persediaan dalam pelaksanaannya dan atau penggunaannya sebagaimana angka maupun angka menjadi tanggungjawab penuh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. 9g. mekanisme pemberian dana uang persediaan kepada ppt skpd a). bendahara pengeluaran skpd menyalurkan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu skpd sesuai dengan kebutuhan. b). ppt skpd mengajukan npd nota permohonan dana) rencana penggunaan yang akan segera dilaksanakan kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. c). bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pema). surat pengantar spp gu b). ringkasan spp gu c). rincian spp gu d). salinan spd e)f). sinta tidak digunakan untuk keperluan lain selain untuk ganti uang persediaan saat pengajuan permohonan penerbitan sp2d bukan. g). lampiran lainnya. pembayaran tidak diperkenankan melampaui anggaran yang tercantum pada kode rekening anggaran yang disediakan dalam dpa skpd, setiap pembayaran harus didasarkan tanda bukti yang lengkap dan sah: pembayaran maksimal sebesar rp. (lima puluh juta rupiah) tanda bukti perjanjian pembayaran antara penyedia barang jasa dengan pejabat pembuat komitmen dengan ketentuan pengadaan barang jasa yang nilainya samyang nilainya diatas rp. sampai dengan rp. (lima puluh jutadalam setiap pembayaran harus mempedomani ketentuan mengenai perpajakan. pengajuan spp tu spp tu diajukan untuk menambah uang persediaan bendahara pengeluaran skpd mengajukan spp tu kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melaui ppk skpd spp tu digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari uang persediaan spp digunakan untuk kebutuhan paling lama (tiga puluh) hari kalender dan tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dibayarkan dengan spp langsung pengajuan spp tu maksimal (tiga) kegiatan dalam (satu) bulan untuk setiap skpd bagian pada sekretariat daerah spp tu berikutnya dapat diajukan apabila spp tu sebelumnya telah nihilkan dipegang gungjawabkan jika tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam (tiga puluh) hari kalender ter hitung mulai tanggal sp2d tu diterbitkan oleh bukan, maka sisa tambahan uang persediaan harus disetorkan kembali rekening kas umum daerah pada akhir periode permintaan tambahan uang, kecuali: kegiatan yang jangka waktu pelaksanaanya sudah dipastikan melebihi (tiga puluh hari) kalender dibuktikan dengan lampiran tanggal kegiatan beserta jumlah pendanaan harian saat pengajuan tambahan uang persedia: ringkasan spp tu: rincian spp tu: salinan spdpengajuan spp tu yang ditandatangani oleh pa kpa yang menyatakan bahwa jumlah tamlah tambahan uang persediaan tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan pembayaran melalui pembayaran langsung ls) untuk pekerjaan pengadaan barang jasa termasuk pengadaan barang dan pekerjaan yang dilaksanakan swakelola diatas rp. (lima puluh juta rupiah) atas dasar permuntuk pembayaran uang muka paling lambat (tujuh) hari sejak diterima permohonan pembayaran dari penyedia barang jasa, ppt mengajukan spp ls uang muka bendahara pengeluaran skpd kelengkapan dokumen spp ls rekanan pihak ketiga mencakup: surat pengantar spp ls, rincian spp ls, ringkasan spp ls: nomor pokok wajib pajak, nomor rekening bank penyediaan barang jasa pada pt. bank jateng cab. pemalang:tanda bukti perjanjian antara penyedia barang jasa dengan pejabat pembuat komitmen,pengadauntuk,::foto buku dokumen kom apabila pekerjaan mengalami keterlambatan dan sts surat tanda setoran) denda yang sspp ls bendahara pengeluaran digunakan untuk pembayaran belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yaitu tambahan penghasilan aparatur sipil negara, honor dan lembur dengan akumulasi minimal biaya langganan listrik, air, telepon dan jasa lainnya, kelengkapan spp ls bendahara pengeluaran mencakup pengantar spp ls, rincian spp ls, ringkasan spp ls: tanda terima honor daftar nominatif dan rekapitulasi: tim, daftar hadir absensi, kwitansi nota, dan dokumen pendukung lainnya, billing online ppn dan yang telah dibuat oleh wajib pajak wajib pungut, spp ls gaji dan tunjangan serta penghasilan pimpinan dan anggota dprd: spp penghasilan pimpinan dan anggota dprd, spp lurah, daftar rekapitulasi pegawai beserta keluarganya: daftar perbedaan gaji bulan lalu dan bulan berjalan: daftar gaji dsb untuk para pegawai: daftar rincian belanja dan tunjangan pegawai pembayaran gaji. rekap daftar gaji untuk bulan yang bersangkutan per golongan ruangatan dan, dibuat rangkap (satu) dihampiri dokumen sebagai berikut nomor rekening bendahara pengeluaran skpd pada bank jateng cabang pemalang. daftar pengantar spp.busan surat keterangan penghentian pembayaran spp) tembusan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga sum ptkgaji susulan karena dijatuhi hukuman disiplin, dihampiri copy sk. pangkat terakhir (dilegalisir): copy sk. badan pertimbangan pegawai (dilegalisir): copy sk. hukuman disiplin dari bupati (file glasir: copy sk. berkala (dilegalisir):kekurangan tunjangan jabatan, dihampiri: copy sk. jabatan struktural (dilegalisir). copy sk. jabatan fungsional (dilegalisir).. copy surat pernyataan melaksanakan tugas jabatan (dilegalisir)terusan gaji (dibayarkan selama bulan), dihampiri: copy surat keterangan kematian dari kepala desa kepala kelurahan dan camat (dilegalisir). copy sk. pangkat terakhir (dilegalisir). copy surat nikah (dilegalisir). bukan menerbitkan daftar gaji terusan untuk dasar pengajuan spp spm gaji terusanakses dibuat rangkap (satu) dihampiri dokumen sebagai berikut surat pengantar spp. surat permintaan pembayaran. rekapitulasi daftar gaji. aparatur sipil negara pemerintah kabupaten pemalang yang pindah mutasi instansi lembaga departemen dan kabupaten kota provinsi yang mengakibatkan perubahan instansi pembayaran gaji dan tunjangan, mendasarkan surat keputusan persetujuan penetapan pemindahan dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan surat keterangan pemberhentian pembayaran spp). kelengkapan surat permohonan spp adalah sbb: surat pengantar dari kepala skpd kepala unit kepala sekolah dari aparatur sipil negara bekerja surat keputusan persetujuan perempat an pemindahan dari pejabat yang berwenang surat pengantar menghadapkan aparatur sipil negara dari bkd tempat tugas baru. surat pernyataan melaksanakan tugas dari skpd instansi lembaga departemen yang ditempati. foto copy daftar gaji terakhir yang dilegalisir oleh kepala skpd foto copy surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga sum ptk) kartu keluarga yang telah dilegalisir. batas waktu pembayaran gaji pada spp paling lambat satu bulan setelah tanggal ditetapkan penempatan pemindahan dari pejabat yang berwenang, harus segera mengajukan permohonan spp. pemberhentian pembayaran gaji ditetapkan selambat lambatnya (satu) bulan setelah ditetapkan surat keputusan persetujuan pindah penempatan. apabila pengajuan spp mengalami keterlambatan atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud, member xx, pengajuan spp paling lambat tanggal oktober ,maka pada spp pembayaran gajinya akan dibayarkan sampai dengan bulan oktober sedangkan pembayaran gaji bulan november ditempat tugas yang baru. kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan disetor kas daerah, seperti pembayaran tunjangan anak istri suamiun dan tidak segera melaporkan bukan kabupaten pemalang. bukti setor kelebihan pembayaran gaji merupakan syarat permohonan pengajuan spp. bagi pegawai negeri sipil aparatur sipil negara) yang mutasi dari instansi lembaga departemen kabupaten kota provinsi kabupaten pemalang yang mengkilat kan pemindahan wilayah pembayaran gaji pemerintah kabupaten pemalang agar segera mengajukan permohonan pembayaran gaji. persyaratan pembayaran gaji bagi asn yang pindah mutasi kabupaten pemalang adalah: surat keputusan persetujuan penetapan pemindahan dari pejabat yang berwenang. surat pernyataan melaksanakan tugas dari kepala skpd. surat keterangan pemberhentian pem bayaran spp) dari instansi lembaga departemen kabupaten kota provinsi asal kepindahan. pembayaran gaji pegawai tersebut berdasarkan pemerintah kabupaten pemalang pada bulan desember xx. aparatur sipil negara yang mempunyai anak yang masih sekolah berusia tahun sampai dengan tahun harus menyerahkan surat keterangan masih sekolah kuliah setiap tahun. aparatur sipil negara yang pensiun atas permintaan sendiri, setelah ditetapkan surat keputusan pensiun pensiun atas permintaan sendiri, pensiun janda duda dari pejabat yang berwenang, segera mengajukan spp. aa. kelengkapan pengajuan spp pensiun pensiun atas permintaan sendiri: surat pengantar dari skpd sk. pensiun. foto copy daftar gaji terakhir (dilegalisir) sum ptk kartu keluarga (dilegalisir) surat keterangan kuliah (bagi yang berusia diatas tahun). bb. kelengkapan pengajuan spp pensiun janda duda: surat pengantar dari skpd sk. pensiun janda duda. foto copy daftar gaji terakhir (dilegalisir). sum ptk kartu keluarga (dilegalisir). cc. kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan disetor kas daerah. bukti setor kelebihan pembayaran merupakan salah satu syarat permohonan pengajuan spp. dd. pemee. kelebihan pembayaran gaji bulan berikutnya. pengajuan spp nihil tambahan uang persediaan paling lambat dalam (satu) bulan dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu (tiga puluh) kalender atau lebih dengan kriteria yang ditentukan dengan membuat spp nihil kelengkapan spp tu nihil adalah surat pengantar spp tu nihil: ringkasan spp tu nihil: rincian spp tu nihil:, bukti setor sisa kas bila ada, surat pengeluaran laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran atas penggunaanabkan dengan spp nihil. kelengkapan spp nihil surat pengantar spp gu nihil, ringkasan spp gu nihil, rincian spp gu nihil: bukti setor sisa kas bila ada, surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan il: spm gu: satu:, spons:men sesuai peraturan perundangan. jangka waktu penerbitan spm:membuat register spm. tugas pengguna anggaran. mengotorisasi dan menerbitkan spm. mmemverifikasi meneliti kelengkapan dokumen spp up gu tu ls gu nihil dan tu nihil yang dilampirkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. untuk spp gu gu nihil dan tu nihil, ppk skpd memverifikasi dan meneliti pj. untuk spp ls, ppk skpd memverifikasi dan meneliti pertanggungjawaban dan dokumen kelengkapan spp ls. uasa pengguna anggaran terdiri dari surat pengantar pertanggungjawaban pengeluaran skpd: laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran skpd pj belanja administratif tembusan buku kas umum bku pengeluaran: foto copy surat penyediaan dana spd foto copy dpa skpd: foto copy sp2d: daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dihampiri: tanda bukti pengeluaran pengeluaran kwitansi asli nota asli bukti transaksi pembayaran yang sah lainnya seperti spk, surat pesanan dsb: tembarang jasa. register penutupan kas bendahara pengeluaran skpd tiap akhir bulan. j)) berita acara pemeriksaan kas bendahara pengeluaran skpd sekurang kurangnya setiap (tiga) bulan sekali. pertanggungjawbertanggungjawabpengguna anggaran. sebelum surat penolakan disampaikan kepada bendahara pengeluaran skpd, ppk skpd melalui pelaksana verifikasi memasujregister pengesahan pj. j)) ppk skpd mempersiapkan draft surat pengesahan surat pertanggungjawaban skpd pj belanja)pertanggungjawaban bendahara pengeluaran skpd kepada kuasa pengguna anggaran jawabankpa. sebelum surat penolakan disampaikan kepada bendahara pengeluaran skpd, ppk skpd melalui pelaksanaan verifikasi memasuk)pada register pengesahan pj. ppk skpd mempersiapkan draft surat pengesahan surat pertanggungjawaban skpd pj belanja). kuasakusurat pengesahannya. iv. prosedur pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu skpd dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu skpd kepada bendahara pengeluaran skpd surat pengantar pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu skpd. bku pengeluaran pembantu. daftar pengumpul pengeluaran per kode rekening, dibawahnya dihampiri pengeluaran: nota kwitansi tanda terima honor dsb data lain yang mendukung: tembusan ssp surat setoran pajak). register penutupan kas bendahara pengeluaran pembantu tiap akhir bulan. berita acara pemeriksaan kas bendahara pengeluaran skpd pembantu tiap (tiga) bulan. prosedur pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu skpd kepada bendahara pengeluaran skpd. bendahara pengeluaran skpd pembantu skpd mengirimkan laporan kepada bendahara pengeluaran skpd paling lambat tanggal (dua bulan berikutnya. bendahara pengeluaran skpd memverifikasi data pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran pembantu skpd. memberi para apabila benar dan mengembalikan apabila salah. pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu skpd dihampiri tanda bukti pengeluaran (a2 pengeluaran) pembantu dan bukti bukti pertanggungjawbantu skpd benar, lalu bendahara pengeluaran skpd membuat laporan dan data dukung secara garis besar ringkasan dari pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu skpd untuk digabungkan untuk dipertanggungjawabkan kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melalui ppk skpd. bupati pemalang, cap ttd junaidi salinan sesuai dengan aslinya kepalabagian hukum setda ten pemalang puj suharto, mbukaan, pengoperasian dan penutupan rekening penerimaan dan pengeluaran pada bud dan skpd kepala daerahkepala satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) selaku bud membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang ditunjuk oleh kepala daerah: penunjukan bank umum dimuat dalam perjanjian antara bendahara umum daerah dengan bank umum yang bersangkutan, kewajiban penyampaibukaan rekening oleh bud yang ditunjuk dengan nama rekening rekening kas umum daerah kabupaten pemalang , nomor rekening digunakan untuk operasional seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah. rekening kas umum daerah kabupaten pemalang dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. dalam rangka pelaksanaan belanja daerah, bupati melalui bud memberikan ijin kepada skpd untuk membuka rekening giro pada bank umum yang telah ditunjuk untuk menampung uang daerah. dalam rangka pelaksanaan penerimaan, skpd dapat mengajukan permohonan ijin pembukaan rekening penerimaan kepada bupati melalui bud. seluruh pendapatan asli daerah yang ditampung rekening penerimaan sebagaimana dimaksud point setiap hari harus disetor seluruhnya rekening kas umum daerah. jasa giro pada rekening bendahara penerimaan skpd ppid tersebut atas menjadi pendapatan asli daerah yang akan dipindah bujukan secara otomatimenyimpan dana dana lain diluar apbd. skpd tidak diperkenankan memindahbukuan antar rekening (transfer). dalam hal rekening sudah tidak digunakan lagi untuk operasional penerimaan maupun pengeluaran agar segera ditutup. prosedur penutupan dilakukan dengan surat permohonan ijin penutupan rekening kepada bupati melalui lewat bud, untuk rekening yang sudah tidak digunakan lagi dengan alasan yang jelas. bud memproses permohonan sebagaimana dimaksud huruf dengan memberikan ijin penutupan rekening kepada skpd. skpd memproses penutupan rekening bank jateng cabang pemalang dengan melampirkan ijin penutupan rekening dari bud. bank jateng cabang pemalang menyampaiuntuk operasional apbd ditetapkan kepala daerahan maupun pengeluaran kas dan disampaikan kepada ppid. pejabat pengelolaan keuangan daerah ppid) menyusun konsolidasi anggaran kas skpd menjadi anggaran kas kabupaten. dalam rangka manajemen. prosedur penerimsamakan atau nota kredit dari pt. bank jateng cabang pemalang skpd pengelola pendapatan. bidang akuntansi dan asetrekapitulasi penerimaan daerah pada sisi penerimaan dan buku bantu penerimaan per skpd dan per kode rekening: bidang akuntansi dan aset daerah menyusun laporan bulanan atas realisasi penerimaan daerah: bidang akuntansi dan aset daerah mencatat dan membukukan semua penerimaan daerah secara harian dalam bmemproses penerbitan sp2d. bidang perbendaharaan memmen untuk menerbitkan sp2d up mencakup: surat pengantar spm up: spm up: surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran pengguna barang, copy dokumen dpa skpd: copy dokumen spd: npp bendahara pengeluaran, copy rekening koran bendahara pengeluaran pada bank jatenguntuk penerbitan sp2d tu mencakup surat pengantar spm tu: spm tu, nota dinas permohonan tambah uang tu) kepada bud surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran pengguna barang yang dihampiri rincian pengguna dana, jadwal kegiatanbulan terhitung sejak tanggal diterbitkan sp2d,men untuk penerbitan sp2d ls mencakup surat pengantar spm ls: spm ls, surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran pengguna barang, dokumen pendukung spm ls gaji tunjangan dan belanja tidak langsung, nomor pokok wajib pajak: nomor rekening bank penyediaan barang jasa pada pt. bank jateng cab. pemalang dengan mengetahui pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran.:,,:kelengkapan dokumen untuk penerbitan sp2d gu nihil mencakup: surat pengantar spm gu nihil: spm gkelengkapan dokumen untuk penerbitan sp2d tu nihil mencakup surat pengantar spm tu nihil: spm tsp2b mencakup surat pengantar sp3b dan sp3b. bidang perbendaharaan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen spm meliputi meneliti ketersediaan anggaran pada kegiatan dalam dpa meneliti surat pernyataan tanggung jawab spt) dari pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran: meneliti dan mencocokkan tanda tangan pejabat yang menandatangani spmm. dalam hal dokumen spm dinyatakan lengkap, bidang perbendaharaan memproses penerbitan sp2d paling lama (dua) hari kerja sejak diterimanya spm setelah dinyatakan lengkap., selanjutnya spm untuk dilengkapi skpd. guna desentralisasi pengelolaan keuangan daerah kepada skpd sebagaimanajawaban. data dukung bukti bukti pertanggungjawabihamkontrak dan bukti bukti pengeluaran pertanggungjawpihak ketiga maka pt. bank jateng cabang pemalang memberitahukan kepada bidang perbendaharaan. bidang perbendaharaan memberitahukan kepada skpd untuk memperbaiki rekening bank. skpd memberitahukan perbaikan rekening kepada bidang perbendaharaan. bidang perbendaharaan memberitahukan kepada pt. bank jateng cabang pemalang. bank jateng cabang pemalang memproses pemindahbukuan rekening bendahara pihak ketiga secara online tanpa harus menunggu dokumen sp2d dan daftar penguji dikirimkan. dokumen sp2d yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dikirimmen sp3b. penelitian meliputi meneliti ketersediaan dana pada kegiatan dalam dpa:3b: mendasarkan sp3b, bidang perbendaharaan memproses sp2b tanggungjawab penerbitan sp2b sebatas administrerintah daerah, pejabat ketatausahaan keuangan dan dan bidang akuntansi dan aset daerah melakukan pembukug: bidang akuntansi dan aset daerah mencocokkan saldo rekening kas umum daerah menurut buku kas umum bud dengan saldo menurut r k bank:. bidang akuntansi dan aset daerah dan pt. bank jateng cabang pemimpanan uang daerah oleh bendahara pengeluaran skpd dan skpd. seluruh dana yang bersumber dari penerimaan apbd yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pada masing masing skpd bud harus disimbadan dinas sekretariat) dapat menyimpan uang tunai brankas maksimal sebesar rp. (lima puluh juta rupiah) dan bendahara pembantu dapat menyimpan uang tunai brankas sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah). bendahara pengeluaran pada skpd selain badan dinas sekretariat dapat menyimpan uang brankas sebesar rp. . (dua puluh lima juta rupiah) dan bendahara pembantu pengeluaran dapat menyimpan uang tunai brankas sebesar rp. (sepuluh juta rupiah). bendahara pengeluaran menyelenggarakan pembukuan dan mempertanggungjawabkan atas semua transaksi termasuk uang panjar yang diberikan kepada bendahara pengeluaran pembantu. bendahara pengeluaran pembantu penyelenggara kan pembukuan dan mempertanggungjawab kan atas dana yang dikelolanya. bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pempatuntuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menempatkan pada bank umum. penempatan uang daerah pada bank umum dilaksanakan dengan menjamin likuiditas rekening kas umum daerah. kebijakan penempatan uang daerah pada bank umum ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut bank umum yang dinyatakan sehat oleh bank sentral bank indonesia dan mampu memberikan jasa dan bunga deposito yang berlaku pemerataan kepada bpatan uang daerah pada bank umum dilaksanakan dalam bentuk deposito. penempatuang daerah yang ditempatkan pada bank umummaka bank tersebut wajib mengembalikan kas umum daerah sesuai ketentuan yang berlaku. uang daerah yang ditempatkan pada bank umum dalam bentuk deposito, apabila ditarik sebelum jatuh tempo dimohonmenyampaimenyampaikan laporan transfer bunga deposito giro kas umum daerah dengan mengirimkan bukti transfer kepada bud. bank wajib menyampaikan rekening koran setiap akhir bulan atau setiap saat apabila dimintauntuk penempatan uang daerah ditetapkan oleh bupati viiitersebut meliputi potongan aspen potongan akses potongan potongan ppn penerimaan titipan uang muka penerimaan uang jaminan dan penerimmbalian titipan uang muka pengembalian uang jaminan dan pengeluaran lainnya yang sejenis. penerimaan kas diperlakukan sebagai peneriman dan pengeluaran kas disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran. penyajian informasi disesuaikan dengan standard akuntansi pemerintahan. ix. prosedur verifikasi, evaluasi analisis sp) pendapatan skpd pada bidang akuntansi dan aset daerah bendahara penerimaan skpd menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pj pendapatan) berikut bukti bukti pertanggung jaw, kasi akuntansi dan pelaporan mencatat dalam register penerimaan pendapatan skpd, kasi akuntansi dan pelaporan mencocokkan pendapatan dengan catatan pendapatan disusun berdasarkan laporan rsud dari pt. bank jateng cab. pemalang:bukuan yang disusun berdasarkan laporan rsud dari pt. bank jateng cab. pemalang: tanggungjawab proses verifikasi oleh bidang akuntansi dan aset daerah terbatas pada adminimaterial substansi dari pendapatan yang dikelola skpd bud. prosedur pelaporan inventarisasi aset barang milik daerah. kepala skpd (pengguna) menyampaikan laporan semester, tahunan mutasi barang aset kepada kepala daerah melalui pengelola. bukan (pembantu pengelola) menghimpun dan mereka laporan semester mutasi aset barang dari skpd. rekapitulasi sebagaimana dimaksud sebagaimana huruf diatas, digunakan sebagai penyusunan neraca daerah. kepala bukan menyampaikan laporan semestererintah kabupaten pemalang. kepala skpd mengajukan permohonan penjualan kendaraan dinas kepada bupati pemalang melalui sekretaris daerah kabupaten pemalang selaku pengelola barang milik daerah pembantu pengelola mereka permohonan dan mengecek kelengkapan administrasi kendaraan yang akan dihapus. kendaraan yang diajukan penjualan oleh skpd dimintakan cek fisik kepada kepala dinas perhubungan dan hasilnya disampaiini: pengelola mengajukan permohonan persetujuan penetapan penjualan kepada bupati selaku penguasa barang milik daerah:pengumuman lelang: pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, hasil penjualan melalui pelelangan umum disetorkan kas daerah, selanjutnya kendaraan yang telah dijual melalui pelelangan umum diusulkan penghapusannya dari daftar barang milik daerah kepada pengelola barang: pengelola barang menetapkan penghapusan kendaraan dimaksud dengan keputusan pengelola barang,erintah kabupaten pemalang selain kendaraan bermotor kepala skpd mengajukan permohonan penjualan barang milik daerah kepada bupati pemalang. pengelola menugaskan panitia penafsir untuk meneliti dan menghitung taksiran harga barang milik daerah:mereka, hasil rapat panitia penjualan dituangkan dalam berita acara untuk disampaiumum oleh pengelola:iham: panitia penjualan mengadakan pengumuman lelang, pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal): hasil penjualan melalui pelelangan umum disetorkan kas daerah: bbarang dan disampaikan kepada bupati pemalang melalui sekretaris daerah dengan tembusan kepala bukan kabupaten pemalang paling lambat hari setelah apbd ditetapkan. setiap awal tahun anggaran, pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan tahun sebelumnya, kepada sekretaris daerah melalui kepala bukan paling lambat tanggal janualang melalui sekretaris daerah dengan tembusan kepada kepala bukan kabupaten pemalang paling lambat tanggal januari setiap tahunnya. xiv. sistem dan prosedur hibah barang yang dilaksanakan oleh skpda).: dan b))erintahan negara daerah barang yang dari awal perencanaan untukbusan kepala bukan: b). bukan selaku pembantu pengelola bersama tim meneliti dan mengkaji terhadap rencana hibah tersebut, c). bukan mengajukan usul persetujuan kepada kepala daerah dan setelah persetujuan turun, makaxv. prosedur penjualan barang bongkahan rehab peningkatan pemanfaatan fungsi gedung kantor yang tidak menamg kepala bukan kabupaten pemalang: setelah dilakukan pembongkaran kepala skpd unit skpd membuat berita acara bekas bongkahan: kepala skpd unit skpd melakukan penjualan pelelangan barang bekas bongkahan: kepala skpd unit skpd membuat berita acara penjualan pelelangan barang bekas bongkahan:erintahembina tingkat nil naik pemerintah kabupaten pemalang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pemalang, nomor bukan sifat segera kepada yth. lampiran kepala skpd. perihal pemberitahuan kesalahan rekening bank pemalang diberitahukan dengan hormat bahwa rekening bendahara pihak ketiga yang tercantum dalam surat perintah membayar spm skpd knnannnnnananann nomor knananannananan tanggal penanansaanaan tidak dapat diproses pemindahbukuan lebih lanjut. sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada skpd untuk menyampaikan kembali rekening bendahara pihak ketiga yang benar agar dapat diproses pemindahbukuan. demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. a.n. kepala badan pengelolaan keuangandanaset daerah kepala bidang perbendaharaan ma.ooooooo## (5majenang pangkat. nip nannanna. jl. surohadikusumo pemalang provinsi jawa tengah telp. (o284) faks. website pemerintah kabupaten pemalang skpd.cocok ooooooooooooow pemalang, nomor sifat segera kepada yth. lampiran kepala bukan kab. pemalang perihal pemberitahuan kesalahan cg. kepala bidang perbendaharaan rekening bank bukan kab. pemalang pemalang diberitahukan dengan hormat, sehubungan kesalahan rekening bendahara pihak ketiga yang tercantum dalam surat perintah membayar spm skpd kennnananananan nomor penataanananaan tanggal peanunnnnnan maka bersama ini kami sampaikan koreksi rekening bendahara pihak ketiga menjadi sebagai berikut nama pemegang rekening peannnnanannnnanananann nomor rekening penannananennnnaanaaaan bank penatennansemenaananann demikian untuk menjadikan periksa dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. kabupaten pemalang nama.o wo2ennenatnnnn nana pangkat. nnnanennnenenmnnannnaanaaaan kode pos. provinsi jawa tengah telp. en. .cooomnanan faks. na. website .cbooo |
peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang pajak restostoran, perlu meninjau dan merubah kembali peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang pajak restoranstobertarestoran. restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan, dipungut bayaran termasuk juga jasa boga dan catching. pengusaha restoran adalah perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha restoran untuk atas nama pihak lain yang menjadi tunggangannya. kas umum daerah adalah kas pemerintah kota palembang,.rayaw'setiap pembayaran jasawd.l'pengisian dan penyampaian speed diatur dengan peraturan walikota4ratanidipil.m'ajak restoranpalembang pada tanggal eddy santana putra sekretaris daerah kota palembang lembaran daerah kota palembang tahun nomor sem |
walikota palembangmetem rp. surplus napas rp. pembiayaan penerimaan . rp. pengeluaran . rp. surplus aksetelah perubahan rp. realisasi rp,rp. pengeluaran anggawal kas januari rp. jumlah penerimaan kas rp. jumlah kas skpd lampiran. rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi skpd!. rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah. daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lain lampiran!. daftar kegiatan tahun pertama anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan lampiran daftar dana cadangan lampiran daftar pinjaman daerah lampiran neraca lampiranlll laporan arus kas kabupaten kota lampiran catatan atas laporan keuangan lampiran iv. ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah, pendapatan, beban dan laba rugi lampiran iv. ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah, aset, kewajiban dan ekuitasota palembang, diundangkan palembang eddy santana putra pada tanggal 1o sekretaris daerah era. mh, marwan hasen, lin baran daerah kota palfmpan7 tahun nomor |
klame, perlu meninjau dan merubah kembaliklame. mengingat undang biklame.: panggung lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat seng kenyal pan pat pemasangan (satu) atauy'billboard videotron megaton dan sejenisnya: reklame peragaan:dan atau pemerintah daernpersen),anc, sejak diterbitkannya skpd.b. darvputra diundangkan palembang pada tanggal sekitar's daerah kota palembang en lembaran daerah kota palembang tahun nomor cem |
yeepada huruf perlu membentuk peraturan daerah kota palembangbadll rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan, unit organisasi skpd, program dan kegiatan lampiran rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan lampiran ix daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.undangkan palembang wali palembang, pada tanggal y (ls sekretaris daerah kota palembang lek. baran daerah kota palembang tahun nomor |
salinan ketentuan umum pasai dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan: sekolah adalah sekolah menengah atas sma) dan sekolah menengah kejuruan smk) baik negeri maupun swast'kelas (sepuluh) sma atau smk, dan telah menyelesaikan kelas (sembilan) smp atau bentuk lain yangusia sebagaimana dimaksud dalamisepuluh) sma smk,, jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki kuota sebesar (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah. jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki kuotamemiliki kuota sebesar (lima persen) dari daya tampung sekolah. jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki kuota sebesargubernurmenengah kejuruanlebih lanjut mengenai pelaksanaan ppdb bagi sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas. paragraf jalur zonasi dalam melaksanakan ppdbtelah ditetapkan. penetapan wilayah zonasi sebagaimana yang dimaksud pada dilaksanakan oleh. kepala dinas memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi. dinas pendidikan wajib memastikan bahwaii),kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan melaporkan usulan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada kepada dinas paling lama (satu) bulan sebelum ppdb. kepala dinas melaporkan hasil penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur bengkulurpindahdanzti)sebagaimana dimaksud pada dengandan atauyo (sepuluh persen) dari daya tampung sekolahslt plh kepala sekolah. khusus untuk smk, dalam tahapandilakukan secara dalam jaringan sistem online). dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendataan ulang dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan sistem offline)provinsi bengkulutasai pemerintah provinsi melakukan sosialisasi pelaksanaan ppdb diwilayah kerjanya. pemerintah provinsi dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada dapat mengikutsertakan pemerintah kabupaten kota ult.kemendikbud.go.id dan e lapor pemerintah provinsi bengkulu., pengawasan dan pendanaan dalam pelaksanaan peraturan gubernurpendanaan pelaksanaan ppdb&.h.,m.h. pembina utama muda nip. |
rena gubernur bengkulu peraturan gubernur bengkulu nomor tahun tentang pedoman pengawasan kearsipdalam rangka memberikan pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap kearsipan perlu dibentukawasan kearsipwasan kearsipperangkat daerah pemerintah daerah provinsi bengkulunyelenggaraan kearsipan terdiri atasdan pengawasan penyelamatan arsip statis eksternalprovinsi terhadap pemerintahan daerah kabupaten kota dan bumi tingkat provinsi, aspek penilaian dalam pengawasan system kearsipan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah provinsipengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun dalam pengawasan sistem kearsipan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kebijakan, pembinaaspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis eksternalb.terdiri atasmelaksanakan pengawasan kearsipan internal dilakukan oleh lkd lembaga kearsipan daerah) pelaksanaan pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap seluruh objek pengawasan. dalam hal keterbatasan sumber daya untukpek penilaian dalam pengawasan syb.yelamatan arsip stati daerah kabupaten kota dan bumi provinsi. nilai hasil pengawasan kearsipan:emerintah provinshasil pengawasan kearsipan eksternal memiliki bobot (enam puluh persen),dan nilai pengawasan kearsipan internal memiliki bobot 40xokurang), nilai (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori (sangat kurang), aspek administrasi, dan aspek pidanaaspek administratif merupakan pengawasan terhadap potensi pelanggardipad kearsipan lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan anri arsip nasional republik indonesia)bagian kesatu tim pengawas kearsipan eksternal tim pengawas kearsipan eksternal untuk didaerah disebut dengan tim pengawas kearsipan daerah. tim pengawas kearsipan daerah sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh gubernur, dan bupati walikotapejabat pengawas bidang pengawasan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan, tim pengawas kearsipan daerah dapat bekerjadua tim pengawas kearsipan internal tim pengawas kearsipan internal dibentuk oleh gubernur. struktur tim pengawas kearsipan internalejabat fungsional tertentu lainnya pejabat pengawas bidang pengawasanpadadan pelaporan. bentuk kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan terdiri atas: audit kearsipan,dan monitoring. bagian kesatu pelaksanaparagraf audit kearsipan:dan instrumen pengawasan penyelamatan arsip statis internal. paragraf monitoring pemerintah provinsi,pelaksanaan kegiatan monitoring dapat dilakukan melalui: monitoring aktif,bagian kedua pelaporan paragraf umum dalam kegiatan pengawasan kearsipan menghasilkan (tiga) jenis laporan yang terdiri atas: lake, laki, mj, paragraf lake tim pengawas kearsipan menyusun lake lake disampaikan kepada bupati walikota kepada pimpinan bumidinasdinas kearsipan dan pengarah serta disampaikan oleh: pimpinan lkd provinsi kepada gubernur,doman pengawasan kearsipan contoh penyusunan program kerja pengawasan kearsipan tahunan program kerja pengawasan kearsipan tahunan pendahuluan dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi bengkulu sebagai lembaga kearsipan daerah memiliki tugas pokok menetapkan kebijakan kearsipan, menyelenggarakan pembinaan kearsipan daerah serta melestarikan dan menyediakan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban daerahprogram kerja pengawasan kearsipan tahunan kpk) daerah disusun sebagai pedoman dan acuan bagi lembaga kearsipan dan unit kearsipan dalam merencanakdestinasi kai masih sapi eksternal lingkungan| kearsipan daerah agustus pemerintah provinsi karo internal lingkungan| kearsipan internal agustus pemerintah provinsi fpi pengawasan kearsipan daerah objek pengawasan kearsipan objek pengawasan lembaga kearsipan kabupaten kota terdiri dari kabupaten kota http. jdih.bengkuluprov.go.idpemerintah provinsi kabupaten kota. jenis dan metode pengawasan kearsipanterhadap eksternal terhadap pemerintahanpemerintah provinsihttp jdih.bengkuluprov.go.iddaerah atas dasar lake yang telah disusun, serta berdasarkan laki disusun laporan hasil pengawasan kearsipan daerah yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan kearsipan daerah. penutup demikian program kerja pengawasan kearsipan tahunan daerahyang akan datang bengkulu, kepala lembaga kearsipan daerah http jdih.bengkuluprov.go.idlembaga kearsipan daerah provinsi xxx alamat jl. xkxxxxxkkkkk masa audit ruang lingkup ruang lingkup pengawasan kearsipan eksternal adalah: blsebelumnya daftar arsip inaktif tahun sebelumnya daftar arsip aktif tahun sebelumnyake. ketua tim) (anggota) bam.bengkulu, disetujui oleh, dibuat oleh, penanggungjawab ketua tim audit1l4 unit unit unit pengolah pengolah pengolah pengolah pal dan mba http jdih.bengkuluprov.go.id jumlah sampel jumlah sampel| jumlah sampel| jumlah sampel unit unit unit unit sss aaa a a s aa tae ema go, oo. bea bea naa bean oo. at g o seo mas ban oo. aaa oo, aga oo a aa oo, ao oo. aau oo. s3 oo, asa oo. asma ee, ga go, ag? amyan ahan dan kesra supra s.h.,m.h. pembina utama muda nip. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.